Upload File

e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · laporan akuntabilitas kinerja bp-bpws tahun 2015 ini disusun...

  • Home
  • Documents
  • e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
51

Upload: others

Post on 11-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 2: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 3: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 4: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 5: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 6: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 7: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 8: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 9: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 10: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 11: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 12: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 13: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 14: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 15: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 16: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 17: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 18: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 19: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 20: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 21: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 22: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 23: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 24: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 25: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 26: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 27: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 28: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 29: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 30: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 31: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 32: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 33: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 34: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 35: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 36: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 37: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 38: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 39: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 40: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 41: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 42: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 43: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 44: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 45: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 46: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 47: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 48: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 49: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 50: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Page 51: e-ppid.bpws.go.id 2015.pdf · Laporan akuntabilitas kinerja BP-BPWS tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

bkpsdm.sampangkab.go.id P3K Tahap I.pdf · Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 2 Tahun 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

infopln.com · Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral ... dan SMU/SLTA di wilayah Papua dan

ppid.unpad.ac.idppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Keputusan... · 2018-08-28 · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA Tembusan : 9. 10. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

LAPORAN - pta-pontianak.go.id SKM2018.pdf · Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJApauddikmasgorontalo.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Lakip-2017.pdf · Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... final.pdf · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH - … · SEKOLAH/MADRASAH DIREKTORAT PEMBINAAN ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ... tenaga kependidikan, masyarakat,

prokum.jdih.karawangkab.go.id · 2020. 8. 19. · Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisi jabatan dan analisis beban kerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

e Book Pedoman Umum Pendayagunaan Tks 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...€¦ · PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Page 1 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

jdih.pemalangkab.go.id€¦ · tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED … · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ... Globalisasi dan Ekonomi Bebas ASEAN 2015 Keterbatasan Sumber Daya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...bkpsdm.agamkab.go.id/.../Ralat-Surat-Edaran-Sekda... · Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Kemenko PMK · 2021. 6. 18. · keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) · 2019. 1. 10. · Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... NO 03.1...Created Date 5/15/2008 7:58:04 PM

luk.staff.ugm.ac.id · asma abnur . lampiran keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia

m i ^ 1 i - pa.muaratebodan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi … NO 122... · 2017. 4. 11. · mentfri negara pendayagunaa,s. negara indonesia peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur

PEDOMAN PENgAjuAN DOkuMEN usulAN rEfOrMAsi birOkrAsi … · 2013-01-30 · iii. menteri negara pendayagunaan aparatur negara. dan reformasi birokrasi republik indonesia. peraturan

LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011 - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_BPPSDMP_2011.pdf · disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... NO 07...Created Date 3/24/2011 10:39:35 AM

 · 2020-04-10 · KESATU KEDUA Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

Scanned by CamScanner · KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI , DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN … PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIKINDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI r

inspektorat.jogjakota.go.id · 2019. 12. 11. · Berdasarkan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI … berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, serta proses penyusunannya telah memperhatikan

Page 1 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP …pn-pangkalanbun.go.id/baru/media/files/... · kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... 36 2006.pdf · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Lampiran Perihal DIREKTUR JENDERAL BADAN …pn-sanggau.go.id/main/dokumen/SK_REFORMASI_BIROKRASI.pdfditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

 · Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik ... Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau