laporan kinerja tahun 2015 - beranda - … menteri pendukung pelaksanaan program prioritas (7) tabel...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 2015

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI (i)DAFTAR TABEL (ii)DAFTAR GAMBAR (iii)DAFTAR PERSAMAAN (iv)KATA PENGANTAR (v)IKHTISAR EKSEKUTIF (vii)

I PENDAHULUANA. Gambaran Umum (1)

B. Permasalahan dan Aspek Strategis (2)

C. Metode Pengumpulan Data Kinerja (9)

D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja (10)

II PERENCANAAN KINERJAA. Metode Pengukuran Kinerja (11)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (14)

C. Target Kinerja Lainnya (16)

III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja (17)

B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (31)

C. Akuntabilitas Keuangan (34)

D. Capaian Kinerja Lainnya (35)

IV PENUTUP (44)

LAMPIRAN


ii

Daftar

Tabel 1. Peta Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (3)

Tabel 2. Strategi dan Target Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah (5)

Tabel 3. Peraturan Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (5)

Tabel 4. Instruksi Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (7)

Tabel 5. Surat Edaran Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (8)

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tahun 2015 (15)

Tabel 7. Rencana Strategis dan Capaian Kinerja Kementerian (18)

Tabel 8. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2015 (31)

Tabel 9. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas (32)

Tabel 10. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas (33)

Tabel 11. Realisasi Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tahun 2015 (34)

Tabel


iii

Daftar

Gambar 1. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP (9)

Gambar 2. Ikhtisar Rencana Strategis.(18)

Gambar 3. Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015 (19)

Gambar 4. Perbandingan Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2010-2015 (19)

Gambar 5. Perbandingan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (19)

Gambar 6. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Tahun 2013-2015 (19)

Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Ruang tahun 2015 dengan

Renstra 2015-2019 (21)

Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan bidang Tanah terpetakan

5 Tahun Terakhir (22)

Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Bidang Tanah Tahun 2015

Dengan Renstra 2015-2019 (22)

Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisasi Aset Tahun 2010-2015 (23)

Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisasi Aset Tahun 2015 Dengan

Renstra 2015-2019 (23)

Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Income Sampai Tahun 2015

dengan Renstra 2015-2019 (24)

Gambar 13. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnya Sengketa, Konflik

dan Perkara Pertanahan Tahun 2010-2015 (27)

Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnya Kasus Pertanahan

Tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019 (27)

Gambar 15. Realisasi Pencapaian PNBP 2015-2019 (35)

Gambar 16. Perbandingan Legalisasi Aset 2015 Rupiah Murni dengan PNBP (35)

Gambar 17. Peran Produk Legalisasi Aset Terhadap Kesejahteraan (36)

Gambar 18. Perbandingan Antara APBNP 2015 Dengan Capaian Hak Tanggungan (38)

Gambar


iv

Daftar

Persamaan 1. Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasanaan Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (11)

Persamaan 2. Persentase Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Reforma Agraria (11)

Persamaan 3. Persentase Peningkatan Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor

Dengan Rencana Tata Ruang (12)

Persamaan 4. Peningkatan Tertib Tata Ruang dan Penguasaan Tanah (12)

Persamaan 5. Persentase Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Tata

Ruang dan Pertanahan (13)

Persamaan 6. Persentase Cakupan Peta Dasar Pertanahan (13)

Persamaan 7. Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar (14)

Persamaan


v

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) atau dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) sejatinya merupakan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN kurun waktu tahun 2015 kepada pemangku

kepentingan (stakeholder) yaitu Masyarakat Indonesia dengan semangat dan etos kerja

#SenangMemudahkan. Laporan Kinerja ini juga dapat di upload di website Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu : www.bpn.go.id.

Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 merupakan

tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/BPN periode tahun 2015-2019 sehingga secara akumulutatif capaian kinerja

dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja Renstra Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan

Rencana Strategis tahun 2015-2019 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang

tepat. Hasil evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang

relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun

2015 telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014. Dalam Peraturan ini penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan

komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal

ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua

capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam

capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan

indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Manfaat

atau benefit tercermin dari rumusan sasaran dan indikator program di setiap level eselon


vi

satu. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap

sasaran dan indikator program baik di pusat dan daerah.

Telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga bahkan melalui

diskusi yang hangat, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN Tahun 2015 masih dijumpai kekurangan disana sini. Namun besar harapan,

kiranya Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 diapresiasi

seluruh masyarakat sehingga upaya menjadikan tanah dan pertanahan bagi

sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia segera terwujud. Laporan Kinerja ini juga

menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk perbaikan mutu perencanaan ke depan.


vii

IKHTISAREKSEKUTIF

Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah daratanterluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah daratan inimerupakan berkah dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan besar bagipemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahanpenduduk dan pergeseran ke Negara Industri telah menyebabkan semakin strategis dansemakin rumitnya pengelolaan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidangpertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalamperumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Dalampelaksanaan tugas dan fungsinya ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan strategis bidangpertanahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu: tingginya konflikpertanahan, berlarutnya penyelesaian kasus pertanahan, rendahnya cakupan peta dasar,kurangnya SDM pengukuran, sulitnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagianbesar petani kuasai lahan dibawah setengah hektar serta permasalahan tanah adat dantanah ulayat, berkurangnya kasus pertanahan.

Pada tahun 2015 – 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalberkonstribusi dalam pencapaian Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5(penanggulangan kemiskinan), nomor 6 (infrastruktur), nomor 7 (iklim investasi dan iklimusaha), nomor 8 (energi) dan nomor 10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik), untuk kontribusi tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional menetapkan tiga sasaran stretegis yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu(1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil danberkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3)berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tujuan utama mewujudkan Bumidan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diwujudkan melalui sasaranstrategis yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tujuan utama ini terlihat dari indeksHak Tanggungan (HT) membandingkan jumlah total hak tanggungan dibagi jumlahpenduduk tahun 2015 dan indeks Hak Tanggungan–APBN (HT APBN), membandingkanjumlah hak tanggungan dengan APBN tahun 2015. Tahun 2015 Kementerian berhasilmencapai indeks Hak Tanggungan sebesar Rp .5.077.873/kapita pertahun, artinya adanyasumbangan kinerja Kementerian sebesar indeks tersebut dalam bentuk pembangunansektor riil. Indeks HT-APBN adalah sebesar 0,634, artinya kinerja Hak Tanggunganmencapai 63,4% dari total APBN Tahun 2015. Kedua indeks ini menunjukkan betapa besarperan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalammewujudkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua nilai indeks inidijadikan tolak ukur sumbangsih Kementerian dari kinerja yang dilaksanakan dari tahun ketahun.

Jika dirinci capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis maka capaian kinerjaKementerian tahun 2015; (1) Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan masyarakatmelalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (a) Persentase kenaikanpendapatan masyarakat penerima reforma agrarian (200%); (b) Persentase Peningkatankesesuaian Rencana Program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang (100%);


viii

(2) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (a) Peningkatantertib tata ruang dan penguasaan tanah (103%); (3) Berkurangnya kasus tata ruang danpertanahan (sengketa, konflik, dan perkara); (a) Persentase berkurangnya jumlah sengketa,konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan (82,01%); (b) Persentase cakupanpeta dasar pertanahan (51,6%); (c) Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar (232%).

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Permasalahan dan AspekStrategis

C. Metode Pengumpulan DataKinerja

D. Tujuan PenulisanPelaporan Kinerja

BAB

I


1

A. Gambaran Umum

Dari catatan sejarah, Kementerian Agraria bukanlah sesuatu yang baru bagiNKRI. Berdiri pertama kali tahun 1955, Kementerian Agraria mengalami pasang surutsebelum berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988. Yangmenarik dari Kabinet Kerja adalah ditambahkannya nomenklatur “tata ruang” di dalamnama Kementerian Agraria. Secara implisit, hal ini mensyaratkan penggabunganurusan terkait land register (hak atas tanah), yang merupakan bidang tugas BPN, danurusan terkait pengaturan land use (pemanfaatan lahan), yang selama ini tersebar dibeberapa kementerian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agrariadan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruanguntuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi: (1) perumusan,penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastrukturkeagrariaan/pertanahan, hubungan hokum keagrariaan/pertanahan, penataanagraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang danpenguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatanruang, dan tanah; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KementerianAgraria dan Tata Ruang; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (4) pengawasan ataspelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (5)pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan KementerianAgraria dan Tata Ruang di daerah; dan (6) pelaksanaan dukungan yang bersifatsubstantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria danTata Ruang.

Dengan ditetapkannya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan denganKementerian Agraria, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasipelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini. Perkembangan terakhir yangdisajikan oleh beragam media berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agrariadan Tata Ruang merefleksikan upaya tersebut. Beberapa isu yang memang menjadiconcern bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang,kebutuhan akan one map policy (peta yang terintegrasi), dan penggabungan urusanpenataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria danTata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga perlu mendapatkanpertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja kementerian ini dankedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini menghambatbanyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya. Sebagaicatatan, hingga tahun kedelapan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang,belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruang.

Integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan lahan juga dapat diinisiasi segeradengan memanfaatkan beragam instrumen yang ada. Sebab permasalahanketidakterkaitan keduanya selama ini lebih karena menteri yang membidangi keduaurusan tersebut tidak satu atap. Diharapkan dengan integrasi tersebut,ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan dan hak atas tanah dapat segera diatasi,dan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari kementerian baru ini.

Untuk mewujudkan harapan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalampemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka menjadikan


2

tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan pekerjaan besarsekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan pada seluruh jajaran KementerianATR/BPN. Amanah ini mengandung sejuta harapan yang harus di wujudkan bersama.Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mewujudkan amanah tersebut tentunyatidak ada pilihan lain. Mewujudkan suatu keharusan, namun yang tidak kala pentingadalah percepatan yang dilakukan untuk mewujudkanya.

Untuk mewujudkan harapan-harapan semua pihak akan peran KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mewujudkan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, serta untuk menjamim agarsemua kegiatan yang dilaksanakan kementerian berjalan secara sistematis, terukur,terarah dan berorientasi pada hasil (outcome) perlu disusun rencana strategiskementerian untuk lima tahun kedepan (2015-2019).

B. Permasalahan dan Aspek Strategis

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yangluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar, merupakan negara 10 besarterluas di dunia. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah YangMaha Kuasa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesiauntuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran kenegara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnyapengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah Indonesiaadalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan.Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan sepertihutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar(35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan.

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditanganikementerian sebagai berikut :

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan danpermasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (pacificocean rim dan indian ocean rim); terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga)lempeng tektonik; Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkaiteksploitasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman,meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjanganantar dan di dalam wilayah;

2. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untukmeningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuhhal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat,terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas,


3

bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbukahijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitanterhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunankawasan perkotaan dan perdesaan;

3. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaranpenduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarahke daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaanmenyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnyakebutuhan tanah disatu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makinterbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuktanah pertanian yang produktif;

4. Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan DitjenPenataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tataruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan PengendalianPemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undangNomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataanruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkanpengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tataruang.

Untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan periode 2015 – 2019 dipetakankekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kementerian sebagai berikut :

Tabel 1 Peta Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

KEKUATAN KELEMAHAN

Memiliki tanggung jawab kementeriansangat luas dan langsung menyentuhpada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Outcome yang akan dihasilkan sangatbesar pengaruhnya dalam mendukungkegiatan investasi.

Keberhasilan pembangunan bidangpertanahan dan tata ruang tahun2010-2015, yang sangat mendukungpelaksanaan kinerja 2015-2019.

Masih belum seimbangnya antaraakses dan aset reform yangmenyebabkan pemanfaatan sumberdaya tanah dan ruang relatif terhambat.

Jumlah penduduk yang tinggi denganpenyebaran yang tak meratamemerlukan manajemen tanah danruang yang bervariasi antar wilayah.

Pengendalian pemanfaatan tanah danruang belum berjalan.

PELUANG ANCAMAN

Penggabungan antara pertanahan dantata ruang memungkinkanPembangunan agraria untuk pengaturantanah dan ruang secara bersamaan.

Dukungan pendanaan yang sangatbesar dari masyarakat (PNBP) dalampercepatan pembangunan.

Kebutuhan akan tanah dan ruang yangsemakin strategis.

Ketimpangan P4T yang berujung padamasalah dan konflik pertanahan danterhambatnya sebagian pegelolaantanah dan ruang.

Kecepatan penurunan luas lahanpangan yang dapat menyebabkanterbatasan pasokan pangan karenaperubahan penggunaan tanah.

Belum ada batasan yang jelas presepsipara pihak tentang ketidakadilan dalampengeloaan tanah dan ruang.


4

Untuk mendukung pencapaian semua sasaran strategis 2015 – 2019,diperlukan inovasi dan terobosan yang sifatnya konstruktif agar arah dan tujuanorganisasi kementerian dapat lebih maksimal, efisien dan efektif dalam rangkamencapai; (1) 9 juta hektar lahan bagi masyarakat; (2) lahan untuk sejuta rumah;(3) lahan untuk program prioritas; (4) hak masyarakat adat.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalmenerapkan 4 Program Strategis:

1. Inovasi Pelayanan:a. Pelayanan Akhir Pekan (Weekend Service)b. 7 Layanan Utama (Layanan di CFD, Pasar tradisional)c. Online Service/Desa Onlined. Sertifikasi Tanah Wakaf/ Rumah Ibadahe. Percepatan layanan ketersediaan tanah di PTSP/BKPMf. Layanan Terpadu Pertanahan di desa (Gresik)g. Supervisi Hapus PBB bagi masyarakat miskin (Masyarakat Berpenghasilan

Rendah)h. Home delivery services

2. Penyelesaian Sengketa (Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum atas TanahMasyarakat):a. Mediasib. Latihan Mediatorc. Revisi Regulasid. Permen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada DalamKawasan Tertentu

3. Pengendalian Tata Ruang (Kemanfaatan tanah dan keadilan ruang hidup)a. Perubahan regulasi tata ruangb. One map policyc. Review terbatas RTRWd. Sertifikasi pulau terluar

4. Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah untuk Program Strategis Nasional


5

Tabel 2. Strategi dan Target Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah

STRATEGI TARGET

INVENTARISASIPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH

18 juta bidang atau sedikitnya mencapai9 juta ha termasuk 4,1 juta bidang dalamkawasan hutan yang perludikoordinasikan dengan KemenKehutanan dan LH

PELEPASAN KAWASANHUTAN SEBAGAI SUMBERTORA (TANAH OBJEKREFORMA AGRARIA)

Identifikasi kawasan hutan yang akandilepaskan dan tanah transmigrasi yangbelum bersertipikat sedikitnya sebanyak4,1 juta ha

IDENTIFIKASI MASABERLAKUNYA HGU

Identifikasi tanah hak, termasuk didalamnya tanah HGU akan habis masaberlakunya, tanah terlantar, yangberpotensi sebagai TORA sedikitnyasebanyak 1 juta ha

REDISTRIBUSI TANAH Terlaksananya redistribusi tanahsedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yangmeliputi• tanah pada kawasan hutan yang

dilepaskan; dan• tanah hak, termasuk di dalamnya tanah

HGU akan habis masa berlakunya dantanah terlantar.

• Tanah Hasil Pelaksanaan KegiatanIP4T

Untuk menunjang pelaksanaan program prioritas tersebut, telah diterbitkansejumlah regulasi, seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN

Tabel 3. Peraturan Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas

No Peraturan Menteri Tanggal Tentang1 Permen No. 13

Tahun 201426/11/14 Kelas Jabatan Di Lingkungan

Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional

2 Permen No. 14Tahun 2014

26/11/14 Petunjuk Teknis Pemberian TunjanganKinerja Di Lingkungan KementerianAgraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional


29/12/14 Petunjuk Teknis PelaksanaanPelayanan Terpadu Satu Pintu BidangAgraria Tata Ruang Dan PertanahanDalam Kegiatan Penanaman Modal


6


23/01/15 Program Nasional Agraria (PRONA)


23/01/15 Standar Pelayanan Dan PengaturanAgraria, Tata Ruang Dan PertanahanDalam Kegiatan Penanaman Modal


09/02/15 Persyaratan Dan Tata Cara PengenaanTarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu


17/04/15 Program Nasional Agraria (PRONA)


28/04/15 Izin Lokasi


28/04/15 Perubahan Atas Peraturan Kepala BPNNomor 5 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


28/04/15 Pedoman Pelaksanaan Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Di LingkunganKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional


06/05/15 Organisasi Dan Tata Kerja KementerianAgraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional


12/05/15 Tata Cara Penetapan Hak KomunalAtas Tanah Masyarakat Hukum AdatDan Masyarakat Yang Berada DalamKawasan Tertentu


28/05/15 Laoran Harta KekayaanPenyelenggaraan Negara Dan LaporanHarta Kekayaan Aparatur Sipil NegaraDi Lingkungan Kementerian Agraria DanTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


11/06/15 Pedoman Pelaksanaan KegiatanKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan NasionalYang Merupakan KewenanganPemerintah Dan Dilaksanakan MelaluiDekonsentrasi


24/06/15 Pembentukan Perwakilan KantorPertanahan Kabupaten PangandaranProvinsi Jawa Barat


24/06/15 Pembentukan Perwakilan KantorPertanahan Kabupaten Buton TengahProvinsi Sulawesi Tenggara


24/06/15 Pembentukan Perwakilan KantorPertanahan Kabupaten ButonSelatan Provinsi SulawesiTenggara


7


24/06/15 Pembentukan Perwakilan KantorPertanahan Kabupaten Mamuju TengahProvinsi Sulawesi Barat


11/09/15 Pendayagunaan Tanah CadanganUmum Negara Untuk PengembanganPeternakan


09/10/15 Standar Pelayanan Dan PengaturanAgraria, Tata Ruang Dan PertanahanDalam Kegiatan Penanaman Modal


04/12/15 Pendayagunaan Tanah Negara UntukPedagang Kaki Lima


14/12/15 Perubahan Kedua Atas PeraturanKepala BPN Nomor 5 Tahun 2012Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengadaan Tanah


22/02/16 Pelayanan Peralihan Hak GunaBangunan Tertentu di Wilayah Tertentu

b. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN

Tabel 4. Instruksi Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas

No Instruksi Menteri Tanggal Tentang1 1/Ins/VII/2015 7/07/15 Tata Kearsipan Di Lingkungan

Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan PertanahanNasional

2 2/Ins/VII/2015 22/07/15 Percepatan PelaksanaanProgram Strategis KementerianAgraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Tahun2015

3 3/Ins/VII/2015 30/07/15 Penyediaan Tanah/Lahan BagiPeternakan

4 4/Ins/VII/2015 30/07/15 Supervisi Program Prioritas5 5/Ins/VII/2015 08/03/2015 Penyediaan Sumber Air Di Atas

Tanah Negara, Tanah Hak GunaUsaha Atau Hak Guna Bangunan

6 6/Ins/X/2015 10/08/2015 Pemberian HGB KepadaPedagang Kaki Lima YangBerada Dalam KawasanPenataan


8

c. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN

Tabel 5. Surat Edaran Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas

No Surat Edaran Tanggal Tentang1 11/SE/XI/2014 11/04/2014 Pakaian Dinas Khusus Di

Lingkungan KementerianAgraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

2 12/SE/XI/2014 11/06/2014 Pelayanan Pertanahan HariSabtu Dan Minggu DiLingkungan KementerianAgraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

3 13/SE/XII/2014 09/12/15 Pembatasan KegiatanPertemuan/Rapat Di LuarKantor

4 14/SE/XII/2014 12/12/2014 Dispensasi Jam Kerja BagiKaryawati Di LingkunganKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan PertanahanNasional

5 1/SE/I/2015 06/01/15 Pakaian Dinas Di LingkunganKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan PertanahanNasional

6 4/SE/I/2015 26/01/15 Batasan Usia Dewasa DalamRangka Pelayanan Pertanahan

7 6/SE/II/2015 20/02/15 Pelaksana Tugas HubunganMasyarakat Dan Juru BicaraPada Kantor Wilayah BPN DanKantor Pertanahan

8 9/SE/VI/2015 11/06/15 Penggunaan Kop NaskahDinas, Cap Dinas Dan KodePenomoran Di LingkunganKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan PertanahanNasional

10 11/SE/VIII/2015 03/08/15 Percepatan Proses PemberianAtau Perpanjangan Hak AtasTanah

11 13/SE/VIII/2015 06/08/15 "Layanan 70-70" PelayananPertanahan 70 Tahun IndonesiaMerdeka Kementerian AgrariaDan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

12 14/SE/VIII/2015 25/08/15 Pemberian Prioritas DalamPelayanan Bagi Pegawai DanPensiunan PegawaiKementerian Agraria Dan TataRuang/Badan PertanahanNasional


9

13 15/SE/IX/2015 11/09/15 Penyusunan Perjanjian Kinerja(PK) dan Laporan Kinerja (LKj)di Lingkungan KementerianAgraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

C. Metode Pengumpulan Data Kinerja

Untuk mendapatkan data kinerja dengan tingkat presisi yang memenuhistandar keakuratan dan dapat dipertangungjawabkan dalam menyusun sebuah datapelaporan yang baik dan benar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional telah memilki dan terus mengembangkan Sistem pelaporanOnline yang berbasis Web, dan terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja, mulai dariPusat, Provinsi dan Kabupaten Kota diseluruh Indonesia. Sistem ini dikenal dengannama Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), secara skematis sistemPelaporan ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP

Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkansebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dankinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program yang dipantau dalamaplikasi SKMPP saat ini berjumlah 49 kegiatan pertanahan, diantara kegiatantersebut, beberapa ditetapkan sebagai kegiatan prioritas Sesuai dengan RenstraKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Indikator KinerjaUtama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tujuan SKMPP ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Eksekutif tentangProgram Pertanahan yang mudah digunakan, sebagai sistem Informasi yang cepat,akurat, dan up to date, serta sebagai sistem pengendalian. Secara eksplisit merekayang ditugaskan dalam pengelolaan SKMPP ditetapkan dalam Surat Keputusan


10

secara berjenjang, yaitu sebagai penagungjawab di Tingkat Pusat Kepala BiroPerencanaan dan Kerjasama, di Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha Kator Wilayahdan di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan,sedangkan petugas yang melakukan entri data masing-masing tingkatan ditunjukadmin. Untuk menjamin keakuratan data sistem ini mengharuskan menyampaikaneviden (bukti) atas semua rangkaian laporan kinerja yang disampaikan.

Disamping itu untuk lebih menjamin akurasi data, maka Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara periodik melakukan monitoringlangsung ke lapangan atas kebenaran data yang disampaikan, termasuk melakukanvalidasi data kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berhubungan dengankegiatan yang dilaporkan.

D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional ini disusun dengan tujuan (1). Memberikan informasi kinerjayang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Presiden Reupublik Indonesia ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2015, (2). Sebagai upayaperbaikan berkesinambungan (continuous improvement) bagi Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan kinerjanya di masayang akan datang.

Dengan sistem SKMPP, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telahmenjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki sistem pemantauan, pengendaliandan pelaporan pelaksanaan dan kendala program pertanahan, yang berbasis webdan terintegrasi antara ukuran kinerja input, proses dan output.

PERENCANAAN KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

C. Target Kinerja Lainnya

BAB

II


11

A. Metode Pengukuran Kinerja

Mengacu kepada peratuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Tentang Indikator Kinerja Utama, untuk mengukur indikatortersebut digunakan persamaan sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

……………………(1)

Keterangan :PPUK : Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan P4TPt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahunIP4T : Capaian kegiatan IP4T selama satu tahunPM : Capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahunPR : Capaian kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahunIP4Tt : Target kegiatan IP4T selama satu tahunPMt : Target kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahunPRt : Target kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahunIP4Ttn : Target IP4T jangka menengah nasionalPMtn : Target pemberdayaan masyarakat jangka menengah nasionalPRtn : Target penerima reforma agraria jangka menengah nasionalρ : Nilai penting IP4Tβ : Nilai penting PRα : Nilai penting PM

2. Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria

…………………………………………………..(2)

Keterangan :PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma

agraria (Rp.)PPRAtx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat

penelitianPPRAt0 : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan

kegiatantx : Waktu dilakukan penelitiant0 : Waktu sebelum dilakukan kegiatan


12

3. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektordengan rencana tata ruang

Keterangan :PKSTR : Persentase peningakatan kesesuaian rencana program

pembangunan sektor dengan rencana tata ruangPt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahunRTR : Capaian kegiatan RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu

tahunORTR : Capaian operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN)

selama satu tahunKDK : Capaian kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahunKM&DU : Capaian kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan

dibina selama satu tahunKKTR : Capaian penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan

pemanfaatan ruang daerah selama satu tahunRTRt : Target rencana tata ruang (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama

satu tahunORTRt : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN)

selama satu tahunKDKt : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahunKM&DUt : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan

dibina selama satu tahunKKTRt : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan

ruang daerah selama satu tahunORTRtn : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN)

jangka menengah nasionalKDKtn : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya jangka menengah

nasionalKM&DUtn : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan

dibina jangka menengah nasionalKKTRtn : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan

ruang daerah jangka menengah nasionalρ : Nilai penting RTRβ : Nilai penting ORTRα : Nilai penting KDKρ : Nilai penting RTR

: Nilai penting KM&DU: Nilai penting KKTR

4. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah


13

……………...…(4)Keterangan :PPTTP : Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanahPt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahunPPR : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu

tahunPPTT : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah

terlantar selama satu tahunPTKU : Capaian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum selama satu tahunPPRt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu

tahunPPTTt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah

terlantar selama satu tahunPTKUt : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum selama satu tahunPPRtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang jangka menengah

nasionalPPTTtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah

terlantar jangka menengah nasionalPTKUtn : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum jangka menengah nasionalρ : Nilai penting PPRβ : Nilai penting PPTTα : Nilai penting PTKU

5. Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruangdan pertanahan

…………………………………………………………(5)

Keterangan :PSKP : Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara

bidang tata ruang dan pertanahanSKPt1 : Jumlah sengketa konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan

yang tertangani selama satu tahunSKPt0 : Jumlah total sengketa, konflik dan perkara dan perkara waktu T0

kegiatan

6. Persentase cakupan peta dasar pertanahan

…………………………………………………………..(6)Keterangan :PDP : Persentase cakupan peta dasar pertanahanPDPt : Capaian kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan selama satu

tahunPDPtn : Target kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan jangka menengah

nasional


14

7. Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar

………………………………………………………..(7)

Keterangan :PTT : Persentase jumlah tanah yang terdaftarPTTt1 : Capaian kegiatan pendaftaran tanah selama satu tahunPTTtn : Target kegiatan pendaftaran tanah nasional

Untuk mengetahui efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas di Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional digunakan persamaan efisiensi sebagai berikut:

………..(8)

Asumsi yang digunakan adalah:- Jika E = 1, artinya Penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah

efisien.- Jika E > 1, artinya penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah

sangat efisien.- Jika E < 1, artinya penggunan anggaran untuk program prioritas adalah tidak

efisien.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja (dikutip dari penetapan kinerja Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tanggal 23 September 2015) yangmerupakan dokumen berisikan pernyataan dari Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan programselama tahun 2015, yang memuat indikator kinerja. Dalam pelaksanaan perjanjiankinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalmelaksanakannya secara berjenjang. Pimpinan Eselon I melakukan perjanjian kinerjakepada Menteri, Pimpinan Eselon II di Lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional melakukan perjanjian kinerja dengan ParaDirektur Jenderal, Pimpinan Eseleon II di Wilayah (Kepala Kantor Wilayah) membuatperjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal. Perjanjian ini terus berjenjang dariKepala Kantor Wilayah BPN ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dari perjanjian yang disusun secara hirarki tersebut maka setiap unit kerjadapat secara pasti mengetahui kinerja yang diharapkan. Dalam melaksanakan tugasdan fungsi perihal komitmen, evaluasi, penilaian keberhasian dan kegagalan,pemberian penghargaan dan sanksi, monitoring, evaluasi dan supervisi sertapenetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2015 disajikan padatabel 6.


15

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Terciptanya Organisasi Yang

Adaptif Dan Akuntabel1. Nilai Reformasi Birokrasi

2. Nilai Laporan Kinerja

3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

4. Indeks Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan

8575

WTP90

2 Terwujudnya PelaksanaanPenyelenggaraan PenataanRuang DanPenyelenggaraanPembinaan Penataan RuangDaerah

1. Jumlah Rencana Tata RuangNasional/ Pulau/ Kepulauan/Kawasan Strategis Nasional

2. Jumlah Operasionalisasi RencanaTata Ruang Nasional/ Pulau/Kepulauan/ Kawasan StrategisNasional

3. Jumlah kawasan yang ditingkatkankualitasnya

4. Jumlah Forum Masyarakat DanDunia Usaha Yang Dibentuk AtauMendapatkan FasilitasiPengembangannya DalamPerencanaan Tata Ruang,Pemanfaatan Ruang, Dan PenataanKawasan

5. Jumlah Provinsi/ Kabupaten/ KotaYang Memperoleh PembinaanPerencanaan Tata Ruang DanPemanfaatan Ruang Daerah

24

40

12

38

525

3 Meningkatnya Kepastianletak, Batas Dan LuasBidang Tanah YangMendukung PenegakanHukum

1. Persentase Cakupan Bidang TanahYang Terpetakan

11

4 Terwujudnya KepastianHukum Hak Atas Tanah DanPemberdayaan MasyarakatPenerima Redistribusi DanLegalisasi Aset

1. Persentase Peningkatan Tanah DanRuang Yang Terdaftar

2. Jumlah Masyarakat PemilikSertipikat Yang Menerima FasilitasiAcces Reform

1,08

108.500

5 Meningkatnya KesejahteraanMasyarakat MelaluiPengaturan Dan Penataan,Penguasaan, PemilikanTanah Serta Pemanfaatan,Penggunaan Tanah SecaraOptimal

1. Persentase Kenaikan PendapatanPer Personal Income MasyarakatSubyek Reforma Agraria

40

6 Terwujudnya Pelaksanaan 1. Indeks Pemahaman 2


16

Pengadaan Tanah BagiPembangunan UntukKepentingan Umum

Penyelenggaraan PelaksanaanPengadaan tanah

2. Persentase Tanah InstansiPemerintah, BUMN/BUMD YangTerdaftar

3. Persentase Meningkatnya TertibAdministrasi Pemanfaatan TanahInstansi Pemerintah, BUMN/ BUMDYang Terdaftar

4. Luas Cakupan Peta Zona NilaiTanah (Hektar)

10

25

3.290.000

7 Pemanfaatan Ruang YangSesuai Dengan RencanaTata Ruang, TertibPemanfaatan Hak AtasTanah Dan PendayagunaanTanah Negara Bekas TanahTerlantar

1. Persentase ImplementasiPengawasan Dan PengendalianPemanfaatan Ruangp EmerintahDaerah Provinsi, Kabupaten/Kota

2. Jumlah Penindakan IndikasiPelanggaran Pemanfaatan Ruang

3. Jumlah Rekomendasi HasilPengendalian Dan PemantauanPertanahan

4. Jumlah RekomendasisuratKeputusan Penertiban DanPendayagunaan Tanah Terlantar

6,77

20

32

36

8 Berkurangnya Sengketa,Konflik Dan PerkaraPertanahan

1. Persentase Berkurangnya JumlahSengketa, Konflik Tanah Dan Ruang

2. Persentase Berkurangnya JumlahPerkara Tanah Dan Ruang

50

20

C. Target Kinerja Lainnya

Kinerja lain yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional yang merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis yaitu :- Kegiatan Legalisasi Asset yang didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP),- Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added)

Pembangunan- Inovasi-inovasi layanan untuk menjamin baiknya jembatan antara pihak

kementerian sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat yang dilayani.

AKUNTABILITASKINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Analisa EfisiensiPenggunaan Sumber Daya

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB

IBAB

III


17

Akuntabilitas kinerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional tahun 2015 menggambarkan sejauh mana organisasi kementerian memenuhiperjanjian kinerja yang telah ditandatangani, dan menjamin adanya keterkaitan antaraperencanaan strategis 2015 - 2019 dengan setiap tahapan pencapaian kinerja setiaptahun. Untuk itu pada bab ini akan diuraikan dari tujuan utama kementerian, sasaranstrategis kementerian dan indikator kinerja, yang dibentuk dari pelaksaanaan programbeserta kinerjanya masing-masing. Hal lain yang dikemukan adalah kinerja lainnya yangdilakukan kementerian dalam percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melaluipenghimpunan Hak Tanggungan (HT) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), yangjumlahnya diperbandingkan dengan APBN Tahun 2016.

A. Capaian KinerjaMengacu pada rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan tahun 2015 - 2019 yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentangRencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tahun2015 - 2019 secara skematis digambarkan pada gambar 2.

Gambar 2. Ikhtisar Rencana Strategis

Untuk mengukur keberhasilan kementerian dalam bentuk akuntabel kinerja tahun2015 bahwa kementerian ingin mempunyai tujuan utama “Bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dicapaimelalui 3 (tiga) sasaran strategis kementerian dan 7 (tujuh) indikator kinerja utamasebagaimana gambar 2 diatas.

Hasil pengukuran kinerja melalui 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkanmenggunakan persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagaimana diuraikan pada bab IIsebagaimana disajikan pada tabel 7 berikut.

Bumi dan air dankekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dandipergunakan untuk

sebesar-besarkemakmuran rakyat.


18

Tabel 7. Rencana Strategis dan Capaian Kinerja Kementerian

Tujuan Utama Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Capaian

Bumi dan airdankekayaanalam yangterkandung didalamnyadikuasai olehnegara dandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat

Meningkatnyakesejahteraanmasyarakat melaluipemanfaatan agrariayang adil danberkelanjutan

• Persentase kenaikanpendapatan masyarakatpenerima reforma agrarian

200%

• Persentase Peningkatankesesuaian Rencana programPembangunan sektor denganrencana tata ruang

100%

Terwujudnya ruangyang aman, nyaman,produktif, danberkelanjutan

• Peningkatan tertib tata ruangdan penguasaan tanah 103%

Berkurangnya kasustata ruang danpertanahan (sengketa,konflik, dan perkara)

• Persentase berkurangnya jumlahsengketa, konflik dan perkarabidang tata ruang danpertanahan

82,01%

• Persentase cakupan peta dasarpertanahan 51,6%

• Persentase Jumlah Tanah YangTerdaftar

232%(RupiahMurni +PNBP)

Untuk mencapai tujuan utama tersebut secara kelembagaan KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didukung oleh 9 (Sembilan) unitorganisasi Eselon 1 dan 47 Eselon 2 pusat dan 33 Eselon 2 kantor wilayah serta 438kantor pertanahan. Kinerja yang diperoleh merupakan rangkuman kerja seluruh unit kerjaorganisasi tersebut. Dalam laporan kinerja kementerian yang disusun akan diuraikankinerja berbasis program, hasil-hasil kinerja berbasis program ini akan membentuksasaran strategis kementerian secara bersama-sama dan pada akhirnya akan membentuktujuan utama kementerian. Capaian berbasis program akan diuraikan satu persatuberdasarkan perjanjian kinerja 2015 sebagai berikut:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tujuan utama mewujudkanBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diwujudkan melaluisasaran strategis yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tujuan utama ini terlihatdari indeks Hak Tanggungan (HT) membandingkan jumlah total hak tanggungandibagi jumlah penduduk tahun 2015 dan indeks Hak Tanggungan–APBN (HT APBN),membandingkan jumlah hak tanggungan dengan APBN tahun 2015. Tahun 2015kementerian berhasil mencapai indeks Hak Tanggungan sebesarRp.5.077.873/kapita pertahun, artinya adanya sumbangan kinerja kementeriansebesar indeks tersebut dalam bentuk pembangunan sektor riil. Indeks HT-APBNadalah sebesar 0,634, artinya kinerja Hak Tanggungan mencapai 63,4% dari totalAPBN Tahun 2015.

Kedua indeks ini menunjukkan betapa besar peran Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kedua nilai indeks ini dijadikan tolak ukur sumbangsih kementerian dari kinerjayang dilaksanakan dari tahun ke tahun.


19

SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel

No SasaranStrategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

1 TerciptanyaOrganisasi YangAdaptif DanAkuntabel

1. Nilai Reformasi Birokrasi

2. Nilai Laporan Kinerja

3. Opini Badan PemeriksaKeuangan

4. Indeks Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan

85

65 (B)

WTP

90

64.13(B)

62.10 (B)

WTP

87

75.4

95.5

100

96.7

Dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan mewujudkanorganisasi yang adaftif serta akuntabel merupakan kerja keras yang harus diapresiasikarena luasnya cakupan pelayanan yang harus diberikan meliputi 557 satuan kerjadengan kondisi geografis yang heterogen yang standarnya berbeda-beda. Namunkementerian telah berupaya maksimal dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yangadaptif dan akuntabel di semua lini tanpa kecuali. Hal ini terlihat dari adanya peningkatansecara signifikan dari tahun ke tahun perolehan penilaian reformasi birokrasi, laporankinerja, opini badan keuangan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi menghasilkan beberapa perbaikantata kelola pemerintahan yang signifikan seperti : a) Pelaksanaan seleksi terbuka JabatanPimpinan Tinggi (JPT) secara kompetitif dan terbuka; b) Penataan Struktur Organisasi danTata Kerja (SOTK); c) Pelaksanaan rekrutmen pegawai secara terbuka.

Gambar 3. Perbandingan Nilai ReformasiBirokrasi Tahun 2014 dan 2015

Gambar 4. Perbandingan Nilai EvaluasiLaporan Kinerja Tahun 2010-2015

Gambar 5. Perbandingan Nilai Opini Badan Gambar 6. Perbandingan Indeks Kepuasan


20

Pemeriksa Keuangan Tahun 2011-2015 Masyarakat Terhadap PelayananTahun 2013-2015

Meskipun nilai untuk mencapai organisasi yang adaptif dan akuntabel masihada yang belum dicapai maksimal, namun kementerian memastikan terjadipeningkatan kearah yang lebih baik dari tahun ke tahun.

SASARAN STRATEGIS 2 : Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan PenataanRuang Dan Penyelenggaraan Pembinaan PenataanRuang Daerah


Capaian

2 TerwujudnyaPelaksanaanPenyelenggaraanPenataan RuangDanPenyelenggaraanPembinaanPenataan RuangDaerah

1. Jumlah Rencana TataRuang Nasional/ Pulau/Kepulauan/ KawasanStrategis Nasional

2. Jumlah OperasionalisasiRencana Tata RuangNasional/ Pulau/ Kepulauan/Kawasan Strategis Nasional

3. Jumlah kawasan yangditingkatkan kualitasnya

4. Jumlah Forum MasyarakatDan Dunia Usaha YangDibentuk Atau MendapatkanFasilitasiPengembangannya DalamPerencanaan Tata Ruang,Pemanfaatan Ruang, DanPenataan Kawasan

5. Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota Yang MemperolehPembinaan PerencanaanTata Ruang Dan

24

40

12

38

525

24

40

12

38

525

100

100

100

100

100


21

Pemanfaatan Ruang Daerah

Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Hadaratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%)masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanyaseluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan.

Kondisi ini menyebabkan pembangunan tata ruang memerlukantahapan-tahapan yang dibuat secara sistematis dan terarah sehingga pada akhirnyadapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.Perbandingan antara program penataan ruang tahun 2015 dengan Renstradigambarkan sebagai gambar 9 berikut:

Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja PenataanRuang tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Kepastian letak, Batas Dan Luas BidangTanah Yang Mendukung Penegakan Hukum


Capaian

3 MeningkatnyaKepastian letak,Batas Dan LuasBidang TanahYang MendukungPenegakanHukum

1. Persentase CakupanBidang Tanah YangTerpetakan

11 5,68 51,6

Selama tahun 2015 cakupan bidang tanah yang terpetakan di seluruh Indonesiameningkat sebanyak 51,6 %. Rendahnya capaian kinerja cakupan bidang tanah yangterpetakan disebabkan oleh gagalnya pemetaan menggunakan satelit untuk petadasar Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) 1 : 5000, karena adanya bencana asapdisebagian wilayah yang akan dipetakan. Perbandingan capaian kinerja cakupanbidang tanah terpetakan digambarkan sebagaimana gambar berikut :


22

Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan bidangTanah terpetakan 5 tahun terakhir

Renstra 2015 – 2019 menargetkan 90 % wilayah darat Indonesia terpetakan, untukmencapai target tersebut berarti selama 2015 – 2019 setiap tahun cakupan bidangtanah terpetakan adalah 11 %. Selama 4 tahun ke depan harus terpetakan 44 %.Perbandingan capaian kinerja 2015 dibandingkan Renstra digambaran sebagaimanaberikut:

Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja CakupanBidang Tanah tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019

SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah DanPemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi DanLegalisasi Aset


Capaian

4 TerwujudnyaKepastian HukumHak Atas TanahDanPemberdayaanMasyarakatPenerimaRedistribusi DanLegalisasi Aset

1. Persentase PeningkatanTanah Dan Ruang YangTerdaftar

2. Jumlah Masyarakat PemilikSertipikat Yang MenerimaFasilitasi Acces Reform

1,08

108.500

1.06

106.300

98.14

97.98


23

Legalisasi aset yang dibiayai rupiah murni tahun 2015 capaian kinerjanya 98,14 %artinya ada penambahan jumlah bidang tanah yang terdaftar 855.999 bidang dari totalseluruh bidang tanah di Indonesia sebanyak lebih kurang 85.000 bidang.Capaian kinerja legalisasi aset tahun 2015 dibandingkan beberapa tahun sebelumnyadi sajikan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja LegalisiAset Tahun 2010-2015

Renstra 2015 - 2019 menargetkan 9 juta bidang tanah, selama 2015 berhasildilakukan sertifikasi tanah sebanyak 858.999 bidang (rupiah murni) dan1.288.491 bidang (PNBP). Capaian legalisasi aset dibandingkan dengan Renstradisajikan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 11. Perbandingan Capaian KinerjaLegalisasi Aset tahun 2015 denganRenstra 2015-2019

Jika diasumsikan volume legalisasi asset dari Rupiah Murni (RM) dan PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari masyarakat tingkatkeberhasilannya sama dengan tahun 2015 maka diakhir 2019 target Renstra akantercapai over target (2.147.490 bidang x 5 tahun =10.737.450 bidang). Jika 1 bidangdiasumsikan rata-rata 1 Ha.


24

SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat MelaluiPengaturan Dan Penataan, Penguasaan, PemilikanTanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan TanahSecara Optimal

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian

5 MeningkatnyaKesejahteraanMasyarakat MelaluiPengaturan DanPenataan,Penguasaan,Pemilikan TanahSertaPemanfaatan,Penggunaan TanahSecara Optimal

1. Persentase KenaikanPendapatan Per PersonalIncome MasyarakatSubyek Reforma Agraria

30 60 200

Untuk Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan,Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimalakan dicapai melalui beberapa aktifitas yang hasilnya masih berupa output, yang jikadigabungkan akan berdampak pada kenaikan pendapatan per personal incomemasyarakat subyek reforma agraria. Dalam tahun 2015 dari target peningkatanpendapatan 30% namun dari hasil pengumpulan dan pengolahan data terjadi peningkatanpendapatan 60%.Renstra Kementerian 2015 - 2019 menargetkan selama 5 (lima) tahun terjadi peningkatanper personal income masyarakat subyek reforma agraria sebanyak 150%. Perbandinganantara capaian peningkatan income sampai tahun 2015 dengan target renstra 2015 - 2019digambarkan sebagai berikut:

Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja peningkatanIncome sampai tahun 2015 dengan Renstra2015-2019

Jika diasumsikan capaian peningkatan pendapatan per personal incomemasyarakat subyek reforma agraria sama dengan tahun 2015 (60%) maka diakhirtahun 2019 pendapatan per personal income masyarakat subyek reformaagrarian akana menacapai 300%.


25

SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum


Capaian

6 TerwujudnyaPelaksanaanPengadaanTanah BagiPembangunanUntukKepentinganUmum

1. Indeks PemahamanPenyelenggaraanPelaksanaan Pengadaantanah

2. Persentase Tanah InstansiPemerintah, BUMN/BUMDYang Terdaftar

3. Persentase MeningkatnyaTertib AdministrasiPemanfaatan Tanah InstansiPemerintah, BUMN/ BUMDYang Terdaftar

4. Luas Cakupan Peta ZonaNilai Tanah (Hektar)

2

10

25

4.000.000

2

12.41

31.28

3.105.000

100

124.1

125.12

77.62

Untuk mewujudkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dikatakan berhasil jika 4 (empat) indikator kinerja pada tabel diatascapaian rata-ratanya 100%, artinya semua pengadaan tanah untuk kepentingan umumdapat diproses sebagaimana mestinya sehingga pembangunan infrastruktur yangmembutuhkan tanah dapat dilayani sesuai kebutuhan. Rata-rata capain kinerja selamatahun 2015 adalah 106,71%.Dalam renstra 2015 - 2019 yang diutamakan bukanlah target output namun selama 5(lima) tahun kementerian menargetkan semua pengadaan tanah untuk kepentinganumum pelaksanaannya dapat dilakukan 100%.

Meskipun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidakseutuhnya keberhasilannya ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saja, namun sifatnya multi sektor.


26

SASARAN STRATEGIS 7 : Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana TataRuang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah DanPendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar


Capaian

7 PemanfaatanRuang YangSesuai DenganRencana TataRuang, TertibPemanfaatanHak Atas TanahDanPendayagunaanTanah NegaraBekas TanahTerlantar

1. Persentase ImplementasiPengawasan DanPengendalian PemanfaatanRuang Pemerintah DaerahProvinsi, Kabupaten/Kota

2. Jumlah Penindakan IndikasiPelanggaran PemanfaatanRuang

3. Jumlah Rekomendasi HasilPengendalian DanPemantauan Pertanahan

4. Jumlah Rekomendasi suratKeputusan Penertiban DanPendayagunaan TanahTerlantar

6,77

20

32

36

6,77

20

32

36

100

100

100

100

Untuk mewujudkan Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang,Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas TanahTerlantar, dikatakan berhasil jika 4 (empat) indikator kinerja pada tabel diatas capaianrata-ratanya 100%, artinya pemanfaatan ruang telah sesuai dengan tata ruang. Rata- ratacapain kinerja selama tahun 2015 adalah 100%. Namun belum semua rencana tata ruangwilayah provinsi maupun kabupaten/kota telah diperdakan, maka pengendalian ruangbelum dapat mengcover seluruh wilayah Republik Indonesia yang luasnya 840 jutahektar. Dalam renstra 2015 – 2019 kementerian menargetkan agar penyelenggaraanpengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dapat diwujudkan sesuai dengan rencanatata ruang wilayah yang telah memiliki aspek legal.

SASARAN STRATEGIS 8 : Berkurangnya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan


Capaian

8 BerkurangnyaSengketa, KonflikDan PerkaraPertanahan

1. Persentase BerkurangnyaJumlah Sengketa, KonflikTanah Dan Ruang

2. Persentase BerkurangnyaJumlah Perkara Tanah DanRuang

50

20

38.12

17.8

76.23

89

Capaian kinerja untuk mewujudkan berkurangnya sengketa, konflik dan perkarapertanahan tahun 2015 belum dapat dicapai 100%, hal ini bukanlah disebabkan tidaktertanganinya sengketa, konflik dan perkara yang semestinya ditangani kementerian,namun obyek sengketa, perkara dan konflik yang ditargetkan akan ditangani selama tahun2015 jumlahnya dibawah perkiraan.


27

Gambar 13 Perbandingan Capaian Kinerja berkurangnyasengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun2010-2015

Dalam renstra 2015 - 2019 kementerian menargetkan berkurangnya sengketa,konflik dan perkara sebanyak 50% dari 4.650 kasus, artinya sampai akhir 2019berkurangnya sengketa, konflik dan perkara sebanyak 2.325 kasus. Capaian kinerja2015 jika dibandingkan dengan Renstra disajikan pada gambar.. berikut:

Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnyakasus pertanahan tahun 2015 denganRenstra 2015-2019

Dari uraian capaian kinerja kementerian berbasis program selanjutnya dilakukananalisa menggunakan persamaan-persamaan yang telah disajikan pada bab II makapenghitungan indikator kinerja utama beserta asumsi diuraikan sebagai berikut:

Jika rata-rata kasus yang bisa ditangani pertahun sama dengan capaiantahun 2015 sebanyak 709 kasus (30,5% dari target Renstra 2015 - 2019)maka di akhir 2019 dapat ditangani sebanyak 3.545 kasus atau berkurangnyasengketa, konflik sebanyak 152,4%.


28

Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria

atau peningkatan = 60%

Artinya sejak dimulai kegiatan reforma agraria dengan pendekatan asset danakses terhadap sumber-sumber agraria dampak yang dirasakan peserta reformaadalanya peningktan pendapatan per personal income sebanyak 60% (capaian200%) dari manfaat yang diperoleh dalam mengelola sumber agraria yang merekamiliki.

Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektordengan rencana tata ruang

atau capaian kinerja 2015 adalah 100%

Artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan ruangyang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baikkarena 30,11% rencana yang dibuat sesuai dengan program pembangunan sektordalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkanpengaturan ruang yang baik.

Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah


29

Artinya pelaksanaan program pengadaan tanah untuk kepentingan umum danpengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dalam tahun 2015 berhasilmenciptakan kondisi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana TataRuang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah NegaraBekas Tanah Terlantar sebesar 20.6% (capaian kinerja 103%).

Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang

dan pertanahan

Persentase cakupan peta dasar pertanahan

Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar


30

3 (tiga) indikator terakhir bersama-sama mewujudkan sasaran strategis kementerianyang ke tiga yaitu Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik,dan perkara). Jika dilihat dari capaian pada tahun 2015 rata-rata capaian tiga indikatorditas adalah 75,5%, artinya capaiannya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lagiuntuk tahun selanjutnya, terutama cakupan peta dasar pertanahan.

B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, meliputi perencanaan,pengadaan, pengaturan, dan penggunaan sarana dan prasarana. Kegiatanmanajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,penyimpanan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana danprasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan aset tanahdan bangunan kantor di lingkungan satuan kerja Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional menjadi perhatian yang sangat serius, baikpenyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Untuk melihat efisiensitingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas pendukungnya,dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki557 satuan kerja, namun hanya memiliki 354 saja gedung kantor milik sendiri,artinya dari segi efisiensi pemanfaatan gedung kantor untuk pelaksanaan tugaspokok dan fungsi memiliki tingkat efisiensi sebesar 145%.

Kondisi tidak seimbangnya jumlah satker dibandingkan dengan gedung miliksendiri ini tentunya tidak membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,untuk itu dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan bekerjasama untuk pinjamtanah dan bagunan kepada Pemerintah Daerah dan malakukan Sewa ke Pihaklain. Untuk menjamin agar layanan tetap berjalan sebanyak 32 satker melakukansewa, sedangkan sebanyak 81 satker memakai aset Pemerintah Daerah.

2. Efisiensi Pengunaan Sumber Daya ManusiaSalah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang

efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) denganjumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsidan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukanjumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam waktu dantempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.Penyusunan rencana SDM pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapatterpenuhi secara konstan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk ituperencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDMbahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsikementerian.

Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan,melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja


31

untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kaitan antara manajemen sumberdayamanusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadiperhatian bagi Kementerian mengembangkan adanya peningkatan sumberdayamanusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya.

Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunaknpendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakandalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah keterbatasan jumlahpetugas ukur, untuk analisa efisiensinya digunakan persamaan sebagai berikut :

Secara Nasional pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalahmelakukan pengukuran bidang tanah dari berbagai kegiatan (legalisasi asset, IP4T,Konsolidasi Tanah, redistribusi tanah, PNBP dan pengukuran bidang skala besar)baik pekerjaan lapangan maupun pengolahan data.

Hasil perhitungan efisiensi sebagai berikut :Jumlah total beban pekerjaan/tahun = 2.973.000 BidangJumlah total petugas ukur = 2.109 OrangAsumsi hari Kerja = 24 hari/bulanJumlah Bulan Efektif/tahun = 8 bulanPekerjaan lain selain Pengukuran bidang = 0 bidangBeban kerja/hari = 7,3 bidang/orang/hariKemampuan Normal petugas ukur/hari = 5 Bidang

Efisiensi = 7,3 bidang/ 5 bidang x 100% = 147%

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan petugas ukur dan tetapmenjamin kualitas hasil ukuran yang bisa dipertangungjawabkan makaKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telahmelakukan penggunaan teknologi Continously Opration Reverens Station (CORS)yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan SDM Pengukuran dalammelakukan pengukuran bidang tanah.

3. Efisiensi Penggunaaan AnggaranDari total penyerapan anggaran DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional tahun 2015, yaitu Rp 5.074.547.177.624,- atau 79,82%.Efisensi penggunaan anggaran sangat bermanfaat dalam rangka melakukanoptimalisasi pencapaian target-target fisik dengan alokasi anggaran yang ada,sehingga potensi capaian output program kegiatan prioritas tersebut dapatdipertahankan pada level target yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2015

No Program/KegiatanRealisasi / Capaian

Anggaran(Input) % Fisik/Bidang

(Output) %

1 Prona 299.934.177.522 89.03 745.757 96.622 Petani 17.369.713.776 77.92 34.457 81.083 Nelayan 10.797.732.850 79.88 22.980 85.114 UKM 10.362.818.000 83.55 21.197 84.795 MBR-Menpera 5.166.700.000 78.41 11.114 79.396 Transmigrasi HM 10.179.350.000 46.08 9.760 35.61


32

7. Sertipikasi KategoriVI (Kepulauan)

11.476.800.000 67.59 9..983 69.59

Rata-Rata 365.287.292.148 74.64 855.248 92.75

*) Data SKMPP 2015 diolah

Efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas PertanahanDengan mengacu pada kajian teori, untuk menganalisis efisiensi padapenggunaan anggaran program/kegiatan prioritas Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksakan pada tahun 2015dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 9. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas

No Program/KegiatanRealisasi / Capaian

Tingkat EfisiensiAnggaran Terhadap

Output yangdihasilkan% Input % Output

1 Prona 89.03 96.62 1,0442 Petani 77.92 81.08 1,0773 Nelayan 79.88 85.11 1,0474 UKM 83.55 84.79 1,0545 MBR-Menpera 78.41 79.39 1,0116 Transmigrasi HM 46.08 35.61 1,0707 Redistribusi Tanah 67.59 69.59 1,200

Rata-Rata 84,00 74.64 92.75

Dari perhitungan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa: Seluruh 7 (tujuh) kegiatan/program prioritas nasional tersebut memiliki tingkat

efisiensi E > 1 yang berarti Sangat Efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensiadalah E = O : I = 1,055;

Dengan tingkat Efisiensi sebesar rata-rata 1,055 tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa keluaran (output) dari program/kegiatan prioritas ini yaitusertipikat tanah (legalisasi aset) dapat dilaksanakan dan mencapai targetdengan proporsi output (bidang tanah yang disertipikatkan) lebih besar dari input(anggaran yang digunakan);

Dengan masing-masing program/kegiatan prioritas tersebut masih memilikiproporsi “persentase anggaran yang tidak terserap” maka dapat disimpulkanbahwa masih ada potencial improvement area variables dan potencial risk areavariables;

Potencial improvement area variables tersebut adalah variabel-variabel potensikinerja yang bisa meningkatkan jumlah bidang tanah yang disertipikatkan(output) jika serapan anggaran (input) bisa ditingkatkan sebesar volumesisanya. Misalnya : Desa/Kelurahan sebagai lokasi baru atau tambahan, JuruUkur Tambahan, Penggunaan Teknologi tambahan dan lain sebagainya;

Potencial risk area variables adalah variabel-variabel potensi resiko yang bisamenurunkan kualitas sertipikat (output) jika serapan anggaran (input) terlaluefisien. Misalnya : Kualitas hasil ukur, kualitas data yuridis, motivasi dan lainsebagainya;

Kedua Potensi diatas mengingat keuntungan (andvantages) dan resiko (risks)masing-masing harus mendapatkan perhatian selain dari tingkat efisiensipenggunaan anggaran.


33

Perbaikan Variabel input dan outputMeskipun memiliki tingkat efisiensi penggunaan anggaran program prioritas yangcukup baik (E > 1) namun analisis efisiensi ini juga sekaligus dapat memberikanrekomendasi untuk perbaikan terhadap variabel input dan output seperti yangtergambar didalam tabel dibawah ini:

Tabel 10. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas

No Program/KegiatanRealisasi / Sisa Tingkat

Efisiensi%Input

%Sisa % Output %

Sisa1 Prona 93,33 6,67 97,43 2,57 1,0442 Petani 88,88 11,12 95,74 4,26 1,0773 Nelayan 93,03 6,97 97,47 2,53 1,0474 UKM 93,02 6,98 98,13 1,87 1,0545 MBR-Menpera 97,13 2,87 98,29 1,71 1,0116 Transmigrasi HM 49,00 51,00 52,46 47,54 1,0707 Redistribusi Tanah 73,59 26,41 88,31 11,69 1,200

Dari perspektif Efisiensi, maka seluruh kegiatan/program telah sangat Efisienmenggunakan anggaran dalam rangka melakukan pensertipikatan tanah/legalisasiaset.Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Transmigrasi, Redistribusi dan Petaniharus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepanmengingat tingkat ketidak terserapannya (sisa) berada persentase 2 (dua) digit.Realisasi Fisik untuk program Transmigrasi dan Redistribusi Tanah harusmendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepanmengingat ketidak capaiannya (sisa) berada pada persentase 2 (dua) digit.

C. Akuntabilitas Keuangan.

1. Realisasi AnggaranBerdasarkan alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional tahun 2015, pagu anggaran adalah sebesarRp. 6.357.782.181.000,. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masingprogram sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesarRp. 5.074.547.177.624 atau 79,82% dari pagu anggaran. Pencapaian realisasianggaran masing-masing program disajikan pada Tabel 11.


34

Tabel 11. Realisasi Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015

NO PROGRAM TARGET(Rp)

REALISASI(Rp) %

1 SEKRETARIATJENDERAL 3.585.527.106.000 3.174.403.117.517 88,53

2. INSPEKTORATJENDERAL 9.192.404.000 7.337.311.159 79,82

3. DIREKTORAT JENDERALTATA RUANG 527.282.600.000 354.114.163.562 67,16

4. DIREKTORAT JENDERALINFRASTRUKTURKEAGRARIAAN

279.602.111.000 132.404.257.277 47,35

5. DIREKTORAT JENDERALHUBUNGAN HUKUMKEAGRARIAAN

1.255.055.685.000 922.501.833.689 73,5

6. DIREKTORAT JENDERALPENATAAN AGRARIA 134.050.323.000 101.005.737.776 75,35

7. DIREKTORAT JENDERALPENGADAAN TANAH 36.157.400.000 27.782.719.470 76,84

8. DIREKTORAT JENDERALPENGENDALIANPEMANFAATAN RUANGDAN PENGUASAANTANAH

344.812.271.000 243.319.372.969 70,57

9. DIREKTORAT JENDERALPENANGANAN MASALAHAGRARIA,PEMANFAATANRUANG DAN TANAH

186.102.281.000 111.678.664.205 60,01

Total 6.357.782.181.000 5.074.547.177.624 79,82

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penerimaan PNBPDisamping menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas danfungsinya Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jugamenggunakan dana PNBP yang dihimpun dari masyarakat.Tahun 2015 PNBP yangberhasil dihimpun sebesar Rp. 1.936.621.777.065. Data tentang target dan realisasipenerimaan PNBP dapat juga dijadikan gambaran kinerja yang dilakukan danpelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional. Capaian kinerja penerimaan PNBP (%) tahun 2015 – 2019sebagaimana gambar dan jumlah penerimaan (Rupiah) tahun 2015 – 2019sebagaimana gambar 15.


35

Gambar 15. Realisasi PNBP (Rupiah) 2015-2019 (dalam Triliun)

Realisasi penerimaan PNBP dari tahun 2015-2019 selalu lebih dari 80 %, bahkandi tahun 2013 mencapai 120,65%, angka ini menggambarkan banyaknyamasyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional di suatu sisi, di sisi lain Kementerian AgrariaDan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berusaha mewujudkansasaran-sasaran strategis yang merupakan dukungan prioritas nasional.

2. Legalisasi Aset Dari PNBPCapaian kinerja lainnya selama tahun 2015 legalisasi aset dari dana PNBPsebanyak 1.105.552 Bidang tanah dari Target 1.337.810 Bidang. Realisasi PNBPini secara nasional memiliki capaian yang lebih besar dari yang dibiayai dari RupiahMurni, untuk melihat perbedaan capaian ini sebagaimana gambar.

Gambar 16. Perbandingan Legalisasi Aset 2015 Rupiah Murni dengan PNBP

Gambar mengilustrasikan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional dalam mengakomodir keinginan kuat dari pemerintah dan juga keinginanmasyarakat dalam melakukan legalisasi aset, sebagai upaya bersama untuksesegera mungkin mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuranrakyat.


36

3. Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added)Pembangunan.Pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro sangat ditentukan olehbergeraknya investasi riil di pasar modal dan usaha. Hukum ekonomi mengatakanbahwa dimana ada pertumbuhan ekonomi (growth) maka disitu ada kehidupankeberlangsungan rumah tangga ekonomi (economic household lifecycle). Dalamperspektif ini diasumsikan bahwa ketika setiap rumah tangga memiliki aksesterhadap sumber-sumber ekonomi (kapital) maka belanja atau konsumsi barangdan jasa akan membuat produksi barang dan jasa meningkat sehingga memacuinvestasi yang lebih besar (ekspansif) disemua bidang dan semua level baik olehsektor swasta maupun oleh pemerintah sehingga secara mikro akan menjaminpendapatan dan daya beli sekaligus belanja barang dan jasa. Perputaran ini yangdalam makro ekonomi akan berimbas pada pertumbuhan (growth). Pertumbuhanekonomi yang merata dan riil akan mensuplai kemampuan masyarakat dalammemenuhi unsur-unsur kesejahteraan atau kehidupan yang layak secara ekonomis(welfare).

Gambar 17. Peran Produk Legalisasi Aset terhadap Kesejahteraan*) Presentasi Deputi Survey dan Pengukuran Tanah dalam Rakernas Evaluasi

Kinerja Program Tahun 2015, Desember 2015, Hotel Ciputra-Jakarta

Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaanmodal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang bergerakdalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya akanmembutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yangdiantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan. Kredit adalah penyalurandana pinjaman oleh bank kepada masyarakat. Dalam praktek perbankan untuklebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam(debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyakdigunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa tanahpaling aman dan mempunyai nilai ekonomi relative tinggi. Jaminan haktanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnyadalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya.

Ketentuan tentang hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda-Benda yang berkaitandengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) merupakan penggantiketentuan tentang hipotik dan credietverband sejauh tentang tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penggantian ini selain diamanatkan olehketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang


37

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga untukmengatasi persoalan tentang pelaksanaan eksekusi hipotik.Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional diseluruh Indonesia memiliki nilai yangsangat besar, bahkan dalam perhitungan lokal masing-masing Provinsi,Kabupaten dan Kota, nilai Hak Tanggungan yang merupakan nilai kredit yangdiperoleh dari agunan yang berbentuk Sertipikat Hak Atas Tanah nilainyamelampau APBD masing-masing. Nilai hak tanggungan tersebut ada yang dalambentuk mata uang Rupiah ada juga yang dalam bentuk nilai mata uang asingseperti US Dollar, Dollar Australia, Yen dan Dollar Singapore.Nilai Hak Tanggungan yang sangat besar ini secara langsung maupun tidaklangsung telah memberikan gambaran belanja investasi yang dilakukan oleh parapelaku ekonomi baik makro maupun mikro dalam skop lokal, nasional bahkaninternasional. Semakin besar nilai Hak Tanggungan di suatu wilayah secaralangsung cenderung akan berbanding lurus dengan besarnya investasi.

Besarnya investasi akan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomiwilayah dan selanjutnya ekonomi nasional yang merupakan stimulanmeningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat yang dalam bahasa sosialnyadisebut kesejahteraan (welfare).Melihat dari nilai Hak Tanggungan baik secara wilayah maupun nasional yangdihasilkan per tahun dimana peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional didalamnya sangatlah besar, maka dapat dikatakan bahwasecara langsung maupun tidak langsung Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional telah berkontribusi besar bagi pertumbuhanekonomi wilayah dan nasional melalui produk pertanahan (sertipikat, peta danlain-lain) yang memberikan economic value added (EVA) bagi sosial ekonomimasyarakat Indonesia.Dalam prosesnya, Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kementerian AgrariaDan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya akan menstimulasibertumbuhnya investasi, namun sebagaimana penjelasan dalam gambar diatas,dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) posisi pengungkit ekonomi pembangunan yangdiemban oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,yaitu :

a. Proses Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional terhadap seluruh bidang tanah yang adaakan membuat para pemilik memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) yangkemudian guna kepentingan ekonomi dan investasi dipasang sebagai HakTanggungan dilembaga keuangan atau perbankan.Invenstasi yang kemudian dilakukan melalui kredit yang dperoleh disatu sisiakan memicu pertumbuhan ekonomi melalui alur makro dan mikro economichousehold lifecycle yang dalam proporsi ekonomi tertentu dan berimbang akanmenciptakan akses kesejahteraan masyarakat (social welfare);

b. Secara teknis substantif, pendaftaran tanah akan dilaksanakan beriringan dansaling menopang dengan penataan ruang (spatial planning), penataan ruangdisetiap tingkatan wilayah akan membuat area investasi maupunpembangunan lainnya terpetakan dengan jelas dan akurat denganpertimbangan kedepannya adalah kesejahteraan dan keseimbangankeberlanjutan ekosistem serta lingkungan. Kondisi ini merupakan salah satuvariabel kesejahteraan masyarakat.Sebagai ilustrasi terhadap kinerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional lainnya dalam hal memberikan nilai tambah bagi


38

pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari gambar dimanamembandingkan antara APBN selama tahun 2015 dengan jumlah HakTanggungan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah selama 2015.

Gambar 18. Perbandingan antara APBNP 2015 dengan Capaian HakTanggungan

Ada sebanyak 1.294,35 triliun dana yang dibiayai oleh lembaga-lembagaperbankan kepada masyarakat secara umum yang menggunakan produklegalisasi aset Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional berupa sertipikat tanah sebagai angunan, capaian ini tentunya sangatsignifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Disamping itu ada pemasukan kepada Negara sebanyak 13,8 triliun.

4. Inovasi LayananSebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layananberbasis teknologi informasi dan komunikasi.Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebihbaik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baikmengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnyatransfaransi dan akuntabiltas layanan pertanahan. Inovasi layanan ini diawalidengan disusunnya standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layananpertanahan serta dimulainya pembangunan sistem komputerisasi layananpertanahan pada tahun 1997. Berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPNPusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotayang tersebar di seluruh pelosok negeri. Inovasi tersebut antara lain:


39

No Inovasi Layanan Pertanahan1. Pelayanan Pertanahan 70-70

Tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktukepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenispelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalahdurasi waktu pelayanan pertanahan yang kitaberikan kepada masyarakat. Jenis dan jangkawaktu layanan sesuai dengan kondisi KantorPertanahan yang bersangkutan, yang meliputi:1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70

menit atau 7 jam;2. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit,

17 menit, 70 menit atau 7 jam;3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM) dengan

jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam;4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam;5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja;6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja;7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan:

a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara;b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

2. Layanan Delivery ServiceDilaksanakan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTangerang dalam rangka mewujudkan pelayananyang optimal kepada masyarakat. Pertama kalidilaksanakan bersamaan dengan peresmian RumahLayanan Pertanahan Terpadu Satu Atap padatanggal 14 Desember 2015, dilaunching oleh BapakMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN danpelayanan delivery service pertama diberikankepada Bapak Hasim umur 62 tahun pekerjaanburuh

3. Penerbitan Sertipikat HGB PKLPelayanan Sertipikat HGB bagi PKLsebagai rangkaianprogram kebijakan ekonomi paket ketujuh dariKementerian ATR/BPN yang dicanangkan PresidenJoko WIdodo. Kementerian ATR/BPN RI bekerja samadengan pemerintah daerah untuk mendorongpemanfaatan lahan dalam rangka menata PKL yangberada di Kawasan Pengelolaan Pemda termasukPemda termasuk perangkat desa seperti Kepala Desa.Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN untukmenerbitkan sertipikat bagi para pedagang Kaki Lima, jajaran Kantor PertanahanKabupaten Tangerang melaksanakan Launching Pemberian Sertipikat HGBPedagang Kaki Lima di Pasar Desa CIkupa pada tanggal 14 Desember 2015.


40

4. Layanan Sabtu-MingguSebagai wujud nyata peningkatan pelayananpertanahan kepada masyarakat, KantorPertanahan di Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), KantorPertanahan yang ditunjuk, dan KantorPertanahan di Ibu Kota Provinsi, akan tetapbuka melayani masyarakat pada hari Sabtudan Minggu.Kegiatan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu hanya diperuntukkan bagi wargamasyarakat yang datang mengurus sendiri tanpa melalui perantara atau dikuasakan.

5. Desa Minapolitan Berbasis BidangPelaksanaannya adalah di desa Pengambengan,Kabupaten Jembrana. Kawasan Minapolitan adalahkawasan agribisnis perikanan terpadu di suatu wilayahdengan kelengkapan sarana dan prasarana(kelembagaan, permodalan, transportasi, dll.) yangmampu melayani, mendorong, menarik dan mengelolakegiatan pembangunan perikanan di wilayah tersebut.Peran serta Kantah Kabupaten Jembrana untukmendukung terciptanya kawasan minapolitan adalahterwujudnya data pertanahan yang lengkap denganproses legalisasi aset bidang tanah masyarakat adatmaupun badan hukum

6. Desa LengkapPembuatan Peta Desa Lengkap tersebut bertujuan untukmembangun sebuah Peta yang memiliki informasi yangKomprehensif yang berisi mengenai informasi SubyekKepemilikan Hak, jenis-jenis hak, luas tanah yang ada disebuah Desa, Zona Nilai Tanah, Penggunaan Tanahdan rencana tata ruang wilayah.

7. Quick Service (Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)Layanan pertanahan dapatdiselesaikan lebih cepat daristandar waktu yang telahditentukan, layanan 1-5 harikerja dapat diselesaikan dalamwaktu 2-8 jam sehingga dapatditunggu oleh pemohonlayanan.Tujuan dilaksanakannya Quick Service adalah untuk percepatan layananpertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktuuntuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampumemangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusanlayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menyelenggarakan QuickService pada jam 08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan tertentu yang meliputipenghapusan Hak Tanggungan (Roya) dengan persyaratan tertentu, perubahanHGB menjadi HM untuk luas tertentu, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT). Disediakan Loket Khusus Quick Service yang memudahkanmasyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh


41

layanan cepat atau Quick Service

8. One Day Service (Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, KotaBekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten KubuRaya, Kota Padang, Kota Makasar dan Kantor Pertanahan lainnya)Ini merupakan layanan satu hari selesaidibidang pertanahan yang dilaksanakanpada Loket Pelayanan Kantor Pertanahanmaupun mobil LARASITA. Layanan inidilaksanakan untuk jenis pelayanan yangdapat diselesaikan dalam jangka waktu 1hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada harikerja.Tujuan dilaksanakannya One Day Service adalah untuk mempermudah pelayanan dibidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan,mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan sertamewujudkan komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat.

9. Weekend Service (Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang danKota Surabaya II)merupakan salah satu inovasi dibidang layananpertanahan, dimana kantor pertanahan membukapelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekanatau Hari Sabtu. Waktu pelayanan pendaftaran padajam 09.00 – 12.00 WIB dan penyerahan produkdilakukan pada jam 13.00 - 15.00 WIB.

Kantor Pertanahan Surabaya II menyelenggarakan Weekend Service pada jam08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan penghapusan Hak Tanggungan (Roya),perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) serta pengecekan sertipikat.

10. Layanan Tujuh Menit (Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)Dengan Lantum layanan pertanahandapat diselesaikan lebih cepat daristandar waktu yang telah ditentukan,layanan diselesaikan dalam waktu 7 menitsehingga dapat ditunggu oleh pemohonlayanan. Tujuan dilaksanakannya Lantumadalah untuk percepatan layananpertanahan tertentu serta membantumasyarakat yang memiliki keterbatasanwaktu (kesibukan yang tinggi) untukdatang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampu memangkasperan para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layananpertanahan.

11. SMS Informasi Pertanahan "2409Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan KantorPertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang keKantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperolehinformasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layananpertanahan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kehilangan waktu dan biayayang banyak. Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam.Layanan ini disajikan dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp. 350 untuk setiapSMS, yang dibebankan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk


42

semua jenis penyedia layanan telekomunikasi

12. Penggunaan CORS Untuk PengukuranCORS (Continuously Operating Reference Station)adalah suatu teknologi berbasis GNSS yangberwujud sebagai suatu jaring kerangka geodetikyang pada setiap titiknya dilengkapi denganreceiver yang mampu menangkap sinyal darisatelit-satelit GNSS yang beroperasi secara penuhdan kontinyu selama 24 jam perhari, 7 hari perminggu dengan mengumpukan, merekam, mengirim data, dan memungkinkan parapengguna (users) memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara postprocessing maupun secara real time

13. Inovasi Layanan Lainnya

- Dedikasi Tani Ruang (Deteksi Dini Kasus SertipikasiTanah & Informasi Tata Ruang ) di Kantor WilayahPertanahan Provinsi Gorontalo

- INTAN BERKILAU (Informasi Pertanahan BerikanKetersediaan Informasi Layanan Umun) di KantorPertanahan Kabupaten Pemalang

- Simpulmas Khatulistiwa (Sistem Informasi ManajemenPertanahan Untuk Layanan Masyarakat Khatulistiwa) diKantor Pertanahan Kota Pontianak

- Li g a t (Layanan Informasi Gerak Cepat) di KantorPertanahan Kubupaten Kubu Raya

- Layangmas (layanan Anggota masyarakat) di KantorPertanahan Karanganyar

PENUTUP

BAB

IV


44

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakansebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dansektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaanmanajemen dan pelayanan pertanahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaporanKinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Tahun 2015 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagipenilaian kinerja instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahunanggaran 2015. Laporan Kinerja ini menguraikan berbagai capaian sebagai wujudkeberhasilan, di samping hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi hingga peyebabkegagalan dalam mencapai rencana strategis yang ditetapkan Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2015. Keberhasilan maupunkegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian Indikator Kinerja Utama sertaanalisis kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalberdasar tujuan dan sasaran lima tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyusun Rencana Strategis yang visidan misinya merupakan misi dan visi Presiden. Kementerian menetapkan untukmenjalankan visi dan misi tersebut telah menetapkan tujuan utama kementerian dan 3(tiga) sasaran strategis, yang lebih lanjut ditetapkan 9 (sembilan) program.

Uraian hasil capaian kinerja selama tahun 2015 pada umumnya dapat memenuhi targetsesuai dengan ketersediaan anggaran, meskipun pada beberapa kegiatan ternyata targetlebih rendah dari rencana. Untuk itu di masa yang akan datang keberhasilan akandipertahankan dan ketidakberhasilan akan dievaluasi untuk dilakukanperbaikan-perbaikan.Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaltahun mendatang:1. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan

Pelaporan Kinerja;2. Konsistensi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang tertera dalam

dokumen rencana kerja dan anggaran;3. Perencanaan kegiatan yang realistis, terkoordinasi, dan terintegrasi; terutama yang

berkaitan dengan pihak-pihak di luar jajaran Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional dalam kegiatan lintas-sektor sehingga sejak awaltelah dapat dipastikan target yang diusulkan;

4. Pemanfaatan tenaga di luar struktur dalam pelaksanaan tugas teknis bilamemungkinkan, misalnya “outsourcing” tenaga pengukuran bidang tanah bekerjasamadengan Surveyor Berlisensi demi peningkatan capaian target pengukuran bidangtanah dalam sertifikasi;

5. Komitmen secara sungguh-sungguh segenap personil jajaran Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaanfisik, adminitrasi, dan keuangan yang didukung oleh pelaksana yang kredibel,kompeten, kapabel, dan memiliki kapasitas yang layak lagi konsekuen dan konsisten;dan

6. Setiap strategi yang dirumuskan telah dirinci berupa tahapan dan didukung semuasumberdaya yang diperlukan terangkum rencana aksi, penjadwalan, dan seterusnyayang merupakan peta jalan (roadmap) pencapaian target kinerja yang ditetapkan; serta

7. Pengungkapan secara memadai setiap hasil pelaksanaan kegiatan hinggapenyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan agar memudahkan kepadaberbagai pihak yang akan melakukan penilaian atas kinerja instansi, baik fisik maupunkeuangan;


45

8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanahan dan ruangmelalui sumbangsih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional tahun 2015, dengan harapan dapat digunakan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkanpelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telahditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel

1. Nilai reformasi birokrasi 2. Nilai laporan kinerja 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

80 65

WTP 90

2 Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Daerah

1. Jumlah rencana tata ruang nasional/ pulau/ kepulauan/ kawasan strategis nasional

2. Jumlah operasionalisasi rencana tata ruang nasional/ pulau/ kepulauan/ kawasan strategis nasional

3. Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya 4. Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau

mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan

5. Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah

24

40

12 38

525

3 Meningkatnya Kepastian letak, Batas dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum

1. Persentase cakupan bidang tanah yang terpetakan 11

4 Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset

1. Persentase peningkatan tanah dan ruang yang terdaftar 2. jumlah masyarakat pemilik sertipikat yang menerima fasilitasi acces

reform

1,08

108.500

5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal

1. Persentase kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agrarian

30

6 Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Indeks pemahaman penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah

2. Persentase tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang terdaftar

3. Persentase meningkatnya tertib administrasi pemanfaatan tanah instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang terdaftar

4. Luas cakupan peta zona nilai tanah (hektar)

2

10

25

4.000.000

7 Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar

1. Persentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota

2. Jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 3. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan

pertanahan 4. Jumlah rekomendasi surat keputusan penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar

6,77

20 32

36

8 Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

1. Persentase Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik Tanah Dan Ruang 2. Persentase Berkurangnya Jumlah Perkara Tanah Dan Ruang

50

20

Program Anggaran

1. Dukungan Manajemen Rp. 301.880.892.000,- 2. Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Rp. 527.282.600.000,-

3. Pengembangan Infrastruktur Agraria Rp. 131.683.320.100,-

4. Penataan Hubungan Hukum Agraria Rp. 376.101.276..000,-

5. Penyelenggaraan Penataan Agraria Rp. 128.789.169.700,-

6. Pengadaan Tanah Rp. 23.790.755.000,-

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Rp. 5.209.270..000,-

8. Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Rp. 39.239.104.000,- JUMLAH Rp.1.533.976.386.800,-

NOMORTANGGALTENTANG

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatanagraria yang adil dan berkelanjutan

155,178 989,538 1,742,610 1,744,152 1,746,148

Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

30 40 45 50 55

Sasaran Strategis Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 926,189 992,186 1,559,220 1,895,769 2,355,292

Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektordengan rencana tata ruang

10 20 30 40 50

Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah 30 40 50 55 60

Sasaran Strategis Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik,dan perkara)

4,374,665 5,726,321 6,368,977 7,030,483 7,598,555

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ IndikatorProgram/ Kegiatan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNITORGANISASIPELAKSANA

Target Alokasi Anggaran

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

: RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019: 15 DESEMBER 2015: 25 TAHUN 2015

Ditjen PenataanAgraria dan DitjenHubungan Hukum

Keagrariaan

Ditjen Tata Ruangdan Ditjen

PengendalianPemanfaatan

Ruang

Ditjen PenangananMasalah Agraria,Tata Ruang danDitjen InfrastrukturKeagrariaan,InspektoratJenderal, DitjenHubungan HukumKeagrariaan dan

Sasaran Strategis Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik,dan perkara)

4,374,665 5,726,321 6,368,977 7,030,483 7,598,555

Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tataruang dan pertanahan

10% 15% 20% 35%50%

Persentase cakupan peta dasar pertanahan 30% 40% 50% 55% 60%Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar 45% 45% 30% 30% 20%

5,456,032 7,708,045 9,670,807 10,670,404 11,699,995527,282 585,800 1,026,670 1,145,130 1,267,500

Sasaran Program Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan RuangJumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN 1 0 5 6 6Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN 16 5 1 5 6Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya 0 0 11 5 6Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasipengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataankawasan

0 4 0 0 0

Kegiatan 1 Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja 52,728 58,580 102,667 114,513 126,750

Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring DanEvaluasi Kinerja (Dokumen)Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF) (Dok) 8 8 8 8 8Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja(RENC, MANF, TAWAS, SET) (Dok)

3 3 3 3 3

Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program (Dok) 1 1 1 1 1

Kegiatan 2 Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturanperundangan sektoral Bidang Tata Ruang

105,456 117,160 205,334 229,026 253,500

Sasaran Kegiatan 2 Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan,dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas WilayahMelakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangansektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET)

1 1 1 1 1

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

DIREKTORATJENDERAL TATA

RUANG DANPEMANFAATAN

RUANG

Ditjen PenangananMasalah Agraria,Tata Ruang danDitjen InfrastrukturKeagrariaan,InspektoratJenderal, DitjenHubungan HukumKeagrariaan dan

Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangansektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET)

1 1 1 1 1Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF) 5 5 5 5 5Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah(MANF)

5 5 5 5 5

Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF) 5 5 5 5 5Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF) 5 5 5 5 5Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF) 5 5 5 5 5



RUANG

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ IndikatorProgram/ Kegiatan



Kegiatan 3 RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi denganrencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN

184,549 205,030 359,335 400,796 443,625

Sasaran Kegiatan 3 RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi denganrencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, RTR dan KSNMenyusun RTR Pulau/Kepulauan (RENC) 10 10 10 10 10Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi denganrencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (termasuk revisi RTR KSNJabodetabekpunjur)

10 10 10 10 10

Menyusun RTR dan RDTR Kawasan perbatasan negara (RENC) 3 3 3 3 3Kegiatan 4 Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan 47,455 52,722 92,400 103,062 114,075Sasaran Kegiatan 4 Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan

Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasanperkotaan dan perintisan kota-kota baru (TAWAS) 10 10 10 10 10

Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan ppenataan kawasanperdesaan (TAWAS) 10 10 10 10 10

Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan barutermasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim (TAWAS) 5 5 5 5 5

Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasanekonomi (TAWAS) 5 5 5 5 5



RUANG

Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasanekonomi (TAWAS) 5 5 5 5 5

Sasaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerahJumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata RuangDan Pemanfaatan Ruang Daerah

33 33 33 33 33

Kegiatan 1 Fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah 79,092 87,870 154,001 171,770 190,125Sasaran Kegiatan 1 Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi perencanaan tata ruang dan

pemanfaatan ruang daerahMelaksanakan pembinaan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerahdi Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) 33 33 33 33 33

Memberikan Persetujuan Substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota(BINDA)

33 33 33 33 33

Melaksanakan Pembinaan Pemenuhan SPM di Provinsi/Kabupaten/Kota/ Perkotaan(BINDA) 33 33 33 33 33

Kegiatan 2Forum pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang dibentuk dandifasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatanruang daerah

58,001 64,438 112,934 125,964 139,425

Sasaran Kegiatan 2 forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasidalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah

10 10 10 10 10

Melaksanakan program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha (BINDA) 10 10 10 10 10

318,458 454,222 588,348 612,198 650,368

Sasaran Program Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan KepastianAngka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan HukumPersentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan 30% 40% 50% 55% 60%

Kegiatan 1 Cakupan Wilayah Peta Dasar Pertanahan 259,430 204,670 223,760 247,610 285,780Sasaran Kegiatan 1 Peta Dasar Pertanahan

Skala 1:2500 (Ha) 15,335,000 8,490,000 10,845,000 13,795,000 18,535,000

Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan

DIREKTORATJENDERAL

PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR

AGRARIA



RUANG

Skala 1:2500 (Ha) 15,335,000 8,490,000 10,845,000 13,795,000 18,535,000Skala 1:1000 (Ha) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000Pembuatan Peta Dasar untuk RDTR skala 1:5000 75 lokasi 75 lokasi 75 lokasi 75 lokasi 75 lokasi

Kegiatan 2 Peta TematikSasaran Kegiatan 2 Tersedainya Peta Tematik 59,028 249,552 364,588 364,588 364,588

Persentase Cakupan Wilayah Peta TematikSurvei dan Pemetaan Tematik (Ha) 332,000 19,000,000 34,652,000 34,652,000 34,652,000Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Obyek Ruang dan Perairan (Ha) 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500 3,660,250

1,317,960 1,743,824 2,005,601 2,084,133 2,188,468

Sasaran Program Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya PemberdayaanMasyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset

Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan

DIREKTORATJENDERAL

PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR

AGRARIA

DIREKTORATJENDERALPENATAANHUBUNGAN

HUKUMKEAGRARIAAN




Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar 40% 45% 50% 55% 60%Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Akses Reform 10% 10% 10% 10% 10%

Kegiatan 1 Sertipikat Tanah yang diterbitkanSasaran Kegiatan 1 Sertipikat Yang di Terbitkan

Pendaftaran Hak Atas Tanah 922,093 1,100,000 1,550,800 1,550,800 1,550,800

Kegiatan 2 Akses ke Sumber-sumber Ekonomi Yang diberikan kepada Penerima ManfaatSasaran Kegiatan 2 Penerima Manfaat

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi

142,178 939,537 1,742,610 1,744,610 1,746,148

Sasaran ProgramMeningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan,Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah SecaraOptimalPersentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, PenggunaanDan Pemanfaatan Tanah

10 10 15 15 15

Kegiatan 1 Redistribusi Tanah 56,871 448,373 841,879 842,859 843,612Sasaran Kegiatan 1 Bidang Tanah Yang diredistribusi

Pelaksanaan Redistribusi Tanah 107,150 975,000 975,000 975,000 975,000Kegiatan 2 Konsolidasi tanah 13,000 12,000 12,000 12,000 12,000Sasaran Kegiatan 2 Bidang Tanah Yang di Konsolidasi

DIREKTORATJENDERALPENATAANHUBUNGAN

HUKUMKEAGRARIAAN

DIREKTORATJENDERAL

PENATAANAGRARIA

Program Penataan Agraria

Kegiatan 2 Konsolidasi tanah 13,000 12,000 12,000 12,000 12,000Sasaran Kegiatan 2 Bidang Tanah Yang di Konsolidasi

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 12,000 11,500 11,500 11,500 11,500Kegiatan 3 Inventarisasi TanahSasaran Kegiatan 3 Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemafaatan Tanah

Pelaksanaan IP4T (Bid) 144,900 4,515,360 4,515,360 4,515,360 4,515,360 72,307 479,164 888,731 889,751 890,535Pelaksanaan Inventarisasi WP3WT (SP) 165 165 165 165 165Penyusunan Neraca PGT(Kab/Kota) 75 105 105 105 105

59,936 62,448 62,099 63,878 65,757

Sasaran Program Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan UmumTersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kegiatan 1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah InstansiSasaran Kegiatan 1 Tersedianya Informasi Nilai Tanah 29,968 31,224 31,050 31,939 32,879

Pembuatan peta zona nilai tanah 775,000 800,000 800,000 800,000 800,000Pembuatan Peta Zona Nilai Ekononomi Kawasan 21,100 25,000 25,000 25,000 25,000Menetapkan SK Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah, PemerintahDaerah dan BUMN/ BUMD

1 1 1 1 1Kegiatan 2 Lembaga Penyedia Tanah 28,170 29,351 29,187 30,023 30,906Sasaran Kegiatan 2 Terbentuknya Lembaga Penyedia Tanah

Pembentukan Lembaga Penyedia Tanah - - - - 1Kegiatan 3 Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan UmumSasaran Kegiatan 3 Cadangan tanah untuk kepentingan umum 1,798 1,873 1,863 1,916 1,973

Inventarisasi Tanah untuk kepentingan umum 1 1 1 1 1Pembebasan tanah - - - - 1

392,907 339,586 532,550 750,639 1,087,792Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah

DIREKTORATJENDERAL

PENGADAANTANAH

IREKTORATJENDERAL

PENGENDALIANPEMANFAATAN

RUANG DANPENGUASAAN

TANAH

DIREKTORATJENDERAL

PENATAANAGRARIA

Program Pengadaan Tanah

392,907 339,586 532,550 750,639 1,087,792Sasaran Program 1 Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang PemerintahDaerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

20 20 20 20 20

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dok) 1 1 1 1 1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah

DIREKTORATJENDERAL

PENGADAANTANAH

IREKTORATJENDERAL


RUANG DANPENGUASAAN

TANAH




Kegiatan 1 Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintahdaerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

216,099 186,772 292,903 412,851 598,286

Sasaran Kegiatan 1 Prosentase Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangpemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ KotaMelakukan Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Pemenuhan SPM Penataan RuangProvinsi/Kab/Kota

33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov

Melakukan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi,Kabupaten/Kota


Melakukan Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian PemanfaatanRuang di Pusat dan Daerah


Melakukan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 ProvKegiatan 2 Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 137,517 118,855 186,393 262,724 380,727Sasaran Kegiatan 2 Penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang

Melakukan Pulbaket dan Penyidikan terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 10 10 20 20 20Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov

Sasaran Program 2 Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara BekasTanah TerlantarJumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1 1 1 1 1Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 1 1 1 1

IREKTORATJENDERAL


RUANG DANPENGUASAAN

TANAH

Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 1 1 1 1Kegiatan 1 Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 43,220 37,354 58,581 82,570 119,657Sasaran Kegiatan 1 Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Menyusun data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola 1 1 1 1 1

Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah danDasar Penguasaan Atas Tanah

1 1 1 1 1

Kegiatan 2 Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 35,362 30,563 47,930 67,558 97,901Sasaran Kegiatan 2 Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Menyusun Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah CadanganUmum Negara

1 1 1 1 1

Menyusun Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 1 1 1 1

47,191 59,551 49,668 52,152 54,760Sasaran Program Berkurangnya Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan

Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara 890 Kasus 890 Kasus 890 Kasus 890 Kasus 890 KasusKegiatan 1 Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang 33,034 41,686 34,768 36,506 38,332Sasaran Kegiatan 1 Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang

Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 KasusPenanganan sengketa tanah dan ruang 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 KasusPenanganan konflik tanah dan ruang 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus

Kegiatan Penanganan perkara tanah dan ruang 14,157 17,865 14,900 15,646 16,428Sasaran Kegiatan Penanganan perkara tanah dan ruang

Penanganan perkara TUN 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 KasusPenanganan perkara perdata 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus

2,638,616 3,329,065 3,682,736 4,246,010 4,690,611

Sasaran Program Terwujudnya Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEKRETARIATJENDERAL

DIREKTORATJENDERAL

PENANGANANMASALAH

AGRARIA DANTATA RUANG

IREKTORATJENDERAL


RUANG DANPENGUASAAN

TANAH

Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Terwujudnya Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalTerlaksanaanya Kegiatan Operasional dan Pelayananan Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional

33 Prov +1Kantor Pusat





Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN 2,638,616 3,329,065 3,682,736 4,246,010 4,690,611Sasaran Kegiatan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Berjalan Lancar dan

AmanPelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN 33 Prov +1Kantor Pusat





SEKRETARIATJENDERAL




10,000 12,000 15,000 20,000 25,000

Sasaran Program Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaann Tugas pada Semua Unit KerjaKementerian ATR/BPNPresentase berkurangnya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjaKementerian ATR/BPN






Kegiatan Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional

Sasaran Kegiatan Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

8,000 9,600 12,000 16,000 20,000

Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional






Kegiatan Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

2,000 2,400 3,000 4,000 5,000

Sasaran Kegiatan Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan NasionalPengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional






Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN

INSPEKTORATJENDERAL

Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional






INSPEKTORATJENDERAL

laporan kinerja tahun 2015 - beranda - … menteri pendukung pelaksanaan program prioritas (7) tabel...

Documents