laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah l a k i p · laporan kinerja 2019 inspektorat...

2 0 1 9L A K I P

INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam RPJMN 2015-2019 salah satu program prioritas adalah penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean goverment). Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasanyang

berfungsi dalam mengawal berjalannya program pemerintah ternsebut bertanggung

jawab untuk melaporkan pelaksanaannya.

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan melaporkan

kinerjanya secara terinci dan periodik melalui pengukuran kinerja. Usaha ini

dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

akuntabilitas dengan melakukan analisa penggunaan output dan outcome yang akan

dicapai dan seharusnya.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala untuk memastikan kesinambungan usaha mewujudkan aparatur yang

akuntabel. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus

cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja yang

digunakan kemudian harus menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil

program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar

tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan juga harus memenuhi

kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu

tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal ini merupakan amanat

dari pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden R.I.

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah.

Laporan ini akan memberi informasi mengenai masukan (input), keluaran (output)

dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu

tahun anggaran 2019.


B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

3. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,

Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran.

6. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

AKIP di lingkungan Kementerian dan Lembaga

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017

tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat

desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.


Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi Kementerian Desa, Pembangunan

DaaerahTertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

1. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

2. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

3. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berkaitan dengan isu-isu strategis, Inspektorat Jenderal melaksanakan

pengawalan dan pengawasan dalam rangka mendukung program Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Rencana Strategis Revisi Tahun 2018-

2019 yaitu:

1. Mempertahankan capaian kinerja 5000 Desa Tertinggal menjadi Desa

Berkembang dan 2000 desa menjadi mandiri, melakukan intervensi dalam

percepatan pengentasan desa-desa tertinggal;

2. Penguatan di 40 Lokasi KPPN dalam rangka keterkaitan desa-kota;

3. Mengawal target 80 kabupaten daerah tertinggal yang akan dientaskan;

4. Berkembangnya kabupaten daerah yang mengalami kondisi tertentu di 50

kabupaten;

5. Mengawal ditetapkannya 144 Kawasan Transmigrasi;

6. Mendorong berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan

berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

Dalam rangka mendukung tercapainya target-target program Kementerian

tersebut diatas Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan dan


pengawalan program prioritas Nasional dan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi antara lain :

1. Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES/PRUKADES)

2. Pembangunan Embung Desa

3. Pengembangan BUM Desa

4. Pembangunan Sarana Olah Raga Desa

5. Program Padat Karya Tunai

6. Pengelolaan Dana Desa yang efektif efisien dan akuntabel

7. Pelaksanaan Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Beberapa isu terkait internal Inspektorat Jenderal antara lain:

1. Penilaian atas kematangan tata kelola pengawasan melalui Internal Audit

Capability Model (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur

efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;

2. Menyusun Program Kerja Pengawasan berdasarkan ranking risiko objek audit

(berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah);

3. Peran Inspektorat didorong lebih berfungsi sebagai konsultan dalam mengawal

pelaksanaan anggaran;

4. Pelaksanaan validasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP

D. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa perwujudan peran Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis, efisiensi, serta

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah.


Peran Inspektorat Jenderal sangat strategis, kini tidak hanya bertugas untuk

mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, namun

mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan,

serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Inspektorat Jenderal berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi

laporan keuangan dan laporan kinerja.

Salah satu upaya dalam melaksanakan fungsi early warning system, Inspektorat

Jenderal dalam tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Monthly Audit atas

kegiatan yang sedang berjalan di seluruh UKE I, kegiatan ini diharapkan dapat

menghindarkan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan

anggaran dan kegiatan.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian

ini terdiri:

1. Sekretariat Jenderal;

2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

5. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

6. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;

7. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

8. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Selain 9 unit kerja eselon I, juga terdapat Staf Ahli Bidang Pembangunan dan

Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Staf Ahli Bidang

Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf Ahli

Bidang Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi

Inspektorat Jenderal digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal

Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Jenderal

berdasarkan struktur organisasai tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I, yaitu mencakup

Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.


Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II, yaitu mencakup

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III, yaitu mencakup

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman

Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi


Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV, yaitu mencakup Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelathan, dan Informasi serta

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu



Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V, yaitu mencakup

Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

Sedangkan yang menjadi kegiatan pendukung pencapaian program adalah

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

F. SUMBER DAYA

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di

Inspektorat Jenderal sebanyak 216 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Dukungan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal TA 2019

Jabatan Jumlah/orang

Struktural 22

Fungsional Auditor 35

Fungsional Umum/Pelaksana 88

Tenaga Penunjang 47

Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan 24

Jumlah 216

Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 35 orang dapat dirinci berdasarkan

sertifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Dukungan Sumber Daya Manusia Auditor

Jenjang Jumlah/orang

Auditor Utama 3

Auditor Madya 12

Auditor Muda 5

Auditor Pertama 15

Jumlah 35


G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Jenderal yakni dari aspek manajerial sebagai bahan evaluasi atas kinerja Inspektorat

Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya serta dari aspek

akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal serta pertanggungjawaban penggunaan

anggaran.

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disesuaikan sebagaimana

amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Itjen 2019 berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut::

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organsiasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

Perjanjian Kinerja. Analisis kinerja anggaran secara menyeluruh pada

Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214

Tahun 2017.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019

Pernyataan Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan

program Nawacita Presiden RI adalah :

1. Visi

Menjadi Unit audit Internal yang profesional dan berintegritas dalam rangka

mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh

Inspektorat Jenderal adalah:

a. Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan

kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien (3 E), serta mencegah

terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

b. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk

meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi

Birokrasi;

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh

unsur Inspektorat Jenderal.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu tahun

2015-2019 adalah:

a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN

serta taat terhadap aturan yang berlaku;


b. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan mendorong terwujudnya

penerapan SPIP dan sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar

Akuntansi Instansi di Unit-Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

c. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme)

sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

4. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas

adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung

seluruh unit organisasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Inspektorat

Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Untuk mengukur capaian kenerja Inspektorat Jenderal berdasarkan sasaran

strategis yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Jenderal telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama tahun 2019 . Sejalan dengan perkembangan program

Kementerian Desa PDT dan Transmigarsi serta kebijakan pengawasan Inspektorat

Jenderal, maka dalam tahun 2018 dilakukan revisi atas Indikator Kinerja Utama Itjen

sesuai Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2017-2019.

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kerja yang menjadi tanggung jawab

Inspektorat Jenderal, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Inspektorat Jenderal Tahun 2019, seperti diuraikan dalam tabel berikut ini.


Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan & peningkatan akuntabilitas aparatur

Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu

100 (persen)

Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB

100 (persen)

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti

70 (persen)

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti

70 (persen)

Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti

100 (persen)

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Level 3

Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100 %

Tingkat kapabilitas APIP Level 3

Tabel 2.2

Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2019

No Kegiatan Anggaran

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Rp36.613.436.000,00

2 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rp20.434.000.000,00

Total Rp57.047.436.000,00


Dalam bulan Februari 2019, terdapat revisi atas DIPA Inspektorat Jenderal Tahun

2019 berupa penambahan anggaran dari Loan IBRD-8217-ID Program Inovasi Desa

sebesar Rp5.351.984.000,00 untuk kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

sehingga jumlah anggaran Itjen dalam Tahun 2019 adalah sebesar

Rp62.399.420.000,00.

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan

dalam IKU, maka direncanakan kegiatan-kegiatan serta anggaran untuk mendukung

pencapaian indikator dan program yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Anggaran berdasarkan IKU

Sasaran Strategis IKU Anggaran

(Rp)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

1. Penyampaian PMPRB secara online yang tepat waktu

220.575.000

2.Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN dan RB yang tepat waktu

809.042.000

3. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti

4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup itjen yang ditindaklanjuti

20.263.727.000

5. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti

629.023.000

6. Tingkat kematangan implementasi SPIP

1.297.499.000

7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

345.026.000

8. Tingkat kapabilitas APIP 38.834.528.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Untuk mengukur capaian kinerja Inspektora tJenderal berdasarkan sasaran

strategis yang telah ditetapkan, maka untuk pencapaian indikator kinerja utama

tersebut selama tahun anggaran 2019 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan

program program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai

kegiatan kegiatan yang memberikan outcome pada pencapaian IKU.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh

Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 yakni

Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif di Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal

mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka

pendek/tahunan. Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya

organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi

kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk

melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana

strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan

rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja TA 2019

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal TA 2019 berdasarkan Indikator Kinerja

yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan

tentunya diharuskan memenuhi capaian target yang telah ditentukan selain

memberikan outcome dari kegiatan itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan

program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

serta kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, maka dalam tahun anggaran

2019 dilakukan revisi atas Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 -2019


Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Formulasi Penghitungan

Ketercapaian Target Target 2019

Realisasi Capaian

2019

1 2 3 4 5 6


Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu

Penyampaian Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat

waktu sesuai dengan ketentuan

Ketentuan penyampaian PMPRB: Tepat Waktu : 100%

Tidak Tepat Waktu : 0%

100

100

100

(persen)

Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB

Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh

Tim RB di bagi target per tahun di kali 100%

100 100 100 (persen)

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindak lanjuti

Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di

tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%

70 51,51 73,58

(persen)


Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Formulasi Penghitungan

Ketercapaian Target Target 2019

Realisasi Capaian

2019

1 2 3 4 5 6

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di tindaklanjuti dibagi target per

tahun di kali 100%

70 75 100

(persen)


Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang

ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%

100 91,43 91,43

(persen)

Tingkat kematangan impementasi SPIP

Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian

intern

Level 3 (Terdefinisi)

Level 3 (Terdefinisi)

100 (persen)

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per

tahun dikali 100% 100 100

100 (persen)

Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas APIP yang

dikeluarkan oleh BPKP dibagi target dikali 100%

Level 3

Level 2

66.67 (persen)


Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran program berdasarkan capaian

Kinerja Utama dari Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dapat diuraikan lebih lanjut

sebagai berikut:

a. Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) secara online yang tepat waktu

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

8 Tahun 2019.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Penyampaian Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu

sesuai dengan ketentuan:

1) Tepat Waktu: 100%

2) Tidak Tepat Waktu: 0%

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah dilaksanakan oleh

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Inspektorat Jenderal

mengkoordinasikan penilaian PMPRB. Pada bulan Maret tahun 2019 hasil

penilaian tersebut telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB melalui

Sekretaris Jenderal dengan menggunakan aplikasi PMPRB online.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2019, penyampaian

hasil PMPRB Kementerian PAN dan RB Tahun 2018 tersebut dalam kategori

tepat waktu. Dengan demikian, capaian kinerja atas penyampaian PMPRB

online yang tepat waktu sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya IKU ini antara lain adanya komitmen

pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga penyampaian

penilaian mandiri dapat dilasanakan tepat waktu. Keberhasilan atas capaian

IKU ini didukung oleh kegiatan forum komunikasi asesor PMPRB dan agen

perubahan.


Disamping itu Inspektorat Jenderal melakukan pengawalan terhadap

evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, serta melakukan

monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.

b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN

dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi

Hasil PMPRB online yang telah disampaikan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi dilakukan evaluasi oleh Tim dari Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2018 di lingkungan Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi, nilai indeks RB adalah sebesar 67,44 dengan

kategori B.

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN

dan RB tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi. Tindaklanjut terhadap rekomendasi

Kementerian PAN dan RB tahun 2019 telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan

oleh Tim RB Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas PMPRB Tahun 2018 (Posisi 31 Desember 2019)

No Rekomendasi Status Keterangan

1 Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun kegiatan terpadu antar pokja untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 dan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB

Telah di tindaklanjuti dengan telah disusunnya Road Map dan Quick Wins KDPDTT 2020-2024

1. Permendesa Nomor 17/2018 tentang Road Map RB Kementerian Desa, PDT 2018-2019 Tanggal 20 September 2018

2. Dokumen Road map RB Kementerian 2018 – 2019

3. Dokumen Road Map dan Quick Wins KDPDTT 2020-2024


2 Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada seluruh pegawai di seluruh unit/satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Telah di tindaklanjuti sosialisasi telah dilaksanakan

1. Laporan pelaksanaan kegiatan (Prosciding rapat dari UKE 1).

2. Pokja yang sudah pernah melakukan sosialisasi, manajemen perubahan, organisasi, TU, Pelayanan public juga sudah ada, UKE 1 dan Pokja

3 Perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauhmana masing-masing unit kerja menerapkan penataan sebagaimana yang ditetapkan dalam target

Telah di tindaklanjuti

1. Prosiding rapat asesor tanggal 8 Mei dan rapat 27-29 Mei 2019

2. Laporan kegiatan Palembang, forum asesor dan counterpart

3. Laporan evaluasi. kelembagaan KDPDTT dan rekomendasi penataan kelembagaan KDPDTT 2020-2024

4 Dalam mendukung perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud

Telah di tindaklanjuti Dengan perubahan atas penetapan agen perubahan

Kepmen Desa, PDTT No.93/2018 tentang perubahan atas Kepmen Desa PDTT Nomor 26/2017 tentang penetapan agen perubahan

5 Meningkatkan penerapan e-government baik untuk mendukung proses internal organisasi maupun untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pelayanan dan juga dapat meminimalisir penyimpangan karena mengurangi kontak langsung antara pemberi dan penerima layanan

Telah di tindaklanjuti Dengan telah dilaksan

1. Roadmap pengembangan e-gov kementerian.

2. E-government KDPDTT terintegrasi di Pusdatin.

3. Situs Kemende sa.go.id sudah mengintegrasikan web layanan di KDPDTT


6 Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervise, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal

Telah di tindaklanjuti ( Laporan kegiatan apel pagi, briefing internal, internalisasi budaya APIK)

1. Apel pagi, briefing internal, budaya APIK

2. Penyusunan IKI KDPDTT 2019-2020

7 Melakukan manajemen kinerja individu sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai dapat diidentifikasi secara jelas sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perencanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi termasuk perilaku pegawai


1. Melaksanakan talent mapping seluruh eselon III dan IV.

2. Dokumen Training Need Analysis (Biro Kepegawaian)

8 Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan public dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan


1. Implementasi aplikasi jaringan dan dokumentasi informasi hukum (JDIH) dan e-complain, e-absensi, callcenter, e-Controlling, Aplikasi e-monev ver 3.0

9 Meningkatkan kapasitas tim asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Telah ditindaklanjuti Antara lain dengan dilaksanakannya Forum assesor, dan penandatanganan komitmen assesor

1. SK Menteri Desa, PDTT Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tim Asessor PMPRB di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT

2. Laporan kegiatan forum assessor dan counterpart di Palembang dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB

3. Penandatanganan komitmen assessor.

Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan keseluruhan tindak lanjut sebanyak 9

butir rekomendasi dari total 9 butir rekomendasi. Formulasi perhitungan

ketercapaian target adalah persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan

yang di tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%. Target IKU tahun 2019


sebesar 100%, sehingga capaian kinerja terhadap indikator kinerja ini adalah

100%.

Capaian IKU “Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh

Kementerian PAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB” didukung oleh

kegiatan sebagai berikut:

1) Monitoring dan evaluasi PMPRB yang dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d

Inspektorat V.

2) Evaluasi/pemantauan penerapan reformasi birokrasi.

c. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup

Kementerian yang ditindaklanjuti

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melakukan

pengawasan intern terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan organisasi di

lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui audit, reviu,

bimbingan teknis, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan Inspektorat

I s.d. V. Hasil dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi yang akan

digunakan oleh satuan kerja dalam rangka perbaikan kedepan,

Rekomendasi hasil temuan adalah saran yang wajib ditindaklanjuti oleh

objek pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja, hal tersebut sesuai

Peraturan Menteri Desa No 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan

internal oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP pada UKE I di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 yang

dilaksanakan oleh BPK dan Inspektorat I s.d V setelah dilakukan analisis dan

rekapitulasi oleh Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan (APHP)

adalah sebagai berikut:


Tabel. 3.3 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK RI

Tahun 2015 s.d 2018 (Posisi tgl 31 Desember 2019)

No.

Unit Kerja

Jenis Temuan Total

SPI Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Rek Tindak Lanjut

Sisa Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Rek

TL

Sisa

Butir Butir Butir Butir Rupiah Butir Rupiah Butir Rupiah

1 Ditjen PDT 32 12 20 62 Rp17.721.829914,76 12 Rp7.258.482.534,00 50 Rp10.463.347.380,76 94 24 70

2 Setjen 19 13 6 23 Rp.11.074.371.294,00 15 Rp6.029.505.662,00 8 Rp5.044.865.632,00 42 28 14

3 Ditjen PPMD 16 11 5 87 Rp2.547.095.432,95 14 Rp1.332.344.533,95 73 Rp1.214.750.899,00 103 25 78

4 Ditjen PKT 36 23 13 30 Rp2.815.180.385,17 16 Rp2.017.246.449,02 14 Rp797.933.936,15 66 39 27

5 Ditjen

PKP2T 29 19 10 48 Rp14.038.692.798,91 11 Rp7.413.930.709,50 37 Rp6.624.762.089,41 77 30 47

6 Balilatfo 20 15 5 11 Rp2.879.938.351,00 6 Rp2.841.981.149,00 5 Rp37.957.202,00 31 21 10

7 Ditjen PDTu 24 22 2 41 Rp10.125.004.500,60 13 Rp8.510.784.829,70 28 Rp1.614.219.670,90 65 35 30

8 Ditjen PKP 18 11 7 72 Rp5.139.495.345,36 11 Rp3.734.268.246,25 61 Rp1.405.227.099,11 90 22 68

9 Itjen 10 8 2 6 Rp510.572.700 4 Rp471.051.618,00 2 Rp39.521.082,00 16 12 4

Total 204 134 70 380 Rp66.852.180.722,75 102 Rp39.609.595.731,42 278 Rp27.242.584.991,33 584 236 348


Tabel. 3.4

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berdasarkan SPT 2015 s.d 2018 (Posisi tgl 31 Desember 2019)

No.

Unit Kerja

Jumlah Atensi

Jenis Temuan

Total

Administrasi Keuangan

Rek Tindak Lanjut

Sisa Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Rek

TL

Sisa

Butir Butir Butir Butir Rupiah Butir Rupiah Butir Rupiah

1 Ditjen PDT 12 109 59 50 12 Rp357.873.358,00 2 Rp26.118.000,00 10 Rp331.755.358.00 121 61 60

2 Setjen 0 0 0 0 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 0 0

3 Ditjen PPMD 71 454 273 181 84 Rp704.049.058,54 58 Rp258.537.822,52 26 Rp445.511.236,02 538 331 207

4 Ditjen PKT 130 635 373 262 267 Rp4.105.787.782,93 153 Rp2.056.892.564,29 114 Rp2.048.895.218,64 902 526 376

5 Ditjen

PKP2T 128 512 328 184 215 Rp3.456.236.683,80 121 Rp2.305.745.937,30 94 Rp1.150.490.746,50 727 449 278

6 Balilatfo 60 422 295 127 81 Rp559.080.782,46 52 Rp342.926.510.46 29 Rp216.154.272,00 503 347 156

7 Ditjen PDTu 31 140 24 116 26 Rp2.543.213.534,82 12 Rp820.423.592,00 14 Rp1.722.789.942,82 166 36 130

8 Ditjen PKP 49 234 4 230 108 Rp4.062.242.952,57 10 Rp272.926.966,15 98 Rp3.789.315.986,42 342 14 328

9 Itjen 0 0 0 0 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 0 0

Total 481 2506 1356 1150 793 Rp15.788.484.153,12 408 Rp6.083.571.392,72 385 Rp9.704.912. 3299 1764 1535


Tabel 3.5

Rekapitulasi Tindak Lanjut Eksternal dan APIP Lingkup Kementerian Desa, PDT dan Tranmsigrasi

No Unit Kerja Rekomendasi (Butir)

Tindak Lanjut (Butir)

Sisa (Butir)

1 Ditjen PDT 215 85 130

2 Setjen 42 28 14

3 Ditjen PPMD 641 356 285

4 Ditjen PKT 968 565 403

5 Ditjen PKP2T 804 479 325

6 Balilatfo 534 368 166

7 Ditjen PDTu 231 71 160

8 Ditjen PKP 432 36 396

9 Itjen 16 12 4

Total 3.883 2.000 1.883

Dari tabel diatas jumlah butir rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai

dengan 31 Desember 2019 sebanyak 2.000 butir terdiri dari 236 butir

rekomendasi hasil audit eksternal dan 1.764 butir rekomendasi hasil audit

internal (APIP) dari total rekomendasi eksternal dan APIP sebanyak 3.883

butir, sehingga realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 51.51%.

Formulasi perhitungan pencapaian target adalah Persentase butir

rekomendasi hasil temuan pemeriksaan lingkup Kementerian yang di

tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%. Dengan target IKU tahun

2019 sebesar 70%, maka capaian kinerja atau ketercapaian target adalah

73.58%. Beberapa penyebab tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :

1) Masih kurangnya komitmen serta peran aktif Unit Kerja Eselon I dalam

menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit eksternal dan APIP.

2) Berberapa rekomendasi sulit untuk ditindaklanjuti hingga tuntas karena

kejadiannya sudah cukup lama, dan adanya perubahan organisasi serta

mutasi pejabat penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

3) Obyek pemeriksaan tidak memiliki kewajiban atau perjanjian kinerja yang

terkait dengan komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan.

Meskipun demikian dari segi kuantitas jumlah butir rekomendasi yang

ditindaklanjuti cukup besar mencapai 2.000 butir rekomendasi, hal tersebut


tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Itjen untuk

meningkatkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan melalui:

1) Monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil pemeriksaan oleh

Inspektorat I s/d V terhadap UKE I

2) Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan

auditi

3) Sosialisasi kepada auditi tentang perlunya TL temuan hasil pemeriksaan

sesuai ketentuan yang berlaku

4) Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat I-V dan Set-

Itjen

5) Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi audit kinerja, reviu

laporan keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

6) Dilaksanakannya monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

7) Pemanfaatan SIstem Informasi Pengawasan (e-Kontrol) secara maksimal

dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan

Kegiatan pengawasan dalam tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan

Program Kerja Pengawasan berbasis Risiko yang telah disusun, dengan

capaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Penugasan dan Realisasi Laporan Pengawasan (Per-Kegiatan)

Tahun 2019

Kegiatan

Penugasan Laporan

Target Realisasi Target Realisasi

Audit 137 136 131 174

Reviu 66 66 67 64

Evaluasi 28 28 34 31

Pengawasan

lainnya 19 20 21 21

Jumlah 250 250 253 290


d. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup

Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil temuan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal

berdasarkan hasil pemeriksaan eksternal dan Inspektorat V selaku APIP.

Hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat V) dilingkup

Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan dalam tahun 2019 setelah dilakukan

analisis dan rekapitulasi oleh Bagian APHP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Tindak Lanjut Eksternal dan APIP Tahun 2015 s.d 2018

Dari tabel diatas jumlah butir rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai

dengan 31 Desember 2019 sebanyak 12 butir yang merupakan temuan atas

SPI sedangkan total rekomendasi hasil temuan atas hasil pemeriksaan

eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal sebanyak 16 butir, sehingga

realisasi indikator kinerja ini dalam tahun 2019 sebesar 75%.

Formulasi perhitungan pencapaian target adalah persentase butir

rekomendasi hasil temuan pemeriksaan internal oleh Inspektorat V lingkup

Inspektorat Jenderal yang di tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%.

Dengan target IKU tahun 2019 sebesar 70%, maka capaian kinerja atau

ketercapaian target adalah 100%. Temuan hasil pemeriksaan internal yang

dilaksanakan Inspektorat V di lingkup Inspektorat Jenderal sampai dengan

tahun 2019 adalah nihil, hal tersebut karena rekomendasi yang disampaikan

telah ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan berlangsung.

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah komitmen pimpinan

Inspektorat Jenderal dalam penyelesaian temuan serta peran aktif satker

dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit eksternal dan APIP.

Pemeriksa Jenis Temuan Rekomendasi (Butir)

TL (Butir)

Sisa (Butir)

Eksternal SPI 10 8 2

Kepatuhan terhadap perundang-undangan

6 4 2

APIP Administrasi 0 0 0

Keuangan 0 0 0

Total 16 12 4


IKU ini di dukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan audit internal

2) Monev Tindak lanjut hasil pengawasan

3) Reviu perencanaan anggaran

4) Reviu Laporan Keuangan Kementerian dan Eselon I

5) Pengawasan atas pengelolaan BMN

6) Pengawasan atas pengelolaan PBJ

7) Reviu Laporan Kinerja

8) FGD/Diseminasi penyusunan audit kinerja

9) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit

10) Monev hasil pengawasan

11) Penyusunan rencana aksi penyelesaian temuan BPK, dan evaluasi

pelaksanaannya

12) Monev Dana Desa

e. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I

yang ditindaklanjuti

Evaluasi penyelenggaraan SAKIP adalah proses penilaian yang sistematis

atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

UKE I pada tahun sebelumnya, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan

untuk ditindaklanjuti oleh UKE yang bersangkutan.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satu

kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat Jenderal adalah melaksanakan

evaluasi atas penerapaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

di lingkungan UKE Eselon I dan Kementerian secara keseluruhan. Hasil

evaluasi oleh Inspektorat I s/d V berupa rekomendasi perbaikan atas

pelaksanaan SAKIP di UKE I masing-masing.

Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inpektorat I

s.d. Inspektorat V berdasarkan jumlah rekomendasi yang tertuang dalam

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :


Tabel 3.8

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan LHE SAKIP 2018 (Posisi per 31 Desember 2019)

No Unit Kerja Jumlah Rekomendasi

Tindak Lanjut

Persentase Tindak

Lanjut (%)

Sisa Tindak Lanjut

1 Ditjen PDT 6 5 80 1

2 Setjen 5 4 80 1

3 Ditjen PPMD 9 8 89 1

4 Ditjen PKTrans 12 10 83 2

5 Ditjen PKP2Ttans 8 7 88 1

6 Balilatfo 24 24 100 0

7 Ditjen PDTU 19 17 89 2

8 Ditjen PKP 12 11 91.67 1

9 Itjen 10 10 100 0

Total 105 96 91.43 9

Rincian Persentase Tindak lanjut rekomendasi terkait Evaluasi SAKIP di

lingkungan UKE I Tahun 2019 dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.1

Grafik TL Rekomendasi Evaluasi SAKIP

0

5

10

15

20

25

6 5

9

12

8

24

19

1210

5 4

810

7

24

17

11 10

1 1 1 2 1 02 1 0

Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Tindak Lanjut


Gambar 3.2 Grafik Prosentase Capaian TL Evaluasi SAKIP

Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP yang

dilaksanakan oleh Inpektorat I s.d. V dalam tahun 2019 jumlah rekomendasi

dalam Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 105 butir rekomendasi dan telah

ditindaklanjuti sebanyak 96 butir atau 91,43.%. Formulasi perhitungan

pencapaian target IKU adalah rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran

SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%. Target

IKU Tahun 2019 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja atau ketercapaian

target adalah 91.43%.

Tidak tercapainya target kinerja antara lain karena adanya rekomendasi

terkait permasalahan penyelenggaraan SAKIP yang ditindaklanjutinya

merupakan kewenangan Kementerian c.q Sekretariat Jenderal atau diluar

kewenangan UKE I yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan tindak

lanjut memerlukan waktu dan koordinasi yang lebih baik. Langkah – langkah

yang telah dilaksanakan Itjen untuk mencapai target atas IKU tersebut antara

lain:

1) Penyusunan rencana aksi implementasi SAKIP Tahun 2019

2) Pemantauan atas rencana aksi implementasi SAKIP secara berkala

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80 80

8983

88

100

89 91.67

100


Dalam mencapai target indikator kinerja ini didukung dengan pelaksanaan

kegiatan:

1) Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal

2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP UKE I oleh APIP

3) Pemantauan Tindak Lanjut butir-butir rekomendasi hasil evaluasi atas

implementasi SAKIP secara berkala yang dipantau pada setiap rapat

pimpinan internal Inspektorat Jenderal.

f. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Tingkat kematangan implementasi SPIP merujuk pada Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

Level 0: Belum ada SPIP

Level 1: Rintisan SPIP

Level 2: Berkembang

Level 3: Terdefinisi

Level 4: Terkelola dan terukur

Level 5: Optimum.

Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern

ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan validasi atas implementasi SPIP

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi oleh BPKP dan target tahun 2019

adalah level 3.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP oleh pihak eksternal

yaitu BPKP dalam tahun 2016, tingkat kematangan implementasi SPIP

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah pada level 1,68. Dalam

tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian yang

menghasilkan nilai SPIP 3,075. Hal ini menunjukan bahwa level SPIP

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Penilaian Mandiri

Maturitas SPIP telah mencapai level 3 (Terdefinisi). Hasil penilaiaan mandiri

SPIP tahun 2019 pada saat ini dalam proses validasi oleh Tim QA BPKP

sebagai berikut:


Tabel 3.9 Skor Akhir Maturitas SPIP Kementerian

No Fokus Penilaian Tingkat

Maturitas (0 s.d 5)

Bobot Skor

1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3 3.75% 0.113

2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 3.75% 0.113

3 Kepemimpinan yang kondusif 3 3.75% 0.113

4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 4 3.75% 0.150

5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

3 3.75% 0.113

6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

3 3.75% 0.113

7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 3.75% 0.150

8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

3 3.75% 0.113

9 Identifikasi Risiko 3 10.00% 0.300

10 Analisis Risiko 3 10.00% 0.300

11 Reviu Kinerja 3 2.27% 0.068

12 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3 2.27% 0.068

13 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

3 2.27% 0.068

14 Pengendalian Fisik atas Aset 3 2.27% 0.068

15 Penetapan dan Reviu Indikator 3 2.27% 0.068

16 Pemisahan Fungsi 3 2.27% 0.068

17 Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 3 2.27% 0.068

18 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 3 2.27% 0.068

19 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

3 2.27% 0.068

20 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

3 2.27% 0.068

21 Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting

3 2.27% 0.068

22 Informasi yang relevan 3 5.00% 0.150

23 Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif 3 5.00% 0.150

24 Pemantauan Berkelanjutan 3 7.50% 0.225

25 Evaluasi Terpisah 3 7.50% 0.225

Jumlah Skor 3,075

Tingkat Maturitas 3

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penilaian tingkat maturitas

SPIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

1) Menyusun rencana aksi peningkatan maturitas berdasarkan area of

improvement dan asaran dari tim quality advisor BPKP atas hasil penilaian

tahun anggaran 2018;


2) Pemantauan atas rencana aksi peningkatan maturitas.

3) Pelaksanaan Peniliaian Mandiri SPIP

Target SPIP Tahun 2019 adalah level 3 (Terdefinisi) maka capaian IKU nya

adalah 100 %. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

1) Koordinasi SPIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Monitoring dan evaluasi SPIP pada Inspektorat I-V

g. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dari

masyarakat maupun internal Kementerian melalui: Whistle Blowing System

(WBS), Saber Pungli, Gratifikasi, dan Surat Pengaduan.

Pengaduan yang diterima Inspektorat Jenderal tidak hanya terbatas pada

pengaduan berbentuk surat, namun juga pengaduan melalui Whistleblowing

System (WBS), Saber Pungli, Gratifikasi, dan Surat Pengaduan. Namun

demikian, pengaduan melalui Whistle blowing System (WBS) belum berjalan

dengan baik, karena perlu dilakukan up grade system dalam rangka

koneksitas dengan WBS, KPK dan LPSK, sehingga pengaduan yang diterima

masih terbatas pada pengaduan berbentuk surat. Surat pengaduan yang di

terima Inspektorat Jenderal sesuai dengan permasalahannya diproses oleh

Inspektorat I s.d Inspektorat V.

Tindak lanjut pengaduan dalam Tahun 2019 yang diproses oleh

Inspektorat I s.d. Inspektorat V setelah dilakukan analisis dan rekapitulasi

oleh Bagian APHP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2019

(Posisi 31 Desember 2019)

Uraian Pengaduan

Tindak Lanjut

Sudah Dalam Proses

Progress (%)

Inspektorat I 3 3 0 100

Inspektorat II 16 16 0 100

Inspektorat III 7 7 0 100

Inspektorat IV 2 2 0 100


Uraian Pengaduan

Tindak Lanjut

Sudah Dalam Proses

Progress (%)

Inspektorat V 4 4 0 100

WBS 0 0 0 100

Total 32 32 0 100

Formulasi perhitungan pencapaian target IKU ini adalah Persentase

pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%. Target

tahun 2019 adalah 100%. Berdasarkan Tabel diatas jumlah pengaduan yang

diterima sebanyak 32 pengaduan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau

100 %, sehingga realisasi kinerja dalam tahun 2019 sebesar 100 %. Dengan

target tindak lanjut pengaduan sebesar 100% maka capaian indikator

kinerjanya telah mencapai target. Capaian Kinerja Tindaklanjut Pengaduan

Tahun 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.3

Grafik Rekapitulasi Capaian Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2019

Faktor yang mendukung tercapainya IKU adalah komitmen pimpinan

terhadap penanganan pengaduan yang masuk serta peran aktif APIP dalam

menindaklanjuti pengaduan. Capaian IKU “Persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti” di dukung oleh kegiatan penanganan pengaduan masyarakat

dan WBS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V WBS

3

16

7

2

4

0

3

16

7

2

4

0

Pengaduan Masuk Tindak Lanjut


h. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (IACM)

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah

kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari

tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi

SDM APIP yangharus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP

secara efektif.

Tingat Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capacity Model (IACM)

dapat dikalisifikasikan sebagai berikut:

Level 1 (Initial),

Level 2 (Infrastructure),

Level 3 (Integrated),

Level 4 (Managed), dan

Level 5 (Optimizing).

Dalam rangka mencapai IACM level 2 pada tahun 2018 Inspektorat

Jenderal telah menyusun rencana tindak (action plan) peningkatan mandiri

kapabilitas APIP (self improvement) ke level 2. Kegiatan terkait IACM telah

dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan. Pada tahun 2019

terkait dengan rencana aksi tersebut telah dilaksanakan penilaian mandiri

oleh APIP sebagai berikut:

1) Penilaian mandiri pada level 2. Hasil quality assurance oleh BPKP atas

penilaian mendiri tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Penjamin

Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 2 Inspektorat Jenderal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No LQAPIP-420/D3.04/2/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

2) Penilaian mandiri pada level 3. Atas hasil penilaian level 3 saat ini masih

dalam proses quality assurance yang dilakukan oleh BPKP.

Formulasi penghitungan pencapaian target adalah tingkat kapabilitas

APIP yang dikeluarkan oleh BPKP dibagi target dikali 100%. Target

Kapabilitas APIP Tahun 2019 adalah level 3, sehingga capaian kinerja atau

ketercapaian targetnya adalah 66,67%.


Kendala yang dihadapi dalam mencapai target tingkat kapabilitas APIP antara

lain:

1) Belum terdapat pedoman audit kinerja

2) Pengelolaan manajemen risiko belum optimal (Keselarasan risk register

UKE I sebagai dasar penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal serta

kesesuaiannya dalam pelaksanaan audit kinerja dalam rangka

menghilangkan risiko UKE I tersebut).

Langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan

kapabilitas APIP antara lain melalui:

1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP

2) Pemenuhan praktik-praktik professional sesuai standar audit

3) Optimalisasi peran satuan petugas peningkatan kapabilitas APIP sebagai

motor penggerak.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN

2019

Seiring dengan perubahan tujuan dan rencana strategis Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 maka terjadi

perubahan dalam sasaran strategis Inspektorat Jenderal yang diikuti dengan

perubahan Indikator Kinerja dalam tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri

Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Atas dasar hal

tersebut perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015– 2019 dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2016


Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2016

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Persentase Kebijakan Teknis pengawasan internal yang disusun dan dilaksanakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

90 90 100 100 100 100

Persentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu , evaluasi , pemantauan dan pengawasan

90 81,52 90,57 - - -

Persentase Meningkatnya mutu laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

- - - 25 18,75 75

Persentase Menurunnya temuan dan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

- - - 25 0 0

Persentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan

90 90 100 - - -

2 Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi

Penyampaian laporan Hasil Pengawasan tepat waktu

- - - 25 8,34 66,67

Persentase meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat Jenderal

100 99,13 99,13 50 40 80

Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.

100 99,53 99,53 50 85,39 100


2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017- 2019

Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019, secara umum telah menunjukan peningkatan kinerja, hal

ini dapat dilihat dari grafik perbandingan capaian kinerja utama sebagai berikut:

Gambar 3.4

Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017 – 2019

Secara rinci perbandingan target dengan capaian indikator kinerja Tahun 2017

s.d. 2019 terlihat dalam tabel berikut ini:

0

20

40

60

80

100

120

IKU 1 IKU 2 IKU 3 IKU 4 IKU 5 IKU 6 IKU 7 IKU 8

Capaian Tahun 2017 Capaian Tahun 2018 Capaian Tahun 2019


Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Sasaran Strategis

IKU Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

1 Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu

100 100 100% 100 100 100% 100 100 100%

2

Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB

100 87 87% 100 87,5 87,50% 100 100 100%

3 Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindak lanjuti

40 37 92,50% 50 51 100% 70 51,51 73,58%

4 Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan di lingkup Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti

40 0 N/A 50 60 100% 70 75 100%


Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Sasaran Strategis

IKU Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

5 Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti

100 85 85% 80 82 100% 100% 91% 91,43%

6 Tingkat kematangan impementasi SPIP

2 1 50% 3 2,34 86,66% Level 3

(Terdefinisi)

Level 3 (Terdefinisi

) 100%

7 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

40 33 82,50% 70 94 100% 100 100 100%

8 Tingkat kapabilitas APIP

Level 2 Level 1 50% Level 2 Level 1 50% Level 3 Level 2 66,67%


Dari tabel diatas terlihat kinerja Inspektorat Jenderal telah menunjukan

capaian yang cukup baik, hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan

capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal secara umum dalam tiga

tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Meskipun demikian masih terdapat satu indikator kinerja yang belum optimal

capaiannya, yaitu IKU 3: Persentase butir rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti. Belum tercapainya

target indikator ini dan langkah-langkah perbaikan telah diuraikan dalam bab

dimuka.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi SDM

Jumlah SDM Itjen sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 216

orang, dengan jumlah auditor sebanyak 35 orang. Jumlah tenaga auditor

tersebut relatif masih sangat kurang jika dilihat dari lingkup, jumlah satuan kerja,

besaaran anggaran, serta lokasi yang menjadi obyek pengawasan sehingga

beban kerja auditor cukup tinggi. Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja,

jumlah auditor Itjen yang ideal adalah sebanyak kurang lebih 96 orang. Namun

demikian dengan jumlah auditor yang masih terbatas, realisasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan telah mencapai target sesuai program kerja pengawasan

yang telah ditetapkan.

Beberapa kebijakan terkait pengawasan yang dilaksanakan sehubungan

dengan keterbatasan jumlah auditor adalah:

a. Pengunaan SDM secara efisien dalam pelaksanaan penugasan audit

maupun tugas tugas lainnya.

b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan berbasis risiko, dengan prioritas

pengawasan atas program dan kegiatan yang berisiko tinggi.

c. Peningkatan kapasitas APIP, dengan memperbanyak diklat bagi auditor

dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar yang

berlaku.

d. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrol) secara optimal

untuk peningkatan hasil pengawasan.


e. Percepatan penambahan jumlah auditor melalui rekrutmen dan

pembentukan jabatan fungsional auditor.

2. Efisiensi penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Itjen terlihat bahwa target dan rencana

kegiatan program pengawasan dalam tahun 2019 dari segi output telah

tercapai, di lain pihak masih terdapat sisa anggaran sebesar 1,01% atau

Rp628.402.609,00 yang merupakan penghemaan dari berbagai kegiatan.

Efisiensi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam

mendukung pencapaian Indikator kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

terlihat dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019

Sasaran Strategis IKU Anggaran

(Rp)

Realisasi (Rp)

% Penggunaan

Aggaaran

% Capaian

IKU

Efisiensi Penggunaan Penggaran


1. Penyampaian PMPRB secara online yang tepat waktu

220.575.000 219.882.800 99.69 100 0.31

2.Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN dan RB yang tepat waktu

809.042.000 794.430.666 98.19 100 1.81

3. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti

20.263.727.000

20.128.173.668

99.33

73,58

(25,75)

. 4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup itjen yang ditindaklanjuti

100

0,67

5 Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKItP UKE I yang ditindaklanjuti

629.023.000 605.666.550 96.29 91,43

(4,86)

6.Tingkat kematangan implementasi SPIP

1.297.499.000 1.270.776.800 97.94 100

2.06

7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 345.026.000 338.902.000 98.23

100

1.77

8.Tingkat kapabilitas APIP 38.834.528.000 38.413.184.907 98.92 66,67 (32,25)


Dari tabel diatas, dalam Tahun 2019 efisiensi penggunaan sumber daya

keuangan dicapai pada 5 (lima) indikator kinerja dimana capaian kinerjanya

lebih besar daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Penggunaan

anggaran yang belum efisien terjadi pada indikator Kinerja

a. Indikator Kinerja 3: Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil

pemeriksaan lingkup Kementerian yang tindaklanjuti, capaian kinerjanya

secara rata-rata masih dibawah persentase penggunaan anggaran

sehingga terjadi inefisiensi sebesar 25,75%.

b. Indikator Kinerja 5: Persentase rekomendasi hasil evaluasi

penyelenggaraan SAKItP UKE I yang ditindaklanjuti terdapat inefisiensi

sebesar 4,86%, atas pengunaan anggarannya dibanding capaian

kinerjanya.

c. Indikator kinerja 8: tingkat kapabilitas APIP terdapat inefisiensi sebesar

32,25 atas pengunaan anggarannya dibanding capaian kinerjanya.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019

dituangkan dalam grafik sebgai berikut:

Gambar 3.5 Grafik Efisiensi penggunaan anggaran dalam Pencapaian IKU

Tahun 2019

% Penggunaan Aggaaran

Efisiensi Penggunaan Penggaran

0

20

40

60

80

100

IKU 1 IKU 2 IKU 3dan 4

IKU 5 IKU 6 IKU 7 IKU 8

% Penggunaan Aggaaran % Capaian IKU Efisiensi Penggunaan Penggaran


D. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2019 adalah sebesar

Rp62.399.420.000,00 (Enampuluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan

juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut termasuk didalamnya

Loan IBRD-8217-ID Program Inovasi Desa sebesar Rp5.351.984.000,00.

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2019

adalah sebesar Rp61.771.017.391,00,00. dengan persentase sebesar 98,99%.

Rincian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019

PROG KEG URAIAN PAGU REALISASI TW IV

RP %

067.02.03

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

62.399.420.000 61.771.017.391 98.99

5468 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDTT

42.965.420.000 42.511.747.718 98.94

5469 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I

4.021.000.000 4.010.267.000 99.73

5470 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II

3.821.000.000 3.779.256.400 98.91

5471 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III

4.021.000.000 3.924.982.166 97.61

5472 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV

3.821.000.000 3.807.860.300 99.66

5473 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V

3.750.000.000 3.736.903.207 99.65


Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp628.402.609,00 atau 1,01% dari

anggaran adalah penghematan dari beberapa kegiaatan.

E. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan

dalam perjanjian kinerja Tahun 2019, telah tercermin dalam pencapaian target-

target indikator kinerja utama seperti telah diuraikan dimuka. Beberapa kinerja

lainnya yang telah dicapai Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 antara lain

adalah:

1. Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 mendapat anggaran dari Loan

IBRD-8217-ID dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa dengan

kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP sebesar Rp5.351.984.000,00.dan

realisasi anggaran sebesar 99,71% dan capaian kegiatan 100%. Kegiatan PID

sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

a. Kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi dan kapasitas APIP,

Kegiatan tersebut berupa pendidikan pelatihan kepada para auditor di

lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

yaitu:

1) Diklat audit berbasis Risiko

Diklat ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdiklat Pengawasan

BPKP dan Pusdiklat ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,

yang dirancang untuk membekali auditor dan peserta diklat dengan

pemahaman tentang konsep audit berbasis risiko dan menerapkan audit

berbasis risiko dalam perencanaan maupun pelaksanaan penugasan

audit.

2) Diklat Audit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas auditor di bidang audit atas

pinjaman dan hibah luar negeri, maka diklat ini dirancang untuk

memberikan pemahaman tentang konsep audit atas pinjaman dan hibah


luar negeri dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam

penugasan audit pinjaman dan hibah LN.

Kedua diklat ini telah diselenggarakan bekerja sama dengan Pusdiklat

Pengawasan BPKP yang diikuti masing-masing 30 orang peserta terdiri atas

pejabat sruktural dan auditor Itjen.

b. Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa

Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) diharapkan dapat

memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian

kinerja PID, yaitu sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan

SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang

diperlukan untuk mengolah kekayaan alam dan potensi yang ada di desa

mereka, apakah masyarakat sudah dapat mempraktekkan ilmu

pengetahuan dan pelatihan kemampuan (skill) yang didapatkan dan apakah

telah terjadi peningkatan penghasilan masyarakat desa sebagai penggiat

inovasi.

Tujuan dari kegiatan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa ini

adalah:

1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa;

2) Meningkatkan partisipasi pelaku inovasi desa yang meliputi Tim Inovasi

Kabupaten (TIK), Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) serta P2KTD dalam

menerapkan aspek-aspek pengendalian dalam pelaksanaan PID;

3) Menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi dan moitoring Program

Inovasi Desa (PID), yang telah dilaksanakan.

Dalam workshop ini dibahas permasalahan yang dijumpai dalam

pelaksanaan PID dan pengelolaan Dana Desa hasil pelaksanaan monev yang

dilaksanakan oleh Itjen dengan Satgas Dana Desa.

Workshop dilaksanakan di Jakarta dengan peserta sebanyak kurang lebih

300 orang terdiri dari anggota Tim Inovasi Kabupaten dan undangan dari

Kementerian/ Lembaga. Narasumber dari Kementerian Keuangan, BPKP,


Dirjen PPMD dan Satgas Dana Desa sebagai pihak yang terkait dalam hal

penyelenggaraan dan pengawasan Program Inovasi Desa.

c. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrolling)

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah persiapan dalam rangka

membangun sistem informasi pengawasan berbasis elektronik yang

terintegrasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi dari sejak perencanaan pengawasan sampai dengan

penanganan tindak lanjut hasil pengawasan, pengawasan dan pengendalian

(fisik) dan Pengawasan PID. Dari kajian ini akan dihasilkan rencana dan

desain aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses perencanaan

dan pelaksanaan pemeriksaan untuk tercapainya efisiensi sumber daya

seperti tenaga auditor, waktu dan dana dalam mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan

kerangka dasar dan konsep pembangunan Sistem Informasi Pengawasan

berbasis Teknologi Informasi. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan

(SIMWAS) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan

kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi sebagai katalisator dan konsultan manajemen

penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi melalui sumber daya informasi dibidang

pengawasan secara komprehensif, cepat, akurat, efektif dan efisien.

d. Monitoring dan evaluasi Program Inovasi Desa dan Dana Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi atas pelaksanan

Program Inovasi Desa serta permasalahan Dana Desa di beberapa daerah,

yang dilakukan secara sampel di beberapa kabupaten. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh Itjen bekerja sama dengan Satuan Tugas Dana Desa.

Kegiatan ini telah menjangkau 220 desa di 69 Kabupaten dan meliputi

32 Provinsi sebagai sampel dan uji petik pelaksanaan monev.

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan monev telah disampaikan

kepihak terkait.


Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019

NO KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 Peningkatan Kapasitas APIP 600.734.000 599.635.000 99,82

2 Workshop Pengawasan PID 2.169.776.000 2.16.4849.396 99,77

3

Kajian Sistem Informasi

Pengawasan 164.070.000 162.098.900 98,80

4 Monev Pelaksanaan PID 1.921.000.000 1.917.636.321 99,82

5 Dukungan Administrasi 496. 4044.000 492.368.720 99,19

TOTAL 5.351.984.000 5.336.588.663 99,71

2. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan berbasis elektronik

(EKOntrol)

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan, Inspektorat

Jenderal telah membangun Sistem informasi Pengawasan berbasis elektronik

(EKOntrol). Melalui aplikasi EKOntrol maka setiap tahap kegiatan pengawasan

terintegrasi sejak perencanaan (PKPT), penerbitan Surat Tugas, Pelaksanaan

audit, sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi program ini

dibiayai dengan anggaran Inspektorat Jenderal (APBN) dan telah

diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jendral.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Program

Pencapaian Kinerja pada tahun 2019 secara umum Inspektorat Jenderal

telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Program Strategis Inspektorat Jenderal,

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit

organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan

dan peningkatan akuntabilitas aparatur, terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja

program.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja program tersebut sebagian besar yaitu

5 (lima) indikator telah mencapai target, dengan demikian 3 (tiga) indikator

program belum memenuhi harapan yaitu:

a. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup

Kementerian yang ditindaklanjuti.

Dari target IKU sebesar 70% terealisir 51,51%, maka ketercapaian target

adalah 73.58%.

b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelengggaraan SAKIP UKE I

yang ditindaklanjuti

Dari target IKU sebesar 100% terealisir 91,43%, maka ketercapaian target

adalah 91,43%.

c. Tingkat kapabilitas APIP yang ditargetkan pada level 3 hanya tercapai level

2, maka ketercapaian target sebesar 66,67%

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil

pengawasan maka Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah antara lain :

a. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil

pemeriksaan oleh Inspektorat I s/d V terhadap UKE I;

b. Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan

auditi;


c. Menghimbau kepada auditi tentang perlunya Tindak Lanjut temuan hasil

pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Koordinasi internal dengan unit kerja eselon II yakni Inspektorat I-V untuk

memonitor progress yang telah dicapai;

e. Melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi audit kinerja, reviu laporan

keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

f. Melakuikan monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja pusat;

g. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (e-Kontrol) untuk

memaksimalkan dan membantu pelaksanaan pengawasan

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran dalam pencapaian target IKU pada umumnya telah

berjalan secara efisien, yaitu bahwa persentase capaian indikator kinerja lebih

besar dari persentase realisasi anggaran yang digunakan dalam masing-

masing IKU. Namun demikian dari 8 IKU masih terdapat 3 (tiga) IKU yang

pelaksanaannya masih inefisien sebagaimana dalam poin 1 diatas.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebesar

Rp61.771.017.391,00 atau 98.99% dari pagu anggaran sebesar

Rp62.399.420.000,00.

B. SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerjna Inspektorat Jenderal maka beberapa hal

yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala

dengan memanfatkan SIstem Informasi Pengawasan (EKOntrol) secara

optimal.

2. Meningkatkan koordinasi dengan UKE I untuk percepatan penyelesaian

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan SAKIP

melalui pemutakhiran data secara periodik .


3. Fokus terhadap upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

sebagaimana PKPT yang telah ditetapkan.

4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas APIP melalui beragam kegiatan

Bimtek/diklat teknis dan optimalisasi peran satuan petugas peningkatan

kapabilitas APIP sebagai motor penggerak.

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan

ridho-Nya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2019. Laporan kinerja tahun ini merupakan tahun terakhir

pelaksanaan RPJMN 2015-2019, oleh karenanya diharapkan adanya hal-hal positif

yang dapat diambil sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis

Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

sehingga terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan tahun 2019, masih terdapat rencana-rencana yang belum dapat

direalisasikan mengingat keterbatasan yang ada, serta masih adanya kegiatan yang

belum direncanakan dengan matang, hal tersebut sebagai evaluasi untuk pelaksanaan

kegiatan yang lebih baik dimasa datang.

Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun demi kesempurnaan LAKIP

ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai tujuannya

melaksanakan pembangunan Desa untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan

petunjuk-Nya kepada kita semua, agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan

kepada Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Januari 2020

Plt. Inspektur Jenderal,

Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si

Ansar Husen

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan oleh Menteri

Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Inspektorat Jenderal sesuai bidang tugasnya

dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maka Inspektorat Jenderal menyampaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2019. Informasi yang

disampaikan terkait capaian kinerja yang diraih dari target yang telah ditetapkan serta

upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mengawal akuntabilitas

kinerja, akuntabilitas keuangan serta tercapainya tujuan Kementerian.

Laporan kinerja ini mengacu pada Rencana Stratejik Inspektorat Jenderal

tahun 2015-2019, serta Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terkait dengan kegiatan pengawasan yang

dilaksanakan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Capaian sasaran program dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisbagasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu

100

100

100

(persen)

Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB

100 100 100

(persen)

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APP lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang

selesai ditindaklanjuti

70% 51,51% 73,58

(persen)

iii

Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksernal dan APIP lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti

70 75 100

(persen)


100 91,43 91,43

(persen)

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 Level 3

100 (persen)

Persentase pengaduan

yang ditindak lanjuti 100 100

100 (persen)

Tingkat kapabilitas APIP Level 3 Level 2 66,67% (persen)

Capaian kinerja program inspektorat jenderal dalam tahun 2019 sebagian besar telah

memenuhi target, meskipun demikian masih terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu:

a. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup

Kementerian yang ditindaklanjuti

Dari target IKU sebesar 70% terealisir 51,51%, maka progress capaian

dibanding dengan target yang ditetapkan mencapai 73.58%.

Beberapa penyebab tidak tercapainya indikator ini antara lain adalah:

1) Masih kurangnya komitmen serta peran aktif Unit Kerja Eselon I dalam

menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit eksternal dan APIP.

2) Berberapa rekomendasi sulit untuk ditindaklanjuti hingga tuntas karena

kejadiannya sudah cukup lama, dan adanya perubahan organisasi serta

mutasi pejabat penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

3) Obyek pemeriksaan tidak memiliki kewajiban atau perjanjian kinerja yang

terkait dengan komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan

b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelengggaraan SAKIP UKE I yang

ditindaklanjuti .

Dari target IKU sebesar 100% terealisir 91,43%, maka progres capaian

dibanding dengan target yang ditetapkan mencapai 91,43%. Tidak tercapainya

iv

target kinerja antara lain karena adanya rekomendasi terkait permasalahan

penyelenggaraan SAKIP yang tindaklanjutnya merupakan kewenangan

Kementerian c.q Sekretariat Jenderal atau diluar kewenangan UKE I yang

bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan tindak lanjut perlu waktu dan

koordinasi yang lebih baik

c. Tingkat kapabilitas APIP yang ditargetkan pada level 3 hanya tercapai pada

level 2, sehingga persentase capaianya 66,67%.

Dari target IKU sebesar level 3 terealisir level 2, maka progress capaian

dibanding target yang ditetapkan mencapai 66,67%.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP

dengan hasil level 3. Hasil ini masih dalam proses quality assurance oleh

BPKP.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil

pengawasan maka inspektorat jenderal melakukan langkah-langkah antara lain:

a. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil

pemeriksaan oleh Inspektorat I s/d V terhadap UKE I;

b. Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan

auditi;

c. Menghimbau kepada auditi tentang perlunya Tindak Lanjut temuan hasil

pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Koordinasi internal dengan unit kerja eselon II yakni Inspektorat I-V untuk

memonitor progress yang telah dicapai;

e. Melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi audit kinerja, reviu laporan

keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

f. Melakuikan monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan penyimpangan

dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja pusat;

g. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrol) untuk memaksimalkan

dan membantu pelaksanaan pengawasan.

2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk

mendukung pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Jenderal pada

umumnya telah menunjukan adanya efisiensi yaitu bahwa persentase capaian

v

indikator kinerja melebihi persentase realisasi anggaran yang digunakan.dalam

masing-masing IKU. Dari 8 (delapan) IKU yang dilaksanakan terdapat 3 IKU dalam

kategori inefisien, karena perentase capaian indikator kinerjanya masih dibawah

persentase realisasi anggaran.

Dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang ada, Inspektorat Jenderal telah

berupaya melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan intern

semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan laporan tepat waktu, untuk

memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang bermanfaat.

vi

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………i

IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................ vi

DAFTAR TABEL ......................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... viii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Umum .................................................................................... 1

B. Dasar Hukum ......................................................................... 2

C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal ................................. 2

D. Peran Strategi Itjen……………………………………………….. 4

E. Susunan Organisasi ............................................................... 5

F. Sumber Daya ........................................................................ 7

G Maksud dan Tujuan ............................................................... 8

H. Sistematika Penyajian............................................................ 8

BAB II PERENCANAN KINERJA ......................................................... 10

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019 .............. 10

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ...................................................... 11

C. Perencanaan Anggaran………………………………………… 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 14

A. Capaian Kinerja .................................................................... 14

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2019 ............... 35

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ........................ 40

D. Realisasi Anggaran ................................................................ 44

E. Pencapaian Kinerja Lainnya................................................... 45

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 49

A. Kesimpulan ........................................................................... 49

B. Saran ..................................................................................... 50

Lampiran

vii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Dukungan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal TA 2019 . . . 7

Tabel 1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kinerja Itjen Tahun 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019 . . . . . . . . . . . . . . .. 12

Tabel 2.3 Anggaran Berdasarkan IKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . 15

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas PMPRB TA 2018 . 18

Tabel 3.3 Rekapitulasi TLHP BPK RI . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabel 3.4 Rekapitulasi TLHP Inspektorat Jenderal . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tabel 3.5 Rekapitulasi TLHP Eskternal dan Internal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tabel 3.6 Realisasi Penugasan dan Laporan Pengawasan Tahun 2019 25

Tabel 3.7 Rekapitulasi TLHP Eksternal Tahun 2015 – 2018. . . . . . . . . . . . . . . 26

Tabel 3.8 Rekapitulasi TLHP Evaluasi SAKIP…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tabel 3.9 Skor Akhir Maturitas SPIP Kementerian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tabel 3.10 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2019. . . 32

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016. . . . . . . . . . . . . . 36

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019. . . . . . . . . . . . . 38

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunanaan Anggaran dalam Pencapaian IKU

Tahun 2019.. . ……………………………………………………………

42

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019. . . . . . . . . . . . . . 44

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019 48

viii

DAFTAR TABEL

Hal

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gambar 3.1

Grafik TL Rekomendasi Evaluasi SAKIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Gambar 3.2

Grafik Persentase Capaian TL Evaluasi SAKIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Gambar 3.3

Grafik Rekapitulasi TL Pengaduan Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Gambar 3.4

Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017 – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gambar 3.5

Grafik Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah l a k i p · laporan kinerja 2019 inspektorat...

Documents