scanned by camscanner - kementerian luar negeri indonesia ... itjen 2015.pdf · laporan kinerja...

Scanned by CamScanner

Laporan Kinerja 2015 Inspektorat Jenderal 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

eraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Pemerintah Nomor

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) - pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban setiap

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempertanggung-jawabkan akuntabilitas

pelaksanaan APBN/APBD dan kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah

diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tentang

pencapaian sasaran dan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Perjanjian Kinerja (PK), yang didasarkan kepada Arsitektur Dasar Informasi

Kinerja (ADIK) tahun 2015. Laporan kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Penyusunan LKj di

lingkungan Kementerian Luar Negeri didasarkan pada Peraturan Menteri Luar

Negeri Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Pedoman Umum

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 07

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Laporan

Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 disusun berdasarkan fakta-fakta

pencapaian kinerja atau performance result selama tahun anggaran berjalan. LKj

Inspektorat Jenderal juga menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran,

P


beserta kendala yang dihadapi dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi

Inspektorat Jenderal selama tahun berjalan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenlu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal Kemlu mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemlu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenlu tersebut,

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Luar Negeri;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pamantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri

Luar Negeri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar

Negeri; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh

5 (lima) unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat

Wilayah I-IV. Setiap Inspektorat Wilayah membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional Auditor (JFA), yang terdiri dari Auditor Ahli dan Auditor Terampil.

Masing-masing Auditor mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Inspektorat Jenderal di bidang perencanaan dan program kerja, peraturan

perundang-undangan dan kertas kerja, kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, keuangan serta laporan dan

analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja

pengawasan;

INSPEKTUR

JENDERAL

SEKRETARIS

ITJEN

INSPEKTUR

WILAYAH I

INSPEKTUR

WILAYAH II

INSPEKTUR

WILAYAH III

INSPEKTUR

WILAYAH IV

BAGIAN

KEUANGAN

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

DPP

BAGIAN

LAPAN I

BAGIAN

LAPAN II


b. Pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program

kerja pengawasan;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil audit dan pemantauan

penyelesaian tindak lanjut hasil audit serta pengawasan masyarakat;

f. Penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya

kepada instansi terkait;

g. Penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan

h. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,

tata persuratan dan dokumentasi, serta pengelolaan keuangan.

Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

a. Bagian Data, Program, dan Perundang-undangan, terdiri dari Subbagian

Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program, Subbagian Peraturan

Perundang-undangan dan Subbagian Data dan Kertas Kerja;

b. Bagian Umum, terdiri dari Subbagian Kepegawaian, Subbagian Rumah

Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Tata Persuratan dan Dokumentasi;

c. Bagian Keuangan, terdiri dari Subbagian Anggaran dan Subbagian

Perbendaharaan;

d. Bagian Laporan dan Analisis I, terdiri dari Subbagian A, Subbagian B,

Subaggian C dan Subbagian D;

e. Bagian Laporan dan Analisis II, terdiri dari Subbagian A, Subbagian B,

Subaggian C dan Subbagian D.


2. Inspektorat Wilayah I

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan

intern pada Wilayah I, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia

Selatan dan Tengah serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika,

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah I;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah I terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri

Luar Negeri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah I; dan

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah I.

0%1%8%

21%

28%

17%

20%

5%

Komposisi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Eselon I: 0

Eselon II: 1

Eselon III: 5

Eselon IV: 14

Staf: 18

PDK: 11

BPKRT: 13

Arsiparis: 3


3. Inspektorat Wilayah II


intern pada Wilayah II, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Eropa Barat, eropa

Tengah dan Timur serta satuan kerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa,

Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah II;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah II terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;


Luar Negeri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah II; dan

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah II.

1, 8%

7, 59%

3, 25%

1, 8%

Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah I

Struktural: 1

Auditor: 7

Fungsional Diplomat: 3

BPKRT: 1


4. Inspektorat Wilayah III


intern pada Wilayah III, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur

Tengah, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah III;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah III terhadap kinerja dan


pengawasan lainnya;


Luar Negeri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah III; dan

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah III.

8%

67%

17%

8%

Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah II

Struktural: 1

Auditor: 8

Fungsional Diplomat:2

BPKRT: 1


5. Inspektorat Wilayah IV


intern pada Wilayah IV, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Pasifik, Amerika

Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Direktorat

Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan

Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah IV;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah IV terhadap kinerja dan


pengawasan lainnya;


Luar Negeri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah IV; dan

9%

55%

18%

18%

Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah III

Struktural: 1

Auditor: 6

Fungsional Diplomat:2

BPKRT: 2


e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah IV.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada dasarnya Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Jenderal tidak

terlepas dari aspek eksternal maupun aspek internal organisasi, yang turut

mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan intern yang dilakukan terhadap

seluruh satuan kerja (satker) Kemlu di Pusat dan Perwakilan RI.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi, pengawasan intern

merupakan fungsi manajemen yang memainkan peran penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Peran penting pengawasan tersebut tercermin

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sesuai pasal 931-932

Permenlu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Luar Negeri.

Dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kemlu dan Perwakilan Republik

Indonesia, Permenlu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan implementasi dari

8%

59%

33%

0%

Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah IV

Struktural: 1

Auditor: 7

Fungsional Diplomat: 4

BPKRT: 0


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan

pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, Inspektorat Jenderal

melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern,

yaitu sebagai Pendeteksi Dini, Konsultan dan memberikan kualitas keyakinan

yang memadai (quality assurance) atas penyelenggaraan kegiatan satker. Dengan

demikian, diharapkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dapat memberi

kontribusi dalam pengambilan kebijakan Pimpinan Kemlu untuk lebih

meningkatkan kinerja Kemlu secara keseluruhan.


MEKANISME PENGENDALIAN ITJEN

Terkait dengan peran sebagai quality assurance, Inspektorat Jenderal

memegang peranan yang turut berkontribusi terhadap diperolehnya keyakinan

bahwa kegiatan suatu instansi atau satker telah dilaksanakan sesuai dengan

prinsip-prinsip atau tujuan reformasi birokrasi. Sejalan dengan prinsip organisasi

tersebut pada tahun anggaran 2014 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan

kegiatan sesuai perencanaan dan alokasi anggaran yang tersedia, antara lain yaitu:

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam negeri dan luar negeri.

2. Reviu Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

4. Pendampingan dan Konsultasi

KETAATAN PADA ATURAN DAN

PELAKSANAAN SPIP

ITJEN

AUDIT ANGGARAN

A A A AUDIT AUDIT

KINERJA DENGAN TUJUAN TERTENTU

PELAKSANAAN TUPOKSI DAN CAPAIAN KINERJA BERORIENTASI HASIL YANG EFEKTIF DAN

EFISIEN

AKUNTABIL

ITAS LAPKEU LAKIP

12 SATKER KEMLU

DAN 132 SATKER

PERWAKILAN

• PARTNERSHIP

• EARLY WARNING

• RISK CONTROL

• QUALITY ASSURANCE


5. Evaluasi Laporan Kinerja

6. Pemantauan Pemetaan Potensi Permasalahan

7. Penerbitan Pedoman Early Waning System

8. Distribusi bahan-bahan informasi

Guna menunjang peran Inspektorat Jenderal sebagai Konsultan Kemlu dan

dalam rangka melakukan pencegahan timbulnya permasalahan manajemen yang

dihadapi oleh satker, maka Inspektorat Jenderal telah menerbitkan berbagai

pedoman early warning. Pendekatan ini telah berjalan dengan baik dan

mendapatkan tanggapan positif dari satker di dalam negeri maupun di luar negeri

dan telah banyak membantu pencegahan potensi masalah. Namun demikian,

efektivitas pengendalian juga tergantung kepada tanggungjawab satker. Potensi

masalah dapat dihindari apabila setiap satker menerapkan disiplin dan tertib

dalam mengelola sumber daya publik yaitu anggaran belanja negara, barang milik

negara, dan sumber daya manusia.

Melalui pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal, dapat diketahui apakah suatu satker di Pusat dan Perwakilan RI telah

melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya mengacu pada rencana,

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan

prinsip Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E). Selain itu, peran Inspektorat Jenderal

sebagai Aparat Pengawasan Intern diperlukan untuk mendorong terwujudnya

akuntabilitas, guna mendukung Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, ekonomis,

efektif, efisien, transparan, dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN).

Tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi Kementerian Luar

Negeri, terutama Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Jenderal menetapkan Laporan Keuangan Kemlu Tahun 2015 harus mendapatkan

opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Perjanjian Kinerja tersebut, telah dicapai dan terpenuhi

sesuai target. Untuk mempertahankan capaian tersebut, diperlukan tertib


administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang dilakukan oleh

seluruh satker Kemlu yang berjumlah 144 baik di dalam negeri (12 satuan kerja)

maupun di luar negeri (132 satuan kerja).

Dalam rangka mencapai hal tersebut, tugas Inspektorat Jenderal menjadi

penuh dinamika, karena seluruh aparat Inspektorat Jenderal harus menguasai

Sistem Akuntansi Pemerintah baik untuk anggaran belanja dan barang milik

negara. Hal ini membutuhkan Inspektorat Jenderal yang solid dan kokoh baik dari

aspek organisasi dan kelembagaan; aspek perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan kegiatan; pelaksanaan fungsi APIP dengan benar sebagai konsultan

Kemlu; maupun aspek Sumber Daya Manusia yang akan mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi Itjen.

Pada umumnya arti strategis organisasi Inspektorat Jenderal ditentukan

dalam 4 (empat) aspek, yaitu:

- Aspek Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap aspek organisasi dan

kelembagaan, Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 secara keseluruhan

telah tertata dengan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan

fungsi dari Sekretariat Itjen dan Inspektorat Wilayah telah sesuai dengan

komitmen kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing

eselon II Itjen.

Berkaitan dengan aspek kelembagaan dalam rangka mendukung organisasi

Itjen, telah sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan ini, Itjen telah memiliki

instrumen organisasi yang cukup memadai guna menunjang pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian. Namun demikian, di masa depan masih perlu

dilakukan kajian agar instrumen kelembagaan dapat mendukung peran Itjen

sebagai Aparat Pengawas Internal Kemlu yang menjalankan tugasnya secara

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi.


- Aspek Tata Laksana, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan

Menyadari pentingnya masalah kelembagaan, capacity building merupakan

salah satu kegiatan yang menjadi prioritas Inspektorat Jenderal sesuai

dengan evaluasi yang dilaksanakan atas aspek perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan, telah berjalan baik dan

sejalan dengan siklus akuntabilitas publik. Hal ini tampak dari capaian

output yang telah sesuai dengan target, namun belum sepenuhnya

berorientasi hasil atau manfaat.

Dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian telah dilakukan berbagai

perubahan yang cukup mendasar dan sesuai dengan kebutuhan, terutama

dalam pelaksanaan audit keuangan dan audit kinerja. Hasil pelaksanaan

audit yang dilakukan hingga saat ini jauh lebih baik dan bermanfaat bagi

perbaikan satuan kerja. Walaupun disadari belum sempurna namun audit

yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal mulai mengarah kepada penilaian

manajemen resiko dan secara bertahap telah berorientasi outcome.

Untuk mempertajam hasil pelaksanaan audit dan meningkatkan kualitas

audit, maka perlu segera dilakukan kajian mengenai penilaian kinerja dan

penetapan kriteria ekonomis, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Disamping itu, penyajian laporan masih perlu ditingkatkan kualitasnya,

termasuk rekomendasi hasil audit harus dapat memberikan jawaban (solusi)

terhadap permasalahan-permasalahan manajemen dan tidak menimbulkan

persoalan baru.

- Aspek Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Melalui berbagai kegiatan Program Pengembangan Mandiri (PPM) yang

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan auditor Inspektorat Jenderal,

telah berdampak positif terhadap hasil pengawasan dan pengendalian.

Namun perlu kiranya dicatat bahwa tantangan yang dihadapi oleh


Inspektorat Jenderal sebagai APIP sesuai dengan PP 60 tahun 2008, yaitu

sebagai konsultan; dapat memberikan early warning; memberikan quality

assurance; dan menyediakan informasi bagi pimpinan dan satuan kerja

dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Dalam kondisi seperti

ini, Itjen perlu memberikan perhatian khusus dalam membina dan

memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada, khususnya dalam

meningkatkan kompetensi dan kualitas auditor.

Komposisi Auditor Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

- Aspek Kepuasan Klien

Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2015

sudah terfokus pada compliance audit dan performance audit. Berdasarkan

evaluasi Obyek Audit atas kinerja tim audit Inspektorat Jenderal, satker

menyatakan kepuasan atas audit yang dilaksanakan, dimana Inspektorat

Jenderal mulai berperan sebagai konsultan dalam melakukan penilaian

resiko yang dihadapi satker. Demikian pula upaya early warning dan

pendampingan Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik dan

14%

53%

18%

7%

4%4%

Komposisi Auditor Inspektorat Jenderal

Auditor Madya: 4

Auditor Muda: 15

Auditor Pertama: 5

Auditor Penyelia: 2

Auditor Pelaksana Lanjutan:1

Auditor Pelaksana: 1


mendapatkan sambutan baik dari satker. Hal ini tercermin dari banyaknya

permintaan pendampingan oleh satker terkait.

Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Tahun 2015

Dalam rangka mengukur akuntabilitas Satuan Kerja dalam mengelola anggaran

belanja, barang milik negara, sumber daya manusia guna mencapai kinerja yang

diharapkan, maka Inspektorat Jenderal mengembangkan 4 (empat) dasar aspek

Pengawasan dan Pengendalian, yaitu:

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban sumber daya publik (anggaran belanja, barang

milik negara, dan sumber daya manusia) agar memenuhi prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabel (accountability aspect).

2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan

kegiatan yang berpotensi menjadi masalah, terutama menyangkut

pelaksanaan tata kelola anggaran belanja dan barang milik negara Satuan

Kerja (compliance aspect).

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas aspek capaian kinerja

substansi Satuan Kerja, melalui pendekatan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang tepat sasaran sesuai dengan indikator capaian target misi Satuan Kerja

(performance aspect).

4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas aspek tata kelola organisasi,

antara lain pembenahan penegakan aturan melalui pembuatan standar

kebijakan internal (structure); kebijakan dan metode pencapaian kinerja

(strategy); perbaikan sistem kerja melalui penyusunan mekanisme kerja dan

pembuatan SOP (system); peningkatan kompetensi staff (staff competence);


gaya kepemimpinan (style leadership); dan penegakan disiplin, integritas dan

kapasitas staf (capacity aspect).

Melalui pendekatan tersebut di atas, Itjen Kemlu akan melakukan penajaman

pelaksanaan kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap audit yang dilakukan harus dapat menghasilkan hasil audit yang

berkualitas, sehingga dapat mendorong pemanfaatan anggaran Satuan Kerja

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Dalam kaitan ini, seluruh auditor Itjen harus dapat melakukan pengawasan

keterkaitan antara Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan

penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan

merealisasikan amanat PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peningkatan kegiatan pemetaan potensi masalah Satker, sehingga pimpinan

dapat dengan cepat mendeteksi tingkat resiko permasalahan yang dihadapi

Satker. Untuk itu, akan segera dikeluarkan Peraturan Inspektur Jenderal

tentang Panduan Pemetaan Satuan Kerja yang akan menjadi acuan dalam

melakukan pemetaan pada satuan kerja.

3. Peningkatan kualitas laporan analisa permasalahan yang dihadapi oleh

Satker, sehingga dapat digambarkan kecenderungan-kecenderungan

permasalahan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh Satker.

E. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2015

Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik di Kemlu,

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Kesekjenan mendapat tantangan

untuk melaksanakan tugas-tugas baru sebagai amanah Peraturan Nasional yang

belum tercantum dalam Permenlu Nomor 07 Tahun 2011. Tugas-tugas baru


tersebut bertujuan untuk mempercepat upaya pencapaian tujuan Reformasi

Birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal, dalam

hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah melakukan koordinasi dengan

instansi terkait di Kemlu dan non Kemlu untuk membangun berbagai infrastruktur

untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kemlu dan Perwakilan RI,

antara lain melalui Pembangunan Zona Integritas, Penanganan Whistleblowing

System dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelaporan Laporan Harta

Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN), Pengawasan Implementasi SPIP,

Penanganan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, melakukan Penilaian

Mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokkrasi (PMPRB), serta menjadi

koordinator dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) dan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Kemlu. Disamping itu sebagai tindak lanjut

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2015, Sekretariat Inspektorat

Jenderal juga melakukan Penataan Penguatan Organisasi di Inspektorat Jenderal

dengan menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan

menyusun suatu rangkaian Bisnis Proses, keterkaitan hubungan kerja antara

Inspektorat Jenderal dengan berbagai Satuan Kerja lain terkait di Kemlu.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra (Keterkaitan Antara Visi Misi Kementerian Luar Negeri dengan Visi Misi

Inspektorat Jenderal)Visi Itjen:

Terwujudnya Pengawasan

dan Pengendalian Intern

yang dilakukan secara

independen, objektif,

profesional, berintegritas,

dan akuntabel guna

mendukung keberhasilan

diplomasi untuk kepentingan rakyat

Misi Itjen:

1. Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini pada

pengawasan dan pengendalian intern;

2. Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemlu;

3. Meningkatkan kualitas Audit Kinerja dalam

pengawasan dan pengendalian intern;

4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap

sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya

publik;

5. Memperkuat infrastruktur manajemen pengawasan

dan pengendalian intern.

Sasaran Strategis Itjen:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang

terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien;

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan

aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko

permasalahan;

3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi

akuntabilitas kinerja Satker;

4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam

mendukung keberhasilan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Luar Negeri.

IKU Itjen:

1. Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan

yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.;

2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu

Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

3. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran

Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang

memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern.

4. Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik

dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu

Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Luar

Negeri

Rp. 24.891.900.000,-

Misi Kemlu:

1.Memperkuat peran dan

kepemimpinan Indonesia sebagai

Negara maritim dalam kerja sama

internasional untuk memajukan

kepentingan nasional;

2.Memantapkan Peran Kemenlu

sebagai penjuru pelaksana

hubungan luar negeri dengan

dukungan dan peran aktif seluruh

pemangku kepentingan nasional;

3.Mewujudkan kapasitas Kemenlu

dan Perwakilan RI yang mumpuni.

Visi Kemlu:

Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna

Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai

Negara Maritim untuk Kepentingan

Rakyat


B. Perjanjian Kinerja Itjen 2015

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar

Negeri

Kegiatan : Pengawasan Perwakilan RI

Total Anggaran : Rp. 24.891.900.000,-

Perjanjian Kinerja Itjen TA 2015

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Satker yang terencana,

terukur, ekonomis, efektif

& efisien

Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat

dan Perwakilan yang memenuhi

kriteria Standar Penilaian Audit

Kinerja.

80%

Meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan

anggaran dan aset negara

serta pencegahan dini

terjadinya risiko

permasalahan

Persentase Laporan Keuangan (LK)

Satuan Kerja Kemlu Pusat dan

Perwakilan yang memenuhi Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

90%

Meningkatnya efektifitas

kegiatan pengendalian

untuk memberikan

keyakinan yang memadai

bagi akuntabilitas kinerja

Satker

Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan

penganggaran Satuan Kerja Kemlu

Pusat dan Perwakilan yang memenuhi

unsur Sistem Pengendalian Intern.

indeks 5

Meningkatnya dukungan

manajemen yang baik

dalam mendukung

keberhasilan pengawasan

intern di lingkungan

Kementerian Luar Negeri

Persentase peningkatan dukungan

manajemen yang baik dalam

mendukung keberhasilan pengawasan

intern Kemlu

85%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Umum

encana pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2015

dituangkan melalui dokumen Arsitektur Dasar Informasi Kinerja (ADIK) 2015.

Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan, usulan kegiatan

maupun anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan

sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015.

Sesuai DIPA tahun 2015, Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp. 24.891.900.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 1 program

dan 4 kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal, serta 1 kegiatan

dukungan manajemen dan operasional perkantoran Inspektorat Jenderal.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Inspektorat Jenderal, tidak terlepas dari faktor-faktor baik langsung maupun tidak

langsung, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan

sebelumnya. Faktor-faktor yang muncul sepanjang pelaksanaan Program dan Kegiatan

Inspektorat Jenderal, diantaranya adalah:

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar

Negeri dan Perwakilan RI sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

Kementerian/Lembaga.

2. Perubahan metode penganggaran pemerintah dari sistem item line budget menjadi

penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja, yang berfokus pada efisiensi

penyelenggaraan suatu aktivitas. Penganggaran dengan pendekatan kinerja yang

R


dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) disusun dengan orientasi

output dan outcome. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga

selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Tolok ukur

keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau

hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien sehingga akan terlihat

adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. ABK

juga mempengaruhi perkembangan pola audit Aparat Pengawas Inspektorat Jenderal,

yang semula berfokus pada Compliance Audit diperluas dengan Performance Audit.

3. Munculnya beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan khusus.

Pelaksanaan tugas terkait dengan Audit Dengan Tujuan Tertentu tidak dapat

direncanakan sebelumnya, sehingga perlu diantisipasi ketersediaan anggaran agar

kegiatan tersebut dapat berjalan seiring dengan kegiatan lain yang telah

direncanakan.

4. Pertimbangan resiko audit melalui pemetaan obyek audit dan sinkronisasi jadwal

audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Ekstern.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahun 2015,

Inspektorat Jenderal masih menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Jumlah SDM di Inspektorat Jenderal yang fluktuatif, dimana saat ini dapat dilihat

bahwa di awal tahun 2015 terdapat penambahan beberapa PDLN baru di lingkungan

Itjen yang berasal dari staf yang telah menyelesaikan penempatan. Namun di

pertengahan tahun terdapat pengurangan jumlah staf PDLN di lingkungan Itjen,

terutama karena adanya mutasi staf yang ditempatkan ke luar negeri dan

menjalankan tugas belajar. Fluktuatif (pengurangan) SDM mengakibatkan jumlah

pegawai yang menguasai permasalahan menjadi terbatas, dan mutasi SDM

mengharuskan pegawai mempelajari tugas pokok dan fungsi yang baru, sehingga

memerlukan waktu untuk penyesuaian guna menjamin program kerja yang telah

disusun ditahun berjalan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana di awal tahun,

yang tercermin dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015.


Gambaran perbandingan komposisi SDM di Inspektorat Jenderal antara Januari 2015

dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan :

1) Jumlah Pegawai Honorer Itjen pada bulan November / Desember 2014 adalah 6 (enam) orang diluar jumlah pegawai diatas. 2) Terdapat pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara yaitu : Sdr. Helmi Hamzah (per 1 februari 2013), Sdr. Simon H. Hutasoit (per 1 Juli 2013) dan Sdri.

Dayana Pratiwi (per 1 Juli 2014)

2. Tanggapan dan tindak lanjut dari satker terkait yang seringkali kurang cepat.

3. Dengan adanya tugas tambahan yang mendesak di Sekretariat Inspektorat Jenderal

mengakibatkan seringnya pelaksana kegiatan terlambat dalam menyusun TOR dan

RAB.

4. Kurangnya keakurasian data dan frekuensi pertemuan dengan BPKP yang

mengakibatkan lambatnya progress tindak lanjut temuan BPKP.

5. Dari segi perencanaan, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan

sesuai waktu yang direncanakan karena overlapping dengan jadwal pelaksanaan

kegiatan lainnya.

N

o

Unit Jumlah Seluruh

SDM

Struktural Auditor Fungsional Diplomat BPKRT Staf Magang

(PDK dan BPKRT)

Staf PDDN (selain

Auditor)

Mutasi (ke luar

negeri)

Tugas Belajar

Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des Jan Des

1

Set. Itjen

57 50 19 20 0 0 9 4 8 9 0 0 19 18 0 9 2 3

2

Itwil I 10 12 1 1 6 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Itwil II 13 12 1 1 8 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

4

Itwil III 10 11 1 1 6 6 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Itwil IV

12 12 1 1 8 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Total

102 97 23 24 28 28 16 11 11 13 0 0 19 18 0 10 3 3


Sebagai upaya mengatasi kendala, Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah-

langkah penanganan kendala, sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang berkurang diatasi dengan memberdayakan seluruh SDM yang ada

semaksimal mungkin dan meningkatkan SDM yang berkualitas dengan berbagai

kegiatan Program Pengembangan Mandiri (PPM) antara lain : Bimbingan Teknis,

FGD, pelatihan auditor, sosialisasi, dan lainnya.

2. Perlunya penetapan formasi jabatan fungsional auditor yang dimaksudkan untuk

mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu

secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan pangkat.

3. Evaluasi dan Uraian Pelaksanaan Tugas telah dimiliki oleh pegawai Inspektorat

Jenderal, namun masih diperlukan penjabaran secara lebih lengkap dan terperinci

atas uraian tugas tersebut.

4. Perlunya kesadaran masing-masing pegawai untuk melaksanakan dan menyelesaikan

tugasnya masing-masing serta supervisi yang memadai dari para atasan langsung

dalam penyelesaian tugas-tugas pegawai.

5. Peningkatan koordinasi dengan satker terkait sehingga tanggapan maupun tindak

lanjut dari satker terkait dapat lebih cepat diterima maupun dilaksanakan.

6. Terkait dengan penghematan anggaran, dilaksanakan penyesuaian atas pelaksanaan

kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana. Beberapa penyesuaian yang

dilaksanakan antara lain dengan mengurangi kegiatan pertemuan di hotel dan dalam

pelaksanaan PKPT luar negeri dilakukan pengurangan jumlah perwakilan dan hari

kerja pelaksanaan.


Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja Itjen:

1. Tertib pendokumentasian/pengarsipan atas dokumen-dokumen pelaksanaan

kegiatan sebagai bukti capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal perlu

ditingkatkan.

2. Mengingat keterbatasan jumlah SDM dan proyeksi mutasi pegawai pada Sekretariat

Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan sharing knowledge secara berkesinambungan

dan penempatan staf yang disesuaikan dengan pemetaan jabatan yang ditetapkan

oleh Kemen PAN & RB.

3. Tertib kerja perlu dievaluasi dengan baik setiap saat sehingga setiap staf dapat lebih

kompeten dan produktif.

4. Masih dibutuhkan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan SDM Itjen,

sebagaimana telah dilaksanakan pada TA 2015. Hal ini diperlukan mengingat makin

meningkatnya tantangan yang dihadapi Itjen.

5. Penajaman pelaksanaan Kegiatan masih perlu ditingkatkan dalam hal pembuatan

laporan analisa permasalahan Satuan kerja sehingga dapat digambarkan

kecenderungan-kecenderungan permasalahan dan perbaikan-perbaikan yang telah

tercapai di Satuan kerja.

6. Perlu dibentuk forum diskusi mengenai temuan audit sehingga dapat tercipta

persamaan presepsi dalam menafsirkan suatu aturan.

7. Produk-produk Early Warning yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal perlu

disosialisasikan kepada Satuan Kerja dan Pemeriksa Eksternal.


B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

NO SASARAN ESELON I

IKU ESELON I INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA DUKUNG

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien.

Persentase

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan Perwakilan

yang

memenuhi

kriteria

Standar

Penilaian Audit

Kinerja.

Jumlah

Satker yang

memenuhi

kriteria

Standar

Penilaian

Audit

Kinerja

dengan

Kategori

Baik

20 80% Kertas kerja indeks

penilaian akuntabilitas tata

kelola sumber daya publik

Laporan Hasil Audit

Laporan APIP Itjen

Jumlah Satker yang diaudit

25

2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan.

Persentase

Laporan

Keuangan (LK)

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan Perwakilan

yang

memenuhi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP).

Jumlah LK

yang

memenuhi

SAP

40 100%

Laporan Rekonsiliasi

SAKPA-SIMAK BMN

Laporan Hasil Reviu

Jumlah LK yang direviu

40

3 Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker.

Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan Perwakilan

yang

memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern

Indeksasi

dari setiap

pelaksanaan

komponen

kegiatan.

Indeks 7 140% Kertas Kerja Penilaian

SPIP

Laporan Hasil Audit

Laporan Hasil Audit SPIP

BPKP

Indeks 5


NO SASARAN ESELON I

IKU ESELON I INFORMASI KINERJA

JUMLAH % DATA DUKUNG

4 Meningkatnya

dukungan

manajemen

yang baik

dalam

mendukung

keberhasilan

pengawasan

intern di

lingkungan

Kementerian

Luar Negeri.

Persentase

peningkatan

dukungan

manajemen

yang baik

dalam

mendukung

keberhasilan

pengawasan

intern Kemlu

Prosentase

(Indeks)

kualitas

dukungan

manajemen

92,93%

(indeks 8)

109,32 • Laporan

Pelaksanaan SPIP

• Laporan Realisasi

Anggaran

• Dokumen SAKIP

Itjen

• Renstra Itjen

• Laporan Monev,

PKK dan Renaksi

Itjen

• Laporan Tindak

Lanjut Hasil Audit

• Laporan Kunjungan

Pengawasan dan

Pengendalian Irjen

• Laporan Kunjungan

Pengawasan dan

Pengendalian

Sesitjen

• Laporan BMN

• Laporan

Pelaksanaan

Evaluasi AKIP

85%

(indeks 7)

C. Analisis Pencapaian Sasaran

Tahun 2015 memiliki arti strategis bagi Inspektorat Jenderal dalam upaya

mendorong penguatan organisasi Kementerian Luar Negeri yang profesional dan

bersih dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada periode tersebut, selain tugas-tugas rutin di bidang pengawasan dan

pengendalian, Inspektorat Jenderal mendapat tugas-tugas strategis antara lain

memulai penerapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia,

koordinator penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

penguatan intensitas pengawasan/ pengendalian terhadap upaya Kementerian

untuk mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Kementerian. Arti strategis periode tersebut juga mendapat kualifikasi

tambahan berupa kewajiban untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun


2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Keberhasilan melaksanakan

tugas-tugas strategis tersebut dengan baik sangat ditentukan oleh kinerja

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan

Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia telah

dikeluarkan sebagai salah satu landasan untuk memperkuat upaya pengawasan dan

pengendalian intern terutama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

korupsi di Kementerian Luar Negeri.

Keberhasilan tugas-tugas strategis tersebut merupakan implementasi dari tugas

dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan paradigma baru

yang berorientasi kepada perbaikan satuan kerja (sistem manajemen kinerja dan

anggaran) dengan prinsip-prinsip kemitraan dan konsultasi untuk mencegah

masalah.

Sejalan dengan upaya pencapaian nilai, prinsip, tugas, dan sasaran di atas,

Inspektorat Jenderal juga melihat keperluan untuk terus meningkatkan kualitas

pengawasan internal, antara lain melalui evaluasi rutin terhadap kinerja Sekretariat

Inspektorat Jenderal guna tercapainya penguatan organisasi dan kelembagaan, tata

laksana kerja (proses bisnis), dan kompetensi SDM.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi di bidang pengawasan, Inspektorat

Jenderal telah menetapkan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,

efektif & efisien.

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta

pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan.

3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan

yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker.

4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pencapaian sasaran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari audit kinerja dalam negeri, audit

kinerja luar negeri, koordinasi pengawasan dengan satuan kerja di lingkungan

Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait, serta rekomendasi pengawasan dan

kegiatan penunjang lainnya. Capaian sasaran di atas diukur sebagai berikut:


c.1. Sasaran Strategis I

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang

terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien’’ ditandai dengan IKU yaitu:

Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria

Standar Penilaian Audit Kinerja.

IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran:

(Jumlah Satker yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja dengan

Kategori Baik / Jumlah Satker yang diaudit) x 100%

Capaian sasaran strategis I berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini:

Analisa IKU I

Sepanjang tahun 2015, dalam hal capaian IKU-1 yaitu Persentase Satuan Kerja Kemlu

Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja, Inspektorat Jenderal mencatat bahwa dari target 25 jumlah Satker yang diadit, sebanyak 20 Satker telah memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja dengan kategori Baik. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 80% sebagaimana tabel di bawah ini:

IKU ESELON II INFORMASI KINERJA JUMLAH %

IKU 1 Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.

Jumlah Satker yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja dengan Kategori Baik.

20

80% Jumlah Satker yang diaudit

25

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2015

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.

Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.

80

80

100%

Capaian Rata-rata IKU

100%


c.2. Sasaran Strategis II Capaian sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset

negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan ” ditandai dengan IKU

yaitu:

Persentase Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).


(Jumlah LK yang memenuhi SAP / Jumlah LK yang direviu) x 100%

Capaian sasaran strategis II berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini:

Analisa IKU II

Sepanjang tahun 2015, dalam hal capaian IKU-2 Persentase Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Inspektorat Jenderal mencatat bahwa dari target 40 Jumlah LK yang direviu, sebanyak 40 LK telah memenuhi SAP, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:


IKU 2 Persentase Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan

Jumlah LK yang memenuhi SAP

40

100%

Jumlah LK yang direviu 40


Tahun 2015

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.

Persentase Laporan Keuangan (LK) yang

memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

90

100

111,11


111,11%


(SAP).

c.3. Sasaran Strategis III Capaian sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker”, ditandai dengan

IKU yaitu:

Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja yang memenuhi unsur

Sistem Pengendalian Intern.


Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen kegiatan.

Nilai Indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja diukur dengan pembagian 3 (tiga) komponen kegiatan yakni:

a. Evaluasi AKIP

b. Review RKA-KL

c. Penilaian SPIP

Capaian sasaran 3 berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini:


Tahun 2015

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.

Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan

penganggaran Satuan Kerja yang

memenuhi unsur Sistem Pengendalian

Intern.

Indeks 5

Indeks 8

140


140%


Analisa IKU III

Sepanjang tahun 2015, dalam hal capaian IKU 3 yaitu Nilai indeks akuntabilitas

kinerja dan penganggaran Satuan Kerja yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern,

Inspektorat Jenderal mencatat bahwa dari Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen

kegiatan dengan target nilai indeks 5, tercatat capaian kinerja mencapai indeks 7. Dengan

demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 140 % sebagaimana tabel di bawah

ini:


IKU 3

Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja

yang memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern.

Realisasi Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen kegiatan.

7

140%

Target Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen kegiatan.

5

c.4. Sasaran Strategis IV Capaian sasaran strategis “Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam

mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri”,

ditandai dengan IKU yaitu:

Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik dalam mendukung

keberhasilan pengawasan intern Kemlu



Prosentase (Indeks) kualitas dukungan manajemen

Capaian sasaran 4 berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini:

Analisa IKU IV

Sepanjang tahun 2015, dalam hal capaian IKU 4 yaitu Persentase peningkatan

dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern

Kemlu, Inspektorat Jenderal mencatat bahwa dari target 85%, tercatat capaian kinerja

mencapai 92,93%. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 109,32 %

sebagaimana tabel di bawah ini:


IKU 4 Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu.

Realisasi Prosentase (Indeks)

kualitas dukungan manajemen

92,93%

109,32%

Target Prosentase (Indeks)

kualitas dukungan manajemen

85%


Tahun 2015

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.

Persentase peningkatan dukungan

manajemen yang baik dalam mendukung

keberhasilan pengawasan intern Kemlu

85%

(Indeks 7)

92,93%

(Indeks 8)

109,32


109,32%


Dari analisa pencapaian Sasaran I, II, III dan IV, maka secara rata-rata capaian Sasaran Inspektorat Jenderal adalah sebesar 115,11% dapat diuraikan sebagai berikut:

D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

Sesuai DIPA TA 2015, alokasi pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp.

24.891.900.000,-. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2015

adalah sebagai berikut :

No Sasaran

Tahun 2015

Capaian (%)

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien.

100%

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan.

111,11%

3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker.

140%

4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik

dalam mendukung keberhasilan pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

109,32%

Capaian Rata-rata

115,11%

No Uraian IKU Pagu

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

%

Realisasi

1. Pengawasan

Perwakilan

RI wilayah

Asia dan

Kemlu I

1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah I yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.

2. Persentase Laporan

1.144.871.000 1.141.640.774 99,72 %


Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I.

3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah I.

4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah I yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern.

2. Pengawasan

Perwakilan

RI wilayah

Eropa dan

Kemlu II

1. Persentase

Satuan Kerja di

wilayah kerja

Inspektorat

Wilayah II yang

memenuhi

kriteria

Standar

Penilaian Audit

Kinerja.

2. Persentase

Laporan

Keuangan (LK)

Satuan Kerja di

1.413.567.000 1.404.159.437

99,33 %


wilayah kerja

Inspektorat

Wilayah II yang

memenuhi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

3. Persentase

kepuasan

Satuan Kerja

atas

pelaksanaan

konsultasi,

pendampingan

dan koordinasi

oleh

Inspektorat

Wilayah II.

4. Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja di

wilayah kerja

Inspektorat

Wilayah II yang

memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern.

3. Pengawasan

Perwakilan

RI wilayah

Afrika-Timur

Tengah dan

Kemlu III

1. Persentase

Satker yang

memenuhi

kriteria

Standar

Penilaian Audit

Kinerja.

2. Persentase

Laporan

1.311.979.000 1.245.656.843

94,94 %


Keuangan (LK)

Satker yang

memenuhi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP) di

wilayah kerja.

3. Persentase

kepuasan

Satuan Kerja

atas

pelaksanaan

konsultasi dan

pendampingan

Inspektorat

Wilayah III.

4. Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja

yang

memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern.

4. Pengawasan

Perwakilan

RI wilayah

Amerika-

Pasifik dan

Kemlu IV

1. Persentase

Satuan Kerja

yang

memenuhi

kriteria/standa

r penilaian

Audit Kinerja

dengan

Kategori 'Baik'

di wilayah

kerja

Inspektorat

Wilayah IV

1.496.042.000 1.384.000.814

92,51 %


2. Persentase

Laporan

Keuangan (LK)

Satuan Kerja

yang

memenuhi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP) di

wilayah kerja

Inspektorat

Wilayah IV.

3. Persentase

kepuasan

Satuan Kerja

atas

pelaksanaan

konsultasi,

pendampingan

dan koordinasi

oleh

Inspektorat

Wilayah IV.

4. Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja

yang

memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern.

5. Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan

Teknis

lainnya Itjen

1. Persentase laporan analisis temuan dan tindak lanjut yang dapat dimanfaatkan stakeholders

19.525.441.000 17.566.478.380 89,97 %


E. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja 2015 dengan 2014

1. Perbandingan Realisasi Anggaran 2015 dan 2014

Dari segi akuntabilitas anggaran, pada tahun 2014 penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp. 24.396.109.217,00 atau 101,09% dari pagu Rp. 24.131.962.000,00. Sedangkan pada tahun 2015, penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp. 22.741.936.248,00 atau 91,36% dari pagu DIPA 2015 sebesar Rp. 24.891.900.000,00. Pada tahun 2015 terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal. Dengan demikian, maka perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2015 dan 2014 hanya dilakukan untuk total realisasi anggaran saja, bukan berdasarkan IKU masing-masing Sasaran Strategis.

Kemlu terkait.

2. Persentase

APIP Itjen yang

memiliki

kompetensi

"Baik".

3. Persentase

peningkatan

akuntabilitas

kinerja dan

anggaran.

4. Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

Inspektorat

Jenderal.

T o t a l

24.891.900.000

22.741.936.248

91,36 %


Penurunan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 antara lain disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran belanja pegawai secara optimal karena persetujuan kenaikan tunjangan kinerja tidak sebesar yang direncanakan seperti pada awal tahun 2015.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 dan 2014

Pada tahun 2015 terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal. Dengan demikian, maka perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2015 dan 2014 hanya dilakukan untuk total realisasi kinerja saja, bukan berdasarkan IKU masing-masing Sasaran Strategis.

Dari segi capaian kinerja, secara umum terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Meningkatnya realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan review penyusunan laporan keuangan, RKA-KL dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

b. Meningkatnya kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Satker;

c. Meningkatnya kegiatan pengendalian dan pengawasan kinerja pada Satker Pusat maupun Satker Perwakilan .

Tahun 2015

Tahun 2014

Naik / Turun

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % %

24.891.900.000,00 22.741.936.248,00 91,36% 24.131.962.000,00 24.396.109.217,00 101,09%

Turun 9,73%

Prosentase Realisasi Kinerja

Tahun 2015

Tahun 2014

Naik/Turun

115,11% 96,22% Naik 18,89%


F. Uraian Umum Capaian Kinerja

Pelaksanaan kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:

1) Rekonsiliasi SAIBA-SIMAK

Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan Rekonsiliasi SAIBA-SIMAK dari

tanggal 24 s/d 26 Juli 2015 dalam rangka penyusunan LK Kemlu TA 2014 bertempat

di gedung Carakaloka Jakarta.

2) Pelaksanaan pendampingan dan penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan pendampingan dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat

Kementerian serta Reviu Laporan Keuangan Perwakilan RI pada tanggal 27 – 31 Juli

2015 di Gedung Carakaloka Jakarta.

3) Reviu Laporan Keuangan Kemlu

Melakukan Reviu Laporan Keuangan Kemlu Semester I Tahun Anggaran 2015

bertempat di Ruang Rapat Auditorium Pusdiklat Senayan Jakarta pada tanggal 3 – 7

Agustus 2015.

4) Kegiatan Pendampingan Lainnya

Kegiatan pendampingan lainnya meliputi konsultasi, pendampingan, dan

koordinasi internal (antar Satker Kemlu terkait) dan koordinasi eksternal (instansi

terkait di luar Kemlu) untuk kegiatan/penyelesaian kasus TP/TGR, Koordinasi

Penyelesaian Tindak Lanjut, Koordinasi Data Kasus, Kegiatan Melopen dan

Koordinasi hasil temuan audit dengan BPK, BPKP, Kejaksaan Agung serta

Kementerian Instansi Terkait.

5) Pendampingan Pelaksanaan SPIP

Pendampingan terhadap pelaksanaan SPIP Satker, dimana di dalamnya termasuk

Melakukan kegiatan Monitoring SPM/SP2D, data kasus, dan PNBP.

6) Verifikasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Melakukan verivikasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Pajak Penghasilan Home

Staff Perwakilan, ABT Tunggakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Selisih Kurs

dan PPh 21 untuk Perwakilan RI, ABT Belanja Modal Perwakilan, ABT Belanja

Pegawai Perwakilan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemlu, serta verifikasi

penggantian biaya perlindungan WNI/BHI.

7) Reviu Revisi Anggaran Perwakilan RI

Kegiatan Reviu Revisi Anggaran Perwakilan RI merupakan kegiatan yang dilakukan

sebagai rangkaian perencanaan anggaran dan kinerja yang akuntabel.


8) Evaluasi AKIP

Evaluasi atas dokumen SAKIP Satker Pusat dan Perwakilan RI yang dilakukan untuk

meningkatkan kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan Penggunaan

APBN serta untuk memperbaiki nilai AKIP Kemlu secara keseluruhan yang pada

tahun ini naik menjadi “BB” dari “B”.

9) Evaluasi RKAKL

Evaluasi atas RKAKL Satker Pusat dan Perwakilan dilakukan sebagai bentuk

pendampingan Inspektorat Jenderal dari tahap perencanaan hingga

pertanggungjawaban. Reviu RKAKL

10) Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti

hasil pemeriksaan BPK. Dalam kaitan ini, Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan

tugas dan fungsinya telah melakukan tindak lanjut hasil temuan BPK Tahun 2015 baik

terhadap Laporan Keuangan maupun pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu (PDTT) BPK pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

Berikut matriks rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian

Luar Negeri (Data per Juli 2015) :

Tahun Temuan Rekomendasi

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Sesuai dengan Rekomendasi

Dalam Proses Tindak Lanjut

Belum Ditindak Lanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan

yang sah

2006 62 72 64 8 - -

2007 253 303 234 56 13 -

2008 188 229 197 26 5 1

2009 112 145 132 9 4 -

2010 104 145 128 13 4 -

2011 155 230 183 28 18 1

2012 160 269 154 49 66 -

2013 89 148 65 20 63 -

2014 72 122 20 14 88 -

2015 21 46 18 9 19 -

Total 1,216 1709 1,195 232 280 2

11) Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal


Kegiatan Rekonsilisi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal merupakan

kegiatan rutin Sekretariat Inspektorat Jenderal per triwulan. Sehubungan dengan

efisiensi dan adanya prioritas kegiatan, Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan

Inspektorat Jenderal TA 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali.

Berdasarkan Rekonsiliasi Triwulan IV TA 2015, tercatat jumlah temuan hasil audit

Inspektorat Jenderal mencapai 1987 temuan dengan 2172 rekomendasi. Dari

jumlah tersebut, 76,63% (1664,5 rekomendasi) telah selesai ditindaklanjuti oleh

Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI terkait. Sementara 6,93% (150,5

rekomendasi) masih dalam proses tindak lanjut dan 16,44% (357 rekomendasi)

belum ditindaklanjuti.

12) Rekonsiliasi TP/TGR

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin per triwulan, yang melibatkan Biro

Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penyelesaian TP/TGR dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata

Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Dari hasil penelahaan nilai kerugian negara pada Kementerian Luar Negeri,

diketahui nilai jumlah kasus TP/TGR per 30 September 2015 sebanyak 1493 kasus

dengan rincian:

a. 13 kasus telah diterbitkan SK Pembebasan oleh TPKN,

b. 1318 kasus TP/TGR telah lunas dengan ekuivalen seluruh kasus dalam rupiah

sebesar Rp.32.813.496.084,04. Terhadap kasus-kasus tersebut, sebanyak 1262

kasus TGR lunas telah diusulkan untuk dibuatkan SK Pembebanan dan SK

Pelunasan, dan sebanyak 20 kasus TGR lunas lainnya akan diusulkan untuk

dibuatkan SK Pembebanan dan SK Pelunasan.

c. 14 kasus kerugian negara (2 kasus di antaranya) telah diputuskan dengan

kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dilimpahkan ke KPKNL dengan

ekuivalen seluruhnya dalam rupiah sebesar RP.37.165.416,03.

d. 148 kasus kerugian negara yang masih proses dengan ekuivalen seluruhnya

dalam rupiah sebesar Rp.5.335.269.430,26. Dari kasus yang masih dalam proses

tersebut sebanyak 22 kasus telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan

agar dilimpahkan ke KPKNL.

13) Pemutakhiran Data Kasus

Kegiatan Rekonsilisi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan rutin Sekretariat Inspektorat Jenderal per semester.

Berdasarkan pemutakhiran semester II TA 2015 (September), total kasus yang

tercatat hingga Januari 2015 adalah 138 kasus, namun setelah dilakukan

pembahasan kasus hingga 29 September 2015 menjadi 94 kasus. Berkurangnya


jumlah kasus tersebut antara lain disebabkan: telah dikeluarkannya penetapan

status kepegawaian Ybs dan telah selesainya pelunasan kerugian negara melalui

mekanisme TP/TGR. Kegiatan Pemutakhiran juga menghasilkan rekomendasi

adanya SOP untuk diajukan sebagai acuan dan telah disampaikan melalui Nota

Dinas Kepala Bagian LAPAN II No. 002/IJ/LAPAN II/II/2015 tanggal 2 Februari

2015. Selain itu, Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Pusat Komunikasi telah

mengembangkan database Data Kasus yang terintegrasi dengan harapan dapat

menunjang penyediaan informasi yang lebih aktualm cepat, komprehensif, namun

aman dan terjaga kerahasiaannya.

14) FGD Data Kasus

Pada tanggal 15-17 Oktober 2015, Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan

FGD mengenai Data Hasil Pengawasan di bidang keuangan, aset / BMN,

kepegawaian. FGD Dipimpin oleh Plt. Inspektur Jenderal dengan menghadirkan 2

(dua) orang Narasumber, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri

(Kemlu) dan Duta Besar M. Ibnu Said. FGD dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian,

Kepala Biro Keuangan, Direktur Hukum, dan Wakil dari Biro Perlengkapan, serta

seluruh Inspektur Wilayah.

Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk mengetahui sejauh mana posisi

penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, keuangan, dan aset / BMN;

mengidentifikasi kendala dan mencari solusi guna mempercepat penyelesaian

kasus-kasus pending; membahas implikasi hukum atas berlarut-larutnya

penyelesaian kasus-kasus; dan mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian

Tuntutan Ganti Rugi melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

15) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka peningkatan pemahaman dan implementasi di setiap satuan kerja di

Kementerian Luar Negeri, Inspektorat telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

i. Mendorong seluruh Satuan Kerja memiliki Satgas SPIP di setiap Unit Kerjanya

dan demikian juga dengan 132 Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

ii. Pada tanggal 29 – 30 April 2015 Itjen telah melakukan Bimbingan Konsultasi

pelaksanaan SPIP untuk anggota Satgas masing-masing Satker Kemlu.

iii. Pada tanggal 2-4 September 2015 dan 16-17 Desember 2015 telah dilakukan

Penilaian Risiko SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Penyusunan

Laporan Satgas SPIP Itjen.


Kendala Dalam Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Luar Negeri

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia antara lain :

a. Tumpang tindih wewenang dan tugas dalam penyelenggaraan SPIP. Tanggung

jawab penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Luar Negeri telah didelegasikan

kepada Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Luar Negeri.

Namun, tanggung jawab tersebut berdasarkan Keputusan Menlu tentang Satgas

SPIP berada pada Inspektur Jenderal selaku ketua Satgas SPIP Kemlu. Keadaan ini

berpotensi menimbulkan persoalan dalam penilaian penyelenggaraan SPIP oleh

Inspektorat Jenderal selaku APIP. Sementara pada saat bersamaan Inspektorat

Jenderal selaku APIP juga dituntut untuk secara aktif mendorong penyelenggaraan

SPIP di Kementerian Luar Negeri.

b. Satgas SPIP Kemlu belum melakukan pembahasan penyusunan peta jalan

penyelenggaraan SPIP di Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia pasca

pemetaan SPIP di Kemlu oleh BPKP di tahun 2011.

c. Partisipasi Unit Kerja untuk mengikuti diklat SPIP masih rendah, sehingga

pemahaman dan persepsi terhadap SPIP masing-masing pegawai masih berbeda.

Hal ini dapat menghambat rencana pemetaan dan pengembangan infrakstrutur

SPIP di Kementerian Luar Negeri.

d. Inspektorat Jenderal belum menyelenggarakan SPIP secara formal dan sesuai

dengan ketentuan sehingga belum dapat menjadi rujukan bagi Unit Keja maupun

Perwakilan.

Alternatif solusi

Guna mengatasi kendala-kendala dimaksud, perlu dipertimbangkan untuk

mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Revisi atau penyesuaian landasan hukum dan pedoman umum penyelenggaraan

SPIP dengan menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia. Termasuk didalamnya perlunya adanya

penyesuaian terhadap tanggung jawab dan wewenang Satgas SPIP Kemlu.

a. Dalam rangka membangun pemahaman dan infrastruktur SPIP pada

Perwakilan RI perlu melibatkan BPKP pada berbagai kesempatan rapat


koordinasi di Perwakilan Republik Indonesia, penyebaran bahan materi SPIP,

video conference, dan diseminasi pada kunjungan PKPT 2015.

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis tentang

SPIP bagi Unit Kerja dan pegawai yang akan dimutasikan ke perwakilan.

16) Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

Kemlu

Inspektorat Jenderal (dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal) juga memiliki

peran sebagai Koordinator Pokja Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kemlu.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam

rangka penguatan pengawasan di Kementerian Luar Negeri:

a. Penanganan gratifikasi; b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemlu; c. Pengelolaan pengaduan masyarakat; d. Whistleblowing System (WBS); e. Penanganan benturan kepentingan; f. Pembangunan Zona Integritas; g. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui komitmen

pimpinan, dukungan SDM, anggaran yang memadai, fokus pada client dan audit berbasis risiko.

17) Pengendalian Gratifikasi Dalam rangka mendukung Zona Integritas di Kementrian Luar Negeri, pada tanggal

16 Desember 2015 Menlu RI bersama Ketua Komite Pemberantas Korupsi (KPK)

telah menandatangani Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan

Kementerian Luar Negeri.

Sebagai tindak lanjut atas pencanangan Zona Integritas dan Pernyataan Komitmen

Pengendalian Gratifikasi, Menlu RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri

Nomor 1 tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Kementerian Luar Negeri.

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Kementerian Luar Negeri diketuai oleh

Sekretaris Inspektur Jenderal dengan anggota berasal dari unsur pejabat struktural

dan pejabat fungsional di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sebagai implementasi pelaksanaan tugas, UPG telah meletakkan drop box pelaporan

gratifikasi di kantor Pejambon sebanyak 2 (dua) drop box dan di kantor

Sisingamangaraja 1 (satu) drop box. Namun hingga akhir tahun 2015, tidak terdapat

laporan dari pegawai Kemlu yang masuk ke dalam 3 (tiga) drop box pelaporan

gratifikasi tersebut.


Guna mempermudah penyampaian laporan Gratifikasi, UPG juga telah

mengembangkan akses pengisian Formulir Gratifikasi secara online, yang saat ini

dalam proses ditautkan pada Website Kementerian Luar Negeri.

18) Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan

Kementerian Luar Negeri Dalam upaya pencegahan terhadap korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan wewenang di Kementerian Luar Negeri, Menlu RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 2 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut merupakan wadah bagi setiap pejabat maupun pegawai untuk melaporkan adanya pelanggaran di Kementerian Luar Negeri kepada Unit Pengelola Pengaduan yang dibentuk oleh setiap satuan kerja, maupun kepada Inspektorat Jenderal. Unit Pengelola Pengaduan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan setiap bulan kepada Pimpinan Eselon I dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal, dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal, bertugas sebagai pengelola pengaduan, koordinator dan pengawas seluruh Unit Pengelola Pengaduan. Guna mempermudah proses pelaporan dan tindak lanjutnya, Inspektorat Jenderal saat ini tengah membangun sistem untuk mengintegrasikan semua pengelolaan pengaduan masyarat pada Satuan Kerja di Pusat maupun pada Perwakilan RI di luar negeri.

19) Pengintegrasian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(SP4N)

a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan MenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2015

tentang Road Map Pengembangan SP4N, setiap K/L diwajibkan untuk

mengintegrasikan pengelolaan pengaduannya ke dalam SP4N menggunakan

sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

b. Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan kantor Staf Presiden

sebagai pengelola LAPOR terkait teknis pengintegrasian. Inspektorat Jenderal

akan menjadi pengelola akun Admin Utama sedangkan Satker pelaksana

pelayanan publik dan Perwakilan RI akan menjadi pengelola Sub Admin.

c. Pada 7-8 Desember 2015, Inspektorat Jenderal telah mengadakan sosialisasi

kepada Satuan Kerja Pengelola Pengaduan, yakni Direktorat PWNI dan BHI;

Konsuler; Fasilitas Diplomatik; Informasi dan Media; Biro Perlengkapan; dan

Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.


20) Pengintegrasian Layanan Pengaduan Masyarakat

Merujuk disposisi Menlu terhadap Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal

No.03720/PW/09/2015/24/10, Inspektorat Jenderal telah mulai melakukan proses

Integrasi layanan pengaduan masyarakat di Kemlu. Hal ini juga akan memudahkan

tugas Inspektorat Jenderal dalam melakukan monitoring dan evaluasi seluruh

pengelolaan pengaduan pelanggaran di Kemlu sesuai Permenlu No. 2 tahun 2015

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di

Lingkungan Kemlu.

Integrasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan dengan

memanfaatkan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR).

Pengintegrasian ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN & RB

No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan SP4N serta merupakan bagian

penting dari penilaian reformasi birokrasi di Kemlu.

Saat ini Inspektorat Jenderal telah mengelola akun Admin Utama LAPOR serta telah membuat akun Sub Admin bagi 2 Satker Pusat pelaksana layanan publik dan 67 Perwakilan RI. Diharapkan pengelolaan LAPOR Kemlu telah dapat beroperasi secara penuh pada awal 2016 dengan menghubungkan 3 Satker Pusat pelaksana layanan publik dan 132 Perwakilan RI.

21) Pengembangan Situs Web Inspektorat Jenderal Pada tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pengembangan Situs Web

Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri (Itjen Kemlu). Tim Pengelola Situs

Web telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Plt. Inspektur Jenderal No.

SK.0016/KU/IX/2015/10 dengan melibatkan staff Pusat Komunikasi sebagai web

developer.

Situs Web Itjen Kemlu direncanakan akan ditautkan pada Situs Web Kemlu dan akan

berisi link terhadap semua layanan online Itjen, antara lain: pelaporan gratifikasi,

Whistleblowing System (WBS), pengaduan masyarakat (LAPOR), pelaporan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), help desk / konsultasi online, dan

himpunan peraturan terkait fungsi pengawasan.

Saat ini Situs Web Itjen telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan akan siap diluncurkan pada akhir Februari 2016. Alamat website : portal.kemlu.go.id/itjen.

22) Whistleblowing System (WBS)

Sejak Januari 2015 Inspektorat Jenderal telah menjadi pengelola aplikasi WBS

Kementerian Luar Negeri telah kepada seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri

dan pemangku kepentingan lainnya. Sepanjang tahun 2015 terdapat 2 pengaduan


yang disampaikan melalui aplikasi dimaksud, dan keduanya telah melakukan tindak

lanjuti.

Selain sebagai pengelola aplikasi WBS Kemlu, Inspektorat Jenderal juga mengelola aplikasi WBS Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di bawah administrasi dan pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun alamat aplikasi WBS Kemlu adalah www.pengaduan.kemlu.go.id.

23) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Per 14 Desember 2015, Inspektorat Jenderal, sebagai focal point pelaporan LHKASN

Kementerian Luar Negeri, telah berhasil mengumpulkan sebanyak 2.382 LHKASN

dari 2.935 Wajib Lapor. Jumlah tersebut telah berhasil memenuhi batas minimum 70

% pegawai melaporkan LHKASN yang ditetapkan sebagai salah satu syarat kenaikan

Tunjangan Kinerja Kemlu oleh KemenPAN & RB.

Dari 2.382 LHKASN yang terkumpul, Inspektorat Jenderal telah melakukan verifikasi

atas 1.255 LHKASN dan sisanya akan diverifikasi pada tahun 2016.

24) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pada tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian RB Kemlu (PMPRB)

dengan nilai 67,98. Hasil penilaian ini telah disampaikan kepada Kementerian PAN &

RB.

Pada bulan Agustus – September 2015, Kementerian PAN & RB telah melakukan

evaluasi atas nilai RB Kemlu dan memperoleh nilai 68,74.

25) Penanganan Ijazah Palsu

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Instansi

Pemerintah, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) ditugaskan untuk melakukan penelitian keabsahan ijazah seluruh pegawai di

instansinya. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim

Bersama Penanganan Ijazah Palsu dengan Biro Kepegawaian melalui Surat

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor

44/B/KP/VIII/2015/02.

Tim Bersama telah melaksanakan langkah-langkah berikut dalam penanganan ijazah

palsu:

Tahap I (Agustus – Desember 2015)

a. Melakukan pendataan ijazah pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri;


b. Mengirimkan surat kepada 13 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 3 Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah berisi permohonan klarifikasi atas

keabsahan dan legalitas ijazah pejabat dimaksud.

c. Inspektorat Jenderal telah memperoleh jawaban dari 7 PTN dan 1 Kopertis yang

menyatakan keabsahan ijazah atas 9 orang pejabat Kemlu.

Tahap II (Januari – Februari 2016) Pendataan dan verifikasi ijazah Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan dari

unsur Kementerian Luar Negeri

Tahap III (Maret – Juni 2016) Pendataan dan verifikasi ijazah seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri mulai dari eselon III, IV dan staf) akan dilakukan pada Semester I Tahun 2016.

26) Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kegiatan penyusunan laporan APIP Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan rutin

per semester yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri

kepada Kepala BPKP. Laporan APIP mencakup keseluruhan kegiatan Inspektorat

Jenderal sesuai program kerja pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya selama Semester I TA 2015.

Dalam Semester I Tahun Anggaran 2015, APIP telah melaksanakan kegiatan Audit

Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di 2 Perwakilan RI, yaitu di Kuching terkait dengan

dugaan penerbitan paspor/dokumen negara yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan

di Beijing terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan oleh staf Perwakilan.

Untuk kegiatan Reviu, objeknya mencakup Permintaan Anggaran Tambahan untuk

pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri TA 2014 serta

kekurangan anggaran TA 2014 akibat selisih kurs dan hal lainnya; Permintaan

Anggaran Tambahan untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

Kementerian Luar Negeri TA 2014; Permintaan Anggaran Tambahan untuk

Tunggakan dan Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Home Staff pada Perwakilan RI

di Luar Negeri TA 2014; Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun

Anggaran 2014.

Tugas Evaluasi dilakukan atas 3 objek yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2014 yang

dituangkan dalam laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK) dan pengukuran realisasi capaian Rencana Aksi (Renaksi);

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 12 Satuan Kerja Pusat Kementerian


Luar Negeri Tahun 2013 serta evaluasi atas Kinerja Inspektorat Jenderal Semester I

Tahun 2014.

APIP juga melaksanakan kegiatan Pemantauan terhadap beberapa permasalahan

yang masih berproses seperti pengembalian selisih Tunjangan Penghidupan Luar

Negeri (TPLN) akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun

2009; pengembalian selisih lumpsum tiket perjalanan dinas pindah periode

september 2010 s/d Juni 2011; Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus; tindak lanjut

hasil audit BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal, kerugian negara dan data hasil

pengawasan.

Sedangkan Kegiatan Pengawasan Lainnya yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian

Luar Negeri antara lain berupa pengawasan dan pengendalian kinerja pada 14

Perwakilan RI di KJRI New York, KBRI Washington D.C., PTRI New York, KBRI Ottawa,

KBRI Canberra, KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Wellington, KBRI Sarajevo, KBRI

Kiev, KBRI Bucharest, KBRI Tokyo, KJRI Osaka, KJRI Hongkong. Kegiatan dimaksud

bermaksud membangun kemitraan antara Inspektorat Jenderal dan Perwakilan RI,

khususnya melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan

diseminasi informasi mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB), Penerapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi AKIP,

peninjauan pelaksanaan fungsi Perwakilan RI pada situasi rawan di KBRI Tripoli, dan

berbagai program seperti pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim Verifikator dan

Penelaah Whistle Blowing System (WBS), Pengendalian Gratifikasi, Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Kerja Sama e-Audit

dengan BPK RI, pendampingan pelaksanaan kegiatan berbagai Satuan Kerja,

Penerbitan Majalah Quality Assurance (QuAs), Telaahan Sejawat, serta

penyelenggaraan Program Pelatihan Mandiri (PPM).

Terkait dengan kualitas akuntabilitas, mengulang capaian tahun 2012 dan 2013,

Kementerian Luar Negeri berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, yang disampaikan pada

tanggal 1 Juni 2015 oleh Agung Firman Sampurna, Anggota I BPK, kepada Menteri

Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, di Ruang Auditorium, Gedung BPK RI. Penyerahan

Laporan Hasil Pemeriksaan dan Opini WTP dihadiri oleh wakil dari 13

Kementerian/Lembaga.

Audit Kinerja yang dilakukan APIP Kementerian Luar Negeri dalam Semester I Tahun

2015 ini mencatat sebanyak 70 temuan dengan 85 rekomendasi untuk

penyelesaiannya. Dari jumlah tersebut, persentase terbesar adalah temuan

kelemahan sistem pengendalian intern yaitu 75,71%, diikuti dengan temuan

ketidakpatuhan terhadap peraturan sebesar 24,29%, sementara temuan menyangkut

3E (efektif, efisien, ekonomis) tidak didapati. Sedangkan kategori rekomendasi


terbesar adalah perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan

administrasi (57,14%), diikuti dengan rekomendasi perubahan atau perbaikan

prosedur, peraturan dan kebijakan (20,23%). Dari temuan tersebut, 13 temuan

(15,29%) telah selesai ditindaklanjuti.

Sedangkan akumulasi hasil pengawasan APIP Kementerian Luar Negeri periode

Tahun 2014 s/d Semester I Tahun 2015 mencatat total jumlah temuan sebanyak 359

temuan dengan 464 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 157 temuan dengan 203

rekomendasi (43,75%) telah selesai ditindaklanjuti, 209 rekomendasi (45,04%)

belum ditindaklanjuti, 52 rekomendasi (11,20%) dalam proses penyelesaian. Temuan

terbesar merupakan temuan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern

sebanyak 62,95% diikuti temuan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan

sebanyak 34,26% dan temuan menyangkut 3E (efektif, efisien, ekonomis) sebesar

2,78%.

Terkait dengan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,

sampai dengan akhir Semester I Tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 1138 temuan

dengan 1575 rekomendasi, Kementerian Luar Negeri telah menindaklanjuti sesuai

dengan rekomendasi BPK sebanyak 1163 rekomendasi (73,84%), sedangkan sisanya

dalam proses tindak lanjut dan juga terdapat 2 rekomendasi yang tidak dapat

ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Sedangkan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPKP sampai

dengan Semester I Tahun 2015 menunjukkan saldo 15 temuan yang terdiri dari 7

temuan hasil pengawasan Direktorat Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri (Deputi

Bidang Perekonomian), dan 8 temuan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan

Lembaga Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya (Deputi Bidang Polsoskam Lainnya).

Saluran pengaduan dan komunikasi masyarakat dalam Semester ini telah menerima

16 surat elektronik, 10 diantaranya berisi pengaduan yang terkait dengan masalah

pelayanan publik dan perilaku staf, 4 surel lainnya berisi tentang permasalahan

perlindungan WNI/BHI, sedangkan sisanya berisi pengaduan yang terkait

administrasi dan keuangan.

27) Majalah Quality Assurance (QuAs)

QuAs merupakan in-house magazine Kementerian Luar Negeri, yang mengupas isu-

isu internal yang sedang hangat. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya QuAs hadir 4

(empat) kali dalam setahun, pada tahun ini QuAs hanya hadir 2 (dua) kali. Hal ini

semata-mata bagian dari upaya efisiensi dan pemilihan program dan kegiatan

berdasarkan skala prioritas Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2015.


Pada awal Januari 2015 telah diterbitkan Majalah QuAs edisi ke-8 diterbitkan dengan

judul “Integritas Bukan Sekedar Di Atas Kertas ”. Quas edisi ke-9 diterbitkan pada

Desember 2015 dengan judul “Pejabat Fungsional Bukan Second-Class Citizen”.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

elaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2015 dilaksanakan

dengan merujuk pada dokumen perencanaan, sebagaimana tertuang dalam

Renstra 2015-2019, PK 2015, IKU 2015 dan RKA-KL 2015. Capaian sasaran

pelaksanaan tugas tersebut diukur dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dan

tercermin dari pencapaian indikator hasil pada IKU dengan besaran sebagai berikut:

1. Capaian sasaran I “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana,

terukur, ekonomis, efektif & efisien’’ adalah sebesar 100%.

2. Capaian sasaran II “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset

negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan” adalah sebesar

111,11%.

3. Capaian sasaran III “Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker” adalah

sebesar 140%.

4. Capaian sasaran IV “Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam

mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar

Negeri” adalah sebesar 109,32%.

Dengan demikian, maka rata-rata capaian sasaran Inspektorat Jenderal adalah

sebesar 115,11%.

Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran telah terserap anggaran sebesar 91,36%

atau sebesar Rp. 22.741.936.248,00 dari total DIPA Inspektorat Jenderal sebesar

Rp. 24.891.900.000,00.

P


Inspektorat Jenderal telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memperkuat

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal pada Kementerian Luar Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai capaian telah diraih oleh Inspektorat

Jenderal, antara lain dalam rangka kegiatan pengawasan dan pengendalian Satker

Pusat dan Perwakilan RI; Evaluasi AKIP; Implementasi SPIP; Review dan Konsolidasi

Tindak Lanjut Audit Itjen, BPK dan BPKP; Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB); Whistle Blowing System; Review Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN); Penelahaan Ijazah Palsu; termasuk penerbitan dan

pendistribusian buku-buku pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi pelaksana

kegiatan, pengelola keuangan dan barang milik negara dalam melaksanakan

tugasnya. Hal ini dilakukan agar masing-masing Satker dapat mengetahui secara dini

apabila terjadi pengelolaan kegiatan, keuangan dan barang milik negara yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Jenderal juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan

profesionalisme aparat pengawas melalui pelaksanaan kegiatan Program

Pengembangan Mandiri (PPM), serta peningkatan kualitas hasil pengawasan yang

akurat, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk komitmen untuk pencegahan dan

pemberantasan korupsi dan memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun

2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 butir ke-50

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 49 tanggal 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, seluruh pegawai Inspektorat

Jenderal telah menandatangani Pakta Integritas.

Selama tahun 2015 tercatat capaian Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Inspektorat Jenderal telah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap

peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan barang milik negara

satuan kerja di Kementerian Luar Negeri.


2. Berkurangnya jumlah temuan Audit Itjen/BPK/BPKP yang belum

ditindaklanjuti oleh Satker.

3. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Jenderal senantiasa dimotivasi untuk

terus menggali potensi dirinya menjadi seorang yang handal, profesional dan

berwawasan tinggi.

B. Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahun 2015,

Inspektorat Jenderal masih menghadapi beberapa kendala diantaranya:

a. Jumlah SDM di Inspektorat Jenderal yang fluktuatif, dimana saat ini dapat

dilihat bahwa di awal tahun 2015 terdapat penambahan beberapa PDLN

baru di lingkungan Itjen yang berasal dari staf yang telah menyelesaikan

penempatan. Namun di pertengahan tahun terdapat pengurangan jumlah

staf PDLN di lingkungan Itjen, terutama karena adanya mutasi staf yang

ditempatkan ke luar negeri dan menjalankan tugas belajar.

b. Tanggapan dan tindak lanjut dari satker terkait yang seringkali kurang

cepat.

c. Dengan adanya tugas tambahan yang mendesak di Inspektorat Jenderal

mengakibatkan seringnya pelaksana kegiatan terlambat dalam membuat

RAB.

d. Kurangnya keakurasian data dan frekuensi pertemuan dengan BPKP yang

mengakibatkan lambatnya progress tindak lanjut temuan BPKP.

e. Koordinasi dalam penetapan Obyek Audit antara Auditor Internal dan

Auditor Eksternal (BPK RI).

f. Dari segi perencanaan, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak

dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan karena overlapping dengan

jadwal pelaksanaan kegiatan lainnya.

g. Dari segi realisasi anggaran, terdapat kebijakan pembayaran tunjangan

kinerja yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun, sehingga

anggaran belanja pegawai tidak terserap secara optimal.


C. Solusi

Sebagai upaya mengatasi kendala, Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah-

langkah penanganan kendala, sebagai berikut:

a. Jumlah SDM yang berkurang diatasi dengan memberdayakan seluruh SDM

yang ada semaksimal mungkin dan meningkatkan SDM yang berkualitas

dengan berbagai kegiatan PKS antara lain : Bimbingan Teknis, FGD,

pelatihan auditor, sosialisasi, dan lainnya.

b. Perlunya penetapan formasi jabatan fungsional auditor yang dimaksudkan

untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan

pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

c. Evaluasi dan Uraian Pelaksanaan Tugas telah dimiliki oleh pegawai

Inspektorat Jenderal, namun masih diperlukan penjabaran secara lebih

lengkap dan terperinci atas uraian tugas tersebut.

d. Perlunya kesadaran masing-masing pegawai untuk melaksanakan dan

menyelesaikan tugasnya masing-masing serta supervisi yang memadai dari

para atasan langsung dalam penyelesaian tugas-tugas pegawai.

e. Peningkatan koordinasi dengan satker terkait sehingga tanggapan maupun

tindak lanjut dari satker terkait dapat lebih cepat diterima maupun

dilaksanakan.

f. Terkait dengan penghematan anggaran, dilaksanakan penyesuaian atas

pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana. Beberapa

penyesuaian yang dilaksanakan antara lain dengan mengurangi kegiatan

pertemuan di hotel dan dalam pelaksanaan PKPT luar negeri dilakukan

pengurangan jumlah perwakilan dan hari kerja pelaksanaan.

D. Permasalahan yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja Itjen:

a. Tertib pendokumentasian/pengarsipan atas dokumen-dokumen pelaksanaan

kegiatan sebagai bukti capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal perlu

ditingkatkan.

b. Mengingat keterbatasan jumlah SDM dan proyeksi mutasi pegawai pada

Sekretariat Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan sharing knowledge secara

berkesinambungan dan penempatan staf yang disesuaikan dengan pemetaan

jabatan yang ditetapkan oleh Kemen PAN & RB.

c. Tertib kerja perlu dievaluasi dengan baik setiap saat sehingga setiap staf dapat

lebih kompeten dan produktif


d. Masih dibutuhkan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan SDM Itjen.

Hal ini diperlukan mengingat makin meningkatnya tantangan yang dihadapi

Itjen.

e. Penajaman pelaksanaan Kegiatan masih perlu ditingkatkan dalam hal

pembuatan laporan analisa permasalahan Satuan kerja sehingga dapat

digambarkan kecenderungan-kecenderungan permasalahan dan perbaikan-

perbaikan yang telah tercapai di Satuan kerja.

f. Perlu dibentuk forum diskusi mengenai temuan audit sehingga dapat tercipta

persamaan presepsi dalam menafsirkan suatu aturan;

g. Produk-produk Early Warning yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal perlu

disosialisasikan kepada Satuan Kerja dan Pemeriksa Eksternal.

h. Sebagai upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kemlu, Itjen kiranya perlu

senantiasa mendorong peran Satgas SPIP dalam membangun reformasi

birokrasi di Kementerian Luar Negeri.

scanned by camscanner - kementerian luar negeri indonesia ... itjen 2015.pdf · laporan kinerja...

Documents