laporan kinerja inspektorat utama - bps.go.id filedalam pengelolaan keuangan negara dengan cara...

LAKINLAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN PUSAT STATISTIK2015

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014i

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Utama Badan PusatStatistik ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah.Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yanglebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandangperlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untukmengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuanorganisasi.Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik(BPS) ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraankegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah di bidang pengawasandan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dengan menciptakan penggunaananggaran yang tertib dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secaraoptimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.LAKIN Inspektorat Utama ini diharapkan dapat memberikan gambaranmengenai kinerja Inspektorat Utama selama tahun 2014 secara terperinci dantransparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsiInspektorat Utama, juga sebagai evaluasi dan demi peningkatan kinerjaInspektorat Utama pada khususnya.Jakarta, 1 Maret 2015Plt. Inspektur Utama

Drs. Eri Hastoto, M.SiNIP. 195508261978031002

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014ii

D A F T A R I S I

halKata Pengantar iDaftar Isi iiIkhtisar Eksekutif iiiDaftar Gambar dan Grafik viDaftar Tabel viiBab I PendahuluanA Latar Belakang 1B Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2C Landasan Hukum 3D Sumber Daya Inspektorat Utama 3E Sistematika Penyajian Laporan 6Bab II Perencanaan Kinerja 7Bab III Akuntabilitas KinerjaA Capaian Tujuan dan IKU Inspektorat Utama Tahun 2014 11B Evaluasi dan Analisis IKU dan IKS 12C Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan Lainnya 16D Akuntabilitas Keuangan 19Bab IV Penutup 22Lampiran-lampiran :1 Struktur Organisasi 242 Rencana Strategis (RS) 253 Indikator Kinerja Utama (IKU) 274 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 295 Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) 306 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 32

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Utama telah ditetapkanrencana strategis, serta visi dan misi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingindicapai. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untukmenghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secaraberkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan datayang terpercaya dan berkualitas.Peran yang signifikan ini tergambar dalam visi Inspektorat Utama 2010-2014,yaitu, “Inspektorat Utama yang responsif menuju BPS yang akuntabel”. Untukmewujudkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tujuan yang ditetapkandalam rencana strategis Inspektorat Utama yaitu:1. Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional denganpeningkatan kualitas SDM dan kualitas hasil pengawasan.2. Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparandalam pengelolaan Keuangan Negara dengan cara melakukan pengawasan yangterprogram, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalianintern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan menilaiserta memonitor efektivitas tindak lanjut hasil audit.Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu“Meningkatkan kualitas SDM “ dan “Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur BPS” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 (tujuh) IKU dan 7(tujuh) Indikator Kinerja Sasaran (IKS). Pencapaian sasaran tersebut ditetapkandalam 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur (PPAA) BPS dengan anggaran sebesar Rp6.588.480.000,- dan daya serapsebesar 95,91% (Rp6.318.851.177,-).

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014iv

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2014 menunjukkan hasilyang cukup baik. Dari 2 (dua) sasaran strategis, 7 (tujuh) IKU dan 7 (tujuh) IKS yangmenjadi Penetapan Kinerja Inspektur Utama tahun 2014, 2 (dua) IKU dan 2 (dua) IKSterealisasi sesuai target. Sementara 1 (satu) IKU yang tidak tercapai pencapaiannyayaitu “terselenggaranya seminar/workshop di bidang pengawasan”, dikarenakanadanya pemotongan anggaran yang terjadi pada tahun 2014.Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja UtamaTarget2014

Realisasi2014(1) (2) (3) (4)Meningkatkankualitas SDM Persentase auditor yang telahmemiliki sertifikasi diklatsubstantif. 100% 94,64%

Terselenggaranya seminar/workshop di bidang pengawasan. 100% -Meningkatkanpengawasan danakuntabilitas kinerjaaparatur BPS.

Persentase satker yang memilikipenyimpangan dengan batasmaksimal 5% dari DIPA. 100% 95,50%Persentase rekomendasi yang telahselesai ditindaklanjuti. 100% 96,21%Persentase satker yang telahmenyusun Laporan Keuangansesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).

100% 100%Persentase satker yangmendapatkan nilai evaluasi SAKIPkategori B (baik) 20% 18,18%Terselesaikannya prosespengaduan dari pegawai,masyarakat, danorganisasi/lembaga swadaya.

100% 100%

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014v

Capaian IKS Inspektorat Utama Tahun 2014

No. Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

1. Meningkatkankualitas SDM Persentase auditor di Wilayah I, II dan III yangtelah memiliki sertifikasi diklat substantif. 100 94.64 94.642. Meningkatkanpengawasandanakuntabilitaskinerjaaparatur BPS.

Persentase satker di Wilayah I, II dan III yangmemiliki penyimpangan dengan batasmaksimal 5% dari DIPA.100 95.50 95.50

Persentase satker di Wilayah I, II dan III yangtelah menyusun Laporan Keuangan sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP).100 100.00 100.00

Persentase satker di Wilayah I, II dan III yangmendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori B(baik).20 18.18 90.91

Persentase RKA-K/L yang lengkap dan sesuaidengan kaidah penganggaran. 90 84.58 93.98Terselesaikannya proses pengaduan daripegawai, masyarakat, dan organisasi/lembagaswadaya.

100 100.00 100.00Persentase rekomendasi di Wilayah I, IIdan III yang telah selesai ditindaklanjuti 100 96.21 96.21

Pencapaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2014 dengan rata-ratasebesar 95,89 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2013) yanghanya mencapai sebesar 84,96 persen. Sedangkan capaian kinerja tahun 2012 adalahsebesar 104,7 persen, tahun 2011 sebesar 98,00 persen dan tahun 2010 sebesar93,70 persen.Laporan Kinerja Inspektorat Utama ini diharapkan dapat digunakan olehpimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2014 danselanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaantugas dan fungsi Inspektorat Utama di masa mendatang.

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon

Gambar 2 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Gambar 3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Gambar 4 Visi Inspektorat Utama

Gambar 5 Misi Inspektorat Utama

Gambar 6 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di BPS

Inpektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Tabel 2 Tujuan Inspektorat Utama Tahun 2014

Tabel 3 Penetapan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014

Tabel 4 Target IKU Inspektorat Utama Tahun 2014

Tabel 5 Capaian Indikator Tujuan Inspektorat Utama Tahun 2014

Tabel 6 Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2014

Tabel 7 Hasil Capaian Kinerja Atas Penetapan Kinerja 2014

Tabel 8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di BPS

Tabel 9 Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program BPS 2014

Tabel 10 Realisasi Anggaran 2014 per Sasaran

Tabel 11 Realisasi Anggaran 2014 per Kegiatan

Inspektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangBadan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yangbertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPS menyelenggarakankegiatan perstatistikan. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahunkedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010-1014. Halini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selarasdengan arah dan tujuan RPJMN 2010-2014.Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2008 tentangorganisasi dan tata kerja BPS, tugas Inspektorat Utama adalah melakukanpengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugasdan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadaibahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telahditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalammewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Tugas Inspektorat Utama inidituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2014 yang diselaraskan denganRencana Kinerja Tahun (RKT) 2014 maupun Renstranya yang merupakantahun terakhir pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama periode 2010-2014.Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Utama terusberupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupankegiatan pengawasannya.Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu: Audit PengelolaanKeuangan Negara, Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja); AuditDengan Tujuan Tertentu (ADTT) berupa Audit Investigasi maupun AuditRevitalisasi Gedung/Kantor; Reviu Laporan Keuangan; Reviu RKA K/L;Evaluasi Sakip; Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI On-Line) danPemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Selain ituInspektorat Utama juga ditugasi menjadi penanggung jawab/ pengelolalayanan pengaduan (Whistle Blowing System/WBS), koordinator PenilaianMandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), membangun ZonaIntegritas, mengelola program pengendalian gratifikasi dan memantaupelaksanaan pelaporan LHKPN.Sejalan dengan peran internal audit modern sebagaimanadikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors, Inspektorat Utamamenjalankan salah satu program dalam Rencana Strategis Badan PusatStatistik 2010-2014, yaitu Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur BPS (PPAA). Peran pengawasan ini dilakukan untukmengawal dan memastikan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik terusberkelanjutan dalam mencapai good governance and clean goverment, yangpada akhirnya dapat membantu mewujudkan visi Badan PusatStatistik yaitu sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Inspektorat Utama

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 20142

Laporan Kinerja Inspektorat Utama 2014 merupakan wujudpertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama yangtransparan dan merupakan implementasi dari Perpres Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)yang didalamnya memuat hasil capaian kinerja Inspektorat Utama selamasetahun. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untukmencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1) Kedudukan Inspektorat UtamaKedudukan Inspektorat Utama BPS dalam struktur organisasiBadan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan PusatStatistik Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 15 Februari 2008 beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik.Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh seorang Inspektur Utama denganjabatan Eselon I, membawahi 3 (tiga) Eselon II yang dipimpin olehInspektur Wilayah dan 1 (satu) Kepala Bagian Administrasi dengan 3(tiga) Kepala Subbagian.2) TugasTugas Inspektorat Utama seperti tercantum pada Bab IX Pasal 380Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja BPS adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadappelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.3) FungsiFungsi Inspektorat Utama sebagaimana tercantum dalam pasal381, Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja BPS adalah sebagai berikut:a. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuktujuan tertentu atas petunjuk Kepala;c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;e. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.4) Struktur OrganisasiDalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai PeraturanDalam pasal 382 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja BPS, susunan organisasi Inspektorat Utamaterdiri dari:a. Inspektorat Wilayah Ib. Inspektorat Wilayah IIc. Inspektorat Wilayah IIId. Bagian Administrasi, yang terdiri dari:I. Subbagian Tata Usaha;II. Subbagian Penyusunan Program;III. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Inspektorat Utama


Bagan susunan organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1

C. Landasan HukumPenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utamaberdasarkan kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja BPS.D. Sumber Daya Inspektorat Utama

1) Sumber Daya ManusiaSalah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsiInspektorat Utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlahpegawai di Inspektorat Utama pada Tahun 2014 adalah sebanyak 67pegawai, meliputi:a. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja

Gambar 1. Komposisi Pegawai Menurut Unit KerjaBerdasarkan gambar di atas, sebaran jumlah pegawai dimasing-masing unit kerja inspektorat memang relatif merata. Namundemikian Inspektorat Utama masih membutuhkan tambahan sumberdaya manusia untuk menunjang tujuan organisasi.b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang PendidikanJenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untukmenilai kualitas SDM. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikandapat dilihat pada gambar di bawah.

Inspektorat Utama


Gambar 2. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang PendidikanBerdasarkan gambar di atas, sebesar 1,47 persen pegawaimemiliki pendidikan sampai dengan Diploma I, sebesar 16,18 persenpegawai memiliki pendidikan Diploma III, sebesar 63,24 persenpegawai memiliki pendidikan Diploma IV/Strata I, sebesar 19,12persen pegawai memiliki pendidikan Strata II dan sebesar 0 persenpegawai memiliki jenjang pendidikan Strata III. Jadi lebih dari 80persen pegawai BPS memiliki pendidikan Diploma IV/Strata I keatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikanformal SDM Inspektorat Utama BPS sudah baik.c. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional AuditorDi lingkungan Inspektorat Utama BPS terdapat sebanyak 40pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atauFungsional Auditor. Dan sebanyak 20 pegawai sebagai FungsionalUmum, sisanya sebanyak 7 pegawai sebagai Pejabat Struktural.Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjangjabatan mulai dari tingkat terendah sampai dengan yang tertinggi.Komposisi pegawai Inspektorat Utama menurut jenjang JabatanFungsional Auditor akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Inspektorat Utama


Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang JabatanFungsional Auditor

Berikut ini komposisi pegawai Inspektorat Utama menurutjenjang Jabatan Fungsional Auditor yang disajikan dalam bentukgambar.

Gambar 3. Komposisi Pegawai Menurut JenjangJabatan Fungsional Auditor

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Jumlah Pegawai1. Auditor Trampil- Auditor Pelaksana- Auditor Pelaksana lanjutan- Auditor Penyelia2. Auditor Ahli- Auditor Pertama- Auditor Muda- Auditor Madya- Auditor Utama

20230420

Inspektorat Utama


2) Sumber Daya KeuanganPada Tahun Anggaran 2014, Inspektorat Utama memiliki ProgramPengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA)dengan total pagu sebesar Rp6.588.480.000,- dengan realisasi sebesarRp6.318.851.177,- atau sebesar 95,91%.E. Sistematika Penyajian LaporanLAKIN ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerjaInspektorat Utama dengan membandingkan terhadap rencana kinerjaTahun 2014. Untuk memudahkan pemahaman, sistematika LAKIN adalahsebagai berikut:BAB I - Pendahuluan, menyajikan latar belakang, kedudukan, tugas danfungsi organisasi, landasan hukum, dan sumber daya InspektoratUtama tahun 2014.BAB II - Perencanaan Kinerja, menyajikan hal penting dalam perencanaandan perjanjian kinerja tahun 2014.BAB III - Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaiankinerja dan keuangan pada tahun 2014.BAB IV - Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja padatahun 2014.Lampiran-lampiran

Inspektorat Utama


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembagadiwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yangdisebut Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk periode limatahun. Mengacu pada Perka BPS Nomor 57 Tahun 2013 tentang PerubahanKetiga Atas Perka BPS Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis BPSTahun 2010-2014, Inspektorat Utama memiliki visi dan misi yang sejalandengan visi dan misi BPS.Dalam rangka mencapai visi BPS yaitu “Pelopor data statistik terpercayauntuk semua”, Inspektorat Utama telah menetapkan visi dan misi yang tertuangdalam Renstra Inspektorat Utama tahun 2010-2014 untuk digunakan sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berkaitan denganpengawasan intern serta mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakatterhadap data BPS.Gambar 4. Visi Inspektorat Utama

Gambar 5. Misi Inspektorat Utama

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Utama

Visi Inspektorat Utama:“Inspektorat Utama yang responsif menuju BPS yang akuntabel”

Misi Inspektorat Utama:1. Meningkatkan kapasitas auditor menjadi auditor yang andal dankompeten.2. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadapakuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata kelolakepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Inspektorat Utama


Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Inspektorat Utama, sertamengukur sejauh mana Inspektorat Utama telah mencapai tujuan strategis yangtelah ditetapkan maka pada masing-masing tujuan strategis ditetapkanindikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima(2014). Tujuan strategis, indikator kinerja tujuan dan target kinerja diuraikanpada tabel berikut ini:Tabel 2. Tujuan Inspektorat Utama Tahun 2014Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target2014(1) (2) (3) (4)Mewujudkan InspektoratUtama sebagai unit organisasiyang profesional denganpeningkatan kualitas SDM dankualitas hasil pengawasan.

Tingkat ketaatansatker dalamakuntabilitas kinerjadan keuanganJumlahTemuan 100%

Tujuan, indikator beserta target yang akan dicapai dituangkan dalamPenetapan Kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun. Tujuan, indikator dantarget yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) 2014 terangkum dalamtabel berikut:Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2014Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi2013 Target2014(1) (2) (3) (4)

Tujuan:Mewujudkan Inspektorat Utamasebagai unit organisasi yangprofesional dengan peningkatankualitas SDM dan kualitas hasilpengawasan.Tingkat ketaatan satker dalamakuntabilitas kinerja dankeuangan 80,12% 88,57%

Sasaran:Meningkatkan pengawasandan akuntabilitas kinerjaaparatur BPS.Persentase satker di Wilayah I, II,III yang memiliki penyimpangandengan batas maksimal 5% dariDIPA.

62,50% 100%Persentase rekomendasi yangtelah selesai ditindaklanjuti diWilayah I, II, III 100% 100%Persentase satker di Wilayah I, II,III yang telah menyusun LaporanKeuangan sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP).

94% 100%Persentase satker di Wilayah I, II,III yang mendapatkan nilaievaluasi SAKIP kategori B (baik) 24,24% 20%Persentase auditor di Wilayah I,II, III yang telah memilikisertifikasi diklat subtantif 100% 100%

Inspektorat Utama


Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi2013 Target2014(1) (2) (3) (4)Terselenggarakannyaseminar/workshop di bidangpengawasan NA 100%Terselesaikannya prosespenanganan pengaduan daripegawai, masyarakat danorganisasi/lembaga swadaya

100% 100%Sebagai alat ukur atas pencapaian sasaran strategis Inspektorat Utama,maka ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti pada tabelberikut:

Tabel 4. Target IKU Inspektorat Utama Tahun 2014Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi2013 Target2014(1) (2) (3) (4)Meningkatkanpengawasan danakuntabilitas kinerjaaparatur BPS.Persentase satker yangmemiliki penyimpangandengan batas maksimal 5%dari DIPA.

62,50% 100%Persentase rekomendasi yangtelah selesai ditindaklanjuti. 100% 100%Persentase satker yang telahmenyusun Laporan Keuangansesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan(SAP).

94% 100%Persentase satker yangmendapatkan nilai evaluasiSAKIP kategori B (baik) 24,24% 20%Persentase auditor yang telahmemiliki sertifikasi diklatsubstansi 100% 100%Terselenggarakannyaseminar/workshop di bidangpengawasan 100% 100%Terselesaikannya prosespengaduan dari pegawai,masyarakat, danorganisasi/lembaga swadaya.

100% 100%

Sasaran strategis dan tujuh IKU tersebut beserta targetnya masing-masing terangkum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Utama,serta dijadikan Penetapan Kinerja (PK) 2014 yang ditandatangani olehInspektur Utama dan Kepala BPS sebagai pernyataan kesanggupan InspekturUtama dalam menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan

Inspektorat Utama


indikator kinerja berupa capaian IKU terkait yang akan dievaluasi secaraperiodik . Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atascapaian PK tersebut, disusun Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2014yang disampaikan Inspektur Utama kepada Kepala BPS.

Inspektorat Utama


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Tujuan dan IKU Inspektorat Utama Tahun 2014Tujuan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesionaldengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas hasil pengawasan.Peningkatan kualitas SDM menjadi poin kritis dalam meningkatkan kualitashasil pengawasan. Semakin tinggi kualitas auditor Inspektorat Utama makaakan semakin tinggi juga kualitas hasil pengawasan yang bisa didapat.Pengawasan terhadap satuan kerja BPS dilakukan dengan tujuanmeminimalkan jumlah temuan jika diaudit oleh BPK. Oleh karena ituindikator kinerja dari tujuan ini yaitu “menurunnya jumlah temuan auditatas laporan keuangan BPS oleh BPK”. Pada tahun 2014 jumlah temuan BPKatas audit laporan keuangan BPS sebanyak 11 temuan dengan targetsebanyak 10 temuan. Sehingga capaian kinerja adalah 91%. Jumlah temuanBPK atas audit laporan keuangan BPS pada tahun 2013 sebanyak 11temuan. Hal ini berarti belum ada penurunan jumlah temuan BPK atas auditlaporan keuangan BPS tahun 2014 dan 2013. Dengan demikian belumtercapainya target dari indikator tujuan tersebut menunjukan bahwakualitas SDM dan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Utama perluditingkatkan lagi.Tabel 5. Capaian Indikator Tujuan Inspektorat Utama Tahun 2014Tujuan Indikator KinerjaTujuan Realisasi2013 Target2014 Realisasi2014 Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tujuan:Mewujudkan InspektoratUtama sebagai unit organisasiyang profesional denganpeningkatan kualitas SDM dankualitas hasil pengawasan.Tingkat ketaatansatker dalamakuntabilitaskinerja dankeuangan

80,12% 100% 88,57% 88,57%

IKU Inspektorat Utama telah ditetapkan dengan Perka BPS Nomor 148Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Perka BPS Nomor 21 Tahun2010 tentang Indikator Kinerja Utama BPS. Pada tahun 2014 InspektoratUtama menetapkan 7 (tujuh) IKU yang menjadi fokus penyajian dalamLaporan Kinerja Inspektorat Utama 2014. Adapun capaian IKU InspektoratUtama tersebut disajikan pada tabel berikut:

Inspektorat Utama


Tabel 6. Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2014Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target2014 Realisasi2014(1) (2) (3) (4)Meningkatkanpengawasan danakuntabilitaskinerja aparaturBPS.Persentase satker yangmemiliki penyimpangan denganbatas maksimal 5% dari DIPA. 100% 95,50%Persentase rekomendasi yangtelah selesai ditindaklanjuti. 100% 96,21%Persentase satker yang telahmenyusun Laporan Keuangansesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP).

100% 100%Persentase satker yangmendapatkan nilai evaluasiSAKIP kategori B (baik) 20% 18,18%Persentase auditor yang telahmemiliki sertifikasi diklatsubtansi 100% 94,64%Terselenggarakannyaseminar/workshop di bidangpengawasan 100% NATerselesaikannya prosespengaduan dari pegawai,masyarakat, danorganisasi/lembaga swadaya.

100% 100%Rata-rata Capaian IKU 95,89%

Dari tabel diatas, tingkat rata-rata pencapaian IKU Inspektorat UtamaTahun 2014 sebesar 95,89%. Terdapat satu IKU yang tidak tercapaipencapaiannya yaitu “terselenggaranya seminar/workshop di bidangpengawasan”, dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang terjadi padatahun 2014.B. Evaluasi dan Analisis IKU dan IKSEvaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerjayang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan suatuprogram kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalamRenstra 2010-2014 Inspektorat Utama. Pengukuran kinerja merupakanhasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU dan IKS sebagaimanayang terdapat dalam PK Inspektur Utama BPS tahun 2014. Dimana IKUInspektorat Utama menjadi IKS pada PK Inspektur Utama. Pencapaiankinerja Inspektorat Utama pada tahun 2014 secara rata-rata sebesar 95,89persen dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,91 persen.Adapun penjelasan atas capaian IKU dan IKS selama tahun 2014 secarakeseluruhan adalah sebagai berikut:

Inspektorat Utama


Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Atas Penetapan Kinerja

Inspektorat Utama BPS Tahun 2014

Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi CapaianKinerja (%)Meningkatkanpengawasan danakuntabilitaskinerja aparaturBPS.Persentase satker di Wilayah I, II danIII yang memiliki penyimpangandengan batas maksimal 5% dariDIPA.

Persen 100 95.50 95.50Persentase rekomendasi di WilayahI, II dan III yang telah selesaiditindaklanjuti Persen 100 96.21 96.21Persentase satker di Wilayah I, II danIII yang telah menyusun LaporanKeuangan sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP).

Persen 100 100.00 100.00Persentase satker di Wilayah I, II danIII yang mendapatkan nilai evaluasiSAKIP kategori B (baik).

Persen 20 18.18 90.91Persentase auditor di Wilayah I, II, IIIyang telah memiliki sertifikasi diklatsubstansi

Persen 100 94.64 94.64Terselenggarakannyaseminar/workshop di bidangpengawasan Persen 100 NA NATerselesaikannya proses pengaduandari pegawai, masyarakat, danorganisasi/lembaga swadaya. Persen 100 100.00 100.00

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 95,89

Sasaran : Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerjaaparatur BPS.IKS 1.1 : Persentase satker di Wilayah I, II dan III yang memilikipenyimpangan dengan batas maksimal 5% dari DIPA.Pada tahun 2014, target persentase satker yang memiliki penyimpangandengan batas maksimal 5% dari DIPA adalah sebesar 100% denganrealisasinya sebesar 95.50% (hanya 131 satker dari 138 satker yangdiperiksa), sedangkan realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 62.50%(hanya 45 satker dari 72 satker yang diperiksa). Hal ini mengalamipeningkatan kinerja dibanding tahun sebelumnya, walaupun capaiankinerja di tahun 2014 masih belum mencapai target yang ditetapkan.Kendala : Rentang waktu audit terhadap satker tersebut terlalu lama, halini dikarenakan anggaran Inspektorat Utama untuk melakukan auditkinerja atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sehinggapembinaan terhadap satker tidak terlalu optimal.

Inspektorat Utama


Solusi : Memperpendek rentang audit terhadap satker denganmengajukan anggaran tambahan. Kondisi ideal suatu satker diauditmaksimal 2 (dua) tahun sekali.IKS 1.2 : Persentase rekomendasi di Wilayah I, II dan III yang telahselesai ditindaklanjutiInspektorat Utama menargetkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaantelah ditindaklanjuti oleh satuan kerja pada tahun yang sama. Sampaidengan akhir tahun 2014, diperoleh realisasi sebesar 96,21% yang berarticapaian kinerja adalah 96,21%. Hal ini berarti hampir seluruh rekomendasiyang diberikan oleh Inspektorat Utama adalah rekomendasi yang dapatditindaklanjuti, dan satuan kerja telah menindaklanjuti hampir seluruhrekomendasi yang diputuskan.Kendala : Kurangnya monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yangdilakukan oleh auditor. Selain itu pada saat memberikan rekomendasi, timaudit kurang mempertimbangkan kemampuan satker untukmenindaklanjuti rekomendasi tersebut.Solusi : Untuk kedepannya, Inspektorat Utama akan membuatSOP/prosedur monitoring tindak lanjut audit.IKS 1.3 : Persentase satker di Wilayah I, II dan III yang telahmenyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).Pada tahun 2014, target persentase satker di Wilayah I, II dan III yang telahmenyusun Laporan Keuangan (LK) sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP) adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%. Capaiankinerja tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan dengantahun sebelumnya (Tahun 2013) yang capaian kinerjanya hanya sebesar94% dari target sebesar 100%.IKS 1.4 : Persentase satker di Wilayah I, II dan III yang mendapatkannilai evaluasi SAKIP kategori B (baik).Pada tahun 2014, Inspektorat Utama melakukan evaluasi SAKIP di 33satker BPS Provinsi dan 2 unit Eselon I (Inspektorat Utama dan DeputiNeraca Analisis dan Statistik) dengan metode field evaluation. Hasilpenilaian evaluasi tersebut diperoleh nilai atau skor rata-rata sebesar46,52. Realisasi persentase satker di Wilayah I, II dan III yang mendapatkannilai evaluasi SAKIP kategori B (baik) adalah sebesar 18,18% (6 satker) daritarget sebesar 20% (7 Satker). Sedangkan pada tahun 2013 persentasesatker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP dengan kategori B (baik)memiliki realisasi sebesar 24,24% (8 satker) dari target sebesar 50% (16Satker).Kendala : Belum semua satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatpembinaan tentang SAKIP.

Inspektorat Utama


Solusi : Pada tahun 2015, Inspektorat Utama bersama dengan BinaProgram melakukan upaya untuk melakukan pembinaan SAKIP di tingkatBPS Provinsi/Kabupaten/Kota.IKS 1.5 : Persentase auditor di Wilayah I, II dan III yang telahmemiliki sertifikasi diklat substantif.Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Utama BPS sebanyak 67 orangdiantaranya 40 pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentuatau Fungsional Auditor. Inspektorat Utama menetapkan target 100%auditor telah memiliki sertifikat diklat substantif di tahun 2014 namunrealisasi yang diperoleh selama tahun 2014 adalah 94,64% atau sebanyak63 pegawai/auditor telah memiliki sertifikat diklat substantif dan 4pegawai/auditor belum memiliki sertifikat diklat substantif. Capaian kinerjauntuk indikator ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.Pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat substantif di tahun 2014tersebut merupakan pegawai yang baru ditempatkan dan bergabung diInspektorat Utama pada pertengahan tahun 2014.Kendala : Kendala untuk mencapai sasaran ini yaitu adanya keterbatasankuota peserta untuk mengikuti diklat substantif dari Pusdiklatwas BPKPdan pelaksanaan diklat tersebut bergantung dengan BPKP sebagai instansipembina APIP serta undangan pelaksanaan diklat yang waktunyabersamaan dengan pelaksanaan audit.Solusi : Inspektorat Utama selalu bekerjasama dengan PusdiklatwasBPKP untuk mendapat kesempatan mengikuti diklat substantif danInspektorat Utama telah menyediakan anggaran untuk mendiklatkanauditornya setiap tahun.IKS 1.6 : Terselenggarakannya seminar/workshop di bidangpengawasanSeminar/workshop di bidang pengawasan telah diagendakanpelaksanaannya, namun hal tersebut tidak berjalan karena adanyapemotongan anggaran.IKS 1.7 : Terselesaikannya proses pengaduan dari pegawai,masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya.Indikator kelima dari sasaran strategis kedua yaitu terselesaikannya prosespengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/ lembaga swadaya.Indikator ini ditargetkan selama tahun 2014 tercapai 100%, dan telahterealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh pengaduan yang diterimaoleh Inspektorat Utama telah diselesaikan. Whistleblowing systems (WBS)merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPS bagi pegawai, masyarakat,dan organisasi/ lembaga swadaya yang memiliki informasi dan inginmelaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan BPS. Aplikasi WBS diharapkan dapat meningkatkan jumlahpengaduan dan meningkatkan penanganan atas pengaduan tersebut.

Inspektorat Utama


C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan LainnyaSelain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Utamajuga ditugasi melakukan Reviu RKA-K/L, Reviu Kinerja PengelolaanKeuangan, memonitor pelaksanaan aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi (PPK), membangun Zona Integritas dan mengelola programpengendalian gratifikasi.1. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA K/L)Reviu RKA-K/L bertujuan untuk memberi keyakinan terbatasmengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalamRKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RencanaKerja (Renja) K/L dan pagu anggaran serta kesesuain dengan standardbiaya dan kaidah-kaidah penganggaran lainnya serta telah dilengkapidengan dokumen pendukungnya, sehingga dapat dikatakan bahwaketerlibatan Inspektorat Utama dalam meneliti RKA-K/L adalah untukmeningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjamin kepatuhanterhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance. Hal inisesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013.2. Reviu Kinerja Pengelolaan KeuanganDalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan,Inaspektorat Utama telah melakukan Reviu Kinerja PengelolaanKeuangan. Kegiatan ini memerlukan partisipasi penuh seluruh satuankerja (satker) di BPS yang dilandasi dengan semangat untuk tetapmempertahankan opini WTP.Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepada BPSProvinsi yang dilakukan di 15 (lima belas) BPS Provinsi. InspektoratUtama mengirim 2 (dua ) orang auditor sebagai nara sumber denganmateri Mekanisme Pengelolaan Kerjasama, Belanja Modal, EvaluasiSAKIP dan Kasus Temuan Berulang Dalam Audit, sedangkan BPS Provinsimengundang KPA, PPK dan Kasubag TU BPS Kab/Kota ke Ibukotaprovinsi untuk menghadiri kegiatan tersebut.3. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiSebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menegah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), BPS telah menyusun rencana aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi (PPK) dalam bentuk :

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 denganmenghadirkan pihak Kementerian PAN-RB, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dan Komisi Ombudsman sebagai saksi yang diliputdan disebarkan oleh media massa nasional sebagai tandadimulainya Pembangunan Zona Integritas.

Inspektorat Utama


Hal ini merupakan bukti kuatnya komitmen pimpinan untukmewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).b. Penandatanganan Komitmen tanggal 17 April 2014Sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan pengendaliangratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi di lingkungan BPS, pada tanggal 17 April 2014 dilaksanakanPenandatanganan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasiantara BPS dengan KPK. Pernyataan dari komitmen tersebutdiantaranya :1) BPS tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasiatau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembagapemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaandomestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentukmanfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku;2) BPS tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uangpelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan ataukelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkaitdengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;3) BPS bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakanpencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkanintegritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugasdan fungsinya;4) BPS akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendaliangratifikasi di lingkungan BPS;5) BPS akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalampenerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPS, yangmeliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of

Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporanpenerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi;6) BPS akan menyediakan sumber daya manusia, termasukmembentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugasuntuk menerapkan pengendalian gratifikasi;7) BPS dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerimahadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali dimintaberdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.c. Internalisasi Peraturan Kepala (Perka) BPS Nomor 178 Tahun

2014

Inspektorat Utama


Perka BPS Nomor 178 Tahun 2014 tentang PengendalianGratifikasi di Lingkungan BPS diterbitkan dan mulai diberlakukanpada tanggal 13 November 2014. Pemberlakuan ini merupakantindak lanjut dari ditandatanganinya Pernyataan KomitmenProgram Pengendalian Gratifikasi. Perka ini merupakan hasil daripelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Aturan PengendalianGratifikasi dan Mekkanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi padatanggal 4-7 Juni 2014. Peserta dari Bimtek ini berasal dariInspektorat Utama, subject matter (perwakilan dari masing-masingkedeputian/Settama) dan Kabag TU BPS Provinsi di Pulau Jawa.Pada tanggal 9 Desember 2014, bertepatan dengan Hari AntiKorupsi, Inspektorat Utama melakukan internalisasi Perka BPSNomor 178 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi diLingkungan BPS yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural,fungsional dan pengurus DWP di BPS (Pusat). Dalam kegiatan ini,dijelaskan mulai dari jenis-jenis gratifikasi hingga tata carapelaporannya. Perka ini dapat diunduh di situs :jdih.bps.go.id

d. Program Pengendalian Gratifikasi1) Kegiatan ini dimulai dengan Bimtek Penyusunan AturanPengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan PelaporanGratifikasi.Penyusunan draft aturan mengenai gratifikasi yangdilaksanakan dalam Bimtek Penyusunan Aturan PengendalianGratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasididampingi oleh Direktorat Gratifikasi KPK yang dilaksanakanpada tanggal 4 s.d 7 Juni 2014 di Hotel Savoy Homan BidakaraBandung. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang yang berasal dariPerwakilan Deputi, Sestama, BPS Provinsi dan InspektoratUtama.Output dari Bimtek tersebut berupa draft aturan mengenaigratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi. Dengan adanyaaturan tersebut diharapkan pegawai BPS dapat memahami apayang dimaksud dengan gratifikasi, jenis gratifikasi dan caramelaporkan gratifikasi.2) ToT GratifikasiKegiatan ToT dilaksanakan di Hotel Salak Bogor pada tanggal5 s.d 8 November 2014 dengan jumlah peserta 22 pegawai.Materi ToT disampaikan oleh KPK yang dibagi dalam beberapasesi. Setiap sesi dilaksanakan dengan Narasumber dari Direktoratyang berada di lingkup Deputi Bidang Pencegahan, yaitu:Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan PelayananMasyarakat, serta Direktorat Pendaftaran dan PemeriksaanLHKPN.

Inspektorat Utama


Gambar 6. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di BPS

e. Penilaian Satuan Kerja (satker) Berpredikat WBK/WBBMWilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan wilayah yangdiamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwasetiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun daerah harusmeletakkan program wilayah dari korupsi. BerdasarkanPERMENPAN No. 60 tanggal 5 September 2012 tentang PedomanPembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diLingkungan K/L dan pemerintah daerah.Sebagai kelanjutan dari pembangunan zona integritas ini,pada bulan Agustus 2014, Inspektorat Utama setelah melaluitahapan self assessment dan hasil penilaian oleh Tim PenilaiInternal BPS, telah diajukan 5 (lima) satker wilayah percontohanWBK yang nantinya akan dinilai oleh tim penilai eksternal dariKementerian PAN-RB, KPK dan Komisi Ombudsman. Pada FestivalAnti Korupsi di DI Yogyakarta, tanggal 11 Desember 2014, BPSProvinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan zona integritasuntuk kategori daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)4. Akuntabilitas KeuanganInspektorat Utama berupaya melakukan efisiensi penggunaananggaran dengan cara seminimal mungkin dalam penggunaan anggaranuntuk menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan penghitunganefisiensi pada Permenkeu Nomor 249 tahun 2011, tingkat efisiensipenggunaan anggaran program PPAA (Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Aparatur) oleh Inspektorat Utama mencapai 60,26 persen.Adapun tingkat efisiensi penggunaan anggaran di setiap InspektoratWilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Inspektorat Utama


Tabel 8. Tingkat Efisiensi Penggunaan AnggaranKeterangan Nilai Efisiensi (%)Inspektorat Wilayah I 60,26Inspektorat Wilayah II 60,26Inspektorat Wilayah III 60,26a. Realisasi Anggaran Tahun 2014Pagu BPS tahun 2014 yang dialokasikan ke Inspektorat Utama untukmenjalankan fungsi pengawasan intern melalui program PPAA sebesarRp6.588.480.000,-. Nilai ini mengalami kenaikan sebesarRp492.380.000,- atau hanya naik sebesar 0,82 persen dibandingkandengan pagu pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp6.096.100.000,-.Tingkat penyerapan anggaran program PPAA pada tahun 2014mencapai sebesar 95,91 persen, melampaui realisasi anggaran BPSsecara keseluruhan yang sebesar 91,68 persen, selengkapnya dapatdilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Inspektorat Wilayah

No. ProgramPagu(Rp000,-)

Realisasi(Rp000,-)

Penyerapan(%)

CapaianKinerja(%)1. InspektoratWilayah I 2.103.343.000 2.052.907.604 97.60 95,242. InspektoratWilayah II 2.354.250.000 2.266.729.054 96.28 95,523. InspektoratWilayah III 2.130.887.000 1.995.614.519 93.65 96,07

Total 6.588.480.000 6.315.251.177 95.91 95.89Selain itu, tingkat penyerapan anggaran program PPAA pada tahun2014 juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapananggaran pada tahun sebelumnya yang sebesar 94,82 persen.Perbandingan capaian kinerja program PPAA dengan realisasipenyerapan anggaran pada tahun 2014 tidak terpaut jauh, yaitu sebesar95,89 persen dan 95,91 persen. Berdasarkan Inspektorat Wilayahcapaian kinerja Inspektorat Wilayah III paling efektif dibandingkandengan Inspektorat Wilayah I dan II. Adapun pagu anggaran dan realisasianggaran tahun 2012 s.d. 2014 untuk mencapai sasaran strategisInspektorat Utama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Inspektorat Utama


Tabel 10. Realisasi Anggaran 2014 per Sasaran

Sasaran Strategis PaguAnggaran2014 RealisasiAnggaran2014 RealisasiAnggaran2013 RealisasiAnggaran2012(1) (2) (3) (4) (5)Meningkatkan pengawasandan akuntabilitas kinerjaaparatur BPS. 6.588.480.000 6.318.251.177 5.780.112.901 4.254.125.417Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2012 s.d. 2014untuk beberapa kegiatan di Inspektorat Utama dapat dijelaskan padatabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran 2014 per Kegiatan

Kegiatan PaguAnggaran2014 RealisasiAnggaran2014 RealisasiAnggaran2013 RealisasiAnggaran2012(1) (2) (3) (4) (5)PKPT 3.994.637.000 3.887.086.781 4.062.701.647 3.448.757.905Reviu Laporan Keuangan 1.756.038.000 1.639.187.256 721.879.094 764.187.512Evaluasi SAKIP 1.133.981.000 1.052.903.711 504.010.160 -Diklat Auditor 389.801.000 350.493.000 491.522.000 34.128.000

Inspektorat Utama


BAB IV

PENUTUPLaporan Kinerja (Lakin) tahun 2014 merupakan bentukpertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan KinerjaInstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman padaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi(PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.Sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Utama yang dijabarkan dalamTujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta pencapaian akuntabilitaskinerja Inspektorat Utama tahun 2014 menunjukan hasil yang cukup baik. Dari1 (satu) Sasaran Starategis yang terdiri dari 7 (tujuh) IKU Inspektorat Utamaterdapat 2 (dua) IKU atau sebesar 33% yang terealisasi sesuai target, dan 4(empat) IKU atau sebesar 67% yang realisasinya belum mencapai target. Hanyaada 1 (satu) IKU yang tidak dapat terealisasi karena tidak didukung dengananggaran. Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di PK InspekturUtama, secara rata-rata yaitu sebesar 95,89%. Atas capaian kinerja yang belumoptimal, Inspektorat Utama telah menyusun action plan yang akan dilaksanakanpada tahun mendatang.Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran InspektoratUtama Tahun 2014 adalah sebesar Rp6.588.480.000,- . Dari pagu anggarantersebut, telah direalisasikan sebesar Rp6.318.851.177,- atau dengan tingkatpenyerapan sebesar 95,91%. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran programPPAA pada tahun 2014 juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatpenyerapan anggaran pada tahun sebelumnya yang sebesar 94,82%.Perbandingan capaian kinerja program PPAA dengan realisasi penyerapananggaran pada tahun 2014 tidak terpaut jauh, yaitu sebesar 95,89% dan95,91%. Namun demikian, capaian kinerja program PPAA di bawah realisasianggarannya.Selain capaian atas sasaran strategis dan IKU tersebut diatas, terdapatbeberapa kinerja lainnya namun pada tahun 2014 tidak menjadi IKUInspektorat Utama, diantaranya adalah:1. Melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA K/L);2. Reviu kinerja pengelolaan keuangan;3. Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentukpencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), Penandatanganankomitmen, Internalisasi Perka BPS Nomor 178 Tahun 2014, programpengendalian gratifikasi dan penilaian satker berpredikat WBK/WBBM.

Inspektorat Utama


Lakin Inspektorat Utama Tahun 2014 ini diharapkan dapat dijadikansebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasiyang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalammelaksanakan tugas pengawasan di lingkungan BPS. Selain itu dengan adanyaanalisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja Tahun 2014 yangdituangkan dalam LAKIN Inspektorat Utama 2014, dimungkinkanteridentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) yang kemudian dapatdijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Utama di masayang akan datang.

LAMPIRANLAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

2014

BADAN PUSAT STATISTIKINSPEKTORAT UTAMA2014

Inspektorat Utama


laporan kinerja inspektorat utama - bps.go.id filedalam pengelolaan keuangan negara dengan cara...

Documents