laporan akhir kajian mrrl sumut

5/25/2018 Laporan Akhir Kajian MRRL SUMUT

1/305

LAPORAN AKHIRLAPORAN AKHIR

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

P T k iP T k i M j &M j &


2/305

P T k iP T k i M j &M j &

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Laporan Akhir Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas Jalan Nasional di Kota Metropolitan. Secara umum laporan ini memuat :

- Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruanglingkup pekerjaan;

- Gambaran umum wilayah, penduduk, ekonomi, geografis dan sistemtransportasi jalan wilayah studi.

- Metodologi pendekatan dan rencana analisis, berisikan tahapan pelaksanaanMRLL,teknis pengumpulan data, identifikasi permasalahan, analisis pemecahan

masalah, serta penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya

yang selanjutnya disusun dalam sistem informasi manajemen.

- Kondisi saat ini dan Identifikasi Permasalahan- Rencana Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional- Sistem Informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


3/305

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iiDaftar Tabel iv

Daftar Gambar Vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I - 11.2 Maksud dan Tujuan I - 3

1.3 Ruang Lingkup I - 31.4 Hasil Yang Diharapkan I - 4

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Pengantar II - 1

2.2 Gamabaran Umum Sumatera Utara II - 1

2.3 Gambaran Umum Kabupaten / Kota di Wilayah Studi II - 23

BAB 3 METODOLOGI PENDEKATAN

3.1 Pengantar III - 1

3 2 T h P l k MRLL III 1


4/305

5.4 Usulan Pemecahan Permasalahan Lalu Lintas di Masing

masing DaerahV - 12

5.5 Penanganan Yang Pernah Dilakukan Dan Efektifitas V - 25

BAB 6 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

LINTAS

6.1 Tahapan Penyusunan Sistem Informasi VI - 1

6.2 Aplikasi Sistem Informasi VI - 7

6.3 Materi Data Base VI - 13

6.4 Pemanfaatan Data Base VI - 16

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan VII - 1

7.2 Saran VII - 3


5/305

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut

Kabupaten/ Kota Tahun 2000 - 2005 (jiwa) II - 9

Tabel 2.2 Distribusi Luas Wilayah Administrasi Serta Kepadatan

Penduduk Per Kab/Kota Tahun 2005 II - 10

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2003 2005 (Milyar

Rupiah) II - 13Tabel 2.4 Data Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Tol di

Provinsi Sumatera Utara II - 15

Tabel 2.5 Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota

(Km) 2005 II - 18

Tabel 2.6 Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan

Kondisi (Km) 2005 II - 19

Tabel 2.7 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Korban dan

Kabupaten/Kota 2005 II - 20

Tabel 2.8 Panjang Jalan menurut kontruksi permukaan dan kondisi

jalan (Km) II - 24

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) II - 24

Tabel 2.10 Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor II - 25

Tabel 2.11 V/C Ratio Ruas jalan pada jam sibuk pada jalan-jalan

utama II - 25

T b l 2 12 K t R t t j l d j ib k d


6/305

(dalam KM) II - 37

Tabel 2.23 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan

Di Kota Binjai 2003 2005 II - 37Tabel 2.24 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi Di

Kota Binjai Tahun 2003 - 2005 II - 38

Tabel 2.25 Volume Eksport Dan Nilainya Tahun 1997-2005 II - 40

Tabel 2.26 Perkembangan SIUP & TDP Tahun 1997-2005 II - 42

Tabel 2.27 Perkembangan Nilai Output Industri Tahun 1999-2005 II - 43

Tabel 2.28 Luas Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kecamatan

Padang Hulu II - 45

Tabel 2.29 Luas Jumlah Penduduk dan Kepadatan di KecamatanPadang Hilir II - 45

Tabel 2.30 Luas Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kecamatan

Padang Hilir II - 46

Tabel 2.31 Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

di Kecamatan Padang Hilir II - 46


Tahun di Kecamatan Rambutan II - 47


di Kecamatan Padang Hulu II - 47

Tabel 2.34 Banyaknya Penduduk Per Kecamatan Menurut jenisKelamin di Kabupaten Serdang Bedagai II -51

Tabel 2.35 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten SerdangBedagai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2002 2004 (Jutaan Rupiah) II - 53Tabel 2.36 Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten Serdang

Bedagai Menurut Jenis Permukaan dan Kelas Jalan

T h 2004 II 54


7/305

Tabel 5.1 Kebijakan penanganan ruas jalan V - 8

Tabel 5.2 Kebijakan penanganan persimpangan di Jalan Nasional

Kawasan Metropolitan Sumatera Utara V - 10Tabel 5.3 Alternatif Penanganan permasalahan Jalan Nasional di

Kawasan Metropolitan Sumatera Utara V - 12

Tabel 6.1 Struktur Data Wilayah Administrasi VI - 15


8/305

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Letak Geografis Sumatera Utara II - 2

Gambar 2.2 Letak Geografis Sumatera Utara II - 3Gambar 2.3 Peta Administrasi Sumatera Utara II - 4

Gambar 2.4 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera UtaraTahun 2000 - 2003 II - 10

Gambar 2.5 Peta Kepadatan Penduduk di Sumatera Utara II - 11

Gambar 2.6 Peta PDRB per Kapita Menurut Kabupaten / Kota diSumatera Utara II - 12

Gambar 2.7 Peta Jaringan Jalan Menurut Peranannya II - 16

Gambar 2.8 Peta Jaringan Jalan Menurut Statusnya II - 17

Gambar 2.9 Lokasi Rawan Macet di Tebing Tinggi II - 22

Gambar 2.10 Lokasi Macet di Lubuk Pakam II - 22

Gambar 2.11 Lokasi Macet di Sei Rampah arah ke Tebing Tinggi II - 22

Gambar 2.12 Lokasi Rawan Macet di Ruas Jalan : Medan Binjai

(Km.8) II - 23Gambar 2.13 Peta Jaringan Jalan di Kota Binjai II - 36

Gambar 2.14 Grafik Perkembangan Volume Eksport dan nilainya

Tahun 1997-2005 II - 41

Gambar 2.15 Grafik Perkembangan SIUP dan TDP Tahun 1997-

2005 II - 42

Gambar 2.16 Grafik Perkembangan Nilai Output Industri Tahun

1999-2005 II - 44

Gambar 2.17 Letak Geografis Kabupaten Serdang Bedagai II - 50

G b 2 18 B t Wil h K t M d II 55


9/305

Gambar 3.17 Tempat Perhentian Kendaraan Umum III - 26

Gambar 3.18 Pembatasan Gerakan Crossing III - 30

Gambar 3.19 Penyediaan Lajur Khusus Belok Kiri dan Kanan III - 31Gambar 3.20 Ilustrasi Panjang Lajur Khsusus III - 31

Gambar 3.21 Ilustrasi Jarak Pandangan yang Aman III - 32

Gambar 3.22 Tahapan Penyusunan SIM MRLLJLN III - 35

Gambar 4.1 Lokasi Ruas Jalan Nasional di 6 (Enam) Kota/Kab, di

Wilayah Studi di Sumatera Utara Tahun 2007 IV - 3

Gambar 4.2 Jalan Nasional di Kabupaten Langkat IV - 4

Gambar 4.3 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Pangkalan susu -

batas NAD IV - 5Gambar 4.4 Profile Ruas Jalan simp. P.Susu Bts. Aceh IV - 6Gambar 4.5 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Tanjung Pura-

Simpang Pangkalan Susu IV - 7

Gambar 4.6 Profile Ruas Jalan Tanjung Pura Simp. P.Susu IV - 8

Gambar 4.7 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Binjai - TanjungPura IV - 9

Gambar 4.8 Profile Ruas Jalan Binjai - Tanjung Pura IV - 9

Gambar 4.9 Jalan Nasional di Kota Binjai IV - 11

Gambar 4.10 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Amir Hamzah IV - 12Gambar 4.11 Profile Ruas Jalan T. Amir Hamzah IV - 13Gambar 4.12 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Soekarno Hatta

(Binjai) IV - 14

Gambar 4.13 Profile Ruas Jalan Sukarno Hatta IV - 14

Gambar 4.14 Jalan Nasional di Kota Medan IV - 15Gambar 4.15 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Jend.Gatot Subroto IV - 16

Gambar 4.16 Profile Ruas Jalan Gatot Subroto (Medan) IV - 17

G b 4 17 P fil R J l Bi j i R (M d ) IV 18


10/305

Gambar 4.34 Profile Ruas Jalan Lubuk Pakam-Perbaungan IV - 34

Gambar 4.35 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Lubuk Pakam -

Perbaungan IV - 35Gambar 4.36 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Medan - Tembung -

Lubuk Pakam IV - 36

Gambar 4.37 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Bts Tanah Karo IV - 37

Gambar 4.38 Jalan Nasional di Kabupaten Sedang Berdagai IV - 38

Gambar 4.39 Profile Ruas Jalan Sei Rampah- Tebinng Tinggi IV - 39

Gambar 4.40 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Sei Rampah -

Tebing Tinggi IV - 40

Gambar 4.41 Profile Ruas Jalan Tebing Tinggi Bts Simalungun IV - 40Gambar 4.42 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Tebing Tinggi - BtsSimalungan IV - 41

Gambar 4.43 Profile Ruas Jalan Bts. Deli Serdang - PematangSiantar IV - 42

Gambar 4.44 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Deli Serdang -Pematang Siantar IV - 43

Gambar 4.45 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Kp.Binjai - Asahan IV - 45

Gambar 4.46 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Bts Deli Serdang

Sei Rampah IV - 46Gambar 4.47 Jalan Nasional di Kota Tebing Tinggi IV - 47Gambar 4.48 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Yos Sudarso

(Tebing Tinggi) IV - 48

Gambar 4.49 Profle Ruas jalan . Jend. Sudirman (Tebing Tinggi) IV - 49

Gambar 4.50 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Jend. Sudirman(Tebing Tinggi) IV - 50

Gambar 4.51 Fluktuasi Arus Lalu Lintas di Jalan Jend. A.Yani

(T bi Ti i) IV 51


11/305

Gambar 6.1 Proses Pembentukan Sistem Informasi MRLLJN-

SUMUT01 VI - 7

Gambar 6.2 Diagram Mekanisme Kerja SIMRLLJN VI - 8Gambar 6.3 Rancangan Pemanfaatan SIMRLLJN SUMUT01 VI - 19

Gambar 6.4 Organisasi Kerja Pemanfaatan Sistem Informasi

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Jalan Nasional

(SIMRLLJN) SUMUT01 VI - 23


12/305

Laporan Akhir

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan jalan nasional menjadi demikian strategis bagi pembangunan

Nasional sehingga tingkat pelayanan dari jalan-jalan nasional harus dijaga pada

tingkat yang tinggi, yaitu pada tingkat pelayanan B sebagaimana hal ini diamanatkan

oleh PerMen No.14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Namun demikian dalam pada kenyataan dilapangan jalan-jalan arteri primer dan

kolektor primer mengalami distorsi yang sangat tinggi yang menurunkan tingkat

pelayanan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena jalan-jalan tersebut

terkena dampak langsung dari perkembangan kota-kota yang dilaluinya dimana

pengendalian dan pembatasan penggunaan ruang sepanjang jalan sulit untuk

dilakukan.


13/305

Laporan Akhir

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, secara jelas disebutkan bahwa

jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh,

kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Sistem jaringan jalan primer adalah system jaringan jalan bersifat menerus yang

memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan

perkotaan.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, kewenangan penyelenggaraan

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional adalah merupakan kewenangan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menjaga tingkat pelayanan jalan nasional di wilayah perkotaan sesuai dengan

perannya yaitu sebagai jalan yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan

strategis nasional, dan fungsinya melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan

jarak jauh, kecepatan rata rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya

guna, diperlukan suatu upaya pemecahan permasalahan yang sifatnya sistematis.

U t k t k k lt tif h l h b


14/305

Laporan Akhir

1.2. MAKSUD DAN TUJUANMaksud dari kegiatan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional diKota Metropolitan ini adalah untuk:

a. Mengkaji kondisi tingkat pelayanan jalan nasional di dalam kawasan perkotaan;b. Mengkaji skema-skema MRLL guna menjaga kelancaran arus menerus pada lintas

jalan nasional pada kawasan perkotaan.

Tujuan dari Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional di Kota

Metropolitan adalah untuk :

a. Menata jalan nasional dalam kawasan perkotaan metropolitan sehingga menjadisatu kesatuan yang tidak terputus dengan jaringan jalan nasional sebelum masuk

ke dan setelah keluar dari kawasan perkotaan pada koridor di Kota-kota Tebing

Tinggi, Sei Rempah, Lubuk Pakam, Medan, Binjai, Stabat;

b. Mengembalikan fungsi jalan nasional sebagai jalan yang melayani pergerakanjarak jauh dengan kecepatan tinggi dan tingkat pelayanan tertentu.

1.3.RUANG LINGKUP

R Li k Wil h K ji


15/305

Laporan Akhir

3. Melakukan kajian lalu lintas khusus Kota Binjai meliputi jalan-jalan di luarjalan nasional tapi berfungsi sebagai jalan arteri sekunder.

4. Menyusun skema penanganan lalu lintas pada pada koridor diKota/Kabupaten Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Medan,

Binjai dan Langkat sebagai bagian dari sistem jalan nasional Trans Sumatera.

5. Menyusun skema penanganan lalu lintas pada di Kota Binjai dan tahap-tahappelaksanaannya.

6. Melakukan pembahasan/seminar/workshop dengan instansi terkait terhadaphasil studi ini.

7. Menyusun database jaringan jalan nasional sebagai hasil dari analisis yangdilengkapi dengan peralatan penyusunan data base berupa 1 unit Komputer.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKANBeberapa hal yang akan dihasilkan dari kegiatan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu

Lintas Jalan Nasional di Kota Metropolitan adalah :

a. Skema penanganan lalu lintas pada koridor di Kota-kota Tebing Tinggi, serdangB d i L b k P k M d Bi j i L k t b i b i d i i t j l


16/305

Laporan akhir

BAB 2

GAMBARAN UMUM

WILAYAH

2.1.PENGANTAR

Secara garis besar, enam wilayah kota/kabupaten yang akan dikaji dalam pekerjaan

Perencanan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas ini (Kota Tebing Tinggi, Sei

Rempah, Lubuk Pakam, Medan, Binjai, dan Langkat), seluruhnya berada dalam

wilayah administrasi Propinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, Sumatera Utara

dijadikan sebagai profil gambaran umum wilayah studi yang menjelaskan secara

umum karakteristik wilayah studi yang dimaksud dan selanjutnya karakteristik kota-kota yang bersangkutan.

2.2.GAMBARAN UMUM SUMATERA UTARA

2.2.1 PERUNTUKKAN RUANG/LAHAN

Secara geografis Propinsi Sumatera Utara terletak di bagian Utara Pulau Sumatera

d 10 40 Li U d 980 1000 B j Ti k b i d i


17/305

Laporan akhir

(a)


18/305

Laporan akhir

Propinsi Sumatera Utara juga mencakup kawasan perairan laut yang berbatasan

sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Dapat dilihat pada Gambar 2.2.


19/305

Laporan akhir

LANGKAT

BINJAI

MEDAN

DELI SERDANG

SERDANG BEDAGAI

TEBING TINGGIKARO

P. SIANTAR

SIMALUNGUN

ASAHAN

TJ.BALAI

DAIRI

Pak PAK

BHARATSAMOSIR

TOBASAMOSIR

HAMBANG

HASUNDUTAN

TANULI UTARA

TAPANULI TENGAH

SIBOLGA

LABUHAN BATU

TAPANULI SELATAN

P.SIDEMPUAN

MANDAILING NATAL

NIAS

NIAS SELATAN


20/305

Laporan akhir

Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan

yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis

lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan baik oleh

perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam

rangka perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Konflik kepentingan dalam kondisi

keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam

pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung. Untuk itu salah satu dasar

pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan

kemampuan yang memadai.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km2

atau 36,80

% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara

tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi meliputi

Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu, Binjai,

Medan dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli

Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Sibolga.

Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan

yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk

pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman


21/305

Laporan akhir

1. Kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan lahan basah

Sebagian besar lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian tanaman pangan lahan

basah berada di Kawasan Pantai Timur dan sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai)

di Pantai Timur, Kabupaten Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan,

Karo, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Dairi, Tapanuli Tengah.

Untuk Kawasan bagian Tengah hanya terdapat di sebelah Selatan Danau Toba dan

sebagian kecil lainnya terdapat di wilayah pesisir Pantai Barat, wilayah pesisir

Pulau Nias, Pantai Barat Pulau Pini dan Pantai Barat Pulau Tanah Massa.

2. Kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan lahan kering

Lahan yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan lahan kering sebagian besar di

wilayah bagian Timur yaitu Langkat, Toba Samosir, Simalungun, Labuhan Batu,

Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan bagian Selatan dan wilayah sekitar Danau Toba

sepanjang Pantai Barat Mandailing Natal bagian Selatan, Tapanauli Selatan

bagian Utara dan beberapa tempat di Labuhan Batu.

3. Kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan (perkebunan)

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan atau perkebunan meliputi

hampir dua per-tiga wilayah Sumatera Utara, terutama di wilayah bagian Timur,

Kawasan sekitar Danau Toba, wilayah bagian Selatan Pantai Barat, serta di pulau-

l k il S d k k id k i k k b b d di


22/305

Laporan akhir

6. Kesesuaian lahan untuk perikanan

Lahan yang sesuai untuk perikanan, khususnya perikanan laut berada di kawasan

Pantai Barat, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Medan serta sepanjang Pantai

Asahan dan Labuhan Batu, Tanjung Balai, Madina. Selain itu juga terdapat di

wilayah pantai Teluk Tapanuli di Sibolga dan Tapanuli Tengah, beberapa lokasi di

wilayah Mandailing Natal, Pantai Pulau Nias, Pantai Pulau Pini dan Pantai Pulau

Tanah Massa, perikanan danau di Kabupaten yang memiliki Kawasan Danau

Toba (Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun,

Karo) dan Tapanuli Selatan Danau Siais.

2.2.2 KONDISI DEMOGRAFI

Sumatera Utara merupakan Propinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di

Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut hasil

pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara

keadaan tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa,

dan dari hasil Survey Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara

sebesar 11,5 juta jiwa. Pada bulan April 2003 dilakukan pendaftaran pemilih dan

Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

i h il d f b di l h j l h d d k b 11 890 399


23/305

Laporan akhir

masih terlihat menurun di Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan bahwa

pembangunan di Sumatera Utara menghasilkan peningkatan taraf hidup masyarakat

Sumatera Utara secara keseluruhan. Jumlah penduduk miskin tahun 1993

sebesar 1,33 juta orang atau sebesar 12,31 % dari total seluruh penduduk

Sumatera Utara.

Tahun 1996 jumlah penduduk Sumatera Utara yang tergolong miskin hanya 1,23

juta jiwa dengan persentase sebesar 10,92 %. Namun karena terjadinya krisis

moneter secara maksimal termasuk Sumatera Utara, penduduk miskin di

Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 persen dari total

penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi

penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu

menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89 %, sedangkan tahun 2004 jumlah

dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekita 14,93 %.


24/305

Laporan akhir

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota

Tahun 2000 - 2005 (jiwa)Kabupaten/ Kota 2000 2001 2002 2003 2005

1. N i a s* 422.170 441 807

2. Nias Selatan683.416 699.148 698.994

275.422 288 233

3. Tapanuli Selatan* 596.188 626 702

4. P.Sidempuan734.364 749.003 761.205

168.536 177 499

5. Tapanuli Tengah 244.679 249.668 270.600 272.333 283 035

6. Tapanuli Utara* 255.162 256 201

7. H. Hasundutan407.711 407.831 407.581

152.377 152 997

8. Labuhan Batu 844.924 863.438 905.258 910.502 951 773

9. Asahan 935.855 943.822 987.244 990.230 1 024369

10. Simalungun 855.802 863.679 808.210 808.288 826 101

255.847 261 28711 D a i r i*12. Pak Pak Bharat

292.857 295.323 289.323152.377 34 542

13. K a r o 283.713 287.854 305.452 306.869 316 207

14. Deli Serdang 1 569

63815. Serdang Bedagai

1.959.488 2.021.021 2.041.121 2.054.707588 176

16. Langkat 906.565 921.911 936.925 940.601 970 433

17. Sibolga 82.310 84.034 85.100 85.505 88 717

18. Tanjung Balai 132.438 136.621 143.836 144.979 152 814

19. Pematang Siantar 241.524 245.099 223.824 223.949 230 487

20. Tebing Tinggi 125.006 126.302 132.306 132.760 135 671

21. M e d a n 1.905.587 1.933.746 1.972.248 1.979.340 2 036


25/305

Laporan akhir

11300000

11400000

11500000

11600000

11700000

11800000

11900000

2002 2003 2004 2005

Gambar 2.4

Grafik Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Utara Tahun 2000 - 2003

Tabel 2.2

Distribusi Luas Wilayah Administrasi Serta Kepadatan Penduduk Per Kab/KotaTahun 2005

No. Kabupaten/KotaLuas

wilayahJumlah

PendudukPenduduk/

km2

1 Nias 3,495.39 441,807.00 127.002 Mandailing Natal 6,618.79 386,150.00 59.00

3 Tapabuli Selatan 12,138.30 626,702.00 52.00

4 Tapanuli Tengah 2,188.00 283,035.00 130.00

5 Tapanuli Utara 3,726.52 256,201.00 69.00

6 Toba Samosir 2,474.40 158,677.00 65.00


26/305

Laporan akhir

2.2.3 KONDISI EKONOMI

a. PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto)

Untuk indikator PDRB dengan migas atas harga berlaku, pada tahun 2000

berdasarkan Statistik Indonesia 2001, secara nasional Sumatera Utara merupakan

Propinsi dengan PDRB (migas) terbesar ke enam setelah DKI, Jawa Barat, Jawa

Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Untuk lingkup Pulau Sumatera merupakan

terbesar diikuti Riau, Sumatera Selatan, NAD dan Lampung. Dengan demikian

Propinsi Sumatera Utara merupakan Propinsi termaju di Pulau Sumatera.

KODE

0102

03

04

05

06

07

0809

10

11

12

13

14

15

16

17

18

71

72

73

KABUPATEN/KOTA

NIASMANDAILING NATAL

TAPANULI SELATAN

TAPANULI TENGAH

TAPANULI UTARA

TOBA SAMOSIR

LABUHAN BATU

ASAHANSIMALUNGUN

DAIRI

KARO

DELI SERDANG

LANGKAT

NIAS SELATAN

HUMBANG HASUNDUTAN

PAKPAK BHARAT

SAMOSIR

SERDANG BEDAGAI

SIBOLGA

TANJUNG BALAI

PEMATANG SIANTAR

U

1376

7518

747273

08

07

05

0615

04

77

11

0214

01

12

09

03

1016

17


27/305

Laporan akhir

Gambar 2.6

Peta PDRB per Kapita Menurut Kabupaten / Kota di Sumatera Utara


28/305

Laporan akhir

perekonomian di Sumatera Utara. Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan

mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Berdasarkan harga konstan tahun 1993, PDRB Sumatera Utara pada Tahun 2003

sebesar Rp. 27.071,25 Milyar. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami

pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8.52 %, diikuti oleh sektor Pengangkutan dan

Komunikasi sebesar 8,34 % dan Sektor Bangunan sebesar 6,47 %. Secara keseluruhan

perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2003 naik sebesar 4,42 % jika

dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2003 2005

( Milyar Rupiah)

T a h u nLapangan Usaha

2003 2004 2005

Pertanian 7.746,60 7.924,48 8.211,36

Pertambangan dan Penggalian 309,77 332,98 361,34

Industri 5.391,97 5.665,95 5.904,13

Listrik, Gas & Air Minum 411,76 447,09 462,43


29/305

Laporan akhir

2.2.4 KONDISI PRASARANA JALAN RAYA

a. Jaringan Jalan

Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang

dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan

untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Simpul meliputi

terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api,

pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara. Ruang kegiatan antara

lain berupa kawasan pemukimam, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan,

perkantoran, perdagangan, parawisata dan sebagainya.

Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana dan sarana yang diperuntukan bagi gerak

kenderaan, orang dan hewan. Wujud dari ruang lalu lintas dapat berupa jalan,

jembatan atau lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :

375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer

Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan

Jalan Kolektor 3.

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri adalah jalan arteri primer yang melayani

angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang


30/305

Laporan akhir

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor : 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya

Sebagai Jalan Nasional, bahwa di Propinsi Sumatera Utara menurut statusnya terdiri

dari Jalan Nasional sepanjang 2.098,05 km dan Jalan Propinsi sepanjang 2.752,50

km, selain itu terdapat Jalan Tol sepanjang 40,00 km .

Tabel 2.4

Data Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Tol di Propinsi Sumatera Utara

Panjang Jalan (km)No

StatusJalan Tahun 2003 Tahun 2004

Tambah/Kurang

% Ket

1 Nasional 1.305,95 2.098,05 792,10 60,65 --

2 Propinsi 3.346,20 2.752,50 - 593,70 -17,74 --Jumlah 4.652,15 4.850,55 198,40 4,26 --

3 Tol 40,00 40,00 0 0 --

Jumlah 4.692,15 4.890,55 198,40 4,26 --

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Provsu


31/305

Laporan akhir


32/305

Laporan akhir


33/305

Laporan akhir

Utara. Berdasarkan BPS Tahun 2006, Sumatera Dalam Angka 2006 menyebutkan

kondisi prasarana jalan di Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 s/d 2.7.

Tabel 2.5

Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota (Km) 2005

TahunKabupaten/Kota

Nasional Propinsi Kab/Kota Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

TAHUN

2003 1 305,950 3 346,200 28 246,275 32 898,4302004 2 098,050 2 752,410 28 711,319 33 561,780

2005 2 098,050 2 752,500 29 112,617 33 963,176

KABUPATEN

Nias - 295,090 1 910,050 2 205,140

Mandailing Natal 292,020 123,250 1 357,060 1 772,330

Tapanuli Selatan 214,500 677,930 2 770,000 3 662,430

Tapanuli Tengah 170,410 47,450 790,270 1 008,130

Tapanuli Utara 117,310 170,000 1 116,050 1 403,360Toba Samosir 70,050 127,500 1 650,100 1 847,650

Labuhan Batu 153,880 213,300 1 700,560 2 067,740

Asahan 134,740 160,160 1 571,880 1 866,780

Simalungun 142,070 165,150 2 968,050 3 275,270

Dairi 160,210 - 1 289,400 1 449,610

Karo 161,770 35,500 1 125,300 1 322,570

Deli Serdang 100,810 187,880 1 347,700 1 636,390


34/305

Laporan akhir

Tabel 2.6

Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi (Km) 2005

Keadaan Jl. Nasional Jl.Propinsi Jl. Kabupaten Jumlah

1 2 3 4 5

JENIS PERMUKAAN 2098,050 2752,500 29112,617 33963,167

Diaspal 2 068,050 2 648,610 12 148,261 16 864,921

Kerikil 20,000 71,760 4 640,253 4 732,013

Tanah 10,000 32,130 8 243,547 8 285,677

Tidak dirinci - - 4 080,556 33 963,167

KONDISI 2 098,050 2 752,500 29 112,617 33 963,167

Baik 1 435,080 1 783,290 9 040,911 12 259,281

Sedang 382,420 590,730 6 227,936 7 201,086

Rusak 244,610 309,970 6 473,706 7 028,286

Rusak Berat 35,940 68,510 5 977,004 6 081,454

Tidak Dirinci - - 1 393,060 1 393,060

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara


35/305

Laporan akhir

Tabel 2.7

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Korban dan Kabupaten/Kota 2005

Jumlah

Kecelakaan

Meninggal Luka

Berat

Luka

Ringan

Kerugian

MateriTahun

Kabupaten/Kota (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) (000 000Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)TAHUN

2003 937 822 579 619 3 726,35

2004 919 775 620 719 3 970,98

2005 1 376 963 1 079 897 4 341Nias 20 14 14 4 24

Tapanuli Selatan 67 80 25 23 125

dan P.Sidimpuan

Mandailing Natal 25 19 17 11 70

Tapanuli Tengah 16 16 - 2 14

Tapanuli Utara 47 36 32 18 56

Toba Samosir 22 21 8 26 115

Labuhan Batu 65 86 28 62 365Asahan 93 132 96 124 571

Simalungun 126 83 133 118 622

Dairi 31 31 17 31 41

Karo 52 35 37 87 354

Deli Serdang 67 71 32 25 208

Sibolga 2 1 1 3 8

Tg. Balai 1 1 - - 3


36/305

Laporan akhir

b. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1) Pemanfaatan ruang pada kawasan rumija dan ruwasja bahkan pada rumaja untuk

kegiatan ekonomi memberikan dampak pada menurunnya kapasitas jalan dengan

konsekuensi menurunnya tingkat pelayanan jalan.

2) Kedisiplinan para pengguna jalan yang kurang, seperti contoh ; pejalan kaki yang

tidak menyeberang pada tempatnya dikarenakan fasilitas penyeberangan yang

kurang dan/atau dikarenakan karakter pejalan kaki tersebut yang cenderung untuk

melanggar. Contoh lain misalnya, terdapat pengemudi yang memberhentikan danmemarkirkan kendaraannya pada ruang jalan yang tidak tepat, yaitu bukan pada

lokasi parkir yang ditetapkan dan/atau pada kaki persimpangan yang jelas-jelas

mengganggu pergerakkan kendaraan yang keluar masuk persimpangan.

3) Masih tingginya pelanggaran muatan lebih yang mengakibatkan kerusakan jalan,

belum optimalnya pengawasan melalui jembatan timbang karena keterbatasan

fisik/peralatan dan sumber daya manusia.

4) Minimnya fasilitas keselamatan jalan, sehingga masih sering terjadinya

kecelakaan lalu lintas.

5) Untuk persimpangan, terdapat pengendalian persimpangan yang tidak tepat,

mungkin karena belum dievaluasi atau tidak pernah dievaluasi, selain itu dari sisi


37/305

Laporan akhir

(a)Simp. Kampung Keling (dari arah Asahan)

(b)Simp. Kampung Keling (dari arah

Jl.Gunung Sibayak)

Gambar 2.9

Lokasi Rawan Macet di Tebing Tinggi


38/305

Laporan akhir

Gambar 2.12Lokasi Rawan Macet di Ruas Jalan : Medan Binjai (Km.8)


39/305

Laporan akhir

pesisir. Dengan gambaran tinggi di sebelah barat ( Bukit Barisan) menurun dan

menghampar ke daerah pesisir di sebelah timur (selat malaka). Pada beberapa

kawasan menjadi topografi cekukan dimana pada waktu musim penghujan menjadi

daerah genangan air dan banjir, sehingga masalah drainase pada daerah cekukan

menjadi satu permasalahan yang perlu dicari penyelesaiannya, mengingat daerah

cekukan seperti Tanjung Pura merupakan daerah hunian dan aktifitas tinggi.

c. Tranportasi JalanTabel 2.8

Panjang Jalan menurut konstruksi permukaan dan kondisi jalan (Km) tahun 2005

KONTRUKSI PERMUKAAN JALANNO SATUS JALAN

BAIK SEDANG RUSAKRUSAKBERAT

JUMLAHTOTAL

1 2 3 4 5 6 7

1 Jalan Nasional 71,65 17 - - 88,652 Jalan Propinsi 29,42 61,15 45,94 8,05 144,56

3 Jalan Kabupaten 428,89 792,70 195,89 97,27 1514,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Langkat

Tabel 2.9

Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)


40/305

Laporan akhir

Tabel 2.10

Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor

TahunNo Jenis Kendaraan

2003 (unit) 2004 (unit) 2005 (unit)

1 2 3 4 5

1 Sepeda - - -

2 Becak 760 760 700

3 Andong/Dokar - - -

4 Lain-lain - - -

Jumlah 760 760 700

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Langkat

Tabel 2.11

V/C Ratio Ruas jalan pada jam sibuk pada jalan-jalan utama Tahun 2005

No Ruas Jalan Status Jalan Volume KapasitasV/C

Ratio

1 2 3 4 5 61 Jl. Proklamasi Kabupaten 1200 1800 0,66

2 Jl. Sudirman Nasional 2500 3250 0,76

3 Jl. KH Zainul Arifin Nasional 2000 2400 0,83

4 Jl. Perniagaan Kabupaten 1560 1970 0,76Sumber : Dinas Perhubungan Kab Langkat

Tabel 2.12


41/305

Laporan akhir

Disebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun

Disebelah Timur dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun.

Disamping batas-batas tersebut di atas, di wilayah ini terdapat 2 kotamadya yaitu

Kotamadya Medan dan Kotamadya Tebing Tinggi

Kabupaten Deli Serdang memiliki luas 4.397,94 km2atau 439.794 ha yang terdiri atas

33 kecamatan dengan 617 desa dan 20 kelurahan.

b. Topografi

Keadaan topografi wilayah kabupaten Deli Serdang bervariasi mulai dari datar,

berombak, berbukit, bergunung dan terjal.

Wilayah daerah kabupaten Deli Serdang bila diperinci menurut kemiringan dapat

dibedakan atas :

a. Dataran hingga berombak (kemiringan 0 2%) seluas 230.726 ha atau 52,46%

b. Berombak hingga bergelombang (kemiringan 3 15%) seluas 83.772 ha atau

19,05%

c. Bergelombang hingga berbukit ( Kemiringan 15 40%) seluas 91.961 ha atau

20,91%

d. Berbukit, pegunungan dan terjal (kemiringan 40% keatas) seluas 33.335 ha atau

7,58%


42/305

Laporan akhir

Selain panjang jalan, untuk melayani kegiatan transportasi darat di daerah kabupaten

Deli serdang tersedia 4 buah terminal dan 6 buah pangkalan yang melayani trayek

antar Propinsi, trayek lokal/antar kota dan pedesaan.

Untuk melayani angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Deli Serdang dilayani

oleh 16 buah perusahaan dengan total armada 642 unit yang dibagi dalam 86 trayek

2.3.3 KOTA BINJAI

a. Kondisi Wilayah

Kota Binjai secara geografis terletak pada 3031

40

- 3

040

2

Lintang Utara dan

980273 98

03232 Bujur Timur, serta berada 28 m diatas permukaan laut (DPL).

Luas wilayah kota Binjai adalah 90,23 km2atau 0,126% dari luas wilayah Propinsi

Sumatera Utara. Kota Binjai mempunyai batas wilayah yang unik, karena dikelilingi

oleh kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Dengan tata letak sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Langkat.

Iklim kota Binjai termasuk tropis dengan dua jenis musim, yaitu : musim hujan dan


43/305

Laporan akhir

Pada tabel tergambar bahwa kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Binjai

Selatan yaitu seluas 29,96 km2 atau 33,2% dari luas seluruh Kota Binjai. Namun

kepadatan penduduknya adalah paling rendah dari kelima kecamatan. Sedangkan

yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Binjai Kota, yaitu 4,12 km2. Namun

merupakan kecamatan terpadat yaitu 7.976 jiwa/km2.

Pada tiap kecamatan dapat juga dilihat jumlah kelurahan, seperti dikemukakan pada

tabel berikut.


44/305

Laporan akhir

Tabel 2.14

Jumlah Kelurahan Pada Tiap Kecamatan Di Kota Binjai tahun 2004

No. Kecamatan Kelurahan

1. Binjai Selatan 1. Tanah Merah

2. Binjai Estate3. Tanah Seribu4. Pujidadi

5. Rambung Dalam6. Rambung Barat

7. Rambung Timur8. Bhakti Karya

2. Binjai Kota 1. Berngam2. Satria3. Setia4. Kartini

5. Tangsi6. Binjai

7. Pekan Binjai

3. Binjai Timur 1. Mencirim2. Tunggorono3. Timbang Langkat4. Tanah tinggi5. Sumber Mulyo Rejo6. Sumber Karya7. Dataran Tinggi


45/305

Laporan akhir

Sedangkan penggunaan tanah di Kota Binjai, dikemukakan pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Penggunaan Tanah di Kota Binjai 2006 (Dalam Hektar)

Binjai

Selatan

Binjai

Kota

Binjai

Timur

Binjai

Utara

Binjai

BaratJumlah

PemukimanJasaPerusahaan

IndustriSawahPerkebunanKbn.campuran/TegalanLain-lain

507,8432,9227,64

12,16771,00318,00

1.140,41186,53

181,5034,5628,94

4,0064,75-

31,8066,45

283,3066,8816,36

6,08301,481.067,51

296,40131,99

399,5562,0432,44

17,921.384,50-

351,15113,52

172,0034,88

168,03

6,2469,50-

565,8669,49

1.544,19231,28273,41

46,402.589,231.385,512.385,62

567,98

Jumlah 2.996,50

412,00 2.170,00

2.359,12

1.086,00

9.023,62

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Binjai

Perlu dikemukakan bahwa penggunaan tanah pada urban areaadalah : pemukiman,

jasa, perusahaan, industri dan lain-lain. Sedangkan penggunaan tanah pada rural area

adalah : sawah, perkebunan, kebun campuran/tegalan.

b. Penduduk

KecamatanPenggunaanTanah


46/305

Laporan akhir

Tabel 2.16

Kategori Kepadatan Penduduk

No. Penduduk/ km2

Kategori1. 50 jiwa Tidak Padat

2. 51 250 jiwa Kurang Padat

3. 251 400 jiwa Cukup Padat

4. 401 1000 jiwa Padat

5. 1000 jiwa Sangat Padat

Pada tabel 1 telah dikemukakan jumlah penduduk per kecamatan, serta kepadatan

penduduk per km2. maka dari itu diketahui kategori tiap kecamatan di Kota Binjai,

yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.17

Kategori Kepadatan Penduduk Di Kota Binjai tahun 2004

No. Kecamatan Kepadatan/km 2 kategori

1. Binjai Selatan 1.415 Sangat Padat

2. Binjai kota 7.976 Sangat Padat

3. Binjai Timur 2.047 Sangat Padat


47/305

Laporan akhir

Kajian kuantitatif untuk mengetahui perkembangan penduduk suatu wilayah.

Sedangkan perkembangan penduduk suatu wilayah dapat diartikan sebagai

kecenderungan kualitatif. Dibawah ini dikemukakan perkembangan penduduk

Sumatera Utara, Mebidang dan Binjai, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.18

Perkembangan Jumlah PendudukSumut, Mebidang dan Binjai tahun 1994-2004

No Tahun Sumut Mebidang B injai

1. 1994 10.977.493 3.951.897 185.093

2. 1995 10.109.223 3.639.320 199.526

3. 1996 11.242.534 4.047.312 203.217

4. 1997 11.377.444 4.095.879 206.150

5. 1998 11.513.973 4.145.030 209.475

6. 1999 11.513.973 4.145.030 212.805

7. 2000 11.617.280 4.182.220 213.187

8. 2001 11.722.548 4.173.889 215.523

9. 2002 11.847.075 4.237.613 219.145

10. 2003 11.890.399 4.259.582 223.451


48/305

Laporan akhir

Tabel 2.19

Perkembangan Jumlah Penduduk Perkecamatan

Di Kota Binjai 1994-2005

Penduduk Per KecamatanNo Tahun Binjai

Selatan Kota Timur Utara Barat

1. 1994 185.093 35.186 27.375 37.019 31.521 53.992

2. 1995 199.526 37.930 29.510 39.905 33.979 58.202

3. 1996 203.217 38.632 30.056 40.644 34.608 59.277

4. 1997 206.150 39.190 30.490 41.230 35.107 60.133

5. 1998 209.475 39.822 30.981 41.895 35.674 61.103

6. 1999 212.805 40.455 31.474 42.561 36.241 62.074

7. 2000 213.187 40.527 31.530 42.637 36.306 62.187

8. 2001 215.523 40.971 31.876 43.105 36.704 62.867

9. 2002 219.145 41.660 32.412 43.829 37.320 63.924

10. 2003 223.451 42.478 33.049 44.690 38.054 65.180

11. 2004 232.236 44.148 34.348 46.447 39.550 67.743

12. 2005 233.112 45.042 35.211 46.423 41.220 68.211

Sumber : Sumatera Dalam Angka 2006


49/305

Laporan akhir

Untuk itulah PDRB ditampilkan dalam bentuk perkembangan, pertumbuhan dan

proporsi tiap sektor.

Biasanya PDRB dihitung dengan dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas

dasar harga konstan. Namun dalam pembahasan studi ini, yang yang ditampilkan

hanya hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Karena dianggap lebih baik

untuk melengkapi permintaan jasa transportasi.

Perkembangan PDRB Kota Binjai dikemukakan pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga BerlakuDi Kota Binjai 2002-2006 (Dalam Rp. Juta)

No. Tahun PDRBPertumbuhan ( %

)

1. 2002 833.170,96 17,55

2. 2003 1.001.235,82 20,173. 2004 1.146.976,33 14,56

4. 2005 1.352.525,53 17,92

5. 2006 1.572.019,04 16,23

Sumber : Binjai Dalam Angka

Tabel 2.21


50/305

Laporan akhir

Pada tabel dengan jelas bahwa kontribusi terbesar adalah sektor industri dan

perdagangan. Kedua sektor ini menyumbang PDRB lebih dari separuh (60%).

Sedangkan kontribusi terkecil adalah penggalian, tidak lebih dari 0,2%. Kondisi

seperti ini mengartikan bahwa Kota Binjai cenderung menjadi Kota Industri dan

perdagangan.

Sektor jasa juga meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pertanian menurun terus

tiap tahun.

d. Sarana dan Parasarana TransportasiSarana dan prasarana transportasi di Kota Binjai, dijelaskan pada tabel-tabel berikut.

Binjai merupakan salah satu Kota Sedang di Sumatera Utara dengan berbagai aktifitas

yang cukup padat. Dalam mendukung kebutuhan transportasi dalam menunjang

aktifitas tersebut, Kota binjai mempunyai panjang jalan nasional adn Propinsi

sepanjang 12.000 Km, 14.840 Km secara berututan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel 2.21.


51/305

Laporan akhir

JL.T.A

mirHamzah

KABUPATEN

LANGKAT

KABUPATEN

DELI SERDANG

Jl. Sukarno Hatta

Jl.S

am

anh

u

Jl. Cut Nyak Dien

Jl.Hasanudin

Jl.A.Yani

Jl.S

udir

man

Jl.Kartini

Jl. Umar Bakri

BINJAI UTARA

BINJAI TIMUR

BINJAI BARAT

BINJAI KOTA

Jl.D.Se

ntani

Jl.D.La

usen

Jl.Ikan

Arwana

Jl.Ikan

Nila

Jl.IkanHiu

Jl.OlahR

aga

Jl. T. Umar

Jl.M

erant

i

Jl.A

gus

Sa

lim

Jl. D.Maninjau

Jl. SM.Raja Jl. D.Poso

Jl.D.L.Tawar

Jl. Tondano

J

l.DR.W

ahidin

Jl. Nibung

Jl.

Teratai

Jl. Gaharu

Jl. Haryono.MT

Jl. Yos sudarso Jl. Beringin

Jl. Melinjau

Jl. Pinus

Jl. Petai

Jl.Gu

mba

Jl.Yos

Sudar

soJl.Po

mpaJl.

PisauJl.

KampakJl.Ke

tam

Jl.L

ukuJl.Pa

ku

Jl.Bayam

Jl.Kangkung

Jl.Duria

n

Jl.Sek

op

Jl.Sa

bi

Jl. Labu

Jl.HA.Ha

sanJl.CoklatJl.MayjenSutoyo

Jl.L.B

ali

Jl.ManggaJl.Ismail

KeKuala

Jl.Kopi

Jl.Anggur

Jl.Rukam

Jl.P.sid

em

puan

Jl.C.Kirana

Jl.M.Baiturahman

Jl.Gugus D

Jl.G.Merapi

Jl. JayawijayaJl.G.Sibayak

Jl. G.Kerinci

Jl.H.Juanda

Jl.TPA

Jl.Bangau

Ke Medan

Jl.Merak

Jl.Pimpong

SeiM

encirim

SeiBingei

SeiRambai

SeiBan

gkatan

Jl.GajahMada


52/305

Laporan akhir

Tabel 2.22

Panjang Jalan Menurut Status Di Kota Binjai tahun 2005 (dalam KM)

Uraian Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kota

Jenis Permukaan :1. Diaspal2. Kerikil

3. Tanah4. diperkeras

12,000 14,840 265,95428,387

26,81613,931

Kondisi Jalan :1. Baik2. Sedang3. Rusak4. Rusak Berat

12,000 14,840 227,41050,19057,488

Kelas Jalan :

1. Kelas I2. Kelas II3. Kelas III

4. Tidak dirinci

12,000 14,840

335,088Sumber : Binjai Dalam Angka

Tabel 2.23

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di Kota Binjai

2003 2005

Tahun


53/305

Laporan akhir

Tabel 2.24Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi Di Kota Binjai

Tahun 2003 - 2005

Sumber : Dinas perhubungan Kota Binjai

Tahun

2003 2004 2005No Jenis Kendaraan Wajib

uji(unit)

Realisasi(unit)

Wajib

uji(unit)

Realisasi(unit)

Wajib

uji(unit)

Realisasi(unit)

1. Mobil Bus-Besar

-Sedang- Kecil

17

2938

26

2126

7

5128

7

5128

10

5128

10

5128

2. Bus bkn umum - - - - - -

3. MPU 998 1.315 1.478 145 1.478 329

4. Taksi - - - - - -

5. Roda 3 - - - - - -

6. Pick up 993 993 993 56 993 112

7. Truck sedang 332 332 332 148 332 332

8. Truck berat 342 265 342 33 342 3429. Kereta gandeng - - - - - -

10. Kereta tempelan - - - - - -

11. Penarik (tractor

head)- - - - - -

Jumlah 2.749 2.978 3.231 470 3.231 1.204


54/305

Laporan akhir

3. Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN - III Kebun

Rambutan Kabupaten Deli Serdang.

4. Sebelah Barat dengan PTPN - III Kebun Gunung Pamela Kabupaten Deli

Serdang.

Disamping itu Kota Tebing Tinggi terletak di jalan penghubung antara Pantai

Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara. Daerah ini dilintasi oleh aliran sungai

besar dan kecil sebanyak 4 (empat) buah yaitu : Sungai Padang, SungaiBahilang, Sungai Kalembah dan Sungai Sibarau.

Saat ini Kota tebing telah terbagi atas 5 (lima) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Padang Hulu;

2. Kecamatan Padang Hilir;

3. Kecamatan Rambutan;

4. Kecamatan Bajenis;

5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Namun karena data sekunder (time series) yang ada seperti :Tebing Tinggi

dalam angka dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) masih pembagian

atas 3(tiga) wilayah kecamatan, maka data yang akan diuraikan adalah data dari

pembagian 3(tiga) wilayah kecamatan tersebut Pertimbangan ini digunakan


55/305

Laporan akhir

2.4.1.Perdagangan

Sektor perdagangan mencakup kegiatan pengumpulan dan pendistribusian

barang baru maupun bekas yang dilakukan oleh produsen atau importir kepada

konsumen. Hal ini dapat dilakukan, tanpa mengenal bentuk dan sifat barang-

barang tersebut.

Kegiatan pendistribusian/penyaluran barang, dapat melalui pedagang besar

maupun kecil/eceran. Pedagang besar adalah pedagang yang umumnya melayani

pedagang eceran atau konsumen lain yang bukan merupakan konsumen rumahtangga. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi produksi sektor pertanian,

industri, pertambangan baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari daerah

lain ataupun dari luar negeri, berupa import.

Untuk mengukur aktifitas perdagangan beserta pertumbuhan Kota Tebing

Tinggi dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu nilai/volume eksport dan

perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tanda daftar

perusahaan.

a. Eksport

Jumlah barang yang dieksport beserta nilai barangnya akan dikemukakan,

sedangkan data import tidak terekam. Data volume dan nilai eksport si Kota

Tebing Tinggi dikemukakan sebagai berikut :


56/305

Laporan akhir

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Volume(ton) Nilai (Juta)

Gambar 2.14

Grafik Perkembangan Volume Eksport dan nilainya Tahun 1997-2005

Pada tabel dan grafik diatas tampak perkembangan eksport dari tahun 1997

sampai tahun 2005. ekspor yang dikemukakan adalah volume ekspor berikut

nilainya. Perkembangan volume eksport dan nilai rupiahnya, pada tahun 1997

sampai 2000 cenderung menurun. Sedangkan tahun 2001 sampai 2005

mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik volume ekspor maupun

nilainya. Namun secara menyeluruh perkembangan volume ekspor sejak 1997

sampai tahun 2005 mengalami peningkatan secara rata-rata 2,48% pertahun.

Sedangkan nilai ekspornya meningkat secara rata-rata 8,37% pertahun.


57/305

Laporan akhir

Tabel 2.26

Perkembangan SIUP & TDP Tahun 1997-2005

No Tahun SIUP TDP Jumlah%

Perubahan

1 1997 1,230 1,238 2,468 -

2 1998 1,304 1,320 2,624 6.32

3 1999 1,394 1,404 2,798 6.63

4 2000 1,505 1,520 3,025 8.11

5 2001 1,640 2,053 3,693 22.08

6 2002 1,786 2,208 3,994 8.15

7 2003 2,016 2,439 4,455 11.54

8 2004 2,272 2,706 4,978 11.74

9 2005 2,505 3,158 5,663 13.76

Jumlah 28,035 74.58

Sumber : Tebing Tinggi dalam angka 2006

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


58/305

Laporan akhir

sektor yang diharapkan dan direncanakan menjadi sektor yang strategis dalam

membangun ekonomi daerah.

Keberadaan sektor industri di Kota Tebing Tinggi cukup menyebar pada

semua kecamatan. Namun distribusi lokasi industri lebih dominan di kecamatan

Rambutan yaitu sebanyak 11 (sebelas) perusahaan. Sedangkan yang berlokasi di

kecamatan Padang Hilir ada sebanyak 5 (lima) perusahaan dan di kecamatan

Padang Hulu ada 2 (dua) unit perusahaan. Kegiatan industri dimaksud terdiri

dari :a. industri makanan, minuman dan tembakau

b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit

c. Industri kayu, perabot

d. Industri kertas, percetakan

e. Industri kimia,minyak bumi, batubara, karet dan plastik

f. Industri barang galian bukan logam, kecuali BBM dan batubara

g. Industri logam dasar

h. Industri barang dan logam, mesin dan peralatannya

i. Industri pengolahan lainnya.

Berkembangnya industri-industri dimaksud akan punya kaitan terhadap

perkembangan arus lalu lintas Perkembangan sektor industri ini dapat dilihat


59/305

Laporan akhir

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gambar 2.16

Grafik Perkembangan Nilai Output Industri Tahun 1999-2005

Pada tabel tampak jelas perkembangan nilai output industri dari tahun ke tahun

cenderung meningkat dan secara rata-rata peningkatan tiap tahun adalah sebesar

15,56%.

a. Letak Geografi dan Administrasi

Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah strategis dalam kegiatan pengembangan

Kota melihat pembagian kota secara administratif kota Tebing Tinggi hanya


60/305

Laporan akhir

per Ha. Perincian Jumlah penduduk tiap-tiap 3 (tiga) Kecamatan tersebut dapat

dilihat pada Tabel 2.24, 2.25, dan 2.6.

Tabel 2.28

Luas Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kecamatan Padang HuluJumlah Penduduk Kepadatan Penduduk

(Jiwa) (Jiwa/Ha)

1 Tualang 93,1 4.726 50,8

2 Pelita 129,6 2.565 19,8

3 Lubuk Baru 210 4.902 23,3

4 Pabatu 369,92 3.809 10,3

5 Persiakan 96,3 5.122 53,2

6 Bandarono 38,8 3.676 94,7

7 Durian 68,7 6.896 100,4

8 Nandailing 33,36 2.811 84,3

9 Pasar Gambir 33,7 3.978 118,0

10 Pasar Baru 28,2 3.15 111,7

1101,68 41635 37,8

No Kelurahan Luas (Ha)

Jumlah

Dari tabel 2.4 diatas terlihat bahwa penyebaran penduduk masih terpusat di daerah

pusat kota yakini Kelurahan Pasar Gambir dengan Kepadatan 118 orang /Ha,

Kelurahan Pasar Baru, 111,7 orang/Ha, dan Kelurahan Durian, 100,3 orang/ Ha.

Kepadatan sedang terdapat di dua Kelurahan yakni Kelurahan Bandarsono, 94,7

orang/Ha dan Kelurahan Mandailing 84,3 orang/Ha. Kepadatan rendah terdapat di

Kelurahan Persiakan dan Tualang, masing-masing 53,2 dan 50,8 orang/Ha.


61/305

Laporan akhir

Tabel 2.30

Luas Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kecamatan Padang HilirJumlah Penduduk Kepadatan Penduduk

(jiwa) (Jiwa/Ha)1 Badak Bejuang 43,62 5.402 123,84

2 Bandar Sakti 52,5 4.257 81,09

3 Bandar Utama 57,5 4.868 84,66

4 Berohol 100,5 4.441 44,19

5 Bulian 196,6 3.991 20,30

6 Karya Jaya 106,5 4.117 38,66

7 Lalang 89,5 5.554 62,06

8 Pinang Mancung 238,7 4.638 19,43

9 Rantau Laban 116,5 5.6 48,0710 Sri Padang 61,3 4.431 72,28

11 Tanjung Marulak 100,8 5.293 52,51

1164,02 52592 45,18

No Kelurahan Luas (Ha)

Kecamatan Rambutan

Sumber : Monografi Kelurahan, Tahun 2002

c. Perekonomian

Dari jumlah 42.022 tenaga kerja yang bekerja di Kota Tebing Tinggi khususnya

dari 3 kecamatan tersebut. Sebanyak 3374 orang bekerja sebagai petani, 5113

orang bekerja di bidang Industri dan Kerajinan, 6.144 bekerja sebagai PNS dan

ABRI sedang sisanya 27.311 orang bekerja diluar sebagai petani, pegawai industri

dan PNS/ABRI.

Banyaknya tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan tahun di Kota Tebing Tinggi


62/305

Laporan akhir

Tabel 2.32

Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Rambutan

No Kelurahan Pertanian IndustriPNS /ABRI

Lain-nya Jumlah

1 Badak Bejuang - 161 62 330 553

2 Bandar Sakti 37 93 490 60 680

3 Bandar Utama - 47 88 47 182

4 Berohol 96 528 34 75 733

5 Bulian 145 107 388 116 756

6 Karya Jaya 130 142 142 41 455

7 Lalang 35 26 84 734 8798 Pinang Mancung 824 40 127 35 1026

9 Rantau Laban 277 36 510 193 1016

10 Sri Padang - 71 310 199 580

11 Tanjung Marulak 3 573 486 28 1090

Kecamatan Rambutan 1547 1824 2721 1858 7950

Pada tabel diatas terlihat bahwa di kecamatan Rambutan penduduknya sebagianbesar (80,54%) bermata pencaharian bukan sebagai petani. Jadi ciri utama sebagai

daerah perkotaan tercemin dengan jelas. Lebih separuh dari penduduk yang

bekerja sebagai petani tinggal di kelurahan Rantau Laban, Bulian dan Karya Jaya.

Hal ini disebabkan oleh karena ketiga kelurahan tersebut masih mempunyai areal

pertanahan yang cukup luas.


63/305

Laporan akhir

petani. Lebih separuh dari penduduk yang bekerja sebagai petani tinggal di

kelurahan Rantau Laban, Bulian dan Karya Jaya. Hal ini disebabkan oleh karena

ketiga kelurahan tersebut masih mempunyai areal pertanahan yang cukup luas.

d. Rencana Transportasi dan Sirkulasi

Tujuan spesifik dari perencanaan pengembangan sistem transportasi Kota Tebing

Tinggi adalah :

- Mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota perdagangan, industri,

perkebunan, dan pemerintahan menuntut tersedianya prasarana transportasi

yang memadai terutama dalam mendukung kegiatan proses koleksi dan

distribusi dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut.

- Mengatasi masalah kesemrawutan lalu lintas akibat bercampurnya lalu lintas

regional dengan lalu lintas angkutan kota/okal melalui pengaturan sistem

hirarki jaringan jalan.

- Mengarahkan perkembangan kota agar semua kegiatan tidak hanya tertuju

pada pusat kota.

-

1). Rencana Jaringan

Pengembangan jaringan jalan di Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk

meningkatkan aksesibilitas semua jenis komponen fasilitas kota dan skala bagian


64/305

Laporan akhir

Untuk pengembangan ke depan jalan arteri primer di Kota Tebing Tinggi akan

dialihkan pada jalan By Pass yang menghubungkan Jl. Kom. Laut Yos Sudarso ke

jalan Sukarno Hatta.

2). Fungsi dan Hirarki Jalan

Penentuan hirarki jaringan jalan raya di Kota Tebing Tinggi dalam rangka rencana

pengembangan sistem transportasi mempergunakan pendekatan sebagai berikut:

- Memperhatikan potensi jaringan jalan raya yang ada saat ini di dalam

pembuatan struktur jaringan.

- Peningkatan kapasitas beberapa jaringan jalan raya tertentu sesuai

pembangunan jalan raya baru diarahkan untuk daerah yang sudah ada badan

jalan tetapi terpotong sehingga kemudahan hubungan menjadi rendah.

3) Sistem Sirkulasi

Konsep dasar rencana sistem sirkulasi transportasi Kota Tebing Tinggi adalah

memecahkan beban lalu lintas yang terjadi pada jaringan jalan raya di pusat kota,

terutama pada jaringan jalan di pusat kota.

Intinya mengenai sistem sirkulasi jaringan jalan dan sistem sirkulasinya yaitu :

- Agar fungsi jalan raya arteri primer tidak terganggu maka jumlah jalan masuk


65/305

Laporan akhir

2.3.5 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

a. Kondsi Geografis1). Letak Wilayah

Kabupaten Serdang Berdagai terletak pada posisi 2o57 Lintang Utara, 3

o 16

Lintang Selatan, 98o33 Bujur Timur, 99o27 Bujur Barat dengan luas wilayah

1.900,22 Km2 dengan batas wilayah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.15.

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun

Sebelah Timur : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun

Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Dengan ketinggian wilayah berkisar 0 500 meter permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 11 Kecamatan dan 243 desa dan

6 kelurahan.


66/305

Laporan akhir

Pengamatan Stasiun Sampali menunjukkan rata-rata kelembaban udara per bulan

sekitar 84%, curah hujan berkisar antara 30 samapi dengan 340 mm per bulan

dengan periodik tertinggi pada bulan Agustus September 2004, hari hujan per

bulan berkisar 8 26 hari dengan periode hari hujan yang besar pada bulan

Agustus September 2004. Rata rata kecepatan udara berkisar 1,10 m/dt dengan

tingkat penguapan sekitar 3,74 mm/hari. Temperatur udara per bulan minimum

23,7o

C dan maksimum 32,2o

C.

b. Demografi

1). Penduduk

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten baru yang merupakan hasil

pemekaran dari wilayah Deli Serdang. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang

Bedagai pada tahun 2004 berjumlah 568.195 jiwa dengan komposisi jumlah

penduduk laki-laki 295.806 jiwa dan perempuan 292.457 jiwa. Sedangkan rumah

tangganya mencapai 137.042 RT. Banyaknya penduduk per Kecamatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34

Banyaknya Penduduk Per Kecamatan Menurut jenis Kelamin

di Kabupaten Serdang Bedagai


67/305

Laporan akhir

terendah adalah Kecamatan Sipispis 139 jiwa/km2, dan Kecamatan Kotarih 141

jiwa/km2.

Ditinjau dari segi penduduk, jumlah penduduk terbesar adalah di kecamatan

Perbaungan yaitu sebesar 120.193 jiwa atau sebesar 19,47 dari seluruh penduduk

Kabupaten Serdang Bedagai. Kecamatan kecamatan lain diantaranya

Kecamatan Sei Rampah 102.766 jiwa. Kecamatan Tebing Tinggi 78.134 jiwa dan

Kecamatan Dolok Masihul 71.301 jiwa.

2). Ketenagakerjaan

Dari sekitar 588.263 jiwa penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang berusia 10

tahun ke atas (penduduk usia kerja), sebanyak 255.565 orang merupakan

angkAtan kerja. Mereka adalah yang berstatus bekerja 208.072 orang dan

berstatus mencari pekerjaan ini sering disebut dengan pengangguran terbuka

mencari pekerjaan ini sering disebut dengan pengangguran terbuka (open

employment). Sedang mereka yang melakukan kegiatan non ekonomis (bukan

angkatan kerja) sebanyak 202.192 orang. Mereka adalah yang mempunyai

kegiatan utama sekolah 94.662 orang, mengurus rumah tangga 80.724 orang, dan

melakukan kegiatan lainnya 26.806 orang. Ditinjau menurut lapangan usaha

penduduk yang bekerja, lebih dari 81.962 orang penduduk Kabupaten Serdang

Bedagai bekerja di seKtor pertanian Sector perdagangan menyerap pekerja


68/305

Laporan akhir

Tabel 2.35

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan

Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002 2004 (Jutaan Rupiah)

No Lapangan Usaha 2002 2003 20041 Pertanian 1.507.019,60 1.607.613,55 1.740.772,10

Tanaman Bahan Makanan 590.170,48 617.222,37 640.113,99

Tanaman Perkebunan 625.220,08 668.584,71 733.318,23

Peternakan 104.856,66 114.807,56 131.047,95

Perikanan 734,55 816,94 915,08

Kehutanan 186.100,83 206.181,97 235.376,85

2 Penggalian 21.744,21 23.691,26 27.097,39

3 Industri 536.848,68 660.718,32 738.352,98

Besar dan Sedang 434.754,73 533.414,53 606.535,78

Kecil Rumah Tangga 102.093,95 127.303,79 131.817,20

4 Listirk, Gas dan Air Minum 5.580,53 7.021,63 9.587,31

5 Bangunan 92.733,72 103.124,03 119.540,55

Perdagangan, Hotel dan Restoran 505.430,42 605.368,28 734.063,15Perdagangan 499.959,00 599.051,39 726.934,72

Hotel 204,26 230,31 261,79

Restoran 5.267,16 6.086,58 6.866,64 Sumber : Serdang Bedagai Dalam Angka 2004

d. Sistem Transportasi


69/305

Laporan akhir

Tabel 2.36

Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Jenis

Permukaan dan Kelas Jalan Tahun 2004

NoKeadaan

Negara Propinsi Kabupaten Jumlah

1Jenis Permukaan

a Aspal 85,31 65,63 249 400,64

b Kerikil - - 123,85 123,85

c Tanah - - 552,4 552,4

d

Tidak

diperinci - - 1/215,60 1.215,90Jumlah 85,31 65,63 2.141,55 2.292,49

2 Kondisi

a Baik 565,55 565,55

b Sedang 753 753

c Rusak 465 465

d Rusak Berat 250 250

eTidak

diperinci 108 108

Jumlah 2.141,55 2.141,55

3 Kelas Jalan

a Kelas I 85,31 85,31

b Kelas II 65,63 45

c Kelas III 249,7 249,7

d Kelas III A 123,85 123,85

e Kelas IV 552,4 552,4

f Kelas V 1.000 1.000,00


70/305

Laporan akhir

Secara administratif, Kota Medan memiliki wilayah seluas 265,10 km2

yang

terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan. dengan batas - batas kotanya

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Barat: : Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah Kota Medan dapat di lihat pada

Gambar berikut :


71/305

Laporan akhir

2). Kependudukan

Berdasarkan informasi dari kantor BPS Kota Medan melalui buku Medan Dalam

Angka Tahun 2004 Jumlah penduduk di Kota Medan tercatat sebanyak 2.053.778

jiwa, jumlah itu tercatat lebih besar dibanding jumlah penduduk pada tahun-tahun

sebelumnya. Tahun 2000 misalnya, penduduk Kota Medan hanya mencapai

1.898.013 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37

Penyebaran Jumlah penduduk Kota Medan 2004

NO KECJumlah

KelurahanLuas Wil(Km 2)

Jml pddKepadatan(Jiwa/Km2)

1 2 3 4 5 6

1 Medan Tuntungan 9 20.68 78.890 3.573

2 Medan Selayang 6 12.81 46.610 3.639

3 Medan Johor 6 14.58 106.898 7.332

4 Medan Amplas 7 11.19 95.060 8.495

5 Medan Denai 6 9.05 134.298 14.8406 Medan Tembung 7 7.99 103.810 12.992

7 Medan Kota 12 5.27 120.843 22.930

8 Medan Area 12 5.52 137.551 24.919

9 Medan Baru 6 5.84 46.517 7.965

10 Medan Polonia 5 9.01 55.472 6.157

11 Medan Maimun 6 2.98 97.048 32.566

12 Medan Sunggal 6 15.44 83.961 5.438

13 Medan Helvetia 7 13.16 116.652 8.864


72/305

Laporan akhir

Tabel 2.38

Jumlah Kepemilikan Kendaraan periode tahun 1999-2004

TahunMobil

PenumpangKendaraan

Barang Bus Sepeda Motor Jumlah

1 2 3 4 5 6

1999 103063(16,42%)

82044 (13,07%) 10693 (1,7%) 431869(68,81%)

627669

2000 112220(16,91%)

84853 (12,79%) 10773 (1,62%) 455476(68,66%)

663322

2001 119520

(17,45%)

86721 (12,66%) 10786 (1,57%) 468003

(68,32%)

685030

2002 122587

(17,54%)

89756 (12,85%) 10953 (1,57%) 475417

(68,04%)

698713

2003 133421(18,61%)

92688 (12,93%) 10997 (1,53%) 479875(66,93%)

716981

2004 138965(19,13%)

94568 (13,02%) 11009 (1,52%) 481954(66,34%)

726496

Sumber : BPS Kota Medan, 2004

Prosentase jenis kendaraan bermotor yang paling tinggi adalah sepeda motor yaitu

66,34 % dan paling kecil adalah bus yaitu 1,52 %.

4). Pola Penggunaan Lahan

Intensitas penggunaan lahan di Kota Medan jauh lebih tinggi di pusat kota

dibandingkan dengan daerah pinggiran kota. Luas wilayah Kota Medan 265,10


73/305

Laporan Akhir

BAB 3

METODOLOGIPENDEKATAN

3.1. PENGANTARPada bab ke tiga ini akan dibahas tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan Kajian

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional di Kota Metropolitan yang

diusulkan oleh konsultan. Sistematika penulian bab ke tiga ini adalah sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas)

Tahapan Penyusunan Database

Referensi yang digunakan

Adapun bagan alir pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagaimana pada Gambar 3.1.

3.2. TAHAPAN PELAKSANAAN MRLLTahapan pelaksanaan pekerjaan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Nasional di Kota Metropolitanyang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan


74/305

Laporan Akhir

Perencanaan Teknis Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Pada Kawasan Perkotaan..... ....... .. III- 2

PERSIAPAN DAN

PERUMUSAN PENGUMPULAN DATAANAL ISIS TINGKAT PELAYANAN DAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

KONSEP AKHIR DAN

FINALISASI

PENETAPANTERHADAP

TujuanSasaranLingkup PekerjaanWaktuMetode

REVIEW TERHADAPPeraturan TerkaitStudi TerkaitTeori Manajemen dan

Reka asa Lalu Lintas

PERENCANAANPENGUMPULAN DATA

& TEKNIK SURVEY

DATA SEKUNDERData Sosio EkonomiDok. RUTRK/W,

TATRALOK/WILData jaringan prasa-

rana dan tata gunalahan

DATA PRIMER

Cross section &Longitudinal Profile(jalan dan simpang)

Landuse & Hambatansamping lainnya.

Arus lalu lintasKecepatanPengendalian

Simpang

PEMBERI TUGAS

MasukanIde dan Gagasan

ANAL ISIS TINGKAT

PELAYANAN

Perhitungan Volume Lalu

LintasPerhitungan Kapasitas

Jalan dan Simpang

Perhitungan V/C

Perhitungan KecepatanLalu Lintas

Perhitungan KepadatanLalu Lintas

Perhitungan TingkatPelayanan Saat Ini

REKOMENDASI

Jangka Pendek(Rekayasa danManajemen LaluLintas)

Jangka Panjang

(pengembanganjaringan jalan &

Andalalin)

PENYEMPURNAANLAPORAN

Revisi editorial dansubstansional

Pembuatan resume

studi

PENGENALAN

LAPANGAN

ANALI SIS PEMECAHANMASALAH

Analisis PenyebabMasalah Saat Ini(hambatan samping,akses/simpang, geometric,alinyemen, pengaturansimpang, kerusakan fisik,perlengkapan, dll)

Analisis potensi perma-salahan (geometrik,alinyemen)

Analisis potensi parkir saatini dan masa mendatang

Analisis efektifitaspengelolaan parker

TINGKAT PELAYANANDIHARAPKAN &

STANDAR GEOMETRIK

Perhitungan Volume Lalu

Lintas

Perhitungan Kapasitas

l i PERMASALAHAN JALANNASIONAL

Jangka Pendek

Jangka Panjang

PENYUSUNAN SIMMRLL

(TRANS-SUMATERA

DI PROP. SUMUT)

Pendahuluan Laporan Antara

Gambar 3.1

Tahapan Pelaksanaan Studi

L Akhi


75/305

Laporan Akhir

Review terhadap dokumen teknis dan mempertajam metoda analisis serta menyusun

kerangka analisis yang akan digunakan;

Review terhadap dokumen teknis adalah usaha dari konsultan untuk memperkecil

deviasi antara tujuan (goals) yang diharapkan oleh Pemberi Tugas dengan hasil dari

metode analisis yang akan digunakan.

Review atau tinjauan terhadap dokumen dan studi studi terkait;

Tinjauan terhadap dokumen atau studi yang terkait adalah dengan :

o Menginventaris dokumen atau studi yang berkaitan dengan analisis manajemen

dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;

o Mengkaji dan menelaah dokumen atau studi transportasi lain yang dapat

digunakan untuk acuan dalam penganalisaan pekerjaan ini misalnya Data Sosio-

Ekonomi, RUTRK/W, Tatralok, Tatrawil, dll;

Pengenalan Lapangan

Tahapan ini penting dilakukan oleh konsultan untuk memperoleh pemahaman dari

ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menyusun rencana survey yang meliputi analisis data yang akan dikumpulkan

Laporan Akhir


76/305

Laporan Akhir

3.2.2.1. Data Dimensi Dan Geometrik Jalan, terdiri dari antara lain:

panjang ruas jalan;

lebar jalan;

jumlah lajur lalu lintas;

lebar bahu jalan;

lebar median;

lebar trotoar;

lebar drainase,

alinyemen horisontal;

alinyemen vertikal.

3.2.2.2. Data Perlengkapan Jalan meliputi:

Jumlah,

Jenis, dan

Kondisi Perlengkapan Jalan Terpasang

3.2.2.2. Data Lalu Lintas meliputi antara lain:

volume dan komposisi lalu lintas;

Laporan Akhir


77/305

Laporan Akhir

3.2.3 PENETAPAN LOKASI PENGUMPULAN DATA PRIMER;

Ruas jalan yang pada kota-kota di Propinsi Sumatera Utara yang dijadikan lokasi survai

merupakan jalan nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

376/KPTS/M/2004, Sumatera Utara mempunyai ruas jalan nasional sepanjang 2.098,05

Km, yang merangkai seluruh kota/kabupaten se Sumatera Utara. Untuk kegiatan studi

manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan nasional di 6 kota/kabupaten di

Sumatera Utara, antara lain Kota Binjai, Medan, Langkat, Deli Serdang (Lubuk Pakam),

Serdang Bedagai (Sei Rampah), dan Tebing Tinggi, ruas jalan nasional yang akan distudi

meliputi ruas jalan sebagai berikut :

Laporan Akhir


78/305

Laporan Akhir

Tabel 3.1

Ruas Jalan Nasional di 6 (Enam) Kota/Kab, di Wilayah Studi di Sumatera UtaraTahun 2007

NOMOR RUAS N A M A R U A SPANJANG

RUAS

( KM )

001 SIMPANG PANGKALAN SUSU - BTS. ACEH 26,24

002 TANJUNGPURA - SIMP. PANGKALANSUSU 29,79

003 BINJAI - TANJUNGPURA 32,74

003 11 K JLN. AMIR HAMZAH (BINJAI) 6,00

004 MEDAN - BINJAI 8,60

004 11 K JLN. IR. H. DJUANDA (MEDAN) 2,46

004 12 K JLN. DR. MANSYUR (MEDAN) 1,21004 13 K JLN. SETIABUDI (MEDAN) 3,40

004 14 K JLN. JEND. GATOT SUBROTO (MEDAN) 1,95

004 15 K JLN. BINJAI RAYA (MEDAN) 2,50

004 16 K JLN. SUDIRMAN (MEDAN) 0,40

004 17 K JLN. YAMIN GINTING (MEDAN) 0,50

004 18 K JLN. SUNGGAL (MEDAN) 0,65

004 19 K JLN. SOEKARNO-HATTA (BINJAI) 4,77

005 MEDAN - LUBUK PAKAM 14,55

005 11 K JLN. SISINGAMANGARAJA (MEDAN) 10,85006 LUBUK PAKAM - PERBAUNGAN 0,88

006 11 K JLN. MEDAN (LUBUK PAKAM) 3,25

006 12 K JLN. SIANTAR (LUBUK PAKAM) 3,98

007 1 PERBAUNGAN - BTS. DELI SERDANG 12,90

007 2 BTS. DELI SERDANG - SEI RAMPAH 13,20

008 SEI RAMPAH TEBING TINGGI 11,88

008 11 K JLN. AHMAD YANI (TEBING TINGGI) 1,71

008 12 K JLN. JEND. SUDIRMAN (TEBING TINGGI) 2,30


79/305

Laporan Akhir

Perencanaan Teknis Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Pada Kawasan Perkotaan....... ....... III- 7

Untuk lebih jelasnya titik titik lokasi survai dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2Titik Lokasi Pengumpulan Data Primer Pada Wilayah Studi

001

003

002

004

110

024 007

026

006

042

007

026

008

009

Tj.PuraPk.Susu

005

KABAN JAHE

Laporan Akhir


80/305

p

Ruas jalan yang dijadikan lokasi pengambilan data diprioriatskan pada jalan nasional

yang kinerjanya buruk, seperti pada gambar pada lokasi-lokasi dibawah ini

1) lokasi di daerah tebing tinggi (kota T. Tinggi) kisaran (Kabupaten Asahan)

Gambar 3.3Ruas Jalan pada daerah persimpangan Kampung Keling

(arah ke Jl.Taman Bahagia)

Laporan Akhir


81/305

p

Karakteristik lokasi :

- Status : jalan nasional

- Lebar jalan 16,5 meter (Jl.M.Yamin)

- 4 Lajur/2 arah tak terbagi (4/2 UD)

- Peruntukan lahan sekitar simpang : pertokoan, dan terdapat sub terminal angkutan

kota tepat pada persimpangan tersebut (Jl.Taman Bahagia dan Jl. M. Yamin)

- Hambatan samping : Parkir Angkutan Umum (angkot) dan becak dayung/bermotor

2). Lokasi pada ruas jalan Medan Lubuk Pakam ( Kab. Deli Serdang)

Laporan Akhir


82/305

Karakteristik lokasi adalah sebagai berikut:

- Lubuk Pakam merupakan Ibukota Kabupaten Deli Serdang


- Lebar jalan 13,5 meter

- 3 Lajur/2 arah tak terbagi (2/2 UD)

- Peruntukan lahan sekitar simpang : pertokoan/ruko, pusat perbelanjaan disepanjang

jalan

- Hambatan samping : PKL, Parkir kendaraan pribadi/umum dan becak

- Belum dilengkapi dengan fasilitas marka maupun rambu lalu lintas

- LHR : 1973 kendaraan/jam

3). Lokasi pada ruas jalan Lubuk Pakam Tebing Tinggi (Sei Rempah)

Laporan Akhir


83/305

- Hambatan samping : PKL, Parkir kendaraan pribadi/umum dan becak

- Bangunan disekitar jalan merupakan bentuk bangunan tua yang langsung

bersinggungan/dekat dengan badan jalan

- Belum dilengkapi dengan fasilitas marka maupun rambu lalu lintas

- LHR : 1984 kendaraan/jam

4) Lokasi pada ruas Jalan Medan Binjai ( Simpang Pinang Baris)

Laporan Akhir


84/305

Gambar 3.10

Ruas Jalan Medan Binjai (Simpang 4 Kampung Lalang) Kota Medan

Karakteristik lokasi, sebagai berikut:


- Lebar jalan 15 meter

Laporan Akhir


85/305

3.2.4 REVIEW ASPEK LEGAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS

Inti dari pelaksanaan kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional di Kota

Metropolitan adalah melakukan penilaian tingkat pelayanan yang sedang berlangsung,

mengidentifikasi permasalahan dengan cara membandingkan tingkat pelayanan yang

terjadi terhadap tingkat pelayanan yang diharapkan, dan menyusun rekomendasi

peningkatan.

Penilaian tingkat pelayanan lalu lintas yang dipengaruhi oleh pola pengaturan

(manajemen) dan kondisi fisik prasarana jalan dan perlengkapannya, dilakukan dengan

melakukan analisis data primer yang dikumpulkan dilapangan sedangkan tingkat

pelayanan yang diharapkan secara legal akan merujuk kepada Undang-Undang nomor

14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan beserta aturan turunannya (PP.43

tahun 1993 dan KM.14 tahun 2006) serta Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 dan

PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan.

Undang-undang no.14 tahun 1992, PP 41 tahun 1993, dan KM Perhubungan nomor 14

Laporan Akhir


86/305

Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan

jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional,

serta jalan tol (UU.38-2004).

Pengertian sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud

pusat-pusat kegiatan (UU.38-2004)

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi

secara berdaya guna. Sedangkan jalan kolektor diartikan sebagai jalan umum yang

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi (UU.38-2004).

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam

beberapa kelas jalan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (UU.38-2004)

Laporan Akhir


87/305

melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton; (UU.14-

1992)

Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang

tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

(UU.14-1992)

Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk

muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; (UU.14-

1992)

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, dengan ruang lingkup seluruh jaringan

yang ada dengan mengutamakan hirarki jalan yang lebih tinggi. (Kmenhub.14-2006)

Laporan Akhir


88/305

jalan lokal primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C;

jalan tol, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B.

Dengan merujuk kepada definisi jalan nasional menurut undang-undang nomor 38

tahun 2006 pasal 9 dimana jalan nasional disebutkan sebagai jalan arteri primer dan

kolektor primer, maka tingkat pelayanan lalu lintas yang harus dicapai oleh jalan

nasional adalah B.

Tingkat pelayanan B lalu lintas adalah kondisi:

arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh

kondisi lalu lintas (Kecepatan lalu lintas > 80 km/jam);

kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi

kecepatan (Volume lalu lintas dapat mencapai 45% dari kapasitas (yaitu 900smp perjam 2 arah));

pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan

lajur jalan yang digunakan.

Laporan Akhir


89/305

mengalami degradasi. Secara alami masyarakat akan melakukan aktifitas disepanjang

jalan-jalan yang telah terbangun dengan tingkat intensitas yang terus berkembang dan

sulit dikendalikan.

Kondisi ini sering dipersulit dengan kekurang-siapan pemerintah kota/kabupaten untuk

menyiapkan pola pengembangan jaringan jalan pada wilayah kewenangannya. Hal ini

tidak semata-mata disebabkan oleh karena tidak adanya perencanaan yang memadai

namun lebih kepada keterbatasan anggaran belanja serta belum adanya pengaturan

yang porporsional tentang penggunaan lahan yang telah dimiliki oleh masyarakat

antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Permasalahan lalu lintas pada jalan-jalan nasional dapat diringkas sebagai berikut:

permasalahan ruas jalan

permasalahan kinerja persimpangan

tidak terpenuhinya standar geometrik, alinyemen dan kondisi fisik prasarana.

3.2.5.1 Permasalahan Ruas Jalan

Permasalahan yang umum terjadi meliputi;

Laporan Akhir


90/305

3.2.5.2 Permasalahan Persimpangan

Permasalahan yang sering terjadi antara lain;

Waktu tundaan berlebihan dikarenakan kurang optimalnya pengaturan dan

teknologi yang digunakan,

hambatan samping (PKL, parkir, perhentian angkutan umum, penyeberang

jalan)

over saturated,

tumbuhnya persimpangan-persimpangan antara jalan nasional dengan hirarki

jalan dua tingkat dibawahnya,

Rawan kecelakanaan lalu lintas,

dll

3.2.5.3 Layout Dan Disain Prasarana

Permasalahan layout dan disain prasarana adalah tidak terpenuhinya standar geometrik,

alinyemen dan kondisi fisik prasarana. Permasalahan prasarana meliputi:

Persimpangan dengan sudut lancip

Persimpangan dengan hirarki jalan yang jauh lebih rendah

Persimpangan stagger

Laporan Akhir


91/305

JALURLAMBAT JALURUTAMA/CEPATMEDIAN

JALUR

PEMISAHTROTOAR JALURLAMBAT JALURUTAMA/CEPATMEDIAN

JALUR

PEMISAHTROTOAR

3.2.6.1PROGRAM JANGKA PANJANGa. Manajemen dan Rekayasa Ruas Jalan

Manajemen dan rekayasa ruas jalan yang direkomendasikan untuk meningkatkan

pelayanan lalu lintas dalam kategori program jangka panjang meliputi antara lain:

Pembangunan jalur lambat (frontage road) dan jalur cepat

Dalam jangka panjang setiap jalan arteri primer perlu dikembangkan dengan

membangun jalur cepat dan jalur lambat (frontage road). Pengembangan ini ditujukan untuk memisahkan pergerakan lalu lintas jarak pendek dan pergerakan

lalu lintas langsung (through traffic). Lalu lintas lokal diarahkan untuk

menggunakan jalur lambat dan lalu lintas langsung dan jarak jauh akan

menggunakan jalur cepat.

Gambar 3.11

Laporan Akhir


92/305

Gambar 3.12. Jalan Lingkar

Pembangunan Jalan Tol

Apabila pergerakan jarak jauh menuju pusat kota dan atau lalu lintas menerus

demikian tinggi sementara pengembangan jalan dengan pembedaan jalur cepat

dan jalur lambat serta jalan lingkar sudah tidak layak secara ekonomi makakajian pembangunan jalan tol dapat dipertimbangkan. Kajian pembangunan

jalan tol sebagai jalan alternatif dilakukan dengan menggunakan kelayakan

finansial.

b. Manajemen dan Rekayasa Persimpangan

Pada kondisi permasalahan lalu lintas yang sudah sangat serius maka bentuk

JALAN LINGKAR

Laporan Akhir


93/305

Pembangunan dan perkerasan bahu jalan

Redisain persimpangan dengan sudut kurang dari 70o

Kebanyak dari persimpang-persimpangan yang ada saat ini adalah pengembangan dari

persimpangan yang terbentuk secara alamiah tanpa perencanaan yang baik. Pada

beberapa kondisi pertemuan ruas-ruas jalan yang membentuk persimpangan

membentuk sudut kurang dari 70o. Kondisi ini akan berakibat kurang efisiensi

pengaturan lalu lintas di persimpangan-persimpangan tersebut dan oleh sebab itu perludilakukan re-disain sebelum persimpangan-persimpangan menjadi persimpangan yang

utama. Berikut ini adalah rekomendasi redisain dari persimpangan dengan sudut

lancip.

Kasus 1

(a). Sebelum Perbaikan

ARTERI PRIMER

KOLEKTOR

PRIMER/KOLEKTOR

SEKUNDER

Laporan Akhir

laporan akhir kajian mrrl sumut

Documents