laporan akhir tahunan komisi informasi prov. sumut tahun 2014-2015

105

Upload: komisi-informasi-sumut

Post on 21-Jul-2016

254 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015
Page 2: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SEKR

ETAR

IAT KI SU

MU

T: Sekretaris, staf ahli dan staf sekretariat Kom

isi Informasi Provinsi Sum

atera Utara foto bersam

a. Dari kiri ke kanan: M

. Sidik, Nurjannah,

SEKR

ETAR

IAT KI SU

MU

T: Sekretaris, staf ahli dan staf sekretariat Kom

isi Informasi Provinsi Sum

atera Utara foto bersam

a. Dari kiri ke kanan: M

. Sidik, Nurjannah,

Imelda Panggabean, A

ry Srikitha G, Jaya, Em

my R

ibuana Sinaga, Zulfan Siregar, Heri, Vivi Avilla S, Vivi Sundari, Seri M

ughni Sulubara, Ayu Kusum

a Ning D

ewi dan

Imelda Panggabean, A

ry Srikitha G, Jaya, Em

my R

ibuana Sinaga, Zulfan Siregar, Heri, Vivi Avilla S, Vivi Sundari, Seri M

ughni Sulubara, Ayu Kusum

a Ning D

ewi dan

Dodi Setiaw

an.D

odi Setiawan.

Page 3: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISI INFORMASIPROVINSI SUMATERA UTARA

www.kip.sumutprov.go.id

LAPORAN TAHUNANKOMISI INFORMASI

PROVINSI SUMATERA UTARA2014

Page 4: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

PELA

NTI

KA

N:

PELA

NTI

KA

N: G

uber

nur S

umat

era

Uta

ra, H

. Gat

ot P

ujo

Nug

roho

mel

antik

Kom

isio

ner P

engg

anti

Ant

ar W

aktu

(PAW

) Ram

desw

ati P

ohan

di K

anto

r Gub

ernu

r Sum

ut,

Gub

ernu

r Sum

ater

a U

tara

, H. G

atot

Puj

o N

ugro

ho m

elan

tik K

omis

ione

r Pen

ggan

ti A

ntar

Wak

tu (P

AW) R

amde

swat

i Poh

an d

i Kan

tor G

uber

nur S

umut

, Jl

n D

ipon

egor

o M

edan

, 3 F

ebru

ari 2

014.

Ram

desw

ati m

engg

antik

an A

lmar

hum

M N

atsi

r Isf

a M

M y

ang

men

ingg

al d

unia

pad

a Ja

nuar

i 201

3.Jl

n D

ipon

egor

o M

edan

, 3 F

ebru

ari 2

014.

Ram

desw

ati m

engg

antik

an A

lmar

hum

M N

atsi

r Isf

a M

M y

ang

men

ingg

al d

unia

pad

a Ja

nuar

i 201

3.

Page 5: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KATA PENGANTAR

S EJAK dilantik pada 10 September 2012, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah me-nyusun program kerja, sebagai garis panduan bagi komisioner mewujudkan visi dan misi yang diamanahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Program tersebut adalah pada tahun pertama dan kedua, Komisi Informasi Provinsi Su-matera Utara memfokuskan pada program Penguatan Organisasi. Indikatornya antara lain, terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sementara pada tahun ketiga, program kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara fokus pada Penguatan Kinerja Komisioner. Indikatornya adalah, terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan UU KIP.

Demikian juga program Penguatan Jaringan Kerjasama, terus dilaksanakan agar kinerja lebih maksimal. Indikatornya adalah terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik.

Karenanya selain terus menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, komisioner Komisi Informasi juga terus meningkatkan kualitas komisioner. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan serta mengikuti pendidikan mediator di Pusat Mediasi Nasional (PMN) di Jakarta dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.

Peningkatan kapasitas komisioner ini kami rasa sangat penting, mengingat makin

tingginya kesadaran publik untuk memperoleh informasi publik dari badan publik. Sebaliknya, Badan Publik juga makin terbiasa dengan kewajibannya untuk terbuka, sesuai amanah Undang- Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

MENINGKAT Selama tahun 2014, sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara cen-

derung meningkat. Apakah hal ini, karena implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah semakin baik ? Tentu belum pasti, karena belum ada survei ilmiah tentang ini.

Namun data yang ada menunjukkan, jumlah sengketa informasi yang masuk selama tahun 2014 di

Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara sebanyak 106 sengketa. Dari jumlah itu, hanya sebanyak 43 seng-keta ditolak dengan alasan tidak memuhi prosedur yang berlaku, yakni 19 sengketa ditolak karena Pemohon tidak memiliki legal standing dan 24 sengketa dikembalikan karena tidak memenuhi prosedur.

Selebihnya ditangani dengan mekanisme penanganan sengketa informasi yang berlaku di Komisi Infor-masi yakni diselesaikan dengan Mediasi atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Selama tahun 2014, dari 48 sengketa yang memenuhi syarat untuk diterima,diperiksa dan diputus,

sebanyak 23 sengketa berhasil dilesesaikan lewat mekanisme mediasi dan 25 sengketa diputus lewat sidang ajudikasi non litigasi.

iii

Page 6: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Selain itu, ada 14 Sengketa yang harus dilanjutkan penyelesaiannya ditahun 2015, karena didaftarkan diakhir tahun 2014. Sedangkan 1 sengketa tidak diselesaikan, karena Pemohon mencabut pendaftaran seng-keta di Komisi Informasi dengan alasan tertentu.

Walau belum seperti diharapkan, kita patut mensyukuri betapa publik di Provinsi Sumatera Utara makin

paham betapa keterbukaan informasi itu makin penting. Karena memang, informasi merupakan hak setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketah-anan nasional.

Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia, sementara keterbukaan informasi

publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

Publik di Provinsi Sumatera Utara, makin menyadari betapa budaya keterbukaan sebagai keharusan

.Karena, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat in-formasi.

Walau banyak yang telah dilakukan Komisi Informasi selama tahun 2014, tentu banyak juga kendala

yang dihadapi. Kami berupaya mencatat dan merangkum apa saja yang sempat kami laksanakan, yang se-lanjutnya kami tuangkan dalam Laporan Tahun 2014 ini.

Laporan tahunan ini, merupakan salah satu media bagi komisioner Komisi Informasi untuk melaporkan

kinerja kepada Publik. Juga sekaligus memenuhi pertanggungjawaban kepada Gubernur dan laporan kepada DPRD Sumatera Utara sesuai amanah UU KIP.

Kami menyadari Laporan Tahunan 2014 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara ini, masih memiliki

banyak kekurangan. Terutama akibat keterbatasan dana untuk menyajikan laporan yang memenuhi standar design dan kemasan yang baik. Semoga bermanfaat.

Medan, 30 Desember 2014

H.M ZAKI ABDULLAH Ketua KI Provinsi Sumatera Utara

iv

Page 7: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

DAFTAR ISI

v

KATA PENGANTAR...........................................................................................................................................iii

DAFTAR ISI.......................................................................................................................................................V

PROFIL KOMISIONER......................................................................................................................................1

VISI DAN MISI...................................................................................................................................................7

MONITORING DAN EVALUASI.........................................................................................................................9

TUGAS DAN WEWENANG KI SUMUT............................................................................................................11

PROGRAM KERJA KI SUMUT........................................................................................................................12

SIDANG SENGKETA INFORMASI

SIDANG AJUDIKASI..........................................................................................................................14

SIDANG MEDIASI..............................................................................................................................32

GALERI FOTO.................................................................................................................................................43

SENGKETA INFORMASI DIMEDIASI TAHUN 2014.......................................................................................59

SENGKETA INFORMASI DIAJUDIKASI TAHUN 2014....................................................................................69

PERKEMBANGAN PENANGANAN SENGKETA............................................................................................73

STRUKTUR KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2014..........................................................................................................75

KESEKRETARIATAN

ADMINISTRASI..................................................................................................................................76

SURAT MASUK SELAMA TAHUN 2014 KI SUMUT..........................................................................76

SURAT KELUAR SELAMA TAHUN 2014 YANG DIKELUARKAN KI SUMUT...................................82

KEUANGAN.....................................................................................................................................................85

DAFTAR INVETARIS BARANG KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2013-2014...........................................................................................................................................91

Page 8: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SEM

ILO

KA

:SE

MIL

OK

A: K

omis

ione

r Kom

isi I

nfor

mas

i Pro

vins

i Sum

ut, M

Sya

hyan

, May

jen

Sim

anun

gkal

it, H

.M Z

aki A

bdul

lah

dan

Ram

desw

ati P

ohan

foto

ber

sam

a K

omis

ione

r KI s

e- In

done

sia

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi S

umut

, M S

yahy

an, M

ayje

n S

iman

ungk

alit,

H.M

Zak

i Abd

ulla

h da

n R

amde

swat

i Poh

an fo

to b

ersa

ma

Kom

isio

ner K

I se-

Indo

nesi

a us

ai S

emilo

ka N

asio

nal K

omis

i Inf

orm

asi s

e-In

done

sia

di A

nyer

, Ban

ten,

30

Okt

ober

201

4.us

ai S

emilo

ka N

asio

nal K

omis

i Inf

orm

asi s

e-In

done

sia

di A

nyer

, Ban

ten,

30

Okt

ober

201

4.

Page 9: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

d ilahirkan di Rantau Prapat, 11 November 1948. Latar belakang pendidikan dimulai sejak Sekolah Rakyat (SR) hingga SMA Negeri. Semuanya ditamatkan di Rantau Prapat. Setelah menamatkan SMA tahun 1967, suami Zulfana

ini melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yakni Fak. Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Fak.Hukum

Universitas Amir Hamzah di Medan (1982-1987). Dia juga pemegang dua sertifikat mediator masing-masing dikeluarkan Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta.

Sejak tahun 1968, ayah empat anak yang dipercaya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Suma-tera Utara ini telah berkecimpung di dunia informasi. Pernah menjadi wartawan di berbagai media massa terbitan Medan, diantaranya Surat Kabar Mingguan (SKM) SKETSA (1968-1969), SKM WARTA Taruna (1969-1970), SKH WASPADA (1970), Redaktur di SKH Sinar Indonesia Baru (1970-1990), Pemred SKM Taruna Baru (1993-1997), Pemred SKH Sumatera (2001-2004), Pimpinan Umum/Pemred SKH WARTAKITA (2004-2009).

Selain sebagai wartawan, Zaki Abdullah, juga aktif di organisasi kewartawanan. Pernah menjabat Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Utara dua priode (1985-1993), Ketua PWI Sumut dua priode (1993-2001), Anggota Dewan Pers (1994-2000), Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Cab. Sumut dua priode (2003-2011), Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers Sumut (SPS) sejak 2011 hingga sekarang dan Anggota Badan Pertimbangan SPS Pusat 2011-2018.

Disamping aktif di dunia jurnalis dan organisasi kewartawanan, Zaki pemegang kartu pers Wartawan Utama No.136-WU/DP/V/2011 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Number One Press Card dari PWI Pusat juga aktif di dunia politik. Sebelum dipercaya sebagai komisioner Komisi Informasi, dia juga pernah menduduki kursi legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dua priode (1997-1999 dan 2004-2009).

Baginya bekerja di bidang informasi sudah menjadi bagian hidup. Lebih 40 tahun waktunya dihabiskan di dunia wartawan. Karenanya ketika dibuka pendaftaran seleksi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut, atas dorongan rekan-rekan jurnalis dirinya ikut mendaftar dan seleksi KIP Sumatera Utara. Padahal begitu habis masa tugasnya di dewan, dirinya sudah berniat untuk pensiun.

“Mungkin ini merupakan dunia saya, makanya ketika kawan-kawan mendorong untuk maju jadi anggota KIP, Saya sulit menolaknya,” ujar Zaki. (***)

PROFILKOMISIONER

H.M ZAKI ABDULLAH

1

Page 10: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

P RIA kelahiran Dusun Hopong Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 18 Februari 1968. Dia menjalani pendidikan Ibti-daiyah, Tsanawiyah hingga PGAN, seluruhnya

di Peanornor Taput. Sedangkan pendidikan jenjang Sarjana diikutinya di Fakultas Dakwah IAIN Medan dan Tamat tahun

1992.

Mayjen Simanungkalit tercatat sebagai salah seorang mediator bersertifikat di Indonesia. Dia mengikuti pendidikan mediator di sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta.

Dia menikah dengan putri Karo tahun 1997 dan telah memiliki empat putra-putri. Sejak mahasiswa dia sudah aktif di dunia pergerakan dan aktif sebagai kolumnis di berbagai media cetak. Dia mantan aktivis kam-pus dan bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga pernah menjadi salah satu ketua di Korcab PMII Sumut dan Wakil Ketua Gerakan Pemudu Ansor Sumut masing-masing dua periode.

Mengawali karir sebagai wartawan di Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI), juga pernah menjadi reporter Majalah Garda untuk liputan Sumut dan Aceh, Pemred News Online www.medansatu.com dan Re-daktur di Harian Medan Pos Medan. Dia ikut menandatangani Deklarasi Medan untuk Keterbukaan Informasi pada Temu Editor di Medan 13-14 Mei 2005, sebagai dukungan untuk lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam dunia jurnalis, dia tercatat Dewan Pers sebagai orang berkompeten sebagai Wartawan den-gan kategori Wartawan Utama, nomor kartu : 1470-PWI/WU/DP/XII/2011/18/02/68. Dia menjadi salah satu wartawan muda di Sumut yang lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan, digelar Dewan Pers dan PWI di Medan, Selasa s/d Rabu (27-28/12/2011).

Sebelum menjadi Komisioner di Komisi Informasi Sumut, dia adalah Direktur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PWI Sumut, Redaktur Harian Medan Pos dan Koordinator Wartawan Politik di DPRD Sumut.

Guna meningkatkan kemampuan dan kualitas komisioner, dia mengikuti pelatihan Case Management dan Panitera Tingkat Regional pada 24-25 Oktober 2012 di Medan. Juga mengikuti Bimbingan Teknis (Bim-tek) tentang Mediasi dan Ajudikasi Sengketa Informasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 1-2 September 2012 di Banda Aceh. Di Komisi Informasi Sumut periode 2012-2016, saat ini dia dipercaya mejadi Wakil Ketua. (****)

MAYJEN SIMANUNGKALIT

2

Page 11: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

L AHIR di Indrapura, 12 Desember 1969. memulai Pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri tahun 1976 hingga tamat SMA Negeri tahun 1988 di Indrapu-ra- kabupaten Batubara.

Meneruskan keinganan almarhum ayahanda H.Abdul Manan Pohan yang pensiunan Jupen pada Departemen Pen-

erangan Kabupaten Asahan, Desi panggilan akrab Ramdeswati Pohan di kalangan jurnalis Kota Medan ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan, dengan mengambil jurusan jurnalistik dan tamat pada tahun 1994.

Sempat bekerja sebagai Pegawai Kontrak di Departemen Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tahun 2000-2002 sebagai tenaga penyuluh Koperasi di Perkebunan PT. Moeis Kecamatan Sei Suka Deras Kabu-paten Batubara, namun kemudian memilih berkarir di dunia jurnalis pada tahun 2004 dengan bekerja sebagai kontributor Berita Televisi daerah Sumatera Utara di PT.Lativi Media Karya-TVONE dengan debut liputan awal Tragedi Tsunami di Aceh Desember 2004.

Dahaga akan ilmu pengetahuan serta mengimbangi perkembangan zaman, disikapi Desi dengan melanjutkan studi Pasca Sarjana di Fisip USU dengan mengambil program studi Magister Studi Pemban-gunan pada tahun 2008. Meski harus pontang-panting antara profesi sebagai jurnalis televisi yang harus mengabarkan informasi secepat dan seakurat mungkin, namun akhirnya Desi mampu menyelesaikan jenjang pendidikan S-2 tepat waktu dan diwisuda pada tahun 2010 dengan predikat sangat memuaskan.

Untuk menambah wawasan keilmuan dan di dunia edukasi serta bersumbangsih sedikit ilmu yang di-miliki kepada generasi mendatang – di tengah kepadatan kegiatan sebagai wakil ketua umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia-Sumatera Utara dan divisi Advokasi dan Hukum di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, awal tahun awal tahun 2011 tawaran mengajar dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan untuk mata kuliah Ilmu Jurnalistik dan Film pun tak ditampik.

Memenuhi keinginan kawan-kawan jurnalis untuk ambil bagian pada Komisi Informasi, akhirnya Desi mengikuti seleksi pemilihan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya dilantik sebagai Komisioner Pengganti Antar Waktu, oleh Gubernur Sumatera Utara pada 3 Pebruari 2014 silam. Baginya tugas sebagai jurnalis tak jauh beda dengan tugas sebagai komisiner Informasi, naik setingkat dari mengabarkan Informasi menjadi memerintahkan badan publik untuk membuka Informasi yang wajib diketahui Publik. (***)

RAMDESWATI POHAN

3

Page 12: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

L AHIR di Langkat, 31 Desember 1974. Sejak me-namatkan kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Suma-tera Utara Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Tahun 1998, berkarir di dunia jurnalistik. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Redaksi di

Harian Seputar Indonesia (MNC Group) untuk wilayah Suma-tera Utara. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi wartawan

dan redaktur di berbagai media di Medan.

Karir di dunia jurnalistik diawali sebagai wartawan di Jawa Pos Group, yakni Harian Medan Express Tahun 1999-2000, Harian Radar Medan Tahun 2000-2001, Harian Sumut Pos Tahun 2001-2003 dan Redaktur di Harian Pos Metro Siantar Tahun 2003-2006.

Komisioner termuda di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang menyelesaikan S-2 nya di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (MIKOM UMSU) ini sejak kuliah juga aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Penerbitan Kampus hingga pernah menjadi Pimpinan Redaksi (Pimred) Majalah Dinamika IAIN Sumut, Sekretaris Maha-siswa Jurusan (HMJ) Komunikasi Penyiaran Islam, dan Ketua Kelompok Penghijau Tanah Gersang (KPTG). Ketika menjadi wartawan Dia juga aktif di organisasi kewartawanan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Wartawan Pertahanan Kodam I/BB.

Putra Langkat beristrikan Sri Mulyati, S.Ag yang dikaruniai tiga orang anak (dua laki-laki dan satu perem-puan) ini juga baru mendapat gelar Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Sebelumnya dia juga menyelesaikan Program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) di Tokyo, Jepang.

Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dia dipercaya sebagai Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (SAE). Pilihannya untuk menjadi Komisioner di KI Sumut selain dorongan rekan-rekan jurnalis, juga ingin ambil bagian dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lembaga dan badan-badan publik, se-hingga korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan musuh bersama dapat ditekan. (***)

MUHAMMAD SYAHYAN

4

Page 13: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

A LUMNI Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Uni-versitas Sumatera Utara (USU) kelahiran Med-an, 14 Agustus 1966 ini memiliki seorang istri Dra.Oktoviana Perangin-angin dan dua orang anak, Vivian Alanis Br.Simbolon dan Ameta

Grace Br.Simbolon.

Sebelum dipercaya sebagai Komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Robin, pang-gilan akrab Robinson Simbolon pernah dua kali menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) Kota Medan tahun 2005, 2010. Pria yang menamatkan pendidikan SD hingga SMA di Kota Medan ini juga pernah menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2008 –2009. Bahkan di awal-awal reformasi tahun 1999, dipercaya seb-agai anggota Panitia Pemilihan Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPD TK I Sumut).

Tidak hanya menjadi pengawas Pemilu, Robin juga pernah berkiprah di Partai Politik dan menjabat Wakil Ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 – 2000.

Sebelumnya, komisioner yang mendapat gelar Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadja Mada (UGM) Jokjakarta ini juga pernah berkarir di dunia jurnalistik. Karir jurnalis-tiknya diawali sebagai wartawan di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) Tahun 1992. Selanjutnya di Harian Sore Garuda dan Berita Sore (Group Hr. Waspada).

Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, pria yang punya hobi olahraga terutama sepak bola dan futsal ini dipercaya sebagai Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). (***)

ROBINSON SIMBOLON

5

Page 14: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

PEM

BU

KA

AN

: PE

MB

UK

AA

N: K

omis

ione

r KIP

Sum

ut fo

to b

ersa

ma

Plt.

Gub

ernu

r Pro

vins

i Ban

ten,

H. R

ano

Kar

no p

ada

Pem

buka

an S

emilo

ka N

asio

nal K

omis

i Inf

orm

asi s

e-In

done

sia,

di

Kom

isio

ner K

IP S

umut

foto

ber

sam

a P

lt. G

uber

nur P

rovi

nsi B

ante

n, H

. Ran

o K

arno

pad

a P

embu

kaan

Sem

iloka

Nas

iona

l Kom

isi I

nfor

mas

i se-

Indo

nesi

a, d

i P

endo

po K

anto

r Gub

ernu

r Ban

ten,

28

Okt

ober

201

4. P

endo

po K

anto

r Gub

ernu

r Ban

ten,

28

Okt

ober

201

4.

Page 15: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

1. Membangun lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang professional dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. Melayani dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik dengan pemohon informasi secara adil dan setara serta menegakkan segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan informasi publik secara konsisten.

3. Membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

4. Menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya terutama sekali dalam mencegah terjadinya korupsi.

VISITerwujudnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga mandiri dan independen

dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008.

MISI

VISI DAN MISI

7

SOSIALISASI: Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah memberi buku Undang-Undang KIP kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Dairi Julius Gurning, S.Sos, M.Si pada acara Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Bale Karina, Kamis, 27 Maret 2014.

Page 16: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

RA

KER

NIS

: R

AK

ERN

IS: K

omis

ione

r Kom

isi I

nfor

mas

i Pro

vins

i Sum

ut, H

.M Z

aki A

bdul

lah,

May

jen

Sim

anun

gkal

it da

n H

.M S

yahy

an m

engi

kuti

Rap

at K

erja

Tek

nis

(Rak

erni

s) K

omis

i Inf

orm

asi

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi S

umut

, H.M

Zak

i Abd

ulla

h, M

ayje

n S

iman

ungk

alit

dan

H.M

Sya

hyan

men

giku

ti R

apat

Ker

ja T

ekni

s (R

aker

nis)

Kom

isi I

nfor

mas

i se

-Indo

nesi

a, d

i Jak

arta

, 24-

26 J

uni 2

014.

se-In

done

sia,

di J

akar

ta, 2

4-26

Jun

i 201

4.

Page 17: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

K ENDATI Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah berlaku efektif sejak, 1 Mei 2010 dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk sejak 10 September 2012, namun implementasi keterbukaan informasi itu belum dirasakan.

Pejabat Publik yang diberi amanah untuk menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan di Badan Publik, sejauh ini belum siap untuk terbuka. Mindset pejabat publik belum berubah, bahkan ma-sih alergi dengan iklim keterbukaan. Sebaliknya, publik belum memanfaatkan keterbukaan tersebut secara maksimal, termasuk belum menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik secara maksimal. Kon-disi ini dimungkinkan, karena sosialisasi keterbukaan informasi publik belum merata kepada segenap warga negara di Provinsi Sumatera Utara.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 di Pemprovsu dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menemukan fakta mengejutkan. Sebagian pejabat Publik belum memahami keberadaan UU KIP, dan Badan Publik belum menjalankan kewajibannya sesu-ai perintah UU KIP. Monev terhadap Badan Publik dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 memakai beberapa variabel untuk mengukur implementasi UU KIP di Badan Publik.

Variabel tersebut yakni (1) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (2) Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh Badan Publik; (3) Penyusunan SOP layanan informasi; (4) Uji Konsekuensi; (5) Meja Pelay-anan Informasi; (6) Website; (7) Pembentukan Struktur Organisasi PPID.

Pada Badan Publik Pemprovsu pembentukan PPID itu sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 188.44/292/KPTS/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Do-kumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Struktur PPID di Pem-provsu terdiri dari PPID Utama yang dipusatkan di Dinas Kominfo. Selanjutnya PPID Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu.

Namun PPID di Pemrpovsu belum berjalan sesuai ketentuan, karena personal yang ditugaskan tidak memiliki keahlian di bidangnya. Sehingga walau sudah memiliki struktur yang resmi, kinerjanya tidak maksimal. Mereka umumnya belum memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam keterbukaan informasi. Bimbingan Teknis (Bimtek) terhdap PPID Pemprovsu, dilaporkan sudah dilakukan beberapa kali oleh Dinas Kominfo Provsu. Namun dari Monev yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kinerja PPID Pemprovsu belum maksimal.

Dari kunjungan ke Badan Publik saat melaksanakan Monev terungkap, betapa Pejabat Publik di sejumlah Badan Publik menganggap UU KIP sebagai beban baru dan merepotkan. Ke-beradaan PPID di Badan Publik juga masih dianggap sebagai tugas sampingan. Di sejumlah Badan Publik, juga ada keluhan tentang dana operasional untuk memaksimalkan kinerja PPID dan pelayanan informasi di masing-masing SKPD tidak dianggarkan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Bahkan ketika Komisi Informasi melak-sanakan Monev ke Badan Publik, mereka tidak tahu di mana kantor PPID daerah itu juga personalnya. Malah ketika Komisioner menanyakan keberadaan PPID termasuk papan informasi dan meja layanan informasi, mereka lebih banyak bingung. Diantaranya bahkan berani mengatakan Monev Komisi Informasi itu hanya rutinitas menghabiskan anggaran, apalahi monev memang dilakukan pada triwulan ke empat tahun 2014.

MONITORING DAN EVALUASI

9

Page 18: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Dalam Monev tersebut terungkap, pada umumnya Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan SK PPID di daerah masing-masing, namun belum ditindaklanjuti hingga beroperasi dengan baik.

Faktanya, ketika dilakukan monev, belum satu pun PPID Kabupaten/Kota memiliki ruangan informasi dan meja informasi. Diantara personel yang ada di SK PPID, malah tidak mengetahui apa tugas dan fung-sinya. Personil PPID yang diangkat Bupati/Walikota beranggapan bahwa PPID sama dengan Humas, yang menjadi corong Pemkab /Pemko menyebarluaskan informasi. Maka petugas PPID tersebut ada yang berang-gapan hanya melayani informasi untuk kalangan jurnalis. Mereka menganggap, pihak yang berhak meminta informasi hanya kalangan Jurnalis, sedangkan di luar profesi itu tidak diperkenankan.

Dari hasil Monev terungkap, implementasi UU KIP di Provinsi Sumatera Utara belum seperti diharap-kan. Badan Publik baru pada tahap mengetahui tentang adanya UU KIP, namun belum melaksanakannya dengan baik.

Website Badan Publik yang diharapkan sebagai cara mudah bagi Badan Publik untuk membuka akses informasi yang luas kepada publik, juga belum dikelola secara maksimal. Website belum memiliki konten ten-tang informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

Dampak dari kondisi ini, menyebabkan munculnya banyak sengketa informasi yang dilaporkan warga negara ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal, UU KIP diberlakukan adalah untuk tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan pub-lik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertang-gungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengem-bangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan penge lolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang bertugas menerima,memeriksa dan memutus sengketa informasi, selama tahun 2014 telah menangani 106 kasus dan di 2013 menangani 164 kasus sengketa infor-masi. Namun sengketa tersebut umumnya masih disebabkan masalah prosedural, yakni akibat Badan Publik selaku Termohon tidak memenuhi permohonan informasi oleh warga Negara selaku Pemohon Informasi.

Komitmen keterbukaan informasi secara umum sudah ada, hanya saja sebagian besar pimpinan Satu-an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat badan publik belum merespon permohonan informasi yang dimintakan Pemohon informasi. Mindset keterbukaan informasi di sebagian badan publik di Sumatera Utara juga belum muncul, masih ada pejabat publik yang beranggapan dokumen anggaran informasi rahasia. Begitu juga dengan pemberian informasi, masih tebang pilih.

Jika yang meminta informasi berasal dari lembaga yang konsern dengan keterbukaan informasi atau anggaran, pejabat publik meresponnya, sementara jika rakyat biasa yang meminta, biasanya tidak direspon dengan baik.

Kondisi ini membuktikan, pelaksanaan UU KIP dari tanggungjawab pemerintah dan badan publik belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Untuk mendapatkan layanan dan jaminan akses informasi masih me-merlukan kerja keras semua pihak, terlebih lagi pemerintah untuk mengembangkan inisiatif yang lebih partisi-patif bagi pengembangan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.***

10

Page 19: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

TUGAS DAN WEWENANG KIP SUMUT

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk tek-nis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Berdasarkan Pasal 26 UU KIP, tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus per-mohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pe-tunjuk teknis.

Dengan demikian, secara khusus tugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah Provinsi Sumatera Utara melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sedangkan wewenang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KIP adalah :1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;

4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan

5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Adapun yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah kewenangan meny-elesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik.

11

Page 20: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

PROGRAM KERJA KI SUMUT

A. Rencana Strategis

1. Penguatan Organisasi Indikator : Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Penguatan Kinerja Komisioner Indikator : Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan UU KIP.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama Indikator : Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik.

4. Monitoring dan Evaluasi Indikator : Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Sumatera Utara, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

B. Strategi Program

a. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi • Menangani sengketa informasi sesuai UU KIP • Pelatihan mediasi dan ajudikasi • Diskusi ahli dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik • Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja bantuan hukum • Menyiapkan tim ahli profesional bidang ajudikasi non litigasi • Menyiapkan tenaga panitera yang professional dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian memadai.

b. Divisi Kelembagaan dan Kerjasama • Menjalin kerjasama dengan lembaga lain. • Melaksanakan bimbingan teknis di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). • Mendorong pembentukan PPID di badan publik • Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik • Mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mediasi dan ajudikasi yang dilaksanakan Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi lain • Mengaktifkan Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder.

c. Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi • Melaksanakan diskusi publik reguler dengan stakeholder • Pengelolaan website KIP Sumut. • Dialog interaktif di televisi, radio, perguruan tinggi.

Rencana Kerja KI Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2016

12

Page 21: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

• Penerbitan news letter, brosur, pamphlet, baleho dan spanduk. • Melaksanakan dialog dan diskusi dengan mahasiswa, pers, LSM dan lainnya • Memasang iklan layanan masyarakat di media cetak.

d. Monitoring dan Evaluasi • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP pada Badan-badan Publik di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. • Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se dunia setiap 28 September. • Mengumumkan peringkat badan publik dalam melaksanakan UU KIP. • Memberi penghargaan kepada badan publik terbaik dalam melaksanakan UU KIP.

13

SIDANG AJUDIKASI: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.Syahyan, Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon memimpin sidang ajudikasi non litigasi dalam kasus sengketa informasi publik di Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut,Jln Bilal No. 105 Medan, (14/7/2014).

Page 22: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SIDANG SENGKETA INFORMASI

SIDANG AJUDIKASI

KIP Sidangkan Kasus Sengketa Informasi Kepala Disdik Serdang Bedagai MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Sumut yang dipimpin Ketua Majelis, Drs Robinson Simbolon dengan anggota, H.M Syahyan SAg dan H.M Zaki Abdullah menyidangkan kasus sengketa informasi publik antara Pemohon Hermansyah

Damanik dan Khaidir Siregar terhadap Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, di Jln Bilal No. 105 Medan, 3 Oktober 2014.

14

Page 23: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Sidangkan Kadis Tarukim Sumut

KEPALA Dinas Penataan Ruang dan Permu kiman Provinsi Sumatera Utara disidang Majelis Komisi-oner Komisi Informasi Provinsi Sumatera atas kasus sengketa informa-si publik register 24/KIP-SU/S/VIII/ 2014 yang dimohonkan DPP NGO TOPAN-AD di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan.

Sidang ajudikasi non litigasi dipimpin Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Drs Mayjen Simanungkalit dengan anggota Drs. Robinson Simbolon dan Ramdeswati Pohan, M SP.

Kadis Kesehatan Sergai Tak Hadiri Sidang KIP SumutMAJELIS Komisioner KIP Sumut diketuai Mayjen Simanungkalit menyidangkan kasus seng keta informasi antara Pemohon, Hermansyah Damanik dan Khaidir Siregar terhadap Termohon Kadis Kesehatan Pemkab Serdang Bedagai di ruang sidang KIP Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan. Sidang sengketa informasi register 21/KIP-SU/S/VIII/2014 tanpa dihadiri Termohon.

15

Page 24: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Kadishub Medan Mangkir Sidang Sengketa InformasiKEPALA Dinas Perhubungan mangkir dalam sidang kasus sengketa informasi publik Register 27/ KIP-SU/VIII/2014 antara Pemohon, DPP NGO TOPAN-AD terhadap Termohon, Kepala Di-nas Perhubungan Kota Medan, di ruang sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan. Karena

dua kali dipanggil mangkir, Majelis Komisioner KI Sumut menjatuhkan putusan, memerintahkan Kadishub Medan membuka dan memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Karena informasi yang diminta Pemohon, sifatnya terbuka dan bisa diakses publik.

Kadinkes Sumut Sepekati Penyelesai an Sengketa Informasi Lewat Mediasi

SETELAH sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Sumut, akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut menyepakati penyelesaian

sengketa informasi Register: 31/KIP-SU/VIII/2014 antara Pemohon, DPP NGO TOPAN-AD terhadap Kadis Kesehatan Sumut lewat jalan mediasi.

16

Page 25: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KARENA tidak memberikan informasi, PDAM Tirtanadi disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Adalah Khairuddin Tanjung yang memohonkan informasi ke PDAM Tirtanadi. Selanjut nya Komisi Infor masi Provinsi Sumatera Utara me nyidangkan ka-susnya di Ru ang Sidang Komisi I nformasi, Jln Bilal

No. 105 Medan, 29 April 2014. Pada sidang yang dipimpin

Ketua Majelis Komisioner Robinson Simbolon dan anggota, M Syahyan

dan M Zaki Abdullah, Kuasa Termohon DR. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum sepakat penyelesaian sengketa lewat mediasi. Mediasi dipimpin oleh M. Syahyan, Mediator menghasil kan sejumlah

kese pakatan bersama antara Pemohon

dan Termohon.

Tak Beri Informasi, PDAM Tirtanadi Disengketakan ke KIP Sumut

17

Page 26: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

yang diminta Pemohon Informasi, DPP NGO Topan AD. Sidang sengketa Informasi dengan register 35/KIP-SU/S/VIII/ 2014 dipimpin Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara, Mayjen Simanungkalit dan anggota H. M Syahyan dan Robinson Simbolon.

Pemohon Tak Hadiri Sidang Sengketa InformasiSIDANG sengketa informasi register 34/KIP-SU/S/VIII/2014 antara Pemohon DPP NGO TOPAN-AD terha-dap Termohon Kepala Dinas Perhubungan Provsu yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumut tidak dihadiri Pemohon.

Meski tidak dihadiri Pemohon, Ketua Majelis Komisioner Ramdeswati Pohan dengan anggota H.M Zaki Abdullah dan Mayjen Simanungkalit membuka dan melanjut-kan persidangan.

Sidang memeriksa legal standing Termohon. Setelah mendapatkan keterangan Termohon, Majelis menskor sidang untuk dilanjutkan pada sidang berikutnya.

KIP Sidang Kadis Pengelola SDA Provsu Kepala Dinas Penge-lola Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Suma-tera Utara disidang Majelis Komisio ner KIP Sumut karena tidak memberikan informasi

18

Page 27: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Permohonan Informasi Ditolak, KIP Sidang Kepala Kejaksaan Negeri Rantau PrapatMAJELIS Komisi oner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, H.M Syahyan dengan ang-gota H.M Zaki Abdullah dan Ramdeswati Pohan

menyidang kan Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), di Rantau Parapat, (1/7/14).

Kepala Kejaksa-an Negeri Rantau Prapat dipang-gil dan disidang oleh Majelis Komisioner KIP Sumut karena tidak menangga-pi permohonan informasi yang dimohonkan

Khoirul Hara-hap.

Setelah disidang oleh KIP, akhirnya pihak Kejaksaan Negeri Rantau Parapat bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon dengan terlebih dulu melalui sidang mediasi. Setelah disepakati kedua belah pihak, akhirnya sengketa informasi antara Pemohon Andi Khoirul Harahap dan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dinyatakan berakhir.

19

Page 28: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Tanpa Dihadiri Pemohon, Sidang Sengketa I nformasi Dispora Sumut Tetap Digelar

MESKI tidak dihadari pihak Pemohon informasi, sidang ajudikasi non litigasi kasus sengketa informasi publik antara Pemohon DPP NGO Topan-AD terhadap Termohon Kepala Dinas Pemuda & Olahraga di ruang sidang Komisi Informasi Jln Bilal No 105 tetap digelar, 12 November 2014. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Drs. Robinson Simbolon dengan anggota H.M Syahyan SAg dan Ramdeswati Pohan

MSP hanya memeriksa identitas dan legal standing kuasa Ter mohon. Sementara keterangan Pemohon tidak bisa digali karena tidak hadir dalam persidangan tersebut. Pada sidang perdana itu juga majelis komisioner

tidak menying-gung pokok materi persidangan.

20

Page 29: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, Ramdes Pohan dengan anggota Robinson Simbolon dan Mayjen Simanungkalit menyidangkan kasus sengketa

informasi Register 42/KIP-SU/VIII/2014 antara Pemohon DPP NGO Topan AD terhadap Termohon Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Sidang KIP Sumut, Jln Bilal No. 105

Medan, 9 Oktober 2014.

KIP Sidang Kadis Kehutanan Pemprovsu

KIP Sidangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara KEPALA Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang diwakilkan kuasanya menjadi T ermohon dalam sidang a judikasi non litigasi dalam kasus sengketa informasi publik antara Pemohon DPP NGO Topan-AD terhadap Termohon Dinas Kesehatan Pemprovsu di ruang sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, 2 Oktober 2014.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komis-ioner, H.M Syahyan dengan anggota Ram-deswati Pohan dan H.M Zaki Abdullah menyepakati proses penyelesaian sengketa informasi lewat cara mediasi.

21

Page 30: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Komisioner KI Sumut Sidang Kepala Dinas Pendapatan

MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, H.M Zaki Abdullah dengan anggota Drs. Robinson Simbolon dan Drs Mayjen Simanungkalit menyidangkan kasus sengketa informasi publik Register 43/KIP-SU/VIII/2014 antara Pemohon DPP NGO Topan-AD terhadap Termohon Kepala

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara di Ruang Sidang Komisi Informasi, Jln Bilal No. 105 Medan, 13 November 2014. Sidang hanya dihadiri Pemohon, tanpa dihadiri Termohon, Kadis Pen dasu. Karena nya sidang hanya memeriksa legal s tanding dan keterang an Pemohon.

Majelis Komisioner KIP Sumut Sidangkan Kadis Kessos Provsu

MAJELIS Komisio ner KIP Sumut yang diketuai, Drs. Robinson Simbolon dan anggota H.M Syahyan, SAg, Drs. Mayjen Simanungkalit, H.M Zaki Abdullah dan

Ramdeswati Pohan menyidangkan kasus sengketa informasi antara Pemohon Khairuddin Tanjung terhadap Termohon Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu, di

Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, 12 November 2014. Dalam persidangan tersebut, masing- masing pihak sepakat untuk mediasi.

22

Page 31: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Sidangkan Kasus Sengketa Informasi Kadis Pendidikan Medan

Tanpa Dihadiri Para Pihak, KIP Tetap Sidangkan Kasus Sengketa Informasi

MESKI tanpa dihadiri para pihak, yakni DPP NGO Topan AD sebagai Pemohon dan Kadis Kesehatan Kota Medan sebagai Termohon, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai H.M Syahyan, SAg dengan anggota Drs.

Mayjen Simanungkalit dan Ramdeswati Pohan, MSP tetap menyidangkan kasus sengketa informasi register 45/KIP-SU/VIII/2014 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, 12 Nov 2014.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, H.M Zaki Abdullah dengan anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs Mayjen Simanungkalit menyidangkan kasus sengketa informasi publik Register 47/KIP-SU/2014 antara Pemohon NGO Topan-AD terhadap Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, di Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut, Jln

Bilal N0. 105 Medan, (13/11/2014). Sengketa informasi tersebut sampai ke Komisi Informasi Sumut dikarenakan permohonan informasi tidak mendapat jawaban dari badan publik, Kadis Pendidikan

Medan.

23

Page 32: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

BUPATI Labuhanbatu Utara disidang oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak menanggapi permohon an informasi yang diajukan pemohon Informasi atas nama Dansen H. Simarmata

dan Andi Khoirul Harahap. Sidang sengke-ta informasi dengan no-mor Register: 51KIP-SU/IX/2014 antara Dansen H Simarmata dan Andi Khoirul Harahap sebagai Pemohon terhadap Bu-pati Labuhanbatu Utara sebagai Termohon, di ge-lar di Mess Pemprov su, Rantau prapat, 5 Nopember 2014. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner, Drs. Mayjen Simanungkalit dengan anggota H.M Syahyan, SAg dan Drs. Robinson Simbolon.

MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dipimpin Ketua Majelis Drs. Mayjen Simanungkalit dengan anggota H. M Syahyan, SAg dan Drs. Robinson Simbolon menyidangkan kasus sengketa informasi publik Register: 48KIP-SUSVIII2014 antara Pemohon, DPP NGO TOPAN-AD terhadap Termohon, Kepala Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, (27/11/14). Sidang disaksikan mahasiswa hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Medan, Sumatera Utara.

Sidang Sengketa Informasi Topan-AD Vs Disnaker Medan

KIP Sumut Sidangkan Bupati Labuhanbatu Utara

24

Page 33: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Sidangkan Kasus Sengketa Informasi antara Andi Khoirul Vs Kepala Satker Dirjen SDA

LIMA Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, H.M Zaki Abdullah dengan anggota, Ramdeswati Pohan, H.M Syahyan, Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon menyidangkan kasus sengketa informasi publik Register: 49KIP-SUSVIII2014 antara Pemohon, Andi Khoirul Harahap terhadap Termohon, Kepala

Satker Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II, di Aula Mess Pemprovsu, Jln Rantauparapat, 6 November 2014. Sengketa informasi tersebut masuk ke Komisi Informasi karena permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapat tanggap an dari Termo-hon setelah lewat batas waktu 30 hari kerja.

25

Page 34: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sidang Sengketa Informasi antara Hervan Rinaldi Vs Dinas Pendidikan Kota Binjai KOMISIONER KI Sumut yang diketuai Drs. Mayjen Simanungkalit dengan anggota Ramdeswati Pohan, MSP dan Drs. Robinson Simbolon menyidangkan kasus sengketa infor-masi publik dengan Register No. 52KIP-

SUSIX2014 antara Pemohon, Hervan Rinaldi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, di Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan. 22 September 2014. Sidang berlanjut ke Mediasi atas kesepakat an keduabelah pihak.

Sidang Sengketa Informasi Hervan Rinaldi Vs Kepala BKD Binjai MAJELIS Komisioner Komisi Infor masi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, Robinson Simbolon dnegan anggota H.M Syah yan, Mayjen Simanungkalit, H.M zaki Abdullah dan Ramdes-wati Pohan menyidangkan kasus

sengketa informasi Register : 53KIP-SUSX2014 antara Hervan Rinaldi sebagai Pemohon terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Binjai sebagai Termohon, di Ruang Sidang Komisi Informasi, Jln Bilal No. 105

Medan, (11/11/14).

26

Page 35: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sidang Ajudikasi Antara Jamaah Vs Yayasan Masjid Al-Jihad Medan

MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyidangkan kasus sengketa informasi publik dengan nomor Registrasi : 55KIP-SU/X/2014 antara Pemohon, H Mahmud Siregar mewakili Jamaah Masjid Al- Jihad, Jln Abdullah Lubis, Medan Baru terhadap Termohon, Pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad, Medan Baru. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner, H.M Zaki Abdullah

dengan anggota H.M Syahyan, SAg, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon

dan Ramdeswati Pohon M.SP disepakati sengketa diselesaikan lewat mediasi.

27

Page 36: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

MAJELIS Komisioner KIP Sumut menyidang kan kasus sengketa informasi Register : 56KIP-SUSX2014 antara Pemohon, Khairuddin Tanjung terhadap Termohon Kadishub Provsu, (11/11/2014).

KIP Sidangkan Kadishub Sumut

Kadisbun Sumut Disidang KIP KEPALA Dinas Perkebun an Provinsi Sumatera Utara diwakili kuasanya menjalani sidang sengketa informasi di Ruang Sidang Komisi I nformasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, 12 November 2014. Sidang dengan Register: 58/KIP-SU/X/2014 antara Pemohon, Khairuddin Tanjung terhadap Termohon, Kepala Dinas Perkebunan Provsu dipimpin Ketua Majelis Komisoner H.M Syahyan, SAg dengan anggota Drs.Mayjen Simanungkalit, Drs.

Robinson Simbolon, H.M Zaki Abdullah dan Ram-deswati Pohan, MSP.

Pemohon Khairuddin Tanjung mengajukan sengketa informasi ke KIP Sumut, karena permohonan informasi yang diajukan nya tidak mendapat tanggapan Kadisbun.

28

Page 37: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Sidangkan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai, Mayjen Simanungkalit dengan anggota H.M Syahyan dan Robinson Simbolon menyidangkan kasus sengketa informasi publik register 44KIP-SUSVIII2014 antara Pemohon, DPP NGO TOPAN-AD terhadap Termohon, Kepala Dinas Kebersihan

Kota Medan, di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, 7 Oktober 2014. Kasus sengketa informasi tersebut sampai ke Komisi Informasi karena permohonan informasi tidak mendapat tang gapan dari Termohon.

29

Page 38: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KEPALA Dinas Pendidikan Sumut tidak menghadiri sidang ajudikasi non litigasi yang digelar KIP Sumut, di Jln Bilal No. 105 Medan. Sidang dengan Register: 32/KIP-SU/VIII/2014 hanya dihadiri Pemohon dari DPP NGO TOPAN-AD.

Kadis Pendidikan Sumut Tak Hadiri Sidang KIP

KIP Sidangkan Kadiskominfo Sumut MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Sumut dipimpin Ketua Majelis, H.M Syahyan SAg dengan anggota, Ramdeswati Pohan MSP dan H.M Zaki Abdullah menyidang-kan kasus sengketa informasi Register: 33/KIP-

SU/VIII/2014 antara Pemohon DPP NGO TOPAN-AD terhadap Termohon Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu di Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, 13

November 2014.

30

Page 39: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Sidang Kadis Pertanian Sumut MAJELIS Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyidang kan kasus sengketa informasi publik antara Pemohon DPP NGO Topan AD terhadap Termohon Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Sumatera Utara. Sidang dengan nomor

register 37/KIP-SU/S/VIII/2014 dipimpin Ketua majelis komisioner KIP Sumut, M Syahyan dan anggota Ramdeswati Pohan dan Zaki Abdullah.

KIP Sidang Kadis Peternakan Sumut TANPA dihadiri Pemohon Informasi, Ketua Majelis Komis-ioner Komisi Infor-masi Provinsi Sumatera Utara, Robinson Sim-bolon dan anggota H.M Syahyan dan Ram-deswati Pohan, MSP tetap menyidangkan kasus sengketa infor-masi register 36/KIP-SU/S/VIII/2014 antara Pemohon DPP NGO TOPAN-AD terhadap Termohon Kepala Dinas Peternakan dan Kes-ehatan Provinsi Suma-tera Utara di Ruang Sidang Komisi Informasi Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan.

Dalam Peraturan

Ko misi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2013 dijelaskan, sidang bisa digelar meski salah satu pihak tidak menghadiri persidangan. Hanya saja, bagi Pemohon atau kuasanya tidak ha-dir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan jelas, permohonan dinyatakan gugur.

31

Page 40: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SIDANG MEDIASI

KIP Mediasi Kasus Sengketa Informasi Bupati Labura MEDIATOR dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Syahyan, SAg dan Co. Mediator Sri Mughni Salubara, SH, MH memediasi kasus sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi Andi Khoirul Tanjung dan Dansen H. Simarmata terhadap Termohon Bupati Labuhanbatu Utara yang diwakilkan tim kuasanya di Mess Pemprovsu, Rantau prapat, 5 November 2014. Sengketa informasi yang diajukan Andi dan Dansen tersebut

berakhir setelah

masing-masing pihak sepakat kasusnya diselesaikan lewat sidang mediasi. Penyelesaikan kasus sengketa informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 dapat diselesaikan lewat dua cara, yakni sidang mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi.

Pada sidang

perdana, Perki mengatur, agar Majelis Komisioner yang me-

nyidang kasus seng keta

infor-masi

me na warkan ke para pihak agar menempuh cara mediasi.

32

Page 41: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sidang Mediasi Kepala Satker Dirjen SDAMEDIATOR Komisi Informasi Sumut, Robinson Simbolon dan Co. Mediator Mayjen Simanungkalit me mediasi kasus sengketa informasi publik antara Andi Khoirul Hrp Vs Kepala Satker Dirjen SDA, di Mess Pemprovsu, Rantau prapat, (6/11/14)

Kasus Sengketa Informasi BKD Binjai Dimediasi Kasus sengketa informasi antara Hervan Rinaldi Vs Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Binjai berakhir setelah dimediasi Mediator di Komisi Informasi Sumut, M Syahyan dan co. Mediator Ramdeswati Pohan di Kantor KIP Jln Bilal No. 105 Medan, 11 Nopember 2014.

33

Page 42: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sengketa Informasi Politeknik Kesehatan TuntasMediasi menjadi pilihan Kepala Politeknik Kesehatan Medan dan NGO TOPAN-AD dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi publik. Lewat bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumut, M Syahyan dan Co. Mediator Ramdeswati Pohan kasusnyapun berakhir setelah dimediasi.

KIP Mediasi Kadis Kesehatan SumutTawaran Ketua Majelis Komisio ner KIP Sumut pada sidang ajudikasi non litigasi perdana dalam kasus sengketa informasi publik tidak di-sia-siakan Kepala Dinas Kesehat-an Provinsi Sumut. Kadis yang menangani urusan kesehatan di Sumut ini pun sepakat penyele-saian kasus sengketa informasi dengan NGO TOPAN-AD lewat mediasi. Mediasi dipimpin media-tor M Syahyan dan co. Mediator Sri Mughni Salubara, SH. MH di Kantor KIP Sumut, 2 Okt. 2014.

34

Page 43: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Cara Mediasi Jadi Pilihan KadishutTidak ingin kasus sengketa informasi berlarut-larut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Suma-tera Utara sepakat kasus seng-keta informasi dengan DPP NGO TOPAN-AD diselesaikan lewat cara mediasi. Mediasi dipimpin Mediator Mayjen Simanungkalit dan co. Mediator Robinson Simbolon di Kantor KIP Sumut, 9 Oktober 2014 menyepakati sejumlah kesimpulan.

Kadis Tarukim DimediasiKepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Suma-tera Utara dimediasi oleh Media-tor dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Robinson Simbolon dan co. Mediator Ram-deswati Pohan. Mediasi dimak-sudkan untuk mencari jalan peme-cahan terhadap kasus sengketa informasi antara Kepala Dinas Penataan ruang dan Permukiman dengan DPP NGO TOPAN-AD.

35

Page 44: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Kadis Bina Marga Sepakati Putusan MediasiKepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumut menyepakati hasil putusan mediasi yang digelar di Kantor Komisi Informasi Provinsi Suma-tera, 2 September 2014. Mediasi dalam kasus sengketa informasi publik dipimpin Mediator M Syah-yan dan co. Mediator Robinson Simbolon menyangkut kasus seng-keta informasi yang dimohonkan DPP NGO TOPAN-AD terkait permintaan realisasi anggaran.

Pemohon Paham Setelah DimediasiPEMOHON informasi publik M Agung Siregar dan Markus Laia akhirnya bisa menerima permo-honan informasi yang ditujukan ke Camat Dolok Masihul terkait bantuan ternak lembu salah alamat. Pemohon paham setelah mendapat penjelasan langsung dari Camat di sidang mediasi dipimpin Mediator M Syahyan dan co. Mediator Ramdeswati Pohan di Kantor KIP ( 29/4 2014).

36

Page 45: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sengketa Informasi Yayasan Masjid Al- Jihad Selesai DimediasiSENGKETA Informasi antara Jamaah dan Yayasan Masjid Al- Jihad, Medan Baru akhirnya dapat diselesaikan lewat sidang Mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, 28 November 2014. Sidang mediasi dipimpin oleh Mediator bersertifikat dari Komisi Informasi Sumut, H.M Syahyan, Media-tor dan Co. Mediator Ramdeswati Pohan, Mediator menyepakati sejumlah keputusan bersama. Diantaranya, pihak Yayasan Masjid Al-Jihad sepakati dila-kukan audit oleh auditor profesional dan

sepakat memperbaiki laporan keuangan untuk ke depannya. Sebelumnya H. Mahmud Siregar, mewakili jamaah Masjid Al-Jihad meminta informasi tentang laporan keuangan Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru. Namun tidak mendapat respon dari pihak yayasan, hingga akhirnya menjadi sengketa di KIP Sumut.

37

Page 46: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Kadis Kessos DimediasiMediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Mayjen Simanungkalit dibantu co. me-diator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH membantu menyelesaikan kasus sengketa informasi antara KhairuddinTanjung terhadap Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut pada sidang medi-asi di Kantor KIP Sumut, (12/11). Dalam sidang mediasi, para pihak sepakat kasusnya berakhir pasca hasil mediasi ditandatangani.

TOPAN- AD Sepakati MediasiDPP NGO TOPAN-AD menye-pa kati kasus sengketa informasi yang didaftarkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diselesaikan lewat jalan Mediasi. Sidang Mediasi antara NGO- TOPAN AD terhadap Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipandu Mediator Robinson Simbolon dan co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi SH di Kantor KIP Sumut, Medan, 3 Nop 2014.

38

Page 47: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Sengketa Informasi Kadis Perkebunan Sumut DimediasiPROSES penye-le saian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dilakukan dengan dua cara, yakni sidang mediasi dan ajudikasi non litigasi. Pada sidang pertama, Majelis Komis-ioner diwajibkan untuk menawarkan kepada para pihak untuk menempuh cara mediasi dalam menyelesai-kan kasus sengke-ta informasi. Cara mediasi itulah yang disepakat Kepala Dinas Perkebu-nan Provinsi Sumatera

Utara dan Khairud-din Tanjung selaku Pemohon informasi. Sidang

Mediasi dipimpin Mediator dari KIP Sumut,

Ramdeswati Pohan dan co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi

SH di Kantor KIP Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, 12 Nopember 2014.

39

Page 48: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Kadisdik Binjai DimediasiKasus sengketa informasi publik antara Hervan Rinaldi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah dimediasi oleh Mediator di Komisi Informasi Sumut, Ro binson Simbolon dan Co. Media-tor Ramdeswati Pohan di Ruang Mediasi, Kantor KIP Jln Bilal No. 105 Medan, 14 Oktober 2014.

KIP Selesaikan Sengketa Informasi Kadis Kessos KIP Sumatera Utara menyelesai-kan kasus sengketa informasi publik antara NGO TOPPAN AD Vs Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara lewat Mediasi. Proses mediasi dipandu langsung Media-tor H.M Zaki Abdullah dan Co. Mediator Mayjen Simanungkalit di Kantor KIP Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, 27 Agustus 2014.

40

Page 49: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Berhasil Mediasi Kejari RantauprapatKASUS sengketa Informasi publik antara Andi Khoirul Harahap dan Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang sempat disidang ajudikasi non liti-gasi oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara akhirnya selesai setelah lewat proses sidang mediasi.Si dang Mediasi yang dipim pin Mediator, H.M Zaki Abdul-lah dan Co.

Mediator Rames-wati Pohan di Mess Pemprovsu di Kota Rantau-prapat menyepaka-ti sejumlah keputus-an bersama oleh para pihak.Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang awalnya enggan memberikan informasi yang dimintakan Pemo-hon, akhirnya bersedia memberi-kan informasi yang dminta Pemohon. Diantara informasi

yang diminta Pemohon, daftar laporan masyara-kat terkait dugaan korupsi, daftar dugaan tindak pidana ko-rupsi

yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Rantau-prapat. Berikutnya, capaian dan anggaran yang digunakan Kejaksa-

an Negeri Rantau-prapat dalam menangani kasus tindak pidana korupsi 2012 hingga 2014.

41

Page 50: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KIP Mediasi BPK Perwakilan Sumut MEDIATOR dan Co Media-tor yang ditunjuk Ketua Majelis Komi-sioner Komisi Informasi Provinsi Suma-tera Utara, Drs. Mayjen Sima-nungkalit dan Ramdeswati Pohan memedi-asi kasus seng-keta informasi publik antara Rustam Sitom-pul, SH dan Andi Khoirul Harahap ter-

hadap Kepala Badan Pemerik-sa Keuangan (BPK) perwa-kil an Sumatera Utara di Raung Mediasi, Kantor Komisi Informa-si Sumut, 20 Agustus 2014.

Kasus seng-keta informasi tersebut, ber-akhir setelah adanya kesepa-katan para pihak setelah di mediasi oleh Mediator KIP Sumut.

42

Page 51: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

GALERI FOTO

Komisioner KIP Sumut Meriahkan RTKD

Komisoner KIP Sumut berbaur bersama Komisioner KI Pusat dan KI se-Indonesia di Peringatan RTKD

PERINGATAN : (Ki-Ka) H.M Syahyan, Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati Pohan, H.M Zaki Abdullah dan Robinson Simbolon pada Peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia di Pelataran Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/9).

si masyarakat sipil, sejumlah badan publik untuk men-dorong ter wujudnya hak asasi publik dalam mendapatkan akses informasi.

Menurut Ketua Komisi In-formasi Pro vinsi Suma-

LIMA Komisio-ner Ko-

misi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara bersama Komi-si Informasi Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota se-Indone-sia menggelar peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia (Right to Know Day) di

pelatar an Sta-diaon Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (28/9).

Kegiatan tahunan yang dipelopori KI Pusat bekerja sama Ditjen In-formasi dan Ko-munikasi Publik (IKP) Kement-erian Kominfo serta didukung koali -

tera Utara, H.M Zaki Abdullah didampingi Wakilnya Drs. Mayjen Sima-nung kalit dan anggota, Drs Robinson Simbolon, H.M Syahyan S.Ag dan Ramdes wati Pohan M.SP mendapatkan

akses informasi merupakan hak asasi se tiap warga Negara. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI) 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak untuk berkomuni kasi dan memper-oleh informasi

untuk mengem-bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, me nyimpan, me ngolah dan menyampaikan informasi de ngan meng-gu na kan segala jenis saluran yang tersedia,” tegas Zaki. (*)

43

Page 52: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Wujudkan Keterbukaan Informasi

KIP, Ombudsmen & Tiga Jasa Konstruksi Teken MoU

T IGA asosiasi perusahaan jasa konstruk si

di Sumatera Utara, yakni Gapensi, Gapeksindo, dan Aspekindo menan-datangani nota kesepaham an (memorandum of un-derstanding/MoU) de-ngan Komisi Informa-si Provinsi Sumatera Utara, Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Hotel Swissbel

Medan, Selasa,

(28/1/2014).Penandatanganan

MoU oleh Ketua KI Sumut, H.M Zaki Abdullah, Ketua Ombudsmen RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Ketua Umum BPD Gapensi Sumut Tiopan Manuasa Pardede, Ketua DPP Aspekindo Sumut Yuzelfi, dan Sekreta-ris Umum DPD Gapeksindo Sumut Robertman Sirait.

Ma sing-masing pihak ber-

sepakat dengan ditanda tangani MoU tersebut, secara bersama-sama mendorong badan publik untuk terbuka dalam memberikan akses informasi ke publik. Setidaknya dengan kerjasama itu, Ombudsman dapat membantu mengatasi pelang-garan-pelanggaran administrasi yang dilakukan pejabat di badan publik. Begitu juga halnya KIP, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses

informasi di sektor kons-

truksi.(*)

Peserta diskusi memberi tanggapan.

H.M Zaki Abdullah didampingi Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon.

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah memaparkan materi ttg UU KIP.

ERATKAN TANGAN : Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit, Robinson Simbolon dan H.M Syahyan mengeratkan tangan pertanda kesepahaman mendorong keterbukaan informasi di jasa kontruksi Sumatera Utara.

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki AbdullahKetua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah menandatangani Mmenandatangani MoU. oU.

44

Page 53: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Komisio ner Komisi Infor-masi Provinsi

Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanung-kalit, H.M Syahyan

SAg dan Ramdeswati Pohan MSP terlibat aktif dalam Diskusi Nasio nal Komisi Infor-masi se- Indonesia menuju Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di

Balikpapan, Kaliman-tan Timur, 16-17 Juni 2014 silam.

Diskusi yang dilak sa nakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama The

Asia Foundation bertemakan “Penguatan Kelembagaan untuk Independen dan Profesional menghadir kan pembicara Ahli Hu-kum Tata Negara Refly Harun SH,

MH, LL.M. (*)

Diskusi Nasional KI Menuju Rakernis

SERIUS : Komisioner KIP Sumut dan peserta Diskusi Nasional Penguatan Kelembagaan serius mendengarkan paparan dari pembicara kunci diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, SH, MH, LL.M di Balikpapan, (16/6).

Wakil Ketua KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit.

Komisioner KIP Sumut, Ramdeswati Pohan, Mayjen Simanungkalit dan H.M Zaki Abdullah foto bersama peserta.

KI-KA: Ramdeswati Pohan, Mayjen Simanungkalit, H.M KI-KA: Ramdeswati Pohan, Mayjen Simanungkalit, H.M Zaki Abdullah dan M Syahyan. Zaki Abdullah dan M Syahyan.

45

Page 54: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

M EN-DORONG terwujud-

nya keterbukaan informasi di badan publik khususnya di Kepulauan Nias dan Kota Sibolga, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan

11 Lem-ba ga

Swa day a Ma syarakat (LSM) se-Kepulauan Nias dan Sibolga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Penanda-tanganan dilakukan oleh Ketua KIP Sumut HM Zaki Abdullah dan pimpin-an LSM se-Kapulau-an Nias-Sibolga, di Wisma Suliga, Gunung Sitoli, Sabtu (25/1).

Salah satu isi MoU tersebut, masing-ma-sing pihak sepakat mendorong keterbu-kaan informasi di badan publik, agar akses informasi yang men-jadi hak asasi

manu-sia bisa

terwu jud, khususnya di Kepulau-

an Nias dan Sibolga. Acara juga diawali diskusi tentang Keter-bukaan Informasi dengan pembicara

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdul-

lah dan M Syahyan.

(*)

KIP dan 11 LSM se-Kepulauan Nias Teken MoU

Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli Hadirat ST Gea menyampaikan materi terkait keterbukaan informasi di Nias.

Ketua KIP Sumut, M Zaki Abdullah didampingi M Syahyan menandatangani MoU.

H.M Zaki Abdullah dan M Syahyan foto bersama pengurus LSM.

PAPARKAN : Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli Hadirat ST Gea memaparkan materi tentang UU KIP di Wisma Suliga, Gunung Sitoli, Nias, Sabtu (25/1).

M Syahyan M Syahyan

46

Page 55: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISIONER Komisi Informasi Pro-vin si (KIP) Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit, H.M

Syahyan dan Ramdeswati Pohan terlibat aktif dalam Seminar Nasional “Refleksi Enam Tahun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Antara Tantangan dan Harapan”, di Kota Palu, Sulteng, Selasa (15/4).

Seminar yang digelar KI Sulteng bekerja-sama dengan Direktur Jenderal Informasi

dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pemerin-tah Provinsi Sulteng menghadirkan Ketua

Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulh-amid Dipopramono, unsur akademisi

DR Idham Chalik SH, MH, dan dari

IKP.Seminar

yang juga menghadir-

kan pejabat Pemprov

Sul teng, unsur TNI-Polri di Sul-teng, kalangan

kampus, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia, termasuk KI Sumut.

Ketua KI Sulteng, Salman Hadiyanto SH mengatakan, salah satu tujuan digelarnya Seminar nasional “ Refleksi Enam Tahun UU KIP, untuk merefleksi keber-ada an Undang-Undang KIP. (*)

Refl eksi 6 Tahun UU KIP

Peserta Seminar Nasional.

Ketua KIP Sumut, M Zaki Abdullah registrasi peserta.

Wakil Ketua KI Sumut, Mayjen Simanungkalit dan M Syahyan foto bersama.

H.M Zaki Abdullah, M Syahyan, Mayjen Simanungkalit dan Ramdeswati Pohan.

FOTO BERSAMA : Komisoner KIP Sumut, M Syahyan, M Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati Pohan dan Sekretaris KI Sumut, Marthalisa foto bersama Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono di Seminar Nasional

Refleksi 6 Tahun UU KIP di Palu, (15/4).

M Syahyan Ketua KIP SumutH.M Zaki Abdullah

47

Page 56: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISIONER Komisi Infor-masi Provinsi Sumatera Utara bersama 10 perwakil-

an Komisi Informasi Provinsi di Indonesia mengikuti Diskusi Nasional dengan tema “Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi yang Independen” yang diseleng-garakan Komisi Informasi Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Katun, Komplek Pemerintan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (25/9 silam).

Ke-10 perwakilan Komisioner tersebut berasal dari KI Provinsi

Aceh, KI Papua, KI Sulawesi Selatan, KI Jawa Timur, KI Jawa Tengah, KI DKI Jakarta, KI Kalimantan Tengah, KI Sumatera Selatan, KI Yogyakarta, dan KI Jawa Barat.

Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Polda Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadil-an Tinggi Lampung. Sedangkan lima komisioner KIP Sumut yang hadir, H.M Zaki Abdullah (Ketua), Drs. Mayjen Simanungkalit (Wakil Ketua), Drs. Robinson Simbolon, Ramdeswati Pohan MSP dan M Syahyan. (*)

Diskusi Nasional Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi

Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, M Syahyan dan Mayjen Simanungkalit foto bersama nara sumber dan peserta.

Peserta Diskusi Nasional di Lampung.

Mayjen Simanungkalit bersama nara sumber dari Polda dan Kejaksaan Lampung.

KI-KA: Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati KI-KA: Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati Pohan, H.M Zaki Abdullah, H.M Syahyan dan Pohan, H.M Zaki Abdullah, H.M Syahyan dan

Robinson Simbolon. Robinson Simbolon.

DISKUSI NASIONAL : Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, H.M Zaki Abdullah, Ramdeswati Pohan, Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon foto bersama peserta Diskusi Nasional Strategi Penyelesaian Sengketa Informasidi Ruang Abung, Balai Katun, Komplek Pemerintan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (25/9 .

4948

Page 57: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

50

Diskusi Menyingkap Transparansi Anggaran Pemilu

K OMISI ONER Komisi Infor-masi Provinsi

Sumatera Utara, H.M Syah yan menja di pem bi ca ra pada Diskusi “Me nying kap Trans pa ransi Anggar-an Penye-leng ga ra Pemilu” di Rumah Kopi Demok-rasi, Jln Perhu bung-an, Polonia Medan, Jumat (21/3/14) silam.

Pada diskusi yang juga menghadir kan pembicara dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Sumut, Irfan Hamdani, Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Sumut, Abdul Rajab, Komi-si o ner KI Sumut M Syahyan mene gas -kan, sejak hadirnya Undang-Undang No: 14 Tahun 2008 tentang Ke ter bu ka-

an Infor-masi Publik diberlaku-kan, semua

lembaga dan badan publik, termasuk

penyelenggara Pemilu wajib

terbuka. Badan publik yang tidak terbuka, sebutnya, dapat dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 5 juta.

Dengan transparan-

si, tegas Syahyan, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu akan lebih mudah dilakukan.

Sekretaris KPU Sumut, Abdul Rajab mengatakan jika KPU tidak pernah berniat untuk menutupi informasi publik.Pihaknya, tetap terbuka terkait anggaran pemilu di Sumatera Utara. (*)

MEMAPARKAN : Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan memaparkan materi tentang UU Keterbukaan Informasi Publik pada Diskusi Menyingkap Transparansi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu di Rumah Kopi Demokrasi, Medan, Jumat (21/3)

Diskusi dihadiri kalangan jurnalis dari berbagai media massa di Medan.

Syafii Sitorus, salah seorang peserta memberi komentar dan tanggapan.

Peserta tampak serius membahas tentang keterbukaan informasi.

Komisioner KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit, Robinson Simbolon dan M Syahyan pada Pembukaan Rakornas KIP.

Page 58: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

51

Rakornas KI se-Indonesia

K OMISI Infor masi Provinsi

Sumatera Utara dan Komisi Informasi se-Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional KI se- Indonesia di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 12-14 Septem-ber 2014 silam.

Rakornas selain dihadiri Komisioner KI se-In do ne sia, KI Pu-sat juga Ketua Komisi Pembe ran tasan

Ko rupsi (KPK) Ab raham Samad, Ke tua Mahkamah Kons ti tusi (MK) Hamdan Zoelva dan undangan lainnya.

Abraham Samad mengatakan, keter bu-ka an informasi publik dapat mencegah korupsi. Sedangkan ketertutupan merupa-kan sumber dari korupsi. Karenanya, kata Abraham, keterbuka an informa-si menjadi satu

keharusan dalam upa ya pemberantas-an korupsi di negeri ini. “Keterbukaan meng am bil peran pada hulu dari pem-be rantasan korupsi. Keterbukaan Informa-si, adalah alat mence-gah korupsi,” tegas Samad. Rakornas juga membahas persoalan-persoalan yang berkembang seputar UU KIP dan Komisi Informasi. (*)

KETUA KPK : Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati Pohan dan H.M Syahyan foto bersama Ketua KPK Abraham Samad di Rakornas KIP se-Indonesia di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), (12-9/14)

Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan foto bersama Ketua KPK Abraham Samad.

Peserta Rakornas

Wakil Ketua KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit memberi tanggapan di Rakornas.

Komisioner KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit, Komisioner KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit, Robinson Simbolon dan M Syahyan pada Robinson Simbolon dan M Syahyan pada Pembukaan Rakornas KIP. Pembukaan Rakornas KIP.

Page 59: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

T IDAK berapa lama dilantik, lima Komisioner Komisi Informasi Provinsi

Papua (KI Papua) periode 2014-2018 langsung melakukan studi ban ding ke sejumlah Komisi Informasi di Indonesia. Setelah dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Jawa Timur, lima Komisioner KI Papua, Armin, Hans Nelson Paiki, Adriani Wally, Petrus Yorammambai, dan Joel Betuel Agaki Wonda melakukan studi banding ke KI Sumatera Utara, Selasa-Rabu (11-12/11/14).

Di KI Sumut, rombongan KI Papua disambut Ketua KI Sumut, H.M Zaki

Abdullah,

KI Papua Studi Banding keKI Sumut

KIP PAPUA : Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah dan Wakil Ketua Mayjen Simanungkalit menjelaskan tentang KIP Sumut kepada Komisioner KI Provinsi Papua di Kantor KIP Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan, Selasa (11/12).

Komisoner KIP Papua mendapat penjelasan dari Ketua KIP Sumut.

Lima Komisioner KIP Papua saat di Kantor KIP Sumut.

Komisioner KIP Papua diterima KIP Sumut.

wakil Ketua Mayjen Simanungka-lit, H.M Syahyan, Robinson Sim-bolon, Ramdeswati Pohan dan sekretaris KI Sumut, Marthalisa.

Rombongan Komisi Informasi Papua yang dikomandoi Petrus Yoram Mambai, S.Pd dan didam-pingi utusan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation Yeny Samakory selama dua hari di KI Sumut belajar banyak tentang tata cara penanganan dan penyelesaian sengketa informasi publik, baik lewat sidang ajudikasi dan mediasi, juga belajar tentang administrasi di kesekretariatan

KI Sumut. (*)

52

Page 60: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

K OMISI Infor-masi

Provinsi Su-matera Utara membekali para pejabat Humas di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) ten-tang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Suma-tera Utara, H.M Zaki Abdullah pada acara Workshop Ke-humasan yang digelar selama dua hari, (14 –15/8/ 2014) di Kantor Pelindo Pusat Medan menyebutkan,

sejak diundang-kannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semua pejabat di lembaga dan badan publik termasuk Pelindo wajib terbuka.

Kata Zaki, bagi pejabat publik yang ti-dak mau mem-buka akses informasi bisa dijatuhi sanksi kurungan 1 tahun penjara dan denda paling besar Rp5 juta.

Hal senada disampaikan Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KIP Sumut,

H.M Syahyan. Menurut Syahyan, ada dua hal penting yang terkan-dung dalam UU KIP. Pertama diwajibkannya badan publik membuka akses informasi, kare-na mendapat-kan informasi hak asasi setiap warga Negara. Kedua, dibentuk-nya Komisi Informasi Publik (KIP) yang salah satu tugasnya mengawal agar UU KIP dapat dijalankan oleh pejabat publik.

Direktur SDM dan Umum Pelindo I, M. Hamied Wijaya mengatakan, Workshop di-gelar lebih untuk

KIP Sumut Bekali Humas Pelindo UU Keterbukaan Informasi Publik

meningkatkan reputasi perusa-haan, kompeten-si dan skill Sumber Daya Humas (SDM) bidang Humas, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

“Reputasi sebuah per usa-haan adalah sangat penting. Reputasi berkaitan erat dengan integritas,” ujar Hamied.

M. Eriansyah, ACS Humas Pelindo I sekaligus penyelenggara workshop ini menambahkan, kegiatan dii-kuti 35 Humas Kantor Pusat dan Cabang Pelindo I. (*)

Peserta Workshop serius mengikuti acara.

Salah seorang peserta melontarkan pertanyaan ke nara sumber.

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah memaparkan materi ttg KIP.

PESERTA WORKSHOP : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP Sumut) H.M Zaki Abdullah dan H.M Syahyan foto bersama peserta Workshop Kehumasan Pelindo, di Kantor Pelindo Pusat Medan, (14 -15/8).

53

Page 61: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

K OMISI Infor-masi

Provinsi Suma-tera Utara ikut berpartisipasi dalam mewu-judkan Pemilu bersih 2014. Salah satu upa-ya dilakukan-nya dengan menggelar Diskusi Publik “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu 2014 dengan UU KIP di Restoran Garuda Jln, H Adam Malik, Medan, Senin (5/5/14).

Diskusi yang dipandu

moderator, Drs. Mayjen Simanungkalit, menghadirkan dua nara sumber, yakni Amir Purba dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi, staf pengajar di Universitas Mu-hammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Ketua Komisi Informasi Pro-vin si Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah menilai, terjadi-nya dugaan kecurangan Pe-milu legislati ve 2014, khusus-nya di Suma-tera Utara, lebih disebabkan akses informasi tentang Pemilu tidak tansparan ditambah lam-batnya akses

terhadap data hasil Pemilu.

Sho hi bul An shor Sire-gar yang juga Ko or di na tor U m um Pe ngem-bang an Basis Sosi al Inisia tif dan Swa daya mengakui, po-tensi ke cura ng -an Pe mi lu dari aspek UU Ke-ter bu-ka-an Infor-masi Publik (KIP) No 14 / 2008, ada pada for-mulir C-1, yaitu berita acara penghi-tungan suara di TPS tidak dapat di-

Melacak Kecurangan Pemilu dengan UU KIPperoleh dengan gampang oleh publik.

(*)

Peserta Diskusi menunjukkan bukti kecurangan pemilu.

Peserta diskusi.

Kadis Kominfo Provsu, Djumsadi Damanik memberi tanggapan terkait Pemilu.

Amir Purba memaparkan materi.

DISKUSI PUBLIK : Drs. Shohibul Anshor Siregar, H.M Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit (Moderator) dan Amir Purba pada Diskusi Publik “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu 2014 dengan UU KIP di Medan, Senin (5/5).

Ketua KIP SumutH.M Zaki Abdullah

54

Page 62: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISI Informasi Provinsi

(KIP) Sumatera Uta ra, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komi-si Informa si Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia me nggelar Ra-pat Kerja Teknis (Rakernis), di Jakarta, 24-26 Juni 2014.

Rakernis itu sendiri merupa-kan forum yang

diadakan untuk mempersiapkan pelaksana an Rapat Ke r ja Nasional (Ra kor-nas) yang dige-lar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam Rakernis yang diikuti KI se-In-donesia diba-has berba gai persoalan yang

berkembang ter-kait Komisi Infor-masi, Penyele-saian sengketa informasi publik, Keterbukaan Informasi, dan hal lain yang berkembang.

Dalam Raker-nis tersebut, masing-masing Komisi Infor-masi Provinsi, kabupaten/kota

KI se-Indonesia Gelar Rakernis

memaparkan perkemban-gan di daerah masing-mas-ing selanjut-nya dibahas bersama untuk mencari solusi. Solusi yang dis-epakati selan-jutnya dibawa ke Rakornas untuk disepakati bersama.

(*)

Komisioner KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit dan M Syahyan bersama peserta

Peserta Rakernis melakukan rapat komisi-komisi.

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah dan Mayjen Simanungkalit foto bersama KI Pusat dan provinsi.

RAKERNIS : Ketua KI Pusat Abdulhamid Dipopramono (No 2 kanan) membuka Rakernis KI se-Indonesia di Jakarta, (24-26/6).

Wakil Ketua KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit berbincang dengan Ketua KI Kaltim Eko Satya Husada dan Riau, Mahyuddin Yusdar.

55

Page 63: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

MAHA-SISWA Fa kul-

tas Hukum Uni-versitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara melaksanakan kuliah lapangan di Kantor Komi-

si Informasi Provinsi Suma-tera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, Kamis-Jumat (27-28/11/2014. Kegiatan yang berlangsung selama dua itu dimaksud-kan, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait tata cara dan proses bermediasi.

Selama dua hari di Kantor KIP Sumut, ma hasiswa yang mengena-kan seragam almamater UIN Sumut tersebut, menyaksikan langsung pro ses sidang ajudikasi dan mediasi yang digelar Komisi Informasi Pro-vin si Suma tera Utara. Selain menyaksikan

Mahasiswa UIN Belajar Mediasi ke KIP Sumut

langsung, me reka juga mendapat penjelasan langsung terkait proses sidang mediasi dari Wakil Ketua KI Sumut, Drs. Mayjen Sima-nungkalit dan Komisioner KI Sumut yang membidangi Advokasi, So si a-lisasi dan Edu-kasi, (ASE) H.M Syahyan. (*)

PROSES MEDIASI ; Wakil Ketua KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit dan M Syahyan menjelaskan tentang proses Mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi di KIP Sumut.

Mahasiswa UIN menyaksikan jalannya persidangan ajudikasi non litigasi di Ruang Sidang KIP Sumut.

Mahasiswa UIN Sumut ke Kantor KIP

Mahasiswa UIN bersama pengunjung sidang menyaksikan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Majelis Komisioner KIP Sumut H.M Syahyan, Majelis Komisioner KIP Sumut H.M Syahyan, Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon

menyidangkan kasus sengketa informasi publik. menyidangkan kasus sengketa informasi publik. Sidang disaksikan mahasiswa UIN. Sidang disaksikan mahasiswa UIN.

56

Page 64: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISI Infor-masi

Provinsi (KIP) Sumatera Utara bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Komin-fo) menggelar Rapat Koordi-nasi & Advoka-si Percepatan Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-bu kaan Infor-masi Publik di Kepulauan Nias tepat-nya di Hotel Soliga, Jln Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Rabu (15/10/14).

Kegiatan yang berlang-sung sehari tersebut dihad-iri langsung Direktur Komu-nikasi Publik Kementerian Kominfo, Drs Tulus Subar-jono, Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KIP Sumut, H.M Syahyan, SAg, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nias, Drs. Sawato Mendrofa, dan 72 pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemkab Kab. Nias, Nias

Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pemko Gunung Sitoli.

M Syahyan dihadapan peserta Rakor lebih banyak memaparkan tentang imple-mentasi UU KIP di Suma-tera Utara. Dia juga menjelas-kan tentang prosedur penyelesaian sengketa infor-masi publik di Komisi Infor-masi Sumut. Disebutkan-nya, sejak KIP Sumut berdiri,10 September 2012 hingga Oktober 2014,

KIP Sumut & Kementerian Kominfo Sosialisasikan UU KIP di Kepulauan Nias

hampir 270 kasus sengketa informasi yang ditangani KIP Sumut. Namun tidak satupun dari Kepulauan Nias. “Memang pernah ada permohonan sengketa informasi dari Nias ini, namun setelah di-periksa legal standingnya ti-dak memenuhi syarat,” beber Syahyan.

(*).

Peserta Rakor memberi tanggapan.

Peserta mewakili SKPD memberi pertanyaan.

RAPAT KOORDINASI : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, M Syahyan menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi & Advokasi Percepatan Implementasi UU No: 14/2008 tentang Keter bu kaan Informasi Publik di Hotel Soliga, Jln

Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Rabu (15/10/14).

Peserta Rakor.

Majelis Komisioner KIP Sumut H.M Syahyan, Mayjen Simanungkalit dan Robinson Simbolon

menyidangkan kasus sengketa informasi publik. Sidang disaksikan mahasiswa UIN.

57

Page 65: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

iv

DIA

BA

DIK

AN

: D

IAB

AD

IKA

N :

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi S

umut

, M S

yahy

an d

an H

.M Z

aki A

bdul

lah

diab

adik

an b

ersa

ma

Hum

as P

emka

b D

airi,

Drs

Rah

was

id B

anur

ea, D

osen

Kom

unik

asi

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi S

umut

, M S

yahy

an d

an H

.M Z

aki A

bdul

lah

diab

adik

an b

ersa

ma

Hum

as P

emka

b D

airi,

Drs

Rah

was

id B

anur

ea, D

osen

Kom

unik

asi

US

U, D

R Is

kand

ar Z

ulka

rnai

n, S

ekda

Pem

kab

Dai

ri Ju

lius

Gur

ning

, S.S

os, M

.Si d

an s

ejum

lah

peja

bat P

emka

b D

airi

pada

Sos

ialis

asi U

U N

o. 1

4 Ta

hun

2008

tent

ang

KIP

di

US

U, D

R Is

kand

ar Z

ulka

rnai

n, S

ekda

Pem

kab

Dai

ri Ju

lius

Gur

ning

, S.S

os, M

.Si d

an s

ejum

lah

peja

bat P

emka

b D

airi

pada

Sos

ialis

asi U

U N

o. 1

4 Ta

hun

2008

tent

ang

KIP

di

Bal

e K

arin

a, K

amis

(27/

4/14

).B

ale

Kar

ina,

Kam

is (2

7/4/

14).

Page 66: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SENGKETA INFORMASI DIMEDIASI TAHUN 2014

NOTGL

PENGAJUANSENGKETA

PEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DI MOHON TGL MEDIASI

3-Des-13 Rustam Sitompul, SH

dan Andi Khoirul Harahap

Bupati Labuhanbatu

17-Mar-14

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Fotocopy SK pengangkatan Tenaga Honorer seluruh Tenaga Honorer Kat-egori I Kabupaten Labuhanbatu yang sudah diangkat menjadi CPNS.Absensi Tahun 2004 dan Tahun 2005 masing-masing Tenaga Honorer setiap bulannya untuk seluruh tenaga honorer Kategori I Kab. Labuhanbatu.Slip gaji atau bukti pembayaran gaji se-tiap bulannya masing-masing Tenaga Honorer untuk Tahun 2004 dan Tahun 2005 seluruh Tenaga Honorer Kategori I Pemkab Labuhanbatu.Daftar Tenaga Honorer Kategori I dan Kategori II disetiap SKPD dan UPT ataupun Dinas yang ada di Labuhanba-tu untuk Tahun 2004 dan Tahun 2005.Daftar dan jumlah anggaran serta daftar penerimaaan Honorarium Tenaga Hon-orer Kategori I setiap bulannya di Kabu-paten Labuhanbatu untuk Tahun 2004 dan tahun 2005 untuk setiap SKPD dan UPT atau Dinas.Fotocopy SK pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori I di Kabupaten Labuhanbatu.Fotocopy NIP CPNS dari Tenaga Hon-orer Kategori I di Kabupaten Labuhan-batu.Fotocopy Ijazah yang dipergunakan oleh Tenaga Honorer Kategori I untuk mendaftar sebagai Tenaga Honorer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

17-Jan-14 Khairuddin Tanjung

Kepala Dinas Pendapatan

Provinsi Sumatera Utara

3-Mar-14

Mediator :H. M. Zaki Abdullah

Co. Mediator :Drs. Mayjen Simanungkalit

Rincian penggunaan dana biaya per-jalanan dinas daerah dan luar Provinsi yang digunakan Kepala dinas dan Pe-jabat Eselon III dan Eselon IV diling-kup kerja Dinas Pendapatan Sumatera Utara, bersama kwitansi dan dokumen pendukungnya tahun 2011 dan 2012.Rincian perolehan pajak BBN KB tahun 2011 dan tahun 2012 beserta dokumen pendukungnya.Rincian pengeluaran upah pungut bagi pihak ketiga dari perolehan pajak BBN KB tahun 2011 dan 2012 bersama copy dokumen pendukungnya.Copy dokumen kerjasama dengan pi-hak ketiga dalam pengumpulan pajak BBN KB tahun 2011 dan 2012.Rincian pengeluaran resmi dari perole-han pajak BBN KB tahun 2011 dan 2012 bersama copy dokumen pendukung-nya.Rincian perolehan pajakkenderaan ber-motor roda empat tahun 2011 dan 2012 bersama copy dokumen pendukung-nya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

59

Page 67: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

11-Mar-14 M. Agung Siregar, SHI dan Markus

Laia

Camat Dolok Masihul Kab.

Serdang Bedagai

Rincian perolehan pajak kenderaan ber-motor roda dua tahun 2011 dan 2012 bersama copy pendukungnya.Rincian pendapatan pajak Air Permu-kaan Umum (APU) dan Air Bawah Ta-nah (ABT) tahun 2011 dan 2012 bersa-ma copy dokumen pendukungnya.Rincian jumlah kewajiban yang harus di setor ke kas daerah (PAD) dari perole-han pajakBBN KB, Pajak kenderaan roda empat, roda dua, APU, ABT pada tahun anggaran 2011 dan tahun angga-ran 2012.Daftar pendapatan/ penghasilan tam-bahan bagi PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Sumut tahun 2011 dan ta-hun 2012 bersama copy dokumen pen-dukungnya.

7.

8.

9.

10.

3 Salinan serah terima bantuan ternak lembu kepada kelompok tani muda Desa Pertambatan.Salinan serah terima bantuan ternak lembu sekecamatan Dolok Masihul.

1.

2.

29-Apr-14

Mediator :H. M. syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

01-Apr-14 Khairuddin Tanjung

PDAM Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara

Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Sumut TA 2010 yang diperoleh PDAM Tirtanadi dan alokasi penggu-naannya.Daftar rincian gaji/ honor jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Medan tahun 2010 dan copy kwitansi pembayarannya.Informasi jumlah pelanggan PDAM Tir-tanadi Medan tahun 2010 dan jumlah perolehan dana dari retribusi pelanggan tahun 2010.Rincian penggunaan dana perjalanan dinas luar provinsi para Direksi PDAM Tirtanadi tahun 2010.Daftar nama-nama dewan pengawas dan rincian honorarium masing-masing dewan pengawas tahun 2010. Nama perusahaan pemenang tender perawatan kualitas air di lingkungan PDAM Tirtanadi tahun 2010.Copy naskah kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemungutan retribusi air yang dipakai tahun 2010.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4 29-Apr-14

Mediator :H. M. syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

3 Juni 2014 Andi Khoirul Harahap

Kepala Kejaksaan Negeri

Rantauprapat

Fotocopy daftar laporan masyarakat/Ormas/LSM/Wartawan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat dari tahun 2012 sampai tahun 2014.Fotocopy daftar dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejak-saan Negeri Rantauprapat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.Fotocopy daftar laporan dugaan tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat yang ditangani Kejakssaan Nege-ri Rantauprapat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.Fotocopy daftar dugaan tindak pidana korupsi yang sudah ditemukan tersang-ka yang ditangani Kejaksaan Negeri

1.

2.

3.

4.

5 1 Juli 2014

Mediator :H. M. Zaki Abdullah

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

60

Page 68: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Rantauprapat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.Fotocopy daftar capaian dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (sudah ada terpidana) yang ditangani Kejaksaan Negeri Rantauprapat dari ta-hun 2012 sampai dengan tahun 2014.Fotocopy daftar dan jumlah anggaran yang dipergunaka Kejaksaan Negeri Rantauprapat dalam penanganan tindak pidana korupsi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

5.

6.

27 Juni 2014 Rustam Sitompul, SH

dan Andi Khoirul Harahap

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Provsu

6 Fotocopy hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran dalam pelak-sanaan proyek pembangunan kolam renang di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (samping GOR Labuhan-batu) dari T.A 2006 s/d T.A 2011.Fotocopy bestek gambar yang diperiksa oleh BPK dari proyek dimaksud.Fotocopy rencana anggaran biaya yang sudah diperiksa oleh BPK terkait proyek dimaksud.Daftar atau jumlah dugaan kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek kolam renang hasil pemeriksaan BPK (apabila ada)Fotocopy laporan BPK kepada instansi yang berwenang apabila ada unsur pidana dalam pemeriksaan proyek pem-bangunan kolam renang tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.

20 Agustus 2014

Mediator :Drs. Mayjen Simanungkalit

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

22 Juli 2014 Andi Khoirul Harahap

Kepala Dinas Bina Marga,

Pertambangan dan Energi Kabupaten

Labuhanbatu

7 Fotocopy Berita Acara Pembayaran (BAP) terkait proyek dimaksud.Fotocopy Surat Perintah Mambayar (SPM) terkait proyek dimaksud.Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait proyek dimaksud.Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait proyek dimaksud.Fotocopy bestek gambar terkait proyek dimaksud.

1.

2.

3.

4.

5.

5 Sep 2014

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kesejahteraan

dan Sosial Provsu

8 Surat permintaan salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

I. 27 Agustus 2014

Mediator :H. M. Zaki Abdullah

Co. Mediator :Drs. Mayjen Simanungkalit

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelayan an masyarakat dan Pene ri-ma an Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 ( Jenis kegiatan, RAB dan do-kumen pendukungnya ).

1)

2)

3)

4)

61

Page 69: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Rincian alokasi dana APBD Tk I dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang diterima Kabupaten/Kota meliputi:

II.

Jenis kegiatan dan alokasi ang-garan per kegiatan serta dokumen pendukungnya;Jenis kegiatan dan alokasi ang-garan per kegiatan yang diterima setiap UPT serta dokumen pendu-kungnya;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terha-dap kelompok masyarakat;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya).

1)

2)

3)

4)

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Bina Marga

Provsu

9 2 Sep 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Surat permintaan salinan realisasi alo-kasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelayan an masyarakat dan Pene-rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 ( Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya ).

1)

2)

3)

4)

Rincian alokasi dana APBD Tk I dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang diterima Kabupa ten/Kota meliputi:

II.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendu-kungnya;Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan yang diterima setiap UPT di Kabupaten/Kota serta doku-men pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya).

1)

2)

3)

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Politeknik Kesehatan

Medan

10 28 Agustus 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Ramdesati Pohan, M.SP

I.

Jenis kegiatan dan alokasi ang-garan per kegiatan serta dokumen pendukung nya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggar an Bia-ya (RAB) dan copy kwitansi pembe-lanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pela-yanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;

1)

2)

3)

Surat permintaan salinan realisasi alo-kasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

62

Page 70: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota

Medan

11 10 Sep 2014

Mediator :Drs. Mayjen Simanungkalit

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendu-kung nya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelayan an masyarakat dan Peneri-maan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya).

1)

2)

3)

4)

Surat permintaan salinan realisasi alo-kasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

Rencana alokasi anggaran tahun 2014 ( Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya ).

4)

II. Aset daerah yang dialihkan kepihak ketiga dan yang dikelola Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta dokumen pen-dukungnya.

III. Peraturan yang berlaku agar diterima se-bagai pelajar di Politehnik Kesehatan.

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kesehatan

Provsu

12 2 Oktober 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Seri Mughni Salubara SH., MH

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendu-kung nya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelayan an masyarakat dan Peneri-maan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya )

1)

2)

3)

4)

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

II.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendu-kungnya.Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan yang diterima setiap Rumah Sakit serta dokumen pendu-kungnya.Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan dokumen pendukungnya)

1)

2)

3)

4)

Rincian alokasi dana APBD Tk I dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Kabupa-ten/Kota meliputi:

63

Page 71: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

Provsu

13 9 Oktober 2014

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelay-anan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 ( Jenis kegiatan, RAB dan do-kumen pendukungnya ).

1)

2)

3)

4)

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

II.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya).

1)

2)

3)

Rincian alokasi dana APBD Tk I dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang diterima Kabupa-ten/Kota meliputi:

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kehutanan

Provsu

14 9 Oktober 2014

Mediator :Drs. Mayjen Simanungkalit

Co. Mediator :Drs. Robinson Simbolon

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelay-anan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 ( Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya ).

1)

2)

3)

4)

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu :

II.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendu-kungnya.Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya)

1)

2)

Rincian alokasi dana APBD Tk I, dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Kabupa-ten/Kota meliputi:

64

Page 72: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

22 Sep 2014 Hervan Rinaldi Kepala Dinas Pendidikan Kota

Binjai

15 14 Oktober 2014

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

Asal sekolah tenaga honorer tersebut.Alamat sekolah tenaga honorer tersebut.

1.2.

Informasi yang dimohon berupa dokumen terkait dengan tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS ta-hun 2013 sesuai dengan SK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan rincian sebagai berikut:

4 Agustus 2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provsu

16 3 Nop 2014

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

I.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pem-belanjaan;Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;Rincian pendapatan dana dari pelayan an masyarakat dan Peneri-maan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya).

1)

2)

3)

4)

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

II.

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pen-dukungnya.Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB dan dokumen pendukungnya)

1)

2)

3)

Rincian alokasi dana APBD Tk I, dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Kabupa-ten/Kota meliputi :

10 Sep 2014 Dansen H Simarmata dan

Andi Khoirul Harahap

Bupati Labuhanbatu

Utara

17 5 Nop 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Seri Mughni Salubara SH., MH

a.

b.

c.

Fotocopy rekapitulasi atas pemeriksaan BPK terhadap penggunaan anggaran APBD Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010 s/d TA 2012 berupa temuan kelebihan bayar yang tidak diyakini kewajarannya, yang tidak sesuai peruntukannya, yang memboroskan keuangan daerah dan yang berpotensi merugikan keuangan daerah untuk seluruh SKPD diserah-kan BPK kepada Bupati Labuhanbatu Utara. Rekapitulasi tindal lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas temuan BPK terhadap penggunaan APBD TA 2010 s/d TA 2012 untuk setiap SKPD di Kab. Labuhanbatu Utara yang terdapat temuan.Rekapitulasi pengembalian keuangan daerah ke kas daerah atau kas Negara atas temuan BPK terhadap penggunaan APBD Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010 s/d 2012 untuk seluruh SKPD yang ter-dapat temuan.

65

Page 73: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

d. Rekapitulasi sisa anggaran yang be-lum dikembalikan ke kas daerah atas temuan BPK terhadap penggunaan APBD Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010 s/d 2012 untuk setiap SKPD yang ada temuan.

27 Agustus 2014 Andi Khoirul Harahap

Kepala Satker Dirjen Sumber Daya Air Balai

Wilayah Sungai Sumatera II

18 6 Nop 2014

Mediator :Drs. Robinson Simbolon

Co. Mediator :Drs. Mayjen SimanungkalitFotocopy gambar bestek dari

proyek tersebut.Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak kerja dari proyek tersebut.Fotocopy kontrak kerja dari proyek tersebut.

Informasi yang terkait rehabilitas jaringan reklamasi Rawa Sei Kualuh Kab. Labuhanbatu Utara 12.975 Ha nilai kontrak Rp. 56.025.000.000,- TA.2012-2014 dan lanjutannya TA.2014 yang berbiaya Rp. 22.041.365.000,- (4.355 Ha) antara lain :

I.

1.

2.

3.

7 Oktober 2014 Hervan Rinaldi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota

Binjai

19 11 Nop 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

Informasi yang dimohon berupa dokumen terkait dengan tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013 sesuai dengan SK Kementerian Pen-dayagunaan Aparatur Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Asal sekolah pada unit kerja Dinas Pendidikan dan unit kerja dinas lainnya.Alamat sekolah tenaga honorer tersebut.

1.

2.

17 Oktober 2014 Khairuddin Tanjung

Kepala Dinas Perhubungan

Provsu

20 11 Nop 2014

Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

Co. Mediator :Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Sumut TA 2011 dan 2012 yang di peroleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan alokasi penggu-nannya.Daftar rincian anggaran untuk pembua-tan jembatan timbang di Sumut dan perawatan setiap jembatan timbang di Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 dan tahun 2012.Salinan daftar jumlah jembatan timbang yang ada di Provinsi Sumatera Utara serta berapa penghasilan dari tiap tiap jembatan timbangan yang ada di Sumut yang disetorkan ke kas Negara tahun 2011 dan tahun 2012, berikut dokumen pertanggungjawabannya.Salinan daftar rincian penggunanan dana perjalanan dinas luar provinsi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2011 dan tahun 2012 berikut copy dokumen pertang-gungjawabannya.Salinan daftar dana rehab kantor jem-batan timbang di seluruh Provinsi Sumatera Utara, tahun 2011 dan 2012.Copy daftar rincian program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014 dan dokumen pendukungnya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

66

Page 74: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

17 Oktober 2014 Khairuddin Tanjung

Kepala Dinas Kesejahteraan

dan Sosial Provsu

21 12 Nop 2014

Mediator :Ramdeswati Pohan, M. SP

Co. Mediator :Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Sumut TA 2010 dan 2011 yang di peroleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan alokasi penggunannya.Daftar rincian anggaran untuk Panti Jompo di Dinas Sosial Provinsi Suma-tera Utara tahun 2010 dan tahun 2011.Salinan daftar jumlah panti jompo dan orang tua jompo di Provinsi Sumatera Utara yang menerima dana dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 dan tahun 2011, berikut dokumen pertanggungjawabannya.Salinan daftar rincian penggunanan dana perjalanan dinas luar provinsi Kepala Dinas Sosial Provinsi Suma-tera Utara, tahun 2010 dan tahun 2011 berikut copy dokumen pertanggung-jawabannya.Salinan daftar nama orang tua jompo yang dibina Dinas Sosial Provinsi Su-matera Utara, tahun 2010 dan 2011.Salinan daftar rincian bantuan untuk orang miskin dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera utara tahun 2010 dan tahun 2011.Copy daftar rincian program kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014 dan dokumen pendu-kungnya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

17 Nop 2014 Khairuddin Tanjung

Kepala Dinas Perkebunan

Provsu

22 12 Nop 2014

Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

Co. Mediator :Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Sumut TA 2010 dan 2011 yang di peroleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan alokasi penggunannya.Daftar rincian anggaran bantuan bibit pohon untuk petani/masyarakat di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 dan tahun 2011.Salinan daftar jumlah petani/ kelompok masyarakat binaan penerima bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 dan tahun 2011, berikut dokumen pertanggung-jawabannya.Salinan daftar rincian penggunanan dana perjalanan dinas luar provinsi Kepala Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2010 dan tahun 2011 berikut copy dokumen pertanggung-jawabannya.Salinan daftar nama kelompok pet-ani/perorangan atau masyarakat yang dibina Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2010 dan 2011.Salinan daftar pembayaran pajak PPn/pajak penghasilan pejabat, pegawai PNS di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara tahun 2010 dan tahun 2011.Copy bukti setoran pembayaran pajak proyek/kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2012 dan tahun 2013 ke kantor pajak/Negara di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.Copy daftar rincian program kerja Di-nas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan tahun 2014 dan dokumen pendukungnya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

67

Page 75: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

16 Oktober 2014 H. Mahmud Siregar mewakili Jamaah Mesjid Al-Jihad Medan

Baru

Pengurus Yayasan Mesjid Al-Jihad Medan

Baru

23 28 Nop 2014

Mediator :H. M. Syahyan, S.Ag

Co. Mediator :Ramdeswati Pohan, M.SP

Laporan keuangan yayasan mesjid Al-Jihad Medan Baru sejak tahun 2009 s/d 2013, yaitu sebagai berikut :

Uang Kas MesjidUang Pembangunan MesjidLaporan ZIS RamadhanLaporan Tabung RamadhanLaporan Tabung Berbuka PuasaLaporan Sumbangan Langsung Ber-buka PuasaLaporan Tabung Sholat Idul FitriLaporan Tabung Sholat Idul AdhaLaporan Setoran Parkir

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.

68

KOMISIONER : Lima Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, Ramdeswati Pohan, Robinson Simbolon (atas), H.M Zaki Abdullah dan Mayjen Simanungkalit (bawah).

Page 76: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SENGKETA INFORMASI DIAJUDIKASI TAHUN 2014

No. Tanggal Register Pemohon Termohon Tanggal

Ajudikasi Agenda Majelis Komisioner

Anggota Majelis

KomisionerPanitera

1 3-Des-2013 Lamhot Juli-her Sitorus

Bupati Labuhanbatu

6-Juni-2014 PemeriksaanH. M. Zaki Abdullah

Drs. Mayjen Simanungkalit, Ramdeswati Pohan, M.SP

Martalisha6-Juni-2014 Pembuktian

6-Juni-2014 Putusan

2 23-Des-2013

Dewan impinan Daerah

LSM Roda Transfaransi

Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Labuhanbatu

7-Mei-2014 PemeriksaanDrs. Mayjen Simanungkalit

H. M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP

Martalisha7-Mei-2014 Pembuktian

7-Mei-2014 Putusan

3 24-Jan-14 LSM SAHdaR

Kepala Badan Kesatu an

Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi

Sumatera Utara

3-Mar-14 Pemeriksaan

H. M. Syahyan,

S. Ag

H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit

Martalisha3-Mar-14 Pembuktian

3-Mar-14 Putusan

4 11-Mar-14

M. Agung Siregar, SHI dan Markus

Laia

Kepala Dinas Pertanian dan

Peternakan Kab. Serdang Bedagai

29-Apr-14 PemeriksaanH. M. Zaki Abdullah

Ramdeswati Pohan, M.SP, Drs. Mayjen

Simanungkalit

Martalisha29-Apr-14 Pembuktian

29-Apr-14 Putusan

5 2-Jun-14 Suherly Harahap

Badan Perta-nahan Nasional

RI Kanwil Provsu

5-Sep-14 PemeriksaanDrs. Mayjen

Simanungkalit

Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag

Martalisha5-Sep-14 Pembuktian

5-Sep-14 Putusan

6 3-Jun-14

Rustam Sitompul,

SH dan Joko Susilo

Dinas Pekerjaan Umum, Pertam-

bangan dan Energi Kabu-

paten Labuhan-batu Selatan

5-Sep-14 Pemeriksaan

Drs. Robinson Simbolon

H. M. Syahyan, S. Ag, H. M. Zaki

AbdullahMartalisha5-Sep-14 Pembuktian

5-Sep-14 Putusan

7 4-Jul-14

Hermansyah Damanik

dan Haidir Siregar

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

3-Okt-2014 PemeriksaanDrs. Mayjen

Simanungkalit

Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag

Martalisha3-Okt-2014 Pembuktian

3-Okt-2014 Putusan

84-Jul-14 Hermansyah

Damanik dan Haidir

Siregar

Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Serdang Bedagai

3-Okt-2014 PemeriksaanDrs. Robinson

Simbolon

H. M. Syahyan, S. Ag, H. M. Zaki

AbdullahMartalisha3-Okt-2014 Pembuktian

3-Okt-2014 Putusan

9 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan

10-Ok-2014 Pemeriksaan H. M. Syahyan,

S. Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah

Martalisha10-Ok-2014 Pembuktian

10-Ok-2014 Putusan

10 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pendidikan

Provsu

27-No-2014 Pemeriksaan

Drs. Robinson Simbolon

H. M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdul-

lah, Drs. Mayjen Simanungkalit

Martalisha27-No-2014 Pembuktian

27-No-2014 Putusan

11 4-Agst-2014

DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika Provsu

13-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Syahyan,

S. Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

69

Page 77: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

12 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Perhubungan

Provsu

13-No-2014 Pemeriksaan

Ramdeswati Pohan, M.SP

H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

13 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provsu

13-No-2014 Pemeriksaan

Drs. Robinson Simbolon

H. M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

14 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pertanian Provsu

14-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Syahyan, S.

Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon

Martalisha14-No-2014 Pembuktian

14-No-2014 Putusan

15 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu

28-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Zaki Abdullah

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag,

Ramdeswati Pohan, M.SP

Martalisha28-No-2014 Pembuktian

28-No-2014 Putusan

16 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga Provsu

12-No-2014 Pemeriksaan

Drs. Robinson Simbolon

H. M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit

Martalisha12-No-2014 Pembuktian

12-No-2014 Putusan

17 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provsu

14-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Syahyan,

S. Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon

Martalisha14-No-2014 Pembuktian

14-No-2014 Putusan

18 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pendapatan

Provsu

13-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Zaki Abdullah

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag,

Ramdeswati Pohan, M.SP

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

19

4-Agst-2014

DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kebersihan Kota

Medan

12-No-2014 Pemeriksaan

Drs. Mayjen Simanungkalit

Drs. Robinson Simbolon, H.

M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah

Martalisha12-No-2014 Pembuktian

12-No-2014 Putusan

20

4-Agst-2014

DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kesehatan Kota

Medan

12-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Sya-hyan, S. Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon

Martalisha12-No-2014 Pembuktian

12-No-2014 Putusan

21 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pertamanan Kota

Medan

13-No-2014 Pemeriksaan

Ramdeswati Pohan, M.SP

H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

70

Page 78: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

22 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Pendidikan Kota

Medan

13-No-2014 Pemeriksaan

H. M. Zaki Abdullah

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag,

Ramdeswati Pohan, M.SP

Martalisha13-No-2014 Pembuktian

13-No-2014 Putusan

23 4-Ags-2014 DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Medan

27-No-2014 Pemeriksaan

Drs. Mayjen Simanungkalit

Drs. Robinson Simbolon, H.

M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah

Martalisha27-No-2014 Pembuktian

27-No-2014 Putusan

24 4-Ags-2014DPP NGO TOPAN-AD

Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provsu

22-De-2014 Pemeriksaan

Ramdeswati Pohan, M.SP

H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag

Martalisha22-De-2014 Pembuktian

22-De-2014 Putusan

25 7-Ags-2014 Hervan Rinaldi

Kepala Satker Peningkatan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum Sumatera Utara

22-De-2014 Pemeriksaan

H. M. Sya-hyan, S. Ag

Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson

Simbolon

Martalisha22-De-2014 Pembuktian

22-De-2014 Putusan

71

SEKRETARIAT KI : Sekretaris Komisi Informasi Sumut, Emmy Ribuana Sinaga SH, MSI (No.2 kanan) bersama staf KI Sumut di Kantor KI Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan.

Page 79: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

PEM

BEK

ALA

N:

Dua

Kom

isio

ner K

I Sum

ut, M

Sya

hyan

dan

Ram

desw

ati P

ohan

dia

badi

kan

bers

ama

perw

ira d

an s

isw

a ca

lon

Polri

usa

i mem

beri

pem

beka

lan

terh

a-PE

MB

EKA

LAN

: D

ua K

omis

ione

r KI S

umut

, M S

yahy

an d

an R

amde

swat

i Poh

an d

iaba

dika

n be

rsam

a pe

rwira

dan

sis

wa

calo

n Po

lri u

sai m

embe

ri pe

mbe

kala

n te

rha-

dap

calo

n an

ggot

a Po

lri d

i Sek

olah

Pol

isi N

egar

a (S

PN) P

olda

su, M

edan

, Se

lasa

(23/

12/1

4).

dap

calo

n an

ggot

a Po

lri d

i Sek

olah

Pol

isi N

egar

a (S

PN) P

olda

su, M

edan

, Se

lasa

(23/

12/1

4).

Page 80: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

73

PERKEMBANGAN PENANGANAN SENGKETA

1. Mediasi 23 2. Adjudikasi 25 3. Ditolak 19 4. Gugur 24

5. Cabut Berkas 1 6. Proses 14

Permohonan sengketa informasi yang di terima Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2014 sebanyak 106 kasus.

Rincian penanganan permohonan sengketa informasi pada tahap mediasi 23 kasus, ajudikasi 25 kasus, ditolak 19 kasus, gugur 24

kasus, cabut berkas 1 kasus, proses 14 kasus.

Total sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2014Mediasi 23 Kasus=Adjudikasi 25 Kasus=Ditolak 19 Kasus=Gugur 24 Kasus=Cabut Berkas 1 Kasus=Proses 14 Kasus=Total 106 Kasus=

Page 81: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KI B

AB

EL: K

omis

ione

r KI S

umut

dia

badi

kan

bers

ama

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi B

angk

a B

elitu

ng u

sai s

tudy

ban

ding

ke

Kan

tor K

omis

i Inf

orm

asi

KI B

AB

EL: K

omis

ione

r KI S

umut

dia

badi

kan

bers

ama

Kom

isio

ner K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi B

angk

a B

elitu

ng u

sai s

tudy

ban

ding

ke

Kan

tor K

omis

i Inf

orm

asi

Prov

insi

Sum

ater

a U

tara

, 17

Mar

et 2

014.

Prov

insi

Sum

ater

a U

tara

, 17

Mar

et 2

014.

Page 82: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

75

STRUKTUR KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2014

H. M . ZAKI ABDULLAHKETUA

DRS. MAYJEN SIMANUNGKALITWAKIL KETUA

RAMDESWATI POHAN M.SPBIDANG KELEMBAGAAN

H. M. SYAHYAN, S.AgBIDANG ADVOKASI, SOSILISASI, EDUKASI

DRS. ROBINSON SOMBOLONBIDANG PENY. SENGKETA INFORMASI

Page 83: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

76

KESEKRETARIATAN

Administrasi

No. TANGGAL INSTANSI MEDIA PRIHAL KET

1 9 Januari 2014

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia DPK Deli Serdang Provsu LP3-NKRI

Surat Konfirmasi/Permintaan Data terkait BLSM Kedua -

2 13 Januari 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Surat Undangan FGD -

3 16 Januari 2014 Gapensi-Gapeksindo-Aspekindo Surat

Permohonan Informasi terkait Pengaduan dan Gugatan untuk Pembatalan Proses Pengadaan/Pelelangan Jasa Konstruksi 5 Paket Multy Years di BBP JN-I.

Tembusan

4 16 Januari 2014 Hermansyah Hutagalung, SH.,MH dan Associates Surat

Permintaan Informasi Izin, Berkaitan Dengan Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Sarulla

Tembusan

5 20 Januari 2014 Rustam Sitompul dan Joko Susilo Surat Permohonan Informasi Publik Tembusan

6 21 Januari 2014 Gapensi-Gapeksindo-Aspekindo SuratPermohonan Narasumber dan Penandatanganan MOU

Tembusan

7 23 Januari 2014 Rustam Sitompul dan Joko Susilo SuratPernyataan Kebeatan atas tidak di tanggapinya permohonan Informasi

Tembusan

8 24 Januari 2014 Kepolisian Daerah Resor Labuhan Batu Surat Surat Panggilan

An. HM. Zaki Abdullah -

9 24 Januari 2014 Kepolisian Daerah Resor Labuhan Batu Surat Surat Panggilan

An. Robinson Simbolon -

10 3 Februari 2014 Indonesia Legal RoundtableDayu Purta Surat Permintaan Informasi -

11 3 Februari 2014 Rafik Sunaryo Majlus Surat Mohon Sertifikat Hak Guna Bangunan Tembusan

12 6 Februari 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Surat Undangan -

13 14 Februari 2014 Dinas Pendapatan Provsu Surat Sengketa InformasiAn. Khairuddin Tanjung -

Surat Masuk Selama Tahun 2014 KI Sumut

Surat Masuk dan Keluar Tahun 2014Surat masuk dan keluar selama tahun 2014 yang diterima Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara :- Surat masuk sebanyak - Surat keluar sebanyak - Total

= 130 surat= 36 surat= 166 surat

Page 84: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

77

14 17 Februari 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat Permintaan Data tentang

Komisi Informasi Sumut -

15 18 Februari 2014 LPKH Serdang Bedagai-Sumut Surat Hak Jawab Tembusan

16 18 Februari 2014 Badan Kesatuan Bangsa,Politik Dan Perlindungan masyarakat Surat

Penjelasan Gugatan dan Keberadaan Pemohon Lsm SAHdaR

-

17 25 Februari 2014

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia DPK Deli Serdang Provsu LP3-NKRI

Surat Konfirmasi/ Permintaan data tekait BLSM kedua -

18 26 Februari 2014

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia DPK Deli Serdang Provsu LP3-NKRI

Surat Konfirmasi/ Permintaan data tekait BLSM kedua Tembusan

19 26 Februari 2014 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum kecamatan Medan Timur Surat

Pelarangan Pemasangan APK dan Pemberitahuan Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Medan Timur

-

20 26 Februari 2014 Kepolisian Daerah Resor Labuhan Batu Surat Surat Panggilan kedua

An. HM. Zaki Abdullah -

21 26 Februari 2014 Kepolisian Daerah Resor Labuhan Batu Surat Surat Panggilan kedua

An. Robinson Simbolon -

22 7 Maret 2014 Rustam Sitompul dan Joko Susilo Surat Permohonan Informasi Public Tembusan

23 11 Maret 2014 Mata Umat Surat Permintaan Informasi Publik -

24 14 Maret 2014 Universitas Sari Mutiara Indonesia Surat Undangan Sebagai Narasumber -

25 14 Maret Kapoldasu Surat Undangan -

26 17 Maret 2014 Sekretariat Pemkab Dairi Surat Permohonan Sebagai Narasumber -

27 17 Maret 2014 Disnas Kominfo Provsu Surat Jawaban Permintaan Dana -

28 19 Maret 2014 Komisi Informasi Republik Indonesia Surat

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

-

29 19 Maret 2014 Komisi Informasi Republik Indonesia Surat

Ucapan terima kasih atas Pengiriman Data Base Komisioner Ki Sumut

-

30 20 Maret 2014 Kelompok Kerja Wartawan Unit KPU/Bawaslu Sumut Surat Mohon Jadi Narasumber -

31 24 Maret 2014 Pemkab Nias Utara Surat Mohon Jadi Narasumber -

32 24 Maret 2014 Sekretariat Daerah Provinsi Surat

Undangan Lomba Pementasan Media tradisional Kabupaten/Kota Tahun 2014

-

33 24 Maret 2014 Lsm Laskar Merah Putih Surat Penyelenggaraan Program Bimtek PRCTKI Tembusan

34 25 Maret 2014 Biro Hukum dan Advokasi/Mediasi Gapensi Gapeksindo Aspekindo Surat Somasi/Teguran Hukum II

(Terakhir) Tembusan

35 27 Maret 2014 Lsm Kesra Surat

Tindak Lanjut Surat No.226/LSM-KESRA/SU/PIP/I/2014 dan No.228/LSM-KESRA/SU/PIP-SKP/I/2014

-

36 27 Maret 2014 Komisi Pemilihan Umum Provsu SuratUndangan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

-

Page 85: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

78

37 3 April 2014 Rustam Sitompul dan Joko Susilo Surat Permohonan Informasi Tembusan

38 4 April 2014 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Surat Undangan Seminar

Nasional -

39 4 April 2014 Lsm Kesra Surat Laporan dan Keluhan atas Kinerja KIP Sumut Tembusan

40 4 April 2014 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surat Undangan -

41 14 April 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat

Permintaan Data Tentang Sengketa Informasi Publik

-

42 14 April 2014 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Banga Belitung Surat

Kunjungan dan Kon-sultasi Komisi Informasi Daerah Prov. Kep Bangka Belitung

-

43 21 April 2014 Rustam Sitompul dan Joko Susilo SuratKeberatan tidak di tanggapinya Permohonan Informasi

Tembusan

44 26 Februari 2014 Kepolisian Daerah Resor Labuhan Batu Surat Surat Panggilan kedua

An. Robinson Simbolon -

45 21 April 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat

Surat Edaran Nomor : 01/KIP-SE/IV/2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Stan-dar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum

-

46 24 April 2014 Low Office Indra Gunawan Purba, S.H, M.H & Partner Surat Laporan Pengaduan Tembusan

47 29 April 2014 Low Office J.Panjaitan,S.H & Associates Surat Mohon tindakan tegas Tembusan

48 8 Mei 2014 Sekretariat Kabupaten Nias Utara SuratHak Jawab Pemberitahu-an Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB)

Tembusan

49 9 Mei 2014 DPRD Sumut Surat Undangan Rapat Sekretaris

50 12 Mei 2014 Andi Khoirul Harahap Surat Permohonan Informasi Tembusan

51 12 Mei 2014 Mata Umat Surat Permintaan Informasi Publik -

52 12 Mei 2014 Fitra Surat Permohonan Wawancara Ketua KI Sumut

53 12 Mei 2014 Fitra Surat Permohonan Wawancara Sekretariat KI Sumut

54 12 Mei 2014 PWI Sumut Surat Undangan Diskusi Forum Redaktur -

55 12 Mei 2014 Mata Umat Surat Permintaan Informasi Publik Email

56 12 Mei 2014 Andi Khoirul Harahap Surat Permintaan Informasi Publik -

57 14 Mei 2014 Mata Umat Surat Pernyataan Keberatan Informasi Publik -

58 14 Mei 2014 UGM (Sekolah Pasca Sarjana Pusat Mediasi Indonesia) Surat

Info Rekening Pendaftaran Diklat Mediator Bersertifikat

-

59 16 Mei 2014 KI Kota Cirebon Surat Balasan Surat Kunjungan -

60 16 Mei 2014 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Surat Permohonan Audensi -

61 20 Mei 2014 Indonesia Corruption Watch DPP ICW-Sumut Surat Undangan Rapat Kerja

– I ICW -

62 21 Mei 2014 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Undangan Diskusi -

Page 86: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

79

63 23 Mei 2014 KI Kota Cirebon SuratSurat Pemberitahuan Pergantian Ketua KI Kota Cirebon

-

64 23 Mei 2014 Mata Umat Surat Pernyataan Keberatan Informasi Publik -

65 26 Mei 2014 Mata Umat Surat Permintaan Informasi Publik -

66 26 Mei 2014 Kuasa Hukum Bupati Labuhan Batu SuratKesimpulan Sengketa Informasi Publik Nomor : 50/KIP-SU/S/XII/2013

-

67 28 Mei 2014 Dinas Kominfo Provsu Surat Permintan Informasi/Data -

68 5 Juni 2014 Pemkab Pakpak Bharat Surat Permohonan menjadi narasumber -

69 5 Juni 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat

Surat Edaran Nomor:KIP-SE/VI/2014Tindak lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Putusan Penolakan Karena tidak t erpenuhinya kewenangan relatif

-

70 10 Juni 2014

Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Provsu (DPD GMPK SUMUT)

Surat Undangan Deklarasi dan Seminar GMPK -

71 10 Juni 2014 KI Prov. KALTIM Surat Perubahan Tempat Acara Diskusi Nasional -

72 16 Juni 2014 KI Pusat SuratUndangan Rapat Kerja Teknis Komisi Informai Tahun 2014

-

73 19 Juni 2014 Sekda Provsu Surat Penyampaian Laporan Mingguan Instansi -

74 20 Juni 2014 Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Surat Pemberian Informasi -

75 23 Juni 2014 DPRDSU Surat Undangan Rapat Sekretaris KI

76 2 Juli 2014 DPRDSU Surat Undangan Rapat Sekretaris KI

77 4 Juli 2014 Dansen H. Simarmata Surat Permohonan Informasi Publik -

78 10 Juli 2014 KI Prov. Kepulauan Riau Surat Diskusi Persiapan Rakornas -

79 11 Juli 2014 Lembayung Setre Surat

Permuhonan III Data Do-kumen Realisasi/Klarifika-si kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Oprasional APBD Provsu TA 2013

-

80 15 Juli 2014 Gubernur Sumatera Utara Surat

Silaturrahim dan berbuka puasa Bersama Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono

-

81 16 Juli 2014 Komisi Informasi Prov. Jawa Timur Surat Undangan FGD -

82 18 Juli 2014 DPRDSU Surat Undangan Rapat Sekretaris KI

83 21 Juli 2014 Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai Surat

Permohonan Penundaan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi

-

84 22 Juli 2014 Dansen H. Simarmata dan Andi Khoirul Harahap Surat

Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik

-

Page 87: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

80

85 23 Juli 2014 KI Pusat Republik Indonesia Surat

Tentang Tim Penyusu-nan Rancangan Per-aturan Komisi Informasi Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

-

86 25 Juli 2014 Pemkab Dairi Surat

SK Pejabat Pengelola In-formasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerin-tah Kabupaten Dairi

-

87 5 Agustus 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat

Tanggapan Draf Kepu-tusan KI Pusat tentang pedoman Pengangkatan dan Penetapan kembali Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Infor-masi Kabupaten/Kota

-

88 7 Agustus 2014 DPRDSU Surat Undangan Rapat Sekretaris KI

89 8 Agustus 2014 Dinas Kominfo Provsu Surat

Undangan Diskusi Panel Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 Provsu Tahun 2012

Email

90 15 Agustus 2014 Komisi InformasiPusat Surat Undangan Rakornas Komisi Informasi 2014

Ketua KI Selu-ruh Indonesia

91 2 Sep 2014 USAD From The America people Surat

Undangan Menghadiri Kegiatan Jurnalist Award, simposium Nasional&Pameran Akutabilitas!

Email

92 3 Sep 2014 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Surat Undangan Diskusi

Terbatas Email

93 3 Sep 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Surat Forum Komunikasi

Komisi Informasi Email

94 12 Sep 2014 Mata Umat Surat

Tambahan Saran Masuk-an Materi Pembahasan Rakornas Komisi Informasi Tahun 2014

Email

95 12 Sep 2014 Mata Umat SuratSaran Masukan Pemba-hasan Rakornas Komisi Informasi Tahun 2014

Email

96 17 Sep 2014 PWI Sumut Surat Undangan Silaturahmi PWI Sumut Ketua KI Sumut

97 17 Sep 2014 Komisi Informasi Provinsi Lampung Surat Revisi Undangan Email

98 17 Sep 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang Surat

Undangan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Prov. Kepri Periode 2014-2018

Email

99 18 Sep 2014 NGO Topan-AD Surat

Pengaduan atas tidak dipatuhinya kesepakatan Perdamaian dan putusan Mediasi adanya Indikasi kerugian Negara

Tembusan

100 18 Sep 2014 Komisi Informasi Aceh Surat Penyampaian Akta Registrasi Email

101 18 Sep 2014 Komisi Informasi Aceh Surat Akta Registrasi Sengketa Email

102 19 Sep 2014 Komisi Informasi Pusat Surat

Undangan Hadir dan Berpartisipasi dalam Peringatan Hadir Hak Untuk Tahu Se-Dunia

Email

Page 88: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

81

103 19 Sep 2014 Komisi Informasi Pusat Surat

Lomba Menulis Artikel Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

Email

104 22 Sep 2014 Komisi Informasi Nusatenggara Barat Surat

Pemberitahuan Registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi

Email

105 22 Sep 2014 LSM-Tumpas Surat

Tindakan dan Sanksi Administrasi terkait mem-banjirnya jumlah mahasis-wa asing di universitas sumatera utara

Tembusan

106 26 Sep 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Surat Mohon Narasumber -

107 7 Oktober 2014 Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Surat Pemberitahuan tidak

dapat hadir -

108 13 Oktober 2014 Dinas Kominfo Provsu Surat Permohonan menjadi narasumber -

109 13 Oktober 2014 Dinas Perhubungan Provsu SuratPemberitahuan jadwal lanjutan sidang Ajudikasi nonlitigasi

-

110 13 Oktober 2014 Pemkab Nias Utara Surat Permohonan menjadi narasumber -

111 14 Oktober 2014 Feri Firdaus Surat Komisi informasi gugat UU KIP ke MK -

112 14 Oktober 2014 Andi khoirul harahap Surat

Permohonan pencabutan gugatan sengketa informa-si antara Andi khoirul harahap dan Dansen H. Simarmata terhadap kepala kejaksaan tinggi sumut

-

113 15 Oktober 2014 Tandas Surat

Permohonan Data/ Informasi Realisasi Fisik keuangan (RKA) SKPD TA 2013

Tembusan

114 17 Oktober 2014 Dinas Pendapatan Provsu Surat Sidang Ajudikasi -

115 21 Oktober 2014 Komisi Informasi Aceh Surat

Penyampaian keputu-san sidang sengketa informasi publik antara mata umat terhadap komisi informasi provinsi sumatera utara

-

116 4 Nov 2014 Tardas SuratKeberatan surat permohonan Informasi pertama tidak dibalas.

Tembusan

117 5 Nov 2014 KI Pusat SuratPemberitahuan tentang Pemeringkatan badan publik

Email

118 5 Nov 2014 Dinas Kominfo Provsu Surat

Undangan kegiatan diskusi panel/ sarasehan dalam rangka memperingati hari Pahla-wan 10 November 2014.

-

119 10 Nov 2014 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Surat Jawaban Tembusan

120 12 Nov 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu Surat Penolakan sengketa

Informasi -

121 12 Nov 2014 Kodam Pangkalan Utama TNI AL I, Surat

Undangan apel gabungan TNI, Polri, PNS, dan Masyarakat serta dialog Kebangsaan

-

Page 89: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

82

122 13 Nov 2014 Dinas Pendapatan Provsu Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan -

123 13 Nov 2014 KI Aceh Surat Panggilan Sidang -

124 19 Nov 2014 Badan Pertanahan Nasional RI Surat Penyampaian akta Registrasi -

125 20 Nov 2014 Komisi Informasi Jawa Timur Surat Undangan FGD -

126 25 Nov 2014 Lembaga Bantuan Hukum Medan Surat Mohon kesediaan sebagai narasumber -

127 25 Nov 2014 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu Surat Jawaban Tembusan

128 26 Nov 2014 IAIN Sumut, Fakultas Syariah Surat Surat izin menghadiri persidangan -

129 26 Nov 2014 Unimed Surat Diskusi Publik -

130 28 Nov 2014 Mata Umat Surat Surat permintaan informasi publik -

No. TANGGAL INSTANSI MEDIA PERIHAL KET1 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kominfo Provsu Surat Mohon Pertemuan -

2 7 Januari 2014 Kepada Sdr. Juanda AL Haj Ha-sibuan staf Dinas Kominfo Provsu Surat Penggunaan Anggaran

2013 -

3 8 Januari 2014Pengurus Cabang LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia cabang Kepulauan Nias

Surat Balasan Surat -

4 13 Januari 2014 Bapak Gubernur Sumatera Utara Surat Permohonan Audiensi -

5 13 Januari 2014 Bapak Pangdam I/BB Surat Permohonan Audiensi -

6 20 Januari 2014 Bapak Gubernur Sumatera Utara Surat

Mohon Melantik Peng-ganti Antar Waktu Anggo ta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2016

-

7 29 Januari 2013 Bapak Kepala Dinas Kominfo Provsu Surat Mohon Bantuan Meng-

hadirkan Staf -

8 10 Februari 2014

Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatuc.q. Kasat Reserse Kriminal selaku Penyidik

Surat

Keterangan terkait Permintaan KeteranganAn. Robinson Simbolon -

9 13 Februari 2014 Kepal Dinas Kominfo Provsu Surat

Permintaan Revisi APBD Provsu pada RKA-SKPD Diskominfo Provsu TA.2014

-

10 21 Februari 2014 Komisi Informasi Republik Indonesia Surat Permintaan Data tentang

Komisi Informasi Provsu -

11 25 Februari 2014

1. Dra.Denny Simamora.M.Si Ka.Bidang PUHK Dinas Kominfo Provsu selaku PPTK KI Provsu Tahun 20132. Juanda Al Haj Hasibuan, SAP Staf Dinas Kominfo Provsu3. Armaya Sauti Nasution, SE Bendaharawan Diskominfo Provsu

Surat Konfirmasi Penggunaan Anggaran 2013 Tembusan

12 13 Maret 2014 Dinas Kominfo Provsu Surat Permintaan Dana -

13 14 Maret 2014Gubernur Sumatera UtaraU.P. Sekda Provsu Surat

Mohon Pinjaman/Dana Pendahuluan Untuk Ke-perluan Tugas Mendesak

-

Surat Keluar Selama Tahun 2014 yang Dikeluarkan KI Sumut

Page 90: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

83

14 18 Maret 2014Gubernur Sumatera UtaraU.P. Sekda Provsu Surat

Mohon Penempatan KPA Dan Bendaharawan Pembantu di KI Sumut

-

15 18 Maret 2014Gubernur Sumatera UtaraU.P. Sekda Provsu Surat

Pengaturan Perjalanan Dinas Komisioner Komisi Informasi Sumut

-

16 21 April 2014 Kepala Dinas Kominfo Provsu Surat Permohonan Pertemuan -

17 23 April 2014 Kasat Reserse Kriminal Polres Surat

Keterangan tentang Perkara Register No 46/KIP-SU/VIII/2013 Tanggal 10 September 2014

-

18 28 April 2014 Kapolda Sumut Surat Permohonan Audensi -

19 28 April 2014 Dirut PDAM Tirtanadi Medan Surat Mohon Pengecekan Meteran air -

20 30 April 2014

Undangan Forum diskusi Ahli1. Parpol 2. Mahasiswa3. Pemred4. Caleg

Surat

Undangan Forum diskusi Ahli topik “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu dengan UU KIP”

-

21 14 Mei 2014 Kepala Badan Kesbangpolinmas Provsu Surat

Kerjasama melakukan Sosialisasi UU No. 14 tahun 2008

-

22 13 Mei 2014 Komisi Informasi Kota Cirebon Surat Kunjungan Kerja -

23 19 Mei 2014

Rekomedasi:1. Parpol 2. Mahasiswa3. Pemred4. Caleg

Surat

Rekomendasi hasil Diskusi Ahli dengan topik “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu dengan UU KIP”

-

24 11 Juni 2014 Ketua Komisi Informasi Pusat Surat Penanganan Sengketa Informasi -

25 7 Juli 2014 Ketua Komisi Informasi Riau Surat Undangan Focus Group Discussion -

26 6 Agustus 2014Gubernur SumutKetua DPRD Sumut Surat Anggaran Belanja Komisi

Informasi Provsu 2015 -

27 7 Agustus 2014Gubernur SumutKetua DPRD Sumut Surat

Pengadaan Ruang Sidang Komisi Informasi Provsu

-

28 8 Agustus 2014Badan Anggaran DPRD SumutKetua Fraksi Partai Surat

Mohon Dukungan Pem-biayaan Komisi Informasi Provsu tahun 2014

-

29 19 Agustus 2014 Bpk. Raudin Purba Wakil Ketua Komisi ADPRD Sumut Surat Usulan RAPBD -

30 27 Agustus 2014 Gubernur Sumut Surat Permohonan Audensi -

31 27 Agustus 2014 Diskominfo Provsu SuratPermintaan Informasi Publik dari Pergerakan Mata Umat

-

32 1 Oktober 2014 Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Surat Permintaan Data/

Peraturan-peraturan -

33 22 Oktober 2014 Kadis Kominfo Surat Permohonan Pindah kerja sdri. Dra. Kasimah, M.AP -

34 27 Nov 2014 Kepala LPP TVRI Sumut Surat Mohon Penayangan Iklan Running text di TVRI -

35 2 Desember 2014

Bupati/Walikota Se- Provinsi Sumatera Utara Surat

Pemberitahuan tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 2014

-

36 8 Desember 2014

Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sumut Surat

Pembekalan Dik Alih Golongan Brig ke Inspektur Polisi TA. 2014

-

Page 91: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

DIS

KU

SI T

ERB

ATA

S: K

omis

ione

r KI S

umut

, M S

yahy

an m

engi

kuti

Dis

kusi

Ter

bata

s ya

ng d

igel

ar K

omis

i Inf

orm

asi D

KI J

akar

ta, 1

2-14

Sep

tem

ber 2

014.

DIS

KU

SI T

ERB

ATA

S: K

omis

ione

r KI S

umut

, M S

yahy

an m

engi

kuti

Dis

kusi

Ter

bata

s ya

ng d

igel

ar K

omis

i Inf

orm

asi D

KI J

akar

ta, 1

2-14

Sep

tem

ber 2

014.

Page 92: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

85

KEUANGAN

No. URAIANJUMLAH

ANGGARAN (Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

SISA(Rp) KET

1 Belanja Langsung Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2.929.381.650 2,142,717,357 786,664,293

Belanja Pegawai 1.008.900.000 862,950,000 145,950,000

- Honorarium PNS 46.500.000 37,400,000 9,100,000

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.800.000 34,250,000 550,000

2. Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa 8.550.000 - 8,550,000

3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang 1.008.900.000 3,150,000 -

- Honorarium Non PNS 962.400.000 825,550,000 136,850,000

Belanja Barang dan Jasa 1.601.731.650 1,071,917,357 529,814,293

- Belanja Bahan Pakai Habis (ATK) 18.073.525 18,073,525 -

- Belanja Bahan/Material 7.900.000 7,900,000 -

1. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5.000.000 5,000,000 -

2. Belanja Kaca Hias Ruangan 2.900.000 2,900,000 -

- Belanja Jasa Kantor 254.998.000 209,882,633 45,115,367

1. Belanja Telepon 18.000.000 7,365,383 10,634,617

2. Belanja Air 12.000.000 7,763,974 4,236,026

3. Belanja Listrik 35.000.000 6,353,276 28,646,724

4. Belanja Surat Kabar/Majalah 36.000.000 36,000,000 -

5. Belanja Jasa Kebersihan 44.352.000 43,200,000 1,152,000

6. Belanja Jasa Keamanan Kantor 109.646.000 109,200,000 446,000

- Belanja Premi Asuransi 90.000.000 45,000,000 45,000,000

- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 145.000.000 92,460,857 52,539,143

1. Belanja Jasa Service 25.000.000 7,557,970 17,442,030

2. Belanja Penggantian Suku Cadang 36.000.000 18,715,987 17,284,013

3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 74.000.000 59,627,900 14,372,100

4. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.000.000 6,559,000 3,441,000

- Belanja Cetak dan Pengadaan 14.250.000 12,000,000 2,250,000

1. Belanja Cetak 10.250.000 8,000,000 2,250,000

2. Belanja Pengadaan (Foto Copy) 4.000.000 4,000,000 -

- Belanja Makanan dan Minuman 34.800.000 26,010,000 8,790,000

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000 11,010,000 8,790,000

2. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.000.000 15,000,000 -

- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (PDH) 12.000.000 12,000,000 -

- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 23.000.000 23,000,000 -

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KOMISI I NFORMASI PROVSU TAHUN 2014

Page 93: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

86

1. Belanja Pakaian Olahraga 13.000.000 13,000,000 -

2. Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu (Jas Sidang) 10.000.000 10,000,000 -

- Belanja Perjalanan Dinas 1.8001.710.125 625,590,342 376,119,783

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 302.560.000 158,225,400 144,334,600

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 699.150.125 467,364,942 231,785,183

Belanja Modal 318.750.000 207,850,000 110,900,000

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 119.000.000 77,650,000 41,350,000

1. Belanja Modal Pengadaan Generator Set (Genset) 100.000.000 59,800,000 40,200,000

2. Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 9.000.000 7,900,000 1,100,000

3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lain-nya (CCTV) 10.000.000 9,950,000 50,000

- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 72.500.000 49,000,000 23,500,000

1. Belanja Modal Pengadaan Almari 67.500.000 49,000,000 18,500,000

2. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 5.000.000 - 5,000,000

- Belanja Modal Pengadaan Komputer 54.750.000 46,150,000 8,600,000

1. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40.000.000 33,400,000 6,600,000

2. Belanja Modal Pengadaan Scaner 4.750.000 3,650,000 1.100.00

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (Kulkas) 10.000.000 8,000,000 2,000,000

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37.500.000 27,050,000 10,450,000

1. Belanja Modal Pengadaan Sound System & Alat-Musik ( Wireless TOA) 7.500.000 7,400,000 100,000

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Visual Elek-tronik (TV LCD 42”) 15.000.000 6,400,000 8,600,000

3. Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder 15.000.000 13,250,000 1,750,000

- Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 25.000.000 - 25,000,000

JUMLAH 2.929.381.650 2,142,717,357 786,664,293

2 Belanja Langsung Kegiatan Forum Diskusi Komisi Informasi Provsu 19.255.250 19,255,250 -

Belanja Pegawai 4.800.000 4,800,000 -

- Honorarium PNS 2.400.000 2,400,000 -

- Honorarium Non PNS 2.400.000 2,400,000 -

Belanja Barang dan Jasa 14.455.250 14,455,250 -

- Belanja Bahan Pakai Habis (ATK) 1.760.250 1,760,250 -

- Belanja Bahan/Material 1.250.000 1,250,000 -

1. Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi 250.000 250,000 -

2. Belanja Bahan Seminar/ Pameran/Pelatihan 1.000.000 1,000,000 -

- Belanja Jasa Kantor (Publikasi) 3.000.000 3,000,000 -

- Belanja Cetak dan Penggadaan (Foto Copy) 700,000 700,000 -

- Belanja Makanan dan Minuman 2.745.000 2,745,000 -

- Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000 5,000,000 -

JUMLAH 19.255.250 19,255,250 -

Page 94: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

87

3 Belanja Langsung Penyelesaian Sengketa Infor-masi Komisi Informasi Provsu

620.100.000 487,200,000 132,900,000

Belanja Pegawai 583.200.000 482,700,000 100,500,000

- Honorarium PNS 43.200.000 41,300,000 1,900,000

- Honorarium Non PNS 540.000.000 441,400,000 98,600,000

Belanja Barang dan Jasa 699.150.125 467,364,942 231,785,183

Belanja Modal 36.900.000 4,500,000 32,400,000

- Belanja Cetak dan Penggadaan (Foto Copy) 4.500.000 4,500,000 -

- Belanja Makanan dan Minuman 32.400.000 - 32,400,000

JUMLAH 620.100.000 487,200,000 132,900,000

4Belanja Langsung Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Provsu

52.200.000 41,900,000 10,300,000

Honorarium PNS 7.200.000 2,400,000 4,800,000

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 39,500,000 5,500,000

JUMLAH 52.200.000 41,900,000 10,300,000

5 Belanja Langsung Pelaksanaan Aktivasi Edukasi dan Advokasi tentang Komisi Informasi Provsu 38.461.250 - 38,461,250

Belanja Pegawai 15.000.000 - 15,000,000

- Honorarium PNS 4.800.000 - 4,800,000

- Honorarium Non PNS 10.200.000 - 10.200.000

Belanja Barang dan Jasa 23.461.250 - 23.461.250

- Belanja Bahan Pakai Habis (ATK) 1.501.250 - 1.501.250

- Belanja Jasa Kantor (Jasa Publikasi) 6.000.000 - 6.000.000

- Belanja Cetak dan Penggadaan (Foto Copy) 1.000.000 - 1,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman 4.960.000 - 4.960.000

- Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000 - 10,000,000

JUMLAH 38.461.250 - 38,461,250

6 Belanja Langsung Pengembangan Design Website

25.000.000 24,800,000 200,000

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 24,800,000 200,000

- Belanja Jasa Kantor (Pengembangan Website KI) 25.000.000 24,800,000 200,000

JUMLAH 25.000.000 24,800,000 200,000

7 Belanja Langsung Kegiatan Rapat Kerja Komisi Informasi Provsu 72.898.000 - 72,898,000

Belanja Pegawai 7.500.000 - 7.500.000

- Honorarium PNS 2.400.000 - 2,400,000

- Honorarium Non PNS 5.100.000 - 5,100,000

Belanja Barang dan Jasa 65.398.000 - 65.398.000

- Belanja Bahan Pakai Habis 2.228.000 - 2,228,000

- Belanja Bahan/Material 1.625.000 - 1.625.000

- Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - 3,000,000

Page 95: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

88

- Belanja Cetak dan Pengadaan 3.700.000 - 3.700.000

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.000.000 - 14.000.000

- Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000 - 5.625.000

- Belanja Perjalanan Dinas 35.220.000 - 35.220.000

JUMLAH 72.898.000 - 72.898.000

8 Belanja Langsung Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu 9.386.500 9.386.500 -

Belanja Pegawai 2.400.000 2,400,000 -

- Honorarium PNS 2.400.000 2.400.000 -

Belanja Barang dan Jasa 6.986.500 6,986,500 -

- Belanja Bahan Pakai Habis 1.486.500 1.486.500 -

- Belanja Cetak dan Penggadaan 5.500.000 5.500.000 -

JUMLAH 9.386.500 9.386.500 -

9Belanja Langsung Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesian Sengketa Komisi Informasi Provsu

15.000.000 - 15.000.000

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 15.000.000

- Belanja Cetak dan Penggadaan 15.000.000 - 15.000.000

JUMLAH 15.000.000 - 15.000.000

10 Belanja Langsung Peningkatan SDM Komisi Informasi Provsu dalam Bidang Mediasi 130.716.000 47,797,500 82,918,500

Belanja Barang dan Jasa 130.716.000 47,797,500 82,918,500

- Belanja Perjalanan Dinas 80.716.000 23,797,500 56,918,500

- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbin-gan Teknis PNS 50.000.000 24,000,000 26,000,000

JUMLAH 130.716.000 47,797,500 82,918,500

11

Belanja Langsung Peringatan Hari Right To Know Day 28 September 2014 Acara Puncak Peringatan Right To Know Day dan Memberikan Penghargaan Kepada Kepala Daerah Terbaik di Bidang Keterbukaan Informasi

153.500.000 - 153.500.000

Belanja Pegawai 7.500.000 - 7.500.000

- Honorarium PNS 2.650.000 - 2.650.000

- Honorarium Non PNS 4.850.000 - 4.850.000

Belanja Barang dan Jasa 146.000.000 - 146.000.000

- Belanja Bahan/Material 53.000.000 - 53.000.000

- Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - 3.000.000

- Belanja Cetak dan Penggadaan 24.000.000 - 24.000.000

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000 - 8,000,000

- Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000 - 18,000,000

- Belanja Pakaian Kerja 40.000.000 - 40,000,000

JUMLAH 153.500.000 - 153,500,000

Page 96: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

89

12Belanja Langsung Diskusi Ahli tentang Sengketa Informasi 35.021.375 - 35.021.375

Belanja Pegawai 11.100.000 - 11.100.000

- Honorarium PNS 4.800.000 - 4.800.000

- Honorarium Non PNS 6.300.000 - 6.300.000

Belanja Barang dan Jasa 23.921.375 - 23.921.375

- Belanja Bahan Pakai Habis 23.921.375 - 23.921.375

- Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - 6,000,000

- Belanja Cetak dan Penggadaan 1.250.000 - 1.250.000

- Belanja Makanan dan Minuman 5.490.000 - 5.490.000

- Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000 - 10.000.000

JUMLAH 35.021.375 - 35.021.375

13Belanja Langsung Coffe Morning dan Konfrensi Pers dengan Media 20.600.000 - 20.600.000

Belanja Pegawai 4.800.000 - 4.800.000

- Honorarium PNS 4.800.000 - 4.800.000

Belanja Barang dan Jasa 15.800.000 - 15.800.000

- Belanja Bahan/Material 700,000 - 700,000

- Belanja Jasa Kantor 7.600.000 - 7,600,000

- Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000 - 7.500.000

JUMLAH 20.600.000 - 20.600.000

14Belanja Langsung Dialog di Media Massa RRI, TVRI, DELI TV dan 5 Radio Swasta 44.100.000 - 44.100.000

Belanja Pegawai 11.100.000 - 11,100,000

- Honorarium PNS 4.800.000 - 4,800,000

- Honorarium Non PNS 6.300.000 - 6.300.000

Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 - 33,000,000

- Belanja Jasa Kantor 33.000.000 33,000,000

JUMLAH…….. 44.100.000 44.100.000

Page 97: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

PPI

D: K

omis

ione

r KI s

e-In

done

sia

diab

adik

an d

enga

n W

ali K

ota

Bal

ik P

apan

dan

Pej

abat

Pen

gelo

la In

form

asi d

an D

okum

enta

si (P

PID

) di B

alik

Pap

an, S

elas

a, 1

7 P

PID

: Kom

isio

ner K

I se-

Indo

nesi

a di

abad

ikan

den

gan

Wal

i Kot

a B

alik

Pap

an d

an P

ejab

at P

enge

lola

Info

rmas

i dan

Dok

umen

tasi

(PPI

D) d

i Bal

ik P

apan

, Sel

asa,

17

Juni

201

4.Ju

ni 2

014.

Page 98: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

91

DAFTAR INVENTARIS BARANG KOMISI INFORMASI PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2014

No. JENIS BARANG TAHUN MERK JUMLAH1 komputer/PC 2014 Lenovo 4 Unit

2 Warelles 2014 TOA 1 Unit

3 Scanner 2014 Canon 1 Unit

4 TV 2014 Polytron 1 Unit

5 Kulkas 2014 LG 1 Unit

6 Genset 2014 Surat 1 Unit

7 Papan Nama 2014 - -

8 Lemari 2014 - 7 Unit

9 Bunga 2014 - -

10 Buku 2014 Surat Permintaan Informasi

KOMISIONER : Lima Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Ramdeswati Pohan, M Syahyan, H.M Zaki Abdullah, Robinson Simbolon dan Mayjen Simanungkalit saat memimpin sidang ajudikasi non litigasi di ruang Sidang KI Sumut, Jln Bilal No. 105 Medan.

Page 99: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SELESAIKAN SENGKETA INFORMASI, KUASA HUKUM PDAM PILIH JALAN MEDIASI

S ETELAH dua kali sidang ajudikasi di Ruang

Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jln Bilal No. 105 Medan, akhirnya Kuasa Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum memilih cara mediasi dalam proses penyelesa-ian sengketa

informasi publik yang diajukan Khairuddin Tanjung di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator bersertifikat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Syahyan dan co. Mediator

Ramdeswati Po-han menyepakati

sejumlah kesimpul-

an bersama. Kesepakat-an tersebut selanjutnya dituangkan dalam nota Kesepakatan mediasi yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Selanjutnya mediator menyerahkan kesepakatan mediasi ke Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa infor-ma si publik antara PDAM Tirtanadi

dan Khairuddin Tanjung untuk dikuatkan menjadi putusan. Dengan pembacaan putusan hasil mediasi oleh Ketua Majelis Komisioner, sengketa informasi antara Khairuddin Tanjung dengan PDAM Tirtanadi dengan kuasa hukumnya Dr. Abdul Hakim Siagian SH, M.Hum berakhir. (*)

Page 100: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

93

Page 101: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015
Page 102: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

Alur P

enyelesaian Sengketa Inform

asi

95

Page 103: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

SILA

TUR

RA

HM

I: K

omis

ione

r Kom

isi I

nfor

mas

i Pro

vins

i B

ante

n si

latu

rrah

mi k

e K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi S

umat

era

Uta

ra. R

ombo

ngan

KI B

ante

n ya

ng d

ipim

pin

SILA

TUR

RA

HM

I: K

omis

ione

r Kom

isi I

nfor

mas

i Pro

vins

i B

ante

n si

latu

rrah

mi k

e K

omis

i Inf

orm

asi P

rovi

nsi S

umat

era

Uta

ra. R

ombo

ngan

KI B

ante

n ya

ng d

ipim

pin

Ket

ua K

I Ban

ten,

Ala

msy

ah B

asri

dite

rima

Ket

ua K

I Sum

ut, H

.M Z

aki A

bdul

lah

dan

angg

ota

KI S

umut

lain

nya,

di K

anto

r KI S

umut

, Jln

Bila

l No.

105

Med

an,

28 M

ei

Ket

ua K

I Ban

ten,

Ala

msy

ah B

asri

dite

rima

Ket

ua K

I Sum

ut, H

.M Z

aki A

bdul

lah

dan

angg

ota

KI S

umut

lain

nya,

di K

anto

r KI S

umut

, Jln

Bila

l No.

105

Med

an,

28 M

ei

2014

. 20

14.

Page 104: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

KOMISI INFORMASIPROVINSI SUMATERA UTARA

Page 105: Laporan Akhir Tahunan Komisi Informasi Prov. Sumut Tahun 2014-2015

INFORMASI PUBLIK

Hak Anda untuk Tahu!www.kip.sumutprov.go.id