Masalah kesehatan jiwa di masyarakat sedemikian luas dan kompleks, saling

berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Selama beberapa abad terakhir, penyakit jiwa

atau psikiatrik ini sering diakitkan dengan rahasia mistik. ( Davis, 1995 ) dan bahkan penyakit jiwa

sering dianggap sebagai penyakit seumur hidup. Sehingga kebanyakan masyarakat enggan untuk

berhubungan dengan penderita yang masih menderita ganggguan jiwa atau yang sudah sembuh.

Ketidak mampuan penderita dengan gangguan jiwa untuk berinteraksi dengan orang lain

menjadikannya sering dikucilkan dari komunitas sosialnya atau bahkan sering dianggap menjadi salah

satu aib bagi kelurganya sendiri. Menurut Rosa ( 2009 ) Disebutkan bahwa penderita gangguan jiwa

masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, Sehingga salah satu bentuknya adalah penderita

sering melarikan diri dari tempat tinggalnya atau bahkan mereka sengaja dibuang oleh keluarganya

dan mereka terlantar atau menjadi gelandangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh puspitasari ( 2009 ) dinyatakan bahwa

penderita gangguan jiwa sering mendapat stigma yang negatif dari masyarakat atau lingkungan sosial

yang ada disekitarnya dan juga sering diperlakukan secara tidak manusiawi seperti halnya di olok –

olok, perilaku kekerasan atau bahkan dipasung untuk diasingkan. Bentuk perilaku yang seperti inilah

yang sering menimbulkan kekambuhan bagi penderita dengan gangguan jiwa yang sudah sembuh.

Dikaitkan dengan masalah tersebut sudah tentunya keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk

mendukung proses peningkatan kualitas kembali dari penderita jiwa baik yang sudah sembuh atau

masih dalam tahap pemulihan. Menurut ( Suryani, 2013 ) setiap tahun, jumlah penderita gangguan jiwa

terus meningkat, baik gangguan jiwa berat maupun ringan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil identifikasi

di Rumah Sakit Jiwa Lawang dari kapasitas tempat tidur sebanyak 700 orang rata rata huniannya

mencapai 93% ( Munir, 2013 ). Prevalensi gangguan jiwa tertinggi di Indonesia terdapat di provinsi

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (24,3%), diikuti Nagroe Aceh Darussalam (18,5 %), Sumatera Barat

(17,7 %), NTB (10,9 %), Sumatera Selatan (9,2 %) dan Jawa Tengah (6,8%) (Depkes RI, 2008).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2007), menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa

secara nasional mencapai 5,6% dari jumlah penduduk, dengan kata lain menunjukkan bahwa pada

setiap 1000 orang penduduk terdapat empat sampai lima orang menderita gangguan jiwa.

( Dikutip dari Hidayati, 2012 )

Gangguan jiwa atau tingkah laku yang abnormal adalah akibat dari keadaan sakit atau

terganggu yang jelas kelihatan berdasarkan gejala klinis yang ditampilkan (Baihaqi,2007). Gangguan

jiwa memberikan dampak kepada kualitas hidup individu yang mengalaminya. Salah satu dampak yang

ditimbulkan adalah dampak fisik, dampak sosial, dan dampak ekonomi atau proktifitas seseorang.

Selain itu dampak dari gangguan jiwa ini berdampak terhadap keluarga atau komunitas yang ada

dilingkungan sekitar. Sehingga perlu pengembangan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang

keperawatan jiwa guna mampu memberikan pelayanan yang efektif. ( WHO, 2013 )

Tingginya prevalensi tersebut menuntut bagaimana peran serta dari tenaga kesehatan untuk

dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.( Ambari, 2010 ). Salah satunya adalah pengambilan

kebijakan. Sebagai petugas kesehatan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan

berpartisipasi terhadap beberapa program pemerintah yang sudah ditetapkan atau masih dicanangkan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa

pasien dengan gangguan jiwa yang terlantar harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada

suatu tempat perawatan dan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan oleh

bangsa indonesia yang diatur dalam UUD RI 1945. Selain itu dalam Undang Undang No 36 Tahun

2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah merupakan kondisi yang sehat secara fisik, mental,

spiritual sehingga dapat lebih produktif khususnya dalam hal sosial dan ekomoni. ( Depkes, 2009 ).

Berdasarkan pemahaman tersebut, didapatkan bahwa kesehatan secara mental merupakan hal

penting yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya kesehatan secara utuh. Dengan harapan

setiap individu mampu berinteraksi sosial tanpa ada suatu hambatan yang berarti.

Keperawatan diibaratkan sebagai pisau bermata dua, di satu sisi adalah sebagai suatu pohon

ilmu ( Body Of Knowledge ) dan di sisi lain adalah merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang

sama, melalui praktik keperawatan. ( Sarwoko S, 2010 ). Keunikan disiplin ilmu keperawatan ini

didasarkan pada bentuk pelayanan langsung yang diberikan yang meliputi respon yang nyata terhadap

keluhan atau yang didasarkan kepada kebutuhan dasar manusia, dan bila digolongkan terkait aspek

pelayanan praktik keperawatanyang diberikan terdiri dari aspek respon biologis, psikologis, sosial, dan

spiritual. Dalam memberikan pelayanan keperawatan tentunya tidak serta merta akan berjalan mulus,

melainkan juga ada beberapa ketidak puasan dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dari

pasien yang merupakan subyek langsung dari tindakan. Untuk mengurangi tersebut bisa dilakukan

pendekatan – pendekatan teri keperawatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai( Jenifer L,

2012 ).

Keperawatan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh seorang perawat yang

meliputi aspek kebutuhan dasar manusia yang bersifat holistik. Pelayanan yang diberikan berdasarkan

kepercayaan bahwa perawat akan berbuat hal yang benar, hal yang diperlukan, dan hal yang

menguntungkan pasien dan kesehatannya. Oleh karena manusia dalam interaksi bertingkah laku

berbeda-beda maka diperlukan pedoman untuk mengarahkan bagaimana harus bertindak. Kadang-

kadang perawat dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan untuk mengambil tindakan.

Dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu, didalam dunia keperawatan dan khususnya

bagi seorang perawat atau mahasiswa keperawatan sudah tentunya didasarkan kepada sebuah

prinsip etik keperawatan dimana hal ini dianggap sebagai landasan dalam sebuah teori. ( Donny J,

S, 1985 ). Salah satu bentuk pengambilan keputusan adalah pada pasien wanita yang menderita

gangguan jiwa diharuskan suntik KB (Keluarga Berencana). Suntikan KB itu dilakukan sebagai

langkah prefentif untuk menjaga pasien wanita oleh karena masalah kehamilan merupakan episode

dramatis terhadap kondisi biologis, perubahan psikologis dan adaptasi dari seorang wanita yang

pernah mengalaminya. Sebagian besar kaum wanita menganggap bahwa kehamilan adalah

peristiwa kodrati yang harus dilalui tetapi sebagian lagi menganggap sebagai peristiwa khusus yang

sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Perubahan kondisi fisik dan emosional yang kompleks

memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi.

Konflik antara keinginan prokreasi, kebanggaan yang ditumbuhkan dari norma-norma sosiokultural

dan persoalan dalam kehamilan itu sendiri, dapat merupakan pencetus berbagai reaksi psikologis,

mulai dari reaksi emosional ringan, hingga ketingkat gangguan jiwa yang berat.

Dukungan psikologik dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial

(keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang dan empati). Pada wanita hamil dan dari

aspek teknis dapat mengurangi aspek sumber daya. Berikut ini adalah perubahan yang terjadi

selama kehamila: Trimester Pertama: Sering terjadi fluktuasi lebar aspek emosional sehingga

periode ini mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya pertengkaran atau rasa tidak nyaman,

Trimester Kedua: Fluktuasi emosional sudah mulai mereda dan perhatian wanita hamil lebih

terfokus pada berbagai perubahan tubuh yang terjadi selama kehamilan, kehidupan seksual

keluarga dan hubungan batiniah dengan bayi yang dikandungnya, Trimester Ketiga: Berkaitan

dengan banyaknya resikokehamilan dan proses persalinan sehingga wanita hamil sangat emosional

dalam upaya mempersiapkan atau mewaspadai segala sesuatu yang mungkin akan dihadapi.

Ironisnya ketika tenaga kesehatan melakukan tindakan tersebut tidak pernah melakuakn

persetujuan dengan penderita. Padahal alat kontrasepsi yang dipakai ini juga memiliki beberapa

efek samping yang tidak diinginkan, yang berpengaruh pada pemakainya. Salah satu efek samping

yang dianggap paling berbahaya adalah gangguan pada sistem kardiovaskuler, dimana dapat

menimbulkan penyakit jantung koroner. Dari data-data yang ada, pada awalnya menyebutkan,

bahwa peningkatan resiko kematian diantara wanita yang pernah memakai pil kontrasepsi, terutama

disebabkan adanya gangguan pembuluh darah pada para pemakai yang usianya lebih tua dan

mempunyai kebiasaan merokok. Sedangkan laporan yang lebih baru menyebutkan, setelah

dilakukan penelusuran lebih dari 25 tahun, diketahui bahwa efek pil kontrasepsi yang paling

meningkatkan mortalitas terjadi pada pemakai baru dan yang sedang menggunakan. Efek ini

menetap dalam jangka 10 tahun setelah penghentian pemakaian. Faktor risiko lain yang dapat

memicu timbulnya penyakit jantung koroner adalah abnormalitas dari tes glukosa darah . Seperti

diketahui, pemakaian pil kontrasepsi juga dapat meningkatkan kadar glukosa darah pada

pemakainya, sehingga pada peserta KB yang memakai kontasepsi dalam bentuk pil, resiko

terjadinya penyakit kardiovaskuler ini akan menjadi semakin lebih besar (4, 9)

Efek pemakaian kontrasepsi oral terhadap metabolisme karbohidrat ini diperkirakan oleh

karena komponen estrogen pada preparat kontrasepsi oral tersebut Namun, penelitian selanjutnya

menunjukkan bahwa gangguan estrogen terhadap metabolisme karbohidrat adalah kecil.

Pernyataan ini juga ditunjang oleh penelitian yang dilakukan Berenson dan kawan-kawan , para

sarjana tersebut meneliti preparat ethinyl estradiol and desogestrel, yang ternyata juga memberikan

dampak kepada metabolisme karbohidrat, walaupun gangguan tersebut secara klinis tidak

bermakna Selain itu, penelitian tentang efek norgestimate dan desogestrel yang dikombinasi

dengan 25 μg ethinyl estradiol (EE), ternyata hasilnya tidak menunjukkan perbedaan dengan kedua

penelitian tersebut diatas (12).Saat ini banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan

kontrasepsi oral tiga fase. Nampaknya kontrasepsi oral jenis ini hanya memberikan efek yang

minimal pada metabolisme karbohidrat, dan bahkan tidak menunjukkan efek yang berarti pada

pemakainya. Efek itu tergantung pada macam kontrasepsi oral yang dipakai, serta ada atau tidak

adanya latar belakang risiko timbulnya penyakit-penyakit tersebut.

REFERENSI

Depkes RI. Pedoman Kerja Puskesmas jilid II. Direktorat Pembinaan, Kesehatan

Masyarakat, Jakarta, 1997Marion, H., & Gero, L. (2013). WHO Definition of health

must be enforced by national law a debate. BMC Medical Ethics(2013), 14.

Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128/MENKES/SK/II/2004

Keliat, Budi Anna, dkk, 2011, Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHM (basic

course). Jakarta: EGC

Keliat, Budi Anna, dkk, 2011, Manajemen Keperawatan Desa Siaga CMHM (basic course).

Jakarta: EGC

Keliat, Budi Anna, dkk, 2011, Manajemen Keperawatan Desa Siaga CMHM (intermediet

course). Jakarta: EGC

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1688/Menkes/SK/VIII/2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN

JIWA SEDUNIA TAHUN 2011Mayang, A. P. K. (2010). Keberfungsian Sosial Pada

Pasien Skizofrenia Pasca Perawatan Di Rumah Sakit

Muhammad, S. (201). Peran Keluarga Terhadap Proses Penyembuhan Pasien Gangguan

Jiwa. Universitas Muhammadiyah.Admin, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang,

2013 , Tarif Pelayanan Rawat Inap Psikiatri, http://rsjlawang.com/tarif_rain.html,

Diakses pada 23-9-2013 Pukul 15.30 WIB

Nurhamid.K, 2011, Makalah Konferensi Nasional Kesehatan Jiwa I. http://peran-serta-

komunitas-dalam-pelayanan_07.html. Diakses pada 23-9-2013 Pukul 15.00 WIB

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

Unpublished Thesis. Universitas Diponegoro

Yip, Kam-shing. 2006, Community Mental Health in the People’s Republic of China: A

Critical Analysis. Community Mental Health Journal, Vol. 42, No. 1, February 2006

DOI: 10.1007/s10597-005-9003-x