kementerian perencanaan pembangunan nasional/ … · • pengembangan energi dan mineral kelautan,...

RPJMN 2015-2019

Arah Pengembangan Wilayah Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Sosialisasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Jakarta, 19 November 2014

OUTLINE PAPARAN

Jadwal Penyusunan RPJMN 2015-2019

Kesenjangan Pembangunan Wilayah

Arah dan Kerangka Pengembangan Wilayah

Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Rancangan Awal (RA) RPJMN 2015-2019

Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah RA-RPJMN 2015-2019

Slide - 2

PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Rancangan Teknokratis

RPJMN 2015-2019

RancanganRPJMN

2015-2019

Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019

Visi – Misi Presiden terpilih

9 Agenda Prioritas (NAWA CITA)

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Arahan RPJPN 2005-2025

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Aspirasi Masyarakat

Slide - 3

Feb-Apr 2014

Okt - Nov 2014

Desember 2014

Januari 2015

Konsep Rancangan Teknokratik

Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des)

Penetapan RPJMN 2015-2019 (20 Jan 2015)

Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov)

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN (M4 Des)

Februari 2015

Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019 (M4 Feb)

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 (M4 Feb)

Penelaahan Renstra K/L M2 Des

Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar

Mei-Juli 2014

Konsolidasi Ranc Teknokratik

Penetapan Presiden Terpilih (Okt)

Juli-Agustus 2014

Launching Pedoman Renstra K/L

Penyampaian Ranc. Teknokratik kepada K/L

Musrenbangnas RPJMN (M2 Des)

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 (1/2)

Slide - 4

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 (2/2)

Slide - 5

No. Kegiatan/bulan

2014 2015

Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Penetapan Rancangan Teknokratik RPJMN

2 Pelantikan Presiden

3 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN

4 Penyusunan Rancangan Renstra K/L

5 Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN

6 Penetapan Rancangan Awal RPJMN

7 Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L

8 Konsultasi Publik

9 Penyusunan Rancangan RPJMN

10 Trilateral Meeting

11 Musrenbang Jangka Menengah Nasional

12 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN

13 Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN

14 Penetapan RPJMN 2015-2019

15 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda

16 Proses Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN

17Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019

18 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN

19 Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

Undang-Undang Dasar 1945;

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

Trisakti:

Berdaulat di Bidang Politik,

Berdikari di Bidang Ekonomi, dan

Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Tujuh Misi Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla;

Sembilan Agenda Strategis Prioritas (Nawa Cita);

Janji-janji Kampanye Jokowi-JK.

RUJUKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONALKABINET KERJA 2015-2019

Slide - 6

Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatanwilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankansumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai Negara Kepulauan;

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratisberlandaskan Negara Hukum;

Mewujudkan Politik Luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati dirisebagai Negara Maritim;

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dansejahtera;

Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing;

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju,kuat, dan berbasis kepentingan Nasional;

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA

Slide - 7

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara;

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membagun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor – sektorstrategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter Bangsa;

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

SEMBILAN AGENDA PRIORITAS STRATEGIS(NAWA CITA)

Slide - 8

Membangun untuk Manusia dan Masyarakat;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosialdan pembangunan ekologi yang berkelanjutan;

Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor,antarwilayah dan antarkelas sosial pembangunan;

Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmupengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber dayamanusia.

TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA 2015-2019

Slide - 9

KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH


Slide - 11

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)

PULAU 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara

3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Slide - 12

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)

Sumber: BPS

Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 – 82 %

Pulau 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Jawa dan Sumatera 78,2 82,5 82,3 81,4 80,0 82,4 80,8 81,8

Kalimantan dan Sulawesi

15,7 12,9 13 13,3 14,5 12,9 14,7 13,5

Bali dan Nusa Tenggara

3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH


ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH:

• Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI,yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua;

• Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Slide - 14

ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:

Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan TimurIndonesia (KTI).

Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yangmana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominandan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau,terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan

daerah.

Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah, agar dapatmeningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan

memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu: peningkatan produksiperikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan

wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

Pemilihan pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif(nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada

di masing-masing koridor ekonomi. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan

dana pemerintah.

Optimalisasi investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta pada klaster-klaster

industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah

sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal.

KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH (1/6)

Slide - 15

Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harustetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan menggunakan Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dankelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya.

Diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruhwilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.

Peningkatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik danterpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupunudara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga terciptakonektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated,internationally connected).

Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan lautsebagai pengembangan poros maritim.

Peningkatan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja samadengan dunia usaha (termasuk BUMN) untuk memperlancar distribusi logistik barang,jasa, dan informasi, dengan: menurunkan biaya transaksi logistik (transaction cost);mengurangi ekonomi biaya tinggi; menurunkan rata-rata dwelling time (waktu tunggukontainer di pelabuhan); mengembangkan sistem logistik dan distribusi secara elektronik,terutama untuk proses pre-clearance sampai dengan post clearance; dan optimalisasiperijinan ekspor-impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor.


Slide - 16

Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri.

Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) merupakanmodal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan danmeningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

• Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambatpelaksanaan investasi.

• Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan melalui pemberian insentiffiskal dan non fiskal.

Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan secara berkelanjutan antarKementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitasbelanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi didaerah.

Peningkatkan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasukkejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dankeuangan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagiinvestor.


Slide - 17

Peningkatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, untukmenghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi denganwilayah sekitarnya di setiap pulau, melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaanakses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhaninfrastruktur dasar.

Percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkankota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana;cerdas; dan mempunyai daya saing kota.

Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaanyang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi,serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa.

Penanganan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasanperbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman, melalui: pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatanpeningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).

Peningkatan pengelolaan dan minimalisasi risiko bencana di seluruh wilayahIndonesia, terutama pada wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana.


Slide - 18

Slide - 19

Sumber : Bappenas, 2014


Slide - 20


Slide - 21

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAHRANCANGAN AWAL (RA) RPJMN 2015-2019


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAHRA-RPJMN 2015-2019 (1/5)

Untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah, sasarannyaadalah:

• pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalahpengembangan 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)dengan memanfaatkan sumber daya kelautan, yaitu peningkatan produksiperikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangankawasan bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan, dengansasaran :

• peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada tahun2019 (termasuk rumput laut);

• peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkanpulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis;

• pengutuhan dan penambahan luasan kawasan koservasi laut dari 15,7 juta ha (tahun2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019);

• pengembangan energi dan mineral kelautan, serta kawasan wisata bahari;

• peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Slide - 23


Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di masing-masingpulau, sasarannya adalah pembangunan daerah tertinggal sebanyak 75Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome:• meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35

persen;• menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen;

dan• meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar

71,5.

Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan, utamanyadi luar Jawa, sasarannya adalah:• percepatan pembangunan 5 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perkotaan baru;• peningkatan efisiensi pengelolaan 7 PKN yang sudah ada saat ini; dan• optimalisasi peran 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai

penyangga (buffer) urbanisasi.

Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran:• mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen (2019).

Slide - 24


Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah• mewujudkan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yangberdaulat, berdaya saing, dan aman, sasarannya adalah:• pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorongpengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 lokasi prioritas (lokpri)perbatasan.

Untuk mengurangi risiko bencana, maka sasaran penanggulangan bencana adalah:• mengurangi indeks risiko bencana pada PKN dan PKW yang memiliki indeks risiko

bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KEK, KAPET, KSN, ataupun PKSN.

Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, danberkelanjutan, maka sasaran penataan ruang meliputi:• terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;• terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan• terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Slide - 25


Untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitasaparatur pemerintah daerah, sasaran yang perlu dicapai adalah:• meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 40 persen

untuk provinsi dan 15 persen untuk kabupaten/kota;

• meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persen danuntuk Kabupaten/Kota sebesar 45 persen pada tahun 2019 serta sumberpembiayaan lainnya dalam APBD;

• meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian(WTP), sebesar 85 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota;

• terbentuknya kerjasama daerah, terutama dalam rangka percepatan konektivitas danpeningkatan pelayanan publik;

• tersusunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuaidengan karakteristik wilayah Papua;

• meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untukjenjang S1 sebesar 20 persen, S2 sebesar 5 persen, dan S3 sebesar 5 persen; dan

• meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya padapendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Slide - 26

Slide - 27


ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAHRA-RPJMN 2015-2019


ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS

Strategi :

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI)

melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri pengolahan SDA sesuai dengan

potensi dan keunggulan di masing-masing koridor ekonomi;

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah

pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi;

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;

Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi

dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha; dan

Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Slide - 29

Arah Kebijakan: percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan

memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah danpeningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:1. pemenuhan kebutuhan dasar, 2. pembangunan sarana dan

prasarana Desa, 3. pengembangan potensi ekonomi

lokal, 4. pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan.

PERKOTAAN PERDESAAN

Arah Kebijakan :Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui:1. Mewujudkan peran kota dalam

sistem perkotaan nasional:a. Mewujudkan PKN perkotaan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global;

b. Mempercepat peran kota sedangsebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi.

2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil;

3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing;

4. Meningkatkan kapasitas aparaturkelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan.

Arah Kebijakan:Mewujudkan keterkaitan hulu diperdesaan dan hilir di perkotaan, melalui:1. Mewujudkan industri pengolahan

dari potensi produksi perdesaan.2. Mengembangkan pusat-pusat

kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untukmenjadi pusat pengolahan hasilpertanian dan jasa untukmendukung sektor pertanian

3. Meningkatkan akses infrastrukturdesa dan pusat-pusatpertumbuhan.

4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah

5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta

6. Menerapkan teknologi dan inovasidi tingkat lokal untukmeningkatkan nilai tambah

KETERKAITAN KOTA - DESA

Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa maju danmandiri, sesuai amanat UU Desa No.6/2014, melalui:1. Mengurangi kemiskinan dan

kerentanan ekonomi di desa.2. Meningkatkan ketersediaan

pelayanan dasar minimum dansarana prasarana desa.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal.

5. Mewujudkan desa berkelanjutanmelalui penataan ruang perdesaan dan dalampemanfaatan dan pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Mengembangkan kawasanperdesaan sebagai pusatpengolahan hasil pertanian

Slide - 30

Penanggulangan kemiskinan di Desa, melalui strategi:(a) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, maupun

pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, dan kesempatanberusaha;

(b) menyiapkan kebijakan jaring pengaman sosial melalui jaminan sosial bagi masyarakat desa.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis desa,melalui strategi:(a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baik perumahan, sanitasi, air minum,

pendidikan dan kesehatan;(b) meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial BudayaMasyarakat Desa, melalui strategi:(a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;(b) Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;(c) meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat/ulayat;(d) memberdayakan masyarakat desa/masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah

dan SDA termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan;(e) menguatkan partisipasi kelompok/lembaga masyarakat desa termasuk perempuan dan pemuda

dalam pembangunan desa;(f) meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna.

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN (1/3)

Slide - 31

Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa, melalui strategi:(a) melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa;

(b) meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaanmasyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaankeuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

(c) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan danpembangunan desa.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruangkawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan, melalui strategi:

(a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruhlahan, dan nelayan;

(b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahanproduktif dan lahan konservasi;

(c) meningkatkan kemandirian pangan melalui penjaminan hak desa untuk memanfaatkan dan mengelolasumber daya alam berskala lokal (pertambangan, kehutanan, perikanan, peternakan, agroindustrikerakyatan) berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana;

(d) menyiapkan kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan investor dalam pengelolaan sumber dayaalam;

(e) rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.


Slide - 32

Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, dengan strategi:

(a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pasca panen, dan pengolahan produk

pertanian dan perikanan;

(b) mewujudkan sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan tujuan

wisata;

(c) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan lokal/wilayah;

(d) meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi tepat guna, khususnya di Kawasan Timur

Indonesia;

(e) mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali, dan

kerjasama pemerintah-swasta khususnya di daerah yang sudah maju;

(f) mengembangkan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha.


Slide - 33

Slide - 34

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)

Arah Kebijakan: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan

pelayanan publik dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu

Strategi :

Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;

Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat

pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana,

Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tatakelola kelembagaan pemerintahan,

Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik,

(pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahandan permukiman);

Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh

pertanian;

Strategi :

Melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalampengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;

Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan

kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan

kesenjangan antarwilayah,

Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukungpembangunan daerah tertinggal,

Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i)

pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dankesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk

membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasikemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii)

penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (1/2)

Arah Kebijakan: Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan

dengan negara tetangga

Strategi :

Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristikwilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukungpembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi;

Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan danteknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasanperbatasan negara yang berdaya saing;

Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasiprioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusatkegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangunkonektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitaspelayanan terhadap wilayah perbatasan laut;

Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara denganjalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;

Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi diseluruh wilayah perbatasan negara;

Slide - 36

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (2/2)

Strategi :

Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine,Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan danpengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalammengamankan batas dan kedaulatan negara;

Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-investigation, refixation,maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yangdidukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yangkuat;

Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, dankerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.

Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalammemberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusikeuangan negara;

Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasanperbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi;dan

Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatanlokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Slide - 37

Slide - 38

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH

Arah Kebijakan:

Harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatandengan memperhatikan sumber daya manusia, dan

Pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkunganakibat pemanfaatan ruang.

Strategi :

Peningkatan ketersediaan dan efektifitas regulasi tata ruang;

Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan penataan ruang;

Pengembangan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu;

Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan melalui internalisasi rencanatata ruang dalam Rencana Pembangunan Sektoral;

Penegakan aturan zonasi, insentif, disinsentif, dan pemberian sanksi secarakonsisten; dan

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.

Slide - 39

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA

Arah Kebijakan:

Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana;

Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

Strategi :

Pemantauan Ancaman Bencana(EWS, pemanfaatan IPTEK);

Pengurangan Exposure dan peningkaktan ketangguhan (Mitigasi struktural danNon Struktural, Pelatihan, Desa Tangguh);

Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko (Integrasi peta risiko dalam RTRW);

Peningkatan kapasitas tanggap darurat;

Peningkatan kapasitas pemulihan pasca bencana

Slide - 40

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DAN OTONOMI DAERAH

Arah Kebijakan:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah;

Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah; dan

Menguatkan demokrasi lokal.

Strategi :

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, melalui: penerapan implementasi desainbesar penataan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah,peningkatan harmonisasi peraturan perundangan pemerintah daerah dengan peraturan perundangansektoral dan antar peraturan pemerintah daerah; penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan,penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat;

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, melalui: peningkatan sistem pengelolaankepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas DPRD, peningkatan sistempelayanan publik pemerintah daerah, peningkatan konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasibirokrasi pemerintah daerah;

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, melalui: peningkatan local taxing power,peningkatan potensi penerimaan daerah, peningkatan belanja modal pembangunan, peningkatanimplementasi penganggaran SPM yang berkualitas, peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasiskinerja, penataan arah kebijakan dana transfer, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer;

Penguatan demokrasi lokal, melalui: peningkatan Pilkada yang damai, efisien dan bersih.

TERIMA KASIH


kementerian perencanaan pembangunan nasional/ … · • pengembangan energi dan mineral kelautan,...

Documents