kementerian koordinator bidang pembangunan manusia … · pembangunan manusia dan kebudayaan. c....

i

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA STAF AHLI MENTERI BIDANG KEPENDUDUKAN

TAHUN 2018

Sonny Harry B Harmadi

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan

Kinerja Tahunan. Laporan ini berisi tentang ringkasan substansi kegiatan Staf Ahli Bidang

Kependudukan untuk memenuhi perjanjian kinerja di tahun 2018.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Staf

Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK yaitu menyusun rekomendasi kebijakan

bidang kependudukan, rekomendasi kebijakan untuk bidang lain sesuai penugasan

Menko PMK, dan pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Staf

Ahli Bidang Kependudukan sepanjang tahun 2018 yang didanai oleh APBN Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018

sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis (RENSTRA) Staf Ahli Menko PMK serta

sebagai sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Staf Ahli Menteri PMK.

Kami berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsi yang

diamanahkan dan tertuang pada laporan ini, meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi percepatan pelaksanaan pembangunan

manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2018

Staf Ahli Bidang Kependudukan

Sonny Harry B Harmadi

iii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ............................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................................ 1

B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................................................... 3

C. Landasan Kerja ............................................................................................................................... 4

D. Isu Strategis ...................................................................................................................................... 4

E. Sistematika Penyajian ................................................................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................ 6

A. Visi dan Misi ..................................................................................................................................... 6

B. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................................................... 7

C. Strategi ............................................................................................................................................... 7

D. Arah dan Kebijakan ...................................................................................................................... 8

E. Program dan Kegiatan Pokok .................................................................................................. 9

F. Penetapan Kinerja ......................................................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 10

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................................... 10

B. Realisasi Anggaran..................................................................................................................... 17

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 19

A. Kesimpulan ................................................................................................................................... 19

B. Saran ..................................................................................................................................................20

C. Lampiran .........................................................................................................................................21

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja merupakan aspek yang sangat penting yang harus

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Staf Ahli Bidang Kependudukan

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk

dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. LAKIP ini tidak hanya

sekedar memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan Staf Ahli Bidang

Kependudukan, namun juga sebagai sarana yang strategis dalam mengevaluasi diri

sebagai upaya peningkatan kinerja kedepan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sejak awal Januari hingga akhir Desember ini

bahwa Staf Ahli Bidang Kependudukan telah melakukan secara lancar dengan berbagai

peningkatan yang cukup baik pada survei perkembangan Kampung KB di beberapa

daerah, penanganan bencana, penguatan BPOM, pengumpulan data terkait Bantuan

Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Serta Penyusunan Pidato Presiden 2018.

Atas kerjasama dan dukungan dari para pemangku kepentingan baik dari dalam

maupun dari luar Kemenko PMK, mencangkup Kementerian/ Lembaga serta para

akademisi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Adapun kendala-kendala

yang dihadapi sepanjang pelaksanaan kegiatan dapat dipecahkan bersama sama.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan pada periode berikutnya.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan hal mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang mengadopsi prinsip good governance, didasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja. Peraturan

Pemerintah tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Staf Ahli sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, juga merupakan salah satu lembaga publik,

walaupun tidak secara langsung bersentuhan dengan publik, mengingat fungsinya lebih

banyak sebagai pemberi pertimbangan. Sebagai lembaga publik, Staf Ahli memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahunnya selama periode sesuai

dengan yang diamanatkan dalam peraturan di atas.

Staf Ahli Bidang Kependudukan mempunyai tugas memberikan rekomendasi

kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya

yaitu kependudukan. Bidang kependudukan bersifat multidimensi, lintas sektoral dan

memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan manusia. Menurut undang-undang,

penduduk adalah orangnya sedangkan kependudukan adalah hal ikhwal yang terkait

dengan penduduk. Secara ilmiah, kependudukan mengandung makna tentang situasi dan

dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, dengan

cakupan 4 hal yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan

administrasi kependudukan.

Pembangunan manusia merupakan inti dari pembangunan itu sendiri, yang

menempatkan manusia (penduduk) sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai

subyek maknanya bahwa setiap manusia Indonesia harus dapat berperan aktif ikut

membangun. Sedangkan sebagai obyek dimaknai bahwa setiap hasil pembangunan harus

dapat bermanfaat atau dirasakan manfaatnya oleh penduduk itu sendiri.

2

Staf Ahli Bidang Kependudukan bertanggung jawab secara langsung kepada Menko

PMK untuk memberikan masukan, saran pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan

guna mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia. Hal-hal tersebut

tentunya dikaitkan dengan analisis dan situasi kependudukan Indonesia saat ini. Situasi

penduduk harus menjadi pijakan bagi pembangunan Indonesia, khususnya

pembangunan manusia. Bagaimanapun juga, arah dan strategi pembangunan saat ini

sudah memasukkan pertimbangan situasi penduduk. Dalam RPJMN 2015-2019 jelas

disebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam periode Bonus Demografi,

dimana struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, dengan

proporsi mencapai hampir 67 persen (2017).

Dalam hal kuantitas penduduk, Indonesia saat ini diproyeksikan memiliki lebih dari

260 juta jiwa penduduk, dimana sekitar 57 persen tinggal di Jawa, 21 persen di Sumatera,

hampir 6 persen tinggal di Kalimantan, lebih dari 7 persen tinggal di Sulawesi, sekitar 5,5

persen tinggal di Bali-Nusra, dan hampir 3 persen tinggal di Maluku-Papua. Laju

pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan Supas 2015 lalu diperkirakan mendekati

1,4 persen per tahun. Dari sisi kualitas penduduk, Indonesia terus mengalami perbaikan

yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan

manusia Indonesia berhasil masuk ke tahap yang lebih tinggi. Sejak 2016, untuk pertama

kalinya dalam sejarah, Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori “high human

development”. Angka IPM kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program bantuan sosial yang

diimplementasikan secara tepat, baik sasaran penerima manfaat, waktu pelaksanaan,

metode yang digunakan, maupun jumlah yang diberikan. Namun kita harus sadar bahwa

meskipun Indonesia negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, tetapi peringkat

kualitasnya di atas 100, sehingga masih diperlukan berbagai upaya dan kebijakan

terobosan untuk mengakselerasi peningkatan IPM.

Periode Bonus Demografi yang saat ini sedang kita alami membawa konsekuensi

pada strategi pembangunan manusia yang tepat. Terdapat 5 prasyarat utama untuk

meraih Bonus Demografi. Pertama, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas agar

penduduk produktif dapat bekerja dan produktif dalam arti sesungguhnya. Dengan

jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar, tentu tidak mudah mendorong

penciptaan lapangan kerja tanpa strategi investasi yang tepat. Kedua, menciptakan

3

penduduk usia produktif yang berkualitas melalui pembangunan kesehatan, gizi

(pangan), pendidikan, dan keterampilan. Ketiga, mendorong budaya menabung, sehingga

dibuuhkan program inklusi keuangan nasional. Keempat, memfasilitasi perempuan

untuk ikut berpartisipasi di pasar kerja melalui pembangunan kesetaraan gender.

Kelima, memastikan program KB terus berjalan dengan baik sehingga angka kelahiran

terkendali. Kelimanya sangat erat kaitannya dengan tugas fungsi Kemenko PMK,

sehingga masukan tentang kependudukan bagi kebijakan pembangunan manusia dan

kebudayaan sangat penting.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 444 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Nomor 700/PER/MENKO/PMK/XI/2015 tentang Staf Ahli

,ruang lingkup tugasnya ialah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. Selain itu, Staf Ahli juga melaksanakan

fungsi lain yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dasar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan Staf Ahli Bidang Kependudukan adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian

Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang tugas Kementerian Koordinator

bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan.

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4

Atas dasar peraturan di atas, Staf Ahli Bidang Kependudukan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/

lembaga yang terkait dengan multikultural, restorasi sosial dan jati diri bangsa.

2. Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/

lembaga yang terkait dengan multikultural, restorasi sosial dan jati diri bangsa.

3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan

multikultural, restorasi sosial dan jati diri bangsa.

C. Landasan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Struktur

Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

D. Isu Strategis

Untuk bidang kependudukan, isu strategis terbagi menjadi 4 hal yaitu:

1. Isu kuantitas. Diantaranya tentang fakta bahwa sejak 2012 lalu Indonesia sedang

berada dalam periode bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif

mencapai hampir 67 persen. Hal strategis lainnya terkait arahan Presiden mengenai

program Kampung KB.

2. Isu kualitas. Mencakup program-program pengentasan kemiskinan, mengatasi

ketimpangan, perlindungan sosial, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan, pendidikan

dan keterampilan.

3. Isu mobilitas. Mencakup penanganan pengungsi korban bencana alam.

5

4. Isu administrasi kependudukan. Perbaikan data penduduk yang valid dan dapat

dipercaya untuk keperluan pembangunan, termasuk mendukung data perlindungan

sosial dan program bantuan sosial.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Staf Ahli Bidang Kependudukan ini disusun untuk menggambarkan

laporan kegiatan, langkah kreatif dan terobosan yang mendukung terlaksananya

kegiatan dengan baik, berikut solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Selain itu

laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Adapun sistematika penyajian

Laporan Kinerja 2017 Staf Ahli Bidang Kependudukan ini sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

3. Pendahuluan

4. Perencanaan Kinerja

5. Akuntabilitas Kinerja

6. Penutup

6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi Staf Ahli

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025:

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta Visi Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015-2019, yaitu ‘Menjadi

koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong’ maka Staf Ahli

Menko PMK menetapkan visi: Terwujudnya hasil telaahan di bidang-bidang

kesejahteraan rakyat untuk mendukung terwujudnya koordinasi pembangunan di

bidang pengembangan manusia dan kebudayaan untuk mencapai Indonesia Sejahtera,

Maju, Berkarakter Pancasila, dan Bermartabat.

Misi Staf Ahli

Untuk mewujudkan visi Staf Ahli Menko PMK maka Staf Ahli Menko PMK menetapkan

misi sebagai berikut :

a. Menghasilkan telaahan di bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri

Bangsa.

b. Menghasilkan telaahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi

Kreatif, dan Ketenagakerjaan.

c. Menghasilkan telaahan di bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015.

d. Menghasilkan telaahan di bidang Kependudukan.

7

B. Tujuan dan Sasaran Staf Ahli

Tujuan

Tujuan strategis Staf Ahli Menko PMK adalah “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam menghasilkan telaahan di bidang-bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Staf Ahli Menko PMK dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan organisasi dengan

mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Rumusan

tujuan strategis juga dapat digunakan untuk memantau dan mengukur sejauh mana

pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi telah dicapai.

Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Staf Ahli Menko PMK adalah mewujudkan

rekomendasi hasil-hasil telaahan/ kajian di bidang-bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan yang mampu mendukung terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan manusia dan kebudayaan.

C. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai maka terdapat

beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, hukum dan ketahanan nasional.

2. Melestarikan budaya bangsa, dan pemanfaatan budaya sebagai pendorong

pembangunan manusia dan kebudayaan.

3. Meningkatkan upaya untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

umkm ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas.

4. Meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan upaya pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas

penduduk, pengelolaan mobilitas penduduk, dan pembangunan administrasi

kependudukan yang tangguh.

8

D. Arah dan Kebijakan

Kemenko PMK yang memiliki tugas dalam melaksanakan sinkronisasi koordinasi dan

pengendalian pelayanan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa harus melaksanakan tugas koordinasi bidang pembangunan manusia

dan kebudayaan yang mencangkup aspek yang luas yang meliputi lintas instansi

pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat baik dari tingkat lokal, regional, nasional.

dan internasional.

Oleh karena itu, mempertimbangkan luasnya aspek tugas tersebut, maka disamping

membagi tugas kepada unit Kedeputian, Kemenko PMK juga menetapkan Staf Ahli untuk

menangani bidang-bidang khusus sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Untuk

menangani bidang-bidang khusus tersebut Staf Ahli Menko PMK memiliki arah kebijakan

didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Nawacita.

E. Program dan Kegiatan Pokok

Program dan kegiatan tahun 2018 Staf Ahli Bidang Kependudukan dilaksanakan guna

mendukung arah kebijakan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan

masalah-masalah pembangunan manusia dan kebudayaan. Sesuai dengan dokumen

dalam APBN, Program yang harus dijalankan Staf Ahli Bidang Kependudukan Tahun

2018 adalah program:

1. Pertemuan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM).

2. Kajian Kependudukan.

3. Kajian Pencapaian Kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

9

F. Penetapan Kinerja

Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Staf Ahli Bidang Kependudukan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018:

PERJANJIAN KINERJA

STAF AHLI BIDANG KEPENDUDUKAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Kependudukan

Periode / Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Tersusunnya kajian bidang

Kependudukan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di

Kependudukan

1

Tersusunnya kajian

pencapaian kinerja bidang

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang

terkait dengan Bidang Koordinasi Kerawanan

Sosial, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, BKKBN, BPOM, HLM-PEM RRT, (Bidang

Pemuda dan Olahraga)

1

Jumlah Anggaran : Rp 491.466.000,-;

Program : Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan dapat diukur dengan melakukan

pengukuran kinerja. Hal-hal yang dapat diukur dalam melakukan pengukuran

kinerja adalah target kinerja (performance plan) dan realisasinya (performance

result). Target kinerja dan realisasinya ini kemudian dibandingkan dan dapat

ditemukan suatu celah kinerja (performance gap) yang kemudian akan dianalisis

untuk mengidentifikasi komponen-komponen kekurangan dan ketidakberhasilan

yang terjadi. Setelah komponen-komponen tersebut ditemukan, maka selanjutnya

yang perlu dilakukan adalah menetapkan strategi untuk mencapai dan

meningkatkan kinerja.

Pencapaian target kinerja atas sasaran koordinasi dan sinkronisasi bidang

multikultural, restorasi sosial dan jati diri bangsa sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1. Tersusunnya

kajian bidang

Kependudukan

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di

Kependudukan 1 dokumen 1 dokumen

2. Tersusunnya

kajian pencapaian

kinerja bidang

Pembangunan

Manusia dan

Kebudayaan

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan yang

terkait dengan Bidang

1 dokumen 1 dokumen

11

Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya kajian bidang Kependudukan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di

Kependudukan

1 dokumen 1 dokumen

Staf Ahli Bidang Kependudukan berhasil menyusun satu dokumen kajian berupa

buku berjudul “ Perkembangan Kampung KB, Penanggulangan Bencana di Indonesia

dan Penyusunan Pidato Presiden 2018”. Buku terdiri dari 3 (tiga) bagian.

Ilustrasi dokumen dari kajian tersebut sebagai berikut:

12

INDIKATOR KINERJA A

Menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor dan Focus Group Discussion

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Rabu, 16 Mei 2018 Strategi Pengawasan Obat dan Makanan di Era

Jaminan Kesehatan Nasional

2 Selasa, 3 April 2018 Integrasi Program Kependudukan di Desa

dan Pemberdyaan Masyarakat Desa

3 Kamis, 5 Juli 2018 Persiapan Penyusunan Pidato Presiden RI

4 Jumat, 6 Juli 2018 Rapat Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa sesuai dengan Nawacita

Pemerintah

5 Selasa, 4 September 2018 Rapat Koordinasi Teknis Sektoral Penanganan

Bencana Lombok

6 Kamis, 4 Oktober 2018 Pembahasan dan Evaluasi Kegiatan

7 Jumat, 26 Oktober 2018 Situasi Kependudukan untuk Penyusunan RPJMN

2020-2024

8 Jumat, 13 November 2018 Kunjungan Kerja Menteri PMK ke Sumbawa

Selasa, 13 November 2018

INDIKATOR KINERJA B

Survei Perkembangan Kampung KB

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Kamis, 31 Mei 2018 Melakukan survei ke Kampung KB Tangerang

2 Kamis, 31 Mei 2018 Survei di Kantor BKKBN dan BPOM Provinsi Jawa

Barat

3 Jumat, 1 Juni 2018 Melakukan survei ke Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Cibinong

4 Jumat, 7 September 2018 Melakukan survei ke BKKBN di Banten

13

5 Kamis, 20 September 2018 Melakukan survei ke Perwakilan BKKBN Provinsi

Jawa Timur

6 Kamis, 14 November 2018 Melakukan survei ke BKKBN Kabupaten

Purwakarta

7 Sabtu, 29 Desember 2018 Melakukan survei ke Kampung KB di Cianjur

INDIKATOR KINERJA C

Survei Penanggulangan Bencana di Indonesia

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Jumat, 1 Juni 2018 Melakukan survei ke Badan Penaggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Cibinong

2 Jumat, 7 September2018 Melakukan survei ke Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Serang

3 Kamis, 20 September 2018 Melakukan survei ke Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

4 Jumat, 15 November 2018 Melakukan survei ke Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Purwakarta

Sasaran Strategis 2 : Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan yang terkait

dengan Bidang

Kependudukan

1 dokumen 1 dokumen

14

Staf Ahli Bidang Kependudukan berhasil menyusun satu dokumen kajian berupa

buku berjudul “ Kajian Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring Pelaksanaan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Padat Karya Tunai Desa, dan Penguatan BPOM

Tahun 2018”. Buku terdiri dari 3 (tiga) bagian.

Ilustrasi dokumen dari kajian tersebut sebagai berikut:

15

INDIKATOR KINERJA A

Survei Penanggulangan Kemiskinan

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Jumat, 10 Mei 2018 Melakukan survei ke Dinas Sosial Kota Tangerang

terkait kemiskinan

2 Kamis, 6 September 2018 Melakukan survei ke Dinas Sosial Provinsi Banten

3 Jumat, 15 November 2018 Melakukan survei ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten

Purwakarta

4 Jumat, 28 Desember 2018 Melakukan Survei ke Dinas Sosial Kabupaten

Cianjur

INDIKATOR KINERJA B

Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Padat Karya Tunai Desa

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Kamis, 2 Mei 2018 Melakukan Survei di Kantor Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat dilanjutkan dengan

kunjungan ke beberapa Desa.

2 Kamis, 31 Mei 2018 Melakukan survei ke Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cibinong

3 Kamis, 6 September 2018 Melakukan survei ke BPOM Provinsi Banten

INDIKATOR KINERJA C

Penguatan BPOM Tahun 2018 di Indonesia

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 Kamis, 3 Mei 2018 Melanjutkan Survey di Kantor BKKBN dan BPOM

Provinsi Jawa Barat

2 Kamis, 6 September 2018 Melakukan survei ke BPOM Provinsi Banten

3 Kamis, 20 September 2018 Melakukan Survei ke Badan POM RI Surabaya

16

INDIKATOR KINERJA D

Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM)

NO HARI DAN TANGGAL

KEGIATAN

KEGIATAN

1 19 April 2018 Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri

(FORKOMSAM) I dengan tema “Perkembangan

Indikator Kesehatan, Gizi, KB, dan

Pembangunan Manusia di Desa” di Belitung

2 9 Agustus 2018 Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri

(FORKOMSAM) II dengan tema ” Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berbasis Budaya di Desa di Cirebon, Jawa Barat

17

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Staf Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK sampai dengan Desember

2018, sebagai berikut:

NO

KEGIATAN/SUB

KEGIATAN/

DETAIL

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

PAGU

AWAL

PAGU

REVISI REALISASI

SISA

ANGGARAN

CAPAIAN

(%)

1

Kajian dan

Telaahan Staf

Ahli Bidang

Kependudukan

329.723.000 399.286.000 314.152.242 85.133.758

(78,67%)

1) Belanja

Bahan

29.075.000 46.756.000 21.272.500 25.483.500 (45,49%)

2) Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Konsumsi

10.000.000 0 0 0

(0,00%)

3) Belanja Jasa

Konsultan

30.000.000 0 0 0

(0,00%)

4) Belanja Jasa

Profesi

37.800.000 37.800.000 25.800.000 12.000.000

(68,25%)

5) Belanja Jasa

Lainnya

24.000.000 102.000.000 102.000.000 0

(100,00%)

6) Belanja

Perjalanan Biasa

74.048.000 76.030.000 75.709.742 320.258

(99,57%)

7) Belanja

Perjalanan Dinas

Paket Meeting

Dalam Kota

124.800.000 136.700.000 89.370.000 47.330..000

(65,37%)

2 Kegiatan

Menunjang

92.180.000 92.180.000 90.355.815 1.824.185

(98,02%)

18

Kebijakan

Menko

Sesmenko dan

Kedeputian

1) Belanja

Bahan

7.500.000 7.500.000 6.737.000 763.000

(89,82%)

2)Belanja

Perjalanan Biasa

84.680.000 84.680.000 83.618.815 1.061.185

(98,74%)

TOTAL 421.903.000 491.466.000 404.508.057 86.957.943

(82,30%)

19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan

kegiatan strategis dalam memberikan informasi kinerja untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Staf Ahli Mentri PMK serta

menggambarkan laporan kegiatan, langkah kreatif dan terobosan yang mendukung

terlaksananya kegiatan dengan baik, berikut solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang

ditetapkan oleh masing-masing instansi. Untuk Staf Ahli bidang kependudukan, isu

strategis dibagi menjadi 4 hal yaitu: Isu kuantitas, Isu kualitas, Isu mobilitas, dan Isu

administrasi kependudukan.

Secara umum tujuan dan progres Staf Ahli Menko PMK di tahun 2018 telah

berjalan dengan baik meskipun masih ditemui beberapa hambatan ataupun kendala

dalam pelaksanaannya . Adapun Hasil yang telah di capai di tahun 2018 tentunya masih

perlu ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya agar bisa lebih baik dan dapat merespon

setiap tantangan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Keberhasilan yang telah

dicapai oleh Staf Ahli Menteri PMK khususnya bidang kependudukan, tentu saja tidak

lepas dari peran dan dukungan semua pihak yang terlibat didalamnya. Dengan

tersusunnya laporan kinerja ini, diharapakan agar dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh stakeholder Kemenko PMK sehingga dapat menjadi umpan

balik dalam meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang dan berguna sebagai bahan

acuan dalam memaksimalkan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan.

20

B. Saran

LAKIP Staf Ahli Menteri Bidang Kependudukan Tahun Anggaran 2018,

merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan sasaran

strategis , serta untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal

444 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nomor 700/PER/MENKO/PMK/XI/2015 tentang Staf Ahli, ruang lingkup tugasnya

ialah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri

Koordinator sesuai keahliannya. Kiranya LAKIP tahun 2018 ini, dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil

keputusan guna peningkatan kinerja Staf Ahli Bidang Kependudukan. Berdasarkan

hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Staf Ahli Bidang Kependudukan, sebagian

besar kegiatan telah terlaksana sesuai dengan penetapan kinerja dan indikator

kinerja telah dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun

beberapa saran sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja ditahun yang akan

datang, ialah sebagai berikut:

1. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP tahun 2018, sebagai masukan dalam

proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Staf Ahli Bidang

Kependudukan.

2. Pada tahun yang akan datang, perlunya dipersiapkan penerapan sistem

pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penerapan

indikator kinerja dan outcome, sehingga Staf Ahli Menteri Bidang

Kependudukan dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan pada

masyarakat.

3. Pemanfaatan anggaran untuk tahun yang akan datang harus mengacu pada

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun

2014-2019.

21

C. Lampiran

PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM KANTOR DAN FOCUS GROUP DISCUSSION

Rabu, 16 Mei 2018

Kamis, 5 Juli 2018

Rabu, 16 Mei 2018 Selasa, 4 September

2018 18

22

Jumat, 26 Oktober 2018

Selasa, 4 September 2018

18

Jumat, 13 November 2018

23

SURVEI PERKEMBANGAN KAMPUNG KB

Kunjungan Tim Staf Ahli Menteri Bidang

Kependudukan ke BKKBN Bandung


Kependudukan ke BKKBN Tangerang, Banten

24


Kependudukan ke BKKBN Cibinong


Kependudukan ke BKKBN Provinsi Banten

25


Kependudukan ke BKKBN Purwakarta


Kependudukan ke BKKBN Surabaya, Jawa Timur

26

SURVEI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA


Kependudukan ke Kantor Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Cibinong



Bencana Daerah Kabupaten Serang, Banten

27



Bencana Daerah Surabaya, Jawa Timur



Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

28

KANTOR BPOM SURABAYA-JAWA TIMUR

KANTOR BPOM SERANG-BANTEN

29

KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

30

KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

KANTOR DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG

31

FORUM KOMUNIKASI STAF AHLI MENTERI (FORKOMSAM)

FORKOMSAM I

Tema Forkomas ‘Perkembangan Indikator Kesehatan,

Gizi, KB dan Pembangunan Manusia di Desa’

Belitung, 18-20 April 2018

32

FORKOMSAM II

Tema Forkomas ‘Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) Berbasis Budaya di Desa’

Cirebon, 9 Agustus 2018

33

PENYUSUNAN PIDATO PRESIDEN 2018

kementerian koordinator bidang pembangunan manusia … · pembangunan manusia dan kebudayaan. c....

Documents