bidang perekonomian -...

BIDANG PEREKONOMIAN17 Oktober 2017

Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas Untuk Menunjang Pemerataan

1

KINERJA EKONOMI MAKRO (4 slide)

PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN DEREGULASI (3 slide)

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (9) • PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU• PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

OUTLINE

2

KINERJA EKONOMI MAKRO

3

PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP TINGGI DENGAN INDIKATOR SOSIAL MEMBAIK

5,01

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016 2017

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.56 5.01 4.88 5.02

PDB Per Kapita (Rp)

5,81

5,33

Tingkat Pengangguran

10,9610,64

Tingkat Kemiskinan

0,408

0,393

Gini Ratio

Sumber: BPS

Indikator Sosial

41.915.863 47.957.364

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5 persen dan telah berhasil menurunkan tingkatketimpangan, pengangguran dan kemiskinan

4

3,723,00

9,32

0,47

Jan

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Jan

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Jan

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Jan

Mar

May Ju

l

Sep

2014 2015 2016 2017

Umum IntiAdministrated Price (AP) Harga Bergejolak

INFLASI MENURUN

Inflasi (%YoY)

Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi, laju inflasi menurun dari 4,49%YoY pada September 2014 menjadi 3,72 %YoY padaSeptember 2017. Realisasi inflasi 2017 juga diperkirakan berada dalam kisaran sasaran (4%±1). Inflasi pangan (VF) dari

tahun ke tahun lebih terkendali sejalan dengan perkembangan jumlah TPID.

8,38 8,36

3,35 3,02 2,66

2013 2014 2015 2016 2017*

Inflasi Tahunan (%YoY)

Perkembangan Jumlah TPID s.d September 2017

5

KINERJA SEKTOR EKSTERNAL TERUS MEMBAIK

Defisit Transaksi Berjalan

-1,96

129,4

0

20

40

60

80

100

120

140

-5

-4

-3

-2

-1

0

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep-

14N

ov-1

4Ja

n-15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5Se

p-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep-

16N

ov-1

6Ja

n-17

Mar

-17

May

-17

Jul-1

7Se

p-17

CA (% GDP) Cadangan Devisa (Miliar USD) - rhs

Ekspor Impor (USD Juta)14,5

12,8

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,0

Jan

Mar

Mei Ju

l

Sep

Nov Ja

n

Mar

Mei Ju

l

Sep

Nov Ja

n

Mar

Mei Ju

l

Sept

2015 2016 2017Surplus/Defisit Ekspor Impor

1,0

-6,4-1,7

7,2 6,310,9

Jan-Sept2012

Jan-Sept2013

Jan-Sept2014

Jan-Sept2015

Jan-Sept2016

Jan-Sept2017

Neraca Perdagangan Periode Jan-Sept (Miliar USD)

-14000-10000

-6000-200020006000

10000140001800022000

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (Juta US$)

Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial Neraca Keseluruhan

6

Defisit transaksi berjalan kuartal II 2017 mencapai 2 persen dari PDB, membaik dibandingkan defisit pada kuartal II 2016 (2,3 persen). Selama Januari-September 2017, total surplus perdagangan mencapai 10,9 miliar USD (tertinggi sejak tahun 2012)

7

UTANG LUAR NEGERI TERKENDALI

Pemerintah mengelola utang luar negeri (ULN) secara hati-hati dengan kemampuan membayar yang membaik. Batas maksimal utang luar negeri adalah 60% dari PDB (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara).

13,915,96 16,51 17

2014 2015 2016 Semester I2017

Rasio ULN Pemerintah dan Bank Sentral

75

5240 34 33 27

Malaysia Turki Brazil Indonesia Thailand KoreaSelatan

Rasio ULN/PDB beberapa Negera, Semester I 2017 (%) Pemerintah dan Bank Sentral

248 272 278 294

45 39 41 44

2014 2015 2016 Juli 2017

ULN didominasi oleh Utang Jangka Panjang

Jangka PendekJangka Panjang

53 52,4

47 46,8

2014 2015 2016 Semester I 2017

Rasio ULN terhadap Cadangan Devisa

Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia

PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN DEREGULASI

8

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Pengharmonisasi Regulasi Menyederhanakan Proses Birokrasi

Memastikan Kepatuhan Hukum

“Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhanekonomi yang signifikan.”

9

Capaian Paket Kebijakan Ekonomi I - XV

9 REGULASI DICABUT

49 REGULASI

BARU

31 REGULASI DIREVISI

Untuk mengurangihambatan

perekonomian

Untuk mewadahikebijakan baruyang disusun

Untuk menghilangkanpasal tertentu yang

menghambatperekonomian

89 REGULASI

MENCABUT YANG LAMA

35 REGULASI

DIGABUNG

Untukmenyederhanakan

perizinan danperaturan

Untuk menyesuaikan peraturanlama yang sudah tidak relevan

sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission)

secara on-line

Lebih sederhana, cepat, dan murah.

PerubahanParadigmaBirokrasi

Dari memberi izin menjadimelayani (civil servant)

Termasukuntuk UKM

melalui

3. 4.

10

Mengurangi pemberian izin yang berulang

Di KEK, FTZ, KI, dan KEK Pariwisata tanpa harus menunggu selesainya

seluruh proses.

Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan

daerah)

1. 2a.

Pengawalanpenyelesaian perzinan

(end to end

Sistem Checklist Operasi

Data Sharing

2b.

Reformasi PerizinanPeraturan Berusaha

Menerapkan Sistem Terintegrasi

KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

EODB 2017 Rank

EODB 2016 Rank

Change

Overall 91 106 15Starting a business 151 167 16

Dealing with Construction Permit 116 113 3

Getting Electricity 49 61 12

Registering Property 118 123 5

Getting Credit 62 70 8

Protecting Minority Investors 70 69 1

Paying Taxes 104 115 11

Trading Across Borders 108 113 5

Enforcing Contracts 166 171 5

Resolving Insolvency 76 74 2

“Indonesia is among the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All” -World Bank Group Press Release EODB 2017-

Peringkat GCI Indonesia meningkat dari 41 dari 138 negara pada tahun 2016/2017 menjadiperingkat 36 dari 137 negara tahun 2017/2018

Kemudahan BerbisnisIndonesia Naik kePeringkat 91 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Perubahan

Singapore 2 2 2 2 2 2 3 -1

Japan 9 10 9 6 6 8 9 -1

Malaysia 21 25 24 20 18 25 23 +2

China 26 29 29 28 28 28 27 +1

Thailand 39 38 37 31 32 34 32 +2

Indonesia 46 50 38 34 37 41 36 +5India 56 59 60 71 55 39 40 -1

Brunei Darussalam 28 28 26 - - 58 46 +12

Vietnam 65 75 70 68 56 60 55 +5

Philippines 75 65 59 52 47 57 56 +1

Kamboja 97 85 88 95 90 89 94 -5

Laos - - 81 93 83 93 98 -5

Indeks Daya Saing Indonesia Naik ke 36

PENINGKATAN DAYA SAING

11

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

Moody’s: meningkatkanoutlook dari stabilmenjadi positif

JCR: meningkatkan outlook dari stabil menjadi positif

R&I: meningkatkanoutlook dari stabilmenjadi positif

S&P: meningkatkan outlook ke Investment Grade

Fitch: meningkatkanoutlook dari stabilmenjadi positif

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

R&I S&PMoody’s

JCR Fitch

SENTIMEN POSITIF DARI LEMBAGA RATING DAN PENINGKATAN INVESTASI

7,3

8,3

4,65,15,66,16,67,17,68,18,6

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PMA (Bn USD)

68,861,0

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PMDN (Tn IDR)

12

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

13

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Peningkatan Produktivitas

KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI

• Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah, BUMN dan Swasta.

• Kewirausahaan untuk mendorong terciptanyapengusaha-pengusaha baru yang mempunyai dayasaing. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar.

Reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri

manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan

Membanguninfrastruktur

strategis danprioritas:

pelabuhan, bandara, bus rapid transit,

kereta api, jalanbaru, listrik,

bendungan, dankilang minyak

Akses terhadaplahan

KesempatanBekerja/

Berusaha

InfrastrukturKualitas Sumber

Daya Manusia

Kebijakan Ekonomi(Quick Win)5

• Melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTI

• Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah• Sertifikasi dalam rangka legalisasi aset• Implementasi kebijakan LP2B• Menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.

Bantuan Sosial

Mentransformasi skema subsidi secarabertahap menjadi bantuan tepat sasaran,tepat waktu, dan tepat jumlah, sertamenyatukannya dengan semua bentukbantuan sosial

14

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS Pembangunan Pusat-PusatPertumbuhan Ekonomi Baru

15

16

64 2427

13

15

Proyek

Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program

7IRIGASIIRIGASI

LISTRIK 1 PROGRAM INDUSTRIPESAWAT 1 PROGRAM

74 12647549333081023

93

101

122

Proyek

Program

Rp884 T Rp564 TRp155 T

Rp444 T

Rp1.320 T

Rp11 T

Rp1.065 T

PENGELOLAAN AIR

1 1TANGGUL LAUT

Proy

ekPr

ogra

m

Daftar PSN direvisi melalui Perpres No. 3/2016 j.oPerpres No.58/2017, mencakup 245 Proyek + 2 Program, dengan estimasi total nilai investasi Rp4.197 T

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS Peningkatan Produktivitas

17

Perbaikan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung dengan kebijakan pemerataan ekonomi

KEBIJAKAN PEMERATAAN

EKONOMI

Lahan

Kesempatan

Kapasitas SDM

A

B

C

Urban Poor & Perumahan Terjangkau

Ritel dan Pasar

Perkebunan

Pembiayaan dan Anggaran Pemerintah

Manufaktur dan ICT

Pertanian(Landles Farmer)

• Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian• Land consolidation untuk sawah• Riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain

• Social Housing• Housing financing• Land bank dan harga tanah yang terjangkau• Pemerintah menegakkan kebijakan tata ruang

• Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank• Pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya• Mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah• Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi

• Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilai• Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil• Melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat• Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko

modern• Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern• Kewajiban menyerap produk setempat• Fair access ke dalam sistem distribusi• Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable• Program pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah

Reforma Agraria• Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat• Penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan• Pengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster

Nelayan & BudidayaRumput Laut

• Integrasi nelayan dan rumput laut• Aquaculture dan rantai nilai nelayan• Investasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut

Vokasi, Entrepreneurship danPasar Tenaga Kerja

• Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi• Skema job matching antara industri dan vokasi• Early childhood intervension• Fokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar)

Sistem PajakBerkeadilan

• Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset tax• Belanja pemerintah yang berkadilan

Prioritas

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

18

Industri membutuhkan lulusan vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi

Lulusan vokasi memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan SKKNI

Uji kompetensi lulusan vokasi

SKKNI sebagai acuan uji kompetensi lulusan vokasi

Sekolah menerapkan kurikulum vokasi yang mengacu pada SKKNILink & Match

Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi isu prioritas nasional untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil

Suplai tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja tidak sesuai dibutuhkan dunia usaha

Penganguran berasal dari lulusan SMK

Bonus demografi penduduk Indonesia yang di dominasi usia muda

51%

21%

Kebutuhan bidang pekerjaan vokasional dimasa mendatang (Future of Jobs)

Bonus demografi penduduk Indonesia 2020, yang di dominasi usia muda

TANTANGAN

LINK AND MATCH PENDIDIKAN VOKASI & DUDI

Lahan Kesempatan SDMKebijakan

PemerataanEkonomi

Vokasi1. Perubahan Kurikulum SMK

2. PeningkatanKualitas PendidikVokasi

4. Terlalu Banyak Program Studi

3. Kebutuhan Peralatan Minimal

5. Insentif Bagi Sekolah

19

20

PRODUKTIVITAS ANTAR SEKTOR UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN VOKASI

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES

MINING & QUARRYING

MANUFACTURING INDUSTRY

ELECTRICITY & GAS SUPPLY

CONSTRUCTION

TRANSPORTATION & STORAGE

ACCOMMODATION & FOOD BEVERAGES ACTIVITY

Produktivitas Sektoral (PDB (RpMiliar)/Tenaga Kerja))

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

PILAR 5-10SCORE RANGKING

2014 2015 2016 2017 2016/2017

2017/2018

5 Higher Education and Training

4.53 4.45 4.50 4.52 63 64

6 Goods Market Efficiency 4.54 4.43 4.40 4.59 58 43

7 Labour Market Efficiency 3.81 3.74 3.80 3.91 108 96

8 Financial Market Development

4.45 4.19 4.33 4.50 42 37

9 Technological Readiness 3.58 3.49 3.54 3.86 91 80

10 Market Size 5.34 5.74 5.71 5.73 10 9

AVERAGE 4.38 4.34 4.38 4.52 49 41

TARGET REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL

21

AKSES PEMBIAYAAN MELALUI KUR

2015

Suku Bunga 12%

Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta

7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjamin;

Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari target)

2016

Suku Bunga 9%


26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan; 10 Penjamin

Total Penyaluran per Des 2016 Rp 94,4 triliun dengan 4,3 juta akad kredit. (94% dari target). NPL = 0.37%

2017

Suku Bunga 9%


33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan, 1 Koperasi Simpan Pinjam; 10 Penjamin

Target penyaluran KUR tahun2017 sebesar Rp110Triliun, dengan porsi KUR Mikro 81%, KUR Ritel 18%, dan KUR TKI 1%.

PERKEMBANGAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 2007-2017

PENINGKATAN KEUANGAN INKLUSIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT INDONESIA

23

Indikator Keuangan Inklusif di Indonesia

Perpres No. 63 Tahun 2017

Sumber: DNKI, OJK IKNB

Pokja terdiri dari:1. Pokja 1 – Edukasi Keuangan2. Pokja 2 – Hak Properti Masyarakat3. Pokja 3 – Fasilitasi Intermediasi & Saluran Distribusi Keuangan4. Pokja 4 – Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah5. Pokja 5 – Perlindungan Konsumen6. Pokja 6 – Kebijakan dan Regulasi7. Pokja 7 - Infrastruktur & Teknologi Informasi Keuangan

36%44%

52%60%

68% 75%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Proyeksi Indeks Keuangan Inklusif Global Findex

1. Target ditentukan berdasarkan ekspektasi bahwa indeksi keuangan inklusifakan naik sebesar 8% per tahun (2015-2019) untuk mencapai target utamaindeks keuangan inklusif 75% pada tahun 2019.

2. Pengertian tingkat Keuangan Inklusif adalah persentase jumlah orang dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal

3. Acuan tingkat Keuangan Inklusif 2014 adalah menggunakan angka World Bank Group Financial Inclusion Index

4. Survey Literasi Keuangan dan Keuangan Inklusif OJK tahun2016 menunjukan bahwa angka Keuangan Inklusif telah mencapai 63%: http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/250

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/250

LAMPIRAN: KREDIT USAHA RAKYAT

24

25

2007 - 2014

2015

2016

• Skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan(IJP) = 3.25%;

• Suku Bunga: KUR Mikro 22%, KUR Ritel13% , KUR TKI 22%

• Target penerima : UMKM di seluruh sektor ekonomi dan TKI

• Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 20 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta

• Risk Sharing: 70% - 30% (sektor non prioritas), 80% - 20% (sektor prioritas)

• 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin;• Pengawasan oleh Bank Indonesia dan

BPKP.• Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan

12,4 juta akad kredit. NPL = 3.3%• Baki debet s.d. Des’16 Rp 34,5 triliun.

• Skema subsidi bunga• Suku Bunga 12%• Subsidi bunga: KUR Mikro 7%, KUR

Ritel 3%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee)

• Target penerima: UMKM di sektorpertanian, perikanan, industripengolahan, perdagangan dan jasa


• Risk Sharing: B2BPelaksana• 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan

Penjamin;• Pengawasan oleh OJK dan BPKP.• Total Penyaluran per Des 2015

sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari target)

• Baki debet s.d. Des’16 Rp 17,03 triliun.

• Skema subsidi bunga• Suku Bunga 9%• Subsidi bunga: KUR Mikro 10%, KUR

Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee)



• Tarif IJP: B2B (1,5%)Pelaksana• 26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan• 10 Penjamin• Pengawasan oleh OJK dan BPKP.• Total Penyaluran per Des 2016 Rp

94,4 triliun dengan 4,3 juta akadkredit. (94% dari target). NPL = 0.37%

• Baki debet s.d. Des’16 Rp 70,6 triliun.

2017• Skema subsidi bunga• Suku Bunga 9%• Subsidi bunga: KUR Mikro 9,5%, KUR

Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee)



• Tarif IJP = B2B (1,75% untuk KUR Mikro, 1,5% untuk KUR Ritel dan KUR TKI)

Pelaksana• 33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan,

1 Koperasi Simpan Pinjam• 10 PenjaminTarget penyaluran KUR tahun 2017sebesar Rp110Triliun, dengan porsiKUR Mikro 81%, KUR Ritel 18%, danKUR TKI 1%.

Porsi KUR sektor produksiditargetkan sebesar 40%.

Perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2007-2017

Penyaluran KUR berdasarkanSektor EkonomiPosisi 30 September 2017

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat yaitu: (target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2017 sebesar 40%)• Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa – jasa = 44,8%• Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi = 31,7%

Ket:

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat, padaAgustus 2017 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi(pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa - jasa)sebesar 44% sedangkan sektor produksi (pertanian, perikanan,industri, konstruksi) sebesar 31%. Capaian tersebut meningkatdari kinerja Desember 2016 dengan porsi penyaluran KURsektor produksi sebesar 22%.

Dengan sektor jasa – jasa

Tanpa Sektor Jasa -jasa

Sektor Produksi 44.8% 31.7%Sektor Non Produksi 55.2% 68.3% Pertanian, Perburuan, dan

Kehutanan23%

Perikanan2%

Industri Pengolahan6%Perdagangan

56%

Konstruksi0,1%

Jasa-jasa13%

26

Penyaluran KUR berdasarkan Provinsiposisi 30 September 2017

27

3.456.997 3.222.967

2.258.381 1.185.268

1.124.995 940.637

829.616 764.245

735.203 667.803

642.761 576.655

558.193 527.046

477.571 450.728 442.485

430.928 404.373

366.913 363.460

347.395 312.936 309.198

260.038 204.154

184.000 165.895

132.840 125.319 115.557

90.678 59.712

47.621

Jawa TimurJawa Tengah

Jawa BaratSumatera Utara

Sulawesi SelatanBali

DKI JakartaSumatera Barat

RiauSumatera Selatan

JambiDI Yogyakarta

Kalimantan SelatanBanten

LampungKalimantan Barat

Sulawesi UtaraSulawesi Tengah

Nangroe Aceh DarussalamPapua

Nusa Tenggara BaratKalimantan Timur

Nusa Tenggara TimurSulawesi Tenggara

Kalimantan TengahBengkulu

Sulawesi BaratPapua Barat

Kepulauan Bangka…Maluku

Kepulauan RiauGorontalo

Kalimantan UtaraMaluku Utara

Penyaluran KUR s.d. 31 September 2017 Berdasarkan Provinsi

Penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluransebesar 56%, diikuti dengan Sumatera 19% dan Sulawesi 10%.

Kinerja penyaluran KUR per Provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Penyaluran KUR s.d. 30 September 2017 per Pulau ( Rp. Miliar)

11.172.377

5.288.425

2.253.797 1.839.291 1.636.251

442.038 150.390

Jawa Sumatera Sulawesi Bali Nusa Tenggara Kalimantan Papua Maluku

28

Arah Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

TERIMA KASIH

29

bidang perekonomian -...

Documents