kekerasan di sekolah

8/18/2019 Kekerasan Di Sekolah

1/37

Kekerasan Anak dalam Pendidikan : Akar Masalah, Locus, Korban, Pelaku, dan Kewajiban Negara

Pendahuluan

Kekerasan sudah mengakarabi kehidupan keseharian masyarakat kita.Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakankekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagaianggota masyarakat tetapi juga oleh aparat Negara. Johan Galtung membagi tipologikekerasan menjadi 3 tiga! yaitu kekerasan langsung" kekerasan kultural" dankekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristi#a; kekerasanstruktural adalah sebuah proses$ sedangkan kekerasan kultural adalah sebuahsesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki #aktuse%ara berbeda " analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristi#a kekerasan langsung!" gerakan-gerakan lempengtektonik sebagai sebuah proses kekerasan struktural!" dan garis-garis retakan

sebagai suatu kondisi yang permanen kekerasan kultural!.

&

Kondisi ini mengarah ke suatu %itra strata kekerasan fenomenologikekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakansumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. 'trata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal danmerupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Pun%aknya" kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yanglain.(

Kekerasan langsung me#ujud dalam perilaku" misalnya pembunuhan"pemukulan" intimidasi" penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yangmelembaga me#ujud dalam konteks" sistem" dan struktur" misalnya diskriminasidalam pendidikan" pekerjaan" pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural me#ujud

dalam sikap" perasaan" nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya "keben%ian" ketakutan" rasisme" seksisme" ketidaktoleranan.3 )enurut sifatnyakekerasan ada ( dua! yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasanpersonal bersifat dinamis" mudah diamati" memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis"memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan strukturalmengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi" fragmentasi masyarakat" rusaknyasolidaritas" penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat" danmarjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalammengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini jugamenimbulkan kemiskinan" ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan"ketidakadilan sosial" dan alienasi atau peniadaan individual karena proses

penyeragaman #arga Negara.*

Gambar berikut mendeskripsikan keterkaitan bentuk- bentuk kekerasan.

1 Johan Galtung, Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konfik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003, hal. 4382 ibid.3 Simon Fisher, et.al, Mengelola Konfik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak, Jakarta, he !ritish "oun#il, 200$. hal. $04 Justin Sihombing, Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, %ogyakarta,Penerbit &arasi 200', hal. 8 ( )


2/37

Gambar &+ 'ikap" perilaku dan konteks'umber + 'imon ,isher" et.al, (&

'ebangun dengan pendekatan Galtungian di atas" toeri 'piral Kekerasan buahpikiran om /elder 0amara dapat dijadikan sandaran analisis untuk memotret danmemetakan tindak kekerasan sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Teori inimelandaskan dari bekerjanya 3 tiga! bentuk kekerasan yang bersifat personal"institusional" dan struktural" yaitu ketidakadilan" perla#anan masyarakat sipil" danrepresi negara. ari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadisumber utama adalah ketidakadilan.1 Ketidakadilan ini bermula dari kebijakan yangtidak berpihak pada sekelompok masyarakat khususnya masyarakat marjinal.Penggusuran rumah dan PK2 yang menjadi agenda tetap Pemda K" memi%u aksi-aksi perla#anan masyarakat untuk mempertahankan haknya bertempat tinggal dan

berusaha. 4ksi-aksi tersebut dibalas dengan tindakan yang represif oleh aparatPemda K melalui Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan. 'iklus kekerarasanini akan terus terjadi apabila Pemda K terus mengagendakan penggusuran huniankumuh dan PK2 yang mayoritas dihuni oleh masyarakat miskin kota.

'elanjutnya Ted 5obert Gurr mengemukakan teori bah#a kekerasan mun%ulkarena deprivasi relative yang dialami masyarakat maupun individu. eprivasirelative dimaknai sebagai perasaan kesenjangan antara nilai harapan (value of expectations) dan kapabilitas nilai (value capabilities).6

5 *ntuk melihat lebih +auh ba#a Spiral Kekerasan, om -elder "amara6 ibid

Kertas Posisi 2006Kekerasan Anak di nstitusi Pendidikan: !injauan "ak atas Pendidikan

2

Kekerasan yang terlihat

Kekerasan yang tidakterlihat

di ba#ahpermukaan!

Kekerasan fisik se%ara langsung+perilaku

'umber-sumber kekerasan + 'ikap"perasaan" nilai-nilai

Kekerasan 'truktur ataukekerasan yang melembaga +Konteks" sistem" dan struktur


3/37

Pengalaman di banyak negara" menunjukkan bah#a kekerasan di dalammasyarakat lahir dari pengabaian-pengabaian terhadap sense of justice.6 Kekerasandengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran /ak 4sasi )anusia/4)! dan serangan terhadap martabat manusia.7

Instrumen Bill of Rights9 menjamin kebebasan setiap manusia dari segala bentuk manifestasi kekerasan. alam kerangka hukum /4) nternasional terdapathak-hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. 'ekelompok hak ini disebut sebagi non erogable rights" yaitu hak-hak yang yang bersifatabsolute yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara" #alaupun dalamkeadaan darurat sekalipun. /ak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah + i!hak atas hidup (right to life)" ii! hak atas bebas dari penyiksaan (right to be free from torture)$ iii! hak bebas dari perbudakan (right to be free slaver!), iv! hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang!$ v! hak bebas daripemidanaan yang berlaku surut$ vi! hak sebagai subyek hukum$ dan vii! hak ataskebebasan berpikir" keyakinan" dan agama.&

2ebih jauh Konvensi 4nti Penyiksaan ("onvention #nti $orture) mengatur

salah satu bentuk manifestasi tindak kekerasan berupa penyiksaan" perlakuan ataupenghukuman lain yang kejam" dan merendahkan martabat manusia.&& Konvensi ini"dalam pendekatan Galtung" selain mengatur kekerasan langsung (violance base onevent approuch) juga mengatur kekerasan struktur dan kekerasan kultural. alamkonsepsi hukum internasional kekerasan langsung merupakan tanggung ja#abindividu (iniviual responsibilit!), dalam arti individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapatkan hukuman (punishment) menurut ketentuan hukumpidana. i sisi lain kekerasan struktural dan kekerasan kultural merupakan bentuk tanggung ja#ab negara (state responsibilit!) di mana tanggung ja#ab adalahmengimplemetasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan(belei), melakukan tindakan pengurusan8administrasi (bestuursaa)" melakukanpengaturan (regelenaa)" melakukan pengelolaan (behersaa)" dan melakukan

7 ihat "atatan Penerbit dalam Justin Sihombing, Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, %ogyakarta, Penerbit &arasi 200', hal. i/8 Pasal ' eklarasi *niersal -1 menegaskan baha tidak seorang un bolehdisiksa atau dierlakukan se#ara ke+am, dierlakukan atau dihukum se#ara tidak manusiai atau dihina. 5emudian sebangun dengan ketentuan asal ini, Pasal 65oenan -ak Siil dan Politik menyatakan tidak seorang un daat dikenakanenyiksaan atau erlakuan atau hukuman lain yang ke+i, tidak manusiai ataumerendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang un daat di+adikanobyek ekserimen medis atau ilmiah tana ersetu+uan yang diberikan se#arabebas.9 Instrumen Bill o ights meruakan instrumen hukum -1 internasional yangutama dan men+adi sandaran yuridis bagi instrumen hukum -1 yangmengeloborasi dan mengatur ersoalan erlindungan -1 se#ara tematis.7nstrumen ini terdiri dari eklarasi *mum -1 *-19, 5oenan7nternasional -ak:-ak Siil dan Politik beserta 2 otional rotokolnya, dan5oenan 7nternasional -ak:-ak Ekonomi, Sosial, dan !udaya.10 ihat Pasal 4 5oenan 7nternasional Siil dan Politik. Pasal 6 dari koenan yangsama menegaskan larangan tindakan enyiksaan atau erlakuan atas hokuman yang ke+am, tidak manusiai atau enghinaan. 5emudian 5onstitusi ;7 hasil 1mandemen 77 mengadosi ketentuan koenan dan memuatnya dalam Pasal 287.11 5onensi enentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman ain yang5e+am, idak anusiai dan erendahkan artabat anusia meruakanelaborasi dari Pasal ' eklarasi *niersal -1 dan Pasal 6 5oenan -ak Siildan Politik . ihat 5onsideran 5onensi.


3


4/37

penga#asan (toe%ichhouenaa). )uaranya ada pada sistem hukum pidana(criminal justice s!stem) yang berlaku saat ini (ius constitutum). Jika terdapatketidaksesuaian dengan ketentuan konvensi maka memerlukan perubahan(amanement) maupun desain tata hukum baru (ius constituenum) melalui upayakriminalisasi dan atau dekriminalisasi substansi hukum pidana sehingga semangatdan ji#a ketentuan konvensi termuat dalam ketentuan hukum pidana.

Negara 5epublik ndonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui 9ndang-9ndang Nomor 1 Tahun &::7. 4rtinya sesuai dengan ketentuan Pasal ( dan Pasal *me#ajibkan Negara 5epublik ndonesia sebagai peserta Konvensi untuk mengambillangkah-langkah legislatif" administrasi" hukum" atau langkah-langkah efektif lainnyauntuk men%egah tindakan penyiksaan" perlakuan" penghukuman lain yang kejam danmerendahkan martabat manusia di dalam #ilayah hukumnya dan mengatursedemikian rupa agar tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana.&(

alam konteks kekerasan terhadap anak" lo%usnya terjadi baik di ruangprivat maupun di ruang publik" dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatanemosional dengan anak" bahkan hubungan darah. Juga di praktekkan oleh institusi

Negara melalui agen- agennya. Kekerasan merupakan salah satu bentuk konteskekuasaan orang de#asa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasa takutdan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang de#asa. Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk institusi keluarga dan sekolah. ;ahkan" kekerasan telah dengan sengaja digunakanoleh aparat negara sebagai alat untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dariseorang tersangka anak pada saat penyidikan.&3

'e%ara yuridis perlindungan terhadap martabat anak telah dijamin dalamKonvensi nternational tentang /ak-/ak 4nak yang menyatakan bah#a Negarapeserta Konvensi harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental selama mereka berada dalam kuasa orang tua atau pihak lain Pasal&:!. ni berarti" bah#a setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi tidak

terke%uali ndonesia harus menggunakan seluruh sumber daya politik" ekonomi dansosialnya untuk melindungi anak-anak di negaranya dari segala tindakan kekerasanfisik dan mental karena kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi danmartabat anak.&*

#ambaran $mum !indak Kekerasan !erhada% Anak &'

i ndonesia" kurang lebih 1 anak mengikuti konsultasi anak tentangkekerasan terhadap anak. alam konsultasi ini anak-anak memberikan konfirmasi bah#a mereka semua pernah mengalami kekerasan dalam bentuk yang berbeda- beda. Pengalaman ini" menurut mereka adalah pengalaman yang sangat buruk dalam

12 1ntarini 1rna, 1nalisis -asil 5onsultasi 1nak ;egional dan &asional <5ekerasan erhada 1nak 13 ibid14 ibid15 ulisan dalam !ab ini menga#u ada !asil Konsultasi "nak tentang Kekerasan #erhadap "nak, 200'. !erkaitan dengan semakin meningkatnyatindak kekerasan terhada anak di 7ndonesia dan meyakini baha situasikekerasan terhada anak membutuhkan erhatian serius se#ara global, makarakarsa untuk melakukan study tentang kekerasan terhada anak ini diambiloleh Sekretaris Jenderal Perserikatan !angsa:!angsa P!!9, dengan maksuduntuk mengakselerasikan gerakan enghausan kekerasan terhada anak se#araglobal termasuk segala bentuk enghukuman =sik terhada anak yang tidak manusiai dan mengan#am martabat kemanusiaan nya.


4


5/37

hidup mereka karena susah untuk dilupakan. 2uka yang menggores di tubuh dan hatianak-anak yang mengalami kekerasan tak mudah di pulihkan" karena penderitaan yang di akibatkan oleh kekerasan tidak terbatas rasanya. 5asa malu" marah" sedih"sakit" dan tidak berdaya ber%ampur menjadi satu hingga menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan.&<

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. 'ejak usia sangat dini anak-anak sudah di kenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal"fisikal" hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami" pelakukekerasan" tempat kejadian" dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. alamkehidupan sehari-hari kekerasan yang dialami anak-anak perempuan berbedadengan anak laki-laki. 4nak perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksualhingga berdampak kehamilan sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalamikekerasan fisik hingga berdampak pada kematian.&6

Kekerasan bisa terjadi di rumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunyaadalah orang-orang yang seharusnya bertanggung ja#ab untuk melindungi anak-

anak. )ereka adalah para bu" ayah" kakek" nenek" kakak" dan keluarga dekat lainnya. i dalam lingkungan keluarga" anak-anak biasa di pukul" di jambak" di sulutrokok" di %ubit" di ikat di pohon" di %ambuk dan di tendang. )ereka juga mengalamikekerasan psikis seperti misalnya di kurung di kamar mandi" tidak di beri makan" di%a%ai maki" di hina" di olok-olok" dianggap bodoh dan di bentak-bentak. Kekerasanseksual" mulai dari di %olek bagian-bagian tubuh tertentu hingga perkosaan jugaterjadi di lingkungan keluarga. Tradisi menjodohkan dan menga#inkan anak perempuan sejak usia dini yang biasa di sebut pemaksaan perjodohan juga masihterjadi di tingkat keluarga di beberapa daerah di ndonesia. Kekerasan terhadap anak berbasis tradisi lain nya yang sampai saat ini masih di praktekkan di sebagian daerahPapua adalah pemotongan ruas jari pada saat orang tua meninggal dunia dan jual beli anak. ari dalam rumah mereka pula orang tua anak-anak biasa memaksa anak-

anak untuk bekerja. )ereka dipaksa untuk bekerja di #arung remang-remang"mengamen" dan mengemis.&7

Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupunsekolah khusus seperti pesantren. ;erbagai bentuk kekerasan fisik seperti di lempardengan kapur" dan penghapus papan tulis" dipukul tangan nya dengan mistar besipanjang" di strap di depan kelas" dan di jemur di lapangan upa%ara sering dialamioleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (corporal punishment) masihmenjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. )ulai dari disuruh push uppuluhan kali" lari mengelilingi lapangan upa%ara" hingga pemukulan.

'ekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan olehmurid laki-laki kepada murid perempuan" demikian pula guru terhadap muridperempuan.&:

;agi anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum" pengalamanmenghadapi penyidik di kantor polisi merupakan %atatan tersendiri. Pada saatpenyidikan berlangsung" anak-anak sering di pukul" di bentak-bentak" dan di paksauntuk mengaku. Penyidikan di kantor polisi biasa dilakukan tanpa kehadiranpendamping atau pembela hukum sehingga anak-anak mengalami tekanan psikis.Kekerasan polisi terhadap tersangka anak terjadi di kantor-kantor kepolisian yang

16 ihat 1ntarini 1rna, op$ %it$ 17 ihat 1ntarini 1rna, Summary 'e%uti(e, -asil 5onsultasi 1nak Proinsi dan&asional entang 5ekerasan erhada 1nak 18 ibid19 ibid


5


6/37

tidak memiliki 5uang Pemeriksaan Khusus 5PK!. i dalam institusi ini anak-anak di tahan bersama-sama dengan tahanan de#asa" dalam ruang tanpa penerangan yang %ukup dan perasaan ketakutan yang luar biasa.(

nstitusi Negara lain yang masih mempraktekkan kekerasan terhadap anak adalah penjara anak 24P4'!. 4nak didik 24P4' mendapatkan hukuman fisik berupa dipukul dengan karet timba" di tendang" di jemur di lapangan terbuka" dan dimasukkan ke ruang isolasi. Kekerasan terhadap anak di 24P4' utamanya dilakukanoleh penjaga 24P4'" namun dalam hal tidak terjadi pemisahan penghuni anak dande#asa" maka berbagai bentuk kekerasan fisik" psikis dan seksual dapat dilakukanoleh penghuni de#asa terhadap anak.(&

Kekerasan juga dialami oleh anak-anak yang terpaksa harus bekerja baik didalam rumah tangga maupun di tempat lain. 4nak-anak yang bekerja dalam rumahtangga pada umumnya mengalami kekerasan dan tindakan tidak manusia#i lainnyatermasuk dipukul dengan besi panas" di siram air panas" di seterika" dan tidak di berimakan. i tempat kerja lain seperti di jermal" di pabrik" dan industri rumah tanggaterjadi eksploitasi fisik oleh majikan dan mandor" artinya dengan beban kerja yang

%ukup berat" anak-anak tidak di beri #aktu untuk istirahat dengan %ukup. ilingkungan kerja anak-anak mengalami penghinaan dengan di bentak-bentak dan di%er%a dengan kata-kata kotor.((

'atu area yang belum di sebutkan diatas dan menjadi tempat terjadinyakekerasan terhadap anak tanpa dapat di %ontrol adalah jalanan dan lingkungankomunitas. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di jalanan dan lingkungankomunitas dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk aparat Negara yang se%araspesifik di identifikasi sebagai petugas trantib ketentraman dan ketertiban!" 'atpolPP satuan polisi pamong praja!. alam setiap ra=ia" penggusuran dan >street%leansing? anak-anak jalanan dan anak-anak yang dila%urkan di jalanan menjadisasaran kekerasan. 4nak-anak mengalami intimidasi dan an%aman" pemukulan" %a%imaki dan hinaan dari aparat Negara tersebut. Ke%uali itu" anak-anak juga menjadi

sasaran kekerasan preman jalanan" pengemudi dan a#ak angkutan umum perkotaanserta #aria. 4nak laki-laki yang hidup di jalanan mengalami kekerasan seksual berupa tindakan sodomi dan dipaksa melakukan oral seks " dipalak dipaksamenyerahkan uang! dan dian%am oleh preman jalanan. 4nak-anak perempuanmengalami pele%ehan seksual perkosaan" dan e@ploitasi seksual untuk kepentingankomersial dan rekreasi orang de#asa.(3

Kekerasan dalam Pendidikan

ilihat dari ka%amata #aktu dan strata kehidupan" pendidikan mengandungnuansa kebertingkatan. isatu pihak" karena merupakan sebuah proses makapendidikan memuat pentahapan. ilain pihak" karena ada pendidik dan ada peserta

didik" maka pendidikan mengenal perbedaan status. Karena kenyataan" pendidikanamat rentan terhadap kekerasan. Aleh karenanya bagaimana pentahapan #aktu danperbedaan strata kestatusan itu harus dikelola" sehingga pendidikan mampu menjadisarana pemberdayaan" pengayaan dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan"seperti kemerdekaan" hormat pada pribadi dan keadilan. (*

20 ibid21 ibid22 ibid23 ibid24 Fran#is >ahono, Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah #injauan Sosio) konomi *idaktika, dalam +elombang Perlaanan akyat : Kasus)Kasus


6


7/37

alam bidang pendidikan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana menjadithesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik dan pelaku yang berbeda. 9ntuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan memerlukantinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. ari segi tinjauanekonomi-sosial" yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segalaunsur yang membentuk pendidikan. Ke%uali pelaku utama pendidik dan pesertadidik" unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan" sistem" dan metodependidikan. 2ain dari tinjauan ekonomi-sosial" tinjauan teknologi-manajerialmembedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 tiga! unsur + kerangka" pranata" dankurikulum. Kalau tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut se%araterpisah" maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling berkaitan. )aka kalau berbi%ara mengenai unsur pendekatan pendidikan kendatimaksud utama adalah kerangka" kita tidak dapat memisahkannya dari pranata dankurikulum. Kalau kita berbi%ara mengenai unsur sistem pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah pranata" kita tidak dapat memisahkannya dari kerangkadan kurikulum. emikian juga kalau kita berbi%ara mengenai unsur metode

pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah kurikulum" kita tidak dapatmemisahkannya dari kerangka dan pranata. (1 9nsur-unsur pokok bangunan pendidikan" selain pelaku utama yakni

pendidik dan peserta didik" juga meliputi kerangka" pranata" dan kurikulumpendidikan. Pendidik dapat dapat terdiri dari dosen" guru" pemimpin" orang tua"media massa" orang de#asa" dan masyarakat pada umumnya. Peserta didik dapatmen%akup anak-anak" remaja" rakyat" dan berbagai lapisan serta golonganmasyarakat. Kerangka pendidikan adalah visi" misi" filsafat" dan berbagai teori-teoridasar pendidikan serta a%uan undang-undang dan peraturannya. Pranata pendidikanadalah sarana-sarana pendidikan" gedung" lapangan" tempat pertemuan" konteksmasyarakat" alat-alat peraga" buku-buku" jurnal" berbagai produk media massa"laboratorium sampai kepada sumber buget pendanaannya. Kurikulum pendidikan

adalah berbagai isi B baik itu nilai terumus dan tertindak B serta ilmu pengetahuan yang dikelola dan disampaikan se%ara sistematik. Kelima unsur tersebut diikat olehtinjauan ekonomi sosial sebagai pendekatan" sistem" dan metode. (<

4pabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasanlangsung terjadi pada unsur bangunan pendidikan yakni pelaku utama pendidikan.Kekerasan ini bersifat horisontal" individu vis a vis individu yang lain. ;entuk kekerasan struktural dan kultural terjadi pada unsur selain unsur pelaku utamapendidikan. Kekerasan ini me#ujud dalam kerangka pendidikan" pranatapendidikan" dan kurikulum pendidikan. Kekerasan ini bersifat vertikal karenamelibatkan negara melalui aparatus" institusi" dan kebijakan vis a vis masyarakat.Keterkaitan antar unsur tersebut tergambar dalam diagram berikut +

+erakan Sosial di Indonesia, %ogyakarta, 7nsist Press, 2003, hal. 23225 ibid, hal. 23826 ibid


7


8/37

Gambar ( +

Pendidikan di ndonesia + Kini dan )endatang'umber + ,ran%is Cahono" (3

iagram di atas menggambarkan bagaimana bangunan pendidikan selama ini justru %enderung ikut memperlan%ar praktik-praktik kekerasan. Peserta didik menjadi titik pertemuan antara dua bagian. ;agian pertama adalah bagian atas daridiagram" yang melukiskan keadaan bangunan pendidikan masa kini. ;agian keduaadalah bagian ba#ah dari diagram yang menggambarkan keadaan bangunanpendidikan masa yang akan datang.(6

iagram bagian atas se%ara simbolik tergambarkan bagaimana peserta didik berada pada strara paling ba#ah. Peserta didik menjadi obyek langsung darikurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. 'ementara

pendidik dalam berhubungan dengan peserta didik" enggan melakukan se%aralangsung tetapi bersembunyi dibalik kurikulum. 4rtinya" selama ini situasi dankondisi" pengalamanm dan daya kembang serta daya serap peserta didik sangat tipisuntuk menjadi masukan dan ikut merubah kerangka" kurikulum dan pranatapendidikan. ari tinjauan ekonomi-sosial" pendekatan pendidikan seperti ini disebutpendekatan top o&n" dari atas ke ba#ah" mendikte. Pendekatan seperti ini berasumsi bah#a pendidik adalah pusat kebenaran dan pengetahuan" lebih bermoraldan pandai" sehingga tidak dapat dibantah. 'istem pendidikan ini yang %o%ok dengan pendekatan ini adalah sistem pendidikan militer" disiplin seragam" ketatideologi" disiplin perintah tanpa boleh banyak bertanya. 'ebagai konsekuensinya"

27 ibid, hal. 23)


P()(*!A ++K

Pendidik

Pendidik

Kerangka Kurikulum

Kurikulum

Kerangka

Pendekatan

Top o#n

'istem )iliter)etode 4njing

Pranata

'istem Petani)etode 4yam

Pendekatan;ottom up

Pranata

8


9/37

metode pendidikan yang dipakai adalah metode anjing. 'ebagaimana tuan dananjing" anjing dididik oleh tuannya dengan sistem re&ar dan punishment agar sianjing menjadi setia dan tunduk pada tuannya. Pendekatan top o&n" sistem militer"dan metode anjing yang selama ini %enderung dipakai dalam sistem pendidikan kitatelah menjadikan lembaga kependidikan lebih dipakai sebagai penghantarkekerasan.(7

Pada bagian kedua dari diagram" terlihat bah#a unsur peserta didik diusungdi atas dan menjadi pusat kegiatan pendidikan (bottom up approuch). 9nsurkurikulum" pada bagian ini" tidak langsung mendiktepeserta didik" melainkan sampaipada peserta didik hanya melalui penggrapan dan penji#aan pendidikan. Kurikulumtidak langsung menjadi ujung tombak pendidikan" ujung tombaknya tetap pendidik.Pendekatan ini tidak menjadikan kerangka dan pranata pendidikan" termasuk penyelenggara pendidikan tidak menjadi penentu pendekatan" sistem" dan metodependidikan. )elainkan dibangun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau kontekskeberadaan peserta didik. ari segi sistem pendidikan ini mempertemukan pesertadidik dengan pendidik se%ara langsung.(:

Pendidikan ini dinamakan pendidikan sistem petani. 'ebagaimana petanimenghadapi dan memperlakukan tanamannya sesuai dengan konteks kehidupannyadi alam. ari segi metode pendidikan sema%am ini disebut pendidkan metode ayam"sebagaimana induk ayam memperlakukan anak-anaknya. nduk ayam tidak pernahmendikte anak ayam agar setia. 'ang induk menginginkan mende#asakan"memandirikan anak-anaknya. Pendekatan pendidikan yang bottom up dengansistem petani dan metode ayam akan mampu men%iptakan pendidikan yang nolkekerasan. Pendidikan harus mampu memberdayakan sekaligus mengayakan pesertadidik" tetapi juga harus menjauhkan dari ke%enderungan pelanggaran hak asasimanusia.3

Pelaku Kekerasan dan Korban Kekerasan +alam idang Pendidikan

Kekerasan Langsung di )ekolah +am%ak +ari Kekerasan )truktural danKekerasan Kultural

)emetakan pelaku kekerasan dalam bidang pendidikan jika menga%u padapendekatan Galtung menghasilkan 3 tiga! pelaku tindak kekerasan yakni individu"institusi" dan Negara. )asing-masing pelaku berbeda motivasi" tujuan" danmanifestasi tindak kekerasannya. alam perspektif 0amarian ketiga pelaku terlibatlangsung tidak langsung dalam melanggengkan terjadinya kekerasan spiral.

alam konteks system pendidikan nasional" ,ran%is Cahono membagi (dua! tinjauan untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidangpendidikan yakni tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial.

ari segi tinjauan ekonomi-sosial" yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikanadalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Ke%uali pelaku utama pendidik dan peserta didik" unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan" sistem" danmetode pendidikan. 2ain dari tinjauan ekonomi-sosial" tinjauan teknologi-manajerialmembedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 tiga! unsur + kerangka" pranata" dankurikulum.

Kedua tinjauan tersebut menempatkan Negara sebagai pelaku utamakekerasan dalam bidang pendidikan baik dari segi ekonomi-sosial maupun dari segi

28 ibid29 ibid, 24030 ibid, 24$


9


10/37

teknologi-manajerial. Tindakan kekerasan tersebut me#ujud melalui kebijakan yangditetapkan oleh Negara dalam mengurus pendidikan #arga negaranya. Kurikulumpendidikan yang ditetapkan oleh Negara dapat menjadi %ontoh kasus untuk melihatkekerasan yang dilakukan oleh Negara.

'ejak kurikulum yang pertama kurikulum &:


11/37


12/37

pada yang bersifat naratif.* Kekerasan struktural ini berbentuk eksploitasi sistematisdisertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambatkehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Alehkarenanya" kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya tentu.Ketidakadilan" kebijakan yang menindas" perundang-undangan yang diskriminatif adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan 'truktural termanifestasidalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup.*&

Kasus-kasus di atas menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpretator)tindak kekerasan. alam pendekatan Galtung" kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan (victimof violence) akibat penerapan kurikulum pendidikan.

Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan olehmasyarakat bahkan orang tua dari peserta didik karena tindak kekerasan tersebutmerupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman apapun bentuknya bagi peserta didik" dalam jangka pendek" akan mempengaruhi konsentrasi" persepsidan perilakunya" hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar

atau bahkan sekolah. Pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah.'e%ara psikologis" hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan.*( Kekerasan merupakanoperasionalisasi dari pola asuh authoritarian. Pengajar authoritarian berusaha untuk menentukan" mengontrol dan menilai tingkah laku dan sikap-sikap anak sesuaidengan yang ditentukan" terutama sekali berdasarkan standar-standar yang absolutmengenai perilaku. Pengajar ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadapkekuasaan atau ke#enangannya dengan menghukum" memaksa dengan kuat untuk mengekang kehendak diriH anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya.ampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut" %emas ataugelisah" suka murung" tidak bahagia" mudah tergganggu dan suka mengganggu"

permusuhan se%ara pasif dan menggunakan tipu daya" mudah stres atau tegang"mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat" serta tidak terarah.*3 Perspektif Galtung memandang bah#a baik kekerasan struktural maupun

kekerasan langsung bersumber pada kekerasan %ultural. Kekerasan kultural adalahkekerasan yang melegitimasi terjadinya Kekerasan 'truktural dan Kekerasan2angsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap #ajar saja terjadiditerima! oleh sebuah masyarakat.** Ketiga jenis kekerasan ini saling berhubungansatu sama lain dalam hubungan sebab-akibat. )enurut Galtung" sumbernya adapada Kekerasan Kultural atau lebih tepat+ Kultur Kekerasan! yang melegitimasiterjadinya Kekerasan 'truktural dan Kekerasan 2angsung. engan kata lain"Kekerasan 'truktural dan Kekerasan 2angsung berlangsung karena disahkanH oleh

40 ihat J.E. Sahetay, Kekerasan Struktural, .khn.go.id41 ihat John !amba, Mengayau atau Perang 2 3enomenologi Kekerasan "ntar tnis di Kalimantan Barat, makalah untuk Seminar alam ;angka 5amanyeelaan iskriminasi ;as, Etnis, 1gama, Jender, Benohobia dan !entuk:!entuk 7ntoleransi ainnya C-indari5ekerasan. -entikan iskriminasi. 5ita SemuaanusiaC di Pontianak $8 Setember 200$ ker+asama 5omnas -1:7nsitutayakologi42 Syamsuarni, !ukuman di Sekolah dan !ak "nak atas Pendidikan, dalam5alingga, Edisi aret:1ril 2004, edan, P5P1, hal. $443 John h 7re, menguti enelitian !aumrind dalam erner D -ulls#h, dalam "nakmu Bukanlah "nakmu,.indomedia.#omosku200'$$0)edisi0)0)$$in$.htm44 ibid


12

http://www.khn.go.id/http://www.khn.go.id/


13/37

Kekerasan Kultural.*1 stilah kekerasan kultural disini meliputi aspek-aspek budayadan ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi" bahasa dan seni" danilmu pengetahuan yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.*


14/37

'umber+ John Th re" (1

Kekerasan di Lingkungan )ekolah : Akar Masalah dan )umbern-a

;erdasarkan hasil diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekerasan dilingkungan sekolah dalam Konsultasi 4nak Nasional tentang kekerasan terhadapanak *7" bentuk-bentuk kekerasan yang sering diterima oleh peserta didik" yakni +*:

&. iskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus(. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar terutama laki-laki!3. Kekerasan mental8psikis*. Kekerasan fisik

)araknya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah juga menjadi sorotan 050 0ommittee pada 31th session dalam "onsieration of Report ubmitte B! tates 'arties uner article of $he "onvention. Khususdalam "oncluing /bservation "R" "ommittee on Inonesia paragraph *&dikatakan angka anak menjadi korban tindak kekerasan" penyalahgunaan kekuasaandan pengabaian" termasuk pele%ehan seksual di sekolah" tempat-tempat umum"lembaga pemasyarakatan" dan keluarga masih tinggi. Terkait dengan permasalahanini dalam paragraph *(" "R" "ommittee merekomendasikan untuk mengembangkanupaya-upaya yang ditujukan guna meme%ahkan masalah tersebut dan memastikan bah#a terdapat system nasional untuk menerima" memantau" dan menginvestigasipengaduan-pengaduan serta mengusut kasus tersebut. Kemudian memastikan parapelaku tindak kekerasan tersebut sepatutnya dituntut.

Penghukuman fisik corporal punishment) yang sering terjadi di lingkungansekolah sebagaimana diurai di atas juga mendapat sorotan dari "R" "ommittee

menyatakan bah#a penghukuman fisik masih se%ara meluas terjadi dalam keluargadan sekolah" se%ara %ultural diterima dan disahkan menurut hukum.1 Terkaitdengan masalah ini "R" "ommittee merekomendasikan untuk merubah peraturanperundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di mana pun" termasuk dirumah" sekolah" dan panti anak.1& Penghukuman fisik dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusia#i dan merendahkan martabat manusiasebagaimana diatur dalam Konvensi 4nti Penyiksaan yang melarang melakukanpenyiksaan" perlakuan dan hukuman yang kejam" tidak manusia#i" danmerendahkan martabat.

alam kaitan ini perlu dibedakan unsur-unsur pokok penyiksaan denganperlakuan dan hukuman yang kejam" tidak manusia#i" atau merendahkan martabat.

48 5onsultasi 1nak &asional tentang 5ekerasan diikuti oleh anak:anak yangmeakili $6 roinsi yang terdiri dari < $9 Jabotabek 29 amung 39 & 49&1 '9 !anten ?9 Sulaesi 69 Jaa engah 89 5alimantan !arat )9 &!:ataram $09 Sulaesi !arat $$9 Jaa !arat $29 aluku $39 Palu $49 Jaa imur $'9 aluku *tara $?9 Sumatera Selatan $69 Paua49 ihat aoran 5onsultasi 1nak erhada 5ekerasan ingkat Proinsi dan&asional50 ihat aragrah 43 < he "ommittee is deeply %on%erned that %orporalpunishment in the amily and in s%hools is idespread, %ulturally a%%epted andstill laull.51 ihat aragrah 44 yang menyatakan "mend its %urrent legislation to prohibit%orporal punishment e(eryhere, in%luding in the amily, shools and %hild%aresettings


14


15/37

Perlakuan dan hukuman yang kejam" tidak manusia#i" dan merendahkan martabatmemang berbeda intensitas penderitaan yang diderita korban dibandingkan denganpenyiksaan. Tindakan yang dikualifikasikan sebagi penyiksaan memang sangatspesifik unsur-unsur tindak pidananya. 9nsur yang paling spesifik adalah alasan yang memotivasi penyiksaan dalam rangka memperoleh informasi atau pengakuandarinya atau pihak ketiga" namun perlakuan dan penghukuman yang kejam" tidak manusia#i" dan merendahkan martabat berkembang dalam praktik-praktik pengadilan yurisprudensi!.

Terkait dengan persoalan ini" Pengadilan Eropa untuk /4) menyatakandalam kasus Tyrer &:67! bah#a tingkat penderitaan yang membenarkanpenggunaan istilah >tidak manusia#i? lebih tinggi dari pada kata >merendahlanmartabat?. Karenanya tampak ada skala perbuatan yang menyakitkan hati" yangdimulai dari menurunkan martabat" meningkat menjadi tidak manusia#i" danakhirnya men%apai tingkat penyiksaan.1(

Perbedaan selanjutnya dibuat antara perlakuan yang merendahkan martabatdisatu pihak dan hukuman yang merendahkan martabat dilain pihak. Perlakuan yang

merendahkan martabat seharusnya tidak diterapkan dalam situasi yangmerendahkan martabat yang disebabkan oleh fa%tor-faktor ekonomi dan sosialse%ara umum. engan demikian perlakuan pasti merupakan tindakan khusus yangdilakukan se%ara sengaja dengan tujuan menghina korban.13

alam hal ini terdapat motivasi dari pelaku untuk menempatkan korban dalamkekuasaannya. 4rtinya relasi kekuasaan akan dijadikan sarana untuk +

&. mempertahankan status 0uo kekuasaan yang dimilikinya(. mempertontonkan kekuasaan yang dimiliki kepada korban3. mengendalikan korban sesuai kehendaknya

alam konteks system pendidikan kekinian" meminjam analisis ,ran%is

Cahono di atas" peserta didik berada pada strata paling ba#ah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranatapendidikan. 'istem pendidikan ini menganut 1baning concept of +ucation.2 .Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan" mereka pasif dan hanya mendengar"mengikuti" mentaati dan men%ontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu"dalam perspektif Paulo ,reire tidak saja bersifat menjinakkan" tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan.1* Kondisi demikianmenempatkan peserta didik benar-benar berada di ba#ah kendali sekolah saatpengajar berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti. Konsep ini dikatakan 'atresebagai konsep pendidikan yang mengunyahH igenstive) atau memberi makan(nutritive) di mana pengetahuan disuapkanH oleh pengajar kepada peserta didik

untuk mengeyangkan merekaH. Teori dan praktik pendidikan seperti ini mengabdikepada tujuan-tujuan yang disusun oleh para pendidik dengan menempuh %ara yangseefisien mungkin. Kekerasan dia#ali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untukmenertibkan dan mengendalikan para

52 ihat %oram instein, !ak atas !idup, Keutuhan 4asmani, dan Kebebasandalam !ak)!ak Sipil dan Politik : sai)esai Pilihan, Editor 7@dhal 5asim, Jakarta,Elsam, 200$, hal.53 ibid54 ihat ansour Fakih, ;oem oatimasang, dan oto ;ahard+o, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis, %ogyakarta, ;Ea !ook, 2000, hal. 38


15


16/37

peserta didik.11 Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang bertaut eratdengan system klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metodepembelajaran bergaya bank. Penyebab internal ini ditambah oleh rangsangansekolah yang melihat kualitas ditentukan oleh bagaimana membuat peserta didik untuk berada terus menerus dalam kurikulum yang tidak manusia#i dengan jad#al yang amat ketat.1<

'ebagai antitesis ,reire selanjutnya mengembangkan suatu pendidikan yangtidak saja mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan" sertameletakan dasar konsep pendidikan yang memposisikan justru murid sebagai subjek pendidikan dengan tidak saja memperkenalkan berbagai metodologi dan praktek hubungan pendidikan yang bersifat membebaskan" namun juga membangkitkankesadaran kritis #arga belajar terhadap ketidak adilan sistemik.16

)engingat locusnya berada pada lembaga pendidikan sekolah!" makapelaku-pelaku tindak kekerasan biasanya se%ara relative menempati posisi yang lebihdibandingkan dengan korban. ;erdasarkan hal ini peserta Konsultasi Nasionalmengidentifikasi pelaku kekerasan di sekolah sebagai berikut +17

&. ;apak Guru(. bu Guru3. Kepala 'ekolah*. Guru ;P1. Pelatih


17/37

4P;N yang besarnya men%apai 3 trilyun. Namun realitanya sampai tahun (1ini dalam 4P;N P Pemerintah belum memenuhi ke#ajiban konstitusionalnyakarena se%tor pendidikan hanya didanai 3 trilyun atau sekitar &I dari total 4P;Nsebesar 3(( trilyun.


18/37


19/37

%. Penjelasan pasal 1 ayat & + peran serta masyarakat yang di maksud antaralain berupa pemberian dukungan sumber daya meliputi antara lain +dana" sarana" prasarana" penyelenggaraan" manajemen" tenaga pendidik"menjadi orang tua asuh.

2ebih lanjut" dalam nota keuangan pemerintah dijelaskan bah#a keluarnya54P;N-P ini didasarkan pada alasan kepentingan untuk mengamankan pelaksanaan 4P;N (1"


20/37

me#ujudkan program pendidikan dasar gratis sebagai #ujud tanggung ja#abpemerintah.

alam perspektif Galtungian" gejala di atas dapat dikategorikan sebagaikekerasan struktural di mana negara melalui kebijakan yang ditetapkannyamelakukan kekerasan. oktrin hukum /4) menetapkan kondisi demikian sebagai bentuk pelanggaran /4) oleh negara baik melalui tindakan (act commission) yaknimenetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang menghalangi penikmatansuatu hak maupun melalui pembiaran (act omission), dengan %ara membiarkanpihak ketiga B dalam hal ini penerbit buku B mempengaruhi realisasi programpendidikan dasar gratis untuk semua. Ke#ajiban negara sebagai pemegang mandateutama untuk menghargai" melindungi" dan memenuhi /4) yang meliputi ke#ajiban bertindak (obligation of conuct) dan ke#ajiban men%apai hasil (obligation of result) jika melihat kondisi di atas jelas telah gagal ditunaikan. Ke#ajiban bertindak yang merupakan ke#ajiban untuk melaksananakan dipenuhinya hak atas pendidikanmalahan disikapi dengan menetapkan produk kebijkan yang menghalangidinikmatinya suatu hak. Kemudian ke#ajiban men%apai hasil yang mengamanati

negara untuk men%apai sasaran sesuai dengan standar substansif hak ataspendidikan tidak mungkin teralisasi jika melihat alokasi anggaran untuk pendidikantidak sesuai dengan konstitusi dan dibiarkannya pihak korporasimengkomersialisasikan pendidilkan.

Kekerasan struktural sebagaimana dipapar di atas disederhanakan dalam bagan di ba#ah ini + 6*

Komersialisasi

5egulasi 5egulasi

5epresi

5epresi

atas ; 400.000 er semester untuk membeli buku $0 +udul buku ela+aranditambah emat buku muatan lokal. Sementara sisa S1 membutuhkan danadi atas ; '00.000 er semester untuk $$ +udul buku ela+aran. ihat.komas.#om, 7arang Para +uru 4ualan Buku Pelajaran, $? Juli 2004

74 engadosi bagan dari Eko Prsetyo dalam 1rang Miskin *ilarang Sekolah, o.#it, hal. 86


20

Pasar

PengusahaParlemen Pemerintahan;irokrasi!

'ekolah

Peserta idik

http://www.kompas.com/http://www.kompas.com/


21/37

5epresi

Peserta +idik sebagai Korban )istem Pendidikan

'ebagaimana nampak pada bagan di atas" peserta didik merupakan korban yang paling menderita sebagai akibat dari penerapan system pendidikan nasional. 4nak sebagai peserta didik memang merupakan kelompok yang paling rentan dan

berpotensi mengalami kekerasan baik dari orang de#asa maupun korban dari systempendidikan yang ditetapkan oleh negara.Kondisi ini terjadi karena peserta didik hanya diperlakukan sebagi objek demikepentingan ideology" politik" industri dan bisnis. Tenaga pendidik tidak mampumengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karenamereka sendiri terjebak sebagai objek.61

alam kerangka doktrin hukum /4) menurut Komite /ak Ekonomi" 'osial"dan ;udaya" anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dikategorikansebagai kelompok rentan dan tidak beruntung (vulnerable an isavantagegroups). 'ebangun dengan kerangka tersebut" korban merupakan pihak yang tunakuasa (po&erless)" sedangkan pelaku adalah pihak yang memiliki kekuasaan berdasarkan otoritasnya maupun karena modal. engan demikian pihak yang

memiliki kuasa merupakan pihak yang melanggar /4). Negara melakukanpelanggaran melalui tindakan atau pembiaran melalui kebijakan yang ditetapkannya"sedangkan pemodal melakukan pelanggaran /4) melalui intervensi substansisebuah produk kebijakan sehingga menghalangi terpenuhinya hak-hak seseorang.;agan di ba#ah ini mendeskripsikan paparan di atas.6<

Negara Modal Mas-arakat )i%ilPelaku a a ;ukanKorban ;ukan a a

Pemberda-a a ;ukan a

'umber + Galtung" &::*

;agan tersebut apabila ditransformasikan dalam gambar relasi antara pemodaldengan negara yang menghasilkan struktur kekuasaan yang menindas masyarakatsipil tersaji sebagai berikut +

75 1nita ie, op$ %it, hal. $476 -ari >iboo, Kampanye !ak "sasi Manusia, dalam *iseminasi !ak "sasi Manusia : Perspekti dan "ksi, Editor < E. Shobirin &ad+ dan &aning ardiniah , Jakarta, "ES1:P3ES, 2000, hal. 24'


21

Pendidik


22/37


23/37

6 ;iaya adm. 4mbil rapor 3 Transportasi rapat )K'7 ;iaya sampul rapor 3& ;iaya perbaikan C0: ;iaya foto rapor 3( uran Korpri& ;iaya kartu bayaran 33 Pungutan subsidi beras&& ;iaya ujian bersama 3* ;iaya disket

&( ;iaya ujian tahunan 31 ;iaya kursus&3 ;iaya ujian bayangan 3< ;iaya komputer&* ;iaya foto kopi ujian 36 ;iaya nilai olah raga&1 ;iaya men%ontek 37 ;iaya mutasi guru8kepsek &< ;iaya osis 3: ;iaya les&6 ;iaya Ekstrakulikuler * ana taktis sekolah&7 ;iaya hari besar nasional *& ;iaya pera#atan sekolah&: ;iaya komputer *( ;iaya pendalaman materi( 9saha Kesehatan 'ekolah *3 Perpustakaan(& ;iaya keagamaan ** ;iaya opresional komite sekolah(( ;iaya nfak *1 ;iaya membeli kapur(3 ;iaya pompa *< ;iaya sarana olah raga

Paling tidak ada &6 dana potongan ditemukan di sekolah dasar di Jakarta" seperti biaya ujian" bangunan sekolah" seragam sekolah" seragam olahraga" buku paket" #isata belajar stu! tour!" kegiatan ekstrakulikuler" daftar ulang" rapor sis#a"A''"9K'" perpustakaan" perayaan hari raya besar" dana taktis sekolah" gaji guruhonorer hingga mutasi kepala sekolah. ;anyaknya biaya yang dibebankan kepadaorang tua peserta didik" menunjukkan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasarmasih impian. 4rtinya" pernyataan pemerintah bah#a setiap #arga negera #ajibsekolah minimal tingkat ')P dan gratis" pada tingkat sekolah tidak terlaksana.5ealita ini menunjukkan bah#a hak konstitusional setiap #arga negara untuk menikmati pendidikan dasar gratis" gagal ditunaikan oleh negara. engan demikiannegera telah melanggar /4) #arga negara atas pendidikan dasar. )alahan aneka

pungutan yang masih membebani orang tua peserta didik menjadi penyebab anak bunuh diri. Kasus upaya bunuh diri terkait masalah biaya pendidikan ini semakinmenegaskan betapa sulit bagi orang-orang miskin untuk bisa mengaksespendidikan.6:

Kasus 3+9paya ;unuh iri karena )enunggak ;iaya 'ekolah 4kibat kemiskinan dan masih adanya berbagai bentuk pungutan di sekolah"seorang sis#a sekolah dasar di Kabupaten Tegal" Ja#a Tengah" kini terbaringdalam kondisi kritis di rumah sakit setelah sebelumnya ia berupaya bunuhdiri. 9paya nekat tersebut dilakukan oleh Eko /aryanto &1!" sis#a kelas F' Kepunduhan &" Ke%amatan Kramat" Kabupaten Tegal" pekan lalu.

/ingga 'enin (81!" korban masih tak sadarkan diri di ruang 09 5umah

79 !ahkan ketika dana bantuan oerasional sekolah !S9 telah diku#urkan,sekolah teta sa+a menarik berbagai ma#am ungutan termasuk se+umlahkomonen yang telah dibiayai melalui dana !S seerti biaya 5S dan bukuaket, SPP, uang enda@taran dan bangunan, uang u+ian. *ntuk kelas 7 S, orangtua sisa dibebani uang enda@taran ; 20?.22', uang 5S dan buku aket ;20'.?63, uang study tour ; $)$.342, dan uang SPP ; $86.'60. Selama satutahun orang tua membayar tidak kurang dari ; $.'$'.640, +auh lebih besar dariuang !S sebesar ; 23'.000 er sisa er tahun. ata ini dieroleh dari hasilsurey yang dilakukan 7"> di Jakarta, 5uang, Semarang, dan Garut. %angmelibatkan $.'00 resonden. ihat 5omas, 28 ktober 200'


23


24/37

'akit )itra 'iaga Kabupaten Tegal. Eko ditemukan menggantung dirimenggunakan selendang di ruang tamu rumah mereka oleh ibunya" 5u#etioni 36!. Tindakan tersebut diduga dilakukan korban lantaran ia malugara-gara menunggak uang sekolah selama sembilan bulan. 'etiap bulan" Ekodikenai pungutan sejumlah 5p 1..7

Kasus tersebut sejatinya merupakan bentuk pelanggaran /4) oleh negarakarena membiarkan institusi pendidikan menarik pungutan kepada orang tuapeserta didik. 'etiap pelanggaran terhadap /4) senantiasa menerbitkan ke#ajibannegara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya. engandemikian" pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan /4) se%ara keseluruhan. Tidak ada/4) tanpa pemulihan atas pelanggarannya. /al ini sama artinya denganmengatakan bah#a impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkahkonkret untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran /4). 7&

Korban pelanggaran /4) didefisinikan oleh studi van ;oven dengan

merujuk pada eklarasi Prinsip-Prinsip asar Keadilan bagi Korban Kejahatan danPenyalahgunaan Kekeuasaan (5eclaration of Basic 'rinciple of ustice for 7ictim of "rime an #buse of 'o&er) . Korban didefisinikan sebagai berikut +

/rang !ang secara iniviual maupun elompo telah menerita erugian,termasu ceera fisi maupun mental, peneritaan emosional, erugianeonomi atau perampasab !ang n!ata terhaap ha8ha asarn!a, baiarena tinaan (by act) maupun arena elalaian (by omission ):

Perlu ditegaskan bah#a korban dalm pengertian yang digunakan dalam deklarasi diatas bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami se%aralangsung" tetapi juga men%akup orang-orang yang se%ara tidak langsung menjadikorban seperti kelurga korban" orang yang menjadi tanggungannya atau orang

dekatnya (their relatives), dan orang-orang yang membantu atau men%egah agartidak menjadi korban.73 alam konteks kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh pendidik terhadap

peserta didik dikarenakan terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang di antarapara pihak. 5elasi kekuasan seperti ini selain bersumber pada kebijakan juga bersumber pada ideology yang dipegang teguh oleh pendidik. i titik ini ada pihak yang menjadi subyek dan ada yang menjadi obyek.

ub!e < ob!e lebih dipahami menjadi logika penguasaan" di mana subyek adalah pihak yang mendapatkan keuntungan" sedangkan obyek adalah pihak yangkehilangan keuntungan atau dirampas keuntungannya. 5elasi kuasa inimengakibatkan bentuk-bentuk peminggiran" penyingkiran" diskriminasi" bahkan juga bentuk-bentuk eksploitasi" kekerasan" penelantaran dan lain-lain pada pihak-

pihak yang ditandai sebagai >si lemah? pada konstruksi sosial yang dikuasai oleh >sikuat?. 7* engan kata lain" relasi demikian menjadikan pendidik sebagai pelaku"peserta didik menjadi korban. Kondisi ini apabila ditelisik lebih jauh" bertautan

80 ihat htt


25/37

dengan kebijakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang mulaiterkooptasi kepentingan pemodal. Pertautan tersebut dilingkupi kultur patriarkhissehingga kurikulum dan upaya komodifikasi pendidikan semakin memarjinalkanpeserta didik. Peserta didik perempuan yang pada akhirnya menjadi korban yangpaling menderita. 'truktur sosial yang menindas peserta dididik dapat dilihat dalamgambar di ba#ah ini.

'truktur sosial sebagaimana tergambarkan di atas mengakibatkan terjadinya

perbedaan pengalaman kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan di sekolah.Tabel berikut mendeskripsikan lebih jauh dampak dari struktur tersebut.71

entuk Kekerasan Anak Laki/Laki Anak Perem%uan

)ering Kadang2 )ering Kadang2

isik ipukul L - L -itampar L - - L ije#er L - - L i%ubit - L - L itendang - L - -ilempar denganpenghapus" kapur" sapu" dan buku

L - L -

isuruh berdiri L - L -ibotakin kepala - L - -isuruh lari - L - L isuruh pompa - L - L i%ekik - L - -iusir - L - L isuruh pilih sampah L - L -Push 9p - L - L ijemur - L - L

85 -asil 5onsultasi 1nak terhada 5ekerasan ingkat &asional


Pendidik

Peserta idik 2aki-2aki

Peserta idik Perempuan

Kepala 'ekolah

25

Pemodal

Negara


26/37

ijitak L - - L )embersihkan C0 - L - L )enyapu keliling sekolah - L - L igiling tangan denganpensil8pena

- L - L

itarik alis mata - L - -isiram - L - -iperkosa - - - L

.umlah isik 1 & &&Non ,isik imaki - L - L ihina - L - L imarahi L - L -ian%am L - L -ikatain L - L -ibentak - L - L ile%ehkan - L - L

igertak - L - L isumpahi - L - L .umlah Non isik 3 6 3 6

;entuk-bentuk Kekerasan tersebut di atas merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang de#asa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasatakut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang de#asa.Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusitermasuk institusi keluarga dan sekolah.7


27/37

16. )engejek" menghilangkan8merusak barang17. )emanjat pagar" melempar ka%a tanpa sengaja" merokok 18. 2upa ba#a buku gambar19. Ngisengin teman" men%ontek

2ebih jauh relasi sebagaimana digambarkan di atas juga menjadi sebabterjadinya pele%ehan seksual (sexsual harassment) di lingkungan sekolah. alamkonteks pele%ehan seksual tentu saja peserta didik perempuan menempati posisi yang paling rentan karena sekolah sebagai institusi pendidikan masih dilingkupikultur patriarkhi yang terefleksikan dalam perbedaan pengalaman antara pesertadidik perempuan dan peserta didik laki-laki. Karenanya pelaku pele%ahan seksual disekolah pelakunya selain pendidik" dapat juga dilakukan oleh peserta didik laki-laki baik teman sebaya maupun kakak kelas. alam titik ini" perspektif Galtung yangmentesiskan bah#a kultur patriarkhi ini dapat menjadi sumber dan inspirasiterjadinya kekerasan langsung di lingkungan sekolah relevan dalam kasuspele%ehan seksual.

Kekerasan di sekolah yang kerap terjadi di ndonesia mendapat perhatiandari . "R" "ommittee melalui "oncluing /bservation "R" "ommittee tentangpemenuhan hak khususnya hak Pendidikan. "R" "ommittee mengidentifikasipermasalahan pendidikan di ndonesia" salah satunya adalah masih sering terjadinyakekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarangpendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik.77

Kekerasan Anak di )ekolah dalam !injauan "ukum "AM

Kekerasan pada anak pada institusi pendidikan dalam perspektif sosilogismengandung ( dua! dimensi" pertama relasi antara peserta didik dengan pendidik. *eua, relasi antara negara dalam hal ini institusi yang ber#enang mengurusi se%torpendidikan dengan penyelenggara pendidikan" dalam hal ini institusi sekolah. 5elasikedua dimensi tersebut dalam system pendidikan di ndonesia menghasilkan korban.5elasi pada dimensi pertama menjadikan anak sebagai korban akibatketidaksetaraan relasi antara peserta didik dengan pendidik. 'ementara relasidimensi kedua menjadikan pendidik" yang notabene sebagai ujung tombak pelaksanasystem pendidikan" menjadi korban. alam arti pendidik adalah korban penerapankebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh negara melalui epartemen PendidikanNasional yang terefleksi dalam kurikulum.7: Kurikulum yang diterapkan di ndonesiasebagaimana telah disinyalir oleh ,ran%ois Cahono membuahkan tindakankekerasan di sekolah-sekolah. Galtung mengkategorikan kekerasan relasi dimensipertama sebagai kekerasan langsung. i sisi lain kekerasan yang dipi%u olehkurikulum yang ditetapkan negara merupakan kekerasan struktural. ;isa jadi

88 ihat .on%luding 1bser(ation .. .ommittee, lihat aragrah ?$ butir e.89 alam konteks sosiologi, sentralisasi engelolaan endidikan di negeri inimelaui enetaan krikulum 5!5 lebih kurang se+alan dengan aradigma struktursosial, di mana sekolah meruakan unit endidikan yang keberadaannyadiandang dan dierlakukan hanya sebagai elaksana ketentuan dari kekuatanatau struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang ernah ouler dandigunakan sebagai a#uan embangunan berbasis industri di berbagai negara,namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasilmemuaskan, bahkan menimbulkan berbagai damak negatie. ihat 1JEoenlioe, *esentralisasi Kurikulum dan (aluasi Belajar ,.komas.#omkomas#etak03$208didaktika622836.htm


27


28/37

kurikulum yang ditetapkan pemerintah bersumber dari kultur patriarkhis yangmasih menjadi paradigma para pengambil kebijakan.

alam perspektif /4) kondisi demikian menerbitkan ke#ajiban negarauntuk menghapus praktik-praktik kekerasan yang masih terjadi sampai saat ini.Ke#ajiban ini terbit karena ( dua! hal ini" pertama, negara mendeklarasikan sendirike#ajibannya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah ndonesia.:

*eua, negara mempunyai komitmen untuk menegakkan ke#ajibannya sebagainegara pihak (state part!) instrument hukum /4) internasional melalui tindakanhukum ratifikasi.:&

alam titik ini terbit 3 tiga! ke#ajiban utama untuk melindungi /4) yakni +

=. )enghargai to respect human right) . )elindungi to protect human right) >. )emenuhi to fulfill human right)

Tingkatan pertama" yakni ke#ajiban untuk menghargai menerbitkan ke#ajibannegara untuk menahan diri tidak men%ampuri dinikmatinya hak-hak asasi #arga

negaranya. Tingkatan eua, yakni ke#ajiban untuk melindungi mengharuskannegara untuk men%egah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Tingkatan etiga, yaknike#ajiban untuk memenuhi menerbitkan ke#ajiban negara untuk mengambiltindakan-tindakan legislative" administrasi" anggaran" hukum" dan semua tindakanlain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.:(

Namun realitanya" implementasi jaminan pemenuhan dan perlindungan/4) yang telah dijamin se%ara lengkap se%ara yuridis baik dalam hukuminternasional maupun hukum domesti% belum ditunaikan. Terjadinya tindak kekerasan disekolah sebagaimana telah dipaparkan di atas menjadi bukti empiris bah#a kekerasan masih me#arnai system pendidikan kita. 050 0ommittee pada 31th

session dalam "onsieration of Report ubmitte B! tates 'arties uner article of $he "onvention khususnya dalam "oncluing /bservation "R" "ommittee on

Inonesia paragraph *& menegaskan bah#a angka anak menjadi korban tindak kekerasan" penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian" termasuk pele%ehan seksualmasih terjadi di institusi-institusi pendidikan ndonesia.

Padahal tindak kekerasan berupa penghukuman fisik bertentangan denganKonvensi 4nti Penyiksaan. Konvensi tersebut se%ara tegas melarang bentuk-bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam" tidak manusia#i" dan merendahkanmartabat manusia. Kemudian" apabila kekerasan di sekolah yang masih berlangsungsampai saat ini jika ditilik dengan Konvensi /ak 4nak maka negara telah gagalmenunaikan ke#ajibannya sebagaimana diamanat Pasal 36 yang menandasakan bah#a negara harus menjamin tidak seorang pun anak dapat dijadikan sasaranpenganiayaan" atau perlakuan kejam yang lain" tidak manusia#i atau hukuman yang

90 eklarasi ini tertuang dalam Pembukaan ** $)4' sebagai tu+uandidirikannya negara ini. Pembukaan ** $)4' sebagai re%ht ide atau state undamental norm, yang kemdian dielaborasi ke dalam batang tubuh ** $)4'.** $)4' sebagai konstitusi suatu negara se+atinya telah memenuhi konstitusinegara demokratis karena telah men+amin emenuhan -1 arga negaranya.91 ;eublik 7ndonesia bahkan telah merati=kasi 2 dua9 instrument hokum -1 yang dikenal dengan instrument bill o right, yakni 5oenan 7nternasional -ak:-ak Siil dan Politik dan 5oenan -ak:-ak Ekonomi, Sosial, dan !udaya.Sebelum ;eublik 7ndonesia telah mengikatkan diri ada < 5onensi -ak 1nak ";"9, 5onensi Penghausan Segala !entuk iskriminasi erhada Peremuan"E1>9, 5onensi 1nti Penyiksaan "19, 5onensi Penghausan Segala!entuk iskriminasi ;asial "E;9.92 Pedoman aastri#ht *ntuk Pelanggaran -ak:-ak Ekonomi, Sosial, dan !udaya


28


29/37

menghinakan. Terkait dengan ke#ajiban ini" Pasal &: me#ajibkan negara untuk mengambil semua tindakan legislative" administrative" sosial" dan pendidikan yangtepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental" luka-luka atau penyalahgunaan" penelantaran atau perlakuan alpa" perlakuan buruk ataueksploitasi" termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua" #alihukum atau orang lain manapun yang mempunyai tanggung ja#ab mengasuh anak.

alam konteks kekerasan langsung yang terjadi di sekolah maka hak-hak sipildan politik peserta didik yang melekat mendapatkan halangan (obstacle) karenadominasi pengaruh pendidik. Kovenan /ak-/ak 'ipil dan Politik dalam Pasal 6menegaskan bah#a tidak seorangpun yang boleh dikenakan siksaan atau perlakuanatas hukuman yang kejam" tidak manusia#i atau penghinaan. alam konteks hak atas pendidikan bagi anak" K/4 dalam Pasal (7 ayat (! malah me#ajibkan negarauntuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bah#a disiplin sekolahdilaksanakan dalam %ara yang sesuai dengan martabat manusia anak dan sesuaidengan konvensi ini.

'edangkan kekerasan struktural dan %ultural di samping membuahkan

pelanggaran hak-hak ekonomi" sosial" dan budaya anak-anak. Ketentuan Kovenan/ak-/ak Ekonomi" 'osial" dan ;udaya dapat dijadikan indi%ator untuk mengeksaminasi sampai sejauhmana ke#ajiban negara menjamin hak-hak #arganegaranya. /ak atas pendidikan sebagai salah satu rumpun hak-hak ekonomi" sosial"dan budaya terpenuhi apabila indi%ator berikut terefleksikan dalampenyelenggaraan sistem pendidikan" yakni+ :3

&! Ketersediaan lembaga" artinya institusi B bangunan dan fasilitas sekolah yangmemadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang$

(! 4ksesibilitas" artinya setiap orang punya akses atas lembaga" institusi danprogram-program pendidikan" termasuk dapat diakes se%ara ekonomis$

3! 4kseptibilitas" artinya format" substansi pendidikan seperti kurikulum" metode

pengajaran mesti berkesesuaian dengan situasi" kondisi dan budaya sis#a$*! 4daptibilitas" artinya pendidikan mesti fleksibel" dapat disesuaikan denganperubahan situasi masyarakat.

ndikator di atas dapat dikerangkakan dalam perspektif prinsip K/4 yakniprinsip non diskriminasi.:* 4rtinya hak pendidikan harus diberlakukan sama kepadasetiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. 2ebih jauh komitmen untuk memenuhi hak pendidikan bertambah manakala illenium 5evelopment 4oals)GHs! disepakati oleh negara ndonesia. alam se%tor pendidikan disepakatike#ajiban negara untuk me#ujudkan pendidikan dasar bagi semua dengan jaminanagar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

93 7ndikator tersebut diinterretasikan oleh .ommittee on %onomi%, So%ial, and.ultural 5omite -ak Ekonomi, Sosial, dan !udaya untuk menetakan #riteriaterenuhinya hak atas endidikan. ihat 1. Patra . Ien, Pendidikan *asar +ratis$ "pa Bisa2 *ialog tentang !ak Setiap 1rang "tas Pendidikan dalam Kumpulan #ulisan !"M *alam Praktik di Indonesia, Jakarta, %!-7, 200',hal.$).94 Pasal 2 5-1 menegaskan negara mengormati dan men+amin hak:hak anak tana diskriminasi dalam bentuk aaun tana memandang ras, arna kulit, +enis kelamin, bahasa, agama, andangan olitik, asal usul bangsa, suku bangsaatau so#ial, harta kekayaan, #a#at, kelahiran, atau status lain dari anak atau dariorang tua anak atau alinya yang sah menurut hokum. ebih +auh ayat 2mea+ibkan mengambil langkah:langkah yang dierlukan untuk men+aminbaha anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi.


29


30/37

pada tahun (&1. ndikator ini merupakan ke#ajiban untuk men%apai hasil(obligation of result) yang harus dielaborasi melalui rangkaian kebijakan yangterukur dan teren%ana (obligation of conuct) sehingga target dalam )GHsterealisasi. 4lokasi anggaran untuk se%tor pendidikan dapat dijadikan sebagaiindi%ator untuk mengeksaminasi itikad baik negara untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan. Namun" jika menilik alokasi anggaran pendidikan yangdianggarkan sampai saat ini belum memenuhi ke#ajiban konstitusional" yangmengharuskan anggaran pendidikan minimal (I dari total 4P;N" maka dapatdikatakan negara telah gagal melaksanakan landasan filosofis tujuan negara untuk men%erdaskan kehidupan bangsa.:1

'ebangun dengan instrument hukum internasional di atas" untuk melindungihak-hak anak se%ara sui generis diundangkan 9ndang-9ndang Nomor (3 Tahun(( tentang Perlindungan 4nak. /ak anak untuk bebas dari kekerasan telahdijamin dalam ketentuan Pasal &3 yang menyatakan bah#a setiap anak selama dalampengasuhan orang tua" #ali" atau pihak manapun yang bertanggung ja#ab ataspengasuhan" berhak mendapatkan perlindungan dari kekejaman" kekerasan" dan

penganiayaan. Ketentuan Pasal 1: malahan me#ajibkan pemerintah dan lembaganegara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak kekerasan baik kekerasan fisik dan8atau mental. ;agi para pelaku tindak kekerasan"menurut Pasal


31/37

&! 'etiap orang yang melakukan kekejaman" kekerasan atau an%amankekerasan" atau penganiayaan terhadap anak" dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 tiga! tahun < enam! bulan dan8atau denda paling banyak 5p 6(.." tujuh puluh dua juta rupiah!.

(! alam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat &! luka berat" makapelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 lima! tahundan8atau denda paling banyak 5p &.." seratus juta rupiah!.

3! alam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (! mati" maka pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama & sepuluh! tahun dan8ataudenda paling banyak 5p (.." dua ratus juta rupiah!.

*! Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat &!" ayat (!" dan ayat 3! apabila yang melakukan penganiayaantersebut orang tuanya.

)eskipun kekerasan langsung terhadap anak telah dijamin dalam peraturanperundangan" namun implementasinya terbentur kultur masyarakat yang masih

memberikan toleransi karena masyarakat menganggap kekerasan di sekolahmerupakan upaya mendisiplinkan anak.alam kaitannya dengan implementasi suatu peraturan perundang-

undangan tidak terlepas dari 3 tiga! fa%tor yang membentuk sistem hukum (s!stemof la&) yang terdiri dari + 'ertama" isi hukum (content of la&)$ yakni uraian ataupenjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturanperundang-undangan" peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. 4da juga kebijakan-kebijakan yang lebih merupakan kesepakatan umum konvensi!tidak tertulis" tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada naskah (text) hukumtertulis" atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku. :<

*eua, tata laksana hukum (structure of la&); yakni semua perangkatkelembagaan dan pelaksana dari dari isi hukum yang berlaku. alam pengertian ini

ter%akup lembaga-lembaga hukum pengadilan" penjara" birokrasi pemerintah" partaipolitik" dll! dan aparat pelaksananya hakim" jaksa" penga%ara" polisi" tentara" pejabatpemerintah" anggota parlemen" dll!.

*etiga, kultur hukum (culture of la&); yakni persepsi" pemahaman" sikappenerimaan" praktek-praktek pelaksanaan" penafsiran terhadap dua aspek sistemhukum di atas+ isi dan tata-laksana hukum. alam pengertian ini juga ter%akup bentuk-bentuk tanggapan (response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dantata-laksana hukum tersebut. Karena itu" hal ini merupakan aspek kontekstualH darisistem hukum yang berlaku.

alam konteks implementasi 9ndang-9ndang Perlindungan 4nak" terdapatkesenjangan antara isi hukum" tata laksana hukum" dan kultur hukum. /al ini dapatdilihat bah#a kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di berbabagi

penjuru tanah air dan pelaku kekerasan tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum. 4palagi sekolah-sekolah yang terletak di lingkungan sosial yang terlalumemer%ayakan penuh pendidikan anak pada sekolah. 'eringkali pihak yang ber#enang tidak menganggap kekerasan di sekolah sebagai tindak pidana. 'ehinggatindak kekerasan terhadap anak sampai saat ini belum %ukup mendapat perhatiandari institusi terkait" seperti kepolisian" kejaksaan" dan pengadilan. Kalaupunpelakunya diproses se%ara hukum" pihak kepolisian" kejaksaan" dan pengadilanmendasarkan penyelidikan" penuntutan" dan proses peradilannya pada Kitab K9/P

96 ;oem oatimasang, "d(okasi Kebijakan Publik : Ke "rah Suatu Kerangka Kerja #erpadu dalam, Merubah Kebijakan Publik, %ogyakarta, Pa#t dan 7nsist,2000, hal. 4$


31


32/37

dan K9/4P bukan merujuk pada 9ndang-9ndang Perlindungan 4nak. Padahaldoktrin ilmu hukum berprinsip ketentuan hukum yang khusus mengesampingkanketentuan hukum yang umum (lex specialis erogate lex generalis). Persoalan bertambah pelik" manakala kekerasan tersebut merupakan kekerasan seksual.:6

Korban akan mendapatkan penderitaan yang lebih kemudian dipersalahkan(blaming the victim) oleh komunitas yang melingkupinya. )alahan apabila korbanhamil dipaksa keluar dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan studinya. )emangdampak kekerasan dan pengalaman kekerasan yang dialami pesera didik perempuandan laki-laki berbeda. ;ahkan diantara murid perempuan yang satu dengan yang lainakan berbeda dampak dan pengalamannya.:7 'ementara pelaku tidak memperolehdampak sebagaimana diderita oleh korban.:: Perbedaan persepsi diantara unsur-unsur penegak hukum (criminal justice s!stem) menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya" menjadi fa%tor yang signifikantidak terungkapnya kekerasan seksual dan justru pada akhirnya menguntungkanpelaku. alam perspektif hukum /4)" kondisi ini menempatkan negara sebagaipelaku pelanggaran /4). Keterlibatan negara bisa jadi bersifat langsung misalnya

melalui kebijakan maupun melalui tindakan apartus (state irecte), atau tidak langsung (state sponsore) misalnya melalui berbagai sarana" %ara" dan partisipasi berbagai pihak di luar negara. alam hal ini" negara sendiri bisa dianggap melakukantindak kekerasan ketika berbagai kejadian yang menimpa anak-anak peserta didik disekolah" seperti pele%ehan seksual" diskriminasi" penganiayaan" perkosaan" tidak dapat di%egah atau bahkan dibiarkan oleh negara (violence b! omission).

Kekerasan langsung kepada anak berdampak luka se%ara fisik dan psikisanak. 9ntuk kasus kekerasan seksual dampaknya selain luka se%ara fisik dasn psikis"korban kehilangan masa depannya karena mendapatkan stigma dan tidak

97 5alyanamitra, berdasarkan berita dari berbagai media massa eriode $))4:$))? mengungkakan baha ?0 dari 86$ korban erkosaan atau '24 adalahanak:anak usia 0:$6 tahun. Sementara itu, Purniati angunsong memerkirakan

+umlah korban erkosaan di 7ndonesia setia tahun men#aai $'00:2000 orangatau lebih, karena kasus erkosaan sering tidak dilaorkan. !ila dugaan Purniatibenar, berdasarkan ersentase yang dibuat oleh 5alyanamitra maka +umlahanak:anak usia 0:$6 tahun adalah )00:$200 anak. eski demikan, teta harusdiingat baha angka ini hanya men#aku kasus erkosaan dan tidak meakilikasus:kasus kekerasan seksual dan eksloitasi seksual. ihat "andra Gautama, Kon(ensi !ak "nak, Panduan bagi 4urnalis, Jakarta, SPP, 200$, hal. '398 ierlukan ersekti@ @eminisme untuk melihat damak dan engalamankekerasan yang dialami oleh eserta didik eremuan. Persekti@ @eminismemen+un+ung tinggi nilai engalaman erseorangan.99 ihat Pasal 8$ : $9 Setia orang yang dengan senga+a melakukan kekerasanatau an#aman kekerasan memaksa anak melakukan ersetubuhan dengannyaatau dengan orang lain, diidana dengan idana en+ara aling lama $' limabelas9 tahun dan aling singkat 3 tiga9 tahun dan denda aling banyak ;300.000.000,00 tiga ratus +uta ruiah9 dan aling sedikit ; ?0.000.000,00enam uluh +uta ruiah9. 29 5etentuan idana sebagaimana dimaksud dalamayat $9 berlaku ula bagi setia orang yang dengan senga+a melakukan tiumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membu+uk anak melakukanersetubuhan dengannya atau dengan orang lain. ihat ula Pasal 82 Setiaorang yang dengan senga+a melakukan kekerasan atau an#aman kekerasan,memaksa, melakukan tiu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membu+uk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan erbuatan #abul, diidanadengan idana en+ara aling lama $' lima belas9 tahun dan aling singkat 3tiga9 tahun dan denda aling banyak ; 300.000.000,00 tiga ratus +uta ruiah9dan aling sedikit ; ?0.000.000,00 enam uluh +uta ruiah9.


32


33/37

diperbolehkan meneruskan sekolah. 'edangkan kekerasan struktural dan %ultural berdampak pada hilangnya akses untuk dapat menikmati /4) yang lain. /ak ataspendidikan #alaupun dianggap sebagai hak kebudayaan" namun bertautan dengan/4) yang lain. Pendidikan merupakan prasayarat bagi pelaksanaan /4).Pengeyaman banyak hak sipil dan politik" seperti kebebasan atas informasi"kebebasan berekspresi" berkumpul dan berorganisasi" hak untuk memilih dan dipilih"hak atas kesamaan atas layanan publi% bergantung pada sekurang-kurangnya suatutingkat pendidikan minimum.&

'ejalan dengan itu" banyak hak-hak ekonomi" sosial" dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan" hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya"untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapatkanpendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan" hanya dapat dilaksanakanse%ara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.&&

engan kata lain pelanggaran hak pendidikan khususnya pendidikan dasar berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Aleh karenanya akses terhadappendidikan dasar menjadi signifikan karena + &! tidak terpenuhinya hak ini"

berpeluang besar menimbulkan pelanggaran dan kejahatan /4) yang lain. engankata lain" seseorang" khususnya anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan dasar" berpotensi besar mendapat an%aman" kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasilainnya. 4nak-anak dari keluarga miskin yang tak bisa bersekolah rentan menjadi buruh kasar" kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (! Pendidikandapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan" sebagai >kendaraan? utama bagisetiap orang dan keluarga terlepas dari kemiskinan ekonomi dan keterpurukan sosialserta me#ujudkan pemenuhan hak berpartisipasi dalam masyarakat.&(

'ebagaimana telah dipapar di atas" setiap pelanggaran /4) yangmenimbulkan korban senantiasa menerbitkan ke#ajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya. engan demikian"pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari

usaha pemajuan dan perlindungan /4) se%ara keseluruhan. Tidak ada /4) tanpapemulihan atas pelanggarannya. /al ini sama artinya dengan mengatakan bah#aimpunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkret untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran /4). &3

Korban pelanggaran /4) didefisinikan melalui studi van ;oven denganmerujuk pada eklarasi Prinsip-Prinsip asar Keadilan bagi Korban Kejahatan danPenyalahgunaan Kekeuasaan (5eclaration of Basic 'rinciple of ustice for 7ictim of "rime an #buse of 'o&er) . Korban didefisinikan sebagai berikut +

Arang yang se%ara individual maupun kelompok telah menderita kerugian"termasuk %edera fisik maupun mental" penderitaan emosional" kerugian ekonomiatau perampasab yang nyata terhadap hak-hak dasarnya" baik karena tindakan

maupun karena kelalaian&*

100 ihat Pasal 28 dan Pasal 2) 5-1 101 an@red &oak, !ak atas Pendidikan, dalam !ak)!ak konomi, Sosial, dan Budaya : sai)sai Pilihan, 7@dhal 5asim D Johanes da asenus 1rus, Jakarta,Elsam, 200$, hal. 2$2:2$3102 ihat 1. Patra . Ien, Pendidikan *asar +ratis$ "pa Bisa2 *ialog tentang !akSetiap 1rang "tas Pendidikan, op$ %it$ hal. $):20103 7@dhal 5asim, K Prinsip)Prinsip (an Bo(en0 Mengenai Korban Pelanggaran Berat !"M , 5ata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : !ak Korban "tas estitusi, Kompensasi, dan ehabilitasi, Jakarta, ES1, 2002, hal. /iii104 ibid


33


34/37


35/37

hak-hak anak melalui tindakan afirmatif (affirmative action) mengingat kondisirentan anak-anak.&&3

Ke#ajiban afirmatif merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal &: ayat & K/4 yang menegaskan bah#a negara harus mengambil semua tindakan legislative"administrative" sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental" luka-luka atau penyalahgunaan" penelantaranatau perlakuan alpa" perlakuan buruk atau eksploitasi" termasuk penyalahgunaanseks selama dalam pengasuhan orang tua" #ali hukum atau orang lain manapun yangmemiliki tanggung ja#ab mengasuh anak. mplementasi ke#ajiban ini meliputitindakan-tindakan sebagai berikut +&&*

&. ndentifikasi dan koordinasi institusi yang bertanggung ja#ab terhadapperlindungan anak pada semua tingkatan pemerintahan

(. dentifikasi mitra yang relevan seperti 2')8masyarakat madani3. )eninjau kembali se%ara komprehensif semua peraturan perundang-

undangan" kebijakan" dan tindakan apparatus untuk memastikan

perlindungan anak*. )engadopsi strategi untuk menjamin implementasi se%ara penuhperlindungan anak antara lain +

a. )enetapkan indentifikasi berdasarkan indi%ator hasil (result inicator) dan indi%ator kemajuan (progress inicator)

b. )embuat kebijakan yang berdampak se%ara kondusif untuk melidungianak

%. )engakui standar-standar instrument hukum /4) yang relevand. )enjalin kerjasama internasional

1. )elakukan analisa alokasi anggaran dan sumber daya


36/37

(. Pembagian anggaran publi% yang proporsional untuk belanja sosial bagikepentingan anak" termasuk kesehatan" kesejahteraan" dan pendidikan baik antara pemerintah pusat dan daerah.

3. Terdapatnya ke%enderungan kenaikan anggaran publi% untuk kepentingananak

*. )engambil langkah-langkah untuk memastikan bah#a semua kompetensinasional dan daerah berdasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak termasuk para pengambil kebijakan anggaran publi% dan mengevaluasipenetapan prioritas terhadap para pengambil kebijakan

1. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bah#a disparitas antar #ilayah dan kelompok anak dapat dijembatani melalui ketentuan jaminansosial


37/37

&. Pemerintah sudah saatnya memasukkan substansi /4)" khususnya hak-hak anak ke dalam kurikulum pendidikan untuk menumbuhkembangkankesadaran kritis peserta didik

(. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan /4)" khususnya hak-hak anak kepada para pengambil kebijakan di se%tor pendidikan dan pelaksanapendidikan di sekolah seperti Kepala 'ekolah" Komite 'ekolah" danpengajar!

3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baik di level daerah maupun pusat yangmelarang dilakukannya praktik-praktik kekerasan di sekolah-sekolah

*. Pemerintah sudah saatnya menjadikan indi%ator-indikator pemenuhan hak anak atas pendidikan yang ter%antum dalam instrument hukum /4)internasional dijadikan pijakan dan diadopsi dalam kebijakan se%torpendidikan dan penyusunan anggaran publi%

1. )embuka ruang partisipasi bagi peserta didik untuk menyuarakanaspirasinya sehingga dunia pendidikan yang layak nir kekerasan dapatter#ujud karena /4K 4N4K adalah /4K 4'4' )4N9'4.

kekerasan di sekolah

Documents