laporan kinerja...daftar isi kata pengantar 2 daftar isi 3 daftar tabel 5 daftar gambar 7 ringkasan...

LAPORAN KINERJA | 1

www.bumn.go.id

SEKRETARIATKEMENTERIAN BUMN 2019

LAPORAN KINERJAKementerian Badan Usaha Milik Negara

2 | LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA | 3 2 | LAPORAN KINERJA

VisiMewujudkan Kementerian

BUMN yang berkinerja tinggi, berbudaya, profesi-onal dan akuntabel agar

mampu mendukung BUMN menjadi agent of

development yang besar, kuat dan lincah.

LAPORAN KINERJA | 3

4 | LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA | 5

KATA PENGANTAR

KAIZEN merupakan sebuah filsafat yang banyak digunakan bangsa Jepang, khususnya di bidang manajemen. Filsafat Kaizen intinya adalah melakukan "perubahan berkesinambungan" perubahan terus menerus selalu menyempurnakan pencapaian-pencapain yang telah diraih pada masa sebelumnya.

Kementerian BUMN melakukan riset, pengolahan, pengecekan, dan memberikan layanan dengan sangat memperhatikan kualitas. Hal inilah yang menjadi kunci utama Kementerian BUMN dalam menjalankan reformasi birokrasi dalam upaya perubahan berkesinambungan di Kementerian BUMN.

Seluruh kebijakan yang ditempuh Sekretariat Kementerian BUMN sampai dengan 2019 merupakan penjabaran dari perubahan berkesinambungan, yang didefinisikan dalam sistem pengelolaan kinerja dalam bentuk Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang terdiri dari 9 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama dengan pendekatan 4 perspektif dalam metoda Balanced Scorecard.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target tahun 2019, menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2020. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan perubahan berkesinambungan yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2020Sekretaris Kementerian BUMN,

Susyanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

Daftar Tabel5

Daftar Gambar7

Ringkasan Eksekutif8

PERENCANAAN KINERJA02

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2015-2019

10

Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019

14 AKUNTABILITAS KINERJA03

Capaian Kinerja Organisasi40• Analisis Capaian Kinerja - Stakeholder Perspective- Customers Perspective- Internal Process Perspective- Learning and Growth Perspective

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja64

Penutup68

Lampiran

4 | LAPORAN KINERJA

PENDAHULUAN01

Latar Belakang 10

Maksud dan Tujuan14

Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian BUMN

14

Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian BUMN

25

Potensi dan Permasalahan26

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

29

Susyanto

70

6 | LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA | 7 6 | LAPORAN KINERJA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019

34

TABEL 2. 2 Penyesuaian penggunaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama di tahun 2019

37

TABEL 3. 1 Nilai Kerja Organisasi

43

TABEL 3. 2 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019

44

TABEL 3. 3 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019

45

TABEL 3. 4 Persentase Pencapaian Roadmap Organisasi dan SDM Kementerian BUMN

46

TABEL 3. 5 Skor SAKIP Kementerian BUMN

TABEL 3. 6 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMRB)

47

TABEL 3. 7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

48

TABEL 3. 8 Persentase Kepuasan Instansi Pemerintah Terkait/Stakeholders atas Pelayanan Kementerian BUMN

49

TABEL 3. 9 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Umum

50

TABEL 3. 10 Persentase Kepuasan BUMN atas Pelayanan Kementerian BUMN

TABEL 3. 11 Customer Satisfication Index (CSI) Pelayanan Kementerian BUMN kepada BUMN

51

57TABEL 3. 20 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Yang Telah Disampaikan Kepada BPK

TABEL 3. 21 Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

TABEL 3. 22 Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

TABEL 3. 23 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019

TABEL 3. 12 Persentase Unit Kerja yang Menyampaikan RAB dan KAK Sesuai Ketentuan

TABEL 3. 13 Persentase Unit Kerja yang Menyampaikan PK dan RKT sesuai Ketentuan

52

TABEL 3. 14 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan PPID Sesuai Mekanisme

53

TABEL 3. 15 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 – 2019

TABEL 3. 16 Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Diselesaikan

TABEL 3. 17 Paket RUP yang Telah Terealisasi Tahun 2015 – 2019


TABEL 3. 19 Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

TABEL 3. 20 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Yang Telah Disampaikan Kepada BPK

56

53

GAMBAR 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat 23

GAMBAR 2. 1 Peta Strategi Sekretariat Kementerian 32

GAMBAR 3. 1 Persentase atas Kepuasan Terhadap 53

GAMBAR 3. 1 Persentase atas Kepuasan Terhadap Layanan Umum

GAMBAR 3. 2 Hasil Penilaian Unit Kedeputian Kementerian BUMN

55

58TABEL 3. 24 Persentase Penyelesaian Perkara yang Melibatkan Kementerian BUMN yang Diadvokasi

TABEL 3. 25Persentase Indeks Profesionalitas ASN


TABEL 3. 27Indeks Sistem Merit

59

TABEL 3. 28Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai

TABEL 3. 29Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi

60

TABEL 3. 30Persentase pemanfaatan anggaran

62


Integritas; (12); Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan; (13) Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi Persentase; (14) Indeks Profesionalitas ASN; (15) Indeks Sistem Merit; (16) Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi; (17) Persentase pemanfaatan anggaran.

2. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: (1) Skor SAKIP Kementerian BUMN; (2) Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan (3) Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai.

Target Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen-terian BUMN dalam DIPA Kementerian BUMN Tahun 2019 dengan pagu akhir Sekretariat Kementerian BUMN sebesar Rp186.184.970.000,-. Adapun realisasi anggaran Sekretariat Kementerian BUMN tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp52.384.866.000,- atau sebesar …..% dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019.

Capaian IKU dan realisasi anggaran yang optimal di tahun 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019 berjalan dengan maksimal sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stakeholders Sekretariat Kementerian BUMN. Adapun permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020.

8 | LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh Sekretariat Kementerian BUMN selama tahun 2019 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2018 dengan berbagai perbaikan dalam rangka perubahan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Sekretaris Kementerian BUMN telah menetapkan peta strategis tahun 2015-2019 dengan 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Balanced Scorecard digolongkan ke 4 (empat) perspective dengan pencapaian SS dan target IKU.

Pada tahun 2019 sendiri, Kementerian BUMN telah menyusun Perjanjian Kinerja yang didasari oleh Peta Strategi pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

Adapun pada Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 8 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Uraian IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian ≥ 100%) adalah: (1) Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN; (2) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB); (3) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN; (4) Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Umum; (5) Persentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum; (6) Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN; (7) Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan; (8) Persentase unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT sesuai ketentuan; (9) Persentase penyelenggaraan kegiatan PPID sesuai mekanisme; (10) Persentase pengadaan barang/jasa yang diselesaikan; (11) Nilai Zona

17-IKU (>100) 85%3 IKU (<100)

RINGKASAN EKSEKUTIF

15%

10 | LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA | 11 LAPORAN KINERJA | 11 10 | LAPORAN KINERJA

PENDAHULUAN PERENCANAAN KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

PENDAHULUAN

Latar Belakang 10

Maksud dan Tujuan14

Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian BUMN

14


25

Potensi dan Permasalahan26

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

29

BAB 1


LATAR BELAKANG

BADAN USAHA MILIK NEGARA berperan penting dalam melakukan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan yang dimaksud bukan untuk memonopoli, melainkan untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup seluruh Rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai landasan dan acuan dalam kebijakan pembinaan BUMN, yaitu:

1. UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”;

2. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protocol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia);

4. Paket UU Keuangan Negara; dan5. Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah peraturan untuk implementasi di lapangan. Kementerian Teknis bertugas menerbitkan regulasi sektoral, sementara regulasi terkait kepemilikan negara diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Di Indonesia, Menteri Keuangan diposisikan sebagai pengelola kekayaan Negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur urus-an permodalan/kepemilikan, sementara Menteri BUMN berwenang atas operasional dan pengelolaan/manajemen BUMN. Oleh karena itu, Menteri BUMN berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Kewenangan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkem-bangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

2. Mengejar keuntungan.3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.


12 | LAPORAN KINERJA


dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Per-janjian Kinerja antara Menteri dengan Sekretaris Kementerian BUMN dan diturunkan secara ber-jenjang sampai tingkat individu pegawai di ling-kungan Sekretariat Kementerian BUMN.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggung-jawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kemente-rian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

MAKSUD DAN TUJUANLaporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2018 merupakan salah satu bentuk mediainformasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Kemente-rian BUMN. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Kementerian BUMN selama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pembinaan BUMN ke depan.

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMNDalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijak-an dan program pemerintah di bidang Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubah-an atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Kementerian BUMN dipimpin oleh Sekretaris Kementerian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Tugas Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

2. Fungsia. Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;b. Koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran Kementerian BUMN;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;

f. Penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Usaha Milik Negara terus bercita-cita untuk menjadi “AGEN PEMBANGUNAN DAN PENCIPTAAN NILAI BAGI INDONESIA” sehingga mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan dan pemerataan & kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indo-nesia. Cita-cita BUMN tersebut selanjutnya disusun dalam kerangka 4 pilar strategis yaitu sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah, kemandirian keuangan dan penciptaan nilai. Untuk mewujud-kan BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah, Kementerian BUMN bertumpu pada 4 (empat) pilar strategis yang meliputi Sinergi antar BUMN, Hilirisasi dan Kandungan Lokal, Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu, serta Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai.

Pilar Strategis yang pertama adalah dengan membangun Sinergi BUMN, dimana sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengopti-malisasi hasil dan mengurangi redundansi. Sinergi dilakukan dengan berbagai tingkatan, baik melalui restrukturisasi korporasi, transaksi maupun operasional.

Pilar Strategis yang kedua adalah mendorong Hilirisasi dan Kandungan Lokal dengan mening-katkan fokus BUMN untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir yang berada di dalam rantai nilai yang sama. Selain itu, BUMN juga terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk “input/pendukung” yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestic

Pilar Strategis yang ketiga adalah Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu dimana berbagai BUMN bekerjasama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak “spill over” atau turut menyumbang PDB lokal.

Pilar Strategis yang keempat adalah Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai dimana BUMN perlu menjadi mandiri dan

berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri.

Keempat pilar ini selanjutnya menjadi dasar untuk pengembangan strategi Kementerian BUMN berdasarkan sektoral mapping dan organizational restructuring BUMN dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai pembina BUMN, Kementerian BUMN mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan swasta baik dalam tingkat regional maupun internasional.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Kementerian BUMN dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 telah menterjemahkannya dalam berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama. Sekretariat Kementerian BUMN yang merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian BUMN dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019 telah melakukan alignment dalam berbagai kegiatan dan komponen, yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2019 terdapat 20 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian BUMN. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh 3 Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Kementerian BUMN untuk memastikan keseluruhan target kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tersebut



DALAM UPAYA penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian BUMN membawahi tiga biro yang terdiri dari Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi, Biro Hukum, dan Biro Umum dan Humas. Masing-masing Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian BUMN. Setiap Biro memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang terbagi dalam beberapa Bagian yang dikepalai oleh Kepala Bagian.

Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi terdiri dari 3 Bagian, Biro Hukum terdiri dari 2 Bagian, dan Biro Umum dan Humas terdiri dari 3 Bagian.

TUGAS DAN FUNGSI UNITESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. BIRO PERENCANAAN, SDM DAN ORGANISASI

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: (i) koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana strategis dan perencanaan keuangan; (ii)

koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana dan program manajemen kinerja; (iii) pengembangan, penataan, dan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, administrasi jabatan fungsional, mutasi, dan kesejahteraan pegawai; (iv) koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan (v) koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas: (i) Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja; (ii) Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia; dan (iii) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana strategis dan perencanaan keuangan serta penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana dan program manajemen kinerja Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: (i) penyiapan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi rencana strategis; (ii) penyiapan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi rencana dan program serta revisi anggaran tahunan; (iii) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kinerja unit organisasi; dan (iv) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis manajemen kinerja individu sumber daya aparatur. Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: (i) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan (ii) Subbagian Manajemen Kinerja.



PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN


Peraturan Perundang-Undangan; (ii) penyiap-an bahan koordinasi dan pelaksanaan sosia-lisasi Peraturan Perundang-Undangan; (iii)penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiap-an bahan evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan; (iv) penyiapan bahankoordinasi penyusunan perjanjian, Nota Kese-pahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi; (v) penyiapan koor-dinasi penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN; (vi) penyiapan koordinasi pemberian konsultasi kepada internal Kemen-terian BUMN atau pihak lain terkait tugas pe-nyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan (vii)penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pe-ngelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Kementerian BUMN. Bagian Peraturan Perun-dang-Undangan terdiri atas: (i) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I; (ii) Sub-bagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan (iii) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Bantuan Hukum. Mempunyai tugas penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion, pendampingan hukum serta pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain bantuan hukum di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: (i) penyiapan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum; (ii) penyiap-an koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukurn kepada Menteri BUMN dan unit-unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa; (iii) penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan; dan (iv) penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN. Bagian Bantuan Hukum terdiri atas: (i) Subbagian Bantuan Hukum I; dan (ii) Subbagian Bantuan Hukum II.

Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia. Mempunyai tugas pengembangan, penataan, dan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, administrasi jabatan fungsional, mutasi, dan kesejahteraan pegawai Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: (i) penyiapan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia aparatur; (ii) penyiapan perencanaan dan manajemen jabatan fungsional di lingkungan Kementerian BUMN; (iii) penyiapan seleksi jabatan tinggi negara, serta penyelesaian usulan mutasi pejabat di lingkungan Kementerian BUMN; (iv) penyiapan mutasi jabatan pelaksana, kesejahteraan, disiplin, serta tata usaha dan administrasi umum sumber daya manusia aparatur; (v) penyiapan penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; (vi) penyiapan koordinasi pemberian tanda jasa/kehormatan serta piagam penghargaan pensiun; (vii) penyiapan koordinasi pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja individu sumber daya manusia aparatur; (viii) penyiapan koordinasi pelaksanaan Assessment Center sumber daya manusia aparatur; dan (ix) penyiapan koordinasi perencanaan, analisis kebutuhan, serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur. Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: (i) Subbagian Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional; (ii) Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia; dan (iii) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. BIRO HUKUM

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan

tugas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:(i) penyiapan koordinasi penyusunan Peratur-an Perundang-Undangan; (ii) penyiapan koor-dinasi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Per-undang-Undangan; (iii) penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiapan evaluasi dan sin-kronisasi Peraturan Perundang-Undangan; (iv) penyiapan koordinasi penyusunan perjanjian,Nota Kesepahaman/Memorandum of Under-standing (MoU) dan sejenisnya yang melibat-kan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi; (v) penyusunan pen-dapat hukum/Legal Opinion dan/atau kete-rangan ahli terkait tugas pemerintahan umumdi lingkungan Kementerian BUMN; (vi) mem-berikan konsultasi kepada internal Kementeri-an BUMN terkait tugas penyelenggaraan Peme-rintahan Umum; (vii) penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN; dan (viii) penyiapan dan pemberian bantuan hukum. Biro Hukum terdiri atas: (i) Bagian Peraturan Perundang-Undangan; dan (ii) Bagian Bantuan Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan. Mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi Per-aturan Perundang-Undangan, pengkajian, eva-luasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan, pengelolaan informasi dan doku-mentasi hukum, penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/Memorandum of Understand-ing (MoU) dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkaitdengan aksi korporasi, penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum dilingkungan Kementerian BUMN, serta pem-berian konsultasi kepada internal Kementeri-an BUMN atau pihak lain terkait tugas penye-lenggaraan Pemerintahan Umum. Dalam me-laksanakan tugas, Bagian Peraturan Per-undang-Undangan menyelenggarakan fungsi: (i) penyiapan bahan koordinasi penyusunan



3. BIRO UMUM DAN HUMAS

Biro Umum dan Humas mempunyai tugaspelaksanaan urusan pembinaan dan pem-berian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Humas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi kebijakan teknis manajemen tata naskah dinas, administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan kear-sipan, dan perpustakaan; b. pelaksanaan urus-an perbendaharaan; c. koordinasi pengelolaan keuangan dan pembinaan Pejabat Pengelola Keuangan; d. penyiapan koordinasi penyusun-an laporan keuangan Kementerian BUMN; e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; f. pelaksanaan urusan penge-lolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; g. pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa; dan h. pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler. Biro Umum dan Humas terdiri atas: a. Bagian Admi-nistrasi dan Keuangan; b. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; dan c. Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Administrasi dan Keuangan. Mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis manajemen tata naskah dinas, administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan kearsipan, perpustakaan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan keuangan, pembinaan pejabat pengelola keuangan serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas;

b. Pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan Kementerian BUMN;

c. Pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan;

d. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pencairan penyertaan modal negara, serta penyiapan koordinasi pembinaan Pejabat Pengelola Keuangan;

e. Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan, akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, serta monitoring realisasi anggaran; dan

f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan;

b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; d. Subbagian Tata Usaha Menteri; e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris

Kementerian; f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha

Industri Agro dan Farmasi; g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha

Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata; h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media; i. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

i. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan;

j. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;

k. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; dan m. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan. Mempunyai tugas pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; b. pelaksanaan urusan dalam kantor; c. pelaksanaan urusan ketertiban, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan (5K); d. penyiapan laporan pengelolaan Barang Milik Negara; e. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan/atau jasa; dan f. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Layanan Pengadaan.Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian BUMN. Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya secara ex officio menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian BUMN.

Bagian Humas dan Protokol. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan urusan keprotokolan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan



dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan; b. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik; c. pelaksanaan evaluasi program komunikasi publik serta pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN; d. pengelolaan sistem informasi kehumasan dan pemutakhiran konten publikasi elektronik, serta penanganan desk information dan call center Kementerian BUMN; e. penyiapan koordinasi pelaksanaan proses pemenuhan informasi publik serta pengelolaan pelaksa-naan tugas Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID); f. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi BUMN serta informa-si kebijakan pengelolaan BUMN dengan lem-baga pemerintah, masyarakat, dan media; g. pengkoordinasian penyelenggaraan rapatkerja, pembahasan anggaran, dan pembahasan rancangan undang-undang bidang BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; dan h. pelaksanaan urusan protokoler pejabat Kementerian BUMN.

Bagian Humas dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Publikasi dan Hubungan Media

Massa; b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat; dan c. Subbagian Protokol. Bagian Humas dan Protokol, karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN.

Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019 merupakan bentuk ideal dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian BUMN. Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN terdiri dari 3 (tiga) eselon II, 8 (depapan) eselon III, dan 21 (dua puluh satu) eselon IV.


Jumlah pegawai Sekretariat Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 120 orang, yang terdiri dari laki-laki 78 orang atau 65% dan perempuan 42 orang atau 35%. Pegawai Sekretariat Kementerian BUMN tersebut tersebar pada 3 Unit Kerja Eselon II dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi 27 orang, Biro Hukum 15 orang,


BIRO PERENCANAANSDM & ORGANISASI

BIRO UMUM DANHUMAS

Bag. PeraturanPerundang-Undangan

Subbag. PeraturanPerundang-Undangan I

Subbag. PeraturanPerundang-Undangan II

Subbag. JDIHBagian Manajemen

Sumber Daya Manusia

Subbag. Pengadaan SDMdan Manajemen JF

Subbag. Layanan SDM

Subbag. Pengembangan SDM

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Subbag. Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Subbag. Perencanaan dan Anggaran

Subbag. Manajemen Kinerja

BIRO HUKUM

Bag. Organisasidan Reformasi Birokrasi

Subbag. Organisasidan Tata Laksana

Subbag. Reformasi Birokrasi

BagianBantuan Hukum

Subbag.Bantuan Hukum I

Subbag.Bantuan Hukum II

Bag. Administrasi dan Keuangan

Subbag. Tata Kelola Administrasi dan

Perpustakaan

Subbag. TU Pimpinan

Subbag.Perbendaharaan

Bag. PerlengkapanRumah Tangga & ULP

Subbag. PerlengkapanRumah Tangga dan

Pengelola BMN

Subbag. ULP / Sekretaris ULP

Sekretriat dan dan Pokja ULP

BagianHumas & Protokol

Subbag. Publikasi danHubungan Media Massa

Subbag. Publikasi dan Hubungan Media Massa

Subbag. Protokol

Subbag.Verifikasi & Akuntansi

SEKRETARIAT

GAMBAR 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018

dan Biro Umum dan Humas 78 orang. Data tersebut, apabila ditambahkan dengan jumlah SDM pada unit inspektorat 17 orang, jumlah SDM Sekretariat menjadi 137 orang.

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, kompisisi SDM Sekretariat Kementerian BUMN adalah sebagai berikut: S2 sebanyak 18 orang (13,1%); S1/D4 sebanyak 68 orang (49,6%); D3 sebanyak 10 orang (7,3%), D3 kebawah berjumlah 41 orang (30%).

Sedangkan keragaman SDM Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2018 menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 13 orang; Golongan III sebanyak 70 orang; dan Golongan II sebanyak 54 orang.

Keragaman SDM Sekretariat Kementerian BUMN menurut golongan kepangkatan dan unit kerja Eselon II seperti pada diagram berikut:


tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Selama ini, pembangunan di Indonesia masih berkonsentrasi di daerah pusat. Keadaan inilah jauh dari kemerataan dalam pembangunan sehingga berdampak pada kurangnya kemerataan pembangunan di Indonesia. Kemerataan pembangunan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang kurang memadai dan pembangunan yang berjalan sangat lamban. Daerah-daerah terpencil dan pelosok sulit untuk

POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBINAAN BUMN

TANTANGANSAAT INI masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain: 1) Pembangunan yang belum merata (inequality development) serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia; 2) Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik; 3) Lemahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur serta ketergantungan terhadap impor material cost; 4) Akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah; dan 5) Jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan tenaga kerja regional.

Pembangunan yang belum merata (inequality development) serta masih



POTENSIINDONESIA merupakan Negara yang kaya serta memiliki potensi untuk menjadi unggul dan sejahtera, bahkan diproyeksikan akan mampu menjadi regional economic power-house. Hal tersebut didukung dengan potensi Indonesia yang sangat melimpah, tercermin antara lain dari besarnya populasi masyarakat dan sumber daya alam.

Sehubungan dengan potensi yang dihadapi tersebut, Pemerintah terus berinisiatif mendorong pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Prioritas pembangunan tersebut diarahkan melalui NAWACITA yang menjadi landasan seluruh Inisiatif pembangunan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

dengan berbagai target kualitatif dan kuantitatif.

Dalam koridor program pembangunan Pemerintah inilah peran BUMN menjadi sangat strategis mengingat BUMN adalah kepanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi sebagai agen pembangunan.BUMN saat ini telah berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional, baik melalui perannya secara langsung sesuai bidang usaha masing-masing maupun kontribusi pajak, dividen, belanja modal dan penyerapan tenaga kerja. Total aset 113 BUMN yang mencapai kisaran Rp 8.097 triliun dan portofolio BUMN yang tersebar di berbagai sektor industri juga membuka peluang sinergi yang sangat luas antar BUMN.


tidak memungkinkan untuk mengakses jasa keuangan, serta rendahnya pengetahuan tentang masyarakat berpendapatan rendah menyebabkan dihasilkannya produk keuangan yang tidak sesuai kebutuhan. Sedangkan dari permintaan disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan rumah tangga, rumitnya persyarat-an administrasi, lokasi kantor lembaga keuang-an tidak terjangkau, rendahnya literasi keuang-an, adanya persepsi lembaga bank hanya untukorang kaya, serta adanya faktor seperti larang-an agama.

Jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah diban-dingkan tenaga kerja regional. Produktivitas pada sektor jasa yang relatif lebih rendah di-bandingkan dengan sektor manufaktur, pelam-banan pertumbuhan sektor manufaktur yangbahkan sering disebut sebagai kondisi “dein-dustrialisasi” tidak terlalu baik dampaknya untuk ketenagakerjaan. Kendati pada kondisi absolut jumlah orang yang dipekerjakan pada sektor manufaktur lebih besar, jumlah tenaga kerja di sektor ini hanya meningkat sedikit.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2019;

3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019;

4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

mendapatkan fasilitas dan beberapa wilayah di Indonesia belum merasakan pembangunan yang benar-benar optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan antar daerah itu masih tinggi dan sangat dirasakan, tingkat kemiskinan pun cukup tinggi terutama bagi Indonesia bagian Timur.

Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan impor pangan Indonesia masih tinggi. Kondisi ini terjadi di hampir semua komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan beras. Secara umum, neraca produksi pangan Indonesia mengalami surplus. Namun dilihat dari masing-masing komoditas, hampir semua lini bergantung pada impor.

Lemahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur serta ketergantungan terhadap impor material cost. Dalam periode 1980-2000 kinerja industri manufaktur Indonesia dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (main winners) bersama beberapa negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur. Dalam dua dekade tersebut, kawasan Asia Timur memang merupakan kawasan yang disebut sebagai mesin pertumbuhan bagi peningkatan peran negara berkembang dalam pengembangan industri manufaktur. Di antara kinerja negara-

negara berkembang tersebut, Cina merupa-kan pemenang nomor wahid. Sementara itu, peringkat kinerja industri manufaktur Indonesia memang meningkat dari urutan ke-75 pada tahun 1980, menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk.

Akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan masih relatif rendah. Menurut survei Bank Dunia sebesar 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Rendahnya inklusi keuangan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor dari penawaran dan permintaan. Adapun dari penawaran di antaranya disebabkan oleh faktor adanya informasi asimetris yang menyebabkan institusi keuangan terlalu selektif dalam memilih nasabah, adanya persepsi terhadap ibu rumah tangga memiliki pendapatan rendah


28 | LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA | 29 LAPORAN KINERJA | 29 28 | LAPORAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2015-2019

29

Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019

31

BAB 2


PERENCANAAN KINERJA


VisiMewujudkan Kementerian

BUMN yang berkinerja tinggi, berbudaya, profesi-onal dan akuntabel agar

mampu mendukung BUMN menjadi agent of

development yang besar, kuat dan lincah.Visi

1Mewujudkan manajemen sdm berbasis kompetensi sebagai strategi membangun organisasi yang kompetitif.

2Mewujudkan program dukungan pendanaan yang memadai dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja.

3Menciptakan budaya organisasi yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian BUMN melalui program roadmap transformasi dan reformasi birokrasi Kementerian BUMN.

4Mewujudkan program dukungan administrasi dan pelayanan pubik yang prima.

5Mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang optimal, transparan dan akuntabel.

6Mewujudkan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal yang handal.

SasaranStrategis

Dalam penyusunan sasaran strategis, Sekretariat Kementerian BUMN menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (bsc)

yang dibagi dalam empatperspektif, yakni stakeholders

prespective, customer perspec-tive, internal process perspective,

dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS (Renstra) Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2015-2019 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Sekretariat Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN.



indikator kinerja: (i) Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan; dan (ii) Persentase unit kerja yang menyampaikan PK dan LKIP sesuai ketentuan.

b. Sasaran strategis keempat (SS-4) Terwujudnya layanan organisasi yang andal, dengan indikator kinerja: (i) Persentase penyelenggaraan kegiatan PPID sesuai mekanisme; (ii) Persentase pengadaan barang/jasa yang diselesaikan; (iii) Zona Integritas.

c. Sasaran strategis keenam (SS-5) Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif, dengan indikator kinerja: (i) Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; (ii) Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan; (iii) Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi.

4. Learning and Growth Perspective

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretariat Kementerian BUMN, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yakni: a. Sasaran strategis ketujuh (SS-6)

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja: (i) Indeks Profesionalitas ASN; dan (ii) Indeks Sistem Merit.

b. Sasaran strategis kedelapan (SS-7) Penyediaan Sarana dan Prasarana kerja yang memadai, dengan indikator kinerja: (i) Persentase penyediaan sarana dan perkantoran yang memadai; dan (ii) Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi.

c. Sasaran strategis kesembilan (SS-8) Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel, dengan indikator kinerja: (i) Persentase pemanfaatan anggaran;.

1. Stakeholders Prespective

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-1) Terwujudnya organisasi Kementerian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah, dengan indikator kinerja: a. Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN b. Skor SAKIP Kementerian BUMN;c. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB)d. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN.

2. Customer Perspective

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-2) Kepuasan pengguna layanan yang

tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN, dengan indikator kinerja: a. Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN;b. Persentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum;c. Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN.

3. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Sekretariat Kementerian BUMN yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, yakni : a. Sasaran strategis ketiga (SS-3)

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif, dengan

VISI & MISIKBUMN

SS1 Terwujudnya Organisasi Kementerian BUMN yangmampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development

yang besar, kuat dan lincah

SS2 Kepuasan Pengguna Layanan

Yang Tinggi

SS7Terwujudnya

SDM yang kompeten dan profesional

SS8Terwujudnya

Unit supporting yang profesional

SS9Pelaksanaan

anggaran yang optimal

SS5Terwujudnya

Manajemen SDM dengan Sistem Merit

SS6Terselenggaranya

pengendalian, pengawasan dan

penegakkan hukum yang efektif

SS3Perencanaan dan

rumusan kebijakan yang berkualitas dan

implementatif

SS4Terwujudnya

Layanan Organi-sasi yang Handal

PETA STRATEGISEKRETARIAT KBUMN2015 - 2019

STAKEHOLDERPERSPECTIVE

CUSTOMERPERSPECTIVE

INTERNALPROCESSPERSPECTIVE

LEARNING AND GROWTHPERSPECTIVE

GAMBAR 2. 1 Peta Strategi Sekretariat Kementerian BUMN 2015-2019

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019

tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019 sebelum adanya revisi dari usulan PermenPAN-RB secara rinci sebagai berikut:



Renstra 2015 - 2019 Tahun 2019Renstra 2015 - 2019

Keterangan

Pers

pekt

if

Sasaran Strategis IKU Sasaran Strategis IKU

Terwujudnya organ-isasi Kementerian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Ke-menterian BUMN

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif

Terwujudnya Layanan Organisasi yang Andal

Terwujudnya Manaje-men SDM yang Andal

Persentase pen-capaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN

Skor SAKIP Kementerian BUMN

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB)

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Indeks kepuasan kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementeri-an BUMN

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Umum

Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN

Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai batas waktu

Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan LKIP sesuai batas waktu

Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN

Persentase penyelenggaraan kegiatan PPID sesuai mekanisme

Persentase pelaksanaan pengadaan ba-rang/jasa

Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi

Persentase seleksi pegawai/ pejabat yang dilaksanakan sesuai dengan keten-tuan yang berlaku

Persentase pencapa-ian standar kompe-tensi jabatan

Persentase pegawai yang memenuhi stan-dar jam pendidikan dan pelatihan





Ditiadakan


Skor SAKIPKementerian BUMN


Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN

Nilai inisiatif anti korupsi




Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan

Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT sesuai ketentuan

Tidak ada


Persentase pengadaan barang/jasa yang diselesaikan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Dari indeks menjadi

persentase

Dari indeks menjadi

persentase

Tidak berubah

Tidak berubah

Dari sesuai batas waktu

menjadi sesuai ketentuan

Ditiadakan

Tidak berubah

Tidak berubah

Ditiadakan

Ditiadakan

Ditiadakan

Ditiadakan

Cust

omer

INTE

RNAL

PRO

CESS

CUST

OMER

STAK

EHO

LDER

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya organisasi Ke-menterian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN



Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

Penyediaan sarana dan prasara-na kerja yang memadai

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Indikator Kinerja

Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN




Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN

Persentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum


Persentase unit kerja yang men-yampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan

Persentase unit kerja yang men-yampaikan PK dan RKT sesuai ketentuan



Nilai Zona Intergritas

Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemerik-saan BPK RI

Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi

Indeks profesionalitas ASN

Indeks Sistem Merit

Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai


Persentase pemanfaatananggaran

Satuan

Skor

Opini

Skor

Opini

Skala Likert(1-5)

Skala Likert (1-5)

Skala Likert (1-5)

%

%

%

%

Skor

%

%

%

Skor

Indeks

%

%

%

Target 2019

100%

76

80

WTP

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

100%

100%

100%

100%

80

100%

100%

100%

Sedang (71)

Baik (0,61)

95%

100%

>95%

TABEL 2. 1 Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019

Untuk mencapai kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019 tersebut, Sekretariat Kemen-terian BUMN melaksanakan satu prog-ram yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran program: Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN; Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif;Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional; Terwujudnya Organisa si Pengelola Korporasi yang

Modern; Terwujud-nya Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Bersih; Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel; Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai; Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif.

Terdapat penyesuaian penggunaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama di tahun 2019, sebagaimana berikut:



Cust

omer


Keterangan

Pers

pekt

if




Terwujudnya Unit Supporting yang Profesional


Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemer-iksaan BPK RI

Tindak lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilaku kan sesuai batas waktu

Tidak ada

Persentase penyele-saian perkara yang melibatkan Kemen-terian BUMN yang diadvokasi

Persentase jumlah pegawai di Sekretariat Kementerian BUMN yang mengikuti diklat sesuai jadwal dan komitmen awal tahun

Persentase jumlah pegawai di Sekretariat Kementerian BUMN yang mengisi SKP sesuai batas waktu

Tidak ada

Tidak ada

Penyusunan laporan keuangan Kementeri-an BUMN tepat waktu

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pe-merintah (LKIP) unit Sekretariat sesuai batas waktu

Tidak ada

Tidak ada

Persentase peman-faatan anggaran

Persentase penyele-saian dokumen pencairan keuangan



Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai (terdapat penyesuaian uraian)

Pelaksanaan anggar-an yang optimal dan akuntabel

Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemer-iksaan BPK RI

Tidak ada

Persentase Pelaksa-naan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Persentase penyele-saian perkara yang melibatkan Kemen-terian BUMN yang diadvokasi

Tidak ada

Tidak ada

Efektivitas pelaksanaan diklat

Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi jabatan dan ABK

Tidak ada

Tidak ada

Persentase penyedian sarana perkantoran yang memadai


Persentase peman-faatan anggaran

Tidak ada

Tidak berubah

Ditiadakan

Tambahan baru

Tidak berubah

Ditiadakan

Ditiadakan

Tambahan baru

Tambahan baru

Ditiadakan

Ditiadakan

Tambahan baru

Tambahan baru

Tidak berubahDitiadakan

LEAR

NING

AND

GRO

WTH

INTE

RNAL

PRO

CESS

TABEL 2. 2 Penyesuaian penggunaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama di tahun 2019



Keterangan

Pers

pekt

if






Terwujudnya Manaje-men SDM yang Andal




Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Nilai Inisiatif Anti Korupsi




Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai batas waktu

Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan LKIP sesuai batas waktu

Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN


Persentase pelaksanaan pengadaan ba-rang/jasa


Persentase seleksi pegawai/ pejabat yang dilaksanakan sesuai dengan keten-tuan yang berlaku

Persentase pencapa-ian standar kompe-tensi jabatan

Persentase pegawai yang memenuhi stan-dar jam pendidikan dan pelatihan





Ditiadakan


Skor SAKIPKementerian BUMN



Nilai inisiatif anti korupsi




Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan

Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT sesuai ketentuan

Tidak ada



Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Tidak berubah

Dari indeks menjadi

persentase

Dari indeks menjadi

persentase

Tidak berubah

Tidak berubah

Dari sesuai batas waktu

menjadi sesuai ketentuan

Ditiadakan

Tidak berubah

Tidak berubah

Ditiadakan

Ditiadakan

Ditiadakan

Ditiadakan

Cust

omer

CUST

OMER

STAK

EHO

LDER

INTE

RNAL

PRO

CESS

LAPORAN KINERJA | 39 LAPORAN KINERJA | 39 38 | LAPORAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA BAB 3

Capaian Kinerja Organisasi40

Analisis Capaian Kinerja Organisasi

47

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja74

Penutup 80

Lampiran


LAPORAN KINERJA Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan supporting kegiatan pembina-an BUMN dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian BUMN yaitu pembina BUMN yang profesional dan kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional. Dalam situasi dan kondisi dimana Kementeri-an/Lembaga Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, tugas Sekertariat Kementerian BUMN dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, segenap insan unit kerja Sekertariat Kementerian BUMN dapat mem-buktikan kinerjanya dengan mencapai target-target utama dari IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengancukup baik. Upaya perbaikan dan peningkat-an kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja lebih baik lagi untuk kedepannya.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pihak-pihak yang terkait dengan fungsi kerja Sekretariat Kementerian BUMN,sehingga dapat memberikan umpan balikguna peningkatan kinerja periode berikut-nya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebihmeningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stake-holders, sehingga Sekretariat Kementerian BUMN dapat semakin dirasakan keberada-annya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Output dari penilaian kinerja berupa NKO. Nilai capaian kinerja organisasi Sekretariat Kementerian BUMN dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

Nilai Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, pada PR harus disertakan alasan atas kondisi tersebut.

Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan IKU tersebut berasal dari sasaran strategis yang berada pada perspektif stakeholders. Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 110, dengan ketentuan IKU tersebut berasal dari sasaran strategis yang berada pada perspektif customer.




No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya organisasi Ke-menterian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang be-sar, kuat dan lincah








IKU

















Indeks Sistem Merit




Skor

Opini

Skor

Opini

(Skala Likert)(1-5)

(Skala Likert) (1-5)

(Skala Likert) (1-5)

%

%

%

%

Skor

%

%

%

Skor

Indeks

%

%

%

100%

76

80

WTP

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

100%

100%

100%

100%

80

100%

100%

100%

Sedang (71)

Baik (0,61)

100%

100%

95%

Target 2019Satuan

100%

81,7*

87,78

WTP

3,7

3,7

3,7

100%

100%

100%

100%

80

100%

100%

100%

Baik (80,6)

SangatBaik(382,5)

90%

100%

98,2%

Realisasi

120

120

120

120

110

110

110

105

105

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

100

Kon-versi

120

110

105

105

105

100

100

100

NSS

120

110

105

100

NP Bobot NKOTAHUN 2019

30%

30%

20%

20%

NILAI KINERJA ORGANISASI 110

TABEL 3.1 NILAI KERJA ORGANISASI


Indeks capaian IKU maksimal 105, dengan ketentuan IKU tersebut berasal dari sasaran strategis yang berada pada perspektif internal process. Indeks capaian IKU maksimal 100, dengan ketentuan IKU tersebut berasal dari sasaran strategis yang berada pada perspektif learning and growth. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka penghitungan indeks capaian IKU tersebut menggunakan rumus perhitungan polarisasi.

Berdasarkan hasil polarisasi IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dalam satu pers-pektif pada peta strategis. Mekanisme peng-hitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu peta strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga

menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Bobot perspektif peta strategi ditentukan sesuai jumlah perspektif: Stakeholder Perspective sebesar 30%; Customers Perspective sebesar 30%; Internal Process Perspective sebesar 20%; dan Learning and Growth sebesar 20%.

Berdasarkan penilaian nilai kinerja organisasi, Sekretariat Kementerian BUMN memperoleh nilai sebesar 110 dengan kategori “Sangat Memuaskan”, terdapat pada pada halaman 41.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama 5 Tahun terakhir, Sekretariat Kemente-rian BUMN telah memberikan kontribusi aktifdalam memberikan dukungan terhadap Manajemen Kementerian BUMN agar dapatberjalan sesuai jalur dan mencapai tujuan-nya. Berikut ikhtisar Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN pada tahun 2019.

36

33

21

20

100%

100%

107,5%

100%

105,7%

105,7%

105,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

113,5%

133,3%

100%

100%

103,3%

Realisasi%


No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya organisasi Ke-menterian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang be-sar, kuat dan lincah








Indikator Kinerja

















Indeks Sistem Merit




Tw I

75%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

85%

100%

25%

n.a

25%

25%

100%

n.a

n.a

95%

100%

24,83%

Tw II

80%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100%

90%

100%

50%

n.a

50%

50%

100%

n.a

n.a

95%

100%

50,1%

Tw III

90%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100%

95%

100%

75%

n.a

75%

75%

100%

n.a

n.a

95%

100%

75,72%

Tahunan

100%

76

80

WTP

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

100%

100%

100%

100%

80

100%

100%

100%

Sedang (71)

Baik (0,61)

95%

100%

>95%

TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019

Tw I

75%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

95%

100%

25%

n.a

25%

25%

100%

n.a

n.a

90%

100%

20,4%

Tw II

80%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

55%

97%

100%

50%

n.a

100%

50%

100%

n.a

n.a

90%

100%

55,31%

Tw III

90%

n.a

n.a

WTP

n.a

n.a

n.a

70%

100%

100%

75%

n.a

100%

75%

100%

n.a

SangatBaik(382,5)

90%

100%

70,4%

Tahunan

100%

76

86

WTP

3,7

4,85

4,17

100%

100%

100%

100%

80,6

83,6%

100%

100%

Baik(80,6)

SangatBaik(382,5)

90%

100%

97,29%

Target 2019 Realisasi 2019


No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sasaran Strategis

Terwujudnya organisasi Ke-menterian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah








Indikator Kinerja













Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI




Indeks Sistem Merit




100%

76

80

WTP

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

3,5(Skala Likert)

100%

100%

100%

100%

80

100%

100%

100%

Sedang(71)

SangatBaik(0,61)

95%

100%

>95%

TABEL 3. 3 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019

2018

75%

71,24

76,77

WTP

75%

97%

92%

100%

97%

68%

100%

73

100%

100%

100%

n.a

SangatBaik(359,5)

100%

100%

93%

2017

50%

70,14

76,75

WTP

84%

95%

87%

100%

80%

100%

100%

76,23

97,73%

100%

100%

n.a

n.a

100%

100%

95,82%

2016

25%

66,19

75,1

WTP

74%

93%

80%

100%

78%

100%

100%

75,23

100%

100%

100%

n.a

n.a

100%

100%

93%

Target 2019

Realisasi 2019

2019

100%

73,72

87,78

WTP*

3,7

4,85

4,17

100%

100%

100%

100%

80,9

83,6%

100%

100%

Baik(80,6)

SangatBaik(382,5)

90%

100%

97,29%

2015

0%

64,05

65,56

WTP

n.a

n.a

74,08%

100%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100%

n.a

n.a

n.a

100%

90%

84%

PERBANDINGAN KINERJA 5 TAHUN SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN



3. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB)

SASARAN STRATEGI 1 :Terwujudnya organisasi Kementerian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah.SEBAGAIMANA suatu organisasi pada Pemerintahan, Sekretariat Kementerian BUMN terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian BUMN selaku pembina BUMN, agar BUMN tersebut menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kementerian BUMN selama 5 tahun terakhir telah menerapkan pelaksanaaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pencapaian tersebut didapat dengan adanya pelaksanaan program unggulan dalam melaksanakan SAKIP di lingkungan Kementerian BUMN seperti adanya program

PMK (Perencanaan dan Manajemen Kinerja) Menyapa yang memonitoring secara berkala (Tw I, Tw II dan Tw III) kepada unit yang yang memiliki kendala dalam realisasi kinerjanya, Selain itu, Kementerian BUMN telah menerapkan adanya automasi disetiap hampir disetiap proses bisnis SAKIP seperti Perencanaan hingga pelaporan Kinerja di portal oa.bumn.go.id yang mana turut meningkatkan persentase penyampaian unit secara tepat waktu.. Pada tahun 2019, Assesor dari Kementerian PAN-RB telah melaksanakan assessment SAKIP dan RB di lingkungan Kementerian BUMN dan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi dengan skor yang didapat oleh Kementerian BUMN adalah 73,72 atau 97% dari target.

2. Skor SAKIP Kementerian BUMN

Dalam melaksanakan tata pemerintahan, Kementerian BUMN selama 5 tahun telah menerapkan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan, seperti Manajemen Perubahan (Organizational Value Campaign, Talk the Walk, Coaching Kinerja dari Bawahan ke atasan), Penataan Perundang-undangan yaitu dengan harmonisasi Peraturan Kementerian dengan Peraturan Perundang-undangan lain, penerapan Prepare-Program Evaluasi Per-aturan Menteri BUMN), Penguatan organisasi

(Evaluasi kelembagaan, Evaluasi Efektivitas Organisasi), Tata laksana (perbaikan proses bisnis dan SOP), Manajemen SDM (Peringkat 1 Penerapan Sistem Merit, talent management), Area Akuntabilitas (Automasi proses bisnis SAKIP, apresiasi kinerja unit dan individu, dashboard kinerja), Area Pengawasan (proses audit berbasis ISO 9001:2015 dan implemen-tasi manajemen risiko) dan layanan publik (portal PPID, standar pelayanan pembinaan BUMN dan keterbukaan informasi publik).

Pada tahun 2019, Sekretariat Kementerian BUMN telah menyusun Roadmap Organisasi dan Kementerian BUMN secara menyeluruh. Hal pertama adalah terselesaikannya roadmap organisas Kementerian BUMN.

Roadmap organisasi tersebut dipetakan oleh Sekretariat Kementerian BUMN dengan menimbang tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah ada sekarang yang mana kemudian diidentifikasi untuk diperbaiki berdasarkan fungsi yang telah dipetakan sebelumnya.

Adapun dari hasil pemetaan organisasi tersebut, berdasarkan hasil diskusi bersama konsultan independen, didapat bahwa terdapat 3 fungsi utama dari organisasi di Kementerian BUMN, yaitu fungsi corporate, portofolio dan enabler.

Sama halnya dengan organisasi, Kementerian BUMN melalui Sekretariat, pada tahun 2019 telah menyelesaikan penyusunan Grand Design Manajemen SDM untuk periode

2020-2024 yang mana memetakan kebijakan terkait SDM di Kementerian BUMN seperti Manajemen Kompetensi, Manajemen Training, Learning, and Development, Manajemen Karir, Manajemen Talenta, dan Manajemen Kinerja

1. Persentase Pencapaian Roadmap Organisasi Dan SDM Kementerian

TABEL 3. 4 Persentase Pencapaian Roadmap Organisasi dan SDM Kementerian BUMN

Rumus Indikator Kinerja Target Realisasi Persen Capaian

Progress roadmap organi-sasi dan SDM Kementerian BUMN

100% 100% 100%

TABEL 3. 5 Skor SAKIP Kementerian BUMN


LHE KemenPAN-RB 76 73,72 97%

TABEL 3. 6 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMRB)


LKE Inspektorat KBUMN/ Target LKE Inspektorat

80 87,78 109,7%



Survei kepuasaan pelayanan publik dilaksa-nakan sebagai bentuk komitmen Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para stake-holder dan mengacu pada 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renca-na Strategis Kementerian BUMN 2015-2019, yaitu Kementerian BUMN yang profesional dan mewujudkan peran dan kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional.

Di samping itu, Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bahwa salah satu tugas Bagian Humas dan Protokol adalah melaksanakan evaluasi program komunikasi publik serta pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN. Pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN sangat penting karena mampu memberikan feedback dan menjadi katalisator bagi

Kementerian BUMN terkait pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN.

Di tahun 2019, Kementerian BUMN telah melaksanakan survei kepuasan instansi Pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN. Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh pihak ketiga independen yaitu PT Sucofindo (Persero). Berdasarkan hasil survei diperoleh nilai CSI (Customer Satisfaction Index) kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kementerian BUMN yang mana secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan terdapat atribut yang dinilai positif antara lain:

a) Kesopanan personil Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas;

b) Penampilan personil Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas;

c) Pemenuhan asas transparansi dalam pelaksanaan pelayanan Kementerian BUMN;d) Kemudahan dalam menghubungi personil

Kementerian BUMN;e) Alur layanan/kerja sama Kementerian

BUMN yang jelas dan sistematis;f) Kontribusi Kementerian BUMN dalam

SASARAN STRATEGI 2 :Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

1. Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait / stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN

Tahun 2019, Kementerian BUMN memproyek-sikan nilai Reformasi Birokrasi (Self - Asses-ment) sebesar 87,86%, terdiri atas 55,06% perbaikan proses internal dan 32,79% komponen hasil Reformasi Birokrasi. Nilai tersebut sampai dengan laporan ini disusun masih dalam proses validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menggunakan metode baru penilaian Reformasi Birokrasi dimana Skor Total Instansi merupakan konsolidasi nilai Reformasi Birokrasi seluruh Unit Eselon I dan Nilai Reformasi Birokrasi pada level Kementerian.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan target opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator dengan hasil opini WTP terdiri dari tiga kriteria yaitu: Tidak adanya salah saji dalam pos – pos Laporan Keuangan, Sistem pengendalian internal yang memadai dan Ketepatan Pencatatan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018 telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI. Audit BPK-RI ini dilakukan selama 45 hari kerja dimulai dari entry meeting terhadap laporan keuangan unaudited sampai selesai proses pemeriksaan dan diresmikan laporan keuangan audited sesuai tahun anggaran. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2014 s.d. 2018, Kementerian BUMN juga mendapat predikat WTP untuk setiap laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK-RI. Sebagai tambahan informasi, dalam 12 tahun berturut-turut dari tahun 2007 s.d. 2019, Kementerian BUMN mendapat predikat WTP atas laporan keuangannya.

4. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN

TABEL 3. 8 Persentase Kepuasan Instansi Pemerintah Terkait/Stakeholders atas Pelayanan Kementerian BUMN


Hasil Survey Independen 3,5 (Skala Likert)

3,7 (Skala Likert)

100,5%

TABEL 3. 7 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN


LHP BPK RI WTP WTP 100%


mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMN;

g) Pengelolaan aset BUMN oleh Kementerian BUMN;

h) Alur layanan/kerja sama Kementerian BUMN yang jelas dan sistematis;

i) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN;

j) Kontribusi Kementerian BUMN dalam mendorong peningkatan penerimaan

negara;k) Keramahan personil Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas;l) Kementerian BUMN cepat tanggap dalam

memberikan respon terhadap permintaan data dan informasi;

m) Pengawasan pelaksanaan kewajiban

pelayanan publik oleh BUMN;n) Penyajian data dan informasi yang up-to-

date di website/media sosial lainnya;o) Media cetak yang diterbitkan oleh

Kementerian BUMN.

Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholder atas pelayanan Kementerian BUMN kinerja tahun 2019 diproyeksikan dapat memenuhi target indeks yaitu 74 % yang mana apabila dikonversikan ke dalam skala likert adalah “3,7”. Saat ini survei sedang berjalan sejak terbitnya surat Wakil Menteri BUMN I nomor: S-1/WK1.MBU/01/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal pelaksanaan Survei Kepuasan Instansi Pemerintah Terkait/Stakeholders yang ditujukan kepada 36 unit kerja yang berasal

2. Persentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan umum tahun 2019 dilaksanakan pada Triwulan IV dan didapat dengan melakukan survei terhadap pelayanan Biro Umum dan Humas.

Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pegawai Kementerian BUMN terhadap layanan umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Biro Umum dan Humas dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Survei diawali dengan melakukan penyusunan rumusan kebijakan atas sub bagian pada Biro Umum dan Humas, antara lain:

- Tanggapan Atas Tata Kelola Pengadministrasian & Perpustakaan; - Tanggapan Atas Perbendaharaan; - Tanggapan Atas Proses Verifikasi Akuntansi; - Tanggapan Atas Pemenuhan Sarana &

Prasarana;

- Tanggapan Atas Layanan Pengadaan; - Tanggapan Atas Keprotokolan; - Tanggapan Atas Hubungan antar Lembaga; - Tanggapan Atas Publikasi dan Media.

Dari 8 sub bagian tersebut terdapat 56 indika-tor yang menjadi pengukuran kepuasan pegawai atas layanan umum. Pengisian survei dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian BUMN yang dilaksanakan pada 31 Desember 2019 s.d. 7 Januari 2020.

Sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut, dari seluruh pegawai Kementerian BUMN yang sebanyak 450 orang, 402 orang telah ikut berpartisipasi dalam mengisi survei tersebut dan diperoleh hasil bahwa 97% pegawai Kementerian BUMN merasa puas atas layanan umum di tahun 2019 atau jika diskalakan likert adalah 4,85 atau terealisasi 138,6% dari target.

TABEL 3. 9 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Umum



4,85 (Skala Likert)

138,6%

Berdasarkan hasil tersebut berikut rincian hasil persentase atas kepuasan terhadap layanan umum dari masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

3. Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN

Dalam rangka menjaga komitmen memberi-kan pelayanan kepada BUMN, Kementerian BUMN setiap tahunnya telah melaksanakan survei kepuasan yang mana diperoleh dari 237 responden dari 134 Perusahana Negara (BUMN/ anak BUMN) di bawah binaan Kementerian BUMN.

Responden yangmengisi kuisioner survei tersebut adalah direktur dan/ atau pejabat lain minimal satu tingkat di bawah direktur serta diutamakan Direktur dan/atau pejabat yang secara frekuentif sering melakukan

koordinasi dengan Kementerian BUMN dalam hal persetujuan RKAP, persetujuan Laporan Tahunan, persetujuan Aksi Korporasi dan Koordinasi terkait Layanan Hukum.

Dari survei yang dilakukan didapat bahwa 83,3%, apabila dikonversikan ke dalam skala liker adalah 4,17 atau 119,1% dari yang ditargetkan. Rincian dari Customer Satisfaction Index (CSI) Pelayanan Kementerian BUMN kepada BUMN adalah sebagai berikut:

TABEL 3. 10 Persentase Kepuasan BUMN atas Pelayanan Kementerian BUMN



4,17 (Skala Likert)

119,1%

TABEL 3. 11 Customer Satisfication Index (CSI) Pelayanan Kementerian BUMN kepada BUMN

Aspek Pelayanan CSI

Persetujuan RKAPPersetujuan Laporan TahunanPersetujuan Aksi KorporasiLayanan HukumSarana dan Prasarana PendukungKelembagaan Kementerian BUMNRata-rata

86,3%86,2%84,7%84,6%80,6%77,2%86,3%


Sub Bagian Administrasi

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Perbanda-

haraan

Sub Bagian Verifikasi

danAkuntansi

Sub Bag.Perlengkapan dan Rumah

Tangga

Sub Bagian Layanan

Pengadaan

Sub Bagian Hubungan

AntarLembaga

Sub Bagian Publikasi

97,21%97,34%96,77%

97,31%

95,75%

98,12%

97,58%96,64%

95,11%

Sub Bagian Protokol

GAMBAR 3. 1 Persentase atas Kepuasan Terhadap Layanan Umum


SASARAN STRATEGI 3 :Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri dengan Surat Keputusan Nomor SK-217MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN serta.

Memberikan kewajiban kepada Kementerian hingga unit Kerja Eselon II untuk menyusun Perjanjian Kerja (PK) maupun RKT. Adapun penyusunan PK berperan dalam rangka perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu PK juga menjadi tolok ukur kinerja, keberhasilan/kegagalan, monitoring hingga penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

TABEL 3. 12 Persentase Unit Kerja yang Menyampaikan RAB dan KAK Sesuai Ketentuan



4,85 (Skala Likert)

138,6%

1. Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan

Pada tahun 2019 ini pencapaian Sekretariat Kementerian BUMN dalam kepatuhan unit kerja dalam menyampaikan RAB dan KAK untuk tahun anggaran 2020 sudah menca-pai 100%. Seluruh unit kerja sudah men-yampaikan KAK dan RAB sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN tahun 2020. Unit kerja penyampaikan KAK dan RAB melalui mekanisme nota dinas secara elek-tronik maupun secara fisik. Tidak ada ham-batan berarti dalam pengumpulan RAB dan KAK tahun 2020.

2. Persentase unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT sesuai ketentuan

TABEL 3. 13 Persentase Unit Kerja yang Menyampaikan PK dan RKT sesuai Ketentuan


Rekapitulasi PK dan RKT Kementerian

100% 100% 100%

RKT yang dimuat pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi subkomponen penilaian Perencanaan Kinerja tahunan dalam rangka evaluasi

Sistem Akuntabilitasn Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2019 ini, penyampaian PK dan RKT tahun 2019 yang sesuai ketentuan telah mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan pengisian PK dan RKT melalui portal aplikasi oa.bumn.go.id telah berjalan efektif, sehingga memudahkan proses monitoring pengumpulan PK dan RKT tahun 2019

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peratur-an Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Penge-lolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkun-gan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementeri-an BUMN, yang didalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Pub-lik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Sejak tahun 2015, PPID Kementerian BUMN tel-ah mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informa-si Pusat. Adapun highlight capaian terhadap penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2015 – 2019, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGI 4 :Terwujudnya Layanan Organisasi yang Andal

1. Persentase penyelenggaraan kegiatan PPID sesuai mekanisme

TABEL 3. 14 Persentase Penyeleng-garaan Kegiatan PPID Sesuai Mekanisme


Rekapitulasi PK dan RKT Kementerian

100% 100% 100%



Dalam implementasi keterbukaan infor-masi publik, PPID Kementerian BUMN terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, salah satunya optimalisasi infrastruktur pe-layanan informasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaku-kan antara lain:1) Berkolaborasi dan koordinasi dengan

Bidang Teknologi Informasi Kementerian BUMN dalam pengembangan infrastruktur sistem pelayanan informasi berupa portal PPID Kementerian BUMN serta pembuatan rancangan aplikasi mobile PPID Kemente-rian BUMN. (2018-2019)

2) Merelokasi Ruang Pelayanan Informasi Ke-menterian BUMN yang terdapat di Lobby Utara Gedung Kementerian BUMN. (2019)

3) Membuat Penetapan Daftar Informasi

Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian BUMN. (2018)

4) Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN (2016-2017)

5) Membuat Prosedur Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN yang terdiri dari:

a) Prosedur Kerja Penetapan dan Pemutakhi-ran Daftar Informasi Publik

b) Prosedur Kerja Pengujian Konsekuensic) Prosedur Kerja Pendokumentasian Daftar

Informasi Publikd) Prosedur Kerja Pendokumentasian Daftar

Informasi Dikecualikan6) Melakukan koordinasi rutin dengan Unit

Kerja Eselon II Kementerian BUMN dalam rangka penyusunan pertimbangan pe-menuhan permohonan informasi maupun peningkatan infrastruktur implementasi keterbukaan informasi.

2. Persentase pengadaan barang/jasa yang diselesaikan



Pelaksanaan pada Sirup Kementerian BUMN

100% 100% 100%

TABEL 3. 15 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 – 2019

No

1.2.3.4.5.

Tahun

20152016201720182019

Nilai

62.05066.23646.5167.784.86

Peringkat / Kategori

131313

Cukup InformatifMenuju Informatif

Penjelasan pencapaian pengadaan barang/ jasa didapatkan dari jumlah paket pengadaan yang terealisasi dibandingkan dengan jumlah

paket RUP tiap tahunnya dengan rincian adalah sebagai berikut:

Inspektorat Kementerian BUMN melakukan penilaian zona ntegritas unit kerja berda-sarkan instrumen evaluasi pembangunan zona integritas yang tertuang di dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014. Penilaian dilakukan dalam 2 (dual tahap yaitu:

1. Tahap Self Assessment, dimana unit kerja dinilai oleh responden ASN masing-masing kedeputian berdasarkan instrumen evaluasi pembangunan zona integritas. Penilaian ini murni merupakan persepsi ASN masing-masing kedeputian terhadap praktik pembangunan zona integritas di lingkup unit kerjanya.

Selama periode tahun 2015 s.d. 2019, setiap tahunnya POK Kementerian BUMN mengalami perubahan atau revisi. Untuk itu, SIRUP Kementerian BUMN juga terus berubah mengikuti revisi POK tersebut. Namun dengan

adanya revisi tersebut, Kementerian BUMN telah melaksanakan seluruh pengadaan tidak hanya di tahun 2019, namun ditahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan pengadaan yang akuntabel dan transparan.

3. Nilai Zona Integritas



Pelaksanaan pada Sirup Kementerian BUMN

100% 100% 100%

2. Tahap Evaluasi Kelengkapan Dokumen Pendukung, dimana tim inspektorat melakukan pendalaman terhadap hasil self assessment dengan konfirmasi dan klarifikasi praktik pembangunan zona integritas melalui pemenuhan dokumen pendukung.

Setelah dilakukan penilaian tahap 1 dan 2, selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Kementerian BUMN untuk permintaan arahan penyampaian hasil penilaian unit kerja padaKementerian PAN dan RB. Dari proses penilaian terhadap 8 (delapan) unit kerja, didapatkan hasil penilaian seperti gambar dibawah dan didapat rata-rata 80,9 atau 101% dari target.


TABEL 3. 17 Paket RUP yang Telah Terealisasi Tahun 2015 – 2019

Tahun

2016201720182019

Paket RUP

170 paket174 paket 197 paket137 paket

Paket yang Telah Terealisasi

170 paket174 paket197 paket137 paket

Persentase

100%100%100%100%

86,71 86,34

80,3679,88

79,18 78,7778,05 77,76

UNIT KEDEPUTIAN

88,00

86,00

84,00

82,00

80,00

78,00

76,00

74,00

72,00

SKO

R Z1

Kedeputian Energi, Logistik, Kawasandan Pariwisata

Kedeputian Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Sekretariat Kementerian BUMN

Kedeputian Pertambangan, Industri, Strategis, dan Media

Kedeputian Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Kedeputian Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kedeputian Industri Agro dan Farmasi

Kedeputian Infrastruktur Bisnis

GAMBAR 3. 2 Hasil Penilaian Unit Kedeputian Kementerian BUMN


SASARAN STRATEGI 5 :Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif

TABEL 3. 19 Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemer-iksaan BPK RI


(Tindak Lanjut Temuan BPK/ Temuan BPK) x 100%

100% 83,6% 83,6%

1. Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dalam tahun 2019, BPK RI telah melaksanakan satu pemeriksaan, yakni pemeriksaan atasLaporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 3(tiga) laporan, yakni Laporan Hasil Pemeriksa-an atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Kementerian BUMN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian BUMN.

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Kementerian BUMN dan Laporan Hasil Peme-riksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang telah disampaikan kepada BPK:

TABEL 3. 20 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Yang Telah Disampaikan Kepada BPK

No

1

2

Capaian

100

100

100

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perun-dang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Ke-menterian BUMN Tahun 2018

TOTAL

Jumlah Rekomendasi

14

6

20

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan seluruhnya atau 100%. Tindak lanjut tersebut disampaikan kepada BPK sesuai surat Nomor S22/INSPT.MBU/11/2019, tanggal 28 November 2019, hal Penyampaian Bukti Tindak Lanjut LHP BPK atas LK 2018.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut oleh BPK terhadap 11 (sebelas) LHP BPK, mulai dari LHP tahun 2014 s.d. 2019, terdapat 181 temuan dengan 385 rekomendasi hasil pemeriksaan. Dari 385 rekomendai tersebut, status tindak lanjut sesuai dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Tindak Lanjut

14

6

20

Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) merupakan rencana kegiatan Inspektorat dalam setahun. PKPT tahun 2019 terdiri dari kegiatan: Audit, Evaluasi, Monitoring dan Asistensi, Reviu, Kegiatan Pengawasan Lainnya, serta Kegiatan Penunjang dan Kegiatan Lainnya.

2. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

TABEL 3. 22 Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan


(Program PKPT yang dilak-sanakan/ Program PKPT)

100% 100% 100%

Realisasi PKPT Tahun 2019 secara menyeluruh adalah 103% dari target dengan rincian per jenis kegiatan adalah sebagaimana pada tabel berikut

TABEL 3. 21 Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

No Jumlah RekomendasiLaporan Hasil Pemeriksaan

Jumlah rekomendasi yang sudah tuntas terdiri dari rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, yakni

sebanyak 372 rekomendasi atau mencapai 83,06%, sedangkan sisanya sebanyak 63 rekomendasi masih perlu dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung tindak lanjutnya.

TABEL 3. 23 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019

No

123456

Capaian

103%

Laporan Hasil Pemeriksaan

AuditEvaluasiMonitoring dan AsistensiReviu Kegiatan Pengawasan lainyaKegiatan Penunjang Pengawasan dan Kegiatan Lainnya

Jumlah

Target

91221198

19

88

LaporanLaporanLaporanLaporanLaporanLaporan

Laporan

Realisasi

5132720

818

91

LaporanLaporanLaporanLaporanLaporanLaporan

Laporan


1

2

372

06327237

372

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan

Status Tindak Lanjut• Belum ditindaklanjuti• Belum sesuai rekomendasi• Sesuai rekomendasi• Tidak dapat ditindaklanjuti

TOTAL


Secara umum, realisasi PKPT tahun 2019 sebanyak 91 laporan atau 103%, diatas target PKPT tahun 2019 sebanyak 88 laporan. Meskipun demikian terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun di lain pihak terdapat kegiatan yang outputnya melampaui target kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain empat kegiatan audit kinerja yang disebabkan adanya pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu oleh BPK pada Kementerian BUMN. Tujuan audit BPK tersebut adalah pembinaan BUMN dan mencakup seluruh unit kerja di Kementerian BUMN. Dengan tujuan dan lingkup audit tersebut maka untuk menghindari tumpeng tindih pemeriksaan, Inspektorat tidak melaksanakan

audit kinerja pada Kedeputian Teknis. Kegiatan-kegiatan yang melampaui target adalah kegiatan konsultasi disebabkan banyaknya permintaan kegiatan konsultasi dari unit kerja maupun tindak lanjut dari rekomendasi KPK.

Pelampauan target PKPT juga disebabkan adanya kegiatan non PKPT antara lain verifikasi tagihan yang tidak terbayarkan tahun 2018, reviu atas usulan perubahan RKBMN tahun 2019 & 2020, monitoring dan evaluasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018, penilaian penerapan Zona Integritas, dan kontribusi masukan Peraturan Menteri BUMN tentang Kontrak Manajemen.

TABEL 3. 24 Persentase Penyele-saian Perkara yang Melibatkan Kemen-terian BUMN yang Diadvokasi


(Perkara yang disele-saikan/ Perkara)x 100%

100% 100% 100%

3. Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi

Mekanisme kerja Prepare BUMN dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri BUMN.

Pelaksanaan Prepare BUMN melalui portal JDIH Kementerian BUMN yang akan memudahkan stakeholder untuk turut berpartisipasi dalam memberikan rekomendasi atau analisanya selaku pihak yang berhadapan dan merasakan dampak langsung dari Peraturan Menteri BUMN, dengan sistem atau mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Stakeholder akan diberikan akses melalui pendaftaran usename dan email perusahaannya masing-masing yang berguna sebagai akses masuk Prepare BUMN pada portal www.jdih.bumn.go.id.

2. Pada saat masuk ke portal www.jdih.bumn.go.id, terdapat kolom partisipasi

bagi stakeholder untuk memberikan masukan/evaluasi terhadap Peraturan Menteri BUMN dan pada tampilan kolom partisipasi tersebut terdapat prolog mengenai informasi singkat Prepare BUMN.

3. Setelah mengklik kolom partisipasi, stakeholder diwajibkan mengisi username dan email yang sudah terdaftar. Kemudian setelah masuk dalam beranda partisipasi akan ditampilkan daftar Peraturan Menteri BUMN yang perlu di evaluasi dan stakeholder dapat memilih peraturan mana yang akan diberikan rekomendasi atau analisanya dan menuliskan di dalam kolom komentar.

4. Rekomendasi atau analisa dari stake-holder akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu Tim melakukan evaluasi peraturan Menteri BUMN.

SASARAN STRATEGI 6 :Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional



Asesmen Indeks profesionalitas ASN

Sedang(71)

Baik(80,66

113,6%

1. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun 2019, Kementerian BUMN telah melaksanakan asesmen terhadap profesionalitas ASN yang diukur dengan menggunakan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari dimensi kualifikasi,

kompetensi, kinerja dan disiplin. Berdasarkan pengukuran terhadap 4 (empat) aspek tersebut, nilai indeks profesionalitas ASN kami pada tahun 2019 adalah sebesar 80,66 dengan kategori Tinggi .


Jumlah ASN

365

Rata2 Kualifikasi

14,58

Rata2 Kompetensi

31,95

Rata2 Kinerja

28,78

Rata2 Disiplin

4,95

Nilai IP ASN

80,66

Kategori

Tinggi

TABEL 3. 27Indeks Sistem Merit


Asesmen Indeks Sistem Merit

Baik(0,61)

SangatBaik

125%

2. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian terhadap kemen-terian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah(pemda) di seluruh Indonesia melalui kesiap-an penerapan 8 aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan, seperti:

1. Perencanaan kebutuhan ASN;2. Pengadaan ASN;3. Pengembangan karir dan peningkatan

kompetensi;4. Mutasi dan promosi;5. Manajemen kinerja;6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;7. Perlindungan dan pelayanan; dan8. Sistem pendukung

Pada akhir September 2019, Kementerian BUMN telah meraih penghargaan sebagai salah satu kementerian terbaik yang telah menerapkan Sistem Merit dengan skor 382,5 (maksimal 400) dengan kategori “Sangat Baik”.



1. Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai


(Realisasi penyediaan/ Target Penyediaan) x 100%

95% 90% 95%

Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai diperhitungkan sebagai bagi-an dari indikator kinerja Sekretariat Kemen-terian BUMN di tahun 2019, sehingga belum ada indikator tersebut di tahun 2015 s.d. 2018.Indikator ini merupakan rekapitulasi pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran dari tiap unit kerja dengan memperhitungkan realisasi dari permintaan akan persediaan sarana perkantoran.

Unit kerja yang memerlukan sarana perkan-toran, dapat menyampaikan memo perminta-an barang kepada bagian perlengkapan danrumah tangga untuk dapat mendukung kiner-

ja unit terkait. Setelah memo diterima, per-mintaan sarana perkantoran tersebut akan dilakukan analisa terlebih dahulu apakah permintaan dapat ditindaklanjuti atau belum dapat ditindaklanjuti.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, bagi-an perlengkapan dan rumah tangga telah menerima memo permintaan persediaan sarana perkantoran dari unit kerja sejumlah 22 memo dan terdapat 20 memo permintaan tersebut yang dapat ditindaklanjut dengan persentase penyediaan 90% atau 95% dari target.

SASARAN STRATEGI 7 :Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

PersediaanBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan disebutkan bahwa dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melakukan opname atau inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan setiap semester. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan.

Pemanfaatan BMNBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN terbagi menjadi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Adapun pemanfaatan yang dilaksanakan di Kementerian BUMN yaitu pemanfaatan melalui mekanisme sewa. Pelaksanaan pemanfaatan di Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Hasil akhir (output) dari sewa tersebut yaitu adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas Negara yang diakumulasikan tidak hanya dari biaya sewa melainkan dari biaya pemakaian listrik dan air.

Penatausahaan BMNMenurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan BMN dengan direalisasikan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:• Menyusun laporan barang pengguna (LBP)

yang terdiri atas, LBP Semesteran, LBP Tahunan Unaudited, dan LBP Tahunan Audited

• Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN

• menyampaikan RKBMN• persetujuan penyewaan aset kepada para tenan

dalam rangka optimalisasi BMN di lingkungan Kementerian BUMN

InventarisasiInventarisasi dilakukan untuk menyajikan informasi yang lebih realistis mengenai ke-

beradaan, kondisi dan nilai BMN Kementerian BUMN secara keseluruhan maka pada Triwulan IV dilaksanakan Sensus BMN. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan diperoleh infor-masi yang lebih menggambarkan keberadaan, kondisi dan nilai dari BMN yang bersangkutan pada saat pelaporan. Maksud dari inventarisasi Barang Milik Negara untuk mengetahui keber-adaan, jumlah, nilai dan kondisi BMN Kementerian BUMN. Tujuannya agar semua BMN Kementerian BUMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Sasaran Seluruh BMN Kementerian BUMN yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penilaian Kembali (Revaluasi) BMNPencanangan Penilaian Kembali BMN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dimana BMN yang menjadi objek revaluasi yaitu tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi salah satu Pilotting Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sesuai dengan surat S2102/WKN.07/KNL.05/2017 tanggal 4 Agustus 2017 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Revaluasi BMN Tahun 2017 dan 2018 dan Permintaan Nama Anggota Tim Pelaksana Revaluasi BMN.

Terkait Indikator Kinerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan, target tiap triwulan tahun 2019 adalah sebagai berikut:Triwulan I : Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN; dan penyusunan Laporan Unaudited.Triwulan II : Laporan BMN AuditedTriwulan III : Laporan BMN Semester ITriwulan IV : Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara; dan Laporan BMN Triwulan IIISelama periode 2016 s.d. 2019 telah terealisasi Laporan BMN tiap triwulan, Laporan Pengawasan dan Pengendalian di awal tahun atas tahun sebelumnya serta Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di triwulan IV terkait dengan kebutuhan BMN di tahun berikutnya.


2. Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi


Persentase pengelolaan BMN dan persediaan

100% 100% 100%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Kementerian BUMN diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai Barang Milik Negara (BMN) setiap triwulan per tahunnya yaitu, periode

pelaporan per triwulan I untuk Laporan Unaudited, per triwulan II untuk Laporan Audited (setelah audit BPK selesai), per triwulan III untuk Laporan Semester I dan per triwulan IV untuk Laporan triwulan III. Untuk Laporan Pengelolaan BMN dan Persediaan disusun dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

TABEL 3. 28 Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai



1. Persentase pemanfaatan anggaran


Realisasi Anggaran/Target Anggaran) x 100%

>95% 97% 107,8%

Sebagaimana DIPA Induk Kementerian BUMN tahun 2019 Nomor SP DIPA-041.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018 dan DIPA Petikan Kementerian BUMN tahun 2018 Nomor SP DIPA- 041.01.1.606538/2019 tanggal 5

Desember 2018, pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp 208.269.902,-. Adapun komposisi anggaran tersebut didetailkan pada gambar di bawah :

SASARAN STRATEGI 8 :Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai



Dalam rangka mengefisienkan capaian kinerja, Sekretariat Kementerian BUMN telah membentuk Tim Pelaksanaan Kinerja Pegawai (PKP) yang bertujuan untuk memonitor kinerja pegawai secara individu guna menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja secara individu di Lingkungan Kementerian BUMN. Tak hanya hal tersebut, guna memastikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam mengelola kinerja organisasi, Sekretariat Kementerian BUMN kemudian membentuk Tim Manajemen Kinerja Organisasi (Tim Optimalisasi Pengelolaan Kinerja) Kementerian BUMN.

Dalam rangka mengefisiensikan anggaran, Kementerian telah membentuk tim

Pengelola Keuangan yang berguna dalam memonitoring secara day-to-day agar dapat mencapai realisasi anggaran yang efektif dan efisien di Kementerian BUMN. Dari segi dukungan teknologi dalam mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja anggarannya. Sekretariat Kementerian BUMN juga menyusun dashboard realisasi anggaran, untuk mempermudah user anggaran di unit kerja memonitor just in time realisasi anggaran di unit yang bersangkutan.

Capaian kinerja Kementerian BUMN saat ini telah di atas rata-rata dari standar Nasional, dimana pada 2019, Skor Penerapan Sistem Merit Kementerian BUMN mendapat peringkat pertama dengan skor 382,5.


Selama kurun waktu 2012-2019, kami berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari CC menjadi BB. Pada tahun 2012, Kementerian BUMN mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 55,97 sehingga tingkat akuntabilitas kinerjanya dikategorikan menjadi CC. Nilai ini terus meningkat sehingga pada tahun 2013 kami memperoleh skor 59,30.

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mulai tahun 2014 hingga 2016, kami berupaya mempertahankan tingkat akuntabilitas kinerja menjadi B. Pada tahun 2017, kami memperoleh skor 70,14 atau memperoleh nilai BB dan tahun 2019 naik menjadi 73,72. Hal ini tidak lepas dari seluruh perbaikan dan pengembangan yang kami lakukan atas rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN & RB.



Adapun uraian singkat atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh stakeholder kami adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Kementerian BUMN telah dilakukan dengan balk. Secara formal, penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta telah berupaya melakukan evaluasi kinerja internal;

2. Evaluasi yang kami lakukan terhadap kualitas penerapan SAKIP di tingkat kementerian sudah menunjukkan kondisi

yang membaik sedangkan untuk unit kerja eselon I menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan penguatan dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP.

Walaupun telah menggunakan format SAKIP dengan balk, namun substansi yang dimuat belum mampu menggambarkan perwujudan tatakelola pemerintahan yang balk.

3. Beberapa catatan yang dapat kami sampai kan terkait kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian BUMN antara lain adalah:

a. Penjabaran kinerja (performance cascade) dari tingkat kementerian ke eselon I dan eselon II belum meng-

gambarkan mekanisme kerja dengan

1

No KOMPONEN BOBOT 2015 2016 2017 2018 2019

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Internal

Capaian Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi

TINGKAT AKUNTABILITAS

30

25

15

10

20

100

20.11

12.91

10.81

6.18

14.04

64,05

B

20,67

15,47

10,77

6,31

12,97

66,19

B

22,01

16,30

11,25

6,89

13,54

70,14

BB

22,07

17,36

11,36

6,29

14,16

71,24

BB

22,62

17,58

11,61

6,74

15,17

73,72

BB


baik. Indikator kinerja pada tingkat kementerian ini lebih banyak menggambarkan kumpulan outcome yang akan dicapai oleh para eselon I dan eselon II teknis. Pada level eselon I dan eselon II, indikator yang dibangun relatif sama dengan pada level K/L dan tidak menampakkan nilai tambah antar tingkatan manajerial;

b. Ketidakberhasilan mendefinisikan kinerja dengan balk tersebut juga mengakibatkan proses bisnis yang ada belum menggambarkan strategi yang dibangun dalam mencapai suatu kinerja tertentu ataupun menyelesaikan suatu permasalahan korporasi yang dihadapi;

c. Reviu kinerja berjenjang belum berjalan optimal. Mekanisme reviu berjenjang mulai dari pelaksana, supervisor, eselon II hingga eselon I untuk lebih memastikan kinerja pengelolaan BUMN belum sepenuhnya berjalan baik;

d. Pengembangan aplikasi pemantauan kinerja untuk memantau perkembangan capaian kinerja dan anggaran belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja unit kerja;

e. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya mampu memicu perbaikan penerapan manajemen kinerja di masing-masing unit kerja.


2

3

4

5

6

7

Menyempurnakan proses bisnis untuk memas-tikan kinerja yang telah didefinisikan tersebut dapat tercapai dan selaras dengan penyusunan kelembagan.

Menjadikan peta proses bisnis tersebut sebagai acuan dalam menjabarkan kinerja (performance cascade) ke unit kerja bawahan serta sebagai referensi penetapan program dan kegiatan.

Memperbaiki pengendalian kinerja dari unit kerja eselon I kepada unit bawahannya.

Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara ber-jenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu.

Meningkatkan pemanfaatan aplikasi pemantau-an kinerja mulai dari penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini se-baiknya juga dimanfaatkan oleh setiap pimpinan pada berbagai tingkatan dalam pelaksanaan supervisi, coaching, dan mentoring kepada setiap bawahan.

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian BUMN melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya.

1. Kami melakukan evaluasi proses bisnis dan menyempurnakan struktur organisasi serta sumber dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai proses bisnis tersebut.

2. Kami menyesuaian informasi jabatan dan standard operating procedure sebagai panduan pegawai dalam menjalankan per-janjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

3. Menyesuaikan perjanjian kinerja indivisu yang selaras dengan proses bisnis dan perjanjian kinerja organisasi untuk memas-tikan bahwa kinerja yang telah didefinisikan tersebut dapat tercapai dan selaras dengan penyusunan kelembagan.

1. Megidentifikasi dan menyusun rencana aksi dan indikator kiner-ja output atas rencana aksi yang disusun.

2. Re-mapping indikator kinerja program, indikator kinerja kegia-tan dan indikator kinerja output yang selaras dengan indikator kinerja sasaran strategis untuk setiap layer organisasi.

3. Menyandingkan antara indikator kinerja bulanan individu den-gan anggaran yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi capaian kinerja bersamaan dengan realisasi anggaran setiap bulan.

1. Menyusun dashboard kinerja organisasi yang dapat diakses setiap individu sesuai dengan layer jabatan masing-masing, terutama para pimpinan unit organisasi.

2. Memberikan apresiasi atas capaian kinerja secara bulanan, untuk unit kerja yang mencapai capaian tertentu.

3. Capaian kinerja organisasi dijadikan sebagai salah satu indika-tor kinerja individu, sehingga setiap individu selalu memperha-tikan capaian kinerja organisasi.

4. Mengevaluasi ukuran kinerja individu dan organisasi setiap triwulan sekali dan memberikan kesempatan kepada organisa-si dan individu untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

1. Melakukan re-mapping dan mempertajam indikator kinerja individu sesuai dengan nama jabatan.

2. Melakukan penilaian 360 derajat.3. Menjalankan program dialogue kinerja antara atasan dan bawa-

han secara berkala.4. Memberikan reward kepada 20 persen pegawai di unit eselon I

yang memiliki kinerja terbaik.5. Memberikan kesempatan kepada pegawai dan atasannya untuk

melakukan evaluasi target kinerja bulanan setiap triwulanan.6. Menyelenggarakan performance review dan review meeting

setiap triwulanan.7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi secara

bulanan.

1. Melakukan migrasi aplikasi pemantauan kinerja dari semula di portal OA ke portal Simanis.

2. Mendistribusikan target kinerja organisasi per bulan dan me-mantau capaian kinerja organsiasi secara bulanan.

3. Menyelenggarakan rapat tim Pengelola Kinerja Pegawai (PKP) setiap awal bulan untuk menilai capaian kinerja yang dipantau melalui aplikasi.

4. Memanggil, meminta penjelasan dan memberikan bimbingan konseling kepada pegawai serta atasannya yang di aplikasi pe-mantauan kinerjanya tidak mencapai target kinerja pada bulan tertentu.

5. Menyelenggarakan program coaching kepada para pegawai, dengan mengundang coach professional dan atasannya.

6. Memberikan kepada setiap pimpinan pada berbagai tingkatan berupa pelatihan penggunaan aplikasi dan pelaksanaan super-visi, coaching, dan mentoring kepada setiap bawahan.

1. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas doku-men perencanaan kinerja (renstra, perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan) yang disampaikan oleh unit kerja.

2. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas peng-gunaan Indikator Kinerja Utama organisasi secara triwulanan.

3. Memberikan reward kepada unit kerja yang memperoleh pe-nilaian kualitas dokumen akuntabilitas terbaik dan tepat waktu.

4. Menggunakan dokumen rencana kinerja tahunan untuk meny-usun rencana kerja dan anggaran.

5. Mengirimkan quote dan semangat berkinerja setiap bulan.6. Membuat majalah yang mencantumkan capaian kinerja unit

organisasi dan employee of the month.

Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian BUMNNo

1 Dalam Renstra 2020 — 2024, selain memperha-tikan muatan pembangunan yang terkandung dalam RPJMN, juga agar memperhatikan definisi kinerja terutama definisi kinerja yang meng-gambarkan kualitas pembangunan BUMN sesuai dengan mandat dalam peraturan perundang-un-dangan.

1. Dalam menyusun Renstra 2020 — 2024, kami berinteraksi aktif dengan Bappenas sebagai penyusun RPJMN 2020-2024 untuk mengetahui dan memperhatikan muatan pembangunan yang terkandung dalam RPJMN.

2. Kami memperhatikan definisi kinerja dengan berkonsultasi den-gan beberapa konsultan manajemen dan para stakeholder ter-kait untuk mengetahui customer dan Key Performance Indocator yang tepat untuk menggambarkan kualitas pembangunan BUMN sesuai dengan mandat dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian BUMNNo

Tabel 3. 3230 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP


PENUTUP

DALAM MEWUJUDKAN BUMN sebagai agen pembangunan yang besar, kuat dan lincah, Sekretatiat Kementerian BUMN menempuh program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2019, Sekretariat Kementerian BUMN telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, disebabkan adanya faktor eksternal dan kendala teknis lainnya. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Kementerian BUMN, informasi capaian danpermasalahan yang dituangkan dalam Lapor-an Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah:(1) Skor SAKIP Kementerian BUMN; (2) Persen-tase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan (3) Persentase penyediaan sarana perkantoran yang memadai.

Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam mencapai kinerja yang lebih baik, Sekretariat melakukan langkah, melalui :

a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang selama ini disusun pada awal tahun tahun berjalan, penyusunannya akan dilakukan bersamaan dengan

penyusunan Rencana Kerja Kementerian BUMN (T-1).b. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja unit kerja akan disesuaikan dengan cascading yang telah direkomendasikan oleh tim evaluator KemenPAN-RB.c. Pelaksanaan monitoring capaian output dan realisasi anggaran bulanan yang semula hanya membahas mengenai capaian output dan realisasi anggaran di dalam Rencana Kerja, akan dikombinasi kan dengan fokus realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dI dalam Perjanjian Kinerja.d. Pembentukan monitoring implementasi hasil evaluasi kinerja bulanan dan dilapor kan secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.e. Benchmarking Kementerian BUMN kepada Instansi Pemerintah yang memperoleh skor SAKIP tertinggi dan ke Perusahaan berkelas regional dalam pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja.f. Pada aspek pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian BUMN, Sekretariat mendorong untuk penindak- lanjutan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.g. Dalam rangka penyediaan sarana perkantoran yang memadai, Sekretariat Kementerian BUMN mendorong adanya perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana perkantoran sehingga dapat terealisasi dan memadai.




LAMPIRANPERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019




LAMPIRANPERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019 RENCANA KERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019



RENCANA KERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019


LAMPIRANRENCANA KERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2019




1. PERSENTASE PENCAPAIAN ROADMAP ORGANISASI DAN SDM KEMENTERIAN BUMN TERSELESAIKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA

DAN GRAND DESIGN MANAJEMEN SDM


LAMPIRAN

2. SKOR SAKIP KEMENTERIAN BUMN BERDASARKANLAPORANHASILEVALUASIKEMENTERIANPAN-RB NOMOR: B/77/AA.05/2019

3. NILAIPENERAPANREFORMASIBIROKRASIKEMENTERIANBUMN(PMPRB), BERDASARKAN LAPORAN SELF ASSESMENT REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN




4. REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN

laporan kinerja...daftar isi kata pengantar 2 daftar isi 3 daftar tabel 5 daftar gambar 7 ringkasan...

Documents