jurnal bengkoolen justice nov. 2011

7/25/2019 Jurnal Bengkoolen Justice Nov. 2011

1/17

Edytiawarman Bengkoelen Justice. Vol 1 No. 2 Tahun 2011

43


2/17


44


3/17


45

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MENURUT HUKUM ADATREJANG DI KABUPATEN KEPAHIANG

OlehEdytiawarman

Abstract

The research is aimed to the study aims to explain the inheritance ofland dispute resolution process and to determine the factors inhibiting the

settlement of land disputes inheritance according to customary law in theDistrict Kepahiang. The data is collected through study of documentationfor secondary data and interviews for primary data. Determination of

sample is done by purposive sampling method, the sample is determined

by deliberately based on a certain considerations and data analysis doneusing qualitative analysis. The results showed that the resolution of thedispute settlement under Customary Law Rejang event of a dispute in thedivision of inheritance is done by consensus, if not obtained the results ofdeliberation, it can be resolved by consensus with the involvement ofindigenous peoples and chairman of the figures by taking into accountcustomary forms of marriage done by parents heirs. If these efforts do not

succeed, then it can be pursued through the courts by filling a lawsuit tothe court of law in the region of the heirs concerned. That the limitingfactor in the resolution of the dispute is when the division of inheritance isnot uneven and would control the entire estate, one of the principle thatthe rights as heir male larger than female heirs. Male heirs is difficult toconsulted, so that should be involved a respection of party to reconcilethem or it could be through the village head/chairman of the localcustom.

Keywords: Settlement of land disputes inheritance, customary law

A. PENDAHULUANDikalangan suku bang-

sa Rejang di wilayah Lebong,

Rejang Lebong dan RejangBermani Ilir jika si suami atau siisteri meninggal dunia, makaanak lelaki yang tertuamempusakai harta pening-galan mendiang. Jika tidakada anak lelaki yang tertuaatau sama sekali tidak ada

anak, maka harta peninggalan itu jatuh kepada ahli waris si suami.Lazimnya di wilayah Rejang anak-

anak mendiang adalah ahli warisdan bahagian masing-masingsama, kecuali anak lelaki yangtertua akan mendapat lebih dariyang lain-lain. Dasar pemberiandiatas adalah sesuai dengan caraberfikir mereka, di tempat anakyang tertua itulah mereka adik


4/17


46

beradik berkumpul untukmembicarakan dan memu-fakatkan segala sesuatuyang penting mengenai suku

mereka, ke sanalah pulamereka kembali, jikadikemudian hari mereka tidakpunya tempat tinggal lagi.Kedudukan anak tertuatersebut didalam istilah adatRejang dinamakan TubanBeun (bagian lebih).Lazimnya ahli waris lain tidakmenaruh keberatan ter-

hadap Tuban Beun tersebut,karena siapa diantaramereka berkeberatan, makaanak tertua menurut adatdapat menuntut Pelapin Bawsejumlah 24 Rial dari tiap-tiapahli waris yang keberatan.Pelapin Baw ini merupakanupah dari adik-adiknyamendukung kakak tertua.

Hukum waris banyakbenar hubungannya denganhukum-hukum lain yangterdapat di dalammasyarakat suku bangsaRejang. Misalnya, hubunganhukum waris dengan hukumtanah, yaitu hak peserta paraanggota masyarakat atauhak bersama masyarakathukum adat yang membatasi

pewarisan tanah. Hubunganhukum waris dengan hukumperkawinan, bentukperkawinan, ialah bentukperkawinan mempengaruhisusunan ahli waris danhubungan dengan hukum

kesanaksaudaraan yang menjadipangkal bertolak bagi susunanahli waris, yaitu si anak mewarisihanya dari orang-orang yang

sesuku dengannya. Jika seorangmeninggal dunia, maka padaumumnya ia meninggalkan hartadan harta itu disebut dalamhukum adat Rejang dengan harta pusak o . Harta pusako inipada umumnya terdiri darisebidang ladang, sebidangkebun, atau sebidang sawah,sebuah rumah dengan

pekarangannya, perkakas rumahtangga, perkakas dapur,beberapa ternak dan barang-barang perhiasan. Sudah menjadikebiasaan suku bangsa Rejang,bahwa tanah-tanah kebun(kebun durian, kebun kelapa,kebun damar, kebun sialang danlain-lain) tidak dibagi-bagikan,tetapi tetap merupakankepunyaan seluruh suku danmemang diperuntukkan bagikepentingan suku itu.

Siapa ahli waris dariseseorang yang meninggal duniaharus dicari dalam kalangankeluarga mendiang. Dahulu kala,pada waktu larangan kawinsepetulai pada suku bangsaRejang berlaku dengan keras,syarat yang paling azazi untuk

menjadi ahli waris ialah sekurang-kurangnya harus sepetulaidengan si pewaris. Dewasa inimenurut hukum adat Rejang,pada umumnya ahli waris dariseorang yang telah meninggaladalah anak-anak mendiang


5/17


47

dengan tambahan restrisi.Perlu diketahui pula apabentuk perkawinan si anak itulahir.

Jika bentuk perkawinanbagi anak perempuanadalah kawin jujur (beleket)maka anak perempuan itubuat sementara waktudilepaskan haknya darikewarisan, karena jikasuaminya meninggal dunia iamenggantikan kedudukansuaminya dalam waris. Jadi

tegasnya anak perempuanyang kawin jujur buatsementara waktu disingkir-kan, yaitu selama masaperkawinannya, karena jikaia sarak dalam pengertianbukan sarak mati, maka iakembali menjadi ahli warisdari orang tuanya. Dalam halsarak atau cerai mati, ia barumendapat hak warisnya, jikaia berdiam di tempat dusunorang tuanya yangmeninggal itu danmeninggalkan harto pusakoyang diterimanya sebagaipengganti mendiang lakinya,kepada suku lainnya. Jikabentuk perkawinan bagianak lelaki adalah kawinsemendo tabik anak, maka ia

tetap menjadi ahli waris dariorang tuanya. Jadi tegasnya,bagi anak lelaki, dengantidak memandang apabentuk perkawinannya,apakah anak itu akanmempergunakan haknya itu

atau tidak, adalah merupakansoal lain.

Jika bentuk perkawinanadalah kawin semendo raja-rajo,

maka si anak sama ada ia lelakiataupun perempuan, adalah ahliwaris dari kedua orang tuanya.Jika salah seorang dari merekameninggal dunia, maka yangmasih hidup tidak mengganti simati dalam kedudukan mendiangsebagai ahli waris, sebagaimanakita dapat mengetahuinya dalambentuk perkawinan jujur. Tempat

berdiam juga tidak mem-pengaruhi kedudukan merekasebagai ahli waris dalam bentukkawin semendo rajo-rajo.

Kedudukan si anak akibatkelahirannya dari suatu bentukperkawinan, pada dasarnyaadalah anak-anak itu merupakanahli waris, hanya dari orang-orangyang masuk suku mereka.

Apabila anak lahir dariperkawinan bentuk beleket, makaia merupakan ahli waris dari famili(karib) ayahnya saja. Jika anak itumenetap di dusun ibunya, makaia merupakan ahli waris pula darikarib ibunya. Tetapi apabila iakemudian kembali lagi berdiam didusun ayahnya, maka hartopusako yang diperolehnya daripihak ibunya harus ditinggalkan di

dusun ibunya, selama harta itumasih ada.Perkembangan kearah

kawin sedusun mempengaruhikedudukan si anak, yaitu si anakmerupakan ahli waris baik daripihak famili ibunya. Apabila si


6/17


48

anak lahir dari perkawinanbentuk semendo tabik anak,selagi si anak itu berdiam didusun ibunya, mereka

merupakan ahli waris darikarib ibunya. Jika kemudiananak-anak yang masuk sukuayahnya pindah bertempattinggal ke tempat dusunayahnya, maka harto pusakoyang diterimanya dari pihakfamili ibunya yang masih adaditinggalkannya di dusunibunya itu dan diuntungkan

bagi ahli waris dari familiibunya yang menetap didusun ibu itu.

Demikian juga prosesdengan anak-anak yangmasuk suku ibu tetapidengan sukarela berpindahke tempat dusun ayah.Semua anak yang berdiam didusun ayahnya merupakanahli waris dari keluargaayahnya. Juga dibentukkawin semendo tabik anak iniperkembangan kearah kawinsedusun mempengaruhikedudukan si anak sebagaiahli waris, yaitu si anakmerupakan ahli waris baikdari keluarga ayah maupundari pihak keluarga ibunya.Apabila si anak lahir dari

perkawinan bentuk kawinsemendo rajo-rajo, maka sianak merupakan ahli warisbaik dari keluarga ayahmaupun dari pihak keluargaibunya dengan tidak

menghiraukan dimana merekabertempat tinggal.

Dalam perkembanganselanjutnya pada akhir-akhir ini,

terutama dimana telah banyaksekali terjadi perkawinan antaraorang-orang sedusun, dimanapada dewasa ini kawin semendorajo-rajo mulai banyak dilang-sungkan disamping peristiwa disana-sini dikalangan suku bangsaRejang timbulnya kejadian-kejadian perubahan kawinsemendo rajo-rajo, nampak

bahwa si anak sekarang inimerupakan ahli waris baik darikeluarga ayahnya maupunkeluarga ibunya dengan tidakmemandang lagi dari bentukperkawinan apa si anak lahir.

Seterusnya hukum adatRejang menentukan jika si anaktidak ada, maka digantikandengan cucu dan jika cucu tidakada, diganti dengan piut sebagaiahli waris dari si pewaris. Jadidiambil dulu turunan kebawahdan jika turunan kebawah ini tidakada lagi, yaitu seorang matipunah, maka digantikan denganorang tua si pewaris atau salahsatunya yang masih hidup.

Pandangan yang demikian,akan membawa konsekuensiyuridis dalam pembagian tanah

warisan apabila tidak mem-perhatikan bentuk perkawinanyang dilakukan, di satu sisi si anaktertua masih ingin mempertahan-kan aturan pembagian tanahwarisan menurut hukum adatRejang, namun di sisi lain ada


7/17


49

anak yang tidak maumenggunakan aturan pem-bagian tersebut, akibatnyaakan terjadi konflik dalam

keluarga yang akan berlanjutke arah persengketaanterhadap tanah warisanyang ditinggalkan pewariskepada ahli warisnya.

Persengketaan terha-dap tanah warisan di daerahKabupaten Kepahiang khu-susnya bagi masyarakatRejang Bermani Ilir, cukup

banyak terjadi dan apabilatidak bisa diselesaikan secarakekeluargaan, maka ber-lanjut ke Pengadilan. Apabilapenyelesaian sengketa su-dah ke pengadilan, makaproses pembagian tanahwarisan akan menungguputusan pengadilan ter-hadap pembagian tanahwarisan tersebut. Bertolak darilatar belakang di atas, makamasalah yang diangkatdalam penelitian ini adalah:(1) bagaimanakah penye-lesaian sengketa tanahwarisan menurut Hukum AdatRejang di KabupatenKepahiang Khususnya bagimasyarakat Rejang BermaniIlir; (2) apakah faktor-faktor

penghambat dalam penye-lesaian sengketa tanahwarisan menurut Hukum AdatRejang Bermani Ilir diKabupaten Kepahiang.

B. METODE PENELITIANSubyek penelitian adalah

warga masyarakat RejangBermani Ilir Kabupaten Kepahiang

yang sering mengalami konflikberkaitan dengan sengketa tanahwarisan, dimana masyarakatnyamasih menjunjung tinggi nilai-nilaibudaya tentang penyelesaiansengketa melalui pranataperdamaian adat. Sumber datameliputi: buku-buku literatur yangberkaitan dengan judul penelitian,bahan-bahan hasil lokakarya,

majalah ilmiah, dan peraturanadat Rejang Bermani Ilir.Pengumpulan data denganmenggunakan pengamatan, studidokumentasi dan wawancara.Data yang telah terkumpul baikdata sekunder maupun dataprimer yang diperoleh darilapangan, diolah dan diedit sertadisusun secara sistematis. Datayang telah tersusun secarasistematis tersebut, dianalisisdengan menggunakan analisiskualitatif, dengan menggunakancara berfikir baik secara induktifmaupun secara deduktif, yaitukesimpulan ditarik berdasarkandari suatu pernyataan yangbersifat umum ke khusus atausebaliknya. Sehingga hasil analisistersebut dapat memberikan suatu

thesa yang baru.

C. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

1. Pembagian Harta WarisanMenurut Hukum Adat RejangBermani Ilir


8/17


50

Pembagian hartawarisan adalah merupakansuatu pembuatan daripadapara ahli waris bersama-

sama, serta pembagian itudiselenggarakan denganpermufakatan atau ataskehendak bersama daripadapara ahli waris. Apabila hartawarisan dibagi-bagi antarapara ahli waris, makapembagian itu biasanyaberjalan secara rukun, didalam suasana ramah-

tamah dengan memperhati-kan keadaan dari tiap-tiapahli waris. Pembagianberjalan atas dasarkerukunan.

Didalam menjalankankerukunan itu semua pihakmengetahui juga apabilaada pembagian yangmenyimpang serta seberapa

jauh penyimpangan tersebutdari peraturan-peraturanhukum adat mereka. Ataspersetujuan semua pihak,tiap pembagian yangmenyimpang dari peraturanhukum adat dapatdiselenggarakan dan pelak-sanaannya mengikat semuapihak yang telah bersepakatitu.

Bapak Haminin1 selakuKetua Adat Desa Kepahiang

menjelaskan bahwa padadasarnya pembagian harta

1Hasil wawancara dengan Bapak Hamininselaku Ketua Adat Desa Dusun Kepahiang padatanggal 19 Januari 2005.

warisan menurut hukum warisadat Rejang menganut sistemindividual dan kolektif, sistemindividual yang dimaksud adalah

bahwa harta warisan itu akandibagikan pemiliknya danpenguasaannya kepada masing-masing ahli waris sebagai bagianyang ia terima dari haknyasebagai ahli waris. Harta yangdapat dibagikan secara individualadalah semua harta peninggalanpewaris, kecuali harta pusakoyang sifat atau fungsinya tidak

terbagi. Terhadap harta pusakoitu tetap dimiliki secara bersama-sama diantara para ahli waris.Harta yang menurut sifatnya tidakterbagi itu adalah harta pusakoyang mempunyai kekuatanmagis, seperti keris, tombak,pedang dan benda pusaka lain.Sedangkan harta pusako yangmenurut fungsinya tidak dapatdibagi adalah rumah asal ataurumah pusaka yang disertaidengan sebidang kebun atausebidang sawah. Adapun latarbelakang dari harta tersebut tidakdibagi menurut fungsinya, fungsidari rumah pusaka itu adalahsebagai tempat para kerabatberkumpul dan musyawarah untukmembicarakan kepentingan parakerabat yang bersangkutan,

sedangkan fungsi kebun dansawah yang menyertai rumahpusaka itu adalah sebagai lahancadangan untuk lapanganpenghidupan bagi kerabatpewaris, jika sewaktu-waktuusahanya mengalami kemundur-


9/17


51

an, maka lahan cadangantersebut dapat dimanfaatkansecara bersama-sama olehkerabat pewaris.

Terdapat harta yangdapat dibagi pemiliknyasecara individual, maka hartatersebut akan dibagi danproses pembagiannya ada-lah sebagai berikut:a. Waktu pembagian dan

juru bagiPada masyarakat adat

Rejang tidak menentukan

secara pasti kapan waktupembagian harta warisan itudilaksanakan, tetapi padaumumnya pelaksanaanpembagian itu dilakukansetelah lewat 40 (keempatpuluh) hari wafatnya pewaris,

jika keturunan pewarissemuanya telah berdiri-sendiriatau menunggu sampaisuasana tenang dalamkeluarga pewaris, karenatidak mungkin pembagianharta warisan dapatdilaksanakan apabila dalamkeluarga pewaris masihdiliputi suasana duka cita.

Bapak Haminin 2 selakuKetua Adat Desa Kepahiangmenjelaskan bahwa dalampembagian harta warisan itu

dapat ditangguhkan apabilaketurunan pewaris belum bisaberdiri sendiri. Jadi waktu dantempat pelaksanaan pem-bagian harta warisan dapat

2Ibid .

dikompromikan atau dimusya-warahkan oleh para ahli waris.Pada waktu dan tempat yangtidak ditentukan untuk

melaksanakan pembagian hartawarisan, pelaksanaannya dilaku-kan dengan cara musyawarah.Oleh karena itu, diharapkansemua anggota kerabat pewarisdapat hadir pada acaramusyawarah. Musyawarah itubiasanya dipimpin oleh keturunanpewaris yang tertua (anak tertua),apabila anak tertua tidak cakap,

maka musyawarah dapatdipimpin oleh keturunan pewarisyang lain, yang dianggap cakapdan mampu, atau dapat jugadipimpin oleh pewaris baru yaitu

janda atau duda.

b. Cara Pembagian Harta WarisanPembagian harta warisan

menurut hukum waris adat Rejangtidak memakai secara limitatif,bagian untuk anak pria danbagian untuk anak wanita.Menurut hukum waris adat Rejanganak pria dan anak wanitamempunyai hak yang sama untukmenerima harta warisan dariorang tuanya, namun mengenaiporsi yang akan diterima tidaklahmenjadi persoalan. Jadi padadasarnya hukum waris adat

Rejang menganut asaspersamaan hak. Hak yang samatidaklah berarti jumlah yang akanditerima oleh masing-masing ahliwaris adalah sama.

Bapak Haminin sebagaiKetua Adat Desa Dusun


10/17


52

Kepahiang 3 menjelaskanbahwa dalam pembagianharta warisan itu dilakukandengan menunjuk wujud

tertentu dari harta warisanpewaris untuk dialihkanpenguasaan dan pemilikanharta tersebut. Sebagaicontoh pewaris mempunyaiempat orang ahli waris yaitu:A, B, C, dan D. Sedangkanharta peninggalannya terdiridari 3 (tiga) bidang kebunkopi, 2 (dua) bidang sawah, 1

(satu) buah rumah dan lain-lain. Maka cara pembagian-nya adalah sebagai berikut:1 (satu) buah rumah dan 1(satu) bidang sawahdisisihkan sebagai harta yangdimiliki secara kolektif(bersama-sama) diantarakeempat ahli waris tersebut.Sedangkan sisanya dibagi-kan sebagai berikut: untukahli waris A diberikan 1 (satu)bidang kebun kopi, ahli warisB mendapat 1 (satu) bidangkebun kopi dan 1 (satu)tanah pekarangan, ahli warisC mendapat 1 (satu) bidangkebun kopi, ahli waris Dmendapat 1 (satu) bidangsawah dan tanahpekarangan.

Selain dari padapembagian harta warisandiatas juga dikenal adanyahibah dan wasiat. Hibah

3 Hasil wawancara dengan BapakHaminin selaku Ketua Adat Desa Dusun Kepahiangpada tanggal 19 Januari 2005.

merupakan suatu lembaga hukumIslam yang telah menjadi adatyang diadatkan pada masyarakatRejang. Hal ini merupakan

perkembangan dalam waris adatRejang karena pengaruh hukumagama Islam yang mereka anut.Dilaksanakannya hibah ini adalah:1) Sebagai bekal bagi anaknya

yang telah menjadi dewasaakan pergi meninggalkanrumah orang tuanya untukmulai berumah tangga sendiri.

2) Pewaris merasa khawatir

jangan sampai ada salah satudari anaknya tidak mendapatpembagian harta peninggalan-nya setelah ia meninggal dunia.

Sedangkan wasiat adalahdimana seseorang yangmempunyai harta kekayaanmelakukan wasiat atas hartabendanya.

2. Penyelesaian Sengketa TanahWarisan Menurut MasyarakatHukum Adat Rejang Bermani Ilir

Menurut Bapak Anangselaku Kepala Desa Marlakap, 4 bahwa dewasa ini sering terjadiproses perselisihan antara paraahli waris mengenai soal warisan.Perselisihan ini timbul karenaadanya perbedaan pendapatpara ahli waris mengenai tanah

warisan. Apabila terjadiperselisihan tersebut diataslangkah penyelesaiannya ditem-puh secara musyawa-rah, baik

4 Hasil wawancara dengan Bapak Anang selakuKepala Desa Marlakap, pada tanggal 19 Januari 2005.


11/17


53

melalui musyawarahkeluarga maupun musyawa-rah adat. Tujuan dari mu-syawarah itu adalah untuk

mencapai penyelesaiandamai sehingga kerukunankeluarga dapat terpeliharadan masing-masing pihakyang berselisih dapatmenerima hasil musyawarahitu. Adapun prosespenyelesaian perselisihandengan cara musyawarahtersebut yaitu:

a. Musyawarah KeluargaMusyawarah keluarga

ini biasanya dipimpin olehketurunan pewaris yangtertua, tetapi apabila itutidak cukup, makamusyawarah dapat dipimpinoleh keturunan pewaris lainyang dianggap dan mampuserta bijaksana denganmengambil tempat di rumahpewaris atau di tempat lainyang sudah ditentukan.

Pada bagian awalpimpinan musyawarah me-ngemukakan pokok personal-an yang menjadi sengketa,kemudian musyawarah me-ngemukakan nasihat danpetuah yang isinya me-nguraikan arti penting ke-

rukunan hidup keluarga danmenguraikan akibat kalausampai perpecahan keluar-ga pewaris. Setelah itupimpinan musyawarahmempersilahkan anggotakeluar-ga yang lain untuk me-

ngemukakan pandangan-pan-dangan mereka mengenai pokokpersengketaan.

Setelah semua yang hadir

mengemukakan pendapatnya,maka tibalah giliran yangberselisih paham untukmengemukakan pendiriannya.Bila yang berselisih paham telahmencapai kesatuan pendapatberarti perselisihan dapat diatasi,tetapi ada kemungkinan dalammusyawarah keluarga tidakmenghasilkan kesatuan pen-

dapat, artinya masing-masingpihak tetap bertahan padapendiriannya semula tanpa maumenerima hasil musyawarahtersebut. Bila pihak yangbersengketa tetap bertahanpada pendiriannya, makalangkah penyelesaian yang dapatdiambil selanjutnya dapatditempuh melalui musyawarahadat.

b. Musyawarah AdatMusyawarah adat dilakukan

untuk menyelesaikan perselisihanyang timbul dalam warisan,karena musyawarah keluargatidak berhasil menyelesaikansengketa terebut.

Bapak Anang 5 jugamenjelaskan bahwa prosedur

penyelesaian persengketaanmelalui musyawarah adatsebagai berikut:1) Salah satu pihak atau kedua

belah pihak mengajukan

5 Ibid.


12/17


54

permohonan penyelesaiansengketa kepada ketuaadat, permohonan inicukup disampaikan secara

lisan dan langsung.2) Setelah permohonan ini

diterima oleh ketua adatkemudian ketua adatmenetapkan hari, tanggaldan tempat musyawarah.Musyawarah itu langsungdipimpin oleh ketua adatdengan dihadiri oleh tokohadat dan tokoh masyara-

kat serta kaum kerabatpihak sengketa.3) Pada bagian akhir

musyawarah tersebut di-kenal dengan ketetapanmusyawarah adat. Setelahmusyawarah mengambildan menetapkan putusan-nya, maka kepada pihak-pihak yang bersengketadiberi kesempatan untukmenentukan sikapnya,apakah masing-masingpihak itu menerima hasilmusyawarah tersebut. Jikamasing-masing pihak itumenerima hasil musyawa-rah tersebut, berarti dapatdiselesaikan, akan tetapi

jika masing-masing pihakatau salah satu pihak

menolak hasil musyawarahtersebut maka kepadapihak-pihak diberi hakuntuk mengajukansengketa mereka untukdiselesaikan melaluipengadilan yang ber-

wenang yaitu PengadilanNegeri. Bila persoalannyasampai ke pengadilan negeri,maka prosedur penyelesaian-

nya mengikuti prosedur yangdiatur dalam hukum acaraperdata.

Sebagai contoh kasus yangpernah terjadi di Bermani Ilir dandiselesaikan secara kekeluargaandan secara adat kasus yangdisengketakan antara (Edi) dan(Caldin) sebelum orang tuanyameninggal, pewaris meninggalkan

warisan harta peninggalannyaberupa: (1) bidang kebun kopi; (2)bidang sawah dan satu buahrumah, maka cara pembagian-nya masing-masing saudara Edidan Caldin ini yang bernamaBoby mendapat 1 (satu) bidangkebun kopi, Yuhana mendapat 1(satu) buah rumah. Sedangkan Edidan Caldin mendapat masing-masing 1 (satu) bidang sawah dari2 (dua) bidang sawah yangditinggalkan oleh orang tuanya.Tetapi anak yang bernama Caldintidak mendapat warisanpeninggalan orang tuanyakarena bagian Caldin diambiloleh Edi, yaitu 2 (dua) bidangsawah. Sedangkan amanat-amanat orang tuanya masing-masing anak mendapat satu

(satu) bidang tanahpeninggalannya tetapi ada salahsatu pihak yang tamak, yaitu Editidak mau memberikan bagian 1(satu) bidang sawah kepadaCaldin, sedangkan Caldin berhakuntuk memiliki sawah tersebut,


13/17


55

karena sawah tersebutsecara tidak tertulis sahmiliknya, dengan adanyapermasalahan di atas maka

timbul sengketa antara Edidan Caldin. Kasus ini pernahdiselesaikan secara kekelu-argaan namun tidak dapatdiselesaikan karena anakyang bernama Edi tidak maumendengarkan nasihatsaudara-saudaranya, lalupara pihak keluargaberkesimpulan untuk me-

nyelesaikan kasus ini secaraadat dan kedua belah pihakyang bersengketa diberinasihat oleh kepala desa danketua adat, dan akhirnyakasus ini terselesaikan olehlembaga adat kasus iniberjalan selama 6 bulan danakhirnya anak yang bernamaEdi memberikan hak Caldinberupa 1 (satu) bidangsawah sesuai denganamanat kedua orangtuanya.

Tetapi tidak selamanyakasus sengketa tanah warisandapat terselesaikan olehkeluarga ataupun lembagaadat ada satu kasus yangpernah terjadi di Embong Ijuk.Kasus tersebut, pernah

diselesaikan secaramusyawarah keluarga danmusyawarah adat namunkedua cara ini tidakmenemukan jalanpenyelesaian yang baik danpada akhirnya kasus ini

masuk ke Pengadilan NegeriCurup. 6

Kasus sengketa tanahrumah Luas 1.350 meter persegi

antara Aradis dan pamannyaTopok. Asal mula sengketa, Aradis35 tahun, seorang petanimempunyai sebidang tanahpekarangan dan rumah seluas1.35 M3 yang terletak di DesaEmbong Ijuk Kecamatan BermaniIlir Kabupaten Kepahiang tanahtersebut adalah warisanpeninggalan ayah dan ibunya.

Pada tahun 1983, Aradisbermaksud untuk membuat rumahdi bagian depan. Berhubungpamannya Topok mendiamibagian depan yang ingindibangun oleh Aradis, makaAradis mengajak pamannya untukberunding secara kekeluargaan,untuk memindahkan rumahpamannya ke belakang danpamannya menyetujui perminta-an keponakannya (Aradis)asalkan Aradis memberikan biayasebesar Rp. 200.000,00 untuk biayamemindahkan rumah. Ternyatawaktu itu (Aradis) tidak memilikiuang sebesar Rp. 200.000,00 laluAradis menawarkan uang kepadapamannya sebesar Rp 100.000,00,oleh pamannya saat itu dijawabuntuk sementara akan dipikir

dahulu. Namun selang beberapaminggu pamannya mendapatbujukan dari pihak ketiga. Akibatmengubah pikiran pamannya

6 Hasil wawancara dengan Kepala Desa EmbongIjuk tanggal 19 Januari 2005.


14/17


56

(Topok) yang semula akanpindah ke belakang, danberbalik tidak ingin pindah kebelakang, bahkan sampai

berani mengatakan bahwatanah pekarangan tersebutadalah tanah warisan danberhak penuh memilikinya.Sedangkan tanah tersebutadalah warisan dari orangtua Aradis dengan adanyacampur tangan pihak ketigamaka timbullah sengketaantara Aradis dengan

pamannya (Topok) bahkanpersoalan ini pernah di-selesaikan secara kekeluar-gaan dan secara adatnamun hasilnya tidakmenemukan jalan keluarseperti yang diharapkan.Karena berbagai macam

jalan untuk menyelesaikanpersoalan tersebut tidakmembuahkan hasil makasengketa tanah rumah yangdisengketakan. Akhirnyapersoalan tersebut jatuh kePengadilan Negeri Curup.

Karena Aradis tidaktahu-menahu soal hukumpersengketaan tanah, disamping itu juga keadaankeluarganya tergolong tidakmampu, sehingga tidak

dapat berbuat banyakkecuali hanya sebagaipendengar. Walau diyakinibahwa tanah tersebutadalah milik orang tuanyaalmarhum, praktis kinimenjadi miliknya. Namun di

dalam persidangan (Aradis)dikalahkan oleh pamannya(Topok), sedang paman yangtadinya menumpang di

pekarangan miliknya menang.Dikarenakan para saksi yangmengetahui bahwa tanahpekarangan dan rumah tersebutbetul-betul milik ayahnya, berbalikmengatakan dalam persidangantidak tahu menahu persoalantersebut.

Setelah beberapa bulanAradis bersama saudaranya yaitu

Mulyadi untuk menyuruh Aradisuntuk mengajukan banding kePengadilan Negeri Curup denganmembawa bukti dan surat-suratbahwa tanah tersebut benar-benar milik Aradis bukan milikpamannya (Topok). Waktu ituAradis dan saudara (Mulyadi)minta petunjuk tentangpenyelesaian tanah warisankepada kepala Desa Embong Ijukyaitu (Rozik). Kasus ini berjalanselama 2 (dua) tahun setelahPengadilan Negeri Curup melihatbukti-bukti dan saksi maka padaakhirnya hakim Pengadilan NegeriCurup memutuskan bahwa tanahrumah dan pekarangan tersebutresmi menjadi hak milik Aradis danmenjadi putusan tetapPengadilan Negeri Curup.

Apabila kasus sengketayang sudah masuk ke PengadilanNegeri Curup, kasus inidiselesaikan secara damai antarakedua belah pihak yangbersengketa dengan jalan hukumyang berlaku. Didalam suatu


15/17


57

perkara yang masuk kePengadilan Negeri Curup,hakim sangat berperanpenting di dalam memutus-

kan suatu perkara ataumemutuskan penyelesaian,kepada siapa yang berhakmenerima warisan dankepada siapa pula yangtidak berhak menerimawarisan.

3. Faktor-Faktor Penghambatdalam Penyelesaian

Sengketa Tanah WarisanBapak Rozuk 7 selakuKepala Desa Embong Ijukmengatakan bahwa faktorpenghambat dalam pem-bagian harta warisan seringterjadinya pertengkaran da-lam keluarga, apabila dalampembagian harta warisanyang tidak merata. Biasanyadalam pembagian yangtidak merata tersebut seringterjadi perselisihan pembagi-an harta warisan dilingkungan hukum adatRejang pada hakikatnyaadalah berdasar ataskerukunan diantara para ahliwaris. Artinya dalammembagi harta warisan itumereka tidak semata-mata

memperhitungkan secarailmu pasti nilai harga daribarang-barang tertentu yangdibagikan kepada mereka

7 Hasil wawancara dengan Bapak RozukKepala Desa Embong Ijuk pada tanggal 19 Januari2005.

masing-masing, asal merekamasing-masing menerima bagianyang banyak saja. Hakikat rasakeadilan yang harus diperlukan

sejarah mungkin dan yang sesuaidengan suatu adat kebiasaanyang ternyata bertahun-tahundiuji bersama atas kebaikannya.

Dampak yang timbul daripembagian warisan diserahkankepada hukum adat membawapengaruh diterima atau ditolak.Apabila pembagian menuruthukum adat tidak diterima, maka

konsekuensinya akan terjadi suatusengketa dalam pembagianwarisan tersebut. Apabila terjadisuatu sengketa warisan, biasanyamasing-masing ahli waris di suatusisi berprinsip bahwa bentukperkawinan yang dilakukan olehkedua orang tua mereka jugamenjadi landasan untukmelakukan pembagian hartawarisan peninggalan orangtuanya tersebut. Disisi lain ahliwaris berprinsip bahwa dalampembagian warisan perludiperhatikan bahwa kedudukanhak-hak mereka sebagai ahli warisadalah sama, baik ahli waris laki-laki ataupun ahli warisperempuan.

Selanjutnya Bapak Fadliselaku Kepala Desa Pagar Agung 8

mengatakan dalam suku adatRejang terutama di Bermani Ilirmasih memegang teguh adat-istiadat bahwa anak laki-laki

8 Hasil wawancara dengan Bapak Fadli selakuKepala Desa Pagar Agung tanggal 19 Januari 2005.


16/17


58

tertua tidak sama pem-bagiannya dengan anakperempuan. Biasanya anaklaki-laki mendapat bagian

yang lebih banyak diban-dingkan dengan perempuan.Tentunya masing-masingpihak akan mempertahan-kan hatinya denganbersandar pada persamaanhak, karena dalamkehidupan manusia tidakada perbedaan antara priadan wanita. Faktor ini sangat

mempengaruhi dalam pe-nyelesaian sengketa tanahwarisan, dengan adanyapembagian ada yang lebihdan ada yang kurang, dalamhal pembagian warisantentunya akan timbulkecemburuan sosial antarakedua belah pihak dan jugaapabila terjadi sengketadalam ruang lingkupkeluarga terutama tentangsengketa tanah warisanbiasanya pasti timbulpertengkaran dan perselisih-an. Dengan adanya faktortersebut maka ada salah satupihak yang bertahan inginmenguasai seluruh tanahwarisan peninggalan orangtua atau peninggalan nenek-

nenek mereka. Dari sinilahkita menemui jalan yang sulituntuk menyelesaikan per-sonalan sengketa tanahwarisan karena antara keduabelah pihak yang berselisihtersebut, sulit untuk

dipertemukan dan juga sulit untukdiajak berunding maka dari itulahapabila terjadi suatu sengketa kitamemutuskan salah satu pihak dari

pihak yang bersengketa ataupihak yang disegani untukmendamaikan mereka atau bisa

juga melalui kepala desa/ketuaadat setempat.

D. PENUTUP1. Kesimpulan

a. Bahwa penyelesaiansengketa menurut Hukum

Adat Rejang apabila terjadiperselisihan dalampembagian harta warisandilakukan secaramusyawarah kekeluargaan,apabila tidak diperoleh hasilmusyawarah maka dapatdiselesaikan secaramusyawarah adat denganmelibatkan ketua adat dantokoh-tokoh adat denganmemperhatikan bentuk-bentuk perkawinan yangdilakukan oleh orang tua ahliwaris. Apabila upaya ini tidakberhasil, maka dapatditempuh melalui jalur litigasidengan mengajukangugatan ke pengadilan diwilayah hukum para ahliwaris yang bersangkutan.

b. Bahwa faktor penghambatdalam penyelesaiansengketa tersebut adalahapabila pembagian hartawarisan tidak merata danmau menguasai seluruh hartawarisan, salah satu pihak


17/17


59

berprinsip bahwa bagi-an hak sebagai ahliwaris laki-laki lebih besardari ahli waris perempu-

an. Ahli waris laki-lakisulit untuk diajakbermusyawarah, sehing-ga perlu melibatkanpihak yang diseganiuntuk mendamaikanmereka atau bisa jugamelalui kepala desa/ketua adat setempat.

2. Sarana. Penyelesaian sengketa

warisan sebaiknya me-lalui musyawarah ke-keluargaan seyogyanyatetap diupayakan olehkepala desa/ketua adatberdasarkan hukumadat Rejang agarperselisihan dalam pem-bagian harta warisandapat diselesaikan se-cara adil.

b. Semua pihak yangterlibat dalam penye-lesaian sengketa pem-bagaian harta warisanhendaknya mempunyaiitikad baik agar seng-keta tidak sampai di-selesaikan di pengadilan

dikarenakan dapat me-nyebabkan kecemburu-an sosial karena ke-tidakpuasan atas putus-an pengadilan diantarapara pihak didalamkeluarga.

DAFTAR PUSTAKAHilman Hadikusuma, Pokok-pokok

Pengertian Hukum Adat ,Alumni, Bandung, 1980.

Wirjono Prodjodikoro R., HukumWaris di Indonesia, Sumur,Bandung, 1983.

Abdullah Siddik, Hukum AdatRejang , Balai Pustaka,Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerojo, Sulaiman. B.

Taneka, Hukum AdatIndonesia , Rajawali, Jakarta,1981.

Eman Suparman, Inti Sari HukumWaris Indonesia , MandarMaju, Bandung, 1985.

Ter Haar, 1985, Asas-asas danSusunan Hukum Adat ,Pradnya Paramita, Jakarta,1985.

Soerojo Wignjodipoero, Pengantardan Asas-Asas Hukum Adat ,Gunung Agung, Jakarta,1980.

jurnal bengkoolen justice nov. 2011

Documents