isu isu desentralisasi pendidikan
TRANSCRIPT
PRESENTASI TUGAS KELOMPOKISU – ISU DAN PERMASALAHAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
DISAMPAIKAN OLEH :
ANDY SETIAWAN (11KD207 )ENY NURSANTI (11KD226 )SUKIMAN (11KD249 )
PERMASALAHAN Salah satu permasalahan desentralisasi
pendidikan saat ini adalah lemahnya koordinasi antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga sering terjadi keterkaitan yang hilang (missing link/loose coupling). Bagaimana cara mengatasinya?
KONDISI SEKARANGHilangnya keterkaitan tersebut bisa dilihat
pada beberapa contoh nyata yang kita alami sehari – hari . Diantara contoh-contoh tersebut adalah:
1. Informasi dari pusat tentang berbagai kebijakan sering hilang diperjalanan atau sangat terlambat datangnya ke daerah.
2. Pelaporan dari sekolah ke kota/propinsi terkadang tidak dengan cepat disampaikan ke pusat, begitu juga dengan distribusi proposal
KONDISI SEKARANG3. Distribusi dana berjalan perlahan dan
mengalami kebocoran disana-sini4. Adanya muatan politik tertentu
menyebabkan timbulnya perebutan pengaruh antar pejabat, sehingga berimbas pada pendidikan di daerah
KETENTUAN PERUNDANGANUndang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang menyebutkan di pasal 10 ayat 3 : Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pusat), meliputi:
Politik luar negeriPertahananKeamananYustisiMoneter dan fiskal nasional; danAgama.
Dengan demikian urusan pendidikan adalah diserahkan kepada wewenang daerah, dalam hal ini kota/kabupaten.
KETENTUAN PERUNDANGANPeraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pendidikan (Pasal 22)
“Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” . (Pasal 28) : “Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.”. Sehingga gubernur hanya memiliki kewenangan koordinasi dengan kota/kabupaten di bidang pendidikan.
KETENTUAN PERUNDANGAN
Dengan kata lain, peraturan otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan telah menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang mungkin belum diantisipasi sebelumnya.
Dengan demikian terjadi missing link
Bagaimanakah solusinya ? Untuk menjawabnya tentunya
sangat diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam, sehingga solusi yang diberikan dapat efektif di implementasikan.
Kami sudah berusaha dengn semaksimal mungkin dan mencoba untuk sekedar memberikan saran/solusi sesuai dengan kemampuan yang kami miliki.
Solusi permasalahan desentralisasi pendidikan1. Urusan pendidikan dikembalikan ke
urusan pemerintah pusat mengingat urgensi dan strategic position dari program pendidikan bagi masa depan bangsa
2. Dengan kembali ke sentralisasi pendidikan menurut hemat kami tidak akan ada lagi benturan kekuasaan dan politisasi pendidikan di daerah–daerah
Solusi permasalahan desentralisasi pendidikan
3. Semua bidang urusan pendidikan dilakukan secara terpusat untuk mengurai keruwetan di daerah dan mempercepat alur komando dari Kemendikbud ke Dinas Pendidikan Kota/Propinsi, sehingga tidak akan terjadi missing link/loose coupling
Solusi permasalahan desentralisasi pendidikan4. Meskipun dengan kembalinya ke
sentralisasi pendidikan menandakan kemunduran dalam otorisasi pendidikan oleh daerah, namun hal ini kami anggap lebih baik karena lebih baik mundur satu langkah untuk maju enam langkah. Sebab apabila sistem ini dipertahankan, bisa jadi pendidikan di Indonesia akan semakin parah
Demikian empat solusi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA