BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia, lebih dari 35 juta orang terinfeksi HIV.

Kebanyakan dari mereka tinggal di sub-Sahara Afrika, wilayah yang

rendah aksesnya terhadap pencegahan, tes dan obat-obatan, akibat

rendahnya dana untuk sektor itu.

Direktur regional WHO untuk Eropa, Zsuzsanna Jakab

menyebutkan, penyediaan obat yang lebih awal bagi mereka yang

terinfeksi HIV akan memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan

lebih sehat, serta membantu mengurangi risiko penularan HIV kepada

orang lain.

Indonesia adalah salah satu dari negara di Asia yang memiliki

keretanan HIV akibat dampak perubahan ekonomi dan perubahan

kehidupan sosial. Saat ini Epidemi AIDS dunia sudah memasuki dekade

ketiga, namun penyebaran infeksi terus berlangsung yang menyebabkan

negara kehilangan sumber daya dikarena masalah tersebut. Materi dasar

dalam pelatihan konseling dan test HIV akan menggambarkan kebijakan

pemerintah RI dalam penanganan HIV dan membantu peserta memahami

arti dari epidemiologi. Program HIV/AIDS dikelola pemerintah dan

masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan

HIV dan memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV. Berdasarkan UU

no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif,

partisipatif dan berkelanjutan. Peraturan Presiden no 75 tahun 2006

mengamanatkan perlunya peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS

diseluruh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi

fokus pembahasan dalam makalah ini yaitu tentang “kebijakan

pengendalian global HIV/AIDS?”.

1

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujaun Umum

Tujuan umum dari penulisan makalah ini yaitu agar para pembaca

dapat mengetahui tentang kebijakan pengendalian global HIV/AIDS.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mahasiswa dan para pembaca dapat lebih memahami dan mendalami tentang.

1. Kebijakan Pengendalian Global HIV/AIDS.

2. Situasi Global HIV/AIDS.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini yaitu selain untuk menambah

pengetahuan tentang kebijakan pengendalian global HIV/AIDS, tetapi juga

dapat digunakan sebagai panduan tambahan dalam memahami lebih dalam

tentang situasi global HIV/AIDS.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini yaitu dengan studi kepustakaan dan

menggunakan literatur-literatur pendukung dari internet.

2

BAB 2

TINJAUAN TEORI

2.1 Kebijakan Pengendalian Global HIV/AIDS

2.1.1 Kebijakan Umum

1. Upaya penanggulangan HIV AIDS harus memperhatikan nilai-nilai

agama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan

untuk  mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

2. Mengingat luasnya respon dan permasalahan, maka upaya

penanggulangan AIDS harus dilakukan melalui suatu gerakan secara

nasional bersama sektor dan komponen lain;

3. Upaya penanggulangan HIV AIDS harus menghormati harkat dan

martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan

gender;

4. Upaya pencegahan HIV AIDS pada anak sekolah, remaja dan

masyarakat umum diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi,

informasi dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat;

5. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100%

pada setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk

memutus rantai penularan HIV;

6. Upaya penanggulangan HIV AIDS merupakan upaya-upaya terpadu

dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit,

pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta

dukungan terhadap Odha

7. Upaya penanggulangan HIV AIDS diselenggarakan oleh masyarakat,

pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan

LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban

mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang

mendukung terselenggaranya upaya penanggulangan HIV  AIDS;

8. Upaya penanggulangan HIV AIDS diutamakan pada kelompok

masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan

3

kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan

pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV  AIDS.

2.1.2 Kebijakan Operasional

1. Pemerintah pusat bertugas melakukan regulasi dan standarisasi secara

nasional kegiatan program AIDS dan pelayanan bagi Odha

2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program dilakukan sesuai azas

desentralisasi dengan Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen

program;

3. Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya ARV maupun reagen

pemeriksaan secara berkesinambungan;

4. Pengembangan layanan bagi Odha dilakukan melalui pengkajian

menyeluruh dari berbagai aspek yang meliputi : situasi epidemi

daerah, beban masalah dan kemampuan, komitmen, strategi dan

perencanaan, kesinambungan, fasilitas, SDM dan pembiayaan. Sesuai

dengan kewenangannya pengembangan layanan ditentukan oleh Dinas

Kesehatan.

5. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV AIDS harus didahului

dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang

bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus

diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan

diberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan

kepada pihak lain;

6. Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa

diskriminasi kepada Odha.

7. Keberpihakan kepada Odha dan masyarakat (patient and community

centered); Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna napza

suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction)

dilaksanakan secara komprehensif dengan juga mengupayakan

penyembuhan dari ketergantungan  napza;

8. Penguatan dan pengembangan program diprioritaskan bagi

peningkatan mutu pelayanan, dan kemudahan akses terhadap

pencegahan, pelayanan dan pengobatan bagi Odha

4

9. Layanan bagi Odha dilakukan secara holistik, komprehensif dan

integratif sesuai dengan konsep layanan perawatan yang

berkesinambungan;

10. Pengembangan layanan dilakukan secara bertahap pada seluruh

pelayanan yang ada sesuai dengan fungsi dan strata pelayanan dengan

mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan sarana, tenaga dan

dana;

11. Pencapaian target program nasional juga memperhatikan komitmen

dan target internasional.

2.1.3 Kerangka Kerja Hukum dan Kebijakan

Bermacam peraturan dan kebijakan nasional merupakann kerangka

kerja untuk aksi yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan pelayanan

kesehatan. Kerangka kerja ini termasuk kebijakan sektor kesehatan

nasional dan AIDS, peraturan ketenagakerjaan, peraturan dan standar K3,

peraturan antidiskriminasi dan peraturan perundangan yang diterapkan

kepada sektor kesehatan. Keterlibatan ODHA dalam menanggulangi

HIV/AIDS sangat penting dan mereka adalah pihak pertama yang akan

dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan. Karena itu pekerja sektor

kesehatan yang hidup dengan HIV/AIDS dan asosiasi mereka harus sejauh

mungkin memainkan peran sentral dalam mengembangkan, menerapkan

dan mengevaluasi kebijakan dan program, baik pada tingkat nasional

ataupun dalam tempat kerja.

2.1.4 Kebijakan untuk pengembangan dan manajemen sistem kesehatan

nasional dalam mengatasi HIV/AIDS

Kebijakan kesehatan perlu mencakup dan mempromosikan

kerjasama antara semua institusi yang relevan termasuk rumah sakit dan

klinik pendidikan, rumah sakit tingkat daerah dan swasta, pelayanan

kesehatan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, apotik dan asosiasi

perawatan berbasis rumah dan LSM nasional ataupun internasional

lainnya. Karena itu pemerintah harus:

1. Membangun kapasitas semua komponen pada semua tingkat sistem

kesehatan nasional;

5

2. Menyediakan dan memelihara kesinambungan perawatan yang efektif

mela lui koordinasi pelayanan, dan berbagi sumber daya termasuk

informasi dan pelatihan;

3. Memperbaiki kapasitas institusi untuk perencanaan dan manajemen

pelayanan kesehatan;

4. Merancang dan mereformasi peraturan tentang pengembangan SDM

bagi pelayanan kesehatan mencakup perencanaan, pendidikan dan

pelatihan, dan peraturan tentang kualifikasi dan syarat-syarat praktek

tenaga kesehatan, termasuk persyaratan sertifikasi dan akreditasi;

5. Segera mengembangkan dan menerapkan rencana dan strategi

perencanaan SDM yang memungkinkan system kesehatan

memberikan pelayanan;

2.2 Situasi Global HIV/AIDS

Jumlah kematian HIV / AIDS di kalangan remaja di seluruh dunia

yang meningkat sebesar 50 persen antara tahun 2005 dan 2012

menunjukkan tren mengkhawatirkan.

Laporan badan PBB yang menangani masalah anak-anak UNICEF

menyebutkan sekitar 71.000 remaja berusia antara 10 dan 19 tahun

meninggal dunia karena virus HIV pada tahun 2005. Jumlah itu meningkat

menjadi 110.000 jiwa pada tahun 2012.

UNICEF merekomendasikan investasi dana sebesar 5,5 miliar dolar

AS pada tahun 2014 yang diharapkan dapat mencegah tertularnya dua juta

remaja atas HIV pada tahun-tahun mendatang.

2.2.1 Situasi Epidemi HIV AIDS Dunia

Epidemi HIV merupkan masalah tantangan serius terhadap

kesehatan masyarakat di dunia. Pada tahun 2007 jumlah ODHA di seluruh

dunia di perkirakan sudah mencapai 33.2 juta (30.6-36.1 juta ). Setiap

hari, lebih 6800 orang terinfeksi HIV dan lebih dari 5700 meninggal

karena AIDS, yang disebabkan terutama kurangnya akses terhadap

pelayanan pengobatan dan pencegahan HIV. Kecendrungan epidemik

6

baik pada tingkat global maupun regional, secara umum membentuk 3

pola epidemik yaitu:

1. Epidemi meluas (generalized epidemik), HIV sudah menyebar

dipopolasi (masyarakat) umum. Bila prevalensi HIV lebih dari 1%

diantara ibu hamil.

2. Epidemi terkonsentrasi (concentrated epidemic), HIV menyebar

dikalangan sub populasi tertentu (seperti kelompok LSL, penasun,

pekerja seks dan pasanganya). Bila prevalensi lebih dari 5% secara

konsisten pada sub populasi tersebut.

3. Epidemi rendah (low epidemic), HIV telah ada namun belum

menyebar luas pada sub populasi tertentu. Infeksi yang tercatat

terbatas pada sejumlah individu.

2.2.2 Kerentanan di Asia

Penularan HIV umumnya terjadi akibat perilaku manusia, sehingga

menempatkan individu dalam situasi yang rentang pada infeksi. Perilaku

berisiko terutama jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, baik

secara vaginal maupun anal dengan pasangan yang berganti-ganti maupun

yang tetap, selain itu juga akibat bergantian menggunakan alat suntik pada

pengguna napza suntik.

Perilaku seksual dan penggunaan alat suntik bergantian meliputi:

1. Berhubungan seks penetrasi tanpa menggunakan kondom.

2. Pengguna napza dengan menggunakan alat suntik tidak suntik sel

bergantian.

Cara penularan paling utama di Asia adalah melalui hubungan

seks, dimana prevalensi HIV lebih dari 40%. Ledakan epidemi HIV dari

penasun terjadi di 100 kawasan di seluruh dunia. Penggunaan alat suntik

bersama lebih menonjol dijumpai dibanyak negara Asia, Eropa timur dan

Selatan.

2.2.3 Surveilans HIV di Asia

Pengukuran epidemi HIV kebanyakan menggunakan angka

prevalensi pada populasi orang dewasa yakni persentase orang dewasa

hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Data ini dikumpulkan dari daerah

7

surveilans sentinel pada kelompok tertentu, misalnya: pada pekerja seks,

perempuan hamil yang datang untuk pemeriksaan kehamilan (Ante Natal

Care = ANC), pasien TB, pasien IMS, penasun, dan LSL (laki-laki

berhubungan seks dengan laki-laki).

Untuk kepentingan surveilans suatu negara, dibuat

pengkelompokan status epideminya. Status negara tersebut dapat berubah-

ubah sesuai keadaan epidemiknya.

1. Epidemi generalisata, misalnya: Kamboja, sebagian India, Myanmar

dan Thailand.

2. Epidemi terkonsentrasi, misalnya sebagian: China, Indonesia,

Malaysia, Nepal dan Vietnam.

3. Epidemi rendah, misalnya: Bangladesh, Bhutan, Laos, philippines,

Republik Korea, Srilangka.

2.2.4 Penurunan di Barat, Peningkatan di Timur

Kasus AIDS dilaporkan telah menurun terus di Eropa Barat -

menurun 48 persen antara tahun 2006 dan 2012. Sementara di bagian

timur Eropa, yang mencakup banyak negara bekas republik Soviet, jumlah

orang yang baru didiagnosa dengan AIDS meningkat sebesar 113 persen.

Para ahli mengatakan, peningkatan ini terkait erat dengan

kurangnya langkah-langkah pencegahan untuk orang yang berisiko tinggi

tertular HIV yang menyebabkan AIDS. Ini termasuk kondom gratis dan

akses mudah untuk tes HIV bagi para pekerja seks, serta akses awal

terhadap pengobatan dengan obat AIDS - yang dikenal sebagai terapi

antiretroviral ART -bagi mereka yang positif mengidap HIV.

2.2.5 Jumlah Bayi dengan HIV Menurun

Berbeda kasusnya dengan remaja, laporan UNICEF menunjukkan

tren penurunan jumlah bayi dengan HIV yang tertular dari ibu mereka.

Direktur Eksekutif UNICEF Anthony Lake menyebutkan: “Dunia

sekarang memiliki pengalaman dan alat untuk mencapai generasi bebas

AIDS. Anak-anak harus menjadi yang pertama–tama dalam memetik

manfaat dari keberhasilan dalam mengalahkan HIV, dan menjadi yang

terakhir menderita ketika kita gagal."

8

Sementara WHO mencatat, terdapat sekitar 131.000 orang yang

baru terinfeksi HIV di Eropa dan negara-negara sekitarnya pada tahun

2012. Kenaikan delapan persen dari tahun sebelumnya ini

mengkhawatirkan, mengingat tren penurunan kasus-kasus AIDS di dunia

barat akhir-akhir ini.

2.2.6 Kecemasan kembalinya HIV

Sementara itu sebuah laporan yang diterbitkan oleh Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Eropa (ECDC) menunjukkan peningkatan kasus HIV selama

setahun terakhir, namun sejauh ini sebagian besar kasus terdapat di Eropa

Timur dan Asia Tengah.

"Jumlah yang tinggi dari peningkatan kasus AIDS di Eropa Timur

menunjukkan indikasi diagnosa HIV yang terlambat, cakupan pengobatan

yang rendah dan tertundanya pengobatan HIV untuk penyelamatan jiwa, "

demikian laporan WHO/ECCD.

9

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Indonesia adalah salah satu dari negara di Asia yang memiliki

keretanan HIV akibat dampak perubahan ekonomi dan perubahan

kehidupan sosial. Saat ini Epidemi AIDS dunia sudah memasuki dekade

ketiga, namun penyebaran infeksi terus berlangsung yang menyebabkan

negara kehilangan sumber daya dikarena masalah tersebut. Materi dasar

dalam pelatihan konseling dan test HIV akan menggambarkan kebijakan

pemerintah RI dalam penanganan HIV dan membantu peserta memahami

arti dari epidemiologi. Program HIV/AIDS dikelola pemerintah dan

masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan

HIV dan memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV. Berdasarkan UU

no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif,

partisipatif dan berkelanjutan. Peraturan Presiden no 75 tahun 2006

mengamanatkan perlunya peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS

diseluruh Indonesia.

3.2 Saran

Diharapkan setelah membaca makalah ini, mahasiswa dapat

memahami Kebijakan Pengendalian Global HIV/AIDS yang meliputi

kebijakan umum, kebijakan operasional, kerangka kerja hukum, Kebijakan

untuk pengembangan dan manajemen sistem kesehatan nasional dalam

mengatasi HIV/AIDS, dan situasi epidemi HIV/AIDS. Serta pembaca dapat

memberikan informasi pencengahan penularan HIV dan memperbaiki

kualitas hidup orang dengan HIV.

10