INTEGRASI NASIONAL

DISUSUN OLEH :

YOVIKA SUKMA ( 06081181419008 ) SANTI PUSPITA DEWI ( 06081181419004 ) DUANO SAPTA NUSANTARA ( 06081181419067 )SAHALA MARTUA AMBARITA ( 06081281419009 )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYATAHUN AKADEMIK 2014/2015

INTEGRASI NASIONAL

1. Pengertian Integrasi Nasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti dua macam,

yaitu: 

Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya

dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas

nasional. 

Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-

unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 

Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah

integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh/bulat.

Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu

bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Dengan demikian,

integrasi nasional dapat diartikan usaha dan proses penyatuan  bagian-bagian yang berbeda

dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan

masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa sehingga

terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari

kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa

karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-

budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah

keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan

wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia

yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi nasional

sangat penting diterapkan dalam negara Indonesia mengingat beragamnya masyarakat

Indonesia sehingga rentan terjadi konflik yang rentan memicu perpecahan. Disini integrasi

nasional berperan penting sebagai alat pemersatu dan peredam konflik tersebut agar tidak

sampai menyebabkan perpecahan

2. Faktor Pendorong Integrasi Nasional

Adapun faktor pendorong integrasi nasional adalah,

Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 

Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan

dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 

Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan

perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. 

Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana

dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. 

Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi

Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan

Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 

Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika. 

Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian

bangsa Indonesia secara turun temurun. 

3. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

Selain faktor pendorong integrasi nasional, ada pula faktor penghambat integrasi nasional,

adapun faktor penghambat integrasi nasional, yaitu :

Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor

kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah,

agama yang dianut, ras dan sebagainya.

Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi

oleh lautan luas.

Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang

merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari

dalam maupun luar negeri.

Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil

pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan

kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan

kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun

kontak tidak langsung.

Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak

tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media

elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau

fasilitas lengkap).

4. Tantangan dalam membangun Integrasi Nasional

Dalam membangun integrasi nasional terdapat banyak tantangan didalamnya, adapun

tantangan dalam membangun integrasi nasional, yaitu antara lain,

1. Percobaan invasi asing

Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki

daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah

tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi

penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang,

atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Istilah ini biasanya dipakai untuk

suatu aksi strategis militer yang besar, karena tujuan akhir invasi biasanya pada

skala yang besar dan dengan jangka panjang, suatu pasukan yang sangat besar

dibutuhkan untuk mempertahankan daerah yang diinvasi. 

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Korupsi

Korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok,

adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta

pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak

legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka

untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Kolusi

Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di

saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka

bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli,

dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara

signifikan memengaruhi pasar secara keseluruhan. Kasus khusus dari kolusi

berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi disebut kartel.

Sedangkan kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat

kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian

yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin

agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering

terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan

pemerintah).

Nepotisme

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan

hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan

dalam konteks derogatori.

3. Kriminalitas

Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah

tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang

dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena

melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama

kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini

disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum:

seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal

yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut

sebagai terpidana atau narapidana.

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan

apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam

pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang

dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai

suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui

secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu

pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan

suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial

tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

5. Upaya Meningkatkan Integrasi Nasional

Secara vertical (pemerintah dengan masyarakat), upaya untuk meningkatkan integrasi

nasional antara lain,

Menerapkan rezim terbaik bagi Indonesia yaitu rezim yang sebagaimana terdapat

dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dimana dalam UUD 1945 dinyatakan 4 tujuan

negara yaitu: melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah darah

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan

ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan

perdamaian abadi, dan Pancasila sebagai sumber filsafat  negara. Tujuan ini

dipandang maksimal jika rezim didukung secara struktural dengan bentuk dan

susunan negara (negara republik dan kesatuan), karena struktur pemerintahan

cenderung bersifat pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan, dan jaminan

atas hak-hak warga negara, seperti menyampaikan pendapat, berasosiasi, beragama,

dan kesejahteraan. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga

demokrasi. Iklim dan budaya yang demikian itu, bagi Indonesia yang amat majemuk,

sangat diperlukan. Tentunya, penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas

dibutuhkan, tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek

kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan semua pihak,

semua wilayah. Kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, keseimbangan pusat

daerah, hubungan simetris mayoritas-minoritas, perlindungan kaum minoritas,

permberdayaan putra daerah, dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan.

Disisi lain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan

sparatisme, perlawanan terhadap ideologi negara, dan kejahatan yang berbau SARA

tidak berkembang dengan luluasa, harus dapat kita rumuskan dengan jelas. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang

arif dan efektif. Kepemimpinan yang efektif di semua ini akhirnya merupakan faktor

penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan

integrasi nasional.

Secara horizontal antar masyarakat Indonesia yang plural, upaya untuk meningkatkan

integrasi nasional antara lain,

Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk

bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menyatukan dirinya, sebutlah

mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi

Kemerdekaan 1945, dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan

saparatisme, harus terus dilahirkan dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa

Indonesia. Membangun kelembagaan (pranata) di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan

norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak memandang

perbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis dan perbedaan-perbedaan lainnya

yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Menyuburkan integrasi nasional tidak

hanya dilakukan secara struktural tetapi juga kultural. Pranata di masyarakat kelak

harus mampu membangun mekanisme peleraian konflikk (conflict management)

guna mencegah kecenderungan langkah-langkah yang represif untuk

menyelesaikan konflik..

6. Kebijakan Integrasi Nasional

Kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai

berikut :

Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa

persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat

Indonesia.

Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN.

Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan

dari ancaman luar.

Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-

butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada

ideologi bangsa.

Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri

dalam memerangi separatis.

7. Contoh Integrasi Nasional

Contoh wujud integrasi nasional, antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah

Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini

Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27

provinsi). Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil

budaya di provinsi itu, misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan

sebagainya.

2. Sikap toleransi antarumat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman,

tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati. 

3. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain, bahkan mau

mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar

menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari

semua propinsi di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga

terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu

masjid (untuk agama Islam), gereja (untuk agama Kristen dan Katolik), pura (untuk

agama Hindu) dan wihara (untuk agama Buddha). Perlu diketahui, bahwa waktu itu

agama resmi di Indonesia baru 5 (lima) macam. 

4. Diadakan Pekan Olahraga Nasional (PON), yaitu perlombaan bidang olahraga tingkat

nasional yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Melalui Pekan Olahraga

Nasional akan terpupuk persatuan Indonesia dan menggali potensi para atlet daerah

untuk dapat berkembang mewakili negara di tingkat internasional.

Contoh-contoh untuk mendukung terwujudnya integrasi nasional yang dapat dilakukan

sebagai berikut:

1. Pertukaran pelajar antarprovinsi se-Indonesia.

2. Pengiriman misi kebudayaan dari para pelajar ke berbagai daerah di Indonesia.

3. Mengadakan festival seni dan budaya antarpelajar se-Indonesia.

4. Mengadakan perlombaan antarpelajar se-Indonesia untuk lebih mengenalkan budaya

lokal masing-masing daerah kepada seluruh rakyat Indonesia

8. Problematika Integrasi Nasional

Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

a. Geografi.

Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik

yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah

yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara

tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar,

seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah.

b. Demografi

Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk

yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih

rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM.

c. Kekayaan Alam.

Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya

yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa,

karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan

apabila terjadi kerusakan  akibat dari pengelolaan.

d. Ideologi.

Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di

negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang

dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada

akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab

itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman

masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara

berkesinambungan.

e. Politik.

Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak

nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat  dan  sering   mengakibatkan 

konflik   antar  masyarakat  yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan

bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak

sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah

daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik

sosial karena dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau

hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak

lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi

yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil

akibat ketidak pastian hukum.

f. Ekonomi.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk

hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin

lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk

mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.

g. Sosial Budaya.

Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila

tidak ditangani dengan bijaksana.  Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak

selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini

yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang

relatif terbelakang.

h. Pertahanan Keamanan. 

Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat

multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini

seiring dengan perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan   dan  

teknologi,   informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung didalam

pengamanan   bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari

permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

9. Strategi Integrasi Nasional

Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :

a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa

persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

b. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap

kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.

c. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari

anasir luar dan kaki tangannya.

d. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir

Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi

bangsa.

e. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

f. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam

memerangi separatis.

g. Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk

menggunakan kekuatan massa.

Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa

strategi yang mungkin ditempuh, yaitu : 

1. Strategi Asimilasi

Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih

menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka

masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang

baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika

asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara

mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya

yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi

menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi

nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya

lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya,

asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu

dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi

pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara

melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari

perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan

sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi.

2. Strategi Akulturasi

Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih

sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli

pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian

berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya

pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh

pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya

dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan

seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian

tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap

menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan

tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses

akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara.

Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara

dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dihat dari perspektif demokrasi, strategi

integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup

demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan

penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal.

3. Strategi Pluralis

Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan.

Dalam paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan

memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk

hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan

integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam

negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk

tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi

nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan

dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap

unsure perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing masing

berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.