BORNOK MARIANTHA SIDAURUK, 3450406046

Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Identitas Mahasiswa - NAMA : BORNOK MARIANTHA SIDAURUK - NIM : 3450406046 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : mariantha pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum - PEMBIMBING 2 : Ali Masyhar, S.H., M.H. - TGL UJIAN : 2011-02-04

JudulProspek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

AbstrakIndonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Padatahun 2009 skor korupsi untuk Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berartisangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahunsebelumnya, yaitu 8,32. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsaIndonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yangdilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negaradan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. PemerintahIndonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktekkorupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupaperaturan perundang-undangan yang dalam peraturan tersebut diformulasikanpidana mati sebagai ancaman pidananya, dan membentuk komisi-komisi yangbertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari upaya yang telahdilakukan diharapkan, supaya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan, tetapiyang terjadi sekarang, tindak pidana korupsi semakin meningkat.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanapengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturanperundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? (2)Bagaimana kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsidi masa mendatang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturanpidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundangundanganyang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2) Untukmengetahui kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsidi masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denganpendekatan yuridis normatif yang terdiri dari beberapa pendekatan yaitu:pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis,pendekatan perbandingan, dan juga pendekatan sejarah. Penelitian inimemfokuskan pada pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi,dan kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimasa mendatang. Sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datayang digunakan meliputi: (1) studi kepustakaan, (2) dokumentasi. Analitis Datamenggunakan analitis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari semua Undang-undangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memformulasikan pidanamati sebagai ancaman pidananya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999ixjo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalandengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangatmempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik.Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidanamati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal2 ayat (1), yaitu hanya pada saat terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor,atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidanamati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan karena sudah diatur dalamundang-undang.Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadappelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dandiberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa.Negara China, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagikoruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Tindak pidana korupsijuga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, (extra-ordinary crime), yanglama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya jugaharus dengan cara yang extra-ordinary. Penerapan pidana mati sendiri untuktindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karenaundang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itupenerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akandatang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkantindak pidana korupsi yang semakin merajalela

Kata KunciPenerapan, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.

ReferensiBuku-BukuChaerudin, Dinar, Fadilah. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Bandung : RefikaAditama.Chazawi, Adami. 2001. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaandan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta : RajaGrafindo Persada.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. PusatPembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar BahasaIndonesia. Jakarta.Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2010. Pedoman Penulisan SkripsiFakultas Hukum. Semarang.Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatifdan Empiris. Yogjakarta : Pustaka Pelajar.Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta :Pradnya Paramita.__________ ,Sumangelipu. 1884. Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kinidan Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia.Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.Klitgaard, Robert. 1998. Membasmi Korupsi. Jakarta : Yayasan Obor IndonesiaLamintang, P.A.F. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico.Moeljatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina AksaraxviMoleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdakarya.Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan HukumPidana. Bandung : Alumni.Nawawi Arief, Barda. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung:Citra Aditya Bakti.. 2002. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta :RajaGarafindo Persada.Poernomo, Bambang. 1982. Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana diIndonesia. Yogyakarta : Liberty.Prodjodikoro, Wiryono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung :Eresco.Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1984. Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini.Jakarta: Ghalia Indonesia.Rohidi, Tjetjep Rahendi. 1992. Analisis data Kualitatif. Jakarta: UniversitasIndonesia Press.Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.Bandung : Alumni.Saleh, Roeslan. 1978. Masalah Pidana Mati. Jakarta : Aksara Baru.___________. 1978. Stelsel Pidana Indonesia., Jakarta : Aksara Baru.Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Fakultas Hukum Undip.______. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta : Alumni.xviiSoemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.Jakarta: Ghalia Indonesia.Zainuddin, Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.Daftar Undang-UndangMoeljatno. 2003. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan TindakPidana KorupsiUndang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiRancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008.Daftar Web(http://www, dukungan Susno Duaji untuk kenbenaran-dan.html(accessed30/08/10)(Liputan 6.com: http://berita.liputan6.com: Din Syamsuddin Setuju Hukuman MatiKoruptor. 23/04/2010 16:16 (accessed 28/11/10 22:07)(Erabaru.net: http://erabaru.net/: Koruptor Tidak Langgar HAM. Rabu, 14 April2010 (accessed 28/11/10 20:05)xviii(http://www, hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html). accessed 28/11/1020:05)(http://www, hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html). accessed 28/11/1020:05)

Terima Kasihhttp://unnes.ac.id