HUKUM KELUARGA & PERKAWINAN

2 SKSOleh:

Trusto Subekti, SH, MHum.

0811281033 atau 0281638542

Hj. Siti Muflichah, SH, MH, Rochati, SH, MHum

Bambang Haryanto, SH, MH, Haedah Faradh, SH, MH

UJIATI, SH, MHUM.

SELAMAT IDUL FITRI 1429 H

• TAQOBALLAHU MINA WAMINKUM SYIMANA WASYIYANAKUM

• MINAL AIDIN WALFAIZIN• MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN• YA ALLAH SEMOGA SAUDARAKU INI,

DIMAAFKAN DOSANYA, DIKABULKAN SETIAP DOANYA, DIPELIHARA KESEHATANNYA, AMIN YA RABBAL ‘ALAMIIN.

KONTRAK PEMBELAJARAN

• Tata tertib: Berpakaian rapi, bersepatu, sepatu sandal yang sopan dan

difungsikan, tidak memakai kaos oblong, dihimbau mahasiswa masuk kelas sebelum dosen.

• Metode kuliah diskusi 1. Mahasiswa wajib memilki diktat. 2. Patisipasi aktif dalam proses perkuliahan. 3. Pengembangan penalaran dengan analisis.• Metode Ujian 1. Soal ujian open book dan jawablah yang ditanyakan serta tidak

boleh jadi BEO. 2. Penilaian PAP. 3. Nilai 50% Ujian Sisipan dan 50% ujian utama. 4. Apabila ada tugas terstruktur Nilai 10% Tugas dan 40% ujian.

KONSEPHUKUM KELUARGA & PERKAWINAN

• HUKUM

1. Sebagai seperangkat kaedah yang mengatur mengenai keluarga dan perkawinan.

2. Sebagai alat Social Control.

3. Sebagai alat Social Engineering.

4. Sebagai alat Social Empowering.

5. Sebagai bentuk Akomodasi sosial.

6. Sebagai organisasi nilai-nilai antinomi

• KELUARGA• Sebagai ruang lingkup materi, dalam pengertian sebagai kesatuan kemasyarakatan yang

organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.

• PERKAWINAN• Sebagai suatu hubungan hukum antara dua individu lain jenis yang sah dan sebagai dasar

pembentuk keluarga, dan selanjutnya Keluarga sebagai BASIC SOCIAL STRUCTURE sistim sosial Indonesia.

Istilah kawin dan nikah

• Istilah kawin dan nikah memiliki pengertian sama atau tidak sama

• UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan nama PERKAWINAN artinya apa dilihat secara ilmiah (terminologi yuridis)

MOTIF PERKAWINANMENGAPA ORANG MESTI KAWINARTI PENTINGNYA PERKAWINAN

PERKAWINAN PERLU DIATUR

PERKAWINANBIOLOGIS

RELIGIUS

POLITIS

EKONOMIS

SOSIOLOGIS

PSIKOLOGIS

GENETIS

ARAH POLITIK HUKUM PERKAWINAN

PERKAWINANPembentuk susunan masyarakat beradab

Politik Hukum Tap MPR IV/1973

Kesadaran hukum rakyat

Ide pembaharuan Ide unifikasi hukum

Perubahan sosial yang hakiki

harus dilakukanDengan “regeling”

Masyarakatheterogin

Typologi sosial

Variasi sistemkemasyarakatan

Pluralisme hukum

Pergolonganrakyat

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. PERSOALAN PERKAWINAN INI APA PERLU DILAKUKAN DENGAN SEBUAH UNDANG-UNDANG, DAN DIMANA URGENSI?

2. KEADAAN MASYARAKAT DAN HUKUM DI INDONESIA SEBELUM LAHIRNYA UU No. 1 TAHUN 1974 APA MEMANG SUDAH PERLU HARUS DILAKUKAN PERUBAHAN?

3. DALAM PANDANGAN HUKUM IDE PEMBAHARUAN ITU MERUPAKAN KONSEP IUS CONSTITUENDUM ATAU IUS CONSTITUTUM, DAN APA KEGUNAANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA?

4. IDE UNIFIKASI HUKUM AGAKNYA MENCERMINKAN PANDANGAN SISTEM HUKUM DALAM KERANGKA BERPIKIR SOSCIAL ENGINEERING, APA MAKSUD DARI KALIMAT TERSEBUT?

5. SEBETULNYA APA KESIMPULAN DARI KALIMAT”ARAH POLITIK HUKUM PERKAWINAN”, JELASKAN?

IDE PEMBAHARUAN

IDE-IDE PEMBAHARUAN

ASAS ASASHUKUM

• Hukum perkawinan lebih mendekati sifat Publik daripada privaat semata. • Hukum perkawinan erat kaitannya dengan ketertiban umum (public orde).• Hukum perkawinan menampung aspirasi emansipasi.• Hukum perkawinan menempatkan kedudukan suami isteri sederajat.• Hukum perkawinan memperbaiki kepincangan -kepincangan yg terdapat dalam tatacara perkawinan perceraian dan mempersempit poligami.• Hukum perkawinan melibatkan campur tangan negara dalam perkawinan, poligami dan perceraian.• Hukum perkawinan memberikan landasan mengenai konsep keluarga yang ideal.

• Menampung unsur-unsur dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan.• Menampung aspek aspirasi emansipasi kaum wanita dan perkembangan sosial dan ekonomi serta teknologi.• Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.• Prinsip yang menjadi asas UU No. 1 Th. 1974: harus berdasar hukum agama dan kepercayaan serta harus memenuhi administrasi negara dengan pencatatan perkawinan.• Menganut asas monogami dengan pengecualian poligami apabila hukum agamanya membolehkan.• Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang sudah matang jiwa dan raganya.• Kedudukan antara suami-isteri adalah seimbang.

IDE UNIFIKASI HUKUM

SEBELUM UU NO. 1 TH 1974

SETELAH UU NO. 1 TH. 1974

ARTI & KONSEKUENSI

UNIFIKASI HUKUM

KETENTUAN HUKUM YG

TIDAK BERLAKU

LAGI

SIFAT UNIFIKASI

HUKUM

PERMASALAHAN UNIFIKASI HUKUM

Ada pergolon

gan rakyat,

pluralism hukum

dan memisah

kan antara hukum negara dengan hukum agama

Tdk ada pergolongan rakyat, unifikasi hukum

dan mengkaitkan antara

hukum negara dg

hukum agama

Politik unifikasi hukum

(bagi WNI berlaku

satu hukum

perkawinan)

ditegaskan pada

pasal 66 UU No. 1 Th. 1974

KUHPdt. HOCI,

Perkawinan Campuran

dan peraturan-peraturan

lainnya sejauh

sudah diatur dalam UU No. 1 Th.

1974

Unifikasi hukum yg

unik, artinya mengandung

pluralisme hukum pd

sahnya perkawinan

Pandangan hukum pada pasal 67 UU

No. 1 Th. 1974, empiris

dan sehubungan dg adanya

otonomi khusus NAD

SISTIMATIKA UU NO. I TH. 1974

I. DASAR-DASAR PERKAWINAN

II. SYARAT SYARATPERKAWINAN

Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat

Pelaksanaan & akibat perkawinan

V. Perjanjian Perkawinan

X. Hak & KewajibanOrang tua & Anak

XII. Ketentuan-Ketentuan Lain

VIII. PutusnyaPerkawinan &

Akibatnya

XIII. KetentuanPeralihan

XIV. Ketentuan Penutup

IX. Kedudukan anak

VII. Harta BendaPerkawinan

VI. Hak & KewajibanSuami-Isteri

IV. Pembatalanperkawinan

III. Pencegahan Perkawinan

XI. Perwalian

PENGERTIAN PERKAWINAN (1)MENURUT SISTIM HUKUM YANG BERLAKU SEBELUM UU NO. 1 TAHUN 1974

Pengertian Perkawinan

KUHPerdata

• Tidak memberi definisi• Rujukan pada Pasal 26 KUHPerdata• Perkawinan merupakan Hubungan perdata (perjanjian)• Perkawinan harus diakui negara• Perkawinan bertujuan hidup bersama• Perkawinan mengikuti• sistim keluarga bilateral

• Perkawinan bersumber Al Qur’an• Perkawinan merupakan suatu aqad (ijab & kabul)• Perkawinan dilakukan oleh wali calon mempelai Wanita• Perkawinan memiliki beberapa aspek: Hukum, Sosial, Agama• Perkawinan membentuk rumah tangga

• Perkawinan merupakan “rite de passage” Tahapan circle of live• Perkawinan merupakan Perikatan perdata, adat, Kekerabatan & Ketetanggaan• Perkawinan banyak ragamnya,sesuai sistim masyarakatnya : Patrilineal, Matrilineal, Parental• Tujuan perkawinan ada yang bentuk brayat dan Tidak bentuk brayat

Hukum IslamHukum Adat

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

• Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGERTIAN PERKAWINAN (2)

• Ikatan lahir batin Ikatan: suatu perjanjian (persetujuan)

aspek hubungan keperdataan (formil)

harus dilandasi salin cinta (fundamen)

• Antara seorang pria dengan seorang wanita

seorang: Monogami bilateral

Pria-wanita: konsep sosial jenis kelamin berbeda (menolak lesbi dan homo)

• Sebagai suami isteri Seabagai: bentuk penegasan perjanjian

di lapangan hukum keluarga

Suami-isteri: obyek perjanjian menimbulkan status

• Bertujuan membentuk keluarga kedatuan kemasyarakatan yang terkecil

yang organisasinya didasarkan perkawinan sah, idealnya tediri atas bapak, ibu dan anak-anak

• Rumah tangga kehidupan dalam satu rumah (kesatuan

ekonomi)

• Yang bahagia Kehidupan harmonis atas dasar cinta

• Kekal tidak untuk sesaat (kontinuitas)

• Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

berdasar keimanan (religieus)

Pengertian Perkawinan Tujuan Perkawinan

pertanyaan• Ada berapa konsep yang dikandung dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 ?

• Jelaskan bahwa pengertian perkawinan dimulai dengan suatu ikatan dan ikatan tersebut untuk menjadi suami istri ?

• Jelaskan pula mengapa tujuan perkawinan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga ?

• Apa maksud dari tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal dilihat dari konsekuensi sistim hukum perkawinan ?

• Apa konsekuensi logis dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 diakhiri dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ?

• UU No. 1 Th. 1974 bersifat monogami tetapi pada pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974 suami boleh poligami bagi yang memenuhi syarat sesuai UU, apakah berarti telah terjadi kondisi yang unconsisten?

• Upaya apa yang dapat digunakan oleh seorang istri terhadap suaminya yang melakukan nikah siri ?

• Apakah seorang bekas suami yang ingin menikah lagi apakah juga terikat dengan masa tunggu bekas istrinya?

• Dilihat dari sudut pandang yuridis, persyaratan poligami sesuai pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 merupakan persyaratan yang memenuhi kriteria hukum atau tidak, atau apa maksudnya hal itu dijadikan persyaratan ?

Kerjakan utk diskusi• Apa konsep Sahnya perkawinan menurut UU No. 1 th.

1974?• Sekarang perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama

bisa tidak dilakukan?• Perkawinan antar pemeluk aliran kepercayaan sah tidak

menurut anda?• Nikah siri itu sah tidak menurut hukum?• Kasus syekh Pujiono kawin dengan Ulfa yang berumur 12

tahun menurut anda sah tidak dan apa bisa diproses perkawinan poligaminya?

• Di Kecamatan Kebalongan Kabupaten Indramayu sejak tahun 1990 telah terjadi kebiasaan kawin kontrak, menurut anda sah tidak?

SAHNYA PERKAWINAN

KUHPerdata Hukum Islam Hukum Adat

• Calon suami dan calon steri menyatakan saling menerima satu kepada lainnya sebagai suami/ isteri

• Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil

• Dibuktikan dengan Akta Perkawinan (dicatatkan di Kantor Catatan Sipil)

• Perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum fikh

• Rukun perkawinan harus dipenuhi: Calon Suami-isteri, Wali nikah, dua orang saksi dan ijab - kabul

• Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan

• Perkawinan adalah tahapan circle of live

• Perkawinan merupakan upacara rite de passage (krisisrites)

• Perkawinan harus ada pengakuan atau penerimaan masyarakat

• Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan

PENAFSIRAN PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif KumulatifKumulatifAlternatif

• Kata DAN merupakan kata Penghubung antara dua kata yang setara dan merupakan tipe yang sama (alternatif).

• Perkawinan sah dilakukan menurut agamanya

• Perkawinan juga sah yang Dilakukan menurut kepercayaannya.

• Kata DAN merupakan Kumulatif artinya merupakan kesatuan antara agamanya dengan kepercayaannya.

• Perkawinan hanya bisa dilakukan menurut hukum agama.

• Kata DAN merupakan kumulatif – alternatif.

• Pengertian kepercayaan- nya adalah madzab dalam Agama.

• Perkawinan menurut agama dengan tolerans sementara bagi yang belum beragama (pedalaman).

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG

BERBEDA AGAMA

• Membolehkan

1. Islam mengijinkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab (tidak mutlak).

a. Islam melarang laki-laki muslim kawin dengan perempuan musrik. b. Islam tidak membolehkan perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim.

2. Agama Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, tapi mengutamakan agama. Kawinilah perempuan atas dasar pertimbangan keyakinan agamanya.

• Tidak membolehkan

Merupakan pandangan yang ekstrim yang melarang

perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMENGENAI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG

BERBEDA AGAMA

• Pasal 7 ayat (2) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dinyatakan bahwa “perbedaan agama, bangsa atau asal-usul” itu sama sekali tidak merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan, jadiketentuan ini membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, sekalipun dalam hal tertentu akan mengesampingkan ketentuan hukum agama. (Bandingkan dengan prinsip yang dikandung dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).

YURISPRUDENSI M.A.R.I. No. 382/Pdt/’89/PW/Jak.Pus.Kptsn. M.A.R.I. No. 400/K/Pdt/’89/PW/Jak.Pus.

UU No. 1 Th. 1974Perbedaan agamaBukan larangan

kawin

Pasal 27 UUD 1945Setiap warganegara

Kedudukannya sama dalam hukum dan

pemerintahan

UU No. 1 Th. 1974Tidak diatur perkawinan

Bagi yang berbedaAgama

Terdapat kekosongan hukum, maka harus

Ditentukan hukumnya

Peristiwa itu dapatdigolongkan sebaga

Perkawinan GHR

Pasal 29 UUD 1945Setiap warganegara

Dijamin kemerdekaannyaUntuk memeluk

agama

PERKAWINAN DAN PENCATATANBAGI ALIRAN KEPERCAYAAN

YANG BERAGAMA

1. Beragama Islam mengikuti peraturan

perkawinan dan pencatatan yang berlaku bagi yang beragama Islam.

2. Beragama Non Islam mengikuti peraturan perkawinan

dan pencatatan bagi agama yang dianutnya.

YANG TIDAK BERAGAMA

• Tidak ada tatacara perkawinan yang berlaku bagi mereka.

• Perkawinan dan penvatatanya tidak bisa dilaksanakan.

SAHNYA PERKAWINAN

MateriilHanya berdasarkan penafsiran gramatical terhadap bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 saja

tanpa memperhatikan syarat-syarat perkawinan dan ketentuan lainnya.

FormilBerdasar atas penafsiran Sistematis

menurut Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta syarat-syarat perkawinan, dan

juga ketentuan PP 9 Tahun 1975.

Permasalahan yang timbul apabila sahnya perkawinan hanya merujuk secara materiil saja adalah ketentuan pada

syarat-syarat perkawinan tidak bisa dilaksanakan, danakan terjadi penerobosan persyaratan perkawinan, poligami,pencegahan dan pembatalan perkawinan, dan bahkan dapat

diartikan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak bisa dilaksanakan.

TATACARA PERKAWINAN MENURUT PASAL 10 AYAT (1,2 dan 3) PP 9 TAHUN 1975

SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Pasal 10 ayat 1 PP 9 Tahun 1975.

• Perkawinan dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

• Kurang dari 10 hari harus ada ijin dari Camat atas nama Bupati (Walikota).

Pasal 10 ayat 2 PP 9 Tahun 1975

• Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (sesuai bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Pasal 10 ayat 3 PP 9 Tahun 1975

• Perkawinan dilak- sanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi• Muslim dilakukan oleh Pejabat KUA• Non Muslim di- lakukan oleh Peja- bat Catatan Sipil.

Sahnya perkawinan

• Pasal 2 ayat 1: perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

• Pasal 2 ayat 2; pencatatan perkawinan

SKEMA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974

1974 1983 1992 2006

• Penafsiran Alternatif• Perkawinan bagi pemeluk agama yang berbeda dan aliran kepercayaan masih bisa dilakukan seperti sebelum diterbitkannya UU No. 1 Th. 1974

• Penafsiran Alternatif• Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak bisa dilakukan (Catatan Sipil tidak lagi ber- wenang untuk melaksanakan perkawinan

• Penafsiran Kumulatif Perkawinan bagi aliran kepercayaan tidak bisa lagi dilaksanakan (KHC masih ter- masuk aliran kepercayaan)

KonghucuSudah diakui

sebagai agama

Perjalanan interpretasi istilah “dan” pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

• Tahun 1974/1975 UU No. 1 Th. 1974/PP No. 9 Th. 1975 Interpretasi alternatif (masih terpisah antara Agama dan kepercayaan) dan

masih belum ada perubahan mengenai kewenangan Catatan Sipil untuk menikahkan, sehingga perkawinan kepercayan dan beda agama masih dapat dilakukan

• Tahun 1983 Keppres No. 12 Th. 1983 Catatan Sipil Catatan Sipil tidak lagi berwenang untuk menikahkan, dan akta Catatan Sipil

berlaku untuk semua WNI, kecuali bagi orang Islam akta perkawinan di KUA, kawin beda agama tidak bisa lagi

• Tahun 1992 Keputusan Bersama Mendagri dan Menag interpretasi kumulatif, kepercayaan agama, jadi kepercayaan yang bukan

agama dinyatakan tidak ada tatacaranya, maka tidak bisa menikahkan

• Tahun 2006 Pengakuan Khonghucu sebagai agama Agama Khonghucu diakui sebagai agama, dari tahun ini mulai muncul lagi

wacana interpretasi alternatif dan wacana pasal 66 UU No.1 Tahun 1974

PRINSIP PERKAWINAN

MONOGAMI POLIGAMI

Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Th. 1974“seorang suami HANYA BOLEH……

seorang isteri, ……(sebaliknya)

Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974Pengadilan dapat memberi ijin kepada

Seorang suami utk beristri lebih dari satu …

• Ijin Pengadilan• wajib hukumnya

• memenuhi alasan dan syarat

Prinsip BilateralKedudukan suami dan isteri seimbang, dan

cakap bertindak dalam hukum

Alasan Poligami• Td dapat jalankan kewajiban sbg isteri, cacat badan, td dapat melahirkan

Syarat-syarat Poligami• persetujuan isteri, mampu ekonomi dan berlaku adil

TAHAPAN PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

DAN PP.9 TAHUN 1975

TAHAPAN PELAKSANAAN PERKAWINAN

TAHAPAN PEMBERITAHUAN

KEHENDAK MELANGSUNGKAN

PERKAWINAN

PENYERAHAN DAN

PEMERIKSAANSYARAT-SYARAT

PERKAWINAN

TAHAPANPENGUMUMAN

KEHENDAKMELANGSUNGKAN

PERKAWINAN

TAHAPANPELAKSANAANPERKAWINAN

PERKAWINANDAN

PENCATATANPERKAWINAN

UJIPUBLIK

SYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974

Syarat-syaratperkawinan

Syaratmateriil

Syarat formil

PemberitahuanKe PPP

Penelitian syarat

dan kelengkapan lainnya

Berlaku khususBerlaku umum

Waktu tungguBatas umur kawinIzib OT yang

Belum 21 tahun

10 haripengumunan

Lesan atautertulis

Persetujuanmempelai

Larangan kawin

LARANGAN KAWINMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974

LARANGANKAWIN

ANTARAKELUARGASEDARAH,

GARIS KE ATAS,KE BAWAH,

MENYAMPING,HUBUNGANSEMENDA,

DAN SAUDARAISTERI BILABERISTERILEBIH DARI

SATU

ANTARA YANG

BERHUBUNGANSUSUAN ANTARA

YANG MENURUTAGAMA

DILARANGKAWIN

ANTARAORANG

SAMA KE-3 KALINYAATAU LEBIH

LARANGAN KAWIN INIMERUPAKAN PERSYARATAN PERKAWINAN

DALAM KATEGORI RELATIF

SYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

CALONMEMPELAI

WALINIKAH SAKSI-SAKSI

IJABKABUL

BALIGH

BERAKALSEHAT

TIDAK KARENAPAKSAAN

TIDAK HARAMDIKAWIN

KEDUDUKANWALI

MUKALAF

WALIHAKIM

WALI MUHAKAM

SYARATWALI

BERAKAL SEHAT

MUSLIM

PRIA

ADIL

ISLAM

DUA ORANG

MUKALAF

ADIL

WALINASAB

ARTI PENTING PENGUMUMANKEHENDAK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

ARTI PENTING PENGUMUMAN

TUJUANPENGUMUMAN

KEBENARANOBYEKTIF

SOSIAL KONTROL

URUSANINDIVIDU

URUSANKELUARGA

URUSANMASYARAKAT

URUSANNEGARA

UJIPUBLIK

HILANGKANKERAGUAN

UNTUK DITINDAKLANJUTISESUAI KETENTUAN

HUKUM YANG BERLAKU

PENCEGAHANPERKAWINAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PP. NO.9 TAHUN 1975

PELAKSANAANPERKAWINAN

10 HARISETELAH

PENGUMUMAN

DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA DIHADAPAN PEGAWAI

PENCATAT SERTA DIHADIRI 2 ORANG SAKSI

PENANDATANGANAN AKTA PERKAWINANOLEH KEDUA MEMPELAI, PARA SAKSI, DAN PEGAWAI PENCATAT

(BAGI ORANG ISLAM JUGA OLEH WALI NIKAH)

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 3, PASAL 10 DAN PASAL 40MENURUT PASAL 45 PP. NO.9 TAHUN 1975 MERUPAKAN TINDAKPIDANA PELANGGARAN, DENGAN ANCAMAN DENDA SETINGGI-

TINGGINYA SEBESAR Rp 7.500,-

CATATAN SIPILBurgerlijke Stand

Lembaga yang diadakan Pemerintah yang bertugas mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak lahir

sampai meninggal, seperti : kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kematian, dsb

Riwayat catatan sipilBerasal dari CODE CIVILConcordansi

BW BELANDAConcordansi

BW HINDIA BELANDA

Pasal II AP UUD 1945KUHPdt, Buku Titel II Pasal 4 - 16

PERGOLONGANRAKYAT

EROPAOrdonansi CatatanSipil S. 1849 No. 25

TIONGHOAOrdonansi Catatan

Sipil S. 1917 No. 130Jo. S. 1919 No. 81

INDONESIA ASLI NASRANIOrdonansi Catatan Sipil

S. 1933 No. 75 jo. S1936 No. 607

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA NO. 31/U/IN/12/1966TERBUKA UNTUK SELURUH WNI

TIDAK ADA PERGOLONGAN RAKYAT UNTUK CATATAN SIPIL

JENIS-JENIS AKTA CATATAN SIPILBerdasarkan Ordonansi Catatan Sipil

PERGOLONGAN RAKYAT

Gol. Eropa Gol. Tionghoa Gol. Ind. Asli

• Kelahiran• Pemberitahuan Perkawinan• izin perkawinan• Perkawinan• Perceraian• Kematian

• Kelahiran• izin perkawinan• perkawinan•perceraian

• Kelahiran• Pemilihan nama• Perkawinan• Perceraian• Kematian

• Kelahiran• Pemilihan Nama• Kematian

Jawa & MaduraJawa & Madura,

AmboinaBeragama

Nasrani

Keppress 12 Tahun 1983 sbg tindak lanjutInstruksi Presidium Kabinet Ampera 1966

Td. mengenal pergolongan rakyat

• Kelahiran• Perkawinan• Perceraian• Pengakuan dan pengesahan anak• Kematian

PERATURAN CATATAN SIPILKHUSUS PERKAWINAN BAGI WNI TIONGHOA

DAN WNI ASLI YANG BERAGAMA KATOLIK DAN BUDHA

SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974

MENCATAT, MENDAFTARKAN SECARA LENGKAP PERISTIWAPERKAWINAN, JUGA MENSAHKAN PERKAWINAN

SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974

PERATURANPERKAWINANCAMPURAN S.1898 NO. 158

H.O.C.IS. 1933 NO. 74

KITABUNDANG-UNDANGHUKUM

PERDATA

UU NO. 32TAHUN 1954

TENTANGNTR LN. 1954

NO. 98

UU CATATAN SIPIL NASIONAL BELUM ADA OLEH KARENA ITU MASIH MENGGUNAKANSTAATSBLAD DAN DITEGASKAN DENGAN S.E. MENDAGRI MENKEH. NO. J.A. 2/2/2/5

Pemdes 51/1/3 tanggal 29 Januari 1967 tentang pelaksanaan keputusan IPK No. 127/u/Kep/12/1966 dan IPK No. 31/U/IN/12/1966

Isinya:Di dalam kutipan akta perkawinan perkataan “golongan” pada “kepala” ikhtisar kutipan akta

Catatan sipil, diganti dengan istilah “Warga Negara Indonesia” dan untuk orang asing Menggunakan “Warga Negara ….” Atau “Tanpa Kewarganegaraan”

TIDAK ADA LAGI PERGOLONGAN RAKYAT

PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

PERSAMAAN PERBEDAAN

SISTEM KONTROL PERKAWINAN

PROSES MELALUI PENGADILAN

MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

PENARIKAN KEMBALI DENGANPUTUSAN PENGADILAN

PENCEGAHAN PERKAWINAN SEBAGAITINDAKAN KONTROL SEBELUM

PERKAWINAN

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAGAITINDAKAN KONTROL SETELAH

PERKAWINAN

PENCEGAHAN PERKAWINAN TIDAKTERKAIT AKIBAT PERKAWINAN

PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAITPADA AKIBAT PERKAWINAN

TATACARA PENCEGAHAN PERKAWINAN DENGAN ACARA PERMOHONAN

TATACARA PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINANDENGAN ACARA GUGATAN

AKIBAT PENCEGAHAN PERKAWINAN PROSES PERKAWINAN MENJADI TERHENTI

AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN, STATUS PERKAWINANMENJADI TIDAK SAH SEJAK SAAT DIBATALKAN

PENCEGAHAN PERKAWINAN

ORANG-ORANGYANG BERHAK

MENCEGAHPERKAWINAN

1. Para keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah2. Saudara3. Wali nikah4. Wali5. Pengampu dari salah satu calon mempelai6. Pihak-Pihak yang berkepentingan7. Suami atau isteri8. Pejabat yang ditunjuk

TATA CARAPERMOHONANPENCEGAHANPERKAWINAN

DENGAN ACARAPERMOHONAN

BUKANACARA

GUGATAN

PENGADILAN

PENGADILANAGAMA

PENGADILANNEGERI

NONMUSLIM

MUSLIM

YANG PERLU DICERMATIPASAL 63 AYAT (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA HARUS

DIKUKUHKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMILIKI KEKUATANEKSEKUTORIAL

HUBUNGAN DENGAN DIUNDANGKANNYA UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA

PEMBATALANPERKAWINAN

ORANG-ORANGYANG BERHAKMENGAJUKANPEMBATALANPERKAWINAN

TATACARAPERMOHONANPEMBATALANPERKAWINANPARA

KELUARGAGARIS LURUSKEATAS DARISUAMI ATAU

ISTERI

SUAMI ATAUISTERI

PEJABAT YANG BERWENANGSELAMA PERKAWINAN BELUM PUTUS

SETIAPORANG YANG

BERKEPENTINGAN

JAKSA(PENUNTUT UMUM)

KEPENGADILAN

DENGANACARA

GUGATAN

PENGADILANNEGERI

BAGI NON MUSLIM

PENGADILANAGAMA

BAGI MUSLIM

BAB VPERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

PERJANJIANPERKAWINAN

MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

ISTILAHPERJANJIAN

PERKAWINAN

KAPANDIBUAT

SEBELUMPERKAWINAN

PADA SAATPERKAWINAN

DISAHKAN OLEHPEGAWAI PENCATAT

PERKAWINAN

PRINSIPNYA TIDAK BISADIUBAH KECUALI

ATAS PERSETUJUANSUAMI-ISTERI & TIDAK

MERUGIKAN PIHAK KETIGA

DIBUATOLEH

CALONSUAMIDAN

CALONISTERI

1. SDH 18 TH (SENDIRI)2. BLM 18 TH (DIWAKILI- DIDAMPINGI OT/WALI3. DISPENSASI UMUR KAWIN PASAL 47 & PASAL 50 (WALI) UU 1/74

BENTUKPERJANJIAN

KAWIN

AKTADIBAWAHTANGAN

AKTAAUTHENTIK

ISIPERJANJIAN

KAWIN

1. PEMISAHAN SELURUHNYA2. PERSATUAN BULAT HARTA3. MENAMPUNG NILAI-NILAI SISTEM PATRILINEAL/ MATRILINEAL

PERJANJIAN KAWINMENURUT PASAL 119-167 K.U.H. PERDATA

PRINSIP HARTA BENDA PERKAWINANMENURUT K.U.H. PERDATA

PERSATUAN BULAT HARTA PERKAWINANDENGANBEHEER

ATAS HARTA DIJALANKAN OLEH SUAMI(PASAL 119-124 K.U.H. PERDATA

PENYIMPANGAN THD PERSATUAN BULAT HARTA TERJADI DG ADANYAPERSETUJUAN CALON SUAMI-ISTERI DISEBUT

PERJANJIAN KAWIN

MANFAAT DAN TUJUANPERJANJIAN KAWIN

MENGHADAPITINDAKANBEHEER

SUAMI ATAS HARTAYANG DIBAWA

ISTERI

MELINDUNGI HARTAISTERI/SUAMI ATASTANGGUNG JAWAB

TERHADAPHUTANG-HUTANG

SUAMI/SEBALIKNYA

SYARAT-SYARATPERJANJIAN KAWIN

1. MENGENAI DIRI SUAMI-ISTERI2. PEMBUATAN AKTA DAN MULAI BERLAKUNYA3. ISI PERJANJIAN KAWIN

BENTUK-BENTUK PERJANJIAN KAWIN

PERSATUAN UNTUNG RUGI PERSATUAN HASIL & PENDAPATAN

• Antara suami-istri tidak ada persatuan bulat.

• Antara suami-istri ada persatuan terbatas (harta bersama).

• Untung dan rugi menjadi hak dan tangungan suami-istri.

• Harta yang dibawamasuk menjadi harta pribadi masingmasing suami-istri.

• Terdapat lebih dari kelompok harta, yaitu: harta persatuan untung rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

• Antara suami-istri tidak ada persatuan.

• Terdapat kelompok harta, yaitu: harta kekayaan suami-istri persatuan hasil dan pendapatan, harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

• Kerugian menjadi tanggungjawab suami.

• Istri tidak turut bertangungjawab.

TERJADINYA PERSATUAN UNTUNG DAN RUGI

Pasal 144 KUHPerdata1. Para pihak secara tegas memperjanjikan dalam perjanjian kawin mereka.2. Para pihak hanya memperjanjikan dalam perjanjian kawin bahwa antar mereka tak ada persatuan harta.

PITLO: Pengertian untung rugi:1. Saldo yang ada pada akhir perkawinan.2. Keuntungan (wins) berupa semua activa dan kerugian adalah pasiva atas harta persatuan (harta bersama)

Tabungan pendapatan-pendapatan yang tidak terhabiskan, yang

Telah dikurangi dengan berbagaipengeluaran

Hasil Harta kekayaan mereka: sewa rumah, bunga, deviden, saham, dsb. Serta pendapatan

Mereka masing-masing sbg hasil usaha dan kerajinan mereka

PASAL 157 KUHPERDATADimasukkan sebagai keuntungan karena ada tambahan harta kekayaan

Suami-istri yang dimiliki sebelum perkawinan

Pendapat Ali Afandi• Keuntungan adalah tiap bertambahnya kekayaan sepanjang perkawinan

karena hasil harta kekayaan dan pendapatansuami-istri, hasil harta kekayaan dan pendapatan suami atau istri.

• Kerugian adalah tiap berkurangnya kekayaan karena pengeluaran yang melebihi pendapatan (saldo negatif).

• Laba (activa) tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran.

• Saldo perhitungan jumlah kelebihan pada saat persatuan berakhir dibandingkan pada saat perkawinan dilangsungkan.

kesimpulanAkibat persatuan untung dan rugi adalah bahwa

semua keuntungan yang dperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan, menjadi

bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama b esarnya. Dengan demikian dalam persatuanUntung dan rugi ada persatuan yang terbatas, yaitu: bahwa hanya untung dan rugi (bersama) suami-istri

AKIBAT PERKAWINAN

HAK DAN KEWAJIBANSUAMI ISTERI

(Pasal 30 – Pasal 34UU No. 1 Tahun 1974)

HARTA BENDAPERKAWINAN

(Pasal 35-Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974)

KEDUDUKAN ANAK(Pasal 43-44 UU

No. 1 Tahun 1974)

HUBUNGAN ANTARAORANG TUA

DENGAN ANAK(Pasal 45-Pasal 49 UU

No. 1 Tahun 1974)

AKIBAT PERKAWINAN

MERUPAKAN KONSEKUENSI YURIDIS ATAU MERUPAKAN HUBUNGAN PERIKATAN

(MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN)YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG PENYIMPANGAN

DAPAT DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN PERKAWINANKHUSUS TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN

HAK DAN KEWAJIBANSUAMI - ISTERI

ASPEK MAKROKEWAJIBAN LUHUR

MENEGAKKAN RUMAHTANGGA YANG MENJADI

SENDI DASAR DARISUSUNAN

MASYARAKAT(PASAL 30 UU NO. 1

TAHUN 1974)

ASPEK MIKROKEDUDUKAN

SUAMI DAN ISTERIDI DALAM KELUARGA

PRINSIP HAK DANKEDUDUKAN

ISTERI SEIMBANGDENGAN HAK DAN

KEDUDUKANSUAMI

(Pasal 31 ayat (1)UU No.1 Th. 1974

PRINSIPMASING-MASING

SUAMI-ISTERICAKAP

MELAKUKANPERBUATAN HUKUM(Pasal 31 ayat (2) UU

No. 1 Tahun 1974)

PRINSIPSUAMI SEBAGAI

KEPALA KELUARGADAN

ISTERI SEBAGAIIBU RUMAH TANGGA(Pasal 31 ayat (3) UU

No. 1 Th.1974)

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI(PASAL 30 – 34 UU NO. 1 TH. 1974)

HUBUNGANSUAMI ISTERI

KEDUDUKANSUAMI ISTERI

SUAMI ISTERIWAJIB SALING

CINTAMENCINTAI

HORMATMENGHORMATIDAN MEMBERI

BANTUANLAHIR BATINYANG SATU

KEPADAYANG LAINNYA

(Pasal 33 UUNo. 1 Th. 1974)

SUAMI WAJIBMELINDUNGIISTERI DAN

MEMBERIKANSEGALA

KEPERLUANHIDUP

RUMAH TANGGA(Pasal 34 ayat(1) UU No. 1

Th. 1974)

ISTERI WAJIBMENGATUR

URUSANRUMAH TANGGA

DENGANSEBAIK-BAIKNYA

(Pasal 34 ayat(2) UU No. 1

Th. 1974)

SUAMI ISTERIHARUS

MEMPUNYAIKEDIAMAN

YANGTETAP

(Pasal 32 ayat (1)UU No. 1Th. 1974)

JIKA SUAMIISTERI

MELALAIKANKEWAJIBAN

MASING-MASINGDAPAT

MENGAJUKANGUGATAN KEPENGADILAN

(Pasal 34 ayat (3)UU No.1 Th. 1974)

SUAMI SBGKEPALA

KELUARGA

ISTERISBG

IBU RUMAHTANGGA

diskusi

• UU no. 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami –isteri, mengapa yang diatur lebih ditekankan pada kewajiban suami istri saja ?

• Bagaimana kedudukan kaidah hukum Islam (KHI) dan Hukum adat mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dalam hubungannya dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ?

• Bagaimana arti pentingnya kualifikasi kelompok harta, wewenang dan tanggungjawab mengenai harta benda perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ?

CAKUPAN MATERIHARTA BENDA PERKAWINAN

PENAFSIRAN HARTA BENDAPERKAWINAN

MENURUT UU NO. 1TAHUN 1974

PENAFSIRAN BERLAKUNYAMENGENAI

HARTA BENDAPERKAWINAN

PEMBAHASAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANINI MENGHADAPI KESULITAN UU POKOK YANG

UNTUK BERLAKUNYA MEMERLUKAN PERATURANPELAKSANAAN

(PASAL 66 DAN 67 UU NO. 1 TAHUN 1974)DISISI LAIN PP NO. 9 TAHUN 1975 TIDAK MENGATUR

LEBIH LANJUT MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANTERDAPAT PENAFSIRAN YANG BERBEDA MENGENAI

PERLU TIDAKNYA DIKELUARKANNYA PERATURANPELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 SELAIN PP

NO. 9 TAHUN 1975

PENAFSIRAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN (PASAL 35-37 UU NO. 1 TAHUN 1974)

KELOMPOKHARTA BENDAPERKAWINAN

WEWENANGSUAMI ISTERI

ATAS HARTA BENDAPERKAWINAN

TANGGUNG JAWABSUAMI-ISTERI

ATAS HUTANG-HUTANG DG PIHAK KETIGA

HARTABERSAMAPs. 35(1)

HARTAPRIBADI

SUAMI/ISTERIPs. 35(2)

HARTAPRIBADI

SUAMI/ISTERI

HARTABERSAMA

HUTANGPRIBADI

SUAMI/ISTERI

HUTANGBERSAMA

Indikator-Diperoleh selama perkawinan-Bukan bawaan, hadiah, warisan

-Harta bawaan-Harta hadiah-Harta warisan

PenafsiranPara pihakPs. 35(2)UU 1/74

Beheer,Beschikking

Masing-masing

Penguasaandan hakpenuh

Beheer,Beschikking

bersama

Persetujuansuami isterisbg asas

BebanMasing-masing

Suami isteriMenanggung

Hutang pribadiAtas harta

PribadiDan apabilaTidak cukupDari hartaBersama(Hk. Adat)

Beban suamiIsteri bersama

Atas hartaBersamaBila tidak

CukupHarta pribadi

Hukum adattidak

membedakanHutang pribadi

dan hutangbersama

UU No. 1 Th. 1974Berdasar atas dan berpolakan pada hukum adat

(Soebekti dan Purwoto S. Gandasubrata)

PENAFSIRAN BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 TENTANG HARTA BENDA PERKAWINAN

Berlakunya UU No. 1 Th. 1974khusus mengenai Harta Benda Perkawinan

PENAFSIRAN BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (UU POKOK)

ATAS DASAR PASAL 66 UU NO. 1 TH. 1974 ATAS DASAR PASAL 67 UU NO. 1 TH. 1974

Sejauh sudah diaturBerlaku ketentuan baru

Sejauh belumdiatur

Belum adaP.P nya

Ada P.P nyaBerlaku ketentuan baru

BERLAKUPERATURAN LAMA

DITENTUKAN SECARA TEGAS YANG MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAU PERATURANPEMERINTAH

Tenggang waktu tunggu (Ps. 11 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974); Tatacara Perkawinan (Ps. 12 UU No.1 Th 1974);Tatacara Perceraian dan Tatacara Mengajukan Gugatan (Ps. 39 ayat (3) & Ps. 40 ayat (2)

UU No. 1 Th. 1974; Kedudukan Anak (Ps. 43 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974)SELEBIHNYA TIDAK TEGAS MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAU TIDAK WALAU

SEBETULNYA MASIH MEMERLUKAN PENJELASAN

KESIMPULANUU NO. 1 TH. 1974 SEBAGAI KENYATAAN ADA DAN SUDAH DIBERLAKUKAN SECARA NASIONAL

PENAFSIRAN BERLAKUNYA HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN

MENURUT UU NO. 1 TH. 1974 DALAM PRAKTEK

PERLU PERATURANPELAKSANAAN

BERLAKUSEPENUHNYA

Petunjuk MARI No. MA/Pemb/0807/75Tanggal 10 Agustus 1975

UU No. 1 th. 74 belum efektif, maka berlaku peraturan lama

Pts. MARI No. 681/K/Sip/’75Tgl. 18 Agst ’79

UU No. 1 Th. 1974 khususnya dilapanganHarta perkawinan telah berlaku sepenuhnya

Gol. Cina berlakuK.U.H. Perdata

Gol. Indonesia asliBerlaku Hukum Adat

Pts. MARI No. 2690/K/Pdt/’85Menyatakan bahwa UU No. 1 Th. 1974 sebagai

Hukum nasional mengikuti sistem Hk. Adat

Pts. MARI No. 726/Sip/76Tgl. 15 Feb ’76

UU No. 1 Th. 1974 belumAda PP yang mengganti

KUHPerdata, makaDiberlakukannya peraturan

lama

Pts. MARI No. 263/Sip/76Tgl. 13 Nop. ’78

Penjualan harta bersamaHarus dengan

Persetujuan isteri atauHadir waktu jual beli

diadakan

Pendapat SoebektiUU No.1 Th. 1974 mendasarkan atas asas

Hukum Adat, walau peraturan pelaksanaannyaBelum ada

Pendapat Tahir TungadiUU No.1 Th. 1974 dilaksanakan secara terbatas

Hanya bagi mereka yang menikah setelahBerlakunya UU No.1 Th. 1974

KEDUDUKAN ANAKStatus atau posisi anak dalam keluargaPasal 42,43 dan 44 UU No.1 Th. 1974

PENGERTIANANAK YANG SAHPasal 42 UU No. 1

Th. 1974

KEDUDUKANANAK YANG LAHIR

DILUARPERKAWINAN

Pasal 43 ayat (1)UU No. 1 Th. 1974

HAK PENYANGKALAN

SUAMI ATAS ANAKYANG DILAHIRKAN

OLEH ISTRINYAKARENA ZINA

Pasal 44 ayat (1) danAyat (2) UU No. 1

Th. 1974

KEDUDUKANANAK ANGKAT

Pasal 66 UU No. 1Th. 1974

Berlaku peraturanlama

PEMBUKTIANASAL-USUL ANAK

Pasal 55 (1)-(3)UU N. 1 Th. 1974

LOGIKA SISTEMNYAANAK SAH PENYANGKALAN SUAMI

ANAK LUAR KAWIN PENGAKUAN ANAKKEPASTIAN HUKUMNYA DENGAN PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK

KasusPria lajang dan gadis lajang lahir anak anak ?

Pria kawin dan gadis lajang lahir anak anak ?

Pria lajang dan wanita kawin anak lahir anak ?Pria kawin dan wanita kawin lahir anak anak ?

Anak sahanak luar kawin

anak zinah

anak sah adalah anak yang lahir didalam dan atau sebagai akibat perkawinan sah

Tugas1. jelaskan interpretasi struktur harta benda perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 merujuk pada hukum adat parental ?2. apa konsekuensi dari digunakannya konsep anak secara yuridis dan kapan konsep anak secara biologis digunakan ?

SKEMALOGIKA SISTEM KEDUDUKAN ANAK

KEDUDUKAN ANAKANTARA KONSEP BIOLOGIS DAN KONSEP YURIDIS

ANAK YANGSAH

Anak kandung

ANAK ANGKAT

Hukum IslamMemandang

HanyaMerupakanSolidaritas

sosial

ANAK LUARKAWIN

Anak yangTidak sah

PENYANGKALANANAK YANG SAH

OLEH SUAMI IBUNYA

PENGAKUANANAK LUAR KAWIN

OLEH BAPAKBIOLOGISNYA

ANAK HASILOVERSPEL

TIDAK DAPATDIAKUI

PEMBUKTIANASAL-USUL ANAK

Pasal 255 KUHPerdata

Diukur dari anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan putus adalah tidak sah, logika sebaliknya

sebelum 300 hari anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan putus adalah anak yang sah

Hukum Islam

Diukur dari anak yang dilahirkan 6 bulan setelah perkawinan atau dalam tenggang

Masa iddah adalah anak yang sah

Hukum Adat

Tidak diperhatikan jangka pendeknya perkawinan, hanya ditentukan anak yang dilahirkan

Dalam tenggang kehamilan adalah anak yang sah

PENGERTIAN ANAK YANG SAHPasal 42 UU No. 1 Th. 1974

INDIKATOR

PERKAWINANYANG SAH

Berdasar atas UUNo. 1 Th. 1974 jo

PP. No. 9 Th. 1975Sah menurut hukumTidak sekedar hanya

Sah menurutagama

YANGDILAHIRKAN

MenunjukPeristiwa proses

Kelahiran seorangAnak secaraAlamiah dari

Kandungan atauMuncul ke dunia

DALAMArtinya adalah dalam

Perkawinan yangSah diukur sejak

PerkawinanDilangsungkan

SampaiPerkawinan putus

SEBAGAI AKIBATPERKAWINAN

YG SAHAnak yg lahir diluar

Perkawinan yg sah tpProses pembuahannya

Terjadi pd masaPerkawinan yg sah

Atau menjadi dianggapLahir dalam

Perkawinan yg sah

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWINPasal 43 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

SINGLE PARENTHANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA SAJA

HUBUNGAN HUKUM DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA DAPATTERJADI MELALUI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 kedudukan anak luar kawinini akan diatur lebih lanjut dalam PP, oleh karena itu untuk saatini diberlakukan peraturan lama antara lain seperti yang diatur

dalam KUHPerdata

DUA TEORI PENGAKUAN ANAK

DUA CARAPENGAKUAN ANAK

TEORIPEMBUKTIAN

(declaratif)

TEORIMATERIIL(constitutif)

SECARASUKARELA

SECARA PAKSAANMELALUI

PENGADILAN

KUHPerdata-Pengakuan anak dibolehkan apabila si ibu memberikan persetujuan (Ps. 284)

-Hasil dari overspel tidak dapat diakui (Ps. 283)

HAK PENYANGKALAN SUAMI ATAS SAHNYA ANAK YANGDILAHIRKAN OLEH ISTERINYA KARENA ZINA

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

Dapat dilakukan denganMembuktikan bahwa isterinya

Telah melakukanZina (overspel) di muka

pengadilan

Pengadilan memberikanKeputusan mengenai sah atau

Tidaknya anak yangDilahirkan oleh isteri atas

Permintaan si suami

AKIBAT HUKUMNYA SI ANAK HANYA MEMILIKI HUBUNGANHUKUM KEPERDATAAN DENGAN IBUNYA ATAU KELUARGA

IBUNYA SAJA, TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUMKEPERDATAAN DENGAN SUAMI IBUNYA.

MENURUT HUKUM ISLAMAPABILA TIDAK CUKUP BUKTI DAPAT DILAKUKAN DENGAN

SUMPAH LI’ANAkibat hukumnya:

-Anaknya tidak sah (anak haram)-Perkawinan menjadi putus selama-lamanya

-Suami atau isteri tidak mendapatkan hukuman

KEDUDUKAN ANAK ANGKATTIDAK DIATUR DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974

DIBERLAKUKAN PERATURAN LAMABERDASARKAN ATAS PASAL 66 UU NO. 1 TH. 1974

HUKUM ADATKEDUDUKAN ANAK

ANGKAT SAMA DENGANANAK KANDUNG

(Yurisprudensi MahkamahAgung R.I No.

578/K/Sip/1974Tertanggal 7 Januari 1976

HUKUM ISLAMPsl. 171 dan 209 KHI

S. 1917-129 jo. S. 1925 – 92Tentang ADOPSI bagi anakLaki-laki keturunan Cina,

Anak adopsi dianggapDilahirkan dari perkawinan

Orang tua angkatnya berartiSama dengan anak kandung

KONSEP SOLIDARITASSOSIAL

(Pemeliharaan,Pertumbuhan dan Pendidikan)

TD. HASILKANPERALIHAN HUBUNGAN

PERDATA DARI OTKKE OTA.

KEDUDUKAN ANAKANGKAT TIDAK SAMA

DENGAN ANAK KANDUNG

TIDAK MEWARISHARTA ORANG TUA

ANGKAT

APABILA ANAKANGKATNYAPEREMPUAN

WALINYA TETAPORANG TUA

PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAKPasal 55 UU No. 1 Tahun 1974

HARUS DIBUKTIKAN DENGANAKTA KELAHIRAN YANG

OTENTIKPasal 55 ayat (1) UU No. 1

Th. 1974

APABILA AKTAKELAHIRAN YANG OTENTIK

TIDAK ADA, MELALUIPENETAPAN PENGADILAN

Pasal 55 ayat (2) UUNo. 1 Th. 1974

ATAS DASARPENETAPAN PENGADILAN

DITERBITKAN AKTAKELAHIRAN YANG

OTENTIK OLEH KANTORCATATAN SIPIL SETEMPAT

Pasal 55 ayat (3) UUNo. 1 Th. 1974

PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAKMENURUT PASAL 55 UU NO. 1 TAHUN 1974 SEOLAH-OLAH DIRUMUSKAN SECARA LIMITATIF,

YAITU HANYA DIBUKTIKAN DENGAN AKTA KELAHIRAN YANG OTENTIK, ARTINYATIDAK DENGAN ALAT BUKTI LAINNYA SEPERTI AKTA-AKTA LAINNYA ATAU KETERANGAN SAKSI

PASAL 261 K.U.H. PERDATAPEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK DIBUKTIKAN DENGAN AKTA-AKTA KELAHIRAN MEREKA SEKEDAR

DILAKUKAN DALAM REGISTER CATATAN SIPIL, APABILA TIDAK ADA AKTA-AKTA TERSEBUTMAKA JIKA ANAK-ANAK TERUS MENERUS MENIKMATI SUATU KEDUDUKAN SEBAGAI ANAK-ANAK

YANG SAH, KEDUDUKAN ATAU KEADAAN SEBAGAI SUATU KENYATAAN TERSEBUT ADALAHBUKTI YANG CUKUP SEBAGAI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK.

• Anak belum berumur 18 th atau belum kawin di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua mewakili anak di dalam dan di luar Pengadilan (Ps. 47 UU No. 1 Th. 1974).

• Orang tua menguruskan harta anak-anaknya oleh karena itu mereka dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa, kecuali bila kepentingan anak itu menghendaki (Ps. 48 UU No. 1 Th. 1974)

• Salah satu atau kedua-duanya dari orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya, bila ia lalai atau berlaku buruk sekali, dan walau telah dicabut kekuasaan orang tuanya, tetap wajib memberi nafkah dan memelihara anak-anaknya.

RUANG LINGKUP

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAKPASAL 45-49 UU NO. 1 TAHUN 1974

KEWAJIBAN ORANG TUADisisi lain sbg hak anak

Pasal 45 UU No. 1 Th. 1974

KEWAJIBAN ANAKDisisi lain

Sbg. Hak orang tuaPasal 46 UU No. 1 Th 1974

Memelihara & Mendidik anak sebaik-Baiknya, sampai Anak-anak kawin atau

Sampai mandiri, walau kekuasaanOrang tua dicabut

KEKUASAAN ORANG TUAAtas diri dan harta anak

ANAK BELUM DEWASA ANAK SUDAH DEWASA

Menghormati & mentaatiKehendak orang tua yang

baik

Memelihara orang tua &Keluarga dalam garis lurus

Ke atas yangMembutuhkan bantuan

KEWAJIBAN ORANG TUAPasal 45 (1) dan (2) UU No. 1/’74

Kewajiban memelihara danMendidik anak sebaik-baiknya

Juga kekuasaan orang tua

Sampai anakMelangsungkan

perkawinanSampai anakDapat berdiri

sendiri

Walau perkawinan kedua orang tuanya putus dan

Putusnya perkawinan tidakMenghentikan kewajiban

Orang tua

Kekuasaan orangtua sebagai suatu

hak

Kekuasaan orangtua atas diriPribadi anak

Kekuasaan orangtua atas harta

Benda milik anak

MEMELIHARAASPEK LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN

PERTUMBUHAN ANAK (ASPEK KEHIDUPAN)

MENDIDIKASPEK NON LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN

MENTAL DAN KUALITAS ANAK-ANAKNYA

KEWAJIBAN ANAKPASAL 46 AYAT (1) DAN AYAT (2)

UU NO. 1 TAHUN 1974

INDIKATOR DEWASAUU No. 1 Th. 1974

KUHPerdata,Hukum Islam,Hukum Adat

BELUMDEWASA

TELAHDEWASA

MENGHORMATIORANG TUA

MENTAATIKEHENDAKORANG TUA

ASPEK SIKAPSEBAGAI DASAR

DARIPERILAKU

ASPEKPERILAKU SBGFUNGSI DARI

SIKAP

WAJIB MEMELIHARAMENURUT

KEMAMPUANNYA

KEPADAORANG TUA

KPD KELUARGAGARIS LURUS

KE ATAS

APABILA MEREKAMEMBUTUHKAN BANTUAN

RUANG LINGKUPPUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Pasal 38-41 UU No.1 Th. 1974 jo. Pasal 14-38PP. No. 9 Th. 1975 jo. Pasal 113-162 KHI

KARENA KEMATIANSALAH SATU ATAU

KEDUA-DUANYA DARISUAMI ISTERI

Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974Jo. Pasal 113 KHI

KARENA PERCERAIANPasal 38-41 UU No. 1

Th. 1974 jo. Pasal 14-38PP. No. 9 Th. 1975 jo.

Pasal 113-162 KHI

ATAS KEPUTUSANPENGADILAN

Pasal 38 UU No. 1Th. 1974 jo. Pasal 113 KHI

AKIBAT HUKUMNYA1. TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTERI2. TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN (Harta bersama)3. TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK-ANAKNYA (Kekuasaan Orang Tua)4. TERHADAP HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Harus diperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 sebagaiAturan pelaksanaannya bersifat umum berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia sedangkan

KHI merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagi Warga Negara IndonesiaSedangkan KHI merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagi

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIANPASAL 38-PASAL 41 UU NO. 1 TAHUN 1974

PENGERTIANPERCERAIAN

ALASAN-ALASANPERCERAIAN

ACARA PERCERAIAN & BENTUK-BENTUK PERCERAIANMenurut Hukum Islam

Perceraian atas gugatan olehSuami atau isteri melalui dan

Dengan keputusanPengadilan

Ps. 39 ayat (1) UU No. 1/1974

Perceraian terjadi karena talak dari suamiAtau gugat cerai dari isteri melalui danDengan keputusan pengadilan agama

Ps. 114 KHI

Talak darisuami

Gugat ceraiDari isteri

Artian umum

Yg dijatuhkan suami (Ikrar)

Artian khusus

Karena kematian

Penetapan Hakim

Dijatuhkan suami

ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIANPasal 38 – Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Salah satu pihak melakukan kekeaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hdup rukun lagi sebagai suami stri

Suami melanggar tak’lik talakPeralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

ACARA PERCERAIAN DI PENGADILANPasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 115 KHI

Pengadilan NegeriBagi non Muslim

Pengadilan AgamaBagi Muslim

Prosedur gugat Cerai

Lesan / tertulisDisertai

Surat keteranganTempat tinggalDari kelurahan

Laporan ke Peg. Penc. Perkawinan (Catatan Sipil)Utk mendapatkan kutipan buku pendaf. perceraian

Eksekusi mengenai harta benda perkawinan

PutusanPerceraian

TahapanSidang

Pengadilan

PersidanganPerceraian

Persidangan, Putusan & PengurusanKe PPP utk dptkan kutipan buku cerai

Pemeriksaan Berkas

Permohonantertulis

• Talak Radj’I• Talak ba’in Shughraa• Talak ba’in Kubraa• Talak Sunny• Talak bid’i

Izin talak dari suami

Dugat Ceraidari Istri

ajukan gugat cerai secara tertulis

Tahapan SidangPengadilan

• Pts.INKRACHT• Pengurusan ke PPP• Salinan kutipan Buku daft. cerai

BENTUK-BENTUK PERCERAIAN DAN SEBAB LAINMENURUT HUKUM ISLAM

TALAKIkrar suami sbg salah satu sebab putusnya perkawinan

KHULUKTalak tebus,perceraian atas dasar persetuajuan suami-istri dg disertai tebusan harta/uang dari istri

SYIQAQPerselisihan suami-istri yg diselesaikan dua HAKAM pihak suami/istri

FASAKHatas permintaan salah satu pihak oleh Hakim karena salah satu pihak ada cela atau tertipu

TAK’LIK TALAKJanji talak yg digantungkan pd keadaan tertentu dimasa datang

ILA’Suami bersumpah utk tdk mencampuri istrinya (td. Talak atau cerai)

ZHIHARSuami bersumpah bahwa Istrinyaitu baginya sama dg punggung ibunya, dg sumpah itu berarti

Telah menceraikan istrinya

LI’ANLaknat atau sumpah, suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti cukup

MURTAD

KEMATIAN

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA KEMATIAN

BAGI SUAMI ISTRI YANG HIDUP

• Istri yang hidup dapat menikah lagi setelah lewat masa iddah

• Suami yang hidup dapat menikah lagi

KEWAJIBAN ORANG TUA KPD ANAK

• Orang tua yang tinggal hidupmeneruskan kewaibannya sbg orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil

HARTA BENDA PERKAWINAN

• Timbul pewarisan terhadap harta peninggalan si mati• wajib bereskan hutang-hutang si mati atas beban harta peninggalan

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA PERCERAIAN

HUBUNGANSUAMI ISTRI• Suami thd istri

(biaya hidup dan lannya psl. 41 UU 1/74): mut’ah,nafkah, maskan & kiswah selama iddah, mahar yang terutang,nafkah iddah kecuali istri nusyuz, nafkah lampau yang terutang

• Istri thd suami: td. menerima pinangan pria lain selama masa iddah

TERHADAPPIHAK KETIGA• Utang setelah

cerai menjadi utang pribadi yang berhutang

• Utang sebelum cerai Utang pribadi tanggung jawab pribadi dan utang bersama tanggung jawab bersama

HATA BENDAPERKAWINAN• Harta pribadi suami/istri tetap dikuasai masing masing• Harta bersama suami-istri dibagi masing-masing separuh

HUB. ORANGTUA DG ANAK• Hubungan spt tidak terjadi perceraian• KHI: Anak yg belum atau sudah mumayiz• Yang berhak atas hadhanah • Yang wajib atas biaya hadhanah dan nafkah• Kalau ada Perselisihan hal diatas dengan keputusan pengadilan

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANATAS KEPUTUSAN PENGADILAN

TERHADAP ANAK

• Tetap sbg. Anak sah dan memiliki hubungan hukum dengan bapak dan ibunya.

TERHADAP PIHAKKETIGA

• Tidak berlaku surut bagi pihak ketiga dan persetujuan yang dibuat tetap sah

• Prinsip aktiva dan pasiva dalam pelunasan hutang

• Hutang pribadi menjadi tanggungjawab pribadi yang berhutang

HAK-HAK SUAMI & ISTRI YANG BERIKTIKAD BAIK

• Ada iktikad (subyektif) baik ada akibat hukum seperti pada perceraian (ada harta besama)• Tidak ada iktikad baik (Perkawinan rangkap) tidak ada harta bersama.• Tidak ada iktikad baik, maka kerugian yang timbul, jadi tanggung jawab yang beriktikad tidak baik

PERWALIAN & PENUNJUKANNYATerjadinya saat orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaan orang tua

atas anak yang belum dewasaPasal 50 - Pasal 54 UU No. 1 Tahun 1974

Wali dan perwalian Penunjukan waliPencabutan

Kekuasaan waliKewajiban wali

ASPEK PERWALIAN

• atas diri pribadi anak• atas harta benda milik anakPerwalian ini tidakMeliputi sbg waliNikah (tetap padaOrang tua Kandungnya)

YANG BERHAKMENUNJUK WALI :

• orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua• pengadilan karena pencabutan kekuasaan orang tua atau wali

CARA PENUNJUKAN WALI :

• Oleh orang tua sblm meninggal• Wasiat tertulis atau lisan• Di hadapan 2 orang saksi

YANG DPT DITUNJUK SBG WALI :

• Di utamakan dari kerabat• Setiap orang (dan badan hukum)

Syarat : dewasa,Pikiran sehat, adil,Jujur, kelakuan baik.

HAK & KEWAJIBAN WALI

KEWAJIBAN WALIDAN HAK

PENCABUTANKEKUASAAN WALI

Kewajiban wali Hak wali

• Urus pribadi dan harta anak• Hormati & bimbing agama, pendidikan dan ketrampilan• Daftar harta anak dan perubahannya• Tanggung jawab atas kerugian• Karena kesalahan/ kelalaian

• Menikmati hasil atas pengurusan harta anak

• Dapat dipergunakan harta anak untuk kepentingannya apabila wali fakir

SYARAT-SYARAT

YGMENGAJUKAN

DENGANKEPUTUSANPENGADILAN

• Lalai• Kelakuan buruk• Pemabuk• Penjudi• Pemboros• Gila• Salah gunakan hak dan wewenang sbg wali

Permohonankerabat

PenunjukanWali

Pengganti(Lain)

DiwajibkanGanti

KerugianAtas dasarPembukuanTutup buku

Setiaptahun