himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

HIMPUNAN NASKAH (I) SEMINAR-WORKSHOP-FORUM DISKUSI-

ORASI ILMIAH-RISET (NASIONAL & INTERNASIONAL)

Dr. Moedjiono, M.Sc.

POGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMPUTER (MKOM) UNIVERSITAS BUDI LUHUR

JAKARTA 2006

i

KATA PENGANTAR

Dengan selalu mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan

hidayah-Nya, penyusun dapat menghimpun naskah-naskah seminar, workshop, forum diskusi, orasi

ilmiah, dan paper laporan hasil riset, yang pernah disampaikan pada forum-forum nasional maupun

internasional baik di dalam maupun di luar negeri, mewakili komunitas atau sebagai Delegasi Republik

Indonesia, dalam jangka waktu mulai bulan September 2003 sampai dengan Juli 2006, yang diberi judul

”Himpunan Naskah (I) Seminar – Workshop - Forum Diskusi - Orasi Ilmiah – Riset (Nasional &

Internasional)”.

Buku himpunan naskah ini disusun sebagai bahan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan

yang pernah dialami dan disampaikan penghimpun bagi rekan-rekan sejawat, komunitas teknologi

informasi dan komunikasi, para mahasiswa, dan bagi diri sendiri, yang suatu saat mungkin memerlukan

bahan atau referensi dalam penugasan terkait, penulisan karya-karya ilmiah, maupun pengetahuan

praktis.

Seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, tak

ada lembaran putih yang tak berbercak, penyusun sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-

saran penyempurnaan.

Semoga buku himpunan naskah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amin.

Jakarta, 31 Juli 2006

Penyusun,


ii

DAFTAR ISI

I. Nasional: Halaman

1. “The Implementation of Information Technology in Government Office Adminis- 1 tration”; Seminar: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Bogor, 15 September 2003.

2. “Pengembangan e-Government”; Rakorda Komunikasi dan Informasi Tim Koordinasi 13 Telematika Indonesia (TKTI); Manado, 24-25 September 2003.

3. “Penyiapan Perangkat Hukum dalam Upaya Memajukan Industri Kreatif di Indonesia”; 23 Sosialisasi UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Bogor, 9 Maret 2004.

4. “Program Implementasi Telematika di Indonesia”, Lokakarya Nasional Produk 38 Komoditi Teknologi dalam Bidang Kelapa Sawit, Teknologi Informasi dan Material”, LIPI, Jakarta, 15 April 2004.

5. “Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)”; 48 Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government dan RUU ITE; Pontianak, 27 April 2004.

6. "Masa Depan Teknologi Informasi bagi Terciptanya Health Information System"; 67 Naskah Simposium Nasional Telemedicine Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 10 Juli 2004.

7. "Masa Depan Teknologi Informasi bagi Terciptanya Health Information System"; 76 Slide Simposium Nasional Telemedicine Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 10 Juli 2004.

8. "Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Telematika di Lingkungan Pemerintah"; 84 Seminar Sehari Dislitbangal, Jakarta, 22 Juli 2004.

9. “Peranan Pembangunan Bidang Telematika dalam Membangun Masyarakat 102 Informasi”; Orasi Ilmiah, Wisuda Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana ke XXXV Universitas Darul Ulum; Jombang, 25 Juli 2004.

10. "Implementasi Teknologi Informasi dalam rangka Pelaksanaan Inpres No.3/2003 113 dan Good Governance guna Menunjang Optimalisasi Pelayanan Publik"; Seminar e-Government: Road to Public Services, Warta Ekonomi, Jakarta, 28 Juli 2004.

11. "Strategi Peningkatan Manajemen Organisasi Menuju e-Government"; Launching dan 131 Lokakarya e-Government di Lingkungan Depdiknas, Jakarta, 8 September 2004.

12. “Peran Telematika dalam Pengembangan UKM”; Dialog Interaktif Generasi Muda 154 Pembangunan Indonesia; Jakarta, 10 September 2004.

13. “Peranan Teknologi Informasi dalam Ekonomi Baru”; Talkshow dalam rangka 12th 161 Indocomtech; Media Indonesia-Dyandra Promosindo, Jakarta Convention Center, 9 Oktober 2004.

14. “Pemanfaatan Fasilitas KPU”; Workshop Pemanfaatan Idle Capacity Fasilitas IT – KPU; 169 Jakarta, 11 Nopember 2004.

15. “Pengembangan Aplikasi Layanan Pajak”; Workshop Peningkatan Layanan 176 Pajak Kepada Wajib Pajak; Jakarta, 12 Nopember 2004.

16. “Pemanfaatan Free/Open Source Software (FOSS) dan Linux di Dunia Bisnis & Pemerin- 185 tahan”; Seminar Sehari Linux di Dunia Bisnis & Pemerintahan; Jakarta, 1 Desember 2004.

17. “e-Government Roadmap Program”; Workshop Inisiatif Roadmap to e-Government; 194 Jakarta, 4 Januari 2005.

18. "Sistem dan Media Informasi Negara dalam Mencegah, Menyelesaikan Konflik dan 202

iii

Membangun Perdamaian Berkelanjutan"; Workshop The New Generation of Religious Leaders, Banjarmasin, 6 Januari 2005.

19. “Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government”, Rapat Kerja 207 Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan, Kementerian Riset dan Teknologi; Jakarta, 24 Pebruari 2005.

20. “Kebijakan Pembangunan Industri Telematika”; Seminar Nasional Indonesia 231 Software Developers Day; Hotel Bidakara Jakarta, 2 Maret 2005.

21. “Program Pengembangan Aplikasi e-Government”; Seminar e-Government Kementerian 239 Ristek; Jakarta, 5 Maret 2005.

22. “e-Government dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik 259 (e-Procurement)”; Workshop e-Government dan e-Procurement Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Jakarta, 15 Maret 2005.

23. "Strategi Pengembangan Telematika di Indonesia"; Diskusi Santai Telematika – Membe- 272 dah Problem Umat dalam Penguasaan Telematika; Masjid Istiqlal, Jakarta, 19 Maret 2005.

24. “Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Persaingan Dunia 291 Usaha”; Naskah Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun Kedepan, Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (IKA-MM-USU); Balai Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005.

25. “Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Persaingan Dunia 301 Usaha”; Slide Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun Kedepan, Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (IKA-MM-USU); Balai Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005.

26. “e-Security Challenges for e-Government”; Seminar Bellua Cyber Security Asia 2005; 314 Borobudur Hotel Jakarta, 23 March 2005.

27. “Strategi Pengembangan Telematika Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengem- 323 bangan Sumber Daya Manusia”; Orasi Ilmiah, Wisuda Sarjana dan Akhli Madya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Tahun Akademik 2004/2005; Bandung, 26 Maret 2005.

28. “Kebijakan Pemerintah tentang Standar Aksesibilitas Website di Indonesia”; Seminar 336 dan Peluncuran Web Accessibility; Jakarta, 31 Maret 2005.

29. “Peranan Telematika dalam Pembangunan Masyarakat Informasi Indonesia yang Damai dan 347 Sejahtera”; Orasi Ilmiah, Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Akhli Madya Universitas Budi Luhur dan Akademi Sekretari Budi Luhur; Jakarta Convention Center, Jakarta, 8 April 2005.

30. “Grand Design Rencana Implementasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 359 Secara Elektronik (e-Procurement)”; Workshop e-Procurement Departemen Pertanian; Jakarta, 11 April 2005.

31. "Pembangunan Telematika dalam rangka menunjang Pengelolaan Infokom yang 366 Profesional"; Rakorda Infokom dan Kehumasan Tahun 2005, Semarang, 14 April 2005.

32. "Strategi Pengembangan Aplikasi/Content Lokal"; Breakfast Meeting Asosiasi Penye- 384 lenggara Multimedia Indonesia (APMI); Jakarta, 12 Mei 2005.

33. “Implementasi Teknologi Informasi di Perpustakaan Nasional dalam Kaitannya dengan 389 Penyelenggaraan e-Government“; Seminar dan Peluncuran Situs WEB Resmi Perpustakaan Nasional RI versi 2005; Jakarta, 26 Mei 2005.

34. “Penerapan e-Government dan Pengelolaan Portal Nasional www.indonesia.go.id”; 406 Workshop Penerapan e-Government di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI; Jakarta, 27 Mei 2005.

35. “Pengembangan Portal Nasional www.indonesia.go.id”; Workshop Portal Nasional 416

http://www.indonesia.go.id/

http://www.indonesia.go.id/

iv

Sekretariat Negara RI, Jakarta, 30 Mei 2005. 36. “Peran e-Procurement dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (BUMN & Swasta)”; 426

Seminar e-Procurement – Menaikkan Kinerja Melalui e-Procurement Management; Hotel Peninsula, Jakarta, 31 Mei 2005.

37. “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hak Pencipta dengan Menerapkan Electronic 441 Record Management”; Seminar Nasional tentang Sarana Kontrol Teknologi dan Informasi Manajemen Hak Pencipta, Depkumham; Jakarta, 13 Juni 2005.

38. “Strategi dan Kebijakan Pembangunan Telematika”; Rapat Pra-Munas APTIKOM dan 454 Seminar Nasional “Meneropong Industri Software di Indonesia”, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM); Yogyakarta, 21-22 Juni 2005.

39. “Peranan Telematika dalam Persaingan Global”; Orasi Ilmiah, Wisuda STMIK dan AMIK 462 Jayanusa Padang; Hotel Rocky Padang, 16 Juli 2005.

40. “Free/Open Source Software (FOSS/OSS) dan Program Indonesia Goes Open Source (IGOS)”; 473 Seminar Nasional Open Source Budi Luhur Goes Open Source; Jakarta, 25 September 2005.

41. “Sistem Pembelajaran Secara Elektronik (e-Learning)”; Seminar Nasional e-Learning 481 Universitas Bina Nusantara; Jakarta, 28 September 2005.

42. "Pembangunan Telecenter dalam rangka Mengatasi Kesenjangan Digital"; Seminar 493 Bappenas-UNDP, Hotel Hyatt Jakarta, 14 Desember 2005.

43. "Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Masyarakat Informasi (World Summit on 504 the Information Society – WSIS) dan Tindak Lanjut Implementasinya di Indonesia"; Seminar Fakultas Pascasarjana Universitas Budi Luhur (UBL); Jakarta, 11 Maret 2006.

44. “Kebijakan Pengembangan SDM Telematika dalam rangka mengatasi masalah Kesenjangan 519 Digital di Indonesia”; Temu Pakar Depkominfo dalam rangka Mewujudkan Pengembangan SDM di bidang Telematika/ICT”; Jakarta, 25 April 2006.

45. "Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Menuju Masyarakat Informasi (World Summit on 537 the Information Society – WSIS)"; Forum Diskusi Tindak Lanjut WSIS: Cybersecurity, Internet Governance dan Public Private Partnership, Jakarta, 10 Mei 2006.

46. "Inisiatif Teknopreneurship bidang Telematika di Indonesia"; Seminar Nasional 550 Teknopreneurship FTI Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, 7 Juni 2006.

47. "Teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP)/Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik 562 (ITKP)"; Naskah Seminar VoIP/ITKP; Gelora Bung Karno Jakarta, 9 Juni 2006.

48. “Penyelenggaraan Voice over Internet Protocol (VoIP)/Internet Teleponi untuk Kepentingan 564 Publik (ITKP) di Indonesia”; Slide Seminar VoIP/ITKP; Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Juni 2006.

49. ”Penelitian dan Pengembangan Bidang Telematika”; Temu Ilmiah Peneliti Balitbang SDM 570 Kominfo; Wisma Tugu Depag RI, Cisarua Bogor, 21 Juli 2006.

v

II. Internasional:

1. "Information and Communication Technology Policy and Development"; The 2nd Asian IT 582 Summit 2004, Hyderabad Andhra Pradesh India, 12-13 January 2004.

2. "The National Initiatives for Promoting ICT Development"; Asia-Pacific Telecommunications 586 and ICT Development Forum (ADF); Goa India, 18-21 July 2004.

3. "Indonesia's Draft Law on Information and Electronic Transaction"; Cybercrime Legislation 600 and Enforcement Capacity Building Conference of Experts; Hanoi, Vietnam, 25-27 August 2004.

4. "Sustainable Development Program for Enhancing the Use of Computers in Rural Areas 620 through Community Access Points (CAP) and One School One Computer's Laboratorium (OSOL); New Delhi, India, 18 July 2005.

5. "National Cybersecurity Policy & Implementation for Government of Indonesia"; 631 http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/; Country Paper In Cybersecurity Initiative; By: Hammam Riza and Moedjiono; Seminar: Partnership for Global Security, ITU Building, Geneva, 15-16 May 2006.

6. "Policy on ICT Industry Development"; BSA Regional Innovation Forum 2006 Building a Safe 639 and Legal ICT Industry; Oriental Hotel Bangkok, 18 May 2006.

67

I - 6

MASA DEPAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI TERCIPTANYA HEALTH INFORMATION SYSTEM

Makalah Oleh :

Dr. Moedjiono, MSc

Disampaikan pada acara Simposium Nasional Telemedicine

Fakultas Kedokteran – Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

10 Juli 2004

Abstrak :

Kesepakatan dalam WSIS mendorong untuk tercapainya target layanan kesehatan di Indonesia yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Indonesia pada tahun 2005 dan pusat kesehatan pada tahun 2010. Telemedicine menjadi alat bantu yang sangat potensial dalam menjembatani kesejangan layanan kesehatan dan pemerataan kemampuan tenaga medis dalam melakukan diagnosis, terapi, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi serta peningkatan ilmu dan pengetahuan.

1. PENDAHULUAN Pada saat ini jumlah kebutuhan dokter di rumah sakit dan pusat kesehatan masih terus

bertambah dan berkembang hingga keberbagai wilayah dan pelosok di seluruh tanah air,

namun sangat disayangkan populasi dokter dan paramedis masih terkonsentrasi di wilayah

perkotaan khususnya di pulau Jawa. Sedang di daerah pedesaan atau perkampungan

khususnya dil luar Jawa, masih jauh dari tersedia atau terlayani dari tenaga kesehatan.

Kondisi demikian tentunya menimbulkan kesenjangan tenaga dokter dan para medis serta

kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Pemerintah Republik Indonesia

berupaya menanggulangi kesenjangan tersebut dan berupaya agar kondisi tersebut dapat

secara berangsur dihilangkan ataupun secara bertahap dikurangi. Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki Sistem Kesehatan Nasional antara lain

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dengan memanfaatkan teknologi Informasi

68

tersebut diharapkan dapat diciptakan kemudahan dan kelancaran komunikasi antara dokter

dan pasien secara lebih efisien tanpa adanya halangan tempat, waktu dan jarak atau yang

dikenal sebagai Network System of Telemedicine. Melalui Network System Telemedicine

jaringan komunikasi antar pusat-pusat pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas

dll.) dapat saling terhubung dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang ada.

Kebutuhan akan adanya Network System Telemedicine, sangat didukung oleh berbagai

negara di seluruh dunia yang dinyatakan dalam salah satu butir dalam deklarasi dan

rencana kerja World Summit on Information Society (WSIS) yang diselenggarakan pada

tanggal 17-28 Februari 2003 di Geneva. Pada konferensi tersebut dihasilkan 10 item

rencana kerja yang termasuk dalam e-strategy dan ditargetkan akan dicapai hingga tahun

2015. Khusus yang berkaitan dengan target e-strategi bidang kesehatan, yang harus dicapai

Indonesia adalah keharusan menghubungkan seluruh rumah sakit di Indonesia pada tahun

2005 dan pusat kesehatan pada tahun 2010. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk

memenuhi target tersebut, adalah dengan melakukan pemetaan di Indonesia terhadap

kesiapan/ketersediaan teknologi telekomunikasi khususnya infrastruktur, aplikasi

telemedicine dan sumber daya manusia. Ketersediaan dari ketiga faktor tersebut akan

menjadi kunci sukses penerapan telemedicine di Indonesia.

Secara umum telemedicine dapat diartikan sebagai :

Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh profesional

pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pertukaran informasi mencakup diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit,

penelitian, dan evaluasi. Termasuk di dalamnya untuk pendidikan berkelanjutan bagi

penyedia pelayanan kesehatan, dimana ini semua dilakukan untuk kepentingan

memajukan kesehatan individu dan komunitasnya.

Dengan diterapkannya telemedicine maka pemerataan layanan kesehatan dapat

ditingkatkan dan kemampuan pengetahuan tenaga medis dapat disebarluaskan secara

virtual. Penerapan telemedicine ini menjadi salah satu kunci pemecahan permasalahan

tenaga medis yang berada dilokasi luar Jawa agar dapat tetap berkomunikasi dan

memperoleh bantuan analisis, diagnosis, pemeriksaan dan penanganan pada kasus-kasus

pasien tertentu dengan bantuan para dokter senior dari jarak jauh. Sehingga dimasa depan

problem penolakan dokter-dokter muda yang akan ditempatkan diluar Jawa karena alasan

sulit berkomunikasi dan berkembang, khususnya dalam memperoleh bantuan mendiagnosis

dan saling bertukar informasi dengan para dokter senior dapat dihindari.

69

2. MENGHUBUNGKAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN TERTUANG DALAM AGENDA KERJA WSIS

Indonesia sebagai anggota PBB perlu berperan aktif dalam World Summit on Information

Society (WSIS) yang diselenggarakan dan dikoordinasikan dibawah Sekretaris Jendral PBB.

Hal ini merupakan peluang untuk kerjasama dengan para pimpinan dunia, kepala lembaga

PBB, pimpinan industri, LSM, perwakilan media dan masyarakat umum dalam suatu

kegiatan tingkat tinggi. Peran dari berbagai kalangan tersebut di atas, diharapkan dapat

menjamin koordinasi yang baik dari masyarakat informasi seluruh dunia. Pemerataan akses

dan penyediaan infrastruktur telematika pada negara-negara berkembang menjadi salah

satu agenda dalam WSIS, sehingga diharapkan kesenjangan digital di tingkat global dapat

dikurangi. Untuk itu dikeluarkan deklarasi dan action plan WSIS yang bertujuan membantu

negara berkembang dan terbelakang memperoleh akses informasi, sehingga tercapai

ekonomi global berbasis digital knowledge.

Pada sidang para menteri ICT di forum “Toward Knowledge Society” di Paris pada bulan

Oktober 2003, dimana setiap negara harus mencanangkan Rencana Target WSIS 2005 –

2010, Sebagai anggota WSIS, Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan berupaya

mengurangi kesenjangan digital yang ada. Salah satunya adalah melalui sinergi kegiatan

dalam wadah Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dengan semua stakeholder dan

shareholder.

Salah satu Target Utama Action Plan WSIS adalah membangun infrastruktur dasar yang mengkoneksikan seluruh desa, sekolah, perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan secara global. Indonesia sepakat untuk secara konsisten agar pelayanan kesehatan diseluruh rumah sakit telah terhubung pada tahun 2005 serta pusat kesehatan pada tahun 2010. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghubung-kan rumah sakit dan pusat kesehatan tersebut sangat bergantung kepada :

a. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi b. Aplikasi aplikasi telemedicine yang mendukung c. Ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia

3. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 3.1 KONDISI SAAT INI di INDONESIA

Di daerah pedesaan, masih banyak faktor yang menyebabkan penetrasi jaringan komunikasi yang rendah. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, dan infrastruktur yang tidak cukup memadai. Dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka ditinjau dari orientasi bisnis, usaha untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan masih membutuhkan investasi yang sangat mahal, dan tidak menguntungkan. Sehingga untuk pengimplementasian di daerah pedesaan membutuhkan pendekatan khusus. Dalam rangka mengurangi kesenjangan digital, pemerintah melaksanakan program USO telekomunikasi.

70

3.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TELEKOMUNIKASI PERINTIS (Universal Service Obligation/USO Telekomunikasi) Dalam rangka meningkatkan kesempatan bagi masyarakat di daerah pedesaan agar

dapat menikmati fasilitas layanan telekomunikasi maka Pemerintah bermaksud

mengembangkan jaringan Fasilitas Telekomunikasi Perintis (Universal Service

Obligation/USO), sehingga dapat menjembatani kesenjangan telekomunikasi. Melalui

surat Menteri Komunikasi dan Informasi No. 109/M.Kominfo/VI/2003 kepada Menteri

Perhubungan mengharapkan bukan hanya pembangunan fasilitas Telekomunikasi

Perintis (USO) tidak hanya untuk voice saja, tetapi juga harus dapat membangun

aplikasi e-health yang merupakan layanan diagnosis jarak jauh atau konsultasi

dengan dokter spesialis untuk lokasi-lokasi yang belum memiliki fasilitas dokter

spesialis tertentu.

3.3. HAL-HAL PENTING DALAM PEMBANGUNAN INFRA-STRUKTUR

TELEMEDICINE

Pembangunan infrastruktur di daerah sangat bergantung kepada daerahnya dengan melihat kemampuan teknologi komunikasi yang dapat diimplementasikan dan dapat menjangkau pelanggan/ penggunanya dalam radius tertentu. Teknologi telekomunikasi dipakai untuk telemedicine antara lain satellite, microwave, fiber optic juga copper wire.

Selain memperhatikan teknologi telekomunikasi yang akan diimplementasikan dalam

pembangunan infrastruktur, juga harus diperhatikan besar bandwidth yang

dipergunakan, sehingga aplikasi Telemedicine dapat berjalan sesuai yang

dibutuhkan. Bandiwidth itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan

mentransmisikan informasi dalam jalur telekomunikasi. Semakin besar bandwith,

maka proses pengiriman data menjadi lebih cepat.

Berikut klasifikasi bandwidth dalam teknologi telekomunikasi :

Bandwidth (KBps)

Access Network TelecommTechnology

64 copper wire, radio, satellite POTS, include data via modem

64 ~ 2.048 copper wire, coaxial, fiber optic DLC, ISDN (BRA/PRA)

2,048 Fiber optic Frame relay, ATM

Keterbatasan bandwidth, adalah sebuah implikasi yang harus di hadapi, dimana

penggunaan bandwidth suara (POTS) dengan menggunakan cooper wire, meskipun

dapat diklasifikasikan ke dalam layanan murah, tetapi ini hanya dapat mengirimkan

71

bandwidth yang kecil. Berbeda dengan penggunaan broad bandwidth dapat

membuat aplikasi seperti teleradiology, telephatology, teledermatology atau

telepharmasi berjalan, tetapi dalam hal ini tentu saja akan menghabiskan biaya lebih

besar untuk bandwidth yang lebih besar.

Kebutuhan bandwidth dalam pemakaian aplikasi telemedicine adalah sbb :

Bandwidth required

Information transferred

Interaction mode Application type

low Voice, Still video, Text

Telephone voice interaction, Still images, Video clips with not real-time, Text, Store-and-forward with data acquired and sent for later Review

Audio, Data

low ~middle Voice, Motion video mages, Text

Still images, Video clips with real-time, Telephone voice interaction

Visual Images, Data

middle~high Voice, Motion video Images, Text

Real-time one-way or two-way interactive motion video

Visual images

Catatan :

Low : 64 Kbps, Middle : 64 ~ 2.048 Kbps, High : 2,048

4. APLIKASI TELEMEDICINE

Telekomunikasi menyediakan teknologi yang dapat mentransmisikan berbagai informasi secara elektronik dari tempat satu ke tempat lain, yang terpisahkan secara geographi. Dilihat dari informasi yang ditransmisikan, telemedicine termasuk teknologi dan aplikasi-aplikasinya dapat dikelompokkan dalam 3 bagian :

1. Audio : aplikasi telemedicine paling sederhana, audio dapat dikirim secara minimal dengan menggunakan POTS (Plain Old Telephon System). Jadi cukup dengan menghubungkan antara 2 titik untuk mendiskusikan sesuatu tentang kesehatan/medicine

2. Visual : (Image Transfer) Penggunaan video conference dan proses pentransferan dari gambar visual adalah teknologi aplikasi yang biasa digunakan dalam visual telemedicine, contohnya : Teleradiology, telephatology, teledermatology dan telepharmacy.

3. Data : Yang termasuk jenis ini adalah online akses pada database dan telemetry. Informasi yang dilihat dalam data telemedicine biasanya dalam format digital. Salah satu contoh adalah observasi angkatan udara untuk memonitor kesehatan pilot-pilot mereka dalam pesawatnya.

72

Perkembangan teknologi informasi dibidang mikroelektronik dan standar aplikasi telah

memacu perkembangan penerapan telemedicine. Seperti digunakannya MMX video chipset

untuk mempercepat proses pengolahan citra digital, standar kompresi suara H.324 untuk

telephone kabel dan H.323 untuk internet voice.

5. Sumber Daya Manusia Kemajuan teknologi informasi yang cepat harus diiringi dengan peningkatan kemampuan

sumber daya manusia, baik untuk para dokter dan tenaga para medis yang secara langsung

berkaitan dengan operasional dan analisis data. Tingkat kompleksitas peralatan kedokteran

yang menggunakan teknologi tinggi dan kepresisian tinggi menuntut pendalaman

penguasaan ilmu dan teknologi. Selain itu telemedicine berfungsi pula sebagai bagian dari

distance learning yang menghubungkan para dokter yang berbeda lokasi, sehingga dapat

dilakukan sharing informasi, treatment dan edukasi secara online, real time, interaktif

melalui video conference.

6. Penerapan Telemedicine dalam bidang Kesehatan Beberapa penerapan telemedicine di bidang kesehatan antara lain:

Telemedicine home health care

Telemedicine consulting Telemedicine call center Emergency Telemedicine General telemedicine Teleradiology Telesurgery (Long distance surgery)

Telepsychiatry

Telecardiology Teledermatology Telepathology Teledentistry BioInformatics R&D Kesehatan dan lain-lain

Contoh penerapan telemedicine home health care di Jepang dapat menekan biaya

pengeluaran pengobatan di rumah sakit, karena pasien yang memerlukan konsultasi dan

penanganan awal dapat secara proaktif menanyakan dan mengutarakan kondisinya kepada

dokter dan perawat kesehatan. Secara statistik hampir sekitar 40% diagnosis permasalahan

kesehatan dapat diperoleh dari konsultasi kesehatan awal antara pasien dengan dokter

perawatnya. Dukungan lain berupa call center dan emergency telemedicine mempercepat

respon yang dapat diterima pasien yang berapa dalam kondisi darurat.

Teleradiology saat ini merupakan salah satu penerapan aplikasi teknologi informasi yang

sangat luas dan maju dikembangkan. Gambar-gambar hasil radiologi di transmisikan melalui

aplikasi tele-imaging atau radiograhy imaging agar dapat diterima oleh remote monitor

untuk diinterpretasikan oleh team medis melalui diagnostik system. Perkembangan kedepan

sistem teleradiology telah diintegrasikan dengan sistem Picture Archive and Communication

Systems (PACS) yang mampu mengakuisisi, mengelola dan mentrasmisikan data serta

gambar dalam satu kesatuan informasi.

73

Salah satu revolusi teknologi yang sangat signifikan terdapat dalam bidang telesurgery (long

distance surgery). Pada telesurgery terdapat integrasi dari berbagai bidang dan disiplin ilmu

seperti : broadband audio, video, realtime data, robotik, mekanik, elektronik dan remote

sistem. Canada berhasil melakukan telerobotic surgery dimana pasien yang akan dioperasi

laparoskopi berada di suatu daerah terpencil yang berjarak sekitar 400 km dari kota besar.

Dokter-dokter ahli bedah yang berada di kota besar melakukan remote operasi laparoskopi

dari suatu control room dengan memanfaatkan teknologi robotik. Persyaratan infrastruktur

yang andal dengan layanan jaringan VPN dengan bandwidth 10-12 Mbps serta keandalan

kontrol gerak robotik yang memiliki delay gerak lebih kecil dari 150 milisecon

memungkinkan dokter bedah melakukan bedah laparoskopi dan endoscopi secara presisi.

Metode ini merupakan suatu terobosan yang sangat berarti dalam menjembatani

kekurangan dokter ahli bedah untuk daerah-daerah terpencil.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk penelitian dibidang kesehatan dan

bioteknologi, dimana domain pengguna telah berkembang sangat jauh hingga bersifat tanpa

batas (borderless). Para peneliti yang bermukim disuatu negara dapat melakukan kolaborasi

riset dan penelusuran informasi dengan rekan-rekannya di berbagai negara diseluruh dunia

secara bersama dan online. Salah satu contoh yang menarik adalah dalam penelitian Human

Genom Project yang dilakukan oleh lebih dari 50 negara. Saat ini telah berhasil diidentifikasi

sekitar 30.000 gen DNA manusia, sekitar 3 milyar pasangan kimia pembangun DNA, dan

berhasil diintegrasikan data dan informasi digital gen dalam database untuk dimodelkan.

Bank data yang dibangun bersifat public domain sehingga dapat digunakan oleh seluruh

umat manusia demi kesehatan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi kesehatan.

Program ini telah berjalan selama 13 tahun dan selesai pada tahun 2003. Suatu

keberhasilan besar bagi umat manusia khususnya untuk bidang kesehatan dimana peta gen

manusia dapat dibuat untuk memprediksi, mendiagnosis dan melakukan terapi gen untuk

pengobatan manusia. Indonesia dalam hal ini ikut terlibat aktif dalam projek tersebut yang

diwakili oleh Lembaga Biologi Molukular Eijkman (Eikman Institut) yang dipimpin oleh Prof.

dr.Sangkot Marzuki, DSc.

7. Asosiasi Informatika Kesehatan Dengan berkembangnya berbagai teknologi informasi dan komputer pada khususnya, saat

ini telah ada sosiasi yang menghimpun para praktisi medis di dunia yang tergabung dalam

International Medical Informatics Assosiation (IMIA). Asosiasi ini merupakan wadah saling

mempertukarkan informasi, pengalaman, teknologi dan penerapan kemajuan-kemajuan

teknologi informasi di dunia kesehatan. Sedangkan di Indonesia baru-baru ini telah didirikan

asosiasi serupa dengan nama Indonesia Health Informatics Assosiation (INAHIA) yang

diharapkan akan memacu dan memperluas penggunaan IT dibidang kesehatan dan

kedokteran.

74

8. WEBSITE "e-health" di Indonesia Beberapa website yang bisa mewakili e-health di Indonesia adalah :

1. IDI (http://www.idionline.org) 2. PERSI (http:// www.pdpersi.co.id); 3. Deartemen Kesehatan ( http://www.depkes.go.id ) 4. Promosi Kesehatan ( http://www.promosikesehatan.com ) 5. Portal Satumed (http://www.satumed. com); 6. Perusahaan farmasi Kalbe Farma (http: //www. kalbe. co.id). 7. detikHealth-Detik.com ( http://www.detik.com/ )

8. www.klinikpria.com 10. MLDI (http:// www.mldi.or.id) dan lain-lain.

Seperti rimba raya, beraneka jenis pula penghuni dunia maya, karena itu kita juga mesti jeli memilih situs web kesehatan yang baik dan dapat dipercaya. Bagaimanapun ruang konsultasi kesehatan di jagat maya bisa menjadi alternatif untuk bertanya. Milis kedokteran : Milis merupakan wadah sebuah komunitas yang memiliki minat tertentu di internet dan berkomunikasi lewat e-mail. Untuk kesehatan, salah satu yang tertua adalah Mailing List Dokter Indonesia (MLDI).

1. [email protected], sedang untuk mendaftar dapat secara langsung ke [email protected].

2. [email protected] untuk komunitas para dokter. 3. [email protected] untuk anggota Ikatan Dokter Indonesia 4. [email protected] 5. [email protected] 6. [email protected] 7. [email protected] 8. dan lain-lain

9. KONDISI SAAT INI Telemedicine akan berhasil bila ditunjang infrastruktur dan aplikasi yang berjalan diatasnya.

Terhambatnya kemajuan telemedicine di Indonesia antara lain disebabkan karena saat ini :

• Infrastruktur telekomunikasi dasar baru mencakup 76% Kab/kota. • Wasantara net baru melayani 167 kab/kota • Telkomnet instan baru melayani 180 kab/kota • Depdagri dengan VSATnya tinggal 10% pemanfaatannya. • Belum tersedia data dan standar data yang dapat dimanfaatkan secara

bersama/terpadu. • Dasar hukum pengelolaan data elektronik Dokumen RS/medical record belum ada. • Belum ada hukum yang mengatur tentang pemanfaatan TI untuk transaksi bisnis dan

pertukaran data serta perlindungan terhadap data (Cyber Law). • Perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). • Otonomi dan Desentralisasi.

http://www.idionline.org/

http://www.pdpersi.co.id/

http://www.depkes.go.id/

http://www.promosikesehatan.com/

http://www.satumed.com/

http://www.kalbe.co.id/

http://www.detik.com/

http://www.klinikpria.com/

http://www.mldi.or.id/

mailto:[email protected]









75

10. PENUTUP Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama antara Pemerintah,

Dunia pendidikan, para profesional dibidangnya dan dunia usaha. Untuk itu diperlukan

kerjasama yang erat dari seluruh unsur bangsa untuk memajukan dunia kedokteran dan

kesehatan dengan bantuan teknologi informasi khususnya untuk membangun jaringan antar

rumah sakit di tahun 2005 dan pusat layanan kesehatan masyarakat ditahun 2010.

Kepustakaan : 1. Makalah pokja Bidang Pengembangan Infrastruktur pada Lokakarya TKTI, 21 Oktober

2003 2. Makalah dari BKN pada pertemuan : Kesiapan publik dlm menghubungkan semua Pusat

Kesehatan dan RS dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 16 Juni 2004 3. Makalah mengenai telemedicine; Website www.med.umich.edu

/telemedicine/symposium2004/ 4. Human genom data bank; Website http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 5. Website http://www.eur.nl/FGG/MI/imia/home.html 6. Association of Telemedicine Service Provider‟s www.atsp.org 7. Human genom project www.DOEgenomes.org 8. British Medical Informatics Society http://www.bmis.org/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.eur.nl/FGG/MI/imia/home.html

http://www.atsp.org/

http://www.doegenomes.org/

http://www.bmis.org/

102

I - 9

PERANAN PEMBANGUNAN BIDANG TELEMATIKA

DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT INFORMASI

Orasi Ilmiah

Oleh :

DR. MOEDJIONO, M.Sc.

Pada Acara:

Wisuda Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana ke XXXV

Universitas Darul ’Ulum

Jombang, 25 Juli 2004

Assalammu‟alaikum Wr.Wb.,

Yang saya hormati :

Rektor Universitas Darul ‟Ulum, Seluruh Civitas Akademika Universitas Darul ‟Ulum, Yang berbahagia Para Wisudawan/Wisudawati, Para Orang Tua, Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan

untuk menghadiri dan mengikuti acara Wisuda Program Diploma, Sarjana dan

Pasca Sarjana ke XXXV Universitas Darul ‟Ulum. Kami, sangat menghargai

kepedulian Universitas Darul ‟Ulum dalam menyiapkan sumber daya manusia

(SDM) bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan di masa yang akan

datang. Dalam kaitan ini, sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas, semua lembaga

103

pendidikan diharuskan menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang mampu

membentuk suatu link and match antara lulusan Pendidikan Tinggi dengan

kebutuhan pengguna jasa di bidang telematika yang di dalamnya termasuk

telekomunikasi, media dan informatika.

Pembangunan telematika merupakan upaya konkrit dalam menemukan link and

match tidak saja untuk jangka waktu yang sedang berjalan, tetapi juga

mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang yaitu membangun

masyarakat informasi, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat Kepala

Negara sedunia (World Summit on the Information Society I tanggal 10-12

Desember 2003).

Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan dua

dokumen penting yang dihasilkan yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk

membangun masyarakat informasi (Information Society) sebagai langkah untuk

membangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Dokumen

tersebut di antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah

mulai SD sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan

pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan, seluruh

desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi, dan

memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah

mempunyai akses dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam era globalisasi sekarang ini, informasi telah berkembang menjadi

komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas memasuki berbagai sisi

dalam kehidupan masyarakat. Sulit dibayangkan kehidupan manusia modern

sekarang ini dipisahkan dari informasi. Pengelolaan informasipun semakin

canggih dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan,

sehingga menampakkan wajah yang industrial-komersial. Proses produksi,

pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakin dipermudah dan dipercepat

karena dukungan teknologi yang semakin canggih.

Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia,

sehingga beberapa pakar menyebutkan bahwa siapapun yang dapat menguasai

informasi, serta memanfaatkannya dengan bijak, maka dialah yang paling

berpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam konteks

104

kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi

dan secara tepat dan bijak mampu memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang

paling siap menapaki milenium ke tiga ini.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena

mempunyai implikasi luas terhadap aspek-aspek ideologis seperti identitas

bangsa dan nasionalisme.

Kita sadari bersama bahwa era sekarang ialah era persaingan bebas, di mana

hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau

bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN

sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunya AFTA, dan untuk

tataran Asia Pacific, secara bertahap sudah berlaku, yang mengharuskan kita

untuk menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan

berlaku pada tahun 2020.

Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa

Indonesia mau tidak mau harus ikut serta dalam kompetisi tersebut, dan salah

satu strategi yang dipilih adalah melalui peningkatan peran teknologi telematika,

yaitu suatu konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika.

Hadirin Sekalian yang saya hormati, Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta yang tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan suku bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematika mempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematika merupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, produk teknologi telematika merupakan komoditas yang sama saja dengan komoditas ekonomi lainnya yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika. Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi

perekat persatuan dan kesatuan bangsa, melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semua institusi dan area seluruh wilayah nusantara. Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemen dan prosedur

105

kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada selama ini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat. Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses

pembangunan masih dilakukan secara parsial oleh lembaga-lembaga

pemerintahan baik di pusat dan daerah telah dimulai, namun dilihat dari

kuantitas dan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum

merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan

pemerintah ialah memprioritaskan pada pengembangan e-Government,

sebagai layanan pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika.

Pemerintah telah mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003,

tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Diharapkan

dengan terwujudnya e-government, akan terjadi peningkatan yang cukup

signifikan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi akan

semakin baik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good

governance).

Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akan semakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yang dipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayanan publik akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-government menjamin adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayanan publik, maka akan membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya. Selain melalui e-government, daya saing bangsa juga akan meningkat melalui layanan informasi lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoral baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti e-education, e-health, e-bisnis dll. Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematika baik layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akan meningkat melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagai komoditas ekonomi yaitu dengan menjual produk-produk industri software maupun hardware di

bidang telematika, terutama industri teknologi informasi dan elektronika. Dalam industri software termasuk jasa, Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, sehingga perlu terus dipacu pengembangannya. Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik

106

layanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas industri telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa. Hadirin Sekalian yang saya hormati, Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkan kepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, dan juga industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satu sama lain terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dan sarana, dan yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM). Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon, penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat mendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan melakukan program pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan akses masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbone nasional

atau sebagai jalan raya telematika Indonesia, sebagaimana halnya di Malaysia

yang disebut multimedia super coridor. Upaya mengembangkan “jalan raya

telematika" tersebut di Indonesia merupakan upaya yang akan menghubungkan

seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara, selain akan membuka

peluang berkembangnya layanan informasi dan industri telematika juga akan

memiliki makna ideologis, yaitu akan menjalin keanekaragaman potensi dan

budaya bangsa dalam suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperkuat

integritas bangsa. Oleh karena itu, saat ini sedang dikembangkan sistem jaringan

informasi yang tertampung dalam kerangka koseptual Sistem Informasi

Nasional (SISFONAS). Keberhasilan mengembangkan SISFONAS ini akan

berimplikasi pada sejauhmana teknologi telematika memberikan kontribusi dalam

upaya membuka peluang daya saing bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dan

sekaligus akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang kita

idamkan bersama.

Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalam

berbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan

adanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada para

pemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturan

107

perundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudah

tersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasi

dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnya

undang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan

semakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.

Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan disini adalah telah

terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim

Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) tanggal 27 Januari 2003,

sebagai perubahan terhadap KEPPRES Nomor 50 Tahun 2000. TKTI adalah Tim

yang terdiri dari 3 stakeholder penting, yaitu pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam

perumusan kebijaksanaan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri

telematika, mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan

sinergi seluruh komponen telematika Indonesia.

Kedua, di bidang SDM sebagai isu pokok dalam pembahasan ini, merupakan masalah yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian. Mempersiapkan SDM di bidang telematika menurut hemat saya harus dilakukan sebelum menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. Selanjutnya pengembangan SDM ini harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat. Kesalahan kita pada awal mengembangkan telematika, antara lain ialah karena lebih mendahulukan penyediaan hardware dengan tanpa mempersiapkan SDM secara memadai. Oleh karena itu, perkembangan pendayagunaan telematika tampak lebih lambat di banding negara lain. Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada

kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik

layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalam

meningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasar

internasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauh

dibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika. Walaupun

secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuai dengan yang

kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkan kualitasnya di

dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang

108

telematika baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu,

beberapa produk dari industri telematika nasional telah digunakan di pasaran

dunia.

Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial serta meningkatkan kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkan cukup banyak tenaga di bidang telematika. Untuk membangun e-government kita dapat menggunakan tenaga yang berasal dari luar aparatur pemerintah yaitu untuk mengembangkan sistem, aplikasi dan penyediaan hardware seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Namun untuk mengendalikan dan mengelolanya serta pemeliharaannya diperlukan adanya dukungan SDM yang berasal dari aparatur

pemerintah sendiri. Di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah akan memerlukan aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang telematika, baik untuk operator, pengembang, analis dan tenaga pendukung teknik atau technical support, baik untuk website, back office, maupun sistem pelayanan satu atap (front office). Kebutuhan SDM untuk pelayanan komersial, akan terus meningkat sejalan

dengan semakin berkembangnya berbagai jenis layanan informasi mulai dari

layanan informasi pasif melalui website sampai kepada layanan interaktif dalam

bentuk e-bisnis, e-education, e-health dan lain-lainnya. Media cetak dan

elektronik, juga sudah mulai mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan

teknologi telematika untuk memperluas jaringan bisnis mereka yaitu dengan

mengembangkan media saiber (cyber media). Pertumbuhan situs-situs dan

portal layanan informasi tersebut akan terus meningkat seiring dengan semakin

meningkatnya akses masyarakat terhadap internet. Jumlah pengguna internet

dewasa ini sekitar 4.500.000 orang, dan 44% di antaranya menggunakannya

untuk tujuan bisnis.

Perkembangan layanan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian

negara kita dan jaminan serta perlindungan keamanan bagi pengguna jasa

tersebut. Jika kondisi perekonomian membaik dan jaminan hukum berupa

peraturan perundang-undangan dan penegakan-nya sudah baik, maka layanan

informasi inipun akan lebih baik.

Kebutuhan akan SDM di bidang telematika tentunya tidak hanya untuk aktivitas

layanan informasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dalam

mengembangkan industri telematika dan penunjangnya, seperti perangkat lunak,

109

jaringan dan sebagainya. Dengan demikian kebutuhan terhadap SDM semakin

meningkat tidak saja dari segi jumlah tetapi juga kualitasnya.

Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masa mendatang,

diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu

menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisi ini

merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk

meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yang

memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.

Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhi

oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika. Dengan

demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan

upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.

Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa perkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanan komersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM di bidang layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi, kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidang industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhan akan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan untuk menghasilkan SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagai pendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesional dari luar negeri. Selain itu, kecepatan pertumbuhan di bidang layanan informasi tampaknya akan dipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika. Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenal sebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerah serta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balik dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan intelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuan menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengan kemampuannya menggunakan teknologi telematika akan mampu meningkatkan kembali kadar

110

intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi mereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan mengakses teknologi telematika akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya peranan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang telematika, dunia usaha serta pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi digital divide ini. Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan

kompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB

(UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia

mengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesia berada

di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itu tentunya

diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapi diharapkan

menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDM

bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusaha memenangkan

persaingan.

Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana saya kemukakan

tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya

saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan

mengembangkan standar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar

yang berlaku internasional. Melalui standar kompetensi ini, akan diperoleh

manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitment SDM di dalam mengisi

kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri telematika, sehingga tenaga

yang dipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui

standar kompetensi, juga akan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan,

sebagaimana juga dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya.

Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan

menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akan

menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.

Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upaya

optimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikan dan

pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasi

111

masyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.

Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan

memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga

pemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau

jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika. Selain itu

Kementerian Komunikasi dan Informasi serta TKTI juga berusaha untuk

memfasilitasi asosiasi dalam mewujudkan standar kompetensi nasional di bidang

telematika.

Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang ini lebih

ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan

teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwa upaya penciptaan

tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran dan

kemampuan masyarakat di bidang telematika atau upaya meningkatkan

literasinya, maka suatu waktu penggunaan akan tidak efektif dan dari aspek

ekonomi pasar di bidang telematika tidak akan berkembang. Kalau pasar tidak

berkembang maka lulusan lembaga pendidikan telematika pun tidak akan

tertampung oleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk

mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang telematika juga tantangan untuk

meningkatkan kadar literasi telematika (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.

Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu

Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer‟s Lab – OSOL).

Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua

stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastruktur serta instansi

pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratorium komputer di

sekolah-sekolah.

Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk

memanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika juga dapat

dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait pada pengabdian

kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga pendidikan juga

112

melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematika bagi masyarakat,

sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.

Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan program pendidikan di bidang telematika dan berkembang cukup pesat, namun lulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan telematika tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknya dimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan

secara dini di rumah. Hadirin sekalian yang saya hormati,

Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks inilah diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalam membangun masyarakat informasi seperti yang diamanatkan dalam WSIS. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para Wisudawan dan Wisudawati, para Dosen dan seluruh Civitas Akademika, serta para Orang-Tua yang telah berhasil melaksanakan dan mendukung berhasilnya proses belajar mengajar pada Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana ke XXXV Universitas Darul ‟Ulum. Semoga para Wisudawan dan Wisudawati dapat memberikan kontribusi dan berkarya di berbagai bidang sebagai persembahan pengabdian terbaiknya untuk membangun bangsa dan negara kita tercinta ini. Amin Ya Robbal 'Alamin. Demikian, terima kasih, semoga sukses.

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.

197

\

202

I - 18

Sistem dan Media Informasi Negara Dalam Mencegah, Menyelesaikan

Konflik dan Membangun Perdamaian Berkelanjutan

Oleh:


Disampaikan Pada Workshop THE NEW GENERATION OF RELIGIOUS

LEADERS

Banjarmasin, 6 Januari 2005

1. Seorang ahli futurologi, Alvin Toffler, pernah mengatakan bahwa :

“ Information can be one of the most important influences shaping

society. It can furnish facts, report ( or develop ) feelings, establish

trends, if communicated may effect decission and actions that

influences the world “.

Pernyataan ini menunjukkan secara gamblang bahwa informasi menjadi

begitu penting posisinya sehingga dirasakan perlunya penanganan secara

cermat. Dalam pengertian untuk mendapatkan manfaat dari nilai dan

pentingnya informasi dimaksud. Dan yang menentukan suatu informasi itu

penting atau tidak menurutnya, tergantung pada sistem nilai yang berlaku.

2. Akibat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta semakin

mengglobalnya komunitas manusia di dunia ini, arti penting informasi itupun

203

relatif dan dapat berubah-ubah. Karenanya, siapapun yang berkecimpung

dalam bidang komunikasi dan informasi perlu dapat melihat jauh kedepan

dan terus mereposisi, bagi terjaganya arti dan nilai pentingnya informasi

tersebut.

3. Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bukan semata-mata

pada bagaimana menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana

menciptakan suatu sistem yang bersifat kondusif bagi pembangunan

bangsa menuju masyarakat yang CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

Dengan demikian pengelolaan informasi dimaksudkan, disamping untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi juga senantiasa perlu

diarahkan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri.

4. Sebuah pemerintahan yang baik apabila sumber daya publik dan masalah-

masalah publik, dikelola dengan efektif, efisien dan partisipatif. Hal ini

menuntut adanya iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip

TANSPARANSI, PARTISIPASI, dan AKUNTABILITAS yang juga

merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka

(open government).

Dalam konsep open government terdapat beberapa jaminan hak publik

antara lain : (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam

menjalankan peran publiknya; (2) hak untuk memperoleh informasi; (3) hak

untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; dan (4)

hak untuk berekspresi. Dengan demikian ujung tombak untuk mewujudkan

pemerintahan yang terbuka dan demokratis tersebut adalah jaminan

perolehan informasi oleh masyarakat.

204

5. Bergulirnya era keterbukaan yang diharapkan menjadi wahana penataan

kembali segala perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

tampaknya belum memberikan kontribusi yang memadai bagi terwujudnya

kesejatian maksud dan tujuan reformasi yang kita dambakan bersama.

Kondisi sosial politik seperti ini masih terlihat dari terpolarisasinya

pemaknaan “nasionalisme” yang terjebak pada keinginan dan emosional

sementara masyarakat yang kurang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan

dan komitmen bersama dalam membangun semangat dan jiwa masyarakat

untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemerosotan moral, dan

bangkit untuk terhindar dari kenestapaan bangsa, serta bangkit untuk

melepaskan diri dari aroma friksi dan konflik yang sering terjadi di negara

kita tercinta Indonesia.

6. Friksi-friksi sosial – ekonomi – keagamaan – suku - dan emosi-emosi

kelompok sering terjadi karena adanya bias pemaknaan nasionalisme

yang kurang memberikan solusi dan tidak berujung pada pemahaman

bahwa kita adalah bangsa yang besar didalam kerangka NKRI. Kondisi ini

juga diperparah dengan adanya wacana yang cenderung mempolarisasikan

dan menyuburkan kontaminasi nilai-nilai kebangsaan, dengan berbagai motif

atau kepentingan dan popularitas sesaat.

7. Kondisi dan perkembangan masyarakat yang memberi nuansa

kerenggangan kohesivitas sosial masyarakat ini perlu adanya upaya

penggalangan partisipasi masyarakat guna menjalin kembali

keeratan/kohesivitas lintas komunitas tersebut melalui - salah satunya -

adalah aktivitas komunikasi kebangsaan. Komunikasi dimaksud untuk

memberikan arah kepada seluruh komponen bangsa, khususnya

205

masyarakat di daerah-daerah konflik dan rawan konflik dalam upaya

meningkatkan kualitas nasionalisme anggota masyarakatnya. Diharapkan

melalui kegiatan workshop yang bertemakan : PEACE EDUCATION AND

CONFLICT RESOLUTION” ini, aktivitas komunikasi kebangsaan ini dapat

memberi kontribusi bagi pendidikan politik masyarakat dalam

mempersemaikan kembali potensi kekerabatan, persaudaraan, persatuan

dan kesatuan yang telah menjadi kesepakatan dan konsensus bagi semua

anak bangsa. Dengan workshop ini, kiranya dapat terbangun jalinan yang

mampu mengingatkan kita semua, bahwa persatuan dan kesatuan

merupakan prasyarat mutlak dalam menangani permasalahan yang sedang

dihadapi oleh bangsa Indonesia.

8. Disinilah sebenarnya inti dari subtema workshop yang bertajuk :

Membangun Sistem dan Media Informasi Negara dalam Mencegah,

Menyelesaikan Konflik dan Membangun Perdamaian Berkelanjutan. Artinya

dengan bangunan sitem dimaksud, Informasi terkelola dengan baik, jujur,

transparan dan memiliki nilai tambah. Sehingga dari aspek kontennya

informasi yang terkelola tersebut memiliki nilai tambah, khususnya dalam

hal:

a. Menumbuhkan rasa aman, damai, tertib, dan tentram bagi masyarakat;

b. Memelihara kohesivitas sosial masyarakat yang mantap dan dinamis;

c. Meningkatkan ketertiban perilaku kehidupan sosial masyarakat;

d. Memelihara kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera dalam wadah NKRI;

e. Penegakan kedaulatan bangsa dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta

206

f. Memberikan nilai tambah bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

9. Dari aspek kemajuan teknologinya informasi, memberikan peluang-peluang

kepada masyarakat luas untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan

baru; peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi itu sendiri bagi pengembangan kesejahteraan; serta peluang

untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui perolehan informasi

yang sebanyak- banyaknya. Menurut Burt Nanus dalam revolusi ke lima,

menyatakan bahwa jutaan manusia sekarang ini mempunyai akses

terhadap pelayanan informasi secara cepat, murah dan dalam berbagai

lingkungan. Revolusi informasi itu dengan cepat telah berlangsung dan

melanda hampir semua negara di dunia. Revolusi informasi telah

mengantar masyarakat ke era baru yaitu masyarakat yang menguasai

informasi, sehingga prinsip : “siapa menguasai informasi, ia akan lebih

unggul dari yang lain”, menjadi sebuah cita-cita kita bersama.

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-

mudahan dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan workshop, dan bagi

kemajuan bangsa dan negara dimasa-masa yang akan datang.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh.

291

I - 24

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN

PERSAINGAN DUNIA USAHA

Oleh:


Disampaikan pada:

Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia

Lima Tahun Kedepan

Balai Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005

IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (IKA-MM-USU)

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Yth. Dewan Formatur, Ketua Umum, dan Panitia Pelaksana IKA-

MM USU,

Yth. Para ALUMNI Magister Manajemen USU,

Yth. Para Undangan serta hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat

Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya, kita

dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat Wal’afiat,

untuk mengikuti acara Seminar yang diselenggarakan oleh

ALUMNI Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara.

292

Sebelum saya menyampaikan ceramah saya,

perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini

menyampaikan Ucapan Selamat sehubungan dengan pelantikan

Pengurus IKA-MM-USU.

Saya akan memulai ceramah saya dengan menguraikan

kecenderungan perkembangan teknologi komunikasi dan

informatika (ICT/Information and Communication

Technologies/TELEMATIKA) ke depan, selanjutnya kita akan

melihat bagaimana ICT berperan dalam pembangunan ekonomi

(nasional), potensi pasar ICT, serta persaingan dunia usaha.

Hadirin yang saya hormati,

”Globalisasi”, yang ditandai dengan semakin meningkatnya

interkoneksi dan interdependensi dunia, memfasilitasi

pertumbuhan perdagangan, investasi, dan keuangan lebih cepat

dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga ekonomi

nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadi

ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya ”4i”:

(informasi, investasi, infrastruktur, dan individu) melintasi batas-

batas negara.

Informasi dikumpulkan dan dikelola sebagai komoditi

strategis dengan nilai ekonomi yang tinggi, didistribusikan

kepada siapa saja yang membutuhkan. Investasi akan mengalir

ke berbagai tempat di mana saja, apabila pasar tersedia.

Infrastruktur akan dibangun di lokasi-lokasi dekat dengan

sumber daya (resources) yang tersedia. Individu akan bergerak

dengan mobilitas tinggi ke mana saja, dengan membawa

ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Akselerasi proses

globalisasi yang dramatis, difasilitasi oleh revolusi di bidang

teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, yang

293

mentransformasikan masyarakat dunia (termasuk masyarakat

Indonesia) memasuki suatu era yang kita kenal sebagai ”Era

Informasi”.

Era Informasi menjanjikan peluang akses yang sama dan

lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan; menjanjikan

pemberdayaan masyarakat yang lebih meningkat; pertumbuhan

ekonomi dan lapangan kerja; serta meningkatkan akses pada

layanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan). Namun

globalisasi juga harus diwaspadai dan disikapi secara bijaksana,

oleh karena kegagalan demi kegagalan perundingan liberalisasi

perdagangan dalam kerangka WTO (World Trade Organization),

serta semakin meningkatnya gerakan anti globalisasi di berbagai

negara, mengindikasikan ada yang salah dengan pengelolaan

globalisasi selama ini. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel dalam

Bidang Ekonomi pada tahun 2001 menyatakan bahwa berbagai

perjanjian perdagangan internasional yang telah memainkan

peranan besar dalam menghapuskan hambatan-habatan

perdagangan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan

pada negara-negara berkembang dalam proses globalisasi, perlu

dipertimbangkan kembali secara radikal.

Sebagaimana diketahui, Perjanjian GATT (General

Agreement on Tariff and Trade), GATS (General Agreement on

Trade in Services), dan ITA (Information Technology Agreement)

dalam kerangka WTO mencakup pula perdagangan barang dan

jasa di sektor teknologi komunikasi dan informatika, oleh karena

itu rangkaian perundingan yang selama ini dikoordinasikan oleh

TKBJ (Tim Koordinasi Bidang Jasa) Departemen Keuangan, serta

implementasi berbagai Perjanjian WTO tersebut harus dapat

mendorong pengembangan sektor ICT nasional, dan bukan

semata-mata hanya membuka pasar domestik saja. Sebaliknya,

294

para pemain (players), operator ICT juga harus terus

meningkatkan kapasitasnya agar bisa memanfaatkan pasar asing

yang terbuka sebagai hasil negosiasi dalam kerangka perjanjian

WTO, sehingga tidak terus-menerus hanya menjadi pemain

domestik saja, tetapi dapat berkompetisi di arena global (melalui

investasi keluar negeri).

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Peranan teknologi komunikasi dan informatika (ICT) telah

diakui secara luas di berbagai negara. Dalam konteks ini,

Pemerintah telah menempatkan teknologi komunikasi dan

informatika pada tataran penting, sebagai kekuatan pendorong

(driving force) dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan nasional.

ICT (sebagaimana pengalaman di berbagai Negara) terbukti

telah memainkan peranan penting, baik sebagai ”sektor”

maupun sebagai ”enabler”. Sebagai ”sektor”, ICT penting bagi

penyebaran teknologi. Sebagai ”enabler”, ICT penting bagi

pembangunan sosial-ekonomi negara. Sebagai contoh: Brasil,

Costa Rica dan India melakukan pengembangan ICT dengan

pendekatan ICT sebagai “sektor”, dengan fokus pada

pengembangan kapasitas nasional, pasar domestik, dan pasar

ekspor. Malaysia, Irlandia, Afrika Selatan, dan Estonia

mengembangkan ICT dengan pendekatan ICT sebagai “enabler”

dengan fokus pada pencapaian sasaran pembangunan nasional

masing-masing, dan meletakkan diri pada posisi global (seperti

pembangunan Multimedia Super Corridor di Malaysia).

Kenyataan menunjukkan kedua area strategis (ICT sebagai

”sektor” dan ICT sebagai ”enabler”) saling tergantung satu

dengan yang lain. Area yang pertama (ICT sebagai sektor) tanpa

295

area kedua (ICT sebagai enabler) tidak memiliki arti dan dampak

yang substansial, sebaliknya area yang kedua saja (ICT sebagai

enabler) tanpa pengembangan infrastruktur yang dipersyaratkan

tidak akan memberi hasil bagi terwujudnya masyarakat informasi

yang diinginkan. Oleh karena itu, Indonesia mengembangkan

sektor ICT dengan kedua pendekatan sekaligus (ICT sebagai

”sektor” dan ICT sebagai ”enabler”).

Apabila berbagai peluang ICT dapat dimanfaatkan secara

tepat, dapat memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas hidup, serta memfasilitasi implementasi strategi nasional

untuk mengurangi kemiskinan dan pencapaian Sasaran-sasaran

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) pada

tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan oleh PBB yaitu:

(1) Mengurangi kemiskinan dan kelaparan

(2) Kemampuan untuk mengikuti dan

pendidikan dasar secara universal

(3) Promosi persamaan gender dan

pemberdayaan perempuan

(4) Mengurangi tingkat kematian anak-anak

(5) Meningkatkan kesehatan ibu-ibu

(6) Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainya

(7) Memastikan perlindungan terhadap lingkungan

yang berkelanjutan

(8) Mengembangkan kerjasama (partnership) global

bagi pembangunan

296

Pemenuhan keseluruhan target Millenium Development

Goals (MDG) tersebut menjadi kewajiban setiap Negara

(termasuk Indonesia). Untuk melaksanakan komitmen global

(pemenuhan target-target MDG), maka Pemerintah melalui

Departemen Komunikasi dan Informatika selaku Departemen

yang mengkoordinasikan pengembangan ICT secara nasional

telah menyusun e-Nasional Strategi

(e-Indonesia), yang mendeskripsikan berbagai kebijakan dan

strategi nasional (Indonesia) dalam bidang ICT, difokuskan pada

peningkatan pembangunan nasional Indonesia melalui

penyebaran teknologi komunikasi dan informatika secara tepat

dan efektif, serta penyiapan berbagai kondisi, persyaratan yang

dibutuhkan (termasuk Rencana Aksi yang melibatkan seluruh

stakeholder) untuk pencapaian target-target MDG.


Industri ICT/TELEMATIKA dunia berkembang amat pesat,

dengan pertumbuhan 6.9% per tahun, dan tercatat pasar ICT

tahun 2004 mencapai USD 533 miliar. Dari pasar yang demikian

besar, pasar Asia tercatat sebesar USD 42 miliar dengan

pertumbuhan 23% per tahun. Di Indonesia sendiri, pasar sektor

ini (ICT) tercatat baru sekitar USD 1,3 miliar dengan

pertumbuhan pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing 9,8%

dan 22,1%. Dari total penjualan sebesar ini, diperkirakan USD

0,5 s/d 0,75 miliar diserap oleh sektor perbankan.

Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial

Classification) terhadap seluruh aktivitas ekonomi, yang

dikeluarkan oleh PBB, industri ICT memiliki cakupan yang luas:

297

Penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman (penerbitan buku, brosur, dan publikasi lainnya; penerbitan surat kabar, jurnal, musik, dsb)

Pos dan Telekomunikasi (telekomunikasi: long distance, local, wireless, data, Internet)

Komputer dan aktifitas terkait (software publishing, data processing, data activities and online distribution of electronic content, IT consulting, system integration, application management, hardware and software deploy and support, IT education and training, custom

applivation development, dsb) Rekreasi, budaya, dan aktifitas olah-raga (gambar

bergerak, produksi dan distribusi video; kegiatan yang terkait dengan radio dan televisi, aktifitas kantor berita, aktifitas yang terkait dengan perpustakaan dan arsip, dsb)

Secara kategori, sektor ICT dibagi kedalam group dan

classes sbb:

Manufacture of office, accounting and computing machinery

Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio and television and communication

equipment and apparatus Manufacture of medical appliances and instruments and

appliance for measuring, checking, testing, navigating, and other purposes, except optical instruments

Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

Post and Telecommunications Renting of machinery and equipment without operator

and of personal and household goods Computer and related activities

298

Cakupan industri ICT yang amat luas tersebut, menunjukan

potensi pasar ICT yang sangat besar. Indonesia, dengan

penduduk sekitar 220 juta, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi

mencapai 7.2% pada tahun 2009, serta meningkatnya

pemanfaatan ICT oleh masyarakat luas, diyakini pasar industri

ICT nasional akan tumbuh sangat substansial, dan akan

menciptakan multiply effect bagi sektor lain, serta membuka

lapangan kerja baru.


Melangkah ke depan, kita menghadapi tantangan

”globalisasi”, yang mensyaratkan demokratisasi, desentralisasi,

transparansi dalam proses, kompetisi, serta perlakuan yang sama

(equal treatment) bagi semua pihak (asing dan domestik).

Seberapa jauh dunia usaha khususnya industri ICT/TELEMATIKA

nasional dapat bersaing dan berkompetisi di arena global, amat

tergantung pada pemenuhan terhadap syarat-syarat prinsipil

yaitu:

Kemampuan untuk mengorganisasikan industri, bisnis yang efektif dan efisien, serta mampu mempertahankan keberlanjutannya (sustainable)

Mampu melakukan akses langsung (lebih cepat) dan meresponse permintaan pasar dengan cepat. Dalam kaitan ini, ICT berperan sebagai ’tools” untuk merealisasikan kecepatan akses dan response ke pasar (akses informasi)

Mampu melakukan inovasi produk dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah cepat

Memiliki baik competitive advantage maupun comparative advantage terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak lain

299

Mampu mempertahankan kualitas dan deliverable sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

Pemenuhan terhadap syarat-syarat prinsipil yang saya

kemukakan, akan dapat meningkatkan kemampuan industri ICT

nasional untuk bersaing dan berkompetisi di arena global.


Memasuki epilog Ceramah saya, saya ingin mengajak kita

bersama untuk mencermati berbagai kecenderungan (trend) ke

depan sebagai berikut:

1. Kita akan mengamati revolusi teknologi komunikasi dan informatika/ICT/TELEMATIKA yang berperan sebagai ”episenter” serta kekuatan pendorong (driving force) bagi transformasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Tahun 1980-an kita menyaksikan keterhubungan berbagai data secara online.

Tahun 1990, kita menyaksikan berbagai dokumen dikirim

melalui Internet. Tahun 2000, kita menyaksikan munculnya

demam Website atau gaya hidup web. Pada tahun 2010,

kita akan menyaksikan produk ICT tertentu akan berperan

sebagai Global Brain di mana ”informasi”, ”pengetahuan”

akan menjadi faktor yang amat menentukan bagi

pembangunan ekonomi suatu negara.

2. Di bidang ekonomi, kita telah mengamati transformasi dari

ekonomi pertanian menuju ekonomi industri, dari ekonomi industri menuju ekonomi jasa, dari ekonomi jasa menuju ekonomi informasi. Perkembangan selanjutnya, kita akan menyaksikan hadirnya ekonomi gaya hidup (lifestyle economy).

300

3. Dalam hal pengelolaan organisasi, akan terjadi proses transformasi dari manajemen kinerja menuju manajemen proses, selanjutnya transformasi menuju manajemen pengetahuan, dan transformasi berlanjut menuju manajemen inovasi.

4. Dibidang sektor publik, akan terjadi transformasi dari paradigma lama menuju paradigma baru yaitu:

Dari pemerintah yang efisien menuju pemerintah yang efektif

Dari administrasi publik menuju layanan publik

Dari regulasi menuju promosi, fasilitator Dari layanan berantai menuju layanan satu pintu (one-

stop services), dan selanjutnya menuju zero-stop services

Dari ketiadaan input dengan hasil tanpa output, bergeser ke tanpa keluaran tidak ada pendapatan.

Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan dalam ”Seminar

Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun ke depan”

yang diselenggarakan oleh IKA-MM-USU, semoga bermanfaat.

Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh peserta

Seminar dan hadirin sekalian, marilah kita sumbangkan

pengabdian terbaik kita bagi kejayaan bangsa dan negara kita

tercinta ini, bersama kita bisa. Selamat berseminar dan semoga

sukses.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

323

I - 27

STRATEGI PENGEMBANGAN TELEMATIKA INDONESIA

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

ORASI ILMIAH

Oleh:


PADA ACARA

WISUDA SARJANA DAN AKHLI MADYA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM

TAHUN AKADEMIK 2004/2005

Bandung, 26 Maret 2005

Yang Saya Hormati :

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi,

Civitas Academica Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi,

Para Wisudawan dan Wisudawati, serta

Hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,

karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini 26 Maret 2005 kita dapat

menghadiri acara Wisuda Sarjana Strata Satu (S-1) dan Akhli Madya Sekolah

Tinggi Teknologi Telkom Tahun Akademik 2004/2005. Dalam kesempatan yang

324

berbahagia ini, saya selaku pribadi (Menkominfo) dan seluruh staf Depkominfo

mengucapkan selamat kepada Wisudawan dan Wisudawati Sekolah Tinggi

Teknologi (STT) Telkom yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Harapan

saya semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang Saudara peroleh selama

mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom dapat diabdikan

pada masyarakat.

Saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para orang tua

wisudawan dan wisudawati serta semua Civitas Academica yang telah

membimbing, membekali dan menghantarkan mereka sehingga dapat

menyelesaikan tugas belajarnya di STT Telkom.

Wisuda di lembaga pendidikan tidak hanya merupakan suatu prosesi

yang menandai berakhirnya rangkaian proses belajar, tetapi juga merupakan

simbol dari pengakuan dan pernyataan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap mengimplementasikan

ilmunya ke dalam dunia nyata. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan timbal

balik dengan dunia nyata, dimana ilmu pengetahuan memberikan jalan

pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam kenyataan yang dihadapi

manusia sehari-hari, baik masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dalam konteks itulah, sesuai dengan permintaan dari Civitas Academica

STT Telkom, saya akan membahas masalah strategi pengembangan telematika

dan kaitannya dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia

(SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

1. Strategi Pengembangan Telematika.

Strategi pengembangan telematika haruslah diletakkan dalam kerangka

perkembangan peradaban dunia. Dalam hubungan ini, Alfin Tofler membagi

peradaban dunia menjadi tiga tingkatan, yaitu masyarakat pertanian (agraris),

masyarakat industri dan masyarakat informasi. Ketiga peradaban tersebut di

325

Indonesia terjadi sekaligus, yaitu ada sebagian masyarakat kita yang sudah

memasuki peradaban masyarakat informasi, namun ada juga yang dalam

tahapan peradaban masyarakat industri, dan bahkan yang terbanyak masih ada

dalam kelompok masyarakat agraris atau tradisional.

Berdasarkan prediksi Alvin Tofler tersebut, peradaban masa depan adalah

masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban dimana informasi

sudah menjadi komoditas atau kebutuhan utama dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Interaksi antar manusia sudah

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Setiap orang dapat

menciptakan, mengakses, menggunakan dan membagi (share) informasi dan

pengetahuan, sehingga diharapkan dapat mendorong individu dan masyarakat

untuk mengembangkan potensi mereka dalam pembangunan yang

berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dewasa ini, masyarakat yang

telah memasuki peradaban masyarakat informasi telah mempersiapkan diri

untuk berkembang menjadi masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based

society).

Masyarakat informasi sudah menjadi target global, yang dirancang

bersama oleh negara-negara di dunia pada KTT masyarakat informasi atau

World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan pada bulan

Desember 2003. Isi kesepakatan WSIS antara lain menjelaskan bahwa

membangun masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan

adalah cara penting untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup

masyarakat. Kesepakatan lain ialah dengan memperhatikan tujuan dan

kondisi nasional masing-masing negara agar berupaya mencapai target

pembangunan pada tahun 2015, yaitu seluruh desa, sekolah dan perguruan

tinggi, perpustakaan, rumah sakit, serta kantor-kantor pemerintahan, sudah

terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pada waktu tersebut,

diharapkan 50% penduduk dunia sudah mampu mengakses informasi dengan

326

ICT. Bila kita tidak berhasil melaksanakan program tersebut maka kita akan

terisolasi dari perkembangan yang terjadi di lingkungan global.

Pada tatanan global sebagaimana dikemukakan tadi terdapat perubahan

paradigma pertumbuhan ekonomi dari konsep modal dan tenaga kerja kepada

penggunaan pengetahuan sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi dan

produktifitas yang dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-

based economy). Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu bangsa didorong oleh

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta didukung oleh

penggunaan ICT dalam segala segi kehidupan. Pendayagunaan ICT sebagai

enabler dari knowledge economy dalam meningkatkan produktifitas dan

pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama, selain faktor modal dan tenaga

kerja. Pada era ekonomi baru ini informasi merupakan sumberdaya yang lebih

penting dibandingkan dengan sumberdaya lainnya (Men, Machines, Money, and

Materials), dimana informasi merupakan bahan baku dari knowledge dan

merupakan modal dasar untuk dapat bersaing. Pengetahuan menjadi komoditas

dan juga menjadi energi dalam transaksi antar pelaku pasar.

Dengan melihat perhatian dalam forum dunia tersebut, dapat disimpulkan

bahwa tatanan masa depan adalah masyarakat berbasis pengetahuan dan hal itu

dicapai setelah kita bisa mewujudkan tahapan masyarakat berbasis informasi.

Menghadapi tantangan itu, jelas bangsa Indonesia harus mengikuti dan

menyiapkan langkah-langkah stategis untuk mencapai target-target global

tersebut.

Dalam mengembangkan telematika, Indonesia telah merumus-kan visi ke

depan, yaitu : “Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera,

berlandaskan nilai budaya bangsa dan berperan dalam persaingan global”.

Dengan visi tersebut, Indonesia mengarahkan pengembangan telematika

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat informasi, yang

327

mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat Informasi

Indonesia yang dibentuk merupakan bagian dari Information Society dunia

sebagaimana telah dicanangkan dalam Declaration of Principles dari World Summit

on the Information Society (WSIS) di Jenewa pada tanggal 12 Desember 2003 yang

lalu.

Walaupun mengacu pada tatanan masyarakat informasi dunia, arah

pengembangan telematika membingkai masyarakat Informasi Indonesia dengan

nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa

Indonesia. Dalam konteks persaingan global, sebagai negara yang keempat

terbesar jumlah penduduknya di dunia, Indonesia akan berperan dalam

persaingan global khususnya dalam memanfaatkan peluang di bidang

Telematika.

Pengembangan telematika dalam konteks peningkatan kesejahteraan

dititik beratkan pada upaya pengembangan nilai tambah dalam dua aspek,

yaitu:

1. Telematika sebagai sektor (industri), memproduksi barang

(hardware/software) dan jasa yang dapat memberikan kontribusi dalam

meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Telematika sebagai enabler (pendukung), mendukung aktivitas lembaga dan

masyarakat di semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,

antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik melalui e-government, e-

health, e-commerce, dan e-education.

Dalam kaitan ini, fenomena yang kita hadapi adalah digital divide atau

kesenjangan kemampuan mengakses ICT, baik antara wilayah maupun antar

lapisan dan golongan masyarakat, serta dengan negara lain. Dalam konteks ini

diperlukan upaya untuk menyiapkan SDM yang mampu menguasai ICT, untuk

dapat mengambil manfaat globalisasi.

328

Melihat fenomena tersebut, pemerintah terus berupaya menempatkan

pengembangan dan pemanfaatan ICT sebagai salah satu prioritas pembangunan,

agar manfaat ICT dapat dirasakan di seluruh strata kehidupan bangsa, tidak

hanya di sektor bisnis dan dunia usaha, tetapi juga pemanfaatannya di sektor

pemerintahan, baik di pusat dan daerah, di sektor pendidikan, sampai dengan

pemanfaatannya bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Konvergensi 3 C (Communications, Computing dan Content) telah

mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan ICT, dimana industri

terkait telah berkembang sangat pesat memenuhi kebutuhan masyarakat agar

mampu meningkatkan daya saing pada tataran lokal, regional maupun global.

Apa yang dilakukan Indonesia dalam pengembangan telematika, sudah

sejalan dengan program WSIS. Jika WSIS menghendaki adanya plan of action

pada tahun 2015, maka Sistem Informasi Nasional (SISFONAS), yang sedang

disusun merupakan embrio dari e-Indonesia sebagai plan of action yang

diharapkan WSIS. Dari segi kelembagaan, WSIS memberikan gambaran

mengenai elemen yang mempunyai peranan penting untuk berpartisipasi dalam

pengembangan masyarakat informasi, yaitu seluruh stakeholder. Elemen tersebut

adalah: pemerintah, dunia usaha dan civil society (masyarakat). Artinya ketiga

elemen itulah yang akan menjadi tulang punggung dalam upaya mewujudkan

masyarakat informasi.

Tindak lanjut hasil-hasil WSIS tersebut kita laksanakan dalam bentuk,

antara lain : (a) diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil WSIS, (b) mengakomodasi

dan memantau berbagai masukan dari masyarakat dalam rangka

penyempurnaan serta pencarian strategi yang tepat untuk menghadapi WSIS

Tahap II di Tunisia tahun 2005, dan (c) “implementasi” butir-butir prinsip-

prinsip Deklarasi dan butir-butir Rencana Aksi.

329

Dalam kaitan ini Tim Koordinasi Telematika Nasional (TKTI) yang

ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003, sudah merupakan

wadah yang memayungi tiga stakeholder tersebut di atas. Kebijakan lainnya

yang sejalan dengan program WSIS ialah : upaya pengembangan dan

implementasi e-Government. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional

Pengembangan e-Government, yang memuat arahan bagaimana instansi terkait

dan Pemerintah Daerah dalam upaya penerapan dan pengembangan e-

Government.

Di bidang regulasi kita menyiapkan, RUU di bidang telematika yaitu RUU

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diharapkan dapat segera

dibahas dengan DPR untuk dijadikan Undang-Undang, karena kehadirannya

sudah ditunggu masyarakat. Perundang-undangan mengenai teknologi

informasi sangat diperlukan sebagai bingkai dalam mengimplementasikan

teknologi informasi dan komunikasi agar pemanfaatannya lebih optimal dan

bisa melindungi semua kepentingan stakeholder.

2. Implikasi Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Implikasi yang paling mendasar dalam rangka memberikan nilai tambah

bagi masyarakat dan memenuhi target WSIS sebagai wujud ikut serta menjadi

bagian dari komunitas global diperlukan upaya pengembangan sumber daya

manusia yang komprehensif sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dan bertolak dari kondisi nyata SDM kita.

Kondisi atau posisi Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan

SDM dan pendayagunaan telematika menunjukkan bahwa, daya saing Indonesia

dibandingkan dengan negara lain di dunia menempati posisi yang jauh

tertinggal, yaitu menempati urutan ke 58 dari 60 negara (sumber : The IMD

World Competitiveness Year Book 2004).

330

Secara umum kondisi SDM bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Hal

ini dapat dilihat dari rendahnya ranking Human Development Index Indonesia

tahun 2004, yaitu urutan ke 111 dari 177 negara di dunia (sumber : Human

Development Report – UNDP, 2004). Rendahnya indeks pembangunan manusia

ini merupakan tantangan kita semua yang harus dihadapi. Mengingat salah satu

komponen indeks tersebut adalah indeks pendidikan, maka perlu upaya

terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan yang juga memerlukan

perubahan paradigma. Dalam hal ini perlu upaya pendayagunaanICT dalam

penyelenggaraan pendidikan untuk akselerasi penciptaan SDM Indonesia yang

berkualitas dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.

Dilihat dari indikator e-readiness yang terdiri dari kesiapan infrastruktur

ICT, serta kebijakan, lingkungan usaha dan sosial yang mendukung, maka posisi

Indonesia dibandingkan negara lain pada tahun 2004 berada di urutan ke 59 dari

64 negara (sumber : Economist Intelligence Unit).

Dilihat dari “teledensity” yang masih rendah, yaitu 11-25% di kota besar

dan 0,2% di daerah perdesaan, dimana sekitar 43.022 desa (64,4% dari 66.778

jumlah total desa) masih belum memiliki akses telepon. Penetrasi telepon yaitu

fixed line adalah 7,82 juta atau sekitar 3%, sedangkan telepon seluler kurang

lebih 20 juta (sumber : Ditjen. Postel, 2005). Adapun penetrasi komputer masih

sekitar 2%, sedangkan jumlah pengguna internet sejak tahun 2002 meningkat

cukup banyak, yaitu pada tahun 2004 menurut APJII sekitar 12 juta orang. Yang

cukup menggembirakan adalah penggunaan Internet oleh lembaga pendidikan

terus meningkat, dimana menurut IDNIC pada saat ini terdapat 639 domain

ac.id yaitu untuk perguruan tinggi dan 841 domain sch.id untuk sekolah.

Dilihat dari e-literacy masyarakat sebagai prasyarat utama untuk

mewujudkan knowledge-based society, pada umumnya sebagian besar masyarakat

Indonesia masih pada tingkatan belum peduli dan belum memahami dan hanya

sedikit yang sudah pada tingkatan dimana kehidupan orang itu sudah tidak

331

dapat dipisahkan dengan ICT. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik, pemanfaatan ICT dalam proses pemerintahan (e-government) menjadi

program prioritas. Namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian kecil dari

jumlah pegawai negeri yang mampu mendayagunakan ICT. Terdapat

kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM di bidang ICT. Untuk itu,

diperlukan upaya terobosan agar dapat memenuhi kebutuhan nasional serta

target WSIS pada tahun 2015.

3. Kebijakan Pengembangan SDM.

Dalam menjawab tantangan di bidang pengembangan telematika dan

kondisi SDM telematika dewasa ini, maka arah kebijakan pengembanagan SDM

telematika, diarahkan sebagaimana visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Membangun Manusia Indonesia berbasis ICT (telematika) yang mampu

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Misi :

a. Meningkatkan e-literacy dalam rangka membangun manusia Indonesia

berbasis telematika melalui pendidikan formal dan non formal serta

informal.

b. Mengembangkan kapasitas SDM untuk meningkatkan layanan publik guna

meningkatkan kesejahteraan.

c. Mendorong manusia Indonesia untuk memanfaatkan ICT dalam rangka

peningkatan daya saing bangsa di seluruh aspek kehidupan.

d. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja telematika untuk mendukung

pertumbuhan industri telematika Indonesia.

332

Dalam kerangka pengembangan literasi masyarakat, secara ideal

diharapkan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki e-literacy dalam

tingkatan tertentu, yang berarti sekitar 220 juta rakyat harus menjadi “manusia

melek telematika” atau melek ICT. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan

waktu dan tahapan yang lebih pragmatis sesuai dengan kebutuhan yang ada.

UNESCO mengklasifikasikan SDM telematika menjadi dua kategori besar, yaitu

ICT-worker dan ICT-enabled worker1. ICT worker adalah orang-orang yang

memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk ICT seperti perangkat

keras, perangkat lunak, dan jasa-jasa, baik yang berada dalam lingkungan

industri ICT maupun yang tersebar di berbagai perusahaan atau organisasi yang

menerapkan ICT2. Sedangkan ICT-enabled worker adalah orang-orang yang secara

aktif berperan sebagai user atau pengguna perangkat ICT yang memiliki

kesiapan dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan ICT untuk

menunjang peningkatan kinerja aktivitasnya sehari-hari.

Kebutuhan tenaga ICT tidak saja untuk memenuhi kebutuhan industri ICT

untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri maupun industri lainnya (non-ICT),

tetapi juga untuk tenaga ICT sebagai pendukung di lembaga pemerintah,

lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Perkiraan kebutuhan SDM ICT pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta orang

atau 10.95% dari penduduk Indonesia dan pada tahun 2008 diperkirakan akan

mencapai 32,6 juta orang atau 11,91% dari penduduk Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang ICT dewasa ini diisi oleh

lulusan pendidikan tinggi, baik dari jurusan ICT atau jurusan lainnya, serta

1 United Nations. (2000). Human Resources Development for Information Technology. New York, USA: Economic and Social

Commission for Asia and the Pacific.

2 Mereka adalah kumpulan dari individu yang bekerja pada Divisi atau Departemen terkait dengan sistem informasi, teknologi

informasi, dan manajemen informasi, mulai dari level pimpinan hingga para data entry.

333

sekolah kejuruan dan kursus-kursus di bidang ICT. Perguruan Tinggi di bidang

telematika beraneka ragam, baik dari konsentrasi program pendidikan maupun

jenjang kelembagaannya. Dilihat dari konsentrasi program pendidikan, terdapat

keanekaragaman antara lain : ilmu komputer, teknologi komputer, informatika,

teknologi informatika, manajemen komputer, dan komputer akuntansi. Selain itu

termasuk pula bidang-bidang ilmu mengenai elektronika/telekomunikasi serta

kearsipan dan perpustakaan. Dilihat dari kelembagaannya antara lain

ditemukan beberapa nama, seperti : Universitas, Fakultas, Departemen, Jurusan,

Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik.

Secara keseluruhan perkiraan ketersediaan SDM ICT yang bersumber dari

lembaga pendidikan, kursus-kursus dan lembaga mandiri, adalah sekitar 8,2 juta

orang pada tahun 2004 dan diperkirakan pada tahun 2008 mencapai 19,8 juta

orang.

Terdapat kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM-ICT untuk

tahun 2004 sekitar 300%, dan diperkirakan kesenjangan tersebut pada tahun 2008

sekitar 165%. Untuk itu, diperlukan upaya terobosan agar sesuai dengan target

WSIS pada tahun 2015, kebutuhan bisa terpenuhi.

Implikasi adanya kesenjangan ketersediaan dan kebutuhan tersebut, ialah

diperlukan beberapa upaya, antara lain :

Peningkatan literasi masyarakat terhadap ICT, agar masyarakat melek atau

memahami manfaat ICT.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk ICT worker dan ICT enabled

worker.

Dalam konteks ini lembaga pendidikan tinggi di bidang ICT memiliki

peranan strategis, yaitu :

334

Lembaga pendidikan bidang ICT dapat menjadi ICT center of excellence di

wilayah dimana lembaga pendidikan ini berada. Lembaga pendidikan

tersebut melakukan pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan

masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat.

Lembaga pendidikan dapat secara terus menerus meningkatkan

kapasitasnya, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ICT di perusahaan-

perusahaan industri ICT.

Lembaga pendidikan ICT dapat menyiapkan tenaga ICT untuk menunjang

lembaga pendidikan lainnya agar dalam proses belajar mengajarnya

mendayagunakan ICT.

4. Penutup.

Melalui forum yang terhormat ini, saya mengajak semua pihak untuk

mengembangkan kreativitas dan karya bagi bangsa dan negara melalui inovasi

di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah Tinggi Teknologi

Telekomunikasi, yang secara spesifik menghasilkan tenaga-tenaga akhli di

bidang telematika, diharapkan akan memberikan warna pada perkembangan

telematika di masa yang akan datang. Kepada para wisudawan dan wisudawati,

apa yang telah saya sampaikan merupakan tantangan untuk mendayagunakan

telematika sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan bangsa.

Diharapkan para wisudawan dan wisudawati untuk senantiasa tidak

berhenti belajar, tetapi terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang

diperoleh selama mengikuti pendidikan di STT Telkom dengan penuh

tanggungjawab dan memegang teguh etika profesi. STT Telkom sebagai institusi

pendidikan diharapkan tidak saja menjadi institusi dimana mahasiswa belajar

(institution of learning), tetapi juga merupakan institusi yang senantiasa belajar (a

335

learning institution), sehingga menjadi salah satu center of excellence di bidang

pendidikan telematika.

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai bekal

perjuangan lanjut, dan marilah kita semua menyembahkan pengabdian terbaik

kita bagi kejayaan bangsa dan negara kita tercinta. Bersama kita bisa.

Terima kasih dan selamat berkarya.

Wabilahit Taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

347

I-29

PERANAN TELEMATIKA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA

Orasi Ilmiah

Disampaikan Oleh :


Pada Acara

Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Ahli Madya Universitas Budi Luhur dan Akademi Sekretari Budi Luhur

Jakarta Convention Center, Jakarta, 8 April 2005

Assalamu‟alaikum Wr.Wb.,

Yang saya hormati :

Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur dan Staf, Bapak Rektor dan Civitas Akademika Universitas Budi Luhur, Yang berbahagia Para Wisudawan/Wisudawati, Para Orang Tua, Undangan dan Hadirin yang berbahagia.


Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kenikmatan termasuk

kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara Wisuda

Pascasarjana, Sarjana dan Ahli Madya Universitas Budi Luhur dan Akademi

Sekretari Budi Luhur hari ini dengan wajah penuh kecerahan dan kebahagiaan.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan “Dirgahayu

Yayasan Pendidikan Budi Luhur” dan selamat kepada para

Wisudawan/Wisudawati, para Dosen dan seluruh Civitas Akademika serta para

Orang Tua yang telah sukses menyelesaikan, melaksanakan dan mendukung

proses belajar mengajar sehingga mencapai tingkat kompetensi sesuai yang

diinginkan. “Sukses adalah sebuah perjalanan bukan suatu tujuan” (Joseph

348

Gorman). Prosesi ini selain menandai berakhirnya satu tingkat rangkaian proses

belajar mengajar, juga merupakan simbol pengakuan dan pernyataan untuk bisa

mengembangkan ke jenjang kompetensi yang lebih tinggi dan siap

mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata yaitu mengabdikan kompetensi

yang dimiliki kepada masyarakat.

Pada saat yang bersejarah ini saya ingin menyampaikan orasi ilmiah dengan

judul “Peranan Telematika dalam Pembangunan Masyarakat Informasi

Indonesia yang Damai dan Sejahtera”. Judul ini sejalan dengan visi

Indonesia ke depan di bidang pengembangan telematika yaitu “Membangun

Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera, berlandaskan nilai budaya

bangsa dan berperan dalam persaingan global‟.


“Globalisasi” yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi dan

interdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi dan

keuangan lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga

ekonomi nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadi ekonomi

global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi, investasi,

infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasi proses

globalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya

telematika, yang mentransformasikan masyarakat dunia memasuki era yang kita

kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi, informasi telah berkembang

menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas memasuki

berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan informasipun semakin

canggih dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan,

sehingga menampakkan wajah yang industrial-komersial. Proses produksi,

pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakin dipermudah dan dipercepat

karena dukungan teknologi yang semakin canggih.


sehingga siapapun yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya

dengan bijak, maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di era

349

informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,

bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan bijak mampu

memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap menapaki milenium ke

tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena



Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut “era persaingan bebas”, di

mana hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin

atau bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat

ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunya AFTA, dan

untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untuk

menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku

pada tahun 2020. Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan

tersebut, bangsa Indonesia harus ikut serta dalam kompetisi tersebut dengn

memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran telematika.

Telematika merupakan konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimedia

dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan

Content). Konvergensi teknologi ini telah mempengaruhi dengan sangat

signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional

dan global. Pembangunan telematika merupakan suatu kewajiban yang harus

kita laksanakan bersama dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat untuk

menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang tertata baik (good

governance) - sistem kehidupan kenegaraan yang transparan, demokratis,

kredibel, efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Pembangunan telematika

merupakan upaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam

membangun masyarakat informasi yang damai dan sejahtera, sesuai yang

diamanatkan dalam pertemuan tingkat Kepala Negara sedunia (World Summit on

the Information Society - WSIS I, tanggal 10-12 Desember 2003) serta sasaran

pembangunan milenium (Millennium Development Goals) pada tahun 2015 yang

telah ditetapkan oleh PBB.

350

Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan dua

dokumen penting yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran pembangunan

milenium yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk membangun masyarakat

informasi (Information Society) dunia sebagai langkah untuk membangun

masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Dokumen tersebut di

antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah mulai SD

sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan,

pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan, seluruh desa harus

sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi, dan memastikan

bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses

terhadap informasi dengan teknologi telematika.

Hadirin Sekalian yang saya hormati,

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta yang tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan suku bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematika mempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematika merupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, produk teknologi telematika merupakan komoditas yang sama dengan komoditas ekonomi lainnya yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika. Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semua peralatan, institusi dan area seluruh wilayah nusantara (misalnya Disaster Recovery System untuk peringatan dini bencana, Sistem Pengindra Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah).

Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemen dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan

351

teknologi informasi dan komunikasi yang ada selama ini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat. Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses

pembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-

lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas

dan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan

suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ialah

memprioritaskan pada pengembangan e-Government, sebagai layanan

pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika. Pemerintah telah

mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan

dan Strategi Pengembangan e-Government. Diharapkan dengan terwujudnya e-

government, akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam efisiensi dan

efektivitas pelayanan, serta transparansi akan semakin baik sehingga dapat

terwujud pemerintahan yang baik (good governance).

Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akan

semakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yang

dipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayanan publik

akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-government menjamin

adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayanan publik, maka

akan membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam

maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya. Selain melalui e-

government, daya saing bangsa juga akan meningkat melalui layanan informasi

lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoral baik oleh instansi

pemerintah maupun swasta, seperti e-procurement, e-education, e-health, e-

bisnis, dll.

Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematika baik

layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akan meningkat

melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagai komoditas ekonomi

yaitu dengan menjual produk-produk industri software maupun hardware di

bidang telematika. Dalam industri software termasuk jasa, Indonesia mempunyai

peluang yang lebih besar, sehingga perlu terus dipacu pengembangannya.

352

Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saing

bangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik

layanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas industri

telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang pada akhirnya akan

memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

peningkatan devisa.


Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkan

kepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, dan juga

industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satu sama lain

terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dan sarana, dan

yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM).

Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,

penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat

mendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi ke

seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan program

pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan akses

masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbone nasional

atau sebagai “jalan raya telematika” Indonesia. Upaya mengembangkan jalan

raya telematika tersebut di Indonesia merupakan upaya yang akan

menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara, selain

akan membuka peluang berkembangnya layanan informasi dan industri

telematika juga akan memiliki makna ideologis, yaitu akan menjalin

keanekaragaman potensi dan budaya bangsa dalam suatu kesatuan yang

mampu mengikat dan memperkuat integritas bangsa. Oleh karena itu, saat ini

sedang dikembangkan sistem jaringan informasi yang tertampung dalam

kerangka koseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Keberhasilan

mengembangkan SISFONAS ini akan berimplikasi pada sejauhmana teknologi

telematika memberikan kontribusi dalam upaya membuka peluang daya saing

bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dan sekaligus akan mempererat

persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan jaminan keamanan, kedamaian

dan kesejahteraan seperti yang kita idamkan bersama.

353

Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalam

berbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan

adanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada para

pemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturan

perundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudah

tersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasi

dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnya

undang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan

semakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.

Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan di sini adalah

dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dengan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003. TKTI adalah Tim yang terdiri dari 3

stakeholder penting dalam bisnis teknologi Telematika, yaitu pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan

masukan dalam perumusan kebijaksanaan telematika nasional, optimalisasi SDM

dan industri telematika, mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan

koordinasi dan sinergi seluruh komponen telematika Indonesia.

Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapat perhatian. Mempersiapkan SDM di bidang telematika dilakukan sebelum menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. Pengembangan SDM harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat. Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada

kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik

layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalam

meningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasar

internasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauh

dibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika. Walaupun

secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuai dengan yang

kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkan kualitasnya di

dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang

telematika baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu,

354

beberapa produk dari industri telematika nasional telah digunakan di pasaran

dunia.

Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial serta meningkatkan kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkan cukup banyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industri telematika dan perangkat penunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang diperlukan di bidang pemerintahan maupun bisnis/komersial. Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masa mendatang,

diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu

menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisi ini

merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk

meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yang

memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.

Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhi

oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika. Dengan

demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan

upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.

Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa

perkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanan komersial

akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM di bidang

layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi,

kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidang industri teknologi

informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhan akan SDM untuk

meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan untuk menghasilkan

SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagai

pendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya

tenaga profesional dari luar negeri. Selain itu, kecepatan pertumbuhan di bidang

layanan informasi tampaknya akan dipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan

literasi telematika serta kultur telematika. Dengan demikian upaya menghasilkan

SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi

masyarakat di bidang telematika.

355

Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik

dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan

dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenal sebagai digital

divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerah serta antar

kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balik dengan

kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan intelektual

dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuan

menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengan kemampuannya

menggunakan teknologi telematika akan mampu meningkatkan kembali kadar

intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi mereka yang secara intelektual

dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan mengakses teknologi

telematika akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya

peranan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang telematika,

dunia usaha serta pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari

terobosan guna mengatasi digital divide ini.


Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan

kompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB

(UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia

mengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesia berada

di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itu tentunya

diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapi diharapkan

menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDM

bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusaha memenangkan

persaingan.

Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana saya kemukakan

tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya

saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan

mengembangkan standar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar

yang berlaku internasional. Melalui standar kompetensi ini, akan diperoleh

manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitment SDM di dalam mengisi

356

kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri telematika, sehingga tenaga

yang dipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui

standar kompetensi, juga akan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan,

sebagaimana juga dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya.

Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan

menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akan

menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.

Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upaya

optimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikan dan

pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasi

masyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.

Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan

memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga

pemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau

jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika.

Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang ini lebih

ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan

teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwa upaya penciptaan

tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran dan

kemampuan masyarakat di bidang telematika atau upaya meningkatkan

literasinya, maka suatu waktu penggunaan akan tidak efektif dan dari aspek

ekonomi pasar di bidang telematika tidak akan berkembang. Kalau pasar tidak

berkembang maka lulusan lembaga pendidikan telematika pun tidak akan

tertampung oleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk

mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang telematika juga tantangan untuk

meningkatkan kadar literasi telematika (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.

Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu

Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer‟s Lab – OSOL).

357

Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua

stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastruktur serta instansi

pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratorium komputer di

sekolah-sekolah.

Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk

memanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika juga dapat

dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait pada pengabdian

kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga pendidikan juga

melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematika bagi masyarakat,

sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.

Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan program pendidikan di bidang telematika berkembang cukup pesat, namun lulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan telematika tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknya dimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah.


Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakan

tanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan

bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri

dan aplikasi bidang teknologi telematika. Dalam konteks inilah diperlukan adanya

visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan, dunia pendidikan,

dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan informasi dan

komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya

dalam membangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan sejahtera

seperti yang diamanatkan dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.

Satu harapan di masa depan, semoga Universitas Budi Luhur menjadi institusi

pendidikan di mana mahasiswa belajar (institution of learning) dan sekaligus

merupakan institusi yang senantiasa belajar (a learning institution) sehingga

358

Universitas Budi Luhur menjadi salah satu “Center of Excellence” di bidang

pendidikan dengan motto “Cerdas Berbudi Luhur”.

Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik

ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Yayasan Pendidikan

Budi Luhur, selamat dan sukses kepada para Wisudawan/ Wisudawati, orang tua

dan seluruh Civitas Akademika. Marilah kita sumbangkan pengabdian terbaik kita

sesuai kemampuan dan kompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa

dan negara tercinta ini.

Bersama Kita Bisa.

Padamu Negeri Kami Mengabdi.

Cerdas Berbudi Luhur.

Terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb

462

I - 39

PERANAN TELEMATIKA DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Orasi Ilmiah

Disampaikan Oleh :


Pada Acara

Wisuda STMIK dan AMIK Jayanusa Padang

Hotel Rocky Padang, 16 Juli 2005

Assalamu‟alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang saya hormati :

Bapak Ketua STMIK Jayanusa Padang, Bapak Direktur AMIK Jayanusa Padang, Civitas Akademika STMIK dan AMIK Jayanusa Padang, Yang berbahagia Para Wisudawan/Wisudawati, Para Orang Tua, Undangan dan Hadirin yang berbahagia.


Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua,

termasuk kenikmatan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa menghadiri

acara Wisuda Sarjana STMIK dan Ahli Madya AMIK Jayanusa Padang hari ini,

463

dengan wajah penuh kecerahan dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik

ini, perkenankan kami mengucapkan selamat kepada para

Wisudawan/Wisudawati Yang berbahagia, para Dosen dan seluruh Civitas

Akademika serta para Orang Tua yang telah sukses menyelesaikan,

melaksanakan dan mendukung proses belajar mengajar sampai tingkat tertentu,

sehingga mencapai tingkat kompetensi sesuai yang diinginkan. Sukses adalah

sebuah perjalanan bukan suatu tujuan. Prosesi ini selain menandai berakhirnya

satu tingkat rangkaian proses belajar mengajar, juga merupakan simbol

pengakuan dan pernyataan, untuk bisa mengembangkan ke jenjang kompetensi

yang lebih tinggi dan siap mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata yaitu

mengabdikan kompetensi yang dimilikinya kepada masyarakat luas.

Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua,

seluruh staf dan panitia atas undangannya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam

acara wisuda kali ini, yaitu dengan menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri

judul : “Peranan Telematika dalam Persaingan Global”. Judul ini sejalan

dengan visi Indonesia ke depan di dalam pemanfaatan teknologi telematika yaitu

“Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera, berlandaskan nilai

budaya bangsa dan berperan dalam persaingan global‟.


Teknologi telematika adalah merupakan salah satu teknologi industri unggulan

masa depan. Teknologi Telematika merupakan konvergensi dari teknologi

telekomunikasi, multimedia dan informatika, atau 3 “C” yaitu Communications,

Computing dan Content. Konvergensi teknologi ini telah mempengaruhi dengan

sangat signifkan perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing, pada tatanan lokal, regional

maupun global.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini kita berada pada jaman/era

“Globalisasi” atau “Informasi”. Jaman/era ini ditandai dengan semakin

meningkatnya interkoneksi dan interdependensi dunia. Globalisasi memfasilitasi

pertumbuhan perdagangan, investasi dan keuangan lebih cepat dari pendapatan

nasional berbagai negara, sehingga ekonomi nasional suatu negara akan

464

semakin terintegrasi menjadi ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi

bergeraknya “4i” yaitu informasi, investasi, infrastruktur dan individu, untuk

melintasi batas-batas negara. Akselerasi proses globalisasi yang dramatis

difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya telematika, yang

mentransformasikan masyarakat dunia memasuki era informasi. Dalam era

informasi, informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan

strategis, serta semakin luas memasuki berbagai sisi dalam kehidupan

masyarakat. Pengelolaan informasipun semakin canggih dan berkembang

menjadi bisnis yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah

yang industrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasan

informasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang

semakin canggih.


sehingga siapapun yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya

dengan bijak, maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di era

informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,

bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan bijak mampu

memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap menapaki milenium ke

tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena



Kita bersama juga tahu, bahwa era saat ini juga disebut “era persaingan bebas”,

di mana hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin

atau bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat

ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunya AFTA, dan

untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untuk

menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku

pada tahun 2020. Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan

tersebut, bangsa Indonesia harus ikut serta dalam kompetisi tersebut dengan

memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran telematika.

Telematika dapat dimanfaatkan untuk berperan dalam menjawab berbagai

tuntutan masyarakat, yaitu menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan

yang tertata baik (good governance), yang transparan, demokratis, kredibel,

465

efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Peningkatan peran telematika

merupakan upaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam

membangun masyarakat informasi dunia yang damai dan sejahtera, sesuai yang

diamanatkan dalam pertemuan tingkat Kepala Negara sedunia (World Summit on

the Information Society - WSIS I, tanggal 10-12 Desember 2003), serta sasaran

pembangunan milenium (Millennium Development Goals), yang telah ditetapkan

oleh PBB.

Dalam WSIS I 2003 tersebut, telah disepakati pelaksanaan dua dokumen penting

yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran pembangunan milenium yaitu Prinsip-

prinsip dan Rencana Aksi untuk membangun masyarakat informasi (Information

Society) dunia sebagai langkah untuk membangun masyarakat yang

berpengetahuan (knowledge society). Dokumen tersebut di antaranya

mengharuskan seluruh negara di dunia, untuk sudah bisa mencapai sasaran

pada tahun 2015, yaitu menghubungkan seluruh sekolah mulai SD sampai

Universitas, perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan, pusat

kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan, serta seluruh desa, dengan

fasilitas telekomunikasi dan informasi, dan memastikan bahwa lebih dari separuh

jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses terhadap informasi

dengan teknologi telematika.


Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta yang

tinggal di daerah kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau, serta dengan suku

bangsa yang beraneka ragam, teknologi telematika mempunyai tiga peranan

pokok yaitu, Pertama, teknologi telematika merupakan instrumen dalam

mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan

terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, produk

teknologi telematika merupakan komoditas yang sama dengan komoditas

ekonomi lainnya yang mampu memberikan peningkatan pendapatan, baik bagi

perorangan, dunia usaha maupun negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa

dan produk industri telematika. Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi perekat

persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan

dan kedamaian melalui pengembangan sistem informasi, yang menghubungkan

466

semua sarana/peralatan, institusi dan area seluruh wilayah nusantara (misalnya:

Disaster Recovery Management System untuk peringatan dini bencana, Sistem

Pengindera Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, e-Government Pemerintah

Pusat dan Daerah untuk menciptakan good-government dan good-governance,

e-Education atau e-Learning untuk mengatasi illiteracy masyarakat, e-Health

untuk peningkatan kesehatan masyarakat, e-Business untuk dimanfaatkan di

bidang perdagangan dan keuangan, dan lain-lainnya).

Untuk bisa memainkan ketiga peran tersebut secara optimal, kita harus mampu

melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur,

suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemen dan prosedur

kerja, serta peraturan perundang-undangan yang masih serba sangat terbatas.

Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi yang ada selama ini, kita akan bisa

menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.

Secara umum pemanfaatan teknologi telematika dalam mendukung proses

pembangunan, telah dilakukan secara parsial oleh lembaga-lembaga

pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas dan

kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan, karena belum merupakan

suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ialah

memprioritaskan pada pengembangan e-Government, sebagai layanan

pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika. Pemerintah telah

mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan

dan Strategi Pengembangan e-Government. Diharapkan dengan terwujudnya e-

Government, akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan

masyarakat, meningkatkan transparansi, dan terwujudnya sistem pemerintahan

yang baik.

Jika e-Government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akan

semakin meningkat. Selain itu, karena e-Government menjamin adanya

transparansi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka akan

membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam

maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya. Selain melalui e-

Government, daya saing bangsa juga akan meningkat melalui layanan informasi

lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoral baik oleh instansi

467

pemerintah maupun swasta, seperti e-Procurement, e-Education, e-Health, e-

Bisnis, dll. Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi

telematika baik layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa

akan meningkat melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagai

komoditas ekonomi yaitu dengan menjual produk-produk industri software

maupun hardware di bidang telematika. Dalam industri software termasuk jasa,

Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, sehingga perlu terus dipacu

pengembangannya.


Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saing

bangsa sangat terbuka luas, melalui peningkatan kapasitas layanan, baik layanan

publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas industri

telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang pada akhirnya akan

memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

peningkatan devisa.

Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita harus bisa mengatasi

empat permasalahan pokok di bidang layanan publik, komersial, dan industri,

yaitu tersedianya infrastruktur termasuk jaringan dan sarana, tersedianya

sumber daya manusia (SDM) termasuk ICT-worker maupun ICT-enabled worker,

tersedianya peraturan dan perundang-undangan yang mendukung penerapan

telematika, dan terwujudnya tingkat pemanfaatan yang mendukung dan

lingkungan yang kondusif yaitu pasar domestik yang memanfaatkan telematika.

Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,

penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat

mendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi ke

seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan program

pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan akses

masyarakat di seluruh pelosok tanah air, dengan program Universal Service

Obligation (USO). Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai

backbone nasional atau sebagai “jalan raya telematika” Indonesia. Upaya

mengembangkan jalan raya telematika tersebut di Indonesia merupakan upaya

yang akan menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok

468

nusantara. Selain akan membuka peluang berkembangnya layanan informasi dan

industri telematika, juga akan memiliki makna ideologis, yaitu akan menjalin

keanekaragaman potensi dan budaya bangsa dalam suatu kesatuan yang

mampu mengikat dan memperkuat integritas bangsa. Oleh karena itu, saat ini

sedang dikembangkan sistem jaringan informasi yang tertampung dalam

kerangka konseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Keberhasilan

mengembangkan SISFONAS ini akan berimplikasi pada sejauhmana teknologi

telematika memberikan kontribusi dalam upaya membuka peluang daya saing

bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dan sekaligus akan mempererat

persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan jaminan keamanan, kedamaian

dan kesejahteraan seperti yang kita idamkan bersama.

Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapat

perhatian. Mempersiapkan dan mengembangkan SDM harus secara terus

menerus dilakukan baik sebelum maupun setelah kita membangun infrastruktur,

sarana dan prasarana. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik teknologi

telematika yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat.

Peranan SDM inti maupun pendukung pembangunan di bidang telematika dalam

meningkatkan daya saing bangsa terletak pada kemampuan SDM kita untuk

meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik layanan publik maupun layanan

komersial serta kemampuan SDM dalam meningkatkan kapasitas industri

telematika yang mampu bersaing di pasar internasional. Secara umum kondisi

SDM kita masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang sudah

memanfaatkan telematika. Walaupun secara umum kondisi SDM kita masih

belum sesuai dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa individu

dan produk di bidang industri telematika yang menunjukkan kualitasnya di dunia

internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang

telematika baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial serta meningkatkan

kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkan cukup banyak tenaga

untuk membangun dan mengembangkan industri telematika dan perangkat

penunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang

diperlukan di bidang pemerintahan maupun bisnis/komersial.

469

Kondisi ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk

meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi

yang dibutuhkan pasar. Perkembangan kebutuhan akan SDM dipengaruhi pula

oleh upaya kita meningkatkan literasi dan kultur masyarakat di bidang

telematika.

Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik

dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan

dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenal sebagai digital

divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerah serta antar

kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balik dengan

kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan intelektual

dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuan

menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengan kemampuannya

menggunakan teknologi telematika akan mampu meningkatkan kembali kadar

intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi mereka yang secara intelektual

dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan mengakses teknologi

telematika akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya

peranan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang telematika,

dunia usaha serta pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari

terobosan guna mengatasi masalah digital divide ini.

Untuk mengatasi masalah illiteracy generasi muda, pemerintah telah

mencanangkan program Satu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School

One Computer‟s Lab – OSOL). Program ini merupakan program fasilitasi

kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders di bidang pendidikan,

keuangan, infrastruktur serta instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Ketiga, di bidang peraturan dan perundang-undangan dalam rangka memberikan

landasan pada pemanfaatan telematika untuk menunjang kegiatan masyarakat

dan pelayanan publik, pemerintah telah melaksanakan proses penyelesaian

berbagai aturan, yaitu :

1. Cyber Law (RUU Informasi dan Transaksi Elektronik - ITE), yang akan

mengakui secara legal informasi elektronik, tanda tangan elektronik sebagai

alat bukti dalam transaksi bisnis bidang telematika, diakuinya prinsip Extra

470

Territorial Yurisdiction, proteksi terhadap hak privacy individu dan sanksi

pidana serta perdata kriminalisasi penyalah-gunaan komputer.

2. Cybercrime Law (RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi - TIPITI), yang

akan memuat lebih rinci tindak pidana di bidang teknologi informasi dan

sanksi hukumnya.

3. Kebijakan/Prosedur Pengorganisasian Pengelolaan Certification of Authority

(CA) beserta Akreditasi dan Sertifikasinya, yang dipergunakan untuk

pengelolaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital beserta

pembangunan infrastruktur kunci publik yang digunakan dalam proses bisnis

di bidang telematika.

4. Standarisasi di bidang Transaksi Informasi melalui Media Elektronik (SNI

TIME) dengan mengadopsi beberapa standar internasional (ISO/IEC), di

antaranya Teknologi Informasi – Kode Pengaturan Manajemen Pengamanan

Informasi (ISO/IEC 17799), Teknologi Informasi – Teknik Keamanan –

Panduan teknik unuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya

(ISO/IEC TR 14516).

Diharapkan dengan terwujudnya peraturan dan perundang-undangan termasuk

standarisasi ini, perkembangan teknologi telematika akan semakin pesat, serta

efektif dan optimal pendayagunaannya.

Keempat, di bidang peningkatan pemanfaatan telematika dan penciptaan

lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadikan

industri telematika dalam negeri sebagai industri unggulan masa depan, perlu

dukungan dari berbagai pihak sebagai stakeholder (pemangku kepentingan) di

industri ini, yatu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk

kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership),

perikatan kerjasama teknik dan bisnis yang berjangka waktu cukup panjang

(Technical Business Cooperation Agreement - TBCA), dan lain-lainnya.

Salah satu hal penting terkait lainnya yang perlu saya kemukakan di sini adalah

dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dengan Keputusan

Presiden Nomor 9 Tahun 2003. TKTI adalah Tim yang terdiri dari 3 stakeholder

penting dalam bisnis teknologi Telematika, yaitu pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam

471

perumusan kebijakan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri

telematika, mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan

sinergi seluruh komponen telematika di Indonesia.


Sebagai epilog dari orasi ilmiah ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk

mencermati berbagai kecenderungan dunia ke depan, yaitu :

1. Kita akan mengamati revolusi teknologi telematika yang berperan sebagai ”episenter” serta kekuatan pendorong (driving force) bagi transformasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Tahun 80-an, kita menyaksikan

keterhubungan berbagai data secara online. Tahun 90-an, kita menyaksikan berbagai dokumen dikirim melalui Internet. Tahun 2000-an, kita menyaksikan munculnya demam Website atau gaya hidup web. Pada tahun 2010-an, kita akan menyaksikan produk telematika tertentu berperan sebagai Global Brain di mana ”informasi” dan ”pengetahuan” akan menjadi faktor yang amat menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

2. Di bidang ekonomi, kita telah mengamati transformasi dari ekonomi pertanian menuju ekonomi industri, dari ekonomi industri menuju ekonomi jasa, dari ekonomi jasa menuju ekonomi informasi. Perkembangan selanjutnya, kita akan menyaksikan hadirnya ekonomi gaya hidup (lifestyle economy) atau ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

3. Dalam hal pengelolaan organisasi, akan terjadi proses transformasi dari manajemen kinerja menuju manajemen proses, selanjutnya transformasi menuju manajemen pengetahuan, dan transformasi berlanjut menuju manajemen inovasi.

4. Di bidang sektor publik, akan terjadi transformasi dari paradigma lama menuju paradigma baru, yaitu:

Dari pemerintah yang efisien menuju pemerintah yang efektif, efisien, demokratis, transparan, kredibel.

Dari administrasi publik menuju layanan publik. Dari regulasi menuju promosi, fasilitator.

Dari layanan berantai menuju layanan satu pintu (one-stop services), dan selanjutnya menuju zero-stop services.

Dari ketiadaan input dengan hasil tanpa output, bergeser ke tanpa keluaran tidak ada pendapatan.

5. Di bidang penyiapan SDM telematika, baik SDM inti maupun pendukung

(ICT-worker dan ICT-enabled worker) merupakan bagian dari strategi untuk

472

mengejar ketertinggalan kita di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi

telematika. Dalam konteks inilah diperlukan adanya visi bersama semua

komponen bangsa, baik di pemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha

maupun masyarakat umumnya dalam pengembangan dan pemanfaatan

telematika. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya

dalam membangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan

sejahtera seperti yang diamanatkan dalam WSIS I dalam pencapaian

sasaran milenium.


Dalam rangka penyiapan dan peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan

keunggulan kompetitif bangsa, satu harapan kami di masa depan adalah :

Semoga STMIK mapun AMIK Jayanusa Padang ini menjadi institusi pendidikan di

mana mahasiswa belajar (institution of learning), dan sekaligus merupakan

institusi yang senantiasa belajar (a learning institution), sehingga menjadi salah

satu “Center of Excellence” di bidang pendidikan teknologi telematika. Para

Mahasiswa dan lulusannya dapat mengembangkan pola pikir sesuai tingkat-

tingkat stratifikasi pemikiran, mulai dari pemikiran obyektif, kritis, analitis,

problem solver dan inovatif. Diharapkan dapat terwujudnya prinsip “Saling Asah,

Saling Asih dan Saling Asuh” antara pendidik dan anak didik, dalam rangka

membentuk manusia utama, yang cerdas akalnya, cerdas perasaannya, cerdas

spiritualnya, cerdas budayanya (mempunyai sopan santun), cerdas bahasanya

dan cerdas bekerjanya.

Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik

dan bersejarah ini, semoga bermanfaat sebagai pendorong semangat juang para

Wisudawan/Wisudawati. Sekali lagi saya ucapkan Selamat dan Sukses kepada

para Wisudawan/Wisudawati, orang tua dan seluruh Civitas Akademika. Semoga

kita selalu bisa menyumbangkan pengabdian terbaik kita sesuai kemampuan dan

kompetensi kita masing-masing, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini -

yang adil-makmur, gemah-ripah, loh-jinawi, tata-tentrem, dan kerta-raharja.

Amin Ya Robbal „Alamin.

Sekian, Terima Kasih dan Selamat Berkarya.

Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.

562

I - 47

Seminar Teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP)/ (Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP)

Di Gelora Bung Karno, tanggal 09 Juni 2006

Oleh:


Berbicara masalah Teknologi VoIP (Voice over Internet Protokol) berarti membicarakan suatu

teknologi tentang penyampaian suara lewat protokol internet, menyangkut implementasi gabungan

antara teknologi komunikasi teleponi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi data digital/komputer

jarak jauh (telekomunikasi) lewat fasilitas internet/dunia maya. Dengan teknologi VoIP ini diharapkan 3

jenis layanan komunikasi publik yang sudah berjalan tetap terpenuhi dan bahkan harus lebih baik,

berkualitas, efisien dan efektif, melebihi teknologi teleponi biasa, yaitu: layanan komunikasi voice,

layanan voice mail yang dapat ditinggalkan pada tempat yang dihubungi, dan layanan pengiriman

transmisi fax.

Perkembangan teknologi ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yaitu perkembangan

teknologi (komunikasi data, sistem kompresi, dan pemrosesan data), perkembangan bisnis (bisnis

telekomunikasi, tuntutan konsumen akan biaya komunikasi yang murah), efisiensi penggunaan media

transmisi. Struktur VoIP terdiri dari subsistem terminal, subsistem transmisi dan interface antar

subsistem tersebut. Permasalahan VoIP dalam perkembangan dan pengembangannya yang harus

dipecahkan menyangkut: standard, kualitas, dan kapasitas. Teknologi VoIP berkembang sesuai tuntutan

kebutuhan aplikasi, di antaranya: internet voice teleponi, internet video conference, internet call center,

distance learning, interactive shopping, dll.

Pemerintah berusaha merespon tuntutan kebutuhan tersebut dengan mendorong

penyelenggara PSTN, SLJJ (PT Telkom), dan SLI (PT Indosat dan PT Satelindo) untuk segera memberikan

layanan VoIP agar alternatif layanan murah dapat dihadirkan di Indonesia. Pemerintah telah

memfasilitasi implementasi layanan VoIP ini secara bertahap dimulai dengan kebijakan ITKP (Internet

Teleponi untuk Kepentingan Publik) dengan KM 21/2001, KM 23/2002, serta aturan-aturan kebijakan

lanjutnya, yang akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, bisnis, hukum, dan pengaturan

internasional yang berlaku, agar proses penyelenggaraannya berjalan sehat dan dinikmati oleh semua

pihak utamanya masyarakat pengguna.

Ini adalah salah satu tuntutan kebutuhan masyarakat yang merupakan tantangan dan sekaligus

peluang kita bersama di bidang teknologi, yang berkembang dengan pesat, yang harus kita respon, dan

yang perlu ditumbuh kembangkan agar timbul kreativitas dan inovasi-inovasi baru di bidang ini, untuk

dilaksanakan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan prinsip kerjasama

kemitraan public-private-partnership.

563

Perkembangan teknologi ini terkait dengan perkembangan teknologi Telematika (ICT) yang

berkembang sangat pesat, sehingga teknologi ini telah diakui oleh dunia sebagai sarana dan prasarana

penting untuk memecahkan masalah-masalah dunia yang disepakati bersama oleh negara-negara di

dunia dalam forum PBB. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Dunia

tentang Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society - WSIS) dalam 2 tahap, yaitu

pada tahun 2003 di Geneva dan 2005 di Tunis. Dalam forum ini disepakati bersama visi, prinsip-prinsip,

rencana aksi, agenda serta arahan implementasi tindak lanjut, untuk membangun masyarakat informasi

dunia yang inklusif, sejahtera, dengan target pada tahun 2015, diharapkan minimal separuh penduduk

dunia harus sudah bisa mempunyai akses terhadap informasi dengan fasilitas teknologi telematika.

Dengan demikian, Indonesia harus bisa memanfaatkan hasil-hasil kesepakatan forum WSIS

tersebut untuk tujuan pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, dengan mendayagunakan teknologi

telematika, sebagai industri yang harus ditumbuh kembangkan, maupun sebagai sarana dan prasarana

pendukung pembangunan. Kita sadari bersama bahwa kita masih mempunyai masalah kesenjangan

digital (digital divide) yang sangat besar dengan wujud negara kita sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia, dengan penetrasi infrastruktur telekomunikasi yang masih sangat terbatas, sehingga tuntutan

kebutuhan pengembangan dan penerapan teknologi VoIP di Indonesia adalah salah satu implementasi

program yang sangat dibutuhkan untuk merubah masalah kesenjangan digital menjadi peluang digital

(digital opportunity).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan teknopreneur-teknopreneur baru di bidang

teknologi telematika ini. Dari sejarah beberapa kali keikutsertaan kita dalam olimpiade fisika di tingkat

dunia, perwakilan Indonesia mendapatkan penghargaan tinggi, sebagai contoh pada tahun ini kita

mendapatkan beberapa medali emas, perak dan perunggu, sehingga meraih ranking kedua setelah

China. Ini membuktikan bahwa banyak sekali teknopreneur-teknopreneur Indonesia yang bisa dan Insya

Allah akan muncul, bila digali secara terarah. Bahkan para alumnus peraih medali olimpiade kita yang

mendapat kesempatan beasiswa belajar di luar negeri mewakili tim salah satu universitas menjadi juara

pada salah satu penyelenggaraan kompetisi fisika.

Sebagai insan teknologi, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu berlomba-lomba

berusaha berani menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dengan kreativitas dan inovasi yang

brilian, untuk menciptakan karya-karya nyata, yang bisa kita laksanakan dan kita wujudkan sebagai

persembahan pengabdian terbaik kita kepada negeri kita tercinta ini.

Demikian sambutan pengantar saya, selamat berseminar, semoga seminar ini bisa membuka

wawasan baru, kreativitas dan inovasi baru yang brilian di bidang teknologi VoIP ini.

Sekian dan terima kasih.

631

II - 5

Country Paper

In Cybersecurity Initiative

Research Report

National Cybersecurity Policy & Implementation

for Government of Indonesia

by: Hammam Riza

Moedjiono

Seminar:

Partnership for Global Security

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/

ITU Building Geneva, 15-16 May 2006

632

1 Status of Information and Communication Technology

1.1 Telecoms and Information Technology Background

Indonesia’s political instability, volatile economy and half-hearted telecommunications deregulation have

created a high-risk environment for investors, and considerably slowed the pace of progress in the

telecoms sector. Indonesia had 4.3 fixed phone lines per 100 people in 2004, or just 9.7m telephone lines.

However, coverage is greater than these measures suggest, owing to 220,000 wartel (telephone kiosks).

The inadequacy of fixed-line provision has led to rapid growth in mobile-phone subscriptions, which

stood at 7.4m in 2004, up from 6.3m in 2003. Personal computer (PC) and Internet penetration is also

low, although rising rapidly, with just 11 PCs for every 1,000 people and just 3.6 Internet users per 100

people in 2003. There are over 6,000 local companies producing computer equipment, but they are

typically small in size and the large foreign players continue to play a dominant role in the market. Pirated

software and computer equipment and mobile-phone counterfeits are readily available.

1.2 Demand

Indonesia has low teledensity, at an estimated 4.6 lines per 100 people in 2004. This compares with an

estimated 12 lines in Thailand and 18 lines in Malaysia. There are, however, 220,000 wartel (telephone

kiosks), covering even the remotest areas, which means that overall telephone coverage is far higher than

the number of lines suggests. Businesses account for 19.8% of lines, households for 78.8% and the

government for the remainder. An international connection service is available to only 300,000 people, or

around 0.2% of the population (with business accounting for 94% of this total, households for 5.6% and

the government for 0.4%). Teledensity rose sharply during the 1990s, with an increase in the number of

telephone lines from 1.4m in 1992 to 4.7m in 1997. However, the 1997-98 economic crises led to the

rescheduling and indefinite delay of a number of expansion projects.

Mobile-phone penetration is still relatively low in Indonesia, at around 14 phones per 100 inhabitants

(2004 estimates), compared with 53 in Malaysia, but the market is growing rapidly. By end-2002 the

mobile market was larger than the fixed-line market. Users are estimated to have increased from 6.6m at

end-2001 to over 32m by end-2004. Of these, 40% of users are based in the greater Jakarta area. Private

involvement and investment in the sector has meant that it is more competitive and dynamic than its

fixed-line competitor.

There were estimated 9.3m Internet users in Indonesia at end-2004, according to Pyramid Research, a

UK-based telecoms consultancy. It is estimated that well over 50% of users access the Internet via

Internet cafes, while a further 40% access the Internet from the workplace. PC penetration is also growing

rapidly, however, and had reached an estimated 12.8 per 1,000 people at end-2004.

In 2003 the Indonesian Association of Internet Service Providers (APJII) announced an ambitious

program to bring together public and private organizations to connect more of Indonesia’s secondary

schools to the Internet. Two US firms, Oracle and Cisco, have taken the lead roles in this campaign.

Indonesia information technology (IT) market is one of the smallest in the Asian region, according to

IDC, an IT and telecoms advisory firm. IDC reports that IT spending was US$1.4bn in 2003 and rose by

11% year on year to US$1.55bn in 2004. This compares with US$2.8bn in Malaysia and US$2.2bn in

Thailand in 2004 (both much smaller countries in population terms). The commercial sector accounts for

about 80% of Indonesia's IT spending, with consumer spending accounting for about 10%.

633

1.3 Supply of Technology

At end-2004 there were an estimated 200 software and information technology (IT) service companies in

Indonesia and 6,000 hardware companies. The majority of the local companies are original equipment

manufacturers (OEMs) producing personal computers (PCs) and peripherals for the local market. A

number of large US, Japanese and South Korean companies such as Mitsubishi, Sharp, LG Electronics,

Dell and Sony also have manufacturing facilities there. Typically, however, imports from China of

computer hardware goods are cheaper than locally produced equipment.

Indonesia is a signatory to the World Trade Organization (WTO) Information Technology Agreement

(ITA). The ITA is essentially a tariff-cutting mechanism, which requires developing-country signatories,

including Indonesia, to remove all tariffs on IT equipment by the end of 2005. Although Indonesia is

cutting tariffs in accordance with its schedule, it has at various times imposed other taxes, such as a

luxury sales tax, or charges.

Software piracy is a major problem in Indonesia. The Business Software Alliances (BSA) reports that

pirated software accounted for 88% of Indonesia's software market in 2002, inflicting losses estimated at

US$79m on software producers (in 2003, 88%, US$158m losses; in 2004, 87%, US$183m losses; in 2005

87%, US$280m losses). The government has enacted an intellectual property rights law in an effort to

tackle software piracy, but faces the more formidable tasks of swaying public opinion and enforcement.

The latest effort in legalizing the use of software is the Indonesia Goes Open Source (IGOS) initiative

from five ministries lead by Ministry of Research and Technology and Ministry of Information and

Communication. IGOS Consortium is formed to develop, deploy and support the implementation of

IGOS Desktop system in all government institutions.

The Indonesian government has promoted the rise of domestic technology firms. Major local producers

include Mugen, AAC, Aldo, ACS, ICM, Ascom, DMC, Access, NET, Procom, CBM, Columbia, Hitech

and Centrin. Together, Mugen, AAC, ACM, Aldo and Access represent almost 60% of the market. They

supply their products primarily to small companies, government and households. However, foreign

companies remain prominent suppliers of IT and telecoms equipment. Computer clone manufacturers as

well as well-known firms, including Compaq (US), IBM (US), Hewlett-Packard (US) and Acer (Taiwan),

operate in the market.

Investment in information and communications technology (ICT) manufacturing is booming in some

parts of the country, particularly in the free-trade zones of Batam and Bintan, both of which are situated

near Singapore. Foreign companies have set up production sites for radio transmission sets, fibre-optic

components, cellular phone parts and electronics. In 2004 Matsushita Electric Industrial (Japan)

announced that it was planning to spend about US$5m on a new computer-equipment factory, and US-

based E20 Communications is to double output of fibre-optic parts from its plant in Bintan.

2 Cybersecurity Policy

The Indonesia government should set forth several priorities in order to have a national strategy for cyber

security, including security response system, threat and vulnerability reduction program, security

awareness and training program and security for government’s cyberspace.

http://www.ebusinessforum.com/report_dl.asp?mode=fi&fi=MP_MPID_MAIN_20050201T000000_0028_CSV.CSV

634

Based on the above aspects and examining other national security strategies as suggested in Implementing

Homeland Security for Enterprise IT by Michael Erbschloe, we have devised several objectives for

Indonesia’s national cybersecurity policy. To meet the goals and participate in a national cyberspace

security response system, the government of Indonesia should direct all government and local

organization to take or be prepared to take the following steps:

Prepare to participate in public-private architecture for responding to national-level

cyberincidents. This may mean that under certain alert conditions organizations will need to

report various types of activities and intrusion attempts.

Prepare to contribute to the development of tactical and strategic analysis of cyberattacks and

vulnerability assessments. This will require more detailed reporting of activities and intrusion

attempts on an ongoing basis.

Join in a shared view of the health of cyberspace with government agencies and other

organizations.

Be a recipient of information from an expanded cyber early warning network when the security

response organization is coordinating crisis management activities for cyberspace security, and

participate in national incident management efforts.

Participate in the development of national public private continuity and contingency planning

efforts as well as mobilization exercises to test plans.

To meet the goals in a national security policy for threat and vulnerability reduction program, the

government will need to instruct any organization to take or be prepared to take the following steps:

Assist in enhancing law enforcement’s capabilities for preventing and prosecuting cyberspace

attacks. This will mean reporting more incidents and filing necessary complaints to support the

prosecution of perpetrators.

Be forthwith in providing information that will contribute to national vulnerability assessments so

that all organizations will better understand the potential consequences of threats and

vulnerabilities.

Deploy new and more secure protocols and routing technology in order to reduce vulnerabilities.

This will require upgrading or replacing less secure technology

Deploy and use digital control systems and supervisory control and data acquisition systems that

the government has labeled as trusted or that in some other way meets government standards.

Deploy and upgrade software that can reduce and remediate vulnerabilities. That will mean

installing patches more frequently or eliminating less secure software from the product mix used

by the organization.

Help to analyze infrastructure interdependencies and improve the physical security of

cybersystems and telecommunications systems to make them meet potential government

standards.

Contribute to a process that helps to prioritize national cybersecurity research and development

agendas and assess and secure emerging systems.

The government of Indonesia need to endorse a national policy for security awareness and training effort,

that should take into account the following steps:

635

Participate in a comprehensive national awareness program to help enable businesses, the general

workforce, and the general population to secure their own parts of cyberspace.

Improve in house training and education programs to support national cybersecurity needs.

Accept and have staff participate in private sector supported and widely recognized professional

cybersecurity certifications.

The government also needs to build national policy for securing government’s cyberspace, and

organization should take or be prepared to take the following steps:

Provide information to the government that helps to assess continuously threats and

vulnerabilities to national cyber systems.

Assure that all users in an organization that may need to use government cyber systems are

trustworthy individuals and are trained on security issues.

Provide information to government that may help to secure national wireless local area networks

and keep those networks secure.

Assist in improving security in government outsourcing and procurement by providing

information as requested about contractors, equipment, software and services.

Assist state and local government in establishing information technology security programs and

encourage such entities to participate in information sharing and analysis centers with similar

governments.

3 Cybersecurity Implementation for Government of Indonesia

3.1 General Overview

In order to implement the above policy, the government of Indonesia needs to form the foundation of e-

government security plan by construction of government secured infra network, government data center

and government data recovery center. IPTEKnet-BPPT under the Ministry of Research and Technology

together with Department of Communication and Informatica is currently running a program to be funded

for construction of the above secured infrastructure (as given in the diagram below). Wire and Wireless

data network will be deployed for connecting between government buildings in Jakarta and fiber optic

cable and transmission equipment will be installed between the government sites where the areas have a

lot of the traffic volume and demand. Wireless solution will be considered to transmit the data between

government buildings in same city. Government data center will be constructed for effective management

of the data from each government agencies. This center will provide the various services to government

agencies such as co-location, server hosting, security and backup service etc. Data backup system will

secure the integrity of files and fast restoring from the fault condition.

636

3.2 Scope of Implementation

3.2.1 Government Secured Intra-Network and Government Internet Exchange

a. Fiber optic cable and transmission equipment

- Metropolitan fiber optic cable with 24 cores should be supplied and installed between

government buildings.

- According to the installation environment of the fiber optic cable conduit, direct buried or

aerial type of fiber optic cable will be used.

- Total 24 MSPP(Multi Service Provisioning Platform) with STM-16 capacity will be applied

at each node where fiber optic cable will be installed. MSPP will provide various high

capacity interfaces such as E1, STM-1, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet for connection to

Government Internet Exchange (GIX) operated by IPTEKnet-BPPT.

b. Wireless data solution

- In the metropolitan areas, Wireless data solution will be installed between government

buildings.

- All government sites in Jakarta should be connected with wireless data solution.

c. Local area network

- Local area network will be installed at around 50 government buildings in Jakarta and

government buildings in regional capital city.

- Based on the environment and number of users of each building, Wireless LAN or Ethernet

network will be deployed. 3.2.2 Government Central Data Center

a. Environment of Government Central Data Center

- The floor space of data center is about 1000m2 including operation rooms, office, equipment

Java GSI

Sumatra GSI

Sulawesi GSI

Kalimantan GSI

NGSI

Papua GSI

637

room and other space for power facility etc.

- UPS and rectifier with backup battery will be installed to supply AC/DC power to servers and

network equipment. Power facilities must have enough capacity and consider future

expansion.

- Access control and fire-fighting system must be implemented.

b. Network equipment

- High capacity backbone router and switch will be installed in government data center for

internet service for government agencies.

- Backbone switches will be duplicate for the network and equipment protection

- Firewall and Intrusion detection switch will be installed in government data center for

network security.

- Access switches will be installed for networking with application servers and servers of

government agencies located and operated in data center.

- Modernized cabling system including UTP, fiber optic cable deployment will be applied in

data center for easy cable work during any change of configuration remove of servers or

network equipment.

c. Application servers

- Application servers and software such as Web server, mail server, DNS server will be

installed at server farm of data center.

- Storage and related solution will be installed and the backup system can support that all

application servers use the common storage disk space for effective management of data files.

Backup storage will be installed in data center for providing service continuity against active

storage failure.

3.2.3 Government Data Recovery Center

a. Environment of Government Central Data Center

- The floor space of data backup center is about 500m2 including operation room, office,

equipment room and other space for power facility etc.

- UPS and rectifier with backup battery will be installed to supply AC/DC power to servers and

network equipment. Power facilities must have enough capacity and consider future

expansion.

- Access control and fire-fighting system must be implemented.

b. Network equipment

- High capacity router and switch will be installed in data backup center for connection to main

storage in data center.

- Firewall and Intrusion detection switch will be installed in government data center for

network security. Backup server will be installed for handling the data backup procedure.

4 Conclusion and Recommendation

4.1 Conclusion

a. National security policy for cyberspace of Indonesia should be written and enacted into

cybersecurity laws and enforced through the application of government regulations in protecting

638

the information assets. These policies include security response system, threat and vulnerability

reduction program, security awareness and training program and security for government’s

cyberspace.

b. In pursuit of government objectives to develop the IT industry and promote information &

communication technology with the high qualified network to be installed will increase the

quality for the various government services.

c. With the efficient government infrastructure, the security of government network will be

increased considerably, thus the government secured infra network will greatly contribute to the

economic development due to the increased productivity and security of government

organizations.

4.2 Recommendation

a. National Secured Infra-Network

- Connection between central government and government data center.

- Connection between central government and local government agencies.

- Connection between government data center and internet backbone network.

b. Government Data Management Center

- To install backbone router and switch for connection to internet backbone network

- To install wireless and wire-line network equipment for connection to government buildings to

concentrate data traffic from government agencies.

- To install SAN solutions for sharing files and quickly recovering data during any fails on the

servers or active storages.

c. Government Data Recovery Center

- To install backup equipment for storing the same data with government data center for emergency

recovery.

d. Government Internet Exchange

- IPTEKnet-BPPT as the government service agency is leading provider for Internet services.

himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

Documents

bersama kita

balairaya

menciptakan

diharapkan

raan pelayanan

fiber optic

vulnerability

serta memanfaatkannyadengan