grand design pembangunan kependudukan tahun 2011-2035. buku 1

GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-2035

i

GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2011-2035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

2012

iiGRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-2035


iii

• Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional• Kementerian Kesehatan• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan• Kementerian Sosial• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035

© Pemegang Copyright Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Diproduksi oleh : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Editor :Sekretariat Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun2011 - 2035

Tim Penyusun :1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan database Kependudukan

Kontributor:1. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Cetakan pertama 2012Hak cipta dilindungi undang-undang

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, et. al. Grand DesignPembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035; — cet. 1 —Jakarta : KementerianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012, 36 hlm, 210 x 297 mm

ISBN ____________________978-602-947-6279

ivGRAND DESIGN



v

KA

KA

KA

KA

KA

TT TTTA

PE

NG

A P

EN

GA

PE

NG

A P

EN

GA

PE

NG

AN

TA

NT

AN

TA

NT

AN

TA

RA

RA

RA

RA

R

MENTERIKOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat AllahSWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkanberkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kitadapat menyelesaikan penyusunan dokumen Grand DesignPembangunan Kependudukan, Tahun 2011-2035 dengan baik.Hal itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak terutamakelompok kerja I sampai dengan V yang telah menye-lesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan padaKelompok Kerja masing-masing. Disamping itu masukan

dari berbagai pihak terkait, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalampenyelesaian penyusunan dokumen ini.

Ada tiga aspek penting dalam kebijakan kependudukan di Indonesia saat ini.Pertama,secara internal, dinamika kependudukan di Indonesia memasukifase yang sangat krusial yang ditandai dengan perubahan kondisi demografi“di luar perkiraan”. Hal itu tampak dari perubahan angka kelahiran danpertumbuhan penduduk yang keduanya cenderung stagnan. Terlepas dariperbedaan interpretasi mengenai keadaan tersebut, kondisi ini perlu dicermatidan diantisipasi dengan kebijakan kependudukan yang tepat. Kedua,kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagianintegral dari kebijakan pembangunan. Hal ini tidak selaras dengan hasil ICPD(International Conference on Population and Development) tahun 1994 di Kairo,yang mengamanatkan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalamkebijakan pembangunan. Ketiga, pada waktu yang bersamaan dinamikakependudukan di Indonesia sedang mengarah ke fase windows of opportunityyang datangnya hanya sekali dan yang akan memberikan peluang untukmemperoleh bonus demografi. Ketiga hal tersebut merupakan alasanmengapa dibutuhkan suatu grand design pembangunan kependudukan untukdijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan dimasa yang akan datang.

viGRAND DESIGN


Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagaiarah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pem-bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) sehinggamerupakan bagian integral dari dokumen pembangunan tersebut. Meskipundemikian dalam konteks pelaksanaan atau implementasinya serta bagaimanaGDPK diintegrasikan dengan MP3EI dan MP3KI, diperlukan penjabaranlebih lanjut terutama menyangkut kondisi di masing-masing koridorsebagaimana telah disusun dalam MP3EI.

Atas terselesaikannya dokumen GDPK, kami mengucapkan terima kasihkepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khususucapan terima kasih disampaikan kepada ke lima kelompok kerja yang telahmenyusun bahan dasar GDPK serta tim Sekretariat yang telah bekerja kerasuntuk menyelesaikan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangatdiharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini.

Semoga dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan inibermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2012Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

H.R. AGUNG LAKSONO


vii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

BAB 1. PENDAHULUAN................................................................................. 1

BAB 2. KONDISI KEPENDUDUKAN INDONESIA SAAT INI ........ 72.1. Kuantitas Penduduk ...................................................................... 72.2. Kualitas Penduduk ......................................................................... 92.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 122.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 132.5. Data dan Informasi Kepedudukan .......................................... 14

BAB 3. KONDISI YANG DIINGINKAN ................................................ 153.1. Kuantitas Penduduk ................................................................... 153.2. Kualitas Penduduk ...................................................................... 153.3. Kondisi Keluarga ........................................................................ 163.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 163.5. Data dan Informasi Kependudukan ........................................ 163.6. Permasalahan dan Tantangan .................................................... 17

BAB 4. POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN . 214.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 214.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 224.3. Strategi Pembangunan Keluarga .............................................. 234.4. Pengarahan mobilitas penduduk .............................................. 244.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan .... 25

BAB 5. ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN............. 275.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 275.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 275.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 305.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk .............................................. 305.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan . 32

BAB 6. PENUTUP ........................................................................................... 33

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 36

DD DDDA

FT

AF

TA

FT

AF

TA

FT

AR

ISI

AR

ISI

AR

ISI

AR

ISI

AR

ISI

viiiGRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-2035 viii


TAHUN 2011-2035


TAHUN 2011-20351

Pendahuluan

Salah satu hasil dari usaha pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhanpenduduk adalah penurunan pertumbuhan penduduk 2,32 persen per tahunselama periode 1970-1980 menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menekan angkakelahiran yang juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Meskipundemikian ada kecenderungan penurunan angka pertumbuhan pendudukmaupun angka kelahiran melambat pada satu dasawarsa terakhir.Hasil SDKI2007 dan Sensus Penduduk (SP) 2010 membuktikan hal tersebut. Hasil

Survei Demografi dan Kese-hatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 dan 2007 menunjukkanbahwa TFR mengalamistagnasi. Demikian juga halnyadengan hasil SP 2010 yangsecara nasional menunjukkanTFR yang stalling. Pada waktuyang bersamaan hasil SP 2010menunjukkan bahwa angkapertumbuhan pendudukmeningkat dibandingkandengan SP tahun 2000meskipun peningkatannyatidak signifikan. Jika hal ini

berlangsung terus, dikhawatirkan tujuan kebijakan pengendalian jumlahpenduduk yakni untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tahun2015 akan gagal atau melambat., Sementara itu, salah satu tantangan di bidangpembangunan kependudukan di Indonesia adalah menghadapi salah satuperiode ketika Indonesia menghadapi suatu kesempatan yang disebabkanperubahan komposisi penduduk menurut umur, yang biasa disebut denganwindows of opportunity. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurutumur di masa lalu, diperkirakan Indonesia akan mencapai tahap windows ofopportunity tahun 2030-an dengan asumsi bahwa jika dinamika demografi,khsususnya fertilitas mengikuti trend selama 40 tahun terakhir. Tahap win-dows of opportunity ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendahdalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur.

1BBBBBABABABABAB


TAHUN 2011-20351

2GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-2035

Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif,menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlahpenduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekalidan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar opportunity berubahmenjadi bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensikebijakan yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi di-saster.

Persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia menjadi lebih komplekskarena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitaspenduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, danpemerataan ekonomi). Indikator kualitas penduduk yang paling jelas adalahrendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia jikadibandingkan dengan IPM di negara tetangga ASEAN. Situasi kependudukanbertambah kompleks manakala Indonesia juga masih dihadapkan padaketimpangan distribusi penduduk, antara Jawa dan luar Jawa, atau antaraIndonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Respon kebijakan terhadap persoalan kependudukan tersebut harus terarahdan terencana karena masalah kependudukan telah menjadi komitmenmasyarakat internasional. Kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPDdi Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainya, telahmenyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan di tingkatnasional juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnyatertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbanganpenting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UUNo. 52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasilICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telahmewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu,Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun Plan of Action(PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk danpembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kontekspembangunan berkelanjutan (sustainable development), pendidikan, kesetaraangender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan aksesterhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dankesehatan seksual. Selain itu, Kesepakatan hasil MDGs tahun 2000berpengaruh sangat penting dalam mengarahkan pembangunankependudukan. Target yang tertuang dalam MDGs, menjadi rujukan pokok


TAHUN 2011-20353

penentuan indikator pencapaian pembangunan kependudukan sampai dengansaat ini. Bukan hanya dalam konteks pembangunan kependudukan, arahkebijakan pembangunan secara umum juga sangat diwarnai dan dipengaruhiMDGs.

Pada tingkat nasional beberapa perubahan politik yang perlu dicatat yangdiduga menjadi penyebab menurunnya pembangunan kependudukan adalahperubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang diawalidengan krisis multidimensional tahun 1998. Krisis ekonomi telahmenyebabkan menurunnya kemampuan ekonomi pemerintah untukmendukung kebijakan kependudukan, khususnya program keluargaberencana. Sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, pemerintahmelaksanakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besarkepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun, melaksanakan, sertamelakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnyakebijakan kependudukan. Seperti halnya yang terjadi di pusat, pemerintahkabupaten/kota lebih memfokuskan pada pembangunan politik dan ekonomiserta cenderung mengabaikan pembangunan kependudukan. Akibatnyaadalah komitmen politik menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuanbagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakanumum dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)dengan berbagai pencapaian target. Penyusunan dokumen ini merupakantindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dengan memerhatikan berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapiIndonesia dalam bidang kependudukan, maka GDPK ini memiliki visi yakni:

Visi:“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untukmencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”.

Penekanan visi pada pembangunan kualitas penduduk adalah jawaban kunciterhadap terjadinya “windows of opportunity” sehingga “bonus demografi” dapatdimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan.


Dalam rangka mencapai visi tersebut, GDPK memiliki misi:

Misi:1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan

dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakanpembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup

2. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antarpemangkukepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tatakelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunanberkelanjutan

3. Menciptakan sinkronisasi antarberbagai peraturan perundangan dankebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan

4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antarajumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup,baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkunganserta kondisi perkembangan sosial dan budaya

5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayahpertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayahpengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruanganpenduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau

6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada levelindividu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitaspenduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan

7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonisyang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakansumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal

8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah,tertib, teratur, dan terlindungi

9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakandalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia,termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yangtransparan dan akuntabel

10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dankewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanyakehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan

Sementara itu, arah kebijakan dari GDPK dapat dirumuskan adalah:


TAHUN 2011-20355

Arah Kebijakan:1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi

sebagai prinsip utama2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua

pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik

sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupunpenikmat (objek) pembangunan

4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usahauntuk mencapai pembangunan berkelanjutan

5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data daninformasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya

Arah kebijakan ini seterusnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan GDPKsebagai berikut:

1.6. Tujuan

1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitaspenduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalammencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuansebagai berikut.

a. mewujudkan tercapainya tahap windows of opportunity melaluipengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah,struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk

b. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkunganmelalui pengarahan mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi

c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju,mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan genderserta mampu merencanakan sumber daya keluarga

2. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dandapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasidata kependudukan.

Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan selama 2011-2035 dapat digambarkan sebagai berikut:


1.7. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkanpada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalamrangka mencapai pembangunan berkelanjutan

2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas pendudukdengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,dan pengarahan mobilitas penduduk

3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budayatinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal

4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sisteminformasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, danterintegrasi

Gambar 1.1Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama 2011-2035

Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untukmencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera

Peningkatan Kualitas Penduduk

Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukanyang berkualitas dan terintegrasi

Pengelolaan Kuantitaspenduduk

Pengarahan MobilitasPenduduk

PembangunanKeluarga


TAHUN 2011-20357

2BBBBBABABABABAB

Kondisi KependudukanIndonesia Saat Ini

2.1. Kuantitas Penduduk

Stagnasi dan Disparitas pertumbuhan penduduk antar provinsi.Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010 memperilhatkan bahwa selama10 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami stagnasi,yaitu berkisar antara 1,4-1,5 persen per tahun. Hal itu disertai denganterjadinya disparitas angka pertumbuhan penduduk menurut propinsi.Demikian juga halnya disparitas pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota. Dalam konteks kebijakan kependudukan, hal ini harus menjadi perhatiantersendiri.

Perubahan komposisi penduduk.Dari sisi komposisi penduduk, telah terjadi perubahan yang cukup mencolokselama periode 1971-2010. Gambar 1 berikut memperlihatkan bahwa tahun1971 bentuk piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Hal iniditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebih lebardibandingkan dengan usia di atasnya. Bentuk ini berubah secara drastis tahun2010. Bagian bawah, yaitu pada kelompok 0-5 tahun, lebih rendahdibandingkan dengan usia 10-14 tahun serta pada waktu yang bersamaan


TAHUN 2011-20357


Gambar 1. Piramida penduduk Indonesia Tahun 1971 dan 2010

Sumber: Hasil Sensus Penduduk BPS, Tahun 2010, www.sp2010.bps.go.id

usia produktif di tengah cembung dan kelompok lansia semakin membesar.Penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk menengah karenamemiliki umur median sebesar 27,2 tahun, yaitu pemusatan penduduk terjadipada kelompok umur 25-29 tahun. Secara keseluruhan, tahun 2010 provinsi-provinsi di Indonesia mempunyai umur media kategori “muda”, kecuali empatprovinsi yang termasuk kategori “tua”, yaitu DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur,dan Jawa Tengah.

Menurunnya Rasio Ketergantungan.Pada 1971 tercatat rasio ketergantungan di Indonesia sangat tinggi, yaitu86,8. Ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung 86,8 penduduktidak produktif yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Angka tersebut turunmenjadi 79,3 tahun 1980; 67,8 tahun 1990; 53,8 tahun 2000; dan 51,3 tahun2010. Perubahan ini merupakan gambaran bahwa jumlah penduduk usiaproduktif semakin meningkat relatif terhadap pertambahan jumlah pendudukusia tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan ini berlangsung terus,


TAHUN 2011-20359

maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasioketergantungan mencapai titik terendah, yang disebut dengan windows of op-portunity.

Menurunnya kinerja Program KB Pasca Reformasi.Pasca reformasi perhatian terhadap isu kependudukan termasuk KB menurundrastis terutama di daerah. Terdapat disparitas pencapaian program yangsangat besar yang, antara lain, dapat ditunjukkan dari range peserta KB yangberkisar dari 40 persen (Maluku) sampai dengan 74 persen (Bengkulu). Angkaprevalensi tersebut masih didominasi oleh pemakaian jenis kontrasepsi jangkapendek (67 persen). Hal ini diperburuk dengan persoalan yang lain, yaitutingginya kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi KB (unmet demand). Sepertihalnya CPR, kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi juga memilikikesenjangan yang cukup lebar antara provinsi yang satu dengan yang lain,yaitu antara 3,2 persen (Babel) sampai dengan 22,4 persen (Maluku) (lihatSDKI 2007). Agka fertilitas total antarprovinsi tercatat memiliki gap yangcukup besar, yaitu dari 1,8 per perempuan (DIY) sampai dengan 4,2 (NTT).

2.2.Kualitas Penduduk

Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah.Data menunjukkan bahwa bahwa peningkatan APM tertinggi tercatat ditingkat SMP dan SMA. Sementara itu, untuk tingkat SD, telah mencapaiangka yang tinggi (hampir 100 persen), tetapi ada kecenderunganketidakmerataan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Wilayah perkotaandalam segala kelompok umur umumnya memiliki tingkat partisipasi sekolahlebih tinggi, baik jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.Perbedaan paling mencolok adalah pada kelompok usia 16-18 yang umumnyamenduduki Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada pendidikan ini, perbedaandapat mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, untuk partisipasi sekolahpada penduduk usia 19-24, perbedaan antara perdesaan dan perkotaan jugacukup tinggi. Angka partisipasi sekolah untuk usia ini di wilayah perdesaanmasih jauh dari harapan, yaitu berkisar 5,94 persen. Gap antara perdesaandan perkotaan untuk kelompok umur ini adalah berkisar 11,76 persen.Ketidakmerataan juga terjadi antar wilayah. Menurut data Susenas tahun2005, net enrollment rate terendah untuk SD adalah Papua sebesar 80 persen


dan tertinggi adalah Kalimantan Tengah sebesar 95 persen. Untuk SMP,Provinsi Papua masih juga masuk dalam kategori terendah sekitar 41 persen,sedangkan tertinggi adalah DI Yogyakarta.

Angka Melek Huruf.Data terakhir menurut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan angka melekhuruf di Indonesia tercatat 92,37 persen. Terdapat kesenjangan yang cukupbesar antara laki-laki (94,79 persen) dengan perempuan (89,97 persen). Padawaktu yang bersamaan kesenjangan juga masih muncul antara perkotaan(96,32 persen) dan perdesaan (88,33 persen). Kesenjangan antarprovinsiditunjukkan dengan tingginya angka melek huruf di DKI Jakarta (90,09persen) dan rendahnya angka melek huruf di Papua (63,85 persen).

Kesehatan

Penurunan dan disparitas Angka Kematian.Ada kemajuan yang konsisten pada indikator kesehatan, terutama angkakematian bayi (AKB), angka kematian balita (U5MR), dan rasio kematianibu (AKI). Untuk semua indikator tersebut, telah terjadi penurunan secarasignifikan meskipun masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya.Akan tetapi, jika dilihat pada besarnya penurunan, ini menunjukkan tingkatperlambatan penurunan setelah desentralisasi. Selain itu terdapat isukesenjangan pencapaian antar daerah. Kesenjangan yang terjadi antara daerahperkotaan dan perdesaan, serta di antara berbagai status sosial ekonomi.

Kondisi Gizi Buruk.Walaupun tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan anak pendek (stunting)menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, masih terjadidisparitas antarprovinsi yang perlu mendapat penanganan karena sifatnyayang spesifik di wilayah rawan pangan (Riskesdas, 2010). Indonesia menempatiperingkat kelima dengan jumlah anak pendek terbanyak setelah India, China,Nigeria, dan Pakistan. Tinggi standar anak berusia 5 tahun adalah 110 cm.Namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur lima tahun pada 2010 diketahuilebih pendek 6,7 cm untuk anak laki-laki dan lebih pendek 7,3 cm pada anakperempuan.

Peningkatan dan disparitas Angka Harapan Hidup.Data yang dirilis oleh UNDP 2011 menunjukkan bahwa Angka HarapanHidup orang Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika


TAHUN 2011-203511

tahun 1980 usia harapan hidup Indonesia masih 57,6, maka tahun 2000mengalami peningkatan menjadi 65,7. Pada 2011 rata-rata harapan hiduporang Indonesia menjadi 69,4 yang berarti sedikit di bawah rata-rata dunia,yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawah Norwegia (peringkat pertama dalamHDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Data yang dirilis oleh UNDP 2011menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup orang Indonesia menunjukkanpeningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 1980 usia harapan hidup Indo-nesia masih 57,6, maka tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 65,7.Pada 2011 rata-rata harapan hidup orang Indonesia menjadi 69,4 yang berartisedikit di bawah rata-rata dunia, yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawahNorwegia (peringkat pertama dalam HDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Kendatidemikian masih terdapat kesenjangan angka harapan hidup antarprovinsi.Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa angka harapan hiduptertinggi tercatat di DKI Jakarta (74,7 tahun) dan terendah di Gorontalo(63,2 tahun). Masih terdapat sembilan provinsi yang memiliki angka harapanhidup di bawah rata-rata nasional.

Peningkatan Akses terhadap Air bersih dan Sanitasi.Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadapair bersih selama periode 2001-2008. Namun di awal tahun 2000-ankondisinya masih belum stabil yang terlihat dari kecenderungan penurunanselama periode 2000-2003. Kondisi membaik setelah tahun 2003 ditunjukkanoleh peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap airbersih secara konsisten. Dari data 1994 yang mencapai 54,4 persen, targetMDGs telah meningkat menjadi 77,2 persen tahun 2009. Sehubungan denganfasilitas sanitasi dasar, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadapfasilitas sanitasi yang layak (yang harus memenuhi kriteria menjadi keluargadengan jamban berventilasi dan septic tank) terus meningkat antara tahun1995 dan 2009. Angkanya mencapai 18,2 persen tahun 1995 dan meningkatmenjadi 42,5 persen tahun 2009. Dengan kata lain masih terdapat kuranglebih 50 persen rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak.

Peningkatan Pendapatan perkapita.GNI per kapita (PPP) Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukupsignifikan sejak tahun 2000. Namun dibandingkan dengan beberapa negaraberkembang di Asia Pasifik, peningkatan yang dialami Indonesia relatif lebihlambat, tetapi tetap berada di atas negara berpendapatan menengah rendah.Pendapatan per kapita yang meningkat ternyata belum diimbangi denganpemerataan. Hal ini ditandai dengan indeks gini dari 0,31 (2000) meningkat


menjadi 0,41 pada 2011. Di pihak lain, peningkatan pendapatan per kapitatersebut juga masih menyisakan persoalan lain yang cukup serius, yaitu jumlahpenduduk miskin yang masih sangat besar. Pada 2011, angka kemiskinanmenurun menjadi 12,4 persen dan meskpiun mengalami penurunan jikadiabsolutkan angka kemiskinan ini masih cukup besar yakni kurang lebih 30juta orang.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut data UNDP tahun2011 masuk dalam kategori medium human development dan mendudukiperingkat 124 dari 187 negara dengan nilai HDI sebesar 0,617. Nilai setiapindikator dalam HDI tersebut terdiri dari angka harapan hidup saat lahir69,4 tahun, Adult years of schooling 5,8 tahun dan expected years of school-ing 13,2 tahun; dan GNI per kapita PPP sebesar $ 3.716. Posisi Indonesiatahun 2011 ini jauh di bawah sesama negara ASEAN: Singapura (26), BruneiDarussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112); serta China(101). Akan tetapi, posisi Indonessia masih lebih tinggi dibandingkan denganViet Nam (128), India (134), dan Timor Leste (147) . Berdasarkan rankingIndonesia diantara Negara-negara ASEAN maka dapat dikatakan bahwakualitas penduduk Indonesia masih rendah. Peningkatan yang terjadi di In-donesia masih lebih lambat jika dibandingkan Negara lain, khususnyaSIngapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina.

2.3. Pembangunan Keluarga

Masih besarnya jumlah keluarga miskin.Hasil pendataan keluarga tahun 2010 menemukan masih terdapat KeluargaSejahtera I dan prasejahtera atau keluarga miskin sebesar 44,8 persen. Datapenyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Pusdatin 2009menunjukkan fakir miskin (2,9 juta), keluarga miskin (6,9 juta), keluargahampir miskin/rentan (7,6 juta) dan RTLH ( 5,9 juta). Angka ini tergolongtinggi dan perlu usaha untuk pemberdayaan ekonomi keluarga untukmemperbaiki kondisi tersebut.

Pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama.KK miskin di perkotaan cukup banyak menggantungkan hidupnya padasektor pertanian (30,02 persen) dan sebanyak 14.71 persen tidak bekerja.Untuk mereka yang tinggal di pedesaan, masih menggantungkan hidupnyapada pertanian (68.99 persen). Untuk kelompok rumah tangga tidak miskin


TAHUN 2011-203513

di perkotaan, kebanyakan KK banyak bekerja (12.19 persen), tetapi 15.38persen banyak yang tidak bekerja. Sebaliknya rumah tangga tidak miskin diperdesaan dominan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian55,2 persen dan 7,91 persen yang tidak bekerja.

2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk tidak merata.Persoalan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalahkepndudukan klasik di Indonesia. Bahkan sampai dengan hasil SensusPenduduk 2010, permasalahan tersebut masih muncul. Sebagai contoh, PulauJawa masih dihuni oleh sekitar 58 persen penduduk Indonesia. Dibandingkandengan luas wilayah Indonesia, Pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persendihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persenpenduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk,dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Dalamkonteks ini persebaran penduduk menjadi hal penting dalam rangkamendukung keberhasilam MP3EI, terutama dikaitkan dengan kualitaspenduduk.

Terkonsentrasinya penduduk di kota besar.Terdapat ketidakseimbangan persebaran penduduk antara desa dan kota yangdisebabkan oleh terkonsentrasinya kota-kota metropolitan dan kota-kota besardi wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara itu kota besar di luar Jawa-Bali pada umumnya terdapat didi Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kotametropolitan kategori besar dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta or-ang adalah Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota metropolitankategori kecil dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang adalahPalembang, Semarang, dan hanya satu kota di Kawasan Timur Indonesia,yakni Makassar. Wilayah Indonesia Timur biasanya hanya berada pada kategorikota sedang.

Migrasi ke kota meningkat dan kebanyakan laki-laki.Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota, sebagai akibat dariurban bias policy, telah menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota yangmengakibatkan tingkat urbanisasi meningkat dengan cepat. Hal ini tidakhanya menyebabkan semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan


(walaupun data terakhir masih memperlihatkan persentase penduduk diperdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan), tetapipersoalan diperkotaan seperti slum, sektor informal dan kemiskinan, akansemakin serius di kemudian hari.

Jumlah penduduk yang merupakan migran seumur hidup terus meningkatdari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat 27.975.612penduduk atau 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumurhidup antarprovinsi. Persentase migran seumur hidup di daerah perkotaanhampir tiga kali lipat daripada migran seumur hidup di daerah perdesaan,masing-masing sebesar 17,2 dan 6,3 persen. Menurut gender, jumlah migranlaki-laki lebih banyak daripada migran perempuan: 14.736.632 berbanding13.238.980 orang. Seks rasio migran seumur hidup adalah 111,3. Data tersebutmenunjang teori bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak melakukan perpindahan.

2.5. Data dan Informasi Kepedudukan

Belum terwujud suatu sistem data dan informasi kependudukanterintegrasi.Data dan informasi kependudukan di Indonesia belum tertata dengan baik,meskipun usaha untuk membangun Sistem Administrasi Kependudukan(SIAK) sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 telah dilaksanakan. Keberadaansistem ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan,pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, bukan saja di bidangkependudukan tetapi juga pembangunan pada umumnya..


TAHUN 2011-203515

3BBBBBABABABABAB

Kondisi Yang Diinginkan

3.1. Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalahtercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlahyang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yanglahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehinggapenduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuhseimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuantahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,04pada tahun 2025, 1,99 pada thun 2030 dan 1,97 pada tahun 2035.

3.2. Kualitas Penduduk

Angka kematian di Indonesia diharapkan terus menurun, sedangkan angkaharapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi padakurun waktu 2010-2015 diharapkan akan menjadi 23 per 1.000 kelahiranhidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035


TAHUN 2011-203515


menjadi sekitar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnyaangka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat dari 71,4 tahuntahun 2015 menjadi –74,9 tahun tahun-2035

3.3. Kondisi Keluarga

Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinanyang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju,mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan danberkesetaraan gender Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaansumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakatdan bangsa.

3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawasehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yangmemang sangat padat penduduk. Meskipun demikian pemerataan distribusipenduduk harus dikaitkan dengan kebutuhan SDM di masing-masing wilayahdalam rangka mendorong terwujudnya tujuan MP3EI dan MP3KI. Dalamkonteks urbanisasi, diharapkan tidak muncul kesenjangan antara kota-kotadi Jawa dengan luar Jawa serta urbanisasi tidak menimbulkan persoalanperkotaan yang semakin serius. Prinsip persebaran penduduk yang meratadan pengaturan mobilitas harus sesuai dengan potensi daerahnya dan yangproporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan.

3.5. Data dan Informasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukansecara umum dapat diuraikan sebagai berikut.a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang

sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swastayang membutuhkan

b. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapatdiperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dandapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat


TAHUN 2011-203517

3.6. Permasalahan dan Tantangan

Pencapaian bonus demografi

Bonus demografi akan terjadi di tanah air pada kurun waktu 15 tahun kedepan atau mulai 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerjaproduktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonusdemografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatankerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadipotensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadibumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah.Tanda-tanda tercapainya bonus demografi dibuka dengan jendelamenurunnya rasio ketergantungan penduduk. Data BPS menyatakan rasioketergantungan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 51,33 persen. Sekitar80 juta penduduk usia tidak produktif di Indonesia bergantung pada sekitar157 juta penduduk pada usia produktif (15—64 tahun). Angka tersebutsangat berbeda dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk sebelumpenerapan program Keluarga Berencana tahun 1970 yang sekitar 80 persen.

Salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud adalah adanyapenurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program KB. Penurunanfertilitas ini tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalamKB masih rendah karena keputusan ber-KB adalah keputusan yang dilakukanoleh suami dan istri dalam keluarga. Prasyarat lain adalah kualitas pendudukusia “dewasa” atau produktif.

Kondisi ini harus disertai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yaitupenciptaan kesempatan kerja yang memadai sehingga semua angkatan kerjadapat diserap. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunanekonomi mampu menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatankerja yang mencapai puncaknya pada saat windows of opportunity terjadi. Halini perlu disertai dengan peningkatan kualitas penduduk agar kesempatankerja yang tersedia memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkanproduktivitas.


Persebaran jumlah penduduk

Tantangan lain pembangunan kependudukan yang perlu memperolehperhatian serius adalah persebaran penduduk. Dari sisi pembangunanekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah.Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju,sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secaraekonomi kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, dikotomi Jawa+Balidengan Luar Jawa Bali dan/atau kota dengan desa merupakan representasidari perbandingan antara daerah maju dengan yang belum atau tidak maju.Tantangan ke depan adalah membuat suatu wilayah di satu pihak tidakmenanggung beban terlalu besar karena menjadi tempat akumulasi pendudukdan pada saat yang sama ada wilayah lain yang tidak mampu melakukanoptimalisasi pemanfaat sumber daya alam karena kekurangan syumber dayamanusia. Hal ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan MP3EI ketikasetiap koridor yang telah ditetapkan berkembang dengan dukungan sumberdaya manusia yang memadai.

Kesempatan kerja dan pengangguran

Dengan menggunakan TPAK 69,2 persen (Sakernas, 2011), maka jumlahangkatan kerja yang tahun 2015 mencapai sekitar 128,1 juta akan bertambahmenjadi 168,2 juta tahun 2035. Apabila angka pengangguran terbuka hanyasekitar 6,7 persen dan angka setengah pengangguran hanya 29,5 persen,maka jumlah pengangguran terbuka sekitar 8,6 juta meningkat menjadi 11,3juta tahun 2035. Kemudian pekerja setengah penganggur meningkat dari37,8 juta tahun 2015 menjadi 49,6 juta tahun 2035. Apabila pemerintah danswasta nasional berhasil memperluas kesempatan kerja sebanyak 50 persenhingga 2035, maka jumlah pengangguran terbuka dan pekerja setengahpenganggur masih sekitar 30 juta penduduk. Ini merupakan pekerjaan yangberat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru.

Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan beras dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas(KHP), yaitu 10 kg beras per kapita per bulan atau 120 kg beras per kapitaper tahun. Pada 2011 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai


TAHUN 2011-203519

242 juta, tahun 2015 sekitar 257,3 juta, dan tahun 2035 minimal telah menjadi307,2 juta. Menggunakan kriteria di atas, maka kebutuhan pangan beras sekitar2.575 juta kg per bulan atau 30.900 juta kg per tahun. Jumlah ini akanmeningkat menjadi 308,2 juta kg per tahun atau 36.984 juta kg per tahun. Inibaru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula,garam, ikan, daging, dan lain-lain. Persediaan beras sebagai pangan nasionalmenurun terus akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanianpangan menjadi peruntukan nonpangan, gagal panen karena hama danpenyakit, serta musim kemarau yang panjang.

Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak lepas dari ketimpangan pendapatan antargolongandi Indonesia yang diukur dari rasio Gini. Data menunjukkan bahwa rasioGini setelah tahun 2006 mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhanekonomi setelah tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan. Data lainmenunjukkan bahwa secara nasional penurunan rasio Gini hanya terjadi diperkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di perdesaan justru meningkatmenjadi 0,297 dari 0,288.

Tipe penyakit

Sejak tahun 1990-an telah berkembangsecara pesat penyakit tidak menular, sepertigangguan jantung, stroke, kanker, diabe-tes mellitus, dan penyakit paru-paru,menjadi pembunuh nomor satu di AsiaTenggara, termasuk Indonesia. Keadaan inidiperparah lagi jumlah perokok yang sangatbanyak, diet yang tidak sehat, konsumsialkohol, konsumsi makanan tinggi gulagaram, serta makanan lemak yang

berlebihan. Di samping itu, kekurangan kegiatan fisik/olahraga serta polahidup sehat lainnya telah memunculkan obesitas di kalangan remaja. Banyakorang mengalami kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekuranganyodium, serta kekurangan energi kronis sebagai akibat dari pola hidup danpola konsumsi yang salah.

20GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-203520GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKANTAHUN 2011-2035


TAHUN 2011-203521

4BBBBBABABABABAB

Pokok-Pokok PembangunanKependudukan

4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untukmengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran.Kebijakan pengaturan kelahiran/fertilitas dilakukan melalui pemenuhan hakreproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui pro-gram KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantupasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksiyang berkaitan dengan hal berikut. (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan,(2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) peningkatanakses dan kualitas pelayanan, (4) peningkatan kesertaan KB pria, serta (5)promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut.(1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah,(2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM,(3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya,etika, dan kesehatan, serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagipenduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuhseimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angkakematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibuhamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angkakematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dananak.

Strategi pengendalian kuantitas penduduka. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari supply ke

demand side approach.


TAHUN 2011-203521


b. Desentralisasi pelaksanaan KB ke daerah khususnya kabupaten/kotadengan memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga,memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur,mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifiksetiap daerah.

c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antarapemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatasdilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional denganprinsip kesetaraan dan mutual benefits.

d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaanuntuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secaravertikal maupun horizontal, nasional maupun intenasional.

e. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengancara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalampelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya,demografi, dan ekonomi kelompok sasaran

4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Dimensi Kesehatan:• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan

angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup

Dimensi Pendidikan:• Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melalui pendidikan formal,

nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhanpembangunan nasional, khsususnya dalam rangka mendukung tercapainyaMP3EI dan MP3KI

• Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melaluiperluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari programpenanggulangan kemiskinan

• Meningkatkan peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEANmelalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomipenduduk

Strategi peningkatan kualitas penduduk

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematianbayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus


TAHUN 2011-203523

dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi,khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternalsangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankanuntuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadappenurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayananprenatal dan antenatal yang telah dikembangkan

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan aksesyang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin,untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal aksesterhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnyauntuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjanganpendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsiangka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupuninformal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainyaMP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkankebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EIbelum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segikualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunanekonomi di setiap koridor.

Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI dan juga MP3EI,maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategipeningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Karena persoalanpemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan pentingdi Indonesia, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut, baik yangtertuang dalam MP3EI maupun MP3KI, harus menjadi prioritas.

4.3. Strategi Pembangunan Keluarga

Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga Indonesia yang terdiridari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dansumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi,sosial,lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secarasosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi sebagai berikut :


Strategi pembangunan keluargaa. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,

melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupuninformal.

b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sahdilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihatperkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmenPemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-lakidan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dannegara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga danmasyarakat

c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandirimelalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasiskelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga(sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehatlingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik,pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepadabangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi(KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunansebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, danpeningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya denganpendampingan manajemen sumber daya keluarga.

4.4. Pengarahan mobilitas penduduk

Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut:• Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang

harmonis• Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)• Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para

migran internasional dan keluarganya• Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung

dan daya tampung lingkungan• Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru• Memperluas kesempatan kerja produktif


TAHUN 2011-203525

• Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional• Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran• Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia• Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing

wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkanpenyediaan pangan bagi masyarakat.

Strategi pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui :1) mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara

menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasidi beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitaspenduduk

2) untuk mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, sepertiJakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, perlu adanya penataanwilayah penyangga dengan mengembangkan daerah tujuan transmigrasiyang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya.Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayahterpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk .

Tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahan mobilitas penduduk :1) mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan

baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secaraspontan

2) membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaranmenghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitasberpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahankemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/kelahiran.

3) membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada kepentingannasional, misalnya transmigrasi ke pulau terdepan, peningkatan kualitasprasarana dan sarana ekonomi, serta peningkatan akulturasi dan asimilasikultural antara pendatang dan penduduk asli

4.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan denganmengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkatkepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif,


mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dariDecision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitassumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yangmemadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Strategi yang ditempuh:a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk

instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Gov-ernment to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenaldengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem AdministrasiKependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan SistemAdministrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaandan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006.

b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagiperencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis,seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dantransaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.

c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yangberlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan primaadministrasi kependudukan.

d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dariberbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem inidikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS(Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasipengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersediauntuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahansecara cepat.


TAHUN 2011-203527

Sumber:

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Rata-rata lama bersekolah

Tabel 4 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktulima tahunan. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahunberdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara very high de-veloped saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakanmodel asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lamabersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan modeltanpa asimtot.

5BBBBBABABABABAB

Roadmap PembangunanKependudukan

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurunwaktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Roadmapdibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitaspenduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupunmortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secarasistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harusdicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perludilakukan.


TAHUN 2011-203527

Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk


Tabel 4. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012

Tabel 5. Perkiraan Angka Partisipasi Murni SMA 2015-2050

Angka Partisipasi Murni SMA

Skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen. Skenariosedang dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen dengan lajupertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5 persen per tahun dan skenariotinggi tanpa asimtot (lihat Tabel 5).


Angka Harapan Hidup

Skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsidari AHH negara-negara very high developed saat ini adalah sebesar 80tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 83,4 tahun berdasarkanasumsi maksimal AHH sebesar 83,4 tahun. Skenario tinggi menggunakanmodel tanpa asimtot (lihat Tabel 6).


TAHUN 2011-203529

Tabel 6. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2011-2050

Sumber: UN REVISI 2012

GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP$)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsiGNI per kapita PPP$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 per kapitaPPP$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000tahun berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ negara Eropa dan AsiaTengah saat ini adalah sebesar 12.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenariotinggi menggunakan tren (model tanpa asimtot) (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Perkiraan GNI per Kapita Indonesia 2011-2035



5.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yangharmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahanyang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaranbagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapunkegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Roadmap Pembangunan Keluarga


5.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah pokok-pokok Roadmap Grand De-sign Pengarahan Mobilitas Penduduk 2010-2034.


TAHUN 2011-203531

Tabel 9. Pokok-Pokok Roadmap Grand Design Pengarahan MobilitasPenduduk 2011-2035



5.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukandibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangatterkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasikependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudahdiakses, dan menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Adapunpentahapannya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan



TAHUN 2011-203533

6BBBBBABABABABAB

Penutup

Tantangan besar persoalan kepen-dudukan di Indonesia di masa depanadalah bagaimana meraih bonusdemografi. Dengan tren perubahankomposisi penduduk menurut umurdi masa lalu, diperkirakan Indonesiaakan mencapai tahap windows of op-portunity tahun 2030-an denganasumsi bahwa jika pengelolaankuantitas penduduk, khususnyafertilitas dilakukan dengan benar.Selain itu, kunci utama meraih bonusdemografi ini terletak pada kualitasSDM sebagai modal dasarpembangunan. Oleh karena itu, visiGDPK ini diarahkan pada terwu-judnya penduduk yang berkualitassebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat In-donesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yangterarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatankualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.Pembangunan kualitas penduduk ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidakditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendaliankuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitaspenduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semuakomponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasikependudukan yang memadai.

Permasalahan utama kualitas penduduk Indonesia adalah masih rendahnyakualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkandengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN. Kualitas pendudukadalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat


TAHUN 2011-203533


kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan,kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkankemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa,berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukanuntuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri,beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas pendudukdifokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan,serta kapasitas perekonomian.

Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masihcukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkanadalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar.Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama(seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner.Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkanangka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau NetReproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2015. Selanjutnyasecara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,88 per perempuan dan NRRmenjadi 0,89 tahun 2020. Kondisi ini akan dipertahankan terus sampai dengantahun 2035.

Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih banyaknya keluargayang berada dalam kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yangdiinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga In-donesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampumelaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.

Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunankependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata.Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di kota-kota besar khususnyadi Jawa. Ketidakmerataan ini berdampak pada lambatnya perkembanganekonomi antar daerah sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinyapersebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehinggakonsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang memang sangatpadat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar


TAHUN 2011-203535

penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang padagilirannya menimbulkan masalah baru. Kondisi persebaran penduduk yangdiinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitassesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanyapenataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam danlingkungan.

Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalahtersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namunsayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagaikendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenanganpusat daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkansistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengankebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah sepertiswasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selainitu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem databasekependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasikependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahanpengambilan keputusan secara cepat.


Daftar Pustaka

Adioetomo, Sri Murtiningsih. 2005. “Bonus Demografi Menjelaskan Hubunganantara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi”Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: FE-UI

Badan Pusat Statistik. 2000. Sensus Penduduk 2000. Jakarta.

——. 2002. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002. Jakarta.

——. 2007. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta.

——. 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta.

——. 2011. Survei Angkatan Kerja Nasional 2011. Jakarta.

BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KPP dan PA), Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011,Jakarta

Bappenas. 2007.

Denny, Hugh. 1972. De Congesting Metropolitan America, It Can be Done. Uni-versity of Missoury, Extension Divission.

Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan, 2012, Menkokesra,Jakarta

Granado, et.al. 2007.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Riset Kesehatan Dasar 2010.Jakarta.

UN-SC on Nutrition. 2008.

Saleh, Harry Heriawan, Mengurai Benang Kusut Metropolitan (Bumi Nusantarauntuk Manusia Indonesia). Jakarta.

grand design pembangunan kependudukan tahun 2011-2035. buku 1

Education