era baru transmigrasi...hari bhakti transmigrasi dan kisah dibaliknya subdit update •...

DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASIDIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASIKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Vol. I | P3KT | 2020

Diterbitkan Oleh

TRANSPOLITANMEDIA INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

ERA BARUTRANSMIGRASI

Wawancara

Prof. Dr. Suratman, M.Sc:

MEMBANGUN KAWASANTRANSMIGRASI PANCASILAIS

dan kisah dibaliknya

HARI BHAKTITRANSMIGRASI

EDITOR’S NOTE

TRANSPOLITAN | 2020 | 3

Transmigrasi Kerja Nyata

Membangun Negeri

Salam Transpolitan,

Transmigrasi sejatinya telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya melakukan pemerataan jumlah penduduk di Indonesia sejak tahun 1950. Bahkan di era kolonial Belanda pada 1905 perpindahan penduduk tersebut telah dilaksanakan. Pertanyaannya apakah transmigrasi masih relevan saat ini? Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans-migrasi (Kemendes PDTT) sebagai pengemban tugas pengawal keberlan-jutan program pemerintahan ini memunculkan fomulasi baru sebagai inovasi menjawab tantangan hidup mati transmigrasi di Indonesia. Pada akhir 2019, istilah Transpolitan mencuat dan mendapat tanggapan serius dari para pemimpin negeri kita ini. Tak kurang, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak M. Jusuf Kalla, pun mengami-ni transpolitan sebagai gagasan yang pas untuk pengembangan pembangu-nan masa depan transmigrasi di Indonesia. Pembaca budiman, Transmigrasi yang semula diketahui sebagai pemindahan pen-duduk dari daerah padat (Pulau Jawa) ke daerah yang jarang penduduknya (Luar Jawa), kini bergeser bukan hanya memindahkan penduduk, na-mun juga memindahkan pengetahuan. Diharapkan seluruh daerah dapat berkembang bersama menyongsong era revolusi industri 4.0. Tidak ha-nya mengandalkan jumlah atau kuantitas penduduk, melainkan kualitas penduduk. Sebagai sebuah upaya sosialisasi dan publikasi, kami menerbitkan buletin TRANSPOLITAN ini sebagai sebuah media yang akan menga- barkan perkembangan kinerja yang dilakukan Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) khususnya Direktorat Perencanaan Pembangu-

nan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P3KT). Edisi perdana ini mengangkat kemunculan istilah transpolitan se-bagai sebuah tonggak kebangkitan Transmigrasi di Indonesia pada 17 September 2019 yaitu dalam kegiatan Kongres Nasional Transmigra-si Tahun 2019 di Yogyakarta, yang menghasilkan semangat baru yang melahirkan inovasi bagi kemajuan pembangunan di kawasan transmi-grasi. Transpolitan mulai digaungkan dalam rapat koordinasi transmi-grasi yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla di Jakarta Agustus tahun lalu.

Redaksi juga mewawancarai penggagas transpolitan yaitu Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. Suratman, M.Sc.

Tak lupa kami juga sajikan berbagai info tentang kegiatan dan program, berbagai novasi baru yang diterapkan untuk

membangun kawasan transmigrasi.

Sobat Transpolitan, Tak perlu berpanjang kata, kami persilakan pembaca

untuk menelusuri halaman demi halaman buletin ini sebagai tambahan informasi yang akan mem-perkaya pengetahuan tentang transmigrasi pada umumnya dan khususnya transpolitan.

Semoga bermanfaat. Kami tunggu saran dan masukan

yang membangun.Selamat membaca.

(Dok/HUMAS/Lokasi Tanjung Buka SP. 6B, Bulungan, Kalimantan Utara)

(Dok/Dit. P3KT)

DAFTAR ISI

TRANSPOLITAN | 2020 | 54 | 2020 | TRANSPOLITAN

Kilas

laporan Utama

ERA BARUTRANSMIGRASI• Transmigrasi Tak Sekadar Isi Lahan Kosong

8

WaWancara

MEMBANGUN KAWASAN TRANSMIGRASI PANCASILAIS

Prof. Dr. Suratman, M.Sc.

12

6

3salam redaKsi

14RANCANGAN LOKASI 52 KAWASAN TRANSMIGRASI SEBAGAI TARGET RPJMN 2020-2024

20Galeri Foto

transmiGrasiana

24HARI BHAKTI TRANSMIGRASI DAN KISAH DIBALIKNYA

sUbdit Update

• TRANS-SCIENCE TECHNOPARK BRANDING BARU TRANSMIGRASI MASA DEPAN• DRONE UNTUK PEMETAAN• STUDI RSKP HASILKAN PETA RENCANA AWAL KONSOLIDASI TANAH• RISHA, HUNIAN TAHAN GEMPA UNTUK TRANSMIGRAN

16

(Foto/Matin Halim)

PENINGKATAN kualitas peren-canaan bidang transmigrasi san-gat dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM). Se-bagai aktor dalam perencanaan, kualitas SDM harus terus diting-katkan kapasitasnya, khususnya

bagi mereka yang berkecimpung di bidang ketransmigrasian.

Untuk tujuan tersebut Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Trans-

migrasi (P3KT) melaksanakan In-House Training yang mem-fokuskan pada materi-materi terkait dengan pengukuran. Ma-teri tersebut sangat penting da-lam merencanakan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.

Kegiatan In-House Training diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakar-ta selama empat hari mulai tanggal 23 - 26 April 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan dari daerah baik dari dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Kegiatan ini diha-

rapkan dapat meningkatkan pe-mahaman peserta dalam melaku-kan perencanaan teknis sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pertumbuhan ka-wasan transmigrasi.(Arif Kurniawan)

DIREKTUR Perencanaan Pemba-ngunan Dan Pengembangan Ka-wasan Transmigrasi (P3Ktrans), Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., MT. Mengungkapkan pent-ingnya inovasi dalam pelaksa-naan program transmigrasi. “Kita pun berupaya melakukan inova-si transmigrasi, salah satu tujuannya ada-lah untuk memban-gun pusat-pusat per-tumbuhan. Kenapa selama ini tidak ada perpindahan pen-duduk secara mandi-ri, apabila transmi-grasi sebagai pusat pertumbuhan maka akan mendatangakan orang secara mandi-ri,” ungkapnya dalam Rapat Pembahasan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2020-2024, di Bandung akhir tahun lalu.Inovasi menurutnya juga akan mempu menurunkan mahalnya biaya penyelenggaraan transmi-grasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Inovasi di bidang

transmigrasi dikatakan Bambang Widyatmiko telah mendapat-kan dukungan dari Bappenas. Selain itu, juga perlu pemaha-man di mana posisi kemen-terian dalam menyusun per-encanaan strategis ke depan. “Target-target apa yang akan

kita lakukan untuk menyusun agenda transmigrasi guna membangun Indo-nesia dari pinggiran, transmigrasi sebagai sarana komplement-er untuk memban-gun desa-desa tert-inggal. Transpolitan adalah bentuk dari transmigrasi keki- nian 4.0,” paparnya.

Kegiatan Rapat Pem-bahasan Rencana Strategis Dit-jen PKP2Trans Tahun 2020-2024, dilakukan Penyusunan Input Kebijakan Pembangunan Trans yang akan Dituangkan da-lam Rancangan Rencana Strat-egis Ditjen PKP2Trans Tahun 2020-2024, di Crowne Plaza Hotel Bandung.(Shinta Sari Interpreter)

KILAS


SUSUNAN REDAKSI :

Pembina :

Abdul Halim Iskandar, Budi Arie Setiadi

Pengarah :

Hari Pramudiono

Pemimpin Redaksi :

Bambang Widyatmiko

Redaktur Pelaksana :

Bayu Sugiharto, Wawan Gunawan, Bahrul Rozi, Ramli,

Mamik Riyadi

Editor:

Titi Kusrini

Reporter :Arif Kurniawan, Shinta Sari Interpreter, Viny Rindiyani

Febrianti

Desain Layout :

Krisma Hutanti

Diterbitkan oleh :

DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA2020

SUBDIT Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan (PTSKP) selenggarakan Ekspose Draft Laporan Akhir kegia-

tan Review RSKP di Semarang pada 20-22 November 2019. Acara tersebut dibuka oleh Plt. Sesditjen PKP2Trans Dr. Ir. Chamidun Daim, MBA dan di-hadiri oleh Direktur P3KTrans R. Bambang Widyatmiko, S.Si, MT serta dinas daerah terkait. Ekspose tersebut mereview 4

lokasi kegiatan (kawasan) yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Keempat kawasan terse-but adalah Kawasan Trans-

migrasi Kobalima Timur SKP E, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT; Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya SKP A, Kabupat-en Lamandau, Provinsi Kalteng; Kawasan Trans-migrasi Selaut SKP A, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh; dan Ka-wasan Transmigrasi Jelai SKP B, Kabupaten Suka-mara, Provinsi Kalteng.

Pembahasan setiap draft lapo-ran akhir dilaksanakan dengan diskusi yang berlangsung mena-rik, dan penyampaian masu-kan-masukan yang memba-ngun dari para peserta diskusi. (Viny Rindiyani Febrianti)

Ekspose Review RSKP di Semarang

Paradigma Transmi-grasi Era Revolusi Industri 4.0SUBDIT Perencanaan Pengem-bangan Masyarakat bekerja sama dengan Klinik Lingku- ngan dan Mitigasi Ben-cana Fakultas Geografi UGM menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Fakultas Geografi UGM pada 18-22 September 2019 lalu.

Bimtek diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai satuan kerja (satker) di lingkun-gan Kementerian Desa, Pem-bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI), juga peserta yang diundang dari Dinas Transmigrasi per-wakilan daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara, Su-lawesi Barat, Sulawesi Tengga-ra, dan Nusa Tenggara Timur.

Bimtek ini merupakan salah satu kegiatan dalam Kongres yang dilaksanakan Ditjen

PKP2Trans di Yogyakarta ber-sama dengan UGM dengan tema “Restorasi Transmi-grasi 4.0 untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera”.

Paradigma transmigrasi kini mulai berubah. Transmigra-si yang semula diketahui se-bagai pemindahan penduduk dari daerah padat (Pulau Jawa) ke daerah yang jarang pen-duduknya (Luar Jawa), kini bergeser bukan hanya me-mindahkan penduduk, namun juga memindahkan pengeta-huan. Diharapkan seluruh daerah dapat berkembang bersa-ma menyongsong era revolusi industri 4.0 yang tidak hanya mengandalkan pada jumlah atau kuantitas penduduk, me-lainkan pada kualitas penduduk. Penduduk yang berkualitas tinggi dan inovatif akan mam-pu untuk berkembang. Untuk itu transmigrasi harus dapat meningkatkan kualitas peser-ta dan masyarakat lokal yang didatangi para transmigran, sehingga terbentuk kawasan transpolitan.(Shinta Sari Interpreter)

In-house Training Ketransmigrasian

Inovasi Bakal Ciptakan Transmigran Mandiri

TransmigrasiTerkendala Ketersediaan LahanTIM Penyusunan Rencana Sa- tuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Kawasan Transmigrasi Palolo SKP C, Kabupaten Sigi, Prov. Sulawesi Tengah (Sulteng) temukan penyebab surutnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Dalam survey yang dilaksanakan Juli 2019 lalu, ditemukan masalah yang umum dihadapi oleh setiap desa yaitu kurangnya ketersediaan tanah kosong yang

bisa diberikan kepada pemerintah. Banyak lahan yang sta-tusnya sudah berubah menja-di HPT, bahkan terdapat lahan yang diokupasi oleh salah satu Perguruan Tinggi di Sulteng.

Survey yang dilakukan mencakup Lokasi studi seluas 22.763,4 hek-tar (ha). Luasnya lokasi dan akses yang sulit, tim Penyusunan RSKP membagi wilayah survey dalam dua bagian. Pertama mencakup Desa Bahagia, Sejahtera, Uenuni, Tongoa, dan Sopu. Sedangkan areal survey kedua mencakup desa induk Lemban Tongoa, SP 1 Lemban Tongoa, dan SP 2 Lem-ban Tongoa.(Viny Rindiyani Febrianti)

TRANSPOLITANMEDIA INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

(Foto/Agus Haryanto)

(Foto/Angga Patria A.)

(Foto/Wahyu T. & Laga C.)

(Foto/Viny Rindiyani F.)

LAPORAN UTAMA


ERA BARU TRANSMIGRASIGedung Grha Saba Pramana (GSP) Universitas Gad-jah Mada menjadi saksi penting sejarah kebangkitan Transmigrasi di Indonesia. Pada 17 September 2019 diselenggarakan Kongres Nasional Transmigrasi Ta-hun 2019, yang menghasilkan semangat baru yang melahirkan inovasi bagi kemajuan pembangunan di kawasan transmigrasi.

ongres Nasional yang dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmi-grasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA mengangkat tema Restorasi Transmigrasi 4.0 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandiri dan Sejahtera. Acara yang gelar meriah ini dihadiri oleh sekitar 350 undangan dan 1.200 Partisipan Mahasiswa dari berbagai Pergu-ruan Tinggi di Yogyakarta serta dimeriah-kan dengan pameran oleh Ditjen PKP2Trans dengan menampilkan aplikasi Sipukat (Sistem Peta Kawasan Transmigrasi Terpadu), BBLM Yogyakarta, BBLM Kalimanatan Selatan, Ditjen PKTrans dan Himbara (BNI, BRI dan Mandiri).

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan istilah Transpolitan. Sebenarnya, istilah tersebut bukan sebuah konsep yang benar-be-nar baru dalam pembangunan Kawasan trans-migrasi. Transpolitan merupakan pengem-bangan konsep Pembangunan Kawasan Transmigrasi di mana pembangunan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan melalui koordinasi dan integrasi serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan transmi-gran dalam bidang IT baik untuk produksi maupun pemasaran sehingga dapat mening-katkan produktivitas para transmigran.

Konsep tersebut ditawarkan oleh Universitas Gadjah Mada yang merupakan sebuah konsep untuk merestorasi transmigrasi dan gerakan nasional green transpolitan 4.0 dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan wilayah.

Konsep tersebut kemudian terumuskan dalam Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 yang diserukan oleh

perwakilan pe-merintah, aka-demisi, swasta dan komunitas pada kegiatan Kongres Nasio- nal Transmigra-si Tahun 2019 yang bertajuk Restorasi Trans-migrasi untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera di Grha Sabha Pramana.

Deklarasi Bu-laksumur yang dibacakan oleh Wakil Rek-tor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, Supriya-di, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa restorasi transmigrasi dan green transpolitan 4.0 berbasis ekonomi digital dan pening-katan sumber daya manusia untuk mengu-bah pola transmigrasi konvensional menuju transpolitan 4.0. Adapun pola pengembangan restorasi transmigrasi ini dilakukan melalui kemitraan pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media.

Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus salah satu penggagas konsep restorasi trans-migrasi dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0, Prof. Dr. Suratman, mengatakan inovasi pembangunan transmigrasi ini dilaku-

kan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang penyediaan dan kemandi-rian pangan, pengentasan kemiskinan dan mempercepat pembangunan daerah. “Sasa-ran tersebut dapat dicapai melalui integrasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur nasional yang mendukung percepatan pem-bangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” katanya.

Konsep inovasi pengembangan kawasan transmigrasi ini, menurut Suratman, diharap-kan bisa mengurangi angka pengangguran di pulau Jawa. “Kita ingin pembangunan trans-

migrasi mampu menjadi katup pengaman dari masalah pengangguran di pulau Jawa dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempa-tan ekonomi baru di kawasan transmigrasi,” jelasnya.

Suratman menuturkan saat ini 56,46 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,75 persen dari luas wilayah Indonesia. Bahkan, kepadatan pen-duduk Jawa yang mencapai 1.156 jiwa per kilometer persegi sudah melampaui angka kepadatan penduduk nasional yang hanya 138 jiwa per kilometer persegi.

K

(Dok/HUMAS)

LAPORAN UTAMA


Gubernur DIY, Sri Sul-tan Hamengku Buwono X, dalam pidato sam-butan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, mengatakan tujuan pembangunan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar, men-dorong tumbuhnya pembangunan daerah serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menyebutkan sejak dulu Pemda DIY selalu mendukung program transmigrasi dengan mengirim penduduknya ke daerah transmigrasi. “Sejak 2010 lalu ada 1.305 jiwa yang dikirim ke Sumatera, Kaliman-tan, dan Sulawesi,” katanya.

Meski mengikutser-takan warganya dalam program transmigrasi, namun pembiayaanya merupakan hasil kerja

sama antara Pemda DIY dan pemda yang men-jadi lokasi penempatan transmigran. “Besar harapan kita sharing pembiayaan semakin meningkat dan memi- nimalkan permasalahan yang muncul akibat penempatan yang tidak sesuai dengan yang di-harapkan,” katanya.Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan saat ini ada lebih dari 1.200 desa di Indonesia yang awalnya merupakan bekas wilayah kawasan transmigrasi. Apabila sebelumnya program transmigrasi hanya untuk mencukupi kebu-tuhan sandang, pangan dan papan, namun saat ini kegiatan para transmigran sudah bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi transmigran lebih layak. “Di masa lalu program pemerintah gagal karena tidak ada

Deklarasi Bulak Sumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0

Deklarasi ini ditandatangai oleh perwakilan dari 5 unsur pada Pentahelix Ketransmigrasian yaitu Pemerintah, Akademisi, Swasta, Komunitas, dan Media. Kelima unsur tersebut bersepakat untuk :1. Melaksanakan Revolusi Transmigrasi 4.0 Indonesia Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas Sum-ber Daya Manusia dan Pertumbuhan Wilayah sebagai Kebijakan Nasional.2. Pembangunan Green Transpolitan 4.0 sebagai Program Prioritas Nasional yang berorientasi pada Pasar Ekonomi dan Tata Ruang Wilayah.3. Mengembangkan konsep baru Green Transpolitan 4.0 Berbasis Ekonomi Digital dan Branding dengan Sumber Daya Manusia sebagai Kunci Perubahan Transmigarasi Konvensional ke Trans-politan 4.0.4. Mengembangkan Inovasi Kawasan Green Transpolitan 4.0 menjadi Transscience Technopark yang tumbuh cepat terintegrasi dengan Pembangunan Wilayah.5. Gerakan Nasional Green Transpolitan 4.0 dengan Pola Pengembangan Kemitraan Pentahelix, meliputi Pemerintah, Akademisi, Swasta, Komunitas, dan Media.

REVITALISASI Pemba- ngunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0 menjadi isu pembangunan transmigrasi masa akan datang. Hal ini yang terungkap dalam Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pemban-gunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indo-nesia (Mendes PDTT RI) di Golden Ballroom The Sultan Hoten and Residence Jakarta Pusat Agustus tahun lalu. Wakil Presiden H M Jusuf Kalla membuka acara

yang dihadiri Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki dan Menteri Pertanian Sulaiman Imran. Dari Sumsel hadir hadir Gubernur Sumsel H Herman Deru, Bupati Banyuasin H Askolani, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam dan Bupati OKU Timur Kholid Mawardi. Dalam kesempatan itu Wakil Presiden HM Yusuf Kalla mengatakan Transmi-grasi untuk kesejahteraan yang datang dan yang di-

datangi. Ini tolak ukur keber-hasilan transmigrasi. “Trans-migrasi tidak hanya mengisi daerah yang kosong tetapi ada peningkatan kesejahteraan secara seimbang antara peserta transmigrasi dan masyarakat lokal, maka perlu ada upaya keseimbangan,” tekannya. Sebelumnya isu Ka-wasan Transmigrasi 4.0 ini pernah dibedah oleh Universi-tas Gajah Mada. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigra-

si (Kemendesa PDTT) RI beren-cana menggan-deng toko online untuk mema-sarkan produk para transmi-gran. “Kita ingin memanfaatkan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 untuk men-goptimalkan potensi daerah transmigra-si, Kami ingin program yang di-gerakkan dengan kekuatan digital-isasi,” kata Sekretaris Jender-al Kemendesa PDTT Anwar Sanusi diacara Focus Group Discussion Perencanaan Pem-bangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.0 di University Club Hotel, Uni-versitas Gadjah Mada. Anwar menyebut ada seki-tar 4 juta orang tinggal di wilayah transmigrasi. Daerah-daerah itu memiliki banyak potensi, dari perta-nian, perkebunan, hingga peternakan. Namun selama ini para transmigran kadang terkendala akses yang tidak optimal. Baik itu akses jalan yang masih rusak, akses in-ternet, maupun listrik.

“Lima tahun ke depan akan kami lakukan pembenahan,” ujarnya. Kemendes PDTT pun mempunyai masterplan pengembangan transmigrasi, termasuk bekerjasama dengan toko online. “Online shop membantu menjual produk ke pasar. Ini yang akan kami kembangkan di wilayah trans-migrasi. Seperti di Sumba Timur, kami kenalkan digital shoping. Hasil produksi beru-pa alpukat dan mentega bisa dijual lebih mahal,” katanya.Sementara, Bupati Banyuasin H Askolani yang daerahnya memiliki area transmigrasi yang luas menegaskan Pem-kab Banyuasin telah terus

menerus melakukan upaya keseim-bangan untuk peningkatan kesejahteraan baik peserta transmigrasi maupun masyarakat lokal daerah yang didatangi. Pemkab Banyuasin dalam upaya memberikan keseimbangan tersebut terus melakukan pembangunan

di kawasan transmigrasi dan melakukan berbagai program ekonomi produktif bagi masyarakat dikawasan transmigra-si. Dan pada tahun 2020, Pemkab Banyuasin kembali mengusulkan pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainya kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI seper-ti di Majuria, Sri Agung, Tabala-jaya dan kawasan transmigrasi lainnya. Ini semua tentu untuk kesejahteraan masyarakat. “Target kami, kawasan transmi-grasi menjadi kawasan lumbung entah itu pertanian, peternakan dan perikanan,” tandasnya.(Tim Media Transpolitan)

Transmigrasi bukan usaha me-mindahkan penduduk miskin dari satu wilayah ke wilayah lain, namun mendorong peningkatan kesejahter-aan transmigran. Tantangannya se-karang, kita ingin menciptakan bisnis model baru yang bisa memberikan manfaat bagi mereka.

Eko Putro SandjojoMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi(Periode 2016-2019)

pengelolaan pascapanen, namun sekarang kita membantu mereka dengan memberi nilai tambah agar kesejahteraan mereka berkembang,” terangnya.

Menurutnya, program transmigrasi bukan usaha memindahkan penduduk miskin dari satu wilayah ke wilayah lain, namun men-dorong peningkatan kesejahteraan transmi-gran melalui pendampingan berkelanjutan serta kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan. “Tantangan seka-rang kita ingin menciptakan bisnis model baru yang bisa memberikan manfaat bagi mereka,” katanya.(Tim Media Transpolitan)

TRANSMIGRASI TAK SEKADAR ISI LAHAN KOSONG

(Dok/HUMAS)

WAWANCARA


Prof. Dr. Suratman, M.Sc.

MEMBANGUN KAWASAN TRANSMIGRASI PANCASILAIS

Lahir di Klaten, Jawa tengah pada Juni 1954, Guru Besar Fakultas Geografi Univer-sitas Gadjah Mada (UGM) ini merasa sangat bangga sebagai orang desa. Sumbang-sihnya kepada desa diwujudkan dengan memutuskan untuk kembali ke desa kelahi-rannya dan menerapkan konsep jitunya dalam upaya percepatan pembangunan desa. Setelah melahirkan desapolitan yang disambut baik oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat itu, kini Prof. Dr. Suratman, M.Sc. yang masih aktif mengajar di Fakultas Geografi kembali melahirkan konsep Trans-politan sebagai sebuah inovasi baru pengembangan kawasan transmigrasi masa depan. Untuk mengenal gagasan tentang Transpolitan yang kini gencar disosialisasikan oleh Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pem-bangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) khususnya Direktorat Perenca-naan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P3KT), tim Redak-si TRANSPOLITAN melakukan wawancara dengan Prof. Suratman. Berikut petikannya:

Dari dua warisan konsep yang diberikan kepada Kemendes yaitu Desapolitan dan Transpo-litan, bagaimana proses kelahi-rannya?Jadi ya tugas perguruan ting-gi itu kan melahirkan inova-si-inovasi, membangun teori, membangun konsep inovatif itu salah satu kewajiban seorang guru besar. Kami bermula dari kenapa sih desa itu lambat, maju, kalau maju sendiri- sendiri nanti terjadi persaingan. Sehingga kami mencoba untuk membranding konsep baru yai-tu dengan desapolitan sebagai suatu kawasan. Jadi kita itu paling efisien negara ini ada-lah bila pendekatan kawasan menjadi bagian dari percepatan pembangunan berkeadilan, itu prinsipnya. Nah, senada dengan desapolitan yang kita sudah terapkan di Klaten diresmi-kan oleh Pak Menteri, Pak Eko waktu itu dengan Ibu Bupati, itu prinsipnya gotong-royong dan sesuai dengan visi-misi Pak Jokowi. Semuanya berkontribu-si baik akademisi, komunitas, pemerintah, investor, media,

media selalu menyampaikan berita-berita pembangunan desapolitan.

Apakah ada pemicunya?Kami terhentak sewaktu ada peristiwa Palu, itu gempa dan tsunami, saya dapat tugas membantu Mas Direktur, Mas Bambang untuk merelokasi, me-resettlement bencana di Palu, saya tinjau disana, ini kan percepatan sekali, plan-ningnya, pembangunannya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun, mungkin 6 bulan sudah pin-dah. Dari situ saya berfikir, wah politan ini, terus saya sam-paikan di forum paparan Sigi, saya tawarkan Pak Direktur ini transmigrasi kelihatannya harus membangun inovasi baru, konsep baru agar peren-canaan lebih efektif, efisien, dan cepat diimplementasikan, saya sebut dengan Transpolitan. Why? Kenapa Transpolitan? Polit itu artinya ene activite, semua aktivitas yang itu akan membangun planning, vision, purpose, and outcome, itu. Jadi semua itu fokus ya, fokus

mengikuti perencanaan, fokus implementasi, fokus mencapai keberhasilan, sampai ke bentuk tadi holistic, integratif, thematic spatial, ternyata sekarang terja-di. Saya sudah berfikir ternyata Bappenas baru ‘HITS’ (Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial), oh ini kami sudah lakukan, baru keluar teori ‘HITS’. Sebenarnya kapan sih lahirnya Transpoli-tan itu? Ya dari peristiwa Palu, saya kesana berfikir, wah kalau seperti ini, ini akan membuat pola baru pembangunan tran-smigrasi, pola baru, pendeka-tan baru ya, metode-metode inovasinya mulai dari e-plan-ning, e-budgeting, e-monitoring, e-reporting ini menjadi bagian dari gerak Transpolitan.Itu riwayatnya awalnya seperti itu. Nah ternyata direspon oleh kementerian ini melalui serial FGD, FGD, FGD, nah itulah saya lahirkan Transpolitan. Hadirlah di situ ada Dirjen, staf menteri, direktur, lengkap, saya kaget, saya surprise dengan cepatnya para pimpinan di sini meres-pons pendapat kami tentang Transpolitan. Terus terang saya

apresiasi, saya tidak menduga level menteri, wakil presiden juga siap. Jadi ini mungkin karena petunjuk Allah juga, jalan terang benderang dan Transpolitan adalah it’s new for Indonesia after Soekarno-Hatta. Ini era babak baru Indonesia mensikapi trans-migrasi mati hidup Indonesia, ini era baru. Bukan era penjajahan, bukan era orde lama, ini it’s new era, betul-betul new era.

Bedanya apa Prof. dengan yang lama? Ya beda, betul-betul bahwa Transpo-litan dijamin bahwa ini landasan budaya bangsa, ini mempererat persatuan bangsa, ini adalah pembangunan Pancasilais, catat itu, Pancasilais. Ini pembangunan nasionalisme, karena apa? Se-muanya dilibatkan sejak perenca-naan, sejak membangun persepsi, implementasi, sampai memetik hasilnya. Hai investor dapat apa? Wah saya diberi kemudahan diberikan izin, saya diberi untuk mengelola lahan. Hai masyarakat tani, dapat apa? Oh saya diberi inovasi bibit, inovasi olah pro-duk sampai packaging, oh saya diberi untuk marketing, digital. Nah pemerintah dapat apa? Oh saya dapat PAD-nya (Pendapa-tan Asli Daerah) juga. Perguruan Tinggi dapat apa? Terus saya ada majalah ‘Scopus” (Karya ilmiah

di jurnal internasional yang diu-sulkan dalam kenaikan jabatan akan di periksa apakah terindeks di laman Thomson ISI Knowledge atau di Scopus) untuk naik pang-kat, librarian (pustakawan) saya berkembang, murid-murid saya tahu tentang konsep Transpolitan, skripsinya, thesisnya, desertasi-nya. Jadi semua memanen, itu yang saya harapakan, semuanya memanen tahu ya? Semuanya mendapatkan keberuntungan, benefit, itu ciri-ciri pembangunan berbasis Pancasila, Transpolitan ‘TSTP’ (Trans-Science Techno Park) itulah new era ya.(Tim Media Transpolitan)

(Fot

o/K

rism

a H

utan

ti)

(Gambar/Bappenas)

SUBDIT UPDATE


PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERENCANAAN TEKNIS SATUAN PERMUKIMAN

eknologi penginderaan jarak jauh berkembang pesat di era industri 4.0. Dalam hal perencanaan

pengembangan kawasan trans-migrasi, teknologi memegang peran yang sangat penting. Sub-direktorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman (Subdit PTSP) dalam penyusunan Ren-cana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) memanfaatkan penggunaan berbagai teknolo-gi termutakhir, khususnya teknologi yang berkaitan dengan informasi wilayah, di antaranya adalah penggunaan teknologi penginderaan jauh (citra satelit resolusi tinggi), pemetaan ber-basis sistem informasi geogra-fi, serta pemetaan kadastral/topografi berbasis pengukuran geodetik. Kemajuan teknolo-gi tersebut bermanfaat dalam menghasilkan informasi yang bersifat terkini, cepat dan aku-rat, serta berkelanjutan. Mengingat produk RTSP & RTJ merupakan produk perencanaan akhir dalam penyusunan rencana satu-an permukiman transmigrasi,

maka produk ini harus mampu memenuhi kebutuhan informa-si dalam pemetaan yang meliputi kedetilan dan keakuratan yang di-hasilkan. Dengan de-mikian produk RTSP dan RTJ ini menjadi basis informasi yang kuat bagi realisasi pembangunan trans-migrasi. Salah satu inova-si yang dilakukan oleh Subdit PTSP adalah menggunakan te-knologi drone untuk melakukan pemetaan lokasi transmigrasi. Drone atau benda terbang tak berawak yang juga disebut Un-manned Aerial Vehicle (UAV) merupakan objek terbang yang dapat terbang secara otonom/otomatis atau dioperasikan oleh

manusia dapat digu-nakan untuk melaku-

kan foto udara. Drone yang dipakai oleh subdit PTSP ada 2 jenis, yaitu rotary-wings dan fixed-wings. Untuk

drone jenis fixed-wing subdit PTSP baru

pertama menggunakan untuk penyusunan RTSP & RTJ di

lokasi Desa Mata Air dan Desa Bukit Permata, Kecamatan Kau-

bun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan

Timur. Sementara un-tuk jenis rotary-wings sudah sering digu-nakan untuk pemeta-an lokasi transmigra-si dalam penyusunan

rencana tata ruang satuan permukiman.

Dengan pengoperasian yang cepat dan mudah, serta memberikan efektivitas waktu dan data yang berkualitas maka pemetaan menggunakan drone ini membawa peningkatan da-lam penyusunan produk RTSP dan RTJ. Dengan menggunakan drone tampak wilayah lokasi transmigrasi dapat dilihat se-cara keseluruhan dari atas. Hal ini akan memudahkan dalam penyusunan rencana tata ruang satuan permukiman transmi-grasi, serta memudahkan dalam klasifikasi lahan vegetasi. Drone tak hanya dapat mengambil gambar/foto dari udara namun juga sekaligus dapat mengambil video, data video tersebut tentu akan menambah daya tarik dari lokasi transmigrasi tersebut.(Krisma Hutanti)

T

DRONEPEMETAAN

untuk

awasan Transmigrasi Mutiara, Kabu-paten Muna direncanakan menjadi pilot project pengembangan model transpoli-tan, trans-science technopark. Hal terse-but disampaikan Direktur Perencanaan

Pembangunan & Pengembangan Kawasan Trans-migrasi (P3KT) Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., MT. “Ini akan menjadi branding baru transmigrasi masa depan di era industri 4.0,” katanya.Branding baru transmigrasi 4.0 adalah dalam rangka mengikuti era indsutri 4.0. Hal tersebut tercantum dalam deklarasi Bulaksumur dengan ide Trans-Science Technopark untuk memperce-pat pembangunan kawasan transmigrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Oktober 2019 lalu tim penyusunan perencanaan pengem-bangan masyarakat yang dip-impin oleh Kasubdit Perencanaan Pengembangan Masyarakat Dr. Ramli, SPd., M.Pd. telah melaku-kan kegiatan turun lapang di lokasi Transmigrasi SKP A, Kawasan Mu-tiara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan peny-usunan rencana pengembangan masyarakat transmigrasi ini ada-lah untuk menyusun rencana ke-giatan pengembangan SKP A Mu-tiara yang meliputi: 1) rencana pengembangan kegiatan bidang ekonomi; 2) rencana pengem-bangan kegiatan bidang sosial budaya dan men-tal spiritual; 3) rencana pengembangan kegiatan bidang kelembagaan pemerintahan, 4) rencana pengembangan kegiatan bidang sumberdaya alam dan lingkungan, serta 4) rencana pengem-bangan kegiatan bidang sarana prasarana dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran dan tu-juan transmigrasi. Potensi pengembangan masyarakat transmigrasi di SKP A Mutiara meliputi; a) lahan usaha yang tergolong subur, b) terdapat komoditas unggulan yang telah dikembangkan selama ini (jagung dan padi), c) terdapat sumber mata air dengan deb-it yang cukup besar, d) preferensi sosial ekonomi masyarakat adalah bertani/berkebun, e) lokasi transmigrasi dekat dengan ibukota kabupaten, f) telah tersedianya kelembagaan pemerintahan

dan kelembagaan masyarakat (Kelompok Tani, PKK, Majelis Ta’lim, Karang taruna), dan g) pang-sa pasar produk relatif mudah (di Ibukota Kabu-paten dan Ibukota Provinsi). Terdapat kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat transmigrasi di SKP A Mutiara, di antaranya; a) Keberadaan-nya tenaga medis jarang dan sulit dijumpai, b) keterbatasan sarana kesehatan (tidak adanya rawat inap) dan terbatasnya obat-obatan, c) ke-terbatasan sarana pendidikan khususnya buku pelajaran dan alat peraga, d) terbatasnya tenaga guru, e) akses jalan yang masih tanah sehingga licin dan berlumpur ketika musim hujan, f) ter-batasnya jaringan seluler (signal), g) keterbatasan air bersih dikarenakan jaringan distribusi yang

belum tersedia dan belum ber-fungsinya embung, h) terbatasnya energi listrik dikarenakan belum adanya jaringan PLN, i) terbatas pasar dan pemasaran produk, dan j) terdapat hama tanaman yakni jenis babi dan monyet. Kebutuhan dalam pengembangan masyarakat transmigrasi di SKP A Mutiara, meliputi; a) Kebutuhan layanan kesehatan yang memadai (penyediaan layanan rawat inap)

serta dilengkapi dengan obat-obatan serta tena-ga medis yang standby (terjadwal), b) Kebutuhan layanan pendidikan wajib belajar 9 tahun (keter-sediaan guru, buku pelajaran dan alat peraga bagi siswa SD-SMP), c) Akses pasar dan pemasaran produk pertanian, d) Perbaikan jalan (aksesibili-tas), e) Ketersediaan bibit padi & pupuk subsidi, f) Kejelasan lahan usaha pada beberapa KK khusus-nya pada TPA, g) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan air pengairan ketika musim kemarau untuk penyiraman tanaman, h) Perbaikan layanan tele-komunikasi (pemasangan BTS), i) Pemenuhan ke-butuhan listrik dengan pemasangan jaringan listrik PLN, j) Penetapan komoditi unggulan (jagung dan padi), k) Ketersediaan teknologi pertanian/perke-bunan untuk pengolahan lahan, l) Peningkatan peran kelompok masyarakat (kelompok tani, PKK dan karang taruna), dan m) Penanganan hama dan penyakit tanaman.(Shinta Sari Interpreter)

TRANS-SCIENCE TECHNOPARKBRANDING BARU TRANSMIGRASI MASA DEPAN

K

Branding baru transmigrasi 4.0 adalah dalam

rangka mengikuti era industri 4.0

“

“

(Foto/Tim Survei Drone RTSP/Lokasi Tanjung Buka SP. 6B)

(Foto/Arif Kurniawan)

SUBDIT UPDATE


PERENCANAAN TEKNIS SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN

eta Rencana Awal Konsolidasi Tanah ada-lah keluaran hasil studi RSKP sebagai salah satu syarat apabila merekomendasikan jenis Satuan Permukiman (SP) sebagai

SP-Pugar. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pem-bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi, SP-Pugar adalah bagian dari SKP yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan per-mukiman baru dengan daya tampung 300-500 keluarga. Suatu desa dapat direkomendasikan menjadi SP-Pugar apabila desa tersebut kekurangan pen-duduk (kurang dari 300 KK), kondisi permukiman yang layak untuk dipugar, banyak pecahan KK yang masih tinggal dengan orang tuanya, kemu-dian terdapat lahan kosong yang luasannya me-menuhi perhitungan untuk mencapai minimal 300 KK. Satuan Permukiman yang direkomendasikan menjadi SP-Pugar harus berdasarkan rekomen-dasi dari dinas daerah serta hasil kesepakatan seluruh masyarakat melalui musyawarah warga yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan dan penyerahan lahan. Masyarakat yang setuju dengan program SP-Pugar yang selanjutnya akan menjadi peserta konsolidasi tanah wajib menyerahkan sebagian tanah yang berada dalam penguasaannya untuk keperluan pembangunan permukiman baru beri-kut prasarana, sarana, dan utilitas SP-Pugar.

Selanjutnya dari Peta Rencana Awal Konsolida-si Tanah akan menjadi guide untuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi. Konsolidasi Tanah Transmigrasi adalah konsolidasi tanah swadaya yang merupakan prakarsa Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang transmigrasi untuk pembangunan SP-Pugar. Adapun area de-lineasi rencana awal konsolidasi tanah yaitu per-mukiman penduduk setempat yang akan dipugar menjadi satu kesatuan SKP. Informasi yang perlu tertuang di dalam Peta Rencana Awal Konsolidasi Tanah yaitu area delineasi SP-Pugar beserta lua-sannya, area delineasi rancangan alokasi tanah yang akan diberikan kembali kepada calon Peser-ta Konsolidasi Tanah beserta luasannya, dan area delineasi rancangan alokasi tanah yang diperun-tukkan bagi pembangunan permukiman bagian dari SP-Pugar. Selain itu muatan dalam Rencana Awal Konsolida-si Tanah perlu dilengkapi dengan data penduduk calon peserta konsolidasi tanah yang merupakan jumlah KK eksisting termasuk pecahan KK, data penggunaan tanah, dan data prasarana, sarana, dan utilitas permukiman. Dalam hal ini Subdit PTSKP yang diamanatkan untuk membuat Peta Rencana Awal Konsolida-si Tanah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Subdit Identifikasi Penataan Tanah Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi untuk pelaksa-naan Konsolidasi Tanah Transmigrasi.(Viny Rindiyani Febrianti)

P

STUDI RSKPHASILKAN PETA RENCANA AWAL KONSOLIDASI TANAH ndonesia terletak di jalur cincin api pasifik

yang membuat wilayah Indonesia memiliki banyak patahan dan deretan gunung berapi. Hal tersebut menyebabkan di Indonesia sering ter-

jadi gempa bumi akibat dari aktivitas tektonik dan vulkanik. Sudah seharusnya sebagai warga Indo-nesia kita menyadari akan sikap tanggap bencana dari berbagai sektor kehidupan mulai dari sektor pendidikan sampai pembangunan insfrastruktur.Kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Me- rauke, tidak sedikit yang berada di wilayah yang rawan gempa bumi. Di sinilah perlunya peren-canaan kawasan transmigrasi, yang di dalamn-ya mencakup perencanaan sarana prasarana, memperhatikan aspek kebencanaan khususnya bencana gempa bumi. Salah satu lingkup perencanaan kawasan trans-migrasi yaitu penyediaan permukiman transmi-grasi. Secara umum permukiman transmigra-si dibagi menjadi dua yaitu panggung dan non panggung. Rumah panggung digunakan untuk lo-kasi dengan karakteristik lahan basah sedangkan rumah non panggung untuk lokasi dengan karak-teristik lahan kering. Standar perencanaan mulai dari gambar, rencana anggaran, dan spesifikasi teknis dari kedua jenis rumah tersebut sudah ada akan tetapi dari segi kesiapan terhadap bencana masih belum bisa dikatakan tanggap bencana dari segi konstruksinya.Seiring dengan perkembangan jaman dima-na perkembangan teknologi berlangsung cepat, proses perencanaan juga dituntut untuk dapat dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin. Inovasi dan kreasi dibutuhkan agar proses per-encanaan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk inovasi di bidang per-encanaan kawasan transmigrasi yaitu penerapan sistem rumah instan sederhana sehat (Risha) da-lam perencanaan pembangunan permukiman.

Risha merupakan teknologi pracetak yang ditu-jukan bagi pembangunan perumahan Rumah Sederhana Sehat / RSH, Rumah Swadaya, Rumah Pengungsi serta Rumah Darurat, dengan acuan persyaratan teknis mengacu pada Kepmen Kim-praswi No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat. Dalam upaya percepatan pembangunan serta menurunkan bi-aya produksi Rumah Sederhana Sehat, Risha mer-upakan penemuan untuk menjawab kedua hal tersebut, yaitu melalui pabrikasi komponen-kom-ponennya dan dirakit di lapangan dengan sistem bongkar pasang atau Knock down System mau-pun permanen. Sistem knockdown dapat diba-ngun dengan dinding partisi yang terbuat dari panel-panel yang dipasang dengan baut sehingga dapat dibongkar pasang. Sedangkan untuk bangunan Risha permanen, dindingnya dapat dibuat dengan pasangan bata merah, bata ringan, con-block, dan lain-lain. Risha adalah teknologi konstruksi bangunan rumah tinggal dengan sistem pabrikasi pada komponen struktur, pengisi maupun utilitasnya. Komponen struktur menggunakan bahan beton bertulang dengan sistem joint kering. Komponen rangka struktur atasnya terdiri dari dua kom-ponen, yaitu komponen panel struktur dan simpul, dari komponen-komponen tersebut sudah dapat membangun rangka bangunan. Panel dinding pengisinya menggunakan tiga jenis rancangan, yaitu panel masif, panel kusen pintu lengkap den-gan daun pintunya dan panel kusen jendela leng-kap dengan daun jendelanya. Sedangkan, untuk kamar mandi menggunakan kamar mandi sistem kapsul yang terbuat dari bahan fiber glass dengan konstruksi monolit. Sistem ini diperkenalkan se-bagai suatu sistem konstruksi langsung jadi atau instan yang dapat dibongkar pasang yang dan dikenal sebagai Sistem Risha.(Arif Kurniawan)

HUNIAN TAHAN GEMPA UNTUK TRANSMIGRAN

Risha,

I

GALERI FOTO


1

2 3

4

5

1. Kegiatan survei lapang ke-giatan penyusunan Masterplan

Trans-science Techno Park di Kawasan Transmigrasi Mutiara,

Kab. Muna, Sulawesi Tenggara2. Kegiatan pelatihan sistem

informasi geografis tingkat dasar di UGM, Yogyakarta

3 & 4. Focus Group Discussion Trans-science Techno Park di

Yogyakarta5. Peninjauan fasilitas pendi-dikan di Lokasi Transmigrasi

Muna, Sulawesi Tenggara

(Dok/Direktorat P3KT)

(Foto/Arif Kurniawan)(Foto/Arif K

urniawan)

(Fot

o/D

odi H

ardi

)

(Foto/Dodi Hardi)

GALERI FOTO


Lokasi Transmigrasi

di SP. 6B, Bulungan,

Kalimantan Utara

Calon Lokasi LahanPekarangan Transmigrasidi Desa Walandawe, Konawe, Sulawesi Tenggara

Survei Calon LokasiPerencanaanJembatan di SKP C Kawasan Selaut,Kab. Simeulue, Aceh

Calon Lokasi Pusat Desa Transmigrasi di Lokasi Salulisu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

(Fot

o/K

rism

a H

utan

ti)

(Fot

o/Re

tno

Nin

gsih

)

(Fot

o/Re

tno

Nin

gsih

)

(Foto/Krisma Hutanti)

(Foto/Surisman)

TRANSMIGRASIANA


E R I N G A T A N HBT digelar setiap tanggal 12 Desember. Tahun 2019 lalu, HBT memasuki tahun ke-69. Mengusung tema “Transmigrasi

Kerja Nyata Membangun Bangsa”. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperingatinya

dengan sejumlah kegiatan. Antara lain upacara dan Ziarah Tabur Bunga Pionir Transmigran di Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ada pun puncak

peringatan dihelat di halaman kantor Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu lokasi Transmigrasi yang kini sukses dikembangkan sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Beberapa acara dirangkai untuk menyemarakkan peringatan HBT di antaranya adalah kunjungan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gunung Sari, penyerahan kunci

kepada transmigran pembagian sertipikat, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran Balatmas, penyerahan bantuan, dan kegiatan pasar murah.

Model transmigrasi yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa terinspirasi

oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada zaman penjajahan dulu. Pada November 1905, kolonisasi berhasil memindahkan 155 kepala keluarga (KK) dari Jawa ke Lampung Selatan. Saat itu, tujuan perpindahan adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perkebunan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial.

Saat Indonesia merdeka, jumlah penduduk di seluruh Indonesia mencapai 75 juta jiwa, 60 juta jiwa di antaranya tinggal di Pulau Jawa. Sementara Republik yang baru saja merdeka harus mempertahankan wilayahnya dari musuh yang hendak kembali menguasai. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan perimbangan jumlah penduduk yang tidak merata mendorong pemerintah untuk memindahkan penduduk ke pulau-pulau besar yang masih jarang dihuni. Program ini kemudian dikenal dengan sebutan Program Transmigrasi.

Desember tanggal 12 tahun 1950, pemerintah RI untuk kali pertama setelah merdeka, memindahkan sebanyak 23 KK ke Lampung dan ke Lubuk Linggau sebanyak 2 KK. Saat itu jumlah keseluruhan KK yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 98 orang. Dari sinilah HBT bermula.

Istilah transmigrasi diperkenalkan oleh Proklamator RI Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Soekarno saat itu memperkenalkannya lewat tulisannya di Harian Soeloeh Indonesia. Sedangkan Hatta pada Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946 menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung

Transmigrasi yang sukses dilaksanakan pemerintah sejak 1950 menyimpan banyak kisah pilu dan heroik. Tahukah Anda Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) yang diperingati setiap tahun menjadi pengingat para pejuang keluarga yang

berusaha mengubah hari esok menjadi lebih baik.

Pdan kisah dibaliknya

Penyerahan bantuan untuk transmigran

Upacara peringatan HBT

HARI BHAKTITRANSMIGRASI

(Fot

o/A

gus

Har

yant

o)(F

oto/

Agu

s H

arya

nto)

(Dok/Dit. P3KT)

pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

Namun, keberhasilan transmigrasi menyisakan kisah duka yang terus menjadi pengingat kepedihan dan pengorbanan para pejuang transmigrasi hingga kini. Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu menjadi tanda perjuangan pembangunan transmigrasi di Indonesia. Pada 11 Maret 1974, 67 pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, yang hendak menuju unit permukiman transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia. Bus yang mereka tumpangi saat itu tergelincir, kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat.

Musibah yang terjadi pada pukul 04.30 dini hari tersebut, terjadi pada salah satu bus dari enam kendaraan bus yang akan berangkat, dari musibah itu mengakibatkan korban meninggal dunia

sebanyak 67 orang yang terdiri atas orang dewasa dan anak-anak. Di antara rombongan yang mengalami musibah, terdapat tiga anak-anak yang selamat. Ketiganya kemudian diangkat sebagai anak angkat keluarga besar transmigrasi mereka adalah Jaelani, Suyanto, dan Sangidu.

Untuk mengenang peristiwa itu, dibangunlah Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu. Jika kawan kawan kawan mampir di pemakaman tersebut, ada tugu yang bertuliskan “ Jer Basuki Mawa Bea “ dan ada kuburan berjejer rapih lain dari kuburan pada umumnya, itu adalah tugu untuk mengenang kejadian 11 Maret 1974. Di setiap peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) melakukan ziarah ke Makam Pionir itu.(Krisma Hutanti)

TRANSMIGRASIANA

26 | 2020 | TRANSPOLITAN

Tugu Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi

(Foto/Retno Ningsih/Lokasi Saluandeang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)

(Dok

/lens

a-in

dram

ayu.

com

)

BUDAYA KERJA APIK-Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan-

(Foto/Retno Ningsih)

era baru transmigrasi...hari bhakti transmigrasi dan kisah dibaliknya subdit update •...

Documents