draft pedoman rencana kawasan...

DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI

“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI”

Integrasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Kamis, 14 November 2013

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasi diamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yang telah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinya harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian serta peraturan pelaksanaannya.

• Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

• Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

• Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer.

UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang

UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian

PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi

Pedoman Penyusunan RTR KSN

Pedoman Bidang Penataan Ruang Lainnya

Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

a) Pedoman RTR Kawasan Strategis Provinsi

b) Pedoman RTR Kawasan Strategis Kabupaten

c) Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

d) Pedoman Terkait Lainnya.

PEDOMAN RKT

RKT

RTRKawasan Perdesaan Kabupaten

Dikegorikan pada

isu Rencana Tata

Ruang Kawasan

Strategis

Kabupaten

Tipologi Kawasan

Perdesaan

Isu

Strategis

RKT

Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis

menurut PP 26/2008 tentang tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Sudut kepentingan pengembangan kawasan

transmigrasi;

Keputusan Menteri Nakertrans

No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang

penetapan 44 KTM.

WPT, adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagai

pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas

beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di

antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat

pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

LPT, adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagai

permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat

pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang

berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.

SP

SP

SP

SP SP

SP SP

SP

SP

SP

SP SP

SP

SP SP

SP SP

SP

SP SP

KIM KIM

KIM KIM

KPB

SKP SKP

SKP SKP Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Pusat

KPB

Pst

SKP

Pst SKP

Pst

SKP

ke PKW/

PKL/ PKSN

Batas deliniasi Kawasan

Transmigrasi

SP KIMTRANS Baru SP

Desa

Desa penduduk setempat yang

dikembangkan menjadi KIMTRANS

sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sda

ke PKW/

PKL/ PKSN

9 sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sda

Pst

SKP

Kawasan Perkotaan Baru sebagai PPK atau PKLp

Setiap SP tersedia:

sarana : perumahan,

pelayanan umum,

pelayanan

pendidikan dasar,

pelayanan

kesehatan, pasar

mingguan;

prasarana

Setiap SP tersedia:

sarana : perumahan,

pelayanan umum,

pelayanan

pendidikan SD,

pelayanan

kesehatan

Poskesdes, pasar

mingguan;

prasarana

Setiap SP sebagai

puat SKP tersedia:

sarana : perumahan,

pelayanan umum,

pelayanan pendidikan

SD & SLP, pelayanan

kesehatan

Puskesmas, pasar

harian;

prasarana

PENETAPAN TIPOLOGI RKT

PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT

UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian

UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang

PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi

TIPOLOGI RTR KS K

Identifikasi Bentuk DELINIASI

PENETAPAN FOKUS PENANGANAN

Penentuan Skala Peta

Arah Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi

Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan

Arah Pengendalian Kawasan Transmigrasi

Konsep Pengembangan

PERUMUSAN MUATAN RKT

1. Delineasi RKT Pertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup:

a. Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air b. Intreraksi sosial budaya masyarakat c. Sebaran fasilitas perekonomian kawasan d. Ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Fokus Penanganan Merupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani RKT. Muatan RKT mencakup:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi. b. Luasan kawasan transmigrasi; c. Rencana struktur kawasan transmigrasi; d. Rencana peruntukan kawasan transmigrasi; e. Arahan pengembangan pola usaha pokok; f. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan; g. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM; h. Arahan indikasi program utama; i. Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan j. Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.

3. Skala Peta Penetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan

kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan

kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilai

strategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.

4. Muatan RKT

Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan dengan

mempertimbangkan:

a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat

pertumbuhan di sekitar kawasan

b. Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan

kegiatan di sekitar kawasan

c. Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana

yang mengancam kawasan

d. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat

e. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan

Muatan RKT terdiri atas :

1. Muatan tujuan, kebijakan dan strategi,

Tujuan : difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas

area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai;

Kebijakan : difokuskan pada kebijakan penetapan kegiatan, kebijakan

penataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakan

penetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana dan

prasarana pendukung dan kebijakan perlindungan kawasan;

Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan yang

ditetapkan.

2. Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi :

a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi yang berfungsi

sebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja

b. Mewujudkan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi

yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan

c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi

3. Arahan pengendalian dan pemanfaatan kawasan

a. Arahan pembangunan SKP;

b. Arahan pembangunan SP;

c. Arahan Pembangunan KPB dan

d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi

4. Pengelolaan RKT, disusun dengan memperhatikan :

a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah,

c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah

daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan

d. Pemangku kepentingan lainnya

5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan

dan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, meliputi :

a. Orang perseorangan atau kelompok orang

b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten

c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten

d. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara

sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT.

6. Format Penyajian

a. Materi teknis RKT

1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;

2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4;

3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RKT

1) Naskah Raperda berupa rumusan pasal per pasal disajikan dalam A4

2) Lampiran terdiri atas peta rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

5. Masa Berlaku

RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis

berupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

d. Perubahan RTRW P/K yang menuntut perubahan terhadap RKT.

Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT.

Proses penyusunan RKT meliputi:

a. Persiapan penyusunan; b. Pengumpulan data dan informasi; c. Pengolahan dan analisis data; d. Perumusan konsepsi rencana; dan e. Penyusunan Konsep Naskah Raperda.

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RKT

Uraian Kegiatan Persiapan Penyusunan

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengolahan dan

Analisis Data

Perumusan Konsep RKT

Penyusunan Konsep Naskah

Raperda

Perkiraan Waktu

yang Dibutuhkan

1 bulan 1 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan

6 bulan

a. Persiapan Penyusunan

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Administrasi dan Teknis

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

a. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

b. Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan transmigrasi

c. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahan

d. Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi

e. Analisis Sosial dan Kependudukan

f. Analisis Prasarana dan Sarana

g. Analisis Transportasi

Karateristik Fisik Dasar Yaitu:

Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll

Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah

Analisis Kesesuaian Lahan Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran

Analisis Ketersediaan Dan Pola

Sebaran

Potensi Pengembangan

Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan

Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan

Wilayah

Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun ke depan

Kebutuhan Fasilitas:

Transportasi, Air Bersih,

Jaringan Listrik,

Jaringan Telekomunikasi

dan Persampahan Permukiman

Kebutuhan Ruang Standar Perencanaan Penyediaan Prasarana

Rencana Sistem Jaringan Dan Prasarana: Transportasi, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Pengembangan Permukiman Dan Pengelolaan Persampahan

PROSEDUR PERSETUJUAN RENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Persiapan Administrasi

Kajian potensi lokasi kawasan mencakup penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah/penegasan fungsi lahan oleh pemerintah daerah baik Bupati atau Gubernur

Persiapan Teknis

a) Kajian awal potensi lahan kawasan dengan mengacu pada kajian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota serta kebijakan dan peraturan lainnya.

b) Identifikasi informasi dan data awal kajian potensi kawasan;

c) Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan;

d) Penyiapan rencana kerja rinci; dan e) Penyiapan perangkat survei (checklist data

yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dll) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

f) Materi yang dihasilkan adalah Proposal Teknis/Hasil Kajian Awal Lokasi Kawasan Transmigrasi

Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis

1. SK Bupati/Walikota atau Gubernur tentang pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi. Pencadangan tanah dalam hal ini berarti penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi.

2. Hasil kajian awal lokasi kawasan transmigrasi yang terdiri atas :

a) Gambaran umum wilayah perencanaan b) Identifikasi nilai strategis kawasan

transmigrasi; c) Identifikasi dan perumusan isu strategis

perlunya penyusunan RKT; d) Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah

perencanaan; e) Potensi dan permasalahan awal wilayah

perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; dan

f) Identifikasi awal batas delineasi kawasan.

PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN CALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI

oleh KEMENTRIAN TERKAIT melalui GUBERNUR

(waktu proses maksimal 6 bulan)

TIDAK DISETUJUI

DISETUJUI

PROSES PENYUSUNAN RKT, sampai Pengesahan Dokumen RKT melalui Peraturan Daerah (pada tahapan proses penyusunan RKT, maka Pemerintah Pusat/Kementrian Terkait bersama Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur teknis dalam penyusunan materi RKT)

PROSES PERSETUJUAN

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)

PENGENDALIAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi berfungsi :

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan transmigrasi;

b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana kawasan transmigrasi;

c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi;

d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi;

e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan

f. melindungi kepentingan umum

Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan transmigrasi.

Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan kawasan transmigrasi;

b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasan

transmigrasi; serta

c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuan

rencana kawasan transmigrasi (RKT).

A. Pengawasan

B. Pelaporan

C. Pemantauan

D. Evaluasi

E. Penertiban

a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle

(non-performing) yang berdampak negatif.

b. Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan.

a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah

atau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi

pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

rencana kawasan transmigrasi.

b. Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan dan

Mekanisme pelaporan

c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan

oleh pengguna kawasan transmigrasi maupun masyarakat selama proses

pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.

d. Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi

e. Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi

Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihak pengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak

untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut:

a. pengguna kawasan transmigrasi : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh

mana pelaksanaan pemanfaatan kawasan transmigrasi direalisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku;

b. masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan kawasan transmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus

sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna

kawasan transmigrasi.

Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentu

dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya

dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.

Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan kawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti.

Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil

rekomendasi pada tahap evaluasi.

Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang berlaku.

Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (penyidikan) dan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.

Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting karena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untuk kepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.

draft pedoman rencana kawasan...

Documents