KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSAN.{AN KEGIATAN DI LINGKUNGAN

DIREKTOR,{T JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANKEMENTERIAN Df,SA, PEMBANGI]NAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

JAXARTA, 2018

KATA PENGANTAR

Harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitaspelayanan publik semakin meningkat. Hal ini perlu direspon dengan serius olehDirektorat Jenderal Pernbangunan Kawasan Perdesaan. Bentuk respon diantamnyadapat dilakukan melalui perbaikan terhadap selunrh tahapan dalam Sistem Perencanaan

Pembangruran Nasional yang terdiri atas: (1) penlusunan rencana; (2) penetapan

rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keanpat tahapan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkaitdan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak ada artinya jika tidak dapat

dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidakdidasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan program,/kegiatan pernbangunan perludilakukan upaya pengandalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rancanapembangunan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuangdalam rencana pembangrman perlu dilalrkan pengendalian yang diwujudkan melaluikegiatan pemantauan dan pengawasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengandalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan, pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang

timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauanpelaksanaan program&egiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan

dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.Disamping adanya amanat untuk dilak-ukan pengendalian, Undang-r.rndang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jugamengamanatkan perlunya dilakukan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan rencanapembangunan.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) sebagai

bagian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi(Kemendesa) memiliki komitmen untuk memastikan agfi seluruhkebijakan/program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga sasaran kinerja dapat

tercapai. Sehubungan dengan itu, seluruh unit kerja di bawah Ditjen PKP harus

memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi sebagai

bagian dari sistem perencanaan pembangman nasional.

Untuk menyamakan persepsi dan cara kerja pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi kegiatan di lingkungan Ditjen PKP berikut disampaikan pedoman yang

komprehensif danjelas sesuai dengan kebutuhan serta peraturan penrndangan yang ada

Jakarta, 2018Plt- Direknr Jenderal Pernbangunan Kawasan Perdesaan

ht Sulistyorini

ll

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR GAMBARDAFTAR TABELDAFTAR LAMPIRAN

lliiiiv

vi

i1

22J

22.,

6

777

888899999l0

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud1.2.2 Tujuan

1.3 Ruang Lingkup1.4 Pengertian1.5 Landasan Hukum1.6 SistematikaPedoman

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIANPELAKSANAAN KEGIATAN2.1 Ruang Lingkup2.2 Pelaksana2.3 LokasiPengendalian2.4 Tahapan Pemantauan dan Pengendalian

2.4.1 Persiapan dan Penlusunan Baseline2.4.2 Pengumpulan Data dan Informasi2.4.3 Analisis Data dan Informasi Hasil Pemantauan2.4.4 Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan2.4.5 Analisis Laporan Hasil Pemantauan2.4.6 Klarifikasi,{/erifikasi/Validasi2.4.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut2.4.8 Pelaporan Hasil Pengendalian

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN3.1 Ruang Lingkup3.2 Pelaksana3.3 Lokasi Evaluasi3.4 Tahapan Evaluasi Pengukuran Kine{a Pelaksanaan

Kegiatan3.4.1 Persiapan3.4.2 Pengumpulan Data dan lnformasi3.4.3 Analisis3.4.4 Penlusunan Rekomendasi3.4.5 Pelaporan Hasil Evaluasi

BAB III 15

l515

l6

t617

181819l9

22

,11

BAB IV PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Tahapan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan KegiatanKebutuhan Data dan Informasi dalam PemantauanKebunrhan Data dan Informasi dalam PengendalianIlustrasi Proses Pemantauan dan PengendalianMekanisme Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Ditjen PKPTahapan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Halaman

Gambar 2. 1

Ganbu2.2Gambar 2.3Gambar 2.4Gambar 3.1

Gambar 3.2

10

l0l1ltl619

1V

DAFTAR TABEL

Pelaksana Evaluasi,/Penanggung Jawab WilayahTujuan dan masing-masing Metode Pengumpulan Data

Halaman

Tabel 3.1Tabel 3.2

l518

Lampiran I

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama. IKU Ditjen PKP. IKU Direktorat PPKP. IKU Direktorat PEKPo IKU Direktorat P Sapras KPo IKU Direktorat P SDA KPo IKU Direktorat KSPK

Kerangka Ke{a Logis (KKL) Kegiatan di Ditjen PKP. KKL Penyusunan dan Pengendalian RAPKPo KKL Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaanr KKL Pembangunan Jalan Poros Antar Desa. KKL Pembangunan Sapras Air Bersiho KKL Pembangunan Embrmgo KKL Bantuan Sapras BUMDesa Bersamao KKL Pembangunan Pembangkit Energi Listrik. KKL Pengembangan Potensi Pariwisatao KKL Usaha Ekonomi Rumah Tangga Miskino KKL Pabrik Es Minio KKL Cold Storage. KI(l Gill Neto KKL Kapal Ikano KKI Pengolahan Pasca Panen. KKL Pendamping Kawasan Perdesaan

Contoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan. Penlusunan dan Pengendalian RAPKP. Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaano Pembangunan Jalan Poros Antar Desao Pembangunan Sapras Air Bersiho Pembangunan Embung. Bantuan Sapras BUMDesa Bersama. Pembangunan Pernbangkit Energi Listriko Pengembangan Potensi Pariwisata. Usaha Ekonomi Rumah Tangga Miskin. Pabrik Es Minio Cold Storage. Gill Nete Kapal Ikano Pengolahan Pasca Panen. Pendamping Kawasan Perdesaan

Halaman

Lampiran 1- lLampiran l-lLampiran 1-2

Lampiran I -2

Lampiran 1-3

Lampiran 1-4

Langkah Penerapan Kerangka Ke{a Logis (KKL) Lampiran 2-1

Lampiran 3-1Lampiran 3-2

Lampiran 3-4

Lampiran 3-5Lampiran 3-7

Lampiran 3-9Lampiran 3-11

Lampiran 3- l3Lampiran 3-1 5

Lampiran 3-17Lampiran 3- 19

Lamptm3-21Lampiran 3-23Lampiran 3-25Lampkan 3-27

Lampiran 44-1Lampiran 4B-1tampiran 4C-lLampiran 4D-1Lampiran 4E-lLampiran 4F-1

Lampiran 4G-lLampiran 4H-lLampiran 4t-1Lampiran 4J-1

Lampiran 4K-1

Lampiran 4L-lLampiran 4M-lLampiran 4N-1Lampiran 4O-1

vl

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan rneningkatkan kesejahteraan seluruh

masyarakat lndonesia. Namun pendekatan pembangruran selama ini masih menciptakanberbagai ketimpangan, diantaranya ketimpangan antara yang kaya dan miskin,ketimpangan antar daerah (regional), dan ketimpangan antara perdesaan denganperkotaan.

Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan kesenjangan ini yaitudilakukannya pembangunan di desa dengan pendekatan pembangunan kawasan

perdesaan (membangunan desa) disamping pendekatan pembangunan desa (desa

membangun). Hal ini ditegaskan dan menjadi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa.

Sebagai suatu pendekatan, pembangunan kawasan perdesaan memiliki tujuanuntuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, masyarakatdesa melalui pendekatan pernbangunan partisipatif. Dalam pelaksanaannya programpembangunan kawasan perdesaar ini dilakukan oleh berbagai pihak yaitu: Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PemerintahDesa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai amanah RPJMN 2015-2019 pembangunan kawasan perdesaan

diharapkan r.rntuk lebih difokuskan pada 40 Kawasan Perdesaan yang menjadi Kawasan

Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Direktorat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan memiliki kewajiban mengawal tercapainya sasaftrn program pembangruran

kawasan perdesaan, yaitu: berkurangnya jumlah desa tertinggal dan maningkatnyajumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal,Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur).

Sasaran pemicu dari sasaran program panbangunan kawasan perdesaan tersebut

yaitu terbangunnya pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan yang berkerrbang daridesa prioritas sasaran (5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa mandiri). Dan IndikatorKinerja Utama (lKU) yaitu: jumlah kawasan perdesaan yang dibangur/dikembangkanpada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan, Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditlen PKP) melalui Unit Kerja Eselon Dua (UKE

II) memiliki beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untukmendukung tercapainya IKU Ditjen PKP.

Untuk tercapainya target kinerja kegiatan pembangunan kawasan perdesaan

diperlukan pengendalian dan evaluasi. Hal ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menyamakan persepsi dan cara kerja pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi kegiatan di lingkungan Ditjen PKP tersebut maka dibutuhkan satu pedoman

yang kornprehensif dan jelas sesuai dengan kebutuhan serta peratuan perundangan

yang ada.

1

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disusun dengan

maksud untuk menjadi panduan ke{a Tim Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sehingga dapat dipastikan tercapainya

Indikator Kine{a Utama.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Pengendalian

Tujuan pengendalian pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Menjaga agar kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan

sasarannya.2. Menemukan kesalahan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiataan sedini mungkin

sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar.

3. Melalorkan tindaklanjut sekiranya ditemukan kesalahan/permasalahan dalampelaksanaar kegiatan, melalui tindakan: koreksi atas penyimpangan kegiatan,akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau klarifikasi atas ketidakjelasanpelaksanaan rencana.

Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1 . Mengetahui pencapaian hasil dan kemajuan kegiatan dengan fokus kepada keluaran(outputsl, hasil (outcomes), dan dampak (impacts) sesuai indikator kinerja yang

telah ditetapkan sebel umnya.2. Mengetahui penyimpangan/permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan.3 . Mendapatkan masukar dalam rangka penyusrman kebij akan/prograrn/ kegiatan.

13 Ruang Lingkup

1. Pedoman ini rnernberikan penjelasan teknis tentang cara dan prosedur pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Drektorat Jenderal

Pernbangunan Kawasan Perdesan.

2. Pengendalian dilakukan terhadap kegiatan tahun bedalan (201 8).

3 . Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan tahun 20 1 6 dan 20 1 7 .

1.4 Pengertian

Pengendahan pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya

tujuan dan sasaran pembangunan seperti tertuang dalam rencana dilakukan melaluikegiatan oemantauan dan penqawasan

Peman atau monltonn adalah kegiatan mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dar/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan

ie<lini mungkin. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan terludap

2

l,

perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran(output), dan kendala yang dihadapi.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objettif atas desain, implementasidan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

Prograrn adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah./lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuanserta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikanoleh instansi pernerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapasatuan keda sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program danterdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupapersonil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebutsebagai masukan (r/4pal) untuk menghasilkan keluaran (ozrpal) dalam bentukbarang/jasa.

InTntt adalah sumber daya yang diperlukan untuk melalrukan kegiatan yangdiperlukan dalam rangka untuk menghasilkan keluaran (output).

Oulryl atau Sasaran Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatukegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasamn dan tujuankebijakadprogmm.Outcome atau Sasaran Program adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatuprogam yang mencerminkan berfimgsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.lnpact adalah perubahan jangka panjang pada rnasyarakat yang ingin dituju sebagaiakibat dari pelaksanaan pembangunan.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum yang diacu dalam penyusunan pedoman ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskantentang reformasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yangberbasis infonnasi ktnerja atar pe rformonce-based budge ting.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, morjelaskan bahwa perencanaao pembangunan

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a) peryusunan rencana, b)penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasipelaksanaan rencana. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan rnenjadibahan bagi penyusunan rencana pembangunan NasionaVDaerah untuk periode

berikutnya.

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjeiaskantrahwa Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tataruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan

mang urtuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan

agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untukmeningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatanpertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi,maupun setelah proses produksi.

3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2fi)6 tentang Tata Cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menyebutkan bahwapengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamintercapainya tujuan dan sasaran pembangrman yang tertuang dalam rencana dandilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalahkegiatan mengarnati perkembangan pelaksanaan ren€na pembangunan,mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dar/atau akantimbul unflrk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Adapun Evaluasi dilakukanuntuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yangdihadapi dalam pelaksanaan renc{ ra pembangunan dapat dinilai dandipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akandatang.

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaUKepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor I Tahun2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional manyebu&an bahwa:Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasidan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebu&an bahwaPembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya monpercepat danmeningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatDesa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatifPembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: 1) penggunaan dan pemanfaatan

wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangruran sesuai dengan tataruang Kabupaten lKota, 2) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat perdesaan, 3) pembangrman infrastruknr, peningkatanekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan 4)pemberdayaan masyarakat Desa rmfirk rneningkatkan akses terhadap pelayanan

dan kegiatan ekonomi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa:a. Pembangruran kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-

Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitaspelayanan, pembangrman, dan pemberdayaan masyarakat Desa melaluipendekatan pembangrman partisipatif.

b. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: 1) penyusunan rencana tataruang kawasan perdesaan secara partisipatif, 2) pengembangan pusatpe(umbuhan antar-Desa secara terpadu, 3) penguatan kapasitas masyarakat, 4)kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan 5) pembangunan infrastrukturantarperdesaan.

c. Pelaksana Penetapan Prograur Pembangunan Kawasan Perdesaan: 1) Programpembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional. 2) Program panbangunan kawasan perdesaan yangberasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. 3) Programpembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah

kabupaten&ota ditetapkan oleh bupati/walikota.

4

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal' danTransmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaar,

menyebuttan bahwa: Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan

antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan

kuatitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan

partisipatif yang ditetapkan oleh BupatiAValikota. Penyelenggaraan pembangunan

kawasan perdesaan meliputi: a) pengrsulan kawasan perdesaan, b) penetapan dan

perencanaan kawasan perdesaan, c) pelaksanaan pembangunan kawasan

perdesaan, dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

9. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : PtrR-2/AG/2017 tentang

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kefa dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa :l) dalam rangka

peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dilakrkan melalui analisis

kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan 2) Pelaksanaan monitoringdan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L difasilitasi dengan aplikasi

Sistem Monitoring Kine{a Anggaran Terpadu (SMART).

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.0St2Ol6 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMI(05/2015 TentangMekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara./Lembaga, mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan

pertanggungj awaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam

kriteria Baf,tuan Sosial pada Kementerian Negara./ Lembaga yang bersumber dari

APBN, yang meliputi: a) Pemberian penghargaan, b) Beasiswa, c) Tunjanganprofesi gruu dan tunjangan lainnya, d) Bantuan operasional, e) Bantuan sarana/

prasarana, f) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan, dan g)

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh Pengguna An ggaran.

11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi telah menetapkan sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) Desa Prioritas

I ang dipilih berdasarkan kriteria :

Desa-desa yang termasuk dalam r/e liniasi 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan

banr yang menjadi sasaran peningkatan keterkaitan Desa-kota;

Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 144 (seratus empat puluh empat)

Kawasan yang menjadi sasaran pembangunan transmigrasi;Desa-desa yang termasuk dalarn deliniasi 80 (delapan puluh) kabupaten

daerah tertinggal yang menjadi sasaran pengentasan mer{adi kategori

kabupaten maju;Desa-desa yang termasuk dalam kategori Tefiinggal, Terpencil dan Terluar;

Desadesa yang menjadi lokasi penanganan stunting tr;,elafui Program Padat

Karya, yang mencakup 1.000 (seribu) Desa di 100 (seratus) Kabupaten;

Desa-desa yang merupakan lokus dari kegiatan GSC (Gerakan Sehat Cerdas);

Desa-desa yang menjadi sasaran terwujudnya Desa Wisata;Desa-desa yang menjadi Pilot Project Kementerian Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, yang mencakup 37 (tiga puluh tujuh) Desa;

Desa-desa yang memperoleh intervsnsi 4 (empat) agenda prioritas

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

Desa{esa prioritas lain yang difasilitasi oleh Kementerian,{Lembaga.

Z.

b

de.

f.

h

t.

J

5

1.6 SistematikaPedoman

Sistematika Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPembangunan Kawasan Perdesaan di Direktorat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan yaitu:

BABI PENDAHULUANBAB II PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATANBAB III EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATANBABIV PENUTUP.

6

BAB IIPEMANTAUAN DAN PENGf, NDALIAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup

Pemantauan (monitoring) dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh Ditjen PKP adalah upaya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran seluruh UKE II tahun berjalan dengan

menganalisis kinerja dan rnelakukan tindakan sedini mungkin terhadap permasalalnnyang timbul di tahtur dimaksud.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya input, berjalanya

mekanisme kelernbagaar/proses pelaksanaan sesuai petunjuk teknis kegiatan,mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta memberikan laporan dan rekomendasi

langkahJangkah unhrk mengatasinya kepada penanggrurgiawab kegiatar/penentukebijakan.

Pemantauan yang dilakukan mencakup :

L Kinerja pelaksaoaan kegiatan dan anggaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai RKA-KL sebagai baseline pada tahun be{alan;

2. Kepatuhan pada mekanisme kelernbagaan dan proses pelaksanaan sesuai petunjukteknis kegiatan;

3. Permasalahan yang dihadapil4. Solusi yang telah diterapkan;5. Permasalahan yang belum dapat diselesaikan;6. Peny.usunan dan penyampaian Laporan Pemantauan kepada penanggrurggiawab

kegiatary'penentu kebijakan.

Pengendalian dilalqrkan untuk memberikan jawaban atau tindak lanjut sedini

mungkin dan sebagai solusi atas permasalahan yang diketahui melalui kegitan

pemantauan.

Pengendalian yang dilakukan mencakup:I . Analisis terhadap Laporan Pemantauan;

2. KlarifikasWerifikasi/Validasi terhadap Laporan Pernantauan;

3. Tindak lanjut oleh penanggungiawab kegiatan.4. Permasalahan yang belum dapat diselesaikan setelah ada tindak lanjut;5. Potensi Permasalahan yang mungkin timbul sampai dengan akhir tahun anggaran;

6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pengendalian oleh Penanggunggiawab

Kegiatan kepada Pimpinan dan Unit Kerja lain terkait.

2.2 Pelaksana

Pelaksana pemantauan kegiatan di masing-masing UKE-II adalah Tim yang

dibentuk oleh masing-masing UKEJI, dan tindak lanjut dari laporan pemantauan

sebagai bagian dari pengendalian ditetapkan/dilaksanakan oleh penanggungjawab

kegiatan di level UKE-II dengan berkonsultasi kepada unit ke{a terkait dan pimpinan.

7

23 Lokasi Pengendalian

Lokasi pengendalian adalah lokasi kegiatan Tahun Anggaran 2018 dari masing-masing UKE II.

2.4 Tahapan Pemantauan dan Pengendalian

Tahapan Panantauan dan Pengendalian meliputi :

1. Persiapan dan Penyiapan Baseline2. Pengumpulan Data.itnformasi (Pengisian Realisasi)3. Analisis Data"rlnformasi Hasil Pemantauan4. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan5. Analisis Laporan Hasil Pemantauan6. Klarifi kasi,nr'erifikasi/Validasi7. Rekomendasi dan tindak lanjut oleh penanggungiawab kegiatan8. Pelaporan.

2.4.1 Persiapan dan Penyusunan Baseline

Tahapan Persiapan meliputi:l. Menetapkan Tim Pelaksana Pemantauan2. Menetapkan Tuj uan Pemartauan, yaitu:

a. Memantau kesesuaian antara perencalaan dan pelaksanaan kegiatan.b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin

sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar.3. Menentukan Sfrategi dan Metodologi Pemantauan;

a. Menetapkan lokasi pemantauanb. Menetapkan telnis pengumpulan data./informasic. Membuat instrunen pemantauan.

Sebelum dilalnrkan upaya pengumpulan data dan infomrasi pelaksanaankegiatan, terdapat kebutuhan data yang harus dipersiapkan/disusun sebagai baselinediantaranya:I. RKA-KI,2. Alokasi per PPK3. Target Capaian Fisik/Output4. Jadwal Pelaksanaan5. Rencana Realisasi Keuangan6. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan7. Paket Pengadaan barang dan Jasa.

8. Petunjuk Telnis Kegiatan

2.4.2 Pengumpulan Data dan Informasi (Pengisian Realisasi)

Tim melaksanakan tahapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaankegiatan diantaranya melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasilapargan yang didukung instmmen pemantauan- Data dan Informasi dikumpulkan dandiolah untuk menggambarkan realisasi capaian output, capaian keuangan/penyerapananggaran- catatan permasalahan.

8

2.4.3 Analisis Data dan Informasi Hasil Pemantauan

Terhadap data dan informasi yang sudah diolah selanjutnya dianalisis:1. Kondisi penyerapan anggaran: belum terealisasi, atau realisasi rendah, atau

realisasi sesuai target.2. Kondisi capaian output : belum terealisasi, atau realisasi rendah, atau realisasi

melebihi target. Capaian output rendah yang tidak sebanding dengan penerapan

anggaran yang tinggi.3. Catatan pennasalahan yang memerlukan tindak lanjut dari penanggungiawab

kegiatan.

Tim Pelaksana Pemantauan memberikan Laporan Hasil Pemantauan kepadapenanggungjawab kegiatan yang mencakup:1. Kemajuan Penyerapan Anggarar/Keuangan2. Kemajuan Pencapaian Output3. Permasalahan4. Usulan Rencana Tindak Tanjut atas Permasalahan.

Laporan Pemantauan diberikan secara periodik sesuai kebutuhan unn.rk

koordinasi dan konsolidasi intemal Ditjen PKP/Kemendesa ataupun dengan ekstemalantar K./L.

2.4.5 Analisis Laporan Hasil Pemantauan

Penanggungjawab Kegiatan melakukan analisis terhadap Laporan HasilPemantauan pelaksanaan kegiatan. Dalam Analisis didukung referensi :

1. laporan Hasil Pemantauan2. Rencana Pelaksanaan3. Kegiatan Prioritas4. Prioritas Pengendalian.

2.4.6 Klarifikasi/Verilikasi/Yalidasi

Penanggungjawab Kegiatan melalarkan analisis terhadap Laporan Hasil

Pemantauan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini dapat dilaln*an : klarifikasi capaian,

verifikasi pelaksanaan, dan penilaian pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukanmelalui rapat-rapat koordinasi.

2.4.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Penanggungjawab Kegiatan melakukan tindaklanjut yang diperlukan rmtukpermasalahan yang ditemukan. Terkait dengan ini penanggungjawab kegiatan dapat

berkonsutasi dengan pimpinan dan unit kerja lain yang terkait. Pada tahapan ini perlu

didukung oleh :

1 . Rekomendasi Pelaksanaana. Penyelesaian Masalahb. Percepatan Pelaksanaan

2. Pemantauan Tindak Lanjut3. Reward and Punishment.

9

2.4.4 Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan

2.4.8 PelaporanHasilPengendalian

Penanggungjawab Kegiatan memberikan laporan keseluruhan hasil punantauandan pengendalian kepada Di{en PKP sebagai penanggungiawab program. Dandiberikan ke Unit Ke{a lain terkait dalam rangka bahan koordinasi.

Laporan Pengendalian diberikan secara periodik sesuai kebutuhan untukkoordinasi dan konsolidasi internai Ditjen PKP/Kemendesa atauprm dengan ekstemalantar K,/L.

Pemartauan

L

Pengerdalian

PenyusulanEhselhe

PengisianRealisasi

Analisis Data &Infoniasi

Penyarryaianlapomn }tusilPe@ntauan

AnalisisI.apomn }IasilPenrallauan

Kl.arifikasi /Verifrkasi /

Validasi Lrpoftr

Rekonrcndasi

dan TindakIarJut

Penyanpaianlapomn HasilPen gendalian

Gambar 2.1Tahapan Pemantrauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

l. Lapomn dari Tim Monitoring.2. Laporan Capaian Ouprt3. Laporan Keuangan4. Permasahhan5. Usulan Rencana Tindak Lanjut

I, RKA-KL2. Alokasi perPPK3. Target Capaian Fis douFut4. Jadwal Pehkanaan5. Rencana Realisasi Keuangan6. Lokasi Pelakaraan Kegntan7. Paket Pengadaan barang dal Jasa8. Petunjuk Teknis Kegiaan

Analisis Data &Infomasi

1. Realisasi Capaian Output2. Reafisasi Keuangan3. Catatan Pennasalahan

Gambar2.2Kebutuhan Data dan Informasi dalam Pemantauan

I

I

I

I

I

!I

--i

I

I

!

!

!

II

i

-t

Penvusunen

BasetnePenBisian

RealisasiPellya[paisnlaporan Ilasilkryfiau{n

t0

L laporan Hasil Pemantauan

2. Rencana Pehlisanaan

3. Kegiatan Pnoritas

4. Prnrtas Pen gendalian

l. Rekonrndasi Pehlsanaan

a. Penyebsaian Masalah

b. Percepatan Pehkanaan

2. Pennntauan Tindali Ianjut

3. Rewud and Punishnpnt

Rekonrndasi

dan Tindak

Ianjut

Analbis

taponn Hasil

kmartauan

Klarifilasi /Verifikasi /

Validasi laporan

Pen_v', amparan

Iaporal llas il

Pengendalian

L Klariffrasi &paian

2. Verifikasi Pelaksanaan

3. Penrlaian Peiaksanaan

4. Dapat rnlalui Rakor

Gambar 2.3Kebutuhan Data dan lnformasi dalam Pengendalian

Januan20lS Adm18 Juli20l8

Gambar 2.4Ilustrasi Proses Pemantauar dan Pengendalian

0koh20l8 Desemht2018

TahuBetirlm

1. Iapran&riTim Monilong setqp I (@)buh Tahm 2018 Pahg hmht $ Septrmhr20lS

2.lapnnCapian0utprl

3. lapran Keuangan

4. Pernusahlun

5 UsuhnRemauTm&k tanlut hep& knanggmgervab KeplarL

tr-

Anaiisb

l,aporan lhsil

Pemntauan

Rekonrndui

du Tin&l

IflJut

KlrituilVcifitail

Yddri I4anr

Penyarpaun

Iaponn tluilPengendaiian

11

Format Laporan Pemantauan dan Pengendalian

Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan disusun dapatmenggunakan format sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATANDirektorat Jenderal Pembangunan Kawasan PerdesaanDirektorat : ..................Bular : .................. Tahun X)O(XKegiatan : ..................Lokasi

A. Ruang Lingkup Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

1 . Memantau kinerja pelaksanaan kegiatan (output dan keuangan) pada tahun berjalan;2. Memantau kepatuhan pada mekanisme kelembagaan dan proses pelaksanaan sesuai

petunjuk teknis kegiatan;3. Mengidentifikasi Permasalahan yang dihadapi;4. Mengetahui solusi yang telah diterapkan;5. Mengidentifikasi permasalahan yang belun dapat diselesaikan;6. Memberikan usulan solusi terhadap permasalahan yang belum dapat diselesaikan.

B. PerkembanganPelaksanaanKegiatan

Nama Kegiatan :

Lokasi :

I. Capaian Output

Tary€t Realisasi Andisis RekomendasiVolume (Satuan) Volume (Satuan)

(a) (b) (c) (d) (e)

Keterangan:a. Diisi Target Output dalam volume dan satuannya dari rnasing-masing kegiatan.b. Diisi Realisasi Ou@ut dalam volume dan satuan saat pelasanaan pemantauanc. Diisi Realisasi OuQut dalam % hasil perbandingan Realisasi dengan Targetd. Diisi dengan hasil analisis dan kesesuaian antara target capaian dengan realisasi

capaiane. Diisi usulan rekomendasi dalam ruryka "early warnin!'dan masukan kepada

Penanggungiawab Kegiatan dalam pengambilan keputusan unhrk menyelesaikanpermasalahan sehingga diharapkan dapat mendorong pencapaian output yang lebihbaik.

t2

Alokasi Realisasi Sisa AnqgaranAnalisis Rekomendasi(Rp) (RD) o/o (Ro)

(a) (b) (c) (d) (e) (0

Keterangan:a. Diisi Alokasi Anggaran (Rp) sesuai perencanaan dari masing-masing kegiatan.b. Diisi Realisasi Anggran (Rp) sesuai saat pelasanaan pemantauanc. Diisi Realisasi Anggaran dalam % hasil perbandingan Realisasi dengan Rencana

Alokasi.d. Diisi Sisa anggaran (Rp) : Alokasi dikurangi realisasi.e. Diisi dengan hasil analisis dan kesesuaian antara Alokasi dengan realisasi

anggamn.f. Diisi usulan rekomendasi dalam rungka "eorly wamin!' dan masukan kepada

Penanggungjawab Kegiatan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikanpermasalahan sehingga diharapkan dapat mendorong penyerapan anggaran yanglebih baik.

III. Peta Permasalahan

Keterangan:(a) Diisi dengan permasalahan yang ditemukan saat pemantauan pada periode Jamrari-

Maret.

PermasalahanPeriode Januari-Maret

Solusi yang telahditerapkan selama

Periode Januari-Maret

Masalah yang belumterselesaikan dalam

Periode tersebut

Usulan SolusiTefiadap

Permasalahan YangBelum DapatDiselesaikan

(a) (b) (c) (d)I2

dstPermasalahan

Periode April-Juli

(e)

Solusi yang tetahditerapkan selamaPeriode April-Juli

Masalah yang belumtenelesailian dalam

Periode tersebut

(s)

Usulan SolusiTerhadap

Permasalahan YangBelum DapalDiselesaikan

(h)(0I

2dst

Masalah yang belumte$elesaikan da.lam

Periode tersebut

Usulan SolusiTerhadap

Permasalahan YangBelum DapatDiselesaikan

PermasalahanPeriode Agustus-

Ollober

Solusi yang telahditerapkan selamaPeriode Agustus-

Olcober

(i) (i) (k) (l)I2dst

l3

II. Capaian Keuangan (Penyerapan Anggaran)

(b) Diisi dengan Solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan yangditernukan selama Periode Januari-Maret.

(c) Diisi dengan pennasalahan yang belum terselesaikan dalam periode Januari-Maret.(d) Diisi dengan usulan solusi terhadap pennasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Usulan disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk diambil tindaklanjut sebagai bagian dari pengendalian.

(e) Diisi dengan permasalahan yang ditemukan saat pemantarnn April-Juli.(f) Diisi dengan Solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang

ditemukan selama Periode April-Juli.(g) Diisi dengan pennasalahan yang belum terselesaikan dalam periode April-Juti.(h) Diisi dengan usulan solusi terhadap permasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Usulan disampaikan kepada penanggrmgjawab kegiatan untuk diambil tindaklanjut sebagai bagian dari pengendalian.

(i) Diisi dengan permasalahan yang ditemuan saat pemantauan pada periode Agustus-Oktober

O Diisi dengan Solusi yang telah diterapkan rmtuk mengatasi permasalahan yangditemukan selama Periode Agustus-Oktober

(k) Diisi dengan permasalahan yang belum terselesaikan dalam Periode Agustus-Oktober.

(l) Diisi dengan usulan solusi terhadap permasalahan yang belum dapat diselesaikan.Usulan disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk diambil tindaklanjut sebagai bagian dari pengendalian.

LAPORAN HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN IGGIATANDirektorat Jenderal Pembangunan Kawasan PerdesaanDirektorat : ..................Bulan : .................. Tahun X)O(X

No. Kegiatrn

0utputAlokasi Realisasi

Peamasalahatr(Rp) (o/"'lTarget RealisasiVolume(Satuan)

Volume(Satuan)

(a) (b) (c) (d) (e) (0 (e) (h) I (i) U)I

2 I

dst

Keterangan:a. Diisi Nomor urut kegiatan yang di laksanakan UKE-IIb. Diisi Nama-nama kegiatan yang dilaksanakan UKE-IIc. Diisi Target ou$ut berupa volume dan satuannya dari masing-masing kegiatan.d. Diisi Realisasi Output berupa volume dan satuan dari masing-masing kegiatan.e. Diisi Realisasi Output dalam % hasil perbandingan Realisasi dengan Target.f Diisi Alokasi Anggaran (Rp) sesuai perencanaan dari masing-masing kegiatan.g. Diisi Realisasi Anggaran (Rp) saat pelasanaan pemantauan.h. Diisi Realisasi Anggaran dalam %o hasil perbandingan Realisasi dengan Rencana

Alokasi.i. Diisi gambaran seluruh permasalahan yang ada dalam kegiatan tersebut.j. Diisi informasi rekomendasi dan tindaklanjut apa saja yang dilakukan untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada.

14

Rp

Rekomendasidan Tindak

Lanjut

BAB IIIEVALUASI PELAKSANAAN Kf, GIATAN

3.1 Ruang Lingkup

Evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan objektif atas desain,implementasi dan hasil dari intervensi yang sedans berlanqsuns atau y4!g..l@hbselesai. Dalam rangka rnenjamin pelaksanaan evaluasi dilal-ukan secara tepat dan lebihterukur, maka proses penyusunan kebijakan/programlkegiatan harus memenuhikaidah-kaidah lo c ic a I fra mewo r k atau Keranpka Ker Losis (KKL).

Pengukuran pencapaian kine{a suatu kebijakan/program/kegiatan dapatdilakukan melalui beberapa jenis evaluasi, yaitu:1. Evaluasi Pengukuran Kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan realisasi

2. Evaluasi Proses Pelaksanaan, yaitu melihat gambaran proses pelaksanaankebijakarVprogram/kegiatan.

3. Evaluasi Komprehensif yaitu evaluasi yang dilakukan dengan mengul-ur relevansi,efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program./kegiatan.

4. Selain itu ada evaluasi Ex-ante yang dilaksanakan pada tahap perencafturn untukmemilih altematif kebijakan dan melihat struktur dan sistematika penyusunandokurnen perencanaan.

Evaluasi dalam Pedoman ini dibatasi pada Evaluasi Pengukuran Kineqja.Evaluasi dilakt*an pada level kegiatan yang menjadi tanggungiawab UKE-II. Evaluasipada level kegiatan di masing-masing UKE-II ini akan sangat bermanfaat dan terkaitdengan kebutuhan evaluasi pada level program yang menjadi tanggungiawab DirjenPKP, dan evaluasi lanjutan seperti evaluasi Renja K{L secara keseluruhan, ataupunevaluasi Renstra Ditjen PKP/Kernenterian.

3.2 Pelaksana

Pelaksana evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan yang anggotanya berasal dari UKE ll untukmelaksanakan evaluasi kegiatan Ditjen PKP Tahrur Anggaran 2O16-2017 denganpembagian wilayah ke{a sebagai berikut:

Tabel 3.1Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi

Wilayah Penanggung JawabI (Sumatera) Direklord Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaanll (Jawa-Bali) Direkora Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

III (Kalimantan) Direkorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan PerdesaanIV (Sulawesi) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

V (Nu salenggarqMaluku, Papua)

Direkohat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Hasil Evaluasi tersebut disarnpaikan kepada Sekretaris Ditjen PKP untukdikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan dikompilasi menjadi Laporan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan Ditjen PKP. Lihat Gambar 3. I .

l5

Laporan EvaluasiRenstra Ditjen PKP

Laporan EvaluasaKegiatan BIdang PKP

LWALUASI K€GIATAN, T.AEIC'RAN

KOMPILASI PER \A/I I.AYAH

KONSOLTDAST, XOOROTNAST,

D:rekto.at PPKPKesiatan Oatien PKP di

Direktorat PSDAKPl<eaiatan Oitjen PKP di

VValayah lr

Direktorat PSPKPKeaiatan Oitien PKP di

\ /ilayah lllDirektorat PEKP

KeEaatan Ditjen PKP di

Di.ektorat KSPKKegiatan E)itjen PKP di

Sesditjen PKP

Gambar 3.1Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Ditjen PKP

3.3 Lokasi Evaluasi

Lokasi evaluasi adalah lokasi kegiatan Tahun Anggaran 2016-2017 di masing-masing wilayah yang ditetapkan sec;;ra purposive sampling oleh penanggunglawabwilayah dengan mempertimbangkan :

1. Kegiatan berada di lokasi KPPN2. Kabupaten memiliki dokumen RPKP3. Jumlah kegiatan dari Ditjen PKP Tahun 2016-2017 cukup banyak di kabupaten

yang menjadi lokasi4. Keragaman jenis kegiatan dari Ditjen PKP Tahun 2016-2017 di kabupaten lokasi

mewakili seluruh bentuk kegiatan yang ada di UKE II.5. Kabupaten menjadi lokasi kegiatan prioritas Menteri yaitu:

a. Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Pnrkades)b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)c. Embungd. Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa).

3.4 Tahapan Evaluasi Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan Evaluasi Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Kegiatan di DitjenPKP meliputi:1. Persiapan.2. Pengumpulan Data dan Informasi.3. Analisis.4. PenyusunanRekomendasi.5. Pelaporan.

l6

3.4.1 Persiapan

Persiapan yang perlu dilakukan mtuk melaksanakan Evaluasi PengukuranKineqa Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

1 . Menentukan tujuan evaluasi pengukuran kine{a, yaitu:a. mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan: membandingkan capaian

dengan target.b. menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kegiatan.c. mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kegiatan tidak berhasil

mencapai target.d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut.

2. Menentukan strategi pelaksanaan evaluasi.a. Penyusunan Tim Pelaksana Evaluasi di masing-masing UKE-II yang terdiri atas

personil yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.b. Tim Pelaksana Evaluasi dari UKE II diberi tanggungjawab untuk melaksanakan

evaluasi di masing-masing wilayah sesuai pembangian tugas dantanggungjawabnya.

c. Pembekalan untuk kesamaan pemahaman Tim terhadap Pedoman Evaluasi.

3. N{enyusun/Rekonstruksi Kerangka Ke{a Logis.

Kerangka Kerja Logis (KKL) atau logical .f'mmework memiliki peran yang cukuppenting dalam menstrullurkan kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkanoutlines bngaimuta kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mancapaisasaran pembangrman. KKL berbentuk diagram,/bagan yang menggambarkanhubungan utara inpul-proses-oulpul-outcome-impacl dalam pelaksanaan suatukegiatan.

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkanpemahaman bagaimana proses kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahapevaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahapperencanaan. Jika KKI- sudah disusun dengan baik dan keterkaitan atlr'.ara input-proses-oulpul-outcome-impact terlihat maka KKL tersebut dapat langsungdigunakan urtuk melakukan evaluasi. Namrm jika KKL belum ada atau belumdisr.rsrur dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untukmenstrukturkan kembali kegiatan sehingga keterkaitan anltara inpul-proses-oulpul-o tc'me-imryct menjadi jelas.

Perbarkan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara laindengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat,target kine{a dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi denganlebih baik danjelas sehingga lebih mudah di evaluasi.

Dengan kata lain, setelah KKL tersusun kembali atau diperbaiki, dapat membantudi dalam penpsunan desain evaluasi. Desain evaluasi meliputi tipe pertanyaan danpertanyaan-pertanyaan yang digunakan, indikator pengukuran, identifikasi target,baseline data, sumber data yang diperlukan, instrumen pengumpulan data dananalisis data. LangkahJangkah penyusturan KKL dapat dilihat di Lampiran.

4. Menyusun Metode Pangumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi pada evaluasi pengukuran kinerja dapatdiperoleh melalui:

l7

a. Interviu,b. Observasi,c. Focus Group Discussion (FGD),d. Penelaahan dokrarren (document review),e. Data hasil survei lembaga lain.

Instrumen pengumpulan Data dan Informasi yang diperlukan diantaranya:a. Kuisionerb. Panduan Wawancarac. Kerangka Acuan Ke{a FGDd. Daftar Dokumen yang diperlukane. Daftar hasil survei lembaga lain.

Tabel 3.2Tu uan dari -lnasln Metode Pen ulan Data

3.4.2 Pengumpulan Data dan Informasi

Dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan diharapkan dapat diperolehdata dan informasi sebagai berikut:l. Data target dan realisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan KKL (input, proses,

output, outcome, dan impact).2. Hal-hal yang menjadi faltor keberhasilan suatu kegiatan.3. Permasalahan yang menyebabkan kegiatan tidak berhasil mencapai target.

3.4.3 Analisis

Evaluasi pengukuran kine{a dilakukan menggunakan metode (;op Analysis.Metode ini membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengantarget kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kine{aberbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbedadengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain Gap Arulysismerupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya.

MelodePetrgumpulan Drtl Tujuan

InterYiu

Observasi

. Mengumpulkan data terkait pengalaman ataukesan responden, atau lebih jauh lagi tentangpertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

:_!!9rv!9wI44!q{rp dqrnlgrvry tarsq__cr_-o}p

. Untuk mendapa&an informasi yang akuraltentang b€aimana suatu kegiatan berjalan(proses)

o Obsenai kualitatifdan observasi terstrukurFocus Group Discussion (FGD)

Revieu Dokumen

Mengeksplorasi lebih jauh tentang suatu kegiatardengan peserta diskusi yang kompeten.Mengumpulkan data untuk mendapatakan gambarantentang bagaimana suatu kegiatan drjalankan(dokrrmen, notulensi, dan sebagainya)

Data hasil survei lembaga lain Mengumpulkan dokumen atau laporan hasil surveiyang telah diselenggarakan oleh lembaga lain dilokasi yang sama dengan topik yang relevan

l8

Langkah-langkah Utama yang perlu dilakukan dalam G ap Analysis :

I . Identifikasi kondisi aktual dan capaian kine{a.2, Mefakukan analisis kesenjangan (gap onalysis) dengan membandingkan capaian

kine{a dengan target kineria.3. Reviu permasalahan/faktor keberhasilan dengan menggunakan statistik deskriptif,

yaitu dengan melakukan analisis permasalahan/faLtor keberhasilan berdasarkanbesar atau kecilnya gap.

4- Menl.usu desain pernecahan masalah apabila gap negatif_5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

3.d.4 PenyusunanRekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, Tim Pelaksana Evaluasi memberikanrekomendasi sebagai berikut:1. Memberikan masukan terhadap hasil analisis capaian

inpuVproses/ou@ut/outcome/impact kegiatan.2. Memberikan masukan terhadap perubahan yang tedadi agar lebih baik, termasuk

faklor-faktor pendukung keberhasilan serta pennasalahan yang tedadi.

3.4.5 Pelaporan Hasil [,valuasi

Ar'{LISISPENTU$JIJAN

REKOMENDASI

IPERSIA?AN

PE'YwlIXETI{CXA(ru{IMB,,?a toa@aNo,zhN

PI}I I],IIIAIYAIOOTPIINqUPU,T-DiTT PELAPORAN

PENGI]MPULAN DATA

DdN INTORTIASI

tr.lualiPe.8utu6i trnefi :

- lntt iu

ob!€lldi'too.E GDlp fild8lion {tGD}

- Rfliu DohrEit- hta hasilslvei lemhg laii

rcgiatan yangsudah selesi[ahunt{-2 5.d Nl /Tahun 20i62017}

Gambar 3.2Tahapan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

l9

Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana Evaluasi terdiri atas :

1. Laporan Evaluasi Kegiatan di masing-masing kabupaten yang menjadi lokasisampel.

2. Laporan Kompilasi di masing-masing wilayah. Laporan kompilasi disusun olehmasing-masing UKE ll yang menjadi penanggungjawab wilayah.

Keduajenis laporan tersebut (laporan per kabupaten dan Laporan kompilasi perwilayah yang dibuat oleh UKE II Penanggungjawab Wilayah) diserahkan ke SelcetarisDitjen PKP rntuk diproses lebih lanjut sebagai Lapofan Evaluasi Kegiatan Ditjen PKPdan menjadi input bagr Laporan yang lainnya.

tvaluasi

Peng!kuEn

l(fleia:

Gap Analysis

OUTLINE LAPORAN PER KABTIPATEN

Ringkasan EksekutifKata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar GambarDaftar Lampiran

BABI. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan1 .3 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Evaluasi1.4 Dasar Penugasan1.5 Tim Pelaksana1.6 Agenda Survei

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI

BAB III. IIASIL DAN PEMBASAN3.1 Tahun Anggarm 2016

3.1.1 Kegiatan ..... di Kabupaten ... .

o Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja (berdasarkan

logical frame workkeran$a kerja logis : input, proses,

output, outcome, dan imPact).r Melalekan analisis kesenjan gan (gap anolysis) dengan

mernbandingkan capaian kinerja dengan target kine{ia.. Reviu permasalahan/faktor keberhasilan dengan

menggunakan statistik deskriptit yaitu dengan melakukananalisis permasalahan/faktor keberhasilan berdasarkan besar

ata,uk@ilnya gaP.o Menyusun desain pemecahan masalah apabila gap negatifo Menentr*an tindak lanjut yang diperlukan.

3.1.2 Kegiatan ..... di Kabupaten ....3.1.3 Kegiatan ..... di Kabupaten ....

3.2. Tahun Anggaran 20173.2.1 Kegiatan ..... di Kabupaten ....3.2.2 Kegiatm... .. di Kabupaten ... .

3.2.3 Kegiatan..... di Kabupaten ....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN4.1 Kesimpulan4.2 Saran

OL|'|LINE L4PORAN KOMPIIASI PER WILAYAH relatif sama dengan OLITLINELAPORAN PER KAB(IPAI'EN. Pembahasan per kegiatan bisa ditambahkan

perbarulingan dengan kondisi kegiatdn yang sama di kabupaten lain dalam satu

wilayah. Kemudian ditarik generalisasi untuk masing-mosing kegialan di wilayah yang

be

20

OUTLINE I-APORAN PER WILAYAH

Ringkasan EksekutifKata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar GambarDaftar Lampiran

BABI. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangL2 Maksud dan Tuj"an1.3 Waktu dan lnkasi Pelaksanaan Evaluasi1.4 Dasar Panugasan1.5 Tim Pelaksana1.6 Agenda Survei

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI

BAB III. HASIL DAN PEMBASAN3.1 . Tahm Anggaran 2016

3.1.1 Kegiatan ..... di Wilayah ....o Identifikasi kondisi aknul dan capaian kinetja (berdasarkan

logical frame workkenrrgSa kefa logis : input, proses,output, outcome, dan impact).

o Melakukan analisis kesenjangan (gap anolysis) denganmembandingkan capaian kinerja dengan target kine{ia.

o Reviu permasalahanfaktor keberhasilan denganmenggunakan statistik deskiptif, yaitu dengan melakukananalisis pennasalahan/faktor keberhasilan berdasarkan besaratau kecilnya gdp.

. Menyusun degin pemecahan masalah apabila gap negatif.o Menenn*an tindak lanjut yang diperlukan.

3.1.2 Kegiatan ..... di Wilayah ....3.1.3 Kegiatan . .. .. di Wilayah ....

3.2. Tahun Anggarail 20173.2.1 Kegiatan ..... di Wilayah ....3.2.2 Keg1atan..... di Wilayah ....3.2.3 Kegiatan ... .. di Wilayah ....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN4.1 Kesimpulan4.2 Saran

2l

_ Melalui pedoman ini diharapkan terdapat kesamaan persepsi tentang pentinpyakegiatan pengendalian dan evaluasi, serta idanya standar peiaksan-"" i*g ;;;sehingga diperoleh output yang seragam (kualitas dan kuantitas).

.. _ lqapannya, melalui pengendalian dan evaluasi yang baik dan benar akandiperolah hasil pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan pirencanaan dan memberikankemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BABryPENUTLIP

Plt. Direkur Jende.ul pe*buncriffi?;*uruo p".o#ll

Harlina Sulistyorini

22

Lampiran I

Indikator Kinerja Utama

Lampiran I

INDIKATOR KINERJA I]TAMA

Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Ditjen PKP dan UKE II di bawabnyadapat dilihat pada Tabel berikur:

TabelLl-lIndikator Kinerja Utamx Ditjen PKP

Kau'asan perdesaan 1'angdibangun/dikembangkan adalah kawasanperdesaan vang telah ditetaptan olehBupali/Walikota sesuai ketefluan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, yangdibangu dikembangkan berdasarkaandokumen rencana aksi pembangrman karvasanperdesarn (RA-PKP).Pemban gunan/pengembangan Kau'asanperdesaan dilaliukan oleh pemerintah pusal,pemerintah provinsi, pemerintahkabupatan/kota dan kerja sama antar desa

TabelLl-2Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan PKP

Dokuf,efl Rencafla Aksi Pernbangunao KawasanPerdesaan (RA.PKP) adalah Dokunenpererahaan pembanguBn kawasan lErdesaanyang memuat s€ranglqian rencaraproganvkegiatan dan anggaiankementerian/lembaga dalam rangkamembarBury'mengembaogkan pusat p€rtumbuhanka$"san perdesaao .

Rerrcara Aksi Pemba[gunan Kawasatr Perdesaan(RA-PKP) disusun berdasarkan dokumenRencaaru Pembangunan Kawasan Perdesaa,

Dokumen rencana aksi PembangunanKawasan Perdesaan )ang diimplementasikanadalah dokumen RA-PKP vang telah disusundan dilaksanalian oleh Kementerian il-embaga

lermasuk Unit Kerja dilingkunganKementerian Desa PDTT termasuk unit kerjadilingkungan Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan

SassmD Program SaJaran PemicuIrdikalor Kinerja

lllxmr Delinisi Ope.asional

Berkurangnlajumlah desatertinggal danmeningkatny.,ajumlah desamandiri dipinggiran Indonesia(termasuk pada

wilayah Tertinggal-Terdepar/Terluardan WilayahTimur)

Terbangurmyapusalpertumbuhan dikawasanperdesaan yangberkembang daridesa prioritassasaran (5. 000desa tertinggaldan 2.000 desamandiri)

Jurnlah kawasanperdesaan yang

dibangur/dikembangkan padalokus sesuai

dol-umenrencana aksipembangunan

kawasanperdesaan

Sassran Kegiatan Srcirrn Pemi{:ll Itrdik-ator Kin€rjaUtrma

llefinili Operrsiorel

Tenedian!adokumenperencana.anpembangunankawasan perdesaan

Meningkaryajun ah dokumenrencana aksiPembangunanKawasanPerdesaan yangditeapku dandiimptementasikar

Jun ah dokumenrencana alisiPembangunanKalvasarPerdesaan yang

ditetapkdr

RPKP

Pelserfasedokumenrencana alisiPembangunanKawasanPerdesaan yangdiimplementasikan

Lampiran I - 1

Sararan Kegialad Sasarso PemiclIDdikdor KiDerja

UtaDr Ilefilisi 0perasional

Pengembanganekonomi karvasanperdesaan untukmendorongPusat perhmbuhankawasan

Meningkanyakegiatan ekonomipada kalr.asanperdesaan

Jurnlah kawasanperdesaan yangberkembangekonominya

TabelLl-3lndikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Ekonomi KP

TabelLl-4lndikator Kinerja Utama Direktorat Pembangutran Sapras KP

Pangembangan ekonomi kawasan perdesaan

adalah kegiatan untukmenumbuhkembangkan perekonomian dikawasan perdesaan melalui kegiatanpenguatan kelembagaan ekonomi (termasukBUMDES Bersama), pengembangan fasilitasusaha dan pemasaran, pengembanganpermodalan dan invest si sesuai dengandokumen rencana aksi pembangunan kawasanperdesaan (RA-PKP) sesuai dengan hasilkoordinasi K/L/DA4

Pemenuhan kebutuhan prasarana dan saranaekonomi Lawasan perdesaan adalah kegratanpembangunan/pengembangan prasarana dansarana ekonomi di kawasan perdesaan sesuar

dengan lokus dan folus pada dolxmenrencana alisi pembangunan kawasanperdesaar (RA-PKP) l'ang dilakarakanpemerintah pusaJ. pemerintah provinsi,pemerintah kabupatan/ko1a dan kerja sarna

antar desq termasuk unit keia di lingkuoganKementerian Des4 PDTT sesuai dengan hasilkoordinasi K,/L/D/IL Kegialan Prasarana danSarana Ekonomi. antara lain : pembangunar/pengernbangar/rehabilftasi jalan amar desaalat fansportasi, embung/bangunanpenampung air lainny4 dermaga,/tarnbdanperahu jembatan antar desa.

Pemenuhan kebutuhan prasarana dan saranapelay'anan dasar kawasan perdesaan adalahkegiatan pembangunan/pengembangan 1'angmeliputr antara lain pengadaan. rehabilitasidan peningkatan prasarana dan saranapelayanan dasar sesuai dengan lokus danfolrs dokumen rencana aksi pembangrurankawasan perdesaan (RA-PKP) yangdilaksanalian pemerintah pusat, pemerintah

Sararan Kegiatan Sasaran PemicuIndikator Kircrja

UaamaDcfinisi OperrsioDal

Mettingkaln.vapemenuhanprasarana dan

sarana ekonomidan pelayanandasar di kawmanperdesaan sesuaiRencana AksiPembangmanKawasan Perdesaan(RA-PKP)

Meningkatnyajumlah kawasanperdesaan 1,angmernilihprasarana dansareu ekonomidan pelayanandasar sesuaikebutuhan

Persentasepemenuhankebutuhanprasarana dansarana ekonomikawasanperdesaan

Persenlasepemenuhankebutuhanprasarana dansarana pelayanan

dasar ka*asanperdesaan

Lampiran I - 2

S&sar"a, Kegiatan Sastran Pcmicu Indikator Kin€rjaUtama

TabelLl-5Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan SDA KP

Mmili OD€ralioul

provinsi, pemerintah kabupatan/kota dan kerjasama antar des4 termasuk unit keia dilinglungan Kementerian Desa- PDT'r .

Kegiatan Prasarana dan Sarana PelayananDasax, antar lain :

pembangunan/pengernbangan lang meliputiantara lain pengadaan. rehabilitasi danpeningkatan prasarana dan sarana bidangputdidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrikdan air bersih di kawasan perdesaan

lumlah potensi sumber daya alam yangterpetakan untuk pengembangan kawasanperdesaan sesuai dengan lokus dan fokuspada dokumen rencana aksi pembangunankawasan perdesaan (RA-PKP) yangdilaksanakan pemerintah pusat,pemerintah provinsi, pemerintahkabupatan/kota dan keria sama antar desa

Kegiatan Pengembangan dan pengelolaansumber daya alam di kawasan perdesaandengan pendekatan berkelanjutan(sustainablel adalah kegiatan pengelolaansumber daya alam yang dapat menjaminterpenuhinya kebutuhan masyarakat ataupenduduk di kawasan perdesaan tanpamengurangi potensinya untuk memenuhikebutuhan masyarakat atau penduduk dimasa mendatang

Kegiatan Pengembangan dan pengelolaansumber daya alam di kawasan perdesaandengan pendekatan berkelanjutanfsustainable) antaralain: pengelolaanpotensi unggulan sumber daya pertanian,potensi unggulan sumber dayaperkebunan, potensi unggulan sumberdaya kelautan dan perikanan yangberkelanjutan dan kegiatan parir,r,isataterpadu, termasuk pengadaan sarana danprasarana produksi dan upaya-upayarehabilitasi kawasal rdesaan

Sasaran Xegiatan Sasaran Pemifi! lndlkatorKineria Utama

Deflnlsj Operasional

Terkembangkandantermanfaatkannyapotensisumberdaya alamunggulan kawasanperdesaan denganpendekatanberbasislingkungan hidupberkelanjutan

lumlahkawasanperdesaan yangpotensiSumberDaya AlamUnggulannyadikembangkandandimanfaatkandenganpendekatanberbasislingkunganhidupberkelanjutarI

Lampiran 1 - 3

Meningkatnyajumlah kawasanperdesaan yangpotensi SumberDaya AlamUnggulannyadikembangkandandi ma nfa atkandenganpendekatanberbasislingkunganhidupberkelanjutan

Sasaran Kegiatan Sasaran PemicuIndikator

Kinerjn UtamaDefrnisi Operasional

Pengembangankawasan perdesaan

melaluipeningkalankerjasama danpengembangankapasitas

Meningkatnyajurnlah kenasamadan kemifaandalam rangkaporgembangankarvasanperdesaan

Kerjasama dan kemitraan adalah jalinankerjasama usaha yang saling menguntLmgkananlara masyarakal di karvasan perdesaaan

dengan PEMDA. Perguruan Tinggi, BUMN,BLMD- BtlMS, BUMDES/Bersama danKoperasi disertai dengan p€mbinaan danpengembangan usaha

Meringtanyajumlah karvasanperdesaan yangmendapatkanpendampingan

Jurnlah kawasanperdesaan 1'angmendapatkanpendampingan

Pengembangan kapasitas adalah kegiatanpemberdayaan masyarakat mtukmsningkalkan pengetahuan dankelerampilannya dalam pembangunankawasan perdesaan 1'ang dilakukan melaluipendampingan pembelajaran penrediaanrnlormasi dan eraluasi terhadap keserasiankawasan perdesaan

Lampiran 1 - 4

Jumlah KarvasanPerdesaan yangmelaltukanKerjasama dankemilraar

TabelLl-6lndikator Kinerja fltama Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Lampiran 2

Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis

Lampiran 2

LANGKAH PENERAPAN KERANGKA KERJA LOGIS

Sumber: Permen PPNiKehru Rappenas No. 1i2017 tenhng Pedomqn Etaluasi PembangunanNasional

GambarL2-1Langkah Penerapan Kerangka Kerja l,ogis

LangkahJangkah Rekonstruksi KKL untuk Evaluasi yaitu:1. Pengecekan Identifikasi Permasalahan dan Pernyataan Dampak yang Diinginkan.

a. Pengecekan Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Target GrouplMasyarakat danpenyebab permasalahan yang mendorong perlunya program, antara lain:( I ) Permasalahan-permasalahan yang manyebabkan kegiatan dibutuhkan ;

(2) Penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut;(3) Kemudian dilakukan reviu apakah pemilihan penyebab utama memang sudah

memperhitungkan akan mampu ditangani melalui kegiatan tersebut. Data ini bisadiambil dari hasil evaluasi sebelumnya.

b. Pengecekan Pemyataan Dampak yang ingin dicapai( 1) Cek kembali pernyataan dampak dari pelaksanaan kegiatan yang sudah ada dalam

KKL.(2) Pemyataan dampak harus merefleksikan situasi yang ingin dicapai terkait dengan

permasalahan yang dihadapi.(3) Jika pemyataan dampak dalam KKL sudah sesuai, maka dapat langsung

digunakan dalam KKL untuk evaluasi. Namun jika pemyataan dampak kurangsesuai maka dapat dilakukan perbaikan pada KKL.

2. Pengecekan terhadap Rantai Sebab-Akibat dari ()utcome yang menghasilkan dampakyang diperlukan untuk mengatasi permasalahan:

a. Cek konbali rangkaian sebab-akibat dui outcome langsung dan oulcome antara yangdibutuhkan untuk menargani kondisi/masalah dan mencapai dampak yang diinginkan.

Uraian Indikator KmerjaKriteria Iftberlns ilan(CirD yarg ReleYrn)

Dampak

IOutcotrr Antrrs (IvranGat alfara : tengkaian dari beberapa oLrtcorrEs

hns.qe) IOutconrc f,angsung (\.4an6at Vbrgslrrg : tEsil )Er€ bia dftcnda[]anatau aktat hngsung dari otnpd) |

vI

Output

vI

IG giatar,/Pros es

vA

Lpuf

Permas alahan dan PenyebabPemasalahan

tampiran 2 - I

Langkah penerapan Kerangka Ke{a Logis (KKL) atau Logical l;ramework yangmenggambarkan hubungan urtara inputproses-oulpul-oulcome-imryct dalam pelaksanaankegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dapat dilihat pada matrik di bawah ini:

b. Oulcome Antara (Intermediate Outcome) merupakan rangkaian manfaat yang menujupada dampak.

c. Otttcome [angsung Ummediote Outcome) adalah manfaat yang merupakan efeklangsung dari hasil kegiatan.

3. Pengecekan terhadap Apa yang Dilakukan Kegiatan unnrk Mencapai Setiap Manfaat.a. Cek kembali output,kegtatan dan rrrput.b. Jrka output, kegiatan dan input dalam KKL sudah benar maka tidak perlu dilakukan

perubahan, namrm jika belum sesuai maka perlu dilakukan perbaikan dalam KKL.4. Pengecekan Kriteria Keberhasilan dalam KKL dari Setiap Tingkat, yaitu Dampak,

Oulcome, Oulpul dan Input.a. Berdasarkan dampak, outcome, output, dan input yang telah ada maka dilalarkan

pengecekan terhadap kriteria keberhasilan pada masing-masing tingkat.b. Jika kriteria keberhasilan pada masing-masing tingkat (dampak, outcome, oulput dan

inpzt) sudah disusun dengan tepat maka tidak perlu diperbaiki namun jika belum tepatmaka KKL perlu diperbaiki-

5. Reviu terhadap Indikatorlndikator Kinerja yang Relevan urtuk Sefiap Kriteria Sukses.a. Setelah melakukan pengecekan terhadap kriteria keberhasilan pada masing-rnasing

tahap, selanjutrya dilakukan reyiu terhadap indikator kinefa yang tepat, yang relevandengan kriteria sukses tersebut, baik untuk level dampak, oulcome, oulptt matJpuninryt.

b. Indikator yang tepat harus memenuhi kriteria Specl/ic, Measurable, Achievable,Relevonl, dan Time-Bound (SMART).

c. Jika indikator sudah tepat dan memenuhi kriteria indikator yang baik maka indikatordalam KKL tidak perlu diperbaiki namur jika ada beberapa indikator yang belumtepat maka perlu dilakukan perbaikan.

Indikator yang memenuhi kriteria SMART yaitu:1 . Specifc Spesifik (SJ , indikator harus jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan

multitafsir.2. Meosurableflerukur (M), artinya dapu diulur dengan skala penilaie] tertentu (kuantitas atau

t-ualitas). Untuk jenis data dalam bentuk kualitas dapat dikuantitati{kan dengan psrsentase

atau nominal. Terukur juga boarti dryat dibandingkan dengan data lain dan jelasmendefi nisikan pengukuran.

3. Achievable (A), artinya dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yangsesuai, serta berada di dalam rentalg kendali dan kemampuan unit ke{a dalarn morcapaitarget kineda yang ditetapkan.

4. Result-Oriented.'Relevant (R), artinya terkait secara logis dengan kebijakan/prograrn&egiatanyarg diukrrl tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran shategis organisasi.

5. Time-Bound (T), artinya memperhitungkan rentang *aktu pencapaian, rmtuk analisisperbandingan kine{a dengan masa-masa sebelumnya. Dpat dilakukar dalam jangka waktutertentu.

Pengertian Input-Output-outcome-lrnpact :

l. lnput adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diperlukandalam rangka untuk menghasilkan keluaran (outpul).

2. Oulput atau Sasaran Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatanyang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kebijakar/prograrn.

3. Outcome atau Sasaran Program adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu programyang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.

4. Impact adalah perubahan jangka panjang pada masyarakat yang ingin dituju sebagaiakibat dari pelaksanaan pembangunan,

l-ampkan 2 -2

Lamprran 3

Kerangka Kerja Logis Kegiatan di Ditjen PKP

Lampiran 3Kerangka Kerja Logis Kegiatan di Ditjen PKP

TabelL3-1Kerangka Kelja Logis

Penyusunan dan Pengendalian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IJmian Kriteria Keberhasilan(Ciri2 Yarg Relevan) hdikator Kinerja

Dampali Akumulasi intervensi/investasipemda dan pemerintah dikawasan perdesaan mampumendorong terbanguimya pusatpertumbuhan dan meningkatkanstatus desa-desa di kawasanperdesaan.

. Desa pusal pertumbuhan memilikiketerkaitan ke internal dan eksternalkawasan perdesaan

. Stalus desa tertinggal berkurang,meningkatnya j umlah desa berkembang.majq dan mandiri.

Outcome Antara . Desa calon pusal pertumbuhankawasan memilikikelengkapan yang menduliung.

. Desa-desa mendapalkaninlervensi sesuai kebutuhanuntuk meningkatkan statusnva.

. Desa calon pusat perhrmbuhan memilikiembrio keterkaitan ke internal danektemal kawasan perdesaan

. Akumulasi rntervensi sesuai denganfaktor-faktor penvebab status desa yangdimilikinva

Outcome Langsung Implementasi kegialan danrealiasasi anggaran SK?D danKrL di Kawasan Perdesaan

Prosentase realisasi fisik dan anggaran dikawasan perdesaan

Output Usulan kegialan di RPKP masukdalam dokumen perencanaan(Rorja/RKA-KL) SKPD dank',/L (termasuk dari kemendesa)

Prosentase usulan keglatan dalam RPKPyang yang masuk dokumen perencanaanSKPD dan K./L (termasuk dari kemendesa)

Kegiatary?roses . EfeLlifitas TKPKP. Keterlibatan SKPD dan K./L

. Ada rapal rutin TKPKP unluk tindaklanjut dohmen RPKP

r Dokumen RPKP jadi rujukan dalampenlusunan dokumen perencanaanpembangunan (Musrenbang)

lnput . Keberadaan dokumen RPKP. Legalitas dokumen. Legalitaskelembagaar

koordinasi PKP

r Dokumen RPKPr Perbup RPKP. SK Penetapan Kawasan. SK TK PKP

Permasalahan dan Pen),ebabPemasalahan:

. lnyestasi/intenensi pemerintah daerah,/pemerintah di kawasan perdesaanbelum maksimal.

o Belum ada dol'umen perencanaan pada level kawasan perdesaan.. Belum jalannja pengorganisasian pembanguan pada level kawasan

Perdq!q44,

Lampiran 3 - I

Uraian Kriteria Keberfiasilan(Ciri2 Yang Relevan)

Indikator Kinerja

Dampali Berkembangnva ekonomikawasan perdesaan

. Pendapatan masyarakat m€ningkat

. Penyerapan tenaga kerja

. PADesa meringkal yang digunalanuntuk membangun desa dan kawasanperdesaan lebih lanjut.

Outcome Antara

Outcome Langsung

Peningkatan volume dan nilai(Rp) penjulan barang-baranghasil poduksi kawasanperdesaan (terulama produkrnggulan kawasan perdesaan)

Kel embagaan pengelolaanpasar kau,asan be{alan baik

Pemanfaatan fisik pasar olehpenjual dan pembeli darikawasan perdesaan

r Volume dan nilai (Rp) peniualan produkkawasan perdesaan lebih besarjikadibandingkan sebelum ada pasarkarvasan.

o BtMDesa Bersama dapat menjalankantugasn)a sebagai pengelola pasar dandapat memberikan pemasukan bagiPADesa bagi desa-desa yangbekerjasama dalam BUMDesa Bersama.

. Barang-barang hasil produlisimasyaraliat di desa-desa karvasanperdesaan diperj ualbelikan di pasarkawasar

. Kebutuhan masyarakat terpenuhi olehpasar ka$'asan.

Output Terbangunnya fi sik pasarkawasan perdesaan sesuaidengan petuniuk teknis.Kesiapan kelembagaanpengelolaan pasar karvasanperdesaan.

Selesainya Administrasihibah (Kode Akun Belanja526 : betanja barang yangsejak alral direncanahanrrttuk dihibahkan kepadamasyaraka/Pemda

. Kondisi bangunan sesuai juknis(Kuantitas dan kualitas).

. Ketersediaan Sapras pendul:ung

. Lokasi Pasar ada di lokasi KawasanPerdesaan.

. BUMDesa Bersama telah legal berdiridan memiliki kepengurusan lengkapyang merepresentasikan desa-dca dalamkawasan perdesaan yang lelahditetapkan.

KeciatadProses . Kesiapan BUMDesa Bersamayang mencaliup desa-desayang ada di KawasanPerdesaan

. Adaq'a Kerjasama anta.r

Desa (Bk'AD).

. Adary-a proses Musyawarah Antar Desauntuk kerjasama antar desa danpembfitr*an BKAD dan BLMDesaBersalna.

. Adan)" Perduran Bersama Kepala Desatentang BKAD dan BuMDesa Bersama

o Seluruh Desa-Desa yang ada di kawasanperdesaan terlibat

. AD/ART BUMDesa Bersama yangmengatul pengelolaan pasar kawasanperdesaan.

. Diterimanya BAST barang antaraKemendesa dengan Pemda.

Input . Ketersedi aan Petunjuk Telrris. Ketersediaan Dana. Ketersediaan dan kejelasan

status lahan. Ketersediaan DED Pasax

kawasan. Pelakana Pembangunan

Pasar karvasan

. Petunjuk Teknis sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.

. Anggaran (rupiah) sudah ada dantercantuk dalam RKAKL

. Lahan tersedia sesuai kebutuhan danmemilik status yang jelas dar adapersetujuan untuk dibangun pasar diatasnya (Juknis).

TabelL3-2Kerangka Ke{a Logis Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 2

Dokumen RPKP . DED sudah sesuaijulnis dan mendapatpersetujuan o!\,ner

o Kontrallor pelaksana hasil pemilihansecara profesional dan memiliki repulasibaik

. Usulan kegiatan Pasar Kawasar'lPerdesaan ada dalam Dokumen RPI(P

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

r Produksi dari pelaliu usaha di karvasan perdesaan belum optimal dipasarkansehingga nilai penjualan rendah.

r Kebunrhan mas)'arakat di kawasan perdesaan belum malisimal dipenuhioleh pasar yang ada

. Penyebabn-ya belum ada bangunan pasar yang melayani masyarakat padalevel kawasan

Lampiran 3 - 3

tlraian Kriterifl Keb€rhasilan(CiIi2 Yans Relevsn)

Indikator Kinerja

Uraisn Kriteria Kebedr asilan(CirD Yarg Relevan)

Indikator Kincrjs

Dampal Pengembangan ekonomikawasan perdesaan

. P€ndapalan masyaral(at meningkataliibat berliurangnya biaya produksi

. Terbukanya peluang-peluang ekonomibaru.

Outcome Antara Masl,arakat menerimakemudahan

. Waktu tempuh lebih singkat

. Biaya transponasi lebih rendah

. Distribusi Pruliades semaliin mudah danmurah.

Oulcome Langsung Pernanfaalar jalan antar Desaoleh masyarahar yang ada dikawasan perdesaan

Mas).amkat sudah dapal menggunalianjalan antar Desa

Output Terbangunnla j alan antarDesa sesuai dengan petmjukteknis dan perencanaan.

Selesainy..a Administrasihibah (Kode Akun Belanja526 . belanja barang yang

sejak awal di rencanakanuntuk dihibahkan kepadamasyaralial/PemerintahDaerah).

Kondisi bangunan jalan sesuai juknis(Kuantilas dan Kualitas), yaitu:l. KIas C (timbunan pasir batu dan

tanah )2. Klas B (timbunan batu pecah)3. Aspal / Hotmi\4. Beton K 250.

Lokasi jalan berada di antar Desa dandalarn kawasan perdesaan

Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan usulaa daerah.

Diterimanl'a BAST barang antaraKemendesa dengan Pemda-

Pelaksanaan Pembangunan JalanPoros antar Desa olehkontrakor sesuai petunjulitelmis.

Pelaksal]^aan on time dar sesuai denganpetunjuk teknis

Input . Ketenediaan Pelunjuk Teknis. Ketersediaan Danar Ketersediaan dan kejelasan

status lahan. Ketenediaan DED Jalan

Poros antar Desa. Pelakana Pembangunan

Jalan Desa. Dokumen RPKP/KPPN

. Petunjul Teknis sudah memiliki dasarlegatilas dan disosiaiisasikan.

. Anggaran (rupiah) sudah ada dantercantuk dalarn RKAKL.

. Lahan tersedia sesuai kebutuhan danmemiliki stalus yang ielas dan adapersetujuan untut dibangun jalan porosantar desa (Juknis).

. DED sudah sesuai juknis dan mendapalpenetujuan ol,r,ner

. Kontrallor pelaksana hasil pemilihansecara profesional dan memilikirBpulasi baik

r Usulan kegialan pembangunan ialanporos antar desa ada dalam RPKP.

Permasa.lahan dan PenyebabPermasa.lahan

Besarnya bia) a tansporasi yang dikeluarkan mas-varakal untukmerdapalkar pelayanal dasar dan melal:ukan kegiatan usahaAksesibilitas masyaralat yang masih rendah leftadap pusat pelayanansosial dan ekonomi.Penyebab utamanya adalah tidak adanya arau buruhya kondisi jalan antardesa yang dapat menghubungkan masyarakat ke pusat-pusa1 pelayanam

sosial dan ekonomi.

Tabel L 3 3

Kerangka Kerja Logis Pembangunan Jalan Poros Antar Desa untuk Mendukung Pnrkadesdi Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 4

Kegiatan/Proses:

LlraianKriteria Keberllasilar(Ciri2 YarE Relevan)

Indikator Kinerja

Dampak Deraj at Kes ehatan mas)-arakalmeningkal

Berkuangnya penyakit yang dideritamaslrakat yang diahibakan kekuranganair bersih (saldt perut, titasi kutit, diare,tifus, acingan, infeksi saluran kemillkesehaan reproduksi, gangguan ginjal, dankemdian).

Outcome Antara Masyaratat menerimakemudahan dalam mengaksessapras air bersih.

o Waftu untuk mendapatlian air bersihlebih singkat

. Biaya mendapatkan air benih lebihrendah.

o Volume air bersih yang ditedma lebihbanl ah atau cuLup sesuai Lebduhan.

Outcome Langsung Pemanfaalan Sapras Air Bersiholeh mas.varakat yang ada dikawasan perdesaan

Mas!'axaliat sudah dapal memanfaatkansapras air bersih rurtuk kegiatan rumahtangga (Air Minum dll)

Output . Terbangunn! a Sarana danPrasarana Air Bersih diI(au'asan Perdesaan sesuaidengan petunjuk telois danperencanaan

o Ketersediaan kelembagaanrmtuk pengoperasiaan danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

. SetesainyaAdminisfasihibah (Kode Al-un Belanja526 : belanja barang yang

sejak awal direncanakanuntuk dihibahlan kepadamasl araka/PemerintahDaerah. ).

Kondisi bangunan Sapras Air Bersihsesuai juhis (Kuantilas dan Kualitas).1. Sistem sarana dan prasarana air

bersih perpipaan dan Gravitasi.2. Pengadaan sumur bor Tenaga SuryaLokasi Sapras Air Bersih yangdibangun berada di Kar.asan Perdesaan

Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.

Adanya kelembagaal utulipengoperasiaan dan psmeliharaan

saJana dan prasarana air befiih(OMS/BLMDesa Bersama).Diterimanva BAST (Berita Acara SerahTerima) barang antara Kemendesadengan Pemda.

Kegiatan/Proses o PelaksanaanPembangunanSarana dan Prasamra AirBersih oleh kontrallor sesuaipelunj uk telxis.

' Dul-ungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

Pelaksztaa\ on lime dan sesuai denganpetunjuk teknisPelibatan OMS/BUMDesa Bersarna

tnput . Ketersediaan Petunjuk Teknis. Ketersediaan Danao Kaersediaan dan kejelasan

slatus tahan. Ketersediaan DED

Pembangunan Sapras AirBersih

o Pelakana PembangunanSapras Air Bersih

. Dol-umen RPKP

Petujuk Teknis sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.

Anggaran (rupiah) sudah ada dantercantuk dalam RI(AKL.Lahan tersedia sesuai kebutuhan danmemiliki stalus yang jelas dan adap€rsetujuan untuk dibangun sapras airbersih di atasnya (Juknis).

DED sudah sesuai jukr s dan mendapalpersetujuan ownerKonfakor pelaksana hasil pemilihansecara prolesional dan memilikireputasi baikUsulan kegiatan pembangunan saprasair bersih ada dalam RPKP.

TabelL3-4Kerangka Kerja Logis Pembangrman Sarana Prasarana Air Bersih

di Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 5

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

r Air minum merupalian kebutuhan dasar masyarakal lang harus dipenuhidan merupakan salah satu komponen penting dalarn upaya peninglatankualitas sumber daya manusia. Namun penyediaan prasarana air bersih dikawasan perdesaan wtuk konsumsi rumah tangga masih sangal minim.

Lampiran 3 - 6

U raian Kriterii Kebedr asilan(Ciri2 Yanp Relevrn) Indikalor Kinerja

LrraianKriteria Keberhasilan(Ciri2 Yans Relevar)

lndikator Kinerja

Dampali

Outcome Antara

Produktifi tas lahan pertarianmeningkat.

Ketersediaan air di musimkemarau

. Lahan pertdfan dapal panen lebihbonyaUlebih sering.

. Pendapatan Petan i meningkatDapal mengalri lahan pertanian darisebelumn-va tidak ada sumber airAekuangan air erutama saat kemanu.

Outcome Langsung Dapat menampung air Ketika musim kemarau dapat menamprmgair. dan Letika musim hujan mengurangigenangan air r"ang tidak lerkendali

Output o Terbangunnya Embmg danBangunan Penampungan Airlainnya di KawasanPerdesaan sesuai denganpetunjuk tel s danperencanaan.

r Kelersediaankelembagaanrmtuk pengoperasiaan danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

. SelesainyaAdministrasihibah (Kode Al-un Belanja526 : belanja barang langsej ak awal direncanalianuntuk dihibahkan kepadamas.varakat/Pemeri ntahDaerah).

o Pelakanaan PembangunanPembangunan Embung danBangunan P€nampungan AirLainnla oleh konfaktorsesuai petunj uk teknis.

. Dukungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. Penyiapan OMS/BUMDeSaBe6ama

. Kstersediaan Petunjuk Teklis

. Kete6ediaan Danao Ketersediaan dan kejelasan

slatus lahan. Ketersediaan RAB dan DED

Pembangunan Embung danBangunan P€nampungan AirLainnl'a

. PelaksanaPembangunan

. Dokumen RPKP

Pelaksanaan or? arae dan sesuai denganpetunjuk teknis

OMS/BLMDesa Benama lebih siapdalam pengelolaan Embrmg

Embung untuk pertaniaq bempa kolambesar yang dibuat untul menampung airbaik yang berasal dari hujan- limpasanpermukaan maupun mata air.Panjang 50 meter. lebar 50 meter,kedelaman 4 meter dengan Yolumemaksimal 10.000 meter kubik.Lokasi Pembangunan Embug danBangunan Penampungan Air Lainnyaberada di Kaq'asan Perdesaan

Sesuai kebutulnn seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.Adanya kelembagaan untukpengoperasiaan dan pemeliharaanembmg (OMS/BUMDeSa Bersama).

Diterimanya BAST (Berita Acara SerahTerima) barang antara Kemendesadengan Pemda-

. Petunjuk Teknis sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.

. Anggaran (rupiah) sudah ada dantercantrdi dalarn RKAKL.

. Lahan teEedia sesuai kebutuhan danmemiliki status yangjelas dan adapersetujuan untuk dibangun embung diatasn!a (Juknis).

. RAB dan DED sudah sesuar julnis-disalkan SKPD lerkait dan mendapatpersefujuan owner

. Kontrallor pelaksana hasil pemilihansecara profesional dan memilikireputasi baik

. Usulan kegialan Pembangunan Embungdan Bangunan PeaEmpuDgan AirLainnya ada dalam RPKP

Kegiatan/Proses

Input

TabelL3-5Kerangka Kerja Logis Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya di

Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 7

UmianKriteria Keberhrsilan(Ciri2 Ya-ng Relevan)

Permasalahan dan Pen"vebab

PermasalahanSektor pertanian yang menjadi tulang punggung kawasan perdesaan kurangoptimal disebabkan oleh banyaluya kawasan perdesaan yang kelrrranganair terutama saat musim kemarau.

Lampiran 3 - 8

lndikator Kinerja

UraianXriteria Kebertasilan(Ciri2 Yang Relevan)

Indikator Kinerja

DampaL Berkembangnya ekonomikawasan perdesaan

. Pendapalan masyarakat meningkat

. Penyerapan tenaga kerja

. PADesa meningkd -Yang digunakanuntuk membangun desa dan kawasanperdesaan lebih lanjul.

Outcome Anlara o Volume dan nilai (Rp) penjualan produkkarvasan perdesaan lebih besar jikadibandingkan sebelum ada rumahpq'ang.

. BLIMDesa Bersama dapat menjalankantugasn,"-a sebagai pengelola rumahpqiang dan dapar memberikanpemasukan bagr PADesa bagr desa-desayang bekerjasama dalam BUMDesaBersama.

Outcome Langsung Pemanfaatan fisik rumah pajangoleh penjual dan pembeli darikawasan Derdesaan

Barang-barang hasil produki masyarakatdi desa-desa karvasan perdcaandiperiualbelikan di rumah paiang.

Output . Terbangunn,ya Rumah pajangdi Kawasan Perdesaan sesuaidengan p€tunjuk tehds danperencanaan

r SelesainyaAdministrasihibah (Kode Al,xn Belanja526 : belanja barang yangsejak awa.l direncanalianuntuk dihibahkan kepadamasyaraka/Pemeri ntahDaerah).

. Rumah pajang dan perlengkapamya"

. Permodalan dan persediaan barang

. BUMDesa Bersama memilikikemampuan dalam mengelola rumahpajang dan pemasaran produk-produkkawasan.

r Lokasi Bantuan ada di KarvasanPerdesaan.

. Sesuai kebuluhan sep€ni tertuangdalam RPKP dan Proposal.

. Diterimanya BAST (Berita Acam SerahTerima) barang antara Kemendesadengan Pemda.

Kegiatar/Proses Pembangunan rumah pajangoleh pelaksana yang kedibelsesuai petunjuk telaris.

Dukungan PemedntahDaerah dan Pemerintah Desa

Penyiapan BUMDesaBersama sesuai per&turanyang berlaL-u (Bagi yangbelum ada BUMDesaBersama).Adanya Kerjasama antarDesa (BKAD

. Pelelisal],aur on tine dan sesuai denganpetunjuk teknis

. Kesiapan BUMDesa Bersama -vangmencakup desa-desa 1'ang ada diKawasan Perdesaan

. Adanya proses Mus-vawarah AntarDesa untuk lie{asama antar desa danpembentukan BKAD dan BfIMDesaBeIsarna.

. Adan"va Peraturan Bersama KepalaDesa tentang BKAD

r AD/ART BUMDesa Bersama l angmengatur pengelolaan rumah pajang.

. Ketersediaan Petunjuk Teknisr Ketersediaan Dana. Ketersediaan Bangunan dan

lahan untuk rumah pajang. Ketersediaan RAB Bantuan

rumah pajang danperlengkapannya"

. Keberadaan Bt MDesa

Petunjuk Teknis sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.Anggaran (rupiah) sudah ada dantercanluk dalarn RKAKL.Ada lahan dan bangunan yangdigunakan rumah pajang.

RAB sudah sesuai juknis. disahkanSKPD terkait dan mendapat

TabelL3-6Kerangka Kerja Logis Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama

(Rtunah Pajang)

Lampiran 3 - 9

o Peningkalan volume dan nilai(Rp) penjulan barang-baranghasil produki kawasanperdesaan (terutama produkunggulan kawasan perdesaan)

. Kelembagaanpengelolaanrumah pajang berjalan baik.

Input

Bersama. PelaksanaPembangunan. Dol'umen RPKP/Proposal. Ketersediaan pendamping

teknis hantuan

persetujrurn owner. Usulan kegialan ada dalam RPKP atau

proposal yang diusulkan daerah.. Lembaga BlJMDesa Bersama sudah

eksis (memiliki kepengurusan dankegiaran)

Permasalahan dan PenyebabPermasa.lahan

. BlfMDesa Bersama sebagai pengelola produk-produk kawasan perdesaan

belum mampu secara optimal memasarkan produli-produk tersebut.. Beberapa masalah y'ang dihadapi BlIMDesa Bersama yaitu: keterbalasan

modal, kualitas sumber dava manusia, dan ianngan pemasaran.

Lampiran 3 - 10

t mial Kriteria Keberhasilan(Cif2 Yars R€levan)

Indikator Kinerja

flmien Kriteria Kebedlasilan(Ciri2 Yang Relevan)

Indikator Kinerja

Dampal Berkembangnya ekonomikawasan perdesaan

. Pendapatan masyaraLal m€ningkato Pen,€rapan tenaga ker;a dad usaha-

usaha baru

Outcome Antara

Outcome Langsung

Peningkatan produllifi tasmasyaraliat

Pemanfaalan Pembangkit ListrikTenaga Surya oleh mas)-araliat

Deneima bantuan.

. Aktivitas malam hari meningkd (Lamabelajar bagi anak sekolah meningkat)

. Murculnya usaha-usaha produlitifMasl,arakat penerima bantuan sudal dapatmemanfaatkan listrik PLTS.

Output . Terban$mnyaPembangkitEnergi Listrik di KawasanPerdesaan di KarvasanPerdesaan sesuai denganpetuniuk blrris danperencanSan

. Ketersediaankelembagaanuntuk pengoperasiaan danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

. SelesainyaAdministrasihibah (Kode Ahn Belanja526 : belanja barang i'aagsejak arval direncanakanmtuk dihibahkan kepadamasl,arakat/PemerintahDaerah).

. Bantuan Pembangunan Energi Listrikdalam bentuk Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS) secara teknissudah dapat beroperasi:1. Rumah Pembangkit da! Pagar2. Instalasi rumah3. Panel Suqa4. Charg€ Controller5. Baner-v6- lnverter7. Tiang8. Larnpu LED9. TV LED 29 Inch10. PJU Tenaga Surya 30 walt.

. BUMDesa Bersama memilihikemampuan dalam mengelola PLTS

o Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.

. Diterimanya BAST (Berita Acam Serah

Terima) bamng antara Kemendesadengan Pemda.

Kegiatan/Proses r PembangunanPembangkitEnergi Listrik di KawasanPerdesaal oleh pelakanavang kredibel sesuai petunjukteknis.

. Dukungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. PenviapanOMS/BUMDeSaBersama sesuai Peraturan

1-ang berlaliu.. Adanya Kerjasama antar

Desa (BI(AD

r Pelakanaan oll //rne dan sesuai denganpetunjuL teknis

. Kesiapan BUMDesa Bersama yangmencakup desa-desa yang ada diKawasan Perdesaan

r Adan,t a proses Musyalr'amh AntarDesa untuli kerjasama antar desa danpembentukan BKAD dan BUMDesaBersama-

Adan) a Peraturan Bersama KepalaD€sa tentang BKADAD/ART BUMDesa Be$ama yangmengalur pengelolaan PembangkitEnerqi Listrik di Kawasan Perdesaan

Input . Ketenediaan Petunjuk Tehis. Ketersediaan Dana. DokumenRPKP/Proposal. Terpenuhinya Kriteria Umum. Terpenuhinya kriteria leknis

Petunjuk Tehis sudah memiliki dasarlegaliras dan disosialisasikan.

Anggaran (rupiah) sudah ada dan

tercantuk dalan RKAKLUsulan kegiatan ada dalarn RPK? atauproposat yang diusulkan daerah.

TabelL3-7Kerangka Kerja Logis Bantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik

di Kawasan Perdesaan

Lampiran3-11

f-mianKliteria Kebedrasilan(Ciri2 Yans ReleYan)

Indikator Kioerja

Kriteria Umum :

l. Lokasi belum memiliki sumberpenerangan yang memadai, 5-10 tahunkedepan tidak mendapatkan pe$atianPLN Larena jaringan listrik terbalas:

2. Lokasi daerah transmigrasi diutamakan;3. Lokasi 1'ang diajukan terpencil, sulit

dijangkau serta sebaran pendudukberdekatan (commual)

4. Kondisi ekonomi mas]'arakatnya masihkekurangan ;

5. Diutamalian daerah yang banyakmemiliki anak usia sekolah :

6. Skala prioritas calon penerima dilihatdan Londisi ekonomi dan dilentukansecara musyarvarah.

Kriteria Teknis :

l. Proposa.l atau permohonan kebutuhanpenyediaan listrili atau saranapenerangan

2. SK Bupatr tentang Penetapan Kawasanbagi daerah )ang diusulkanmendapatkan bantuan

3. SK Bupati/Kadis teknis tentangpenetapan calon lokasi desa penerimabantuan:

4. SK Bupali,/Kadis teknis tentang nama-nama penerima Bantuan PLTS :

5. SK Bupati/Kadis teknis tentangPenetapan Tim Pengendali / Pengawasdad dinas telnis :

6. SK Bupati/Kadis teknis tentangPembe-ntuan dan Penetapan OrganisasiMas-varakat (OMS) ;

7. Tanah untuk rumah pembangkit 20 m \30 m. Stalus kepemilikan jelas (tidalsengketa) dan tidak ada ganti rugi yang

dilengkapi dengan srrathbah/pemvauan rang ditandatanganipihak yang berkepenlingan.

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

Karvasan Pffdesaan umumnya masih tertinggal dengan minim infrastrulcurtennasuk infrastruktur bidang energi. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi

desa-desa untuk berjuang menuju desa yang berkembang, maju, danmandiri.PLN belum banyak masuk ke wilayah-wilayah terpencil sehinggadibutuhan \ebrjakan dan kegiatan pengadaan energi altematif diantaranyaPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Lampiran 3 - 12

Uraianlfuiteria Keb€rtasilan(Ciri2 Yanq RdeYar)

Indikator Kinerja

Dampak Berkembangnya ekonomikawasan perdesaan

. Pendapatan masyaraliat m€ningkat

. Penyerapan tenaga keqa dari usaln-usaha baru.

r Ada masukan /peningkatan terhadapPADesa

Outcome Antara: Terwujudnya suatu KarvasanPariwisata Terpadu yang

dikelola oleh masl.,arakat

Kawasan Perdesaan denganberbasis Lingkungan HidupBerkelanjutan )angmendukung peningkatan

interaki dan fansaksi usaha

ekonomi masyarakat sertamendorong teNujudnya sektor-sektor penmjang lainnya sebagai

sumber peninglolan pendapalanmas.varahat dan meningkalkanPendapatan Asli Desa(PADesa).

r Meningkatnya angka kunjung,an wisala. Meningliam) a transaksi usaha elonomi

masyarakat. terciptanya usaha-usaha baru bidang

parirvisala yang berdampak padapeningka&n pendapalan darkesejahleman masyarakat.

Outcome Langsung Wisatawan telah turut merasakanpelayanan dari prasarana/saranapariwisata yang terbangun.

PEsarana dan Sarana pari&isata terbangunbisa berfingsi dan dikelola dengan baikoleh BLIMDesa Bersama

Output r Terbangunnya fasilitas sesuai

mau bantuan PengembnaganPotensi Parirvisata sesuai

dengan petunjuk teknis danperencana:nl

. Ketersediaan kelembagaanuntuk pengoperasiaan danpemel iharaan sarana danprasarana terbangun

r SelesainyaAdministrasihibah (Kode Akun Belania526 : belanja barang yang

sejali awal direncanakanuntul dihibahkan kepadamasyaraliat/PemerintahDaerah).

. Bantuan Pengembangan PotensiPariwisata Terpadu di KawasanPerdesaan sudah tersedia dan siapdigunakan:1. Residential Touris( Plan yaitu :

a. Pengembangan rumahtamu/homestay dan pembangunan

saung/gazebob. Pengembangan rumah penjualan

makanal2. Pengembangan sarana penjualan

barang-barang souvenir3. Pengembangan utilitas berupa

samna sanitasi (FasilitasToiletMCK)

4. Pengembangan $'ahana pariwisata5. Peralatan keselamatan6. Branding Pariwisala berupa

rnemasarkan tagline lokasipariwisata kawasaa perdesaan

melalui media cetak dan elektronik,. BUMDesa Bersama memiliki

kemampuan dalam mengelolaKawasar/Fasi litas Pariwisata

o Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.

. Diterimant'a BAST (Berita Acara SenltTerima) barang antara Kemendesadengan Pemda.

TabelL3-8Kerangka Ke{a Logis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu

di Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 13

t raianKriteria Kebertasilan(Cifi2 Yanc ReleYan)

lndikator Kinerja

Kegiatar/Proses . Pembangunan PengembanganPotensi Padwlsata Terpadu diKawasan Perdesaan olehpelaksana yang kredibelsesuai petunjuk teknis.

. Dul-ungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. Penyiapan BUMDesaBe$ama sesuai peratulal

1'ang berlal:u.. Adanya Kerjasama antar

Desa (BKAD

r Pelaksanaan on ane dan sesuai denganpetunjuk leknis

. Kesiapan BUMDesa Bersama yangmencakup desa-desa 1'ang ada diKarvasan Perdesaan

. Adanya proses Musyawinah AntarDesa untuk ke{asama antar desa danpembentukan BKAD dan BUMDesaBersama.

. Adanya Peratuan Bersama KepalaDesa tentang BKAD

. AD/ART BUMDesa Bersama yangmengatur pengelolaan kawasanPariwisata Terpadu di KawasanPerdesaan

lnpul

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

Petunjuk Teknis sudah memiliki dasartegalitas dan disosi alisasikanAnggaran (rupiah) sudah ada dan

tercantuk dalam RXAKLUsulan kegialan ada dalam RPKP atau

ang diusulkan daerah.

Karvasar Perdesaan umumnya masih tertinggal dan ditangani secarasel'1oral.Dibutuhkan sualu pendekalan pembangunan kawasan perdesaan ,vangberbasis sumber daya lokal- multisehoral, dan berkelanjutan yang dapalmendorong terwujudn)'a trt?rifier eflbct pada berbagai seltor di kawasanperdesaa.n.

Pembangunan l(awasan Perdesaaan melalui Pembangunan/ PengembangalPotensi Pai$isala Terpadu di Karvasar Perdesaan melalui PengelolaanLingkungan Hidup Berkelanjutal merupakan pembangunan yang stalegisdalam mendorong percepatan Pembangunan Karvasan Perdesaan yang

bertumpu pada potensi sumberdaya lokal yang tidali benifat sektoral tapilintas sektor )'ang sudah mengarah pada lintas bidang serta lintas wilayahsehingga sangat mendukung berkembangn-va industri kecil, seni budaya danpengembangan Sumber Dava Alam secara baik dan berkesinambungan.

. Ketersediaan Petunjuk Teknis

. Ketersediaan Dana

. DokurnenRPKP/Proposal

Lampiran 3 - 14

TabelL3-9Kerangka Kerja Logis Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin

U raianKriteria Keberhasilan(Ciri2 Yang Relevan)

Indikator Kinerja

DampaL Tertanggulanginya kemiskinandi karvasan perdesaan.

. Pendapatan RTM meningkal

. tingkal kemiskinan menuunRTM memiliki usaha untukmengembanghan penghidupansecara lebih berkelanj utan

Alat atau sarara usaha dapatberoperasi secara teknis danekonomis (penerimaan dapatmenutup kebutuhan bial'a dan

r Tersedianya alat alau saranapeningkatan usaha RTMsesuai Proposal yang

diajukan.. Ketersediaan kelembagaan

untuk pengoperasiasn danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

o SelesainyaAdministrasihibah (Kode Al-un Belanja526 : belanja barang yangsejali awal direncanakanuntuk dihibahkan kepadamasyarakai4PemerintahDaerah

o Duliungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. Adanya Kerjasarna antarD€sa (BKAD)

. Penyiapan BtMDesaBersama / UPK (UnitPengelola Kegiatan)

. Peningkatan kelembagaankelompok (kemampuanManajemen).

. Penguatan aspek sosialekonomi di dalammmyarahat.

. Penguatan forummusyawarah untukpengembangan usaha

kelompok RTM.dan RAB

. Ketersediaan Pelunjuk Telxiso Dokumen KPPN/RPKP. Bantuan usaha untuk

pengembangan usahaketompok RTM dalammeningliatkan produlrtifi tas,

kualitas, dan atau variasiproduk baik di seLtor

asa.

. Usaha yang dikelola RTM berkembang.

. BUMDesa Bersarna (UPKi memrlrkikemampuan dalam perencanaan.pela]isanaan. moner', dan pelaporan sertamenJaga

RTM dapat melakukan usaha(menggunakan alat /sarana usaha danmengetola usaha)

Alat alau sarana untuk peningkalanusaha (produ* 4asa), alau bahan bakqbibit, bahan pendukung sapras yang

didanai T.A 2015 wtuli meningkatkanprodultivitas, kuali1as dan atau vadasiproduk yang dihasilkan (sesuaiproposal)BUMDesa Berama memilikikemampuan dalam mengelola bantuan

Sesuai kebutuhan seperti lertuangdalam KPPN/RPKP dan Proposal.

Diterimanya BAST (Berila Acara Serah

Terima) barang antara Kemendesadengan B[rMDesa Be$ama

r Kesiapan BUMDesa Bersarna (UPK)yang mencaliup desa-desa 1-ang ada diKawasan Perdesaan

r Adan! a proses Musyawarah AntarDesa untuk kerjasama antar desa danpembentukan BKAD dan BUMDesaBersama

. Adaoya Peraturan Bersama KepalaDesa tentang BKAD

r AD/ART BUMDesa Bersama -vangjuga mengalur peogelotaan danabantuan usaha ekonomi produJilif bagi

RTM,o Proposal dan RAB kegiatan

;

Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar

legalitas dan disosialisasikan.Anggaran (rupiah) untuk kegiatanbantuan usaha sudah ada dan tercantumdalam RKAKL

Lampiran 3 - 15

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

r Tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di perdesaan masih sangattinggi.

o Ada Tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, -vaitu: l)Mewujudkan sistem pertindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi;2) Memperluas dan meningkatkan pelal'anan dasar bagi masyarakal miskindan rentan; 3) Mengembangkan penghidupan masyarakat secara lebihberkelanj utan.

r Pengembangan penghidupan masyaral€t miskin dilalTkan melaluipendekalan yang lebih komprehensif dengan pemeruhan kelima asetpenghidupan secara berkelanjutar! yaitu: a) manusi4 b) keuangan, c)sarana dan prasaran4 d) alanr, dan e) sosial-politik. Tiga di antarany4

1'aitu: sosial, manusia dan keuangan menjadi arah tindak (inteflention)pengembangan progam ini.

Lampiran 3 - 16

f raianKdteria Keberhasilan(CiIi2 Yans Relevan)

Indikator Kinerja

UnaianKriteria Kebedrasilan(Ciri2 Yang Releyan)

Indikator Kinerja

Dampali: Terwujudnya produk r.mggulankawasan perdesaan berbasispotensi perikanan.

. Pendapatan nelayan meningkat dan

kesejahteraan nelayan lebih baik.r Kondisi Perekonomian kawasan

perdesaan meningkalOutcome Antara: Meningkamya mutu produksi

dan Foduktivitas usaha-perikanan di kawasan perdesaan

. Produksi perikanan memilili nilaiekonomi yang mengultungkan nelayan

. BUMDesa Bersarna memilikikemampuan dalam perencanaan,pelaksanaarl morev, dan pelaporan senameniaga kesinambungan proptram.

Pabrik Es Mini dapat digunakandan meaghasilkan es

r Vohmre ikan yang lurun dad kapaldalam kondisi segar meningkal

r 'Waktu ikan dalam kondisi segar lebihlama

. Jur ah nelayan yang menerimamanfax banyah

Output . Terbangumya Pabrik Es

Mini (Bantuan SapmsPendu kung Pengemba.n gan

Potensi Penkanan Tangkapdan Budidaya) sesuaiPetunjuk Tel,mis Proposal

-vang diajukan.. Kelersediaa! kelembagaan

untuk pengoperasiaan danpemeliharaan sanna danprasamna terbangun

o SelesainyaAdministrasihibah (Kode Aliun Belanja526 : belanja barang )'angsejak awal direncanalianuntuk dihibahl(an kepadamas! arakd/PemerintahDaerah).

Pabrik Es Mini dengan kondisi sesuai

JuknisBUMDesa Bersama memilikitemampuan dalam mengelola bantuanSesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.Diterimanya BAST (Berita Acara Serab

Terima) barang antan Kemendesadengan BUMDesa Bersama

Kegratar/Proses . Duliungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. Adanya Kerjasama antarDesa (BKAD)

. Penyiapan BLMDesaBersama (bagi yang belumada).

. Peningkatan kelembagaankelompok (kemampuanManajemen).

. Pengualan aspek sosialekonomi di dalammasyaralial-

. Penguatan forummusyawarah untukPengelolaan Pabrik Es Mini(Bantuan Sapras Pendul-ungPengembangan Poterxi

. Kesiapan BLMDesa Bersarna yang

mencakup desa-desa yang ada diKawasan Perdesaan

. Adan)'a proses Musyawarah AntarDesa untuli kerjasama anar desa danpembentukan BKAD dan BUMDesaBersama.

. Adanya Peraturan Bersama KepalaDesa tentang BKAD

. AD/ART BlMDesa Be$ama yangjuga mengatur Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidal'a

. Proposal dan RAB kegiatan

TabelL3-10Kerangka Kerja Logis Bantuan Pabrik Es Mini

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Lampiran 3 - 17

Oulcome Langsung:

Perikanan Tangkap danBudidaya).

r Penyiapan Proposal dan RABlnput: . Ketersediaan Petunjul( Teknis

. Dokumen KPPN/RPKP

. Banluan Pabrik Es Mini(Bantuan Sapras PendulungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya)

. Petunjuk Teknis sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.

. Anggaran (rupiah) untuk kegiatanbantuan usaha sudah ada dan tercanlumdalam RKAKL

. Lokasi bantunn ada di kawasanPerdesaan

. Usulan kegialan ada di RPKPPermasalahan dan PenyebabPermasalahan:

. Poteffi sumber da_,-a perikanan (tangkap/budidaya) belum optimaldiusahakan padahal dapat dikembagkan sebagai produk unggr:lan ka*'asanperdesaan.

. Salah satu permasalalnnnya adalah kelembagaan pengelolaan SDA danminimnya sapms perunganan produki hasil hngliapan mengingat ikantermasuk komoditas vans ceoat busuk.

Lampiran 3 - 18

flraian Kdteria Kebertasilan(Ciri2 Yans Relevan)

Indikator Kinerja

U raianKriteria Kebertasilan(Ciri2 Yarg Relevan)

Indikator Kineda

Dampali Tenwjudnya produk unggulankawasan perdesaan berbasispotensi perikanan.

' Pendapalan nelayan msningkat dartkesejahteraan nela,van lebih baik

o Kondisi Perekonomian kawmanperdesaan meningkat

Outcome Afltara Meningkatnya mutu produksida.n produLlivitas usaha-perikanan di kawasan perdesaan

r Produksi perikanan memiliki nilaiekonomi,!ang menguntungkan nelavan

. BUMDesa Bersarna memilikikemampuan dalam perencanarm,pelaksanaan, monev- dan pelaporan senameniaga kesinambungan program.

Outcome Langsung Cold Storage dapat digunakanuntuk mempertahankankesegaran ikan

. volume ikan yang dalam kondisi segar

meningkato Wahu ikan <ialam koodisi segar lebih

lama. Junlah nelayan yang menerima

manfaal banvak

Output . Terbangurmya Cold Storage(Bantuan Sapras PendukungPengembangar PotensiPerikanan Tangkap dan

Budidaya) sesuai PelunjuliTeknis Proposal yang

diaj ukan.. Kete$ediaankelembagaan

rmtuk pengoperasiaan danpemeliharaan sarana danprasarana lerbangun

. SelesainyaAdministrasihibah (Kode Ahrn Belanja526 : belanja barang )'angsejak awal direncanakanmtuk dihibahkan kepadammyaraka/PemerintahDaerah).

. Cold Storage dengan ukuran sesuaijutnis

o BlJMDesa Bersama memilikikemampuan dalam mengelola bantuan

o Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam KPPN/RPKP dan Proposal.

. Diterimanya BAST (Berita Acam serahTerima) bamng antara Kemendesadengan BlJMDesa Bersama

Kegiatar/Proses r Duhungan PemerintahDaerah dan Pemerintah Desa

. Adanya Kerjasama antarDesa (Bk'AD)

. Penyiapan BLMDesaBersama (bagi yang belumada)

. Peningkatan kelembagaankelompok (kemampua-n

Manajemen).. Pengudan aspek sosial

ekonomi di dalammasyarakal.

. Pengualan forummusyawarah untukPengelolaan Cold Storage(Bantuan Sapras PendukungPengembangan Potensi

r Kesiapan BuMDesa Bersama yang

mencaliup desa-desa -vang ada diKarvasan Perdesaan

o Adanl a proses Musyawarah AntarDesa ufiuli kerjasama antar desa dan

pembentukan BKAD dan BUMDesaBersama.

. Adanya Peraturan Bersama KepalaDesa lenlang BKAD

o AD/ART BUMDesa Bersama ,vangjuga mengalul Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan PotensiPerikanan Tanglap dan Budidaya

o Proposal dan RAB kegiatan

Tabel L 3 1lKerangka Ke{a Logis Bantuan Cold Storage

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Lampiran 3 - 19

Perikanan Tangkap dan

Budidaya).o Penyiapan Proposal dan RAB

. Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar

legatitas dan disosialisasikan.o Anggaran (rupiah) untuk kegiatan

banturn usaha sudah ada dan tercantumdalam RI(AKL

o Lokasi banluan ada di KawasanPerdesaan

. Usulan kegiaran ada di RPKP

. Kelersediaan Petunjuk Tekniso Dokumen KPPN/RPKP. Bantuan Cold Storage

(Banluan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan

Budidava)

Input

. Potexrsi sumber daya perikanan (tangkap/budidaya) belum optimal

diusahaka4 padahal dapat dikembangkan sebagai produk unggulan

kawasan perdesaan. Salah satu permasalahannya adalah kelembagaan pengelolaan SDA dan

minimya sapras penanganan produksi hasil tangkapan mengingal ikantermasuk komoditas yang cepat busuk.

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

Lampiran 3 - 20

Ur?ianIfuiteria Kebeftasilan(Ciri2 Yanp Rcl€Yan)

lndikator Kinerja

I lrairn Kriteria Kebertasilan(Ciri2 Yang Relevan)

Indikator Kinerja

Dampak Terwujudnva produk unggulankawasan perdesaan berbasispotensi perikanan.

. Pendapatan nela)'an meningkat dankesejahteraan nelayan lebih baik.

o Kondisi Perekonomian kawasanperdesaan meningkal

Outcome Antaxa Meningkatnyatangkap ikanperdesaan

volume hasildi kawasan

o Volume hasil tangkap ikan meningkao BUMDesa Bersama memiliki

kemampuan dalam perencanaan.pelaksanaan, monev. dan pelaporan sertamenjaga kesinambungan program.

Outcome Langsung Gill Net dapaf digunakan untukmanangkap ikan di perairantempat nelayan biasa menangkapikan.

Cill Net dapat digunalian sesuai dengankebutuhan dan karakeristik perairan yangada

Output . Tersedianya Gitl Ne1(Banluan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya) sesuai PetunjukTeknis Proposal ! angdiajukan.

o Kelersediaan kelembagaanuntuk pengoperasiaan danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

. SelesainlaAdministrasitubah (Kode Akun Belanja526 : belanja barang )-angsejali awal direncanakanuntuk dihibahkan kepadamasyarakat/Pemeri ntahDaerah).

. Gill Nel dengan ukuran sesuai juknis

. Bl-MDesa Bemama nEmilikikemampuan dalam mengelola bantuan

o Sesuai kebutuhan seperti tertuargdalam RPKP dan Proposal.

. Diterirnanya BAST (Berita Acara SerahTerima) barang anlara Kemendesadengan BUMDesa Be$ama

Kegiatar/Proses . Dulongan PemerintahDa€rah dan Pemerintah D€sa

. Adarya Kerjasama antaxDesa (BKAD)

. Penyiapan BUMDesaBersama (bagr yang belumada)

o Peningkatan kelembagaankelompok (kemampuan

Manajemen).. Penguatan aspek sosial

ekonomi di dalammasyaralal.

. Pe.Ilgualan forummusyawarah untukPengelolaan Gill Net(Bantuan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya).

. Pen''iapan Proposal dan RAB

. Kesiapan BUMDesa Bersama.vangmencakup desa-desa yang ada diKawasan Perdesaan

. Adanya proses Musyawarah AntarDesa untuli kerjasama anaar desa danpembentulian BKAD dan BUMDesaBe$ama-

. Adanya Peraluran Bersama KepalaD€sa tenlang BKAD

. AD/ART BLMDesa Bersama yangjuga mengatur Bantuan SaprasPendukung Pengembangan Pot€[IsiPerikanan Tangkap dan Budidaya

o Proposal dan RAB kegiatan

TabelL3-12Kerangka Ke{a Logis Bantuan Gill Net

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Lampiran 3 - 21

Input . Ketersedi aan Petunjuk Teknis. Dokumen KPPN/RPKP. Bantuan Gill Net (Bantuan

Sapras PendullngPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya)

. Petunjuk Telds sudah memiliki dasarlegalitas dan disosialisasikan.

. Anggaran (rupiah) untuk kegialanbantuan usaha sudah ada dan tercantumdalam RKAKL

. Lokasi bantuan ada di KawasanPerdesaan

. Usulan kesiatan ada di RPKPPermasalahan dan PenyebabPermmalahan

. Potensi sumber daya perikanan tangkap di laut sekitar kawasan perdesaan

belum dilangkap secara optimal.. Salah satu permasalahannya adalah kelembagaan pengelolaan SDA dan

minirmla alal tergkap ikan lang dimiliki nelayan

Lampiran 3 - 22

fj!?ian Kriteria Keberhasilan{Cifi2 Yanp Relevrn l Indikator Kinerja

LlraianKriteria Kebeftasilan(Ciri2 Yarg Relevan)

lndikator Kineda

DampaL . Pendapatan nelayan meningkat dankesejahteraan nelayan lebih baik.

o Kondisi Perekonomian kawasanperdesaan meringkal

Outcome Anlara

Outcome Langsung

Meningkatnyatangkap ilianperdesaan

volume hasildi kawasan

. Volume hasil tangkap ikan meningka

. BIJMDesa Bersama memilikikemampuan da.lam perencanaan,pelaksanaan, monev, dan pelaporan serta

Bqi4c!.\9!inambungan progam.. Kapal Ikan secara tekis sesuai dengan

kebutuhan dan karalteristik pemiranyang ada"

o Perizinan -vang dikeluarkan sesuai

dengan spesifi kasi kapa.l

Ifupal Ikan dapat digunakanuntuk menangkap ikaa diperairan tempal nelayan biasamenangkap ikan.

Output e Tersedianva Kapal Ikan(Bantuan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya) sesuai PetunjukTeknis.

. Ketersediaankelembagaanuntuk pengoperas iaan danpemeliharaan sarana danprasarana terbangun

. SelesainyaAdministasihibah (Kode Akun Belanja526 : belania barang yangsejali arval direncanakanrtrrtuI dihibahkan kepadamasyarakat/PemerintahDaerah).

. Kapal Ikan dengan ukuran sesuaijuknis.

. Tersedianya Perizinan Panggunaan kapaldari instansi terkait (pusaVdaerah)

. BUMDesa Bersama memilikikemampuan dalam mengelola bantuan

. Sesuai kebutuhan seperti tertuang dalamRPKP dan Proposal.

. DiterimarD a BAST (Berita Acara SerahTerima) bamng antara Kemendesadengan BUMDesa Bersama

Kegialar/Proses . Dukungan PemerinlahDaerah dan Pemerintah Desa

. Adanya Keiasama antarDesa (BKAD)

. Pen-Yiapan BUMDesaBersama (bagi yang belumada)

. Peningkatan kelembagaankelompok (kemampuan

Manajemen).. Penguatan aspek sosial

ekonomi di dalammasyarakal.

. Penguatan forummusyawarah untukPengelolaan h'apal lkan(Bantuan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan

Budidaya).. Penviapan Proposal dan RAB

o Kesiapan BUMDesa Bersama yangmencaliup desa-desa yang ada diKawasan Perdesaan

. Adanya proses Musyawarah AntarDesa untuk kedasama antar desa danpembenlukan BKAD dan BuMDesaBeISama"

. Adanya Peraturan Bersana KepalaDesa tentang BI(AD

r AD/ART BllMDesa Bersarna yangjuga mengatur Bantuan Sapras

Pendul:ung Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya.

. Proposal dan RAB kegiatan

Tabel L 3 - 13

Kerangka Ke{a Logis Bantuan Kapal Ikan(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Lampiran 3 - 23

Terwuj udnla produk unggutaakawasan perdesaan berbasispotensi perikanan.

. Peturjuk Teknis sudah memiliki dasar

legalilas dan disosialisasikarl. Anggarun (rupiah) unluli kegialan

bantuan usaha sudah ada dan tercantumdalam RKAKL

o Lokasi bantuan ada di KPPN/RPKP. Usulan kegialan ada di RPKP

lnpul . Ketersediaan Petuniuh Teknisr Dokumen KPPN/RPKP. Bantuan Kapat Ikan

(Bantuan Sapras PendukungPengembangan PotensiPerikanan Tangkap danBudidaya)

. Potensi sumber da1'a perikanan tangkap di laut sekilar kawasan perdesaan

belum ditangkap secan optimal.: Salah satu permasalahamya adalah kelembagaan pengetolaan SDA dan

minimnya kapal tangkap ikan yang dimiliki nelayan.

Permasalahan dan PenyebabPermasalahan

Lampiran 3 - 24

UraianKliteria Kebcrtasilan(Ciri2 Yatrc Relevan)

Indikator Kineda

TabelL3-14Kerangka Kerja Logis

Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertaniandi Kawasan Perdesaan

U raianItuiteria Keberhasilatr(Ciri2 Yarg Rdevan)

lndiketor Kine{a

Berkembalgnl'a Ka$,asanperdesaan berbasis pertanian(Agricultur Estale), sertakegialan pengolahan SumberDaya Alarn (SDA) pertanianyang berkelanjutan olehmaslarakat desa berbasisketahanan pangan, sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan.

t. Temqjudnya pengembangan produliunggulan kauasan perdesaan berbasispotensi peltanian.

2. Maningkamya pendapalan masyaralaldi kawasan perdesaan melaluipeningkatan produktivitas usalupenanian dalam menunjangpeningLatan Lesejahteraan bagr petanidan masl arala lauasan perdesaan.

3. Menrngkatnla lua.litas dan daya saingusaha pertanian yang dikelolamas.Yaralat sehingga berpeluangtumbuhn!a usaha-usaha seklor lainyang menunjang dalam upayameningka kan sumber-sumberPendapatan Asli Desa

Dampak

Munr produksi danproduktivitas usaha pertaniandi kawasan perdesaan.

. Mulu produksi dan produlitivitas usahapertanian di karvasan perdesaan

meninglet.

Outcome Antara

Permasalahan dalam penyimpanan dankebuluhan pengolahan dapat diselesaikan.

Outcome Langsung Sarana pengolahan pascapanen

hasil produksi penanian dapatdigunakan.. Terbangurmya sarara

pengolahan pascapanen hasilprodulisi pertanian sesuai

dengan potensi daerah berupagudang penyimpan hasilpanal bangunan pengolahan

hasil pertanian dan peralatanpengolah hasil penanian

r Ketersediaan kelembagaanuntuk p€ngoperas iaan danpemel iharaan sarana danprasarana terbangun

r Selesainr-a Administrasihibah (Kode Ahn Belanta526 : betanja barang ,vargsejali awal direncanalianmtuk dihibahkan kepadamasyarakaVPemeri ntah

o gudang penvimpal hasil panen,. bangunan pengolahan hasil pertanianr peralatan pengolah hasil pe&nianr BUMDesa Bersama memiliki

kemampuan dalam perencarun,pelaksanaan, mone\, dan pelaporanserta menjaga kesinambunganprogram^egialarl

. Sesuai kebutuhan seperti tertuangdalam RPKP dan Proposal.

r Diterimanya BAST (Berita Acara Serah

Terima) barang antara Kemendesadengan BUMDesa Bsrsama

Lampiran 3 - 25

Output

UraianKdteria K€bedrasilan(Ciri2 Yans ReleYan)

Indikator Kinerja

Kegratar/Pros€s Dukungan PemerintahDaerah dan Pemerinlah Desa

Adanl'a Kerjasama antarDe,sa (BKAD)Penyiapan BIlMDesaBersama (bagi yang belumada)

Peni ngkatan kelembagaankelompok (kemampuan

Manajemen).Pengualan aspek sosialekonomi di dalammasyarakat.Penguatan forummusyarvaxah untuk BantuanSapras PengolahanPascapanen Hasil ProduksiPertanian di KawasanPerdesaan.

. Kesiapan BUMDesa Bersama -vangmencakup desa-desa yang ada diI(awasan Perdesaan

. Adanya proses Musyawarah AntarDesa untuli keiasama antar desa danp€mbentul€n BKAD dan BLMDesaBeffama.

. Adan-ya Peraturan Bersama KepalaDesa tentang BKAD

. AD/ART BUMDesa Bersama yangjuga mengalur Bantuan SaprasPengolahan Pascapanen Hasil ProduksiPertanian di Kawasan Perdesaan.

Input . Ketersediaan Petunjuli Telniso Dokumen KPPN/RPKP. Bantuan Sapras Pengolahan

Pascapanen Hasil ProdukiPertanian di KawasanPerdesaan

Petunjuk Tehis sudah memiliki dasarIegalitas dan disosialisasikan.

Anggann (rupiah) untuL kegiatanbantuan sudah ada dan tercantum dalamRKAKLLokasi bantuan ada di KawasanPerdesaan

Usulan kegialan ada di RPKP

Permasalahaa dan PenyebabPermasalahan

Kegiatan ekonomi masyarakal di kawasan perdesaan kurang beragam.

Pembangunan kawasan perdesaan perlu memperluas dan

mendiversifikasikan kegiaJan ekonomi rnasvarakat desa" salah satunya

melalui pembangunan Kawasan perdesaan berbasis pertanian (AgiculturEstate), serta mengembangkan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam(SDA) pertanian yang berkelanlutan oleh masyarakat desa berbasis

ketahanan pangan, sosial-ekonomi dan ekologr perdesaan.

Salah satu permasalahannya adalah kelemtragaan pengelolaan SDA dan

minimn],a sapras Pengolahaa pascapanen hasil produksi pertanian diKawasaa Perdesaan

Lampiran 3 - 26

U raianKriterir Kebe lllasilan(Ciri2 Yanq ReleYan)

Indiketor Kinerj&

Dampal Al(umulasi intervensi/investasipemda dan pemerintah dikawasan perdesaan mampumendorong terbangunn] a pusatpertumbuhan dan meningkatkanstalus desa-desa di karvasanperdesaan.

. Desa pusal pertumbuhan memitikikderkaitan ke intemal dan ekstemalkawasan perdesaan

. Status desa tertinggal berkurang,meningkatnya jun ah desa berkembang,maju. dan mandiri.

Outcome Antara Kualitas perencanaan,kelembagaan, dan pelaksanaanpembangunan kawasanperdesaan

o Fasilitasi kepada para pihah. Dullngan pelakanaan

kegratan Ditjen PKP diKawasan Perdesaan

o Tersusunnya dokumen perencanaan PKPyang berkualitas.

. Terbentuknya kelembagaan PKP

. Adanya legalitas lerhadapa kawasan

],ang ditetapkan, dokumen RPKP. dan

kel embagaan.o Dokumen Perencanaaa dapat

diimplentasikan dengan baik.. Dukungan seluruh staliholder terhadap

PKP. Fasilitaslfasilitasi dalam hal :

l. Musyawaxah antar Desa dalamp€mbenlukan BKAD, BUMDesaBersam4 dar kerj asama-kerj asama

lainnya2. Pelakanaan tugas TKPKP

Kabupater/Kota3. Implementasi dan Monev dol-umen

RPKP,4. Peny'usunan dolumen RPKP5. Penyiapan kelembagaan PKP di

Kawasan dan kab/Kota.6. Penyelesaian permasalahan

7. Kerjasama yaag diperlukano Adanya informasi kepada Ditjen PKP

tentang:1. Implementasi kebrjakadregulasi PKP

di Daerah.2. Kualitas peke{aan kegiatan PKP3. Permasalahan- solusi, dan usulan

rencana tindak lanjut.-l Eraluasr kebrjalad progranvl eg iatan

PKP di Kab./Kota.

Output Pendamping Karvasan yang

mumpuni (menguasaipermasalahan dan menjadi solusiatm pelaksaraan perencanaan

dan pembangunan KawasanPerdesaan)

o Memahami :

l. UU Desa dar turunannya2. UU Penataan Ruang

. Memahami dokumen:1, RPKP2, KPPN3, RPJMD4 RTRW Kab/Kota4, RKPD5, KPPN6. Program,4iegiatan SKPD

Kab/Provins i/Pusat di Kaw'asan.

r Mensetahui kelembagaan koordinasi

Tabel L 3 - 15

Kerangka Ke{a LogisBantuan Penyediaan Pendamping Kawasan Perdesaan

Lampiran 3 - 27

Outcome Langsung

Umian Kriteria Keberh asilar(Ciri2 Yans Relevan)

Indikator Kinerja

PKP di Pusd sampai level kawasan. Mengetahui BKAD, BUMDesa

Bersama. Penguasaan polensi dan permasalahan

kawasan perdesan.

Kegiatar/Proses r Penelaahan regulasipembangunan kawasanperdesaan

. Penelaahan dokumenPerencanaan Pembangunan.

. Identifikasi permasalahan danpotensi Karvasan Perdesaan

. Frekwensi komunikasi dankoordinasi denganKementerian- stakeholderdaeralt. kawasan perdesaa&

dan desa.o Melaliukan identifikasi dan

analisis potensi danpermasalahan kawasanp€rd€sarl serta melaporkankepada pihak te*ait di des4ka*,asan perdesaa4kabupaen/tota, dan pusat.

. Meng€tahui nama dan no kontakpejabd staliholder di Desa KawasanPerdesaan, Kabupat€n/Kota, dan Pusat

. Sering berinleraki dengan stakholderdi Des4 Kawasan Perdesaar!Kabupaten/Kola, dan Pusat dalamrangka mendulung tugasnva sebagaipendamping ka*'asan.

o Dokumen kebijaka4 regulasi. danprogrfi /kegiatan pembangunankarrasan perdesaan telahdinuliki/dikmpulkan untul dipelajari.

. Laporan Hasil penelaahan dokumen.identifikasi potensi dan permasalahantawasan perdesaaa kepada pihakterkait.

Input r Pendamping KarvasanPerdesaan

r Ketersediaan Peturtul(Teknis/pedoman pelakanaanpendamping kawasanperdesaan

. Pendanaan kegiaan untukpendampingan kawasanperdesaan

. Sosialisasi/pelatihanpendamping kawasanperdesaan

. Pendamping karvasan memilikipengetahuan, sikap, dan taerampilanyang dibutuNian sebagai pendampinglawasan perdesaan.

. Petunjuk Teknis /Pedoman pelakanaanpendamping karvasan perdesaan sudah

memiliki dasar legalitas dan

disosialisasikan.. Anggamn (rupiah) untuL kegiatan

pendamping kawasan sudah ada dan

tercantum dalam RKAKL. Lokasi penempatan Pendamping

Kawasar sesuai dengan kebutuhanpembangunan kawasan perdesaan

(KPPN/RPKP).

Permasalahan dan Penl'ebabPermasalahan

Lampiran 3 - 28

Pembangunan Ka\yasan Perdesaan di Daerah belum berjalan optimal, hal inidisebabkan diantaranya karena masih minimnya f,engetahuan stakeholder diDaerah terkait dengan kebtlakan, progranr/keglatan, dan teknis (keterampilan)pembangunan kawasan perdesaan.

Lampiran 4

Contoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Lampiran 4AContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan dan Pengendalian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

l, Data Lokasi

o Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaan. Desa dan Kecamatan

2. Input

a. SK Bupati tentang Penetapan Kawasanr Nomor '.

. Tanggal :

. Keterangan :

b. Peraturan Bupati tentang RPKPr Nomor :

. Tanggal :

. Keterangan :

c. SK Bupati tentang TKPKP. Nomor '.

r Tanggal :

. Keterangan :

d. Dokumen RPKP. ( )Adao ( ) Tidak Ada

e. Apa pennasalahan yang terkait dengan legalitas Kawasan Perdesaan/TKPKP/RPKP?f Apa permasalahan yang terkait dengan kualitas dokumen RPKP ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan legalitas Kawasao/DolumenRPKP/Kelembagaan ?

3. Kegiatan/Proses

a. Dalam satu tahrur terakhir ini berapa kali TKPKP Kabupaten melaksanakan rapat dalamrangka :

. Penyusunan RPKP :..........ka1i

. Implementasi RPKP : .......... Kalio Permasalahan : ........................

b. pakah Dokumen RPKP menjadi rujukan dalam penlusunan dokumen perencanaan dalamforum Musrenbang ?

c. Apa permasalahan yang terkait dengan keaktifan TKPKP ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan dokumen RPKP dalarn Musrenbang?e. Bagairnana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan keaktifan TKPKP ?

f. Bagarmana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan pemanfaatan dokumen RPKPdalam proses penyusunan pereocanaan dalam Musrenbang ?

Lampiran 4A - 1

a. Usulan Kegiatan dan Anggaran di Desao Jumlah usulan Kegiatan unhlk Desa : . . . .. buaho Jumlah kegiatan yang diakomodt dalam APBDesa: ...... buah (..... %)o Total Nilai Kegiatan : Rp.o NilaikegiatanyangdiakomodirdalamAPBDesa:Rp..-..................(....%")

b. Usulan Kegiatan dan Anggaran di Kabupaten. Jumlah usulan Kegiatan untuk Kabupaten : . . . .. buaho Jumlah kegiatan yang diakomodir dalam APBD Kabupaten : ... ... buah (... . 7")o Total Nilai Kegiatan : Rp. ...--.................o Nilai kegiatan yang diakomodir dalam APBD Kabupaten : Rp. .. .... ( ..%)

c. Usulan Kegiatan dan Anggaran di Provinsio Jumlah usulan Kegiatan untuk Provinsi : ... .. buaho Jumlah keglatan yang diakomodir dalam APBD Provinsi : ...... buah (..... %). Total Nilai Kegiatan : Rp. ......................o Nilai kegiatan yang diakomodir dalam APBD Provisi : Rp. ................ ... (. .%)

d. Usulan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Desa. Jumlah usulan Kegiatan rmtuk Kementerian Desa : . .. .. buah. Jumlah kegiatan yang diakomodir dalam Renja K lL : . .. ... buah (.. . .. 7o)

. Total Nilai Kegiatan : Rp. ......................

. Nitai kegiatan yang diakomodt dalam Renja K/L : Rp. ............... ... .(....o/o)e. Usulan Kegiatan dan Anggaran di K/L lain:

o Jumlah usulan Kegiatan untuk IJL lain : . . . .. buaho Jumlah kegiatan yang diakomodir dalam Renja K/L : ...... buah(....%)o Total Nilai Kegiatan : Rp. ......................o Nilai kegiatan yang diakomodir dalam RenjaI(L:Rp. ....................(....%)

f. Apa permasalahan yang terkait dengan realisasi usulan kegiatarVanggaran di RPKP yang

diakomodir dalam APBDesa/APBD/APBN ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan realisasi usulan

kegiatan/anggaran di RPKP yang diakomodir dalam APBDesa/APBD/APBN ?

5. Outcome Langsung

a. Realisasi Kegiatan dan Anggaran di Desa. Jumlah Kegiatan yang diakomodir APBDesa : . .. . buaho Jumlah kegiatan APBDesa yang direalisasi : ... . . . buah (.. . .. %)o Total Nilai Kegiatan yang direalisasikan: Rp .... ..... ... ..

o Nilai kegiatan APBDesa yang dtealisasikan : Rp. ... ...... ... .... (....o/o)

b. Realisasi Kegiatan dan Anggaran di Kabupateno Jumlah Kegiatan yang diakomodn APBD Kabupten : ... .. buah

. Jumlah kegatan APBD Kabupaten yang direalisasikan : ... ... buah (. -. -. %)

r Total Nilai Kegiatan yang direalisasikan: Rp .. . ..

o Nilai kegiatan APBD Kabupaten yang direalisasikan : Rp. ....... . . . . ... ( .. o/o)

c. Realisasi Kegiatan dan Anggaran di Provinsio Jumlah Kegiatan yang diakomodn APBD Provinsi : ... .. buah. Jumlah kegiatan APBD Provinsi yang direalisasikan : ... ... buah(.....7o)o Total Nilai Kegiatan yang direalisasikan: Rp . . . .. ..

o Nilai kegiatan APBD Provinsi yang direalisasikan: Rp ......... .........(-..-yt

Lampiran 4A - 2

4. Output

d. Realisasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Desao Jumlah Kegiatan yang diakomodir Renja Kemendesa : ... .. buah

o Jumlah kegratan Renja Kemendesa yang direalisasikan : ...... buah(..... %). Total Nilai Kegiatan yang direalisasikan: Rp ....... . ....o Nitai kegiatan Renja Kemendesa yang direalisasikan : Rp. . . . .. . ... . . . .. (. . . . %)

e. Realisasi Kegiatan dan Anggaran di K/L lain : ........-.............. Jumlah Kegiatan yang diakomodir Renja K/L : ... .. buaho Jumlah kegtatan Renja Renja K/L yang direalisasikan: ...... buah(.....%). Total Nilai Kegiatan yang direalisasikan: Rp .... ... -.....o Nilai kegiatan Renja Renja I(L yang direalisasikan : Rp. ... ... ... .. . ... . ( %)

f Apa permasalahan yang terkait dangan realisasi kegiatan/anggaran di RPKP yang

diakomodir dalam APBDesa/APBD/APBN ?

h- Bagaimana konsep dan usulan tindak laqiut terkait dengan realisasi kegiatan/anggaran diRPKP yang diakomodir dalam APBDesa/APBD/APBN ?

6. Outcome Antaraa. Berapa jumlah desa di Kawasan Perdesaan ?

b. Ba mana status dari masin -masin desa tersebut

c. Apakah semua Desa yang ada di Kawasan Perdesaan mendapatkan intervensi ?

d. Apakah intervensi program/kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan

status desa ?

e. Desa manakah yang menjadi (calon) pusat pertumbuhan Kawasan Perdesaan ?

f. Bagairnana kondisi keterkaitan desa (calon) pusat perhunbuhan ke dalam kawasan ? Dan

keterkaitan terhadap ekstemal kawasan ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan hubungan intervensi dorgan kebutuhan Desa

untuk meningkatkan statusnya dan menjadi pusat pertumbuhan ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut untuk menjawab permasalahan hubuglan

intervensi dengan kebutuhan Desa sesuai statusnya?

7. Dampak

a. Bagaimana perkernbangan status desa setelah rnendapat intervensi dalam skema

pembangunan kawasan perdesaan ?

b. Bagaimana kondisi keterkaitan desa yang menjadi pusat pertumbuhan ke dalam kawasan?

dan keterkaitan terhadap ekstemal kawasan ? Perdagangan, Penyediaan Jasa' Sumber

Daya AIam, Rantai Nilai.c. Api permasatahan yang terkait dengan kondisi Dampak dari adanya Rencana Aksi

Pembangruran Kawasan Perdesaan ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait pennasalahan Dampak yang ada ?

Faktor PenyebabKetertinggalanStatus DesaNo. Nama Desa (Kec)

Lampiran 4A - 3

Lampiran 48Contoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan

l. Data Lokasi

. Kabupaten/Kota

. Kawasan Perdesaanr Desa - Kecamatan

2. lnput

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis disosialisasikan kepada stakeholder terkait ?

c. Berapa Anggaran (rupiah) yang dialokasikan u:tuk pembangunan pasar sepertitercantum dalam RKAKL ?

d. Apakah lahan sudah tersedia sesuai kebutuhan dan rnemiliki status yang jelas dan adapersetujuan untuk dibangun pasar di atasnya (Juknis)?

e. Apakah DED sudah sesuai juknis dan mandapat persetujuan owner ?

f Apakah kontraktor pelaksana hasil pemilihan secara profesional dan memihki reputasibaik ?

g. Apakah usulan kegiatan pasar kawasan perdesaan ada dalam Dokumen RPKP ?

h. Apa permasalahan yang terkait dengan input pembangunan pasar kawasan perdesaan?i. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input yang ada ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah diselenggarakan proses Musyawarah Antar Desa unnrk kerjasama antar desa danpembentukan BKAD dan BUMDesa Bersama.

b. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD dan BUMDesaBersama?

c. Apakah seluruh Desa-Desa yang ada di kawasan perdesaan terlibat ?d. Apakah sudah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur pengelolaan pasar

kawasan perdesaan.

e. Apakah BAST barang antara Kemendesa dengan Pemda sudah ada dan diterima ?f Apa permasalahan yang terkait dengan Proses pembangrman pasar kawasan perdesaan?g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses yang ada ?

4. Output

a. Apakah kondisi bangunanpasar kawasan sudah sesuai Juknis (Kuantitas dan kualitas)?b. Bagaimana ketersediaan Sapras pendukung (seperti listrik. air bersih, dll) ?

c. Apaliah lokasi Pasar berada di Kawasan Perdesaan yang sudah ditetapkan ?

d. Apakah BUMDesa Bersama telah legal berdiri dan merniliki kepengurusan lengkap yangmerepresentasikan desa-desa dalam kawasan perdesaan yang telah ditetapkan?Dibuktikan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

e. Apa permasalahan yang terkait dengan Output pembangunan pasar kawasan perdesaan?

f Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output yang ada ?

Lampiran 48 - 1

5. Outcome Langsung

a. Apakah barang-barang hasil produksi masyarakat di desa-desa kawasan perdesaandipefualbelikan di pasar kawasan.

b. Apakah kebunrhan masyarakat terpenuhi oleh pasar kawasan.c. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung pembangunan pasar

kawasan perdesaan?d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Langsung

yang ada ?

6. Outcome Antara

a. Berapa Volume dan nilai (Rp) penjualan produk kawasan perdesaan sebelum ada Pasarkawasan ?

b. Berapa Volume dan nilai (Rp) penjualan produk kawasan perdesaan setelah ada Pasarkawasan ?

c. Siapakah yang mengelola Pasar Kawasan Perdesaan?d. Apakah BUMDeM Bersama dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola pasar ?

e. Apakah sudah ada pemasukan bagi PADesa bagi desa-desa yang beke{asama dalamBUMDesa Bersama yang besrmber dari Pasar Kawasan Perdesaan ?

f Apa pennasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara pembangunan pasarkawasan perdesaan ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Antara yangada ?

7. Dampak

a. Berapa pendapatan masyarakat sebelum ada pasar kawasan perdesaan ?

b. Berapa pendapatan masyarakat setelah ada pasar kawasan perdesaan ?

c. Berapa j umlah penyerapan tenaga kerja akibat ada pasar kawasan perdesaan ?

d. Berapa PADesa sebelum ada pasar kawasan perdesaan ?e. Berapa PADesa setelah ada pasar kawasan perdesaan ?f Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak pembangunan pasi[ kawasan

perdesaan ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak yang ada ?

Lampiran 48 - 2

Lampiran,lCContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Jalan Poros Antar Desa

l. Data Lokasi

r Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaan. Desa - Kecamatan

2. lnput

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantuk dalam RKAKL untuk pembangunan jalan poros

antar desa ?

d. Apakah lahan tersedia sesuai kebutuhan dan rnemiliki status yang jelas dan adapersetujuan unnrk dibangun jalan poros antar desa ?.

e. Apakah DED sudah sesuai juknis dan mendapat persetujtnn owner ?

f Apakah Kontraktor pelaksana hasil pemilihan secara profesional dan memiliki reputasibaik ?

g. Apakah usulan kegiatan pembangunan jalan poros antar desa ada dalam RPKP.h. Apa permasalahan yang terkait dengan input pernbangunan jalan poros antar desa?i. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input yang ada ?

a. Apakah pelaksanaan pembangunan jalan poros antar desa on time dut sesuai denganpetunjuk teknis ?

b. Apa pennasalahan yang terkait dengan Proses pembangunan jalan poros antar desa ?c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses yang ada ?

4. Output

a. Bagaimana kondisi bangunan jalan terbangun (Kuantitas dan Kualitas), untuk:l. Klas C (timbunan pasir batu dan tanah ) : ... ..2. Klas B (timbunan batu pe.ah) ; ... ..3. Aspal / Hotmix : ....4. Beton K 250. :.....

b. Apakah lokasi jalan berada di antar Desa dan dalam kawasan perdesaan ?

c. Apakah jalan yang dibangun sudah sesuai kebutuhan seperti tertuang dalam RPKP dan usulandaerah ?

d. Apakah BAST barang antara Kernendesa dengan Pemda sudah diterima ?

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output pembangunan jalan poros antar Desa?

Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output pembangunan jalanporos antar Desa ?

Lampiran 4C - I

3. Kegiatan/Proses

5. Outcome Langsung

a. Apakah masyarakat sudah dapat menggunakan jalan antar Desa ?

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsrmg pembangunanjalan poros antar Desa ?

c. Bagarmana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Langsungpembangunan j alan poros antar Desa ?

6. Outcome Antara

a. Berapa lama waktu tempuh sebelum ada./perbaikan jalan poros antar Desa ?b. Berapa lama waktu tempuh setelah adalperbaikan jalan poros antar Desa ?c. Berapa biaya transportasi sebelum ada/perbaikan jalan poros antar Desa ?d. Berapa biaya transportasi setelah ada/perbaikan jalan poros antar Desa ?e. Apakah distribusi Pmkades semakin mudah dan murah ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara pembangunan jalan antarDesa ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Atrtarapembangunan jalan antar Desa ?

7. Dampak

a. Berapa pendapatan masyarakat sebelum ada jalan poros antar desa?

b. Berapa pendapatan masyarakat setelah ada jalan poros antar desa ?

c. Ada peluang-peluang ekonomi baru setelah ada jalan poros antar desa ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak jalan poros antar desa ?

e. Bagairnana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak jalan porosaltar desa ?

Lampiran 4C - 2

Lampiran 4DContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi KegiatanPembangunan Sarana Prasarana Air Bersih

1. Data Lokasi

. Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaanr Desa - Kecamatan

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk pembangunan sarana

prasarana air bersih ?d. Apakah lahan tersedia sesuai kebutuhan dan merniliki status yang jelas dan ada

persetujuan untuk dibangun sarana prasarana air bersih ?

e. Apakah DED sudah sesuai juknis dan mendapat persetujuan owrer ?

f Apakah Kontraktor pelaksana hasil pemilihan secara profesional dan memiliki reputasibaik ?

g. Apakah usulan kegiatan pembangunan sarana prasaftma air bersih ada dalam RPKP.h. Apa permasalahan yang terkait dengan input pembangrman sarana prasarana air bersih ?

i. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi pembangrman inputsarana prasarana air bersih?

3. Kegiata n/Proxs

a. Apakah pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air bersih on lime dan sesuai denganpetunjuk teknis ?

b. Apakah pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air bersih melibatkanOMS,rBUMDesa Bersama ?

c. Apa pennasalahan yang te*ait dengan Proses pembangunan sarana prasarana at bersih ?d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses pembangunan

sarana prasarana air bersih ?

{. Output

a. Bagaimana kondisi bangunan Sapras Air Bersih dari segi Kuantitas dan Kualitas ?

I ) Sistem sarana dan prasarana air bersih peryipaan dan Gravitasi.2) Pengadaan sumur bor Tenaga Surya.

b. Apakah lokasi Sapras Air Bersih yang dibangun berada di Kawasan Perdesaanc. Apakah sapras air bersih yang dibangun sudah sesuai kebutuhan seperti tertuang dalam

RPKP dan Proposal.d. Apakah sudah terbentuk kelembagaan urtuk pengoperasiaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana air bersih (OMS/BtlMDesa Bersama) ?

e. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output pembangunan sapras air bersih?

Lamptan 4D - 1

2. Input

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output pembangunansapras air bersih ?

5. Outcome Langsung

a. Apakah masyarakat sudah dapat memanfaatkan sapras air bersih untuk kegiatan rumahtangga (Air Minum dll) ?

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung pembangruransapras air bersih ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Langsungpembangunan sapras air bersih ?

6. Outcome Antara

a. Berapa lama waktu tmtuk mendapatkan air bersih sebelum adanya sapras air bersih ?

b. Berapa lama waktu unruk mendapatkan air bersih setelah adanya sapras air bersih ?

c. Berapa biaya (Rp) untuk mendapatkan air bersih sebelum adanya sapras air bersih ?

d. Berapa biaya (Rp) untuk mendapatkan air bersih setelah adanya sapras air bersih ?

e. Berapa volume air bersih yang didapat per hari sebelum adanya sapras air bersih ?

f. Berapa volume air bersih yang didapat per hari setelah adanya sapras air bersih ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara pembangunan sapras airbersih ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Antarapembangunan sapras air bersih ?

7. Dampak

a. Apakah berkurang gejala penyakit yang diderita naqyrakat yang diakibatkan kekuranganair bersih (sakit perut, iritasi kulit, diare, tifus, acingan, infeksi saluran kemih, kesehatanreproduksi, gangguan ginjal, dan kematian).

b. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak pembangunan sapras air bersih ?

c. Bagarmana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampakpembangunan sapras air bersih ?

Lampiran 4D - 2

Lampiran 4EContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya di Kawasan Perdesaan

l. Data Lokasi

. Kabupaten {Kotao Kawasan Perdesaan. Desa - Kecamatan

2. Input

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantwn dalam RKAKL untuk pembangrman embung

dan bangunan penampungan air lainnya ?

d. Apakah lahan tersedia sesuai kebutuhan dan memiliki status yang jelas dan adapersetujuan untuk dibangun embung dan bangunan penampungan air lainnya ?

e. Apakah RAB dan DED sudah sesuai juknis, disahkan SKPD terkait dan mendapatpersetujuan owner ?

f Apakah kontraktor pelaksana hasil pemilihan secara profesional dan memiliki reputasibaik ?

g. Apakah usulan kegiatan pembangunan embung dan bangunan pervrmpungan at lainnyaada dalam RPKP.

h. Apa permasalahan yang terkait dengan input pembangunan embung dan trangunanpenampungan air lainnya ?

i. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi pembanguran inputembung dan bangunan penirmpungan air lainnya?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah pelaksanaan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya on,irrre dan sesuai dengan petunjuk teknis ?

b. Apakah pelaksanaan pembangunan embung dan bangunan penampungBn air lainnyamelibatkan OMS/BUMDesa Bersama ?

c. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses pembangunan embung dan bangunanpenampungan air laimya ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses pembangunan

embung dan bangunan penampungan air lainnya ?

4. Output

a. Bagaimana kondisi bangunan embmg dan bangunan penampungan air lainnya dari segi

Kuantitas dan Kualitas ?

o Embung untuk pertanian, berupa kolam besar yang dibuat untuk menampung air baikyang berasal dari hujan, limpasan pennukaan maupun mata air.

. Panjang 50 meter, lebar 50 meter, kedelaman 4 meter dengan volume maksimal10.000 meter kubik.

Lampiran 4E - I

b. Apakah lokasi embung dan bangunan penampungan air lainnya yang dibangun berada diKawasan Perdesaan

c. Apakah embrmg dan bangunan penampmgan air lainnya yang dibangun sudah sesuaikebutuhan seperti tertuang dalam RPKP dan Proposal.

d. Apakah sudah terbentuk kelembagaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan embungdan bangunan penampungan air lainnya (OMS/BUMDesa Bersama) ?

e. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output embung dan bangunanpenampungan air lainnya?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Ou@ut pembangunanembung dan bangunan penampungan air lainnya ?

5, Outcome Langsung

a. Apakah masyarakat sudah dapat memanfaatkan embung dan bangunan penampungan airlainnya ? Ketika musim kemarau dapat menamprmg air, dan ketika musim hujanmengurangi genang r air yang tidak terkendali.

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung pembangunanembung dan bangunan penampungan air lainnya ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome Langsurgpembangunan embung dan bangrman penzimpungan air lainnya ?

6. Outcome Antara

a. Berapa luas lahan pertanian yang kekurangan air sebelum ada embung dan penampungair lainnya ?

b. Berapa luas lahan pertanian yang dapat diairi setelah ada embung dan penampung airlainnya ?

c. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara pembangunan embungdan penampung air lainnya ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkart dengan kondisi Outcome Antaraembung dan penampung air lainnya ?

7. Dampak

a. Berapa produktivitas lahan pertanian (per satuan luas) sebelum ada embung danpenampung air lainnya ?

b. Berapa produktifitas lahan pertanian (per satuan luas) setelah ada embung danpenampung air lainnya ?

c. Berapa nilai ekonomis lahan pertanian (per satuan luas) sebelum ada embung danpenampung air laionya ?

d. Berapa nilai ekonomis lahan pertanian (per satuan luas) setelah ada embung danpenampung air lainnya ?

e. Berapa pendapatan petani sebelum ada embung dan penampung air lainnya ?

f Berapa pendapatan petani setelah ada embung dan penampung air lainnya ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak embung dan penampung airlainnya ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak embung danpenarnpung air lainnya?

Lampiran 4E - 2

Lampiran 4FContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll)

l. Data Lokasi

o Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaano Desa - Kecamatan

a. Apakah Petunjuk Telnis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Pemnjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?

c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan Prasarana danSarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

d. Apakah lahan dan bangunan tersedia sesuai kebunrhan dan memiliki status yang jelas danada persetujuan untuk dibangun Bantnn Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama(Rumah Pajang dll) ?

e. Apakah RAB sudah sesuai juknis, disahkan SKPD terkait dan mendapat persetujuanowner ?

f Apakah kontraktor pelaksana hasil pemilihan secara profesional dan memiliki reputasibaik ?

g. Apakah usulan kegiatan pembangunan Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesaBersama (Rumah Pajang dtl) ada dalam RPKP ?

h. Apakah lembaga BUMDesa Bersama sudah eksis (memiliki kepengurusan dan kegiatan)?i. Apa permasalahan yarg terkait dengan input Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa

Bersama (Rumah Pajang dll) ?

j. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input BantuanPrasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

3. Kegiatan tProses

a. Apakah pelaksanaan pembangrrnan Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama(Rumah Pajang dll) on lime dan sesuai dengan petunjuk teknis ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan

c. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuk kerjasama antar desa dan pembentukanBKAD dan BUMDesa Bersama.

d. Apakah sudah ada Perahran Bersama Kepala Desa tentang BKADe. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur pengelolaan rumah pajang dll.I Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama

(Rumah Pajang dll) melibatkan BUMDesa Bersama ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses pernbangunan Bantuan Prasarana danSarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses pembangunan

Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

Lampiran 4F - I

2. Input

4. Output

a. Bagaimana kondisi Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama dari segi Kuantitasdan Kualitas ?o Rumah Pajang dan Perlengkapan. Permodalan dan persediaan barang-o Kemampuan BllMDesa Bersama mengelola bantuan

b. Apakah lokasi Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll)yang dibangun berada di Kawasan Perdesaan ?

c. Apakah Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dU) yangdibangun sudah sesuai kebutuhan seperti tertuang dalam RPKP dan Proposal.

d. Apakah sudah terbenruk kelembagaan mtuk pengoperasiaan dan poneliharaan BantuanPrasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) (BUMDesa Bersama) ?

e- Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Prasamna dan SaranaBUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll)?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Ou@ut pembangunanBantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rrunah Pajang dll) ?

5. Outcome Langsung

a. Apakah masyarakat sudah dapat memanfaatkan Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesaBersama (Rumah Pajang dll) ? Barang-barang hasil produksi masyarakat di desa-desakawasan perdesaan diperjualbelikan di rumah pajang.

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan Prasaranadan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

6. Outcome Antara

a. Berapa volume penjulaan produk kawasan perdesaan sebelum ada Banttran Prasaranadan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

b. Berapa volume penjulaan produk kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Prasarana danSarana BLiMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

c. Berapa nilai penjulaan (Rp) produk kawasan perdesaan sebelum ada Bantuan Prasaranadan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

d. Berapa nilai penjulaan (Rp) produk kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Prasarana

dan Sarana BUMDesa Bersama (Rurnah Pajang dll) ?

e. Apakah BUMDesa Bersama dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola BantuanPrasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

f Apakah hasil pengelolaan Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah

Pajang dll) dapat memberikan pemasukan bagi PADesa bagi desa-desa yang

bekerjasama dalam BUMDesa Bersama?g. Apa pennasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Prasarana dan

Sarana Bt-rMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

Lampiran 4F - 2

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan masyarakat sebelum ada Bannnn Prasarana dan Sarana BUMDesaBersama (Rumah Pajang dll) ?

b. Berapa Pendapatan masyarakat setelah ada Bantuan Prasarana dan Sarana BllMDesaBersama (Rumah Pajang dll) ?

c. Berapa PADesa sebelum ada Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (RumahPajang dll) ?

d. Berapa PADesa setelah ada Bantuan Prasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (RumahPajang dll) ?

e. Berapa tenaga ke{a yang terserap akibat adanya Bantuan Prasarana dan SaranaBUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Prasarana dan SaranaBUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak Bantuanhasarana dan Sarana BUMDesa Bersama (Rumah Pajang dll)?

Lampiran 4F - 3

Lampiran 4GContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik di Kawasan Perdesaan

l. Data Lokasi

. Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaano Desa - Kecamatan

2. Input

a. Apakah Petrnjuk Telnis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?

c. Berapa anggaftm (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan PembangunanPembangkit Energi Listrik ?

d. Apakah usulan kegiatan Bantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik ada dalamRPKP ?

e. Apakah Kriteria Umum telah terpenuhi ?

1) Lokasi belun memiliki sumber penerangan yang memadai, 5-10 tahun kedepan tidakmendapatkan perhatian PLN karena jaringan listrik terbatas;

2) Lokasi daerah transmigrasi diutamakan;3) Lokasi yang diajukan terpencil, sulit dijangkau, serta sebaran penduduk berdekatan

(cornmunal)4) Kondisi ekonomi masyarakatnya masih kekurangan ;

5) Diutamakan daerah yang banyak memiliki anak usia sekolah ;

6) Skala prioritas calon penerima dilihat dari kondisi ekonomi dan ditentukan secara

rnusyawarah,f Apakah Kriteria Teknis telah terpenuhi ?

1) Proposal atau permohonan kebutuhan penyediaan listrik atau sarana peneriurgan

2) SK Bupati tentang Penetapan Kawasan bagi daerah yang diusulkan rnendapatkan

bantuanSK BupatilKadis teknis tentang penetapan calon lokasi desa penerima bantuan;SK Bupati/Kadis teknis tentang nama-nama penerima Bantuan PLTS ;

SK Bupati/Kadis teknis tentang Penstapan Tim Pengendali / Pengawas dari dinasteknis ;

6) SK Bupati/Kadis teknis tentang Pembentuan dan Penetapan Organisasi Masyarakat(oMS);

7) Tanah untuk rumah pembangkit 20 m x 30 m. Status kepanilikan jelas (tidaksengketa) dan tidak ada ganti rug yang dilengkapi dengan surat hibah,/pemyataanyang ditandatangani pihak yang berkepentingan.

g. Apa permasalahan yang te*ait dengan input Bantuan Pembangunan Pembangkit EnergiListrik ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input BantuanPembangunan Pembangkit Energi Listrik ?

3

45

Lampiran 4G - 1

3, Kegiata n/Proses

4. Output

a. Bagaimana kondisi Bantuan Pembangunan Energi Listrik yang dalam bentuk PembangkitListrik Tenaga Surya (PLTS) :

1) Rumah Pembangkit dan Pagar2) Instalasi rumah3) Panel Surya4) Charge Controller5) Battery6) Inverter7) Tiang8) Lampu LED9) TV LED 29 lnch10) PJU Tenaga Surya 30 watt.

b. Apakah lokasi Bantuan Pembangunan Energi Listrik yang dibangun berada di KawasanPerdesaan ?

c. Apakah Bantuan Pembangunan Energi Listrik dibangun sudah sesuai kebunrhan sepertitertuang dalam RPKP dan Proposal.

d. Apakah sudah terbentuk kelembagaan yang mampu mengoperasiakan dan memeliharaBantuan Pembangunan Energi Listrik (BUMDesa Bersama) ?

e. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Pembangrman EnergiListrik ?

g. Bagairnana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output pembangunanBantuan Pembangunan Energi Listrik?

5. Outcome Langsung

Apakah masyarakat sudah dapat memanfaatkan Bantuan Pembangunan Energi Listrik ?

Listrik sudah dapat memberikan penerangan dan mendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat,

a

Lampiran 4G - 2

a. Apakah pelaksanaan pembangrman Bantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik ontime dM sesuai dengan petunjuk teknis ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan

c. Adakah proses Musyawarah Antar Desa wrhrk kerjasama antar desa dan pembentukanBKAD dan BUMDesa Bersama.

d. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKADe. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur pengelolaan rumah pajang dll.f Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik

melibatkan BUMDesa Bersama ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Pembangunan Pembangkit EnergiLi strik ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses BantuanPembangunan Pembangkrt Energi Listrik ?

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung BantuanPembangunan Energi Listrik ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Pembangruran Energi Listrik ?

6. Outcome Antara

a. Bagaimana aktifitas malam hari seperti lama belajar bagi anak sekolah sebelum adanyabantuan energi listrik ?

b. Bagaimana aktifitas malam hari seperti lama belajar bagi anak sekolah setelah adanyabantuan energi listrik ? apakah meningkat ?

c. Apakah muncul usaha-usaha produktif akibat adanya listrik di desa ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan PembangunanPembangkit Energi Listrik ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Pembangunan Pembangkit Energi Listrik ?

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan masyarakat sebelum ada Bantuan Pembangunan Pembangkit EnergiListrik ?

b. Berapa Pendapatan masyarakat setelah ada Bantuan Pembangunan Pembangkit EnergiListrik ?

c. Berapa tenaga kerja yang terserap akibat berkembangnya usaha setelah ada BantuanPembangunan Pembangkit Energi Listrik ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan PembangunanPembangkit Energi Listrik ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak BantuanPembangunan Pembangkit Energi Listrik?

Lampiran 4G - 3

Lampiran 4HContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan

l. Data Lokasi

. Kabupaten Kotao Kawasan Perdesaano Desa - Kecamatan

2. Input

a. Apakah Petunjuk Telnis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan Pengembangan

Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan ?d. Apakah usulan kegiatan Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan

Perdesaan ada dalam RPKP ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadudi Kawasan Perdesaar on time dan sesuai dengan petunjuk teknis ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

c. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuk ke{asama antar desa dan pembentukanBKAD dan Bl-MDesa Bersama ?

d. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

e. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur Bantuan PengembanganPotensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan?

f Apakah pelaksanaan pembangman Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadudi Kawasan Perdesaan melibatkan BUMDesa Bersama ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Pengembangan Potensi PariwisataTerpadu di Kawasan Perdesaan ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses BantuanPengernbangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan ?

4. Output

Lampiran 4H - I

a. Apakah kondisi bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di KawasanPerdesaan sudah tersedia dan siap digunakan ?

l) Residential Tourist Plan yaitu :

a) Pengembangan rumah tamu/homestay dan pembangunan saung/gazebo

b) Pengembangan rumah penjualan makanan2) Pengembangan sarana penjualan barang-barang souvenir3) Pengembangan utilitas berupa sarana sanitasi (Fasilitas ToiletMCK)4) Pengembangan wahana pariwisata5) Peralatankeselamatan6) Branding Pariwisata berupa memasarkan tagline lokasi pariwisata kawasaa perdesaan

melalui media cetak dan elektronik.

b. Apakah lokasi bantuan Pengernbangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan?c. Apakah bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu sudah sesuai kebutuhan

seperti terhxmg dalam RPKP dan Proposal ?

d. Apakah sudah terbentuk kelembagaan (BUMDesa Bersama) yang mampumengoperasiakan dan memelihara bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

e. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output bantuan Pengembangan PotensiPariwisata Terpadu ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output pembangunanbantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

a. Apakah Prasarana dan Sarana padwisata terbangwr bisa berfungsi ? Masyarakat sudah dapatmemanfaatkan Bantuan dan dikelola dengan baik oleh BUMDesa Bersama.

b. Apakah permasatahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsrmg PengembanganPotensi Pariwisata Terpadu ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungPenganbangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

6, Outcome Antara

a. Apakah terdapat peningkatan angka kunjungan wisata ?b. Apakah terdapat peningkatan transaksi usaha ekonomi masyarakat ?

c. Apakah tercipta usaha-usaha baru bidang pariwisata yang berdampak pada peningkatanpendapatan dan kesejahteraan masyarakat ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Pengernbangan PotensiPariwisata Terpadu ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraPengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan masyarakat sebelum ada Pengernbangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

b. Berapa Pendapatan masyarakat setelah ada Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?c. Berapa PADesa sebelum ada Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?d. Berapa PADesa setelah ada Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

e. Berapa tenaga kerja yang terserap akibat adanya Pengembangan Potensi PariwisataTerpadu ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Pengembangan Potensi

Pariwisata Terpadu ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak BantuanPengembangan Potensi Pariwisata Terpadu ?

Larrpiran 4H - 2

5, Outcome Langsung

Lampiran 4lContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Misliin

1. Data Lokasi

a. Apakah Petunjuk Telnis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggamn (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL rmtuk Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan input Bantuan Usaha Ekonomi Produktif BagiRumah Tangga Miskin ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input Bantuan UsahaEkonomi ProduLtif Bagi Rumah Tangga Miskin?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuk ke{asama antar desa dan pembenrukan

BKAD dan BUMDesa Bersama ?

c. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur Bantuan Usaha EkonomiProduktif bagi Rumah Tangga Miskin ?

e. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi RumahTangga Miskin melibatkan BUMDesa Bersama ?

f Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan ?

g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Usaha Ekonomi Produltif BagiRumah Tangga Miskin ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Bantuan UsahaEkonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

4, Output

a. Apakah sudah ada alat atau sarana untuk peningkatan usaha (produk /jasa), atau bahan

baku, bibit, bahan pendukung sapras yang didanai T.A 2015 unnrk meningkatkanproduktivitas, kualitas dan atau variasi produk yang dihasilkan (sesuai proposal) ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang memiliki kemampuan dalam mengelolaBantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

c. Apakah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin sesuai kebutuhanseperti tertuang dalarn KPPN/RPKP dan Proposal ?

d. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemda

sudah ada dan diterima ?

Lampiran 4I - I

. Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaan. Desa - Kecarnatan

2. lnput

5. Outcome Langsung

a. Apakah RTM dapat melakukan usaha (rnenggunakan alat /sarana usaha dan mengelolausaha) ?

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan UsahaEkonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

6. Outcome Antara

a. Apakah Usaha yang dikelola RTM berkembang.b. Apakah BUMDesa Bersama ([IPK) memiliki kernampuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, monev, dan pelaporan serta menjaga kesinambungan progam.c. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Usaha Ekonomi Produkif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan RTM sebelurn ada Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi RumahTangga Miskin ?

b. Berapa Pendapatan RTM setelah ada Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi RumahTangga Miskin ?

c. Berapa tingkat kerniskinan sebelum ada Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi RumahTangga Miskin ?

d. Berapa tingkat kemiskinan setelah ada Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi RumahTangga Miskin ?

e. Apa pennasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Usaha EkonorniProduktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

f Bagairnana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak BantuanUsaha Ekonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

Lampiran 4I - 2

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Usaha Ekonomi ProduktifBagi Rumah Tangga Miskin ?

f Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output Bantuan UsahaEkonomi Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin ?

1. Data Lokasi

. Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaan. Desa - Kecamatan

2. Input

a. Apakah Petwrjuk Telnis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?

c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercannun dalam RKAKL untuk Bantuan Pabrik Es Mini(Bantuan Sapras Pendukwrg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

d. Apakah Lokasi Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendukung PengembanganPotensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ada di Kawasan Perdesaan ?

e. Apakah usulan kegiatan Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras PendukungPengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ada di dokumen RPKP ?

f Apa pennasalahan yang terkait dengan input Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan SaprasPendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input Bantuan PabrikEs Mini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyawarah Antar Desa rmtuk kerjasama antar desa dan pembentukanBKAD dan BUMDesa Bersama ?

c. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur Bantuan Pabrik Es Mini(Banfuan Sapras Pendukug Pengembangm Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?

e. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras PendukungPengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) melibatkan BUMDesaBersama ?

f Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras

Pendukung Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?g. Apa permasalahan yang tsrkait dengan Proses Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Banruan PabrikEs Mini (Bantuan Sapras Pendukmg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

Lampiran 4JContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Pabrik Es Mini(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Lampiran 4J - I

4. Output

a. Apakah Pabrik Es Mini sudah terbangun dengan kondisi sesuai Juknis ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang memiliki kemampuan dalam mengelolaBantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

c. Apakah Bantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendukmg Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya) sesuai kebutuhan seperti tertuang dalam RPKP danProposal ?

d. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Pabrik Es Mini (BantuanSapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

f. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output Bantuan PabrikEs Mini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

5. 0utcome Langsung

a. Berapa jumlah nelayan yang menerima manfaat dengan adanya bantuan pabrik es mini ?

b. Berapa volume ikan yang tuun dari kapal dalam kondisi segar sebelum ada bantuanpabrik es mini ?

c. Berapa volume ikan yang turun dari kapal dalam kondisi segar setelah ada bantuan pabrikes mini ?

d. Berapa lama ikan hasil tangkapan dalam kondisi segar sebelum ada pabrik es nuni ?

e. Berapa lama ikan hasil tangkapan dalam kondisi segar setelah ada pabrik es mini ?

f. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsturg Bantuan Pabrik EsMini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendulmg Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

6. Outcome Antara

a. Berapa harga ikan jika dalam kurang segar akibat kurang es dalam penanganan hasiltangkap ?

b. Berapa harga ikan jika dalam kondisi segar akibat cukup es dalam penanganan hasiltangkap ?

c. Apakah BUMDesa Bersama memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

rnonev, dan pelaporan serta menjaga kesinambungan progtarn ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Pabrik Es Mini(Bantuan Sapras Pendukung Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Pabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

Lampiran 4J - 2

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan Nelayan sebelum ada Bantuan Pabrik Es Mini ?

b. Berapa Pendapatan Nelayan setelah ada Bantuan Pabrik Es Mini?c. Bagaimana kondisi perkonomian kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Pabrik Es Mini

(perdagangan, perkembangan sektor-sektor baru, dll)d. Apa pennasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Pabrik Es Mini

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak BantuanPabrik Es Mini (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkapdan Budidaya) ?

Lampiran 4J - 3

Lampiran 4KContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Cold Storage(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

1. Data Lokasi

. Kabupaten/Kotao Kawasan Perdesaano Desa - Kecamatan

2. Input

a. Apakah Petunjuk Telmis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan Cold Storage

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

d. Apakah Lokasi Bantuan Cold Storage (Bantuan Sapras Pendukmg PengembanganPotensi Perikanan Tangf,ap dan Budidaya) ada di Kawasan Perdesaan ?

e. Apakah usulan kegiatan Bantuan Cold Storage (Bantuan Sapras PendukungPengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ada di dokumen RPKP ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan input Bantuan Cold Storage (Bantuan SaprasPendukru:g Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input Bantuan ColdStorage (Bantuan Sapras Pendukung Pengernbangan Potensi Perikanan Tangtap danBudidaya) ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuk ke{asama antar desa dan pembentukanBKAD dan BUMDesa Bersama ?

c. Apakah sudah ada Peraturan Bersarna Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yatrg mengatur Bantuan Cold Storage(Bantuan Sapras Penduk-ung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?

e. Apakah pelaksanaan pembangrrnan Bantuan Cold Storage (Bantuan Sapras PendukungPengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) melibatkan BUMDesaBersama ?

f Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan Bantuan Cold Storage (Bantuan Sapras

Pendukung Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Cold Storage (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Bantuan ColdStorage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanal Tangkap dan

Budidaya) ?

Lampiran 4K - 1

4. Output

a. Apakah Bantuan Cold Storage sudah terbangun dengan kondisi sesuai Juknis ?

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang memiliki kemampuan dalam mengelolaBantuan Cold Storage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

c. Apakah Bantuan Cold Storage (Bannran Sapras Pendukung Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya) sesuai kebuhrhan seperti tertuang dalam RPKP danProposal ?

d. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Cold Storage (BantuanSapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

f. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output Bantuan ColdStorage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

5. Outcome Langsung

a. Berapa jumlah nelayan yang menerima manfaat dengan adanya Bantuan Cold Storage ?

b. Berapa volume ikan dalam kondisi segar sebelum ada Bantuan Cold Storage ?

c. Berapa vohune ikan dalam kondisi segar setelah ada Bantuan Cold Storage ?

d. Berapa lama ikan hasil tangkapan dalam kondisi segar sebeh,m ada Bantuan ColdStorage ?

e. Berapa lama ikan hasil tangkapan dalam kondisi segar setelah ada Bantuan Cold Storage?f Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan Cold

Storage (Bantuan Sapras Pendukr.mg Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Cold Storage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

6. Outcome Antara

a. Berapa harga ikan jika dalam kurang segar akibat tidak ada tempat pendinginan (coldstorage) dalam penanganan hasil tangkap ?

b. Berapa harga ikan jika dalam kondisi segar akibat tidak menggunakan cold storagedalam penanganan hasil tangkap ?

c. Apakah BUMDesa Bersama memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

monev, dan pelaporan serta menjaga kesinambrmgan program ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Cold Storage(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikaran Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut te*ait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Cold Storage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

Lampiran 4K - 2

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan Nelayan sebelum ada Bantuan Cold Storage ?

b. Berapa Pendapatan Nelayan setelah ada Bantuan Cold Storage ?

c. Bagaimana kondisi perkonomian kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Cold Storage(perdagangan, perkembangan sektor-sektor baru. dll)

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Banlran Bantuan Cold Storage(Bantuan Sapras Pendul-mg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak Bantuan ColdStorage (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

Lampiran 4K - 3

Lampiran 4LContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Gill Net(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

l. Data Lokasi

. Kabupaten /Kota

o Kawasan Perdesaano Desa - Kecamatan

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuli ke{asama antar desa dan pembenhrkan

BKAD dan BUMDesa Bersama ?

c. Apaliah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur Bantuan Gill Net (Bantuan

Sapras Pendukrurg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?e. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras Pendukung

Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) melibatkan BUMDesaBersama ?

f. Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budi<laya)?g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Bantuan GillNet (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan

Budidaya) ?

4. Output

a. Apakah Bantuan Gill Net sudah terbangun dengan kondisi sesuai Juknis ?

b. Apakah sudah ada BLlMDesa Bersama yang memiliki kemampuan dalam mengelola

Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras Pendukulg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap

dan Budidaya) ?

Lampiran 4L - I

2. Input

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan Gill Net

(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

d. Apakah Lokasi Bantuan Cill Net (Bantuan Sapras Pendulnrng Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya) ada di Kawasan Perdesaan ?

e. Apakah usulan kegiatan Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras Pendukung PengembanganPotensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ada di dokurnen RPKP ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan input Bannran Gill Net (Bantuan SaprasPendukulg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input Bantuan Gill Net(Bantuan Sapras Pendukurg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

c. Apakah Bantuan Gill Net (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) sesuai kebutuhan seperti terhrang dalarn RPKP dan Proposal ?

d. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Gill Net (Bantuan SaprasPendulung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

f. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output Bantuan GillNet (Bantuan Sapras Pendukrmg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

5. Outcome Langsung

a. Apakah Bantuan Gill Net dapat digunakan sesuai dengan karakteristik perairan yang ada

dan kebiasaan nelayan setempat ?

b. Berapa jumlah nelayan yang menerima manfaat dengan adanya Bantuan Gill Net ?

c. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan Gill Net(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Gill Net (Bantuan Sapras Purdukung Pengernbangan Potensi Perikanan Tangkapdan Budidaya) ?

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan Nelayan sebelum ada Bantuan Gill Net ?

b. Berapa Pendapatan Nelayan setelah ada Bantuan Gill Net ?

c. Bagairnana kondisi perkonomran kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Gill Net(perdagangan, perkembangan sektor-sektor baru, dll)

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Gill Net (Bantuan

Sapras Pendukung Pengembangan Potsnsi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak Bantuan GillNet (Bantuan Sapras Pendukurg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan

Budidaya) ?

Lampran 4L - 2

6, Outcome Antara

a. Berapa volume ikan yang dapat ditangkap melalui Gill Net bantuan ?

b. Berapa harga ikan hasil tangkap dari Gill Net ?

c. Apakah BUMDesa Bersarna memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

monev, dan pelaporan serta menjaga kesinambungan program ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome A-ntara Bantuan Gill Net(Bantuan Sapras Pendukru:g Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Gill Net (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap

dan Budidaya) ?

1. Data Lokasi

o Kabupater/Kota :

o Kawasan Perdesaan :

2. Input

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?

c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercannrm dalam RKAKL untuk Bantuan Kapal Ikan(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

d. Apakah Lokasi Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendnkung Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya) ada di Kawasan Perdesaan ?

e. Apakah usulan kegiatan Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung PengembanganPotensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ada di dokumen RPKP ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan input Bantuan Kapal Ikan (Bantuan SaprasPendukmg Pengembangan Potansi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak laljut terkait dengan kondisi input Bantuan KapalIkan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bsrsama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyawarah Antar Desa untuk kerjasama antar desa dan pembentukanBKAD dan BuMDesa Bersama ?

c. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang mengatur Bantuan Kapal Ikan (Bantuan

Sapras Pendukrmg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?e. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung

Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) melibatkan BUMDesaBersama ?

f Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)?g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras

Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Bantuan Kapal

Ikan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan

Budidaya) ?

4. Output

a. Apakah Bantuan Kapal Ikan sudah terbangun dengan kondisi sesuai Juknis ?

b. Apakah perizinan kapal dari instansi terkait sudah ada sesuai GT kapal ikan ?

c. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang rnemiliki kemampuar dalam mengelola

Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan

Tangkap dan Budidaya) ?

Lampiran 4M - I

Lampiran 4MContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Kapal Ikan(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya)

d. Apakah Bantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan PotensiPerikanan Tangkap dan Budidaya) sesuai kebutuhan seperti terhmng dalam RPKP danProposal ?

e. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

f. Apa permasalahan yang terkait deng,an kondisi Output Bantuan Kapal Ikan (BantuanSapras Pendtrkturg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak larjut terkait dengan kondisi Output Bantuan KapalIkan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

5. Outcome Langsung

a. Apakah Bantuan Kapal Ikan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik perairan yangada dan kebiasaan nelayan setempat ?

b. Apakah Bantuan Kapal dapat menjelajahi seluruh wilayah peraimn karenaperizinanannya memungkinkan ?

c. Berapajumlah nelayan yang menerima manfaat dengan adanya Bantuan Kapal Ikan ?

d. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan KapalIkan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap danBudidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsungBantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

6. Outcome Antara

a. Berapa volume ikan yang dapat ditangkap melalui Kapal Ikan bantuan ?

b. Berapa harga ikan hasil tangkap dari Bantuan Kapal Ikan ?

c. Apakah BUMDesa Bersama memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

monev, dan pelaporan serta menjaga kesinambungan program ?

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Kapal Ikan(Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagarmana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukung Pengembangan Potensi PerikananTangkap dan Budidaya) ?

7. Dampak

a. Berapa Pendapatan Nelayan sebelum ada Bantuan Kapal Ikan ?b. Berapa Pendapatan Nelayan setelah ada Bantuan Kapal Ikan ?

c- Bagairnana kondisi perkonomian kawasan perdesaan setelah ada Bantuan Kapal Ikan(perdagangan, perkembangan seLlor-sektor baru, dll)

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Kapal Ikan (Bantuan

Sapras Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya) ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak Bantuan

Kapal Ikan (Bantuan Sapras Pendukurg Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan

Budidaya) ?

Lampiran 4M - 2

Lampiran 4NContoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertaniandi Kawasan Perdesaan

1. Data Lokasi

. Kabupaten/Kota :

o Desa - Kecamatan .

2. Input

a. Apakah Petunjuk Teknis sudah memiliki dasar legalitas ?

b. Apakah Petunjuk Teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait ?c. Berapa anggaran (rupiah) yang tercantum dalam RKAKL untuk Bantuan Sapras

Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

d. Apakah Lokasi Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pe(anian ada diKawasan Perdesaan ?

e. Apakah usulan kegiatan Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil ProduksiPertanian ada di dokumen RPKP ?

f Apa permasalahan yang terkait dengan input Bantuan Sapras Pengolahan PascapanenHasil Produksi Pertanian ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input Bantuan SaprasPengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

3. Kegiatan/Proses

a. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang mencakup desa-desa yang ada di KawasanPerdesaan ?

b. Adakah proses Musyaw.rah Antar Desa untuk kerjasama antar desa dan pembentukanBKAD dan BUMDesa Bersama ?

c. Apakah sudah ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD ?

d. Apakah ada AD/ART BUMDesa Bersama yang menganr Bantuan Sapras Pengolahan

Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

e. Apakah pelaksanaan pembangunan Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen HasilProduksi Pertanian rnelibatkan BUMDesa Bersama ?

f Apakah sudah ada Proposal dan RAB kegiatan Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen

Hasil Produksi Peranian ?g. Apa permasalahan yang terkait dengan Proses Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen

Hasil Produksi Pertanian ?h. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Proses Bantuan Sapras

Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

4. Output

a. Apakah Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian sudah terbangun

dengan kondisi sesuai Juknis ?

I ) grdang penyimpan hasil panen,

2) bangunan pengolahan hasil pertanian3) peralatan pengolah hasil pertanian

b. Apakah sudah ada BUMDesa Bersama yang rnemiliki kemampuan dalam mengelola

Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

Lampiran 4N - I

c. Apakah Bantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian sesual

kebutuhan seperti tertuang dalam RPKP dan Proposal ?

d. Apakah BAST (Berita Acara Serah Terima) barang antara Kemendesa dengan Pemdasudah ada dan diterima ?

e. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Output Bantuan Sapras PengolahanPascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

f. Bagairnana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Output Bantuan Sapras

Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

5. 0utcome Langsung

a. Apakah penyimpanan dan pengolahan hasil produksi pertanian dapat ditangani denganbaik ?

b. Apakah permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Langsung Bantuan SaprasPengolahan Pascapanen Hasil Produksi Petanian ?

c. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome LangsrmgBantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

6. Outcome Antaraa. Apakah mutu hasil produksi dan produktivitas usaha pertanian di kawasan perdesaan

meningkat.b. Apakah BUMDesa Bersama memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

monev, dan pelaporan serta menjaga kesinambungan program ?

c. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Outcome Antara Bantuan Sapras

Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Outcome AntaraBantuan Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

7. Dampaka. Apakah sudah tenrujud pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis

potensi pertanian.

b. Apakah ada peningkat pendapatan masyaralat di kawasan perdesaan melalui peningkatanproduktivitas usaha pertanian dalam mentmjang peningkatan kesejahteraan bagi petani

dan rnasyarakat kawasan perdesaan.

c. Apakah ada peningkatan kualitas dan daya saing usaha pertanian yang dikelolamasyarakat sehingga berpeluang tumbuhnya usaha-usaha sektor lain yang menunjang da-

lam upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.

d. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak Bantuan Sapras Pengolahan

Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

e. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak Bantuan

Sapras Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian ?

Lampiran 4N - 2

Lampiran 40Contoh Daftar Pertanyaan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Penyediaan Pendamping Kawasan Perdesaal

l. Data Lokasi

2. Inputa. Apakah pendamping kawasan memiliki petrgetahuan, sikap, dan keterampilan yang

dibutuhkan sebagai pendamping kawasar perdesaan ?b. Apakah Petunjuk Teknis /Pedoman pelaksanaan pendamping kawasan perdesaan sudah

memiliki dasar legalitas dan disosialisasikan ?

c. Berapa jumlah pendamping kawasan di kabupaten ?d. Berapa anggaran (rupiah) untuk kegiatan pendamping kawasan yang tercantum dalam

RKAKL ?

e. Apakah lokasi penempatan Pendamping Kawasan sesuai dengan kebutuhanpembangunan kawasan perdesaan (KPPN,R.PKP) ? Ada di lokasi KPPN / Kabupatenyang sudah ada RPKP.

f. Apa permasalahan yang terkait dengan input Pendamping Kawasan ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi input PendampingKawasan ?

3. Kegiatan/Prosesa. Apakah Pendamping kawasan sudah mengetahui mitra kerja (stakeholder PKP) di

Daerah? Dalam hal ini mengetahui nama dan no kontak pejabat stakholder di DesaKawasan Perdesaan, Kabupaten/Kota, dan Pusat.

b. Berapa kali interaksi Pendamping Kawasan dengan stakeholder PKP dalam tiappekan/bulan ? Interaksi dengan stakholder di Desa, Kawasan Perdesaan, Kabupaten Kota,dan Pusat dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pendamping kawasan.

c. Apa saja dokumen kebijakan, regulasi, dan program./kegiatan pembangunan kawasan

perdesaan yang telah dimiliki/dik-umpulkan untuk dipelajari ?

d. Apakah dilakukan kegiatan penelaahan dokumen, identifikasi potensi dan permasalahan

kawasan perdesaan telah disampaikan dalam Laporan Pendamping kepada pihak terkait ?

e. Apakah pendamping kawasan mernberikan solusi atas berbagai persoalan dalampembangunan kawasan perdesaan ?

f. Apa permasalahan internal Pendamping Kawasan dalam proses peodampingan yang

d ilakukannya ?

g. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi intemal pendamping

kawasan dalam proses pendampingan yang dilakukannya ?

4, Outputa. Apakah Pendamping Kawasan memahami beberapa dokumen kebiiakan. rezulasi.

perencanaan, seperti :

1) UU Desa dan turunannya2) UU Penataan Ruang3) RPJMN4) RPKP5) KPPN6) RPJMD7) RTRW Kab/Kota

Lampiran 40 - I

8) RKPD9) Program/kegiatan SKPD Kab/Provinsi/Pusat di Kawasan Perdesaan seperti yang

tertuang dalam RKA.b. Apakah pendamping kawasan mengetahui organisasi PKP di Pusat sampai level kawasan,

seperti:1) TKPKP Pusat2) TKPKP Provinsi3) TKPL? kabupaten/Kota4) BKAD,5) BUMDesa Bersama

c. Apakah Pendamping Kawasan mengetahui potensi kawasan perdesaan dan caramengembangkamya ?

d. Apakah Pendamping Kawasan mengetahui permasalahan kawasan perdesaan danmengetahui solusinya ?

e. Apakah Pendamping Kawasan mengetahui keberadaan bennrk-bentuk kerjasama yang

sudah ada di kawasan ?

f Apakah Pendamping Kawasan sudah mengetahui metodologi dan instrumen monitoringdan evaluasi kebijakan/program,&egiatan ?

g. Apakah Pendamping Kawasan sudah memiliki agenda dan program ke{a dalammelaksanakan tugas pendampingan ?

h. Apa permasalahan dalam kaitan output Bantuan Penyediaan Pendamping Kawasan

Perdesaan seperti tersebut di atas ?

i. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan ouput Bantuan Penyediaan

Pendamping Kawasan Perdesaan seperti kondisi tersebut di atas ?

5. Outcome Langsunga. Apakah Pendamping Kawasan sudah melakukan fasilitasi-fasilitasi dalam hal :

1) Musyawarah antar Desa dalam pembentukan BKAD, BUMDesa Bersama, dan

kerj asama-kerj asama lainnya.2) Pelaksanaan tugas TKPKP KabupatenKota3) Penytsunan/Review RPKP (yang dilakukan Direktorat PPKP)

4) Implementasi RPKP/KPPN yang dilakukan Desa,/SKPD/Kementerian5) Monev Pelaksanaan RPKP.6) Penyiapan kelembagaan PKP di Kawasan dan kab/Kota (bag yang belum ada)

7) Penyelesaianpermasalahan.b. Apakah Pendamping Kawasan sudah melakukan sosialisasi terkait dengan:

I ) Konsepsi Pembanguran Kawasan Perdesaan

2) Kebijakan/regulasi/programlkegiatan pembangruran kawasan perdesaan, seperti:

a) UU Desa, PP, Permendesa, Permendagri, Kepditjen PKP terkait Pembanpman

Kawasan Perdesaan.

b) UU Penataan Ruangc) RPJMNd) RPKPE) KPPNfl RTRWg) Sumber Pendanaan

c. epakah Pendampirg Kawasan sudah melakukan beberapa tindakan Advokasi yang

diperlukan ? Peta Masalah, Posisi tawar antar pelaku, dan resolusi'

d. Adanya informasi kepada Dtjen PKP tentang:

1) Implementasi kebijakan/regulasi PKP di Daerah.

2) Kualitas pekerjaan kegiatan Ditjen PKP di daerah/Kawasan Perdesaan

Lampiran 4O - 2

3) Pennasalahan, usulan solusi, dan us an rencana tindak lanjut.e. Apa permasalahan dalam kaitan Outcome Langsmg Bantuan Penyediaan Pendamping

Kawasan Perdesaan seperti tersebut di atas ?

f. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan Outcome Langswrg BantuanPenyediaan Pendamping Kawasan Perdesaan seperti kondisi tersebut di atas ?

6. Outcome Antaraa) Apakah sudah tersusun dokumen perencanaan PKP yang berkualitas ? Menjadi rujukan

dalam proses perencanaan pembangman (Muuenbang) Desa/ Kecarnatan/ Kabupater/Pusat ?

b) Apakah sudah terbentuk kelembagaan PKP ?c) Apakah Kelembagaan PKP yang ada sudah eksis dan aktif melaksanakan tugas dan

fungsinya ?

d) Apakah sudah ada dasar legalitas terhadap kawasan perdesaan yang ditetapkan, dokumenRPKP, dan kelernbagaannya ?

e) Apakah ada dukungan seluruh stakholder terhadap PKP ? Dibuktikan dengan besamyajumlah kegiatan dan anggaran ke Kawasan Perdesaan.

f) Apa permasalahan dalam kaitan Outcome Antara Bantuan Penyediaan PendampingKawasar Perdesaan seperti tersebut di atas ?

g) Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan Outcome Antara BanntanPenyediaan Pendamping Kawasan Perdesaan seperti kondisi tersebut di atas ?

7. Dampaka. Bagaimana perkembangan status desa di Kawasan Perdesaan setelah mendapat intervensi

dalam skema pembangunan kawasan perdesaan ?

b. Bagaimana kondisi keterkaitan desa yang menjadi pusat perttunbuhan ke dalam kawasan?

dan keterkaitan terhadap ekstemal kawasan ? Perdagangan, Penyediaan Jasa, SumberDaya Alam, Rantai Nilai, dan lain-lain.

c. Apa permasalahan yang terkait dengan kondisi Dampak dari adanya Bantuan Penyediaan

Pendamping Kawasan Perdesaan ?

d. Bagaimana konsep dan usulan tindak lanjut terkait dengan kondisi Dampak dari adanya

Bantuan Penyediaan Pendamping Kawasan Perdesaan ?

Lampiran 40 - 3