keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi … · 2011. 6. 2. · 1 lampiran keputusan menteri...

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP. 29 / MEN / III / 2010

TENTANG

PENETAPAN SKKNI

SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

TENAGA **'.ffffi f*ornr*"*r,REPT]BLIKIIIDOIYESH

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 2T /MENffi2O1O

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIASEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN MENJADI STANDAR

KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.21IMENDU2007 tentang Tata Cara Penetapan StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkanKeputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan StandarKompetensi Kerja Nasional lndonesia Sektor Pertanian BidangPenyuluhan Pertanian menjadi Standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia:

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor a279);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentangSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER. 21IMEN/X12007 tentang Tata Cara PenetapanStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar KompetensiKerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian BidangPenyuluhan Pertanian yang diselenggarakan tanggal 10Desember 2009 bertempat di Botanical Garden SquareBogor;

Surat Ketua Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor297ISE.6001J112109 tanggal 10 Desember 2009 tentangPenetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia Bidang Penyuluhan Pertanian;

2.

3.

4.

Memperhatikan : 1.

2.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSI(AN:

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesiaSektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadiStandar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia, sebagaimanatercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional danmenjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanprofesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasikompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannyaditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahunatau sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan diJakartaPadatanggal 5 Naret 2010

TRANSMIGRASl

fl

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.29/MEN/III/2010

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Liberalisasi ekonomi global (GATT, WTO, European Union, APEC, NAFTA, AFTA

dan SAARC) menimbulkan tantangan peningkatan persaingan tenaga kerja di

pasar kerja yang makin ketat, yang mendorong Indonesia lebih meningkatkan

kemampuan profesional sumberdaya manusia di semua sektor pembangunan,

termasuk sektor pertanian. Globalisasi pasar kerja akan diwarnai oleh persaingan

kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan demikian pasar kerja ke depan

akan lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Di sisi lain, revitalisasi di bidang pertanian ditujukan untuk menjadikan pertanian

sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, Revitalisasi Pertanian

juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk perdesaan,

serta mengurangi kemiskinan. Revitalisasi Pertanian dilaksanakan melalui

pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha agribisnis,

baik di hulu, on-farm, hilir maupun usaha jasa penunjang. Usaha hulu antara lain

meliputi agroindustri benih, bibit, pupuk, pestisida nabati dan alat-alat mesin

pertanian. Usaha on-farm meliputi produksi tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan. Usaha hilir mencakup agroindustri pengolahan hasil,

standarisasi, grading, pengemasan, transportasi dan pemasaran. Sedangkan usaha

jasa penunjang meliputi perbankan, perkreditan, pergudangan, pendidikan,

pelatihan, penyuluhan dan penelitian.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya

manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di

2

willayah pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan dikembangkan kemampuan dan

kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahataninya secara

produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan

dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Mengingat pentingnya

peranan dan efektivitas penyuluhan pertanian, implementasi program-program

tersebut melibatkan Penyuluh Pertanian yang akan bertindak sebagai pendamping

petani dan pelaku agribisnis lainnya yang menjadi sasaran program tersebut.

Penyuluh Pertanian adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem

Penyuluhan Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem

penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama

dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku

usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat

mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan,

manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu

pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya

menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata

kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan

memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku

utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran

pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7)

melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan

kompetensi Penyuluh Pertanian untuk mewujudkan Penyuluh Pertanian yang

profesional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh

Pertanian merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah

mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang

jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi Penyuluh.

Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang Undang dan Peraturan

Pemerintah tersebut, diperlukan standar kompetensi yang mencerminkan

3

keprofesian seorang Penyuluh Pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan

dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh

Pertanian.

B. Tujuan Penyusunan SKKNI

Penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian bertujuan untuk memberikan acuan baku

tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Pertanian bagi para pemangku

kepentingan (stakeholders) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Pertanian yang

profesional. Secara spesifik, SKKNI Penyuluh Pertanian ditujukan untuk memberikan

pedoman bagi :

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi

Penyuluh Pertanian.

2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan

program diklat profesi Penyuluh Pertanian.

3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji

kompetensi.

C. Pengertian SKKNI

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata ”Standar” diartikan sebagai ukuran yang

disepakati. Kata ”Kompetensi Kerja” mempunyai arti sebagai kemampuan kerja

seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan

tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata

”Nasional” mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,

dan kata ”Indonesia” mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik

Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan

bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas

Penyuluh Pertanian di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Penyuluh

Pertanian. Asosiasi profesi Penyuluh Pertanian, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan

Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu

pada SKKNI Penyuluh Pertanian sebagai standar kompetensi yang dipergunakan

untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan

kompetensi Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan program pembangunan

pertanian.

D. Penggunaan SKKNI

SKKNI Penyuluh Pertanian antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Penyuluh Pertanian;

2. Menilai unjuk kerja Penyuluh Pertanian;

3. Melakukan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian;

4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan

sumber daya manusia (SDM) Penyuluh Pertanian.

Dengan tersusunnya SKKNI Penyuluh Pertanian sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan, maka:

1. Penyuluh Pertanian diharapkan mampu untuk:

1.1. Merencanakan kegiatan penyuluhan pertanian;

1.2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian;

1.3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

1.4. Mengembangkan penyuluhan pertanian.

2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:

2.1. Menyelenggarakan program Diklat Penyuluh Pertanian;

2.2. Mengembangan program Diklat Penyuluh Pertanian.

3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:

3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian;

3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian.

E. Format Standar Kompetensi

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap

format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi

terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan

yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

5

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub

sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi,

yaitu:

X X X . X X 0 0 . 0 0 0 . 0 0

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3

huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang

Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub

Sektor/Sub Bidang. Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit

angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Kode kelompok kompetensi umum (general)

02 : Kode kelompok kompetensi inti (functional)

03 : Kode kelompok kompetensi khusus (spesific)

04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (optional)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi

dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai

dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit

kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk

menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi

yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar

tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan

yang lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka

semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit

kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan

seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar

kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Pertanian untuk bidang

Penyuluhan Pertanian yang digunakan adalah:

6

TAN. PP01.001.01

Penjelasan: TAN : Sektor Pertanian

PP : Penyuluhan Pertanian

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan,

dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian

atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat

aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan,

melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani,

merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.

b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi

sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui,

menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-

lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara

singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas

pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Nomor urut unit pada kelompok

Versi atau edisi

Nama bidang

Nama kelompok unit

Nama sektor

7

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang

mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit

kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan

untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri

atas semua dan atau sebagian dari unsur: ”merencanakan, menyiapkan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan”.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan

yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen

kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang

menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2

sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur

dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus

memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja,

yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta

pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan

afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan

unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang

isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu,

dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan

materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi

untuk melaksanakan unit kompetensi.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus

dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam

melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

8

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan

penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain:

prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit

kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan

unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit

kompetensi lain.

b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas

tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup

penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian

dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di

tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang

disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit

kompetensi tertentu.

d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit

kompetensi tertentu.

e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang

untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk

kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki

seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan

tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria

kompetensi kunci, sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;

b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;

c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;

d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;

e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

f. Memecahkan masalah;

g. Menggunakan teknologi.

9

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1)

Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3)

Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi

kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-

kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji

kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan

bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan

diorganisasikan?

b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?

c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?

d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?

e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?

f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?

g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan? Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

Kompetensi

Kunci

TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”

TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”

TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan

Memodifikasi Proses”

1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi-kan informasi

Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi

Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi

Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi

2. Mengkomunika-sikan informasi dan ide-ide

Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi

Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai

Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi

Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja

Menggabung-kan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.

10

Kompetensi

Kunci

TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”

TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”

TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan

Memodifikasi Proses”

4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok

Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin

Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan

Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks

5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan

Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks

Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis

6. Memecahkan masalah

Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi

Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan

Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis

7. Menggunakan teknologi

Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi

Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain

Menggunakan teknologi untuk membuat desain/meran-cang, menggabung-kan, memodifi-kasi dan me-ngembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang

keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok

Kompetensi Umum/dasar, Kelompok Kompetensi Inti, dan Kelompok

Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/dasar mencakup unit-unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan.

Misalnya mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan dan melakukan komunikasi

dialogis.

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang

11

keahlian/ pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (compulsory)

dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan

keterampilan spesifik. Misalnya menyusun programa penyuluhan pertanian,

menerapkan metode penyuluhan pertanian, mengevaluasi pelaksanaan

penyuluhan pertanian, serta mengembangkan metode, sistem kerja, atau arah

kebijakan penyuluhan pertanian.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi Khusus/Spesialisasi mencakup unit-unit kompetensi yang

dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang

memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis

yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai penciri bidang keahlian dan bersifat pilihan untuk

mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang

keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya mengelola kegiatan produksi benih

tanaman, mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura, mengelola kegiatan

pengolahan hasil perkebunan, mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian

ke pasar domestik, dan mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan

F. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Mengacu pada PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional,

dinyatakan bahwa :

1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional

dan/atau Standar Khusus;

2. Program pelatihan kerja disusun mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI);

3. KKNI terdiri dari 9 jenjang yang dimulai dari jenjang satu terendah sampai

sembilan tertinggi.

Kriteria-kriteria dalam penyusunan KKNI adalah sebagai berikut:

1. Derajat kesulitan bidang keahlian atau pekerjaan yang diukur mulai dari tugas-

tugas yang mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai

dengan yang teramat rumit, berubah, tidak terduga yang memerlukan

pertimbangan.

2. Pengetahuan yang diperlukan mulai dari sekedar hanya mengandalkan ingatan

sampai pada yang memerlukan analisis dan evaluasi.

12

3. Tanggung jawab yang diemban, dapat meliputi tanggung jawab pada orang lain

dan juga atas jumlah serta kualitas hasil.

4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan kerja, pendidikan dan pekerjaan yang

tinggi.

KKNI meliputi tiga parameter, yaitu kegiatan, pengetahuan dan tanggung jawab

seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALI-FIKASI

PARAMETER

KEGIATAN PENGETAHUAN TANGGUNG JAWAB I Melaksanakan kegiatan :

1. Lingkup terbatas 2. Berulang dan sudah

biasa 3. Dalam konteks yang

terbatas

1. Mengungkap kembali 2. Menggunakan

pengetahuan yang terbatas

3. Tidak memerlukan gagasan baru

1. Terhadap kegiatan sesuai arahan

2. Di bawah pengawasan langsung

3. Tidak ada tanggung-jawab terhadap pekerjaan orang lain

II Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup agak luas 2. Mapan dan sudah biasa 3. Dengan pilihan pilihan

yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin

1. Menggunakan pengetahuan dasar operasional

2. Memanfaatkan informasi yang tersedia

3. Menerapkan peme-cahan masalah yang sudah baku

4. Memerlukan sedikit gagasan baru

1. Terhadap kegiatan sesuai arahan

2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu

3. Punya tanggung-jawab terbatas terha-dap kuantitas dan mutu

4. Dapat diberi tanggungjawab mem-bimbing orang lain

III Melaksanakan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas

dan memerlukan keterampilan yang sudah baku

2. Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur

3. Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa

1. Menggunakan pengetahuan-

pengetahuan teoritis yang relevan

2. Menginterpretasi in-formasi yang tersedia

3. Menggunakan perhi-tungan dan pertim-bangan

4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku

1. Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas

2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu

3. Bertanggung-jawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja

4. Dapat diberi tang-gungjawab terhadap hasil kerja orang lain

IV Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas

dan memerlukan keterampilan penalaran teknis

2. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur

3. Dalam berbagai konteks

1. Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis

2. Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia

3. Pengambilan kepu-tusan berdasarkan kaidah-

1. Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri

2. Di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas

3. Bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja

4. Dapat diberi

13

KUALI-FIKASI

PARAMETER

KEGIATAN PENGETAHUAN TANGGUNG JAWAB yang sudah biasa maupun yang tidak biasa

kaidah yang berlaku 4. Menerapkan sejumlah

pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa

tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

V Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas

dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi)

2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku

3. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar

4. Dalam konteks rutin maupun tidak rutin

1. Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area

2. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan luas

3. Menentukan metoda-metoda dan prosedur yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis

Melakukan : 1. Kegiatan yang

diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain

2. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas

3. Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja

4. Dapat diberi tang-gungjawab terhadap pencapaian hasil kerja

VI Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang

sangat luas dan memerlukan penalaran teoritis khusus

2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku

1. Menggunakan basis pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang

2. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas

4.

Melaksanakan : 1. Pengelolaan

kegiatan/proses kegiatan

2. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan yang sudah tertentu

3. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam

3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak

3. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok

4. Dapat diberi tang-gungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi

VII Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menjelaskan secara sistematik dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu

bidang, dan 2. Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu

bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan

14

KUALI-FIKASI

PARAMETER

KEGIATAN PENGETAHUAN TANGGUNG JAWAB komunikasi yang baik

VIII Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang, dan 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual

seraca original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasiona

IX Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual

yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional

G. Peta Fungsi Penyuluh Pertanian

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan pertanian, peta fungsi

kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan

penyuluhan pertanian, dan pengelolaan agribisnis. Peta fungsi Penyuluh Pertanian

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Peta Fungsi Penyuluh Pertanian

Bidang Kerja Utama Fungsi Kunci Fungsi Utama Fungsi Dasar

Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial

Pengembangan Diri Penyuluh

1. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan

2. Mengorganisakan Pekerjaan

Pengembangan Interaksi Sosial

3. Melakukan Komunikasi Dialogis


4. Membangun Jejaring Kerja

5. Mengorganisasikan Masyarakat

Penyeleng-garaan Penyuluhan Pertanian

Persiapan Penyuluhan Pertanian

1. Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah

2. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian

2. Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian

15


3. Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian

4. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Penyuluhan Pertanian

1. Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian

2. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian


Pengelolaan Agribisnis

Pengelolaan Sub Sistem Agroinput*)

1. Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman

2. Mengelola Kegiatan Produksi Pupuk/Pestisida Tanaman

3. Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak

4. Mengelola Kegiatan Produksi Pakan/Obat Ternak

5. Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian

Pengelolaan Sub Sistem Agro produksi *)

1. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan

2. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura


3. Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan

4. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar

5. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil

6. Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas

Pengelolaan Sub 1. Mengelola Kegiatan

16


Sistem Agro processing *)

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

2. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

3. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

4. Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak

Pengelolaan Sub Sistem Agroniaga *)

1. Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik

2. Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri

Pengelolaan Sub Sistem Jasa Pendukung*)

1. Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan

2. Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi Dan Teknologi

3. Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis

H. Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian antara lain meliputi: Komite

SKKNI, Panitia Teknis, Tim Penyusun, dan Panitia Prakonvensi, Panitia Konvensi

SKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum

pada Tabel 4.

Tabel 4. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI, Panitia Teknis, Tim Penyusun, dan Panitia

Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian

No Nama Jabatan di Instansi Jabatan dalam Tim Ket

I. Komite SKKNI

1. Dr. Ir. Ato Suprapto, MS. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian

Pengarah Instansi Teknis Pembina Sektor

2. Dr. Ir. Momon Rusmono, Kepala Pusat Ketua Instansi Teknis

17


MS. Pengembangan Pendidikan Pertanian

Pembina Sektor

3. Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja,M.Ed.

Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Wakil Ketua Instansi Teknis Pembina sektor

4. Ir. Heri Suliyanto, MBA. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian

Sekretaris Instansi Teknis Pembina Sektor

5. Dr.Ir. Adang Warya, MM. Sekretaris Jenderal Komite PPN

Anggota Assosiasi profesi

6. Ir.Bayu Priantoko, MS Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi

Anggota Depnakertrans

7. Ir.Surono, MPhil Ketua komisi dan Pengembangan

Anggota BNSP

8. Ir. Syarifuddin Hatab Anggota Komisi Kerjasama dan Promosi

Anggota BNSP

9. Ir.Yusuf Aidy, M.Pi Kepala Sekretariat Bakorluh

Anggota Bakorluh Prov. Jateng

10. Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS Dosen Institut Pertanian Bogor

Anggota Pakar

11 Ir. Agus Sutarman, MS,MM Koordinator Penyuluh Sekretariat Bakorluh

Anggota Penyuluh Prov. Riau

12. Drs. Suryowihardi, B.Sc. M.Si

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Anggota Lembaga Diklat

13. Ir. Siti Farikha, MM Kepala BP4K Kabupaten Bogor

Nara sumber Assosiasi Profesi

II. Panitia Teknis

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, MS.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian

Ketua Instansi Teknis Pembina Sektor

2. Ir. Sismijati, M.Ed. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


3. Dra. S.A. Nurwahidah Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian

Anggota Instansi Teknis Pembina Sektor

4. Ir. Indratmo, M.Sc. Kepala Bidang Kelembagaan dan

Anggota Instansi Teknis

18


Ketenagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian

Pembina Sektor

5. Dra. Rosari HA. M.Pd Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


6. Ir. Agus Wahyu D M.Sc. Kepala Sub Bidang Program dan Administrasi, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


7. Ir. Zahron Helmy, MP. Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian


8. Dr.Ir. Sapto Husodo, MP. Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Anggota Pakar

III. Tim Penyusun

1. Ir. Sismijati, M.Ed. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


2. Dra. S.A. Nurwahidah Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


3. Dr. Anshar Oemar, M.Ed Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Anggota Pakar

4. Ir. Dedi Kusnadi, M.Si Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Anggota Pakar

5. Dr. Drh. Maya Purwanti Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Anggota

Pakar

6. Drs. Achmad Musyadar, MM

Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Anggota

Pakar

19


7. Dr.Ir. Sapto Husodo, MP Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Anggota Pakar

8. Cucuk Redono, SP, MP Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Anggota Pakar

9. Drs. Gunawan Yulianto, MM

Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Anggota Pakar

10. Ir. Farida Khuriaty, MM

Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor

Anggota Praktisi

11. Ir. Zahron Helmy, MP.

Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Anggota Instansi Teknis

Pembina Sektor

12. Dr. Nani Sufiani S, M.ScAg

Widyaiswara Pusat Pengembangan Menejemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi


13. Dr. Ir. Bambang Gatut, M.Si

Kepala Bidang Program, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan


III. Panitia Konvensi 1. Dr. Ir. Ato Suprapto, MS. Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pengarah Instansi Teknis Pembina Sektor

2. Dr. Ir. Momon Rusmono, MS.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


3. Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja,M.Ed.

Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Wakil Ketua Instansi Teknis Pembina Sektor

20


4. Ir. Sismijati, M.Ed.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


5. Ir. Indratmo, M.Sc

Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


6. Ir. Mulyo Nugroho, M.Si

Kepala Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


7. Dr.Ir. Adang Warya, MM. Sekretaris Jenderal Komite PPN Anggota Assosiasi

profesi

8. Ir. Maspur Makhmudi, MM

Kepala Bidang Ketenagaan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian


9. Dra. SA Nurwahidah

Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


10. Dra. Rosari HA, M.Pd

Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


11. Ir. Agus Wahyu D M.Sc.

Kepala Sub Bidang Program dan Administrasi, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian


12. Ir. Zahron Helmy, MP.

Kepala Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian


13. Dr.Ir. Sapto Husodo, MP. Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Anggota Pakar

21


14. Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM

Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian Anggota Instansi Teknis

Pembina Sektor

15. Jimmy RH Sinaga, S.Pt Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian Anggota Instansi Teknis

Pembina Sektor Prakonvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2009 di

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang yang dihadiri oleh 105 orang peserta

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan

Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP,

Dinas Pertanian Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Perguruan Tinggi, Pakar,

Penyuluh Pertanian dan Petani. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta Prakonvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian

NO. NAMA ASAL INSTANSI

1. Dr.Ir.Ato Suprapto, MS Badan PSDMP 2. Ir.Winarhadi, MM Biro OK, Setjen Deptan 3. Ir.Muchransyah Achmad, MS Badan PSDMP 4. Ir. Lukman M. Baga, M.AgrEc Tenaga Ahli Deptan 5. Dr.Ir. Momon Rusmono, MS Badan PSDMP 6. Dr.Ir.Mei Rochyat D, M.Ed Badan PSDMP 7. Ir.Surono, MPhil BNSP 8. Ir.Bayu Priantoko, MS Depnakertrans 9. M.W. Hudoyo, A.Pi, MPS Pusbangluh, DKP

10. Abdul Hanan,SP, M.Si Pusbangluh, DKP 11. Ir.Hazanal Arifin, M.Sc Pusat Bina Penyuluhan, Kehutanan 12. Ir.Rita Marsi, MS Pusat Bina Penyuluhan, Kehutanan 13. Ir.Mulyono Machmur, MM Perhiptani (Narasumber) 14. Ir.Lukman Baga, MAEc KPPN 15. Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS IPB (Narasumber) 16. Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto, MS UNS (Pakar Penyuluhan Pertanian) 17. Dr.Sapja Anantanyu, SP,M.Si UNS (Fakultas Pertanian) 18. Prof.Dr.Ir.Sunarru Samsi Hariadi, M.Si UGM (Fakultas Pertanian) 19. Prof.Dr.Ir. Zulkipli Alamsyah, M.Sc Univ Jambi (Fakultas Pertanian) 20. Dr.Ir. Siti Amanah, MP IPB

22

Tabel 5. Lanjutan

NO. NAMA ASAL INSTANSI 21. Dr.Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Ec IPB 22. Prof.Dr.Ir.Irwan Effendi, MS Univ. Lampung (Fakultas Pertanian) 23. Ir.Baran Wirawan, M.Sc KPPN 24. Drh.Rr.Sri Bintang K.W, M.Si Dep.Pertanian 25. Samuel Pardomuan, SP,MM Bakorluh Prov.Lampung 26. Ir.Yusuf Aidy, M.Pi Bakorluh Prov Jateng 27. Ir. Siti Farikah, MM BP4K Kab. Bogor 28. Ir. Frida Khuriyati, MM BP4K Kab. Bogor 29. Ir.H.Budiman, M.Si Bapeluh Kab. Sukabumi 30. Ir.Edwin Suryadilaga, M.Si Bapeluh Kab. Sukabumi 31. Junanta, Sp Bapeluh Kab. Majalengka 32. Cacang M Bapeluh Kab. Kuningan 33. H.A. Fuad Sobri BP4K Kab. OKI, Sumsel 34. Maksudin, SP BP4K Kab. MUBA, Sumsel 35. H. Kosim Ansoro, M.Si Penyuluh Kab. Lebak Banten 36. Asep Priatna, SP Penyuluh Kab. Sukabumi 37. Lili Soemantri, SP, MP Penyuluh Kab. Bandung 38. Ir. Dodo Sudarsono Penyuluh Kab. Bandung 39. Ir. Lilik Hidayati A.W Penyuluh Prov. D.I Yogyakarta 40. Ir. Hantoro Tapari, MS Penyuluh Prov. Jateng 41. Ir. Muslim Nurdin, MSPPSc Penyuluh Prov. Lampung 42. Ir. Agus Sutarman, MS,MM Penyuluh Prov. Riau 43 Syaefulloh Potret Indonesia (Wartawan) 44. Dr.Ir. Nani Sufiani, M.SCAg PPMKP, Ciawi 45. Drs. Suryo, MS BBPP Kayu Ambon, Lembang 46. Ir. Duddy, MM BBPP Kayu Ambon, Lembang 47. Ir. Rosana Suzi, MM BBPP Kayu Ambon, Lembang 48. Ir. Maman Surachman, M.Ed BBPP Ketindan, Malang 49. Nurlela, ST, MP BBPP Ketindan, Malang 50. Dr.Ir. Abdul Samad BBPP Batu, Malang 51. Dr.Ir. Bambang Gatut BBPP Batu, Malang 52. Ir. Ridha Ismail, MS BBPP Batangkaluku 53. Ir. Qodar Prayogi BBPP Batangkaluku 54. Ir. Wahyu Santoso, MS BBPKH Cinagara 55. Ir. Kusharyono, MS BBPP Binuang 56. Ir. Marhaenis Budi Santoso, M.Si BBPP Binuang 57. Ir. Muh Amir Saade, M.Si BBPP Kupang 58. Ir. Lindung, MP BPP Jambi

23

Tabel 5. Lanjutan


59. Ir. Asep Suryaman, MS Pusbanglatan, BPSDMP 60. Ir. Dewi Setyawati, MM Pusbanglatan, BPSDMP 61. Ir. Maspur Makhmudi, MM Pusbanglutan, BPSDMP 62. Dr.Ir. Adang Warya, MS Pusbangluhtan, BPSDMP 63. Ir. Zahron Helmy, MP Pusbangluhtan, BPSDMP 64. Dr.Drh. Endang Endrakasih, MS STPP Bogor 65. Dr. Anshar Oemar, M.Ed STPP Bogor 66. Dr.Drh. Maya Purwanti, MS STPP Bogor 67. Ir. Lukman Effendy, M.Si STPP Bogor 68. Deddy Kusnadi, Sp, M.Si STPP Bogor 69. Achmad Musyadar, SE, MM STPP Bogor 70. Dr.Ir. Soesilo Wibowo, MS STPP Magelang 71. Dr. Sapto Husodo, MP STPP Magelang 72. Cucuk Redono, SP, MP STPP Magelang 73. Drs. Gunawan Yulianto, MM, M.Si STPP Magelang 74. Ir. Sri Rahayu, MM STPP Magelang 75. Ir. Sumaryanto, M.Si STPP Magelang 76. Bambang Riyanto, M.Ed STPP Medan 77. Ir. Sesbany, MS STPP Medan 78. Dwi Febrimeli, SP, M.Sc STPP Medan 79. Prof.Dr.Ir. Hasanuddin, MS STPP Aceh 80. Dr. Abdul Farid, MS STPP Malang 81. Dr. Zainal Arifin, MS STPP Manokwari 82. Ir. Achmad Gusasih, MS STPP Gowa 83. Drs. Syamsuddin, M.Pd STPP Gowa 84. Drh. AK Permana Alamsyah, MM SPP Pleihari 85. Dr. Siti Munifah, MS SPP Palembang 86. Ir. Budi Handoyo, MP SPP Banjarbaru 87. Agus Mulyadi, S.Pi SPP Kupang 88. Ir. Yusuf SPP Tanjungsari 89. Dr.Ir. Teddy Rachmat Muliady, MM BPSDMP 90. Ir. Supriyadi, MM BPSDMP 91. Ir. Sismijati, M.Ed Pusbangdiktan, BPSDMP 92. Ir. Mulyo Nugroho, M.Si Pusbangdiktan, BPSDMP 93. Ir. Indratmo, M.Sc Pusbangdiktan, BPSDMP 94. Dra. S.A. Nurwahidah Pusbangdiktan, BPSDMP 95. N. Bastian, M.Ed Pusbangdiktan, BPSDMP

24

Tabel 5. Lanjutan


96. Dra. Naniek Suryaningsih, MPS Pusbangdiktan, BPSDMP 97. Dra. Rosari HA, M.Pd Pusbangdiktan, BPSDMP 98. Drs. Warsiman, MM Pusbangdiktan, BPSDMP 99. Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM Pusbangdiktan, BPSDMP 100. Jimmy Sinaga, S.Pt Pusbangdiktan, BPSDMP 101. Arief Oka, ST Pusbangdiktan, BPSDMP 102. Suheni AN, S.Sos Pusbangdiktan, BPSDMP 103. Mustholihah Pusbangdiktan, BPSDMP 104. Heri Suherman Pusbangdiktan, BPSDMP 105. Fitrah, S.ST STPP Bogor

Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Desember

2009 di Botanical Garden Square, kampus IPB Bogor yang dihadiri oleh 106 orang peserta

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Departemen Pertanian, Departemen kelautan dan

Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP,

Dinas Pertanian Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Perguruan Tinggi, Pakar,

Penyuluh Pertanian dan Petani. Daftar peserta konvensi seperti tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Peserta Konvensi RSKKNI Penyuluh Pertanian


1. Dr.Ir.Ato Suprapto, MS Badan PSDMP 2. Ir. Muchransyah Achmad, MS Badan PSDMP 3. Dr.Ir. Momon Rusmono, MS Badan PSDMP 4. Ir. Hery Suliyanto, M.BA Badan PSDMP 5. Ir.Surono, MPhil BNSP 6. Andi M. Najib T, SH, MH Depnakertrans 7. Ir. Tri Indratni Asdep Prod.Mutu Meneg. Koperasi 8. M.W. Hudoyo, A.Pi, MPS Pusbangluh, DKP 9. Achmad Sobari Pusbangluh, DKP 10. Ir. Mulyono Machmur, MM Perhiptani (Narasumber) 11. Prof.Dr.Ir.Sumardjo, MS IPB (Narasumber) 12. Dr.Sapja Anantanyu, SP,M.Si UNS (Fakultas Pertanian) 13. Prof.Dr.Ir.Sunarru Samsi Hariadi, M.Si UGM (Fakultas Pertanian) 14. Dr.Ir. Siti Amanah, MP IPB 15. Dr.Ir.Wan Abas Zakaria, MS Univ. Lampung (Fakultas Pertanian) 16. Ir. Fatomi Dirjosujoko, M.Sc PenyuluhProv. Banten

25


17. Ir. Hantoro Tapari, MS Penyuluh Prov. Jateng 18. Ir. Eko Susilo Penyuluh Prov. DI. Yogyakarta 19. Koko Makbullah Penyuluh Kab. Sukabumi 20. H. Marin, SP, MM Penyuluh Kab. Serang 21. Sarhapi Ida Rusmana Penyuluh Kab. Subang 22. Edi Juhara Penyuluh Kab. Bogor 23. Lili Soemantri, SP, MP Penyuluh Kab. Bandung 24. Hari Santoso Penyuluh Kab.Lampung Tengah 25. Achmad Suganda Penyuluh Kab. Cianjur 26. Ir. Sad Hutomo.P Penyuluh BBP2TP 27. Dalmadi Penyuluh BBP2TP 28. Ir. Faridah Salim Penyuluh PPMPKP Ciawi 29. Ir. Priwanti Penyuluh PPMKP Ciawi 30. Ir. Lamhi Hutauruk, MS Penyuluh Pertanian Pusat 31. Ir. Wayan Ediana Penyuluh Pertanian Pusat 32. Ir. Wiwik Hidayati A.W Penyuluh Prov. D.I Yogyakarta 33. Ir.Yusuf Aidy, M.Pi Bakorluh Prov Jateng 34. Ir. Bayu Yanuardi Bakorluh DI.Yogyakarta 35. Ir. Siti Farikah, MM BP4K Kab. Bogor 36. Ir. Frida Khuriyati, MM BP4K Kab. Bogor 37. Edi Suherman Bapeluh Kab.Cianjur 38. Cacang M Bapeluh Kab. Kuningan 39. H.A. Fuad Sobri BP4K Kab. OKI, Sumsel 40. Ir. Agus Sutarman, MS,MM Bakorluh Prov. Riau 41. Ismedi Utomo Bakorluh Prov. Riau 42. Drs. H. Meldi Sartono Bapeluh Kab. Banyuasin, Sumsel 43. Yuni Pribadi BKP & PP Kab. Kutai Kertanegara, Kaltim 44. Syadudin Bapeluh Kab. Cirebon, Jabar 45. Basmid Hadi Bapeluh Kab. Musi Rawas, Sumsel 46. Senowati, STP Kantor Penyuluhan Singkawang 47. Joko Supriyanto, S.Md Kantor Penyuluhan Singkawang 48. H. Zulfakar Petani Kab. Bogor 49. Acep Ramdan Petani Kab. Cianjur 50. Haerudin Petani Kab. Cirebon 51. Dolfinus I De Fretes, S.Pt Koord. Wil DPP Perhiptani, Kupang 52. Ir. Maman Surachman, M.Ed BBPP Ketindan, Malang 53. Ir. Ridha Ismail, MS BBPP Batangkaluku 54. Longginus Lengi BBPP Binuang 55. Ir. Lindung, MP BPP Jambi 56. Ir. Maspur Makhmudi, MM Pusbanglutan, BPSDMP 57. Ir. Zahron Helmy, MP Pusbangluhtan, BPSDMP

26


58. Ir. Dedeh Krisdiani, MM Pusbanglattan BPSDMP 59. Rai Echa Tabloit Sinar Tani 60. Edyanto Ditjen PLA 61. Joko Suprapto Ditjen PLA 62. Anies Doni K Badan Karantina Pertanian 63. Kusharyono, SE.,MM STPP Bogor 64. Dr. Anshar Oemar, M.Ed STPP Bogor 65. Dr.Drh. Maya Purwanti, MS STPP Bogor 66. Deddy Kusnadi, SP, M.Si STPP Bogor 67. Achmad Musyadar, SE, MM STPP Bogor 68. Dr.Ir. Soesilo Wibowo, MS STPP Magelang 69. Dr. Sapto Husodo, MP STPP Magelang 70. Cucuk Redono, SP, MP STPP Magelang 71. Drs. Gunawan Yulianto, MM, M.Si STPP Magelang 72. Ir. Sri Rahayu, MM STPP Magelang 73. Bambang Riyanto, M.Ed STPP Medan 74. Muklis Yahya,SP, M.Si STPP Medan 75. Ir. Agustina, MS STPP Malang 76. Drs. Muh. Arby Hamire, M.Si STPP Gowa 77. Ir. Achmad Gusasih, MS STPP Gowa 78. H. Thamrin Salam, MS STPP Gowa 79. Dr. Zainal Arifin, MS STPP Manokwari 80. Prof.Dr.Ir. Hasanuddin, MS STPP Aceh 81. Dr. Siti Munifah, MS SPP Palembang 82. Agus Mulyadi K, S.Pi SPP Kupang 83. Slamet Riadi, S.Pi SPP Banjarbaru 84. Agus Bahtiar, BA SPP Tanjungsari 85. Ir. Tarmizi Samad SPP Singkawang 86. Ir. Kardi Kusnadi, MS SPP Tanjungsari 87. Ir. Sismijati, M.Ed Pusbangdiktan, BPSDMP 88. Ir. Mulyo Nugroho, M.Si Pusbangdiktan, BPSDMP 89. Dr.Ir. Thomas Widodo, M.Ed Pusbangdiktan, BPSDMP 90. Dra. S.A. Nurwahidah Pusbangdiktan, BPSDMP 91. N. Bastian, M.Ed Pusbangdiktan, BPSDMP 92. Dra. Naniek Suryaningsih, MPS Pusbangdiktan, BPSDMP 93. Dra. Rosari HA, M.Pd Pusbangdiktan, BPSDMP 94. Ir. Agus wahyu D.,M.Si Pusbangdiktan, BPSDMP 95. Sri Asih Harjanti, S.Sos, MM Pusbangdiktan, BPSDMP 96. Ir. Rosdainy Sy,MP Pusbangdiktan, BPSDMP 97. Drs. Dede Nung AK.,MM Pusbangdiktan, BPSDMP 98. Sri Tunjung P.,SE Pusbangdiktan, BPSDMP

27

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

PENYULUH PERTANIAN

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan

dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu

pada Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi seperti tercantum di bawah ini, sedangkan

penjelasan kodifikasi Pekerjaan/Profesi tersebut disajikan pada Tabel 6.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KBLI – 2005. Asosiasi Profesi, Pakar, Praktisi, dan

Stakeholders

Keterangan :

1. Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun

2005 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

2. Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari no (5)

dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antara Asosiasi Profesi,

Pakar, Praktisi dan Stakeholders pada sektor, sub sektor dan bidang yang

bersangkutan.

Tabel 7. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

No. Kodifikasi Keterangan

1 X Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, huruf kapital dari kategori lapangan usaha.

NO. NAMA ASAL INSTANSI 99. Arief Oka, ST Pusbangdiktan, BPSDMP 100. Sutrisno Pusbangdiktan, BPSDMP 101. Endang Sutisna Pusbangdiktan, BPSDMP 102. Mustholihah Pusbangdiktan, BPSDMP 103. Satria Utama, SST Pusbangdiktan, BPSDMP 104. Jimmy Sinaga, S.Pt Pusbangdiktan, BPSDMP 105. Yusiem Pusbangdiktan BPSDMP 106. Usep STPP Bogor

X 00 00 00 00 00 00 Y 00

28

No. Kodifikasi Keterangan

2 00 Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha.

3 00 Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha

4 00 Sub golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha.

5 00 Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha.

6 00 Sub kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha.

7 00

Bagian, memilah lebih lanjut kegian yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan / profesi/ jabatan)

8 00

Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/ jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada penjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I , untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II, untuk Sertifikat 2 - Kulifikasi III, untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV, untuk Sertifikat 4

Kualifikasi V s/d.IX, untuk Sertifikat 5 s/d 9

9 00 Versi, untuk Pemetaan SKKNI diisi dengan nomor urut versi dengan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

Kompetensi Penyuluh Pertanian terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu kelompok

kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus. Kodifikasi

untuk kompetensi Penyuluh Pertanian dapat dilihat pada Tabel 14.

B. Pemetaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Penyuluh Pertanian

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Penyuluh Pertanian adalah pemetaan

KKNI Penyuluh Pertanian. Dalam konteks ini, tim kerja sepakat untuk menggunakan

PERMENPAN Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Sesuai dengan PERMENPAN tersebut,

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dibedakan menjadi Penyuluh

Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli. Selanjutnya pada kelompok

Penyuluh Pertanian Terampil terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh

29

Pertanian Pelaksana Pemula, (2) Penyuluh Pertanian Pelaksana, (3) Penyuluh

Pertanian Pelaksana Lanjutan, dan (4) Penyuluh Pertanian Penyelia. Sementara

pada Penyuluh Pertanian Ahli terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh

Pertanian Pertama, (2) Penyuluh Pertanian Muda, (3) Penyuluh Pertanian Madya,

dan (4) Penyuluh Pertanian Utama. Pada masing-masing jenjang, Penyuluh

Pertanian memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan

jenjang kepangkatannya.

Pembagian level profesi Penyuluh Pertanian ditentukan berdasarkan kompleksitas

(kerumitan) pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari

kompetensi yang dipersyaratkan. Sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing

jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, kompetensi yang dibutuhkan untuk

melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang pada uraian pekerjaan Penyuluh

Pertanian Pelaksana Pemula hingga Penyelia adalah sama tetapi ruang lingkup dan

area pekerjaannya berbeda. Keempat jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian

ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Fasilitator. Level

Penyuluh Pertanian Fasilitator ini sepadan dengan jenjang sertifikasi III pada KKNI.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Pertanian

Pertama dan Muda adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya

berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian tersebut

dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Supervisor yang

sepadan dengan KKNI pada jenjang sertifikasi V.

Sementara itu, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh

Pertanian Madya dan Utama adalah sama tetapi ruang lingkup dan area

pekerjaannya berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh

Pertanian ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Pertanian Advisor

yang sepadan pada sertifikasi VII pada KKNI. Pemetaan KKNI Penyuluh Pertanian

disajikan pada Tabel 8.

30

Tabel 8. Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

Jenjang KKNI

Area Pekerjaan/Profesi Jabatan Fungsional

Level 1 Level 2 Level 3

Sertifikat IX

Sertifikat VIII

Sertifikat VII Penyuluh Pertanian Advisor

Utama, Madya

Sertifikat VI

Sertifikat V Penyuluh Pertanian Supervisor

Muda, Pertama

Sertifikat IV

Sertifikat III Penyuluh Pertanian Fasilitator

Penyelia, Pelaksana Lanjutan,

Pelaksana, Pelaksana Pemula

Sertifikat II

Sertifikat I

C. Pemaketan Unit Kompetensi 1. Identifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian

Kompetensi Penyuluh Pertanian merupakan kebulatan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung

jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Berdasarkan definisi

tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar, Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional dan

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan pada semua level Penyuluh Pertanian. Unit kompetensi

kelompok umum/dasar meliputi: (1) Mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan, (2)

Mengorganisasikan Pekerjaan, (3) Melakukan komunikasi dialogis, (4)

Membangun Jejaring Kerja dan (5) Mengorganisasikan masyarakat.

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan

31

merupakan unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang keahlian penyuluhan

pertanian. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Mengumpulkan dan mengolah

data potensi wilayah, (2) Menyusun programa penyuluhan pertanian, (3)

Menyusun materi penyuluhan pertanian, (4) Membuat dan Menggunakan Media

Penyuluhan, (5) Menerapkan Metode Penyuluhan, (6) Menumbuhkembangkan

kelembagaan petani, (7) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, (8)

Mengevaluasi dampak pelaksaaan penyuluhan pertanian, (9)

Mengembangankan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan

pertanian, dan (10) Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

penyuluhan pertanian.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi Kelompok kompetensi khusus/spesialisasi mencakup unit-unit kompetensi yang

bersifat spesifik dalam bidang keahlian Agribisnis. Unit kompetensi khusus

meliputi :

A. Kelompok sub sistem agroinput : (1) Mengelola kegiatan produksi benih

tanaman, (2) Mengelola kegiatan produksi pupuk, pestisida tanaman, (3)

Mengelola kegiatan produksi bibit ternak (4) Mengelola kegiatan produksi

pakan, obat ternak, dan (5) Mengelola kegiatan produksi alat dan mesin

pertanian

B. Kelompok sub sistem agroproduksi :(1) Mengelola kegiatan produksi

tanaman pangan, (2) Mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura, (3)

Mengelola kegiatan produksi tanaman perkebunan, (4) Mengelola kegiatan

produksi ternak besar, (5) Mengelola kegiatan produksi ternak kecil, dan (6)

Mengelola kegiatan produksi ternak unggas

C. Kelompok sub sistem agroprocessing : (1) Mengelola kegiatan pengolahan

hasil tanaman pangan, (2) Mengelola kegiatan pengolahan hasil tanaman

hortikultura, (3) Mengelola kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan,

dan (4) Mengelola kegiatan pengolahan hasil ternak.

D. Kelompok sub sistem agroniaga : (1) Mengelola kegiatan pemasaran produk

pertanian ke pasar domestik, dan (2) Mengelola kegiatan pemasaran produk

pertanian ke pasar luar negeri.

E. Kelompok sub sistem jasa penunjang : (1) Mengelola kegiatan fasilitasi

akses permodalan, dan (2) Mengelola kegiatan fasilitasi akses sumber

informasi dan teknologi.

32

Berdasarkan peta fungsi Penyuluh Pertanian (Tabel. 3) dan kerangka kualifikasi

profesi Penyuluh Pertanian (Tabel 8), identifikasi kompetensi Penyuluh

Pertanian untuk kompetensi umum/dasar dan kompetensi inti/fungsional pada

masing-masing level (Fasilitator, Supervisor, Advisor) disajikan pada Tabel 9,

sedangkan identifikasi kompetensi khusus/ spesialisasi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 9. Identifikasi Kompetensi Umum dan Inti pada masing-masing level Penyuluh

Pertanian

No Unit Kompetensi Level

Fasilitator Supervisor Advisor

I Kelompok Kompetensi Umum

1. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan * * *

2. Mengorganisakan Pekerjaan * * *

3. Melakukan Komunikasi Dialogis * * *

4. Membangun Jejaring Kerja * * *

5. Mengorganisasikan Masyarakat * * *

II. Kelompok Kompetensi Inti

1. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah * * -

2. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian * * *

3. Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian * * -

4. Membuat dan menggunakan media Penyuluhan Pertanian * * -

5. Menerapkan metode Penyuluhan Pertanian * * -

6. Menumbuhkembangkan kelembagaan Petani * * *

7. Mengevaluasi pelaksanaan Penyuluhan Pertanian * * *

8. Mengevaluasi dampak pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - * *

9. Mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian - - *

10. Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluhan pertanian * * *

keterangan

* Unit Kompetensi yang harus dimiliki dan diujikan

33

Tabel 10. Identifikasi Kompetensi Khusus/Pilihan

No Unit Kompetensi Keterangan

III. Kelompok Kompetensi Khusus/ Pilihan Unit Kompetensi pilihan : 1. Level Fasilitator :

memilih satu unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis

2. Level Supervisor : memilih masing-masing satu unit kompetensi dari dua sub sistem agribisnis yang berbeda

3. Level Advisor : memilih masing-masing satu unit kompetensi dari empat sub sistem agribisnis yang berbeda

A Sub Sistem Agroinput 1 Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman 2 Mengelola kegiatan Produksi Pupuk, Pestisida Tanaman 3 Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak 4 Mengelola Kegiatan Produksi Pakan, Obat Ternak 5 Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian B Sub Sistem Agroproduksi 1 Mengelola kegiatan produksi Tanaman Pangan 2 Mengelola kegiatan produksi Tanaman Hortikultura 3 Mengelola kegiatan produksi Tanaman Perkebunan 4 Mengelola kegiatan produksi Ternak Besar 5 Mengelola kegiatan produksi Ternak Kecil 6 Mengelola kegiatan produksi Ternak Unggas C Sub Sistem Agroprocessing 1 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura 3 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman

Perkebunan 4 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak D Sub Sistem Agroniaga 1 Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke

Pasar Domestik 2 Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke

Pasar Luar Negeri E Sub Sistem Jasa Penunjang 1 Mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan 2 Mengelola kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan

teknologi 3 Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis

2. Paket–Paket SKKNI Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan identifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian pada masing-masing

level (Tabel 9 dan 10), paket SKKNI Penyuluh Pertanian disajikan pada Tabel

11, 12 dan 13.

34

Tabel 11. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Fasilitator

Sektor : Pertanian

Bidang : Penyuluh Pertanian

Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Fasilitator

Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Pertanian Fasilitator

Kompetensi Umum

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1 TAN.PP01.001.01 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan 2 TAN.PP01.002.01 Mengorganisakan Pekerjaan 3 TAN.PP01.003.01 Melakukan Komunikasi Dialogis 4 TAN.PP01.004.01 Membangun Jejaring Kerja 5 TAN.PP01.005.01 Mengorganisasikan Masyarakat

Kompetensi Inti / Fungsional

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1 TAN.PP02.001.01 Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah 2 TAN.PP02.003.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian 3 TAN.PP02.006.01 Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian 4 TAN.PP02.008.01 Membuat Dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian 5 TAN.PP02.010.01 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian 6 TAN.PP02.012.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani 7 TAN.PP02.015.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 8 TAN.PP02.021.01 Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian


Kompetensi Khusus/Pilihan

Memilih satu unit kompetensi dari salah satu sub sistem agribisnis

Tabel 12. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Supervisor

Sektor : Pertanian


Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Supervisor

Sertifikasi : Sertifkasi Penyuluh Pertanian Supervisor

Kompetensi Umum

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi

1 TAN.PP01.001.01 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan

2 TAN.PP01.002.01 Mengorganisakan Pekerjaan 3 TAN.PP01.003.01 Melakukan Komunikasi Dialogis

35

4 TAN.PP01.004.01 Membangun Jejaring Kerja 5 TAN.PP01.005.01 Mengorganisasikan Masyarakat



1 TAN.PP02.002.01 Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah 2 TAN.PP02.004.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian 3 TAN.PP02.007.01 Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian 4 TAN.PP02.009.01 Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian 5 TAN.PP02.011.01 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian 6 TAN.PP02.013.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani 7 TAN.PP02.016.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 8 TAN.PP02.018.01 Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 9 TAN.PP02.021.01 Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan

Pertanian


Memilih masing-masing satu unit kompetensi dari dua sub sistem agribisnis yang berbeda

Tabel 13. Paket SKKNI Penyuluh Pertanian Advisor

Sektor : Pertanian


Kelompok/Unit : Penyuluh Pertanian Advisor

Sertifikasi : Serifikat Penyuluh Pertanian Advisor

Kompetensi Umum

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1 TAN.PP01.001.01 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan 2 TAN.PP01.002.01 Mengorganisakan Pekerjaan 3 TAN.PP01.003.01 Melakukan Komunikasi Dialogis 4 TAN.PP01.004.01 Membangun Jejaring Kerja 5 TAN.PP01.005.01 Mengorganisasikan Masyarakat



1 TAN.PP02.005.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian 2 TAN.PP02.014.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani 3 TAN.PP02.017.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 4 TAN.PP02.019.01 Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

36

TAN.PP02.020.01 Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian

5 TAN.PP02.021.01 Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian


Memilih masing-masing satu unit kompetensi dari empat sub sistem agribisnis yang berbeda

D. DAFTAR UNIT KOMPETENSI Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian, daftar unit

kompetensi disajikan pada tabel 14

Tabel 14. Daftar Unit Kompetensi Penyuluh Pertanian

No Kode Unit Unit Kompetensi

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

1. TAN.PP01.001.01 Mengaktualisasi Nilai-Nilai Kehidupan 2. TAN.PP01.002.01 Mengorganisasikan Pekerjaan 3. TAN.PP01.003.01 Melakukan Komunikasi Dialogis 4. TAN.PP01.004.01 Membangun Jejaring Kerja 5. TAN.PP01.005.01 Mengorganisasikan Masyarakat

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

1 TAN.PP02.001.01 Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Fasilitator ).

2 TAN.PP02.002.01 Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah (Supervisor).

3 TAN.PP02.003.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)

4 TAN.PP02.004.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Supervisor)

5 TAN.PP02.005.01 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian (Advisor).

6 TAN.PP02.006.01 Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)

7 TAN.PP02.007.01 Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian (Supervisor)

8 TAN.PP02.008.01 Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)

9 TAN.PP02.009.01 Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian (Supervisor)

10 TAN.PP02.010.01 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)

11 TAN.PP02.011.01 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian (Supervisor)

12 TAN.PP02.012.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Fasilitator)

13 TAN.PP02.013.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Supervisor)

37

14 TAN.PP02.014.01 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani (Advisor)

15 TAN.PP02.015.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Fasilitator)

16 TAN.PP02.016.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Supervisor)

17 TAN.PP02.017.01 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Advisor)

18 TAN.PP02.018.01 Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Supervisor )

19 TAN.PP02.019.01 Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Advisor)

20 TAN.PP02.020.01 Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian (Advisor)

21 TAN.PP02.021.01 Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluhan Pertanian .

1 TAN.PP03.001.01 Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman.

2 TAN.PP03.002.01 Mengelola kegiatan Produksi Pupuk, Pestisida Tanaman

3 TAN.PP03.003.01 Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak

4 TAN.PP03.004.01 Mengelola Kegiatan Produksi Pakan, Obat Ternak

5 TAN.PP03.005.01 Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian

6 TAN.PP03.006.01 Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan

7 TAN.PP03.007.01 Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura

8 TAN.PP03.008.01 Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan

9 TAN.PP03.009.01 Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar

10 TAN.PP03.010.01 Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil

11 TAN.PP03.011.01 Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas

12 TAN.PP03.012.01 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

13 TAN.PP03.013.01 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

14 TAN.PP03.014.01 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

15 TAN.PP03.015.01 Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak

16 TAN.PP03.016.01 Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Domestik

17 TAN.PP03.017.01 Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke Pasar Luar Negeri

18 TAN.PP03.018.01 Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan

19 TAN.PP03.019.01 Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi dan Teknologi

20 TAN.PP03.020.01 Melakukan Perencanaan Usaha Agribisnis

38

E. UNIT-UNIT KOMPETENSI KODE UNIT : TAN .PP01.001.01

JUDUL UNIT : Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan tindakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat

1.1. Norma hukum, sosial, budaya dan agama dipahami dan dihayati dengan baik.

1.2. Norma hukum, sosial, budaya dan agama diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.

2. Menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai penyuluh

2.1. Setiap tindakan dikerjakan dengan penuh percaya diri dan tanggungjawab.

2.2. Setiap tindakan dikerjakan dengan bersemangat, kecintaan, kedisiplinan, dan kepatuhan/loyalitas.

3. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan sasaran serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak

3.1. Setiap tindakan telah diperhitungkan secara masak manfaat dan dampaknya terhadap sasaran.

3.2. Setiap tindakan dilakukan dengan penuh toleransi dan penghargaan terhadap pendapat, gagasan, serta tingkah laku orang lain baik yang sependapat maupun yang tidak sependapat dengan dirinya.

4. Memiliki cara berpikir dan perilaku yang positif

4.1. Setiap tindakan dilakukan dengan landasan berpikir secara jernih, tidak berburuk sangka, dan mengutamakan sisi positif dari suatu masalah.

4.2. Setiap tindakan dilakukan dengan memberikan perhatian, perlindungan, penghormatan, pengorbanan terhadap orang lain, kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, saling membantu serta saling memberi tanpa pamrih.

BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel

1.1. Unit ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan yang digunakan untuk

mengembangkan penyuluhan pertanian.

39

1.2. Unit ini berlaku untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Sarana ibadah.

2.2. Sarana komunikasi.

2.3. Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

3.1. Melakukan tindakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum, norma sosial

dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2. Menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai

penyuluh pertanian.

3.3. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan sasaran serta

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

3.4. Memiliki cara berpikir dan perilaku yang positif.

4. Peraturan - peraturan yang diperlukan

4.1. Buku-buku tuntunan ibadah sesuai agama yang dianut.

4.2. Pedoman nilai-nilai/moral yang berlaku di masyarakat.

PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut

1.1.1. Asesor menentukan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2. Asesor menyiapkan alat dan bahan penilaian.

1.1.3. Asesor menyusun kriteria penilaian.

1.1.4. Asesor menetapkan standar penilaian.

1.1.5. Asesor melakukan pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan

berdasarkan dokumen, rekomendasi atasan langsung, tokoh masyarakat,

rekan kerja dan nara sumber lainnya.

1.2. Unit kompetensi yang terkait

TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan.

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.

TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja.

TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat.

2. Kondisi pengujian

Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh

Pertanian dengan metode penilaian yang merupakan kombinasi wawancara, simulasi,

portofolio dan penugasan.

40

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3.2. Prinsip-prinsip demokrasi.

3.3. Pemahaman nilai dan norma hukum, sosial dan agama.

3.4. Kebudayaan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

4.1. Berkomunikasi.

4.2. Bekerjasama.

4.3. Bermusyawarah.

4.4. Pengendalian diri.

5. Aspek Kritis

5.1. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

5.2. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

5.3. Teknik berkomunikasi. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

KOMPETENSI KUNCI

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 2

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 2

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2

5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis 1

6. Memecahkan masalah 3

7. Menggunakan teknologi 1

41

KODE UNIT : TAN. PP01.002.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pekerjaan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan.


1. Mengidentifikasi pekerjaan

1.1. Prosedur pelaksanaan dikuasai dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan.

1.2. Seluruh kegiatan dijadwalkan secara tepat dan sistematis.

1.3. Setiap tahap pekerjaan direncanakan dengan matang.

1.4. Kebutuhan alat dan tenaga kerja dihitung secara tepat.

2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja

2.1. Prosedur pelaksanaan kerja dikuasai dan dilaksanakan sesuai SOP.

2.2. Anggota tim kerja dipilih sesuai kriteria yang ada dengan memperhatikan kemampuan dan kinerja.

2.3. Pengamatan secara cermat terhadap prestasi kerja.

2.4. Memberikan teguran dan penghargaan terhadap prestasi kerja.

3. Mengkoordinasikan pekerjaan

3.1. Prosedur pelaksanaan dikuasai dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

3.2. Hubungan antar bagian terorganisir dengan baik untuk memperlancar seluruh rangkaian kegiatan guna menjamin kualitas hasil yang maksimal.

4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan

4.1. Pelaksanaan pekerjaan dievaluasi sesuai dengan perencanaan.

4.2. Hasil evaluasi kegiatan dilaporkan. 4.3. Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

dikembangkan


1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan.

1.2 Unit ini berlaku untuk Penyuluh Pertanian Fasilitator, Supervisor dan Advisor.



2.2. LCD, komputer.

42


3.1. Mengidentifikasi pekerjaan.

3.2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja.

3.3. Mengkoordinasikan pekerjaan.

3.4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan.


1.1. Penilaian pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau dalam

bentuk studi kasus sesuai pekerjaan ini.


TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Kehidupan.





Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat Diklat dengan metode penilaian

yang merupakan kombinasi observasi, tes tulis dan lisan tentang

2.1. Pengetahuan tentang prosedur dan cara.

2.2. Keterampilan manajerial dan bekerjasama dengan orang lain.

2.3. Rencana dan realisasi penggunaan alat, bahan dan tenaga kerja.

2.4. Standar ukuran, waktu tempuh/hari kerja yang digunakan.

2.5. Rencana dan realisasi hasil kegiatan.

2.6. Strategi penyelesaian masalah yang timbul selama kegiatan.


3.1. Teori-teori manajemen.

3.2. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Budaya kerja.

3.4. Teori kepemimpinan.

3.5. Perilaku organisasi.


4.1. Ketrampilan manajerial.

4.2. Ketrampilan memotivasi.

4.3. Ketrampilan fasilitasi.

4.4. Ketrampilan komunikasi.

43

5. Aspek Kritis

Kemampuan melakukan pekerjaan dengan pendekatan manajemen terpadu dan

berkelanjutan serta penerapan ketrampilan memotivasi, fasilitasi dan komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI









44

KODE UNIT : TAN.PP01.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Dialogis

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan komunikasi dialogis dalam kegiatan penyuluhan pertanian.


1.

Mengidentifikasi karakteristik komunikasi

1.1. Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi. 1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

komunikasi diidentifikasi.

2. Memahami pesan dan sikap dalam berkomunikasi

2.1. Pesan komunikasi dipahami. 2.2. Sikap dalam berkomunikasi dipahami.

3. Mengenali karakteristik, struktur, dan budaya komunikan

3.1. Karakter komunikan dikenali. 3.2. Struktur komunikan dikenali. 3.3. Budaya komunikan dikenali.

4. Menjalankan komunikasi dialogis

4.1. Komunikasi dialogis dilakukan dengan pesan komunikasi yang jelas.

4.2. Komunikasi dialogis dilakukan dengan teknik komunikasi yang benar.

4.3. Komunikasi dialogis dilakukan dengan sikap komunikasi yang baik.

BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel :

1.1. Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi dialogis pada kegiatan penyuluhan

pertanian.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator dan

Supervisor dan Advisor.

1.3. Unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, umpan

balik, dan efek.

1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi meliputi faktor internal dan faktor

eksternal.


2.1. Informasi penyuluhan pertanian.

2.2. Media penyuluhan pertanian.

2.3. Sarana prasarana pendukung.


3.1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi.

45

3.2. Memahami pesan dan sikap dalam berkomunikasi.

3.3. Mengenal karakter, struktur dan budaya masyarakat setempat.

3.4. Melakukan komunikasi dialogis.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

UU No: 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (SP3K).



1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4. Penetapan standar penilaian.

1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.






2. Kondisi penilaian

2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh

Pertanian yang ditetapkan.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, simulasi dan penugasan.


3.1. Psikologi Sosial.

3.2. Sosiologi.

3.3. Manajemen organisasi.

3.4. Pengetahuan umum tentang bahasa.

3.5. Kaidah-kaidah dalam berbahasa.

3.6. Teknik komunikasi inter personal dan antarpersonal


4.1. Melakukan komunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.

4.2. Melakukan kerjasama dalam kelompok.

4.3. Menerapkan sikap yang baik dalam berkomunikasi.

46

5. Aspek kritis

5.1. Teknik berkomunikasi.

5.2. Sikap yang baik dalam berkomunikasi.

KOMPETENSI KUNCI






5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2



47

KODE UNIT : TAN.PP01.004.01 JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan jejaring kerja.


1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja

1.1. Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dipelajari dan diidentifikasi.

1.2. Manfaat-manfaat jejaring kerja bagi mitra diidentifikasi.

2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra

2.1. Aspek-aspek tentang jejaring kerja disosialisaikan kepada mitra.

2.2. Capaian sosialisasi pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra diukur dengan indikator ketercapaian kesepakatan.

3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra

3.1. Tahapan pembentukan jejaring kerja direncanakan sesuai kesepakatan.

3.2. Jejaring kerja dilaksanakan sesuai rencana

4. Mengevaluasi jejaring kerja 4.1. Umpan balik hasil jejaring kerja dengan mitra dikompulasi.

4.2. Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi.

4.3. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

BATASAN VARIABEL 1. Kontek Variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator,


2.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan jejaring kerja yang digunakan dalam rangka

2.1.1. Kepentingan dan tujuan kerjasama yang sama.

2.1.2. Keinginan untuk berbagi sumberdaya dan keahlian untuk menyelesaikan

permasalahan secara bersama.

2.1.3. Keinginan untuk saling menambah sesuatu yang saling bermanfaat.

2.1.4. Hubungan timbal balik.

2.1.5. Semangat untuk bekerjasama dengan sejawat atau yang lain

(partnerships).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan jejaring kerja meliputi

2.1. Alat tulis.

2.2. Alat komunikasi (telepon, handphone, fax, e-mail, internet).

48

3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan

3.1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja.

3.2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra.

3.3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra.

3.4. Mengevaluasi jejaring kerja.


1.1. Observasi.

1.2. Survey pada kelompok sasaran.






2. Kondisi Penilaian

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh

atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan pelaksanaan jejaring

kerja.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, dan simulasi di

tempat kerja.


3.1. Pemahaman tentang jejaring kerja.

3.2. Memahami kebutuhan organisasi atau kelompok.

3.3. Prinsip-prinsip kemitraan.


4.1. Kemampuan berkomunikasi dan mengutarakan gagasan.

4.2. Kemampuan membangun kepercayaan di antara anggota yang membentuk

jejaring kerja.

4.3. Kemampuan melaksanakan komunikasi dua arah.

5. Aspek kritis

Aspek kritis untuk menemukenali kondisi pekerjaan melaksanakan jejaring kerja yang

merupakan kondisi yang mendukung unit kompetensi ini adalah:

5.1. Kemampuan mengelola konflik.

5.2. Kemampuan berkomunikasi stratejik.

49

5.3. Perencanaan stratejik termasuk merumuskan tujuan, strategi mencapai tujuan

dan penganggaran yang diperlukan dalam menumbuhkan dan melaksanakan

jejaring kerja.

5.4. Membuat usulan jejaring kerja.

5.5. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi manfaat jejaring kerja pada

kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Tingkat








50


JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengorganisasikan masyarakat.


1. Menemukenali aspek sosial budaya, ekonomi dan tepikal masyarakat sasaran

1. 1. Potensi dan kondisi sosial budaya di observasi bersama-sama masyarakat sasaran.

1. 2. Potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat diolah dan dianalisis untuk menentukan karakteristik masyarakat sasaran.

1. 3. Tokoh atau orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat ditemukenali untuk kemungkinan dipilih sebagai panutan dalam organisasi

1. 4. Potensi kekuatan, kelemah, peluang dan tantangan dala kehidupan bermsyarakat ditemukenali

2. Menampung semua keinginan dan kekuatan anggota yang ada

2. 1. Keinginan, kebutuhan, peluang, dan kekuatan anggota yang ada digali secara partisipatif.

2. 2. Ketidakpuasan masyarakat atas keadaan yang dialami beserta faktor penyebabnya ditampung.

3. Menyusun sasaran dan tujuan yang harus dicapai

3. 1. Sasaran dan tujuan ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. 2. Cara mencapai sasaran dan tujuan ditetapkan secara partisipatif.

4. Membangun sebuah kelembagaan yang secara demokratis diawasi oleh seluruh anggota

4. 1. Institusi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat ditumbuhkembangkan.

4. 2. Kepengurusan institusi ditetapkan dari dan oleh anggota masyarakat.

4. 3. Pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan strategi dan tahapan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya

5. Mengembangkan kapasitas (belajar, berlatih, mencari dukungan, menggalang dana, dll) untuk menangani ancaman yang ada

5. 1. Kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas masyarakat dirancang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.

5. 2. Kegiatan-kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas masyarakat dilaksanakan dan dikembangkan secara konsisten.

51


6. Mengevaluasi pelaksanaan pengorganisasian masyarakat

6. 1. Kegiatan-kegiatan dievaluasi secara periodik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan.

6. 2. Hasil evaluasi dijadikan umpan balik untuk menyusun rencana tindak lanjut.

6. 3. Laporan hasil mengorganisasikan masyarakat dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan


Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

dalam mengorganisasikan pekerjaan.



2.2. LCD, komputer.


3.1. Mengidentifikasi pekerjaan.

3.2. Melaksanakan kegiatan dalam tim kerja.

3.3. Mengkoordinasikan pekerjaan .

3.4. Mengevaluasi kegiatan pengorganisasian pekerjaan.

4. Peraturan dan kebijakan yang harus diikuti.


1.1. Penilaian pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau dalam

bentuk studi kasus sesuai pekerjaan ini.

1.2. Unit kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah

TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kehidupan,

TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan

TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis

TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja


Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat Diklat dengan metode penilaian

yang merupakan kombinasi tes tulis dan lisan tentang

2.1. Pengetahuan tentang prosedur dan cara.

2.2. Keterampilan manajerial dan bekerjasama dengan orang lain.

52

2.3. Rencana dan realisasi penggunaan alat, bahan dan tenaga kerja.

2.4. Standar ukuran, waktu tempuh/hari kerja yang digunakan.

2.5. Rencana dan realisasi hasil kegiatan.

2.6. Strategi penyelesaian masalah yang timbul selama kegiatan.


3.1. Teori-teori manajemen.

3.2. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Budaya kerja.

3.4. Teori kepemimpinan.

3.5. Perilaku organisasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan.

4.1. Ketrampilan manajerial.

4.2. Ketrampilan memotivasi.

4.3. Ketrampilan fasilitasi.

4.4. Ketrampilan komunikasi.

5. Aspek Kritis

Kemampuan melakukan pekerjaan dengan pendekatan manajemen terpadu dan

berkelanjutan serta penerapan ketrampilan memotivasi, fasilitasi dan komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI









53


JUDUL UNIT : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengumpulkan, dan mengolah data potensi wilayah tingkat desa/kecamatan.


1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.

1.1. Bahan dan alat identifikasi potensi wilayah disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

1.2. Instrumen identifikasi potensi wilayah dipilih sesuai dengan kebutuhan.

1.3. Instrumen yang sudah dipilih dipahami dengan baik dan benar.

2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.

2.1. Data sekunder potensi wilayah dikumpulkan dari sumber data yang relevan.

2.2. Data primer potensi wilayah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

2.3. Data potensi wilayah yang sudah dikumpulkan, direkapitulasi sesuai format yang ada dalam pedoman identifikasi potensi wilayah.

2.4. Data potensi wilayah hasil rekapitulasi, diolah dalam bentuk tabel dan grafik/ gambar.

3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

3.1. Data potensi wilayah hasil olahan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.2. Data potensi wilayah hasil analisis, dirumuskan dan ditetapkan.

3.3. Hasil identifikasi potensi wilayah disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyusunan programa penyuluhan

pertanian yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat

pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat desa/kecamatan.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.


2.1. Instrumen identifikasi potensi wilayah.

2.2. Alat tulis, alat komputasi, alat ukur.

54

2.3. Referensi pendukung.

3. Tugas - tugas yang harus dilakukan

3.1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.

3.2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.

3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.


4.1. Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan

Programa Penyuluhan Pertanian.

4.2. Pedoman Participatory Rural Appraisal (PRA).

4.3. Pedoman Rapid Rural Appraisal (RRA).

4.4. Peraturan lain terkait.






1.1.4. Penentuan standar penilaian.



1.1.7. Penerbitan Sertifikat Profesi.


TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan.

TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis.



Pertanian.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.


3.1. Pengetahuan PRA dan RRA.

3.2. Pengetahuan analisis dan sintetis data.

3.3. Penyusunan laporan.


4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data.

4.2. Menganalisis dan mensintetis data.

55

4.3. Menyusun laporan.

5. Aspek kritis

5.1 Memilih instrumen identifikasi potensi wilayah.

5.2 Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

KOMPETENSI KUNCI



2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide 2






56


JUDUL UNIT : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengumpulkan, dan mengolah data potensi wilayah tingkat kabupaten/provinsi.


1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan

1.1. Bahan dan alat indentifikasi potensi wilayah disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

1.2. Instrumen identifikasi potensi wilayah dipilih sesuai dengan kebutuhan.

1.3. Instrumen yang sudah dipilih dipahami dengan baik dan benar.

2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah

2.1. Data sekunder potensi wilayah dikumpulkan dari sumber data yang relevan.

2.2. Data primer potensi wilayah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

2.3. Data potensi wilayah yang sudah dikumpulkan, direkapitulasi sesuai format yang ada dalam pedoman identifikasi potensi wilayah.

2.4. Data potensi wilayah hasil rekapitulasi, diolah dalam bentuk tabel dan grafik/ gambar.

3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah

3.1. Data potensi wilayah hasil olahan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.2. Data potensi wilayah hasil analisis, dirumuskan dan ditetapkan.

3.3. Hasil identifikasi potensi wilayah disusun dalam bentuk laporan.




pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat kabupaten/provinsi.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor.


2.1. Instrumen identifikasi potensi wilayah.

2.2. Alat tulis, alat komputasi, alat ukur.


57


3.1. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan.

3.2. Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah.

3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.


4.1. Permentan No 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan










1.1.4. Penentuan standar penilaian.









Pertanian.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.


3.1. Pengetahuan PRA dan RRA.

3.2. Pengetahuan analisis dan sintetis data.

3.3. Penyusunan laporan.



4.2. Menganalisis dan mensintetis data.


58

5. Aspek kritis

5.1 Memilih instrumen identifikasi potensi wilayah.

5.2 Menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

KOMPETENSI KUNCI









59


JUDUL UNIT : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat desa/kecamatan.


1. Merumuskan keadaan 1.1. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivitas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis sesuai dengan RDK, RDKK.

1.2. Data keadaan disajikan dalam bentuk tabel grafik atau gambar.

2. Menetapkan tujuan 2.1. Tujuan dirumuskan dengan prinsip SMART, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan.

2.2. Tujuan yang hendak dicapai disusun berdasarkan sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi dan derajat kondisi yang akan dicapai.

3. Menetapkan masalah 3.1. Faktor-faktor penyebab masalah yang bersifat perilaku dan non perilaku diidentifikasi.

3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (impact point) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya .

4. Menetapkan rencana kegiatan 4.1. Rencana kegiatan disusun dengan memperhatikan siapa, apa, dimana, bilamana, berapa banyak dan bagaimana.

4.2. Rencana kegiatan disusun dalam bentuk tabulasi atau matriks sesuai ketentuan.




pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat desa/ kecamatan.



2.1 Pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian.

2.2 Matriks pengisian penyusunan programa.

2.3 Alat tulis dan alat komputasi.

2.4 Referensi pendukung.

60

3. Tugas –tugas yang harus dilakukan

3.1. Merumuskan keadaan.

3.2. Menetapkan tujuan.

3.3. Menetapkan masalah.

3.4. Menetapkan rencana kegiatan.









1.1.1.Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2.Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3.Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4.Penetapan standar penilaian.

1.1.5.Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6.Pelaporan hasil pengujian.

1.1.7.Penerbitan sertifikat profesi.




TAN.PP02.015.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

(Level Fasilitator).


2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi Penyuluh

Pertanian.

2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.


3.1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip SMART (spesific, measureable,

actionary, realistic dan time frame) dalam perumusan tujuan.

3.2. Monitoring dan Evaluasi program.

61



4.2. Menganalisis dan mensintesis data.

5. Aspek kritis

Menetapkan prioritas permasalahan

KOMPETENSI KUNCI









62


JUDUL UNIT : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/propinsi.


1. Merumuskan keadaan 1.1. Data potensi wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten yang disintesakan dengan rencana pengembangan pertanian propinsi sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan tingkat propinsi.

1.2. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivitas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis.





3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (impact point) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya .






pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat kabupaten/ propinsi.


63


2.1. Pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian.

2.2. Matriks pengisian penyusunan programa.

2.3. Alat tulis dan alat komputasi.








4.1. Permentan No : 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan











1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi.




TAN.PP02.016.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan

Level Supervisor.



Pertanian.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.

64


3. 1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip SMART (spesific, measureable,

actionary, realistic dan time frame) dalam perumusan tujuan

3. 2. Monitoring dan Evaluasi program.




5. Aspek kritis

Menetapkan prioritas permasalahan.

KOMPETENSI KUNCI









65


JUDUL UNIT : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Level Advisor


sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat nasional.


1. Merumuskan keadaan 1.1. Data potensi wilayah propinsi digunakan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat nasional.

1.2. Data keadaan mencakup potensi usaha petani, produktivtas usahatani, lingkungan usahatani serta perilaku dan kebutuhan petani dianalisis.





3.2. Prioritas masalah ditetapkan dengan teknik penetapan faktor penentu (impact point) dan teknik pemeringkatan gawat, mendesak, penyebaran dan teknik lainnya.






pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di tingkat nasional.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Advisor.


2.1. Pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian.

2.2. Matriks pengisian penyusunan programa.

66




















1.1.7. Penerbitan sertfikiat profesi.




TAN.PP02.017.01 : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Level Advisor.



Pertanian.

2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan penugasan.

3 Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1. Manajemen Perencanaan dengan prinsip SMART (spesific, measureable,

actionary, realistic dan time frame) dalam perumusan tujuan.

3.2. Monitoring dan Evaluasi Program.

67




5. Aspek kritis

Menetapkan prioritas permasalahan.

KOMPETENSI KUNCI









68


JUDUL UNIT : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam menyusun materi penyuluhan pertanian.


1. Mempersiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan

1.1. Pedoman penulisan materi penyuluhan dipelajari dan dipahami.

1.2. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

1.3. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan disiapkan.

2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan

2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang sudah disiapkan dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

2.2. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

2.3. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dipilih ditetapkan sebagai materi penyuluhan.

3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan

3.1. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk tulisan sesuai dengan pedoman penulisan materi.

3.2. Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk lembar persiapan menyuluh.


1.1. Unit ini berlaku untuk menyusun materi penyuluhan pertanian.


1.3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan harus

mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah (antara lain dinas teknis, Deptan)

kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional (kearifan lokal).

1.4. Materi yang disusun merupakan kesatuan informasi baik bersifat teknis, atau

ekonomis atau sosial


2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang bersifat teknis/ekonomi/sosial.

69

2.2. Dokumen rekomendasi teknis.

2.3. Alat tulis dan atau alat komputasi.



3.1. Mempersiapkan bahan materi penyuluhan.

3.2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan.

3.3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan.


4.1. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan (SP3K).

4.2. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

4.3. Referensi-referensi lain terkait.


1. 1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut

1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4 Penetapan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.1.7 Penerbitan sertifikat profesi.

1. 2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya


TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah

(level Fasilitator).

TAN.PP02.003.01 : Menyusun programa penyuluhan pertanian (level Fasilitator)


2.1. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat Profesi

Penyuluh Pertanian.



3.1. Teknik Identifikasi kebutuhan sasaran.

3.2. Teknik penyusunan materi penyuluhan pertanian.


70

4.1. Memilih materi penyuluhan pertanian.

4.2. Menyusun materi penyuluhan pertanian.

4.3. Menyajikan materi penyuluhan pertanian.

5. Aspek kritis

5.1. Menentukan materi sesuai kebutuhan sasaran.


KOMPETENSI KUNCI









71


JUDUL UNIT : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian Level Supervisor


sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyusun materi penyuluhan pertanian


1. Mempersiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan

1.1. Pedoman penulisan materi penyuluhan dipelajari dan dipahami.

1.2. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

1.3. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan disiapkan.

2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan

2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang sudah disiapkan dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai

2.2. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usahatani, kelompok sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

2.3. Bahan untuk materi penyuluhan yang telah dipilih ditetapkan sebagai materi penyuluhan.

3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan

3.1. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk tulisan sesuai dengan pedoman penulisan materi.

3.2. Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk lembar persiapan menyuluh.


1.1. Unit ini berlaku untuk menyusun materi penyuluhan pertanian.


1.3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan harus

mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah (antara lain dinas teknis, Deptan)

kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional (kearifan lokal).

72

1.4. Materi yang disusun sudah merupakan satu kesatuan informasi menyangkut

informasi yang bersifat teknis dan atau ekonomis dan atau sosial


2.1. Bahan untuk materi penyuluhan yang bersifat teknis dan atau ekonomi dan atau

sosial.

2.2. Dokumen rekomendasi teknis.

2.3. Alat tulis dan atau alat komputasi.



3.1. Mempersiapkan bahan materi penyuluhan.

3.2. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan.

3.3. Menyusun dan menyajikan materi penyuluhan.


4.1. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan (SP3K).

4.2. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.













TAN.PP02.002.01 : Mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah

(level supervisor).

TAN.PP02.004.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian

(level Supervisor).

73



Penyuluh Pertanian.



3.1. Teknik Identifikasi kebutuhan sasaran.

3.2. Teknik penyusunan materi penyuluhan pertanian.


4.1. Memilih materi penyuluhan pertanian.

4.2. Menyusun materi penyuluhan pertanian.


5. Aspek kritis

5.1. Menentukan materi sesuai kebutuhan sasaran.


KOMPETENSI KUNCI









74


JUDUL UNIT : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam membuat media penyuluhan tercetak.


1. Mempersiapkan bahan dan peralatan

1.1. Pedoman pemilihan media dipelajari dan dipahami.

1.2. Bahan berupa materi penyuluhan dan peralatan untuk membuat media tercetak disiapkan sesuai kebutuhan.

2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan tercetak

2.1. Media penyuluhan yang ada diidentifikasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran.

2.2. Media penyuluhan yang telah teridentifikasi, dikelompokkan sesuai karakteristik kelompok sasaran.

2.3. Media penyuluhan yang telah dikelompokkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.

3. Membuat dan menyajikan media penyuluhan tercetak

3.1. Media tercetak yang telah ditetapkan, dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media tercetak.

3.2. Media penyuluhan dibuat sesuai standar teknis pembuatan media tercetak.

3.3. Media penyuluhan disajikan sesuai dengan metode yang akan digunakan.


1.1. Unit ini berlaku untuk membuat media penyuluhan pertanian tercetak. 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator.

1.3. Karakteristik sasaran mencakup

1.3.1. Tingkat pendidikan.

1.3.2. Tingkat adopsi.

1.3.3. Jenis kelamin.

1.3.4. Usia.

75

1.4. Media tercetak meliputi poster, leaflet, folder, peta singkap, brosur, dan lain-lain.

1.5. Kaidah-kaidah media tercetak mencakup

1.5.1. Isi pesan yang ingin disampaikan.

1.5.2. Komposisi gambar, warna dan isi pesan yang akan disampaikan.

1.5.3. Ilustrasi gambar, warna dan isi pesan yang akan disampaikan.

1.5.4. Penggunaan jenis dan ukuran huruf isi pesan yang akan disampaikan.

1.6. Standar teknis pembuatan media tercetak mencakup

1.6.1. Jenis kertas.

1.6.2. Ukuran kertas.

1.6.3. Ketebalan kertas.

1.6.4. Lipatan kertas.

1.6.5. Jumlah lembar.


2.1. Materi penyuluhan teknis/ekonomi/sosial.

2.2. Kertas, spidol, cat warna, lem, penggaris, penghapus, kuas, pisau cutter, gunting,

dan lain-lain.

2.3. Sarana pendukung lain.


3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan.

3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan tercetak.

3.3. Membuat dan menyajikan media penyuluhan tercetak.


4.1. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian

4.2. Pedoman Umum Pemilihan Media Penyuluhan Pertanian

4.3. Referensi-referensi lain terkait










76

1. 2. Unit kompetensi yang terkait

TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan.


TAN.PP01.003.01 : Melakukan komunikasi dialogis.

TAN.PP02.006.01 : Menyusun materi penyuluhan pertanian (level Fasilitator).



Pertanian.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktik kerja.


3.1. Metodologi penyuluhan pertanian.

3.2. Programa penyuluhan pertanian.

3.3. Metode penyuluhan pertanian.


3.5. Desain grafis.


4.1. Memilih jenis media tercetak.

4.2. Merancang media tercetak.

4.3. Membuat media tercetak.

5. Aspek kritis

5.1. Memilih dan menetapkan jenis media berdasarkan karakteristik kelompok

sasaran.

5.2. Menyajikan media penyuluhan tercetak.

KOMPETENSI KUNCI









77


JUDUL UNIT : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian

Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam membuat dan menggunakan media penyuluhan pertanian elektronik.


1. Mempersiapkan bahan dan peralatan

1.1. Pedoman pemilihan media dipelajari dan dipahami.

1.2. Bahan berupa materi penyuluhan dan peralatan untuk membuat media elektronik disiapkan sesuai kebutuhan.

2. Memilih dan menetapkan jenis media elektronik

2.1. Media penyuluhan yang ada diidentifikasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran.

2.2. Media penyuluhan yang telah teridentifikasi, dikelompokkan sesuai karakteristik kelompok sasaran.

2.3. Media penyuluhan yang telah dikelompokkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.

3. Membuat dan menggunakan media elektronik

3.1. Media elektronik yang telah ditetapkan, dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media elektronik.

3.2. Media penyuluhan dibuat sesuai standar teknis pembuatan media elektronik.

3.3. Media penyuluhan digunakan sesuai dengan metode yang diterapkan


1.1. Unit ini berlaku untuk membuat media penyuluhan pertanian elektronik . 1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Supervisor .

1.3. Karakteristik sasaran mencakup

1.3.1. Tingkat pendidikan.

1.3.2. Tingkat adopsi.

1.3.3. Jenis kelamin.

78

1.3.4. Usia.

1.4. Media elektronik meliputi : siaran radio, siaran TV, website.

1.5. Kaidah-kaidah media elektronik mencakup

1.5.1. Isi pesan yang ingin disampaikan.

1.5.2. Komposisi gambar/suara.

1.5.3. Ilustrasi gambar/suara.

1.5.4. Alur cerita.

1.5.5. Durasi.

1.6. Standar teknis pembuatan media elektronik mencakup

1.6.1. Jenis program (untuk siaran Radio, TV).

1.6.2. Naskah (dalam bentuk sinopsis/skenario).

1.6.3. Dialog

1.6.4. Musik/Artificial sound.


2.1. Materi penyuluhan (teknis/ekonomi/sosial).

2.2. Bahan dan peralatan untuk membuat media elektronik, meliputi: kertas, tinta,

CD/DVD, pita kaset musik, komputer, unit alat perekam.

2.3. Sarana pendukung.


3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan.

3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan pertanian elektronik.

3.3. Membuat dan menggunakan media penyuluhan pertanian elektronik.


4.1. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian.

4.2. Pedoman Umum Pemilihan Media Penyuluhan Pertanian.


PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian








79



TAN.PP01.001.01 : Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kehidupan.


TAN.PP01.003.01 : Melakukan komunikasi dialogis.

TAN.PP02.007.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.



Penyuluh Pertanian.

2.2. Penilaian dilakukan dengan cara unjuk kerja dan portofolio.



3.2. Desain grafis.

3.3. Produksi bahan informasi dan audiovisual.


4.1. Memilih jenis media penyuluhan pertanian elektronik.

4.2. Merancang media penyuluhan pertanian elektronik.

4.3. Membuat media penyuluhan pertanian elektronik.

4.4. Aplikasi komputer.

5. Aspek kritis

Menentukan media penyuluhan pertanian elektronik yang sesuai dengan kondisi

sasaran.

KOMPETENSI KUNCI









80


JUDUL UNIT : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian.


1. Memilih metode penyuluhan pertanian

1.1. Metode penyuluhan, diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran.

1.2. Metode penyuluhan yang telah teridentifikasi, disiapkan sesuai karakteristik sasaran.

1.3. Metode penyuluhan yang telah disiapkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran.

2. Menerapkan metode penyuluhan pertanian

2.1. Metode penyuluhan yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan materi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai .

2.2. Jenis metode penyuluhan yang telah dipilih disesuaikan dengan kaidah-kaidah penggunaan metode penyuluhan dan tujuan penyuluhan.

2.3. Jenis Metode penyuluhan, disajikan dengan menggunakan alat bantu penyuluhan.

3. Mengevaluasi metode penyuluhan pertanian

3.1. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan materi.

3.2. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan sasaran.

3.3. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis sesuai dengan tujuan.

3.4. Hasil analisis, disajikan dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi penyuluh level fasilitator.

1.3. Jenis metode penyuluhan pertanian memilih salah satu dari beberapa jenis

metode penyuluhan yaitu: anjangsana, demonstrasi plot, sekolah lapangan,

kursus tani, pertemuan, magang, widyawisata/karyawisata.

81


2.1. Media/alat bantu penyuluhan.

2.2. Alat tulis.


3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan

3.1. Memilih metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

3.2. Menyiapkan materi dan media/alat bantu penyuluhan.

3.3. Menerapkan metode penyuluhan sesuai dengan tujuan, sasaran dan sifat

materi.

3.4. Melakukan analisis efektivitas metode penyuluhan.


4.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan.

4.2. Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan

Kelembagaan Petani.


PANDUAN PENILAIAN














TAN.PP02.008.01 : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan Pertanian

Tercetak.


2.1. Penilaian dilakukan di Tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga

Diklat Profesi Penyuluh Pertanian.

82

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan praktek kerja.


3.1. Metode dan teknik penyuluhan pertanian.


3.3. Dinamika kelompok.


4.1. Menyusun materi.

4.2. Membuat media penyuluhan.

4.3. Teknik komunikasi.

4.4. Menganalisis data.

4.5. Mampu menggunakan minimal 2 metode penyuluhan

5. Aspek kritis

5.1. Mengidentifikasi karakteristik sasaran.

5.2. Menetapkan jenis metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2

2 Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide 3

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3

5 Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis 2

6 Memecahkan masalah 2

7 Menggunakan teknologi 2

83


JUDUL UNIT : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian.


1. Memilih metode penyuluhan pertanian

1.1. Metode penyuluhan, diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran.

1.2. Metode penyuluhan yang telah teridentifikasi, disiapkan sesuai karakteristik sasaran.

1.3. Metode penyuluhan yang telah disiapkan, dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran.

2. Menerapkan metode penyuluhan pertanian

2.1. Metode penyuluhan yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan materi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai .

2.2. Jenis metode penyuluhan yang telah dipilih disesuaikan dengan kaidah-kaidah penggunaan metode penyuluhan dan tujuan penyuluhan.

2.3. Jenis Metode penyuluhan, disajikan dengan menggunakan alat bantu penyuluhan.

3. Mengevaluasi metode penyuluhan pertanian

3.1. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan materi.

3.2. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan sasaran.

3.3. Metode penyuluhan yang digunakan, dianalisis relevansi sesuai dengan tujuan.

3.4. Hasil analisis, disajikan dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi penyuluh level Supervisor.

1.3. Jenis metode penyuluhan pertanian memilih salah satu dari beberapa jenis

metode penyuluhan yaitu: demonstrasi usaha tani (farm, area, unit), forum

penyuluhan, kajian paket teknologi/metode penyuluhan.


2.1. Media/Alat bantu penyuluhan.

84

2.2. Sarana dan prasarana sesuai jenis metode penyuluhan.

2.3. Alat tulis.


3.1. Memilih metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

3.2. Menyiapkan materi dan media/alat bantu penytuluhan.

3.3. Menerapkan metode penyuluhan sesuai dengan tujuan, sasaran dan sifat materi.





Kelembagaan Petani.


PANDUAN PENILAIAN














TAN.PP02.009.01 : Membuat dan Menggunakan Media Penyuluhan

Pertanian Elektronik.



Pertanian.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan unjuk kerja.


3.1. Metode dan Teknik penyuluhan pertanian.

3.2. Media peyuluhan pertanian.

85

3.3. Dinamika kelompok.

3.4. Teknik pengolahan data.


4.1. Menyusun materi.

4.2. Membuat media penyuluhan.

4.3. Teknik komunikasi.

4.4. Menganalisis data.

4.5. Mampu menggunakan minimal 4 metode penyuluhan

5. Aspek kritis

5.1. Mengidentifikasi karakteristik sasaran.

5.2. Menetapkan jenis metode penyuluhan sesuai karakteristik sasaran.

KOMPETENSI KUNCI









86


JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.


1. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran

1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dipelajari dan dipahami.

1.2. Sasaran penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diidentifikasi.

1.3. Rencana kegiatan penumbuhan kelembagaan petani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

1.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani didiskusikan pada pihak yang berwenang.

1.5 Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dikukuhkan oleh yang berwenang.

2. Memfasilitasi pembentukan Kelompoktani

2.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dipelajari dan dipahami.

2.2. Petani sasaran diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan kelompoktani.

2.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

2.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelompoktani didiskusikan dengan pihak yang berwenang.

2.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dikukuhkan oleh yang berwenang atau dibuktikan dengan berita acara.

87


3. Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan)

3.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dipelajari dan dipahami.

3.2. Petani dan kelompoktani diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan Gapoktan.

3.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

3.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan Gapoktan didiskusikan dengan pihak yang berwenang.

3.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dikukuhkan oleh yang berwenang atau dibuktikan dengan berita acara.


1.1. Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelompoktani dan atau Gabungan Kelompoktani.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Level Fasilitator.


2.1. Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani.

2.2. Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah menggunakan PRA.

2.3. Programa Penyuluhan Pertanian.

2.4. Alat tulis.


3.1. Menyiapkan pedoman/referensi menumbuhkembangkan kelembagaan petani.

3.2. Melaksanakan identifikasi terhadap sasaran dalam menumbuhkembangkan

kelembagaan petani.

3.3. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi penumbuhan dan

pengembangan kelompoktani.

3.4. Memfasilitasi pengukuhan kelembagaan petani.

4. Peraturan untuk melaksanakan penumbuhan kelembagaan tani adalah


Perikanan dan Kehutanan

88


Kelembagaan Petani


Programa Penyuluhan pertanian.














TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah


TAN.PP02.003.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.


2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat

Profesi Penyuluh Pertanian.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.


3.1. Teknik Komunikasi .

3.2. Sosiologi Pedesaan.

3.3. Kepemanduan.

3.4. Dinamika Kelompok.

3.5. Sistem Agribisnis

3.6. Kewirausahaan/Enterpreneurship


4.1. Kemampuan berkomunikasi.


89

4.3. Mengaktualisasikan nilai dan jiwa kewirausahaan

5. Aspek kritis

5.1. Mengidentifikasi sasaran.

5.2. Melakukan teknik fasilitasi.

KOMPETENSI KUNCI









90

KODE UNIT

: TAN. PP02.013.01

JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.


1. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran

1. 1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan

1. 2. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dipelajari dan dipahami.

1. 3. Sasaran penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diidentifikasi.

1. 4. Kelembagaan petani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

1. 5. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani didiskusikan pada pihak yang berwenang.

1. 6. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dikukuhkan oleh yang berwenang.

2. Memfasilitasi pembentukan Kelompoktani

2.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dipelajari dan dipahami.

2.2. Petani sasaran diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan kelompoktani.

2.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

2.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan kelompoktani didiskusikan dengan pihak yang berwenang.

2.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dikukuhkan oleh yang berwenang.

3. Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan)

3.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dipelajari dan dipahami.

91


3.2. Petani dan kelompoktani diidentifikasi untuk penumbuhan dan pengembangan Gapoktan.

3.3. Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan Gapoktan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.

3.4. Rencana penumbuhan dan pengembangan Gapoktan didiskusikan dengan pihak yang berwenang.

3.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dikukuhkan oleh yang berwenang.


1.1. Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Level Supervisor.



2.2. Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah (PRA).


2.4. Alat tulis.


3.1. Menyiapkan pedoman/referensi menumbuhkembangkan kelembagaan petani.


kelembagaan petani.

3.3. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi penumbuhan dan

pengembangan kelompoktani.

3.4. Memfasilitasi pengukuhan kelembagaan petani.





Kelembagaan Petani.


Programa Penyuluhan pertanian.

92




















2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio.




3.3. Kepemanduan.





4.3. Menentukan Impact point

5. Aspek kritis:


5.2. Melakukan teknik fasilitasi.

93

KOMPETENSI KUNCI









94


JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani Level Advisor

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja Penyuluh Pertanian dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani dalam bentuk asosiasi/korporasi


1. Merencanakan penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi

1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan pengembangan asosiasi/korporasi dipelajari dan dipahami.

1.2. Pengembangan asosiasi/korporasi sebagai kelembagaan tani, diidentifikasi.

2. Melaksanakan penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi

2.1. Rencana pengembangan asosiasi/ korporasi diarahkan pada pengembangan kapasitas usaha.

2.2. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk membuat perencanaan usahatani secara tertulis.

2.3. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pencatatan dan analisa usahatani.

2.4. Asosiasi/korporasi difasilitasi untuk kegiatan usaha yang mandiri.

3. Mengevaluasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi

3.1. Hasil penguatan kapasitas lembaga asosiasi/ korporasi, diidentifikasi.

3.2. Hasil identifikasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi di olah dan di analisis.

3.3. Hasil Analisis penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi di rumuskan dan disajikan dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk mengembangkan kelembagaan tani.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh level advisor .



2.2. Instrument evaluasi.

2.3. Alat tulis.

95


3.1. Menyusun rencana penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.


asosiasi/korporasi.

3.3. Menyusun Instrument evaluasi penguatan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi

3.4. Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi.

3.5. Mengolah dan merumuskan data hasil penguatan kapasitas lembaga

asosiasi/korporasi.

3.6. Memfasilitasi pengukuhkan lembaga asosiasi/korporasi oleh pejabat yang

berwenang .





Kelembagaan petani.















TAN.PP02.011.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.


2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat


2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio

96





3.4. Asosiasi dan korporasi.

3.5. Sistem Agribisnis

3.6. Kemitraan Agribisnis

3.7. Pengetahuan Manajemen Strategik




4.3. Impact point

4.4. Teknik negosiasi

5. Aspek kritis


5.2. Melakukan teknik fasilitasi .

KOMPETENSI KUNCI









97


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Level

Fasilitator

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.


1. Merencanakan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian

1.1. Programa penyuluhan pertanian dipahami secara baik dan benar.

1.2. Rencana pelaksanaan evaluasi proses dan hasil disusun dalam bentuk proposal.

1.3. Masalah pelaksanaan programa diidentifikasi secara tepat dan benar.

1.4. Standar, indikator, kriteria evaluasi proses dan hasil disusun.

1.5. Instrumen evaluasi disusun.

2. Mengumpulkan dan mengolah hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian

2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan.

2.2. Data proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.

3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian

3.1. Faktor penyebab kegagalan tercapainya tujuan diidentifikasi.

3.2. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan dianalisis.

3.3. Faktor penyebab kegagalan atau faktor keberhasilan tujuan disimpulkan.

4. Menyusun laporan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian

4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan.

4.2. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan

pertanian.


98


2.1. Pedoman monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian.


2.3. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.

2.4. Instrumen evaluasi penyuluhan.

2.5. Alat tulis, alat komputasi.

3. Tugas -tugas yang harus dilakukan

3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah

kerjanya.

3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi..

3.3. Menyusun Laporan.




4.2. Petunjuk Teknis Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan

Penyuluhan Pertanian.





1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.






TAN.PP02.003.01: Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.

TAN.PP02.006.01: Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.

TAN.PP02.008.01: Membuat dan Menggunakan media penyuluhan

Pertanian Tercetak.

TAN.PP02.010.01: Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.


2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi atau Lembaga Diklat


99



3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian.

3.2. Teknik analisis data.


4. 1. Aplikasi komputer.

4. 2. Menyusun instrumen evaluasi

5. Aspek kritis

5.1 Mengidentifikasi masalah.

5.2 Mengidentifikasi faktor penyebab masalah.

5.3 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan.

KOMPETENSI KUNCI


1. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi 2







100


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian level

Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/provinsi.


1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian


1.2. Rencana pelaksanaan evaluasi penyuluhan pertanian dibuat dalam bentuk proposal.

1.3. Masalah pelaksanaan program diidentifikasi secara tepat dan benar.

1.4. Standar, indikator dan kriteria evaluasi proses dan hasil disusun.


2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian

2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan dan kajian lapangan.

2.2. Data pelaksanaan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.

3. Menganalisis dan merumuskan data hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian




4. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian

4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan.

4.2. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.


1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan


101




2.2. Instrumen evaluasi.

2.3. Alat tulis.

2.4. Alat komputasi.


3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat

Kabupaten/Provinsi.

3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi.

3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan.

3.4. Menyusun Laporan.




4.2. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian.













TAN.PP02.009.01 : Membuat dan Menggunakan media penyuluhan pertanian.

TAN.PP02.011.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.




102



3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.



4. 1. Menyusun instrumen evaluasi .


5. Aspek kritis




KOMPETENSI KUNCI









103


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian level Advisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.


1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian


1.2. Rencana evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibuat dalam bentuk proposal.

1.3. Masalah penyelenggaraan program diidentifikasi secara tepat dan benar.

1.4. Standar, indikator dan kriteria evaluasi proses dan hasil disusun.


2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian

2.1. Hasil capaian tujuan diidentifikasi melalui penelaahan laporan kegiatan penyuluhan dan kajian lapangan.

2.2. Data penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikumpulkan dan diolah.

3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian




4. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian

4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.

4.2. Hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan


104




2.2. Instrumen evaluasi.

2.3. Alat tulis.



3.1. Mempersiapkan rencana evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat

kabupaten/provinsi.

3.2. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data evaluasi.

3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan




Programa Penyuluhan Pertanian

4.2. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian











TAN.PP02.005.01: Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian.

TAN.PP02.007.01: Menyusun Materi Penyuluhan Pertanian.

TAN.PP02.011.01: Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian.





105


3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.



4. 1. Menyusun instrumen evaluasi.


5. Aspek kritis



5.3 Mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan .

KOMPETENSI KUNCI









106


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Level Supervisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kecamatan/kabupaten.


1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian

1.1. Programa penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya, dipahami secara baik dan benar.

1.2. Dampak sosial, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan pertanian di identifikasi secara lengkap dan benar.

1.3. Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.4. Instrumen evaluasi dampak disusun secara baik dan benar dalam bentuk daftar pertanyaan/isian/observasi.

1.5. Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, ekonomi dan teknis) disusun dalam bentuk proposal.

2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian

2.1. Data dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan petanian, dikumpulkan dan diidentifikasi dengan instrumen evaluasi yang telah teruji.

2.2. Data/informasi evaluasi dampak penyuluhan pertanian yang telah terkumpul diolah dan dikelompokkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis.

2.3. Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan pertanian dari aspek sosial, ekonomi dan teknis.

3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian

3.1. Data/informasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan teknis

3.2. Data/informasi hasil analisis dampak penyuluhan dirumuskan berdasarkan perubahan aspek sosial, ekonomi, dan teknis

3.3. Faktor penyebab perubahan ke arah positip atau negatip disimpulkan

3.4. Hasil evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi

107


4. Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian

4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi dampak.

4.2. Hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan

penyuluhan pertanian tingkat Desa/Kecamatan/kabupaten.


1.3. Evalauasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan dianalisis berdasarkan

aspek sosial, ekonomi dan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya.



2.2. Pedoman Impact Point.

2.3. Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.

2.4. Instrumen evaluasi dampak penyuluhan.

2.5. Alat tulis.



3.1. Membuat rencana evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di

wilayah kerjanya.

3.2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis evaluasi dampak.

3.3. Merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi dampak.

4. Peraturan yang terkait

4.1. Program Kebijakan Penyuluhan Pertanian.

4.2. Referensi terkait.








108



1. 2. Unit kompetensi yang terkait





TAN.PP02.017.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.




2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan Portofolio.




3.3. Pengumpulan dan penyajian data.

3.4. Pengetahuan monitoring dan evaluasi.


4. 1. Identifikasi pencapaian tujuan.

4. 2. Teknik analisis masalah.

4. 3. Pengolahan dan analisis data.

5. Aspek kritis

5.1 Mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan.


KOMPETENSI KUNCI









109


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Level Advisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/nasional.


1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian

1.1 Programa penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya, dipahami secara baik dan benar.

1.2 Dampak sosial, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan pertanian di identifikasi secara lengkap dan benar.

1.3 Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.4 Instrumen evaluasi dampak disusun secara baik dan benar dalam bentuk daftar pertanyaan/isian/observasi.

1.5 Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, ekonomi dan teknis) disusun dalam bentuk proposal.

2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian

2.1 Data dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan petanian, dikumpulkan dan diidentifikasi dengan instrumen evaluasi yang telah teruji.

2.2 Data/informasi evaluasi dampak penyuluhan pertanian yang telah terkumpul diolah dan dikelompokkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis.

2.3 Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan pertanian dari aspek sosial, ekonomi dan teknis.

3. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian

3.1 Data/informasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan teknis.

3.2 Data/informasi hasil analisis dampak penyuluhan dirumuskan berdasarkan perubahan aspek sosial, ekonomi, dan teknis.

3.3 Faktor penyebab perubahan ke arah positip atau negatip disimpulkan.

3.4 Hasil evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi

110


4. Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian

4.1. Alternatif solusi disusun sesuai dengan hasil evaluasi dampak.

4.2. Hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan

penyuluhan pertanian tingkat provinsi/nasional.


1.3. Evalauasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan dianalisis berdasarkan

aspek sosial, ekonomi dan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya.



2.2. Pedoman Impact Point.

2.3. Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.

2.4. Instrumen evaluasi dampak penyuluhan.

2.5. Alat tulis.



3.1. Membuat rencana evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di

wilayah kerjanya.

3.2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis evaluasi dampak.

3.3. Merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi dampak.



4.2. Referensi terkait.

PANDUAN PENILAIAN








111








TAN.PP02.017.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian




2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan Portofolio.


3.1. Program Penyuluhan Pertanian.


3.3. Pengumpulan dan penyajian data.

3.4. Pengetahuan monitoring dan evaluasi.


4.1. Identifikasi pencapaian tujuan.

4.2. Teknik analisis masalah.

4.3. Pengolahan dan analisis data.

5. Aspek kritis

5.1 Mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan.


112

KOMPETENSI KUNCI









113


JUDUL UNIT : Mengembangkan Metode, Sistem Kerja atau Arah Kebijakan

Penyuluhan Pertanian level Advisor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian.


1. Merencanakan pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian

1.1. Hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dipelajari dan dipahami dengan baik dan benar.

1.2. Metode-metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang digunakan diidentifikasi.

1.3. Hasil identifkasi metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai dengan kaidah pengembangan.

1.4. Menetapkan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang akan dikaji lebih lanjut.

1.5. Rancangan pengembangan disusun dalam bentuk proposal sesuai dengan kaidah pengembangan.

2. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian

2.1. Data dikumpulkan menggunakan metode dan instrumen yang sudah teruji.

2.2. Data terkumpul divalidasi menggunakan metode yang sesuai.

2.3. Data yang sudah divalidasi diolah dengan menggunakan metode yang sesuai.

3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pengembangan sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian

3.1. Data dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang sudah direncanakan.

3.2. Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian yang bersifat pembaharuan.

4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengembangan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian

4.1. Hasil pengembangan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian disajikan dalam bentuk karya tulis.

4.2. Karya tulis hasil pengembangan metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan penyuluhan pertanian dipublikasikan, atau dipresentasikan dalam seminar/forum pertemuan.

114


1.1. Unit ini berlaku untuk mengembangkan metode penyuluhan, sistem kerja dan

kebijakan penyuluhan pertanian.

1.2. Proposal pengembangan mencakup antara lain : metode pengumpulan data dan

sumber informasi yang digunakan. Serta dilampirkan instrumen pengembangan

yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya.

1.3. Data yang dikumpulkan berupa informasi hasil wawancara, maupun informasi

hasil observasi dari pelaksanaan metode penyuluhan atau sistem kerja

penyuluhan (untuk pengembangan secara kualitatif).


2.1. Pedoman metode penyuluhan pertanian.

2.2. Pedoman sistem kerja penyuluhan pertanian.

2.3. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan.

2.4. Proposal pengembangan.

2.5. Instrumen pengumpulan data pengembangan.



3.1. Merencanakan pengembangan.

3.2. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan.

3.3. Menganalisis dan merumuskan hasil pengembangan.

3.4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengembangan.


4.1. Permentan Nomor 49/Permentan/OT140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi

Penyuluhan Pertanian.

4.2. Permentan Nomor 25/Permentan/OT140/5/2009 tentang Programa Penyuluhan

Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan Prosedur Penilaian







115






TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja.

TAN.PP02.017.01: Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.

TAN.PP02.019.01: Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian



Profesi.

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, evaluasi diri dan portofolio.


3.1. Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan pertanian.

3.2. Metode penyuluhan pertanian.

3.3. Sistem kerja penyuluhan pertanian.

3.4. Prosedur pengolahan dan analisis data.

3.5. Analisis dan perumusan hasil pengembangan.

3.6. Teknik penulisan karya tulis.


4.1. Menyusun proposal.

4.2. Mengidentifkasi masalah.

4.3. Merumuskan masalah.

4.4. Mengumpulkan dan mengolah data.

4.5. Menganalisis dan merumuskan hasil.

4.6. Menyusun karya tulis.

5. Aspek kritis

5.1 Menganalisis hasil identifikasi metode penyuluhan, sistem kerja dan kebijakan


5.2 Menyimpulkan pembaharuan metode dan sistem kerja.

116

KOMPETENSI KUNCI









117


JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Penyuluh Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluh pertanian dalam bentuk karya tulis.


1. Merencanakan penulisan karya tulis

1.1. Sistematika penulisan karya tulis dipelajari dan dipahami.

1.2. Masalah dalam pengembangan keprofesian diidentifikasi.

1.3. Topik pengembangan keprofesian dalam bentuk karya tulis ditentukan.

2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis

2.1. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis dikumpulkan.

2.2. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis dianalisis.

3. Melaksanakan penulisan karya tulis

3.1. Kerangka penulisan karya tulis disusun. 3.2. Penulisan karya tulis sesuai dengan kerangka yang

ditetapkan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penulisan karya tulis.

1.2. Karya tulis mencakup antara lain : karya tulis ilmiah, karya tulis populer,

terjemahan dan saduran


2.1. Pedoman penulisan karya tulis.

2.2. Kamus bahasa.

2.3. Alat tulis.


2.5. Data dan referensi yang terkait.


3.1. Merencanakan penulisan karya tulis.

3.2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis.

118

3.3. Melaksanakan penulisan karya tulis. 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

4.1. Kaidah-kaidah penulisan karya tulis.

4.2. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.









1.1.7. Penerbitan sertifikat profesi

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya



TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja.



Profesi yang ditetapkan.



3.1 Teknik penulisan karya tulis.

3.2 Teknik pengolahan dan penyajian data.

3.3 Metodologi penelitian.

3.4 Tata bahasa.


4.1. Menetapkan topik.

4.2. Menulis sesuai EYD.

5. Aspek kritis

5.1. Memilih topik karya tulis.

5.2. Melakukan anilis data dan informasi dalam menarik kesimpulan.

119

KOMPETENSI KUNCI









120


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Benih Tanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan produksi benih tanaman.


1. Merencanakan kegiatan produksi benih tanaman

1.1. Benih tanaman yang akan diproduksi di identifikasi berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi.

1.2. Permasalahan dalam produksi benih tanaman diidentifikasi dan dirumuskan.

1.3. Rancangan kegiatan produksi benih tanaman disusun mengacu pada kebutuhan benih, peralatan dan bahan, persyaratan dan pemeliharan pembibitan/pembenihan.

1.4. Sumber-sumber benih tanaman/bahan baku diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

1.5. Rancangan kegiatan produksi benih tanaman disusun dalam bentuk rencana kerja.

2. Melaksanakan kegiatan produksi benih tanaman

2.1. Kegiatan produksi benih tanaman dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

2.2. Produksi benih tanaman mengacu prinsip Good Agriculture Practices.

3. Mengevaluasi kegiatan produksi benih tanaman

3.1. Instrumen evaluasi kegiatan produksi benih tanaman mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.

3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi agroinput tanaman

(benih).

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Penyuluh

Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.

1.3. Agroinput tanaman meliputi benih hasil perbanyakan generatif maupun vegetatif

antara lain dalam bentuk: okulasi, cangkok, stek, grafting, sambung pucuk,

susuan, dan merunduk.

121


2.1. Rencana kebutuhan agroinput tanaman (benih) antara lain Rencana Definitif

Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2.2. Instrumen identifikasi masalah agroinput tanaman (benih).




3.1. Merencanakan kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).

3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi agroinput tanaman (benih).


4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

4.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

4.3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,


4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

4.5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang

Pedoman Budidaya Buah yang Baik (Good Agriculture Practices).














2. Kondisi penilaian

2. 1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan

sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

122

2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.


3.1 Teknologi benih.

3.2 Teknik pembibitan tanaman.

3.3 Teknik perbanyakan tanaman.


4.1. Mengidentifikasi masalah perbenihan.

4.2. Merumuskan masalah perbenihan.

4.3. Melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif.

4.4. Advokasi kebutuhan agroinput tanaman.

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan persyaratan pembenihan.

5.2 Pengelolaan pembibitan (media tumbuh, cara penggantian polybag, naungan

bibit, pemeliharaan bibit, pengepakan bibit).

5.3 Penentuan waktu dan lokasi pembenihan/pembibitan tanaman.

5.4 Seleksi benih dan bibit tanaman.

KOMPETENSI KUNCI









123


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Pupuk/Pestisida

Tanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik.


1. Merencanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida tanaman secara alami/organik

1. 1. Pupuk/pestisida yang akan diproduksi diidentifikasi berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi.

1. 2. Masalah dalam produksi pupuk/pestisida diidentifikasi dan dirumuskan.

1. 3. Rancangan produksi pupuk/pestisida disusun dalam bentuk rencana produksi pupuk/pestisida.

2. Melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik

2.1. Kegiatan produksi pupuk/pestisida dilaksanakan berdasarkan rancangan yang sudah ditetapkan.

2.2. Kegiatan produksi pupuk/pestisida mengacu pada prinsip Good Manufacturing Practices.

3. Mengevaluasi kegiatan produksi pupuk/pestisida secara alami/organik

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi pupuk/pestisida ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.

3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL 1. Kontek Variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida secara

alami/organik.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator,

Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor

1.3. Kegiatan produksi pupuk non kimiawi/pestisida alami/organik meliputi

menentukan bahan baku,ramuan, formula.


2.1. Peralatan pembuatan pupuk/pestisida nabati.




124

3.1. Merencanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.

3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi pupuk/pestisida alami/organik.


4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas

Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

4.3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas

Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian.

4.4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 tentang Pestisida Terbatas.

4.5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2007 tentang Pemupukan Spesifik

Lokasi.















2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan


2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.


3.1. Teknik pembuatan pestisida nabati dan hayati.

3.2. Tanaman penghasil pestisida nabati dan hayati.

3.3. Teknologi pembuatan pupuk organik padat dan cair.

3.4. Rekomendasi Paket Teknologi.

125


4.1. Menentukan bahan baku.

4.2. Meramu formula pupuk organik padat dan cair/pestisida hayati.

4.3. Mengemas produk.

5. Aspek kritis

5.1. Menentukan bahan baku berdasarkan aspek teknis, sosial dan ekonomi.

5.1. Menentukan formula.

5.1. Menyimpan produk.

KOMPETENSI KUNCI









126

KODE UNIT : TAN. PP03.003.01 JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Bibit Ternak DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi bibit ternak.


1. Merencanakan kegiatan produksi bibit ternak

1.1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perkandangan diidentifikasi.

1.2. Jenis ternak, sumber bibit ternak, teknik seleksi calon induk, dan sistem perkawinan diidentifikasi.

1.3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi.

1.4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi.

1.5. Rancangan kegiatan produksi bibit ternak dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.

2. Melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak

2. 1. Kegiatan produksi bibit ternak dilaksanakan sesuai dengan rumusan yang sudah ditetapkan.

2. 2. Produksi bibit ternak dan pemanenan hasil produksi bibit ternak mengacu pada prinsip Good Farming Practices (GFP).

2. 3. Penanganan limbah produksi bibit ternak dilakukan.

2. 4. Titik kritis produksi bibit ternak diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.

3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi bibit ternak

3. 1. Sistem produksi bibit ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

3. 2. Hasil kegiatan produkisi bibit ternak dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

3. 3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan produksi bibit ternak.

1.2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait

dengan pertanian.

127

1.3. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat

unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk

dikembangbiakkan.

1.4. Unit ini berlaku sebagai pilihan untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian

Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.


2.1. Peralatan kandang, penetasan dan sanitasi.

2.2. Alat tulis dan komputasi.



3.1. Merencanakan kegiatan produksi bibit ternak.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak.

3.3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi bibit ternak.


4.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan

4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan

4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat

Veteriner

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

4.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/10/2006 tentang

Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik (Good Native Chicken Breeding

Practice)

4.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 tentang

Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (Good Breeding Practice)


Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practice)


Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice)

4.11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/Pd.420/8/2005 tentang Pedoman

Pembibitan Ayam Ras yang Baik

128

4.12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/Pd.430/6/2005 tentang Pedoman

Penetasan Ayam Ras yang Baik

4.13. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 73/PD.410/F/06/2007 tentang

Petunjuk Teknis Uji Performans Sapi Potong Nasional

4.14. Peraturan lain terkait


1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :







1.2. Unit kompetensi yang terkait :

TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial







2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, simulasi dan unjuk

kerja.


3.1. Budidaya ternak.

3.2. Seleksi dan reproduksi ternak.

3.3. Pakan dan ransum ternak.

3.4. Penyakit ternak.

3.5. Pengelolaan limbah.

3.6. Manajemen usahatani.


4.1. Seleksi induk.

4.2. Menyusun ransum.

4.3. Manajemen pemeliharaan.

129

4.4. Manajemen reproduksi.

4.5. Penanganan limbah.

4.6. Analisis usahatani.

5. Aspek kritis 5.1 Menentukan induk.

5.2 Menentukan formula pakan dan jumlah yang diberikan.

5.3 Menentukan kesehatan ternak.

5.4 Menentukan penanganan limbah.

5.5 Menentukan waktu yang tepat untuk perkawinan.

5.6 Proses penetasan (khusus untuk unggas).

KOMPETENSI KUNCI









130

KODE UNIT : TAN. PP03.004.01 JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Pakan/Obat Ternak DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi pakan, obat ternak.


1. Merencanakan kegiatan produksi pakan/obat ternak

1.1 Pakan/obat yang akan diproduksi dipilih sesuai tujuan produksi.

1.2 Lokasi usaha diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

1.3 Sarana dan prasarana produksi dan pakan/obat ternak diidentifikasi disiapkan.

1.4 Formula pakan/obat ternak, dan rancangan kegiatan produksi disusun, serta titik kritis produksi ditetapkan.

2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan

2.1 Kebutuhan bahan baku pakan/obat diidentifikasi. 2.2 Teknik pengemasan dan bahan pengemas

ditentukan. 2.3 Teknik dan tempat penyimpanan bahan baku dan

hasil pengolahan ditentukan. 2.4 Kebutuhan bahan baku dan bahan pengemas

dicatat.

3. Melaksanakan produksi pakan/obat ternak

3.1 Bahan baku diproses sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dan mengacu pada prinsip Good manufacturing Practices (GMP).

3.2 Hasil ramuan dikemas dengan menggunakan pengemas yang sesuai dan aseptis.

3.3 Hasil yang sudah dikemas disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai.

3.4 Titik kritis produksi pakan/obat ternak diawasi. 3.5 Penggunaan bahan baku dan hasil yang

diperoleh dicatat.

4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan produksi pakan/obat ternak

4.1 Pakan/obat ternak yang diproduksi dievaluasi kualitas dan masa simpannya.

4.2 Sistem produksi pakan/obat ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

4.3 Hasil kegiatan produkisi pakan/obat ternak dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

4.4 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan. BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan mengelola kegiatan

produksi pakan atau obat (herbal) untuk ternak.

131

1.2. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun

yang tidak diolah, yang diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup,

berproduksi, dan berkembang biak.

1.3. Obat ternak herbal adalah sediaan alami yang dapat digunakan untuk mengobati

hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.

1.4. Unit ini berlaku untuk dipilih pada uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian



2.1. Peralatan pengolahan pakan/obat ternak.

2.2. Peralatan sanitasi alat dan ruangan.

2.3. Peralatan pengemasan.

2.4. Peralatan komputasi.



3.1. Merencanakan kegiatan produksi pakan, obat ternak.

3.2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan.

3.3. Melaksanakan produksi pakan/obat ternak.

3.4. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan produksi pakan/obat ternak.



Hewan

4.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

4.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


Veteriner

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan Good Handling Practices

4.7. Peraturan lain yang terkait






132





TAN.PP01.002.01 : Membangun dan Memelihara Interaksi Sosial.



TAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan dan Mengolah Data Potensi Wilayah.




2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kasus.


3.1 Nutrisi dan pakan ternak.

3.2 Farmakologi.

3.3 Tanaman obat-obatan.

3.4 Teknologi pengolahan bahan baku pakan/obat ternak.

3.5 Teknologi penyimpanan dan pengemasan.


4.1. Menentukan bahan baku.

4.2. Menyusun formula.

4.3. Mengolah bahan baku.

4.4. Mengemas produk.

4.5. Menyimpan produk jadi.

5. Aspek kritis 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.

5.2 Kualitas bahan baku.

5.3 Formula yang ditetapkan.

5.4 Teknik pengemasan.

5.5 Teknik penyimpanan.

133

KOMPETENSI KUNCI









134


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Alat dan Mesin Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.


1. Merencanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian

1.1. Jenis alat mesin pertanian yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial.

1.2. Rancangan kegiatan produksi alat mesin pertanian disusun dengan mengacu pada jumlah biaya yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan produksi yang harus dilakukan seperti: perancangan desain alat mesin pertanian, produksi dan uji coba alat mesin pertanian dan implementasi alat mesin pertanian di lapangan.

2. Melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian

2.1. Kegiatan produksi alat mesin pertanian dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan produksi alat mesin pertanian.

2.2. Kegiatan produksi alat mesin pertanian dilaksanakan dengan mengacu prinsip ketepat- gunaan, efisiensi dan efektifitas.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi alat mesin pertanian

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi alat mesin pertanian ditentukan dengan mengacu kepada standardisasi alat mesin pertanian dilihat dari aspek teknis dan ekonomis.

3.2. Data hasil produksi alat mesin pertanian dikumpulkan, diolah, dan dirumuskan.

3.3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan. BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.


Penyuluh Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertanian Advisor.

1.3. Alat mesin pertanian adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan

kegiatan pertanian dan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor

penggerak maupun tanpa motor penggerak.

1.4. Kegiatan produksi alat mesin pertanian meliputi perancangan desain alat mesin

pertanian, produksi dan uji coba alat mesin pertanian serta implementasi alat

mesin pertanian di lapangan.

135


2.1. Instrumen standardisasi alat mesin pertanian yang akan diproduksi.




3.1. Merencanakan kegiatan produksi produksi alat mesin pertanian.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi alat mesin pertanian.

3.3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi alat mesin pertanian.




Hewan.



















2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.


3.1. Budidaya ternak.

3.2. Budidaya Tanaman.

136

3.3. Teknologi pengolahan hasil pertanian.

3.4. Alat-alat mesin pertanian.

3.5. Rekomendasi paket teknologi.


4.1. Mendesain alat mesin pertanian.

4.2. Teknik pertukangan dan permesinan.

5. Aspek kritis

5.1. Pemilihan bahan.

5.2. Ketelitian dan ketepatan.

KOMPETENSI KUNCI









137


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Pangan


dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.


1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman pangan

1. 1. Komoditas tanaman pangan yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbang kan aspek teknis, ekonomis, dan sosial.

1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya yang dibutuhkan dan teknis budidaya yang harus dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan benih, penamanan, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.

2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan

2.1. Kegiatan produksi tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya.

2.2. Kegiatan produksi tanaman pangan dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Practices dan Good Farming Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman pangan

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.



1.3. Kegiatan produksi tanaman pangan meliputi penyiapan lahan, penyiapan

bibit/benih, penanaman, pemeliharaan(penyulaman,pemupukan, pengairan,

pengendalian OPT), dan pemanenan.

1.4. Tanaman pangan terdiri atas serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.


2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diproduksi.



138


3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman pangan.


4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

4.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Pedoman

Budidaya Buah yang Baik (Good Agriculture Practices).

4.3. Peraturan lain yang terkait.


















3.1 Budidaya tanaman.

3.2 Analisis kelayakan usaha komoditas.

3.3 Rekomendasi paket teknologi.


4.1. Menentukan komoditas tanaman yang akan dipilih untuk diproduksi.

4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas tanaman pangan yang

dipilih.

4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan.

139

4.4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan produksi tanaman pangan.

5. Aspek kritis

5.1 Pemilihan Benih.

5.2 Penanaman.

5.3 Pemilihan tanaman.

5.4 Penentuan saat panen.

KOMPETENSI KUNCI









140


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.


1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura

1. 1. Komoditas tanaman hortikultura yang akan produksi diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan sosial.

1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan budidaya yang harus dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan bibit /benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.

2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura

2.1. Kegiatan produksi tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya.

2.2. Kegiatan produksi tanaman hortikultura dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Practices and Good Farming Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi hortikultura ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.

3.2. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.



1.3. Kegiatan produksi tanaman hortikultura meliputi penyiapan lahan, penyiapan

benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan,


1.4. Tanaman hortikultura terdiri atas : bunga, buah, sayuran dan biofarmaka.

141






3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura.





















2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.


3.1. Budidaya tanaman.

3.2. Analisis kelayakan komoditas.



142

4.1. Menentukan komoditas tanaman hortikultura yang akan dipilih untuk diproduksi.

4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas hortikultura yang dipilih.

4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman hortikultura.

4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman hortikultura.

5. Aspek kritis

5.1 Pemilihan benih.

5.2 Penanaman.

5.3 Pemeliharaan tanaman.


KOMPETENSI KUNCI









143


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Tanaman Perkebunan


dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.


1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan

1. 1. Komoditas tanaman perkebunan yang akan diproduksi diidentifikasi dengan mempertimbang kan aspek teknis, ekonomis, dan sosial.

1. 2. Rancangan kegiatan produksi disusun dengan mengacu kepada jumlah biaya, yang dibutuhkan dan tahapan kegiatan budidaya yang harus dilakukan seperti : penyiapan lahan, penyiapan benih, penamanan, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT), dan pemanenan.

2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan

2.1. Kegiatan produksi tanaman perkebunan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan budidaya.

2.2. Kegiatan produksi tanaman perkebunan dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Practices dan Good Farming Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan produksi tanaman perkebunan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.



1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.



1.3. Kegiatan produksi tanaman perkebunan meliputi penyiapan lahan, penyiapan

bibit/benih, penanaman, pemeliharaan (penyulaman,pemupukan, pengairan,


144

1.4. Tanaman perkebunan terdiri atas tanaman perkebunan semusim dan tahunan

atau perkebunan rakyat dan perkebunan besar.






3.1. Merencanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan.



4.2. Permentan Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya

Buah yang Baik (Good Agriculture Practices).

















2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, dan praktek.


3.1 Budidaya tanaman perkebunan.

145

3.2 Analisis kelayakan komoditas.



4.1. Menentukan komoditas tanaman perkebunan yang akan dipilih untuk diproduksi.

4.2. Merancang tahapan kegiatan produksi dari komoditas tanaman perkebunan yang

dipilih.

4.3. Melaksanakan kegiatan produksi tanaman perkebunan.

4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan .

5. Aspek kritis

5.1 Pemilihan benih.

5.2 Penanaman.

5.3 Pemeliharaan tanaman.


KOMPETENSI KUNCI









146


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Besar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak besar.


1. Merencanakan kegiatan produksi ternak besar

1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perkandangan diidentifikasi.

1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak diidentifikasi.

1. 3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi.

1. 4. Sejarah penyakit endemik, potensi pencemaran lingkungan dan tindakan pencegahannya diidentifikasi.

1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak besar dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.

2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak besar

2. 1. Kegiatan produksi ternak dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak dilaksanakan mengacu pada prinsip Good Farming Practices (GFP).

2. 3. Penanganan limbah produksi ternak besar dilaksanakan.

2. 4. Titik kritis produksi ternak besar diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.

3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak

3.1 Sistem produksi ternak besar dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

3.2 Hasil kegiatan produkisi ternak besar dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengelolaan produksi

ternak besar.

1.2. Ternak besar meliputi sapi, kuda dan kerbau, dengan tujuan produksi adalah

sebagai penghasil daging atau susu.

147




2.1. Peralatan kandang dan sanitasi.

2.2. Peralatan pemerahan (untuk sapi/kerbau perah).




3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak besar.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak besar.

3.3. Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi ternak besar.



Hewan


Tumbuhan


Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan


Veteriner

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan

4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan


Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (Good Breeding Practice)


Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practice)


Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice)





148














2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, dan unjuk kerja.


3.1. Budidaya ternak besar.

3.2. Pakan dan ransum ternak besar.

3.3. Penyakit ternak besar.

3.4. Pengelolaan limbah.

3.5. Pengelolaan pasca panen ternak besar.



4.1. Menentukan bibit.




4.5. Penanganan limbah.


5. Aspek kritis 5.1 Menentukan bibit ternak besar.

5.2 Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan.

5.3 Menentukan masa kawin.

5.4 Menentukan kesehatan ternak.

5.5 Menentukan penanganan limbah.

5.6 Menentukan saat panen hasil ternak.

149

KOMPETENSI KUNCI









150

KODE UNIT : TAN. PP03.010.01 JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Kecil DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak kecil.


1. Merencanakan kegiatan produksi ternak kecil

1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perkandangan diidentifikasi.

1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak kecil diidentifikasi.

1. 3. Jenis bahan pakan yang tersedia di lokasi, komposisi ransum, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi.


1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak kecil dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.

2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak kecil

2. 1. Kegiatan produksi ternak dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak dilaksanakan mengacu pada prinsip Good Farming Practices (GFP).

2. 3. Penanganan limbah produksi ternak kecil dilaksanakan.

2. 4. Titik kritis produksi ternak kecil diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.

3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak kecil

3.1 Sistem produksi ternak kecil dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

3.2 Hasil kegiatan produkisi ternak kecil dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.



ternak kecil.

1.2. Ternak kecil meliputi kambing, domba, kelinci dan babi dengan tujuan produksi

adalah sebagai penghasil daging atau susu.



151


2.1. Peralatan kandang, pemanenan, dan sanitasi.

2.2. Peralatan pemerahan (untuk kambing perah).




3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak kecil.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak kecil.

3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak kecil.



Hewan.

4.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan.

4.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat

Veteriner.

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan.

4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

4.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang

Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (Good Breeding Practice).

4.9 Peraturan lain terkait.









152

1.2. Unit kompetensi yang terkait :








2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, dan unjuk kerja.


3.1. Budidaya ternak kecil.

3.2. Seleksi dan reproduksi ternak kecil.

3.3. Pakan dan ransum ternak kecil.

3.4. Penyakit ternak kecil.

3.5. Manajemen limbah ternak kecil.

3.6. Manajemen pemanenan hasil ternak kecil.



4.1. Menentukan induk.

4.2. Menentukan bibit.




4.6. Pengelolaan pemanenan hasil produksi ternak kecil.

4.7. Penanganan limbah produksi ternak kecil.


5. Aspek kritis 5.1. Menentukan bibit/induk.

5.2. Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan.

5.3. Menentukan kesehatan ternak.

5.4. Menentukan waktu panen hasil ternak. Peralatan pemerahan (untuk sapi/kerbau

perah).

153

KOMPETENSI KUNCI









154

KODE UNIT : TAN. PP03.0011.01 JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Produksi Ternak Unggas DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan produksi ternak unggas.


1. Merencanakan kegiatan produksi ternak unggas

1. 1. Lokasi, kelengkapan dan sistem perkandangan diidentifikasi sesuai dengan tujuan produksi.

1. 2. Jenis ternak, tujuan pemeliharaan, sumber bibit, dan teknik budidaya ternak diidentifikasi.

1. 3. Jenis pakan (ransum) yang tersedia di lokasi, dan jumlah ransum yang diberikan diidentifikasi sesuai kapasitas produksi.


1. 5. Rancangan kegiatan produksi ternak besar dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan titik kritis produksi.

2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak unggas

2. 1. Kegiatan produksi ternak unggas dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

2. 2. Pemeliharaan dan pemanenan hasil ternak unggas dilaksanakan mengacu pada prinsip Good Farming Practices (GFP).

2. 3. Penanganan limbah produksi ternak unggas dilaksanakan.

2. 4. Titik kritis produksi ternak unggas diawasi. 2. 5. Data produksi dan biaya yang dikeluarkan dicatat.

3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak unggas

3.1 Sistem produksi ternak unggas dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

3.2 Hasil kegiatan produkisi ternak unggas dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

3.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan. BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel


ternak unggas.

1.2. Ternak unggas adalah ayam, itik, puyuh dan unggas lainnya.

1.3. Hasil ternak unggas berupa telur dan daging.

1.4. Unit ini berlaku dan dipilih untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian


155


2.1. Peralatan kandang, pemanenan, dan sanitasi.




3.1. Merencanakan kegiatan produksi ternak unggas.

3.2. Melaksanakan kegiatan produksi ternak unggas.

3.3. Mengevaluasi kegiatan produksi ternak unggas.



Hewan.


Tumbuhan.



4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.


Veteriner.

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

4.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/3/2007 tentang

Pedoman Budidaya Itik Petelur yang baik.

4.8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pembinaan Usaha

Peternakan Ayam Ras.












156









3.1 Budidaya ternak unggas

3.2 Seleksi dan reproduksi ternak unggas

3.3 Pakan dan ransum ternak unggas

3.4 Penyakit ternak unggas

3.5 Pengelolaan limbah ternak unggas

3.6 Pengelolaan hasil produksi ternak unggas


4.1. Menentukan bibit untuk unggas pedaging

4.2. Menentukan induk untuk unggas petelur

4.3. Manajemen pemeliharaan

4.4. Manajemen pemanenan

4.5. Penanganan limbah ternak unggas

5. Aspek kritis 5.1 Menentukan bibit/induk

5.2 Menentukan pakan dan jumlah yang diberikan

5.3 Menentukan kesehatan ternak

5.4 Menentukan waktu panen hasil ternak

KOMPETENSI KUNCI









157


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.


1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan

1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayahnya, ketersedian bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial.

1. 2. Masalah ketersediaan bahan, alat dan teknologi diidentifikasi dan dirumuskan.

1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan disusun.

2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan

2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil.

2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Handling Practices dan Good Manufacturing Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.



1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan meliputi standardisasi dan grading

bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan

hasil.

1.4. Pengolahan hasil tanaman pangan meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah

hasil tanaman pangan.

1.5. Bahan baku tanaman pangan yang akan diolah dapat berasal dari tanaman

serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

158


2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas tanaman pangan yang akan diolah.




3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.


4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.



















2.2. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara dan praktek.




3.3. Alat-alat mesin pengolahan tanaman pangan.

159

3.4. Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.



4.1. Menentukan hasil tanaman pangan yang akan dipilih untuk diolah.

4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan yang dipilih

4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman pangan.

4.4. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan. .

5.2 Menentukan teknologi pengolahan.

5.3. Kehandalan alat yang digunakan.

5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI









160


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.


1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura

1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayah, ketersedian bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial.


1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.

2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura

2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil.

2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Handling Practices dan Good Manufacturing Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis (analisa usaha tani) dan aspek teknis.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman

hortikultura.



1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan meliputi standardisasi dan grading

bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan

hasil.

1.4. Pengolahan hasil tanaman hortikultura meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah

hasil tanaman hortikultura.

161

1.5. Bahan baku tanaman hortikultura dapat berasal dari tanaman buah, sayuran,dan

bunga.


2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diolah.




3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.

3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura.






Pangan.


Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practices)

















162





3.3. Alat-alat mesin pengolah hasil pertanian.

3.4. Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.



4.1. Menentukan hasil tanaman pangan yang akan dipilih untuk diolah.

4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman hortikultura yang dipilih.

4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman hortikultura.

4.4. Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengolahan hasil tanaman hortikultura.

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan. .


5.3 Kehandalan alat yang digunakan.

5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI









163


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman

Perkebunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.


1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan

1. 1. Komoditas yang akan diolah diidentifikasi sesuai dengan potensi wilayah, ketersedian bahan baku, ketersediaan teknologi, kelayakan ekonomi dan akseptabilitas sosial.


1. 3. Rancangan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan disusun.

2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan

2.1. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengolahan hasil.

2.2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan dilaksanakan dengan mengacu prinsip Good Agriculture Handling Practices dan Good Manufacturing Practices.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan

3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan ditentukan dengan mengacu pada aspek ekonomis dan aspek teknis.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengolahan hasil perkebuan.



1.3. Kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan meliputi Standardisasi dan

grading bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan dan

penyimpanan hasil.

1.4. Pengolahan hasil tanaman perkebunan meliputi juga kegiatan pemanfaatan

limbah hasil tanaman perkebunan.

1.5. Bahan baku tanaman perkebunan dapat berasal dari tanaman perkebunan

semusim,perkebunan tahunan, perkebunan rakyat atau perkebunan besar.

164


2.1. Instrumen identifikasi kelayakan komoditas yang akan diolah.




3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

3.2. Melaksanakan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan.






Pangan.













TAN.PP01.002.01: Mengorganisasikan Pekerjaan

TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis

TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja





165


3.1 Teknologi pengolahan hasil pertanian.


3.3 Alat-alat mesin pengolahan hasil pertanian.

3.4 Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian.



4.1. Menentukan hasil tanaman perkebunan yang akan dipilih untuk diolah.

4.2. Merancang tahapan kegiatan pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dipilih.

4.3. Melaksanakan kegiatan pengolahan tanaman perkebunan.

4.4. Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.


5.3. Kehandalan alat yang digunakan.

5.4. Pengemasan.

KOMPETENSI KUNCI









166

KODE UNIT : TAN. PP03.015.01 JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pengolahan Hasil Ternak DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam mengelola kegiatan pengolahan hasil ternak.


1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil ternak

1. 1. Teknik pengolahan hasil ternak dipilih sesuai dengan potensi wilayah.

1. 2. Lokasi usaha diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

1. 3. Sarana dan prasarana produksi kegiatan pengolahan hasil ternak diidentifikasi dan disiapkan.

1. 4. Potensi pencemaran lingkungan dan pencegahannya diidentifikasi.

1. 5. Rancangan kegiatan pengolahan hasil disusun dan titik kritis produksi ditentukan.

2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan

2. 1. Kebutuhan bahan baku untuk pengolahan hasil ternak diidentifikasi.

2. 2. Teknik pengemasan dan bahan pengemas ditentukan.

2. 3. Teknik dan tempat penyimpanan bahan baku dan hasil pengolahan ditentukan.

2. 4. Kebutuhan bahan baku dicatat.

3. Melakukan pengolahan hasil ternak

3.1 Bahan baku diolah sesuai dengan teknik yang dipilih dan mengacu pada prinsip Good manufacturing Practices (GMP).

3.2 Hasil olahan dikemas dengan menggunakan pengemas yang sesuai dan aseptis.

3.3 Hasil olahan yang sudah dikemas disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai.

3.4 Titik kritis produksi diawasi. 3.5 Penggunaan bahan baku dan hasil yang

diperoleh dicatat.

4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengolahan

4. 1. Hasil olahan dievaluasi kualitas dan masa simpannya.

4. 2. Sistem produksi pengolahan hasil ternak dievaluasi berdasarkan analisis teknis produksi.

4. 3. Hasil kegiatan pengolahan dievaluasi berdasarkan analisis usahatani.

4. 4. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

167


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengolahan hasil

ternak.

1.2. Hasil ternak adalah semua bahan yang dihasilkan oleh ternak yang masih segar,

antara lain: daging, susu, dan telur.

1.3. Hasil olahan adalah pengolahan hasil ternak yang diproses untuk kebutuhan

konsumsi manusia.

1.4. Pengolahan hasil peternakan meliputi juga kegiatan pemanfaatan limbah hasil

peternakan.

1.5. Unit ini berlaku untuk dipilih pada uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian



2.1. Peralatan pengolahan hasil ternak.

2.2. Peralatan sanitasi alat dan ruangan.

2.3. Peralatan pengemasan.

2.4. Peralatan komputasi.



3.1. Merencanakan kegiatan pengolahan hasil ternak.

3.2. Identifikasi bahan baku, teknik pengemasan dan penyimpanan.

3.3. Melakukan pengolahan hasil ternak.

3.4. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengolahan hasil ternak.



Hewan

4.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

4.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


Veteriner


Pangan

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Indonesia

4.7. Keputusan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan Good Handling Practices

4.8. Peraturan lain yang terkait

168









1.2. Unit kompetensi yang terkait:










3.1. Hasil-hasil peternakan.

3.2. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3.3. Teknologi pengolahan hasil ternak.

3.4. Teknologi penyimpanan dan pengemasan.


4.1. Menentukan bahan baku untuk pengolahan hasil ternak.

4.2. Mengolah hasil ternak.

4.3. Mengemas produk olahan.

4.4. Menyimpan produk jadi.

5. Aspek kritis 5.1 Menentukan bahan baku yang digunakan.


5.3 Teknik pengemasan.

5.4 Menentukan suhu dan lama penyimpanan produk.

169

KOMPETENSI KUNCI









170


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke

Pasar Domestik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan pemasaran hasil pertanian ke pasar domestik.


1. Merencanakan kegiatan fasilitasi pemasaran produk pertanian

1. 1. Kebutuhan permintaan dan ketersediaan pasokan produk pertanian diidentifikasi.

1. 2. Masalah pemasaran produk pertanian diidentifikasi dan dirumuskan.

1. 3. Rancangan kegiatan pemasaran produk pertanian disusun dalam bentuk perencanaan pemasaran produk pertanian.

2. Menentukan strategi pemasaran

2. 1. Segmentasi pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan jenis produk pertanian.

2. 2. Target pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

2. 3. Citra produk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

3. Menentukan taktik pemasaran

3.1 Jenis dan jumlah produk ditetapkan sesuai dengan permintaan.

3.2 Harga ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan produsen dan kemampuan daya beli konsumen.

3.3 Distribusi ditetapkan sesuai dengan jenis produk, kemudahan mengakses dan teknologi yang digunakan.

3.4 Promosi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, sasaran dan biaya yang tersedia.

4. Melakukan evaluasi pemasaran

4. 1. Kepuasan konsumen diukur berdasarkan aspek harga, jumlah, mutu, dan kontinuitas pasokan.

4. 2. Besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran dan dihitung dalam rupiah.

4. 3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan. BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke

pasar domestik.

171




2.1. Instrumen identifikasi kebutuhan pasar.




3.1. Merencanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar`domestik.

3.2. Menentukan strategi pemasaran.

3.3. Menentukan taktik pemasaran.

3.4. Melakukan evaluasi pemasaran.


4.1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

4.2. Pedoman Pelaksanaan Pertanian yang Baik (Good Agriculture Practices).











1.2.1. TAN.PP01.002.01 : Mengorganisasikan Pekerjaan

1.2.2. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis

1.2.3. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja


2. 1. Penilaian dilakukan di Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji

Kompetensi (TUK).




3.2 Pengolahan hasil pertanian.

172

3.3 Pemasaran hasil Pertanian.




4.3. Advokasi kebutuhan pemasaran produk pertanian.

5. Aspek kritis

5.1 Merumuskan masalah pemasaran produk pertanian ke pasar domestik.

5.2 Mengakses sumber-sumber permintaan pasar.

5.3 Menentukan strategi pemasaran

KOMPETENSI KUNCI









173


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pemasaran Produk Pertanian ke

Pasar Luar Negeri (Ekspor)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam mengelola kegiatan pemasaran hasil pertanian ke pasar luar negeri (ekspor).


1. Merencanakan kegiatan pemasaran ekspor

1.1 Masalah ekspor produk pertanian diidentifikasi dan dirumuskan.

1.2 Rancangan kegiatan ekspor produk pertanian disusun dalam bentuk perencanaan ekspor produk pertanian.

1.3 Ketentuan umum, ketentuan pemberitahuan ekspor barang dan tata laksana ekspor dipahami.

2. Mempersiapkan kegiatan pemasaran ekspor

2.1 Segmentasi pasar diidentifikasi dan disesuaikan dengan jenis produk pertanian.

2.2 Pelanggan atau importir (buyers) dicari baik melalui kontak dagang di luar negeri maupun perwakilan importir (buying agent) yang ada di dalam negeri.

2.3 Citra produk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

2.4 Jenis dan jumlah produk ditetapkan sesuai dengan permintaan.

2.5 Harga ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan produsen dan kemampuan daya beli konsumen.

3. 3.1 Sistem pemasaran ekspor yang meliputi ekspor langsung, ekspor tidak langsung, barter, imbal balik, konsinyasi, menjual lisensi atau joint venture ditetapkan.

3.2 Barang diproduksi (bagi eksportir produsen), dipesan atau dibeli di pasar umum sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam surat pesanan dan L/C (letter of credit).

3.3 Perusahaan ekspedisi (freight-forwarder) yang akan mengurus dan memesan (booking) ruang kapal ( shipping space) ditunjuk.

174


4. Melaksanakan pemasaran ekspor

3.4 Surveyor yang akan melakukan pemeriksaan mengenai jenis barang, jumlah barang, spesifikasi teknis, klasifikasi barang, jenis kemasan, merek kemasan, harga satuan dan harga total, dan pemenuhan ketentuan di bidang ekspor ditunjuk.

3.5 Dokumen-dokumen ekspor disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.

5. Melakukan evaluasi pemasaran ekspor

4.1 Kepuasan konsumen diukur berdasarkan aspek harga, jumlah, mutu, dan kontinuitas pasokan.

4.2 Besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran dan dihitung dalam rupiah.

4.3 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan BATASAN VARIABEL 1. Kontek variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk pertanian ke

pasar luar negeri.




2.4. Instrumen identifikasi kebutuhan pasar.




3.1. Merencanakan kegiatan pemasaran ekspor.

3.2. Melaksanakan pemasaran ekspor.

3.3. Melakukan evaluasi pemasaran ekspor. 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

4.1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

4.2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.





175











2. 1. Penilaian dilakukan di Lembaga Diklat Profesi yang ditetapkan sebagai Tempat Uji

Kompetensi (TUK).



3.1 Sistem produksi tanaman.

3.2 Pengolahan hasil pertanian.

3.3 Pemasaran hasil Pertanian.




4.3. Memfasilitasi kebutuhan fasilitasi pemasaran produk pertanian.

5. Aspek kritis

5.1 Merumuskan masalah pemasaran produk pertanian.

5.2 Mencari pelangganan atau importir.

5.3 Pengiriman barang.

5.4 Menetapkan sistem pembayaran.

KOMPETENSI KUNCI









176


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan


dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.


1. Merencanakan kegiatan fasilitasi akses permodalan

1.1. Kebutuhan permodalan usaha diidentifikasi.

1.2. Sumber-sumber permodalan usaha diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

1.3. Masalah ketersediaan permodalan usaha diidentifikasi dan dirumuskan.

1.4. Rancangan kegiatan fasilitasi akses permodalan disusun dalam bentuk rencana kerja.

2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi akses permodalan

2.1. Sumber-sumber permodalan usaha diakses sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Kegiatan fasilitasi dikoordinasikan dengan pelaku utama dan sumber-sumber penyedia permodalan.

2.3. Kegiatan fasilitasi dilaksanakan dengan mengacu kepada 5 (lima) tepat (jenis, jumlah, waktu, sumber, dan sasaran).

3. Melakukan evaluasi fasilitasi akses permodalan

3.1. Hasil pelaksanaan fasilitasi akses permodalan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu.



1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi akses permodalan.



1.3. Akses permodalan meliputi; sumber-sumber permodalan, jenis-jenis permodalan,

tata cara memperoleh modal.

1.4. Permodalan mencakup modal untuk investasi dan modal untuk usaha.


2.1. Rencana kebutuhan informasi dan teknologi pertanian (RDK, RDKK, Programa

Penyuluhan Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional).

177

2.2. Alat tulis, alat komputasi, dan jaringan internet

2.3. Instrumen identifikasi masalah permodalan.

2.4. Referensi yang mendukung (program dan kebijakan pembangunan pertanian

yang teridentifikasi di sub sektor lingkup pertanian).

2.5. Instrumen identifikasi permodalan.

2.6. Laporan analisis usahatani.


3.1. Merencanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.

3.2. Melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.

3.3. Melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan fasilitasi akses permodalan.




Pedoman Budidaya Buah yang Baik (Good Agriculture Practices)










1.1.7. Penerbitan Sertifikasi Profesi.




1.2.3. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja




2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara portofolio dan wawancara, dan praktek.


3.1. Perbankan (permodalan/perkreditan).

178

3.2. Organisasi dan kelembagaan.


3.4. Negosiasi.

3.5. Budidaya tanaman dan peternakan.

3.6. Pengolahan hasil pertanian.

3.7. Alat-alat mesin pertanian.


4.1. Negosiasi.



4.4. Membangun jejaring kerjasama.

4.5. Membangun kemitraan.

4.6. Advokasi kebutuhan permodalan usaha.

4.7. Pengelolaan keuangan keluarga tani

4.8. Komputasi.

5. Aspek kritis

5.1. Merumuskan kebutuhan permodalan pelaku utama.

5.2. Rancangan rencana kerja dan penetapan kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI









179


JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Fasilitasi Akses Sumber Informasi

dan Teknologi Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.


1. Merencanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian

1.1. Kebutuhan informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi.

1.2. Sumber-sumber informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

1.3. Masalah akses informasi dan teknologi pertanian diidentifikasi dan dirumuskan.

1.4. Rancangan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian disusun dalam bentuk rencana kerja.

2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian

2.1. Sumber-sumber informasi dan teknologi pertanian diakses sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Kegiatan fasilitasi akses sumber infromasi dan teknologi pertanian dikonfirmasikan dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta sumber-sumber penyedia informasi dan teknologi pertanian.

2.3. Kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian dilaksanakan secara faktual, aktual, akurat, dan berkesinambungan.

3. Melakukan evaluasi kegiatan fasilitasi akses informasi dan inovasi pertanian

3.1. Hasil pelaksanaan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu.


1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan fasilitasi akses

informasi dan teknologi pertanian.

1.2. Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Pertanian Fasilitator, Peyuluh

Pertanian Supervisor, dan Penyuluh Pertaian Advisor.

1.3. Akses informasi pertanian meliputi; pasar, harga, produk, konsumen, produsen

permodalan/perkreditan/perbankan, jaringan dan kemitraan.

180

1.4. Akses teknologi pertanian meliputi; jenis, jumlah ketersediaan, produsen,

spesifikasi teknis, dan harga.

1.5. Informasi teknologi mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura,

peternakan dan perkebunan.

1.6. Kegiatan fasilitasi akses informasi dan teknologi pertanian dilaksanakan dalam

bentuk pertemuan teknis, pelatihan, sosialisasi, magang, studi banding, dan

praktek/uji coba.


2.1. Rencana Kebutuhan informasi dan teknologi pertanian (RDK, RDKK, Programa

Penyuluhan Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional).

2.2. Instrumen identifikasi kebutuhan informasi dan teknologi pertanian.

2.3. Alat tulis, alat komputasi, dan jaringan internet.

2.4. Referensi yang mendukung (program dan kebijakan pembangunan pertanian

yang teridentifikasi di sub sektor lingkup pertanian).


3.1. Merencanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.

3.2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi pertanian.

3.3. Melakukan evaluasi kegiatan fasilitasi akses sumber informasi dan teknologi

pertanian.


4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

4.2. Pedoman Pelaksanaan Pertanian yang Baik (Good Agriculture Practices).

4.3. Peraturan tentang teknologi tertentu yang telah direkomendasikan.












181






2. 2. Penilaian dilakukan dengan cara portofolio, wawancara, dan studi kasus.


3.1 Organisasi dan kelembagaan.

3.2 Negosiasi.

3.3 Budidaya tanaman dan peternakan.

3.4 Paket teknologi.

3.5 Alat dan mesin pertanian.


4.1. Komunikasi.



4.4. Membangun jejaring kerjasama.

4.5. Membangun kemitraan.

4.6. Komputasi.

4.7. Advokasi.

5. Aspek kritis

5.1 Merumuskan kebutuhan informasi dan teknologi pertanian.

5.2 Rancangan rencana kerja dan penetapan kelompok sasaran.

KOMPETENSI KUNCI









182


JUDUL UNIT : Merencanakan Usaha Agribisnis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam merancang Usaha Agribisnis di tingkat desa/kecamatan/kabupaten


1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis

1.1. Komoditas yang akan diusahakan diidentifikasi dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomis, sosial dan persyaratan bank(bankable ).

1.2. Identifikasi dilakukan dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan studi literatur untuk memperoleh data sekunder.

2. Menyusun instrumen kelayakan usaha agribisnis

2.1. Instrumen kelayakan teknis disusun 2.2. Instrumen kelayakan ekonomi disusun 2.3. Instrumen kelayakan sosial disusun 2.4. Instrumen bankable disusun sesuai dengan ketentuan bank pemberi kredit.

3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis

3.1. Aspek pasar dianalisis 3.2. Aspek yuridis dan teknis dianalisis 3.3. Aspek pengelolaan dianalisis 3.4. Aspek social dan lingkungan dianalisis 3.5. Aspek Finansial dan bankable dianalisis

4. Membuat rencana usaha agribisnis dalam bentuk proposal.

4.1. Rencana usaha disusun dengan mengacu kepada prinsip : layak secara teknis (technically possibe), layak secara ekonomis (economically feasible), layak secara social (socially acceptable, dan sesuai dengan persayaratan bank(bankable).

4.2. Rencana usaha dibuat dalam bentuk proposal usaha agribisnis yang lengkap.


1.1. Unit ini berlaku untuk membuat perencanaan usaha agribisnis yang akan

digunakan sebagai acuan dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh

petani/gapoktan/asosiasi/korporasi dan atau sebagai bahan untuk mencari

permodalan dari luar seperti perbankan.



183

1.3. Instrumen kelayakan teknis meliputi instrumen analisis yuridis, teknik produksi,

dan pengelolaan usaha.

1.4. Instrumen kelayakan ekonomi meliputi instrumen analisis pasar dan financial.

1.5. Instrumen kelayakan sosial meliputi instrumen analisis dampak sosial dan

dampak lingkungan .

1.6. Aspek pasar meliputi permintaan (jumlah,mutu, harga, waktu, pasar sasaran dan

jenis layanan ), penawaran (jumlah, mutu, harga, waktu, lokasi produsen, jumlah

produsen dan jenis layanan), strategi dan taktik pemasaran.

1.7. Aspek yuridis meliputi legalitas produk, legalitas badan hukum perusahaan dan

legalitas kegiatan usaha

1.8. Aspek teknis meliputi syarat tumbuh komoditas,teknologi produksi,kapasitas

produksi, kuantitas dan kualitas SDM yang diperlukan

1.9. Aspek pengelolaan meliputi organisasi dan manajemen dari bentuk pengelolaan

yang dipilih (perorangan/berkelompokseperti :poktan/ gapoktan/asosiasi atau

korporasi). 1)

1.10. Aspek social dan lingkungan meliputi dampak social dan dampak lingkungan.

1.11. Aspek Finansial meliputi :

a. Analisis yang tidak memperhatikan time value of money(Harga pokok, BEP,

Laba-rugi, R/C, Cashflow, dan Payback period). 2)

b. Analisis yang memperhatikan time value of money (NPV, B/C dan IRR). 3)

c. Analisis kepekaan(sensitivity analysis) 4)

1.12. Aspek bankable meliputi ketentuan perbankan yang berlaku. 5) 1). Disesuaikan dengan kebutuhan klien. 2). Level fasilitator, supervisor dan adviser. 3). Level supervisor dan adviser. 4). Level advisor. 5). Level fasilitator, supervisor dan adviser

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1. Pedoman penyusunan kelayakan usaha agribisnis.

2.2. Alat tulis dan alat komputasi


3. Tugas–tugas yang harus dilakukan :

3.1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis.

3.2. Menyusun instrumen kelayakan usaha agribisnis.

3.3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis

3.4. Membuat rencana usaha agribisnis dalam bentuk proposal .

184

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

4.1. Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

4.2. Undang-undang No 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal

4.3. Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.4. Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

4.5. Undang- undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok

Perbankan.

4.6. Keputusan Menteri Pertanian No. 392.1/Kpts/SR.330/8/23 tentang Agribisnis Pola

Kontrak Investasi Kolektif.

4.7. Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 61 /Permentan/OT.16/11/2006 tentang

Pedoman Budidaya Buah yang baik (Good Agricultural Practices).

4.8. Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil.

4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.


PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan prosedur penilaian :


1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;

1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian;

1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian;

1.1.4. Penetapan standar penilaian;

1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;


1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :



1.2.3.TAN.PP01.004.01 : Membangun jejaring Kerja.

2. Kondisi Penilaian:


Pertanian

2.2. Penilaian dilakukan dengan cara : wawancara dan unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1. Budidaya Tanaman.

185

3.2. Analisis kelayakan Usaha Agribisnis.


4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1. Mengidentifikasi aspek-aspek usaha agribisnis.

4.2. Membuat instrumen kelayakan usaha agribisnis.

4.3. Menganalisis kelayakan usaha agribisnis.

4.4. Membuat proposal usaha agribisnis.

5. Aspek kritis:

Menentukan kelayakan usaha agribisnis.

KOMPETENSI KUNCI









BAB IIIPENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional IndonesiaSektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadi Standar Kompetensi KerjaNasional lndonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, maka SKKNI iniberlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan danpelatihan serta uji kompetensi datam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan diJakarta

Pada tanggal 5 Praret 2010

keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi … · 2011. 6. 2. · 1 lampiran keputusan menteri...

Documents