empoweri ng transformation to deliver...

2017Laporan TahunanA

nnual ReportEm

poweri ng Transform

ation to Deliver Value

20172017

Empowering Transformationto Deliver ValueEmpowering Transformationto Deliver Value Laporan Tahunan

Annual ReportLaporan TahunanAnnual Report

D PT Kawasan BeriKaT nusanTara (Persero)Laporan Tahunan 2017

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Perseroan”, ”KBN”, atau PT KBN (Persero) yang didefinisikan sebagai PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam mengelola kawasan industri terpadu berstatus berikat. Adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Kawasan Berikat Nusantara secara umum.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWABDisclaimer

This annual report contains financial conditions, operation results, policies, projections, plans, strategies, as well as the Company’s objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the word “Company” and “KBN” hereinafter referred to PT KBN (Persero), as the company that runs business in managing an integrated bonded industrial zone. The word “we” is at times used to simply refer to PT Kawasan Berikat Nusantara in general.

1PT Kawasan BeriKaT nusanTara (Persero)2017 Annual Report

Tentang Laporan Tahunan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)About the Annual Report of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Empowering Transformation to Deliver Value

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2017 PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) dengan tema "Empowering

Transformation to Deliver Value”. Tema tersebut dipilih

berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis

Perseroan pada 2017 serta masa depan keberlanjutan

bisnis Perseroan. Business Transformation menjadi

kunci dan titik tolak haluan pengembangan Perseroan

dengan melakukan optimalisasi sumber daya manusia,

membangun budaya kerja yang kuat serta melakukan

proses yang berkelanjutan untuk memberikan nilai

tambah bagi perusahaan serta para pemangku

kepentingan.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah

untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan

kepada otoritas terkait serta untuk membangun

pemahaman dan kepercayaan tentang Perseroan

dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang,

dan relevan. Laporan Tahunan ini bertujuan memberikan

informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah

dan akan dilakukan serta pencapaian Perseroan pada

tahun 2017 kepada para pemegang saham serta seluruh

pemangku kepentingan lainnya.

Welcome to the 2017 Annual Report of PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) with the theme of

“Empowering Transformation to Deliver Value”. The

theme is chosen based on in-depth analysis and study

on the facts and development of the Company’s business

in 2017 and its business sustainability in the future.

Business Transportation is a key and starting point of

the development of the Company by optimizing human

resources, building strong work culture as well as

performing sustainable process to give added value to

the company and the stakeholders.

This Annual Report is mainly drawn up to improve the

transparency compliance of the Company and each

instrument within to the competent authority to generate

understanding and trust of the Company by providing

appropriate, balanced and relevant information. This

Annual Report aims to provide adequate information

on policies that have been and will be implemented as

well as achievements of the Company in 2017 to the

shareholders and all stakeholders.

2 PT Kawasan BeriKaT nusanTara (Persero)Laporan Tahunan 2017

Table of Contents

1 Tentang Laporan Tahunan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) About the Annual Report of PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero)2 Daftar Isi Table of Contents

KiLAS KiNErJA 20172017 Flashback Performance6 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights8 Grafik Ikhtisar Keuangan Chart of Financial Highlights9 Ikhtisar Saham Share Highlights10 Peristiwa Penting 2017 Event Highlights in 201715 Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

LAPorAN MANAJEMENManagement’s Report18 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report24 Laporan Direksi Board of Directors Report

ProfiL PErUSAHAANCompany Profile34 Tonggak Sejarah Milestones36 Profil Singkat Perusahaan Brief Profile of Company37 Sejarah Singkat Brief History38 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan Vision, Mission, and Company Goal40 Nilai Perusahaan Corporate Values41 Bidang Usaha Business Lines44 Struktur Organisasi Organization Structure46 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile50 Profil Direksi Board of Directors Profile53 Dasar Hukum Pengangkatan dan Informasi Rangkap Jabatan

Dewan Komisaris dan Direksi Legal Basis of Appointment and Information on Concurrent

Position of Board of Commissioners and Board of Directors54 Profil Pejabat Kepala Divisi dan General Manajer SBU Profile of Heads of Division and General Managers of SBU58 Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition59 Informasi Anak Perusahaan Subsidiary Information59 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions

60 Informasi Pada Website Perusahaan Information on Company Website61 Wilayah Usaha Business Region

TiNJAUAN PENDUKUNG BiSNiSOverview of Business Support64 Sumber Daya Manusia Human Resources71 Teknologi Informasi Information Technology

ANALiSiS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENManagement Discussion and Analysis76 Tinjauan Umum Overview79 Tinjauan Industri Industrial Overview80 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Overview Per Business Segment

81 Segmen Usaha Jasa Properti Industri Industrial Property Services Business Segment82 Segmen Usaha Jasa Pelayanan Logistik Logistic Accommodation Services Business Segment84 Segmen Usaha Jasa Pengelolaan Air Water Management Services Business Segment85 Segmen Usaha Jasa Prima Beton Prima Beton Service Business Segment85 Strategic Business Unit (SBU) Strategic Business Unit (SBU)

85 Tinjauan Keuangan Financial Overview

86 Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position88 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Statements of Other Comprehensive Income91 Laporan Arus Kas Cash Flow Statement

93 Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt97 Struktur Modal Capital Structure97 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment98 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal

Laporan Akuntan Material Information and Fact Subsequent To Balance Sheet

Date98 Prospek Usaha PT KBN (Persero) Business Outlook of PT KBN (Persero)100 Perbandingan Antara Proyeksi dan Realisasi Compa rison Between Projection and Realization101 Aspek Pemasaran Marketing Aspect102 Dividen Dividend

Daftar IsI


160 Auditor Eksternal External Auditor161 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System164 Manajemen Risiko Risk Management168 Perkara Penting Yang Dihadapi Sepanjang 2017 Litigation During 2017170 Informasi Sanksi Administrasi Information on Administrative Saction170 Etika Usaha dan Tata Perilaku Business Ethics and Code of Conduct191 Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System193 Benturan Kepentingan Conflict of Interest199 Penangananan Gratifikasi Handling Gratuity205 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Report of State Official Assets (LHKPN)207 Akses Informasi Data Perusahaan Access To Company Data Information

TANGGUNG JAWAB SoSiAL PErUSAHAANCorporate Social Responsibility211 Dasar Pelaksanaan Program Basis of Program Implementation211 Struktur Organisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Organizational Structure of Partnership and Community

Development Program212 Anggaran Program 2017 2017 Program Budget214 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Corporate Social Responsibility to The Environment222 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan,

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility on Employment, Occupational

Health and Safety224 Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Sosial

Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility in Social Community

Development226 Tanggung Jawab Kepada Konsumen Responsibility to Consumers

SUrAT PErNyATAAN DEWAN KoMiSAriS DAN DirEKSi TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPorAN TAHUNAN 2017 PT KAWASAN BEriKAT NUSANTArA (PErSEro)Statement of Board of Commissioners and Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

LAPorAN KEUANGAN AUDiTEDAudited Financial Statement

102 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Management and/or Employee Stock Option Plan (ESOP/MSOP) of the Company

103 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds from Public Offering103 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi , Divestasi ,

Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang /Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Capital/Debt Restructuring

103 Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan

Amendment to Laws and Regulations that Significantly Give Impact

103 Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada Tahun Buku Changes in Accounting Policies in the Fiscal Year

TATA KELoLA PErUSAHAANGood Corporate Governance107 Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles109 Komitmen Penerapan GCG GCG Implementation Commitment115 Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure115 Asesmen GCG GCG Assessment116 Sosialisasi, Internalisasi dan Evaluasi GCG Dissemination, Internalization, and Evaluation of GCG 117 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders125 Dewan Komisaris Board of Commissioners130 Direksi Board of Directors142 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of Board of Commissioners and Board of

Directors144 Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan

Direksi Information on Affiliation of Board of Commissioners and

Board of Directors144 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan

Direksi Policy on Composition Diversity of Board of Commissioners and

Board of Directors145 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary147 Komite Audit Audit Committee152 Komite Risiko Risk Committee156 Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee156 Satuan Pengawas Intern Internal Control Unit

Kilas Kinerja 2017 2017 FLASHBACK PERFORMANCE

01

ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

Peristiwa Penting 2017 2017 Event Highlights

Grafik ikhtisar KeuanganCharts of Financial Highlights

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

ikhtisar Saham Share Highlights

06 10

08 15

09

Laporan ManajemenManagement Report

Profil PerusahaanCompany Profile

Tinjauan Pendukung BisnisSupporting Business Review

Kilas Kinerja 20172017 Flashback Performance


ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

LAPorAN PoSiSi KEUANGANFinancial Position Statements

NErAcA / BALANcE SHEET

Dalam miliar rupiah / In billion Rupiah

Keterangan / Description 2017 2016 2015 2014 2013

Aset Lancar / Current Assets 625,01 514,41 525,77 472,61 576,14

Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets 1.391,62 1.330,27 1.203,56 1.236,32 681,31

Total Aset / Total Assets 2.016,63 1.844,68 1.729,33 1.708,93 1.257,45

Liabilitas Jangka Pendek / Short Term Liabilities 476,47 423,68 401,13 398,76 186,55

Liabilitas Jangka Panjang / Long Term Liabilities 141,06 161,67 200,38 195,43 157,36

Total Liabilitas / Total Liabilities 617,54 585,34 601,52 594,19 343,91

Ekuitas / Equity 1.399,10 1.259,34 1.127,82 1.114,74 913,55

Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity 2.016,63 1.844,68 1.729,33 1.708,93 1.257,45

LABA rUGi



Pendapatan / Revenue 678,53 604,67 483,56 654,33 600,57

Beban Pokok / Cost 279,67 312,13 266,76 286,35 226,16

Laba Bruto / Gross profit 398,86 292,54 216,81 367,98 374,42

Laba Kegiatan KSO & Entitas Asosiasi / Earnings from Joint Operation and Associate Entity

31,89 34,51 18,52 6,35 1,86

Laba Bruto Setelah Kegiatan KSO & Entitas Asosiasi / Gross Income after Joint Operation & Associate Entity

430,76 327,05 235,33 374,32 376,28

Beban Usaha / Operating Expenses 162,62 163,49 130,41 131,31 128,52

Laba Usaha / Operating Income 268,14 163,56 104,92 243,02 247,76

Pendapatan dan Beban Lain-Lain / Other Income and Expenses

(56,75) 6,14 (15,16) 87,26 42,76

Laba Sebelum Pajak / Profit before Tax 211,39 169,70 89,75 330,28 290,52

Pajak / Tax 48,30 31,40 33,22 64,94 50,26

Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year 163,09 138,30 56,53 265,34 240,25

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak / Other Comprehensive Income for the Year after Tax

4,33 4,78 1,41 (25,37) 10,17

Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year

167,42 143,08 57,93 239,97 250,43

rASio


Likuiditas / Liquidity (%) 131,18 121,42 131,07 131,07 308,83

Solvabilitas / Solvability (%) 326,56 315,14 287,50 287,60 365,64

Rentabilitas / Rentability (%) 13,91 11,98 8,29 22,77 27,86

Tingkat Kesehatan Perusahaan / Company Heath Index AA AA BBB AA AA

Analisis & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

Laporan KeuanganFinancial Report


rASio KEUANGAN Financial Ratios

rASio LiKUiDiTAS / LiqUiDiTy rATio

Dalam (%) / In (%)


Rasio Kas / Cash Ratio 41,78 50,73 18,10 31,74 60,85

Rasio Cepat / Quick Ratio 129,61 120,01 130,13 117,42 308,07

Rasio Lancar / Current Ratio 131,18 121,42 131,07 131,07 308,83

Rasio Modal Kerja / Working Capital Ratio 20,91 14,20 24,82 11,18 64,67

rASio AKTiViTAS / AcTiViTy rATio

Dalam (Kali) / (Times)


Perputaran Piutang / Receivable Turn-Over 5,64 4,67 3,83 6,26 8,08

Periode Pencairan / Collection Period 60 77 101 70 73

Perputaran Aktiva Lancar / Current Assets Turn-Over 1,14 1,24 0,95 1,40 1,05

Perputaran Aktiva Tetap / Fixed Assets Turn-Over 1,33 1,16 0,91 1,25 1,03

Total Perputaran Aktiva / Total Assets Turn-Over 37,62 37,73 30,59 41,37 55,07

Penjualan Terhadap Modal Kerja Bersih / Sales to Net Working-Capital

4,78 7,04 4,03 8,95 1,55

rASio Leverage / LEVErAGE rATio

Dalam (%) / In (%)


Utang Terhadap Total Aktiva / Debt to Total Assets 30,62 31,73 34,78 34,77 27,35

rASio SoLVABiLiTAS / SoLVABiLiTy rATio

Dalam (%) / In (%)


Rasio Solvabilitas / Solvability Ratio 326,56 315,14 287,50 287,60 365,64

Rasio Hutang terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio 49,96 52,21 56,15 69,95 51,08

rASio rENTABiLiTAS / rENTABiLiTy rATio

Dalam (%) / In (%)


Marjin Laba Kotor / Gross Profit Margin 60,63 51,17 46,87 56,66 62,46

Marjin EBITDA / EBITDA Margin 45,87 33,82 20,90 36,78 41,13

Biaya Berdasarkan Produktivitas / Productivity-Based Cost 62,26 74,41 79,10 63,22 58,87

Marjin Laba Bersih / Net Profit Margin 22,96 21,64 11,26 40,16 39,88

Imbal Hasil Bersih Investasi / Net Return on Investment 13,91 11,98 8,29 22,77 27,86

Imbal Hasil Modal Disetor / Return on Capital Employed 23,21 20,51 13,12 37,80 29,12

Imbal Hasil Bersih Ekuitas / Return on Capital Employed 13,19 12,34 5,28 31,24 35,68






Grafik ikhtisar KeuanganCharts of Financial Highlights

Total AsetTotal Assets

Laba UsahaOperating Income

EkuitasEquity

Total Pendapatan Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income for the Year





2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017

913,55 1.257,45

1.708,93 1.729,33

250,43247,76

1.114,74

239,97243,02

1.127,82

57,93104,92

1.259,341.844,68

143,08163,56

1.399,10

2.016,63

167,42

268,14






ikhtisar Saham Share Highlights

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan belum melakukan aktivitas

perdagangan saham di Bursa Efek manapun sehingga informasi

mengenai:

• Ikhtisar kinerja perdagangan saham yang terdiri dari jumlah

saham beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada

Bursa Efek tempat dicatatkan, harga saham tertinggi,

terendah dan penutupan, serta volume perdagangan;

• Obligasi dan stock split.

• Sanksi penghentian saham yang berupa penghentian

perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

Tidak dapat disajikan karena tidak relevan dengan

kondisi Perseroan saat ini.

As of the end of 2017, the Company has not conducted stock

trading activity on any Stock Exchange so that information

concerning:

• Stock trading performance highlights consisting of total

shares outstanding, market capitalization based on price on

the Stock Exchange where the shares are listed, the highest,

lowest, and closing stock prices, as well as trading volume;

• Bondsandstocksplit.

• Sanctionsofterminationofsharesintheformoftermination

of stock trading and write-off of shares.

Are not presented because they are not relevant with the

current condition of the company.







Peristiwa Penting 2017 2017 Event Highlights

3 Februari 2017 / February 3, 2017

Rapat Penutupan KPKU 20172017 KPKU Closing Meeting

27 Januari 2017 / January 27, 2017

Peresmian Pompa Pengendali Banjir di KBN Kawasan CakungInauguration of Flood Control Pump at KBN Cakung Area


Serah Terima Pejabat dan Pelantikan Pejabat BaruHandover of Power of Officials and Inauguration of New Officials


Kunjungan Direktur Komersil Pelindo II Commercial Director of Pelindo II’s Visit


Tes Rekrutmen karyawan PT KBN (Persero)Employee Recruitment Test of PT KBN (Persero)


MoU dengan PT Wahana Sentana Baja Terkait PLB Memorandum of Understanding with PT Wahana Sentana Baja in respect of PLB


Kunjungan BPBUMD ke Rumah Sakit PekerjaBPBUMD’s Visit to KBN General Hospital


RUPS RKAP 20172017 RKAP GMS

fEB


MoU PT KBN (Persero) dengan PT Wahana Setana BajaMemorandum of Understanding of PT KBN (Persero) with PT Wahana Setana Baja

JAN






2 Maret 2017 / March 2, 2017

Kunjungan Asisten Deputi Kementerian BUMN ke KBNAssistant Deputy Ministry of SOE’s Visit to KBN

10 Mei 2017 / May 10, 2017

Customer Gathering PT KBN Untuk Para Investor Yang Ada di Kawasan Cakung dan PrimaCustomer Gathering PT KBN for Investors Residing in Cakung and Prima Areas


Kunjungan Kementerian BUMN dalam Rangka Penghapusan AsetThe Ministry of SOE’s Visit in respect of Asset Disposal

23 Maret 2017 / March 23, 2017

Penyaluran Dana Bantuan PKBL Fund Disbursement of PKBL

15 Mei 2017 / May 15, 2017

Peresmian Gedung Baru SBU Pelayanan Logistik di KBN CakungInauguration of Building of SBU Logistic Service at KBN Cakung


Rapat Kerja RKAP Tahun Buku 2017 PT KBN (Persero)Work Meeting of RKAP of 2017 Fiscal Year of PT KBN (Persero)

2 Maret 2017 / March 2, 2017

Pelantikan Panitia Pengadaan Barang Jasa KBNInauguration of Goods and Services Provision Committee of KBN

12 Mei 2017 / May 12, 2017

Rapat Umum Pemegang Saham PT KBN (Persero) di Kementerian BUMN General Meeting of Shareholders of PT KBN (Persero) at the Ministry of SOE

MAr MEi






17 Mei 2017 / May 17, 2017

Peresmian Gedung Baru SBU Prima Beton di KBN PrimaInauguration of Building of SBU Prima Beton at KBN Prima

23 Mei 2017 / May 23, 2017

Penyaluran Dana Kemitraan PKBL Periode ke 2 Tahun 2017 Fund Disbursement of PKBL Partnership Second Period of 2017

20 Juni 2017 / June 20, 2017

Penandatanganan Mou Antara PT KBN Dengan PD Sarana Jaya Dalam Rangka Kerjasama Penyediaan BetonSigning of MoU between PT KBN with PD Sarana Jaya for Concrete Provision Cooperation

25 Agustus 2017 / august 25, 2017

Penandatanganan Mou KBN Dengan Anak Usaha IPC yaitu Edii Terkait Sistem Electronic Data Seal Pusat Signing of MoU of KBN with Ipc Subsidiary namely Edii in respect of Center Electronic Data Seal System

11 Agustus 2017 / August 11, 2017

KBN Ikut Berpartisipasi dan Memberikan Bantuan Pada Acara Peresmian Tempat Pelelangan Ikan CilincingKBN Participated and Provided Assistance in the Inauguration of Cilincing Fish Auction

JUN

AGS

13 Juli 2017 / July 13, 2017

Dewan Komisaris PT KBN Mengadakan Kunjungan Kerja ke Kawasan Marunda Board of Commissioners of PT KBN conducted Work Visit to Marunda Area

JUL

30 Agustus 2017 / August 30, 2017

KBN Mengadakan In House Training Keuangan Untuk Manajer Non KeuanganKBN Organized Financial In House Training for Non-Financial Managers

30 Agustus 2017 / August 30, 2017

Kunjungan Lapangan Pembangunan Gedung Kantor Baru KBN Oleh TP4D, TP4P dan BPKP Field Trip to KBN’s New Office Building Construction by TP4D, TP4P and BPKP

7 September 2017 / September 7, 2017

KBN Mengadakan Kunjungan ke Kapolda Metro JayaKBN Conducted Visit to Kapolda Metro Jaya

SEP






2 Oktober 2017 / October 2, 2017

Penyaluran Dana Kemitraan PKBL PT KBN (Persero)PKBL Partnership Fund Disbursement of PT KBN (Persero)

oKT


Direktur Utama Menghadiri Acara Wawancara Sebagai Finalis Kandidat Penerima CEO Terbaik Dalam Anugerah BUMN 2017 Oleh Majalah BUMN Track Interview of the President Director as Finalist Candidate Receiving the Best Ceo In Anugerah BUMN 2017 By BUMN Track Magazine


KBN Meraih Penghargaan Anugerah BUMN ke 6 Tahun 2017 Oleh Majalah BUMN Track di Hotel Ritz Carlton KBN was awarded the Sixth Anugerah BUMN 2017 by BUMN Track Magazine at Ritz Carlton Hotel

24 Oktober 2017 / October 24, 2017

Rapat Kordinasi Dalam Rangka Sinergi Laporan Keuangan dan Akuntansi BUMN Kawasan Industri Coordination Meeting for Financial and Accounting Reports Synergy of BUMN Industrial Area


Topping Off Pembangunan Gedung Kantor dan Masjid Baru PT KBN (Persero) Oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT KBN (Persero Serta Asisten Deputi Kementerian BUMN Topping Off of PT KBN (Persero)’s New Office Building and Mosque Construction by the Board of Commissioners and Board of Directors of PT KBN (Persero) as well as Assistant Deputy of the Ministry of SOE


Penyerahan Dokumen Lelang Pembangunan Dermaga C04 Marunda Submission of Tender Document of Marunda Dock C04 Construction

8 November 2017 / November 8, 2017

Penyerahan SK Direksi Untuk Bapak H.M Sattar Taba Sebagai Direktur Utama PT KBN (Persero) Oleh Kementerian BUMNSubmission of Decree of Board of Directors to Mr. H.M Sattar Taba as the President Director of PT KBN (Persero) by the Ministry of SOE

28 November / November 28

Rapat Penambahan Saham KBN di KCN di Kementerian BUMNMeeting of Additional Shares of KBN at Kcn the Ministry of SOE

14 November / November 14

Rapat Umum Pemegang Saham PT KBN (Persero) di Kementerian BUMN General Meeting of Shareholders of PT KBN (Persero) at the Ministry of SOE

NoV






18 Desember 2017 / December 18, 2017

Assesment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 2017 PT KBNAssessment of Criteria od Superior Performance Evaluation (KPKU) 2017 of PT KBN


Kunjungan ke Lahan Milik KBN dan KCN Oleh Asisten Deputi Kementerian BUMNVisit to KBN and KCN’s Land by Assistant Deputy the Ministry of SOE


Akreditasi Rumah Sakit Umum Pekerja PT KBN (Persero)Accreditation of PT KBN (Persero) General Hospital


KBN Mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Penyiaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi DKI JakartaKBN was Awarded with Information Disclosure by Jakarta Capital City Information Commission


Peninjauan Fair Wear Foundation (FWF) Belanda Tentang Pelaksanan Kegiatan Anti Pelecehan Seksual Terhadap BuruhObservation of Dutch Fair Wear Foundation (Fwf) on the Implementation of Anti-Sexual Abuse against Workers Activity

DES






Tanggal/Bulan / Date/Month

Penghargaan/Sertifikasi / Award/certification

Pemberi Penghargaan/Sertifikasi / Awarded by

Keterangan / Description

13 April 2017 / April 13, 2017

Sertifikasi ISO 9001:2008 / Certification of ISO 9001:2008

PT Tuv Rheiland Indonesia PT KBN (Persero) telah berhasil mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi bertaraf internasional PT Tuv Rheiland Indonesia. / PT KBN (Persero) managed to maintain the quality management system ISO 9001:2008 from international certification agency PT Tuv Rheiland Indonesia.

14 Juli 2017 / July 14, 2017

Sertifikat Penghargaan ‘Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja’ / Certification of ‘Occupational Safety and Health Management System’

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia / The Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

PT KBN (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hasil Capaian 87,34% untuk kategori tingkat lanjutan / PT KBN (Persero) has applied the Occupational Safety and Health Management System which achieved 87.34% for advanced level category.


Terbaik 1 Kategori Pengembangan Strategi / The Best 1 for Strategy Development Category

BUMN Track‘6th Anugerah BUMN 2017’

PT KBN (Persero) mendapatkan penghargaan Terbaik 1 dalam Kategori Pengembangan Strategis Bisnis / PT KBN (Persero) received an award of the Best 1 in Strategic Business Development Category.


Terbaik III Kategori CEO BUMN Executor / The Best III for CEO SOE Executor Category

BUMN Track‘6th Anugerah BUMN 2017’

PT KBN (Persero) mendapat penghargaan Kategori CEO BUMN Executor. / PT KBN (Persero) received an award of SOE CEO Executor Category.


Piagam Penghargaan atas partisipasinya dalam ‘Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017’ / Certificate of Merit for the participation in ‘Monitoring and Evaluation of Public Agencies in DKI Jakarta Province in 2017’

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta / Provincial Information Commission of DKI Jakarta

PT KBN (Persero) menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta karena partisipasinya dalam kegiatan 'Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta 2017' / PT KBN (Persero) received an award from Information Commission of DKI Jakarta Province for its participation in '2017 Monitoring and Evaluation of Public Agencies in DKI Jakarta' activity.

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

Laporan Manajemen MANAGEMENT REPORTS

02

Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners Report

Laporan DireksiBoard of Directors Report

18

24






Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners Report

Kondisi kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2017 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Laba Perseroan tercatat

mencapai rp163,09 miliar atau 100,3% dibandingkan rKAP tahun 2017 dengan kategori “AA” atau kriteria “sehat”.

The condition of the Company’s financial performance in 2017 exceeded the set target. The Company’s profit was recorded at RP 163.09 billion or 100.3% compared to the

RKAP year 2017 under the category “AA” or “healthy” criteria.

NGADiNo

Komisaris Utama / President Commissioner






Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang

Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala rahmat dan karunianya PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) berhasil melewati tahun 2017 dengan pencapaian

kinerja dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi.

Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kami selaku

Dewan Komisaris akan menyampaikan pandangan dan Laporan

Kinerja yang telah dilakukan dengan mengendepankan aspek

transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab, dalam

menjalankan fungsi pengawasan di PT KBN (Persero).

Membaiknya Ekonomi NasionalPertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 mencapai

5,07%, angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi sejak

tahun 2014. Berbagai indikator ekonomi fundamental seperti

investasi, ekspor dan impor terus memperlihatkan kinerja yang

positif. Hal ini tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi

ekonomi nasional secara menyeluruh.

Membaiknya kondisi ekonomi di dalam negeri tidak lepas dari

upaya Pemerintah melakukan berbagai pembenahan dalam

rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya

dengan gencar melakukan pembangunan di sektor infrastruktur

guna mendukung kelancaran arus barang dan orang sehingga

meningkatkan daya saing. Bagi PT KBN (Persero) pembangunan

infrastruktur terutama jalan Tol dan Pelabuhan, memberikan

dampak baik bagi PT KBN (Persero) karena lalu lintas barang

impor, ekspor dan lokal sehingga PT KBN (Persero) dapat

meningkatkan penjualan properti dan logistik, diharapkan PT

KBN (Persero) dapat mengoptimalkan potensi dan peluang

guna meningkatkan kinerja PT KBN (Persero) pada tahun 2018.

Pencapaian Kinerja DireksiSelama tahun 2017, Komisaris memandang Direksi berhasil

membukukan kinerja keuangan yang baik. Kendati demikian,

ada beberapa aspek yang harus dilakukan evaluasi oleh Direksi

agar PT KBN (Persero) dapat mengoptimalkan kinerja keuangan

secara menyeluruh. Kondisi kinerja keuangan Perseroan pada

tahun 2017 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Laba

Perseroan tercatat mencapai Rp163,09 miliar atau 100,3%

dibandingkan RKAP tahun 2017 dengan kategori “AA” atau

kriteria “sehat”.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders

Praise be upon the Almighty God for all His grace and

mercy to PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) so that the

Company was able to go through the year 2017 with thriving

achievements amid challenges faced.

Therefore, on this good occasion, we as the Board of

Commissioners, will present our view and Performance

Reports that have been conducted by prioritizing aspects of

transparency, accountability and responsibility, in carrying out

supervisory functions in PT KBN (Persero).

improved National EconomyIndonesia’s economic growth in 2017 reached 5.07%, this

growth rate is the highest since 2014. Fundametal economic

indicators such as investment, exports and imports continue to

show a positive performance. This certainly has a significant

impact on the overall national economic condition.

Improved economic conditions in the country can not be

separated from the Government’s efforts to make various

improvements in order to accelerate economic growth. One

of them is by active development in the infrastructure sector

to support the smooth mobilization of goods and people

thus increasing competitiveness. For PT KBN (Persero), the

development of infrastructure, especially toll roads and ports,

gives a good impact for PT KBN (Persero) because of the traffic

of imported, export and local goods. PT KBN (Persero) can

increase the property and logistic sales. It is then expectedthat

PT KBN (Persero) can optimize the potential and opportunities

to improve the performance of PT KBN (Persero) in 2018.

Achievement of Board of Directors PerformanceDuring 2017, the Board of Commissioners observes that

the Board of Directors managed to record good financial

performance. Nevertheless, there are several aspects that

should be evaluated by the Board of Directors so that PT KBN

(Persero) can optimize its overall financial performance. The

condition of the Company’s financial performance in 2017

exceeded the set target. The Company’s profit was recorded at

RP 163.09 billion or 100.3% compared to the RKAP year 2017

under the category “AA” or “healthy” criteria.






Namun demikian dari sisi investasi hanya mencapai Rp82,15

Miliar atau 6,6% dari target sebesar Rp1.243,51 miliar.

Sementara, dari sisi pendapatan berhasil tercatat sebesar

Rp678,53 miliar terdapat pendapatan yang masih berupa

piutang sebesar Rp117,74 miliar, sehingga direksi diharapkan

dapat memprioritaskan penagihan tersebut sehingga laporan

keuangan tahun 2017 tetap valid. Perolehan pendapatan

ini mencapai 103,2% dari Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan bersama. Kemudian

realisasi laba operasi mencapai Rp398,86 miliar atau 112,8%

dari target sebesar Rp353,52 miliar serta realisasi setelah pajak

mencapai Rp163,09 miliar atau 100,3% dari target sebesar

Rp162,66 miliar.

Dari hasil pengamatan Komisaris, kinerja SBU yang dimiliki

PT KBN (Persero) juga berhasil mencatatkan pencapaian yang

sangat baik. Pendapatan SBU Cakung mencapai Rp140,60

miliar atau 104,2% dibandingkan anggaran tahun 2017,

pendapatan SBU Kawasan Prima mencapai Rp385,17 miliar atau

120,6% dibandingkan anggaran tahun 2017, pendapatan SBU

Logistik mencapai Rp63,69 miliar atau 73,1% dari anggaran

tahun 2017, dan pendapatan SBU pengelolaan Air mencapai

Rp43,32 miliar atau 113,9% dari anggaran tahun 2017 serta

pendapatan SBU Prima Beton mencapai Rp49,37 miliar atau

78,8% dari anggaran tahun 2017. Dengan demikian terhadap

SBU Cakung, SBU Kawasan Prima dan Pengelolaan Air sudah

baik karena telah mencapai target dan melebihinya. Sementara,

kami meminta Direksi berusaha meningkatkan kinerjanya

terhadap SBU Logistik dan SBU Prima Beton yang kinerjanya

masih belum maksimal sehingga perlu mendapat perhatian

untuk dianalisa dan dievaluasi guna memperbaiki kinerjanya.

Dari sisi perencanaan investasi, Komisaris juga menaruh

perhatian khusus. Sebab, selama tahun 2017 belum

menunjukan kinerja yang baik. Realisasi investasi tahun

2017 sangat rendah, hanya mencapai Rp82,15 miliar atau

6,6% dari target sebesar Rp1.243,51 miliar. Oleh karena itu,

dimasa mendatang diharapkan Direksi dapat mempersiapkan

pelaksanaan investasi dengan sebaik-baiknya sehingga realisasi

investasi dapat lebih maksimal lagi. Selanjutnya, piutang

Bruto PT KBN (Persero) sampai dengan 31 Desember 2017

mencapai Rp167,07 miliar (gross) dengan cadangan piutang

sebesar Rp49,33 miliar, dengan collection period sebesar 60

hari. Atas hal tersebut diharapkan Direksi agar melakukan

penagihan secara intensif apabila diperlukan menggunakan

Jaksa Pengacara Negara atau Pengacara Swasta.

Pandangan atas Penerapan good Corporate governance (GcG)Pandangan Komisaris, Direksi telah menjalankan serta

mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau

GCG dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan

However, from the investment side, it only reached RP 82.15

Billion or 6.6% of the target of Rp 1,243.51 billion. Meanwhile,

from the revenue performance, it was recorded at Rp 678.53

billion. The revenue was still in the form of receivables

amounting to Rp117.74 billion, thus the Board of directors are

expected to prioritize the collection so that the 2017 financial

statements remained valid. This revenue achievement reaches

103.2% of the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) that

have been determined together. The operating profit reached

Rp 398.86 billion or 112.8 percent of the target of Rp 353.52

billion and the realization after tax reached Rp 163.09 billion or

100.3 percent of the target of Rp 162.66 billion.

From the results of Commissioners’ observations, the

performance of SBUs owned by PT KBN (Persero) also managed

to record encouraging achievement. SBU Cakung revenue

reached Rp140.60 billion or 104.2% compared to the 2017

budget, the revenue of the SBU Kawasan Prima reached Rp

385.17 billion or 120.6% of the 2017 budget, the revenue

of the SBU Logistik reached Rp 63.69 billion or 73.1% of the

2017 budget, and the revenue of SBU Pengelolaan Air reached

Rp 43.32 billion or 113.9% of the budget in 2017 and SBU

Prima Beton revenue reached Rp 49.37 billion or 78.8% of the

budget in 2017. Thus SBU Cakung, SBU Kawasan Prima and

Water Management have already been good because it has

reached the target and exceeded it. Meanwhile, we request the

Board of Directors to improve its performance on SBU Logistik

and SBU Prima Beton whose performance was still not yet

optimum, thus it needs attention to be analyzed and evaluated

in order to improve its performance.

In terms of investment planning, the Commissioner also paid

special attention to it. This was because during 2017, it has not

shown satisfactory performance. The realization of investment

in 2017 was very low, reaching only Rp 82.15 billion or 6.6% of

the target of Rp 1,243.51 billion. Therefore, in the future, it is

expected that the Board of Directors can optimally prepare the

implementation of investment, thus realization of investment

can be more optimum. Furthermore, gross receivables of PT

KBN (Persero) up to December 31, 2017 reached Rp167.07

billion (gross) with receivable reserves of Rp49.33 billion and

collection period of 60 days. It is expected that the Board of

Directors should conduct intensive billing, if necessary, using

the services of a State Attorney or Private Lawyer.

View of the implementation of Good corporate Governance (GcG)In view of the Board of Commissioners, the Board of Directors

has implemented good corporate governance or GCG in

accordance with prevailing laws and regulations so that the






perundang-undangan yang berlaku sehingga pengelolaan

PT KBN (Persero) berjalan dengan profesional. Selama tahun

2017, Komisaris juga tidak menemukan adanya benturan

kepentingan maupun tindakan yang melanggar etika dan

integritas yang dilakukan oleh karyawan Perseroan. Tugas

pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi juga dilakukan

dengan cermat dan tepat

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan implementasi

prinsip-prinsip GCG, secara berkala PT KBN (Persero)

berkerjasama dengan pihak independen atau eksternal untuk

mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan GCG sehingga aspek

yang perlu mendapat perbaikan bisa dapat terindentifikasi.

Secara rutin setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan assesment terhadap

pelaksanaan GCG di PT KBN (Persero). PT KBN (Persero) berhasil

mendapatkan penilaian implementasi GCG tahun 2016 sebesar

79,88 penilaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar 79,04.

Diharapkan pelaksanaan GCG tidak sebatas pada nilai skor

GCG yang diperoleh, namun yang lebih penting adalah prinsip-

prinsip GCG menjadi panduan dalam menjalankan tugas sehari-

hari. Bila melihat dari berbagai indikator tersebut, artinya bisa

dikatakan, dalam mengimplementasikan GCG PT KBN (Persero)

tidak hanya sekedar memenuhi berbagai peraturan semata,

namun sudah dijalankan dengan baik dan telah menjadi budaya

yang tertanam diseluruh insan Perseroan. Dewan Komisaris

berharap, PT KBN (Persero) terus meningkatkan kualitas GCG

dengan mengevaluasi perangkat infrastruktur yang dimiliki

serta menyesuaikan dengan peraturan maupun perundang-

undangan yang terbaru terkait GCG serta best practice yang

sesuai dengan bisnis PT KBN (Persero).

rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja

Salah satu kewenangan Dewan Komisaris adalah memberikan

nasihat serta pandangan-pandangannya terhadap strategi

bisnis yang dijalankan oleh Direksi yang dilakukan secara

berkala dan berkesinambungan. Selama ini sinergi yang terjalin

antara Dewan Komisaris dan Direksi juga sudah berlangsung

dengan baik. Komunikasi dan diskusi berlangsung dinamis dan

terbuka demi kepentingan PT KBN (Persero).

Oleh karenanya ada beberapa rekomendasi yang diharapkan

ditindaklanjuti oleh Direksi dalam rangka menjaga

kelangsungan bisnis PT KBN (Persero) secara berkelanjutan.

Dari aspek keuangan, Direksi diharapkan berusaha semaksimal

mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan dengan

mengoptimalkan peluang bisnis yang ada diimbangi dengan

melakukan pengendalian biaya operasional dan biaya usaha

management of PT KBN (Persero) can run professionally. During

2017, the Board of Commissioners did not find any conflict

of interest or actions that violate the ethics and integrity

of the Company’s employees. The task of supervising the

implementation of the duties of the Board of Directors was also

carried out carefully and accurately.

In order to identify the level of success of GCG principles

implementation, PT KBN (Persero) periodically cooperates

with independent or external parties to measure and evaluate

the implementation of GCG so that aspects that need to be

improved can be identified.

Regularly every year, the Finance and Development Supervisory

Agency (BPKP) conducts an assessment of GCG implementation

at PT KBN (Persero). PT KBN (Persero) managed to obtain the

assessment of GCG implementation in 2016 that amounted

to 79.88. The assessment has increased compared to the year

2015 of 79.04.

It is expected that the implementation of GCG is not limited to

the value of GCG scores obtained, but more importantly, GCG

principles can be a guideline in carrying out daily tasks. Seen

from various indicators, it is safe to say that in implementing

GCG, PT KBN (Persero) does not merely comply with various

regulations alone, but GCG has been well executed and has

become a culture that is embedded throughout the Company.

The Board of Commissioners expects that PT KBN (Persero)

will continue to improve the quality of GCG by evaluating its

existing infrastructure and adjusting it to the latest laws and

regulations related to GCG and best practices in accordance

with the business of PT KBN (Persero).

recommendations for Performance improvementOne of the authorities of the Board of Commissioners is to

provide advice and views on the business strategy undertaken

by the Board of Directors on a regular and continuous basis.

To date, the synergy that has been implemented between the

Board of Commissioners and the Board of Directors runs well.

Communication and discussion are dynamic and open for the

benefit of PT KBN (Persero).

Therefore, there are some recommendations that are expected

to be followed up by the Board of Directors in order to maintain

business continuity of PT KBN (Persero). From the financial

aspect, the Board of Directors is expected to strive to achieve

the target set by optimizing the business opportunities that

are offset by controlling operational and business costs so that

the cost increase can be still below the increase in the amount






sehingga kenaikan biaya masih dibawah kenaikan jumlah

pendapatan. Direksi juga diminta melakukan seleksi secara

ketat kepada calon investor yang akan menyewa properti

perusahaan dan menjalankan SOP serta perjanjian sewa-

menyewa secara konsisten sehingga PT KBN (Persero) tidak

mengalami kerugian.

Dewan Komisaris berpandangan, Direksi juga perlu

mempersiapkan rencana investasi dengan sebaik mungkin agar

investasi dapat terealisasi sesuai dengan anggaran tahun 2018

serta menyiapkan pembiayaan investasi tahun 2018 dengan

semaksimal mungkin karena kebutuhan dana untuk tahun

2018 yang sangat besar.

Sementara dari aspek operasional, guna menghadapi berbagai

tantangan bisnis di masa-masa mendatang, Direksi diharapkan

segera menyusun dan merencanakan program pengembangan

SDM sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Perseroan

agar memiliki daya saing yang unggul serta membangun

integritas moral dan loyalitas karyawan kepada perusahaan

dengan setiap unsur pimpinan menjadi role model. Dengan

demikian, akan terbangun semangat kebersamaan untuk

mewujudkan visi dan misi PT KBN (Persero).

Prospek usaha Dewan Komisaris berpandangan, prospek bisnis PT KBN

(Persero) dimasa mendatang masih baik. Hal ini terlihat karena

masih banyak potensi bisnis yang dapat dikembangkan antara

lain pelabuhan C.04, Pelabuhan PT.KCN serta pembangunan

depo kontainer di kawasan Cakung dan Kawasan Marunda.

Selanjutnya, pengurangan lahan berikat menjadi lahan non

berikat juga merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan

pendapatan Perseroan di masa mendatang. Dewan Komisaris

berharap Direksi dapat memaksimalkan kreativitas bisnis untuk

memanfaatkan potensi dan peluang bisnis yang ada guna

peningkatan kinerja Perseroan. Perluasan dan penguatan

hubungan dengan semua stakeholder terkait, diharapkan dapat

meningkatkan kinerja sehingga Perseroan dapat meningkatkan

pendapatan secara berkesinambungan di masa mendatang.

Kami juga meminta Direksi mematuhi dan melaksanakan

secara konsisten peraturan maupun SOP yang berlaku di

Perseroan dalam melakukan semua tindakan yang berimplikasi

kepada Perseroan.

Kemudian Direksi diharapkan dapat menurunkan jumlah

piutang dan collection period piutang dengan melakukan

penagihan secara intensif kepada para tenant/investor yang

menggunakan properti Perseroan dan diharapkan dapat

menjalankan SOP dan perjanjian sewa menyewa secara

konsisten dan tegas serta dapat merealisasikan investasi yang

menghasilkan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

of revenue. The Board of Directors is also required to conduct

strict selection to prospective investors who will lease the

property of the company and run the SOP and lease agreements

consistently so that PT KBN (Persero) does not suffer any losses.

The Board of Commissioners is of the view that the Board of

Directors also needs to prepare the investment plan as optimum

as possible so that the investment can be realized in accordance

with the 2018 budget as well as to optimally prepare the

financing of investment in 2018 to the best possible due to

huge funding requirement for 2018.

From the operational aspect, in order to face various business

challenges in the future, the Board of Directors is expected to

immediately develop and plan human resource development

program in accordance with the expertise required by the

Company to have excellent competitiveness and to build

morale integrity and employee loyalty to the company with

every element of leadership that becomes a role model. Thus, it

will develop the spirit of togetherness to realize the vision and

mission of PT KBN (Persero).

Business prospectsThe Board of Commissioners considers that the future

prospects of PT KBN (Persero) business are still bright. This is

seen because there are still many potential business that can be

developed such as C.04 port, PT.KCN Port and construction of

container depot in Cakung and Marunda Areas. Furthermore,

the reduction of bonded land to non-bonded land is also

an attempt to maximize revenues of the Company going

forward. The Board of Commissioners expects that the Board

of Directors can maximize business creativity to utilize the

existing business opportunities and potentials to improve the

company’s performance. The expansion and strengthening

of relationships with all relevant stakeholders is expected to

improve performance so that the company can increase its

revenue continuously in the future. We also require the Board of

Directors to comply and consistently implement the applicable

laws and SOPs in the Company in performing all actions that

are implicated to the Company.

Then, the Board of Directors is expected to reduce the

amount of receivables and collection period of receivables by

making intensive collection to the tenants/investors who use

the property of the company and is expected to run SOP and

lease agreement consistently and firmly as well as can realize

profitable investment in accordance with the plan.






Dewan Komisaris berharap Direksi dapat menjalankan tugas

dengan harmonis, bekerjasama satu sama lain serta selalu

menjalin komunikasi dan kooridansi yang selama ini sudah

berlangsung bagus, baik diinternal direksi maupun para

karyawan, dan harus bisa menjadi teladan bagi para karyawan

dan menjalankan tugas yang diemban dengan penuh tanggung

jawab dan menunjung nilai integritas yang tinggi.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, terdapat perubahan komposisi Dewan

Komisaris PT KBN (Persero). Berdasarkan Surat Keputusan

Kementerian BUMN Nomor S-256/MBU/D7/04/2017 tanggal

7 April 2017 tentang berakhirnya masa Jabatan anggota

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMN, Bapak

Marsudi Syuhud kini tidak lagi menjabat sebagai anggota

Dewan Komisaris PT KBN (Persero). Sehingga hingga akhir

Desember 2017, susunan Dewan Komisaris PT KBN (Persero)

sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / Position

Ngadino Komisaris Utama / President Commissioner

Mohammad Farela Komisaris / Commissioner

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner

ApresiasiAkhir kata, sebagai penutup Laporan ini, perkenankan saya,

mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan terima

kasih kepada para Pemegang Saham dan seluruh mitra

kerja serta para pemangku kepentingan atas dukungan dan

kepercayaannya selama ini pada PT KBN (Persero).

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada

Direksi serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras

sehingga PT KBN (Persero) berhasil mencatatkan pencapaian

yang baik pada tahun 2017. Sebagai penutup laporan ini, kami

mengucapkan terima kasih kepada pihak regulator Indonesia

yang telah mengupayakan dan menciptakan iklim usaha yang

kondusif sehingga kondisi perekonomian terus mengalami

trend positif. PT KBN (Persero), sebagai bagian dari BUMN

berkomitmen untuk selalu hadir berkontribusi membangun

negeri.

The Board of Commissioners hopes that the Board of Directors

can perform their duties in harmony, cooperate with each other

and always maintain good communication and coordination,

both within board of directors and employees, and should be

role models for employees and carry out their duties with full

responsibility while upholding the value of high integrity.

changes in the composition of the Board of commissionersIn 2017, there was a change in the composition of the Board

of Commissioners of PT KBN (Persero). Based on the Decision

Letter of the SOE Ministry Number S-256/MBU/D7/04/2017

dated April 7, 2017 on the termination of tenure of the Board

of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors

of SOEs, Mr. Marsudi Syuhud no longer serves as a member

of Board of Commissioners of PT KBN (Persero). Thus, until

the end of December 2017, the composition of the Board of

Commissioners of PT KBN (Persero) is as follows:

AppreciationFinally, to conclude this Report, allow me, on behalf of the

Board of Commissioners, to thank the Shareholders and all

partners and stakeholders for their continued support and trust

in PT KBN (Persero).

We would also like to extend our gratitude and appreciation

to the Board of Directors and all employees for their dedication

and hard work so that PT KBN (Persero) managed to record

encouraging achievement in 2017. To conclude this report, we

wish to thank the Indonesian regulators who have endeavoured

and created a conducive business climate so that economic

conditions continue to experience a positive trend. PT KBN

(Persero), as part of SOEs, is committed to always present to

contribute to build the country.

Jakarta, Juli / July 2018

Atas Nama Dewan Komisaris PT KBN (Persero),

On Behalf of the Board of Commissioners of PT KBN (Persero),

NGADiNo







Laporan DireksiBoard of Directors Report

Pada tahun ini Perseroan menetapkan kebijakan strategis dengan melakukan transformasi pola bisnis KBN dari perusahaan yang bisnisnya menyewakan lahan menjadi perusahaan yang memanfaatkan lahan dengan bisnis yang

dikelola perusahaan, baik secara mandiri serta joint operation.

This year, the Company established a strategic policy by transforming the KBN business pattern from a company whose business is leasing the land into a company that utilizes the land with a business managed

by the company, both independently and joint operation.

H.M. SATTAr TABA

Direktur Utama / President Director






Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang

terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga

kinerja PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dapat berjalan

dengan baik sesuai rencana serta kebijakan bisnis Perseroan

yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.

Tahun 2017 merupakan momentum penting bagi PT KBN

(Persero). Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha

secara berkelanjutan, Perseroan mengambil kebijakan strategis

dengan melakukan transformasi pola bisnis utamanya.

Kebijakan tersebut dilakukan guna memaksimalkan pencapaian

kinerja, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang

serta menjawab berbagai tantangan binis yang dihadapi.

Untuk itulah, melalui Laporan Tahunan 2017 ini, saya mewakili

Direksi PT KBN (Persero) akan menyampaikan laporan serta

prospek usaha yang dijalankan PT KBN (Persero). Sebagai

bentuk pertanggungjawaban kami kepada seluruh pemegang

saham dan pemangku kepentingan.

Kondisi Ekonomi StabilSecara umum, kondisi perekonomian baik ditingkat global serta

Nasional telah menunjukkan tren yang positif. Bahkan dengan

adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara maju

membuat International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi

pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017-2018 masing-

masing ke level 3,7% dan 3,8% pertumbuhan ini meningkat

dari tahun sebelumnya yaitu 3,5%.

Membaiknya kondisi perekonomian global berhasil mendorong

kinerja ekonomi di dalam negeri. Terutama ditopang oleh

kinerja ekonomi fundamental, seperti ekspor dan investasi yang

mengalami peningkatan. Berdasarkan pada data Badan Pusat

Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun

2017 mencapai 5,05%. Sementara itu, tercatat sejak tahun

2014 ekonomi dalam negeri tumbuh sebesar 5,01%, tahun

2015 sebesar 4,88% dan tahun 2016 sebesar 5,03%, sehingga

pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 merupakan yang

tertinggi sejak tahun 2014. Kendati demikian, pencapaian

pertumbuhan ekonomi Nasional masih belum sesuai dengan

target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yakni sebesar

5,2%.

Dear valued shareholders and stakeholders,

All praise is due to the Almighty God for His blessings to us all

that enables PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) to perform

well according to the Company’s business plan and policy that

have been previously established.

The year 2017 was an important momentum for PT KBN

(Persero). In order to maintain continuous business sustainability,

the Company takes strategic policy by transforming its main

business pattern. The policy is carried out to maximize the

achievement of performance, both in the present and in the

future and address the various challenges faced.

To that end, through this Annual Report 2017, on behalf of the

Board of Directors of PT KBN (Persero), I would like to present

reports and business prospects run by PT KBN (Persero). As a

form of our accountability to all shareholders and stakeholders.

Stable Economic conditionBroadly speaking, good economic conditions at global and

national levels have shown a positive trend. Even with the

acceleration of economic growth in developed countries, the

International Monetary Fund (IMF) revised the projection of

global economic growth in 2017-2018 to 3.7% and 3.8%,

respectively, from 3.5%.

The improvement in global economic conditions has boosted

domestic economic performance. Mainly supported by

fundamental economic performance, such as exports and

increased investment. Based on data from the Statistics

Indonesia (BPS), economic growth in Indonesia in 2017 reached

5.05%. Meanwhile, since 2014 the domestic economy grew

by 5.01%, at 4.88% in 2015 and 5.03% in 2016, so that the

national economic growth of 2017 was the highest since 2014.

Nevertheless, the achievement of the national economic growth

was still not in line with the target set by the Government which

was 5.2%.






Sementara tingkat rata-rata inflasi relatif stabil dan bisa

dikendalikan sepanjang tahun 2017. Bank Indonesia (BI)

menyatakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada

Desember 2017 adalah sebesar 0,71% (mtm) dan secara

keseluruhan 2017 mencapai 3,61% (yoy), berada dalam

kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan 4% plus minus 1%

(yoy). Dengan perkembangan tersebut, sasaran inflasi dapat

terpenuhi dalam tiga tahun berturut-turut. Terkendalinya

inflasi 2017 didorong oleh rendahnya inflasi inti yang tercatat

2,95% (yoy). Hal itu sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank

Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan

ekspektasi inflasi.

Faktor lainnya, rendahnya inflasi harga pangan bergejolak

(volatile food) yang tercatat 0,71% (yoy), terendah dalam

14 tahun terakhir. Ini terjadi akibat terjaganya pasokan dan

distribusi bahan pangan serta terkendalinya dampak kenaikan

berbagai tarif dalam inflasi harga yang diatur pemerintah

(administered prices) yang tercatat 8,70% (yoy). Selain itu,

inflasi 2017 juga didukung oleh faktor positif permintaan dan

penawaran, rendahnya tekanan dari eksternal serta koordinasi

kebijakan yang kuat antara BI dan Pemerintah di pusat maupun

daerah.

Meski kondisi perekonomian global khususnya perekonomian

nasional pada tahun 2017 belum menunjukan kinerja yang

signifikan, namun demikian secara umum kinerja perusahaan

dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pencapaian

laba bersih perusahaan dalam tahun buku 2017 sebesar

Rp163,09 miliar atau 100,3% dari RKAP sebesar Rp162,66

miliar.

Kinerja Perseroan Berjalan dengan Baik Pada tahun 2017, kinerja Perseroan baik yang meliputi aspek

operasional dan keuangan telah berjalan dengan cukup baik

sebagaimana yang diharapkan. Kendati demikian, masih

terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Perseroan, khususnya

terkait permasalahan hukum antara PT KBN (Persero) dengan

sejumlah pihak yang melakukan kegiatan usahanya di dalam

kawasan PT KBN (Persero). Namun, permasalahan hukum

tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan melalui

putusan Pengadilan hasilnya dimenangkan oleh PT KBN

(Persero).

Sementara dari aspek keuangan, Perseroan telah berhasil

mencatatkan kinerja secara maksimal dengan pengelolaan yang

dilakukan secara profesional dan transparan. Berdasarkan, hasil

audit yang dilakukan oleh pihak Kantor Akuntan Publik Ishak,

Saleh, Soewondo & Rekan menyatakan pelaporan PT KBN

(Persero) pada tahun buku 2017 mendapat opini Wajar dalam

Semua Hal Material.

Meanwhile, the inflation rate was relatively stable and can

be controlled throughout 2017. Bank Indonesia (BI) said the

inflation of Consumer Price Index (CPI) in December 2017 was

0.71% (mtm) and overall reached 3.61% (yoy) in 2017, which

was within the inflation target range at 4% plus minus 1%

(yoy). With these developments, the inflation target can be

attained in three consecutive years. The controlled inflation in

2017 was driven by the decreasing core inflation rate at 2.95%

(yoy). This was in line with the consistency of Bank Indonesia's

policy of maintaining exchange rate stability and directing

inflation expectation.

Another factor was the low inflation of volatile food of 0.71%

(yoy), the lowest in 14 years. This was due to the security of

food supply and distribution as well as the controlled impact

of rising tariffs in administered prices recorded at 8.70% (yoy).

In addition, inflation in 2017 was also supported by positive

demand and supply factors, low external pressure and strong

policy coordination between central and regional governments.

Although the condition of global economy, especially national

economy in 2017, has not shown significant performance,

the overall performance of the company can run well. This is

evidenced by the achievement of net profit of the company in

the fiscal year 2017 of Rp163.09 billion or 100.3% of RKAP of

Rp162.66 billion.

Good Performance of the companyIn 2017, the Company's performance covering the operational

and financial aspects run well as expected. Nevertheless, there

were still some challenges faced by the Company, especially

related to legal issues between PT KBN (Persero) and a number

of parties conducting their business activities in the area of PT

KBN (Persero). However, the legal issues can be solved properly

and even won by PT KBN (Persero) through court decision.

Meanwhile, from the financial aspect, the Company has

successfully recorded its maximum performance with

professional and transparent management. Based on the audit

results conducted by Public Accounting Firm of Ishak, Saleh,

Soewondo & Rekan, it was stated that the reporting of PT KBN

(Persero) in the fiscal year 2017 received a fair opinion in All

Material Respects.






Predikat ini tentunya membuktikan pengelolaan laporan

keuangan PT KBN (Persero) sudah baik sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

dari pencapaian kinerja, Perseroan berhasil membukukan Laba

Bersih sebesar Rp163,03 miliar atau mencapai 100,3% dari

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebesar Rp162,66

miliar. Hal ini menunjukan Perseroan berhasil memaksimalkan

kinerjanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi

Perseroan.

Tidak Ada Kebijakan atau Peraturan Perundangan yang Pengaruhi Bisnis PT KBN (Persero)Meski kondisi perekonomian mengalami fluktuasi dan

dinamika, namun Perseroan memandang hingga saat ini tidak

ada kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku berpengaruh secara signifikan kepada operasional

perusahaan yang memiliki core bisnis sebagai penyedia Jasa

Properti dan Jasa Logistik.

Transformasi Bisnis PT KBN (Persero)Pada tahun 2017, Perseroan telah menyusun kebijakan

startegis yang sangat penting dalam rangka mengembangkan

bisnis PT KBN (Persero) secara berkelanjutan. Pada tahun ini

Perseroan menetapkan kebijakan strategis dengan melakukan

transformasi bisnis utama. Transformasi pola bisnis KBN

dilakukan dari perusahaan yang bisnis utamanya menyewakan

lahan menjadi perusahaan yang memanfaatkan lahan dengan

bisnis yang dikelola perusahaan, baik secara mandiri, joint

operation atau melalui anak perusahaan. Sehingga pola

bisnis utama Perseroan mengalami perubahan yakni dari pola

disewakan 80% dan dikelola sendiri 20% menjadi Kelola 70%

dan sewa 30%.

Kebijakan transformasi bisnis Perseroan ini dituangkan dalam

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017-2021.

Dengan adanya RJPP, maka PT KBN (Persero) memiliki haluan

dalam proses pengembangan perusahaan sehingga seluruh

aktivitas perusahaan menjadi lebih terukur dan selaras dalam

koridor perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang menjadikan Strategic

Business Unit (SBU) sebagai profit center mandiri yang memiliki

kemampuan manjerial dan kapabilitas SDM yang berkaliber dan

berkarakter untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki, yang

memberi dampak positif terhadap peningkatan laba bersih dan

memberikan dividen lebih tinggi.

Komitmen PT KBN (Persero) Mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/good governance Corpoorate (GcG)Tata kelola Perusahaan yang baik atau GCG bagi PT KBN

(Persero) bukan hanya sekedar mematuhi kewajiban Peraturan

yang sudah ditetapkan, namun juga telah menjadi budaya

This predicate certainly proved the management of financial

statements of PT KBN (Persero) was good in accordance with

the applicable laws and regulations. Meanwhile, from the

achievement of performance, the Company successfully booked

Net Profit of Rp163.03 billion or reached 100.3% of the Work

Plan and Corporate Budget of Rp162.66 billion. This shows

that the Company succeeded in maximizing its performance in

order to provide added value for the Company.

There was No Policy or regulation Affecting Business of PT KBN (Persero)Despite the fluctuating and dynamic economy, the Company is

of the opinion that up until now there was no existing policies

or laws and regulations that significantly affect the operations

of the company that has core business as provider of Property

and Logistics Services.

Business Transformation of PT KBN (Persero)In 2017, the Company has developed a very important strategic

policy in order to develop business of PT KBN (Persero) on an

ongoing basis. This year, the Company adopted a strategic

policy by transforming its core business. The transformation of

KBN's business pattern is implemented from originally a land

rental company into a company land-management business

company, which utilizes the land either independently, through

joint operation or a subsidiary. Therefore, the main business

pattern of the Company changed from the leased pattern of

80% and self-managed by 20% to Manage at 70% and rent

at 30%.

The Company's business transformation policy is set forth in

the Company's Long Term Plan (RJPP) 2017-2021. With the

RJPP, PT KBN (Persero) has a course in the process of corporate

development so that all activities of the company become more

measurable and aligned in the planning corridor that has been

prepared and determined. In the next 5 years, the Strategic

Business Unit (SBU) is an independent profit center that has

managerial capability and qualified human resource that has

good character to optimize the assets owned, which gives

positive impact to increase net profit and give higher dividends.

commitment of PT KBN (Persero) to implement Good corporate Governance corpoorate (GcG)

For PT KBN (Persero), Good corporate Governance or GCG is not

merely about complying with the obligations of the established

Laws, but also the culture of the Company. As part of SOEs,






Perseroan. Sebagai bagian dari BUMN, implementasi GCG

di PT KBN (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN

PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha

Milik Negara. Perseroan tidak hanya mengaplikasikan GCG

yang sudah ditetapkan, namun juga melakukan beberapa

inisiatif internal guna memaksimalkan penerapan GCG yang

dimiliki Perseroan. Hal ini dibuktikan dan didukung adanya

infrastruktur GCG yang dievaluasi secara berkala. Infrastruktur

untuk mendukung pelaksanaan GCG yakni Board of Manual

BOD dan BOC, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik,

Pedoman Etika Perilaku / CoC (Code of Conduct), Pedoman

Penanganan Gratifikasi, Pedoman LHKPN, Pedoman WBS,

Pedoman Perlindungan Saksi dan Pelapor dan Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan adanya Pedoman

tersebut, seluruh insan PT KBN (Persero) dapat menjalankan

tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai fungsi masing-

masing.

Setiap kebijakan pengambilan keputusan pun dilakukan

Manajemen didasari perspektif Kriteria Penilaian Kinerja Unggul

(KPKU). Penilaian kinerja juga dinilai oleh tim yang dinilai

oleh tim yang ditunjuk Kementerian BUMN untuk menilai

keunggulan kinerja perusahaan. Pelaksanaan pengukuran

terhadap penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris di

lingkungan Perseroan didasarkan kepada Pasal 44 Bab XII,

Permen BUMN no. PER-01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011

tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian

Kinerja Unggul (KPKU) Tahun 2017. Penilaian sebagai Evaluasi

atas Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

dilaksanakan berdasarkan surat Deputi Bidang Infrastruktur

Bisnis Kementerian BUMN nomor S- 198.D7.MBU.10.2017

Tanggal 07 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Asesmen

Kriteria penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2017. Dalam

surat tersebut disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria

KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen KPKU

sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui

surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN

nomor S-198.D7.MBU.10.2017 Tanggal 07 Oktober 2017 yang

mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldridge Criteria for

Performance Excellence”.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan Key Performance

Indicator (KPI) yang sudah disepakati bersama pada saat

awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing

anggota Direksi. Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No.

S.08/S.MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Panduan

Penentuan Key Performance Indicator (KPI) pada Badan Usaha

Milik Negara Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris/

GCG implementation at PT KBN (Persero) refers to Minister of

State-Owned Enterprises Regulation PER-09/MBU/2012 dated

July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister

of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 on

Implementation of Good Corporate Governance at State-

Owned Enterprises. The Company not only applies established

GCG, but also conducts several internal initiatives to maximize

the Company's GCG implementation. This is evidenced and

supported by GCG infrastructure that is evaluated periodically.

Infrastructure to support the implementation of GCG are,

among others, Board of Manual of BOD and BOC, Good

Corporate Governance Guidelines, Code of Conduct Guidelines,

Gratification Handling Guidelines, LHKPN Guidelines, WBS

Guidelines, Witness and Whistleblower Protection Guidelines

and Conflict of Interests Handling Guideliens. With the

guidelines, all employees of PT KBN (Persero) can perform duties

and obligations well according to their respective functions.

Every decision-making policy was undertaken based on the

perspective of Excellent Management Performance Criteria

(KPKU). Performance appraisal is also assessed by teams

appointed by the Ministry of SOEs to assess the company's

performance strength. Implementation of measurement

on the performance of the Board of Directors and Board of

Commissioners within the Company is based on Article 44

Chapter XII, BUMN no. PER-01/MBU/2011 Dated August 01,

2011 on Implementation of Evaluation of Implementation of

Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) Year 2017.

Assessment as Evaluation of Implementation of Excellent

Performance Assessment Criteria (KPKU) was conducted by

Deputy of Business Infrastructure Department of Ministry

of SOE number S- 198.D7.MBU.10.2017 Dated October

07, 2017 on the Implementation of Assessment of Excellent

Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE 2017. In the

letter, it is mentioned that the evaluation uses the KPKU criteria

version of 2015, which refers to KPKU documents as stipulated

by the Ministry of SOEs through the letter of Deputy of

Business Infrastructure Department of Ministry of SOEs S-198.

D7.MBU.10.2017 Dated October 01, 2017 which adopted

and adapted "Malcolm Baldridge Criteria for Performance

Excellence".

In addition, the Company also implemented a Key Performance

Indicator (KPI) which has been agreed upon at the beginning

of the year according to the duties and responsibilities of each

member of the Board of Directors. In accordance with the letter of

the Ministry of SOEs No. S.08/S.MBU/2013 on January 16, 2013

on Guidelines for Determination of Key Performance Indicator

(KPI) on State-Owned Enterprises of the Board of Directors with






Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

dan Pemegang Saham BUMN sepakat membuat kontrak

Manajemen untuk tahun 2017. Kontrak Manajemen ini

bertujan menetapkan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk

memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh RUPS

atau Menteri BUMN. Untuk mengetahui realisasi dari target KPI

yang ditetapkan PT KBN (Persero) selama tahun buku 2017,

dilakukan general audit oleh Kantor Akuntan Publik Ishak

Saleh, Soewondo dan Rekan. Hasilnya, pada tahun 2017 KPI

yang mengacu pada kriteria KPKU berhasil mendapatkan skor

86,97.

PT KBN (Persero) juga melakukan evaluasi secara menyuluruh

terhadap pelaksanaan GCG. Pelaksanaan asesmen GCG di

Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor PER -01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun

2017 asesmen GCG dilakukan dengan melibatkan pihak di

luar yaitu dengan kesertaan Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang bertugas sebagai asesor tunggal.

Kegiatan asesmen GCG yang dilakukan oleh BPKP dilaksanakan

berdasarkan surat tugas nomor: ST-405/ PW09/4.1/2017

Tanggal 11 April 2017 yang dilaksanakan selama 15 (lima

belas) hari kerja mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 10

Oktober 2017.

Adapun hasil penilaian atas assessment GCG Perseroan

tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP mencapai skor 79,88

atau penerapan GCG selama tahun 2017 di PT KBN (Persero)

berada dalam kategori Baik. Berdasarkan assessment yang

dilakukan oleh BPKP, kualitas penerapan GCG pada tahun

2017 mengalami peningkatan 0,84 poin dibanding tahun 2016

yang mendapatkan skor sebesar 79,04. Adanya peningkatan

perolehan skor yang terus mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, membuktikan komitmen nyata PT KBN (Persero)

untuk selalu mengimplementasikan GCG dengan baik sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best

practice.

Komitmen Menjalankan Program cSr dan PKBL

PT KBN (Persero) menyadari keberhasilan menjalankan bisnis

usahanya tidak lepas dari dukungan para stakeholder atau para

pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan lingkungan

sekitar. Terlebih, aktivitas usaha Perseroan kerap bersentuhan

langsung di kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, sebagai

bagian dari BUMN , PT KBN (Persero) berkomitmen untuk

selalu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dengan

menjalankan porgam Corpoorate Soscial Responsibility

(CSR) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara

Supervision of Board of Commissioners/Supervisory Board of

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) and SOE Shareholders

agreed to enter into Management Contract for the year 2017.

This Management Contract determines the undertaking or

decisions of the Board of Directors to meet all targets set by the

GMS or the Minister of SOEs. To find out the realization of KPI

target set by PT KBN (Persero) during fiscal year 2017, general

audit by Public Accounting Firm of Ishak Saleh, Soewondo dan

Rekan was conducted. As a result, in 2017, KPI which refers to

the KPKU criteria managed to obtained a score of 86.97.

PT KBN (Persero) also conducts a thorough evaluation of GCG

implementation. The implementation of GCG assessment in

the Company refers to the Regulation of the Minister of State-

Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 on the Amendment

to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good

Corporate Governance to State-Owned Enterprises. In 2017,

GCG assessment is conducted by involving external parties with

the participation of the Finance and Development Supervisory

Agency (BPKP) which serves as the only assessor. The GCG

assessment activities undertaken by BPKP shall be conducted on

the basis of assignment letter number ST-405/PW09/4.1/2017

dated April 11, 2017 held for 15 (fifteen) working days from

August 30 to October 10, 2017.

The results of GCG assessment of the Company in 2017

conducted by BPKP reached a score of 79.88 or the

implementation of GCG during 2017 in PT KBN (Persero) was

in the Good category. Based on the assessment conducted by

BPKP, the quality of GCG implementation in 2017 increased

by 0.84 points compared to 2016 which scored 79.04. The

increase in scores that continue to increase from year to year

proves the real commitment of PT KBN (Persero) to always

implement GCG properly in accordance with applicable laws

and regulations and best practices.

commitment to implement cSr and PKBL ProgramPT KBN (Persero) realizes the success of implementing its

business is inseparable from the support of stakeholders,

including the community and the surrounding environment.

Moreover, the Company's business activities often directly affect

people's lives. Therefore, as a part of SOEs, PT KBN (Persero) is

committed to always create a positive contribution to life by

running Corporate Soscial Responsibility (CSR) programs as well

as Partnership and Community Development Program on an

ongoing basis. During 2017, the Company has implemented






berkesinambungan. Selama tahun 2017, Perseroan telah

mengimplementasikan sejumlah program CSR melalui PKBL

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT KBN (Persero) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017, tentang

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara No. PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha

kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan

dana bergulir dan bagian dari laba bersih perusahaan tahun

sebelumnya. Sampai dengan Desember 2017, telah disalurkan

melalui program kemitraan berupa pinjaman kepada 247 mitra

binaan. Sementara Jumlah dana yang dapat dihimpun hingga

akhir tahun 2017 sebesar Rp7.155,30 juta atau 133,1% dari

RKA-PKBL tahun 2017 sebesar Rp5.377,60 juta. Sedangkan

penyaluran dana untuk mendukung PKBL pada tahun 2017

tercatat sebesar Rp5.351,00 juta atau 99,5% dari RKA

tahun 2017 sebesar Rp5.377,60 juta. Kedepan, Perseroan

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk

program CSR dan PKBL di masa mendatang. Sudah menjadi

tujuan bagi Perseroan agar keberadaanya bisa memberikan

manfaat yang luas bagi kehidupan.

Proyeksi Bisnis PT KBN (Persero)PT KBN (Persero) telah menyusun berbagai rencana strategis

untuk memaksimalkan kinerja Perseroan dalam rangka

memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan

serta perusahaan secara berkelanjutan. Proyeksi meningkatnya

Kinerja Perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang telah

dituangkan dalam RJPP 2017-2021. Salah satu upaya untuk

meningkatan kinerja perusahaan adalah dengan melakukan

Transformasi Bisnis dari Pola Sewa 80% Kelola 20% menjadi

Kelola 70% dan Sewa 30%. Selain hal tersebut untuk

menambah sumber pendapatan bagi perusahaan, saat ini juga

telah dilakukan pembangunan Dermaga Coastal Shipping di

Lahan C-04 Marunda serta Pembangunan Depo Kontainer di

Blok F Kawasan Cakung. Strategi Perusahaan untuk meraih

peluang bisnis ke depan, selain melakukan transformasi bisnis,

PT KBN (Persero) juga akan menambah sumber pendapatan baru

bagi Perseroan dengan membangun Dermaga Coastal Shipping

di Lahan C-04 Marunda serta Membangun Depo Kontainer di

Blok F Kawasan Cakung serta berupaya bekerjasama dengan

BUMN lain dalam bisnis Jasa Properti atau pengelolaan Kawasan

Industri di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa.

a number of CSR program through PKBL as well as planned.

The Partnership and Community Development Program at PT

KBN (Persero) is conducted in accordance with the Regulation

of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-

02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017, regarding the second

amendment to Regulation of the Minister of State-Owned

Enterprise. PER-09/MBU/07/2015, on the Partnership and

Community Development Program of State-Owned Enterprises.

This program aims to improve the capability of small businesses

to become strong and independent through the use of revolving

funds and part of the company's net profit in the previous year.

As of December 2017, loans to 247 fostered partners have

been distributed through partnership program. Meanwhile, the

amount of funds that can be collected until the end of 2017

amounted to Rp 7,155.30 million or 133.1% of RKA-PKBL

in 2017 amounting to Rp 5,377.60 million. Meanwhile, the

distribution of funds to support PKBL in 2017 amounted to Rp

5,351.00 million or 99.5% of RKA in 2017 amounting to Rp

5,377.60 million. Going forward, the Company is committed

to improving the quality and quantity of future CSR and PKBL

programs. It has become a goal for the Company to make its

presence more beneficial for life.

Business Projection of PT KBN (Persero)PT KBN (Persero) has developed various strategic plans to

maximize the Company's performance in order to provide

added value for the stakeholders as well as the company on

an ongoing basis. The projected increase in the Company's

Performance in the coming year has been set forth in RJPP

2017-2021. One of the efforts to improve the company's

performance is by conducting Business Transformation from

Rental Pattern of 80% Manage of 20% to Manage at 70%

and Rent at 30%. In addition, to increase the source of income

for the company, the Company also currently performs the

development of Coastal Shipping Dock on Marunda C-04 Land

and Construction of Container Depo in Block F of Cakung Area.

Going forward, the Company's strategy to achieve business

opportunities is, in addition to business transformation, add new

revenue sources for the Company by building Coastal Shipping

Dock on Marunda C-04 Land and Construction of Container

Depo in Block F of Cakung Area and working together with

other SOEs in the Property Services business or management of

Industrial Estate outside Jakarta or outside Java Island.






Perubahan Komposisi Direksi Pada tahun 2017, komposisi Direksi PT KBN (Persero) mengalami

perubahan. Sesuai salinan Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara dan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

selaku para Pemegang Saham PT KBN (Persero) Nomor SK-242/

MBU/11/2017 dan nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 14 November

2017 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero), maka Bapak Gempa Nursamsu

Yasin tidak lagi menjabat sebagai Direktur Administrasi dan

Keuangan PT KBN (Persero).

Adapun hingga akhir Desember 2017, komposisi Direksi PT

KBN (Persero) adalah sebagai berikut:


H.M. Sattar Taba Direktur Utama / President Director

Sudiro Agung Dananto Direktur Operasi / Director of Operations

ApresiasiSebagai penutup Laporan Tahunan 2017, Direksi memberikan

penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan,

komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan,

khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh

karyawan yang telah bekerja keras sehingga PT KBN (Persero)

mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2017.

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas

arahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris. Arahan

tersebut sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian

kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja

Perseroan di 2017. Kami berkomitmen akan tetap untuk selalu

memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja

secara berkelanjutan. Kemudian yang terpenting, sebagai

bagian dari BUMN, Direksi berharap Perseroan bisa menjadi

bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan

pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang berdampak

pada peningkatan kesejahterahan bagi masyarakat.

changes in Board of Directors compositionIn 2017, the composition of the Board of Directors of PT KBN

(Persero) has changed. In accordance with the copy of the Decree

of the Minister of State-Owned Enterprises and the Governor

of Provincial Government of DKI Jakarta as the Shareholders of

PT KBN (Persero) Number SK-242/MBU/11/2017 and number

7 of 2017 Dated November 14, 2017 regarding Dismissal of

Directors of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), then

Mr. Gempa Nursamsu Yasin no longer serves as Director of

Administration and Finance of PT KBN (Persero).

As for the end of December 2017, the composition of the

Board of Directors of PT KBN (Persero) is as follows:

AppreciationTo conclude Annual Report 2017, the Board of Directors

provides the highest appreciation for the trust, commitment and

cooperation of all stakeholders, especially to the management

team and all employees who have worked hard so that PT KBN

(Persero) performs well in 2017.

The Board of Directors gives the highest appreciation to the

direction given by the Board of Commissioners. Such directive

contributes greatly to the achievement of the Company's

performance, thereby improving the Company's performance

in 2017. We are committed to continuously provide to

sustainably improve performance. Then most importantly, as a

part of SOEs, the Board of Directors expects the Company to be

an important part and contribute to increase economic growth

in Indonesia, which has an impact on improving welfare of the

community.

Jakarta, Juli / July 2018

Atas Nama Direksi PT KBN (Persero),

On Behalf of the Board of Directors of PT KBN (Persero),

H.M. SATTAr TABA


Profil Perusahaan COMPANY PROFILE

03

Tonggak Sejarah Milestones

Visi, Misi, dan Tujuan PerusahaanVision, Mission, and Company Goal

Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners

Profil Singkat Perusahaan Brief Profile of Company

Bidang Usaha Business Lines

Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

informasi Anak Perusahaan Subsidiary Information

Profil Direksi Profile of Board of Directors

Sejarah Singkat Brief History

Profil Pejabat Kepala Divisi dan General Manajer SBU Profile of Heads of Division and General Managers of SBU

Struktur organisasi Organization Structure

34

38

46

36

41

58

59

50

37 54

44

Tonggak Sejarah Milestones

1968

1972

1986

1983Pemerintah melikuidasi PT Yado Warehousing (Persero) menjadi

PT Bonded Warehouses Indonesia. Keputusan yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 1972, ini bertujuan untuk

lebih mengembangkan entreport umum untuk impor yang berlokasi

di Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok, Jakarta

The Government liquidated PT Yado Warehousing (Persero) to PT

Bonded Warehouses Indonesia. The decision which was stipulated in

the Government Regulation no. 22 of 1972 aiming to further develop

the general entreport for imports located at Tanjung Priok Port,

Jakarta.

Pemerintah menggabungkan PT Sasana Bhanda (Persero)

dan PT Bonded Warehouses Indonesia. PT Kawasan Berikat

Nusantara (Persero) resmi terbentuk berdasarkan PP Nomor 23

tahun 1986 dengan wilayah usaha di Cakung dan Pelabuhan

Tanjung Priok

The Government merged PT Sasana Bhanda (Persero) and

PT Bonded Warehouses Indonesia. PT Kawasan Berikat

Nusantara (Persero) was officially established pursuant to the

Government Regulation No. 23 of 1986 with business area in

Cakung and Tanjung Priok Port.

Sesuai PP No 9 tahun 1983,

Pemerintah membentuk sebuah

perusahaan pergudangan lini satu

bernama PT Sasana Bhanda (Persero)

In accordance with the Government

Regulation No. 9 of 1983, the

Government established a one line

warehousing company under the name

PT Sasana Bhanda (Persero)

Menempati lahan seluas 4 (empat) hektar di Kampung Bandan, Jakarta Utara,

PT Yado Warehousing (Persero) resmi didirikan. Inilah perusahaan pengelola

pergudangan yang berfungsi sebagai entreport umum untuk impor yang pertama

didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Occupied an area of 4 (four) hectares in Kampung Bandan, North Jakarta, PT

Yado Warehousing (Persero) was officially established. This is the first warehouse

management company that serves as a general entreport established by the

Government of the Republic of Indonesia






1994

1990

2013Pemerintah melikuidasi PT Pengelola

Kawasan Berikat Indonesia (PKBI)

untuk selanjutnya diintegrasikan ke

dalam PT Kawasan Berikat Nusantara

berdasarkan PP Nomor 38 tahun 1994

The Government liquidated PT

Pengelola Kawasan Berikat Indonesia

(PKBI) to be further integrated into

dalam PT Kawasan Berikat Nusantara

pursuant to the Government

Regulation No. 38 of 1994.

Pemerintah melikuidasi PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero)

dan menggabungkan dengan PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero), sesuai PP Nomor 31 tahun 1990, sehingga wilayah

usaha terdiri dari kawasan Cakung, kawasan Tanjung Priok

dan Kawasan Marunda

The Government liquidated PT Pusat Perkayuan Marunda

(Persero) and merged it with PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero), pursuant to the Government Regulation No. 31 of

1990, so that the business area consists of Cakung, Tanjung

Priok and Marunda.

KBN telah berkembang pesat dan

per 31 Desember 2013 memiliki

aset sebesar Rp1,39 triliun dan

mencatatkan laba tahun berjalan

sebesar Rp317,1 miliar (sumber:

Mandiri Sekuritas)

KBN has grown rapidly and as of

December 31, 2013 owned assets

amounted to Rp1.39 trillion and

recorded current year profit of

Rp317.1 billion (source: Mandiri

Sekuritas)

2015Penyertaan modal Pemprov DKI sebesar Rp175 miliar,

sehingga kepemilikan saham Pemprov DKI bertambah dari

11,26% menjadi 26,85%

Jakarta Capital City’s Investment amounted to Rp175 billion,

bringing Jakarta Provincial Government’s share ownership up

from 11.26% to 26.85%

RPRP

RP

RP

RP

RP

Tanjung PriokMarunda

Cakung






Profil Singkat Perusahaan Brief Profile of Company

Nama Lengkap Perusahaan /

full Name of the company

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Penyebutan Lain / Another Name PT KBN

Bidang Usaha / Line of Business Mengelola kawasan industri terpadu berstatus berikat / Managing an

integrated bonded industrial zone

Status Perusahaan / company Status Badan Usaha Milik Negara / State-Owned Enterprise

Alamat Kantor Pusat /

Address of Head office

Jl Raya Cakung Cilincing, Tg Priok, Jakarta Utara,

DKI Jakarta, Indonesia

14140

Telepon / Telephone (021) 4482 0909

faksimili / fax (021) 4482 0042

Homepage www.kbn.co.id

E-Mail [email protected]

Tanggal Pendirian / Date of Establishment 28 Juni 1986 / June 28, 1986

Tanggal Beroperasi / Date of operation 28 Juni 1986 / June 28, 1986

Dasar Hukum Pendirian /

Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1986 / The Government

Regulation No. 23 year 1986

Akta Pendirian /

Deed of Establishment

1. Akta Notaris No 10 Tanggal 28 Juni 1986 / Notarial Deed No. 10 dated

June 28, 1986

2. Akta Notaris No 5 Tanggal 20 November 2017 / Notarial Deed No. 5

dated November 20, 2017

Modal Dasar / Authorized capital 1.000.000.000.000

Modal Disetor / Paid-Up capital 1.000.000.000.000

NPWP / Taxpayer identification Number 01.061.037.6-093.000

Kantor Layanan / Serviced office KPP Wajib Pajak Besar Empat

Jumlah Karyawan / Number of Employees 571

Pemegang Saham / Shareholders 1. Pemerintah Republik Indonesia / The Government of the Republic of

Indonesia : 73,15%

2. Pemerintah Prov DKI Jakarta / The Provincial Government of DKI Jakarta:

26,85%






Sejarah Singkat Brief History

Kehadiran PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) bermula

saat Pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT. Yado

Warehousing (Persero) pada 1968. Perusahaan yang menempati

lahan seluas empat hektar di Kampung Bandan, Jakarta Utara

ini mempunyai tugas untuk mengelola kawasan pergudangan

sebagai pintu gerbang atau entreport umum untuk impor.

Delapan tahun kemudian, Pemerintah memutuskan untuk

melikuidasi PT. Yado Warehousing dan mendirikan PT. Bonded

Warehouses Indonesia yang bertujuan memperkuat serta

mengembangkan entreport umum untuk impor yang berlokasi

di Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok.

Nama KBN itu sendiri baru muncul pada 28 Juni 1986. Tanggal

ini lah yang kemudian menjadi hari jadi KBN. Perusahaan ini

berdiri seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23

tahun 1986. Peraturan ini berisi pembentukan perusahaan baru

yang merupakan hasil penggabungan dua Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Persero yaitu PT Bonded Warehouses Indonesia

dan PT. Sasana Bhanda. PT. Sasana Bhanda adalah perusahaan

pergudangan lini satu yang berdiri pada tahun 1983 yang

berlokasi di Cakung.

Sepanjang lebih dari dua dekade perjalanannya, PT KBN

(Persero) terus berkembang seiring dinamika pertumbuhan

ekonomi Indonesia maupun ekonomi global. Selain itu,

perusahaan juga semakin besar berkat adanya penggabungan

dari BUMN lain yang dilikuidasi. Proses penggabungan yang

pertama terjadi pada 1990. Melalui PP Nomor 31 Tahun 1990,

Pemerintah melikuidasi PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero)

dan menggabungkan perusahaan ini dengan PT KBN (Persero).

Lalu pada 1994 melalui PP Nomor 38 tahun 1994, pemerintah

menerima hasil likuidasi PT. Pengelola Kawasan Berikat

Indonesia (Persero) (PKBI) dan menggabungkannya dalam PT

KBN (Persero). Berbagai proses merger ini tentu memberikan

berbagai warna. Sejak saat itu komposisi pemegang saham

PT KBN (Persero) terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta.

The presence of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) started

when the Government of the Republic of Indonesia established

PT. Yado Warehousing (Persero) in 1968. The company which

occupied four hectares of land in Kampung Bandan, North

Jakarta had a duty to manage the warehousing area as a gate

or general entreport for import activities.

Eight years later, the Government liquidated PT. Yado

Warehousing and established PT. Bonded Warehouses

Indonesia. The government was intended to develop a

general entreport for import activities located at Tanjung Priok

Nusantara Port.

The name of KBN itself appeared on June 28, 1986. This is

the date that becomes the anniversary of KBN. This company

was established in line with the publication of the Government

Regulation No. 23 of 1986. This regulation contains the

formation of a new company as a result of a merger of

two State-Owned Enterprises (BUMN) namely PT Bonded

Warehouses Indonesia and PT. Sasana Bhanda. PT. Sasana

Bhanda is a one-line warehousing company established in 1983

located in Cakung.

For more than two decades, PT KBN (Persero) continues to grow

in line with the dynamics of economic growth in Indonesia and

the global economy. In addition, the company is also getting

bigger thanks to the merger of other SOEs that were liquidated.

The first merging process was in 1990. Through the Government

Regulation No. 31 of 1990, the Government liquidated PT

Pusat Perkayuan Marunda (Persero) and merged the company

with PT KBN (Persero). Then in 1994 through the Government

Regulation No. 38 of 1994, the government received the results

of liquidation of PT. Management of Bonded Zone of Indonesia

(Persero) (PKBI) and incorporated it in PT KBN (Persero). Various

merging processes certainly provide a variety of colors. Since

then the shareholders composition of PT KBN (Persero) consists

of Central Government and Local Government of DKI Jakarta

Province.






Visi, Misi, dan Tujuan PerusahaanVision, Mission, and Company Goal

Dalam menghadapi perkembangan era global saat ini dan

masa mendatang dimana batas-batas aliran investasi dan

perdagangan semakin tipis dan tumbuhnya kesepakatan

dagang dan investasi secara bilateral dengan berbagai negara,

maka visi dan misi Perseroan dirumuskan sebagai berikut:

In welcoming the development of the current and future

global era in which the boundaries of investment and trade

flows increasingly diminish and the growing bilateral trade and

investment agreements with various countries, the Company’s

vision and mission is as follows:

MisiMission

VisiVision

Pengelola Kawasan

industri Multi Purpose

yang Terintegrasi Dengan

Pelabuhan, Berwawasan

Lingkungan dan Bertaraf

internasional.

Managing a multi

purposed industrial

area integrated with

port, environmentally

sound with international

standard.

1. Mewujudkan manajemen perusahaan berstandar

internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan

semangat kebersamaan, serta bertindak proaktif, efisien dan

inovatif dalam setiap karya.

2. Mendorong Pengembangan Industri Padat Modal dan Tepat

Guna.

3. Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategik

untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan.

4. Mendorong Peningkatan Ekspor.

5. Menjadikan dan Mengembangkan Kawasan Dry Port.

6. Meningkatkan Aplikasi Teknologi Industri Modern

7. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Regional

8. Melaksanakan dan Meningkatkan Sistem Logistik Nasional

(SISLOGNAS)

9. Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

10. Mengelola Dermaga Multi Purpose dan Dermaga untuk Lokal.

11. Mempertahankan dan Menunjang Tersedianya Sarana

Logistik Berupa Pergudangan dan Penyediaan Lahan

12. Mengembangkan komitmen terhadap peningkatan

kesejahteraan pemangku kepentingan (stakeholders)

terutama pemegang saham, karyawan dan masyarakat

sekitar.






TujuanGoal

“Aktif menunjang pelaksanaan

kebijaksanaan dan program pemerintah

di bidang ekonomi dan pembangunan

nasional pada umumnya, serta

pembangunan di bidang perdagangan

dan jasa serta bidang usaha lain pada

khususnya dengan menerapkan prinsip-

prinsip perseroan terbatas”

“To actively support the implementation

of government policies and programs in

economy and national development in

general, as well as the development of

trade and services and other business in

particular by applying the principles of

limited liability company (PT)”

Visi, Misi dan Budaya Perseroan telah dibahas,

dikaji, ditinjau kembali serta disetujui bersama oleh

Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan 2017-2021

The Company’s Vision, Mission and Culture have

been discussed, evaluated, reviewed as well as

jointly agreed by the Board of Commissioners and

Board of Directors based on The Company’s Long-

Term Plan 2017-2021.

! Pernyataan / Statement

1. Create management with international standard through

business ethics and the spirit of togetherness, as well as

proactive, efficient, and innovative in every work

2. Encourage the development of capital-intensive industries

3. Empower and synergize strategic business units to increase the

value added on an ongoing basis

4. Increase exports

5. Make and develop dry port area

6. Improve the application of modern industrial technology

7. Support regional economic growth

8. Implement and improve the National Logistics System

9. Support Special Economic Zones (SEZs)

10. Manage multi-purpose pier and dock for local use

11. Maintain and support the availability of logistics such as

warehousing and land

12. Develop a commitment to improve the welfare of stakeholders,

especially shareholders, employees and the surrounding

community.






Dalam menjalankan bisnis untuk mencapai visi dan misi yang

telah ditetapkan dan mewujudkan misi Perusahaan, Direksi dan

seluruh karyawan bekerja berlandaskan budaya perusahaan

yaitu, ‘Pelayanan Prima’, dimana budaya perusahaan ini

mengandung etika perilaku dengan 7 nilai sebagai dasar atau

pondasi Perseroan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang

terdiri dari:

• Integritas

• Komitmen

• Standar Mutu

• Peduli

• Kerjasama

• Kreatif Inovatif

• Profesional Kompeten

Ketujuh nilai tersebut ditopang oleh lima pilar yang berazaskan

pada lima prinsip-prinsip dasar GCG:

1. Transparancy

2. Accontability

3. Responsibility

4. Independency

5. Fairness

Dalam upaya menjaga citra perusahaan, kebijakan mengenai

budaya kerja telah dituangkan dalam Surat Keputusan

Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), No128/SKD/

DRT.5.1/11/2013 tanggal 25 November 2013 tentang kebijakan

Penerapan Transformasi Budaya Perusahaan PT KBN (Persero).

Pimpinan dan seluruh karyawan PT KBN (Persero)

bertekad untuk mencapainya melalui upaya:

• Fokus kepada pelayanan

• Pemahaman kesadaran terhadap lingkungan

• Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance)

• Penyelarasan budaya perusahaan yang mendukung

peningkatan produktivitas tenaga kerja

In performing its business to achieve the vision and mission that

have been set and to realize the mission, the Company, the

Board of Directors and all employees work based on corporate

culture, namely ‘Service Excellence’, in which this corporate

culture contains ethical behavior with 7 values as the Company’s

basis and foundation in Human Resources (HR) which consist

of:

• Integrity

• Commitment

• QualityStandard

• Concern

• Cooperation

• CreativeInnovative

• ProfessionalCompetent

These seven values are supported by five fundamental pillars

of GCG:

1. Transparency

2. Accountability

3. Responsibility

4. Independency

5. Fairness

In the effort to maintain the corporate image, a policy on

work culture has been contained in Decree of the Board of

Directors of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), No128/

SKD/DRT.5.1/11/2013 dated November 25, 2013 on policy on

Implementation of Corporate Cultural Transformation of PT

KBN (Persero).

The management and all employees of PT KBN (Persero)

is determined to achieve this through:

• Focusonservice

• Understandingofenvironmentalawareness

• Applicationofgoodcorporategovernanceprinciples

• Alignmentofcorporateculturethatsupportsthe increase

of labor productivity

Nilai Perusahaan Corporate Values






Bidang Usaha Business Lines

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT KBN (Persero)

menjalakan kegiatan usaha pokok yakni mengelola kawasan

industri terpadu berstatus berikat yang berfungsi sebagai

kawasan proses ekspor (export processing zone-EPZ) dan

non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi

usaha angkutan, mekanik & dokumen (forwarding), dan

pergudangan (warehousing). Dalam melaksanakan usahanya,

perseroan menjalankan dua bisnis utama yang terdiri dari jasa

properti dan pelayanan logistik.

Jasa Properti

Kegiatan jasa properti merupakan penyewaan bangunan pabrik

dan/atau lahan pabrik kepada investor, baik dari luar negeri

berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun lokal berupa

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), untuk kegiatan

industri yang utamanya berorientasi ekspor dan sebagian dapat

dipasarkan di dalam negeri. Dari seluruh kegiatan usaha PT KBN

(Persero), jasa properti adalah kontributor pendapatan usaha

perusahaan yang paling besar. Inilah bisnis inti (core business)

PT KBN (Persero).

Jasa Pelayanan Logistik

Kegiatan jasa pelayanan logistik mengintegrasikan usaha

pelayanan forwarding dan pergudangan baik gudang berikat

maupun gudang umum serta depo kontainer ke dalam mata

rantai sistem logistik terpadu (total logistic system), meliputi:

• Jasa pengurusan dokumen ekspor / impor

• Jasa angkutan barang (trucking)

• Jasa bongkar muat (forklift, crane, reachstaker)

• Jasa sewa gudang / lapangan dan depo kontainer.

Bisnis Penunjang Guna mendukung aktivitas kinerja produksi pelanggan,

perseroan membentuk unit usaha penunjang pada April 2008.

Adapun pengoperasiannya dimulai sejak 1 Juli 2008. Selain

meningkatkan layanan yang dibutuhkan pelanggan baik di

dalam maupun di luar kawasan, unit ini mampu mendongkrak

pendapatan perseroan.

Based on the Company’s Articles of Association, PT KBN

(Persero) performs the main business activity namely managing

an integrated bonded industrial zone that serves as an export

processing zone (EPZ) and non-bonded, and logistics services

covering transportation, mechanical & forwarding and

warehousing, In conducting its business, the company operates

two main businesses consisting of property services and logistics

services.

Property Services

Property service activity is a lease of a plant building and/or land

to both domestic and foreign investors in the form of Foreign

Capital Investment (PMA) and local in the form of Domestic

Capital Investment (PMDN) for industrial activities that mainly

export-oriented and parts of it can be marketed domestically.

From all business activities of PT KBN (Persero), property service

is the largest revenue contributor of the company. This is the

core business of PT KBN (Persero)

Logistic Services

Logistic services integrate forwarding and warehousing services

both bonded warehouses and general warehouses and

container depots into the total logistic system chain covering:

• Export/importdocuments

• Transportinggoods(trucking)

• Loadingandunloadingservices(forklift,crane,reachstaker)

• Warehouse/landrentalservicesandcontainerdepots.

Supporting BusinessIn order to support the customer’s production performance

activity, the company established a supporting business unit in

April 2008. The operation began on July 1, 2008. In addition

to improve the services needed by customers both within and

outside the area, this business unit will be able to boost the

company’s income.






Adapun unit-unit usaha penunjang tersebut adalah:

1. SBU Pengelolaan Air Bersih

Layanan ini sangat menguntungkan kepada Perseroan

karena mampu menambah pendapatan lewat penjualan air

bersih. Selain itu, semua investor dan pelanggan yang berada

di kawasan perseroan diuntungkan karena terhindar dari

tingginya tarif air bersih yang sebelumnya dilayani oleh PT

PAM Jaya. Menjaga mutu / kualitas air agar sesuai ketentuan

yang ditetapkan oleh PERMENKES, tentang bahan baku

mutu air bersih dengan cara melakukan test laboratorium

intern setiap minggu dan atau saat adanya kecurigaan

kualitas menurun serta melakukan test laboratorium pada

lembaga independen Dinas Kesehatan secara priodik.

2. SBU Prima Beton

Sebelumnya merupakan bagian dari SBU Prima, namun

pada tahun 2012 menjadi ditingkatkan menjadi SBU

penunjang untuk mendongkrang pendapatan perusahaan

fasilitas PelayananDalam rangka mendukung kegiatan para pelanggan perusahaan

menyediakan pula fasilitas penunjang berupa:

• Pelayanan perizinan investasi rekomendasi Izin Usaha,

pelayanan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal

(SKA), Rekomendasi perusahaan Dalam Kawasan Berikat

(PDKB) dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dengan berdasarkan praktik-praktif GCG.

• Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, melayani kegiatan:

1. Pengamanan dan Ketertiban Kawasan

2. Patroli Keamanan

3. Pemadam Kebakaran

4. Pengamanan Kasus unjuk rasa

5. Bantuan penyelesaian masalah ketenagakerjaan

• Pelayanan Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan

1. Pemeliharaan jalan dan saluran

2. Pemeliharaan instalasi air, listrik dan telepon

3. Pemeliharaan taman dan kebersihan kawasan

• Pelayanan Pelanggan

1. Customer care, senantiasa berusaha memperhatikan

kebutuhan pelanggan untuk memberikan pelayanan

lebih baik, dan menyelesaikan keluhan-keluhan yang

disampaikan pelanggan/investor) dengan segera.

2. Customer relationship, senantiasa berusaha membina

hubungan baik dengan seluruh pelanggan (investor)

dalam kawasan dan instansi-instansi terkait.

The supporting business units are:

1. SBU clean water management

This service is very profitable to the company because it

can increase company’s income through the sale of clean

water. In addition, all investors and customers who are in

the area of the company benefit because of the high water

tariff that previously served by PT PAM Jaya. Maintaining

the quality of water to conform to the provisions set by

the regulation of health minister about quality water raw

materials by conducting internal laboratory tests every week

and or when there is a suspicion of declining quality as well

as conducting laboratory tests at independent agencies

public health office periodically.

2. SBU Prima Beton

Previously part of the SBU Prima, but in 2012 to be upgraded

to SBU support to boost company’s income.

Service facilityIn order to support the customers’ activities, the company also

provides service facilities, in the form:

• Investment licensing service, Business License

recommendation service, Issuance of Certificate of Origin

(SKA), Recommendation of company in Bonded Zone

(PDKB) and Issuance of Building Permit (IMB) based on GCG

Practices.

• SecurityServices:

1. Regional Security

2. Security Patrol

3. Fire Extinguisher

4. Security Case demonstration

5. Assistance in solving labor problems

• Maintenanceservicesofregionalfacilitiesandinfrastructure

1. Road and channel maintenance

2. Maintenance of water, electricity and telephone

installations

3. Maintenance of parks and cleanliness of the area

• CustomerService

1. Customer care, always strives to pay attention to

customer needs to provide better service, and resolve

customer / investor complaints immediately.

2. Customer relationship, always tries to build good

relationship with all customers (investors) in the area

and related agencies.






• Pelayanan Pengendalian Lingkungan

1. Analisa dampak lingkungan Pemantauan limbah pabrik

dengan acuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

2. Sistem Manejemen Lingkungan (SML) ISO 14001: 2015

Kebijakan dan Strategi Lingkungan adalah komitmen

Perusahaan yang harus dipahami dan dilaksanakan

dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh

Karyawan dan tenant/investor di lingkungan PT

KBN (Persero) demi terwujudnya Perusahaan yang

berwawasan lingkungan. Tindak lanjut dari implementasi

ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan telah

berhasil diraih oleh PT KBN (Persero) pada tanggal 19

September 2016.

• Fasilitas Lainnya :

1. Pusat Bisnis

2. Bengkel dan Tempat Servis

3. Fasilitas Olahraga

• EnvironmentalControlService

1. Environmental impact analysis Monitoring factory waste

with reference to Environmental Management Plan

(RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL)

2. Environmental Management System (SML) ISO 14001:

2015

Environmental Policy and Strategy has become the

Company’s commitment to be understood and

implemented with full sense of responsibility by all

employees and tenants / investors within PT KBN

(Persero) for the realization of an environmentally

sound company. Follow up of the implementation of

ISO 14001: 2015 Environmental Management System

has been achieved by PT KBN (Persero) on September

19, 2016.

• Otherfacilities:

1. Business center

2. Service centers & workshops

3. Sport facilities






Struktur organisasi Organization Structure

Sesuai dengan RUPS LB PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

tanggal 5 November 2012 tentang Perubahan Susunan Direksi

PT. KBN (Persero), diputuskan bahwa Direksi PT KBN (Persero)

yaitu H.M. Sattar Taba sebagai Direktur Utama, Gempa

Nursamsu Yasin sebagai Direktur Administrasi & Keuangan, dan

Teddy Robinson sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan.

RUPS LB PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 16

Januari 2013 menetapkan bahwa susunan Direksi menjadi H.M.

Sattar Taba sebagai Direktur Utama, Gempa Nursamsu Yasin

sebagai Direktur Administrasi & Keuangan, Teddy Robinson

sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan, dan Sudiro

Agung Dananto sebagai Direktur Operasi sedangkan Susunan

Dewan Komisaris ditetapkan menjadi Raldi Hendro Koestoer

sebagai Komisaris Utama, Marsudi Syuhud sebagai Anggota

Komisaris, Indriani Widiastuti sebagai Anggota Komisaris dan

Maurits Napitupulu sebagai anggota Komisaris.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Para Pemegang Saham

PT KBN (Persero) No. SK-22/ MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014

dan No. 01 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014, ditetapkan

bahwa Raldi Hendro Koestoer sebagai Komisaris Utama dan

Indriani Widiastuti sebagai Anggota Komisaris diberhentikan

dengan hormat dan digantikan oleh Agus Wantoro sebagai

Komisaris Utama dan Mohammad Farela sebagai Komisaris

Independen.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Para Pemegang Saham

PT KBN (Persero) No. SK-237/MBU/10/2016 tanggal 10 Oktober

2016, ditetapkan bahwa Agus Wantoro sebagai Komisaris

Utama dan Maurits Napitupulu sebagai Anggota Komisaris

diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Ngadino

sebagai Komisaris Utama dan Ermaya Suradinata sebagai

Anggota Komisaris.

According to the agenda of Extraordinary GMS of PT. Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) dated November 5, 2012 on

the Change of Composition of the Board of Directors of PT

KBN (Persero), it was resolved that the Board of Directors of

PT. KBN was H.M. Sattar Taba as President Director, Gempa

Nursamsu Yasin as Director of Administration & Finance, and

Teddy Robinson as Director of Marketing & Development and

in accordance with AGMS of LB PT. Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) dated January 16, 2013 that the composition of

the Board of Directors is determined to be H.M. Sattar Taba

as President Director, Gempa Nursamsu Yasin as Director of

Administration & Finance, Teddy Robinson as Director of

Marketing & Development, and Sudiro Agung Dananto as

Director of Operations while Board of Commissioners set to

become Raldi Hendro Koestoer as President Commissioner,

Marsudi Syuhud as Member Commissioner, Indriani Widiastuti

As a member of Commissioner and Maurits Napitupulu as a

member of the Board of Commissioners.

Furthermore, in accordance with the decision of Shareholders

of PT KBN (Persero) No. SK-22/MBU/2014 dated January

28, 2014 and No. 01 of 2014 dated January 21, 2014, it

has been stipulated that Raldi Hendro Koestoer as President

Commissioner and Indriani Widiastuti as Commissioner

Members are dismissed with respect and replaced by Agus

Wantoro as President Commissioner and Mohammad Farela as

Independent Commissioner.

Furthermore, in accordance with the decision of Shareholders

of PT KBN (Persero) No. SK-237/MBU/10/2016 dated October

10, 2016, it has been stipulated that Agus Wantoro as President

Commissioner and Maurits Napitupulu as Members of the

Commissioners were dismissed with respect and replaced by

Ngadino as President Commissioner and Ermaya Suradinata as

Commissioner.






Struktur organisasi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Direktur Utama

Direktur Pemasaran & Pengembangan

Divisi Perencanaan & Pengawasan

Divisi SDM & Umum

Divisi Keamanan

SPiDivisi

Pemasaran & Pelayanan

Divisi Akuntansi,

Keuangan & Sistem informasi

Divisi Manajemen operasional

Sekretariat Perusahaan

Direktur Administrasi & Keuangan

Direktur operasi

SBU Kawasan cakung

SBU Pengelolaan

Air

SBU Kawasan

Marunda & Tj. Priok

SBU Prima BetonPT KcN

SBU Pelayanan

Logistik







Nama / Name : Ngadino

Kewarganegaraan / citizenship : indonesia / indonesian

Usia / Age : 59 tahun / years

Domisili / Domicile : Bekasi

Bapak Ngadino menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat

Keputusan Bersama Menteri BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor SK-237/MBU/10/2016 dan nomor 1 tahun 2016 tanggal 10 Oktober

2016 Beliau adalah lulusan AKABRI Kepolisian tahun 1982 mengenyam

berbagai pendidikan antara lain PTIK 1989 Sespim 1997 Sespati Angkatan

X 2006. Berbagai posisi strategis di lingkungan Polri pernah dijabatnya

hingga dipercaya sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2015. Beliau

dianugerahi Bintang Jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun,

Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun,

Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti hingga Bintang

Bhayangkara Nararya dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Mr. Ngadino serves as Commissioner pursuant to Joint Decree of the Minister

of SOE and the Governor of DKI Jakarta Province No. SK-237/MBU/10/2016

and No. 1 year 2016 dated October 10, 2016. He graduated the AKABRI

Police in 1982 and received various educations such as PTIK 1989 Sespim

1997 Sespati Batch X 2006. Various strategic positions within the Police have

been held so that he was mandated as the North Sumatra Police Chief in

2015. He was awarded Bintang Jasa, among others Satya Lencana Kesetiaan

VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV

tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti to Bintang

Bhayangkara Nararya and Bintang Bhayangkara Pratama.






Nama / Name : Ermaya Suradinata



Domisili / Domicile : Jakarta

Bapak Ermaya Suradinata menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan

berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bersama Menteri BUMN dan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor SK-237/MBU/10/2016 dan Nomor 1

Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016. Beliau merupakan seorang birokrat

yang mulai meniti karir sebagai Agen Polisi Pamong Praja di Irian Jaya pada

tahun 1972. Beliau kini menjadi Guru Besar Penuh di STPDN – Bidang

Manajemen Pemerintahan. Bapak Ermaya orang sipil pertama yang menjadi

Gubernur Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional) tahun 2001-2005,

sebelumnya Lemhannas selalu dipimpin oleh orang dari kalangan militer sejak

berdiri tahun 1965. Beliau juga pernah menjadi Rektor President University

dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Mr. Ermaya Suradinata serves as the Company’s Commissioner pursuant to

Joint Decree of the Minister of SOE and the Governor of DKI Jakarta Province

No. SK-237/MBU/10/2016 and No. 1 Year 2016 dated October 10, 2016.

He is a bureaucrat who began his career as a Civilian Police Agent in 1972.

Currently, he is a Full Professor at STPDN – Governmental Management. Mr.

Ermaya was the first civilian to become Governor of Lemhannas (National

Defense Institute) 2001-2005, previously, Lemhannas has always been led by

people from the military since it was founded in 1965. He was once a Rector

of President University and Rector of the Institute of Domestic Government

(IPDN).






Nama / Name : Mohammad farela



Domisili / Domicile : Tangerang Selatan

Bapak Mohammad Farela menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan

sejak Februari 2012. Berdasarkan Surat Keputusan para Pemegang Saham

PT KBN Nomor SK-22/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor: 01

Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 Pria kelahiran Klaten, 13 Agustus

1952 ini berlatar pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia, dan

Magister Hukum Bisnis, Universitas Gajah Mada tahun 2007. Beliau seorang

birokrat dan mulai berkarier tahun 1973 di lingkungan Kejaksaan Agung.

Terakhir beliau menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Sekretariat Jaksa Agung

Muda (JAM) bidang Datun pada tahun 2012. Pernah menjabat Komisaris

Utama pada RS. PELNI.

Mr. Mohammad Farela has been serving as the Company’s Commissioner

since 2012. Pursuant to Decree of Shareholders of PT KBN No. SK-22/

MBU/2014 dated January 28, 2014. Born in Klaten on August 13, 1852, he

is a law graduate from Universitas Islam Indonesia and Master of Business

Law from Gadjah Mada University in 2007. He is a bureaucrat and began his

career in 1973 in Attorney General’s Office. His last position was Functional

Prosecutor in JAM Secretariat Datun Field in 2012. He has served as President

Commissioner at RS. PELNI.







Nama / Name : Marsudi Syuhud




Bapak Marsudi Syuhud mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak

Januari 2012 berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal 31 Januari 2012.

Pria kelahiran Kebumen, 7 Februari 1964 ini berlatar belakang pendidikan

Sarjana Sastra Inggris dari STKIP PGRI Institut, bergelar Master Manajemen

Pemasaran dari Universitas Tarumanegara dan Doktor di bidang Ekonomi dan

Keuangan Islam, Universitas Trisakti.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor S-256/MBU/

D7/04/2017 tanggal 7 April 2017 tentang berakhirnya masa Jabatan anggota

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMN beliau kini tidak lagi

menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT KBN (Persero).

Mr. Marsudi Syuhud started to serve as the Company’s Commissioner since

January 2012 pursuant to the EGMS Resolution of January 31, 2012. Born

in Kebumen, February 7, 1964, he studied undergraduate education of

English Literature in STKIP PGRI Institute, and holds a Master of Marketing

Management from Universitas Tarumanegara and Doctor in Islamic Economics

and Finance from Universitas Trisakti.

Pursuant to Decree of the Ministry of SOE No. S-256/MBU/D7/04/2017 dated

April 7, 2017 concerning the expiration of term of office of members of the

Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors of SOE,

currently he is no longer serving as member of the Board of Commissioners

of PT KBN (Persero).







Nama / Name : H.M.Sattar Taba




Bapak H.M. Sattar Taba mulai menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan

sejak 5 November 2012 berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 5 November

2012. Beliau berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, mengawali

karirnya pada PT Industri Kapal Indonesia (IKI) tahun 1979. Kemudian

dilanjutkan berkarir di PT Semen Tonasa pada tahun 1979-1988. Pernah

menjabat sebagai Direktur PT Purna Karya Manunggal, Direktur PT Pelayanan

Tonasa Lines, Direktur Keuangan dan Pemasaran PT Semen Kupang, Direktur

Utama PT Semen Kupang, Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Sejak Tahun

2005 sampai 2012 menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Tonasa. Aktif

di berbagai organisasi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin

Indonesia, Koordinator Wilayah Indonesia Timur, Ketua Umum YDPI Semen

Tonasa, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Selsel, serta Ketua Presidium Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan Ketua

Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Mr. H.M. Sattar Taba has been serving as the Company’s Director since

November 2012 pursuant to the EGMS Resolution of November 5, 2012. He

studied undergraduate degree in Economics, began his career at PT Industri

Kapal Indonesia (IKI) in 1979. He continued his career at PT Semen Tonasa in

1979 – 1988. He served as Director at PT Purna Karya Manunggal, Director

at PT Pelayanan Tonasa Lines, Director of Finance and Marketing at PT Semen

Kupang, President Director of PT Semen Kupang, Director of Finance at PT

Semen Tonasa, since 2005 until 2012 served as President Director at PT

Semen Tonasa. He is active in various organizations currently serves as Vice

Chairman of Indonesian Chamber of Commerce, East Indonesia Regional

Coordinator, Chairman of YDPI Semen Tonasa, Chairman of Advisory Board

of Indonesian Employers Association (APINDO) Selsel, and Chairman of

Presidium of Indonesian Cement Association (ASI).






Nama / Name : Sudiro Agung Dananto




Bapak Sudiro menjabat Direktur Operasi Perseroan sejak 16 Januari 2013

berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal 16 Januari 2013. Beliau berlatar

belakang pendidikan sarjana Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret

Surakarta dan Magister Manajemen, Universitas Jayabaya. Saat ini menjabat

sebagai Direktur Operasi PT KBN (Persero). Mengawali kariernya di PT KBN

(Persero) sebagai Kepala Bagian Pembangunan dan Pemeliharaan Konstruksi

tahun 1991 hingga menjadi Kepala Divisi Pengembangan & Pengelolaan

Lingkungan tahun 2010. Pernah menjabat di PT Pengusahaan Daerah

Industri Pulau Batam (Persero) sebagai Direksi pada Direktorat Operasional,

Pemasaran, dan Pengembangan dari 2010 hingga 2013. Aktif di berbagai

bidang organisasi, diantaranya Kepala Bidang KB Asosiasi Depo Peti Kemas

Indonesia (ADEPTI), 2006-sekarang. Wakil Ketua Pusat Pengkajian Eksport-

Import Nasional (PPEN), 2007-sekarang. Anggota Pelaksana Penelitian &

Pengabdian profesional masyarakat STIE Kampus Ungu, 2006-sekarang, dan

pernah berprofesi sebagai Dosen Tidak Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen

Labora pertengahan tahun 2005-2007, serta STIE Kampus Ungu Jakarta

tahun 2006 sampai sekarang.

Mr. Sudiro serves as the Company’s Director since January 16, 2017 pursuant

to the EGMS Resolution of January 16, 2013. He holds undergraduate

degree in Civil Engineering, Sebelas Maret University Surakarta and Master

of Management, Jayabaya University. Currently, he serves as Operations

Director of PT KBN (Persero). He started his career at PT KBN (Persero) as the

Head of Construction Development and Maintenance Division in 1991 until

he became Head of Environmental Development & Management Division in

2010. He has served at PT Kawasan Industri Industri Pulau Batam (Persero)

as Director in the Directorate of Operations, Marketing and Development

from 2010 to 2013. He is active in various fields of organization, including

Head of KB Association of Indonesian Depot Container Depot (ADEPTI),

2006-present, vice Chairman of the National Export-Import Assessment

Center (PPEN), 2007-now. Implementing Member of Research & Community

Professional Service of STIE Campus Ungu, 2006 present, and was a Non-

Permanent Lecturer at High School Management Labora in 2005-2007, and

STIE Private Purpose Campus Jakarta in 2006 until present.






Nama / Name : Gempa Nursamsu Yasin

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian



Bapak Gempa Nursamsu Yasin mulai menjabat sebagai Direktur Administrasi

dan Keuangan Perseroan sejak 5 November 2012 berdasarkan Keputusan

RUPSLB 5 November 2012. Beliau memiliki latar balakang pendidikan Sarjana

Akuntansi dan memiliki kompetensi sebagai Profesional Internal Auditor

(PIA). Menjabat sebagai Direktur Administrasi & Keuangan PT KBN (Persero)

sejak November 2012. Mengawali karirnya di PAAP UNPAD sebagai dosen,

di Pemda JABAR sebagai Kepala Bagian Keuangan, kemudian di PT (Persero)

Batam sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Sistem Informasi pada tahun

1992-1995. Bergabung di PT KBN sejak tahun 1995 sebagai Kepala Divisi

Akuntansi, kemudian GM SBU Pelayanan Logistik. Sejak Januari 2012 hingga

Oktober 2012 beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PT

KBN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku para Pemegang Saham PT KBN

(Persero) Nomor SK-242/MBU/11/2017 dan nomor 7 Tahun 2017 Tanggal

5 November 2017 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero), maka Bapak Gempa Nursamsu Yasin

tidak lagi menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT KBN

(Persero).

Mr. Gempa Nursamsu Yasin started to serve as Director of Administration

and Finance since November 5, 2012 pursuant to the EGMS Resolution of

November 5, 2012. He has a Bachelor of Accounting education background

and has the competence as a Professional Internal Auditor (PIA). He is

appointed as Director of Administration & Finance PT KBN (Persero) since

November 2012. He started his career at PAAP UNPAD as a lecturer, in

JABAR Government as Head of Finance, then at PT (Persero) Batam as head

of Division of Accounting and Information System in 1992-1995. He joined

PT KBN since 1995 as Head of Accounting Division, then GM SBU Logistic

Service. From January 2012 to October 2012, he has served as Head of

Internal Control Unit of PT KBN.

Pursuant to decree of Decision of the Minister of State-Owned Enterprises

and Governor of DKI Jakarta Province as the Shareholders of PT KBN (Persero)

No. SK-242/MBU/11/2017 and no. 7 Year 2017 dated November 5, 2017

concerning Dismissal of a member of the Board of Directors of the Company

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Mr. Gempa Nursamsu Yasin is no

longer serving as Director of Administration and Finance of PT KBN (Persero).







Dewan KomisarisBoard of commissioners

Nama / NameJabatan / Position

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

informasi rangkap Jabatan

/ information of concurrent

Position

Periode Jabatan / Term of office

NgadinoKomisaris Utama / President Commissioner

Surat Keputusan Bersama Menteri BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. SK-237/MBU/10/2016 dan No. 1 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016. / Joint Decree of the Minister of SOEs and the Governor of DKI Jakarta Province. SK-237/ MBU /10/2016 and No. 1 year 2016 dated October 10, 2016.

Tidak Ada / None

5 Tahun / 5 Years

Mohammad Farela

Komisaris / Commissioner

Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT KBN Nomor SK-22/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor: 01 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 / Decree of the Shareholders of PT KBN Number SK-22/MBU/2014 dated January 28, 2014 and Number: 01 of 2014 dated January 21, 2014

Tidak Ada / None

5 Tahun / 5 Years

Ermaya Suradinata


Surat Keputusan Bersama Menteri BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. SK-237/MBU/10/2016 dan No. 1 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016. / Joint Decree of the Minister of SOEs and the Governor of DKI Jakarta Province. SK-237/ MBU /10/2016 and No. 1 year 2016 dated October 10, 2016.

Tidak Ada / None

5 Tahun / 5 Years

Marsudi Syuhud

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Keputusan RUPSLB Tanggal 31 Januari 2012 / The decision of the EGMS on January 31, 2012

Tidak Ada / None

5 Tahun / 5 Years

DireksiBoard of Directors

Nama / NameJabatan / Position

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

informasi rangkap Jabatan

/ information of concurrent

Position

Periode Jabatan /

Term of office

H.M Sattar TabaDirektur Utama / President Director

Keputusan RUPSLB pada tanggal 5 November 2012 / The decision of EGMS on November 5, 2012

Tidak Ada / None5 Tahun / 5 Years

Gempa Nursamsu Yasin

Direktur / Director Keputusan RUPSLB pada tanggal 5 November 2012 / The decision of EGMS on November 5, 2012


Sudiro Agung Dananto

Direktur / Director Keputusan RUPSLB Tanggal 16 Januari 2013 / The decision of the EGMS on January 16, 2013


Dasar Hukum Pengangkatan dan informasi rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan DireksiLegal Basis of Appointment and Information on Concurrent Position of Board of Commissioners and Board of Directors






Profil Pejabat Kepala Divisi dan General Manajer SBU Profile of Heads of Division and General Managers of SBU

Kepala Divisi Heads of Division

Nama / Name : Wirdiyono

Jabatan / Position : Kepala Divisi Pemasaran dan Pelayanan

Head of Marketing and Services division


Wirdiyono diangkat sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT KBN (Persero) sejak 14 Agustus

2017. Beliau mendapatkan gelar S1 dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran, Divisi Pemasaran

dan Pelayanan (2015), Manajer Pelayanan Pergudangan, SBU Pelayanan Logistik (2012),

Manajer Pemasaran, SBU Pelayanan Logistik (2011), dan Kepala Bagian Pemasaran sejak

2010.

Nama / Name : rooseno

Jabatan / Position : Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan & Sistem informasi

Head of Accounting, finance & information System Division


Rooseno diangkat sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan dan Sistem Informasi PT KBN

(Persero) sejak 1 Oktober 2014. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas

Borobudur pada tahun 1995. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Plt Kepala Divisi

Akuntansi, Keuangan dan Sistem Informasi (2014), Plh Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan

dan Sistem Informasi (2014), Kepala Bagian Keuangan Divisi Akuntansi, Keuangan dan

Sistem Informasi (2013), Kepala Bagian Keuangan Divisi Akuntansi dan Keuangan sejak

2011.

Wirdoyo is appointed as Head of Marketing Division of PT KBN (Persero) since August 14,

2017. He obtained Bachelor’s degree from University of Indonesia in 1997. Previously, he

served as Head of Marketing Sector, in Marketing and Service Division (2015), Manager of

Warehousing Services, SBU Logistic Service (2012), Marketing Manager, SBU Logistic Service

(2011), Head of Marketing Section, Marketing Division (2011), and Head of Marketing

Section since 2010.

Rooseno is appointed as Head of Accounting, Finance and Information System Division

of PT KBN (Persero) since October 1, 2014. He obtained Bachelor’s degree in Economics

from of Borobudur University in 1995. Previously, he served as Acting Head of Accounting,

Finance and Information System Division (2014), Acting Head of Accounting, Finance and

Information System Division (2014), Head of Finance Section, Accounting, Finance and

Information System Division (2013), and Head of Finance Section, Accounting and Finance

Division (2011).






Nama / Name : Agus Salim Bakrie

Jabatan / Position : Kepala Divisi Keamanan

Head of Security Division


Agus Salim Bakrie diangkat sebagai Kepala Divisi Keamanan PT KBN (Persero) sejak 1

September 2015. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian pada tahun 1989 dan

Sarjana Hukum dari Universitas Langlangbuana pada tahun 2000.

Agus Salim Bakrie is appointed as Head of Security Division of PT KBN (Persero) since

September 1, 2015. He obtained Bachelor’s degree in Police Science in 1989 and Bachelor’s

degree in Law from Langlangbuana University in 2000.

Nama / Name : Erwin Satria Nugraha

Jabatan / Position : Kepala Divisi Perencanaan dan Pengawasan

Head of Planning and Supervision Division


Erwin Satria mendapatkan gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Trisakti Jakarta pada

tahun 1992. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan

dan Pengawasan (2016), Kepala Bagian Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (2015),

Kepala Bagian Monitoring dan Analisa Pasar, Divisi Pemasaran dan Pelayanan dan Pejabat

Setingkat Kepala Bagian Kantor Pusat (2013), Manajer SBU Prima Beton (2011), dan

Manajer Pelayanan Fisik SBU Kawasan Marunda dan Tanjung Priok (2011).

Erwin obtained his Bachelor’s degree in Architecture from Universitas Trisakti Jakarta in

1992. Previously, he served as Head of Planning and Supervision Division (2016), Head of

General Affairs and Goods and Services Procurement Section (2015), Head of Monitoring

and Market Analysis Department, Marketing and Service Division and Section Head of

Head Office Level Official (2013). Manager of SBU Prima Beton (2011), and Manager of

Manager of Physical Service of SBU Kawasan Marunda and Tanjung Priok (2011).






Nama / Name : Genta Arief Gunadi

Jabatan / Position : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum

Head of Human resources and General Affairs


Genta Arief Gunadi diangkat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum sejak

1 Oktober 2014. Beliau mendapatkan gelar S2 Hukum dari Universitas Indonesia pada

tahun 2002. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Fungsional Divisi Hukum dan

Ketatalaksanaan (2011) dan Kepala Bagian Hukum Divisi Hukum dan Ketatalaksanaan

(2009).

Genta Arief Gunadi is appointed as Head of Human Resources and General Affairs Division

since October 1, 2014. He obtained Master’s degree in Law from University of Indonesia in

2002. Previously, he served as Functional Legal and Management Division (2011) and Head

of Legal Section Legal and Management Division (2009).

Kepala Divisi Heads of Division

Nama / Name : Piri Pasha oemry

Jabatan / Position : Kepala Divisi Manajemen operasional

Head of operations Management Division


Piri Pasha diangkat sebagai Kepala Divisi Manajemen Operasional pada 1 Oktober 2015.

Beliau mendapatkan gelar S2 Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Borobudur

pada tahun 2012. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kepala Divisi

Pemasaran dan Pelayanan (2014), Sekretaris Perusahaan (2013), dan Kepala Satuan

Pengawasan Intern (2013), dan Kepala Divisi SDM dan Umum (2010).

Piri Pasha Oemery holds a position as Division Head Level Official, Marketing and Service

Division since February 12, 2018. He obtained his Master’s degree in Human Resources

Management from Borobudur University in 2012. Previously, he served as Head of

Operations Management (2015), Head of Marketing and Service Division (2014), Corporate

Secretary (2013), and Acting Head of Internal Control System (2013).






Nama / Name : rohbinurwati

Jabatan / Position : General Manajer SBU Pelayanan Logistik

General Manager of SBU Logistic Service


Rohbinurwati diangkat sebagai General Manajer SBU Pelayanan Logistik sejak 16 Maret

2017. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam As-Syafi’iyah pada

tahun (2005). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Divisi

Akuntansi dan Keuangan (2012), Kepala Bagian Akuntansi Divisi Akuntansi dan Keuangan

sejak 2006.

Rohbinurwati is appointed as General Manager of SBU Logistic Service since March 16,

2017. He obtained Bachelor’s degree in Economics from Universitas Islam As-Syafi’iyah in

(2005). Previously, he served as Head of Finance Section Accounting and Finance Division

(2012), Head of Accounting Section Accounting and Finance Division since 2006.

General Manajer SBU General Managers of SBU

Nama / Name : Safrizal

Jabatan / Position : General Manajer SBU Kawasan cakung (2017)

General Manager of SBU cakung Area (2017)


Safrizal diangkat sebagai General Manajer SBU Kawasan Cakung sejak 1 Februari 2017.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YAI pada tahun 1992. Sebelumnya

beliau pernah menjabat sebagai General Manajer SBU Pelayanan Logistik sejak 2015.

Safrizal is appointed as General Manager of SBU Cakung Area since February 1, 2017. He

obtained Bachelor’s degree in Accounting from STIE YAI in 1992. Previously, he serves as

General Manager of SBU Logistic Service (2015).

Nama / Name : Dasef Titof

Jabatan / Position : General Manajer SBU Kawasan Marunda dan Tanjung Priok

General Manager of SBU Marunda and Tanjung Priok Area


Dasef Titof diangkat sebagai General Manajer SBU Kawasan Marunda dan Tanjung Priok

sejak 1 Februari 2017. Beliau mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas

Jayabaya pada tahun 2015. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan

Pengawas Intern (2015), Auditor Madya, Satuan Pengawas Intern (2013), Manajer SBU

Komunikasi dan Teknologi Informasi (2009), dan Kepala Bagian Manajemen Informasi,

Sekretariat Perusahaan (2008).

Dasef Titof is appointed as General Manager of SBU Marunda and Tanjung Priok Area since

February 1, 2017. He obtained his Master’s degree in Law Science from Jayabaya University

in 2015. Previously, he served as Head of Internal Control Unit (2015), Auditor Madya,

Internal Control Unit (2013), Manager of SBU Communication and Information Technology

(2009) and Head of Information Management Section, Corporate Secretary (2008).






Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan Keputusan

Pemegang Saham di luar rapat, yang kemudian disahkan

dengan Akta Notaris Sudiono Kuntjoro, SH, MH No.3, tanggal

12 September 2008, terjadi Perubahan Anggaran Dasar

Perusahaan di mana Modal Dasar meningkat dari semula

sebesar Rp800 miliar menjadi Rp1 triliun dan peningkatan

Modal Disetor sebesar Rp100 miliar yang diambil dari Cadangan

Perusahaan, sehingga komposisi Pemerintah Republik

Indonesia menjadi sebesar Rp226.220.000.000 (88,74%) dan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar

Rp33.780.000.000 (11,26%).

Pada tanggal 30 Maret 2010 anggaran dasar diubah lagi

dengan penambahan Modal DKI sebesar Rp63.945.000.000.

Modal dasar ditempatkan menjadi sebesar Rp363.945.000.000

sehingga komposisi Pemerintah Republik Indonesia sebesar

Rp266.220.000.000 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebesar Rp97.725.000.000.

Perubahan tersebut telah disahkan dengan akte notaris H.

Umaran Mansjur, SH, no. 8 tanggal 29 April 2010 dan telah

mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia no: AHU/0042869.AH.01.09 tahun 2010

tanggal 7 Juni 2010.

Pemegang Saham / ShareholderLembar Saham /

Share % Kepemilikan /

% ownershipJumlah / Total

Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia

266.220 73,15 266.220.000.000

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta / Jakarta Provincial Goverment 97.725 26,85 97.725.000.000

Jumlah / Total 363.945 100,00 363.945.000.000

On August 14, 2008, in accordance with Resolution of

Shareholders in Lieu of Meeting, which was then ratified

by Notarial Deed Sudiono Kuntjoro, SH, MH No. 3, dated

September 12, 2008, there was a change in the Company’s

Articles of Association in which the Authorized Capital was

increased from Rp800 billion to Rp1 trillion and Paid-Up Capital

was increased amounted to Rp100 billion from the Company’s

Reserve, resulting in the composition of the Government of the

Republic of Indonesia’s share amounting to Rp226,220,000,000

(88.74%) and the Jakarta Provincial Government’s share

amounting to Rp33,780,000,000 (11 , 26%).

As of March 30, 2010, the articles of association were amended

again with the addition of Jakarta Provincial Government

Capital amounting to Rp63,945,000,000. The authorized

capital was placed in the amount of Rp363,945,000,000

so that the composition of the Government of the Republic

of Indonesia’s share amounted to Rp266,220,000,000 and

the Jakarta Provincial Government’s share amounting to

Rp97,725,000,000.

The amendment was ratified by notarial deed of H. Umaran

Mansjur, SH, no. 8 dated 29 April 2010 and approved by

the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of

Indonesia no: AHU/0042869.AH.01.09 of 2010 dated June 7,

2010.






informasi Anak Perusahaan Subsidiary Information

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions

Perusahaan / company

Afiliasi / Affiliation Kepemilikan / ownership Bidang Usaha / Business Line

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan PT Dwi Marunda Makmur

Kerja Sama Operasi (KSO) / Joint Operation

Nilai Aktiva Tetap yang Merupakan Bagian Partisipasi PT KBN (Persero) Rp1.998.480.468,00Fixed Assets Value Participation Unit of PT KBN (Persero) Rp1,998,480,468

Penyediaan Bangunan Standar Factory Building (SFB) di blok C.02 KBN Marunda Providing Standard Factory Building (SFB) in block C.02 KBN Marunda

PT Karya Citra Nusantara

Anak Perusahaan / Subsidiary

PT KBN (Persero): 15 %, 600.000 Lembar Saham, Rp. 600 Juta. PT KBN (Persero): 15%, 600,000 Shares, Rp600 Million.

PT Karya Teknik Utama, 85%, 3.400.000 Lembar Saham, Rp3.400 juta PT Karya Teknik Utama, 85%, 3,400,000 Shares, Rp3,400 million

Pengelolaan Pelabuhan di blok C.01 KBN Marunda Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 04/PJ/ DRT/01/2005 Port management in block C.01 KBN Marunda based on Cooperation Agreement No. 04/PJ/DRT/01/2005,

Akuntan publik yang mengaudit Perseroan untuk tahun

buku 2017 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Ishak, Saleh,

Soewondo & Rekan, Lisensi No. KEP-268/KN.6/2003; NPWP :

018447722007000.

Hingga 2001, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) telah menjadi auditor atas kinerja keuangan perusahaan.

Dan sejak 2002, akuntan publik menjadi pengganti BPKP selaku

auditor atas kinerja keuangan perusahaan.

Besarnya fee audit tahun buku 2010 sampai dengan 2017

adalah sebagai berikut:

Tahun / year KAPNomor Kontrak / contract Number

Nilai / Amount (rp)

2017 Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan 054/SPKS/DRT.5.3/12/2017 375.100.000

2016 Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan 01/SKPPK-PL/DAK-PBJ/I/2017 378.400.000

2015 Pieter, Uways & Renaw 001/SPKS/DAK.5.3/01/2016 324.000.000

2014 Rama Wendra 52/SPKS/DAK.5.3/12/2014 310.983.000

2013 Nanang Puradiredja & Suhartono 08/SPKS/DRT.5.3/11/2013 239.800.000

2012 Nanang Puradiredja & Suhartono 35/SPKS/DRT.7.1/12/2012 254.800.000

2011 Basyirudin & Wildan 17/SPKS/DRT.7.1/12/2011 222.108.000

2010 Trisnowati & Mariati 56/SPKS/DAK.7.1/11/2010 141.000.000

Note: KAP tersebut hanya mengerjakan audit keuangan tidak

melaksanakan pengerjaan lainnya di PT KBN (Persero).

Public Accountant auditing the Company for the 2017 fiscal

year was Public Accounting Firm (KAP) Ishak, Saleh, Soewondo

& Rekan, No. KEP-268/KN.6/2003; NPWP : 018447722007000.

Until 2001, the Financial and Development Supervisory Board

(BPKP) has become the auditor of the company’s financial

performance. And since 2002, the public accountant replaced

BPKP as the auditor for the financial performance of the

company.

The amount of audit fees for fiscal year 2010 up to 2017 is as

follows:

Note: The KAP merely conducts audit on finance and does not

conduct other duty in PT KBN (Persero).






informasi Pada Website Perusahaan Information on Company Website

Sebagai komitmen pada keterbukaan informasi secara

transparan dan akuntabel, Perseroan menyediakan informasi

yang dapat diakses oleh seluruh investor maupun pemangku

kepentingan lainnya melalui http://www.kbn.co.id. Pada

website tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat

memperoleh informasi mengenai:

a. Informasi Pemegang Saham

b. Isi Kode Etik

c. Informasi RUPS

d. Laporan Keuangan Terpisah

e. Profil Dewan Komisaris

f. Profil Dewan Direksi

g. Piagam Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite dan

Internal Audit

h. Piagam GCG

i. Pedoman Penanganan Gratifikasi

j. Pedoman LHKPN

k. Pedoman WBS

l. Produk bisnis PT. KBN (Persero)

m. Sejarah singkat berdirinya PT. KBN (Persero)

As the commitment to transparent and accountable information

disclosure, the Company provides information accessible

by all investors as well as other stakeholders through http://

www.kbn.co.id. On this website, all stakeholders can obtain

information concerning:

a. Information on Shareholders

b. Content of Code of Conduct

c. Information on GMS

d. Integrated Financial Statements

e. Profile of Board of Commissioners

f. Profile of Board of Directors

g. Board of Commissioners, Board of Directors, Committees

and Audit Internal Chapters

h. GCG Manual

i. Guidelines on Gratification Handling

j. Guidelines of LHKPN

k. Guidelines of WBS

l. Business products of PT. KBN (Persero)

m. Brief History of the establishment of PT. KBN (Persero)






Wilayah Usaha Business Region

Wilayah usaha Perseroan terletak di Wilayah Jakarta Utara,

meliputi tiga lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

Kawasan cakung / cakung Area

Berstatus Berikat / Bonded Zone 147,60 ha

Berstatus non berikat / Non-Bonded Zone 29,10 ha

Jumlah / Total 176,70 ha

Kawasan Tanjung Priok / Tanjung Priok Area




Kawasan Marunda / Marunda Area



Lain-Lain (Sarang Bango & Eks Sudirja) / Others (Sarang Bango & Ex Sudirja) 11,95 ha


Dipergunakan Pemprov DKI Jakarta Untuk Proyek Kanal Banjir Timur / Used by the Jakarta Provincial Government for East Flood Canal

(26,55) ha

386,80 ha

571,50 ha

Berdasarkan rincian tersebut maka komposisi status kawasan

milik PT KBN (Persero) menjadi sebagai berikut:

• Kawasan Berikat Menjadi 249,80 ha (43,71%)

• Non Berikat Menjadi 321,70 ha (56,29%)

Dari lahan non berikat tersebut terdapat lahan yang telah

diserahkan kepada investor yang saat ini telah menjadi

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan

Lahan (HPL) seluas 84,6 ha di lahan C-01 Kawasan Marunda.

The Company’s business region is located in North Jakarta

covering three locations with the following details:

Based on those details, the composition of the status of area

owned by PT KBN (Persero) is as follows:

• Bondedzonebecomes249.80ha(43.71%)

• Non-bondedzonebecomes321.70ha(56.29%)

In the non-bonded land, there is land which has been handed

over to the investors with the current ownership certificate (Hak

Guna Bangunan, HGB) over Land Management Rights (HPL) of

84.6 ha in C-01 Marunda area.






Tinjauan Pendukung BisnisOVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT

04

Sumber Daya ManusiaHuman Resources

Teknologi informasiInformation Technology

64

71






Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting

bagi keberlanjutan operasi dan usaha PT KBN (Persero).

Oleh sebab itu PT KBN (Persero) terus berupaya melakukan

pengembangan SDM yang berbasis pada pembentukan

karakter unggul dalam kinerja, sikap maupun perilaku dan

memiliki daya saing dengan basis pengetahuan dan memiliki

berbagai keterampilan dan keahlian. PT KBN (Persero) telah

memiliki sistem pengelolaan dan pengembangan SDM yang

berkesinambungan dan profesional sehingga, the right

man in the right place telah dijalankan dengan baik dalam

mengoptimalkan potensi dan kinerja SDM yang dimiliki oleh

PT KBN (Persero).

Kebijakan Pengelolaan SDM PT KBN (Persero) telah menyusun dan menentukan sistem

pengelolaan SDM yang berkesinambungan dan profesional

sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan pasar.

Kebijakan pengelolaan SDM pada tahun 2017 menerapkan

sejumlah strategi yang berfokus pada:

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan SDM

2. Meningkatkan kapabilitas karyawan melalui diklat terpadu

dan berkesinambungan

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan

4. Menerapkan organisasi pembelajaran sesuai perkembangan

organisasi

5. Meningkatkan budaya kerja yang harmonis dan kondusif

Struktur organisasi Sumber Daya ManusiaPelaksanaan pengelolaan SDM dilaksanakan oleh Divisi SDM

dan Umum. Unit kerja ini bertugas menyusun, mengembangkan

dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan SDM untuk

menghasilkan insan Perseroan yang handal dan memiliki daya

saing.

Jumlah dan Komposisi SDMPada tahun 2017, PT KBN (Persero) memiliki pegawai

sebanyak 571 karyawan. Jumlah ini mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2016 yakni 560 karyawan. Penambahan

ini dikarenakan adanya kebijakan penambahan karyawan dan

pengalihan status dari magang ke PKWT yang terjadi selama

tahun 2017.

Sumber Daya ManusiaHuman Resources

Human Resources (HR) is one of key factors for the continuity of

operations and business of PT KBN (Persero). To that end, PT KBN

(Persero) is striving to develop HR based on the establishment

of excellent characters in its performance, attitude as well as

behavior and have knowledge-based competitiveness and a

wide range of skills and expertise. PT KBN (Persero) has been

equipped by sustainable and professional HR management

and development systems so that the principle of right man

in the right place has been performed in a proper manner by

optimizing potential and performance of HR owned by PT KBN

(Persero).

Hr Management Policy PT KBN (Persero) has set and specified a sustainable and

professional HR management system aligned with market

demands and development. The HR management policy in

2017 applied a number of strategies which focused on:

1. Identifying strength and needs of Human Resources

2. Improving employees’ capabilities through integrated and

sustainable education and training

3. Improving the employees’ work productivity

4. Applying learning organization in accordance with

development of the organization

5. Increasing harmonious and conducive work culture

Human resources organization Structure The implementation of HR management is carried out by Human

Resources and General Affairs Division. This unit is in charge of

preparing, developing and implementing the HR management

policy to generate reliable personnel of the Company who can

compete.

Number and composition of Human resourcesIn 2017, PT KBN (Persero) had 571 employees. This number

increased compared to that of 2016 which was 560 employees.

The increased number was contributed to a policy on additional

employees and the change of employee status from internship

participants into contract employee in 2017.






Berikut Demografi komposisi karyawan PT KBN (Persero) tahun

2017:

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Kepegawaian

No Jenis Kelamin / GenderJumlah Karyawan / Number of Employees Hasil Perbandingan / comparison

results (2017-2016) %2016 2017

1 Karyawan Aktif / Active Employee 557 567 1,79%

2Karyawan MPP / Employee on Retirement Planning (MPP)

3 4 33%

Jumlah / Total 560 571 1,96%

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

No Tingkat Pendidikan / Education LevelJumlah Karyawan / Number of Employees Hasil Perbandingan / comparison

results (2017-2016) %2016 2017

1 S2 / Graduate degree 20 20 0%

2 S1 / Undergraduate degree 262 285 9%

3 D3 / Diploma degree 29 31 7%

4 SLTA / Senior High School 249 235 -6%

Jumlah / Total 560 571

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Kerja

No Lokasi KerjaJumlah Karyawan / Number of Employees Hasil Perbandingan / comparison

results (2017-2016) %2016 2017

1 Kantor Pusat / Head Office 238 252 6%

2 Cakung 64 72 16%

3 Marunda 71 77 23%

4 Logistik / Logistics 119 107 1%

5 SBU Non Kawasan / Non-Regions SBU 65 59 -48%

6 MPP 3 4 33%


rekrutmen dan Tingkat Perputaran Karyawan Dalam menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta

mengoptimalkan kinerja Perseroan sesuai dengan kebutuhan

dan rencana bisnis yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar

PT KBN (Persero) dapat menghasilkan SDM yang berkualitas

yang akan mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara

baik dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi di

masa depan. Proses rekrutmen sendiri dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip keadilan, kewajaran serta transparansi

yang melalui sejumlah tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Dasar Kebijakan

Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai PT KBN (Persero)

berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) Nomor:031/SKD/DRT.5.1/104/2014

tentang Formasi, Pengadaan, dan Penerimaan Pegawai PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

The following is demography of employees of PT KBN (Persero)

in 2017:

Number and composition of Employees Based on

Employment Status

Number and composition of Employees Based on

Education Level

Number and composition of Employees Based on Work

Location

Employee recruitment and Turnover In order to align with the organization’s needs and to optimize

performance, the Company performs recruitment process

which is in line with the needs and business plan set. This is

conducted by PT KBN (Persero) with the aim to generate

qualified HR who are able to carry out their responsibilities

properly and flexible against future technology development.

The recruitment process is carried out by upholding equity,

fairness and transparent principles through a number of

selection stages that have been specified.

Basic Policy

PT KBN (Persero)’s implementation of employee recruitment

process is based on Decree of the Board of Directors of

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) No: 031/SKD/

DRT.5.1/104/2014 on Employee Formation, Procurement, and

Recruitment of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).






Pada tahun 2017, PT KBN (Persero) menyelenggarakan proses

rekrutmen pegawai yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari

2017 selama 69 hari. Peserta yang mengikuti proses rekrutmen

pegawai sebanyak 123 Setelah melalui serangkaian tes dan

proses seleksi sebanyak 36 peserta rekrutmen dinyatakan

diterima untuk menempati berbagai posisi pekerjaan yang

dibutuhkan di PT KBN (Persero).

rekap Turn Over Karyawan Tahun 2017

No Keterangan / Description Total No Keterangan / Description Total

1 Karyawan Awal Tahun / Early Year Employee 560 6 Meningal Dunia / The Deceased 2

2 Karyawan Baru / New Employee 36 7 Diangkat Menjadi Direksi / Appointed as Director 1

3 Karyawan Pensiun / Retired Employee 9 8Pengakhiran Perjanjian Kerja / Termination of Employment Agreement

11

4Karyawan Mengundurkan Diri / Resigned Employee

2 9Karyawan Akhir Tahun 2017 / 2017 Year-End Employee

571

5 Karyawan PHK / Laid Off Employee 2

Total karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) per 31

Desember 2017 adalah sebanyak 571 karyawan bertambah 11

orang dari total karyawan pada 2016 sebanyak 560 karyawan.

Sistem Pengembangan Karir Guna menciptakan iklim kerja yang kompetitif di lingkungan

kerja, PT KBN (Persero) menerapkan sistem pengembangan

karir yang dilakukan sesuai dengan prinsip proporsional,

transparasi dan akuntabel. Motode ini bertujuan mendorong

para karyawan untuk senantiasa bekerja dengan baik sesuai

dengan fungsi dan tugasnya serta menyesuaikan kualifikasi

yang dimiliki karyawan sehingga dapat memaksimalkan potensi

yang dimiliki.

Dasar Kebijakan

PT KBN (Persero) memberlakukan sistem pengembangan karir

bagi karyawan dengan berpedoman pada Surat Keputusan

Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 139/

SKD/DRT.5.1/12/2008 tentang Pedoman Pola Karir Karyawan

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang diubah dengan

Surat Keputusan Direksi Nomor: 012/SKD/DRT.5.1/02/2012.

Surat Keputusan tersebut menjadi acuan bagi Perseroan dalam

melaksanan proses pengembangan karir agar lebih terarah,

terukur dan profesional.

Pengelolaan Pengembangan Karir

Sistem pengembangan karir karyawan PT KBN (Persero)

adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki

oleh karyawan dengan menempatkannya pada jabatan

atau posisi yang sesuai dengan kualitas dan kapabilitasnya.

Sistem pengembangan karir ini juga bertujuan memberikan

kesempatan kepada karyawan untuk meniti karirnya ke

jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan Perseroan.

In 2017, PT KBN (Persero) implemented the employee

recruitment on January 31, 2017 for 69 days. There were 123

candidates in the employee recruitment. After passing a series

of test and selection processes, 36 candidates were accepted to

hold various positions required in PT KBN (Persero).

Employee Turnover recapitulation in 2017

As of December 31, 2017, total employees of PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) were 571 employees. There was an

addition of 11 employees from the total employees in 2016

amounted to 560 employees.

career Development System In order to realize competitive work climate in the workplace,

PT KBN (Persero) adopts career development system in line

with proportional, transparent and accountable principles. This

method aims to encourage the employees to continuously work

appropriately based on their functions and duties and adjust

their qualifications, optimizing potentials owned.

Basic Policy

PT KBN (Persero) implements the career development system for

its employees by referring to Decree of the Board of Directors

of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) No: 139/SKD/

DRT.5.1/12/2008 on Guidelines of Employee Career Path of PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) as amended with Decree

of the Board of Directors No:012/SKD/DRT.5.1/02/2012. This

decree is the Companyís reference in implementing the career

development process to be more directed, measurable and

professional.

career Development Management

The career development system for PT KBN (Persero)’s employees

is an effort to optimize potentials owned by the employees by

placing them at appropriate positions corresponding to their

qualities and capabilities. Moreover, this system aims to provide

opportunities for the employees to pursue their careers to a

higher level of office in order to boost the achievement of the

Company’s goals.






Bentuk pengembangan karir di PT KBN (Persero) terdiri dari

Mutasi jabatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan

kebutuhan organisasi, kesediaan SDM, dan kompetensi.

Mutasi juga dilakukan dalam bentuk mutasi karyawan ke anak

perusahaan. Untuk kenaikan golongan yaitu kenaikan golongan

reguler. Kenaikan golongan reguler yakni penghargaan yang

diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Terakhir, pengembangan karir karyawan melalui promosi

jabatan yang dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, penilaian

dan telah sesuai denah yang dimiliki atau dibawah satu tingkat

pada golongan jabatan yang akan ditempati. Sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat mempromosikan

karyawan yang dinilai berpotensi atau memiliki profesional

dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Berikut informasi mengenai pengembangan karir karyawan

yang dilakukan selama tahun 2017

Keterangan / Description Jumlah Karyawan / Number of Employees

Mutasi / Transfer 74

Mutasi Karyawan ke Anak Perusahaan / Employee Transfer to Subsidiaries -

Kenaikan Golongan / Grade Promotion (Reguler / Regular) 172

Promosi Jabatan / Promotion 3

Jumlah / Total 221

Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Kompetensi

Dalam rangka mengawasi kinerja pegawai, dilakukan

evaluasi kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan

secara berkesinambungan. Selain mengevaluasi, penilaian

kinerja pegawai dilakukan untuk mengetahui potensi dan

meningkatkan kualitas pegawai. Penilaian kinerja dilakukan

oleh atasan langsung kepada semua pegawai dalam satu divisi.

Dengan demikian, dicapai hasil penilaian yang objektif dan

transparan.

Metode Penilaian

Sebagai upaya Perseroan dalam menilai dan mengawasi

kinerja karyawan, dikembangkan sebuah metode penilaian

sebagai langkah pengevaluasian kinerja kepada seluruh jajaran.

Adapun metode sekaligus mekanisme penilaian terhadap

tingkat kepuasan kerja karyawan dilakukan dengan metode

survei dengan menggunakan kuisioner yang dilaksanakan pada

tanggal 16-18 Oktober 2017. Pelaksanaan survei kepuasaan

kerja ini sesuai dengan Surat Perintah Direksi Nomor:143/SPT/

DAK.5.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui kuisioner

terhadap karyawan dari setiap posisi atau jabatan bisa juga

disebut dengan metode Disproportionate Stratified Random

Sampling atau sampling acak dari tingkat yang tidak seimbang

yang bertujuan untuk mengambil sampel responden dari

karyawan dengan berbagai tingkat jabatan, mulai dari jabatan

Kepala Divisi sampai dengan tingkat pelaksana.

The career development in PT KBN (Persero) consists of

employee transfer which is implemented by taking into account

the organization’s needs, HR’s readiness, and competency.

In addition, the transfer can be conducted by transferring

an employee to the subsidiaries. For class upgrade, namely

regular class upgrade. Regular class upgrade is reward given to

employees who have fulfilled the requirements with no relation

to position.

Lastly, the employee development through promotion based

on the organization’s needs, assessment and it has been in

accordance with the plan owned or one level under the position

category to be held. In accordance with applicable provisions,

the Company can conduct promotion for an employee who is

professional has potential with due regard to the principles of

GCG.

The following is information on the employee career

development conducted during 2017

competency-Based Performance Assessment System

In order to monitor performance of the employees, evaluation

is conducted to all the employees in a sustainable manner.

Aside from evaluation, the employee performance assessment

is conducted to identify their potentials and improve their

qualities. This assessment shall be performed by direct

supervisors to all employees in each division. Therefore,

objective and transparent assessment results can be obtained.

Assessment Method

As the Company’s effort in assessing and monitoring the

performance of its employees, an assessment method is

developed as a means of performance evaluation to all

personnel. The assessment method and mechanism towards

employee performance satisfaction level is through survey by

using questionnaires which has been conducted on October

16-18, 2017. The implementation of survey was in accordance

with a warrant of the Board of Directors No: 143/SPT/

DAK.5.1/10/2017 dated October 16, 2017.

Data collection conducted through the questionnaires towards

employees in each position is known as a Disproportionate

Stratified Random Sampling method or random sampling from

disproportional levels aimed at sampling respondents from

employees from various position levels, ranging from Division

Heads to executives.






Berikut hasil penilai survei tingkat kepuasaan kerja

faktor / factor indikator / indicator

Nilai / Value

rata-rata / Average

Kontrak/PKWT / contract

PLKS

Kepala Seksi /

Head of Section

Kepala Bagian / Head of

Department

Kepala Divisi / Head of Division

Sistem Penghargaan / Award System

a. Sistem Penggajian / Payroll System 3.01 2.78 2.65 3.17 2.75 2.87

b. Kesejahteraan / Welfare 2.92 2.73 2.48 2.54 2.38 2.61

c. Promosi / Promotion 3.08 2.81 2.75 2.79 3.13 2.91

Kualitas Supervisi / Quality Supervision

a. Kompetensi / Competence 3.17 3.15 2.96 2.97 3.5 3.15

b. Komunikasi / Communication 3.27 3.04 2.91 2.92 3.25 3.08

c. Kemampuan Memberikan Motivasi / Ability to Provide Motivation

3.08 2.92 2.89 2.85 3 2.95

Desentralisasi Kekuasaan / Decentralization of Power

- 2.78 2.68 2.93 2.92 3.25 2.91

Stimulasi Pekerjaan / Job Stimulation

a. Beban Kerja / Workload 3.16 3.07 3.04 3.14 3.25 3.13

b. Teman Kerja yang Mendukung / Supportive Friends

2.87 2.8 2.75 2.95 3.13 2.90

c. Variasi Pekerjaan / Job Variation 2.78 2.63 3 2.64 2.63 2.74

Kondisi Kerja yang Menyenangkan / Exciting Working Conditions

a. Fasilitas Kerja / Working Facilities 3.01 2.76 2.83 2.79 2.88 2.85

b. Lingkungan Kerja / Work Environment 3.12 2.86 2.8 2.71 2.88 2.87

Keterangan

Mean:

1. 1-1.8 : Kurang Puas

2. 1.9-2.7 : Cukup Puas

3. 2.8-3.5 : Puas

4. >3.5 : Sangat Puas

Dari survei yang dilakukan, dapat terlihat sejumlah aspek

terkait penilaian terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan

PT KBN (Persero) mendapat nilai mean berkisar 2.61-3.15

atau berada kategori ‘cukup Puas dan Puas’. Pencapaian ini

menunjukan kinerja karyawan PT KBN (Persero) sudah sangat

baik. Kendati demikian, diperlukan upaya yang lebih baik lagi

untuk menyempurnakan sistem dan pelaksanaan manajemen

SDM Perseroan.

Program Pengembangan Kompetensi KaryawanProgram pengembangan kompetensi bagi karyawan difasilitasi

oleh PT KBN (Persero) yaitu melalui program pendidikan dan

pelatihan yang diselenggarakan melalui in house training

maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Bentuk pendidikan

yang telah diikuti oleh pegawai PT KBN (Persero) antara lain

dalam bentuk workshop, sosialisasi, lokakarya dan seminar.

Dasar Kebijakan

Pelaksanaan program pengembangan komptensi karyawan PT

KBN (Persero) berpedoman pada Keputusan Direksi PT (Persero)

Kawasan Berikat Nusantara Nomor 131/Kep/Dirut/X/2001

mengenai Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.

The following are performance satisfaction level results

Remarks

Mean:

1. 1-1.8 : Less Satisfied

2. 1.9-2.7 : Fairly Satisfied

3. 2.8-3.5 : Satisfied

4. >3.5 : Highly Satisfied

Based on the survey conducted, it can be seen that a number

of aspects on the employee performance satisfaction level of

PT KBN (Persero) obtained mean scores ranging from 2,61 to

3,15 or were in categories of ‘fairly Satisfied and Satisfied’.

This accomplishment shows excellent performance of PT

KBN (Persero)’s employees. However, improved attempts are

required to enhance the Company’s HR management system

and implementation.

Employee competency Development Program

Competency development program for the employees is

facilitated by PT KBN (Persero) through education and training

in the forms of in house training and cooperation with third

parties. Education programs attended by PT KBN’s employees

are among others in the forms workshop, dissemination, and

seminar.

Basic Policy

The implementation of employee competency development

program of PT KBN (Persero) is guided by Decision of the

Board of Directors of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

No. 131/Kep/Dirut/X/2001 on Policy and Implementation of

Employee Education and Training of PT (Persero) Kawasan

Berikat Nusantara.






Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh karyawan PT KBN

(Persero) selaras dengan upaya peningkatan mutu SDM dalam

rangka mengantisipasi persaingan global, meningkatkan

kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan

menunjang kegiatan operasional dan pemasaran.

Selama tahun 2017 sebanyak 842 karyawan PT KBN (Persero)

telah mengikuti sebanyak 89 berbagai program pendidikan

dan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi.

Angka ini setara 140,3 persen bila dibandingkan dengan

RKAP 2017 yang hanya menargetkan 600 peserta. Namun

bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 sebanyak

1.213 peserta, pencapaian hanya mencapai 69%.

Jenis Pendidikan / Type of Education

realisasi / realization (2016)

rKAP (2017)realisasi /

realization (2017)%

(2017/2016)

Non formal 1.213 karyawan / employee 600 karyawan / employee 842 69%

Sementara, total biaya yang dikeluarkan untuk program

pendidikan dan pelatihan karyawan selama tahun 2017

mencapai Rp1.679.918.046 atau sebesar 90,7% dibandingkan

RKAP tahun 2017 sebesar Rp1.853.182.940.

Selain melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan

kualitas karyawan PT KBN (Persero) melalui Divisi SDM dilakukan

melalui pemutakhiran konsep Perencanaan SDM dan Sistem

Manajemen Kinerja, berikut penjelasannya:

a. Pemutakhiran Konsep Perencanaan SDM

Untuk mengantisipasi dinamika organisasi, dilakukan

pemutakhiran konsep perencanaan SDM secara terus

menerus sebagai upaya menyediakan informasi yang

akurat untuk pengambilan keputusan manajemen tentang

apa yang akan dicapai sesuai visi dan misi organisasi dan

bagaimana cara yang dilakukan mencapai visi dan misi

tersebut ditinjau dari sediaan SDM.

b. Sistem Manajemen Kinerja

Sistem Manajemen Kinerja akan diselaraskan dengan

struktur organisasi dan dilakukan evaluasi yang hasilnya

akan dilaksanakan dengan pola penilaian KPKU berbasis

Balance Score Card untuk tingkat pejabat dari Kepala Divisi

sampai dengan Kepala Bagian, serta menambah kriteria

penilaian yaitu Analisa dan Evaluasi (Anev).

Perlakuan Adil dan Setara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berkomitmen memberi

perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh karyawan dalam

mengembangkan karir sesuai bidangnya masing-masing.

Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama kepada

seluruh karyawan dalam rangka mengikuti pengembangan

Employee Education and Training

Education and training attended by the employees of PT KBN

(Persero) are aligned with the effort of Human Resource quality

improvement in order to anticipate global competition, improve

service quality, increase customer satisfaction and bolster

operational and marketing activities.

During 2017, 842 employees of PT KBN (Persero) have

attended 89 education and training programs in the effort of

improving the quality and competency. This figure is equivalent

to 140.3 percent compared to the 2017 RKAP which targeted

600 participants. This accomplishment recorded 69% from the

realization in 2017 which reached 1,213 participants.

Meanwhile, total cost incurred for the employee education and

training programs during 2017 amounted to Rp1,679,918,046

or equivalent to 90.7% compared to the 2017 RKAP which

targeted Rp1,853,182,940.

In addition to education and training programs, the employee

quality development of PT KBN (Persero) by HR Division can be in

the forms of update on HR Planning concept and Performance

Management system, the detailed description is as follows:

a. Update on Human resource Planning concept

To anticipate the dynamics of the organization, a continuous

updates on the HR planning concept are performed as an

effort to provide accurate information to make decision for

the management on what will be achieved in accordance

with the vision and mission of the organization and steps to

achieve the vision and mission in terms of human resources.

b. Performance Management System

The Performance Management System will be synchronized

with the organization structure and evaluated in which the

results will be implemented with the Balance-Score-Card-

based scoring pattern of KPKU for Head of Division level

until Head of Section level, as well as adding the assessment

criteria namely Analysis and Evaluation (Anev).

fair and Equal Treatment PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) is committed to

providing fair and equal treatment to all employees in

developing career based on their respective fields. Besides,

the Company provides equal opportunity to all employees to

keep the competency development and career path on track. In






kompetensi maupun jenjang karir. Dalam peningkatan jenjang

karir, Perseroan akan menilai dan mengukur setiap karyawan

berdasarkan competitive based masing-masing karyawan atau

unit kerja.

Perseroan juga menyediakan pemenuhan hak lainnya secara

adil kepada semua karyawan berdasarkan jabatannya masing-

masing, seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan

lain sebagainya. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan

dalam memberikan perlakuan adil dan setara kepada setiap

karyawan. Perseroan juga ingin membuktikan tidak terjadinya

praktik diskriminasi di lingkungan Perseroan sehingga tercipta

perlakuan yang adil, jujur dan transparan, sehingga dengannya

setiap karyawan dapat bekerja secara maksimal dan harmonis.

remunerasi

PT KBN (Persero) senantiasa memberikan remunerasi

berdasarkan kompetensi karyawan yang dimulai dari assessment

terkait kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Remunerasi setiap

tahunnya akan di evaluasi guna penyesuaian dengan keadaan

pasar dan ekonomi Perseroan.

Dasar Kebijakan remunerasi Karyawan

Kebijakan pemberian remunerasi bagi karyawan PT KBN

(Persero) didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) Nomor: 066/SKD/DRT.5.1/05/2015

tentang Peraturan Gaji Karyawan PT Kawasan Berikat

Nusantara (Persero) termasuk pemberian insentif kinerja yang

diperoleh dari capaian kinerja yang dilakukan oleh pegawai

PT KBN (Persero) berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

Adapun komponen remunerasi karyawan yang disediakan PT

KBN (Persero) antara lain Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan

Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Reward Prestasi serta Fasilitas

Kesehatan, Asuransi & Jaminan Sosial Lainnya.

Kesejahteraan Karyawan

Selain remunerasi, PT KBN (Persero) juga telah memenuhi

kewajibannya mengikut sertakan pegawai dalam program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tahun 2017 Divisi SDM

melakukan update dalam rangka keikutsertaan sebagai peserta

Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta

melakukan pembayaran rutin iurannya sebelum tanggal 15

setiap bulan, adapun jumlah kepesertaan yang telah terdaftar

yaitu :

a. BPJS Ketenagakerjaan : 643 Orang Pegawai

b. BPJS Kesehatan : 632 Orang Pegawai

improving career path, the Company will conduct competitive-

based assessment and measurement to each employee and

work unit.

Moreover, the Company meets other rights of all employees in

a fair manner based on their respective position. This includes

basic salary, allowances, health insurance and so forth. This is

the manifestation of the Company’s commitment in providing

fair and equal treatment to each employee. The Company is also

intended to proof that there is no discriminatory practice within

the Company so that fair, creating truthful and transparent

treatment. Thus, each employee is able to work optimally and

harmoniously.

remuneration

PT KBN (Persero) continuously provides remuneration based

on the employees’ competencies starting from assessment on

the performance in carrying out the duties and responsibilities

in accordance with the applicable regulations. Every year,

remuneration is evaluated to adjust with the market and the

Company’s economic conditions.

Basic Policy on Employee remuneration

Policy on remuneration distribution for the employees of PT

KBN (Persero) is based on Decree of the Board of Directors

of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) No. 066/SKD/

DRT.5.1/05/2015 concerning Employee Salary Rules of PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) including incentive based

on performance of PT KBN’s employees which refers to Key

Performance Indicator (KPI) as stipulated in the work contract.

Components of employee remuneration provided by PT KBN

(Persero) are Salary, Position Allowance, Religious Holiday

Allowance, Leave Allowance, Achievement Reward and Health

Facilities, Insurance & Other Social Assurance

Employee Welfare

Aside from remuneration, PT KBN (Persero) has met its

responsibility to register its employees in BPJS Ketenagakerjaan

and BPJS Kesehatan programs. In 2017, HR Division conducted

update with respect to the participation in BPJS Ketenagakerjaan

and BPJS Kesehatan Insurance and made the regular payments

before the 15th of each month. The number of participants is

as follows:

a. BPJS Ketenagakerjaan : 643 Employees

b. BPJS KEsehatan : 632 Employees






rencana Pengembangan SDM Tahun 2018

PT KBN (Persero) sudah menyiapkan rencana pengembangan

kompetensi pada tahun 2018. Rencana pengembangan SDM

tersebut disusun berdasarkan dinamika serta bisnis yang

dihadapi oleh PT KBN (Persero). Berikut rencana pengembagan

SDM melalui pendidikan dan pelatihan tahun 2018, yaitu

sebagai berikut:

No Nama Diklat / Name of Training No Nama Diklat / Name of Training

1 Pelatihan Auditor 11 Pelatihan logistik dan suplay chan

2 Pelatihan dasar-dasar KPKU 12 Pelatihan sistem water treatment plant

3 Pelatihan Manajemen Risiko 13 Pelatihan K3 kelistrikan

4 Pelatihan Service excellence 14 Pelatihan autocad

5 Pelatihan manajemen development berjenjang

(leadership)

15 Pelatihan ahli kepelabuhanan

6 Pelatihan kehumasan & jurnalistik 16 Pelatihan marketing

7 Pelatihan perawatan gedung 17 Pelatihan keuangan dan akuntansi

8 Pelatihan SDM CSR – PKBL 18 Pelatihan perpajakan

9 Pelatihan penagihan 19 Pelatihan pemadam kebakaran

10 Pelatihan warehouse management

Hr Development Plan in 2018

PT KBN (Persero) has prepared a competency development plan

in 2018. The HR development plan is based on the dynamics

and business faced by PT KBN (Persero). The following plans

for development of human resources through education and

training in 2018, as follows:

Sebagai Perseroan yang menjalankan kegiatan bisnis jasa

layanan dalam mengelola kawasan industri baik yang berstatus

kawasan berikat (Export Processing Zone) maupun non

berikat, PT KBN (Persero) senantiasa melakukan peningkatkan

kualitas serta kapasitas sistem Teknologi Informasi untuk

mendukung kinerja bisnis Perseroan. Dengan adanya sistem

pengembangan TI yang terintegrasi, PT KBN (Persero) menyakini

akan bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan

dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh

pemangku kepentingan meliputi aspek jasa layanan logistik

dan jasa properti.

Struktur organisasi Pengelola Teknologi informasi (Ti)

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pengelolaan

teknologi informasi, PT KBN (Persero) telah membentuk

pengelolaan TI secara khusus dalam struktur Organisasi

Perusahaan.

Teknologi informasiInformation Technology

As the Company that runs business in service in managing either

bonded (Export Processing Zone) or non-bonded industrial

area, PT KBN (Persero) continuously improves the quality as

well as capacity of Information Technology system to support

the Company’s business performance. Through the integrated

IT development system, PT KBN (Persero) believes that it will be

beneficial to optimize the Company’s performance in providing

excellent services to all stakeholders covering the aspect of

logistic and property services.

organizational Structure information Technology (iT)

Manager

As a form of corporate commitment in the management of

information technology, PT KBN (Persero) has established the

management of IT specifically in the structure of the Company

Organization.






BAGiAN MANAJEMEN iNforMASi

SEKSiPErANGKAT KErAS

SEKSi PErANGKAT LUNAK / ProGrAM

Manfaat Teknologi informasi Kehadiran teknologi informasi berperan penting untuk

mendorong efisiensi serta efektivitas kinerja PT KBN (Persero)

terutama dalam memberikan jasa yang prima bagi para

pelanggan. Berikut manfaat yang diperoleh dari penggunaan

sistem teknologi informasi:

a. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi informasi

dalam menunjang kegiatan Operasional dan menunjang

bisnis utama yaitu properti dan logistik

b. Perusahaan memiliki aplikasi teknologi informasi yang

terintegrasi, didukung sistem jaringan komputer transaksi

terlaksana secara online dari Kantor Pusat hingga unit

usaha sehingga dapat mengefisienkan kegiatan operasional

Perusahaan

c. Perusahaan memiliki kemampuan dalam mengatasi

permasalahan teknologi informasi yang muncul dalam

aplikasinya, karena aplikasi teknologi informasi sebagian

besar dibangun dan dikembangkan sendiri

d. Perusahaan sudah memanfatkan media sosial sebagai

sarana komunikasi serta promosi

e. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi web based.

implementasi Pengembangan Sistem Ti 2017Sepanjang tahun 2017, PT KBN (Persero) telah melakukan

dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan sistem TI guna

mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan. Mengacu pada

master plan, implementasi teknologi informasi yang telah

dilakukan yakni:

a. Aplikasi teknologi informasi yang menjadi landasan dari

berbagai aplikasi lain yang ada di dalam perusahaan antara

lain Sistem Operasi, Basis Data, Network Management, dan

aplikasi berbasis Web

b. Aplikasi yang sifatnya mendasar yaitu aplikasi teknologi

informasi yang dipergunakan untuk berbagai urusan

utiIisasi sumber daya perusahaan antara lain Sistem SDM

dan Penggajian, Sistem Akuntansi & Keuangan, dan

Operasional

c. Aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan

spesifik perusahaan terutama yang berkaitan dengan proses

penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan Perusahaan

antara lain Aplikasi Properti, Aplikasi Forwarding, Aplikasi

Pergudangan, Aplikasi Batching Plan, Aplikasi Pusat Logistik

Berikat, Aplikasi Monitoring Pelaksanaan lnvestasi, dan

website perusahaan

Benefits from information Technology

The presence of information technology plays an essential

role to encourage the efficiency and effectiveness of PT KBN

(Persero)’s performance especially in providing excellent service

for customers. The following are benefits obtained from the

use of information technology system:

a. The Company has utilized information technology to

support operational activities and bolster the main business

namely property and logistics.

b. The Company is equipped by integrated information

technology applications, supported by online transactional

computer network system from the Head Office and work

units, resulting the efficiency of operational activities of the

Company

c. The Company has ability to handle issues on information

technology with occur in the applications because they are

predominantly created and developed on their own.

d. The Company has utilized social media as a means of

communication and promotion

e. The Company has utilized web-based technology.

implementation of iT System Development in 2017Throughout 2017, PT KBN (Persero) has conducted and

implemented a number of policies on IT system in order to

support the Company’s business growth. Referring to the master

plan, information technology that has been implemented

includes:

a. Information technology applications that become the

foundation of various other applications established in the

company such as Operating System, Database, Network

Management, and Web-based application

b. Basic applications namely information technology

applications that are used for various human resource

utilization matters include HR and Payroll Systems,

Accounting & Finance Systems, and Operations

c. Information technology applications that meet the specific

needs of the company, especially those related to the

process of creating products or services offered by the

Company, among others, Property Applications, Forwarding

Applications, Warehousing Applications, Batching Plan

Applications, Bonded Logistics Center Applications,

Investment Monitoring Applications, and company website






d. Aplikasi “web based” yang membantu manajemen

dalam pengambilan keputusan dan monitoring kegiatan

dalam bentuk EIS (Executive Information System) meliputi

operasional semua unit dan informasi pengelolaan aset

properti (data dan grafik), membangun aplikasi GIS dengan

mengambil data dari database yang sudah ada

e. Pengembangan infrastruktur yang mengutamakan

kelancaran serta keamanan

f. Mentaati Tata Kelola Perusahaan dengan melengkapi

software berlisensi

g. Melaksanakan ICT Masterplan sesuai inisiatif yang telah

ditetapkan

h. Melaksanakan update data portal BUMN khususnya FIS

(Financial Information System) dan Portal Asset

i. Bersama dengan Sekretaris Perusahaan melakukan redesign

website

j. Melaksanakan dan membantu program Digitalisasi dengan

pemanfaatan Smartphone

k. Melaksanakan dan membantu pemanfaatan media sosial

dalam rangka pengembangan digitalisasi di PT KBN

(Persero).

l. Ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan Sistem

Informasi Akuntansi dalam rangka pembentukan BUMN

Holding Maritim

m. lmplementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

Biaya Pengembangan Sistem Ti 2017

Selama tahun 2017, PT KBN (Persero) telah melaksanakan

berbagai program pengembangan sistem Teknologi Informasi

(TI) guna menunjang sekaligus mengoptimalkan kinerja

Perseroan. Adapun biaya yang digunakan untuk pengembangan

TI tersebut yakni sebesar Rp3.365.000.000.

rencana Pengembangan Sistem Ti 2018

PT KBN (Persero) berkomitmen untuk terus melakukan

pembenahan sistem TI secara berkala dan berkesinambungan.

Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan

kebutuhan serta tantangan bisnis yang dihadapi. Pada

tahun 2018, PT KBN (Persero) telah menetapkan sejumlah

kebijakan terkait pengembangan sistem TI dengan biaya yang

dianggarkan sebesar Rp1.696.000.000.

d. “Web based” applications which facilitate the management

in making decisions and monitoring activities in the form of

EIS (Executive Information System) cover operations of all

units and information on property asset management (data

and charts), develop GIS application by collecting data from

the existing database

e. The development of infrastructure that prioritizes continuity

as well as safety

f. Compliance with Corporate Governance by complementing

licensed software

g. Conducting ICT Masterplan in accordance with the

initiatives that have been set

h. Conducting SOE portal data update especially FIS (Financial

Information System) and Portal Asset

i. Redesigning website together with Corporate Secretary

j. Performing and facilitating the Digitalization program by

utilizing Smartphone

k. Performing and facilitating the utilization of social media in

the framework of the development of digitalization in PT

KBN (Persero)

l. Participating in the implementation of Accounting

Information System development in the establishment of

BUMN Holding Maritim

m. Implementation of Dynamic Archival Information System

(SIKD).

cost of iT System Development in 2017

During 2017, PT KBN (Persero) has implemented various IT

system development programs to support and optimize the

performance of the Company. The cost used for IT development

is Rp3,365,000,000.

iT System Development Plan in 2018

PT KBN (Persero) is committed to continuously reform IT systems

regularly and continuously. This is done in order to adjust to the

needs and business challenges faced. In 2018, PT KBN (Persero)

has set a number of policies related to the development of IT

systems with budgeted costs of Rp1,696,000,000.

Analisis & Pembahasan Manajemen

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

05

Tinjauan UmumGeneral Overview

Struktur Modal Capital Structure

Tinjauan industriIndustry Overview

Tinjauan KeuanganFinancial Overview

DividenDividend

Kemampuan Membayar Utang Solvency

Prospek Usaha Business Outlook

Tinjauan operasi per Segmen Usaha Operational Overview Per Business Segment

Aspek Pemasaran Marketing Aspect

76 97

79

85102

93

98

80 101







Logistik merupakan salah satu industri jasa terbesar di indonesia. Pada 2017, didorong oleh e-commerce, kapitalisasi untuk jasa kurir sudah menyentuh rp50 triliun. Pertumbuhan industri e-commerce telah mempercepat pertumbuhan industri logistik. Selain itu, penanganan outsourcing logistik oleh pihak ketiga kini semakin efisien.

Logistics is one of the largest service industries in Indonesia. In 2017, driven by e-commerce, the capitalization for courier services reached Rp50 trillion. The growth of e-commerce industry managed to accelerate the growth of the logistics industry. In addition, outsourcing logistics management by third parties is becoming more efficient today.

TiNJAUAN UMUMTiNJAUAN EKoNoMi GLoBAL

Berdasarkan laporan World Bank, kondisi perekonomian

secara global mengalami perbaikan di sepanjang tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3%, mengalami

pertumbuhan yang positif bila dibandingkan pertumbuhan

ekonomi tahun 2016 sebesar 2,4%.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017

terutama ditopang oleh pertumbuhan ekonomi kumpulan

negara berkembang yang mampu tumbuh sebesar 4,3%, naik

bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 3,7%. Salah satu

faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang

dipicu kenaikan tajam dari harga komoditas dunia, terutama

minyak bumi yang telah tumbuh sebesar 23,8% di tahun

tersebut.

Sedangkan pada sisi kumpulan negara maju, pertumbuhan

ekonomi di kawasan-kawasan tersebut pada tahun 2017 telah

tumbuh sebesar 2,3%, naik bila dibandingkan dengan tahun

2016 sebesar 1,6%. Kenaikan ekonomi di negara-negara maju

oVErViEWGLoBAL EcoNoMic oVErViEW

Based on World Bank’s report, global economic conditions

improved throughout 2017. The global economic condition

posted 3%, positively grew compared to the economic growth

of 2.4% in 2016.

The increased global economic growth in 2017 was mainly

supported by economic growth of developing countries which

grew by 4.3%, increased compared to 3.7% in 2016. One

of supporting factors of the economic growth in developing

countries was due to significant rise of world commodity prices,

especially gas which grew by 23.8% in this year.

Meanwhile, economic growth in developed countries grew by

2.3% in 2017, increased compared by 1.6% in 2016. Such

growth was mainly contributed by an increase in world trading

volume by 4.3%. The increase in world trading volume in 2017






tersebut terutama ditopang oleh naiknya volume perdagangan

dunia sebesar 4,3%. Kenaikan volume perdagangan dunia di

tahun 2017 tersebut merupakan simbol naiknya kepercayaan

para pelaku pasar dunia akan kondisi perekonomian global.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan

pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 dan 2019 untuk

dapat mencapai level 3,9%. Estimasi tersebut didasarkan

oleh beberapa asumsi, antara lain: reformasi pajak Amerika

Serikat yang telah memotong pajak korporat dan individu sejak

Desember 2017 akan memberikan aliran dana investasi yang

lebih kuat pada perdagangan dunia dan juga laju pertumbuhan

harga komoditas dunia yang dapat dipertahankan di tahun

2018 dan 2019.

TiNJAUAN EKoNoMi NASioNAL

Kondisi ekonomi secara nasional pada tahun 2017 mengalami

perbaikan meski tidak terlalu signifikan bila dibandingkan

dengan pencapaian pertumbuhan di tahun 2016. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun

2017 tumbuh sebesar 5,07%, lebih tinggi bila dibandingkan

pencapaian tahun 2016 sebesar 5,02%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 sebesar 5,07%

dinilai belum mencapai target pemerintah yang tertuang

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian

(APBNP) 2017 sebesar 5,2%. Namun, realisasi pertumbuhan

ekonomi tahun 2017 tersebut merupakan pencapaian yang

tertinggi sejak tahun 2014. Hal tersebut menandakan bahwa

walaupun terbilang stagnan namun pemerintah dapat dengan

baik menjadi laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun

2017. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81%.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar

9,09%. Sementara, perekonomian Indonesia tahun 2017 yang

diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar

harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB Perkapita

mencapai Rp51,89 juta atau US$3.876,8.

Meski secara umum kondisi ekonomi nasional masih stagnan,

namun arus investasi memperlihatkan kinerja yang positif.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan

realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2017 sebesar

Rp 692,8 triliun. Angka tersebut melampaui target realisasi

investasi tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Pencapaian

realisasi investasi tahun 2017 tersebut memberikan harapan

dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi

tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp

765,0 triliun.

symbolizes increased trust of world market players to global

economic conditions.

International Monetary Fund (IMF) predicts global economic

growth in 2018 and 2019 to reach 3.9%. The estimation is

based on several assumptions, among others: tax reforms of

United States that have cut corporate and individual taxes since

December 2017 will provide a stronger flow of investment

funds in world trade and world growth rates of maintained

world commodity prices in 2018 and 2019.

NATioNAL EcoNoMic oVErViEW

The national economic condition in 2017 has improved

although not significantly if compared with the achievement of

growth in 2016. Based on data from Statistics Indonesia (BPS),

Indonesia's economy in 2017 grew by 5.07%, higher than the

achievement in 2016 which was 5.02%.

Indonesia's economic growth in 2017 of 5.07% is considered

has not reached the government target set forth in the 2017

Statistics Indonesia (APBNP) of 5.2%. However, the realization

of economic growth in 2017 is the highest achievement since

2014. Although stagnant, it indicates that the government can

well be the rate of national economic growth in 2017. From the

production side, the highest growth is achieved by the Field of

Business Information and Communication of 9.81%. In terms

of expenditure, the highest growth was achieved by the Export

Components of Goods and Services by 9.09%. Meanwhile,

the Indonesian economy in 2017 measured by Gross Domestic

Product (GDP) at current prices reaches Rp13,588.8 trillion and

GDP per capita reaches Rp51.89 million or US $ 3,876.8.

Despite of stagnant national economic conditions in general,

investment flows showed positive performance. Investment

and Utilization Agency of Wealth and Regional Business

(BKPM) revealed Indonesian investment realization of Rp692.8

trillion throughout 2017. This figure exceeded the investment

realization target of Rp678.8 trillion in 2017. The achievement

of investment realization in 2017 brought hope and optimism

to reach investment realization target in 2018 set by the

government amounting to Rp765.0 trillion.






Realisasi investasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun

dalam negeri sepanjang tahun 2017 tertinggi berdasarkan

lokasi proyek di antaranya adalah DKI Jakarta sebesar Rp 108,6

triliun, Jawa Barat sebesar Rp 107,1 triliun, Jawa Timur Rp 66,0

triliun, Banten sebesar Rp 55,8 triliun, dan Jawa Tengah sebesar

Rp 51,5 triliun. Adapun berdasarkan sektor usaha, realisasi

investasi (PMDN & PMA) tertinggi adalah Listrik, Gas dan Air

Rp 82,1 triliun, Pertambangan senilai Rp 79,1 triliun, Industri

Makanan sebesar Rp 64,8 triliun, Industri Logam, Mesin, dan

Elektronik senilai Rp 64,3 triliun, dan Transportasi, Gudang,

dan Telekomunikasi senilai Rp 59,8 triliun. Sementara itu,

realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan

asal negara (5 besar) adalah Singapura senilai US$ 8,4 miliar,

Jepang sebesar US$ 5,0 miliar, R. R. Tiongkok senilai US$ 3,4

miliar, Hong Kong, RRT US$ 2,1 miliar, dan Korea Selatan US$

2,0 miliar.

Arus investasi yang menunjukan kinerja positif ini tidak lepas

dari berbagai pembenahan dan kebijakan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah guna mendorong minat investor. Berdasarkan

laporan World Bank dalam "Doing Business 2018: Reforming

to Create Jobs", peringkat kemudahan berbisnis Indonesia

mengalami kenaikan 19 peringkat dan tahun ini menempati

posisi ke-72. Sebelumnya, peringkat Indonesia ada di posisi ke-

91. Peringkat ini lebih baik dari Cina yang berada di posisi ke-78

dan India ke-100. Posisi Indonesia juga lebih baik dibandingkan

peringkat Brasil di posisi ke-125 dan Afrika Selatan ke-82. Tapi,

di level ASEAN, peringkat kemudahan bisnis di Indonesia masih

kalah dari Singapura di ranking ke-2, Malaysia ke-24, Thailand

ke-26, Brunei ke-56, dan Vietnam ke-68.

Bank Dunia menilai Indonesia setidaknya telah melakukan

perbaikan pada tujuh indikator, yaitu simplifikasi pendaftaran

usaha baru, perbaikan akses atas suplai listrik dan efisiensi

biaya pengurusan izin usaha properti. Selain itu, transparansi

data kredit membaik, ada penguatan perlindungan terhadap

investor minoritas, muncul perbaikan akses kredit usaha

dan perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk

perdagangan internasional. Laporan tersebut juga menganggap

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terbaik di dunia

yang konsisten melakukan reformasi kemudahan berusaha

dalam 15 tahun terakhir.

Indonesia juga negara yang membuat perbaikan terbesar dalam

hal regulasi bisnis di kawasan Asia Timur dan Pasifik di kurun

waktu itu. Selain itu, perdagangan lintas negara juga difasilitasi

dengan memperbaiki sistem penagihan elektronik untuk

pajak, bea cukai serta pendapatan bukan pajak. Akibatnya,

waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan

mengirimkan dokumen saat mengimpor turun dari 133 jam

menjadi 119 jam.

Both foreign and domestic investment realization during the

year 2017 was the highest based on the project locations,

among others, DKI Jakarta at Rp108.6 trillion, West Java at

Rp107.1 trillion, East Java at Rp66.0 trillion, Banten at Rp55.8

trillion and Central Java at Rp51.5 trillion. Based on the

business sector, the highest investment realization (PMDN &

PMA) was Electricity, Gas and Water at Rp82.1 trillion, Mining

at Rp79.1 trillion, Food Industry at Rp64.8 trillion, Metal,

Machinery and Electronic Industry at Rp64.3 trillion, and

Transportation, Warehouse and Telecommunication at Rp59.8

trillion. Meanwhile, the realization of Foreign Direct Investment

(PMA) based on national origin (5 big) was Singapore at US$8.4

billion, Japan at US$5.0 billion, China at US$3.4 billion, Hong

Kong at US$2.1 billion, and South Korea at US$2.0 billion.

Investment flows that showed the positive performance was

supported by various improvements and policies issued by the

Government to encourage investor interest. Based on World

Bank's report on "Doing Business 2018: Reforming to Create

Jobs", the ranking of the ease of doing business in Indonesia

has increased by 19 rankings, occupying the 72nd position.

Previously, Indonesia was in the 91st position. This ranking was

higher than China which was in the 78th position and India

in the 100th position. Indonesia's position was also higher

than Brazil’s rank of 125th and South Africa at 82nd position.

However, at the ASEAN level, the ranking of ease of doing

business in Indonesia remained to be lower than Singapore at

the 2nd position, Malaysia at 24th, Thailand at 26th, Brunei at

56th and Vietnam at 68th.

The World Bank assessed that Indonesia has made at least

seven indicators, namely the simplification of new business

registration, the improvement of access to electricity supply

and the efficiency of the cost of obtaining business license.

In addition, credit data transparency improved, there were

strengthening of minority investors protection, improving

access to business credit and the development of electronic-

based licensing for international trade. The report also

considers Indonesia as one of the 10 best countries in the world

to consistently perform ease of business reforms in the past 15

years.

Indonesia is also the country that made the highest improvement

in business regulation in East Asia and Pacific during that time.

In addition, cross-border trade is also facilitated by improving

electronic billing systems for taxes, customs and non-tax

revenues. As a result, the time to get, prepare, process, and

transmit documents when importing drops from 133 hours to

119 hours.






Perbaikan peringkat ini membuktikan komitmen pemerintah

untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.

Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor

dan lembaga pemeringkat, terhadap Indonesia, bisa menjadi

modal penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan.

TiNJAUAN iNDUSTriLogistik merupakan salah satu industri jasa terbesar di

Indonesia. Pada 2017, didorong oleh e-commerce, kapitalisasi

untuk jasa kurir sudah menyentuh Rp50 triliun. Pertumbuhan

industri e-commerce telah mempercepat pertumbuhan industri

logistik. Selain itu, penanganan outsourcing logistik oleh pihak

ketiga kini semakin efisien.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari

hingga September 2017, sektor ini tumbuh sebesar 8,25%,

melebihi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional

yang sebesar 5,06%. Menurut laporan Ken Research yang

berjudul “Logistik dan Pergudangan Indonesia Menurut Sektor

(Freight Forwarding, Warehousing, VAS), oleh Domestic and

International Services – Outlook to 2021”, Compound Annual

Growth Rate (CAGR) di pasar Logistik Indonesia diperkirakan

mencapai 7,9% dalam 5 tahun ke depan hingga 2021. Freight

Forwarding menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat

dengan perkiraan CAGR sebesar 9,2%. Untuk tahun 2018

ini, ASPERINDO (asosiasi kurir Indonesia) memprediksi industri

logistik akan meningkat lebih dari 15% dibanding tahun 2017.

Sementara ALI (Asosiasi Logistik Indonesia) memprediksi,

industri logistik setidaknya akan tumbuh 10% di tahun 2018.

Bergairahnya industri logistik di Indonesia, membuat Laporan

riset yang dirilis Savills Plc pada Desember 2017, perusahaan

konsultan properti, mengungkap bahwa kebutuhan ruang

gudang logistik akan meningkat sekitar 240 ribu meter persegi

pada tahun 2021. Peningkatan kebutuhan tersebut sejalan

dengan perluasan bisnis e-commerce. Ekspansi e-commerce

akan menjadi tulang punggung baru bagi sektor logistik, yang

sebelumnya bersandar pada industri manufaktur.

Saat ini, dengan kontribusi penjualan terhadap total penjualan

ritel hanya sebesar 1%, bisnis e-commerce sudah menyumbang

3% dari total pasokan 8,1 juta m2 gudang logistik. Dengan

pertumbuhan 20% per tahun, kontribusi e-commerce

diperkirakan akan mencapai 7% -8% atau senilai US $ 14,47

miliar pada 2021 atau meningkat 2,08 kali lipat. Ini berarti

membutuhkan tambahan ruang logistik sebesar dua kali lipat

yang berdampak positif terhadap kinerja industri logistik. Secara

umum, industri logistik akan tumbuh berkat kinerja sektor

konsumsi, sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia

yang pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 270 juta.

Dibandingkan tahun 2010, tingkat pengeluaran konsumsi

meningkat 1,42 kali menjadi Rp1,309 triliun.

This higher rating proves the government's commitment to

improve the business climate and encourage investment.

Increased trust of external parties, including investors and

rating agencies, on Indonesia, could be an important asset to

create sustainable economic growth.

iNDUSTriAL oVErViEWLogistics is one of the largest service industries in Indonesia.

In 2017, driven by e-commerce, the capitalization for courier

services reached Rp50 trillion. The growth of e-commerce

industry managed to accelerate the growth of the logistics

industry. In addition, outsourcing logistics management by

third parties is becoming more efficient today.

According to data from Statistics Indonesia, in the period

of January to September 2017, this sector grew by 8.25%,

exceeding the growth of national gross domestic product

(GDP) of 5.06%. According to a report by Ken Research

entitled "Logistics and Freight Forwarding, Warehousing,

VAS), by Domestic and International Services - Outlook to

2021", the Compound Annual Growth Rate (CAGR) in the

Indonesian Logistics market is estimated at 7.9% in the next

5 years to 2021. Freight Forwarding becomes the fastest

growing segment with a CAGR prediction of 9.2%. For the

year 2018, ASPERINDO (Indonesian courier association) predicts

the logistics industry will increase by more than 15% compared

to 2017. Meanwhile, ALI (Indonesian Logistics Association)

predicts that logistics industry will at least grow 10% in 2018.

The passion of the logistics industry in Indonesia, creating a

research report released by Savills Plc in December 2017, a

property consultancy firm, revealed that the need for logistics

warehouses will increase by about 240 thousand square meters

by 2021. The increase in demand is in line with the expansion

of e-commerce business. The e-commerce expansion will be

the new backbone for the logistics sector, which previously

relied on the manufacturing industry.

Currently, with sales contribution to total retail sales of only 1%,

e-commerce business has accounted for 3% of the total supply

of 8.1 million m2 of logistics warehouse. With growth of 20%

per year, the contribution of e-commerce is expected to reach

7% -8% or US$14.47 billion in 2021 or increase 2.08 times.

This would require a doubling of logistics space that positively

impacts the performance of the logistics industry. In general,

the logistics industry will grow due to the performance of the

consumption sector, in line with the growth of the Indonesian

population which in 2020 is expected to reach 270 million.

Compared to 2010, the level of consumption expenditure

increased 1.42 times to Rp1, 309 trillion.






Sementara, Kementerian Perindustrian memperkirakan

kebutuhan lahan industri mencapai 85 ribu hektar dalam tempo

15 tahun mendatang. Pada lima tahun pertama, diperkirakan

kebutuhan lahan belum terlalu besar karena Indonesia masih

fokus menata pondasi industrialisasi, sehingga sampai dengan

tahun 2020, kebutuhan lahan industri mencapai 10.000 hektar,

dengan rincian sebanyak 6.000 hektar untuk kawasan industri,

dan 4.000 hektar untuk non-kawasan industri. Untuk periode

2020-2025 lahan yang dibutuhkan mencapai 15.000 hektar,

terdiri dari 9.000 hektar untuk enam kawasan industri dan

6.000 hektar lahan untuk di luar kawasan industri. Kawasan

industri yang dibangun pada periode ketiga, yaitu 2025 hingga

2030 akan semakin banyak karena Indonesia menuju negara

industri. Kemenperin menargetkan pada periode 2025 hingga

2030 setidaknya akan terbangun 26 kawasan industri baru

dengan kebutuhan lahan sekitar 60 ribu hektar, dimana sekitar

40 ribu hektar untuk kawasan industri dan 20 ribu untuk non-

kawasan industri.

Selain penyediaan lahan industri, Kementerian Perindustrian

juga mendorong pemerataan dan penyebaran industri ke

seluruh wilayah Indonesia sehingga kegiatan industri tidak

hanya terpusat di pulau Jawa. Di seluruh Indonesia, saat

ini terdapat 232 kawasan industri dengan total luas sekitar

78.976 hektar. Dari jumlah itu, 110 kawasan industri berlokasi

di bagian barat Pulau Jawa, 19 di Jawa Tengah, 32 di Jawa

Timur dan sisanya tersebar di luar pulau Jawa.

Diharapkan kontribusi industri di luar pulau Jawa dapat

ditingkatkan dari 27,22% pada tahun 2013 menjadi 40%

pada tahun 2030 dengan mendorong pembangunan kawasan

industri baru yang diarahkan pada industri-industri berbasis

teknologi. Dalam rangka meningkatkan pergerakan arus barang

antar pulau dan antar negara, pemerintah telah mencanangkan

pengembangan tol laut dengan memperbanyak pembangunan

pelabuhan laut di wilayah Indonesia.

TiNJAUAN oPErASi PEr SEGMEN USAHA

Bisnis PT KBN (Persero) adalah mengelola kawasan industri

baik yang berstatus kawasan berikat (Export Processing Zone)

maupun non berikat. Pengertian kawasan berikat adalah

wilayah tertentu di dalam daerah pabean Indonesia yang

merupakan salah satu prasarana penunjang pengembangan

ekonomi dengan menggunakan lokasi tersebut untuk

meningkatkan industri pengolahan berorientasi ekspor yang

mendapat insentif khusus yaitu pembebasan bea masuk dan

pungutan negara lainnya. Fasilitas lain yang diberikan oleh

pemerintah kepada investor di KBN bahwa 50% dari hasil

produksinya dapat dipasarkan di dalam negeri serta investor

asing dapat memiliki saham 100%.

Meanwhile, the Ministry of Industry estimates that the need

for industrial land will reach 85 thousand hectares within the

next 15 years. In the first five years, it is estimated that the need

for land has not been high yet as Indonesia is still focusing on

preparing the foundation of industrialization, so that by 2020,

the need for industrial land reaches 10,000 hectares, with

details of 6,000 hectares for industrial area, and 4,000 hectares

for non-industrial area. For the period 2020-2025, the need

for land reaches 15,000 hectares, comprising 9,000 hectares

for six industrial areas and 6,000 hectares of non-industrial

area. Industrial area built in the third period, which is 2025 to

2030 will continue to increase considering Indonesia to be an

industrial country. The Ministry of Industry has targeted that in

the period of 2025 to 2030 at least 26 new industrial areas will

be built with a land requirement of 60 thousand hectares, of

which about 40 thousand hectares are for industrial areas and

20 thousand for non-industrial areas.

In addition to the provision of industrial land, the Ministry of

Industry encourages the distribution and spread of industry

throughout Indonesia so that industrial activities are not only

centered on Java island. Across Indonesia, there are currently

232 industrial areas with a total area of approximately 78,976

hectares. Of the total, 110 industrial areas are located in the

western part of Java Island, 19 in Central Java, 32 in East Java

and the rest are spread outside Java.

It is expected that industrial contributions of outside of Java

can be increased from 27.22% in 2013 to 40% by 2030

by encouraging the development of new industrial areas

directed at technology-based industries. In order to improve

the movement of goods flow between islands and between

countries, the government has launched the development of

over-sea toll road by increasing the number of sea ports in

Indonesia.

oPErATioNAL oVErViEW PEr BUSiNESS SEGMENTBusiness of PT KBN (Persero) is to manage industrial zones both

the status of the bounded areas (Export Processing Zone) and

non-bonded areas. The definition of bonded area is a specific

area within the Indonesian customs area which is one of the

supporting infrastructures for economic development by using

the location to improve export-oriented processing industries

that get special incentives namely the exemption of import

duties and other state levies. Other facilities provided by the

government to investors in KBN that 50% of its production can

be marketed domestically and foreign investors can have 100%

shares.






Kegiatan usaha PT KBN (Persero) terdiri dari

1. Jasa Properti

Kegiatan jasa properti merupakan penyewaan bangunan

pabrik dan/atau lahan pabrik kepada investor, baik dari luar

negeri berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun

lokal berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),

untuk kegiatan industri yang utamanya berorientasi ekspor

dan sebagian dapat dipasarkan di dalam negeri. Dari seluruh

kegiatan usaha PT KBN (Persero), jasa properti adalah

kontributor pendapatan usaha perusahaan yang paling

besar. Inilah bisnis inti (core business) PT KBN (Persero).

2. Jasa Pelayan Logistik

Kegiatan jasa pelayanan logistik mengintegrasikan usaha

pelayanan forwarding dan pergudangan baik gudang

berikat maupun gudang umum serta depo kontainer ke

dalam mata rantai sistem logistik terpadu (total logistic

system), meliputi :

• Jasapengurusandokumenekspor/impor

• Jasaangkutanbarang(trucking)

• Jasabongkarmuat(forklift, crane, reachstaker);

• Jasasewagudang/lapangandandepokontainer.

3. Kegiatan Usaha Penunjang

Selain menjalankan dua kegiatan usaha utama tersebut, PT

KBN (Persero) memiliki kegiatan usaha penunjang yakni:

• SBU Pengelolaan Air

• SBU Prima Beton Nusantara

Segmen Usaha Jasa Properti industri

Segmen jasa properti industri PT KBN (Persero) meliputi jasa

penyewaan bangunan, lahan, properti gudang tertutup dan

properti gudang terbuka. Adapun realisasi jasa penyewaan

properti industri sepanjang 2017 sebagai berikut:

Keterangan / DescriptionrKAP 2017 / 2017 rKAP

realisasi 2017 / 2017 realization

%

Bangunan / Building 19.867 23.667 119,2

Lahan / Land (m2) 28.583 15.587 54,5

Properti Gudang Tertutup / Closed Warehouse Property 18.807 14.975 79,6

Properti Gudang Terbuka / Open Warehouse Property 61.447 40.687 66,2

Dalam mencapai realisasi target pada jasa properti industri, PT

KBN (Persero) telah melakukan berabagai upaya yakni, menjalin

hubungan kerja sama yang baik dengan penyewa eksisting,

mengadakan investor gathering dengan penyewa eksisting

secara berkelanjutan, menjaring calon investor melalui

pembukaan information spot di instansi kordinator penanaman

modal (BKPM/BPMP), bekerja sama dengan Himpunan

Kawasan Industri dalam menjaring investor, dan melakukan

public service lewat marketing online PT KBN (Persero), website

serta melakukan update info dan brosur PT KBN (Persero) ke

ECONID, INA, Teitra & Jetro.

Business activities of PT PKB (Persero) consist of:

1. Property Services

Property service activity is a lease of a plant building and/or

land to both domestic and foreign investors in the form of

Foreign Capital Investment (PMA) and local in the form of

Domestic Capital Investment (PMDN) for industrial activities

that mainly export-oriented and parts of it can be marketed

domestically. From all business activities of PT KBN (Persero),

property service is the largest revenue contributor of the

company. This is the core business of PT KBN (Persero)

2. Logistics Services

Logistics services integrate forwarding and warehouse

services both bonded warehouses and general warehouses

and container depots included in total logistic system chain

as strategic business cover:

• Export/importdocuments

• Truckinggoods(transport);

• loading and unloading services (forklift, crane,

reachstaker); and

• Warehouse/landrentalservicesandcontainerdepots.

3. Supporting Business

In addition to running those two main businesses, PT KBN

(Persero) have supporting business that includes:

• SBU Water Management

• SBU Prima Beton Nusantara

industrial Property Services Business Segment

Industrial Property Services Business Segment of PT KBN

(Persero) covers building, land, closed and open warehouse

property lease. The realization of industrial property lease

services throughout 2017 is as follows:

In order to achieve the realization of the target on industrial

property services, PT KBN (Persero) has performed various

efforts namely establishing good cooperative relationships

with existing tenants, holding investor gathering with existing

tenants on an ongoing basis, attracting potential investors

through the opening of information spot in the Investment

Coordinating Board (BKPM/BPMP), in cooperation with the

Association of Industrial Zones in attracting investors, and

conducting public service through on line marketing of PT KBN

(Persero), website and updating information and brochures of

PT KBN (Persero) to ECONID, INA, Teitra & Jetro.






Pendapatan Jasa Properti industri

Pada tahun 2017, Jasa Properti Industri berhasil membukukan

pendapatan sebesar Rp555,44 miliar atau mengalami mencapai

12,4% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp494,14 miliar.

Peningkatan pendapatan ini diakibatkan antara lain adanya

pendapatan dari perpanjangan perjanjian Penggunaan Tanah

Industri (PPTI).

Dalam Rp Miliar

Keterangan / Descriptionrealisasi 2016 / 2016 realization

rKAP 2017 / 2017 rKAP


%

realiasi/rKAP / rKAP/realization

2017/2016


Beban Pokok / Cost 209,11 164,20 157,58 96,0 75,4

Laba Bruto / Gross Profit 285,03 316,55 397,86 125,7 139,6

Segmen Usaha Jasa Pelayanan Logistik

Jasa pelayanan logistik PT KBN (Persero) meliputi kegiatan

angkutan forwarding, mekanik, dokumen, penyewaan gudang

tertutup, penyewaan gudang terbuka, mekanik pergudagangan

reachstaker, dan mekanik pergudangan forklift. Adapun

realisasi kegiatan jasa pelayanan logistik sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan Logistik 2017

Dalam Rp Miliar

Keterangan / DescriptionrKAP 2017 / 2017 rKAP

realisasi / realization

%

forwarding

Angkutan (rit) / Transportation 13.988 9.629 68,8

Mekanik (box) / Mechanic 4.733 4.526 95,6

Dokumen (dok) / Document 4.414 2.301 52.1

Gudang Tertutup / closed Warehouse

Penyewaan sampai dengan 31 Desember 2016 / Lease up to December 31, 2016 49.259 32.875 66,7

Dialihkan ke properti di kawasan / Transferred to property in zone (8.044) - -

Penyewaan baru atau perluasan / New lease or expansion - 14.795 -

Pemutusan atau pengembalian / Termination or Return - (16.507) -

Saldo akhir per 31 Desember 2017 / Ending balance as of December 31, 2017 41.215 31.163 75,6

Gudang Terbuka (m2) / open Warehouse

Penyewaan sampai dengan 31 Desember 2016 / Lease up to December 31, 2016 71.525 62.425 87,3

Koreksi perluasan / Expansion correction - 14.000 -

Dialihkan ke properti di kawasan / Transferred to property in zone (5.200) - -

Penyewaan baru atau perluasan / New lease or expansion 6.000 14.400 240,0

Pemutusan atau pengembalian / Termination or Return - (16.500) -

Saldo akhir per 31 Desember 2017 / Ending balance as December 31, 2017 72.325 74.325 102,8

Mekanik Pergudangan / Warehousing Mechanic

Reachstaker (Teus/Box) 81.725 53.772 65,8

Forklift (ton/m3) 41.228 39.406 95,6

Pusat Logistik Berikat / Bonded Logistic center

Gudang Tertutup (m2) / Closed Warehouse 9.000 1.950 21,7

Gudang Terbuka (m2) / Open Warehouse 14.600 2.000 13,7

industrial Property Service revenue

In 2017, Industrial Property Services booked revenue of

Rp555.44 billion, or reached 12.4% from 2016, which stood at

Rp494.14 billion. Increased revenue was attributable to, among

others, the revenues from the extension of Industrial Land Use

Agreement (PPTI).

In Rp Billion

Logistic Accommodation Services Business Segment

Logistics services of PT KBN (Persero) cover forwarding,

mechanical, document transport, closed and open warehouses

lease, reachstaker warehousing mechanic, and forklift

warehousing mechanic. The realization of logistic service is as

follows:

Logistic Services Performance in 2017

In Rp Billion






Selama tahun 2017, kegiatan pelayanan jasa logistik PT KBN

(Persero) tidak tercapai sesuai yang telah direncanakan hal ini

disebabkan oleh:

1. Angkutan Ekspor, impor Dan Dokumen

Kegiatan angkutan ekspor dan impor sangat tergantung

dari kegiatan investor di kawasan. Tidak tercapainya jasa ini

disebabkan menurunnya kegiatan ekspor di kawasan yang

diakibatkan menurunnya kemampuan serap pasar tujuan

ekspor.

2. Angkutan Umum

Kegiatan angkutan umum tidak tercapai jika dibandingkan

targetnya disebabkan karena jumlah armada angkutan

yang akan digunakan untuk melayani kegiatan tersebut

berkurang sejalan dengan berlakunya aturan Pemprov DKI

Jakarta yang membatasi masa pakai kendaraan angkutan

yang berusia maksimal 10 tahun, sehingga armada

angkutan PT KBN (Persero) tidak dapat mengurus kembali

surat izin operasi.

3. Alat Mekanik

Kegiatan alat mekanik forklift dan crane merupakan

supporting (paket) dari kegiatan ekspor dan impor investor

di dalam kawasan. Tingkat Utilisasi alat ini sejalan dengan

tingkat pencapaian angkutan ekspor dan impor di dalam

kawasan.

Pendapatan Jasa Pelayanan Logistik

a. Jasa Forwarding

Pada tahun 2017, jasa forwarding mencatatkan pendapatan

sebesar Rp19,71 miliar atau mencapai 73,4% dibanding

tahun 2016 yang berhasil membukukan pendapatan

sebesar Rp26,84 miliar. Penurunan pendapatan ini

tertutama disebabkan karena penurunan kegiatan ekspor-

impor dari investor, tidak terealisasinya pendapatan proyek

logistik, penurunan permintaan angkutan curah, dan tidak

optimalnya pendapatan angkutan di Cilegon.

Dalam Rp Miliar

Keterangan / realization


rKAP 2017 / 2017 rKAP


%

realiasi/rKAP / rKAP/realization 2017/2016


Beban Pokok / Cost 24,55 28,90 27,11 93,8 110,5

Laba Bruto / Gross Profit 2,30 3,70 (7,41) - -

b. Jasa Pergudangan

Pada tahun 2017, jasa pergudangan mencatatkan

pendapatan sebesar Rp45,03 miliar atau mencapai 115,5%

bila dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp38,98 miliar.

Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh antara lain

adanya peningkatan pendapatan gudang terbuka.

During 2017, logistics services of PT KBN (Persero) have not

implemented as planned due to:

1. Transportation of Export, import And Document

Export and import freight activities are highly dependent

on investor activity in the zone. The absence of this service

was due to the decrease of export activity in the zone due

to the decreasing ability of market absorption of export

destination.

2. Public Transportation

Public transportation activities were not achieved when

compared to the target because the number of transportation

units that will be used to serve the activities were reduced

in line with the enactment of Jakarta Provincial Government

regulation that limit the lifetime of transportation vehicles

that are maximum 10 years, so that PT KBN (Persero) did

not continue to seek the operating license.

3. Mechanical Tool

The forklift and crane mechanical activity supports

(package) export and import activity of investors in the

zone. Utilization rate of this tool is in line with the level of

achievement of export and import freight within the zone.

revenues from Logistic Services

a. forwarding Services

In 2017, forwarding services posted revenues of Rp19.71

billion or 73.4% compared to Rp26.84 billion in 2016. The

decline in revenues from logistic services was mainly due

to a decrease in import-export activities from investors,

unrealized logistics project revenues, decreasing demand

for bulk transportation, and ineffective transport revenue in

Cilegon.

In Rp Billion

b. Warehousing Services

In 2017, warehousing services posted revenue of Rp45.03

billion or reached 115.5% compared to Rp38.98 billion in

2016. The increase was due to an increase in revenues from

open warehouse.






Dalam Rp Miliar


rKAP 2017 / 2017 rKAP


%


2017/2016


Beban Pokok / Cost 15,17 37,25 25,74 69,1 169,7


Secara keseluruhan jasa pelayanan logistik PT KBN (Persero)

membukukan pendapatan sebesar Rp64,73 miliar atau

98,3% bila dibanding tahun 2016 sebesar Rp65,83 miliar.

Sementara, laba bruto dari jasa pelayanan logistik sepanjang

2017 tercatat sebesar Rp11,88 miliar menurun dibanding

tahun sebelumnya sebesar RP26,11 miliar.

Dalam Rp Miliar


rKAP 2017 / 2017 rKAP


%


2017/2016


Beban Pokok / Cost 39,72 66,16 52,86 79,9 133,1


Segmen Usaha Jasa Pengelolaan Air

Pada tahun 2017, pemakaian air oleh investor tahun 2017

mencapai 2.470.035 m3 atau 113,2% dari target yang tertuang

dalam RKAP 2017.

Pendapatan Jasa Pengelolaan Air

Selama tahun 2017, jasa pengelolaan air berhasil membukukan

pendapatan sebesar Rp43,32 miliar atau mencapai 115,9%

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp37,39 miliar.

Peningkatan pendapatan jasa pengelolaan air ini terutama

disebabkan oleh peningkatan penjualan air ke investor.

Dalam Rp Miliar


rKAP 2017 / 2017 rKAP


%


2017/2016


Beban Pokok / Cost 24,17 24,30 27,02 111,2 111,8


Segmen Usaha Jasa Prima Beton

Pada tahun 2017, penjualan beton ready mix kepada pihak

ketiga tahun 2017 mencapai 66.469 m3 atau mencapai

80,3% dari RKAP tahun 2017 sejumlah 82.804 m3. Sementara

penjualan precast kepada pihak ketiga tahun 2017 mencapai

20.290 buah atau 367,8% dari RKAP tahun 2017 sejumlah

5.517 buah.

In Rp Billion

Overall, logistic services of PT KBN (Persero) posted revenue

of Rp64.73 billion or 98.3% compared to Rp65.83 billion

in 2016. Meanwhile, gross profit from logistic services

throughout 2017 was recorded at Rp11.88 billion,

decreased compared to the previous year at Rp26.11 billion.

In Rp Billion

Water Management Services Business Segment

In 2017, the use of water by investors in 2017 reached

2,470,035 m3 or 113.2% from the target stated in the 2017

RKAP.

revenues from Water Management Services

During 2017, air management services managed to book

revenue of Rp43.32 billion or reached 115.9% compared

Rp37.39 billion in 2016. The increase in revenue from water

management services was mainly due to an increase in water

sales to the investors.

In Rp Billion

Prima Beton Service Business Segment

In 2017, ready mix concrete sales to third parties in 2017

reached 66,469 m3 or 80.3% of 2017 RKAP amounted to

82,804 m3. Whereas sales of precast to third parties in 2017

reached 20,290 units or 367.8% of 2017 RKAP amounted to

5,517 units.






Pendapatan Jasa Prima Beton

Pada tahun 2017, jasa Prima Beton membukukan pendapatan

sebesar Rp49,37 miliar atau mencapai 118,0% dibandingkan

pendapatan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp41,83

miliar. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh

meningkatnya penjualan beton baik internal maupun eksternal.

Dalam Rp Miliar


rKAP 2017 / 2017 rKAP


%


2017/2016


Beban Pokok / Cost 39,14 54,31 44,64 82,2 114,1


Strategic Business Unit (SBU)

PT KBN (Persero) dalam operasional bisnisnya membentuk

Unit Bisnis Strategi atau Strategic Business Unit (SBU) dalam

rangka meningkatkan layanan kepada para penyewa dan

meningkatkan potensi bisnis lainya. Berikut pendapatan

operasional dari masing-masing SBU:

Dalam Rupiah

Unit Bisnis Strategis / Strategic Business Unit

Kegiatan Usaha Utama / Main Business Activity 2017 2016

SBU Kawasan Prima Sewa Tanah dan Bangunan / Land and Building Lease 385.174.429.745 319.635.276.861

SBU Kawasan Cakung / SBU Cakung Area

Sewa Tanah dan Bangunan / Land and Building Lease140.604.385.362 141.748.430.244

SBU Pelayanan Logistik / SBU Logistic Service

Jasa Pergudangan / Warehousing Services 45.027.127.787 38.983.567.354

Jasa Angkutan, Jasa Mekanik, dan Dokumen / Forwarding, Mechanical, and Document

19.705.543.020 26.844.153.134

SBU Pengelolaan Air / SBU Water Management

Pengelolaan Air Kawasan / Area Water Management43.315.079.855 37.386.768.940

SBU Prima Beton Produksi Beton / Concrete Production 49.366.083.760 41.827.266.342

Manajemen Operasi / Operational Management

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Kebersihan / Health and Hygiene Services

970.442.904 1.224.724.907

TiNJAUAN KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan

Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum

di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan

opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan,

serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun

yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia.

revenues from Prima Beton Services

In 2017, Prima Beton services posted revenues of Rp49.37

billion or 118.0% compared to the previous year's revenues

of Rp41.83 billion. The increase in revenue was mainly due to

increased internal and external concrete sales.

In Rp Billion

Strategic Business Unit (SBU)

PT KBN (Persero) in its business operations forms Strategic

Business Unit (SBU) in order to improve the services for tenants,

and increase other business potentials. The following is revenue

from each SBU:

Presented in Rupiah

fiNANciAL oVErViEW

This financial performance description is prepared in accordance

with the Financial Statements presented in accordance with

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally

applies in Indonesia for the year ended December 31, 2017.

The financial statements has been audited by Public Accounting

Firm Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan with unqualified opinion

in all material respects, financial position, and financial

performance and consolidated cash flows for the year then

ended in accordance with Indonesian Financial Accounting

Standards.






Laporan Posisi Keuangan

Disajikan dalam Rupiah

Aset

Keterangan / Description 2017 2016 %

Aset Lancar / current Assets

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents 199.075.815.346 214.919.961.995 39,16%

Piutang Usaha-Neto / Trade Receivables - Net 117.737.812.404 134.152.294.948 -12,24%

Piutang Lain-Lain-Neto / Other Receivables - Net 15.307.058.138 10.528.475.089 45,39%

Persedian / Inventories 7.468.331.155 5.949.531.803 25,53%

Uang Muka / Advances 6.668.153.876 14.325.330.555 -53,45%

Pendapatan yang Akan Diterima / Accrued Income 259.328.943.576 111.203.598.769 133,20%

Pajak Dibayar Di Muka / Prepaid Taxes - 1.842.149.841 -

Biaya Dibayar Di Muka / Prepaid Expenses 19.425.048.183 21.489.407.367 -9,61%

Jumlah Aset Lancar / Total current Assets 625.011.162.679 514.410.750.367 21,50%

Aset Tidak Lancar / Non-current Assets

Piutang Jangka Panjang Pihak Berelasi / Due from Related Party 31.582.983.157 33.707.983.175 -6,30%

Biaya Dibayar Di Muka Pendirian Rumah Sakit / Hospital Establishment Prepaid Expense

144.683.399.061 137.287.842.0945,39%

Kerjasama Operasi / Joint Operation 3.314.448.424 2.715.441.106 22,06%

Investasi Pada Entitas Asosiasi / Investment in Associated Entity 358.137.768.760 332.177.661.080 7,82%

Properti Investasi / Investment Property 211.435.885.429 226.935.885.429 -6,83%

Aset Tetap-Bersih / Fixed Assets - Net 534.511.030.663 550.982.845.838 -2,99%

Aset Dalam Penyelesaian / Construction in Progress 82.220.569.158 20.257.709.418 305,87%

Aset Tak Berwujud / Intangible Asset 319.654.671 542.297.348 -41,06%

Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets 24.543.891.166 25.040.344.146 -1,98%

Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets 873.127.202 622.033.012 40,37%

Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-current Assets 1.391.622.757.709 1.330.270.042.646 4,61%

Jumlah Aset / Total Assets 2.016.633.920.388 1.844.680.793.013 9,32%

Aset Lancar

Sementara jumlah aset lancar mengalami kenaikan sebesar

21,5% atau tercatat sebesar Rp625,01 miliar dibandingkan

pada tahun 2016 yakni sebesar Rp514,41 miliar. Kenaikan

aset lancar ini disebabkan antara lain oleh adanya pengakuan

pendapatan atas jasa sewa lahan di Marunda.

Aset Tidak Lancar

PT KBN (Persero) membukukan perolehan aset tidak lancar yakni

Rp1,39 triliun atau meningkat sebesar 4,61% dibandingkan

tahun 2016 sebesar Rp1,33 triliun. Peningkatan ini terjadi

antara lain karena adanya peningkatan aset dalam penyelesaian

sehubungan adanya pengembangan investasi bangunan serta

sarana & prasarana yang masih dalam pelaksanaan.

Aset

Sampai dengan akhir tahun 2017, PT KBN (Persero) berhasil

mencatatkan jumlah aset sebesar Rp2.0 triliun atau meningkat

9,3% dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar

Rp1,84 triliun. Peningkatan jumlah aset ini terjadi antara

lain karena adanya pengakuan pendapatan atas jasa sewa

lahan di Marunda dan peningkatan aset dalam penyelesaian

sehubungan adanya pengembangan investasi bangunan serta

sarana & prasarana yang masih dalam pelaksanaan.

Statements of financial Position

Presented in Rupiah

Assets

current assets

Total current assets increased by 21.5% or recorded at

Rp625.01 billion compared to Rp514,41 billion in 2016. The

increase in current assets was due to revenue recognition of

land leasing services in Marunda.

Non-current Assets

PT KBN (Persero) booked a non-current asset of Rp1.39 trillion,

increased by 4.61% compared to Rp1.33 trillion in 2016. This

increase was due to an increase in construction in progress in

connection with the development of investment in building and

facilities & infrastructure that are still in progress.

Assets

As of the end of 2017, PT KBN (Persero) managed to record the

total assets of Rp2.0 trillion, increased by 9.3% compared to

Rp1.84 trillion in 2016. The increase in the total assets was due

to the revenue recognition land leasing services in Marunda

and the increase in construction in progress in connection

with the development of investment in building and facilities &

infrastructure that are still in progress.






Liabilitas dan Ekuitas


Liabilitas Jangka Pendek / Short Term Liabilities

Utang Usaha / Account Payables 33.436.920.421 10.495.057.920 218,60%

Utang Bank Jangka Pendek / Bank Loan – Short Term 18.548.000.000 18.548.000.000 0,00%

Utang Sewa Pembiayaan / Financial Lease Payable 5.431.872.460 5.431.872.460 0,00%

Utang Lain-Lain / Other Payables 4.526.656.142 6.459.316.435 -29,92%

Utang Lain-Lain Pihak Berelasi / Other Liabilities Related Party 155.423.566.471 143.658.826.471 8,19%

Biaya Yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses 86.981.885.259 86.443.863.338 0,62%

Pendapatan Diterima Dimuka / Unearned Revenue 126.061.003.820 121.188.868.385 4,02%

Pendapatan Ditangguhkan / Deferred income 5.353.228.824 - 0,00%

Utang Pajak / Taxes Payable 40.707.919.442 31.449.424.798 29,44%

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short term Liabilities 476.471.052.840 423.675.229.805 12,46%

Liabilitas Jangka Panjang / Long Term Liabilities

Utang Bank Jangka Panjang / Bank Loan – Long Term 64.907.644.707 83.455.644.707 -22,22%

Utang Jaminan Jangka Panjang / Long Term Deposit 54.095.916.780 52.673.209.115 2,70%

Imbalan Jasa Pasca Kerja / Post-Employment Benefits Liability 22.061.159.579 25.540.359.132 -13,62%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long Term Liabilities 141.064.721.066 161.669.212.954 -12,74%

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities 617.535.773.906 585.344.422.760 5,50%

Ekuitas / Equity

Modal Saham / Capital Stock

Nilai Nominal Per Lembar Saham Sebesar Rp1.000.000, Modal Di Tempatkan dan Disetor Penuh sebanyak 363.945 saham / Par Value Per Share Rp1,000,000, issued and Fully Paid as 363,945 shares

363.945.000.000 363.945.000.000 0,00%

Agio Saham / Excess Premium on Shares 111.967.695.000 111.967.695.000 0,00%

Saldo Laba / Retained Earnings

Dicadangkan / Appropriated 764.775.119.518 654.138.926.657 16,91%

Belum Dicadangkan / Unappropriated 163.088.223.761 138.295.241.078 17,93%

Pengukuran Kembali Liabilitas/Aset Imbalan Kerja / Remeasurement of Employee Benefits Liabilities/Assets

(4.677.891.797) (9.010.512.482) -48,08%

Jumlah Ekuitas / Total Equity 1.399.098.146.482 1.259.336.350.253 11,10%

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity 2.016.633.920.388 1.844.680.793.013 9,32%

Liabilitas Jangka Pendek

Hingga akhir Desember 2017 liabilitas jangka pendek PT KBN

(Persero) tercatat sebesar Rp476,47 miliar atau mengalami

peningkatan 12,5% bila dibandingkan dengan tahun 2016

sebesar Rp423,67 miliar. Peningkatan terjadi disebabkan antara

lain oleh meningkatnya utang supplier/kontraktor/konsultan

dan pembelian material beton.

Liabilitas Jangka Panjang

Hingga akhir Desember 2017 liabilitas jangka panjang PT KBN

(Persero) tercatat sebesar Rp141,06 miliar atau mengalami

penurunan 12,7% bila dibandingkan dengan tahun 2016

sebesar Rp161,67 miliar. Penurunan ini antara lain dikarenakan

adanya reklasifikasi atas pinjaman jangka panjang menjadi

pinjaman jangka pendek.

Liabilitas

Liabilitas PT KBN (Persero) hingga akhir Desember 2017

mengalami peningkatan 5,5% atau tercatat sebesar Rp617,54

miliar bila dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar Rp585,34

miliar. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan

Liabilities and equity

Short-term liabilities

As of the end of December 2017, PT KBN (Persero)’s short-

term liabilities stood at Rp476.47 billion, increased by 12.5%

compared to Rp423.67 billion in 2016. The increase was due to

an increase in supplier/contractor/consultant payables and the

purchase of concrete materials.

Long Term Liabilities

Until the end of December 2017, long term liabilities of PT KBN

(Persero) amounted to Rp141.06 billion or decreased by 12.7%

compared to Rp161,67 billion in 2016. The decrease was due

to the reclassification of long term loans into short term loans.

Liabilities

As of the end of December 2017, Liabilities of PT KBN (Persero)

increased by 5.5% or recorded at Rp617.54 billion compared

to Rp585.34 billion in 2016. The increase in total liabilities was

mainly due to the increase in supplier/contractor/consultant






oleh meningkatnya utang supplier/kontraktor/konsultan dan

pembelian material beton.

Ekuitas

Hingga akhir Desember 2017 PT KBN (Persero) membukukan

ekuitas sebesar Rp1,40 triliun atau meningkat 11,1%

dibandingkan dengan ekuitas pada tahun 2016 sebesar

Rp1,26 triliun. Peningkatan nilai ekuitas ini disebabkan oleh

meningkatnya saldo laba tahun berjalan tahun 2017.

Laporan Laba rugi dan Komprehensif Lain


Pendapatan Usaha / revenues

Jasa Properti Industri / Property Industry Services 510.970.261.597 448.893.146.504 13,83%

Jasa Pelayanan Logistik / Logistic Accomodation Services 64.732.670.807 65.827.720.488 -1,66%

Penjualan Beton / Sales Concrete 49.366.083.760 41.827.266.342 18,02%

Jasa Pengolahan Air / Water Treatment Plant Services 43.315.079.855 37.386.768.940 15,86%

Jasa Properti Non-Industri / Non-Property Industry Services 7.139.579.649 7.736.989.959 -7,72%

Jasa Pelabuhan / Port Services 1.634.158.348 1.518.212.255 7,64%

Jasa Pelayanan Kesehatan / Healthcare services 771.444.462 989.047.657 -22,00%

Jasa Komunikasi dan Teknologi / Communication and Technology 402.519.507 253.567.834 58,74%

Jasa Kebersihan / Clearing Services 198.998.442 235.667.250 -15,56%

Jumlah Pendapatan / Total income 678.530.796.427 604.668.397.229 12,22%

Pendapatan Usaha

Pada tahun 2017, PT KBN (Persero) berhasil membukukan

pendapatan usaha sebesar Rp678,53 miliar atau meningkat

12,2% bila dibandingkan pendapatan usaha yang diperoleh

pada tahun 2016 sebesar Rp604,67 miliar. Peningkatan

perolehan pendapatan usaha ini terjadi karena tercapainya

pendapatan properti industri, pengelolaan air, dan prima beton.


Beban Pokok Usaha / costs

Jasa Properti Industri / Industrial Property Services 134.746.167.238 180.909.693.246 -25,52%

Beban Penurunan Nilai Wajar Atas Sewa / Loss from Impairment of Fair Value of Rent

- 4.361.026.000 -

Jasa Pelayanan Logistik / Logistic accomodation services 50.426.723.135 39.719.664.643 26.96%

Penjualan Beton / Concrete Sales 44.641.690.639 39.136.623.513 14.07%

Jasa Pengolahan Air / Water Treatment Plant Services 27.015.740.350 24.166.477.818 11.79%

Jasa Properti Non-Industri / Non-Industrial Property 1.203.634.384 1.171.469.707 2.75%

Jasa Pelabuhan / Port Services 1.312.842.312 1.005.662.815 30.54%

Jasa Pelayanan Kesehatan / Healthcare Services 4.960.454.066 4.721.669.038 5.06%

Jasa Komunikasi dan Teknologi / Communication and Technology Services

- -

Jasa Kebersihan / Cleaning Services 1.790.840.009 1.644.278.469 8,91%

Kantor Pusat / Head Office 13.568.544.137 15.296.814.234 -11,30%

Jumlah Beban Pokok Usaha / Total operating Expense 279.666.636.271 312.133.379.483 -10,40%

Laba Kotor / Gross Profit 398.864.160.155 292.535.017.746 36,35%

Laba Kegiatan Kerjasama operasi dan Entitas Asosiasi / income from Joint operation Services and Associate Entity

31.893.952.626 34.513.821.385 -7,59%

Laba Setelah Kegiatan Kerjasama operasi dan Entitas Asosiasi / Gross Profit after Joint operation Service and Associate Entity

430.758.112.781 327.048.839.131 31,71%

payables and the purchase of concrete materials.

Equity

As of the end of December 2017, PT KBN (Persero) booked

equity of Rp1.40 trillion, increased by 11.1% compared to

equity in 2016 of Rp1.26 trillion. The increase in equity was due

to the increase in retained earnings of the current year of 2017.

Statements of other comprehensive income

revenues

In 2017, PT KBN (Persero) managed to book revenues

of Rp678.53 billion or increased by 12.2% compared to

Rp604.67 billion in 2016. The increase in revenues was driven

by the achievement of revenue in industrial property, water

management, and prima beton.






Beban Pokok Usaha

Beban Pokok PT KBN (Persero) pada tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 36,3% atau tercatat sebesar Rp279,67

miliar dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp312,13

miliar. Peningkatan beban pokok usaha ini terjadi antara

lain karena peningkatan beban BBM, beban pelumas, beban

material, beban pemeliharaan, beban sewa aplikasi IT, beban

keamanan wilayah, beban penyusutan, beban angkutan, beban

material beton, dan beban sewa.

Laba Kotor

PT KBN (Persero) mencatatkan laba kotor hingga tahun

2017 sebesar Rp398,8 miliar atau meningkat 36,3% dari

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp292,54 miliar.

Peningkatan laba kotor ini terjadi terutama disebabkan oleh

tercapainya pendapatan properti industri, pengelolaan air, dan

prima beton.


Laba Setelah Kegiatan KSo dan Entitas Asosiasi / Gross Profit after Joint operation Service and Associate Entity operation Service

430.758.112.781 327.048.839.131 31,71%

Beban Usaha / operation Service

Beban Promosi dan Penjualan / Sales and Promotion Expenses 7.355.960.804 4.948.855.424 48,64%

Beban Administrasi dan Umum / Administration and General Expenses 155.262.079.887 158.538.909.038 -2,07%

Jumlah Beban Usaha / Total operating Expenses 162.618.040.691 163.487.764.462 -0,53%

Laba Usaha / operating incomes 268.140.072.091 163.561.074.669 63,94%

Laba Setelah Kegiatan Entitas KSo dan Entitas Asosiasi

Hingga akhir Desember 2017, laba setelah kegiatan entitas

KSO dan Entitas Asosiasi tercatat sebesar Rp430,76 miliar atau

meningkat 31,7% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar

Rp327,05 miliar. Peningkatan laba setelah kegiatan entitas

KSO dan entitas Asosiasi terutama disebabkan oleh tercapainya

pendapatan properti industri, pengelolaan air, dan prima beton.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha PT KBN (Persero) pada tahun 2017

mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

yakni tercatat sebesar Rp162,62 miliar atau menurun 0,5%

dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp163,49 miliar. Penurunan

beban usaha terjadi antara lain karena penurunan yang sangat

signifikan pada beban penurunan nilai.

Laba Usaha

Pada tahun 2017, PT KBN (Persero) berhasil mendapatkan laba

usaha sebesar Rp268,14 miliar atau mengalami peningkatan

63,9% bila dibandingkan tahun 2016 yang tercatat hanya

sebesar Rp163,56 miliar. Peningkatan laba usaha ini terutama

disebabkan oleh tercapainya pendapatan usaha dan masih

terkendalinya beban.

costs

Costs of PT KBN (Persero) in 2017 increased by 36.3% or

recorded at Rp279.67 billion compared to Rp312.13 billion

in the previous year. The increase in cost of this business was

due to an increase in fuel, lubricant, material, maintenance, IT

application lease, area security, depreciation, transportation,

concrete material, and lease expenses.

Gross Profit

PT KBN (Persero) recorded gross profit until 2017 amounted

to Rp398.8 billion, increased by 36.3% from the previous

year recorded at Rp292.54 billion. The increase in gross profit

was mainly due to the achievement of revenues in industrial

property revenues, water management, and prima beton.

Gross Profit After Joint and Associate Entity operation

Service

As of the end of December 2017, gross profit after joint and

associate entity operation service was recorded at Rp430.76

billion, increased by 31.71% compared to Rp327.05 billion in

2016. The increase in gross profit after joint and associate entity

operation service was mainly due to the achievement of industrial

property revenues, water management, and prima beton.

operating expenses

Total operating expenses of PT KBN (Persero) in 2017 slightly

decreased from Rp162.62 billion in the previous year or

decreased by 0.5% compared to 2016 of Rp163.49 billion.

The decrease in operating expenses was due to a significant

decrease in impairment for receivables.

operating income

In 2017, PT KBN (Persero) managed to obtain operating

income of Rp268.14 billion or increased by 63.9% compared

to Rp163.56 billion in 2016. The increase in operating income

was mainly attributed to the achievement of revenues and

controlled expenses.








Pendapatan (Beban) Lain-Lain / other income (expenses)

Pendapatan Bunga / Interest Income 11.185.864.104 4.663.537.325 139,86%

Pendapatan Denda / Penalty Income 42.620.400 1.436.250 2867,48%

Keuntungan Penjualan Properti Investasi / Gain on Sale of Investment Property - 3.792.250.000 -

Beban Bunga dan Keuangan / Interest and Finance Charges (9.746.421.546) (13.214.965.634) -26,25%

Beban Pelanggan / Auction Expense (441.670.603) (749.293.579) -41,06%

Laba (Rugi) Kurs Mata Uang Asing-Bersih / Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net

(769.980.685) 1.050.374.128-173,31%

Pendapatan (Beban) Non Usaha Lainnya / Other Non-Operating Income (Expense)

(57.018.728.782) 10.595.430.089-638,14%

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain / Total Other Income (Expense) (56.748.317.113) 6.138.768.579 -1024,43%

Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax 211.391.754.977 169.699.834.248 24,57%

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan / income Tax Expense (Benefits)

Pajak Kini Final PPh Pasal 4(2) / Current Tax Final – Article 4(2) 47.242.380.737 46.110.613.223 2,45%

Pajak Kini Non-Final / Current Tax Non-Final 564.697.500 3.852.619.000 -85,34%

Pajak Tangguhan / Deferred Tax 496.452.979 (18.558.630.052) -102,68%

Jumlah Beban Pajak Penghasilan / Total Income Tax Expense 48.303.531.216 31.404.602.171 53,81%

Laba Tahun Berjalan / Profit for the year 163.088.223.761 138.295.241.078 17,93%

Penghasilan Komprehensif Lain / other comprehensive income

Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi / Items that Will not be Reclassified to Profit or Loss

Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja / Re-measurements of Post-Employment Benefit

4.332.620.685 4.783.294.558-9,42%

Laba Komprehensif Lain Setelah Pajak / other comprehensive income Net of Tax

4.332.620.685 4.783.294.558-9,42%

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan / Total comprehensive income for the Period

167.420.844.446 143.078.535.63617,01%

Laba Sebelum Pajak

PT KBN (Persero) mencatatkan laba sebelum pajak sebesar

Rp211,39 miliar atau meningkat 24,6% dibanding tahun 2016

sebesar Rp169,70 miliar. Peningkatan laba sebelum pajak ini

dikarenakan oleh tercapainya pendapatan usaha dan masih


Laba Tahun Berjalan

PT KBN (Persero) mencatatkan laba tahun berjalan sebesar

Rp163,09 miliar atau meningkat 17,9% dibanding tahun 2016

sebesar Rp138,30 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan

ini disebabkan tercapainya pendapatan usaha dan masih


Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Hingga akhir Desember 2017, PT KBN (Persero) berhasil

membukukan jumlah penghasilan komprehensif periode

berjalan sebesar Rp167,42 miliar atau mengalami kenaikan

17,0% dibandingkan perolehan jumlah penghasilan

komprehensif periode berjalan pada tahun 2016 sebesar

Rp143,08 miliar. Kenaikan jumlah penghasilan komprehensif

periode berjalan terutama disebabkan oleh tercapainya

pendapatan usaha dan masih terkendalinya beban.

Presented in Rupiah

income Before Tax

PT KBN (Persero) recorded income before tax of Rp211.39

billion, increased by 24.6% compared to Rp169.70 billion

in 2016. The increase in income before tax was due to the

achievement of revenues and controlled expenses.

Profit for the year

PT KBN (Persero) recorded profit for the year of Rp163.09 billion,

increased by 17.9% compared to 2016 amounted to Rp138.30

billion. The increase in profit for the year was attributable to the

achievement of revenues and controlled expenses.

Total comprehensive income for the Period

Until the end of December 2017, PT KBN (Persero) managed to

record total comprehensive income for the period amounted to

Rp167.42 billion or increased by 17.0% compared to Rp143.08

billion of total comprehensive income for the period in 2016.

The increase in the total comprehensive income for the period

is primarily due to the achievement of operating revenues and

controlled expenses.






Laporan Arus Kas



Arus Kas Dari Aktivitas operasi / cash flows from operating Activities

Laba Bersih Sebelum Pajak / Net Income before Tax 211.391.754.977 169.699.843.248 24.57%

Penyesuaian Untuk: / Adjustment for:

Penyusutan Aset Tetap: Fixed Asset Depreciation Expenses 58.252.951.201 52.259.293.331 11.47%

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha / Impairment Provision of Accounts Receivable

13.394.993.003 26.755.516.141 -49.94%

Pajak Tangguhan / Deferred Tax (496.452.979) 18.558.630.052 -102.68%

Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja / Net income before changes in Working capital

282.543.246.202 267.273.282.773 5.71%

Kenaikan (Penurunan) Dalam Aset Lancar / increase (Decrease) in current Assets

Piutang Usaha Lancar / Trade Receivables 11.295.951.143 (21.545.840.746) -152.43%

Piutang Lain-Lain / Other Receivables (13.055.044.652) 28.832.038.072 -145.28%

Persedian / Inventory (1.518.799.352) (2.192.976.989) -30.74%

Uang Muka Lain-Lain / Other Advances 7.657.176.679 (10.213.467.750) -174.97%

Pendapatan Yang Akan Diterima / Accrued Income (148.125.344.807) (40.869.905.228) 262.43%

Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses 2.064.359.184 174.002.062.358 -98.81%

Piutang Pihak Berelasi / Due from Related Party 2.125.000.000 (11.341.960.200) -118.74%

Aset Tidak Lancar Beban Dibayar Dimuka RS / Non-Current Asset – Hospital Prepaid Expense

(7.395.556.967) (137.287.842.094) -94.61%

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Financial Asset - 3.253.500.000 -

Investasi Pada Entitas Asosiasi / Investment in Associated Entity (25.960.107.680) (19.767.324.948) 31.33%

Properti Investasi / Investment Property 15.500.000.000 50.878.185.967 -69.54%

Aset Dalam Penyelesaian / Construction in Progress (61.962.859.740) 7.089.843.303 -973.97%

Aset Tak Berwujud / Intangible Assets 222.642.677 261.244.318 -14.78%

Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets 992.905.959 (18.558.630.052) -105.35%

Kerja Sama Operasi / Joint Operation (599.007.317) (477.705.441) 25.39%

Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets (251.094.190) (12)

Utang Usaha Jangka Pendek / Account Payable – Short Term 22.941.862.501 (9.182.741.513) -349.84%

Utang Lain-Lain / Other Payables (1.932.660.293) 153.483.517 -1359.20%

Biaya Yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses 538.021.921 14.251.835.602 -96.22%

Pendapatan Diterima Dimuka / Unearned Revenue 4.872.135.436 14.316.737.675 -65.97%

Pendapatan Yang Ditangguhkan / Deferred Income 5.353.228.824 (576.081.819) -1029.25%

Utang Bank Jangka Pendek / Bank Loan – Short Term - 15.457.652.885

Pembayaran Pajak / Payment of Taxes (37.202.886.731) (62.776.120.492) -40.74%

Utang Sewa Pembiayaan / Financial Lease Payable - (175.221.692)

Jumlah Perubahan Modal Kerja / Amount of change in capital (212.675.337.405) (26.469.235.279) 703.48%

Jumlah Perubahan Dari Aktivitas operasi / Amount of change from operating Activities 69.867.908.797 240.804.047.494 -70.99%

Arus Kas Dari Aktivitas operasi

Pada tahun 2017, PT KBN (Persero) mencatatkan arus kas

dari aktivitas operasi sebesar Rp69,87 miliar atau mengalami

penurunan 71,6% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yakni sebesar Rp240,80 miliar. Penurunan ini terjadi antara lain

karena meningkatnya laba operasional, pendapatan yang akan

diterima, aset dalam penyelesaian, dan beban dibayar dimuka,

piutang lainnya, serta menurunnya utang usaha jangka pendek,

utang pajak jangka pendek, dan aset pajak tangguhan.

cash flow Statements

Presented in Rupiah

cash flows from operating Activities

In 2017, PT KBN (Persero) recorded cash flows from operating

activities amounted to Rp69.87 billion or decreased by 71.6%

compared to Rp240.80 billion in the previous year. The decrease

occurred due to the increase in operating profit, accrued

income, construction in progress and prepaid expenses, other

receivables, and the decrease in account payable – short term,

short-term tax payables, and deferred tax assets.






ArUS KAS DAri iNVESTASi / cASH fLoWS froM iNVESTiNG AcTiViTiES 2017 2016 %

Perolehan Aset Tetap / Purchase of Fixed Assets (44.231.619.233) (54.736.388.451) -19.19%

Pelepasan Aset Tetap / Disposal of Fixed Assets 2.450.483.207 1.720.266.741 42.45%

Jumlah Perubahan Dari Aktivitas investasi / Amount of change from investing Activities

(41.781.136.026) (53.016.121.710) -24.0%

Arus Kas Dari investasi

Arus Kas Investasi PT KBN (Persero) mengalami penurunan

sebesar 24,0% dari sebesar Rp53,02 miliar di tahun 2016

menjadi Rp40,29 miliar di tahun 2017. Penurunan ini terutama

diakibatkan oleh meningkatnya hak atas tanah yang berlokasi

di Cakung, bangunan, sarana & prasarana, instalasi, dan alat

berat.


ArUS KAS DAri AKTiViTAS PENDANAAN / cASH fLoWS froM fiNANciNG AcTiViTiES

Utang Jaminan / Deposit 1.422.707.665 (310.810.273) -557,74%

Pinjaman Bank Jangka Panjang / Bank Loan – Long Term (18.548.000.000) (34.005.652.885) -45.46%

Imbalan Pasca Kerja / Post Employee Benefits (3.479.199.553) (4.395.912.788) -20.85%

Cadangan / Appropriated Retained Earning 110.636.192.861 45.222.900.688 144.65%

Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja / Remeasurement of employee benefits 4.332.620.685 4.783.294.558 -9.42%

Pembagian Divide / Distribution of Dividends (27.659.048.217) (11.305.725.172) 144.65%

Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components - (253.500.000) #VALUE!

Pembagian Laba Untuk Cadangan Umum / Distribution of Retained Earnings for General Reserve

(110.636.192.861) (45.222.900.688) 144.65%

Kas Bersih Diperoleh Dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net cash flow received from (Used in) financing Activities

(43.930.919.420) (45.488.306.560) -3.42%

KENAiKAN (PENUrUNAN) BErSiH KAS DAN SETArA KAS / iNcrEASE (DEcrEASE) iN cASH AND cASH EqUiVALENTS

(15.844.146.649) 142.299.619.225 -111.13%

KAS DAN SETArA KAS AWAL TAHUN / cASH AND cASH EqUiVALENTS AT BEGiNNiNG of yEAr

214.919.961.995 72.620.342.770 195.95%

KAS DAN SETArA KAS AKHir TAHUN / cASH AND cASH EqUiVALENTS AT ENDiNG of yEAr

199.075.815.346 214.919.961.995 -7.37%

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan PT KBN (Persero) mengalami

penurunan sebesar 24,0% dari sebesar Rp53,02 miliar di

tahun 2016 menjadi Rp40,29 miliar di tahun 2017. Penurunan

ini terutama diakibatkan oleh pengeluaran dana sesuai

peningkatan laba perusahaan.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas hingga akhir

tahun 2017 mengalami penurunan hingga 111,1% dari

Rp142,30 miliar pada tahun 2016 menjadi minus Rp15,84

miliar. Penurunan ini terjadi karena penurunan yang signifikan

dari aktivitas operasi.

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Kas dan setara kas awal tahun tercatat sebesar Rp214,92

miliar atau mengalami peningkatan sebesar 196,0% bila

dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp72,62 miliar. Peningkatan

kas dan setara kas awal tahun terjadi antara lain karena adanya

penerimaan dari jasa perpanjangan Perjanjian Penggunaan

Tanah Industri (PPTI).

cash flows from investing Activities

Cash Flows from Investing Activities of PT KBN (Persero)

decreased by 24.0% from Rp53.02 billion in 2016 to Rp40.29

billion in 2017. The decrease was mainly due to an increase

in land rights located in Cakung, buildings, infrastructure,

installation and heavy equipment.

cash flows from financing Activities

Cash Flows from Financing Activities of PT KBN (Persero)

decreased by 24.0% from Rp53.02 billion in 2016 to Rp40.29

billion in 2017. The decrease was mainly attributable to

expenditure according to the increase in the company's profit

increase (Decrease) in cash and cash Equivalents

The increase (decrease) in cash and cash equivalents until the

end of 2017 decreased by 111.1% from Rp142,30 billion in

2016 to minus Rp15,84 billion. The decrease occurred due to

the significant decrease in operating activities.

cash And cash Equivalents at Beginning of year

Cash and cash equivalents at beginning of year stood at

Rp214,92 billion, increased by 196.0% compared to 2016 of

Rp72,62 billion. The increase in cash and cash equivalents at

beginning of year occurred due to the the acquisition from the

extension of Industrial Land Use Agreement (PPTI) service.






Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Hingga akhir tahun 2017, PT KBN (Persero) mencatatkan

kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp199,08 miliar atau

mengalami penurunan 7,4% bila dibandingkan tahun 2016

Rp214,92 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan antara

lain oleh adanya pembayaran investasi pembangunan gedung

kantor baru.

KEMAMPUAN MEMBAyAr UTANG a. rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui tingkat

kemampuan PT KBN (Persero) untuk membayar utang

usahanya dalam jangka pendek. PT KBN (Persero)

menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio kas,

rasio cepat, rasio lancar dan rasio modal kerja bersih. Rasio

likuiditas PT KBN (Persero) pada tahun 2017 yakni sebagai

berikut:

Keterangan / Description 2017 2016

Rasio Kas / Cash Ratio 41,78% 50,73%

Rasio Cepat / Quick Ratio 129,61% 120,01%

Rasio Lancar / Current Ratio 131,18% 121,42%

Rasio Modal Kerja Bersih / Net Working-Capital Ratio 20,91% 14,20%

rasio Kas tahun 2017 tercatat sebesar 41,78% mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar

50,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan

Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya

menggunakan kas dan setara kas tidak sebaik dibandingkan

tahun 2016.

rasio cepat tahun 2017 tercatat sebesar 129,61% lebih

tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 120,01%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya telah

semakin meningkat di tahun 2017.

rasio Lancar pada tahun 2017, tercatat sebesar 131,18%

lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang

tercatat sebesar 121,42%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang

tersedia telah meningkat di tahun 2017.

rasio Modal Kerja Bersih pada tahun 2017 tercatat sebesar

20,91% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar

14,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan

Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya

dengan modal Kerja Bersih telah meningkat di tahun 2017.

cash and cash Equivalents at Ending of year

Until the end of 2017, PT KBN (Persero) recorded cash and cash

equivalents at the end of the year amounted to Rp199.08 billion

or decreased 7.4% compared to Rp214.92 billion in 2016. The

decrease was mainly caused by the payment of investment for

the construction of new office buildings.

ABiLiTy To PAy DEBT a. Liquidity ratio

Liquidity ratio is used to determine the level of ability of

PT KBN (Persero) to pay its debt in the short term. PT KBN

(Persero) uses liquidity ratio consisting of cash ratio, quick

ratio, current ratio and net working capital ratio. The ratio

of liquidity of PT KBN (Persero) in 2017 is as follows:

cash ratio of 2017 was recorded at 41.78% decreased

compared to 50.73% in 2016. This shows that the

Company’s ability to meet its short-term liabilities using

cash and cash equivalents decreased compared to 2016.

quick ratio of 2017 stood at 129.61% higher than 2016

at 120.01%. This shows that the Company’s ability to meet

its short-term liabilities has been increasing in 2017.

current ratio in 2017, was recorded at 131.18% higher

when compared to the year 2016 which was recorded at

121.42%. This indicates that the Company’s ability to meet

its short-term liabilities using current assets has increased in

2017.

Net Working capital ratio in 2017 was recorded at

20.91% higher than in 2016 at 14.20%. This shows that

the Company’s ability to meet its short-term liabilities with

Net Working capital has increased in 2017.






b. rasio Aktivitas

PT KBN (Persero) menggunakan rasio aktivitas untuk

mengetahui atau mengukur efektivitas penggunaan dana

perusahaan. Berikut rasio aktivitas PT KBN (Persero):


Perputaran Inventori (kali) / Inventory Turnover (time) 3,78 3,35

Perputaran Piutang (kali) / Receivable Turnover (time) 5,64 4,67

Periode Pencairan (hari) / Disbursement Period (day) 60 77

Perputaran Aset Lancar (kali) / Current Asset Turnover (time) 1,14 1,24

Perputaran Aset Tetap (kali) / Fixed Asset Turnover (time) 1,33 1,16

Total Perputaran Aset Tetap) / Total Asset Turnover (time) 37,62 37,73

Penjualan untuk Modal Kerja Bersih / Sales for Net Working Capital 4,78 7,04

c. rasio Leverage

rasio leverage digunakan untuk mengukur tingkat

penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan modal

perusahaan. Rasio leverage PT KBN (Persero) terdiri dari

rasio utang terhadap aset. Berikut rasio leverage PT KBN

(Persero) adalah sebagai berikut:


Rasio Utang Terhadap Aset / Debt to Asset Ratio 30,62% 31,73%

rasio utang terhadap aset pada tahun 2017 sebesar

30,62% atau turun dibanding dengan pada tahun 2016

sebesar 31,73%. Hal ini menunjukan penggunaan utang

sebagai sumber pembiayaan modal perusahaan mengalami

penurunan dibanding tahun 2016.

d. rasio Solvabilitas

Perseroan juga memakai Rasio Solvabilitas untuk mengukur

besarnya jumlah aset Perseroan yang dibiayai oleh utang.

Rasio Solvabilitas yang dipakai Perseroan adalah Rasio

Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Solvabilitas.


Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio 326,56% 315,14%

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio 49,96% 52,21%

rasio Solvabilitas pada tahun 2017 sebesar 326,56%

atau lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 315,14%.

Hal ini menunjukan terjadi peningkatan besarnya jumlah

aset yang dibiayai oleh hutang di tahun 2017.

rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan

akhir tahun 2017 tercatat sebesar 49,96% mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang

tercatat sebesar 52,21%%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa telah terjadi penurunan akan nilai ekuitas yang

dibiayai oleh liabilitas.

e. rasio rentabilitas

Kemampuan PT KBN (Persero) dalam mencetak laba dapat

diukur dari besaran Rasio Rentabilitasnya. Rasio rentabilitas

PT KBN (Persero) terdiri gross profit margin, EBITDA margin,

b. Activity ratio

PT KBN (Persero) uses the activity ratio to identify or

measure the effectiveness of the use of corporate funds.

The following is the activity ratio of PT KBN (Persero):

c. Leverage ratio

The leverage ratio is used to measure the level of debt use

as a source of corporate capital financing. PT KBN (Persero)’s

leverage ratio consists of debt to asset ratio. The following

leverage ratio of PT KBN (Persero) is as follows:

Debt to asset ratio in 2017 amounted to 30.62% or

decreased compared to 31.73% in 2016. This shows the use

of debt as a corporate capital financing source decreased

compared to 2016.

d. Solvency ratio

The Company also uses Solvency Ratio to measure the

amount of the Company’s assets financed by debt. The

Solvency Ratio used by the Company is Debt to Equity Ratio

(DER) and Solvency Ratio.

Solvency ratio in 2017 amounted to 326.56% or higher

compared to 315.14% in 2016. This shows an increasing

amount of debt-financed assets in 2017.

Debt to Equity ratio (DEr) until the end of 2017 was

recorded at 49.96% decreased compared to debt to equity

ratio in 2016 which was at 52.21%. This indicates that

there has been a decline in debt-financed equity.

e. rentability ratio

The ability of PT KBN (Persero) in obtaining earnings can be

measured from the amount of Rentability Ratio. Rentability

ratio of PT KBN (Persero) consists of gross profit margin,






base cost productivity, net profit margin, net retun on

investment, return on capital employed, net return on

equity.


Gross Profit Margin 60,63% 51,17%

Ebitda Margin 45,87% 33,82%

Base Cost Productivity 62,26% 74,41%

Net Profit Margin 22,96% 21,64%

Net Retun On Investment 13,91% 11,98%

Return On Capital Employed 23,21% 20,51%

Net Return On Equity 13,19% 12,34%

gross profit margin pada tahun 2017 tercatat sebesar

60,63% lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang tecatat

hanya sebesar 51,17%. Hal tersebut menunjukan bahwa

perusahaan lebih mampu menjalankan usahanya secara

efisien karena beban pokok yang lebih rendah di tahun

2017 dibanding tahun 2016 sedangkan pendapatan lebih

tinggi di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

ebitda Margin sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat

sebesar 45,87% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2016

yang tercatat sebesar 33,82%. Peningkatan ini menunjukan

adanya peningkatan realisasi pendapatan dan investasi.

Base cost productivity hingga akhir Desember 2017

tercatat sebesar 62,26% mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 74,41%.

Hal tersebut menunjukan adanya efisiensi beban pokok.

Net profit Margin hingga akhir Desember 2017 tercatat

sebesar 22,96% atau sedikit meningkat bila dibandingkan

dengan tahun 2016 yakni sebesar 21,64%. Peningkatan ini

menunjukan bahwa perusahaan masih mampu memperoleh

laba dengan meminimalkan beban-beban perusahaan.

Net return on investment pada tahun 2017 tercatat

sebesar 13,91% lebih tinggi bila dibanding tahun 2016 yang

tercatat hanya sebesar 11,98%. Hal tersebut menunjukan

bahwa perusahaan mampu membiayai investasi dengan

capaian laba yang diperoleh.

return on capital employed hingga akhir Desember 2017

tercatat sebesar 23,21% atau lebih tinggi bila dibandingkan

tahun 2016 yang tercatat sebesar 20,51%. Peningkatan ini

menunjukan bahwa perusahaan mampu meningkatkan

laba dari investasi yang dikeluarkan.

Net return on equity sampai dengan akhir 2017 tercatat

sebesar 13,91% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2017

yakni sebesar 12,34%. Hal tersebut menunjukan bahwa

perusahaan mampu mengelola modal sendiri secara efektif.

EBITDA margin, base cost productivity, net profit margin,

net return on investment, return on capital employed, net

return on equity.

Gross profit margin in 2017 was recorded at 60.63%,

higher compared to 51.17% in 2016. This indicates that the

company has run its business more efficiently in 2017 due

to lower costs compared to 2016, while revenues is higher

in 2017 compared to that of 2016.

As of the end of 2017, Ebitda Margin was recorded at

45.87%, higher compared to 33.82% in 2016. The increase

indicates the improvement of revenue and investment

realization.

As of the end of December 2017, base cost productivity

was recorded at 62.26%, decreased compared to 74.41%

in 2016. This indicates cost efficiency.

As of the end of December 2017, net profit margin was

recorded at 22.96% or slightly increased compared to

21.64% in 2016. The increase indicates that the company

was able to keep obtaining profit by minimizing the

company’s expenses.

Net return on investment in 2017 was recorded at 13.91%,

higher compared to 11.98% in 2016. This indicates that the

company was able to finance the investment through profit

earned.

As of the end of December 2017, return on capital employed

was recorded at 23.21% or higher compared to 20.51% in

2016. The increase indicates that the company was able to

increase profit from investments.

As of the end of 2017, net return on equity was recorded

at 13.91%, higher compared to 12.34% in 2016. This

indicates that the company was able to manage its capital

effectively.






Tingkat Kolektibilitas Piutang

Hingga akhir Desember 2017, posisi piutang PT KBN (Persero)

sebesar Rp117,74 miliar atau terdapat penurunan saldo

piutang sebesar Rp16,41 miliar apabila dibandingkan dengan

saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp134,15 miliar.

Penurunan saldo piutang ini terjadi terutama disebabkan oleh

meningkatnya pencairan piutang sebagai hasil dari upaya

penagihan piutang kepada investor.

Kendati demikian, sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku di

PT KBN (Persero) serta kondisi dari debitur, per 31 Desember

2017 piutang usaha yang telah disisihkan sebesar Rp49,33

miliar.

Perputaran Piutang Usaha

PT KBN (Persero) mencatat rata-rata pencairan utang usaha

hingga akhir Desember 2017 adalah 60 hari. Jangka waktu

pencairan utang usaha ini mengalami penurunan selama 17

hari dibandingkan dengan piutang usaha per 31 Desember

2016 selama 77 hari. Hal tersebut menunjukan tingkat

kolektabilitas piutang PT KBN (Persero) pada tahun 2017 telah

mengalami penurunan.

Upaya Percepat Pencairan Piutang

PT KBN (Persero) memiliki sejumlah kebijakan dan strategi

untuk mempercepat pencairan piutang usaha. Adapun

upaya-upaya mempercepat pencairan piutang adalah sebagai

berikut:

• Mengadakan pendekatan terus menerus kepada pimpinan

investor dan memberikan pengertian tentang kewajiban

untuk membayar sewa/hutang sesuai perjanjian

• Meningkatkan frekuensi kunjungan untuk menagih

dan meminta kepastian tertulis dari Investor mengenai

pembayaran hutangnya

• Membuat penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran

pelunasan piutang terhadap perusahaan yang mengalami

kesulitan likuiditas

• Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam

pelaksanaan pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan

kontrak terhadap investor yang menunggak

• Bekerja sama dengan pihak ketiga (pengacara yang ditunjuk

oleh perusahaan) yaitu pengacara Tafrizal Hasan Gewang,

Jaksa Pengacara Negara (JPN), dan Bareskrim Polri dalam

upaya penagihan piutang macet maupun penyelesaian

piutang investor yang bermasalah.

receivables collectability rate

As of the end of December 2017, PT KBN (Persero) receivables

amounted to Rp117.74 billion or a decrease in the amount

of receivables at Rp16.41 billion compared to the receivables

as of December 31, 2016 amounted to Rp134.15 billion. The

decrease in receivables was mainly due to increased receivables

disbursement as a result of the collection of receivables to

investors.

Nevertheless, in accordance with the applicable Accounting

Policies in PT KBN (Persero) and the condition of the debtor, as

of December 31, 2017, account receivables that have been set

aside amounted to Rp49.33 billion.

Account receivables Turnover

PT KBN (Persero) posted that the average disbursement of

account payables as of the end of December 2017 was 60 days.

The account payables disbursement period has decreased for

17 days compared to the account receivables as of December

31, 2016 for 77 days. It shows that receivables collectability

rate of PT KBN (Persero) in 2017 decreased.

Efforts to Accelerate receivables Disbursement

PT KBN (Persero) has a number of policies and strategies to

accelerate the disbursement of accounts receivables. The

efforts to accelerate the disbursement of accounts receivable

are as follows:

• Conductingacontinuousapproachtoinvestorleadersand

providing understanding of the obligation to pay the rent/

debt according to the agreement

• Increasing the frequency of visits to collect and require

written assurance from Investors regarding the payment of

the debt

• Making reschedulingofpaymentof receivable settlement

to companies experiencing liquidity difficulties

• Coordinatingwith relatedunits in the implementationof

sanctions in accordance with contracts against delinquent

investors

• Cooperatingwith a third party (lawyer appointed by the

company), namely lawyer Tafrizal Hasan Gewang, State

Attorney (JPN), and Indonesian National Police Criminal

Investigation Agency in the effort to collect bad debts and

settlement of troubled investors.






Kebijaksanaan Pencairan Piutang Usaha Dikaitkan

Dengan Kontrak Perjanjian

PT KBN (Persero) menerapkan sanksi bagi pihak yang tidak

membayar piutang sesuai dengan kontrak. Sanksi tersebut


• Peringatan untuk membayar

• Penghentian sementara pemberian layanan fasilitas air,

listrik, dan telepon

• Penangguhan pelayanan SKA

• Kompensasi jaminan atau deposit

• Pemutusan perjanjian sewa-menyewa

• Mempailitkan perusahaan yang tidak ada itikad baik

untuk menyetor/membayar piutangnya melalui pengacara

maupun Jaksa Pengacara Negara.

Tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan keputusan

menteri negara badan usaha milik negara nomor kep100/

mbu/2002

Pada tahun 2017, PT KBN (Persero) berhasil mendapatkan nilai

84,09 yang berarti ‘Sehat’ dengan kategori AA dalam penilaian

Tingkat Kesehatan Perusahaan Berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep100/Mbu/2002.

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan tersebut meliputi aspek

keuangan, operasional dan aspek administrasi.

Perhitungan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai

berikut:

Aspek / Aspect Bobot / Point 2017 2016

Aspek Keuangan / Financial Aspect 70,00 60,00 53,50

Aspek Operasional / Operational Aspect 15,00 12,09 13,97

Aspek Administrasi / Administration Aspect 15,00 12,00 13,00

Jumlah / Total 100,00 84,09 80,47

STrUKTUr MoDAL Sampai dengan akhir tahun 2017, PT KBN (Persero) memiliki

struktur modal yang meliputi 30,62% liabilitas dan 69,38%

ekuitas dari total aset keseluruhan. Manajemen Perseroan

beranggapan bahwa rasio liabilitas dan ekuitas tersebut sangat

sehat dan sudah sesuai dengan kebijakan manajemen atas

struktur modal.

Tabel Struktur Modal

Keterangan / Description 2017rasio Tahun 2017 (%) /

ration in 2017 (%)2016

rasio Tahun 2016 (%) / ration in 2016 (%)

Aset / Assets 2.016.633.920.388 100% 1.844.680.793.013 100%

Liabilitas / Liabilities 617.535.773.906 30.62% 585.344.442.760 31.73%

Ekuitas / Equity 1.399.098.146.482 69.38% 1.259.336.350.253 68.27%

iKATAN MATEriAL UNTUK iNVESTASi BArANG MoDAL Pada tahun 2017 Perseroan memiliki investasi barang

modal sebesar Rp1.243,51 miliar untuk mendukung kinerja

operasionalnya di tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya.

Policy on Account receivables Disbursement related to

Agreement contract

PT KBN (Persero) imposes sanctions for parties who do not pay

receivables in accordance with the contract. The sanctions are

as follows:

• Warningtopay

• Temporary suspensionofwater, electricity and telephone

facilities

• SuspensionofSKAservice

• Guaranteeordepositcompensation

• Terminationofleaseagreements

• Bankruptacompanythathasnogoodfaithtopayitsdebt

assisted by a lawyer or State Attorney.

company Health index based on decree of the minister of

state-owned enterprises no. kep100/mbu/2002

In 2017, PT KBN Persero managed to obtain a score of 84.09

or 'Healthy' with AA category in the Assessment of Company

Health Index Based on the Decree of the Minister of State-

Owned Enterprises No. Kep100/Mbu/2002. The assessment

of company health index includes financial, operational and

administrative aspects.

The calculation of the company's performance assessment is

as follows:

cAPiTAL STrUcTUrE As of the end of 2017, PT KBN (Persero) has a capital structure

covering 30.62% of liabilities and 69.38% of equity from the

overall assets. The Company’s management believes that the

liabilities and equity ratios are health and in accordance with

the management’s policy on capital structure.

Table of capital Structure

MATEriAL coMMiTMENT for cAPiTAL GooDS iNVESTMENT In 2017, the Company has capital goods investment amounting

to Rp1,243.51 billion to support its operational performance in

that year and subsequent years.






iNforMASi DAN fAKTA MATEriAL yANG TErJADi SETELAH TANGGAL LAPorAN AKUNTANPada tahun 2017 tidak ada informasi dan fakta material yang

terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan.

ProSPEK USAHA PT KBN (PErSEro)Tahun 2017 merupakan tahun perbaikan ekonomi, baik dalam

skala global maupun nasional. Berdasarkan data yang dihimpun

oleh Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global tahun 2017

tercatat sebesar 3%, naik bila dibandingkan tahun 2016

sebesar 2,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional

di tahun 2017 berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan

Pusat Statistik juga telah mampu tumbuh sebesar 5,07%,

naik bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,02%. Walaupun

tergolong stagnan, namun pertumbuhan ekonomi nasional di

tahun 2017 merupakan pencapaian yang tertinggi sejak tahun

2014.

Dengan melihat semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi

global, nasional dan industri perbankan nasional di tahun

2017, Manajemen meyakini bahwa prospek usaha Perseroan

yang bergerak di industri kawasan yang bergerak dibidang

usaha jasa layanan akan semakin bertumbuhan di masa-masa

mendatang.

Untuk meraih peluang usaha, PT KBN (Persero) telah menyusun

sejumlah kebijakan strategis guna meraih peluang untuk

meningkatkan profitabilitas di tengah semakin kondusifnya

kondisi ekonomi nasional. Program Pengembangan Bisnis KBN

merupakan penguatan bisnis eksisting dan pengembangan

bisnis baru KBN.

Penguatan bisnis eksisting dilakukan dengan mendorong

SBU eksisting untuk senantiasa melakukan perbaikan

yang berkelanjutan dan fokus pada kinerja. Sedangkan

pengembangan bisnis baru dilakukan dengan membentuk

SBU baru dengan filosofi mengoptimalkan sumber daya yang

dimiliki dan kolaborasi dengan pihak Iain.

Diharapkan SBU eksisting maupun SBU baru dapat menjadi anak

perusahaan dan PT KBN (Persero) menjadi holding company.

Target jangka panjang, anak perusahaan tersebut dapat

menawarkan kepemilikannya pada masyarakat/IPO (initial public

offering). Berikut ini rencana pengembangan bisnis baru PT.

KBN jangka panjang selama tahun 2017-2021:

1. Pembangunan Dermaga

Dengan tingginya kebutuhan atas pelabuhan karena

padatnya traffic di Tanjung Priok, KBN berencana untuk

membangun dermaga pada lahan CO4 dengan kapasitas

maksimal 8-11 unit kapal sebesar 15.000-30.000

Deadweight Tonnage (DWT)/hari. Pembangunan dermaga

MATEriAL iNforMATioN AND fAcT SUBSEqUENT To BALANcE SHEET DATE

In 2017, there was neither material information nor fact

subsequent to the balance sheet date.

BUSiNESS oUTLooK of PT KBN (PErSEro)2017 is a year of economic improvement, both on a global

and national scale. Based on data compiled by the World

Bank, global economic growth in 2017 was recorded at 3%,

up compared to 2016 by 2.4%. While the national economic

growth in 2017 based on data compiled by Statistics Indonesia

has also been able to grow by 5.07%, up compared to 2016

by 5.02%. Although classified as stagnant, but the national

economic growth in 2017 is the highest achievement since

2014.

In view of the improving global, national economic growth, and

national banking industry in 2017, the Management believes

that the business prospects of the Company engaged in service

industry will increasingly grow in the future.

To achieve business opportunities, PT KBN (Persero) has

developed a number of strategic policies to seize opportunities

to improve profitability amid the increasingly conducive

national economic conditions. KBN’s Business Development

Program strengthens the existing business and its new business

development.

Reinforcement of the existing business is performed by

encouraging the existing SBUs to continuously make sustainable

improvement and focus on performance. Meanwhile, the

development of new business is performed by forming a new

SBU with the philosophy of optimizing resources owned and

collaboration with other parties.

It is expected that the existing SBUs and the new SBU can

become subsidiaries and PT. KBN becomes a holding company.

Long-term target, these subsidiaries may offer their ownership

to the public/IPO (initial public offering). The following is a new

business development long term plan of PT. KBN in 2017-2021:

1. construction of Dock

With the high demand for port due to heavy traffic in

Tanjung Priok, KBN plans to build a dock on CO4 land

with a maximum capacity of 8-11 ships of 15,000-30,000

Deadweight Tonnage (DWT)/day. Construction of this C04

dock has a length of 1250 m and a 25 m width with a depth






C04 ini memiliki panjang 1250 m dan Iebar 25 m dengan

kedalaman 8-11 m yang bisa diperdalam menjadi 15 m dan

pengerukan BKT sepanjang 2 km dengan kedalaman saat

ini 5 m menjadi 8 m. Terminal CO4 dapat melayani barang

perdagangan domestik dalam berbagai kemasan antara

lain:

a. Break bulk cargo, yang meliputi kemasan general

cargo, bag cargo, unit load seperti kendaraan ataupun

petikemas.

b. Liquid bulk cargo atau barang curah cair: CPO, BBM,

LNG;

c. Dry bulk cargo atau barang curah kering : pasir dan

batubara.

2. Pembangunan Depo Kontainer Logistik

Pengelolaan Depo Kontainer Logistik dilakukan dengan

model bisnis integrated logistics services. PT KBN (Persero)

berperan sebagai 3PL yang akan memberikan one stop

logistics solution kepada para investor/penyewanya.

Adapun lokasi depo kontainer logistik direncanakan berada

di:

a. Blok F Cakung luas 73.000 m2

b. Depo back up area seluas 100.000 m2

c. Eks kantor KBN dan eks Mandiri seluas 73.500 m2

d. Eks PT Harmoni Marunda C.03 seluas 30.000 m2

e. Depo C.01 blok A.48 seluas 7.500 m2

3. Pembangunan Gudang Logistik

Dengan model bisnis integrated Iogistics services dalam

bentuk gudang logistik, PT KBN berperan sebagai 3PL

yang akan memberikan one stop logistics solution kepada

para investor/penyewanya. Adapun rencana lokasi gudang

Iogistik dibangun di :

a. Gudang samping KSO seluas 2.700 ml

b. Ex PT. Misung Indonesia D-38 seluas 1.440 ml

c. Ex. PT. Misung Indonesia D-39 seluas 1.440 m2

d. Ex. PT. Yeon Heung Megasari D-4O seluas 1.614 ml

e. Ex. PT. USI Apparel International D-BOB seIuas 3.993 m2

f. Ex. PT. Misung Indonesia 0-37 seluas 1.000 m2

g. Gudang Operasional (Ex. PT. Golden Castle) Tanjung

Priok seluas 4.000 m2

h. Gudang 4 unit @10.000 m2 dengan total seluas 40.000

m2

4. Pembangunan gudang logistik PLB

Pengelolaan Gudang Logistik PLB juga dilakukan dengan

konsep bisnis integrated logistics services, yaitu PT KBN

berperan sebagai 3PL yang akan memberikan one stop

logistics solution kepada para investor/penyewanya.

Adapun Iokasi gudang Iogistik PLB direncanakan berada di :

a. Gudang operasional blok A.07 seluas 2700 m2

b. Gudang operasional Blok A-O8 seluas 2700 m2

of 8-11 m which can be deepened to 15 m and dredging

BKT along the 2 km with a current depth of 5 m to 8 m.

CO4 terminal can serve domestic trade goods in various

packaging such as:

a. Break bulk cargo, which includes general cargo

packaging, bag cargo, unit load such as vehicle or

container.

b. Liquid bulk cargo: CPO, BBM, LNG;

c. Dry bulk cargo: sand and coal.

2. construction of Logistics container Depots

Logistic Container Depot management is performed

with integrated logistics services business model. PT KBN

(Persero) serves as 3PL which will provide one stop logistics

solution to its investors/tenants. The locations of logistics

container depots are planned to be in:

a. Blok F Cakung area of 73,000 m2

b. Depo back up area of 100,000 m2

c. Ex office of KBN and ex Mandiri area of 73,500 m2

d. Ex PT Harmoni Marunda C.03 covering 30,000 m2

e. C.01 blok A.48 Depot area of 7,500 m2.

3. construction of Logistic Warehouse

With integrated Iogistics services business model in the

form of logistic warehouse, PT. KBN acts as 3PL which will

provide one stop logistics solution to investors/tenants. The

logistic warehouse locations plan is built on:

a. KSO side warehouse of 2,700 ml

b. Ex PT. Misung Indonesia D-38 covering 1,440 ml

c. Ex. PT. Misung Indonesia D-39 covering 1,440 m2

d. Ex. PT. Yeon Heung Megasari D-4O covering 1,614 ml

e. Ex. PT. USI Apparel International D-BOB seas 3,993 sqm

f. Ex. PT. Misung Indonesia 0-37 covering 1,000 m2

g. Operational Warehouse (Ex. PT Golden Castle) Tanjung

Priok area of 4,000 m2

h. 4 units of warehouse @ 10,000 m2 with total area of

40,000 m2

4. construction of PLB logistic warehouse

Warehouse Management of Logistics PLB is also done

with the concept of integrated logistics services business,

namely PT. KBN acts as 3PL which will give one stop logistics

solution to investors / tenants. The PLB logistic warehouse

Iocations are planned to be at:

a. Operational warehouse of A.07 block covering 2700 m2

b. Operational warehouse Block A-O8 covering 2700 m2






5. Pengembangan Lahan Sarang Bango

Daerah Sarang Bango merupakan wilayah Marunda yang

berada di tengah pemukiman penduduk. Pembangunan

rusunami merupakan sebuah pilihan untuk pengembangan

lahan PT KBN (Persero) tersebut. Pola bisnisnya dengan

menyewakan lahan tersebut kepada pihak Perumnas untuk

dibangun rusunami.

6. Pembangunan KBN Tower

Relokasi Kantor Pusat KBN diharapkan akan meningkatkan

kualitas layanan yang prima terhadap para investor/penyewa

dan menambah pemasukan PT KBN (Persero). Dampak

positif relokasi gedung Kantor Pusat KBN diharapkan juga

mampu menambah produktifitas, efisiensi dan efektifitas

karyawan PT KBN (Persero) Cakung.

7. Pembangunan fabrikasi Coment Mill & Packing

dengan kapasitas 3,5 juta ton/tahun dan pabrik beton

di lokasi yang sama

KBN berencana akan melakukan ekpansi bisnis dengan

membangun Grinding Plant dengan kapasitas 3.500.000

ton/tahun yang berlokasi di lahan C04 Marunda. Grinding

Plant tersebut akan mengolah bahan baku clinker

menjadi semen yang akan dipasarkan di Jabodetabek

dan sekitarnya. Sedangkan pembangunan pabrik beton

di 4 lokasi Jabodetabek untuk memperdekat akses dan

memperpendek jarak kepada konsumen.

PErBANDiNGAN ANTArA ProyEKSi DAN rEALiSASiDisajikan dalam (Rp juta)

Keterangan / DescriptionProyeksi Tahun 2017 /

2017 Projectionrealisasi Tahun 2017 /

2017 realizationPencapaian (%) / Achievement (%)

Aset / Asset 1.972.449,29 2.016.633,92 102,2

Liabilitas / Liabilities 596.567,25 617.535,77 103,5

Ekuitas / Equity 1.375.882,04 1.399.098,15 101,7

Laba Usaha / Operating Income 220.377,38 268.140,07 121,7

Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax 214.958,35 211.391,75 98,3

Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year 162.657,64 163.088,22 100,3

Proyeksi Tahun 2018

PT KBN (Persero) telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) tahun 2018 sebagai acuan pokok Perseroan

dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target

finansial untuk tahun 2018 tersebut didasarkan oleh berbagai

asumsi kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi

aktivitas Perseroan.

5. construction of Sarang Bango Land

Sarang Bango is a Marunda area located in the middle

of residential area. Flat development is an option for the

development of PT KBN (Persero)’s land. This is conducted

by renting the land to Perumnas for flat construction.

6. Development of KBN Tower

KBN Head Office Relocation is expected to improve the

excellent service quality to investors/tenants and increase

income of PT KBN (Persero). Positive impact of relocation

KBN Head Office building is also expected to be able to

increase productivity, efficiency and effectiveness of

employees of PT KBN (Persero) Cakung.

7. construction of coment Mill & Packing fabrication

with a capacity of 3.5 million tons/year and concrete

factory in the same location

KBN plans to expand its business by building Grinding

Plant with a capacity of 3,500,000 ton/year located on

C04 Marunda area. Grinding Plant will process clinker

raw material into cement to be marketed in Jabotabek

and surrounding areas. Meanwhile, the construction of

concrete factories in 4 locations in Jabodetabek to enclose

access and shorten the distance to consumers.

coMPAriSoN BETWEEN ProJEcTioN AND rEALizATioNPresented in (Rp million)

2018 Projections

PT KBN (Persero) has prepared the Company's Work Plan and

Budget (RKAP) in 2018 as the main reference of the Company

in conducting its business activities. The achievement of

financial targets for 2018 is based on various assumptions

of both external and internal conditions that may affect the

Company's activities.






Berikut adalah target finansial Perseroan untuk tahun buku

2018:


Keterangan / Description realisasi 2017 / 2017 realization

Proyeksi 2018 / 2018 Projection

%

Aset / Asset 2.016.633.920.388 3.136.853.761.565 155,5

Liabilitas / Liabilities 617.535.773.906 1.628.992.149.062 263,8

Ekuitas / Equity 1.399.098.146.482 1.507.861.612.502 107,8

Pendapatan Usaha / Revenues 678.530.796.427 811.483.588.200 119,6

Laba Usaha / Operating Income 268.140.072.091 270.229.420.743 100,8

Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax 211.391.754.977 264.816.244.892 125,3

Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year 163.088.233.761 202.103.003.945 123,9

Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Profit for the Year 167.420.844.446 202.103.003.945 120,7

ASPEK PEMASArANDalam menjalankan usahanya, PT KBN (Persero) mengidentifikasi

kegiatan usaha yang dimiliki menjadi empat segmen yakni jasa

properti industri, jasa pelayanan logistik, pengelolaan air, dan

prima beton.

Ke empat segmen usaha tersebut memiliki karateristik usaha

dan pelanggan yang berbeda. Oleh karenanya PT KBN (Persero)

menyusun dan telah mengimplementasikan strategi pemasaran

yang tepat guna mengoptimalkan profitabilitas dari jasa

properti industri, jasa pelayanan logistik, pengelolaan air, dan

prima beton.

Strategi Pemasaran

1. Pemasaran Properti industri

Untuk meningkatkan penyewaan properti bangunan

pabrik, lahan, dan logistik, berbagai upaya telah dilakukan

guna memenuhi target dalam RKAP tahun 2017 sebagai

berikut:

a. Promosi melalui penyebaran brosur/CD ke berbagai

asosiasi dan Perwakilan Dagang Asing yang ada di

Indonesia seperti:

• Kotra (Korea)

• Jetro (Jepang)

• Ekonid (Jerman)

• TETO (Taipei Economic dan Trade Office, Taiwan)

• Indonesian Netherlands Association (INA), Belanda

• Kantor-kantor Pemerintah dan Asosiasi-asosiasi

Dalam Negeri yang berfungsi promosi investasi

seperti BKPM & BPMP (Jakarta), HKI, KADIN, dan

APINDO.

b. Pendekatan terhadap para investor di PT KBN (Persero)

untuk membangun jaringan “networking” agar

memberikan referensi kepada relasi mitra bisnisnya.

The following are the financial targets of the Company for

2018 fiscal year:

Presented in Rupiah

MArKETiNG ASPEcTIn conducting its business, PT KBN (Persero) identifies its business

activities into four segments namely industrial property services,

logistics services, water management, and prima beton.

These four business segments have different business

characteristics and customers. To that end, PT KBN (Persero) has

developed and implemented appropriate marketing strategies

to optimize profitability from industrial property services,

logistic service, water management, and prima beton.

Marketing Strategies

1. Industrial Property Marketing

To improve property lease of factory building, land, and

logistics, a wide range of efforts have been conducted in

order to fulfill the 2017 RKAP targets as follows:

a. Conducting promotion strategy by distributing

brochures/CDs to various associations and Foreign

Trade Representative in Indonesia, such as:

• Kotra(Korea)

• Jetro(Japan)

• Ekonid(Germany)

• TETO(TaipeiEconomicandTradeOffice,Taiwan)

• IndonesianNetherlandsAssociation(INA),Dutch

• GovernmentOfficesandStateAssociationsfunction

as promoting investment and APINDO.

b. Building network among investors in PT KBN (Persero)

to establish “networking” for reference to its partners.






2. Pemasaran Layanan Logistik

Pemasaran jasa logistik dilakukan dengan promosi atau

iklan dan sales forces, di samping itu dilakukan kerjasama

angkutan untuk pelayanan pergudangan dan depo

kontainer. Selain usaha-usaha pemasaran logistik di luar PT

KBN (Persero), juga dilakukan peningkatan pangsa pasar di

lingkungan investor PT KBN (Persero) dengan peningkatan

kualitas layanan jasa dan pendekatan kepada investor yang

belum memakai jasa unit logistik.

3. Pemasaran Pengelolaan Air

Pemasaran pengelolaan air dilakukan dengan menjual air

kepada investor di Kawasan Cakung dan Kawasan Marunda.

Untuk menjaga mutu/kualitas air agar sesuai ketentuan

yang ditetapkan oleh PERMENKES tentang Bahan Baku

Mutu Air Bersih, dengan cara melakukan test laboratorium

intern setiap hari dan/atau saat adanya kecurigaan kualitas

menurun serta melakukan test laboratorium yang dilakukan

lembaga independen Dinas Kesehatan secara periodik.

4. Pemasaran Prima Beton

Pemasaran prima beton dilakukan dengan menjual produk

beton kepada rekanan di PT KBN (Persero), para investor

di lingkungan PT KBN (Persero), kontraktor di luar PT KBN

(Persero), dan memberikan dukungan kepada kontraktor-

kontraktor yang mengikuti pelelangan di Pemprov DKI

Jakarta dan Pemda Bekasi dengan tetap menjaga mutu

hasil produksi sesuai standar nasional.

DiViDENPT KBN (Persero) memberikan dividen kepada Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai

pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham. Perkembangan Dividen yang disalurkan

selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan / Description

Pemerintah ri / ri Government

Pemerintah Provinsi DKi Jakarta / Provincial Government of DKi Jakarta

2013 28.487.895.128 10.456.595.820

2014 28.949.623.036 10.626.074.894

2015 8.270.137.963 3.035.587.209

2016 20.232.593.770 7.426.454.446

2017 29.824.758.920 10.947.297.020

ProGrAM KEPEMiLiKAN SAHAM oLEH KAryAWAN DAN/ ATAU MANAJEMEN yANG DiLAKSANAKAN PErUSAHAAN (ESoP/MSoP)Sesuai dengan karakteristik PT KBN (Persero) yang dimiliki

sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka tidak ada program

kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/

MSOP) di PT KBN (Persero). Dengan demikian informasi yang

2. Logistic Services Marketing

The marketing of logistics services is performed by

promotion or advertisement and sales forces, in addition

to the cooperation of forwarding for warehousing service

and container depot. In addition to the logistics marketing

efforts outside PT KBN (Persero), there is also an increase in

market share within PT KBN (Persero)’s investors with the

improvement of service quality and approach to investors

who have not yet used logistic unit services.

3. Water Management Marketing

Marketing of water management is done by selling water

to investors in Cakung and Marunda Areas. To maintain

the quality of water to comply with the provisions set by

Regulation of the Minister of Health on Clean Water Quality

Materials, by conducting internal laboratory tests every day

and / or when there is a suspicion of declining quality as well

as conducting laboratory tests conducted by independent

agencies Health Office periodically.

4. Prima Beton Marketing

Prima Beton marketing is performed by selling concrete

products to partners of PT KBN (Persero), investors within

PT KBN (Persero), contractors outside PT KBN (Persero), and

providing support to contractors participating in auctions

at the Provincial Government of DKI Jakarta and Bekasi

local government by maintaining the quality of production

according to national standards.

DiViDENDPT KBN (Persero) grants dividends to the Government of the

Republic of Indonesia and the Provincial Government of DKI

Jakarta as shareholders based on the resolution of the General

Meeting of Shareholders. The development of Dividends

distributed over the past 5 years is as follows:

MANAGEMENT AND/or EMPLoyEE STocK oPTioN PLAN (ESoP/MSoP) of THE coMPANy

In accordance with the characteristics of PT KBN (Persero) fully

owned by the Government of the Republic of Indonesia and the

Provincial Government of DKI Jakarta, there is no management

and/or employee stock option plan (ESOP/MSOP) of PT KBN

(Persero). Thus information related to the program, such as






terkait program tersebut, seperti jumlah saham ESOP/MSOP,

jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen

yang berhak dan harga exercise tidak disajikan.

rEALiSASi PENGGUNAAN DANA HASiL PENAWArAN UMUMSampai dengan 31 Desember 2017, PT KBN (Persero) bukan

merupakan Perusahaan go-public dan belum melakukan

penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai

total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian

penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas

realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

iNforMASi MATEriAL MENGENAi iNVESTASi, EKSPANSi, DiVESTASi, PENGGABUNGAN/PELEBUrAN USAHA, AKUiSiSi DAN rESTrUKTUriSASi UTANG/MoDALUntuk meningkatkan pendapatan, perusahaan telah melakukan

terobosan usaha dengan membangun dermaga di Kawasan

Marunda dan depo kontainer di Kawasan Cakung.

PErUBAHAN KETENTUAN PErUNDANG-UNDANGAN yANG BErPENGArUH SiGNifiKAN Selama tahun 2017, tidak ada peraturan maupun perundang-

undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja PT

KBN (Persero).

PErUBAHAN KEBiJAKAN AKUNTANSi PADA TAHUN BUKU

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas

standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh

DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai

pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

• Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015) : “Penyajian

Laporan Keuangan”

• PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): “Laporan Keuangan

Interim”

• PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): “Imbalan Kerja”

• PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): “Aset Tidak Lancar yang

Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”

• PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): “Instrumen Keuangan:

Pengungkapan”

• ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No.

13: Properti Investasi”

• ISAK No. 32: “Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi

Keuangan”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki

dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di

tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

the number of ESOP/MSOP shares, the time period, the eligible

employee and/or management requirements and the exercise

price is not presented.

USE of ProcEEDS froM PUBLic offEriNG

As of December 31, 2017, PT KBN (Persero) has not conducted

initial public offering, so that information concerning total funds

collected, funds utilization plan, details of funds utilization,

balance of the date of approval of the GMS on the realization

of the use of proceeds from public offering.

MATEriAL iNforMATioN oN iNVESTMENT, ExPANSioN, DiVESTMENT, BUSiNESS MErGEr/coNSoLiDATioN, AcqUiSiTioN, or cAPiTAL/DEBT rESTrUcTUriNGTo increase revenue, the company has made a business

breakthrough by constructing dock in Marunda Area and

container depot in Cakung Area.

AMENDMENT To LAWS AND rEGULATioNS THAT SiGNificANTLy GiVE iMPAcTDuring 2017, there was neither law and regulation significantly

gave impact on PT KBN (Persero)’s performance.

cHANGES iN AccoUNTiNG PoLiciES iN THE fiScAL yEArThe following are new standards, amendments and adjustments

on the standards and standards interpretations issued by DSAK-

IAI and are effective for the fiscal year beginning on or after

January 1, 2017, among others:

• Amendment to PSAK No. 1 (2015 Amendment): “Financial

Statements Presentation”

• PSAK No. 3 (2016 Adjustment): “Interim Financial

Statements”

• PSAK No. 24 (2016 Adjustment): “Employee Benefits”

• PSAK No. 58 (2016 Adjustment): “Non-Current Assets Held

for Sale and Discontinued Operations”

• PSAK No. 60 (2016 Adjustment): “Financial Instrument:

Disclosure”

• ISAK No. 31: “Interpretation on Scope of PSAK No. 13:

Investment Property”

• ISAK No. 32: “Definition and Hierarchy of Financial

Accounting Standards”

The implementation of these standards has no significant

impact on the amount reported in the current year or the

previous year.

Tata Kelola PerusahaanGOOD CORPORATE GOVERNANCE

06

rapat Umum Pemegang SahamGeneral Meeting of Shareholders

Sistem Pengendalian internalInternal Control System

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sistem Pelaporan PelanggaranWhistleblowing System

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Manajemen risikoRisk Management

Komite AuditAudit Committee

Akses informasi Data PerusahaanAccess Company Data Information

Direksi Board of Directors

Etika Usaha dan Tata Perilaku Business Ethics and Code of Conduct

Auditor Eksternal External Auditor

117 161

145 191

125 164

147 207

130 170

160


Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang

baik atau Good Corporate Governance (GCG),

secara konsisten dijalankan dan telah menjadi

bagian dari budaya di lingkungan PT KBN (Persero).

PT KBN (Persero) menyakini, implementasi GCG

yang dijalankan dengan baik akan memberikan

nilai tambah bagi Perseroan serta para pemangku

kepentingan termasuk para pemegang saham.

Good Corporate Governance is consistently

implemented and has become a part of culture of PT

KBN (Persero). PT KBN (Persero) believes that proper

implementation of GCG will provide added value to

the Company, stakeholders, and shareholders.

PT KBN (Persero) berkomitmen agar implementasi GcG bisa dipahami dan dijalankan secara berkesinambungan. Perseroan melakukan sosialisasi secara menyuluruh hingga menyentuh seluruh level jabatan. Kegiatan sosialisasi penerapan GcG secara spesifik bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai aturan dan tujuan penerapan GcG bagi Perseroan. Pelaksanaan GcG pun semakin efektif dengan penguatan infrastruktur serta penyesuaian sistem dan prosedur.

PT KBN (Persero) is committed to the implementation of GCG can be understood and executed on an ongoing basis. The Company disseminates it thoroughly to touch all levels of positions. The socialization of GCG implementation specifically aims to provide an in-depth understanding of the rules and objectives of GCG implementation for the Company. The implementation of GCG is also more effective by strengthening infrastructure and adjusting systems and procedures.






PriNSiP-PriNSiP GcG PT KBN (Persero) menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku

dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.

PER-09/ MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011

tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang

menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional

Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian,

dan kewajaran”. Selain itu, implementasi GCG juga mengacu

pada Petunjuk Teknis Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.

MBU/2012, tanggal 06 Juni 2012, tentang indikator Parameter

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang baik (GCG) pada BUMN.

Berikut penjabaran mengenai prinsip-prinsip GCG yang menjadi

landasan bagi PT KBN (Persero):

1. Transparansi

PT KBN (Persero) senantiasa menjalankan semangat

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi

materil dan relevan mengenai Perseroan. Berkenaan dengan

hal ini, Perseroan telah menyediakan informasi yang akurat,

tepat waktu, jelas dan konsisten kepada para pemangku

kepentingan yang bisa di akses di website www.kbn.co.id.

2. Akuntabilitas

PT KBN (Persero) senantiasa menerapkan kejelasan fungsi,

pelaksanaan dan pertangungjawaban organisasi pada

seluruh organ tata kelola Perseroan sehingga pengelolaan

Perseroan terlaksana secara efektif dan semua pihak dapat

bertindak sesuai dengan hak, kewajiban dan wewenang

yang telah ditetapkan.

3. Tanggung jawab

PT KBN (Persero) berkomitmen untuk selalu bertanggung

jawab dalam menjalankan segala kegiatan usahanya

sesuai Standar Operasional Prosedur, Kebijakan Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan

lingkungan.

4. Kemandirian

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT KBN (Persero)

selalu bersikap independen dan profesional dan bertindak

secara mandiri tanpa mengabaikan kerja sama yang baik

dengan memperhatikan terjadinya benturan kepentingan

yang merugikan PT KBN (Persero).

5. Kewajaran

PT KBN (Persero) selalu mengutamakan keadilan dan

kesetaraan di dalam memenuhi hak–hak pemangku

kepentingan.

GcG PriNciPLESPT KBN (Persero) determined the prevailing governance

policy by referring to Regulation of the Minister of SOE

No.PER-09/MBU/2012 on Amendment to Regulation of

the Minister of SOE No.PER-01/MBU/2011 dated August 1,

2011 on Implementation of Good Corporate Governance in

SOE that states that “SOE shall operate by referring to GCG

principles, namely transparency, accountability, responsibility,

independency, and fairness”. In addition, the implementation

of GCG also refers to Technical Guidance of Secretary to the

Minister of SOE No.SK-16/S-MBU/2012, dated June 06, 2012

on Parameter of Assessment and Evaluation on Implementation

of Good Corporate Governance (GCG) in SOE.

The following is description on GCG principles that serve as the

basis for PT KBN (Persero):

1. Transparency

PT KBN (Persero) is always transparent in making decision

and disclosing relevant and material information on the

Company. with respect to this, the Company has provided

accurate, timely, clear, and consistent information to

stakeholders that can be accessed at www.kbn.co.id.

2. Accountability

PT KBN (Persero) implements function clarity,

implementation and responsibility of organization in all

corporate governance, hence the Company’s management

is implemented effectively and all parties may act in

accordance with rights, obligations, and authorities that

have been determined.

3. responsibility

PT KBN (Persero) is committed to being responsible in

conducting any business activity in accordance with

Standard Operating Procedure, the Company’s Policy, and

the prevailing laws and regulations, as well as implementing

responsibility to the community and environment.

4. independency

In conducting its business, PT KBN (Persero) acts

independently and professionally without neglecting good

cooperation by taking into account conflict of interest that

causes loss to PT KBN (Persero).

5. fairness

PT KBN (Persero) prioritizes fairness and equality in fulfilling

the rights of stakeholders.






Pelaksanaan dari GCG tersebut meliputi:

• Target-target yang akan dicapai Perseroan dijabarkan dalam

RKAP yang disusun dengan melibatkan seluruh unsur dari

semua unit kerja dan ditetapkan dalam RUPS;

• Untuk mewujudkan pencapaian target dan kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku, dilakukan evaluasi secara

berkala setiap bulan;

• Menerbitkan laporan keuangan dan kegiatan operasional

perusahaan secara berkala yang didistribusikan kepada

pemegang saham secara tepat waktu;

• Melaksanakan pembayaran kewajiban di bidang perpajakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi di

segala bidang;

• Menetapkan sistem pengendalian pengadaan;

• Menetapkan tata kelola kewenangan sesuai dengan struktur

organisasi perusahaan yang baru dan perubahannya sesuai

perkembangan perusahaan;

• Menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan sesuai

dengan RJPP 2015 – 2019;

• Menetapkan target, sasaran dan budaya perusahaan dalam

upaya mencapai visi dan misi perusahaan, yang dijabarkan

menjadi target dan sasaran mutu setiap unit kerja;

• Menetapkan peraturan kepegawaian meliputi proses

pengembangan SDM, pemeliharaan SDM, pemberian

penghargaan SDM, serta ketentuan mengenai hubungan

antara karyawan dengan perusahaan;

• Pelayanan kepada pelanggan didasarkan pada prinsip-

prinsip pelayanan prima (total quality service);

• Meningkatkan mutu pelayanan kepada investor dengan

penerapan SMM ISO 9001:2008.

PT KBN (Persero) juga telah menjalankan berbagai ”tools

management” dalam rangka mencapai pengelolaan perusahaan

secara transparan, akuntabel, adil, tanggung jawab, dan

profesional.

Perangkat manajemen tersebut antara lain:

a. Sistem GcG (good Corporate governance)

Penerapan pelaksanaan GCG di PT KBN (Persero) telah

dilaksanakan pengukuran/assessment yang dilaksanakan

setiap tahunnya untuk memastikan GCG dijalankan dengan

baik serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan

kualitas implementasi dari GCG itu sendiri.

b. Sistem iSo (International Standarization

Organization)

Dalam menjaga kualitas mutu dan standar pelayanan yang

terjamin di PT KBN (Pesero) telah memiliki sertifikasi SMM

ISO 9001:2008 sebagai Sistem Manajemen Mutu (SMM)

yang berkelanjutan dari Badan Sertifikasi TUV Rheinland

Indonesia yang menjadi ketentuan standar yang teruji &

Implementation of GCG includes:

• TargetsthatwillbeachievedbytheCompanyareexplained

in RKAP by engaging all elements from all work units and is

determined in GMS;

• Evaluation is conducted every month to realize the

achievement of target and compliance with the prevailing

regulations;

• Regularlyissuefinancialstatementsandoperationalactivity

of the Company that are distributed to shareholders in a

timely manner;

• Implementliabilitiespaymentintaxationfieldinaccordance

with the prevailing regulations;

• Improveefficiencyandeffectivenessaswellasoptimization

in all fields;

• Determineprocurementcontrolsystem;

• Determine authority governance in accordance with the

new organizational structure of the Company and the

change in accordance with the Company’s development;

• Determinevision,mission,andobjectiveoftheCompanyin

accordance with RJPP 2015 – 2019;

• Determine target, goal, and corporate culture to achieve

vision and mission of the Company that are explained to

target and quality target of every work unit;

• Determine employment regulation, including HR

development process, HR maintenance, HR reward, and

provision on relationship between employees and the

Company;

• Servicetocustomerisbasedontotalqualityservice;

• Improveservicequalitytoinvestorwithimplementationof

SMM ISO 9001:2008.

PT KBN (Persero) has also run various management tools

to achieve transparent, accountable, fair, responsible, and

professional company management.

The tools are among others:

a. Good corporate Governance (GcG) System

The implementation of GCG in PT KBN (Persero) is assessed

every year to ensure that GCG is implemented properly and

becomes evaluation material to increase the quality of the

GCG implementation itself.

b. international Standardization organization (iSo)

System

To maintain the quality and standard of service, PT

KBN (Persero) has SMM ISO 9001:2008 certificate as

a continuous Quality Management System from TUV

Rheinland Indonesia Certification Agency that becomes

a proven standard provision & international standard. In






bertaraf internasional. Pada bulan Januari 2017, PT KBN

(Persero) berhasil mempertahankan Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 setelah dilakukan audit eksternal oleh

Badan Sertifikasi ISO 9001:2008 PT Rheinland Indonesia.

c. Manajemen risiko

Dalam melaksanakan manajemen risiko telah dibuat

buku Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko,

dengan SKD Nomor: 050/SKD/DRT.1.3/06/2011, sebagai

bukti kepedulian dan komitmen perusahaan terhadap

Manajemen Risiko.

Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, terbit Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/

MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

Milik Negara.

d. Program ANEV (Analisa dan Evaluasi)

Untuk melihat kinerja di setiap unit kerja mulai dari Divisi/

General Manager, Bagian/Manager, Seksi/Supervisor, dan

Pelaksana yang selanjutnya di-monitoring dan dievaluasi

oleh pimpinannya secara berjenjang dan dilaporkan secara

berkala ke manajemen melalui Divisi SDM & Umum dua kali

setiap bulannya.

e. indikator Aspek operasional (inasop)

Inasop bertujuan untuk mengukur, memonitor,

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja seluruh karyawan

dan unit kerja guna mendorong dan memotivasi karyawan

agar berprestasi sesuai dengan peran dan potensi dirinya

dalam upaya pembinaan dan pengembangan karyawan

untuk mencapai tujuan perusahaan serta untuk memotivasi

karyawan dalam pelaksanaan program Inasop, perusahaan

memberikan penghargaan/reward berupa tunjangan

Inasop.

KoMiTMEN PENErAPAN GcGPT KBN (Persero) memiliki komitmen nyata dalam menerapkan

GCG tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan aturan-aturan

yang berlaku namun praktiknya juga harus dilandasi oleh

kesadaran tentang pentingnya GCG. Hal tersebut dibuktikan

dan didukung adanya infrastruktur GCG yang dievaluasi secara

berkala, KBN telah menyusun pedoman antara lain:

1. Board of Manual BOD dan BOC.

2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

3. Pedoman Etika Perilaku / CoC (Code of Conduct).

4. Pedoman Penanganan Gratifikasi.

5. Pedoman LHKPN.

6. Pedoman WBS.

7. Pedoman Perlindungan Saksi dan Pelapor.

8. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

January 2017, PT KBN (Persero) managed to maintain

Quality Management System ISO 9001:2008 after external

audit by ISO 9001:2008 Certification Agency PT Rheinland

Indonesia.

c. risk Management

The Company made a book on Policy and Guideline on Risk

Management with SKD No:050/SKD/DRT.1.3/06/2011 as a

proof of concern and commitment of the Company to Risk

Management.

On August 01, 2011, the Minister of State-Owned

Enterprise issued Regulation No: PER-01/MBU/2011 on

Implementation of Good Corporate Governance in State-

Owned Enterprise.

d. Analysis and Evaluation (ANEV) Program

To performance of Division/General Manager, Division/

Manager, Section/Supervisor, and Functional is monitored

and evaluated by each head gradually and reported

regularly to management through HR & General Affairs

Division twice in a month.

e. operational Aspect indicator (inasop)

The objectives of Inasop are to measure, monitor, evaluate,

and improve the performance of all employees and work

units to encourage and motivate employees to be achievers

in accordance with their role and potential to develop

employees to achieve the Company’s objective as well as

to motivate employees in the implementation of Inasop

program, the Company provides reward in the form of

Inasop allowance.

GcG iMPLEMENTATioN coMMiTMENTPT KBN (Persero) has real commitment on GCG implementation,

not only as fulfillment of the prevailing regulations, but also

based on awareness of the importance of GCG. This is proven

and supported by GCG infrastructure that has been evaluated

regularly. KBN has prepared guidelines, among others:

1. Board of Manual for BOD and BOC

2. Good Corporate Governance Guideline

3. Code of Conduct

4. Gratuity Management Guideline

5. LHKPN Guideline

6. WBS Guideline

7. Whistleblower and Witness Protection Guideline

8. Conflict of Interest Management Guideline.






Dalam menghadapi situasi persaingan bisnis global, seperti

halnya bidang usaha PT KBN (Persero) selalu dilakukan evaluasi

terhadap organisasi dan sistem yang disesuaikan dengan

kebutuhan, serta penerapan GCG.

Dengan penyesuaian tersebut telah berhasil dicapai program

pengelolaan perusahaan dan penyempurnaan sistem, antara

lain:

a. Kegiatan angkutan, pergudangan, depo kontainer, dan

pengurusan dokumen di SBU Pelayanan Logistik telah

mampu meningkatkan pelayanan dan pendapatan

perusahaan;

b. Mempertahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008,

setelah dilakukan Audit Eksternal oleh Badan Sertifikasi ISO

9001:2008 PT Rheinland Indonesia;

c. Melaksanakan pelayanan kepada pelanggan, antara lain:

• Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of

Origin) dilaksanakan dalam waktu rata-rata 13,00

menit per dokumen;

• Penanganan proses dokumen di luar PT KBN (Persero)

dan pemindahan barang ekspor dapat dilaksanakan

dalam waktu 3,0 jam dan barang impor dilaksanakan

dalam waktu 4,5 jam;

• Pelayanan kegiatan angkutan barang pelanggan

dilaksanakan selama 24 jam per hari;

• Tersedianya alat angkut dan alat mekanik yang siap

pakai untuk melayani pelanggan;

• Penanganan keluhan pelanggan untuk perbaikan/

pemeliharaan prasarana dan sarana sesuai Standar

Mutu ISO 9001:2008;

• Tersedianya fasilitas pendukung aktivitas pelanggan

antara lain bank, kantor pos dan perusahaan ekspedisi,

pelabuhan khusus di Marunda, perbengkelan,

kantin, business centre;

• Tersedianya fasos/fasum antara lain pelayanan

keamanan, penanggulangan bahaya kebakaran, sarana

olahraga, dan sarana ibadah;

• Tersedianya sarana perawatan dan pelayanan kesehatan/

poliklinik (medical centre) yang melayani pasien selama

24 jam per hari oleh SBU Pelayanan Kesehatan;

• Dalam rangka implementasi visi perusahaan yang

berwawasan lingkungan, Manajemen berkomitmen

untuk melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan

(SML) di dalam operasional perusahaan dengan

konsisten, melalui penerapan kebijakan lingkungan

yaitu:

1. Mematuhi dan memenuhi persyaratan lingkungan

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap

pelaksanaan/operasional;

2. Melibatkan seluruh karyawan dari level tertinggi

sampai dengan terendah;

In the middle of global business competition, PT KBN (Persero)

always evaluates its organization and system that are adjusted

to the needs and GCG implementation.

Such adjustment has managed to be achieved by company

management program and system improvement, among

others:

a. Transport, warehouse, container depot, and document

management activities at Logistics Service SBU managed to

improve service and revenue of the Company;

b. Maintain ISO 9001:2008 Quality Management System,

after External Audit by ISO 9001 Certification Agency PT

Rheinland Indonesia;

c. Implement service to customers, among others:

• Issuance of Certificate of Origin is implemented in

average 13.00 minutes per document;

• Document process handling outside PT KBN (Persero)

and transfer of export goods can be implemented

within 3.0 hours and import goods within 4.5 hours;

• Customergoodstransportserviceiscarriedoutfor24

hours per day;

• The availability of transportation and mechanical

equipment that are ready to use to serve customers;

• Customer complaint handling for improvement/

maintenance of facilities pursuant to ISO 9001:2008

Quality Standard;

• The availability of customer activity supporter, among

others bank, post office and expedition company,

special port in Marunda, workshop, canteen, business

center;

• Theavailabilityofsocial/public facilities,amongothers

security service, fire prevention, sport facilities, and

place of worship;

• Theavailabilityofmedicalcenterthatservespatientsfor

24 hours per day by Healthcare Service SBU;

• For implementation of the environmentally friendly

vision of the company, the Management is committed

to implementing Environmental Management System

(SML) in the Company’s operation consistently, through

implementation of environment policy;

1. Comply with and fulfill the environmental

requirement, from planning phase to operational/

implementation phase;

2. Engage all employees, from the highest to the

lowest ranks;






3. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan

pemakaian sumber daya alam berlebihan;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lingkungan

untuk mengetahui efektifitas Sistem Manajemen

Lingkungan.

Pada tahun 2016 telah ditetapkan manual lingkungan dan

pemenuhan terhadap unsur Sistem Manajemen Lingkungan

(SML) serta telah dilaksanakan audit internal dan eksternal

dalam rangka PT KBN (Persero) meraih Sertifikasi Sistem

Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015.

Setelah dilaksanakan audit eksternal oleh Badan Sertifikasi

QSCert, pada bulan Oktober 2016 PT KBN (Persero) dinyatakan

berhak meraih Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

ISO 14001:2015, dengan Sertifikat No. E-8482/16 berlaku

mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 11 Oktober

2019.

Dalam implementasi prinsip keterbukaan dan menjaga

independensi usaha, Komisaris, Direksi, dan manajemen

setingkat di bawah Direksi, menyatakan tidak menjadi Komisaris

dan Direksi pada perusahaan lain yang sejenis. Mereka juga

menyatakan tidak memiliki saham di perusahaan yang terafiliasi

dengan bisnis KBN. Sebagai badan usaha yang bisnis utamanya

bergerak di bidang properti dan logistik, upaya perlindungan

konsumen senantiasa menjadi prioritas. Perlindungan secara

fisik, misalnya, dilakukan melalui pelayanan keluhan pelanggan

yang dipusatkan di bagian Pemeliharaan Kawasaan di

masing-masing unit usaha kawasan. Unit ini bertugas untuk

menampung dan mengatasi berbagai keluhan pelanggan

terkait dengan fisik bangunan serta sarana dan prasarana di

kawasan. Selama tahun 2015, telah dibangun berbagai sarana

dan prasarana kawasan untuk senantiasa memperlancar segala

kebutuhan pelanggan. Pembangunan itu meliputi perbaikan

saluran air, pemeliharaan bangunan, pemeliharaan jalan,

kebersihan kawasan serta pemeliharaan instalasi. Tak hanya

fisik, upaya non-fisik pun senantiasa menjadi agenda utama

yang senantiasa dilakukan. Perseroan berhasil menyusun

standar perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan oleh

konsultan hukum profesional yang hak-hak serta kewajiban

konsumennya dilindungi dan diatur seimbang dengan hak

dan kewajiban perseroan. Hal-hal yang diatur antara lain

berupa kewajiban PT KBN (Persero) untuk menjamin lahan

dan bangunan yang disewa tidak berada dalam sengketa dan

konsumen dapat menggunakannya dengan aman dan tidak

terganggu pihak lain. Tak hanya itu, Perseroan pun menjamin

keamanan kawasan di luar areal yang disewa investor. Berbagai

upaya yang diberikan Perseroan kepada pelanggan dalam

rangka meningkatkan perlindungan yang terdiri dari pelayanan

fisik dan non-fisik.

3. Prevent environmental pollution and excessive use

of natural resources;

4. Monitor and evaluate the environment to learn

the effectiveness of Environmental Management

System.

Environmental manual and fulfillment of Environmental

Management System (SML) have been determined in 2016, as

well as internal and external audit to achieve ISO 14001:2015

Environmental Management System (SML) Certificate.

After external audit by Certification Agency QSCert in October

2016, PT KBN (Persero) was entitled to achieve ISO 14001:2015

Environmental Management System (SML) Certificate, with

Certificate No.E-8482/16, valid from October 12, 2016 to

October 11, 2019.

In the implementation of transparency principle and maintain

business independency, Commissioners, Directors, and

management under the Board of Directors’ level stated that

they do not serve as Commissioner and Directors in other

similar companies. They also stated that they do not hold

shares in companies affiliated with KBN. As a business entity

that engages in property and logistics, consumer protection

effort is priority. Physical protection, for instance, is carried out

through customer complaint service that is centralized in Area

Maintenance in each area business unit. This unit is assigned

to accommodate and overcome various customer complaint

concerning physical building as well as facilities in the area.

Various area facilities have been developed in 2015 to expedite

customer needs. The development includes improvement

of drainage, building maintenance, road maintenance, area

cleanliness, and installation maintenance. Not only physical,

non-physical effort also becomes the main agenda that is

continuously carried out. The Company managed to prepare

building and land lease agreement standard by professional

legal consultant of which customers’ rights and obligations

are protected and regulated equally with the Company’s rights

and obligations. Matters that are regulated are, among others

obligation of PT KBN (Persero) to guarantee that the leased

land and building are not in dispute and consumer may use it

safely without disturbance from other parties. Moreover, the

Company also guarantees the safety of area outside the area

leased to investors. Various efforts given by the company to

customers to improve protection consists of physical and non-

physical services.






Dasar Hukum Kebijakan implementasi GcG

Selain mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

09/MBU/2012, PT KBN (Persero) juga mengadopsi peraturan

dan perundangan terkait lainnya kemudian dilakukan sosialisasi

serta internalisasi terhadap seluruh pegawai dan pejabat di

lingkungan PT KBN (Persero).

Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi pedoman

pelaksanaan implementasi GCG yakni diantaranya:

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi;

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas;

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah

Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2003;

• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/

MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014

tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara;

• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/

MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan

Usaha Milik Negara;

• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-11/

MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang

Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan

Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik

Negara dan Perseroan Terbatas;

• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-

08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi

Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara

kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara;

Legal Basis of GcG implementation Policy

In addition to referring to Regulation of the Minister of SOE

No.PER-09/MBU/2012, PT KBN (Persero) also adopts other laws

and regulations, then dissemination and internalization are

carried out to all employees and officials of PT KBN (Persero).

Laws and regulations that serve as guidance of GCG

implementation are, among others:

• Law of the Republic of Indonesia No.14 year 2008 on

Information Transparency;

• Law of the Republic of Indonesia No.40 Year 2007 on

Limited Liability Company;

• Law of the Republic of Indonesia No.20 Year 2001 on

Amendment to Law of the Republic of Indonesia No.31

Year 1999 on Eradication of Corruption;

• Law of the republic of Indonesia No.15 Year 2002 on

Money Laundering as Amended with Law of the Republic

of Indonesia No.25 Year 2003;

• RegulationoftheMinisterofSOENo:PER-02/MBU/06/2016

on Amendment to Regulation of the Minister of State-

Owned Enterprise No.Per-04/MBU/2014 on Guideline on

Determination of Income for the Board of Directors, Board

of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned

Enterprise;


on Requirements and Procedure for Appointment and

Dismissal of Member of the Board of Commissioners and

Supervisory Board of State-Owned Enterprise;


on Requirements, Procedure for Appointment, and

Dismissal of Members of the Board of Directors of State-

Owned Enterprise;

• RegulationoftheMinisterofSOENo:Per-11/MBU/09/2015

on Amendment to Regulation of the Minister of State-

Owned Enterprise No:Per-08/MBU/06/2015 on Guideline

on Reporting on Realization of the Use of Additional State

Capital Participation Fund to State-Owned Enterprise and

Limited Liability Company;

• Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise

No:Per-08/MBU/06/2015 on Guideline on Reporting

on Realization of the Use of Additional State Capital

Participation Fund to State-Owned Enterprise and Limited

Liability Company;


No:PER-12/MBU/2012 on Supporting Instrument of the

Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned

Enterprise;






• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan

Usaha Milik Negara.

Pedoman Tata Kelola

PT KBN (Persero) memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan

yang Baik yang merupakan kodifikasi dari berbagai aturan serta

perundang-undangan yang berlaku terkait implementasi GCG.

Pedoman tersebut telah disahkan dan ditetapkan pada 2016

sebagai acuan bagi organ utama PT KBN (Persero) maupun

organ pendukung dalam menjalankan tugas, kewajiban dan

wewenangnya.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini mengacu

pada:

a. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara;

b. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

c. Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 100/BUM/2002

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN;

d. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/BUMN/2002

tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN;

e. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-104/M-MBU/2002

tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN;

f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/

MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;

g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S.

MBU/2012 Tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator-

Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;

h. Surat Edaran Nomor: S-326/S.MBU/2002 tentang Penetapan

Remunerasi Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas BUMN;

i. Anggaran Dasar PT KBN (Persero);

j. Keputusan Komisaris PT KBN (Persero) Nomor: 02/DEKOM/

VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011, tentang Pembentukan

Komite Manajemen Risiko PT Kawasan Berikat Nusantara;

k. Surat Keputusan Direksi PT KBN (Persero) Nomor: 111/

SKD/DIRUT/IX/2003 Tanggal 29 September 2003, tentang

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero);

l. Surat Keputusan Direksi Nomor: 092/SKD/DRT.8.1/08/2005

Tanggal 08 Agustus 2005, tentang Budaya Korporasi di PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero);


No:PER-06/MBU/2012 on Amendment to Regulation of the

Minister of State-Owned Enterprise No.PER-01/MBU/2012

on Requirements and Procedure for Appointment and

Dismissal of Members of the Board of Directors of State-

Owned Enterprise.

Governance Guideline

PT KBN (Persero) has Guideline on Good Corporate Governance

that is the codification of various prevailing laws and regulations

related to GCG implementation. The guideline has been

validated and stipulated in 2016 as the reference for the main

instrument of PT KBN (Persero) and supporting instrument in

conducting each duties, obligations, and authorities.

Preparation of Guideline on Corporate Governance refers to:

a. Law No:19 Year 2003 on State-Owned Enterprise;

b. Law No:40 Year 2007 on Limited Liability Company;

c. Decree of the Minister of SOE No.Kep-100/BUM/2002 on

Assessment on Soundness of SOEs;

d. Decree of the Minister of SOE No:Kep-103/BUMN/2002 on

Establishment of Audit Committee for SOEs;

e. Decree of the Minister of SOE No:Kep-104/M-MBU/2002

on Assessment on Candidate of Member of the Board of

Directors of SOE;

f. Regulation of the Minister of SOE No:PER-01/MBU/2011 on

Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;

g. Regulation of the Minister of SOE No:SK-16/S.MBU/2012

dated June 2012 on Indicator-Parameter of Assessment

and Evaluation on Implementation of Good Corporate

Governance in SOEs;

h. Circular Letter No:S-326/S.MBU/2002 on Determination

of Remuneration of the Board of Directors, Board of

Commissioners and Supervisory Board of SOEs;

i. Articles of Association of PT KBN (Persero);

j. Decree of Commissioners of PT KBN (Persero) No:02/

DEKOM/VI/2011 dated June 30, 2011 on Establishment

of Risk Management Committee of PT Kawasan Berikat

Nusantara;

k. Decree of the Board of Directors of PT KBN (Persero)

No:111/SKD/DIRUT/IX/2003 dated September 29, 2003 on

Implementation of Good Corporate Governance Principles

in PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero);

l. Decree of the Board of Directors No:092/SKD/

DRT.8.1/08/2005 dated August 08, 2005 on Corporate

Culture in PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero);






m. Surat Keputusan Direksi Nomor: 080/SKD/DRT.7.2/09/2011

tanggal 30 September 2011, tentang Penerapan Budaya

Kerja Aware an Action dan Pemberian Penghargaan

kepada Pegawai atas Pelaksanaan Budaya Kerja Aware

and Action;

n. Surat Keputusan Direksi Nomor: 010/SKD/DRT.7.2/02/2012

tanggal 14 Februari 2012, tentang Program Pengenalan

Bisnis Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

Tujuan Penerapan GcG

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun

2016, penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada

perusahaan, bertujuan untuk:

• Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar perusahaan

memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional

maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan

keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai

maksud dan tujuan perusahaan.

• Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,

efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

• Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan

dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun

kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

• Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian

nasional.

• Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan

investasi nasional.

• Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan

kinerja perusahaan.

• Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders

terhadap perusahaan.

• Melindungi Komisaris dan Direksi dari tuntutan hukum.

Implementasi GCG di PT KBN (Persero) adalah suatu

keharusan yang pada akhirnya diharapkan dapat

memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi perusahaan, serta untuk

menciptakan lingkungan kerja yang bersih tertib, aman,

serta dapat meningkatkan profesionalisme Sumber Daya

Manusia (SDM) dan berkembangnya budaya perusahaan.

m. Decree of the Board of Directors No:080/SKD/

DRT.7.2/09/2011 dated September 30, 2011 on

Implementation of Work Culture Aware and Action and

Reward to Employee on Implementation of Work Culture

Aware and Action;

n. Decree of the Board of Directors No:010/SKD/

DRT.7.2/02/2012 dated February 14, 2012 on Company

Business Introduction Program for the New Board of

Commissioners and Board of Directors of PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero).

objective of GcG implementation

Based on Guideline on Good Corporate Governance determined

by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2016,

implementation of GCG principles in the Company aims to:

• Optimizecorporatevalue,hencetheCompanyhasstrong

competitiveness, both nationally and internationally,

therefore the Company is able to maintain its existence

and live sustainably to achieve goal and objective of the

Company

• Encourage professional, efficient, and effective company

management, as well as empower function and improve

the independency of the Company’s instruments.

• EncouragetheCompany’s instruments inmakingdecision

and conduct action based on high moral value and

compliance with the laws and regulations, as well as

awareness on corporate social responsibility to Stakeholders

and preservation of the surrounding environment of the

Company.

• IncreasetheCompany’scontributioninnationaleconomy.

• Increasefavorablefornationalinvestmentdevelopment.

• Provide better decision in increasing the Company’s

performance.

• Improve assurance and trust from stakeholders to the

Company.

• ProtecttheBoardofCommissionersandBoardofDirectors

from lawsuits. Implementation of GCG in PT KBN (Persero)

is a necessity that is expected to provide added value to the

Company to realize the vision and mission of the Company,

and to create clean, orderly, and safe environment, and

may improve professionalism of Human Resources (HR) and

the development of corporate culture.






STrUKTUr TATA KELoLA PErUSAHAAN Berpedoman pada UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007,

struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat

Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

yang berkedudukan sebagai organ utama dan bertanggung

jawab atas pengendalian dan pengawasan kegiatan

usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam

melaksanakan proses chcek and balances kegiatan usaha agar

dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara sehat.

ASESMEN GcG PT KBN (Persero) melakukan identifikasi implementasi GCG

secara berkala, baik melalui Self Assessment maupun penilaian

oleh konsultan independen (BPKP), hal ini dilakukan untuk

melihat aspek GCG yang telah mencapai praktik terbaik (best

practice) maupun area yang belum mencapai praktik terbaik.

Hasil penilaian ini menjadi basis perbaikan implementasi GCG.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen GcG

Landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan asesmen GCG di

Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor PER -01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria dan Pihak yang Melaksanakan Asesmen

PT KBN (Persero) melaksanakan asesmen GCG tahun 2017

yang dilakukan dengan melibatkan pihak di luar yaitu dengan

kesertaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) yang bertugas sebagai asesor tunggal. Kegiatan asesmen

GCG yang dilakukan oleh BPKP dilaksanakan berdasarkan

surat tugas nomor: ST-405/ PW09/4.1/2017 Tanggal 11 April

2017 yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai

tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 Oktober 2017.

Aspek asesmen BPKP terdiri dari:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara

berkelanjutan.

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.

3. Dewan Komisaris.

4. Direksi.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.

6. Faktor lainnya.

Hasil Penilaian GcG 2016

Adapun hasil penilaian atas assessment GCG Perseroan tahun

2016 yang dilakukan oleh BPKP mencapai skor 79,88 atau

penerapan GCG selama tahun 2017 di PT KBN (Persero) berada

dalam kategori Baik.

corPorATE GoVErNANcE STrUcTUrEReferring to Law No.40 Year 2007 on Limited Liability

Company, general structure of corporate governance consists

of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners,

and Board of Directors that serves as the main instrument and

responsible for control and supervision of business activity. The

main instruments play role in implementing check and balances

process to be processed and accounted.

GcG ASSESSMENT PT KBN (Persero) identifies the GCG implementation regularly,

both by self-assessment and by independent consultant (BPKP).

This is carried out to view GCG aspects that have achieved the

best practice and area that have not achieved the best practice.

The results of assessment become the basis of improvement of

GCG implementation.

Procedure for GcG Assessment

Juridical basis and procedure for GCG assessment in the

Company refer to Regulation of the Minister of SOE No.PER-09/

MBU/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE

No.PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate

Governance in State-Owned Enterprises.

criteria and Assessor

PT KBN (Persero) assessed GCG in 2017 by engaging external

party, namely Finance and Development Supervisory Agency

(BPKP) that was assigned as sole assessor. GCG assessment

by BPKP was implemented pursuant to assignment letter

No:ST-405/PW09/4.1/2017 dated April 11, 2017 that was

implemented for 15 (fifteen) working days from August 30 to

October 10, 2017.

Aspects of assessment by BPKP consist of:

1. Commitment on Sustainable Governance Implementation

2. Shareholders and GMS/Capital Owner

3. Board of Commissioners

4. Board of Directors

5. Information Disclosure and Transparency

6. Other factors.

result of GcG Assessment in 2016

The results of the assessment of the GCG assessment of the

Company in 2016 conducted by BPKP reached a score of 79.88

or the implementation of GCG in 2017 in PT KBN (Persero) is in

the Good category.






Hasil assessment penerapan GCG yang dilakukan Perseroan

pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Aspek / AspectBobot / Value

Skor %Keterangan / Description

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment on Sustainable Corporate Governance Implementation

7,00 6,06 86,51Sangat Baik / Excellent

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owner

9,00 7,47 82,98 Baik / Good

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board 35,00 30,61 87,45Sangat Baik / Excellent

Direksi / Board of Directors 35,00 29,12 83,21 Baik / Good

Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency

9,00 6,62 73,57Cukup Baik / Fairly Good

Aspek Lain / Other Aspects 5,00 - 0,00

Skor Keseluruhan / overall Score 100 79,88 79,88 Baik / Good

Peringkat Kualitas Penerapan GcG / quality of GcG implementation BAiK / GooD

Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh BPKP, kualitas

penerapan GCG pada tahun 2016 mengalami peningkatan

0,84 poin dibanding tahun 2015 yang mendapatkan

skor sebesar 79,04. Adanya peningkatan perolehan skor

yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

membuktikan komitmen nyata PT KBN (Persero) untuk selalu

mengimplementasikan GCG dengan baik sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta best practice.

Skor pencapaian GCG selama 5 (lima) tahun terakhir adalah

sebagai berikut:

2012 2013 2014 2015 2016

75,53 77,88 78,61 79,04 79,88

SoSiALiSASi, iNTErNALiSASi DAN EVALUASi GcGSosialisasi

PT KBN (Persero) berkomitmen agar implementasi GCG bisa

dipahami dan dijalankan secara berkesinambungan. Perseroan

melakukan sosialisasi secara menyuluruh hingga menyentuh

seluruh level jabatan. Kegiatan sosialisasi penerapan GCG

secara spesifik bertujuan untuk memberikan pemahaman

secara mendalam mengenai aturan dan tujuan penerapan

GCG bagi Perseroan. Pelaksanaan GCG pun semakin efektif

dengan penguatan infrastruktur serta penyesuaian sistem dan

prosedur.

internalisasi

Secara berkesinambungan PT KBN (Persero) melakukan

penyempurnaan terkait pelaksanaan praktik GCG, diantaranya

melalui internalisasi konsep GCG secara menyeluruh antara

manajemen dan karyawan perusahaan agar tercapai tujuan

dari penerapan GCG. Selain itu, perseroan pun senantiasa

melakukan “benchmarking” dengan perusahaan-perusahaan

lainnya dalam penerapan GCG. Agar dapat mengikuti best

practice yang direkomendasikan oleh Auditor.

Results of GCG assessment in 2017 can be seen in the table

below:

Based on assessment by BPKP, the quality of GCG

implementation in 2016 increased by 0.84 points compared

to that of 2015 at 79.04. The increase in the score over the

years proves the real commitment of PT KBN (Persero) to always

implementing GCG properly in accordance with the prevailing

laws and regulations and the best practice.

GCG score in the last 5 (five) years is as follows:

DiSSEMiNATioN, iNTErNALizATioN, AND EVALUATioN of GcGDissemination

PT KBN (Persero) is committed to continuously implementing

GCG, as well as understanding it. The Company conducts

dissemination thoroughly in all positions. Dissemination of

GCG implementation specifically aims to provide in-depth

understanding on rules and objectives of GCG implementation

for the Company. GCG implementation is more effective with

infrastructure strengthening and adjustment of system and

procedures.

internalization

PT KBN (Persero) continuously improves the implementation of

GCG, among others through internalization of GCG concept

between the management and employees of the Company

to achieve GCG implementation. In addition, the Company

conducts benchmarking with other companies in GCG

implementation to be able to keep up with the best practice

recommended by Auditor.






Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan oleh PT KBN (Persero) bertujuan

untuk mengetahui dan mengukur kesesuaian antara praktik

tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dengan prinsip

GCG. Kesesuaian tersebut penting diketahui untuk melihat

efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan

terhadap GCG dan perbaikan dari program implementasinya

akan dilakukan secara berkesinambungan melalui asesmen

ataupun self-assessment agar implementasi GCG bisa berjalan

dengan efektif.

rAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah mekanisme

pengambilan keputusan yang tertinggi dan mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris,

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau

anggaran dasar. Salah satu wewenang RUPS adalah meminta

pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi terkait pengelolaan

manajemen perusahaan.

Perusahaan menjamin untuk memberikan segala informasi

yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan kepada

RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan rUPS

Berdasarkan Kewenangan RUPS Berdasarkan pasal 75 Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, RUPS memiliki

kewenangan selain daripada kewenangan yang diberikan

oleh undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan

Komisaris.

Kemudian bila mengacu pada pasal 14 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, RUPS

diwakili oleh Menteri. Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 ayat 1

dan 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan merupakan

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai

bagian dari kekuasaan Pemerintahan, karena aset/kekayaan

BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka

kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003

tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan

(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Kewenangan Menteri Keuangan bidang pembinaan dan

pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri

BUMN. Dengan kewajiban Menteri BUMN untuk melaporkan

kepada Menteri Keuangan dalam hal-hal sebagai berikut:

Evaluation

Evaluation is held by PT KBN (Persero) to learn and measure

the conformity between good corporate governance in the

Company with GCG principles. The conformity is important

to know given the effectiveness of the program that has been

implemented. Based on the evaluation, the development of

GCG and improvement of the program will be carried out

continuously through assessment or self-assessment, hence the

implementation of GCG can be implemented effectively.

GENErAL MEETiNG of SHArEHoLDErSGeneral Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-

making mechanism and has authority that is not given to

the Board of Directors or Board of Commissioners, in limit

that is determined in the laws or articles of association. One

of authorities of GMS is to ask for responsibility from Board

of Commissioners and Board of Directors related to company

management.

The Company guarantees to provide all information related

to company management to GMS provided that it does not

contradict with the Company’s interests and the laws and

regulations.

Authorities of GMS

Based on article 75 of the Law on Limited Liability Company

No.40 Year 2007, GMS has authorities in addition to authorities

given by the laws and articles of association to the Board of

Directors and Board of Commissioners.

Then, referring to article 14 of Law No.19 Year 2003 on State-

Owned Enterprises, GMS is represented by the Minister. Next,

pursuant to article 6 paragraph 1 and 2 of Law No.17 Year 2013

on State Finance, President as the Head of the Government

is the state finance management authority holder as a part

of government authority since the wealth/assets of SOEs are

separated state’s wealth, then the authority is delegated to the

Minister of Finance.

However, pursuant to Government Regulation No.41 Year 2003

on Delegation of Position, portion of Duties and Authorities of

the Minister of Finance in a Perusahaan Perseroan (Persero),

Perusahaan Umum (Perum), and Perusahaan Jawatan (Perjan)

to the Minister of Finance in development and supervision of

SOEs are delegated to the Minister of SOE. The Minister of SOE

is obligated to report the following to the Minister of Finance:






• Pembubaran BUMN.

• Penggabungan, peleburan, atau pemecahan Persero.

• Perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero.

• Perubahan bentuk hukum Persero.

• Pengalihan aktiva tetap pada Perum dan Perseroan.

• Penyertaan modal yang bukan berasal dari APBN.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam rUPS

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara, hak dan tanggung jawab pemegang

saham, terdiri dari:

• Melaksanakan kegiatan RUPS.

• Memutuskan pengangkatan, pengangkatan ulang dan/atau

pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

• Menyetujui pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP).

• Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan.

• Memberi rekomendasi dan menyetujui pembahasan dalam

RUPS.

• Melaksanakan penyertaan modal yang berasal dari APBN.

Setiap Pemegang Saham berhak mendapatkan perlakuan yang

sama, baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang

Saham Minoritas.

Hak Pemegang Saham/pemilik modal yang harus dilindungi

antara lain:

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS,

khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan

satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk

mengeluarkan suara.

b. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan

secara tepat waktu, terukur dan teratur.

c. Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan yang

diperuntukan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam

bentuk deviden, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding

dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.

d. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan.

Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan

lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan

penyelenggaraan RUPS, diantaranya:

a. Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai

setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul

yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam

RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum

tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka

informasi dan/atau usul-usul untuk harus disediakan di

kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.

• DismissalofaSOE.

• Consolidation,merger,orsplitofacompany(Persero).

• Planning of distribution and use of profit of a company

(Persero).

• Changeinthelegalformofacompany(Persero).

• DiversionoffixedassetsinPerumandPerseroan.

• Capitalparticipationfromnon-APBN.

rights and responsibilities of Shareholders in GMS

Pursuant to Law No.19 Year 2003 on State-Owned Enterprises,

rights and responsibilities of shareholders are as follow:

• HoldGMS

• Decidetheappointment,reappointmentand/ordismissalof

the Board of Commissioners and Board of Directors of a

Company

• Approve the validation of Work Plan and Budget of a

Company (RKAP)

• ValidateFinancialStatementsofaCompany

• ProviderecommendationandapprovediscussioninGMS

• ImplementcapitalparticipationfromAPBN.

Every Shareholder is entitled to receive equal treatment, both

Majority and Minority Shareholders.

Rights of Shareholders/capital owners that shall be protected

are, among others:

a. Attend and vote in a GMS, particularly for company’s

shareholders, with provision that one share provide right to

its holder to vote

b. Obtain material information on the Company in timely,

measured, and regular manner

c. Receive a portion of company profit that is aimed for

shareholders/capital owners in the form of dividend, and

the remaining assets from liquidation, proportional to their

total shares/capital.

d. Other rights are subject to articles of association and the

laws and regulations.

Every shareholder is entitled to obtain detailed explanation and

accurate information regarding the implementation of GMS,

among others:

a. Call for GMS that includes information on every minute

in GMS agenda, including proposal planned by the Board

of Directors to be submitted in GMS, with provision that if

the information is not available yet during the call for GMS,

then information and/or proposals shall be provided in the

Company’s office prior to the GMS.






b. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium

tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan

Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam

RUPS mengenai Laporan Tahunan.

c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran

perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk

dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana

Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP).

d. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang

menyangkut Perseroan yang dimuat dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan.

e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan

sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal

• Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dapat

dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa,

yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai

Keputusan RUPS/Menteri.

• Surat biasa sebagaimana dimaksud di atas disampaikan

dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang

disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas.

Perlakuan Setara kepada Pemegang Saham

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang

sama harus diperlakukan setara (equal treatment).

Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal

• Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

• Pemegang Saham tidak diperbolehkan mencampuri

kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung

jawab Direksi perusahaan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan

sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili

dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS dan

keputusan atas mata acara tambahan harus disetujui dengan

suara bulat.

b. Methods of calculation and determination of salary/

honorarium and other allowances for every member of the

Board of Commissioners and Board of Directors, and detail

of salary/honorarium, facilities, and/or other allowances

received by member of the Board of Commissioners and

Board of Directors in office, particularly in GMS on Annual

Report.

c. Information on detail of work plan and budget of the

Company and other matters that are planned to be

implemented by Persero, particularly for Long-Term Plan

(RJP) GMS and Work Plan and Budget of the Company

(RKAP).

d. Financial information and other matters that involve the

Company that is presented in Annual Report and Financial

Statements.

e. Detailed explanation and accurate information on matters

related to GMS agenda that is given before and/or during

GMS is being held.

Decision of Shareholders/capital owners

• DecisionofShareholdersasmentionedcanbestatedinthe

form of decree or regular letter, both have binding power

as GMS Resolution/Minister.

• Regularletterasmentionedaboveissubmittedtoprovide

decision on proposal submitted by the Board of Directors

and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board.

Equal Treatment to Shareholders

Shareholders who hold shares with equal classification shall be

treated equally.

Accountability of Shareholders/capital owners

• Shareholders/CapitalOwnersimplementGCGinaccordance

with their authorities and responsibilities.

• ShareholdersarenotallowedtointerfereintheCompany’s

operation which is the responsibility of the Board of

Directors pursuant to the Articles of Association and the

prevailing laws and regulations.

GMS in other minutes is entitled to make decision as long as all

Shareholders present and/or represented in GMS and approve

additional minutes of GMS and decision on additional minutes

shall be approved unanimously.






Kewenangan rUPS

• Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham

Persero dimiliki oleh negara bertindak selaku Pemegang

Saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal

tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

• Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya

dalam RUPS.

• Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud di atas,

wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk

mengambil keputusan RUPS mengenai:

1. Perubahan jumlah modal.

2. Perubahan anggaran dasar.

3. Rencana penggunaan laba.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, serta pembubaran Persero.

5. Investasi dan pembiayaan jangka panjang.

6. Kerja sama Persero.

7. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.

8. Pengalihan aktiva.

informasi Pemegang Saham

Sesuai dengan akte notaris H. Umaran Mansjur, SH, No.

8 tanggal 29 April 2010 dan telah mendapat persetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:

AHU/0042869.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010.

Adapun komposisi pemegang saham PT KBN (Persero) sebagai

berikut:

Pemegang Saham / Shareholders Lembar Saham / Shares % Kepemilikan / ownership Jumlah / Total

Pemerintah Republik Indonesia / The Government of the Republic of Indonesia

266.220 73,15 266.220.000.000

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta / Regional Government of DKI Jakarta

97.725 26,85 97.725.000.000

Jumlah / Total 363.945 100,00 363.945.000.000

Pelaksanaan rUPS

Kegiatan RUPS diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yang

terdiri dari RUPS pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan RUPS pengesahan Laporan Keuangan

Perusahaan Tahun Buku.

rUPS Tahun 2017

PT KBN (Persero) melaksanakan penyelenggaraan RUPS

sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta memperhatikan

arahan yang diberikan oleh Kementerian BUMN selaku

Pemegang Saham Utama Perseroan.

Authorities of GMS

• TheMinisteractsonbehalfofGMSintermsofallshares

of the Company are owned by the state as Shareholders

in company (Persero) and Limited Liability Company in the

event that not the overall shares are owned by the state.

• TheMinistermaydelegateauthoritywithsubstitutionright

to an individual or legal entity to represent it in GMS.

• Partythatreceivesauthorityasmentionedaboveshallfirstly

obtain approval from the Minister to make GMS resolutions

on:

1. Change in total capital

2. Change in articles of association

3. Plan of the use of profit

4. Consolidation, merger, takeover, split, and dismissal of

the Company

5. Investment and long-term financing

6. Cooperation of the Company

7. Establishment of subsidiary or participation

8. Transfer of assets.

information on Shareholders

Pursuant to notarial deed of H. Umaran Mansjur, SH, No. 8

dated April 29, 2010 and has obtained approval from the

Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

No: AHU/0042869.AH.01.09 Year 2010 dated June 07, 2010.

Composition of shareholders of PT KBN (Persero) is as follows:

implementation of GMS

GMS is held for 2 (two) times that consists of GMS for validation

of Work Plan and Budget (RKAP) and GMS for validation of

Financial Statements of Fiscal Year.

GMS in 2017

PT KBN (Persero) holds GMS as attached in Law No.40 Year

2007 on Limited Liability Company and take into account

direction given by the Ministry of SOE as Majority Shareholders

of the Company.






A. Agenda, Keputusan dan realisasi rUPS rKAP 2017

Kegiatan RUPS dengan agenda pembahasan RKAP 2017

dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 dan dihadiri oleh

seluruh pemegang saham, baik PT KBN (Persero), Kementerian

BUMN serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau setara 100%

pemegang saham. Pelaksanaan RUPS RKAP 2017 tertuang

dalam akta notaris nomor 10 tanggal 20 Januari 2017.

Adapun agenda RUPS pembahasan RKAP 2017 sebagai berikut:

Keterangan / information

Agenda Uraian / Descriptionrealisasi / realization

Agenda Pertama First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017Validation of 2017 Work Plan and Budget of the Company (RKAP)

RUPS mengesahkan RKAP tahun 2017 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan Laba atau Rugi ditargetkan

capaian Laba Bersih Tahun 2017 sebesar Rp162.658 juta.

b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasi per 31 Desember 2017 diproyeksikan total aset sebesar Rp1.972.450 juta.

c. Total investasi sebesar Rp1.243.512 juta. Untuk penyertaan ke PT Karya Cipya Nusantara dapat direalisasikan setelah ada persetujuann tersendiri dari Pemegang Saham.

d. Jumlah SDM diproyeksikan sebanyak 599 orang.

e. Skor tingkat kesehatan Perusahaan sebesar 89,50 atau Sehat ‘AA’.

GMS validated 2017 RKAP of PT Kawasan Berikat Nusantara with the following points:a. Net Income in Statements of Profit or

Loss is targeted to reach Rp162,658 million

b. Total assets in Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2017 is projected to reach Rp1,972,450 million.

c. Total investment at Rp1,243,512 million. Investment in PT Karya Cipta Nusantara can be realized after approval from Shareholders

d. Total HR is projected to be 599 employees.

e. The Company’s health index at 89.50 or Health ‘AA’

Terealisasi Realized

Agenda KeduaSecond Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2017Validation of 2017 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL)

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2017 dengan pokok-pokok:a. Program Kemitraan:

• TotaldanatersediasebesarRp5.377 juta

• TotalpenyalurandanasebesarRp5.377 juta

• Tidakadatambahanalokasidana untuk Program Kemitraan tahun 2017 yang berasal dari beban Perusahaan tahun 2017.

b. Program Bina Linkungan• Totaldanatersediasebesar

Rp2.060 juta.• Totalpenyaluransebesar

Rp2.060 juta dengan sumber dana:

• TambahanalokasidanaBinaLingkungan yang berasal dari beban perusahaan tahun 2017 sebesar Rp1.810 juta.

Validation of 2017 Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) with the following points:a. Partnership Program

• Totalavailablefundsamountingto Rp5,377 million

• Totalfunddistributionamounting to Rp5,377 million

• Thereisnoadditionalfundallocation for Partnership Program in 2017 from the Company’s expenses in 2017.

b. Community Development Program• Totalavailablefundsamounting

to Rp2,060 million.• Totaldistributionamountingto

Rp2,060 million with source of fund:

• AdditionalfundallocationforCommunity Development from the Company’s expenses in 2017 amounted to Rp1,810 million.


Agenda KetigaThird Agenda

Penetapan indikator aspek operasional untuk penilaian tingkat kesehatan perusahaan 2017.Determination of indicator of operational aspect for company health assessment in 2017

Menetapkan indikator aspek operasional dalam rangka perhitungan tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juli 2002, yaitu:

indikator / indicator Bobot / Value

Pemasaran Properti / Property Marketing 5

Pemasaran Pergudangan / Warehouse Marketing 5

Kesiapan Armada / Fleet Preparedness 5

Total 15

Determination of indicator of operational aspect for company health calculation in 2017, pursuant to Decision of the Ministry of State-Owned Enterprises No:KEP-100/MBU/2002 dated July 4, 2002, namely


A. Agenda, resolutions, and realization of GMS rKAP

2017

GMS with agenda of RKAP 2017 discussion was held on

January 20, 2017 and attended by all shareholders, both from

PT KBN (Persero), the Ministry of SOEs and DKI Jakarta Provincial

Government or equal to 100% of shareholders. GMS for RKAP

2017 is contained in notarial deed no 10 dated January 20,

2017.

GMS with agenda of RKAP 2017 discussion is as follows:






Keterangan / information


Agenda KeempatFourth Agenda

Penetapan kontrak manajemen tahun 2017 antara kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta Key Performance Indicators (KPI).Determination of management contract in 2017 between Shareholders’ authority, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Key Performance Indicator (KPI).

Menetapkan Kontrak Manajemen tahun 2017 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017 yang mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana arahan Shareholder Aspiration pada surat Menteri BUMN Nomor: S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Determination of Management Contract in 2017 between Shareholders’ Authority and Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners in 2017 that refers to Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) as Shareholder Aspiration in letter of the Minister of SOEs No:S-513/MBU/08/2016 dated August 30, 2016.


Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir pada rUPS

Pembahasan rKAP 2017

Nama / Name Jabatan / PositionKehadiran / Attendance

Hadir / Present Tidak Hadir / Absent

Ngadino Komisaris Utama / President Commissioner Hadir / Present -

Mohammad Farela Komisaris / Commissioner Hadir / Present -

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner Hadir / Present -

H.M. Sattar Taba Direktur Utama / President Director Hadir / Present -

Gempa Nursamsu Yasin Direktur Administrasi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

Hadir / Present -

Sudiro Agung Dananto Direktur Operasi / Director of Operations Hadir / Present -

B. Agenda, Keputusan dan realisasi rUPS Tahun 2017

Kegiatan RUPS Tahun 2017 dengan agenda pengesahan

Laporan Tahun Buku 2016 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei

2017 dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham, baik PT KBN

(Persero), Kementerian BUMN serta Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta atau setara 100% pemegang saham. Pelaksanaan RUPS

dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.


Agenda Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahu Buku 2016first Agenda Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Annual Report of the 2016 Fiscal Year

Menyetujui Laporan pertanggungjawaban dari PT KBN (Persero) untuk tahun buku 2016 berikut Laporan PKBL Tahun Buku 2016 bisa diterima sepanjang laporan tersebut sesuai dengan yang disajikan dan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum

Approval of Accountability Report of PT KBN (Persero) for the 2016 fiscal year along with PKBL Report of the 2016 Fiscal Year provided that the report has been in accordance with the content and does not contain unlawful elements


Agenda KeduaPenggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016Second AgendaUse of the Company’s Net Profit of the 2016 Fiscal Year

Menerima usulan pembagian Laba sebagaimana yang diusulkan Direksi dan direkomendasikan Komisaris.

Penetapan dan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut:

Approved the proposal of Profit distribution by the Board of Directors and recommended by the Board of Commissioners.

Ratification and use of the Company’s Net Profit of the 2016 Fiscal Year are as follows:


Board of commissioners and Board of Directors Present in

GMS of 2017 rKAP Discussion

B. Agenda, resolution and realization of 2017 GMS

The GMS activity of 2017 with agenda of agenda of endorsing

the 2016 Fiscal Year Report discussion was held on May 2, 2017

and attended by all shareholders, both from PT KBN (Persero),

the Ministry of SOEs and DKI Jakarta Provincial Government

or equal to 100% of shareholders. The implementation of the

GMS is held in the Office of the Ministry of SOEs, Jakarta.







a. Laba Bersih Tahun Buku 2016• LabaSebelumPajak:

Rp169.699.843.248• PajakPenghasilan:

Rp31.404.602.171• LabaTahunBerjalan:

Rp138.295.241.078

b. Usulan Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2016• Deviden20%:

Rp27.659.048.216• Cadangan80%:

Rp110.636.192.862• JumlahRp138.295.241.078

a. Net Profit of the 2016 Fiscal Year• ProfitBeforeTax:

Rp169.699.843.248• IncomeTax: Rp31.404.602.171• ProfitfortheYear:

Rp138.295.241.078

b. Proposal of Net Profit Distribution of the 2016 Fiscal Year

• 20%Dividends: Rp27.659.048.216• 80%Reserves: Rp110.636.192.862• TotalRp138.295.241.078

Agenda KetigaPenetapan tantiem tahun 2016 dan penetapan gaji/honorarium untuk tahun 2017 Third AgendaDetermination of tantiem in 2016 and determination of salary/honorarium for 2017

Menerima usulan yang diajukan dan akan ditetapkan tersendiri setelah para wakil pemegang saham mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dan akan disampaikan secara sirkuler

Approved the proposal and would be stipulated separately after the shareholders obtained input from Independent Consultant and submitted circularly


Agenda Keempat Penetapan Kantor Akuntan Publik fourth AgendaDetermination of Public Accounting Firm

Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan. Berdasarkan laporan Dewan Komisaris tentang kinerja Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan maka disetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan

Reappointed Public Accounting Firm Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan. Based on the Board of Commissioners report on the performance of Public Accounting Firm Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan


Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir pada rUPS

Tahun 2017







Gempa Nursamsu Yasin Direktur Administrasi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

Hadir / Present -


rUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) dapat diselenggarakan sewaktu-

waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

RUPS Luar Biasa diselenggarakan untuk mendiskusikan serta

memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara RUPS

Tahunan.

Tata cara Pelaksanaan rUPSLB

Tata cara pelaksanaan RUPSLB telah diatur dalam Anggaran

Dasar Perseroan. RUPSLB diselenggarakan jika terdapat hal-

hal yang bersifat luar biasa yang berdampak signifikan bagi

Perseroan. Rekomendasi pelaksanaan RUPSLB dapat diajukan

baik oleh Perseroan maupun Pemegang Saham (dalam hal

ini, Kementerian BUMN). Dalam hal penetapan tanggal

Board of commissioners and Board of Directors Present

in 2017 GMS

Extraordinary GMS

Extraordinary GMS (EGMS) can be convened at any time

based on need for the company’s interest. Extraordinary GMS

is convened to discuss as well as determine meeting agenda,

except agenda of Annual GMS.

Procedure of the implementation of EGMS

Procedure of the Implementation of EGMS has been regulated

in the Company’s Articles of Association. EGMS is convened

if an extraordinary matter occurs and gives significant impact

to the Company. Recommendation of the implementation of

EGMS is proposed either by the Company or Shareholders (in

this case, the Ministry of SOE). In terms of determination of






pelaksanaan RUPSLB, Perseroan terlebih dahulu mengusulkan

waktu pelaksanaan kepada Kementerian BUMN untuk

kemudian disepakati penyelenggaraannya.

Adapun pada tahun 2017, PT KBN (Persero) melaksanakan

RPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017

bertempat di ruang rapat dan dihadiri atau diwakili 100%

pemegang saham.

Berikut agenda, keputusan dan realisasi RUPSLB:


Agenda Pertama The First Agenda

RUPS Menyetujui PT Kawasan Berikat (Persero) melakukan penambahan penyertaan modal berupa uang tunai dan atau bentuk lainya sebesar Rp155.000.000.000,00.

GMS approved PT Kawasan Berikat (Persero) to conduct capital participation in the form of cash and or other forms amounted at Rp155,000,000,000.


Agenda KeduaThe Second Agenda

1. Menyetujui addendum III Nomor 001/ADDSPKS?DRT.5.3/10/2014 antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT Karya Teknik Utama untuk peningkatan porsi kepemilikan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) pada PT Karya Cipta Nusantara menjadi 50%.

2. Dalam rangka memenuhi kepemilikan 50% saham dimaksud angka (1), RUPS menyetujui tindakan Direksi yang telah melakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp49.858.823.529,00 berupa uang tunai dan Rp88.235.310.000,00 berupa Goodwill.

1. Approved addendum III No. 001/ADDSPKS?DRT.5.3/10/2014 between PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) and PT Karya Teknik Utama to increase the ownership portion of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) on PT Karya Cipta Nusantara up to 50%.

2. In order to meet the 50% of share ownership as referred to in point (1), GMS approved the Board of Directors’ action to make additional capital participation amounted to Rp49,858,823,529 in the form of cash and Rp88,235,310,000 in the form of Goodwill.


Arahan rUPSLB

1. Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) diminta

untuk segera melakukan administrasi tata kelola aset PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yaitu 50% PIER II dan

100% PIER III.

2. Direksi diminta untuk semaksimal mungkin melakukan

upaya-upaya dalam rangka pengamanan aset perusahaan,

dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan penyesuaian kepemilikan porsi saham PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) pada PT Karya Citra

Nusantara tersebut agar didasarkan pada prinsip-prinsip

Good Corporate Governance (GCG).

Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Pada rUPSLB








implementation date of EGMS, the Company may propose

the date to the Ministry of SOE to be agreed upon the

implementation.

In 2017, PT KBN (Persero) convened EGMS on November

28, 2017 and took place at meeting room and attended or

represented by 100% shareholders.

The following are agenda, resolution and realization of EGMS:

EGMS Guidance

1. The Board of Directors of PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) is required to perform administrative governance

of assets of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) namely

50% PIER II and 100% PIER III as soon as possible.

2. The Board of Directors is required to optimally conduct

efforts to secure the company’s assets by taking into account

the applicable procedures and laws and regulations.

3. The implementation of share ownership adjustment of PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) on PT Karya Citra

Nusantara shall refer to the principles of Good Corporate

Governance (GCG).

Board of commissioners and Board of Directors Present

in EGMS






DEWAN KoMiSAriS Dewan Komisaris adalah organ PT KBN (Persero) yang berfungsi

untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada Direksi dalam menjalankan serta melakukan Perseroan.

Komisaris juga mempunyai tugas untuk memantau dan

memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) telah

diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Board Manual Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Board Manual yang tertuang

dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

tertanggal 05 November 2016. Board Manual merupakan

implementasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi dan

ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris

dan Direksi, dan juga merupakan hasil pengembangan dari

berbagai peraturan yang berlaku bagi PT KBN (Persero)

dan praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate

Governance.

Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-256/MBU/

D7/04/2017 tanggal 07 April 2012, perihal berakhirnya masa

Jabatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan

Direksi BUMN, maka Bapak Marsudi Syuhud tidak menjabat

lagi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun komposisi Dewan Komisaris PT KBN (Persero) hingga

31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama / Name

Jabatan / Position

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of AppointmentPeriode Jabatan /

Term of office


Surat Keputusan Bersama Menteri BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. SK-237/MBU/10/2016 dan No. 1 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Joint Decree of the Minister of SOE and Governor of DKI Jakarta Province No. SK-237/MBU/10/2016 and No. 1 year 2016 dated October 10, 2016.

5 Tahun / 5 Years

Mohammad Farela


Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT KBN Nomor SK-22/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor: 01 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014

Decree of the Shareholders of PT KBN No. SK-22/MBU/2014 dated January 28, 2014 and No. 01 Year 2014 dated January 21, 2014

5 Tahun / 5 Years

Ermaya Suradinata


Surat Keputusan Bersama Menteri BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. SK-237/MBU/10/2016 dan No. 1 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Joint Decree of the Minister of SOE and Governor of DKI Jakarta Province No. SK-237/MBU/10/2016 and No. 1 year 2016 dated October 10, 2016.

5 Tahun / 5 Years

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Mengacu pada Board Manual yang dimiliki, Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-

lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang

dipergunakan oleh Perseroan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

Perseroan.

BoArD of coMMiSSioNErS The Board of Commissioners is an organ of PT KBN (Persero)

which is in charge of conducting supervision and providing

advice to the Board of Directors in performing the Company’s

business. In addition, the Board of Commissioners serves to

monitor and ensure that Good Corporate Governance (GCG)

has been implemented in an effective and sustainable manner.

Board of commissioners Manual

The Board of Commissioners has Board Manual as contained

in Joint Decree of the Board of Commissioners and Board

of Directors dated November 5, 2016. Board Manual is the

implementation of the corporate law principles and provisions

of the Articles of Association regulating work procedure of

the Board of Commissioners and Board of Directors, and also

a manifestation of various developed regulations applicable

in PT KBN (Persero) and best practices of Good Corporate

Governance.

Board of commissioners composition

Pursuant to a Letter of the Ministry of SOE No. No. S-256/

MBU/D7/04/2017 dated April 7, 2012 concerning expiration

of term of office of Members of the Board of Commissioners/

Supervisory Board and Board of Directors of SOE, Mr. Marsudi

Syuhud is no longer serving as a member of the Company’s

Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners of PT KBN

(Persero) as of December 31, 2017 is as follows:

rights and Authorities of Board of commissioners

Referring to the Board Manual owned, the rights and authorities

of the Board of Commissioners are as follows:

a. Observing books, letters, and other documents, checking

cash for verification purposes and other securities and

checking the Company’s assets.

b. Entering yard, building, and office of the Company.

c. Requesting for information from the Board of Directors and/

or other officials concerning any matters in relation with the

Company’s management.






d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan

akan dijalankan oleh Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi

dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat

Dewan Komisaris.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan

Komisaris, jika dianggap perlu.

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika

dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan

perusahaan.

i. Menggunkan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam

jangka tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu.

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan

tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham.

Kewajiban

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan

pengurusan Perseroan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana

Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang

Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani

Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan

pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang

Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi kepengurusan Perseroan.

e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang

Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan

tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani

laporan tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat

Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan,

apabila diminta.

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

d. Comprehending all policies and actions that have been and

will be carried out by the Board of Directors.

e. Requesting the Board of Directors and/or other officials under

the Board of Directors with the knowledge of the Board of

Directors to attend the Board of Commissioners meeting.

f. Appointing and dismissing Secretary of the Board of

Commissioners, if deemed necessary.

g. Suspending a member of the Board of Directors in

accordance with the provisions of the articles of association.

h. Establishing committees other than the Audit Committee,

if deemed necessary by taking into account the company’s

ability.

i. Use experts for certain matters and within a certain period

upon the company’s burden, if deemed necessary.

j. Carrying out management actions in certain situations for a

certain period of time in accordance with the provisions of

the articles of association.

k. Attending the Board of Directors meeting and providing

opinions towards discussed matters.

l. Performing other supervisory authorities provided that they

do not contradict the laws and regulations, the articles

of association, and/or resolutions of General Meeting of

Shareholders.

responsibilities

a. Providing advice to the Board of Directors in conducting the

management of the Company.

b. Examining and reviewing as well as signing the Company’s

Long Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the

Board of Directors, in accordance with the provisions of the

articles of association.

c. Providing opinions and suggestions to the General Meeting

of Shareholders on the Company’s Long Term Plan and

Work Plan and Budget on the reasons of the Board of

Commissioners to sign the Company’s Long Term Plan and

Work Plan and Budget.

d. Following the development of the Company’s activities,

providing opinions and suggestions to the General Meeting

of Shareholders on any issues deemed important to the

management of the Company.

e. Reporting immediately to the General Meeting of

Shareholders in case of any symptoms of declining

performance of the Company.

f. Examining and reviewing periodic reports and annual

reports prepared by the Board of Directors and signing the

annual reports.

g. Providing explanations, opinions and suggestions to the

General Meeting of Shareholders on the annual reports, if

requested.

h. Preparing annual work program and incorporated in the

Company’s Work Plan and Budget.






i. Membentuk Komite Audit dan Komite Risiko.

j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum

Pemegang Saham.

k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan

salinannya.

l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan

sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut

dan perseroan lain termasuk perubahannya.

m. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan

tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai

identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk

rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat

internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta

honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima

dari Perseroan.

n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.

o. Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur

sendiri.

p. Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa

GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

q. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas

pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan ulang Dewan

Komisaris, mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan

mekanisme penilaiannya tercantum dalam Keputusan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-09A/MBU/2002 tentang

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi

Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan tersebut dinyatakan

bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Komisaris terdiri dari:

A. Pengangkatan

1. Sumber Bakal Calon Pengajuan nama-nama calon Dewan

Komisaris didasarkan pada sumber-sumber bakal calon

yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris,

pejabat struktural dan fungsional Pemerintah dan sumber

lain.

2. Penjaringan nama-nama Dewan Komisaris dilakukan oleh

Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi

mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal

calon diadministrasikan oleh Deputi.

i. Establishing Audit Committee and Risk Committee.

j. Proposing a Public Accountant to the General Meeting of

Shareholders.

k. Preparing minutes of meetings of the Board of

Commissioners and keeping the copies.

l. Reporting to the Company on its shareholdings and/or

family to the Company and other companies including the

changes.

m. The Board of Commissioners shall ensure that the

Company’s annual report contains information on its

identity, main duties, the positions of the Board of

Commissioners /Supervisory Board at other companies,

including meetings held within one fiscal year (internal

meetings or joint meetings with the Board of Directors)

as well as honorarium, facilities, and/or other allowances

received from the Company.

n. Providing a report on the supervisory duty that has been

carried out during the fiscal year to the General Meeting of

Shareholders.

o. The Board of Commissioners makes a self-regulated duties

distribution.

p. The Board of Commissioners shall monitor and ensure that

GCG is implemented effectively and sustainably.

q. Carrying out other responsibilities in terms of supervisory

duty and giving advice, provided that they are not contrary

to the laws and regulations, the articles of association, and/

or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Appointment and Dismissal of Board of commissioners

Appointment, dismissal and re-election of the Board of

Commissioners refer to Regulation of the State Minister of SOE

No: PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedure

of Appointment and Dismissal of Members of the Board

of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned

Enterprises and the assessment mechanism as contained in

Decision of the Minister of State-Owned Enterprises No: Kep-

09A/MBU/2002 on feasibility and appropriateness assessment

of Candidate Members of the Board of Directors of State-

Owned Enterprises. In this regulation, the appointment and

dismissal mechanism of the Board of Commissioners is stated

consisting of:

A. Appointment

1. Proposed candidate members of the Board of Commissioners

are former Directors of SOEs, Board of Commissioners,

structural and functional officials of the Government and so

forth.

2. Screening of candidate names of the Board of Commissioners

is conducted by the Minister of SOE, Secretary, Technical

Deputy, and/or Deputy looks for the candidates from a

number of sources. All candidates all administered by

Deputy.






3. Penilaian merujuk pada PER-02/MBU/02/2015, secara

umum penilaian yang dilakukan terhadap calon meliputi

pemenuhan persyaratan baik formal, materiil dan

lain; evaluasi terhadap persyaratan; diajukan dengan

memberikan rekomendasi “Disarankan”.

4. Usulan pengangkatan bagi calon yang telah mendapatkan

rekomendasi “Disarankan” oleh tim penilai dapat diangkat

menjadi Dewan Komisaris Perseroan. Untuk penetapan,

karena status Perseroan sebagai BUMN yang kepemilikan

seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan

melalui Keputusan Menteri.

B. Pemberhentian

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana

tercantum dalam PER-02/MBU/02/2015 yaitu:

1. Alasan pemberhentian Dewan Komisaris meliputi

ketidakmampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan

tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan

perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi

Perseroan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar

etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

serta mengundurkan diri.

2. Tata Cara Pemberhentian dilakukan dengan evaluasi

oleh Deputi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan

dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian

ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan

dievaluasi, Perseroan terlebih dahulu memberikan informasi

kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan agar Dewan

Komisaris yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan

diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam

bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita cara

penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari

terhitung setelah Dewan Komisaris yang bersangkutan

memperoleh informasi pemberhentian dari Deputi. Setelah

disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan

ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

Komisaris independen

Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% adalah

anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam

keputusan pengangkatannya dengan ketentuan yang tertuang

dalam Board Manual adalah sebagai berikut:

Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota

Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan

perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

3. Assessment refers to PER-02/MBU/02/2015, in general, the

assessment of candidates covers formal, material, and other

fulfillments; evaluation on the requirements; proposed by

stating “Recommended”.

4. A candidate who obtains the “Recommended” mark by

the assessment team can be appointed as the Company’s

Board of Commissioners. In view of determination, because

the Company’s status as SOE in which the entire shares are

owned by the state, the determination is through Decision

of the Ministry.

B. Dismissal

Terms on the dismissal mechanism contained in PER-02/

MBU/02/2015 are as follows:

1. The reason of the Board of Commissioners dismissal shall be

incapability of the Board of Commissioners to perform its

duties, violation of provisions of the Articles of Association

and laws, involvement in any acts that harm the Company

and state, actions that violate ethics, found guilty by a court

decision and resignation.

2. The procedure of dismissal is conducted through evaluation

by Deputy to the Board of Commissioners concerned,

continued by proposal submission to be stipulated by

the Minister of SOE. Prior to be stipulated and evaluated,

the Company shall inform the Board of Commissioners

concerned that it can conduct self-defense provided that the

self-defense is delivered in the form of written and verbal

(for verbal, agenda of defense delivery process) maximally

submitted 14 days after the Board of Commissioners

concerned has been informed the dismissal from the

Deputy. After the self-defense is conveyed, minutes of

defense is submitted to GMS for making decision.

independent commissioner

In the Board of Commissioners composition, 20% of the

members who are independent members of the Board of

Commissioners stipulated in their appointment decisions with

terms contained in the Board Manual are as follows:

Commissioners who have no financial, management, share-

ownership and/or family relations with other members of the

Board of Commissioners, members of the Board of Directors

and/or controlling shareholders or company relations which

may affect their capability to act independently.






frekuensi rapat dan Tingkat Kehadiran

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik

rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi

serta Komite-komite. Rapat Dewan Komisaris juga dapat

diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika

terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran

dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya.

Sepanjang 2017, Dewan Komisaris mengadakan 37 kali

pertemuan dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / PositionJumlah rapat /

Number of MeetingsTingkat Kehadiran /

Attendance ratefrekuensi / frequency

Ngadino Komisaris Utama / President Commissioner 37 37 100%

Mohammad Farela Komisaris Independen / Independent Commissioner 37 10 32,43%

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner 37 33 91,89%

Marsudi Syuhud* Komisaris / Commissioner 37 6 16,22%

Keterangan*Bapak Marsudi Syuhud per tanggal 01 Mei 2017 sudah habis masa baktinya menjadi Anggota Dewan Komisaris PT KBN (Persero).

Publikasi rapat Dewan Komisaris

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan

Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum

jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan

mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat,

agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dokumentasi Hasil rapat

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan

akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat

Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat

pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan

pendapat (dissenting opinion) serta keputusan yang ditetapkan.

Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan

dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan

sesuai peruntukannya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan

Komisaris

Selama tahun 2017, PT KBN (Persero) mengikutsertakan

Dewan Komisaris dalam beberapa kegiatan pelatihan guna

meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi Dewan

Komisaris terkait aktivitas pengawasan yang dilakukan serta

dalam memberikan supervisi atas pengelolaan Perseroan.

Beberapa pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris adalah:

Tanggal / DateNama / Name

Jabatan / PositionJenis Diklat /

Type of Education & Training Penyelenggara /

organizer

16-20 Maret 2017 / March 16-20, 2017


Indonesian Institute For Directorship Program

FH BUMN

31 Oktober-1 November 2017 / October 31 - November 1, 2017

M Farela Komisaris / Commissioner Operational Risk Management Prasetiya Mulya

1-3 November 2017 / November 1-3, 2017


Workshop Sinergi BUMN Governance Pengadaaan Barang dan Jasa

HC BUMN

Meeting frequency and Attendance rate

The Board of Commissioners holds both internal meetings

of the Board of Commissioners and joint meetings with the

Board of Directors and Committees. In addition, the Board of

Commissioners meeting can be convened outside the agenda

that has been set if an urgent matter occurs and requires the

roles and duties of the Board of Commissioners.

Throughout 2017, the Board of Commissioners held 37

meetings with the attendance of members as follows:

Note*As of May 1, 2017, Mr. Marsudi Syuhud’s term of office as a member of the Board of Commissioners of PT KBN (Persero) ended.

Board of commissioners Meeting Publication

Information concerning the Board of Commissioners meeting

plan shall be published no later than 7 (seven) days prior to

the implementation date. In the publication, the date and time,

place, agenda and participants of the meeting shall be stated.

Documentation of Meeting results

In ensuring the implementation of transparency and

accountability principles, the minutes of meeting (in this case

the Board of Commissioners meeting) is documented properly

which contains discussion on the meeting agenda, dissenting

opinion and the decision. Then, the documentation of meeting

is signed by the chairman and all meeting participants present

and distributed according to its designation.

Training and competency Development for Board of

commissioners

Throughout 2017, PT KBN (Persero) prepared various training

programs for the Board of Commissioners in order to improve

the ability to carry out the Board of Commissioners’ function in

relation with the supervisory activity conducted and to provide

supervision on the Company’s management. The various

training programs attended by the Board of Commissioners are

as follows:






DirEKSi Direksi PT KBN (Persero) bertanggung jawab penuh terhadap

pengurusan Perseroan sesuai dengan tujuan serta visi dan

misi Perseroan. Direksi yang merupakan organ tata kelola

perusahaan juga bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan

serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar

pengadilan.

Board Manual Direksi

Direksi memiliki Board Manual yang tertuang dalam Surat

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal

05 November 2016. Board Manual merupakan implementasi

dari prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan Anggaran

Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris dan Direksi, dan juga

merupakan hasil pengembangan dari berbagai peraturan yang

berlaku bagi PT KBN (Persero) dan praktik-praktik terbaik (best

practices) Good Corporate Governance.

Komposisi Direksi

Sesuai salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

dan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku

para Pemegang Saham PT KBN (Persero) Nomor SK-242/

MBU/11/2017 dan nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 5 November

2017 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), maka Bapak

Gempa Nursamsu Yasin tidak lagi menjabat sebagai Direktur

Administrasi dan Keuangan PT KBN (Persero). Adapun hingga

akhir Desember 2017, komposisi Direksi PT KBN (Persero)


Nama / Name Jabatan / PositionDasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

Periode Jabatan / Term of office

H.M. Sattar Taba


Surat Menteri Negara BUMN Nomor: SR-557/MBU/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 / Letter of State Minister of SOEs No. SR-557/MBU/2012 dated October 15, 2012

5 Tahun / 5 Years


Direktur Operasi / Director of Operations

Keputusan RUPSLB Tanggal 16 Januari 2013 / EGMS Resolution dated January 16, 2013

5 Tahun / 5 Years

fungsi

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan

baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan

segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar

dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan

kewenangannya, Direksi mengacu pada Board Manual yang

dimiliki. Adapun secara rinciannya tugas, tanggung jawab dan

wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

BoArD of DirEcTorS The Board of Directors of PT KBN (Persero) is fully responsible for

the Company’s management in line with the Company’s goals

and vision and mission. The Board of Directors as a corporate

governance organ acts as a leader in the management and

represents the Company both inside and outside court.

Board of Directors Manual

The Board of Directors has Board Manual contained in the Joint

Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors

dated November 5, 2016. Board Manual is the implementation

of the corporate law principles and provisions of the Articles

of Association regulating work procedure of the Board of

Commissioners and Board of Directors, and also a manifestation

of various developed regulations applicable in PT KBN (Persero)

and best practices of Good Corporate Governance.

Board of Directors composition

Pursuant to a copy of Decision of the Minister of State-Owned

Enterprises and Governor of DKI Jakarta Province as the

Shareholders of PT KBN (Persero) No. SK-242/MBU/11/2017 and

no. 7 Year 2017 dated November 5, 2017 concerning Dismissal

of a member of the Board of Directors of the Company PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Mr. Gempa Nursamsu

Yasin is no longer serving as Director of Administration and

Finance of PT KBN (Persero). As of the end of December 2017,

the Board of Directors Composition of PT KBN (Persero) is as

follows:

function

Performing any acts related to the Company’s management

for the Company’s interest and in line with the purpose and

objectives of the Company and representing the Company

both inside and outside court on any matters and events with

boundaries as regulated in the laws and regulations, the Articles

of Association and/or Resolutions of the General Meeting of

Shareholders.

Duties, responsibilities and Authorities of Board of

Directors

In performing its duties, responsibilities and authorities, the

Board of Directors refers to the Board Manual owned. In detail,

the Board of Directors’ responsibilities and authorities are as

follows:






A. Wewenang Direksi

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.

2. Mengatur penyerahan kekuasan Direksi kepada seorang

atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil

keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di

dalam dan di luar pengadilan.

3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang

atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian

Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan

hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan

hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui

kewajiban.Ditetapkan peraturan perundang-undangan,

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat

Umum Pemegang Saham.

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan

berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

7. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

8. Melakukan kerja sama dengan jangka waktu sampai 5

(lima) tahun (berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen,

menyewakan aset, Kerja Sama Operasional (KSO) Bangun

Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Bangun Milik

Serah (Bulid Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna

(Bulid Transfer Operate/BTO).

B. Kewajiban Direksi

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan

kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta

kegiatan usahanya.

2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP),

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan

perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. RJPP sekurang-kurangnya memuat:

• Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.

• Posisi Perseroan saat ini.

• Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

• Penetapan visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi,

kewajiban dan program kerja jangka panjang.

4. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sekurang-

kurangnya memuat:

• Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan

perusahaan dan program kerja/kegiatan.

• Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran

program kerja/kegiatan.

A. Board of Directors’ Authorities

1. Establishing management policy of the Company.

2. Managing the delegation of authority of the Board of

Directors to one or more members of the Board of Directors

to make a decision on behalf of the Board of Directors or

representing the Company both inside and outside of court.

3. Managing the delegation of authority of the Board of

Directors to one or more employees of the Company either

individually or jointly or to other parties to represent the

Company both inside and outside of court.

4. Managing provisions concerning employment of the

Company including determination of salary, pension or

old-age insurance and other income for the Company’s

employees, in accordance with applicable laws and

regulations, provided that the determination of salary,

pension or old-age insurance and other income for

employees exceeding responsibilities. In view of laws and

regulations, it shall be approved in advance by the General

Meeting of Shareholders.

5. Appointing and dismissing the Company’s employees in

accordance with the Company’s employment regulations

and applicable laws and regulations.

6. Appointing and dismissing Corporate Secretary.

7. Distributing the duties and authorities of members of the

Board of Directors.

8. Cooperating with maturities of up to 5 (five) years (in the

forms of licensing cooperation, management contract, asset

leasing, Joint Operations (KSO) of Build Operate Transfer

(BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate

(BTO)

B. Board of Directors’ responsibilities

1. Undertaking and ensuring the implementation of the

Company’s business and activities in line with its purpose

and objectives and business practice.

2. Preparing the Company’s Long Term Plan (RJPP), Work Plan

and Budget (RKAP), and its amendments and submitting to

the Board of Commissioners.

3. RJPP shall at least include:

• EvaluationoftheimplementationofthepreviousRJPP.

• TheCompany’scurrentposition.

• AssumptionsusedinthepreparationofRJPP.

• Determiningvision,mission,goals,policies, strategies,

responsibilities and long-term work programs.

4. The Company’s Work Plan and Budget (RKAP) shall at least

contain:

• Mission, business goals, business strategies, company

policies and work programs/activities.

• Company budgets detailed on each work program/

activity budget.






• Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan.

• Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.

5. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, RUPS

dan Risalah Rapat Direksi.

6. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud

pertangungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen

keuangan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar

Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan

Publik untuk diaudit.

8. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan

Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta

laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat

dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus

bukuan piutang.

9. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar

Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip

pengendalian internal.

10. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

atau diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang

Saham.

11. Menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan

ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang

ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

c. Pembagian Tugas Direksi

Direksi PT KBN (Persero) hingga 31 Desember 2017 PT KBN

(Persero) berjumlah dua orang. Mereka bertugas mengelola

perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Direksi

juga melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang

lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau

berdasarkan keputusan RUPS serta penerapan praktik GCG di

perusahaan.

Direktur Utama

Fungsi

Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dalam memimpin dan

mengurus jalannya Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar

dan rumah tangga, arahan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), visi & misi perusahaan secara maksimal & berdaya saing

global dan melaksanakan segala kebijakan yang digariskan

oleh pemegang saham dengan memanfaatkan seluruh

aset perusahaan secara optimal untuk meraih target yang

ditetapkan.

• Financialprojectionsofthecompanyanditssubsidiaries.

• OthermattersrequiringGMSresolution/Ministerialdecision.

5. Preparing Shareholders list, special list, GMS and minutes of

Board of Directors Meeting.

6. Preparing Annual Reports as a manifestation of

accountability of the Company’s management, and the

Company’s financial documents as defined in the Laws on

Company Documents.

7. Preparing Financial Statements based on Financial

Accounting Standards and submitting to the Public

Accountant to be audited.

8. Submitting Annual Reports including Financial Statements

to GMS to be approved and ratified, as well as reports

concerning the rights of the Company that are not recorded

in the books, among others, as a result of write-off of

receivables.

9. Establishing an accounting system in accordance with

Financial Accounting standards and based on internal

control principles.

10. Providing information on any matters asked or requested

by members of the Board of Commissioners and the

Shareholders.

11. Carrying out the responsibilities in accordance with the

provisions of the Company’s Articles of Association and

which are set by the GMS in accordance with the applicable


c. Duties Distribution of Board of Directors

As of December 31, 2017, the Board of Directors of PT

KBN (Persero) consists of two members. They are in charge

of managing the company in line with the purpose and

objectives. In addition, the Board of Directors performs other

duties, responsibilities and authorities in accordance with the

company’s articles of association, the applicable laws and

regulations, and/or based on the resolution of GMS as well as

the implementation of GCG practice in the company.

President Director

Function

Coordinating the Board of Directors’ activities in leading and

managing the Company’s operations in accordance with the

articles of association, the directions of the General Meeting of

Shareholders (GMS), the corporate vision & mission optimally

with global competitiveness and implementing all policies

outlined by the shareholders by utilizing all the company’s

assets optimally to achieve the target set results.






Direktur Administrasi dan Keuangan

Fungsi

1. Bersama-sama dengan Direktur Utama mengkoordinasikan

pengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar

& rumah tangga, visi, misi dan segala kebijakan yang

digariskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Sebagai anggota Direksi dan sebagai pimpinan Direktorat

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan:

a. Divisi Akuntansi & Keuangan;

b. Divisi Sumber Daya Manusia & Umum;

c. Divisi Hukum & Ketatalaksanaan;

d. Bagian Program Kemitraan & Bina Lingkungan;

e. Pengembangan Usaha Kecil & Koperasi;

f. Unit-unit usaha di bidang Akuntansi & Keuangan, SDM

& Umum serta Hukum & Ketatalaksanaan.

Tugas Pokok

1. Merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di

Bidang Akuntansi Manajemen, Keuangan, Sistem Informasi

Keuangan, Sumber Daya Manusia, Umum, Pengadaan,

Hukum, Ketatalaksanaan, serta Pembinaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan.

2. Memimpin kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan semua

kebijakan dan merumuskan kembali kebijakan baru yang

lebih efisien dan efektif.

3. Memimpin kegiatan pengendalian anggaran perusahaan

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran

Perusahaan (RKAP).

4. Memimpin penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), Rencana Jangka Menengah/ Statement

of Corporate Intent (SCI) dan penyusunan RKAP tahunan

serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan dan penyusunan Kriteria

Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

5. Merumuskan sasaran strategi kebijakan dan program

kerja keuangan & umum untuk jangka pendek, jangka

menengah, jangka panjang serta melakukan evaluasi

secara bertahap dalam rangka pencapaian target di bidang

keuangan & umum.

6. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi laporan keuangan

(neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas) yang auditable

secara berkala beserta perinciannya (bulanan, triwulan,

maupun akhir tahun) serta kajian kelayakan investasi dalam

surat-surat berharga, akuisisi, merger dan privatisasi.

7. Mengkoordinasikan aktivitas penanganan permasalahan

hukum dalam rangka aktivitas perusahaan mencapai target

yang ditetapkan.

8. Mendayagunakan dan mengembangkan Sumber Daya

Manusia yang dimiliki perusahaan secara optimal.

9. Mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan

piutang usaha yang merupakan sumber dana perusahaan

secara optimal.

Director of Administration and finance

Functions

1. Together with the President Director, coordinating the

management of the company in accordance with the articles

of association, vision, mission and all policies outlined by

the General Meeting of Shareholders (GMS).

2. As a member of the Board of Directors and a leader of

Directorate is responsible for the activities of:

a. Accounting & Finance Division;

b. Human Resources & General Division;

c. Legal & Management Division;

d. Part of Partnership & Community Development Program

e. Development of Small Enterprises & Cooperative;

f. Business units in Accounting & Finance, HR &General

and Legal & Management.

Main Duties

1. Formulating policies and conducting activities in

Management Accounting, Finance, Financial Information

Systems, Human Resources, General affair, Procurement,

Legal, Management, and Partnership and Community

Development Program.

2. Leading the evaluation on the entire policies implementation

and reformulating new policies which are more efficiently

and effectively.

3. Leading corporate budget control activities as stipulated in

the Company’s Work Plan & Budget (RKAP).

4. Leading the preparation of the Corporate Long Term Plan

(RJPP), the Medium Term Plan/Statement of Corporate

Intent (SCI) and the preparation of annual RKAP and

the Work Plan and Budget (RKA) of the Partnership and

Community Development Program and the preparation of

the Superior Performance Appraisal Criteria (KPKU).

5. Formulating the objectives of the financial and public policy

and programming strategies for the short, medium term,

long term and conducting gradual evaluation in order to

achieve the target in finance & general affair.

6. Coordinating the evaluation activities of Financial statements

(balance sheet, profit/loss statement, cash flow statement)

which are auditable periodically and the details (monthly,

quarterly, and year-end) and investment feasibility studies

in securities, acquisitions, mergers and privatizations.

7. Coordinating the handling activities on legal issues in the

framework of corporate activities to achieve the target set.

8. Utilizing and developing the company’s Human Resources

optimally.

9. Utilizing and developing the management of accounts

receivable optimally which is the source of the company’s

funds.






10. Mengupayakan dan mengembangkan sumber dana murah

dari pihak ketiga dalam rangka pengembangan perusahaan.

11. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Unit Usaha bersama-

sama dengan Direksi lainnya.

12. Mengembangkan standar mutu pelayanan yang berdaya

saing global (ISO) di Bidang Akuntansi Manajemen,

Keuangan, Sistem Informasi Keuangan, Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pelayanan Umum,

Hukum dan Ketatalaksanaan, Unit Usaha sesuai bidangnya,

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/Good

Corporate Governance (GCG).

13. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan-temuan

pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal dengan Divisi/

Unit Usaha yang bersangkutan untuk perbaikannya.

14. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam

rangka pengambilan keputusan perusahaan.

15. Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam

Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan

Fungsi







a. Divisi Pengembangan dan Pengawasan;

b. Divisi Pemasaran.

Tugas Pokok

1. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan

fisik dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran,

pelayanan fasilitas investasi, penelitian & pengembangan

usaha, serta mengkoordinasikan unit usaha sesuai dengan

bidangnya di Kawasan Berikat Nusantara.

2. Memimpin dan merumuskan kebijakan segmentasi,

targeting & positioning bagi produk jasa perusahaan sesuai

dengan strategi yang ditetapkan.

3. Merumuskan kebijakan rancang bangun dan pemeliharaan

sarana/prasarana sesuai dengan spesifikasi standar teknis.

4. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan semua

kebijakan di atas dan merumuskan kembali kebijakan baru

yang lebih efektif & efisien.

5. Memimpin & mengkoordinasikan upaya menciptakan

jaringan pemasaran yang luas bagi produk jasa KBN.

6, Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), Rencana Jangka Menengah/Statement


dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) bidang

pemasaran dan pelayanan.

10. Seeking and developing low-cost funding sources from

third parties in the framework of enterprise development.

11. Coordinating all Business Unit activities together with other

Directors.

12. Developing quality standards of global competitive

services (ISO) in the areas of Management Accounting,

Finance, Financial Information Systems, Human Resource

Development, Procurement, Public Service, Law and

Management, Business Units according to their field,

Partnership Program and Community Development based

on the principles Good Corporate Governance (GCG).

13. Coordinating follow-up of the findings of an internal

examiner and an external examiner with the Division/

Business Unit concerned for the improvement.

14. Providing input to the President Director in the framework

of making corporate decision.

15. Carrying out other duties as referred to in the Company’s

Articles of Association and the GMS Resolutions.

Director of Marketing and Development

Functions

1. Together with the President Director coordinates the




2. As a member of the Board of Directors and as the Director

of the Directorate who is responsible for the activities of:

a. Development and Supervision Division;

b. Marketing Division.

Main Duties

1. Formulating policies on physical planning and development

and coordinate marketing activities, investment facility

services, research & business development, and coordinate

business units in accordance with their field in Kawasan

Berikat Nusantara.

2. Leading and formulating segmentation policy, targeting &

positioning for the company’s service products in accordance

with the established strategy.

3. Formulating policy of design and maintenance of facilities/

infrastructure in accordance with technical standard

specifications.

4. Conducting evaluation activities on the implementation

of all policies above and reformulating new policies more

effectively & efficiently.

5. Leading and coordinating a broad marketing network for

KBN service products.

6. Coordinating the preparation of Long Term Corporate Plan

(RJPP), Medium Term Plan/Statement of Corporate Intent

(SCI) and the preparation of annual RKAP and Criteria

of Superior Performance Appraisal (KPKU) in the field of

marketing and service.






7. Merumuskan sasaran strategi kebijakan dan program kerja

keuangan & umum untuk jangka pendek, jangka menengah,

jangka panjang serta melakukan evaluasi secara bertahap

dalam rangka pencapaian target pemasaran.

8. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan studi

kelayakan untuk mengkaji peluang usaha-usaha baru serta

melakukan penelitian kepuasan pelanggan.


saing global (ISO) di bidang Pemasaran, Pelayanan Investasi,

Penelitian & Pengembangan Usaha, dan Unit Usaha sesuai

bidangnya.

10. Mengembangkan standar mutu pelayanan yang

berdaya saing global (ISO) bidang kegiatan Perencanaan

Pengembangan Fisik Kawasan, Perancangan Pembangunan

Sarana/Prasarana, Perizinan Pembangunan, Pengendalian

Properti dan Lingkungan sesuai dengan spesifikasi standar

teknis Unit Usaha sesuai bidangnya.




12. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen

dan Laporan Tahunan Perusahaan serta evaluasinya di

bidang pemasaran, pelayanan fasilitas investasi, penelitian

pengembangan usaha, serta unit usaha sesuai dengan

bidangnya pada Kawasan Berikat Nusantara.

13. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam

rangka pengambilan keputusan dan/atau pemutusan sewa

menyewa tanah dan/atau bangunan.



15. Menandatangani ijin-ijin yang diperlukan oleh investor (one

stop service) termasuk IMB.

16. Menandatangani kontrak perjanjian sewa menyewa pabrik,

gudang, kantor, restoran/ rumah makan dengan ukuran

luas tertentu sesuai pendelegasian dari Direktur Utama dan

ketentuan yang berlaku.

17. Mengkoordinir realisasi investasi yang tertuang dalam RKAP

terkait perencanaan dan pembangunan fisiknya.

Direktur operasi

Fungsi







a. Divisi Keamanan.

b. Unit Usaha Kawasan Cakung.

c. Unit Usaha Kawasan Marunda & Tanjung Priok.

d. Unit Usaha Pelayanan Logistik.

7. Formulating the objectives of the policy and work program

of finance & general for short-term, medium-term, long

term and evaluating them gradually in order to achieve

marketing target.

8. Leading and coordinating feasibility study activities to

review new business opportunities and conduct customer

satisfaction research.

9. Developing quality standards of global competitive services

(ISO) in the areas of Marketing, Investment Services,

Research & Business Development, and Business Units

according to their fields


(ISO) in the field of Physical Development Planning,

designing facilities/Infrastructure development, Licensing

of Development, Property and Environment control in

accordance with the technical standard specification of

Business Units.

11. Coordinating follow-up the findings of an internal examiner

and an external examiner with the Division/Business Unit

concerned for improvement.

12. Coordinating the preparation of the Company’s

Management Report and Annual Report as well as its

evaluation in the field of marketing, investment facility

services, business development research, and business unit

in Kawasan Berikat Nusantara.

13. Providing input to the President Director in the decision

making and/or termination of land and lease of land and

building


Articles of Association and the GMS Decision.

15. Signing permits required by the investor (one stop service)

including building permit (IMB).

16. Signing a lease agreement for a certain size factory,

warehouse, office, restaurant in accordance with

appropriate delegation from the President Director and

applicable regulations.

17. Coordinating the realization of investment as stipulated in

the RKAP related to planning and physical development.

Director of operations

Functions

1. Together with the President Director, coordinates the




2. Member of the Board of Directors is responsible for the

activities of:

a. Security Division.

b. Business Unit of Cakung area.

c. Business Unit of Marunda & Tanjung Priok Area.

d. Logistic Service Business Unit.






e. Unit-Unit Usaha di Bidang Pengelolaan Air, Manajemen

Properti Non Industri dan Pengelolaan Bengkel.

f. Divisi Manajemen Operasional, yang merupakan

penggabungan dari Pelayanan Kesehatan, Kebersihan

dan Komunikasi & Teknologi Informasi.

Tugas Pokok

1. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan

jasa properti, logistik, jaminan keamanan, ketertiban, dan

kenyamanan berusaha serta mengkoordinasikan unit usaha

sesuai dengan bidangnya di Kawasan Berikat Nusantara.

2. Memimpin dan mengkoordinasikan upaya menciptakan

jaringan pemasaran yang luas bagi produk jasa KBN.

3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), Rencana Jangka Menengah/Statement


dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) bidang properti

dan logistik.

4. Merumuskan sasaran strategi kebijakan dan program

kerja keamanan, pelayanan jasa properti dan logistik

untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang

serta melakukan evaluasi secara bertahap dalam rangka

pencapaian target.

5. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas SBU.


saing global (ISO) di bidang Properti, Logistik dan Jaminan

Keamanan/Ketertiban, SBU/Unit Usaha sesuai bidangnya.




8. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen dan

Laporan Tahunan Perusahaan serta evaluasinya di bidang

jasa properti, logistik, jaminan keamanan dan ketertiban

serta SBU/ Unit Usaha sesuai dengan bidang business units

pada Kawasan Berikat Nusantara.



Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemilihan

Ulang Direksi (Kebijakan Suksesi Direksi)

Dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan

pemilihan ulang Direksi, aturan yang berlaku di Perseroan

mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:

PER-03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan

Usaha Milik Negara dan mekanisme penilaiannya tercantum

dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:

Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan

Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

e. Business Units in the Field of Water Management,

Non-Industrial Property Management and Workshop

Management.

f. Operational Management Division, which is an

amalgamation of Health Services, Hygiene and

Communication & Information Technology.

Main Duties

1. Formulating policies and coordinating the activities of

property services, logistics, security guarantees, and also to

coordinate business units in accordance with their field in

Kawasan Berikat Nusantara

2. Leading and coordinating a broad marketing network for

KBN service products.

3. Coordinating the preparation of Long Term Corporate Plan

(RJPP), Medium Term Plan/Statement of Corporate Intent

(SCI) and the preparation of annual RKAP and Criteria

of Superior Performance Appraisal (KPKU) in the field of

marketing and service.

4. Formulating the objectives of security policy and work

program of security, property and logistics services for

short, medium term, long term and evaluating gradually in

order to achieve the target.

5. Coordinating all SBU activities


(ISO) in the field of property, logistics and security guarantee,

business unit.

7. Coordinate follow-up the findings of an internal examiner

and an external examiner with the Division/Business Unit

concerned for improvement.

8. Coordinating the preparation of the Company’s

Management Report and Annual Report as well as its

evaluation in the field of property service, logistics, security

guarantee and business units in Kawasan Berikat Nusantara.


Articles of Association and the GMS Resolution.

Procedures of Appointment, Dismissal and re-Election

of Board of Directors (Succession Policies of Board of

Directors)

In implementing the appointment, dismissal and re-election

of the Board of Directors, regulations applied in the Company

refers to Regulation of the State Minister of SIE No. PER-03/

MBU/02/2015 on Requirements and Procedure of Appointment

and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned

Enterprises and the assessment mechanism are contained in

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-

09A/MBU/2002 on feasibility and appropriateness assessment

of Candidate Members of the Board of Directors of State-

Owned Enterprises.






Persyaratan Menjadi Direksi

a. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan

hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah

menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.

b. Antara para anggota Direksi dan dengan Komisaris tidak

diperbolehkan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke

samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima)

tahun sebelum pengangkatannya.

Mekanisme pengangkatan Direksi

a. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan diangkat oleh RUPS.

b. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,

maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi

lowongan harus diselenggarakan RUPS dengan acara

mengisi lowongan itu.

c. Selama jabatan lowong dan belum ditetapkan penggantinya

maka salah seorang anggota Direksi lainnya ditunjuk oleh

Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang

lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bilamana Perusahaan tidak memiliki Direksi, oleh sebab

apapun, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban

menjalankan pekerjaan Direksi dengan kewajiban dalam

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi

lowongan maka dilaksanakan RUPS untuk mengisi

lowongan tersebut.

Program Pengenalan Bisnis PT. KBN (Persero) kepada

Direksi Baru

Program pengenalan bisnis perusahaan bagi Direksi baru

meliputi:

1. Kepada Direksi yang baru wajib diberikan program

pengenalan mengenai bisnis PT Kawasan Berikat Nusantara.

2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan

tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

3. Program pengenalan tersebut meliputi:

a. Pelaksanan prinsip-pronsip GCG yang dilaksanakan

perusahaan.

b. Gambaran perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat,

dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi,

strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka

panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah

strategis lainya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem

dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite

Audit.

requirements of Director

a. An individual who is capable of performing legal acts and

never been declared bankrupt or appointed as a member

of Board of Directors or Board of Commissioners who

was found guilty for causing a Company to be declared

bankrupt.

b. Among members of the Board of Directors and Board

of Commissioners shall not be permitted to have blood

relation up to the third degree, either on a straight line or a

side line or relationship by marriage (in-laws).

c. Never been convicted of a criminal offense that harmed the

state loss within 5 (five) years prior to his/her appointment.

Appointment Mechanism of Board of Directors

a. Proposed by the Shareholders and appointed by the GMS.

b. If by any reason the position of a member of the Board of

Directors is vacant, General Meeting of Shareholders shall

be held within 30 (thirty) days after the vacancy with the

agenda of the vacancy.

c. During the vacancy and a substitute is not yet assigned,

one of the other members of the Board of Directors shall

be appointed by the Board of Commissioners to carry out

the vacant a Director’ duties with the same power and

authority.

d. If the Company does not have Board of Directors, for any

reason, the Board of Commissioners is obliged to carry out

the Board of Directors’ duties within no later than 30 (thirty)

days after the vacancy, GMS shall be held to fill the vacancy.

Business orientation of PT. KBN (Persero) for New Director

Corporate business orientation program for the Board of

Directors includes:

1. A new Director shall be provided the orientation program

related to PT Kawasan Berikat Nusantara’s business.

2. The responsibility to organize such orientation program is

given to the Corporate Secretary.

3. The orientation program covers:

a. The implementation of GCG principles by the company.

b. The company overview related to its objectives,

characteristics, and scope of activities, financial and

operational performance, strategies, short-term and

long-term plans, competitive position, risks and other

strategic matters.

c. Information concerning delegated authority, internal

and external audit, system and policy on internal control

including Audit Committee.






d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak

diperbolehkan.

4. Program pengenalan PT Kawasan Berikat Nusantara dapat

berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan

dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang

dianggap sesuai dengan perusahaan.

frekuesi rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal

Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris. Rapat

Dewan Komisaris umumnya diagendakan secara berkala

untuk menindaklanjuti berbagai pembahasan terkait rencana

dan evaluasi kinerja bisnis yang dijalankan. Rapat Direksi juga

dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan

jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran

dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya.

Sepanjang 2017, Direksi mengadakan 10 kali pertemuan

atau rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota

sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / Position Jumlah rapat /



H.M. Sattar Taba Direktur Utama / President Director 10 10 100%

Sudiro Agung Dananto Direktur Operasi / Director of Operations 10 10 100%

*Gempa Nursamsu Yasin Direktur Administrsi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

10 8 80%

* Masa jabatan Bapak Gempa Nursamsu Yasin berakhir pada Tanggal 5 November 2017.

Publikasi rapat Direksi

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi

dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal

pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan

mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat,

agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dokumentasi Hasil rapat

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan

akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat didokumentasikan

secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas

agenda rapat, perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta

keputusan yang ditetapkan. dokumentasi rapat kemudian

ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang

hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2017, PT KBN (Persero) mengikutsertakan Direksi

dalam beberapa pelatihan guna meningkatkan kemampuan

dalam menjalankan fungsi Direksi terkait pengelolaan

Perseroan. Beberapa pelatihan yang diikuti oleh Direksi adalah:

d. Information concerning the duties and responsibilities

of the Board of Commissioners and Board of Directors

and the prohibitions.

e. The orientation program of PT Kawasan Berikat

Nusantara covers presentation, meeting, visit to the

company and document review and other matters

deemed relevant to the company.

Meeting frequency and Attendance rate of Board of

Directors

The Board of Directors convenes both internal meetings and

joint meetings with the Board of Commissioners. In general,

the Board of Commissioners meeting is scheduled periodically

to follow up a wide range of issues related to business plan and

performance evaluation. Moreover, the Board of Directors can

be convened outside the agenda that has been set whenever

an urgent matter occurs that requires the role and duties of the


Throughout 2017, the Board of Directors convened 10 meetings

with the following attendance rate of each member:

* The tenure of Mr. Gempa Nursamsu Yasin ended on November 5, 2017.

Board of Directors Meeting Publication

Information concerning the Board of Directors meeting plan

shall be published no later than 7 (seven) days prior to the

implementation date. In the publication, the date and time,

place, agenda and participants of the meeting shall be stated.

Documentation of Meeting results

In ensuring the implementation of transparency and

accountability principles, the minutes of meeting (in this case

the Board of Commissioners meeting) is documented properly

which contains discussion on the meeting agenda, dissenting

opinion and the decision. Then, the documentation of meeting

is signed by the chairman and all meeting participants present

and distributed according to its designation.

Training and competency Development for Board of Directors

Throughout 2017, PT KBN (Persero) prepared various training

programs for the Board of Directors in order to improve the

ability to carry out the Board of Directors’ function on the

Company’s management. The various training programs

attended by the Board of Directors are as follows:






Tanggal / DateNama / Name

Jabatan / Position Jenis Diklat / Type of Education & Training Penyelenggara / organizer

25-26 April 2017 / April 25-26. 2017

H.M. Sattar Taba


Executive Leadership Program and FGD Direktur Utama / Executive Leadership Program and FGD for President Director

Kementerian Negeraan BUMN / Ministry of SOE

5-6 Mei 2017 / May 5-6, 2017


Direktur Operasi / Operations Director

Executive Leadership Program 1 Kementerian Negeraan BUMN / Ministry of SOE

rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum, agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan

Direksi membahas tentang:

• Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional Perseroan

(bulanan, triwulan, semester dan tahunan);

• Pembahasan dan Penetapan RKAP;

• Evaluasi dan Rekomendasi Komite-Komite di Bawah

Direksi;

• Persiapan pelaksanaan RUPS;

• Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris

dan Direksi.

Selama tahun 2017, PT KBN (Persero) telah mengadakan 13

kali pertemuan atau rapat gabungan antara Dewan Komisaris

dan Direksi dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota

sebagai berikut:




Ngadino Komisaris Utama / President Commissioner 13 13 100%

Mohammad Farela Komisaris Independen / Independent Commissioner 13 3 23,08%

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner 13 13 100%

Marshudi Syuhud* Komisaris / Commissioner 13 1 7,69%

H.M. Sattar Taba Direktur Utama / President Director 13 13 100%


Direktur Operasi / Director of Operations 13 13 100%

Gempa Nursamsu Yasin*

Direktur Administrsi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

13 11 84,61%

Penilaian terhadap Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

dilakukan secara berkala berdasarkan target pencapaian

(goal setting) dan KPI (Key Performance Indicator) yang sudah

disepakati bersama pada saat awal tahun sesuai tugas dan

tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Sesuai dengan

surat Kementerian BUMN No. S.08/S.MBU/2013 Tanggal 16

Januari 2013 tentang Panduan Penentuan Key Performance

Indicator (KPI) pada Badan Usaha Milik Negara Direksi dengan

Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) dan Pemegang Saham BUMN

sepakat membuat kontrak Manajemen untuk tahun 2017.

Kontrak Manajemen ini bertujuan menetapkan janji-janji atau

pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang

ditetapkan oleh RUPS atau Menteri BUMN.

Joint Meetings of Board of commissioners and Board of

Directors

In general, joint meetings of the Board of Commissioners and

Board of Directors discuss:

• Evaluation on the Company’s Financial and Operational

Performance (monthly, quarterly, semester and annual);

• DiscussionandRatificationofRKAP;

• EvaluationandRecommendationofCommitteesunderthe

Board of Directors;

• PreparationofGMSimplementation;

• Otheragenda thatbecome theauthorityof theBoardof

Commissioners and Board of Directors.

During 2017, PT KBN (Persero) has convened 13 joint meetings

between the Board of Commissioners and Board of Directors

with the following attendance rate of each member:

Assessment on Performance of Board of Directors and

Board of commissioners

Assessment on performance of the Board of Commissioners

and Board of Directors is conducted periodically based on

goal setting and Key Performance Indicator (KPI) that have

been jointly agreed at the beginning of the year based on

the duties and responsibilities of each member of the Board

of Directors. Pursuant to a Letter of the Ministry of SOE No.

S.08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 on Guidelines of Key

Performance Indicator (KPI) Determination on State-Owned

Enterprises, the Board of Directors under supervision of the

Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) and Shareholders of SOE agreed to

formulate Management Contract of 2017. The Management

Contract aims to determine the Board of Directors’ pledges or

statements to meet all targets set by the GMS or the Minister

of SOE.






Untuk mengetahui realisasi dari target KPI yang ditetapkan

PT KBN (Persero) selama tahun buku 2017, dilakukan general

audit oleh Kantor Akuntan Publik Ishak Saleh, Soewondo dan

Rekan. Tujuan general audit ini untuk memperoleh pemahaman

finansial yang berpengaruh pada KPI serta sebagai evaluasi

indikator-indikator KPI terhadap target yang ditetapkan

perusahaan.

Berikut Hasil Penilaian KPi pada Tahun 2017

KPI berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)Persepektif / Perspective

Shareholders aspiration 2017Bobot / Point

Satuan / UnitTarget 2017 / 2017 Target

realisasi / realization

Skor / Score

Kepemimpinan / Leadership

Good Governance 3,00 % 81,00 79,88 2,96

Opportunity for Improvement 4,00 Skor 380,00 432,00 4,00

Tingkat Compliance Portal BUMN dan kecepatan penyampaian laporan berkala BUMN secara elektronik / SOE Portal Compliance Level and promptness of electronic submission of periodic reports of SOE

3,00 % 100,00 100,00 3,00

Perencanaan Strategis / Strategic Planning

a. Capaian Capital Expenditure / Capital Expenditure Achievement 3,00 % 8,57 3,09 1,08

b. Sinergi BUMN/BUMD / ROE/SOE Synergy

1. Jumlah / Number 3,00 Perusahaan / Company

6 8 3,00

2. Nominal 2,00 Rpjuta / Rpmillion

1.501.297 1.304.152 1,74

PKBL

a. Penyaluran Program Kemitraan (Tingkat Efektivitas) 80% dari dana tersedia / Distribution of Partnership Program (Effectiveness Level) of 80% of available funds

2,00 % 100,60 74,31 1,48

b. Penyaluran dana Bina Lingkungan (Tingkat Efektivitas) 80% dari dana tersedia / Community Development Funds Distribution (Effectiveness Level) of 80% of available funds

2,00 % 93,00 91,15 1,96

c. Tingkat pengembalian (Kolektabilitas) dana program Kemitraan sebesar 80% / Return rate (Collectability) of partnership program funds of 80%

3,00 % 89,70 87,82 2,94

25,00 22,15

Fokus Pelanggan dan Pasar / Customer and Market Focus

Kecepatan menindaklanjuti keluhan pelanggan 5,00 Hari / Day 1 X 24 Jam / Hour 1 X 24 Jam / Hour 5,00

Percentage of lessee satisfaction and retention rate 4,00 % 67,00 72,16 4,00

Increasing number of client/fatory/warehouse 3,00 Tentant 9 9 3,00

Infrastructure in industrial estate rating 3,00 88,099 13.137 0,45

15,00 12,45

Fokus Tenaga Kerja / Manpower Focus

Produktivitas pegawai (Pendapatan:Jumlah Pegawai) / Employee productivity (Revenue: Number of Employees)

5,00 Rpjuta / Rpmillion

1.138,95 1.188,32 5,00

Peningkatan kompetensi SDM / Improvement of HR competency 5,00 Orang / Person 120 842 5,00

10,00 10,00

Pengelolaan Proses Produksi/Pelayanan / Management of Production/Service Process

New Land Ascquisition (ha)/ (Rp) 3,00 Rp/ha 25 haRp50 Miliar / Billion

- -

Higher Revenue per ha (PPTI) 3,00 Rpjuta/m2 163.500,68 155.230.43 2,85

Higher Occupancy Rate (untuk disewa) / Higher Occupancy Rate (for rent) 3,00 % 21,56 20,16 2,81

Lower O & M from Total Sales of Percentage of Total Cost 3,00 % 67,86 65,18 2,88

Increasing integrated facility with other infrastructure (unit) 3,00 Telkom Profit Sharing 2%-3,5%

Telkom Profit Sharing 2%-3,5%

3,00

15,00 11,54

Keuangan / Finance

absolute Target

Pendapatan Usaha / Revenues 3,00 % 13,28 10,89 2,46

Laba Usaha / Operating Income 5,00 % 19,94 39,00 5,00

Laba Bersih sebelum Komprehensif / Net Income before Comprehensive 5,00 % 25,48 15,20 2,98

Setoran Dividen / Dividend Pay out 3,00 Rpjuta / Rpmillion

23.796,81 23.859,81 3,00

Main Target

Sales to Average Asset (mengukur produktivitas) / measuring productivity) 2,00 % 35,96 35,15 1,95

Average Asset to Average Equity mengukur leverage/ measuring leverage) 2,00 % 145,93 145,25 1,99

Ebitda Margin (mengukur efisiensi) / (measuring efficiency) 3,00 % 39,91 39,26 2,95

ROE 3,00 % 13,65 14,14 3,00

ROA 3,00 % 8,25 8,09 2,94

Current Ratio 3,00 % 254,21 131,18 1,55

Ebitda 3,00 % 1.980,51 2.863,99 3,00

35,00 30,83

100,00 86,96

To comprehend the realization of KPI targets set by PT KBN

(Persero) during the 2017 fiscal year, gneral audit was

conducted by Public Accounting Firm Ishak Saleh, Soewondo

and Rekan. The purpose of this general audit is to obtain

financial comprehension which gives impact on KPI as well as

as the evaluation of KPI indicators on the targets set by the

company.

The following is Assessment results of KPi in 2017

KPI based on Criteria of Superior Performance Evaluation (KPKU)






Penilaian Berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul

(KPKU)

Penilaian kinerja juga dinilai oleh tim yang dinilai oleh tim yang

ditunjuk Kementerian BUMN untuk menilai keunggulan kinerja

perusahaan. Pelaksanaan pengukuran terhadap penilaian

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris di lingkungan Perseroan

didasarkan kepada Pasal 44 Bab XII, Permen BUMN no. PER-

01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan

Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Tahun 2017.

Penilaian sebagai Evaluasi atas Implementasi Kriteria Penilaian

Kinerja Unggul (KPKU) dilaksanakan berdasarkan surat Deputi

Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN nomor S-

198.D7.MBU.10.2017 Tanggal 07 Oktober 2017 tentang

Pelaksanaan Asesmen Kriteria penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

BUMN 2017.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa evaluasi menggunakan

kriteria KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen

KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN

melalui surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian

BUMN nomor S-198.D7.MBU.10.2017 Tanggal 07 Oktober

2017 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldridge

Criteria for Performance Excellence”.

Pelaksanaan penilaian dilakukan Tim Evaluator yang mengacu

pada surat Sekretaris Kementerian BUMN tersebut di atas

ditetapkan minimal terdiri dari 5 (lima) orang Evaluator yang

telah memiliki sertifikat Evaluator KPKU serta dapat terdiri dari

seluruhnya berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan

melibatkan minimal 1 (satu) orang dari eksternal BUMN.

Penugasan terhadap evaluator dengan melibatkan evaluator

dari BUMN lain serta susunan materi laporan ini adalah

mengacu pada surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Kementerian BUMN nomorS-198.D7.MBU.10.2017 Tanggal

07 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi

KPKU Tahun 2017.

Evaluasi ini melalui dua tahapan besar yaitu tahap “On Desk

Review” yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon

KPKU Tahun 2015 dan informasi pendukung ADLI. Tahap

berikutnya adalah “Site Visit” ke perusahaan untuk wawancara

dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi Perusahaan

serta Senior Leader lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan

serta verifikasi berbagai data dan informasi. Berdasarkan hal

tersebut semua di atas selanjutnya disusun Laporan yang

berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan OFI (Opportunity

for Improvements) dan Kekuatan (Strengths) perusahaan

untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan

improvement baik proses maupun improvement hasil-hasil

bisnis.

Assessment Based on criteria of Superior Performance

Evaluation (KPKU)

Performance assessment is assessed by the team appointed

by the Ministry of SOE to assess superior performance of the

company. The implementation of performance assessment

of the Board of Directors and Board of Commissioners at the

Company is based on Article 44 Chapter XII, Regulation of the

Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011

on the Implementation of Evaluation of Criteria of Superior

Performance Evaluation (KPKU) Implementation in 2017.

The assessment as the Evaluation on Criteria of Superior

Performance Evaluation (KPKU) is implemented pursuant to a

Letter of Deputy of Business Infrastructure of the Ministry of

SOE No. S- 198.D7.MBU.10.2017 dated October 7, 2017 on

Assessment Implementation of Criteria of Superior Performance

Evaluation (KPKU) of SOE in 2017.

The letter states that the evaluation uses KPKU of 2015 version,

which refers to the KPKU document as stipulated by the Ministry

of SOE through Letter of Deputy of Business Infrastructure of

the Ministry of SOE No. S-198.D7.MBU.10.2017 dated October

7, 2017 adopting and adapting “Malcolm Baldridge Criteria for

Performance Excellence”.

The assessment is implemented by Evaluator Team which

is guided by the Letter of Secretary of the Ministry of SOE

aforementioned and determined the minimum of 5 (five)

Evaluators who hold KPKU Evaluator certificate. The evaluators

may consist of entirely of external SOE or a combination

involving at least 1 (one) person of external of SOE.

The assignment of evaluator by involving evaluators from other

SOEs and the materials of this report refer to Letter of Deputy

of Business Infrastructure of the Ministry of SOE No. S-198.

D7.MBU.10.2017 dated October 7, 2017 on Implementation

of Evaluation of KPKU of 2017.

This evaluation passes through two major stages namely “On

Desk Review” stage which refers to a paper-based assessment

based on KPKU response in 2015 and supporting information of

ADLI. The next stage is “Site Visit” to the company for interview

and clarification on KPKU responses to the Company’s Board of

Directors and other Senior Leaders appointed by the company

as well as verification various data and information. On this

basis, a report containing Score and Feedback as well as OFI

(Opportunity for Improvements) and Strengths of the company

is prepared to be used as the basis in performing improvement

both on the process and business outcomes.






Berikut Hasil Skor KPKU

Sub Kategori / Sub-categoryMaksimal Skor / Maximum Score

Persentase / Percentage

Skor / Score

Kepemimpinan / Leadership

Kepemimpinan Senior / Senior Leadership 70 50 35.00

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan / Governance and Community Responsibility 50 40 25.00

Perencanaan Strategis / Strategic Planning

Pengembangan Strategi / Development of Strategy 40 50 20.00

Implementasi Strategi / Implementation of Strategy 45 45 20.25

fokus Pelanggan / customer focus

Suara Pelanggan / Customers’ Voice 45 45 20.25

Keterikatan Pelanggan / Customer Interest 40 45 18.00

Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan / Measurement, Analysis and Management of Knowledge

Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Kinerja Perusahaan / Measurement, Analysis and Improvement of the Company’s Performance

45 40 18.00

Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi / Management of Knowledge, Information Management and Information Technology

45 40 18.00

fokus Tenaga Kerja / Labor focus

Lingkungan Tenaga Kerja / Labor Environment 40 40 16.00

Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja / Labor Engagement 45 40 18.00

fokus operasi / operational focus

Proses Kerja / Work Process 45 45 20.25

Efektivitas Operasional / Effectiveness of Operational 40 40 16.00

Hasil-Hasil / results

Hasil/Kinerja Produk dan Proses / Product and Process Result/Performance 110 35 38.50

Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan / Customer Focus Result/Performance 85 45 38.25

Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja / Labor Focus Result/Performance 85 40 24.00

Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola / Leadership and Governance Result/Performance 80 45 36.00

Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar / Financial and Market Result/Performance 90 45 40.50

Total 1.000 432,00

Evaluasi Kinerja Direksi Berdasarkan implementasi Tata

Kelola Perusahaan / GcG

Secara struktural, asesmen Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

dilaksanakan oleh RUPS melalui mekanisme RUPS. Namun

demikian secara periodik Perseroan juga melakukan asesmen

penerapan GCG yang dilaksanakan secara self assessment

maupun oleh pihak independen.

KEBiJAKAN rEMUNErASi DEWAN KoMiSAriS DAN DirEKSiPT KBN (Persero) berpedoman pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dalam menyusun, menetapkan dan

memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris

maupun Direksi. Pemberian remunerasi yang wajar dan layak

berdasarkan kinerja, diharapkan mampu menjadi motivasi

bagi Direksi maupun Dewan Komisaris untuk senantiasa

meningkatkan etos kerja guna memberikan kontribusi yang

positif untuk keberlangsungan bisnis PT KBN (Persero).

Dasar Kebijakan remunerasi

Kebijakan PT KBN (Persero) dalam hal pemberian penghasilan

atau remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan

Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/

MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 beserta perubahannya yang

terdiri dari gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/

insentif kinerja. Persetujuan pemberian remunerasi ditetapkan

oleh RUPS.

KPKU Score

Performance Evaluation of Board of Directors Based on

implementation of corporate Governance (GcG)

Structurally, performance assessment of the Board of

Commissioners and Board of Directors is conducted by GMS

through GMS mechanism. Besides, the Company conducts

periodic assessment on the implementation of GCG both

through self-assessment and by independent party.

rEMUNErATioN PoLicy of BoArD of coMMiSSioNErS AND BoArD of DirEcTorSPT KBN (Persero) is guided by the laws and regulations in force in

preparing, determining and providing remuneration to members

of the Board of Commissioners and Board of Directors. Fair and

appropriate remuneration based on performance is expected to

motivate the Board of Directors and Board of Commissioners

to continuously improve work ethic in order to provide positive

contribution for PT KBN (Persero)’s business continuity.

Basic Policy of remuneration

In the event of income or remuneration and other facilities

for the Board of Commissioners and Board of Directors, PT

KBN’s policy refers to the Regulation of the Minister of SOE

No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 along with

the amendment consisting of salary/honorarium, allowance,

facilities and tantiem/performance incentive. The approval of

the provision of remuneration is stipulated by GMS.






Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

• Faktor Skala Usaha;

• Faktor Kompleksitas Usaha;

• Tingkat Inflasi; dan

• Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

Proses Penetapan remunerasi

Besaran nilai rupiah remunerasi yang diterima oleh Dewan

Komisaris dan Direksi juga didasarkan kepada pencapaian Key

Performance Indicator (KPI) sehingga kebijakan remunerasi di PT

KBN (Persero) sangatlah fair dan proporsional yang mencakup

pencapaian target, penerapan GCG dan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Usulan mengenai komponen remunerasi dilaporkan dalam

RUPS. Bila disetujui oleh Pemegang Saham, usulan remunerasi

tersebut kemudian ditetapkan dalam RUPS tersebut. Penetapan

remunerasi sebelumnya juga telah mempertimbangkan kondisi

pendapatan Perseroan, aset, kondisi keuangan, serta faktor

lainya yang relevan.

remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris PT KBN (Persero) tahun 2017

didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

tentang Persetujuan Pengesahan Laporan Tahun Buku 2016.

Berikut komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris

PT KBN (Persero) tahun 2017:

Jabatan / Position

Unsur-Unsur Honor Komisaris / Honorarium Elements of Board of commissioners

Gaji Pokok / Basic Salary

Perumahan dan Utility / Housing

and Utility

Transportasi / Transportation

Jumlah 1 / Total 1

operasional / operational

Jumlah 2 / Total 2

Jumlah Per Bulan Per orang / Total Per Month Per

individual


36.000.000 - 7.200.000 43.200.000 - - 43.200.000


32. 400.000 - 6.480.000 38.880.000 - - 38.880.000

Jumlah / Total 68.400.000 - 13.680.000 82.000.000 - - 82.000.000

remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi PT KBN (Persero) tahun 2017 didasarkan

pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang

Persetujuan Pengesahan Laporan Tahun Buku 2016. Berikut

komponen remunerasi yang diterima Direksi PT KBN (Persero)

tahun 2017:

Jabatan / Position

Unsur-Unsur Honor Direksi / Honorarium Elements of Board of Directors

Gaji Pokok / Basic Salary

Perumahan dan Utility / Housing

and Utility

Transportasi / Transportation

Jumlah 1 / Total 1

operasional / operational

Jumlah 2 / Total 2

Jumlah Per Bulan Per orang / Total Per Month per

individual


80.000.000 27.500.000 - 107.500.000 - - 107.500.000

Direksi / Director 72.000.000 27.500.000 - 99.500.000 - - 99.500.000

Jumlah / Total 152.000.000 55.000.000 207.000.000 - - 207.000.000

The shareholders determine the remuneration adjustment

for the Board of Commissioners and Board of Directors with

consideration of:

• BusinessScaleFactor;

• BusinessComplexityFactor;

• InflationRate;and

• ConditionandCapabilityoftheCompany.

remuneration Determination Process

The amount of remuneration in rupiah received by the Board

of Commissioners and the Board of Directors is also based on

the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) so that

the remuneration policy in PT KBN (Persero) is highly fair and

proportional which includes the achievement of targets, the

implementation of GCG and corporate social responsibility.

Proposal on remuneration components are reported in the GMS.

If the proposal is approved by the Shareholders, the proposed

remuneration is then stipulated in the GMS. The determination

of the previous remuneration has also taken into consideration

the Company’s revenue, assets, financial condition, and other

relevant factors.

remuneration for Board of commissioners

The remuneration for the Board of Commissioners of PT KBN

(Persero) in 2017 was based on the resolution of General

Meeting of Shareholders concerning Approval of the 2016

Fiscal Year Report Ratification. The following are remuneration

components received by the Board of Commissioners of PT KBN

(Persero) in 2017:

remuneration for Board of Directors

Remuneration for the Board of Directors of PT KBN (Persero)

in 2017 was based on Resolution of the General Meeting of

Shareholders concerning Approval of the 2016 Fiscal Year

Report Ratification. The following are remuneration components

received by the Board of Directors of PT KBN (Persero) in 2017:






iNforMASi HUBUNGAN AfiLiASi DEWAN KoMiSAriS DAN DirEKSiSeluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT KBN

(Persero) berstatus independen atau tidak memiliki hubungan

satu sama lain serta dengan pemegang saham yang dilarang

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

implementasi GCG.


Hubungan Keluarga / family relationship Hubungan Keuangan / financial relationship

Dewan Komisaris / Board of

commissioner

Pemegang SahamSebagai Dewan

Komisaris / Shareholders as Board

of commissioners

Direksi / Board of Director

Dewan Komisaris / Board of

commissioner

Direksi / Board of Director

Pemegang Saham /

Shareholder

ya / yes

Tidak / No

ya / yesTidak /

Noya / yes

Tidak / No

ya / yes

Tidak / No

ya / yes

Tidak / No

ya / yes

Tidak / No

Ngadino Komisaris Utama / President Commissioner v v v v v v

Mohammad Farela Komisaris / Commissioner v v v v v v

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner v v v v v v

H.M. Sattar Taba Direktur Utama / President Director v v v v v v


Direktur Operasi / Director of Operations v v v v v v


Direktur Administrasi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

v v v v v v

KEBiJAKAN KEBErAGAMAN KoMPoSiSi DEWAN KoMiSAriS DAN DirEKSi

PT KBN (Persero) memiliki kebijakan terkait keberagaman

komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang berpedoman pada

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 untuk

Dewan Komisaris dan PER-03/MBU/02/2015 untuk Direksi yang

menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris

dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan

ketentuan-ketentuannya.

Keberagaman Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan didasarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan

PT KBN (Persero) yang meliputi aspek pengetahuan, keahlian,

pengalaman profesional dan latar belakang guna mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan

Direksi.

Nama / Name Jabatan / Position Pendidikan / Education Usia / Age


AKABRI Kepolisian tahun 1982 / The AKABRI Police in 1982 59 tahun / years

Mohammad Farela Komisaris / Commissioner 1. Sarjana Hukum / Bachelor of Law2. Magister Hukum Bisnis / Master of Business Law

65 tahun / years

Ermaya Suradinata Komisaris / Commissioner Doktor Sosial Politik / Doctor's Degree in Social and Politic's 63 tahun / years

H.M. Sattar TabaDirektur Utama / President Director

Sarjana Ekonomi / Bachelor of Economics 62 tahun / years


Direktur Administrasi dan Keuangan / Director of Administration and Finance

Sarjana Akuntansi / Bachelor of Accounting 56 tahun / years


Direktur Operasi / Director of Operations

1. Sarjana Teknik Sipil / Civil engineer2. Magister Manajemen / Master of Management

56 tahun / years

iNforMATioN oN AffiLiATioN of BoArD of coMMiSSioNErS AND BoArD of DirEcTorSAll members of the Board of Commissioners and Board of

Directors of PT KBN (Persero) are independent or have no

relationship with each other and the shareholders. This is

prohibited by the prevailing laws and regulations on GCG

implementation.

PoLicy oN coMPoSiTioN DiVErSiTy of BoArD of coMMiSSioNErS AND BoArD of DirEcTorSPT KBN (Persero) has a policy related to composition diversity

of the Board of Commissioners and Board of Directors which

is guided by Regulations of the Minister of SOE No. PER-02/

MBU/02/2015 for the Board of Commissioners and PER-03/

MBU/02/2015 for the Board of Directors. These regulations

state that candidate members of Board of Commissioners and

Board of Directors can be from various institutions along with

the provisions.

The composition diversity of the Company’s Board of

Commissioners and Board of Directors is based on the needs

of PT KBN (Persero) covering aspects of knowledge, expertise,

professional experience and background in order to support

the effectiveness of duties implementation of members of the

Board of Commissioners and Board of Directors.






corPorATE SEcrETAry Corporate Secretary of PT KBN (Persero) has a strategic role to

assist the Board of Directors in building and maintaining good

relationships with both internal and external parties, namely

regulator, capital market, shareholders and other stakeholders

in line with the Company’s spirit of information disclosure.

Moreover, Corporate Secretary shall ensure information delivery

regarding the Company accurately, transparently and promptly

to the related institutions, the Shareholders as well as other

stakeholders.

Profile of corporate Secretary

functions of corporate Secretary

The functions of Corporate Secretary pursuant to the

Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprise No.

PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate

Governance in State-Owned Enterprises (SOEs Ministerial

Decree 01/2011) are:

1. To ensure that the SOE complies with regulations on

disclosure requirements in line with the application of GCG

principles;

2. To provide information required by the Board of Directors

and Board of Commissioners/Supervisory Board periodically

and/or at any time as requested;

3. As Liaison Officer and to administer and retain company

documents, including but not limited to List of Shareholders,

Special List and Minutes of Board of Directors Meetings,

Board of Commissioners meetings and General Meeting of

Shareholders (GMS).

SEKrETAriS PErUSAHAAN Sekretaris Perusahaan PT KBN (Persero) memiliki peranan

strategis membantu Direksi dalam membangun dan memelihara

hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal,

yaitu kepada regulator, pasar modal, pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya yang sejalan dengan semangat

keterbukaan informasi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan juga harus dapat memastikan

penyampaian informasi terkait dengan Perseroan secara akurat,

transparan dan tepat waktu kepada instansi yang terkait,

Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Toha Muzaqi

49 tahun / years

Direksi PT KBN (Persero) menunjuk Toha

Muzaqi sebagai Sekretaris Perusahaan

berdasarkan Surat Keputusan Direksi

No:079/SKD/DRT.5./10/2014 tanggal

1 Oktober 2014. Toha Muzaqi mulai

menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT

KBN (Persero) sejak tahun 2014.

Toha Muzaqi mendapatkan gelar Sarjana

Ekonomi Akuntansi dari STIE Swadaya

pada tahun 2002. Sebelumnya Toha

Muzaqi pernah menjabat sebagai

Manager Akuntasi & Keuangan SBU

Kawasan Cakung. Berbagai tugas dan

pelatihan formal maupun non formal

telah diambilnya antara lain: Leadership,

Auditor, Sistem Manajemen Mutu

ISO.9001:2008.

The Board of Directors appoints Toha

Muzaqi as the Head of Corporate

Secretary pursuant to Decree No:079/

SKD/DRT.5./10/2014 dated October 1,

2014. He started to serve as the Head of

Secretary of PT KBN (Persero) since 2014.

Toha Muzaqi obtained his Bachelor’s

degree in Accounting Economics from

STIE Swadaya in 2002. Previously, Toha

Muzaqi served as Manager of Accounting

& Finance SBU Cakung Area. Various

formal and non-formal duties and training

programs have been taken including:

Leadership, Auditor, Quality Management

System ISO.9001: 2008.

fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan menurut Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara (Permenneg BUMN 01/2011)

adalah:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang

persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-

prinsip GCG;

2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/

atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3. Sebagai penghubung (Liaison Officer) dan menatausahakan

serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar

Khusus dan Risalah Rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris

dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).






Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan,

manajemen telah membentuk struktur jabatan Sekretaris

Perusahaan yang berkedudukan langsung di bawah Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) No. 006/SKD/

DRT.5.1/01/2003 Tanggal 11 Januari 2013, fungsi dan tugas

pokok Sekretaris Perusahaan adalah:

fungsi

Membantu Direksi sebagai pejabat penghubung (Liaison

Officer) dalam komunikasi dengan Stakeholders, penyusunan

laporan manajemen serta kegiatan yang berhubungan dengan

kesekretariatan, pengelola kehumasan (Relation Officer) dan

penerapan Manajemen Risiko.

Tugas Pokok

1. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi.

2. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan/atau

pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.

3. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan perusahaan.

4. Melaksanakan kegiatan identifikasi risiko, pengukuran

risiko dan perumusan risk profile serta pemantauan dan

pengendalian risiko.

5. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi

perusahaan.

6. Menyiapkan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang

berlaku.

7. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat

komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS).

8. Melakukan pembinaan kepada pegawai sesuai kewenangan

dan ketentuan yang berlaku.

9. Merumuskan sasaran mutu dan prosedur mutu unit kerja

yang merupakan penjabaran dari kebijakan mutu, dan

sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan.

10. Menyiapkan laporan kegiatan sekretariat perusahaan secara

benar dan tepat waktu.

Pelatihan dan Pendidikan Sekretaris Perusahaan 2017

Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam

menjalankan fungsi, Sekretaris Perusahaan dibekali dengan

pelatihan dan pengembangan kemampuan sebagai berikut:

Tanggal / Date Jenis Diklat / Type of Education & Training Penyelenggara / organizer

2-5 Februari 2017 / February 2-5, 2017 Seminar Kehumasan / Seminar of Public Relations FH BUMN / SOE Human Relations Forum

2-5 Februari 2017 / February 2-5, 2017 Seminar Kehumasan / Seminar of Public Relations FH BUMN / SOE Human Relations Forum

5-6 April 2017 / April 5-6, 2017 Executive Leadership Program 1 Kementerian Negera BUMN / Ministry of SOE


Seminar Kehumasan / Seminar of Public Relations ANTARA

To perform the duties and functions of the Corporate

Secretary, the management has established a position structure

of Corporate Secretary directly under the Board of Directors

pursuant to Decree of the Board of Directors (SKD) No. 006/

SKD/DRT.5.1/01/2003 dated January 11, 2013 the main

functions and duties of the Corporate Secretary are:

functions

To assist the Board of Directors as Liaison Officer in

communicating with the Stakeholder, to prepare management

reports and activities related to Secretariat, Relation Officer and

Risk Management implementation.

Main Duties

1. To strive for the implementation of the agenda of the Board

of Directors.

2. To communicate corporate and/or government policies to

internal and external parties

3. To conduct corporate secretarial activities.

4. To implement risk identification, risk measurement and

risk profile formulation activities and risk monitoring and

control.

5. To manage and develop company information systems.

6. To prepare company reports in accordance with applicable

regulations.

7. To coordinate report materials for meetings of the Board

of Commissioners and general meeting of shareholders

(GMS).

8. To conduct coaching to employees in accordance with the

applicable provisions.

9. To formulate quality objectives and work unit quality

procedures which are the elaboration of the quality policy,

and quality objectives of the company that have been

established.

10. To prepare corporate secretariat activities reports correctly

and timely.

Training and Education for corporate Secretary in 2017

To improve the ability and knowledge in performing its

functions, Corporate Secretary is equipped by training and

ability development as follows:






Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PT KBN (Persero) telah melaksanakan

kinerjanya yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi (SKD) No.

006/SKD/DRT.5.1/01/2003 Tanggal 11 Januari 2013 fungsi dan

tugas pokok Sekretaris Perusahaan, yakni mengkomunikasikan

kebijakan perusahaan atau pemerintah kepada pihak internal

dan eksternal, mengelola dan mengembangkan sistem

informasi Perseroan, serta mengkoordinasikan bahan-bahan

laporan untuk rapat komisaris dan rapat umum pemegang

saham (RUPS).

KoMiTE AUDiT

PT KBN (Persero) membentuk Komite Audit untuk membantu

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal

melakukan pengawasan terhadap sistem dan proses Pelaporan

Keuangan, proses audit atas laporan Keuangan Perusahaan,

evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (internal

control) Perusahaan, evaluasi atas kinerja Internal Auditor

Perusahaan, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional

serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang

undangan lainnya. Oleh karenanya, Komite Audit bertanggung

jawab langsung terhadap Dewan Komisaris

Susunan Komite Audit PT KBN (Persero)

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governnace), dan sesuai Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tanggal

1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik, PT KBN (Persero) memiliki organ Komite Audit

sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor

03/Dekom/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang

pemberhentian dan pengangkatan Komite Audit. Hingga akhir

Desember 2017 susunan Komite Audit KBN sebagai berikut :

Nama / Name Jabatan / PositionSK Pengangkatan /

Decree of AppointmentPeriode Jabatan /

Term of office

Marsudi Syuhud Ketua Komite / Head of Committee Dewan Komisaris Nomor 03/Dekom/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 / The Board of Commissioners No. 03/Dekom/XII/2016 dated December 1, 2016

5 Tahun / 5 Years

Sujatno Anggota Komite / Member of Committee 5 Tahun / 5 Years

M Farkhan Supriyadi Anggota Komite / Member of Committee 5 Tahun / 5 Years

Profil Komite Audit

Marsudi Syuhud

Profil sudah disajikan pada pembahasan bab profil Dewan

Komisaris

Activity implementation of corporate Secretary

The Head of Corporate Secretary of PT KBN (Persero) has

conducted his performance by referring to the Decree of the

Board of Directors (SKD) No. 006/SKD/DRT.5.1/01/2003 dated

January 11, 2013 on functions and main duties of the Corporate

Secretary, ie communicating corporate or government policies

to internal and external parties, managing and developing

the Company’s information system, and coordinating report

materials for commissioners meetings and general meeting of

shareholders (GMS).

AUDiT coMMiTTEE

PT KBN (Persero) established Audit Committee to assist the

implementation of the Board of Commissioners’ duties and

functions in performing supervision on systems and Financial

Reporting process, audit process on Corporate Financial

Statements, evaluation on the implementation of internal

control, evaluation on performance of Internal Auditor of

the Company and monitoring of technical and operational

performance as well as the compliance with the provisions

and laws and regulations. To that end, the Audit Committee is

directly responsible to the Board of Commissioners.

Audit committee composition of PT KBN (Persero)

In implementing Good Corporate Governance, and in

accordance with the Regulation of the State Minister of SOE No.

Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation

of Good Corporate Governance, PT KBN (Persero) has the

Audit Committee organ pursuant to the Decree of the Board

of Commissioners No. 03/Dekom/XII/2016 dated December 1,

2016 on dismissal and appointment of Audit Committee. As

of the end of December 2017, the composition of KBN’s Audit

Committee is as follows:

Profile of Audit committee

Marsudi Syuhud

His profile is presented in the profile of Board of Commissioners

chapter.






Duties and Authorities of Audit committee

Pursuant to Code of Good Corporate Governance, the duties

and authorities of the Audit Committee of PT KBN (Persero) are:

Duties

a. To prepare the annual audit activity plan (Audit Committee’s

Work Plan) approved by the Board of Commissioners.

b. To assess the effectiveness of the function implementation

of Internal Control Unit (SPI).

c. To evaluate SPI audit planning, among others through

activities of:

• EvaluationofAnnualAuditWorkProgram(PKPT)which

includes determination of audit object, audit type, audit

time budget and human resources adequacy.

• Evaluationofthedeterminationofauditissuesoutside

of PKPT.

d. To evaluate the audit conducted by SPI to ensure that the

audit has been carried out in accordance with the plan, and

has been accompanied by adequate audit supervision in

order to ensure the quality of audit implementation.

e. To evaluate SPILHP by reviewing the audit program and

related inspection paperwork if deemed necessary.

Sujatno mulai menjabat sebagai

anggota Komite Audit terhitung

sejak Juni 2010, kemudian mendapat

perpanjangan masa jabatan Anggota

Komite Audit di PT KBN (Persero)

hingga sekarang. Mendapatkan gelar

Sarjana dari Universitas Jayabaya,

Jakarta pada tahun 1984. Mulai

bergabung di PT KBN (Persero) pada

tahun 1991 sampai dengan 2009

dan jabatan terakhir adalah sebagai

Kepala Divisi Pemasaran.

Sujatno began to serve as member of

the Audit Committee since June 2010,

then his term office was attended until

present. He obtained his Bachelor’s

degree from Jayabaya University in

1984. He joined PT KBN (Persero) in

1991 until 2009 and his last position

was as Head of Marketing Division.

Sujatno

64 tahun / 64 years

M Farkhan Supriyadi mulai menjabat

sebagai anggota Komite Audit sejak

2013 Farkhan mendapatkan gelar

Sarjana Akuntansi dari Universitas

Diponegoro dan Magister Finance dari

Universitas Trisakti. Berpengalaman

di industri keuangan sejak tahun

1995 dan pernah bekerja di PT Kliring

Berjangka Indonesia (Persero).

M. farkhan Supriyadi

43 tahun / 43 years

M Farkhan Supriyadi began to serve as

member of the Audit Committee since

2013. Farkhan obtained his Bachelor’s

degree in Accounting from Universitas

Diponegoro and Master’s degree

in Finance from Universitas Trisakti.

Experienced in financial industry since

1995 and has worked in PT Kliring

Berjangka Indonesia (Persero).

Tugas, dan Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau

GCG, tugas dan Wewenang Komite Audit yang dimiiliki PT

KBN (Persero) yakni:

Tugas

a. Menyusun rencana kegiatan pengawasan (Rencana Kerja

Komite Audit) tahunan yang disetujui Komisaris.

b. Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi

Satuan Pengawas Intern (SPI).

c. Melakukan evaluasi atas perencanaan audit SPI antara lain

melalui kegiatan :

• Evaluasi program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)

yang meliputi penentuan obyek audit, jenis audit,

anggaran waktu audit dan kecukupan SDM.

• Evaluasi penentuan audit issues di luar PKPT.

d. Melakukan evaluasi atas audit yang dilakukan SPI untuk

memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana, serta telah disertai dengan supervisi audit secara

memadai dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan audit.

e. Melakukan evaluasi atas LHP SPI dengan mereview program

audit dan kertas kerja pemeriksaan yang terkait apabila

diperlukan.






f. To conduct assessment on the follow-up of audit results,

then take required steps in the event that the management

does not follow up the SPI LHP.

g. To evaluate and provide recommendations on the

appointment of external auditor to the Board of

Commissioners for GMS.

h. To evaluate the effectiveness of audit implementation by

the external auditor through the following steps:

• Reviewing the scope of audit assignments and audit

approaches used, including coordination mechanisms

with SPI.

• Obtaining clarity on the implementation of audit

including discussions on non-audit services that may be

given by the external auditor.

• Discussingvariousmatterswhicharedeemednecessary

by the Audit Committee to be discussed in private with

the external auditor.

• Examining the independence and objectivity of the

external auditor and reviewing the adequacy of the

audit conducted to ensure that important risks have

been considered.

i. To provide recommendations on the improvement of

the company's management control system and its

implementation.

j. To identify matters which require the Board of

Commissioners’ concern.

k. To evaluate the quality of financial information generated

by the Company, especially regarding financial statements,

projections, and other financial information.

l. To evaluate the Company's level of compliance with the

prevailing laws and regulations.

m. To carry out other duties given by the Board of

Commissioners.

Authorities of Audit committee

a. To fully, freely and unrestrictedly access records, employees,

resources and funds as well as the Company’s other assets

related to its duties implementation.

b. If deemed necessary in performing its duties, the Audit

Committee is authorized to provide suggestions for the

use of consultants, accountants, legal advisors or other

independent professionals to the Board of Commissioners.

code of conduct of Audit committee

All members of the Audit Committee obey and comply with

the Code of Conduct of the Audit Committee as set forth in

the Code of Good Corporate Governance of PT KBN (Persero).

Code of conduct related to the rules which regulate and binds

the members of the Audit Committee.

f. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit,

selanjutnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan

dalam hal manajemen tidak menindaklanjuti LHP SPI.

g. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas

penunjukan auditor eksternal kepada Komisaris untuk

dibawa dalam RUPS.

h. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari

auditor eksternal melalui langkah-langkah:

• Mengkaji ruang lingkup penugasan audit dan

pendekatan audit yang digunakan, termasuk di

dalamnya mekanisme koordinasi dengan SPI.

• Memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan audit

termasuk pembahasan mengenai jasa non audit yang

mungkin diberikan oleh auditor eksternal.

• Membahas berbagai hal yang menurut Komite Audit

dipandang perlu untuk dibicarakan secara tertutup

dengan auditor eksternal.

• Menelaah independen dan objektivitas auditor

eksternal serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang

dilakukannya untuk memastikan bahwa risiko yang

penting telah dipertimbangkan.

i. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan

sistem pengendalian manajemen perusahaan serta

pelaksanaannya.

j. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Komisaris.

k. Melakukan evaluasi atas kualitas informasi keuangan yang

dihasilkan oleh Perseroan, terutama menyangkut laporan

keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

l. Melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Perseroan

atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris.

Wewenang Komite Audit

a. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas

terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana. Serta

aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugasnya.

b. Apabila dipandang perlu dalam rangka menjalankan

tugasnya, Komite Audit berwenang memberikan usul untuk

menggunakan konsultan, akuntan, penasehat hukum atau

profesi lainnya yang independen kepada Komisaris.

Kode Etik Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit selalu menaati dan patuh

terhadap Kode Etik Komite Audit seperti yang tertuang dalam

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang

dimiliki oleh PT KBN (Persero). Kode etik terkait aturan prilaku

yang mengatur dan mengikat pada anggota Komite Audit.






Adapun Kode Etik Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Komite Audit wajib mentaati segala peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan

tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh

tanggung jawab.

b. Komite Audit harus memiliki integritas yang menimbulkan

kepercayaan kepada para pengguna hasil kerjanya.

c. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya harus selalu

mempertahnkan sikap independensi dan obyektifitasnya.

d. Komite Audit wajib menyimpan informasi yang diperolehnya

sepanjang informasi tersebut belum terbuka, kecuali kepada

Komisaris atau karena tuntunan profesionalitas.

Tanggung Jawab Pelaporan

a. Komite Audit bertanggung jawab kepada komisaris atas

pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.

b. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Komisaris

atas setiap penugasan yang diberikan.

c. Komite Audit membuat laporan bulanan, triwulan, semester

dan tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan.

independesi Komite Audit

independensi Komite Audit / audit Committee Independency

Aspek independensi / Independency aspectMarsudi Syuhud

Sujatno M. farkhan Supriyadi

Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Dengan Komisaris dan Direksi / Does not have Financial Relation with Commissioners and Directors

Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan aliasi / Does not have Management Relation in the Company or other affiliated company

Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di Perseroan / Does not have Share Ownership Relation in the Company

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota Komite / Does not have Family relation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and other members of the Committee

Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Dengan Komisaris dan Direksi / Does not have Financial relation with Board of Commissioners and Board of Directors

Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Parpol, Pejabat Pemerintah Daerah / Does not serve as a Board of Political Party, Regional Government Official

frekuensi rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala baik dengan

internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan

Direksi. Sepanjang 2017, Komite Audit menyelenggarakan

rapat sebanyak 50 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-

masing anggota sebagai berikut:


Number of Meetings Jumlah Kehadiran / Total Attendance

frekuensi Kehadiran / Attendance frequency

Marsudi Syuhud Ketua Komite / Head of Committee 50 6 12%

Sujatno Anggota Komite / Member of Committee 50 45 90%

M Farkhan Supriyadi

Anggota Komite / Member of Committee 50 47 94%

The Code of Conduct of the Audit Committee is as follows:

a. The Audit Committee shall comply with all applicable laws

and regulations and perform the duties entrusted to it

responsibly.

b. The Audit Committee shall have integrity that builds trust to

its performance users.

c. The Audit Committee in performing its duties shall always

maintain its independence and objectivity.

d. The Audit Committee shall keep the information obtained

provided that such information is not yet open, except to the

Board of Commissioners or due to professional demands.

reporting responsibilities

a. The Audit Committee is responsible to the Board of

Commissioners for the performance of the assigned tasks.

b. The Audit Committee shall submit reports to the Board of

Commissioners on any assignments given.

c. The Audit Committee prepares monthly, quarterly, semester

and annual reports to the Board of Commissioners on the

implementation of activities undertaken.

independency of Audit committee

Meeting frequency of Audit committee

The Audit Committee holds regular meetings both internally

and with the Board of Commissioners and Board of Directors.

Throughout 2017, the Audit Committee held 50 meetings with

the following attendance rate of each member:






Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit mengikuti berbagai kegiatan

pengembangan kompetensi guna meningkatkan kemampuan

dan wawasannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai Komite Audit di Perseroan.

Pengembangan atau pelatihan yang diikuti yakni

Tanggal / Date Jenis Diklat / Type of Education & TrainingPenyelenggara /

organizer

16-20 Maret 2017 / March 16-20, 2017

Indonesia Institute For Corporate Directorship ProgramFH BUMN / SOE Public Relations Forum


Seminar Nasional Call Of Paper & Conference / Call of Paper & Conference National Seminar Association ACFE

1-3 November / November 1-3

Workshop Sinergi BUMN Governance Pengadaan Barang dan Jasa / Sinergi BUMN Workshop of Procurement of Goods and Services Governance

HC BUMN / SOE Holding Company

TEMUAN, rEKoMENDASi DAN TiNDAK LANJUT LAPorAN

KoMiTE AUDiT

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan berbagai

kegiatan terkait pelaksanaannya membantu Dewan Komisaris

menjalankan fungsi pengawasan secara internal. Salah satu

tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait jalannya sistem

pengendalian internal di Perusahaan yang meliputi aspek

keuangan dan operasional. Berikut pelaksanaan kinerja Komite

Audit selamat tahun 2017:

Kegiatan / Activities Sasaran / Target Tindak Lanjut / follow Up

Melakukan Pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh SPI di PT KBN (Persero) / Conducted Monitoring on acitivities carried out by SPI in PT KBN (Persero)

Melakukan update terhadap permasalahan yang terjadi agar dapat memberikan masukan untuk penyelesaian masalah / To perform update on issues occurred in order to provide input for settlement.

• MengadakanPertemuansecaraberkaladengan SPI dalam rangka melakukan pengawasan pengendalian internal PT KBN (Persero).

• MengadakanPertemuanTriwulanandengan SPI untuk pembahasan Laporan Triwulan SPI PT KBN (Persero)

• Melakukanevaluasi/review penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan SPI PT KBN (Persero)

• HeldregularmeetingswithSPIinorderto supervise the internal control of PT KBN (Persero).

• HeldQuarterlyMeetingswithSPItodiscuss SPI Quarterly Report of PT KBN (Persero)

• Conductedevaluation/reviewonthepreparation of Annual Work Plan and Budget of PT KBN (Persero)’s SPI

Melakukan pengawasan Kinerja Manajemen PT KBN (Persero) / Conducted Supervision on Performance of PT KBN (Persero)’s Management

Membantu perusahaan dalam mencapai kinerja Perseroan yang ditentukan dalam RKAP / To support the company in achieving the Company’s performance specified in RKAP

• Mereviewlaporanmanajemenbulanandan mengadakan pertemuan bulanan dengan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tahun 2016.

• MemberikantanggapanmengenaiLaporan Manajemen Triwulanan.

• MelakukankunjungankerjakeArea-area untuk memastikan implementasi program kerja sesuai dengan RKAP 2017

• Reviewedmonthlymanagementreportsand held monthly meetings with the Board of Commissioners to evaluate the company’s performance in 2016.

• ProvidedopinionsonQuarterlyManagement Reports.

• ConductedworkvisittoAreastoensurethe implementation of work program in accordance with 2017 RKAP

Training and competency Development for Audit

committee

During 2017, the Audit Committee participated in various

competency development activities in order to improve its

ability and insight in performing the duties and functions as the

Company’s Audit Committee.

The Development or training programs attended are as follows:

fiNDiNGS, rEcoMMENDATioNS AND foLLoW UP of

AUDiT coMMiTTEE rEPorT

Throughout 2017, the Audit Committee has carried out various

activities related to its performance assisting the Board of

Commissioners in performing the internal supervisory function.

One of the duties and responsibilities of the Audit Committee

is to provide recommendations to the Board of Commissioners

related to internal control system in the Company which covers

financial and operational aspects. The following is performance

of the Audit Committee throughout 2017:






riSK coMMiTTEE PT KBN (Persero) established Risk Committee to assist the Board

of Commissioners in conducting identification and mitigation

to the risk profile which may affect the performance of PT KBN

(Persero), both in the short term and long term. The Audit

Committee works collectively and is directly responsible to the


Member composition of risk committee of PT KBN (Persero)

In the implementation of Good Corporate Governance and in

accordance with the Regulation of the State Minister of SOE No.

Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation

of Good Corporate Governance, PT KBN is equipped by the

Risk Committee organ. Members of the Risk Committee are

appointed by the Company pursuant to Decree of the Board

of Commissioners No. 04/DEKOM/XII/2016 dated December 1,

2016 on Dismissal and appointment of Risk Committee. Until

the end of December 2017, the composition of Risk Committee

of PT KBN (Persero) is as follows:

Kegiatan / Activities Sasaran / Target Tindak Lanjut / follow Up

Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan / Conducted Supervision of the Implementation of Audit on Financial Statements.

Untuk mendapatkan informasi mengenai progress audit dan dapat memberikan jawaban yang terbaik menurut perusahaan dan penyelesaian dapat tepat waktu serta laporan Wajar Tanpa Pengecualian / To obtain information on audit progress and provide the best response according to the company and the settlement can be in a timely manner with unqualified opinion

• MengadakanpertemuanrutindenganKAP untuk memastikan pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun buku 2013 sesuai dengan Term Of Reference (TOR)

• Mengadakanevaluasiataspelaksanaanaudit tahun buku 2016.

• MelakukanpenilaianataskinerjaAuditor Eksternal tahun buku 2016 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kinerja auditor tahun buku 2016.

• MenyusunTerm of Reference (TOR) dan/atau Enginering Estimate untuk Audit tahun buku 2017

• MelakukanevaluasiataspengadaanAuditor Eksternal untuk audit tahun buku 2017 (jika diperlukan)

• MemberikanrekomendasikepadaDewan Komisaris untuk calon Auditor Eksternal Tahun Buku 2017 untuk diajukan kepada Pemegang Saham.

• HeldperiodicmeetingswithKAPtoensure the implementation of audit on financial statements for 2013 fiscal year in accordance with Term of Reference (ToR)

• Performedevaluationontheimplementation of audit for the 2016 fiscal year.

• Conductedassessmentontheperformance of the External Auditor in the 2016 fiscal year and provided recommendations to the Board of Commissioners for the performance of auditor in the 2016 fiscal year.

• FormulatedTermofReference(ToR)and/or Engineering Estimate for Audit in the 2017 fiscal year

• Conductedevaluationontheappointment of the External Auditor for audit in the 2017 fiscal year (if necessary)

• Providedrecommendationsofcandidates of External Auditor in the 2017 Fiscal Year to the Board of Commissioners and to be proposed to the Shareholders.

Melakukan ‘”capacity building” Komite Audit / Conducted “Capacity Building” of Audit Committee

Meningkatnya Kompetensi dari Komite / To improve Competency of the Committee

• MengikutiKegiatanSeminar• MengikutiSertifikasi• MenjadiAnggotaProfesi

• ParticipatedinSeminarPrograms• AttendedCertifications• BecameprofessionMembers

KoMiTE riSiKo PT KBN (Persero) membentuk Komite Risiko untuk membantu

Dewan Komisaris dalam melakukan identifikasi serta melakukan

mitigasi terhadap profil resiko yang bisa mempengaruhi kinerja

PT KBN (Persero), baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Komite Audit bekerja secara kolektif kolegial dan

bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite risiko PT KBN (Persero)

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governnace), dan sesuai Peraturan

Menteri Negera BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1

Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

baik, PT KBN (Persero) memiliki organ Komite Risiko . Anggota

Komite Risiko diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan

Surat Keputusan Komisaris No: 04/DEKOM/XII/2016, tanggal

1 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan

Komite Risiko. Hingga akhir Desember 2017 susunan Komite

Risiko PT KBN (Persero) sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / PositionSK Pengangkatan /

Decree of AppointmentPeriode Jabatan /

Term of office

Mohammad Farela Ketua Komite / Head of Committee Dewan Komisaris Nomor 04/Dekom/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 / The Board of Commissioners No. 04/Dekom/XII/2016 dated December 1, 2016

5 Tahun / 5 Years

Sofyan Z Anggota Komite / Member of Committee 5 Tahun / 5 Years

Syamsul Monoarfa Anggota Komite / Member of Committee 5 Tahun / 5 Years






Profile of risk committee

Mohammad farela

His profile is presented in the profile of the Board of

Commissioners chapter.

Vision and Mission

The Risk Committee of PT KBN (Persero) in performing its

duties has formulated its vision, mission, target and purpose

as follows:

• Vision

The Risk Management Monitoring Committee of PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) “Objectively Maintains

Optimum Management of Business Risk in PT. Kawasan

Berikat Nusantara (Persero)”.

• Mission

To assist the Board of Commissioners “Performing

Supervisory Duty, to Encourage and Direct the Business Risk

Management at PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

based on the Principles of Good Corporate Governance so

that the Company’s Mission can be Achieved Optimally”.

Profil Komite risiko

Mohammad farela

Profil sudah disajikan pada pembahasan bab profil Dewan

Komisaris.

Sofyan Z merupakan merupakan

pensiunan BPKP (Badan Pengawasan

dan Keuangan Pemerintah), meraih

gelar sarjana dari Institut Ilmu

Keuangan Negara, Jurusan Akuntansi,

Jakarta, tahun 1978. Dipercaya

sebagai anggota Komite Pemantau

Manajemen Resiko sejak tahun 2011.

Sofyan Z is a retired BPKP (Government

Oversight and Finance Agency),

obtained Bachelor’s degree in Institut

Ilmu Keuangan Negara, Majoring

in Accounting, Jakarta, in 1978. He

is mandated as member of the Risk

Management Monitoring Committee

since 2011.

Sofyan z

69 tahun / 69 years

Syamsul Monoarfa

Syamsul Monoarfa mulai menjabat

sebagai anggota Komite Risiko PT

KBN (Persero) sejak tahun 2011.

Sebelumnya beliau pernah sebagai

Kepala Divisi SDM & Umum serta

Kepala SPI, dan Ketua Forum

Komunikasi Pegawai PT KBN (Persero).

Syamsul Monoarfa began his career

as member of Risk Committee of PT

KBN (Persero) since 2011. Previously,

he was the Head of Human Resources

& General Affairs and Head of SPI,

and chairman of the Employee

Communication Forum of PT KBN

(Persero).

Syamsul Monoarfa

63 tahun / 63 years

Visi dan Misi

Komite Risiko PT KBN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya

merumuskan visi, misi, sasaran dan tujuan sebagai berikut:

• Visi

Komite Pemantau Manajemen Risiko PT. Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) “Menjaga Secara Objektif

agar Pengelolaan Risiko Usaha pada PT. Kawasan Berikat

Nusantara (Persero) Dapat Dilakukan Secara Optimal” .

• Misi

Membantu Komisaris “Menjalankan Fungsi Pengawasan,

Untuk Mendorong dan Mengarahkan agar Pengelolaan

Risiko Usaha pada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Dikelola Dengan Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good

Corporate Governance Sehingga Misi Perusahaan Dapat

Terlaksana Dengan Optimal”.






organization Structure of risk committee

Duties and Authorities of risk committee

Based on Code of Good Corporate Governance, duties and

authorities of Risk Committee are as follows:

Duties of risk committee

a. To assist the Board of Commissioners in performing its duties,

particularly related to the compliance of the organization to

the principles of Good Corporate Governance (GCG).

b. To observe whether the company has anticipated a

predictable or unpredictable potential event that may

negatively affect the organization.

c. To encourage the company to identify risk, measure risk

and formulate the company's risk profile.

d. To encourage the company to develop action plan for risk

management implementation.

risk committee responsibilities

a. To prepare periodical reports containing points of its

work results based on the assignment of the Board of

Commissioners.

b. Periodical reports shall be prepared at least every 3 (three)

months unless otherwise determined by the Board of

Commissioners.

c. To create a special report that contains any issues that are

predicted to pose risks that may disrupt the company's

activities.

risk committee independency

Struktur organisasi Komite risiko

KomisarisCommissioner

KETUA / HEADM. Farela

ANGGoTA / MEMBErSofyan Z.

ANGGoTA / MEMBErSyamsul Monoarfa

Tugas, dan Wewenang Komite risiko

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau

GCG, tugas dan Wewenang Komite Risiko adalah sebagai

berikut:

Tugas Komite risiko

a. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya, khususnya terkait dengan kepatuhan organisasi

terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance

(GCG).

b. Mengamati apakah perusahaan telah mengantisipasi suatu

kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun

yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif

terhadap organisasi.

c. Mendorong perusahaan dalam melakukan identifikasi

risiko, pengukuran risiko dan perumusan profile risiko

perusahaan.

d. Mendorong perusahaan dalam membuat action plan dalam

rangka penerapan manajemen risiko.

Kewajiban Komite risiko

a. Membuat laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil

kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris.

b. Laporan berkala dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan

kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

c. Membuat laporan khusus yang berisi setiap permasalahan

yang diperkirakan menimbulkan risiko yang dapat

mengganggu kegiatan perusahaan.

independesi Komite risiko

independensi Komite risiko / risk Committee Independency

Aspek independensi / Independency aspectMohammad

farelaSofyan z

Syamsul Monoarfa

Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Dengan Komisaris dan Direksi / Does not have Financial Relation with Commissioners and Directors

Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan aliasi / Does not have Management Relation in the Company or other affiliated company






Meeting frequency of risk committee

The Audit Committee conducts regular meetings with internal

members as well as with the Board of Commissioners and the

Board of Directors. Throughout 2017, the Audit Committee

held 50 meetings with attendance rate of each member as

follows:

Training and competency Development for risk committee

During 2017, the Risk Committee participated in various

competency development activities in order to improve its

ability and insight in performing the duties and functions as

the Company’s members of Risk Committee. Development or

training programs are as follows:

Performance of risk committee in 2017

Throughout 2017, the Risk Committee has performed its duties

and responsibilities in assisting the supervisory function of the

Board of Commissioners on the management of the Company

by the Board of Directors, the following is the performance of

Risk Committee submitted to the Board of Commissioners in

2017.

independensi Komite risiko / risk Committee Independency

Aspek independensi / Independency aspectMohammad

farelaSofyan z

Syamsul Monoarfa

Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di Perseroan / Does not have Share Ownership Relation in the Company

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota Komite / Does not have Family relation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and other members of the Committee

Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Dengan Komisaris dan Direksi / Does not have Financial relation with Board of Commissioners and Board of Directors

Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Parpol, Pejabat Pemerintah Daerah / Does not serve as a Board of Political Party, Regional Government Official

frekuensi rapat Komite risiko

Komite Risiko melaksanakan rapat secara berkala baik dengan

internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan

Direksi. Sepanjang 2017, Komite Risiko menyelenggarakan

rapat sebanyak 50 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-

masing anggota sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / PositionJumlah rapat / Number

of MeetingsJumlah Kehadiran / Total Attendance

frekuensi Kehadiran / Attendance frequency

Mohammad Farela Ketua Komite / Head of Committee 50 50 100%

Sofyan Z Anggota Komite / Member of Committee 50 42 84%

Syamsul Monoarfa Anggota Komite / Member of Committee 50 49 94%

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite risiko

Selama tahun 2017, Komite Risiko mengikuti berbagai kegiatan

pengembangan kompetensi guna meningkatkan kemampuan

dan wawasannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai anggota Komite Risiko di Perseroan. Pengembangan

atau pelatihan yang diikuti yakni:


organizer

2-4 Februari / February 2-4

Workshop Penerapan GCG dan Manajemen Risiko / Workshop of GCG Implementation and Risk Management

HC BUMN / SOE Holding Company


Seminar Nasional Call of Paper and Conference / Call of Paper and Conference National Seminar

Association ACFE


Workshop Sinergi BUMN Governance Pengadaan Barang dan Jasa / Sinergi BUMN Workshop of Procurement of Goods and Services Governance

HC BUM / SOE Holding Company

Pelaksanaan Kinerja Komite risiko 2017

Selama tahun 2017, Komite Risiko telah menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya dalam membantu menjalankan

fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan

Perseroan oleh Direksi, Berikut pelaksanaan kinerja Komite

Risiko yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris selama

tahun 2017.

Triwulan / quarter

Uraian Kegiatan / Activity Description Keterangan / Description

Triwulan I / First Quarter

Menyiapkan Dokumen Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai bahan Assessment GCG oleh BPKP Tahun 2017. / To Prepare Document of Risk Management Monitoring Committee as material assessment of GCG by BPKP in 2017.

Dokumen Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai bahan Assessment GCG oleh BPKP Tahun 2017 telah diserahkan melalui Sekretaris Dewan Komisaris PT. Kawasan Berikat Nusantara. / The Document of Risk Management Monitoring Committee as material assessment of GCG by BPKP in 2017.






NoMiNATioN AND rEMUNErATioN coMMiTTEEAs of December 31, 2017, PT KBN (Persero) did not establish

Nomination and Remuneration Committee. The implementation

of Nomination and Remuneration Committee’s functions was

carried out by the Board of Directors supported by related

divisions.

iNTErNAL coNTroL UNiT The Internal Audit Unit (SPI) in performing its functions is to

assist the President Director in collecting factual and significant

information through systematic, objective, and documented

observation and assessment and conclusion making and

suggestions and improvements to the management of the

company in accordance with the principles of Good Corporate

Governance (GCG). SPI provides recommendations on the

effectiveness and adequacy of the Company's Internal Control

System based on the observation results on the field. Through

a series of special audits with certain focuses, SPI also plays

an active role in improving the effectiveness of internal audit

related to operational implementation that has the potential

to pose risks in achieving the objectives and targets set by

management.

Appointment and Dismissal of Head of internal Audit

Unit

In accordance with Regulation of the Minister of SOE No.

PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance or GCG

Article 28 paragraph (3), Internal Audit Unit as referred to in

paragraph (2) letter a is led by a Head who is appointed and

dismissed by President Director based on internal mechanism

of the company with approval of the Board of Commissioners/

Supervisory Board.

Triwulan / quarter

Uraian Kegiatan / Activity Description Keterangan / Description

Triwulan II / Second Quarter

• MengikutikonsinyirpenyusunanRisalahRapatDewanKomisaris tahun 2016 di ruang rapat Hotel Aston / To Participate in Consignment of Minutes of the Board of Commissioners Meetings in 2016 at meeting room of Aston Hotel

Telah diselesaikan konsinyir Risalah Rapat Dewan Komisaris sebanyak lebih kurang 40 buah Risalah Rapat Dewan Komisaris. / The Consignment of 40 points of Minutes of the Board of Commissioners Meetings had been completed.

• MengikuitiConsinyering Tanggapan Dewan Komisaris hasil Kajian Konsultan PT. Daya Makara UI atas Rencana PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mendirikan anak perusahaan. / To Participate in Consignment of the Board of Commissioners’ Response on the Review results of Consultant of PT. Daya Makara UI on PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)’s plan to establish a subsidiary.

Draft review hasil Kajian Konsultan PT. Daya Makara UI atas Rencana PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mendirikan anak perusahaan telah disampaikan melalui email ke Dewan Komisaris. / The review draft of Review results of Consultant of PT. Daya Makara UI on PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero)’s Plan to establish a subsidiary had been submitted via email to the Board of Commissioners.

Triwulan III / Third Quarter

• Melakukan kunjungan lapangan ke Prima Beton diMarunda / To conduct visit field trip to Prima Beton in Marunda

Telah diikuti kunjungan lapangan ke Prima Beton di Marunda / Field Trip to Prima Beton in Marunda had been conducted

• MengawasiAssesment Bakal Calon Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) / To supervise Assessment of Candidate Directors of PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Surat Direktur Akuntansi & Keuangan nomor: 090/SPT/DAK.5.1/08/2017 tanggal 4 Agustus 2017. / Letter of Director of Accounting & Finance No. 090/SPT/DAK.5.1/08/2017 dated August 4, 2017.

KoMiTE NoMiNASi DAN rEMUNErASiSampai dengan 31 Desember 2017, PT KBN (Persero) tidak

membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan

fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh

Direksi dibantu dengan divisi terkait.

SATUAN PENGAWAS iNTErN Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam menjalankan fungsinya

membantu Direktur Utama dalam kegiatan mengumpulkan

informasi faktual dan signifikan melalui pemeriksaan dan

penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif

dan terdokumentasi serta saran dan perbaikan terhadap

pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG). SPI memberikan rekomendasi

terkait efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan berdasarkan hasil pengujian di lapangan. Melalui

rangkaian audit khusus dengan fokus tertentu, SPI juga

berperan aktif meningkatkan efektivitas pengawasan Internal

terkait pelaksanaan operasional yang berpotensi menimbulkan

risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan manajemen.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan

Pengawasan intern

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG Pasal 28 ayat (3)

disebutkan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan

mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas.






Profil Kepala Satuan Pengawas intern

Irwandi diangkat menjadi Kepala Satuan

Pengawas Intern sejak 1 Februari 2017.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana

Ilmu Ekonomi dan Pembangunan dari

Universitas Riau pada tahun 1987.

Sebelumnya beliau pernah menjabat

sebagai GM SBU Kawasan Cakung

(2013), Sekretaris Perusahaan (2010),

dan Kepala Bagian Pengembangan

Usaha dan Fasilitas Investasi Divisi

Pemasaran.

Irwandi was appointed Head of Internal

Control Unit since February 1, 2017.

He graduated from Economics and

Development from Riau University

in 1987. Previously he served as GM

SBU Cakung Area (2013), Corporate

Secretary (2010), and Head of Business

Development Section and Investment

Facilities Marketing Division.

irwandi55 tahun / years

Tugas Pokok Satuan Pengawas intern

a. Mengkoordinasikan aktifitas pemeriksaan terhadap

jalannya sistem pengendalian intern perusahaan, dengan

tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

b. Melakukan analisisi dan evaluasi terhadap hasil-hasil

temuan serta menyampaikan saran-saran perbaikan

terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan

sistem/kebijakan/peraturan yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan perusahaan dan lingkungan usaha.

c. Melakukan pengkajian terhadap tingkat efisiensi dan

efektifitas kegiatan perusahaan.

d. Melakukan penilaian yang akurat terhadap akuntabilitas

pelaksanaan kebijakan perusahaan dalam rangka

menegakan prinsip-prinsip GCG.

e. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk memastikan

bahwa ketentuan perusahaan baik tertulis maupun

tidak tertulis, prosedur yang berlaku dan kebijakan yang

digariskan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh

tingkat manajemen, dan meminimalisir risiko perusahaan.

f. Memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang

timbul/yang dihadapi oleh perusahaan agar memberikan

nilai tambah pada perusahaan dalam mencapai sasaran


g. Membantu dan menjadi partner pemeriksa eksternal dalam

melakukan pemeriksaan.

Batasan Tanggung Jawab Satuan Pengawas intern

a. Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

b. Terjaminya kredibilitas, tansparansi dan validitas,

kerahasiaan, dan objektivitas laporan.

c. Teridentifikasinya secara akurat permasalahan pokok

berikut sumber sebabnya yang dideskripsikan dengan jelas

dan disertai dengan bukti-bukti lengkap.

d. Terpeliharanya integritas, obyektifitas dan disiplin,

meningkatnya keterampilan, kemampuan dan pengetahuan

para auditor.

Profile of Head of internal Audit Unit

Main Duties of internal Audit Unit

a. To coordinate inspection activities on the operation of the

company’s internal control system, with due regard to the

GCG principles.

b. To analyze and evaluate the findings results and submit

suggestions for improvements to the implementation of

corporate activities and systems/policies/regulations which

are no longer irrelevant with the development of the

company and business environment.

c. To conduct an assessment on the level of efficiency and

effectiveness of the company’s activities.

d. To conduct an accurate assessment of the accountability

of corporate policy implementation in order to uphold the

GCG principles.

e. To conduct assessment and evaluation to ensure that the

company’s provisions both in writing and verbal, applicable

procedures and policies outlined can be effectively

implemented by all levels of management, and minimize

corporate risks.

f. To provide consultation on problems arising/faced by

the company to provide added value to the company in

achieving the target that has been set.

g. To assist and become external audit partner in conducting

audit.

Limitations of responsibilities of internal Audit Unit

a. Organized Annual Audit Work Program (PKPT).

b. Guaranteed credibility, transparency and validity,

confidentiality, and objectivity of reports.

c. Accurate identification of main issues and the cause

described clearly with complete evidences.

d. Maintained integrity, objectivity and discipline, improved

skills, ability and knowledge of the auditors.






e. Performed follow up for improvements in accordance

with recommendations of audit results both from the

implementation and its regulations/guidelines.

f. The use of internal audit report by the external auditor so

that the external auditor can complete the audit in a timely

manner.

g. Correct and timely activity reports on every 10th in the

following years.

Limitations of Authorities of internal Audit Unit

a. With approval of the President Director, stipulating the

Annual Audit Work Program (PKPT) and submitting it to an

external auditor institution.

b. Establishing and assigning audit team (auditor) to carry out

the duties to the principal duties.

c. Conducting confirmation, observation, and assessment on

the audit and periodic reports of the organization’s units.

d. Acting as a mediator on behalf of the management of the

company to communicate and assist the external audit

party for the supervision after obtaining approval from the

Board of Directors.

e. Submitting recommendations and review results to the

Board of Directors on audit findings, analysis and evaluation

results of the company’s activities.

f. Conducting assessment and evaluation on the effectiveness

of the implementation of the company’s provisions.

g. Proposing rewards and imposing sanctions based on its

authority and the prevailing provisions.

Education and Training

PT KBN (Persero) continues to develop the quality of SPI.

Throughout 2017, the Company has organized several training

programs for the improvement of personnel’s competency in

the supervision including:

Brief report on the implementation of internal Audit Unit

Activities

In performing its duties as the internal supervisor of the

company, the Internal Audit Unit places itself as a working

partner with other work units independently, objectively,

e. Adanya tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi hasil

pemeriksaan baik dalam pelaksanaan maupun peraturan/

pedoman pelaksanaan.

f. Digunakannya laporan pemeriksaan internal oleh

auditor eksternal sehingga pemeriksa eksternal dapat

menyelesaikan audit secara tepat waktu.

g. Laporan kegiatan secara benar dan tepat waktu setiap

tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Batasan Wewenang Satuan Pengawas intern

a. Atas persetujuan Direktur Utama menetapkan program

kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) dan menyerahkan

kepada instansi auditor eksternal.

b. Membentuk dan menugaskan tim pemeriksa (auditor)

untuk melaksanakan tugas yang tersebut pada pokok

tugas.

c. Melakukan konfirmasi, pengujian, dan penilaian atas

pemeriksaan serta laporan berkala unit-unit organisasi.

d. Berperan sebagai mediator atas nama pimpinan perusahaan

untuk berhubungan dan membantu pihak pemeriksa

eksternal dalam bidang pengawasan setelah terlebih dahulu

memperoleh persetujuan Direksi.

e. Menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian kepada

Direksi atas hasil temuan pemeriksaan, analisis dan evaluasi

kegiatan perusahaan.

f. Melaksanakan penilaian dan evaluasi mengenai efektifitas

pelaksanaan ketentuan perusahaan.

g. Mengusulkan penghargaan dan menjatuhkan sanksi sesuai

kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pendidikan dan Pelatihan

PT KBN (Persero) terus mengembangkan kualitas SPI. Sepanjang

tahun 2017 Perseroan telah melaksanakan beberapa program

pelatihan untuk peningkatan kompetensi personel dibidang

pengawasan dengan kegiatan meliputi :


organizer

13-23 Februari 2017 / February 13-23, 2017 Pengelolaan Tugas-Tugas Audit / Audit Duties Management PPAK

13-22 Februari 2017 / February 13-22, 2017 Komunikasi dan Psikologi Audit / Audit Communication and Psychology PPAK

2-6 Mei 2017 / May 2-6, 2017 Seminar dan Pengukuhan PIA / Seminar and Inauguration of PIA PPAK

8-10 Mei 2017 / May 8-10, 2017 Seminar Nasional Internal Auditor / National Seminar of Internal Auditor YPIA

16 Mei 2017 / May 16, 2017Workshop Pemberdayaan Kinerja SPI / Workshop of Performance Empowerment of SPI

BPK RI

22-24 Agustus 2017 / August 22-24, 2017 Workshop Investigate Interview Skill ACFEE

25-26 Oktober 2017 / October 25-26, 2017Round Table and Munas Profesi Auditor Internal Indonesia / Round Table and National Conference of Profesi Auditor Internal Indonesia

LPAI

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit

internal

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas internal

perusahaan, Satuan Pengawasan Internal menempatkan

diri sebagai mitra kerja dengan unit kerja lainnya secara






independen, obyektif, profesional, terpercaya, dan tanggap

untuk mendukung tugas direksi dan jajaran manajemen dalam

usaha mencapai sasaran usaha perusahaan melalui proses kerja

yang berdasarkan pada:

a) Proses bisnis perusahaan

b) Pelayanan pelanggan

c) Sikap proaktif, tanggap, dan obyektif

d) Melakukan penilaian dan evaluasi untuk memastikan

bahwa ketentuan perusahaan dapat dilaksanakan secara

efektif

e) Menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian kepada

direksi atas hasil temuan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi

kegiatan perusahaan

Sedangkan hubungan kerja dengan pemeriksa eksternal

berperan sebagai ‘mediator atas nama pimpinan perusahaan

untuk membantu pihak pemeriksa eksternal dalam bidang

pengawasan, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan

dari Direksi. SPI melakukan pemantauan secara berkala

atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Di

samping itu guna menghindari terjadinya permasalahan dalam

pemeriksaan, auditor eksternal selalu berkoordinasi dengan SPI

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, antara

lain dalam menggunakan Iaporan hasil pemeriksaan (LHP) yang

telah diterbitkan oleh SPI.

Pencapaian Laporan Hasil LHP Tahun 2017

Keterangan / Description Target realisasi / realization

LHP PKPT 13 11

LHP Non PKPT (Penugasan Khusus) / (Special Assignment) 1 4


Pemeriksaan yang dilakukan SPI pada tahun 2017 sesuai

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) meliputi :

1. Pemeriksaan Bidang Administrasi dan Keuangan sebanyak

6 LHP.

2. Pemeriksaan Bidang Operasional sebanyak 5 LHP.

Adapun penugasan khusus dari Direksi atau Non-PKPT meliputi

Bidang Administrasi & Keuangan sebanyak 4 LHP.

Selain melakukan pemeriksaan berdasarkan PKPT 2017 dan

penugasan khusus dari Direksi (Non-PKPT), SPI juga melakukan

Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun

2017.

Sasaran / TargetTarget TL 2017 / 2017

TL Targetrealisasi TL 2017 / 2017 TL realization

% Keterangan / Description

Monitoring Tindak Lanjut / Follow-Up Monitor

14 15 107,1Tindak Lanjut LHP tahun 2017 /

2017 LHP Follow Up

professionally, reliably and responsively to support the duties

of the Board of Directors and the management in the effort to

achieve the company’s business goals through work processes

based on:

a) Corporate business proses;

b) Customer service;

c) Proactive, responsive and objective Attitudes;

d) Conducting assessment and evaluation to ensure that the

company’s requirements can be effectively implemented;

and

e) Submitting recommendations and review results to the

Board of Directors on audit findings, analysis and evaluation

results of the company’s activities.

Whereas relationship with the external auditor acts as a

mediator on behalf of the management of the company in

order to assist the external auditor in the supervision field, after

obtaining approval from the Board of Directors. SPI regularly

monitors the audit conducted by the external auditor. In

addition, to avoid the occurrence of problems in the audit, the

external auditor always coordinates with the SPI on matters

relating to the audit, among others in using the Audit Result

Report (LHP) that has been issued by the SPI.

Achievement of the Audit results report in 2017

The audit conducted by SPI in 2017 in accordance with the

Annual Audit Work Program (PKPT) covers:

1. Audit on Administration and Finance Sector of 6 LHP

2. Audit on Operational Sector of 5 LHP.

Special assignment from the Board of Directors or Non-PKPT

convers Administration & Finance Sector of 4 LHP.

Besides conducting the audit based on 2017 PKPT and special

assignment from the Board of Directors (Non-PKPT), SPI

conducts monitors the Follow-Up of Audit Result Report in

2017.






AUDiTor EKSTErNALPerseroan menunjuk Auditor Eksternal untuk melaksanakan

audit independen terhadap PT KBN (Persero) khususnya dalam

penyajian laporan keuangan. Untuk itu Auditor Eksternal

diharapkan dapat mengevaluasi keandalan pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen baik dalam kegiatan operasional maupun

keuangan. PT KBN (Persero) menggunakan jasa auditor

eksternal untuk memastikan integritas penyajian Laporan

Keuangan kepada Pemegang Saham.

Audit Eksternal berasal dari kantor akuntan publik (KAP) yang

terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Kebijakan Auditor

Eksternal ditetapkan sebagai berikut:

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang

diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite

Audit.

2. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh

Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan

di Perusahaan (stakeholders)

3. Perseroan menyediakan semua catatan akuntansi dan data

penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga

memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya

tentang kewajaran dan kecukupan pengungkapan laporan

keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan Indonesia.

4. Auditor Eksternal harus memberitahu Perusahaan mengenai

kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan


Pada tahun 2017 terdapat 2 Auditor Eksternal yang melakukan

audit terhadap kegiatan keuangan Perseroan, yaitu:

1. Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

2. Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan

yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan tahun

buku 2017.

Penunjukan penugasan KAP sebagai pelaksana audit penyajian

Laporan Keuangan Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan

RUPS. Pada RUPS Pertanggungjawaban tahun buku 2017, PT

KBN (Persero) menunjuk Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh,

Soewondo & Rekan sebagai pelaksana audit eksternal yang

melakukan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Tugas Pokok Audit Eksternal

Tugas pokok eksternal Auditor KAP Ishak, Saleh, Soewondo &

Rekan yaitu melakukan audit terhadap PT KBN (Persero) yaitu:

Melaksanakan pemeriksaan/audit berdasarkan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia

dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang

ditetapkan oleh BPK yakni:

ExTErNAL AUDiTorThe Company appoints an External Auditor to conduct an

independent audit of PT KBN (Persero) particularly in presenting

the financial statements. Therefore, the External Auditor is

expected to evaluate the reliability of the implementation

of management functions in both operational and financial

activities. PT KBN (Persero) uses the services of the external

auditor to ensure the integrity of the presentation of the

Financial Statements to Shareholders.

The External Audit is from a Public Accounting Firm (KAP)

registered in Bank Indonesia and Bapepam-LK. Policy of External

Auditor regulates as follows:

1. An External Auditor shall be appointed by GMS

recommended by the Board of Commissioners based on

proposal of the Audit Committee.

2. The External Auditor shall be free from the influence of the

Board of Commissioners, the Board of Directors and the

stakeholders in the Company (stakeholders).

3. The Company provides all required accounting records

and supporting data for the external auditor to enable

the external auditor to provide his opinions on fairness

and adequacy of disclosure of the company's financial

statements in accordance with Indonesia's financial

accounting standards.

4. The External Auditor shall notify the Company on any

events happen in the Company that do not comply with

the applicable laws and regulations.

In 2017, there were 2 (two) External Auditors who conducted

audit on the Company’s financial activities, namely:

1. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).

2. Public Accounting Firm Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan

which conducted audit on the Company’s financial

statements in the 2017 fiscal year.

The appointment of KAP as the implementer of audit of the

Company’s Financial Statements is conducted based on GMS

Resolution. In GMS of Accountability of 2017 Fiscal Year, PT

KBN (Persero) appointed Public Accounting Firm Ishak, Saleh,

Soewondo & Rekan as the implementer of external audit on

the Company’s financial statements for the fiscal year ended on

December 31, 2017.

Main Duty of External Audit

Main duty of the external auditor KAP Ishak, Saleh, Soewondo

& Rekan is to conduct audit on PT KBN (Persero) namely:

To conduct audit based on the Professional Standards of Public

Accountant (SPAP) applicable in Indonesia and State Finance

Auditing Standards (SPKN) specified by BPK including:






• Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Auditor eksternal memberi pendapat mengenai kewajaran

penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK), dan

meliputi Laporan Keuangan Perusahaan Induk, PKBL dan

Konsolidasi PT KBN (Persero) untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017.

• Audit atas Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan prosedur Pengendalian Internal

Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 62

Periode Audit dan Biaya Audit

Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan

melakukan audit laporan keuangan tahunan Perseroan

sebanyak 1 (satu) periode. Tabel di bawah menginformasikan

Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit

Keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir serta biaya

audit yang dikeluarkan:

Tahun / year KAP Biaya (Tanpa PPN) / cost (exclude VAT)

2013 Kanaka Puradiredja, Suhartono Rp239.800.000

2014 Rama Wendra Rp340.983.000

2015 Pieter, Uways & Rekan Rp324.000.000

2016 Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan Rp378.400.000

2017 Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan Rp375.100.000

Hasil Penilaian Auditor Eksternal

Hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik

Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan menyatakan bahwa laporan

keuangan tahunan PT KBN (Persero) untuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2017 disajikan secara wajar dalam semua

hal yang material.

SiSTEM PENGENDALiAN iNTErNAL Pengendalian internal adalah sebuah proses yang digerakkan

oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan

yang didesain untuk menyediakan jaminan yang memadai

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional

perusahaan, keandalan laporan keuangan dan ketaatan kepada

hukum dan peraturan perundangundangan.

Pengendalian internal unit kerja berfungsi untuk memastikan

bahwa kegiatan operasional Perseroan dilakukan secara efektif

dan efisien. Setiap unit kerja pasti menghadapi berbagai

risiko di lapangan. Pengendalian internal yang dilakukan

membantu unit kerja mengelola berbagai risiko tersebut

dengan mengidentifikasi, menganalisis, menyiapkan control,

dan memastikan mitigasi risiko secara tepat sampai batas risk

appetite yang disepakati.

• GeneralauditonAnnualConsolidatedFinancialStatements

for the year ended on December 31, 2017. The external

auditor provides opinions on the appropriateness of financial

statements presentation in accordance with accounting

standards generally applicable in Indonesia (PSAK), and

covers Financial Statements of the Parent Company, PKBL

and Consolidation of PT KBN (Persero) for the year ended

on December 31, 2017.

• Audit on the Compliance with the applicable laws and

regulations and procedures of Company Internal Audit

pursuant to PSAK Pt. 62

Audit Period and cost

The Public Accounting Firm Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan

conducted audit on the Company’s annual financial statements

in 1 (one) period. The following table informs the Accountant

and Public Accounting Firm who provide Audit on the

Company’s Finance within the last 5 (five) years and audit cost

incurred:

External Auditor’s Assessment results

Audit results of financial statements by Public Accounting Firm

Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan conclude that the annual

financial statements report of PT KBN (Persero) for the year

ended on December 31, 2017 is presented fairly in all material

aspects.

iNTErNAL coNTroL SySTEMInternal control is a process run by the Board of Commissioners,

the Board of Directors, the management and employees

especially designed to provide a proper guarantee related

to the effectiveness and efficiency of operational activities,

reliability of financial statements and compliance with the laws

and regulations.

The internal control of working units functions to ensure that

the Company’s operational activities have been conducted

effectively and efficiently. Every working unit faces a wide range

of risks on sites. The internal control facilitates the working

units to manage those risks by identifying, analyzing, preparing

control, and ensuring risk mitigation in a proper manner until

the agreed risk appetite boundaries.






PT KBN (Persero), telah membangun suatu sistem pengendalian

internal yang efektif meliputi:

• Lingkungan pengendalian internal yang dilaksanakan

dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

a. Menetapkan dan memberikan pemahaman terhadap

Pedoman Etika Perilaku (Code of Conduct) melalui

sosialisasi kepada seluruh karyawan PT Kawasan Berikat

Nusantara (Persero), dalam rangka meningkatkan

integritas dan nilai etika seluruh karyawan.

b. Ditetapkan Pola Karir, dalam rangka memberikan

kepastian jenjang karir bagi seluruh karyawan sesuai

kompetensinya.

c. Rekrutmen karyawan dilaksanakan secara transparan

dan melibatkan pihak ketiga.

d. Ditetapkan budaya perusahaan rumah KBN 1519 yaitu,

layanan prima, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, etika

perilaku dan nilai-nilai luhur.

e. Selain budaya rumah KBN 1519, dalam rangka

meningkatkan kepedulian seluruh insan PT KBN

(Persero) terhadap kondisi yang akan menurunkan

citra perusahaan dan merugikan perusahaan telah

ditetapkan budaya Create Awarness and Take Action,

yang disingkat Aware & Action.

f. Pelaksanaan dan penerapan SMM ISO.9001:2008.

g. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi seluruh

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang

dilaksanakan di dalam perusahaan maupun di luar

perusahaan.

h. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu

proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai

dan mengelola risiko usaha. Penilaian risiko dilakukan

dengan identifikasi dan pemetaan risiko-risiko setiap

unit kerja, sehingga dapat diukur toleransi risiko

tersebut dan langkah-langkah antisipasi terhadap risiko

yang mungkin muncul.

i. Aktivitas pengendalian, antara lain mencakup:

1. Pemisahan fungsi berdasarkan tugas dan tanggung

jawab sesuai struktur organisasi dan uraian tugas

(Job Description) dana Tata Kelola Kewenangan


2. Otorisasi transaksi dan pembayaran telah dirancang

dan dilakukan secara berjenjang berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

3. Pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan

sesuai dengan Kebijakan Akuntansi PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero).

4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses

penyajian laporan mengenai kegiatan operasional,

keuangan (financial), dan ketaatan atas ketentuan

dan peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

PT KBN (Persero), has established an effective internal control

system covering:

• Internalcontrolenvironmentconductedwithdisciplineand

structured comprises:

a. Establishing and preparing dissemination of Code

of Conduct to all employees of PT Kawasan Berikat

Nusantara (Persero), in order to improve integrity and

ethical value.

b. Career path has been set, in order to provide career

certainty for all employees based on their competency.

c. Employee recruitment is conducted transparently and

involves third parties.

d. Establishing corporate culture ‘rumah KBN 1519’,

namely service excellence, implementation of the GCG

principles, code of conduct and noble values.

e. In addition to ‘rumah KBN 1519’, in order to raise all

personnel of PT KBN (Persero)’s concern for conditions

which may lower the company’s reputation and harm

the company, Create Awareness and Take Action,

abbreviated as Aware & Action, has been established.

f. Implementation and application of SMM ISO9001:2008.

g. Improving ability and competence of all employees

through education and training, both inside and outside

the company.

h. Assessment and management of business risks, a

process for identifying, analyzing, assessing and

managing business risks. Risk assessment is conducted

by identifying and mapping risks of each work unit,

so that it can be measured the risk tolerance and

anticipatory measures against possible risks.

i. Control activities, among others, include:

1. Separation of functions based on tasks and

responsibilities according to organizational structure

and job description (Job Description) Governance

Fund Authority has been set.

2. Authorization of transactions and payments has

been designed and executed in stages based on

applicable provisions.

3. Recording of financial transactions has been

performed in accordance with the Accounting Policy

of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

4. Information and communication system, which

is a process of presenting reports on operational

activities, financial, and compliance with prevailing

rules and regulations, and in accordance with

established systems and procedures.






5. Ditetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Tata

Cara Pengadaan Barang dan Jasa, dan pelaksanaan

pelelangan melaui E-Procurement.

j. Rapat Evaluasi antara SPI dan Komite Audit dalam

rangka melakukan evaluasi kinerja setiap unit kerja.

k. Monitoring, dilakukan oleh seluruh tingkatan manajemen

dengan cara melakukan pengawasan melekat sehingga

dapat mendeteksi jika terdapat penyimpangan yang

berpotensi merugikan perusahaan. Proses penilaian

terhadap kualitas sistem pengendalian internal

termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan

unit kerja, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal,

dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi

dilaporkan kepada Direksi.

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian internal 2017

Pengendalian internal dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan

Audit sesuai Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (PKPT) dan

Non PKPT tahun 2017. Kegaitan pengendalian dilaksanakan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian dilakukan pada seluruh kegiataan

Perseroan

2. Kegiatan pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian

risiko untuk mitigas tingkatan kemungkinan dan dampak

terjadinya risiko

3. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui

Surat Keputusan Direksi

4. Prosedur yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh

Manajemen

Sementara aspek Pengendalian Internal PT KBN (Persero)

meliputi aspek:

1. Pengendalian Sistem Pengamanan Terpadu Lingkungan;

2. Informasi dan komunikasi;

3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan;

4. Monitoring tindak lanjut.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian internal

Selama tahun 2017, Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki

oleh PT KBN (Persero) telah berjalan dengan baik sehingga

mampu meningkatkan pengelolaan Perseroan menjadi lebih

efektif dan efisien. Secara rutin dan berkala, PT KBN (Persero)

juga melakukan evaluasi serta identifikasi terhadap hal yang

harus diperbaiki pada implementasi Sistem Pengendalian

Internal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas

serta profesionalitas pengelolaan PT KBN (Persero).

5. Determination of Decree of the Board of Directors

on Procedures of Procurement of Goods and

Services and implementation of auction through

E-Procurement.

j. Evaluation Meeting between SPI and Audit Committee

in order to evaluate the performance of each work unit.

k. Monitoring, conducted by all levels of management

through supervision so that irregularities that potentially

harm the company can be identified. The process of

assessment of the quality of the internal control system

includes the internal audit function at each level and

work unit, so that it can be implemented optimally,

provided that the deviations shall be reported to the

Board of Directors.

implementation of internal control in 2017

Internal control is carried out through Audit activities in

accordance with the Annual Work Program (PKPT) and Non

PKPT 2017. Control activities are carried out with due regard to

the following matters:

1. Control activities shall be conducted on all activities of the

Company.

2. Control activities shall be related to the risk assessment

process for mitigation of the likelihood level and impact of

risk occurrence.

3. Policies and procedures are stipulated in writing through

the Decree of the Board of Directors.

4. The procedures established shall be implemented by the

Management.

While the internal control aspects of PT KBN (Persero) are:

1. Control of Integrated Environment Security System;

2. Information and communication;

3. Efficiency and effectiveness of the activities;

4. Follow-up monitoring.

review of the Effectiveness of internal control System

Throughout 2017, Internal Control System of PT KBN (Persero)

has run properly so that it was able to improve the Company’s

management to be more effective and efficient. Routinely and

periodically, PT KBN (Persero) also conducts evaluations and

identifications on Internal Control System matters that shall be

improved. This is conducted in order to improve the quality and

professionalism of PT KBN (Persero)’s management.






MANAJEMEN riSiKoSebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Good Corporate

Governance serta menjalankan visi dan misi perusahaan,

PT KBN (Persero) dituntut untuk menerapkan manajemen

risiko. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul.

Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan dapat mengambil

langkah-langkah perbaikan untuk dapat menyesuaikan risiko

pada tingkat yang dapat diterima dengan meminimalkan risiko

kerugian dan memaksimalkan peluang. Sehingga Perseroan

dapat memiliki komposisi portofolio usaha dengan risiko dan

hasil yang seimbang. Manajemen risiko juga meliputi proses

perkiraan besarnya risiko dan memastikan bahwa imbal-hasil

terhadap modal cukup memadai.

Berdasarkan proses manajemen risiko tersebut, manajemen

akan memperoleh peta risiko (profil risiko) perusahaan.

Manajemen dapat menggunakan profil risiko ini sebagai acuan

dalam proses pengambilan keputusan strategis bisnis sehingga

dapat memaksimalkan shareholders value.

Perkembangan ekonomi dan teknologi mengakibatkan

lingkungan bisnis bergerak sangat dinamis yang menyebabkan

tuntutan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan

juga semakin meningkat. Kondisi ini menuntut perusahaan

untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya agar

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Upaya ini sekaligus

mampu membuat perusahaan bertahan dalam situasi

persaingan yang semakin ketat.

Untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan yang

inovatif dan efisien, maka aspek pengelolaan risiko dalam

suatu perusahaan menjadi sangat relevan. Tuntutan penerapan

manajemen risiko di seluruh lini kegiatan perusahaan menjadi

sangat penting. Pada kondisi lingkungan usaha dan persaingan

yang semakin kompleks, termasuk turbulensi ekonomi dan

pengaruh faktor-faktor eksternal lainnya, mengharuskan

Perseroan bertindak antisipatif dalam pengelolaan perusahaan

melalui penerapan manajemen risiko. Dengan demikian

perusahaan akan mampu mengantisipasi suatu kejadian

potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang

tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap

kelangsungan bisnis dan organisasi di masa mendatang.

fungsi Manajemen risiko

1. Perumusan dan evaluasi strategi perusahaan dalam bidang

manajemen risiko

2. Pemastian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan

program-program manajemen risiko

riSK MANAGEMENTAs one of the efforts to improve Good Corporate Governance

and run the company vision and mission, PT KBN (Persero) is

required to apply risk management. Risk management is a

process of identifying, measuring, monitoring, and controlling

risks.

With the existence of risk management, the company can take

improvement measures in order to be able to adjust risks at an

acceptable level by minimizing the risk of loss and maximizing

opportunities. So that the company will have a portfolio of

business composition with risk and balanced outcome. Risk

management also includes the process of estimating the

magnitude of risk and ensuring that the returns to capital

adequately.

Based on the risk management process, management will

obtain a risk map (risk profile) of the company. Management

can use this risk profile as a reference in strategic business

decision making process so as to maximize shareholder value.

The Economic and technological developments resulted in

a highly dynamic business environment that led to customer

demand for products and services also increased. This condition

requires the company to be able to maintain its competitive

advantage in order to meet customer needs. This effort shall be

able to make the company survive in a situation of increasingly

strict competition.

To ensure the operational activities of an innovative and efficient

company, the aspect of risk management in a company becomes

highly relevant. The demand for the implementation of risk

management across all lines of corporate activity becomes very

important. In the increasingly complex business environment

and competition, including economic turbulence and the

influence of other external factors, requires the company to act

anticipatively in the management of the company through the

implementation of risk management. Thus the company will

be able to anticipate a potential event, both predictable and

unpredictable, that negatively impact the continuity of business

and organization in the future.

risk Management functions

1. Formulation and evaluation of company strategy in risk

management.

2. Ascertainment and evaluation of policies and implementation

of risk management programs.






Tugas pokok Unit Manajemen risiko

Berdasarkan SKD No: 050/SKD/DRT.1.3/VI 2011 Tanggal 6 Juni

2011 tentang kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan

sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Manajemen Risiko PT

KBN (Persero) antara lain:

1. Melakukan identifikasi risiko, mencakup evaluasi yang

melekat pada organisasi maupun regulatory yang terkait;

2. Melakukan pengukuran risiko, mencakup evaluasi berkala

terhadap kesesuaian asumsi, data dan prosedur serta

penyempurnaan sistem pengukuran;

3. Melakukan penyusunan profil risiko yang mencakup risiko

yang terjadi saat ini maupun potensial terjadi di masa

mendatang sebagai alat atau saranan untuk peduli risiko;

4. Melakukan pemantauan risiko yang meliputi kegiatan

pemantauan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan

diukur pada tahap sebelumnya, dan menyempurnakan

pada proses pelaporan;

5. Seluruh investasi yang telah disahkan oleh Pemegang Saham

pada RKAP 2017 dan telah dianalisis oleh masing-masing

unit kerja, pada saat pelaksanaan investasi harus melalui

Manajemen Risiko untuk mendapatkan rekomendasi

kelayakan atau tidak layaknya suatu investasi dengan

dilengkapi Feasibility Study;

6. Apabila diperlukan di dalam melakukan analisis investasi

yang berkaitan dengan teknis pembangunan fisik dan

hukum, maka manajemen risiko dapat menggunakan

tenaga ahli.

Profil risiko

PT KBN (Persero) telah melakukan identifikasi terhadap

risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalan aktivitas

usahannya. Berikut profil risiko Perseroan:

1. Risiko Finansial

Risiko yang berkaitan dengan volatilitas target keuangan

atau ukuran moneter perusahaan. Termasuk didalamnya

adalah construction delay, risiko nilai tukar, risiko suku

bunga, risiko modal, risiko obligasi perusahaan, risiko

likuiditas, counterparty risk, maintenance risk, risiko pajak,

reinvestment risko dan country risk.

2. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang disebabkan kurang sempurnanya

atau gagalnya proses-proses internal, sikap manusia dan

sistem atau karena disebabkan kejadian eksternal.

3. Risiko Hukum

Risiko yang berkaitan dengan legal affair perusahaan,

meliputi tuntutan hukum, tidak adanya kerangka hukum

dan kelemahan perjanjian.

4. Risiko Reputasi

Risiko yang dapat mempengaruhi nama baik dan publikasi

perusahaan pada lingkungan eksternal.

Main Duties of risk Management Unit

Pursuant to Decree of the Board of Directors No: 050/SKD/

DRT.1.3/VI 2011 dated June 6, 2011 on Risk Management

implementation policy and in accordance with the main

functions and duties of Risk Management of PT KBN (Persero),

among others:

1. To identify risks, including evaluation inherent in the

relevant organization or regulatory;

2. To conduct risk measurements, including periodic

evaluations of the conformity of assumptions, data and

procedures and enhancement of the measurement system;

3. To prepare of a risk profile that includes current and

potential risks in the future as a tool or tool for risk-taking;

4. To conduct risk monitoring that includes risk monitoring

activities that have been identified and measured in the

previous stage, and refined in the reporting process;

5. All investments which have been approved by the

Shareholders in RKAP 2017 and have been analyzed by

each working unit, at the time of implementation of the

investment must be through Risk Management to obtain a

feasibility or unfeasible recommendation of an investment

with Feasibility Study;

6. Where necessary in conducting analysis of investments

relating to physical and legal development technique, risk

management may use an expert.

risk Profile

PT KBN (Persero) has conducted identification of risks faced by

the Company in performing its business activities. The following

are the Company’s risk profile:

1. Financial Risk

Risks relating to the volatility of financial targets or

the monetary measures of a company. These include

construction delay, exchange rate risk, interest rate risk,

capital risk, corporate bond risk, liquidity risk, counterparty

risk, maintenance risk, tax risk, reinvestment risk and

country risk.

2. Operational Risk

The risk of loss caused by imperfection or failure of internal

processes, human attitudes and systems or due to external

events.

3. Legal Risk

Risks related to company legal affairs, including lawsuits,

lack of legal frameworks and weaknesses of agreements.

4. Reputation Risk

Risks that may affect both company reputation and

publication in the external environment.






5. Risiko Strategi

Risiko yang dapat mempengaruhi korporat dan strategis

seperti lemahnya penentuan dan penerapan strategi

perusahaan seperti lemahnya pengambilan keputusan

dalam dunia bisnis atau keterlambatan reaksi dalam

menghadapi perubahan.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan tindakan

menyimpang dari kebijakan yang ada.

Penerapan Manajemen risiko

Mengingat semakin pentingnya pengelolaan dan penanganan

risiko Perseroan di masa mendatang, maka harus ada

komitmen dari pihak manajemen, dalam hal ini direksi,

untuk melakukan implementasi manajemen risiko di PT KBN

(Persero). Kemudian manajemen mensosialisasikan kegiatan

ini sehingga menghasilkan ”budaya sadar risiko” dan

menciptakan pemahaman yang jelas akan peran dan tanggung

jawab masing-masing unit kerja dalam menjalankan bisnisnya.

Perusahaan harus senantiasa menerapkan manajemen

risiko di PT KBN (Persero) mengingat semakin kompleksnya

perkembangan bisnis ke depan.

Khusus untuk PT KBN (Persero), manajemen risiko berguna

untuk melakukan pengelolaan risiko kegiatan operasional

dan risiko-risiko lainnya menyangkut bisnis penyewaan lahan

industri dan layanan logistik kepada investor. Manajemen risiko

mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mengidentifikasi

dan sekaligus mengurangi dampak dari kerugian yang telah

diperkirakan (expected loss), kerugian yang tidak dapat

diperkirakan (unexpected loss), maupun dari bencana/kerugian

besar lainnya (catastro phic loss).

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan

dapat mengantisipasi dan menangani dengan baik risiko-risiko

yang berpotensi merugikan Perseroan. Pada akhirnya, antisipasi

dan penanganan yang baik ini tidak mendatangkan kerugian

bagi perusahaan. PT KBN (Persero) sudah mulai melakukan

implementasi penerapan manajemen risiko sejak 2005.

Implementasi ini berupa pengenalan konsep manajemen risiko

melalui kegiatan pelatihan Level 1 dan Level 2. Baru pada 2007,

perusahaan membentuk Tim Manajemen Risiko melalui SK

Direksi Nomor: 07/ SKD/DRT.1.1/01/2007, tanggal 24 Januari

2007. Namun, sejak tahun 2008 pelaksanaan manajemen

risiko di perseroan tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah tim

tetapi statusnya ditingkatkan menjadi satu jabatan struktural.

Hal ini sesuai dengan SKD No. 049/SKD/DRT.8.1/IV/2008 tanggal

11 April 2008 tentang struktur Organisasi PT KBN (Persero).

Penerapan Manajemen Risiko di PT. Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) , berpedoman pada Surat Keputusan Direksi, Nomor :

5. Risk Strategy

Risks that can affect a corporate and its strategy such as

weak determination and implementation of corporate

strategy such as weak decision-making in the business

sector or delayed reactions in facing of changes.

6. Compliance Risk

The risks faced by the company related to actions that

deviate from existing policies.

risk Management implementation

Considering that risk management becomes increasingly

important in the future, there must be a commitment from the

management, in this case the Board of Directors, to implement

the risk management at PT KBN (Persero). Management

then disseminates this activity to produce a “risk conscious

culture” and creates a clear understanding of the roles and

responsibilities of each work unit in running its business. The

company must always implement risk management considering

the complexity of business development in the future.

Particularly for PT KBN (Persero), risk management is useful

to perform operational risk management and other risks

concerning the business of industrial land lease and logistics

services to investors. Risk management has several objectives to

identify and simultaneously reduce the impact of expected loss,

unexpected loss, or catastrophic loss.

With the implementation of good risk management, the

company can anticipate and deal with risks that potentially harm

the company. In the end, this good anticipation and handling

does not incur losses for the company. PT KBN (Persero) has

started implementing risk management since 2005. This

implementation is the introduction of risk management concept

through training Level 1 and Level 2. In 2007, the company

established Risk Management Team through Directors Decree

Number 07/SKD/DRT.1.1/01/2007, dated January 24, 2007.

However, since 2008 the risk management in the company is

no longer implemented by a team but its status is increased to

a structural position.

This is in accordance with SKD No. 049/SKD/DRT.8.1/IV/2008

dated April 11, 2008 on organizational structure of PT KBN

(Persero). Implementation of Risk Management at PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) is based on the Decree of the Board






050/SKD/DRT.1.3/ VI/2011, tanggal 06 Juni 2015 dan Panduan

Kerja Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, PK-11.

Tahun 2017, PT KBN (Persero) telah melakukan kajian

penerapan manajemen risiko diantaranya:

1. Kajian Jembatan Timbang di SBU Priok Marunda

2. Kajian Pembelian Tanah di Cakung dan Marunda

3. Kajian Pembangunan Precast di SBU Prima Beton

4. Kajian Lahan Blok F yang dikelola SBU Logistik

5. Kajian Analisa Keuangan dan Mitigasi Risiko Blok F Kawasan

Cakung

6. Kajian Analisa Keuangan dan Mitigasi Risiko Renovasi

Gudang A-07 Kawasan Cakung


Gudang A-08 Kawasan Cakung


Gudang E-01 Kawasan Cakung


Gudang E-28 Kawasan Cakung


Bangunan Dinding Spandek menjadi Tembok D21, D37

sampai dengan D40 Kawasan Cakung


Gudang C.03-41 Kawasan Marunda (Eks Glorius)


Gudang Over Capping C.02-03 Kawasan Marunda

13. Kajian Analisa Keuangan dan Mitigasi Risiko Renovasi Depo

Kontainer C.02-05 Kawasan Marunda

14. Kajian Analisa Keuangan dan Mitigasi Risiko Gudang Kelola

PLB

15. Kajian Mitigasi Risiko Investasi Tidak menghasilkan

Pipanisasi Kawasan SBU Pengelolaan Air

16. Kajian Mitigasi Risiko Investasi Tidak menghasilkan

Pembuatan IPAL SBU Prima Beton

17. Kajian Mitigasi Risiko Investasi Tidak menghasilkan SBU

Kawasan Cakung Sarana dan Prasarana


Kawasan Prima Pengembangan, Sarana dan Prasarana

19. Kajian Mitigasi Risiko Investasi Tidak menghasilkan Divisi

Manajemen Operasional Sarana dan Prasarana

20. Kajian Mitigasi Risiko Investasi Tidak menghasilkan Kantor

Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana


Pelayanan Logistik Sarana dan Prasarana (Perbaikan Alat

Berat)

22. Kajian Analisa Keuanga Pengadaan Bisnis Baru Cold Storage

23. Kajian Analisa Keuangan Renovasi Pabrik Ex Winner menjadi

Gudang PLB

24. Kajian Operasional Trucking di Cilegon

of Directors, Number: 050/SKD/DRT.1.3/VI/2011, dated June 6,

2015 and Quality Management System Working Guidelines ISO

9001: 2008.

In 2017, PT KBN (Persero) has conducted risk management

implementation activities, including:

1. Study of the Weigh Bridge at SBU Priok Marunda;

2. Study of Land Acquisition in Cakung and Marunda;

3. Study of Precast Development in SBU Prima Beton;

4. Study of Land Block F managed by SBU Logistics;

5. Study of Financial Analysis and Risk Mitigation of Block F

Cakung Area;

6. Study of Financial Analysis and Risk Mitigation of Warehouse

Renovation A-07 Cakung Area;


Renovation A-08 Cakung Area;


Renovation of E-01 Cakung Area;


Renovation of E-28 Cakung Area;

10. Study of Financial Analysis and Risk Mitigation Renovation

of Spandek Wall Building to Wall D21, D37 to D40 of

Cakung Area;


Renovation C.03-41 Marunda Area (Ex Glorius);


Renovation Over Capping C.02-03 Marunda Area;

13. Study of Financial Analysis and Risk Mitigation Renovation

of Container Depo C.02-05 Marunda Area;

14. Study of Financial Analysis and Warehouse Risk Mitigation

Manage PLB;

15. Study of Non-Resulting in Piping Investment Risk Mitigation

of SBU Area for Water Management;

16. Study of Non-Producing IPAL Investment Risk Mitigation

SBU Prima Beton;

17. Study of Non-producing Investment Risk Mitigation SBU

Cakung Infrastructure and Infrastructure Area;

18. Study of Risk Mitigation Non-producing SBU of Prime

Development Area, Facilities and Infrastructure;

19. Study of Non-Producing Investment Risk Mitigation

in Operational Management Division of Facilities and

Infrastructure;

20. Study of Non-Producing Investment Risk Mitigation in the

Head Office of Facilities and Infrastructure Development;

21. Study of Non-Producing Investment Risk Mitigation SBU

Logistics Services Facilities and Infrastructure (Heavy

Equipment Repair);

22. Study of Financial Analysis of New Cold Storage Business

Procurement;

23. Study of Financial Analysis of Ex Winner Factory Renovation

to PLB Warehouse;

24. Study of Trucking Operational in Cilegon.






PErKArA PENTiNG yANG DiHADAPi SEPANJANG 2017Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dimaksud merupakan perkara

perdata dan pidana yang dihadapi PT KBN (Persero) selama

periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses

peradilan. Sampai dengan 31 Desember 2017, permasalahan

hukum yang dihadapi oleh Perseroan sejumlah 17 Perkara

Hukum termasuk non litigasi. Berikut keterangan perkara

hukum yang hadapi Perseroan selama tahun 2017:

Perkara Pidana No Permasalah Hukum Keterangan

Sengketa Perdata Umum

1. Gugatan Kosim bin H. Muhammad Zen, dkk (Penggugat) atas Kepemilikan Tanah seluas 112 Hektar di Lokasi Tanah Sertifikat HPL No. 2/ Cilincing atas nama PT KBN (Persero). Perkara Perdata No.515K / PDT / 2009 Jo.No.205 / PDT / 2008 / PT.DKI Jo.No211/ Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.UtNilai asset yang digugat + Rp2 Triliun

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi dimenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), dan penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). dan pada Tingkat PK, dimenangkan oleh PT KBN (Persero)

2. Gugatan Surya Bin Sumajo (Penggugat) atas tanah berd. SK Kinag 261.427 M2, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, , dengan tuntutan Rp. 70.585.290.000,-Perkara Perdata : No 27/Pdt/2014/PT.DKI Jo No. 164 / Pdt.G / 2012 / PN.JKT.UT,

Pada Proses Kasasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang. Dalam Proses Peninjauan Kembali.

3. Eksekusi pengosongan lahan PT. Multicon Indrajaya Terminal (PT.MIT) atas perkara Pemutusan Perjanjian Sewa Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara: No. 341/ Pdt.G / 2012/ PN.Jkt. Ut. PT DKI. No.481/Pdt/PT DKI Jakarta (tgl. 01 Nov.2011), Kasasi No 2570 K/Pdt/2012, nilai gugatan + Rp. 114.660.000.000,-

Putusan Peninjauan Kembali menolak permohonan PT. MIT, sehingga PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang. Penetapan Anmaning Nomor 16/Eks/2014/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor: 481/PDT/2011/PT.DKI. Jo. Nomor 2570 K/Pdt/2012 Jo. Nomor 116 PK/pdt/2015.

Saat ini sedang proses pengambilan barang barang milik pelayaran dan proses menjalankan putusan Kasasi, bahwa PT. MIT. harus membayar kewajiban kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (P) sebesar Rp6.805.742.327,00 ditangani oleh JPN Kejagung.

4. Gugatan Tanah Girik C.211 seluas 37.907 atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara 221/PDT/2013/PN-JKT-UT). Para Ahli Waris H. Syamsudin bin H Murawi (Penggugat). Nilai asset ± Rp75.814.000.000,-

Gugatan baru setelah Putusan PTUN di tingkat banding memenangkan Pengadilan Tinggi Kawasan Berikat Nusantara (Persero) .Pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Menang. Pada Tingkat Kasasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) menang.

5. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Mulyana, dkk kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) selaku Tergugat atas seluas ± 10.000 m2

Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) memenangkan perkara bedasarkan sidang pembacaan Putusan pada tanggal 11 Januari 2017

Sengketa Perjanjian Penggunaan Tanah industri (PPTi)

6. Gugatan PMH atas Tanah Kapling Blok II-B No. 9 di Kel. Cilincing, (SHGB No. 66/Cilincing) a.n. PT Lancar Buana Karya, HGB dgn HPL milik KBN. Nilai tuntutan: Rp. 150.000.000.000,-No Perkara: 08/Pdt.G/2013/PN.JKT.UTKuasa Penggugat: Teguh Samudra & Associates

Putusan PN memenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan Putusan Sela,

7. Gugatan PMH atas Tanah Kapling Blok II-B-3, No. 7-A , di Kel. Cilincing (SHGB No. 127, /Cilincing) Blok II-B-3, No. 10-B , di Kel. Cilincing (SHGB No. 164 ,/Cilincing) Blok II-B-3, No. 7-B, di Kel. Cilincing (SHGB No. 165 /Cilincing) an. PT. Master Wovenindo Label, dgn HPL milik KBN, Nilai tuntutan: Rp150.000.000.000,- No Perkara: 48/Pdt.G/2013/PN.JKT.UTPT. Master Wovenindo Label (Penggugat I), CS1. PT. Cemara Terang Cemerlang2. PT. Dwi Surya Jaya Pratita3. PT. Kris Putra Sejati4. Rosnawati Leli5. Cipto Citra6. Lim Kie Seng7. PT. Indokarya Mandiri8. Pipit Kurnia Wibisana9. Handoyo Layinanto10. Tusaman Putih Hendra Kurniawan

Diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 21 Februari 2013, dan telah diputuskan dengan putusan sela yang memenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).Kuasa Penggugat : Teguh Samudra & Associates

LiTiGATioN DUriNG 2017

Legal cases

The legal cases concerned are civil and criminal cases faced by

PT KBN (Persero) during the reporting year period and have

been filed through the judicial process. Up to December 31,

2017, legal issues faced by the Company were 17 Criminal

Cases including non litigation. The following is the legal case

that faces the Company during 2017:

criminal cases






No Permasalah Hukum Keterangan

8. Gugatan PMH atas permasalahan perpanjangan HGB No.102/Desa Cilincing, KBN Marunda Blok II-B.1, Kav. No.1 a.n., PT. Suryandra Nusa Bhakti (Penggugat I). Nilai Rp150.000.000.000,-No Perkara 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, PT. Suryandra Nusa Bhakti (Penggugat I), & Cs1. PT. Candra Bhakti2. PT. Classic Prima Carpet3. PT. Kemenangan4. PT. Budi Hermawan Lianggoro5. Subenda Jaya6. PT. Karya Prima Suplindo7. PT. Bohlindo Baja8. PT. Thysindo Sejati Utama9. Sadikin Lawi10. Sutanto Indra11. PT. Bunga Teratai

Diajukan di PN Jak Ut, pada tanggal 26 Maret 2013 putusan sela yang memenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

9. Gugatan perdata baru PT Hargas CS atas dasar Wanprestasi PT KBN (Persero). No. Perkara No.506/Pdt-6/2013/PN-JKT-UT.Nilai sengketa Rp150.000.000.000

Di tingkat Pengadilan Negeri PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kalah, dan PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) mengajukan banding.

Pada Tinggkat Banding PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang. PT. Hargas Indonesia Industries mengajukan Kasasi. Pada tingkat Kasasi dimenangkan oleh PT KBN (Persero)

10. Gugatan PT. Thysindo Sejati No 205/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Ut Di Pengadialan Negeri Jakarta Utara PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Kalah.PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengajukan Banding.Dalam Proses Banding PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang.

11. Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Pipit Kurnia Wibosono, Handoyo Layinanto dan Ny Jong Ai Lin; Shinta Putih; Rony Patice Putih; Julia Patrice Putih; Tolly Patrice Putih (Para Ahli Waris TUSAMAN PUTIH) No.230/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.Tanah blok II-B No III +89.600m2 Tanah blok III-B V + 131.600m2 dengan nilai aset Rp 16.980.000.000

Di Pengadialan Negeri Jakarta Utara PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Kalah.PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengajukan Banding.Pada Proses Banding PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang.Penggugat mengajukan Kasasi.

12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ny. Rosnawati Leli, PT. Mecosuprin Grafia, PT. Master Wovenindo Label, PT. Lancar Buana Karya, Tn Sadikin Lawi, PT. Kris Putra Sejati, PT. Suyandra Nusa Bhakti, PT Chandrabhakti Jasatama dan PT. Bunga Teratai Berkembang.No 248/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.Nilai asset Rp34.971.900.000

Di Pengadialan Negeri Jakarta Utara, Banding dan Kasasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang.

Sengketa Tata Usaha Negara

13. Perkara PTUN PT Lancar Buana karya atas putusan TUN No. 173/G/2013, PTUN Jakut.Perkara No : 155 B/2014/PT.TUN.JKT Jo No. 173/G/2013/PTUN Nilai tuntutan Rp150.000.000.000

Putusan PTUN, PT.TUN dan Kasasi di Mahkamah Agung di Memenagkan yang bersangkutan, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Peninjauan Kembali.

Dalam Peninjauan Kembali PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) memenangkan Perkara.

Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali II

Dalam Proses Peninjauan Kembali II

14 Tanah SHM seluas 1,4 Ha. Di Desa Segara Makmur, Cilincing, atas nama Oesman J. Helmi vs. Hak Penggunaan Lahan (HPL) No. 1/ Cilincing. Perkara TUN Jakarta: No. 243/G/ 2016/PTUN.JKT tgl.09 November 2016. Nirmala Adami Helmi, Dkk Ahli Waris Alm Oesman J. Helmi (Penggugat)

Penggugat Mengajukan Kasasi. Dalam Proses Kasasi

15 Tanah SK. Kinah seluas ± 10.000 m2 di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/ Marunda.Perkara TUN Jakarta: No. 311/G/ 2016/PTUN.JKT.

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tingkat Banding PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menang. Penggugat Mengajukan Kasasi. Dalam Proses Kasasi

Perselisihan Hubungan Hindustrial

16 Gugatan Perselisihan Hak yang diajukan oleh M. Tomy Sonday, Ilham, Paulus Patty, Sutrisna, M. Daud Hasibuan, Sofyan Dachlan, Budiono, Setiyono, Ibnu Chaldun, Syaiful Mahdi, Astuti Hendrawati, Denny Tomasowa dan Hotman Damanik No 157/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. Nilai gugatan Rp788.522.269

Putusan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi memenangkan yang bersangkutan, PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengajukan Kasasi






No Permasalah Hukum Keterangan

Non Litigasi

17 Klaim-Klaim tanah-tanah kepemilikan PT. KBNa. Klaim tanah girik C.364 dan C.805 oleh Tunggul Parapat Kuasa dari

Ali Hamdani.b. Klaim tanah Eigendom 4635 (Kom M Zein)c. Klaim tanah girik C.236 oleh Vison MasKuni dari kuasa Kahoe Tjoen

Liem.d. Klaim tanah SHM 529 yang terletak di HPL No.1/Cilincing (Oesman

J. Helmi)e. Klaim tanah Girik C. 714 atas nama Sumadjo.f. Klaim tanah SK Kinag Jabar No.206/VIII/51/1965, No 47/VIII.

Insp.C/51/1964, dan No 134/VIII/D/51/1964 oleh Aswan Tanjung.g. Klaim tanah Eigendom 4635 oleh kuasa ahli waris Kanjeng Gusti

Pangeran Harjo Soetojo Harjo Nagoro Sunan Famili Surakarta.h. Klaim tanah Girik C.716/887 persil 48 DII oleh Yohanes Wendy

Tjioe.i. Klaim tanah SK Kinag Jabar No.206/VIII/51/1965, No 47/VIII.

Insp.C/51/1964, dan No 134/VIII/D/51/1964 oleh Anis Cs.j. Klaim dari H. Mungawin selaku kuasa dari Alm. Sumin tanah Girik

C.224 Persil 59 D 1 seluas 9.150 m2.k. Klaim dari Murtadi & Pieter Brawijaya selaku kuasa dari Hamdani

bin Saiman tanah Girik C.356 dan C.209.l. Klaim dari Sdr. Lasmono atas SHM Nomor 767/Segara Makmur

dalam HPL 1/Marunda

Telah dilakukan Mediasi oleh BPN Kodya Jakarta Utara dan yang bersangkutan akan berkoordinasi dengan P2T. Telah dilakukan Mediasi oleh BPN Kodya Jakarta Utara dan Pihak Kuasa akan berkordinasi dengan Pihak Pemberi KuasaTelah dilakukan Mediasi oleh BPN Kodya Jakarta Utara

iNforMASi SANKSi ADMiNiSTrASiSepanjang tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang

diberikan oleh otoritas terkait baik terhadap PT KBN (Persero),

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta anak perusahaan.

ETiKA USAHA DAN TATA PEriLAKUKepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan,

Masyarakat Umum, Pelanggan, Pemasok, Investor dan

pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat

menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha

Perusahaan.

Kredibilitas PT KBN (Persero) dan kepercayaan pemangku

kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku pengelola

Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku

kepentingan. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti

dan taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku juga

harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran

untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan

memperkuat reputasi Perusahaan.

PT KBN (Persero) telah memiliki Pedoman Etika dan Perilaku

atau Code of Conduct guna memastikan etika kerja setiap

Insan PT KBN (Persero) dijalankan dengan baik. Dalam

melakukan penyesuaian Code of Conduct ini, Perseroan selalu

memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, Visi, Misi,

Tujuan dan Nilai-Nilai yang dianut Perseroan, praktik-praktik

terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Code of

Corporate Governance (COCG) yang berlaku di Perseroan.

iNforMATioN oN ADMiNiSTrATiVE SAcTioNThroughout 2017, there was no administrative sanction

imposed by relevant authorities to PT KBN (Persero), members

of the Board of Commissioners and Board of Directors, and

subsidiaries.

BUSiNESS ETHicS AND coDE of coNDUcTTrust of stakeholders to Employees, Public Communities,

Customers, Suppliers, Investors and other stakeholders

are crucial factors for the Company's development and

sustainability.

The credibility of PT KBN (Persero) and stakeholders’ trust is

closely related to the behavior of the Company's management

in interacting with the stakeholders. Management of the

Company in addition to having to comply with and adhere to

the laws and regulations that apply also must uphold ethical

norms and values. Awareness of good ethics will enhance and

strengthen the Company's reputation.

PT KBN (Persero) has Code of Conduct to ensure that work

ethics of all PT KBN (Persero) Personnel. In adjusting Code

of Conduct, the Company always takes into account the

applicable laws and regulations, Vision, Mission, Objectives

and Values adopted by the Company, internal and external

best practices of the Company and the Code of Corporate

Governance (COCG) applicable at Company.






Pedoman Etika dan Prilaku

PT KBN (Persero) memiliki Pedoman Etika dan Prilaku atau

Code of Conduct yang diatur sesuai Surat Keputusan Direksi

yang tertuang dalam Surat Keputusan SKD/ DRT5.3/10/2014

Oktober 2014 yang ditanda tangani bersama antara Dewan

Komisaris dan Direksi PT KBN (Persero). Sebagai pedoman yang

bersifat dinamis, Code of Conduct ini akan dikaji secara berkala

dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha

yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya

Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada

demi keuntungan jangka pendek semata.

Landasan Penyusunan Code of Conduct

PT KBN (Persero) dalam menyusun Code of Conduct dilandasi

oleh sikap berikut:

a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku

ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme,

serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di

atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun

golongan.

c. Senantiasa sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk

tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan

perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku

kepentingan (Stakeholders).

d. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi

maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,

bangsa dan negara.

e. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta

keadilan dalam mengelola Perusahaan.

Maksud, Tujuan dan Manfaat Code of Conduct

Code of Conduct yang telah disusun dan disepakati untuk

dilaksanakan oleh seluruh insan Perseron memiliki maksud dan

tujuan sebagai berikut:

a. Maksud penerapan Code of Conduct bagi Perseroan adalah

sebagai berikut:

1. Setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara memahami

bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

2. Mendorong seluruh Insan Kawasan Berikat Nusantara

untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan

segala aktivitas Perusahaan

3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman

dalam lingkungan Perusahaan

4. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan.

code of conduct and Behavior

PT KBN (Persero) has the Code of Conduct as stipulated in the

Decree of Directors as stated in SKD/DRT5.3/10/2014 October

2014 jointly signed by the Board of Commissioners and Board

of Directors of PT KBN (Persero). As a dynamic guidance, the

Code of Conduct will be reviewed periodically and continuously

in accordance with the dynamics of the business environment.

However, in any change, the Company will not neglect the

existing values for short-term profit.

code of conduct formulation Basis

PT KBN (Persero) in preparing the Code of Conduct is based on

the following attitudes:

a. Always prioritizes compliance with applicable laws and

regulations and takes heed of the prevailing norms in the

society in which the Company operates.

b. Always strives to avoid actions, behaviors or that may lead

to conflicts of interest, corruption, collusion and nepotism,

and always puts the interests of the Company above

personal, family, group or group interests.

c. Is always aware that the Company is required to grow

and develop in accordance with the dynamics and market

developments as well as the demands of the Stakeholders.

d. Always strives to contribute maximally to improve the

welfare of society, nation and state.

e. Always strives to apply the principles of transparency,

independence, accountability, accountability and fairness in

managing the Company.

Purpose, objectives and Benefits of code of conduct

Code of Conduct which has been prepared and agreed to be

implemented by all employees of the Company has the purpose

and objectives as follows:

a. The objectives of applying the Code of Conduct to the

Company are as follows:

1. Every Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel

understands that all activities of the Company are based

on the principles of good corporate governance (GCG).

2. To encourage Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel to

behave well in carrying out all activities of the Company.

3. To create a healthy and comfortable working

environment within the Company.

4. To minimize deviation possibilities.






b. Tujuan penerapan Code of Conduct bagi Perseroan adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan

melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan

beretika bisnis

2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Kawasan

Berikat Nusantara yang harus dipatuhi dalam

melaksanakan segala aktivitas Perusahaan

3. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan

kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas

Perusahaan

4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi

dan saling menguntungkan antara Insan Kawasan

Berikat Nusantara dan Stakeholders lainnya dengan

Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat dan etika berusaha yang menjadi nilai-nilai

serta filsafat bisnis untuk menjadi perusahaan bidang

industri yang berdaya saing tinggi.

c. Perseroan berusaha untuk melaksanakan Code of Conduct

ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat

memberikan manfaat jangka panjang, bagi:

1. Perusahaan

a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar

lebih efisien dan efektif mengingat hubungan

dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan

Stakeholders lainnya memiliki standar etika yang

harus diperhatikan;

b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan

kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders

dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga

menghasilkan reputasi yang baik, yang pada

akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam

jangka panjang.

2. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola

secara amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan,

akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas

yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap

memperhatikan kepentingan Perusahaan.

3. Insan Kawasan Berikat Nusantara

a. Memberikan pedoman kepada setiap Insan Kawasan

Berikat Nusantara tentang tingkah laku yang

diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;

b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung

tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan

sehingga akan meningkatkan kinerja dan

produktivitas setiap Insan Kawasan Berikat

Nusantara secara menyeluruh.

4. Masyarakat dan pihak lain yang terkait Menciptakan

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan

dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan

b. The purpose of applying the Code of Conduct to the

Company is as follows:

1. As a joint commitment to realize the vision and carry

out the Company's mission in a professional and ethical

business.

2. As a guide to the behavior of all Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel that must be complied with in

carrying out all activities of the Company.

3. As a means to avoid conflicts of interest in carrying out

all activities of the Company.

4. To develop a harmonious, synergic and mutually

beneficial relationship between the Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel and other stakeholders with the

Company based on sound corporate principles and

business ethics that become the values and business

philosophy to become a highly competitive industrial

company.

c. The Company endeavors to implement the Code of Conduct

consistently and consequently so as to provide long-term

benefits for:

1. The Company

a. To encourage the Company's operational activities

to be more efficient and effective in view of the

relationship with Customers, the Community,

Government and other Stakeholders have ethical

standards to be considered;

b. To increase the value of the Company by providing

certainty and protection to Stakeholders in dealing

with the Company so as to produce a good

reputation, that ultimately realizes the success of

the business in the long term period.

2. Shareholders

To increase trust that the Company is managed in a

trustworthy, prudent, efficient, transparent, accountable

and fair manner to achieve the level of profitability

expected by the Shareholders with due regard to the

interests of the Company.

3. Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel

a. To provide guidance to every Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel about the behavior desired or

prohibited by the Company;

b. To create a work environment that upholds the

values of honesty, ethics and openness so as to

improve the performance and productivity of every

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel as a whole.

4. The community and other related parties create

harmonious and mutually beneficial relationships with

the Company, which will ultimately create social-






menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi

masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Etika Bisnis Perusahaan

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika dalam Code

of Conduct ini adalah nilai atau norma moral yang menjadi

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam

perusahaan dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan

demikian etika bisnis bisa diartikan sebagai cara-cara baik

untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh

aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri

dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana

kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum

yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu

ataupun Perusahaan di masyarakat.

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi

pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum

merupakan standar dari perilaku yang harus dijalankan.

Perusahaan senantiasa membina hubungan yang sehat,

harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan

instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah. Perusahaan juga menghindari praktik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan

dengan Pemerintah/Regulator. Peraturan perundang-

undangan yang diterapkan untuk perilaku bisnis Perusahaan

ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Perusahaan,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hukum bisnis,

dan segala hukum serta peraturan yang berlaku khususnya

yang berkaitan dengan lapangan usaha Perusahaan.

Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan

merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap

tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan Kawasan Berikat

Nusantara. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada

peraturan Perusahaan yang berlaku.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cindera Mata

maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi

sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan

dan Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat

dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan

kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Perusahaan melarang tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Suap

Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk

memberi kepada seseorang atau pejabat yang akan

mempengaruhi keputusan yang terkait dengan

jabatannya antara lain dengan berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya, untuk keuntungan si pemberi

economic welfare for the community and other

concerned parties.

company Business Ethics

Basically, ethics in the Code of Conduct is a moral value or

norm that guides a person or a group within the company in

determining its behavior. Thus, business ethics can be interpreted

as good measures to conduct business activities, covering all

aspects related to individuals, company, industry and also the

community. All of these include how we conduct business

fairly, in accordance with applicable law, and not dependent

on individual or corporate positions in the community.

1. Compliance with Laws and Regulations is a law product

that must be obeyed and become a guide. Therefore,

compliance with the law is the standard of conduct to

be executed. The Company always maintains healthy,

harmonious and constructive relationships with Regulators,

Legislators and other relevant institutions from both the

Central Government and Local Governments. The Company

also avoids the practice of Corruption, Collusion and

Nepotism (KKN) in dealing with Government/Regulators.

The laws and regulations applicable to the conduct of the

Company's business include Laws, Company Regulations,

Government Regulations, Local Regulations, business law

and all applicable laws and regulations particularly relating

to the Company's business field. Understanding and

complying with the laws and regulations is a key element

that must be maintained in every action undertaken by

all Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel. The following

provisions may refer to applicable Company regulations.

2. Giving and Receiving Gifts, Bribery and Others, Giving

and/or receiving Gifts, Souvenirs or Business Hours shall

be conducted in the framework of social interaction and

fostering good relationships between the Company

and Business Partners in a healthy and reasonable and

accountable manner without causing conflict of interest

influence decision making in running the Company's

business. The Company prohibits the following actions:

a. Bribe

A bribe is a gift or a promise to give to a person or

official who will influence a decision related to his or

her position, among other things by doing or not doing

something in his/her position that is contrary to his/

her obligations, to the benefit of the bribe. The forms

of bribery can be in the form of giving money, goods,






suap. Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian

uang, barang, fasilitas pemberian atau penerimaan

jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan

fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.

b. Pembayaran Tidak Wajar

Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek

pembayaran khusus, hiburan dan sokongan kepada

pihak-pihak di luar Perusahaan guna melancarkan

jalannya bisnis Perusahaan yang melebihi kewajaran/

kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

3. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat

penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan

memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan

dan kesehatan kerja Insan Kawasan Berikat Nusantara. Oleh

karena itu bagi setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara

dalam bekerja harus:

a. Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan/

atau standar tentang keamanan dan keselamatan

kesehatan kerja.

b. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang

bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.

c. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan

kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat

mencapai tujuannya dengan baik.

d. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan

yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur

yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana

penanggulangan keadaan darurat.

e. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang

terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan

instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang

ditentukan.

f. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara

berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya,

peralatan dan sistem deteksi secara saksama sesuai

kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

4. Pemberian Kesempatan yang sama kepada Karyawan untuk

Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja

a. Perusahaan menjunjung tinggi penegakan hukum

dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa

membedakan ras, gender, agama dan jabatan.

b. Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja

termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk

diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan

yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada

seluruh Karyawan.

c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama

untuk meningkatkan kemampuan karyawan/diklat,

dan kesempatan yang sama mengembangkan diri dan

promosi.

facilities of giving or receiving position to the family of

the official or other forms and facilities that can be a

reward.

b. Unusual Payments

Unusual payments are special payment practices,

entertainment and support to parties outside the

Company to expedite the Company's business beyond

fairness in the business sector.

3. Concern on Occupational Health and Safety

The management of occupational safety and health

is essential to the success of the Company's business

activities. The Company is committed to implementing and

maintaining the behavior that can realize the safety and

health of Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel. Therefore

all personnel of Kawasan Berikat Nusantara in work must:

a. Comply with any laws and regulations and/or standards

on occupational safety and health.

b. Prioritize preventive measures to avoid accidents.

c. Maintain order and discipline in order to create a safe

and orderly working environment so that the Company

can achieve its objectives properly.

d. Carry out the prevention of accidents occurring in

accordance with applicable standards and procedures

and always have emergency response plans.

e. Report any incidents and accidents that occurred to

head of each unit and the authorities concerned within

the time limit specified.

f. Perform periodic investigations, inspections and

evaluations of all facilities including resources, equipment

and detection systems thoroughly in accordance with

the authority to ensure their readiness.

4. Giving Equal Opportunities to Employees for Obtaining Job,

Promotion and Dismissal

a. The Company upholds the enforcement of Company

laws and regulations consistently without distinction of

race, gender, religion and position.

b. The Company always upholds equality of work including

the prohibition against all forms of discrimination. The

Company provides same and equal opportunity and fair

treatment to all employees.

c. The Company provides equal opportunities to improve

employees/training skills, and equal opportunities for

self-development and promotion.






5. Standar Etika Dalam Berhubungan dengan Stakeholders

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan

loyalitas Pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan

dengan Perusahaan, selain kepercayaan, peningkatan

pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri

bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan

iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perusahaan dalam

menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional,

jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan

kepada Stakeholders. Landasan Perusahaan dalam

membina hubungan dengan Stakeholders dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hubungan dengan Insan Kawasan Berikat Nusantara

dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas,

adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas

partisipasi Insan PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero), Perusahaan akan memperlakukan Insan PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebagai anggota

Perusahaan dengan adil dengan cara sebagai berikut:

1. Menghormati hak dan kewajiban Insan

Kawasan Berikat Nusantara serta akan selalu

mengikutsertakan Insan Kawasan Berikat Nusantara

dalam menetapkan kebijakan pengelolaan

Karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Selalu mensosialisasikan semua peraturan,

khususnya peraturan baru, kepada seluruh Insan

Kawasan Berikat Nusantara;

3. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada

seluruh Insan Kawasan Berikat Nusantara tanpa

membedakan suku, ras, gender, dan agama;

4. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan

Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan

suku, ras, gender, agama dan jabatan;

5. Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang

berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan

dan keselamatan Karyawannya;

6. Berusaha meningkatkan kesejahteraan Insan

Kawasan Berikat Nusantara secara adil, layak dan

transparan;

7. Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif Karyawan

yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan;

8. Memperlakukan karyawan sebagai sumber daya

yang berharga;

9. Menghargai kebebasan beragama;

10. Menjalankan ketentuan pemberian benefit dan

kompensasi lainnya;

11. Memberi umpan balik dan memberikan usulan yang

konstruktif dalam meningkatkan kinerja perusahaan;

12. Memberi aspirasi pada Forum Komunikasi Karyawan

(Forkom) PT KBN (Persero) sebagai mitra dalam

membangun bisnis yang bermoral dan efektif dalam

pencapaian tujuan, visi dan misi Perusahaan.

5. Ethical Standards related to the Stakeholders

Trust is an important element to improve the loyalty of

Customers and other parties related to the Company, in

addition to trust, high service improvement makes added

value for the Company. To create a harmonious and reliable

business climate, the Company in conducting its business

always acts professionally, honestly, fairly and consistently

in providing service to Stakeholders. The Company's

foundation in establishing relationships with Stakeholders

is implemented under the following conditions:

a. Relationship with Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel in order to realize, fair relationship and can

encourage the intensity and quality of participation of

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)’s Personnel,

the Company will treat PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero)’s Personnel as members of the Company fairly

in the following ways:

1. Respects the rights and obligations of Kawasan

Berikat Nusantara and will continuously involve

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel in

determining the policies of the management of

the employees consistently in accordance with

applicable laws and regulations;

2. Always disseminates all regulations, especially new

regulations, to all Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel;

3. Creates equal employment opportunities to all

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel without

differentiating ethnicity, race, gender and religion;

4. Upholds the enforcement of Company law and

regulations consistently without distinction of race,

gender, religion and occupation;

5. Always strives to create an environmentally sound

workplace and maintain the health and safety of its

employees;

6. Endeavors to improve the welfare of Kawasan

Berikat Nusantara’s Personnel fairly, feasibly and

transparently;

7. Respects the Employees' creativity, innovation and

initiative that add value to the Company;

8. Treats employees as valuable resources;

9. Appreciates freedom of religion;

10. Implements provision of benefits and other

compensation;

11. Provides feedback and constructive suggestions to

improve company performance;

12. Provides aspirations to Communication Forum

(Forkom) PT KBN (Persero) as a partner in building

a moral and effective business in achieving the

Company's goals, vision and mission.






b. Hubungan dengan Regulator/Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga

dan memelihara hubungan baik yang komunikatif

dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran

Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha

Perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan Perusahaan

dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah

sebagai berikut:

1. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

2. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan

konstruktif dengan Regulator, Legislator dan

instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah;

3. Menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/

Regulator;

4. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan aktivitas usaha

Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan

terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah

ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;

5. Mendukung program nasional maupun regional

khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial,

ekonomi, dan budaya;

6. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan

Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis

dengan cara yang tidak etis;

7. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan

yang harmonis dan beretika berdasarkan nilai

kejujuran, saling menghormati, serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan

antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah

untuk kepentingan pribadi.

c. Hubungan dengan Pemegang Saham

1. Senantiasa berusaha meningkatkan nilai

Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara

pertumbuhan dan kemampuan Perusahaan.

2. Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa

hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran

Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku

dapat terpenuhi dengan baik secara transparan,

adil, tepat waktu dan lancar.

3. Senantiasa menjamin bahwa informasi material

mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan

sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada

Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan


4. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari

keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan

menggunakan informasi Perusahaan yang bukan

b. Relationship with Regulator/Government

The Company is committed to maintaining communicative

relations with the Government, in this case with all

Governmental levels in connection with the Company's

business activities. Matters to be considered by the

Company in maintaining relations with the Government are

as follows:

1. To always comply with the applicable laws and

regulations;

2. To foster healthy, harmonious and constructive

relationships with the Regulator, Legislator and other

relevant institutions from both the Central Government

and the Regional Government;

3. To avoid the practice of Corruption, Collusion and

Nepotism (KKN) in cooperating with the Government/

Regulator;

4. To comply with and support the laws and regulations

related to the Company's business activities including

compliance with payments of taxes, user charges,

employment and environmental issues;

5. To support national and regional programs particularly

in the fields of technology, education, social, economic,

and cultural;

6. Not to exploit good relations with the Government to

obtain business opportunities in an unethical manner;

7. To always communicate and maintain a harmonious

and ethical relationship based on the value of honesty,

mutual respect, and in accordance with applicable laws

and regulations;

8. To avoid abuse of partnership relationships, among

others, by providing entertainment and gifts for personal

gain.

c. Relationship with Shareholders

1. To always strive to increase the value of the Company

by maintaining a balance between growth and ability of

the Company.

2. To always respect and ensure that the rights of

Shareholders in accordance with the Company's Articles

of Association and other applicable regulations can be

met in a transparent, fair, timely and smooth manner.

3. To always ensure that material information concerning

the Company is always provided in an honest, timely

and regular manner to the Shareholders in accordance

with applicable laws and regulations.

4. Not to perform acts of seeking personal and others gain

by using Company information that is not for the public

or that may create conflicts of interest.






untuk kepentingan umum atau yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat

terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1) Setiap Pemegang Saham dan wakilnya yang

sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham

dan Daftar Khusus Perusahaan, yang berkaitan

dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan

pada waktu jam kerja kantor Perusahaan.

2) Memberikan informasi material yang lengkap

dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap

Pemegang Saham sesuai dengan peraturan


3) Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan

setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam

RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan


4) Menjamin agar setiap Pemegang Saham

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan

Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan

yang diambil secara sah dalam RUPS serta


5) Setiap Pemegang Saham harus memenuhi

kewajiban dan melaksanakan tanggung

jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan


d. Hubungan dengan Investor dan Pelanggan Lainnya

1. Memberi informasi jelas dan mudah dimengerti

tentang hak dan kewajiban pelanggan.

2. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan

berkualitas kepada Investor dan Pelanggan, yang

terkait usaha Perusahaan.

3. Senantiasa meningkatkan pelayanan dengan

menggunakan teknologi baru yang sesuai, dengan

memperhatikan asas manfaat dan tepat guna bagi

peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan

peningkatan daya saing.

4. Menyediakan layanan pengaduan bagi Investor dan

Pelanggan lainnya yang mudah diakses dan tanpa

ada diskriminasi.

5. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan

secara sehat, fair, jujur, mudah dipahami serta

diterima oleh norma-norma masyarakat.

e. Hubungan dengan Mitra Usaha

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon Mitra

Usaha dan Mitra Kerja dilakukan secara profesional,

setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut:

In order to have a good relationship with the

Shareholders and comply with the prevailing laws and

regulations, the Company established the following

policies:

1) Each Shareholder and its authorized representative

shall be entitled to view the Register of Shareholders

and the Company Special Register, relating to the

Shareholder concerned in the Company office

hours.

2) Providing complete and accurate material

information about the Company to each Shareholder

in accordance with applicable laws and regulations.

3) Establishing a GMS mechanism which enables all

Shareholders to be present at GMS and vote in

accordance with applicable laws and regulations.

4) Ensuring that each Shareholder obtains rights in

accordance with the Articles of Association of the

Company, all decisions taken by law in the GMS and

applicable laws and regulations.

5) Each Shareholder shall fulfill its obligations and

perform its responsibilities in accordance with the

Company's Articles of Association and the prevailing


d. Relationship with Investors and Other Customers

1. Providing clear and understandable information about

the rights and responsibilities of customers.

2. Always providing good and quality services to Investors

and Customers, related to the Company's business.

3. Always improving service by using new technology

accordingly, taking into account the principle of benefit

and appropriate for the improvement of service and job

convenience and improvement of competitiveness.

4. Providing complaint services to Investors and other

Customers that are readily accessible and without any

discrimination.

5. Implementing a sustainable promotion in a healthy, fair,

honest, understandable and comply with the norms of

society.

e. Relationship with Business Partners

The Company deals with prospective Business Partners

and Work Partners professionally, equally and mutually

beneficial by complying with the following principles:






1. Senantiasa mengedepankan asas manfaat dengan

memilih mitra usaha yang memberikan nilai terbaik

pada Perusahaan dan bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

2. Menghindari kerja sama dengan Mitra Usaha yang

melakukan praktik usaha yang tidak etis.

3. Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan

dan saling menguntungkan dalam bekerja sama

dengan para Mitra Usaha.

4. Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai

dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas

toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

5. Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya

masing-masing sesuai dengan kontrak.

6. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan

internal yang berlaku di Perusahaan.

f. Hubungan dengan Pesaing

Usaha-usaha untuk mendapatkan informasi tentang

bisnis kompetitor/pesaing yang akan digunakan untuk

evaluasi, komparasi, penentuan strategi pemasaran dan

perencanaan adalah hal yang wajar dan diperbolehkan,

dengan cara jujur dan diambil dari sumber yang sah.

Perusahaan sangat mendukung iklim usaha persaingan

yang sehat di dalam industri sewa menyewa bangunan,

lahan/tanah/depo dengan selalu menjunjung tinggi

etika usaha dalam setiap kegiatan usahanya yaitu:

1. Senantiasa melaksanakan usaha dengan

memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang

sehat dan beretika sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan

dengan Pesaing;

3. Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing

dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan bisnis

yang dapat melanggar Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan monopoli dan

persaingan usaha yang tidak sehat.

g. Hubungan dengan Kreditur/Investor

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif

bagi calon Kreditur/Investor termasuk penggunaan

dana.

2. Proses pemilihan Kreditur/Investor di Perusahaan

harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Senantiasa menjaga reputasi Perusahaan dalam

penggunaan dana-dana yang bersumber dari

pinjaman Kreditur/Investor dengan selalu memenuhi

komitmennya.

4. Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian,

selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan

sumber pendanaan dari pinjaman, Perusahaan.

1. Always upholding the principle of benefit by choosing

business partners that give the best value to the

Company and free of Corruption, Collusion and

Nepotism (KKN).

2. Avoiding cooperation with Business Partners who

conduct unethical business practice.

3. Always maintaining good, equal, transparent and

mutually beneficial relations in cooperating with our

Business Partners.

4. Always performing work relations in accordance

with ethical values and within the limits of tolerance

permitted by law.

5. Always fulfilling the rights and obligations in accordance

with the contract.

6. Business partners are required to comply with all

applicable internal requirements of the Company.

f. Relationship with Competitors

Attempts to obtain information about competitors'

businesses to be used for evaluation, comparison,

determination of marketing and planning strategies are

reasonable and permissible, in an honest and legitimate

manner. The Company strongly supports healthy business

competition climate in the building, land/warehouse leasing

industry by always upholding business ethics in every

business activity, among others:

1. Always conducting business by observing the rules

of fair and ethical competition in accordance with

applicable laws and regulations;

2. Always respecting and maintaining relationships with

Competitors;

3. Prohibiting agreements with competitors by not

involving themselves in business activities that may

violate the laws and regulations relating to monopoly

and unfair business competition.

g. Relationship with Creditor/Investor

1. Providing actual and prospective information to

prospective Creditors/Investors including use of funds.

2. The process of selecting Creditors/Investors in the Company

must be free of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

3. Always maintaining the Company’s reputation in the

use of funds from Creditors/Investors’ loans by always

fulfilling its commitments.

4. Always upholding the principles of prudence, selective,

competitive and fair, in the selection of sources of

funding from loans, the Company.






h. Hubungan dengan Pemasok/Kontraktor

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada

Pemasok/Kontraktor untuk mengikuti pelelangan

di Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan

Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) dalam proses pengadaan terhadap Pemasok/

Kontraktor di Perusahaan.

3. Senantiasa menghindari bertransaksi dengan para

Pemasok/Kontraktor yang melakukan praktik-

praktik bisnis yang tidak etis. Apabila Pemasok/

Kontraktor terbukti melanggar, maka akan diberi

sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di Perusahaan.

4. Melaksanakan proses pengadaan secara

transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan

Pemasok/Kontraktor yang memenuhi kualifikasi

persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat

dipertanggungjawabkan.

5. Senantiasa memenuhi hak-hak Pemasok/Kontraktor

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

bersama.

6. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan

Pemasok/Kontraktor termasuk menindaklanjuti

keluhan dan keberatan.

i. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

1. Selalu membangun dan membina hubungan yang

serasi dan harmonis serta berupaya memberikan

manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di

sekitar tempat Perusahaan beroperasi.

2. Senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan

meminimalkan dampak lingkungan dan

mempertahankan keseimbangan ekosistem yang

ada serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

3. Menghindari segala perkataan, tindakan yang

mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar

suku, agama, ras dan golongan.

4. Perusahaan mendorong perasaan ikut memiliki

bagi masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan

dengan tujuan agar masyarakat turut menjaga aset

perusahaan.

j. Hubungan dengan Media Massa

1. Memperlakukan media massa sebagai mitra

usaha untuk menyampaikan informasi mengenai

Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab

dalam kerangka membangun citra Perusahaan

yang positif dengan tetap menghormati kode etik

jurnalistik.

h. Relationship with Supplier/Contractor

1. Providing equal opportunity to Suppliers/Contractors

to participate in the Company's tender as stipulated in

Company’s policy and applicable laws and regulations.

2. Avoiding Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in

the procurement process of Suppliers/Contractors in the

Company.

3. Always avoiding transactions with Suppliers/Contractors

who engage in unethical business practices. If a Supplier/

Contractor is proven to conduct violation, then he/she

shall be subject to strict sanctions in accordance with

applicable provisions in the Company.

4. Carrying out the procurement process in a transparent,

competitive and fair manner to obtain Suppliers/

Contractors who meet the qualifications of job

requirements and the price that can be accounted for.

5. Always fulfilling the rights of Suppliers/Contractors in

accordance with the agreement.

6. Always establishing good communication with

Suppliers/Contractors including following up complaints

and objections.

i. Relations with the Community and the Environment

1. Always building and maintaining harmonious

relationships and seeking to benefit for the community

and the surrounding environment where the Company

operates.

2. Always maintaining the environment by minimizing

environmental impacts and maintaining the balance

of existing ecosystems and implementing community

empowerment in the context of sustainable development

3. Avoiding any utterances, actions that lead to

discrimination of society based on ethnicity, religion,

race and class.

4. The Company encourages feelings of belonging to

the community in the surrounding environment of the

company with the aim that the community participates

in maintaining the company's assets.

j. Relationship with Mass Media

1. Treating mass media as business partners to convey

information about the Company openly and responsibly

within the framework of building a positive corporate

image while respecting the journalistic code of ethics.






2. Senantiasa berusaha memberikan informasi yang

benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif

kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap

usaha Perusahaan.

3. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik

membangun yang disampaikan melalui media

massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko

dan biaya.

k. Hubungan dengan Anak Perusahaan

1. Memastikan bahwa GCG juga dilaksanakan dengan

konsisten di tingkat Anak Perusahaan.

2. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak

Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan

meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok

usahanya.

3. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan

dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang

wajar dan saling menguntungkan.

6. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan

oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra

Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua)

hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan

perilaku setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara sebagai

penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting

bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku Insan Kawasan

Berikat Nusantara yang beretika dalam pelaksanaan

aktivitas sehari-hari di Perusahaan.

a. Perilaku Sebagai Atasan terhadap Bawahan

1. Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai

manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua

sisi kemanusiaannya.

2. Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur

dan bertanggungjawab.

3. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan

dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif

bawahan.

4. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari

bawahan dalam proses pengambilan keputusan

serta menghargai dan menerima perbedaan

pendapat dan kritik yang membangun.

5. Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku

sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan.

6. Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen

perubahan.

7. Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman

perilaku dan kebijakan.

8. Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi

dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja


2. Always striving to provide correct, relevant, balanced and

educative information to the public in understanding

the Company's business.

3. Receiving and following up on constructive criticisms

delivered through mass media while maintaining risk

and cost aspects.

k. Relationship with Subsidiaries

1. Ensuring that GCG is also consistently implemented at

the Subsidiaries level.

2. Always maintaining good relationships with the

Subsidiaries in an effort to build synergies and enhance

the image of the Company and its business groups.

3. Any relationship with a Subsidiary is performed within

the framework of a reasonable and mutually beneficial

business relationship.

6. Standard of Management and Employee Ethics

The survival of a Company is largely determined by the

performance and image of the Company. The performance

and image of the Company itself is determined by 2 (two)

things, namely the ability (capability and competence) and

the behavior of every Insan Kawasan Berikat Nusantara as

the organizational wheel. Therefore, it is very important for

the Company to manage ethical Bonded Ethnic Property

Insan behavior in the conduct of daily activities in the

Company.

a. Supervisor’s Behaviors to Subordinate

1. Appreciating and treating subordinates as human

beings by paying attention to all aspects of humanity.

2. Always communicating in a polite, open, honest

and responsible manner.

3. Always increasing the subordinate’s knowledge and

appreciating creativity, innovation and subordinate’s

initiative.

4. Involving and considering input from the subordinate

in the decision-making process and appreciating and

accepting differences of opinion and constructive

criticism.

5. Giving exemplary in everyday actions and behavior,

according to utterances with actions.

6. Becoming a pioneer of innovation and change

management.

7. Encouraging a culture of compliance with behavioral

and policy guidelines.

8. Encouraging/motivating subordinates to achieve

and jointly reach performance goals that have been

set.






9. Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara

konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat

kerja yang bersangkutan.

10. Memberikan kesempatan yang sama kepada

bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa

membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan

golongan.

11. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai

pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara

adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan.

12. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan

Kawasan Berikat Nusantara dengan menghindari

persaingan yang tidak sehat serta menghindari

pengkotakkan antar bagian.

13. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan,

penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

b. Perilaku Sebagai Bawahan terhadap Atasan

1. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan

tugas dengan penuh tanggung jawab.

2. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan

dan sesama Insan Kawasan Berikat Nusantara.

3. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan,

pengetahuan dan profesionalisme dalam

melaksanakan tugas.

4. Memberikan saran dan masukan yang positif

kepada atasan.

5. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara

santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan

yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan

Perusahaan dan menyampaikan saran untuk

perbaikan.

6. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan

dengan sesama bawahan yang berpotensi

mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap

kinerja Perusahaan.

7. Mematuhi peraturan Perusahaan dan

menginformasikan kepada atasan bila terdapat

indikasi penyimpangan.

8. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan

(policy), dan Standard Operating Procedure (SOP)

yang sudah ditetapkan.

9. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya

Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang

tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

c. Perilaku Sebagai Rekan Kerja

1. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di

dalam maupun di luar Perusahaan.

2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan

untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan

Perusahaan.

3. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan

selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain

untuk kebaikan Perusahaan.

9. Making corrections or reprimands to subordinates

constructively, fairly and without breaking the

morale of the work concerned.

10. Providing equal opportunities to subordinates to

develop their career without distinction of tribe,

religion, race, gender and class.

11. Responding to any reports received on disciplinary

violations and following up fairly and transparently

in accordance with Company regulations.

12. Maintaining the integrity and compactness of all

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel by avoiding

unhealthy competition and avoiding the split

between parts.

13. Not conduction intimidation or pressure, humiliation,

and harassment to subordinates.

b. Subordinate’s Behaviors to Supervisor

1. Working honestly and professionally in carrying out

duties with full responsibility.

2. Being polite and behaving towards the superior and

fellow personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

3. Always striving to improve skills, knowledge and

professionalism in performing the task.

4. Providing advice and positive feedback to the boss.

5. Being Courageous and freely expressing opinion in

discussing superior policies that are not in accordance

with the rules and/or objectives of the Company and

submitting suggestions for improvement.

6. Not discussing negatively the policies of the

supervisor with fellow subordinates who potentially

cause slander and counterproductive to the

performance of the Company.

7. Complying with Company regulations and

informing the supervisor if there is any indication of

irregularities.

8. Complying with and consequent to law, policy and

Standard Operating Procedure (SOP) which have

been determined.

9. Not performing acts beyond its authority

Comply with and respect the agreement contained

in the Collective Bargaining Agreement (PKB).

c. Coworker’s Behaviors

1. Always maintaining polite and courteous behavior

both inside and outside the Company.

2. Developing abilities and skills to work in groups for

the Company's progress.

3. Having a high spirit of cooperation and being always

ready to assist coworkers or other work units for the

good of the Company.






4. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan

kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut

tersaingi.

5. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan

membeda-bedakan satu dengan lainnya.

6. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan

untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja.

7. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan

kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja

sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan

Perusahaan dengan tidak melanggar Perjanjian

Kerja Bersama antara Perusahaan dan Karyawan

yaitu menyimpan rahasia Perusahaan dan/atau

rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

8. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama

rekan, saling menghormati dan menghargai

pendapat orang lain, serta dapat menerima

perbedaan pendapat dengan baik.

9. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk

memacu prestasi kerja secara maksimal.

10. Menghindari tindakan dan ucapan yang

mengandung unsur intimidasi, pelecehan,

penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan

merendahkan teman, serta saling menjatuhkan

terhadap sesama rekan kerja.

11. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi

dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan

bersama.

Etika Perilaku insan Kawasan Berikat Nusantara

1. Komitmen Insan Kawasan Berikat Nusantara dalam

rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para

pemangku kepentingan (Stakeholders), maka seluruh Insan

Kawasan Berikat Nusantara memiliki komitmen untuk:

a. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi

dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan

Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau

kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi

Perusahaan.

b. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh

tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas,

kejujuran, dan semangat kebersamaan.

c. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan dan

dengan segera menindaklanjuti keluhan Pelanggan.

d. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan

ruang lingkup tugasnya.

e. Memahami sasaran kerja beserta ukuran

keberhasilannya.

f. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang terbaik

dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien.

4. Willing to share knowledge and skills to other co-

workers without feeling rivaled.

5. Respecting others, not belittle and discriminate

against one another.

6. Receiving any feedback and suggestions for self-

improvement and performance improvement.

7. Creating information disclosure among colleagues

and between work units to support good cooperation

and coordination for the advancement of the

Company by not violating Collective Bargaining

Agreement between the Company and Employees

namely keeping the Company’s confidentiality and/

or position confidentiality optimally.

8. Being open, sympathetic and supporting fellow

coworkers, respecting each other and appreciating

opinions of others, and is able to accept differences

of opinion properly.

9. Having a healthy competition spirit to spur job

performance optimally.

10. Avoiding actions and utterances that contain

elements of intimidation, harassment, humiliation,

mockery, slander and degrading of coworkers,

as well as imposing each other against fellow co-

workers.

11. Working harmoniously based on dedication and

mutual trust to achieve common goals.

code of conduct of Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel

1. Commitment of Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel

in order to realize the Company's commitment to the

Stakeholders, then all Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel are committed to:

a. Always thinking and behaving in a corporate and

non-sectoral manner by prioritizing the interests of

the Company over personal and/or group interests to

provide the best for the Company.

b. Carrying out professional duties with full responsibility

and upholding integrity, honesty, and spirit of

togetherness.

c. Caring and being responsive to customer complaints

and immediately following up Customer complaints.

d. Making a plan work appropriately in accordance with

the scope of its duties.

e. Understanding your work goals and their success

measurement.

f. Working hard, and attempting to find the best way to

complete duties in accordance with the deadline set in

an effective and efficient manner.






g. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan

diri dan memperluas pengetahuan.

h. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Perusahaan

untuk menjaga dan mempertahankan citra serta

reputasi Perusahaan.

2. Menjaga Nama Baik Perusahaan

a. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan pekerjaan

Perusahaan.

b. Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri

sejalan dengan perkembangan yang terjadi.

c. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan

membeda-bedakan satu dengan lainnya

d. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi

Perusahaan.

e. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-

masing Insan Kawasan Berikat Nusantara dengan baik

serta memahami dan mematuhi etika Perusahaan.

3. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan Kawasan Berikat

Nusantara

a. Menjaga perilaku sopan dan santun sesama Insan

Kawasan Berikat Nusantara.

b. Menghargai antar Insan Kawasan Berikat Nusantara

dengan tidak meremehkan dan membeda-bedakan

satu sama lainnya.

c. Berusaha memahami dan mengenali kebutuhan sesama

Insan Kawasan Berikat Nusantara.

d. Bersedia berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dan

keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa

merasa takut tersaingi.

e. Senantiasa jujur dan berpikir positif antar Insan Kawasan

Berikat Nusantara.

4. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan

Salah satu tanggung jawab Perusahaan yang paling penting

adalah memelihara kepercayaan Stakeholders (Mitra

Usaha, Pemasok/Kontraktor) dan memastikan informasi

yang berhubungan dengan masalah bisnis Stakeholders

dirahasiakan sepanjang waktu. Perusahaan mempunyai

kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh

dalam setiap kegiatan bisnis. Penghargaan terhadap

privasi Mitra Usaha sama pentingnya dengan perlindungan

aset Perusahaan. Oleh karena itu setiap Insan Kawasan

Berikat Nusantara diwajibkan untuk memperlakukan

informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (confidential)

yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Melindungi informasi rahasia, bukan hanya Insan

Kawasan Berikat Nusantara yang masih aktif bekerja

tetapi juga berlaku bagi Insan Kawasan Berikat

Nusantara yang sudah tidak bekerja selama waktu

g. Having a strong motivation to develop and expand

knowledge.

h. Complying with all the Company's terms and values to

maintain the Company's image and reputation.

2. Maintaining Company's Good Reputation

a. Always maintaining polite and courteous behaviors both

within the environment and outside of the Company's

work environment.

b. Always striving to improve self-competence in line with

the development that occurred.

c. Respecting others, do not disparage and discriminate

against one another

d. Always caring and maintaining the Company's good

image and reputation.

e. Carrying out religious practices embraced by each

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel properly and

understanding and adhering to the Company's ethics.

3. Maintaining Good Relationships between Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel

a. Maintaining polite and mannered behaviors with fellow

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel.

b. Appreciating fellow Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel by not underestimating and discriminating

against each other.

c. Attempting to understand and recognize the needs of

fellow Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel.

d. Willing to share knowledge and skills and supporting

other co-workers without feeling rivaled.

e. Always being honest and thinking positively among

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel

4. Maintaining Corporate Confidentiality

One of the Company's most important responsibilities is

to maintain trust of the Stakeholders (Business Partners,

Suppliers/Contractors) and ensure that information related

to Stakeholders business issues is kept confidential over

time. The Company has an obligation to maintain the

confidentiality of information obtained in any business

activity. The respect for the privacy of Business Partners is as

important as the protection of Company assets. Therefore,

all Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel are obliged to

treat the company’s confidential information obtained

in performing its duties with due regard to the following

provisions:

a. Protecting confidential information, not only

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel who are still

actively working but also applies to Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel who have not worked for a






tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

b. Akses informasi, pengaturan mengenai kewenangan

dan lingkup tugas Insan Kawasan Berikat Nusantara

yang dapat melakukan akses terhadap informasi

Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum

atau khusus.

c. Penyebaran informasi, penjelasan mengenai

pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan

yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan

ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan,

perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya

dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Perusahaan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk:

a. Tujuan perpajakan.

b. Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/

Panitia Urusan Piutang Negara.

c. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.

d. Tujuan pengadilan dalam kasus antara perusahaan

dengan mitra usahanya.

e. Permintaan tertulis, persetujuan yang diberikan oleh

Stakeholders kepada Perusahaan.

5. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk

digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan.

Pemeliharaan, pengamanan dan penggunaannya

merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan

kelangsungan usaha Perusahaan.

6. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat

penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan.

Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat

mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan

suatu keharusan. Oleh karena itu bagi Insan Kawasan

Berikat Nusantara dalam bekerja harus:

a. Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan/

atau standar tentang keamanan dan keselamatan

kesehatan kerja.

b. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan

kerja dengan menaati pelaksanaan ketentuan peraturan

perundangan tentang keselamatan, kesehatan kerja

dan lingkungan.

c. Mengutamakan tindakan pencegahan yang bersifat

menghindari terjadinya kecelakaan

d. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan

diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan,

seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi

obat-obat terlarang, dan lain-lain, sesuai ketentuan

Perusahaan.

certain time in accordance with applicable laws and

regulations.

b. Access to information, arrangements on the authority

and scope of duties of Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel who can access the Company's necessary

information, whether generally or specifically.

c. Dissemination of information, explanations of

disclosure or use of confidential information of the

Company verbally or in writing to or by any party,

whether individual, company, association or other legal

entity, may only be performed by an officer appointed

by the Company.

The obligation to keep the confidentiality is exempted for:

a. The purpose of taxation.

b. Billing of the Company's receivable that has been

transferred to the State Agency for Receivables and

Auctions/State Receivables Management Committee.

c. The legal purpose of the trial of a criminal case.

d. The purpose of the court in the case between the

company and its business partners.

e. Written request, approval given by Stakeholders to the

Company.

5. Maintaining and Using the Company's Assets

Assets are resources owned by the Company for use in

achieving the Company's objectives. Maintenance, security

and use are part of efforts to maintain the Company's

business continuity.

6. Maintaining Safety, Health and Work Environment

Management of occupational safety and health is essential

to the success of the Company's business activities.

Implementing and maintaining behaviors that can achieve

safety and health is a must. Therefore, Kawasan Berikat

Nusantara’s Personnel in work must:

a. Comply with any laws and/or standards on occupational

safety and health.

b. Master and understand the situation and condition

of the working environment by complying with the

implementation of the provisions of laws and regulations

on safety, health and the environment.

c. Prioritize preventive measures that avoid accident

d. Avoid all actions that harm individual or others, interfere

with health, such as intoxicating drinks, taking drugs,

etc., in accordance with the Company's provisions.






e. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan

yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur

yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana

penanggulangan keadaan darurat.

f. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang

terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan

instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang

ditentukan.

g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara

berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya,

peralatan dan sistem deteksi secara saksama sesuai

kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

7. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan

Merokok

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral

dan kesusilaan setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara

diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang

diberikan kepada Perusahaan serta berpengaruh terhadap

pembentukan citra Perseroan. Oleh karenanya, setiap

insan Perseroan dilarang melanggar nilai-nilai kesusilaan,

mengedarkan dan menjualkan hal-hal yang berkaitan

dengan narkoba serta dilarang menggelar praktik perjudian.

8. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan

Laporan

Setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara hendaknya

mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi,

tertib, teliti, akurat dan tepat waktu.

9. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

Perilaku Insan Kawasan Berikat Nusantara terkait pemberian

dan/atau penerimaan hadiah:

a. Tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau memberi

hadiah, cendera mata, jamuan bisnis ataupun fasilitas

lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan yang melanggar ketentuan yang ada.

b. Hanya mengadakan dan menerima jamuan bisnis

dengan Mitra Usaha dan/atau pemangku kepentingan

lainnya sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tujuan

untuk kepentingan Perusahaan, atas beban Perusahaan

dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan

dan dilaksanakan dalam batas-batas yang wajar di

tempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra

negatif terhadap Perusahaan. Jamuan bisnis yang dapat

diterima/diberikan Insan Kawasan Berikat Nusantara

dalam rangka kegiatan bisnis (dan menjadi beban

Perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerja sama

dengan Mitra Usaha.

c. Menyerahkan hadiah dan/atau cendera mata yang

diperoleh dari Mitra Usaha seperti plakat, trophy, dan

sebagainya untuk disimpan di Perusahaan.

e. Carry out the prevention of accidents occurring in

accordance with applicable standards and procedures

and always have emergency response plans.

f. Report any incidents and accidents that occur to the

head of each unit and the relevant authorities concerned

within the time limit specified.

g. Perform periodic investigations, inspections and

evaluations of all facilities including resources, equipment

and detection systems thoroughly in accordance with

the authority to ensure readiness.

7. Immoral Behavior, Narcotics, Illicit Drugs, Gambling and

Smoking

Healthy behavior based on moral values and of every

Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel is believed to affect

the contribution of the performance given to the Company

and affect the image formation of the Company. Therefore,

every employee of the Company is prohibited from violating

moral values, circulating and selling drugs related matters

and prohibited from conducting gambling practices.

8. Recording Company Data and Report Preparation

Every Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel should

support the implementation of data management in a

structured, orderly, thorough, accurate and timely manner.

9. Giving and Receiving Gifts, Bribery and Others

Behavior of Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel related

to gift giving and/or acceptance:

a. Not allowed to receive and/or give gifts, souvenirs,

business meals or other facilities that may affect decision

making in violation of existing provisions.

b. Only conduct and receive business meetings with

Business Partners and/or other stakeholders provided

that it is conducted for the purposes of the Company,

at the expense of the Company at reasonable cost and

carried out within reasonable limits in a respectable

place that does not create a negative image against

the Company. Business meals that can be accepted/

given by Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel in the

framework of business activity (and become a burden

of the Company) is meals to establish cooperation with

Business Partners.

c. Submit gifts and/or souvenirs obtained from Business

Partners such as placards, trophy, and so forth to be

deposited with the Company.






d. Hanya melaksanakan semua pengeluaran yang

berkaitan dengan pemberian hadiah, cendera mata dan

jamuan bisnis yang telah mendapat otorisasi pejabat

Perusahaan yang berwenang.

e. Hadiah dan cendera Mata yang diperbolehkan untuk

diterima dalam batas kewajaran adalah dalam rangka:

a. Perkawinan;

b. Khitanan;

c. Musibah;

d. Penghargaan dari Perusahaan atas pencapaian

prestasi yang bersangkutan;

e. Cendera mata dari perusahaan lain dalam bentuk

antara lain pulpen, agenda, kalender, dan lain-lain

sejenisnya.

f. Insan Kawasan Berikat Nusantara dilarang untuk

menerima/memberikan suap atau menjanjikan

memberi/menerima suap dan tidak mengarahkan orang

lain untuk melakukan penyuapan Perusahaan dalam

segala bentuknya, baik dalam melakukan aktivitas

bisnis di dalam lingkungan Perusahaan maupun di

luar lingkungan Perusahaan, tidak akan memberikan/

menawarkan secara langsung atau tidak langsung

suatu hadiah atau pembayaran lainnya yang tidak wajar

kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh

keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan

transaksi bisnis Perusahaan.

10. Tidak Memanfaatkan Posisi untuk Kepentingan Pribadi

(Benturan Kepentingan)

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana

seseorang dapat membuat keputusan dalam jabatannya

di Perusahaan yang dapat memberikan keuntungan pada

dirinya sendiri atau pihak lain. Dalam hal kepentingan

pribadi atau golongan seseorang berpotensi mempengaruhi

secara negatif keputusan-keputusannya untuk kebaikan

Perusahaan, maka terjadilah suatu penyalahgunaan

jabatan. Penyalahgunaan Jabatan adalah suatu kedudukan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang

Insan Kawasan Berikat Nusantara yang ditetapkan dalam

Sistem Organisasi Perusahaan yang disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lainnya

yang berpotensi untuk mempengaruhi secara negatif

terhadap pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan

Perusahaan.

11. Perusahaan menjamin seluruh Insan Kawasan Berikat

Nusantara untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan

untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak

memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai

politik manapun.

d. Only carry out all expenses related to awarding of gifts,

souvenirs and business meals that have been authorized

by authorized Company officials.

e. Gifts and souvenirs that are allowed to be accepted

within reasonable limits are for the interest of:

a. Marriage;

b. Circumcision;

c. Disaster;

d. Award from the Company for the achievement of

the concerned;

e. Souvenirs from other companies in the form of

pens, agenda, calendar, so forth.

f. Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel is prohibited

from accepting/giving bribes or promising giving/taking

bribes and not directing others to bribe the Company in

all its forms, whether in conducting business activities

within the Company or outside the Company, will

neither directly nor indirectly provide/offer, any gift

or other unreasonable payments to other parties

outside the Company in order to obtain any advantage

or preferential treatment in conducting business

transactions.

10. Not Taking Benefits from Position for Personal Interest

(Conflict of Interest)

Conflict of Interest is a condition when an individual can

make decisions in his/her position in the Company that

can provide benefits to him/her or others. In the case of a

person's or a group's own interests potentially negatively

affecting his or her decisions for the good of the Company,

an abuse of position may occur. Abuse of Position is a

position which indicates the duties, responsibilities and

authorities of Kawasan Berikat Nusantara’s Personnel as

stipulated in the Company's Organizational System that is

misused for personal or group or other parties potentially

negatively affecting the decision-making and achievement

of the Company's objectives.

11. The Company guarantees all Kawasan Berikat Nusantara’s

Personnel to be able to perform the rights of opportunity

to deliver their political aspirations. The Company does not

make a political contribution and is not affiliated to any

political party.






Penegakan dan Pelaporan

1. Komitmen Code of Conduct

a. Seluruh Insan Kawasan Berikat Nusantara wajib

menandatangani Pakta Integritas yang merupakan

komitmen Insan Kawasan Berikat Nusantara untuk

melaksanakan Code of Conduct yang diperbaharui

setiap tahun.

b. Code of Conduct harus disosialisasikan dan dipahami

oleh seluruh Insan Kawasan Berikat Nusantara.

c. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat

dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai

dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada

Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Sumber Daya

Manusia, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada

Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) rangkap asli disimpan

oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan

Direksi yang bersangkutan.

d. Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan

ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu)

rangkap asli disampaikan kepada Divisi SDM & Umum,

dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan

Perusahaan yang bersangkutan.

e. Divisi SDM & Umum membuat rekapitulasi Karyawan

Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan

Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian

disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap

awal tahun.

f. Format penandatanganan Pakta Integritas adalah:

1. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Pakta Integritas Pimpinan Unit Kerja sampai dengan

Ka. Seksi.

3. Pakta Integritas Karyawan Non Struktural

Perusahaan.

g. Atasan Langsung (serendah-rendahnya setingkat kepala

Bagian) dari Karyawan Perusahaan yang melaksanakan

penandatanganan Pakta Integritas, wajib ikut serta

dalam penandatanganan Pakta Integritas Karyawan

Perusahaan tersebut.

h. Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan

setingkat Kepala Seksi bertanggung jawab dan memberi

keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Code of

Conduct tersebut.

2. Sosialisasi dan internalisasi

Dalam rangka menegakkan Code of Conduct ini maka

Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari

sosialisasi adalah sebagai berikut:

Enforcement and reporting

1. commitment on code of conduct

a. All personnel of Kawasan Berikat Nusantara shall sign

an Integrity Pact which is a commitment of personnel

of Kawasan Berikat Nusantara to implement Code of

Conduct which is renewed every year.

b. Code of Conduct must be socialized and understood by

all personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

c. The Integrity Pact of the Board of Commissioners

and the Board of Directors is created and signed in

several original copies in accordance with the number

of members of the Board of Commissioners and the

Board of Directors of the Company. 1 (one) original

copy shall be submitted to the Work Unit / Section in

charge of Human Resources, 1 (one) original copy shall

be submitted to the Corporate Secretary and 1 (one)

original copy shall be kept by each member of the

concerned Board of Commissioners and the Board of

Directors.

d. The Company’s Integrity Pact is made and signed in 2

(two) original copies, 1 (one) original copy is submitted

to Human Resource & General Affair Division, and 1

(one) original copy is kept by the concerned Company

Employee.

e. Human Resource & General Affair Division makes

recapitulation of Company Employees who carry out the

signing of Integrity Pact every year, to be submitted to

the Corporate Secretary at the beginning of each year.

f. The format of signing of the Integrity Pact is as follows:

1. Integrity Pact of Board of Commissioners and Board

of Directors.

2. Integrity Pact of Head of Unit to Section Head.

3. Integrity Pact of Non-Structural Employee.

g. Direct Supervisor (as low as Section heads) of the

Company Employees conducting the signing of the

Integrity Pact, shall participate in the signing of the

Company’s Integrity Pact.

h. All Head of Unit until the leader of Section Head is

responsible and give exemplary for subordinates on the

implementation of Code of Conduct.

2. Socialization and internalization

In order to enforce this Code of Conduct, the Company

is obliged to carry out socialization. The objectives of the

socialization are as follows:






a. Mewujudkan sense of belonging terhadap Code of

Conduct sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh

Insan Kawasan Berikat Nusantara untuk melaksanakan

Code of Conduct ini.

b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

wawasan Insan Kawasan Berikat Nusantara mengenai

arti penting Code of Conduct bagi kelangsungan bisnis

Perusahaan.

c. Memberikan kesadaran kepada Insan Kawasan Berikat

Nusantara bahwa Code of Conduct merupakan bagian

tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja

seluruh Insan Kawasan Berikat Nusantara.

3. Pelanggaran

Pelanggaran Code of Conduct merupakan tindakan

indisipliner dan akan ditangani oleh Divisi SDM & Umum,

Satuan Pengawas Intern (SPI) yang merupakan penanggung

jawab implementasi Good Corporate Governance (GCG)

di Perusahaan. Setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara

yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of Conduct

wajib melaporkan kepada Divisi SDM & Umum atau Satuan

Pengawas Intern (SPI) atau Atasan Langsung.

4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

a. Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen

dan tanggung jawab seluruh Insan Kawasan

Berikat Nusantara. Apabila terjadi pelanggaran atau

penyimpangan maka Insan Kawasan Berikat Nusantara

wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

1. Divisi SDM & Umum.

2. Satuan Pengawas Intern (SPI).

3. Kotak Pengaduan/Whistle Blowing System.

b. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik

dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas

suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari

kehendak buruk/fitnah.

c. Segenap Insan Kawasan Berikat Nusantara dan

pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja

dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran

Code of Conduct yang dilakukan oleh oknum Insan

Kawasan Berikat Nusantara, dan Perusahaan wajib

menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan

secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang

antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi

dan lain sebagainya.

d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan

jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti

pendukung yang relevan.

e. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

f. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang

diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

g. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan

hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.

a. Realizing a sense of belonging to the Code of Conduct

so as to generate awareness from all personnel of

Kawasan Berikat Nusantara to implement this Code of

Conduct.

b. Increasing the knowledge, understanding and insight

of personnel of Kawasan Berikat Nusantara about the

importance of Code of Conduct for the continuity of

the Company’s business.

c. Providing awareness to personnel of Kawasan Berikat

Nusantara that the Code of Conduct is an integral part

of business practices and performance appraisal of all

personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

3. Violations

Violation of the Code of Conduct is an indiscipline act

and will be handled by Human Resources & General Affair

Division, Internal Audit Unit (SPI) which is responsible for

the implementation of Good Corporate Governance (GCG)

in the Company. Every personnel of Kawasan Berikat

Nusantara who knows the violation of Code of Conduct

shall report to Human Resources & General Affair Division

or Internal Audit Unit (SPI) or Direct Supervisor.

4. Mechanism for Violation reporting

a. Implementation of Code of Conduct is a commitment

and responsibility of all personnel of Kawasan Berikat

Nusantara. In the event of any violation or deviation,

personnel of Kawasan Berikat Nusantara shall report

such violation through:

1. Human Resources & General Affair Division.

2. Internal Audit Unit (SPI).

3. Complaint Box/Whistleblowing System.

b. Disclosure must be made in good faith and not a

personal complaint of a particular Company policy or

based on a bad will/defamation.

c. All personnel of Kawasan Berikat Nusantara and

external parties of the Company (Customers, Partners

and Communities) may report violations of Code of

Conduct committed by personnel of Kawasan Berikat

Nusantara, and the Company shall follow up reporting

that has the potential to harm materially and may

damage the Company’s image, among others caused

by deviation, manipulation and so forth.

d. The Reporting Party shall clearly identify its identity on

the report made, accompanied by relevant supporting

evidence.

e. The recipient of the report shall keep the identity of the

complainant confidential.

f. The Company shall follow up any reports received

pursuant to applicable procedures and mechanisms.

g. The Company will also provide legal protection in

accordance with applicable laws and regulations.






h. Perusahaan akan melindungi dan menjamin pelapor

bahwa laporan yang diberikan tidak akan berakibat

negatif atau mempengaruhi terhadap kesempatan karir.

5. Sanksi atas Pelanggaran

a. Setiap Insan Kawasan Berikat Nusantara yang terbukti

melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct

ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

b. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran

ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari

Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan dan

telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

c. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian

tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan

lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh

Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.

d. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang

melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang

Saham.

e. Bila Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan

pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan

sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila

terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada

pihak yang berwajib.

6. reward atas Kepatuhan terhadap Code of Conduct

Segenap Insan Kawasan Berikat Nusantara yang melakukan

kepatuhan terhadap Code of Conduct akan diberikan

reward atau penghargaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap

Insan Perusahaan lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai

dengan Code of Conduct Perusahaan.

Jumlah Pelanggaran

Selama tahun 2017 seluruh insan PT KBN (Persero) telah

menjalankan dan mematuhi kode etik atau Code of Conduct

yang telah ditetapkan bersama dengan baik. Hal ini ditunjukan

dengan tidak adanya kasus pelanggaran etik yang dilakukan

oleh karyawan selama pada tahun 2017.

Budaya Perusahaan

PT KBN (Persero) meyakini budaya perusahaan yang kuat

dapat mendorong perusahaan mencapai keberhasilan dalam

menerapkan strategi-strategi yang telah ditetapkan bersama.

Oleh karenanya budaya Perseroan telah menjadi kesepakatan

bersama dan sudah tertanam di benak seluruh insan Perseroan.

Budaya perusahaan di PT KBN (Persero), pada awalnya terbawa

dari 4 (empat) unsur perusahaan BUMN sebelumnya yang

dilikuidasi dan disatukan menjadi PT KBN (Persero) yaitu PT

(Persero) Bonded Warehousing Indonesia, PT Sasana Bhanda

h. The Company will protect and guarantee complainants

that the reports provided will not adversely affect or

affect career opportunities.

5. Sanctions for Violations

a. Every personnel of Kawasan Berikat Nusantara that is

proven to have violated the Code of Conduct will be

given sanction in accordance with the applicable rules

and regulations in the Company.

b. Sanctions for employees who commit violations are

stipulated by the Board of Directors after receiving a

report from the concerned Employee’s Direct Supervisor

and have been through the process in accordance with

applicable regulations.

c. The Board of Commissioners and the Board of Directors

decide on the provision of guidance, disciplinary

and/or other measures and prevention that must be

implemented by the Direct Supervisor in their respective

environment.

d. Sanctions for the Board of Directors and Board of

Commissioners committing the violation are decided by

the Shareholders.

e. If the Partners or other Stakeholders committed the

violation, then will be subject to the provisions as

contained in the contract. If related to a crime, it can be

forwarded to the authorities.

6. reward for compliance with code of conduct

All personnel of Kawasan Berikat Nusantara that adheres

to Code of Conduct will be rewarded or awarded in

accordance with the applicable provisions in the Company.

It is intended that every personnel of the Company to be

more motivated to behave in accordance with Code of

Conduct of Company.

Number of Violations

In 2017, all employees of PT KBN (Persero) has been running

and adhering to a code of ethics or Code of Conduct that has

been set together properly. This is indicated by the absence of

cases of ethical violations committed by employees throughout

2017.

corporate culture

PT KBN (Persero) believes strong corporate culture can

encourage company to achieve success in implementing

strategies that have been established together. Therefore, the

corporate culture has become a mutual agreement and has

been embedded in the minds of all personnel of the Company.

The corporate culture at PT KBN (Persero) was originally carried

from 4 (four) elements of the previous state-owned enterprises

which were liquidated and merged into PT KBN (Persero),

namely PT Bonded Warehousing Indonesia (Persero), PT Sasana






(Persero), PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero), dan PT

Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero).

Unsur-unsur budaya perusahaan tersebut mungkin tepat

diterapkan pada waktu dan keadaan di masing-masing

perusahaan tersebut berdiri. Namun setelah menyatu ke dalam

PT KBN (Persero) dengan bidang usaha, sistem, tantangan,

kondisi persaingan, ancaman, perubahan tata ekonomi dunia

yang cepat dan perubahan teknologi informasi yang sangat

cepat, budaya tersebut sudah tidak cocok Iagi diterapkan di

PT KBN (Persero) dan justru akan menghambat efektivitas

organisasi. Oleh karena itu, manajemen perlu menumbuhkan

dan mengarahkan nilai-nilai positif untuk ditetapkan budaya

perusahaan yang disepakati bersama.

Budaya perusahaan yang ditetapkan harus dapat mendukung

produktivitas tenaga kerja dan disosialisasikan secara terus-

menerus ke semua jajaran pegawai yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan memiliki

budaya perusahaan yang kuat, dalam arti yang sesuai dengan

arah dan strategi perusahaan, maka dalam implementasi

strategi yang diterapkan diharapkan tidak terdapat hambatan

yang menghadangnya. Misalnya ketika diperlukan adanya

perubahan struktur organisasi di PT KBN (Persero) yang dapat

mengantisipasi perubahan-perubahan Iingkungannya, maka

struktur organisasi yang bersifat pembelajaran (learning

organization) akan mudah diterima dan dicerna oleh seluruh

pegawai PT KBN (Persero) apabila nilai-nilai dan paradigma

baru dalam pembentukan budaya perusahaan sudah tercapai.

Lima pilar budaya perusahaan yang senantiasa dibangun oleh

PT KBN (Persero) adalah:

1. Budaya pelayanan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kepuasan

pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dalam

mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kepuasan

pelanggan merupakan total komitmen manajemen

perusahaan dan seluruh karyawan dalam menjalankan

bisnis perusahaan yang harus dibudayakan, dengan

mengutamakan kepentingan pelanggan.

2. Budaya mutu

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, kualitas

pelayanan dan sistem/ proses bisnis internal untuk

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan efisiensi

selalu ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan

(continually improvement). Program peningkatan kualitas

ini dilakukan dengan menerapkan sistem mutu yang

terakreditasi ISO 9001:2008 yang akan selalu dievaluasi

secara berkala dan terus dikembangkan, serta membangun

Sistem Manajemen Lingkungan ISO.14001:2015.

Bhanda (Persero), PT Perkayuan Marunda (Persero), and PT

Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero).

Elements of corporate culture may be appropriately applied to

the time and circumstances in which each company stands.

However, once merged into PT KBN (Persero) with the business

field, system, challenges, competitive conditions, threats, rapid

changes in world economic order and information technology,

the culture is no longer suitable in PT KBN (Persero) and it will

hamper organizational effectiveness. Therefore, management

needs to cultivate and direct positive values to set corporate

culture that is mutually agreed upon.

The defined corporate culture must be able to support

labor productivity and be continuously socialized to all levels

of employees that ultimately can improve the Company’s

performance. By having a strong corporate culture, in the

sense that in accordance with the direction and strategy of the

Company, then in the implementation of the strategy applied

is expected no obstacles facing it. For example, when there is a

need to change the organizational structure in PT KBN (Persero)

that can anticipate the changes environment, the structure of

learning organization will be easily accepted and digested by all

employees of PT KBN (Persero) if the new values and paradigm

in the formation of corporate culture has been achieved. The

five pillars of corporate culture which are always built by PT

KBN (Persero) are:

1. Service culture

As a company that engaged in services, customer satisfaction

is a very important factor in realizing the Company’s goals.

Therefore, customer satisfaction is the total commitment

of the management of the Company and all employees

in running the business of the Company that should be

cultivated, by giving priority to the customer’s interest.

2. quality culture

In running the business activities of the Company, the

quality of service and internal business systems/processes

to provide customer satisfaction and efficiency are always

improved consistently and continuously. This quality

improvement program is conducted by applying an ISO

9001: 2008 accredited quality system that will always be

evaluated periodically and continuously developed, and

build ISO.14001:2015 Environmental Management System.






3. Budaya bisnis

Sebagai badan usaha, perusahaan harus dapat memupuk

keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan sesuai

amanat dari pemegang saham. Untuk mencapai sasaran

tersebut, perlu dibudayakan pemikiran strategis, sikap

dan tingkah Iaku yang selalu berorientasi bisnis. Jiwa

entrepreneurship secara gradual senantiasa ditanamkan

kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai

perusahaan, termasuk pengikisan dan pembatasan ruang

gerak untuk melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(KKN). Untuk itu perusahaan telah menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance),

dan untuk melihat efektivitasnya setiap tahun dilakukan

penilaian (assessment) oleh Badan Pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2004 dan Iembaga

swasta independen dari Corporate Governance Perception

Index (CGPI) bekerja sama dengan Majalah SWA sejak

tahun 2006 dan dengan hasil terpercaya.

4. Budaya inovatif

Untuk menghadapi persaingan bisnis di tengah perubahan

lingkungan usaha yang semakin cepat (turbulen), khususnya

bisnis properti, logistik, dan pengembangan unit-unit usaha

strategis (SBU) baru diperlukan sumber daya manusia (SDM)

yang kreatif dan inovatif. Perusahaan telah merintis dengan

peningkatan pemberdayaan SDM, baik melalui pendidikan

formal maupun non formal dalam rangka meningkatkan

daya analisis terhadap perkembangan dunia usaha.

Budaya inovatif dikembangkan melalui berbagai metode

diantaranya kelompok-kelompok diskusi, proses penentuan

kebijakan yang memperhatikan bottoms up.

5. Budaya good corporate governance

Untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan,

diciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan aman

serta dapat meningkatkan profesionalisme Sumber Daya

Insani (SDI) sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik yang meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility),

kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).

SiSTEM PELAPorAN PELANGGArAN Sebagai komitmen nyata dalam merealisasikan upaya

penegakkan prinsip GCG dan menciptakan situasi kerja yang

bersih dan bertanggung jawab, Perseroan menerapkan sistem

Whistle Blowing System (WBS). WBS merupakan bagian dari

pengendalian internal perusahaan untuk mengurangi risiko

terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media

pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya

pelanggaran etika dan hukum di Perseroan.

3. Business culture

As a business entity, a company must be able to cultivate

profits and increase the value of the company as mandated

by shareholders. To achieve these targets, it is necessary to

cultivate strategic thinking, attitudes and behaviors that are

always business-oriented. The spirit of entrepreneurship is

gradually being invested in management and all employees

of the Company, including the erosion and limitation of

space for collusion, corruption and nepotism (KKN). For that

purpose, the Company has implemented good corporate

governance, and to see its effectiveness every year, an

assessment by the Indonesia’s National Government

Internal Auditor (BPKP) since 2004 and the private sector

is independent of the Corporate Governance Perception

Index (CGPI) ) in collaboration with SWA Magazine since

2006 and with reliable results.

4. innovative culture

To face business competition in the midst of rapidly

changing business environment (turbulent), especially

property business, logistics, and the development of

strategic business units (SBU), new and creative human

resources (HR) are needed. The Company has pioneered

the improvement of human resource empowerment,

both through formal and non-formal education in order

to improve the analysis power to the development of the

business world. Innovative culture developed through

various methods such as discussion groups, the process of

determining policies that pay attention to bottoms up.

5. Good corporate governance culture

To be able to provide added value to the company in order

to realize the vision and mission of the Company, clean,

orderly, and safe working environment is created and may

improve the professionalism of Human Resources (SDI)

according to the principles of good corporate governance

that includes transparency, accountability, responsibility,

independency, and fairness.

WHiSTLEBLoWiNG SySTEM As a real commitment in realizing the effort to uphold GCG

principles and create a clean and responsible working situation,

the Company implements the Whistle Blowing System (WBS)

system. WBS is part of the Company's internal controls to

reduce the risk of infringement and as a reporting media in

preventing and detecting potential ethical and legal violations

in the Company.






Landasan Kebijakan WBS

Pelaksanaan WBS di PT KBN (Persero) berpedoman pada Surat

Keputusan Direksi Nomor 077/SKD/DRT.2.2/07/2013 tentang

Sistem Pelaporan Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS).

Surat Keputusan ini merupakan hasil kodifikasi dari berbagai

peraturan terkait untuk memastikan jalannya Perseroan sesuai

aturan yang berlaku dan bebas dari praktik kecurangan.

ruang Lingkup Pengaduan

PT KBN (Persero) telah menetapkan kriteria atau unsur

pengaduan yang patut ditindaklanjuti. Penentuan kriteria

dan unsur pengaduan ini bertujuan untuk memastikan

kualitas pelaporan bisa dipertanggungjawabkan sehingga

tidak merugikan pihak-pihak terkait. Pengaduan akan mudah

ditindaklanjuti apabila memenuhi beberapa unsur antara lain:

1. What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.

2. Where: Di mana perbuatan tersebut dilakukan.

3. When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan.

4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

5. How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.

Lingkup pengaduan dugaan penyimpangan kemudian

ditindaklanjuti tim WBS PT KBN dengan meliputi aspek sebagai

berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar

Perusahaan.

3. Pemerasan.

4. Perbuatan curang.

5. Gratifikasi.

Mekanisme Pengaduan Whistle Blowing System

1. Saksi pelapor menyampaikan dugaan penyimpangan

indikasi pelanggaran atau kecurangan kepada Satuan

Pengawas Intern (SPI) untuk selanjutnya ditindaklanjuti

oleh tim WBS PT KBN (Persero). Pelaporan pelanggaran

diadukan melalui sarana komunikasi yakni telepon, kotak

surat, email Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi

sistem pengelolaan pelanggaran.

2. Bagian Administrasi SPI menerima laporan atau pengaduan,

kemudian menginput ke dalam formulir pengaduan yang

disiapkan dan diteruskan kepada Kepala SPI.

3. Kepala SPI menunjuk petugas (Komisi) untuk melakukan

analisis dan investigasi awal terhadap seluruh dugaan

pengaduan pelanggaran yang diterima dari bagian

administrasi SPI.

4. Kepala SPI kemudian melaporkan kepada Direksi untuk

melakukan tindak lanjut hasil penelusuran yang diduga

atas terjadinya pelanggaran disertai alasan atau dokumen

pendukung sementara.

5. Direksi menetapkan rekomendasi pembentukan Tim untuk

dilakukan investigasi lanjutan.

Basis of WBS Policy

The implementation of WBS in PT KBN (Persero) is guided by the

Board of Directors Decree Number 077/SKD/DRT.2.2/07/2013

on Whistle Blowing System (WBS). This Decree is the result of

codification of the various relevant regulations to ensure the

Company's performance in accordance with the applicable

rules and free from fraudulent practices.

Scope of complaint

PT KBN (Persero) has set criteria or complaint elements that

should be followed up. The determination of criteria and

complaint elements is intended to ensure that reporting quality

can be accounted for so as not to harm the parties concerned.

Complaints will be easy to follow up if they meet several

elements including:

1. What: The acts indicate a known violation.

2. Where: Where the deed is committed.

3. When: When the deed is committed.

4. Who: Anyone involved in the act.

5. How: How the action is committed.

The scope of the alleged irregularities complaint was then

followed up by the WBS team of PT KBN (Persero) covering the

following aspects:

1. Deviation of applicable laws and regulations.

2. Abuse of position for other purposes outside the Company.

3. Extortion.

4. Fraud.

5. Gratuities.

Whistleblowing System Mechanism

1. The whistleblower submits the alleged violation of indication

of violation or fraud to the Internal Audit Unit (SPI) for further

follow up by the WBS team of PT KBN (Persero). Reporting

violations is complained through means of communication

i.e. telephone, mailbox, Company email specifically for the

violation management system.

2. Administration Section of SPI receives a report or complaint,

then input into a complaint form that is prepared and

forwarded to the Head of SPI.

3. The Head of SPI shall appoint the officer (Commission)

to conduct an initial analysis and investigation of all

alleged infringement complaints received from the SPI

administration department.

4. The Head of SPI then reports to the Board of Directors to

follow up the alleged search results for the offense along

with the reasons or supporting documents temporarily.

5. The Board of Directors determines the recommendation of

forming the Team for further investigation.






6. Atas laporan dan rekomendasi dari Tim hasil investigasi

terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, maka Direksi

akan menetapkan sanksi sesuai dengan yang berlaku dan/

atau diteruskan dengan menempuh proses jalur hukum

sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perlindungan dan Hak Saksi Pelaporan

Perlindungan terhadap saksi pelapor terkait dugaan

penyimpangan yang dilakukan insan PT KBN (Persero) mengacu

pada Surat Keputusan Direksi Nomor 115/SKD/DRT.7.1/10/2010

tentang Perlindungan terhadap Saksi Pelapor.

Sementara hak saksi pelapor yakni:

1. Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas

pribadi, jabatannya dan hak-hak sebagai pegawai lainnya

yang berkenan dengan kesaksiannya yang akan, sedang

atau telah diberikannya.

2. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

4. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

5. Memperoleh penghargaan (reward) yang akan ditetapkan

lebih lanjut oleh Direksi.

6. Saksi pelapor dapat memberikan kesaksiannya tanpa harus

melapor.

7. Saksi pelapor dapat memberikan kesaksiannya secara

tertulis disampaikan terhadap pejabat berwenang, dan

membutuhkan tanda tangan pada berita acara yang

memuat tentang kesaksian tersebut.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses Sepanjang

2017

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak menerima laporan

dugaan penyimpangan yang disampaikan melalui jalur WBS.

BENTUrAN KEPENTiNGAN PT KBN (Persero) berkomitmen menghindari terjadinya praktik

benturan kepentingan dalam segala aktivitas usaha yang

dilakukan terutama yang merugikan kepentingan Perseroan.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap adanya

potensi benturan kepentingan dan pejabat atau pegawai di

lingkungan Perseroan dalam pengambilan keputusan atau

pelaksanaan tugasnya, Perseroan telah membentuk Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan PT KBN (Persero)

Pedoman penanganan benturan kepentingan Perseroan disusun

berdasarkan Surat Keputusan Direksi SKD/DRT.5.3/08/2015.

Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh pejabat dan

pegawai di lingkungan PT KBN (Persero) dalam penanganan

terhadap adanya atau potensi adanya benturan kepentingan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini

6. Upon the report and recommendation of the investigation

team on the occurrence of such violation, the Board of

Directors shall stipulate sanctions in accordance with the

applicable and/or forwarded by following the legal process

in accordance with the prevailing laws and regulations.

Protection and rights of Witness

Protection for witnesses related to alleged irregularities

committed by PT KBN (Persero) personnel refers to the Decree

of the Board of Directors Number 115/SKD/DRT.7.1/10/2010

on Protection of Reporting Witnesses.

While the rights of the reporting witness are:

1. Obtain the protection for the confidentiality of his/her

personal identity, his or her position and the rights of other

employees in relation to his or her testimony which he or

she has, or has given.

2. Give information without pressure.

3. Free from the trap questions.

4. Getting information about the progress of the case.

5. Obtain reward which will be further stipulated by the Board

of Directors.

6. A witness may give his or her testimony without having to

report.

7. A witness may give his or her testimony in writing to the

competent authority, and require a signature on the official

report containing the testimony.

Number of received and Processed complaints in 2017

Throughout 2017, the Company did not received reports of

alleged irregularities submitted through the WBS line.

coNfLicT of iNTErEST PT KBN (Persero) is committed to avoid the occurrence of

conflict of interest practices in all business activities undertaken

primarily to the detriment of the interests of the Company.

As an effort to prevent and handle any potential conflicts of

interest and any officers or officers within the Company in its

decision-making or execution of its duties, the Company has

established Guidelines on Handling Conflict of Interest.

Guidelines for Handling conflict of interest in PT KBN

(Persero)

Guidelines for handling the conflict of interest of the Company

are prepared in accordance with the Board of Directors Decree

SKD/DRT.5.3/08/2015. This Guideline is a reference for all

officials and employees within PT KBN (Persero) in handling the

existence or potential of conflict of interest in the implementation

of duties and functions respectively. The preparation of the

Conflict Handling Guidelines of Interest refers to the Regulation






mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR: PER-

01/MBU/01/2015, dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Menciptakan budaya kerja perusahaan yang dapat

mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi

benturan kepentingan.

b. Meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan,

stakeholders dan mencegah terjadinya kerugian

perusahaan.

c. Meningkatkan integritas pejabat dan pegawai PT


d. Meningkatkan pelaksanaan tugas perusahaan yang

bersih dan berwibawa jauh dari unsur kepentingan

pribadi atau golongan.

2. Tujuan

Untuk memberikan kerangka acuan bagi seluruh pejabat

dan pegawai di lingkungan PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) yang berkenaan dengan benturan kepentingan,

sesuai dengan kaidah pengelolaan perusahaan yang

baik (GCG) guna mendorong terlaksananya tugas dan

fungsi masing-masing yang bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme serta penyimpangan lainnya.

ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur yang terkait

dengan benturan kepentingan dan mekanisme pelaporannya

di lingkungan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

Bentuk Benturan Kepentingan

Berdasarkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan,

bentuk benturan kepentingan adalah situasi yang menyebabkan

Pejabat dan Pegawai perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah

atas suatu keputusan/jabatannya.

2. Menggunakan barang milik perusahaan dan jabatan untuk

kepentingan pribadi/golongan.

3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan

pribadi/golongan.

4. Memberikan kasus khusus kepada pihak tertentu tanpa

mengikuti prosedur yang seharusnya.

5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan perusahaan

tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan

harapan dari pihak yang diawasi.

6. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana suatu

hal tersebut merupakan hasil kerja dari pegawai yang

bersangkutan.

7. Menyalahgunakan jabatan.

8. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

9. Menentukan sendiri besaran gaji atau remunerasi dimana

yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dalam

perusahaan.

of the Minister of State-Owned Enterprises NUMBER: PER-01/

MBU/01/2015, and applicable regulations.

Purpose and objective

1. Purpose

a. Creating a corporate work culture that can recognize,

prevent, and resolve situations of conflict of interest.

b. Improving services to customers, stakeholders and

prevent the loss of the Company.

c. Improving the integrity of officials and employees of PT


d. Improving the implementation of clean and authoritative

corporate duties away from elements of personal or

group interest or.

2. Purpose

To provide a framework of reference for all officials and

employees within the PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) with respect to a conflict of interest, in accordance

with good corporate governance rules (GCG) to encourage

the implementation of duties and functions of each

free from corruption, collusion and nepotism and other

irregularities.

Scope

The scope of these guidelines is to regulate those relating to

the conflict of interest and its reporting mechanisms within PT


form of conflict of interest

Based on the Conflict of Interest Handling Manual, a conflict

of interest is a situation that causes Officials and Company

Employees to do the following:

1. Receiving gratuity or gift giving/acceptance of a decision/

position.

2. Using the Company’s property and occupation for personal/

group interests.

3. Using confidential information of office for personal/group

interests.

4. Providing special cases to certain parties without following

the proper procedures.

5. In the process of supervision and coaching, the Company

does not follow the procedure because of the influence and

expectations of the supervised party.

6. Conducting assessment on any matter, in which case it is

the work of the concerned employee.

7. Abusing position.

8. Using discretion that misuses authority.

9. Determining the amount of salary or remuneration in which

the employee occupies a position within the Company.






10. Yang memungkinkan untuk memberikan informasi

lebih dari yang ditentukan perusahaan, keistimewaan

maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk

memenangkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

11. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya.

Jenis Benturan Kepentingan

1. Kebijakan dari pejabat perusahaan yang berpihak akibat

pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau

pemberian gratifikasi.

2. Pemberian izin dan/atau persetujuan pejabat perusahaan

yang diskriminatif.

3. Pengangkatan pegawai perusahaan berdasarkan hubungan

dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai

lainnya atau pihak lainnya.

4. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pegawai

perusahaan berdasarkan keputusan yang tidak profesional.

5. Melakukan komersialisasi pelayanan.

6. Menggunakan barang perusahaan dan informasi rahasia

perusahaan untuk kepentingan pribadi.

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan tidak sesuai

dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya

pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi.

8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak

sesuai norma, standar, dan prosedur.

9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas

sesuatu yang dinilai.

10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.

Sumber Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat

keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan

atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang

diberikan oleh Anggaran Dasar, peraturan perusahaan dan

peraturan lainnya yang berlaku.

2. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai

perusahaan dengan pihak tertentu baik karena hubungan

darah, hubungan perkawinan yang dapat mempengaruhi

keputusannya.

3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian

uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi

tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.

4. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi

kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan

Pejabat dan Pegawai Perusahaan yang disebabkan karena

struktur dan budaya organisasi yang ada.

10. It is possible to provide more information than that of

specified by the Company, privileges and opportunities

for prospective providers of goods/services to win in the

process of Procurement of Goods/Services.

11. Working other than the main job.

Type of conflict of interest

1. Policies of company officers in favor of influence, close

relationships, dependence and/or gratuities.

2. Granting of discriminatory company licenses and/or

approvals.

3. Appointment of company employees based on close

relationships/fringe benefits/recommendations/influence

from other employees or other parties.

4. Selection of partners by employees of companies based on

unprofessional decisions.

5. Commercializing services.

6. Using the Company’s goods and confidential information

for personal benefit.

7. Conducting guidance and supervision not in accordance

with norms, standards, and procedures because of the

influence and expectation of the party being developed and

supervised.

8. Conducting an assessment of the influence of others and

not according to norms, standards, and procedures.

9. Being part of a party that has an interest in assessed matter.

10. Being a subordinate of the assessed.

Source of conflict of interest

1. Misuse of authority, namely by making decisions or actions

that do not conform to the objectives or exceeding the limits

of authorization granted by the Articles of Association,

company regulations and other applicable regulations.

2. Affiliation relationship, namely relationship that is owned

by the employee of the Company with certain parties either

because of the relationship blood, marital relationships that

can affect the decision.

3. Gratuities, i.e. grants in a broad sense include giving

money, goods, rebates, commissions, interest-free loans,

travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical

treatment and other facilities. Such gratuities are either

received domestically or abroad and are carried out using

electronic means or without electronic means.

4. The weakness of the organizational system, namely the

conditions that become obstacles for the achievement

of the purpose of execution authority of Officials and

Employees Company caused by the structure and culture of

existing organizations.






5. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan seorang

Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan kewajiban, Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) harus

mendasarkan pada:

a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan

Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

b. Profesionalitas, objektivitas dan transparan.

c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi.

d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.

2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Pejabat dan

Pegawai PT KBN (Persero):

a. Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan

kepentingan yang dialami/diketahui.

b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

3. Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) harus menghindarkan

diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat

mengakibatkan benturan kepentingan.

4. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus

mengendalikan dan menangani benturan kepentingan

secara memadai.

Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam pengambilan keputusan atau tindakan, Pejabat dan

Pegawai PT KBN (Persero) bersikap atau berperilaku serta

bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan,

dengan tidak:

1. Mengaitkan nama PT KBN (Persero) dengan BUMN/

mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang

merugikan citra perusahaan.

2. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor dan barang

perusahaan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi.

3. Merangkap jabatan/duduk sebagai pengurus, penasihat atau

pelindung dalam Badan Sosial, dimana yang bersangkutan

menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/

finansial lainnya.

4. Memanfaatkan data dan informasi rahasia perusahaan

untuk kepentingan pribadi/pihak lain.

5. Meminjam uang kepada pihak-pihak lain/mitra kerja

atau pegawai di lingkungan perusahaan/mitra kerja yang

melanggar ketentuan atau kewajaran.

6. Menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor: PER-05/M U/2014 tentang Program

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN

dan SKD No 095/SKD/DRT.5.3/10/2014 tentang Pedoman

Penanganan Gratifikasi

5. Personal interests, namely the desire/need of an Employee

regarding personal matter.

Handling of conflict of interest

1. Decision making in the performance of duties and

obligations, Officers and Employees of PT KBN (Persero)

must base on:

a. Laws and regulations, policies and applicable Standard

Operating Procedures (SOPs).

b. Professionalism, objectivity and transparency.

c. Does not include the element of personal interest.

d. Not affected by affiliate relationships.

2. Any conflict of interest, then Officials and Employees of PT

KBN (Persero):

a. Must disclose the event/state of experienced/known

conflicts of interest.

b. Must not participate in decision-making.

3. Officials and Employees of PT KBN (Persero) must avoid any

attitudes, behaviors, and actions that may result in a conflict

of interest.

4. The head of the work unit and the direct supervisor shall

control and handle the conflict of interest adequately.

Action on conflict of interest Potential

In making decisions or actions, Officials and Employees of PT

KBN (Persero) behave and act to avoid conflict of interest, by

not:

1. Associating the name of PT KBN (Persero) with SOE/partners/

third parties for personal interests that harm the Company’s

image.

2. Providing access to the use of office facilities and company

goods outside the office for personal gain.

3. Co-positioning/sitting as an administrator, advisor or

protector within the Social Agency, where the concerned

receives a wage/salary/honorarium or other material/

financial benefits.

4. Utilizing data and confidential information of the Company

for the of personal/other parties’ benefit.

5. Borrowing money to other parties/partners or employees

within the Company/work partner who violate the terms or

fairness.

6. Receiving gratuity considered as a bribe as stipulated in

the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

Number: PER-05/MU/2014 on Gratuity Control Program in

Ministry of BUMN and SKD No 095/SKD/DRT.5.3/10/2014

about Guideline on Handling Gratuity






Tata cara Penanganan Terjadinya Situasi/Kondisi

Benturan Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan

dan/atau Tindakan

1. Apabila seorang Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero)

berada dalam situasi yang berpotensi memiliki benturan

kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang

bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Potensi

Benturan Kepentingan dengan contoh format sebagaimana

dimaksud pada Form-1.

2. Dalam hal Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero)

berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki

potensi benturan kepentingan, namun berdasarkan

penilaian atasan langsung dan/atau unit Satuan Pengawas

Intern (SPI) memiliki potensi benturan kepentingan, maka

yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/

atau Unit Satuan Pengawas Intern (SPI).

3. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah

lanjutan dalam menangani potensi benturan kepentingan

yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan

dimana Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) memiliki

kepentingan.

b. Membatasi akses Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero)

atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan

memiliki kepentingan.

c. Mutasi Pegawai PT KBN (Persero) ke jabatan lain yang

tidak memiliki benturan kepentingan.

d. Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab Pegawai

yang bersangkutan.

e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Pegawai PT

KBN (Persero).

f. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

g. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari

tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan

kepentingan dilaksanakan oleh Unit Satuan Pengawas

Intern (SPI).

Upaya yang Diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan

Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pejabat

dan Pegawai PT KBN (Persero) dalam menggunakan

kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan

kepentingan perusahaan, kepentingan shareholders,

stakeholders, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor

lain. Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) harus menjaga

integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai

lainnya dan bagi stakeholders lainnya.

2. Perhatian Khusus atas Hal-hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal

tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat

Procedures for Handling the occurrence of conflict of

interest Situation/conditions in Decision-Making and/or

Action

1. In the event that an Officer and Employee of PT KBN

(Persero) is in a potentially conflict-of-interest situation,

then based on his/her own judgment he or she has signed a

Statement of Potential Conflict of Interest with an example

format as referred to in Form-1.

2. In the event that the Officials and Employees of PT KBN

(Persero) based on their own judgment do not feel as having

potential conflict of interest, but based on the assessment

of their direct supervisor and/or Internal Audit Unit (SPI) unit

having potential conflict of interest/or Internal Audit Unit

(SPI).

3. A series of actions to be taken as a further step in addressing

potential conflict of interest that may be used as a guide

are:

a. Withdrawing from the decision making process where

Officials and Employees of PT KBN (Persero) have an

interest.

b. Restricting access of Officials and Employees of PT KBN

(Persero) to certain information if the concerned have

an interest.

c. Mutating the Employee of PT KBN (Persero) to another

position with no conflict of interest.

d. Assigning duties and responsibilities of the concerned

employee.

e. Intensifying supervision of employees of PT KBN

(Persero).

f. Giving strict sanctions to those who violate.

g. Supervision of the implementation of the decision of

the follow-up to the result of the conflict of interest is

conducted by the Internal Audit Unit (SPI).

required Efforts for a Success Handling of conflict of

interest

1. Commitment and Exemplary

It requires commitment and exemplary of all Officials and

Employees of PT KBN (Persero) in using its authority well by

considering the interests of the Company, the interests of

shareholders, stakeholders, employee interests, and other

factors. Officials and Employees of PT KBN (Persero) shall

maintain integrity so that it can be an example for other

employees and for other stakeholders.

2. Special Attention on Specific Matters

Special attention should be paid to certain matters deemed

to be at high risk which may lead to a conflict of interest






menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-

hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara

lain adalah:

a. Hubungan afiliasi.

b. Gratifikasi.

c. Pekerjaan tambahan.

d. Informasi orang dalam.

e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di

lingkungan PT KBN (Persero).

f. Tuntutan keluarga dan komunitas.

g. Kedudukan di organisasi lain dimana yang bersangkutan

menerima upah/gaji.

h. Intervensi pada jabatan sebelumnya.

i. Perangkapan jabatan.

3. Area Potensi Rawan Korupsi Setiap Pejabat dan

Pegawai PT KBN (Persero) harus memperhatikan dan

mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana

dimaksud pada butir 2 tersebut di atas dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pada bidang atau area, sebagai berikut:

a. Proses pengadaan barang dan jasa.

b. Proses pelaksanaan pelepasan barang milik perusahaan.

c. Pelaksanaan perjalanan dinas pejabat dan pegawai.

d. Proses pemberian persetujuan pelepasan aset dan

pendayagunaan aset perusahaan.

e. Proses pemberian persetujuan pendirian anak

perusahaan/perusahaan patungan.

f. Proses persetujuan pelepasan penyertaan saham

perusahaan pada anak perusahaan dan perusahaan

patungan.

g. Proses persetujuan RUPS RKAP perusahaan.

h. Proses persetujuan RUPS Laporan Tahunan perusahaan.

i. Proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan

pejabat perusahaan.

j. Proses privatisasi dan restrukturisasi perusahaan.

4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan agar selalu

mengikuti kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good public governance), oleh karena itu seluruh

Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) yang karena tugas

dan fungsinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pada

bidang atau area potensi rawan korupsi (sebagaimana

dimaksud pada butir 3) harus memperhatikan agar

menghindari dan memproteksi diri dari tindakan koruptif.

Pejabat dan Pegawai PT KBN (Persero) dapat lebih awal

menghindari terjadinya benturan kepentingan atau

melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan

kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain

dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk

pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri

(recusal) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.

situation. Matters that need special attention include:

a. Affiliate relationship.

b. Gratuities.

c. Extra work.

d. Insider information.

e. Personal interest in the procurement of goods/services

within the PT KBN (Persero).

f. The demands of family and community.

g. Position in other organizations where the concerned

receive wages / salary.

h. Intervention in previous positions.

i. Concurrent position.

3. Potential Areas Prone to Corruption Every Officer and

Employee of PT KBN (Persero) must pay attention and

consider certain matters as intended in point 2 above in

the implementation of duties and functions in the area, as

follows:

a. Procurement process of goods and services.

b. The process of discharging the Company's property.

c. Implementation of official travel officers and employees.

d. The process of approval of asset disposal and utilization

of company assets.

e. The process of approving the establishment of a

subsidiary/joint venture company.

f. The process of approving the disposal of the Company's

shares in subsidiaries and joint ventures.

g. The approval process of the Company's GMS for RKAP.

h. Approval process of GMS of Company Annual Report.

i. The process of appointing the Board Directors and

Board of Commissioners and company officials.

j. The process of privatization and corporate restructuring.

4. Avoiding Conflict of Interest Situations

Implementation of duties and functions of the company to

always follow the rules of good governance (good public

governance), therefore all Officials and Employees of PT

KBN (Persero) which due to its duties and functions involved

in the implementation process in the field or area of

potential prone to corruption (referred to in point 3) should

be concerned in order to avoid and protect themselves from

corrupt acts. Officials and Employees of PT KBN (Persero)

may earlier avoid any conflict of interest or anticipate the

occurrence of conflict of interest in decision making, among

others by early knowing the agenda of discussion for

decision making or recalling from ad hoc decision making.






5. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan

dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga

agar tetap efektif dan relevan dengan kondisi lingkungan

perusahaan yang terus berubah.

Pelaporan atas Dugaan Benturan Kepentingan

1. Apabila seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau

pihak-pihak lainnya (BUMN, Mitra Kerja, dan Masyarakat)

yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun

mengetahui adanya atau potensi adanya benturan

kepentingan di Kementerian BUMN dapat menyampaikan

pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya

benturan kepentingan melalui saluran pelaporan atas

dugaan pelanggaran (Whistle Blowing System).

2. Kementerian BUMN menjamin bahwa proses penanganan

pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya

benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat atau

pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, maupun pihak

ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan disiplin PNS/Pegawai ASN yang berlaku. Adapun

selama tahun 2017 di PT KBN (Persero) tidak terdapat kasus

benturan kepentingan yang merugikan Perseroan.

PENANGANANAN GrATifiKASiPT KBN (Persero) berkomitmen mengelola perusahaan dengan

penuh kehati-hatian serta terus melaksanakan penerapan

prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan

dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta

pertumbuhan bisnis jangka panjang, sebagai salah satu usaha

untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan

segenap Pemangku Kepentingan.

Direksi dan seluruh insan PT KBN (Persero) dalam pengelolaan

bisnis Perusahaan, senantiasa untuk selalu amanah dengan

menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti

pengelolaan bisnis Perusahaan bukan hanya untuk mengejar

keuntungan semata termasuk gratifikasi di dalamnya. Apalagi

terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi

dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan

tidak terhindarkan adalah adanya gratifikasi dari satu pihak

kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga

hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka

perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi dan tata cara

atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

5. Monitoring and Evaluation

Implementation of a conflict of interest policy is monitored

and evaluated periodically to keep it effective and relevant

to changing corporate environmental conditions.

reporting on Alleged conflict of interest

1. In the event that an ASN Officer of the Ministry of State-

Owned Enterprises or other parties (SOEs, Partners, and

Communities) who have no direct involvement, but

acknowledges the existence or potential conflict of interest

in the Ministry of SOEs may report the alleged existence

or potential collision interests through the Whistle Blowing

System reporting channel.

2. The Ministry of SOE guarantees that the process of handling

reporting on the alleged existence or potential conflict of

interest by officials or employees within the Ministry of

State-Owned Enterprises, as well as third parties will be

kept confidential.

Sanctions

Violation of the provisions of this Conflict of Interest Handling

Manual shall be liable to sanctions in accordance with the

applicable civil servant/civil servant discipline provisions. As for

the year 2017, there are no cases of conflict of interest that

harm the Company in PT KBN (Persero).

HANDLiNG GrATUiTyPT KBN (Persero) is committed to managing the Company

with prudence and continuously implementing the principles

of GCG consistently and continuously in order to increase the

Company's value and long-term business growth as one of

the efforts to increase the confidence of Shareholders and all

Stakeholders.

Board of Directors and all employees of PT KBN (Persero) in

the management of the Company's business, mandated to

avoid Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), which means

the management of the Company's business is not just to

pursue profit only including gratuities in it. Especially related

to business relationships, then things that often occur in the

practice of daily work activities always appear and inevitable

is the existence of gratification from one party to the other.

Therefore, to maintain business relationships with stakeholders,

it is necessary to regulate matters relating to gratification and

procedures or reporting mechanisms within the Company.






Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan

yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perusahaan

menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap

penanganan gratifikasi yang melibatkan Insan Kawasan Berikat

Nusantara. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan

Karyawan Kawasan Berikat Nusantara sebagai suatu proses

pembelajaran bagi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara

yang mempunyai harkat, martabat dalam hubungan bisnis

dengan para Pemangku Kepentingan.

Pedoman Penanganan Gratifikasi

Komitmen PT KBN (Persero) untuk menghindari praktik KKN

berupa gratifikasi diimplementasikan Pedoman Penanganan

Gratifikasi yang disusun selaras dengan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman

Etika dan Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang

berlaku di Perseroan.

Landasan Penyusunan Pedoman Penanganan Gratifikasi

PT KBN (Persero) dalam menyusun Pedoman Penanganan

Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

mengindahkan norma-norma yang berlaku pada

masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

2. Senantiasa berupaya menghindari gratifikasi maupun KKN

serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di

atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun

golongan.

3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola dan

menjalankan perusahaan.

4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha

Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

(Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku

(Code of Conduct) yang berlaku di Perseroan.

Manfaat dan Tujuan Pedoman Penanganan Gratifikasi

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Karyawan Kawasan

Berikat Nusantara untuk memahami, mencegah dan

menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan.

2. Sebagai Pedoman bagi Insan Karyawan Kawasan Berikat

Nusantara dalam mengambil sikap yang tegas terhadap

Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan

Perusahaan yang baik.

3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Sebagai upaya menciptakan Insan Kawasan Berikat

Nusantara yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

In order to realize the business management of a trustful,

transparent and accountable Company, the Company realizes

the importance of implementing a firm stance towards the

handling of gratuities involving personnel of Kawasan Berikat

Nusantara. It is important to be cultivated in the environment of

Employees of Kawasan Berikat Nusantara as a learning process

for personnel of Kawasan Berikat Nusantara that have the

dignity in business relationship with Stakeholders.

Guidelines on Gratuity Handling

The commitment of PT KBN (Persero) to avoid KKN practices in

the form of gratuities is implemented in the Gratuity Handling

Manual compiled in accordance with the Code of Corporate

Governance and Code of Conduct as well as the applicable

values in the Company.

Basis of the Preparation of the Gratuity Handling Guidelines

PT KBN (Persero) in drafting Guidelines for Handling Gratuity is

based on the following attitudes:

1. Always prioritizes compliance with applicable laws

and regulations and heed the applicable norms in the

communities in which the Company operates.

2. Always strives to avoid gratity or corruption and always

puts the interests of the Company above personal, family,

or group interests.

3. Implements GCG principles in managing and running the

Company.

4. Always strives to conduct business activities in accordance

with the applicable Code of Corporate Governance and the

Code of Conduct in the Company.

Benefits and Purposes of Gratuity Handling Guidelines

1. As a Guideline for personnel of Kawasan Berikat Nusantara

to understand, prevent and overcome Gratuity in the

Company.

2. As a Guideline for personnel of Kawasan Berikat Nusantara

in taking a firm stance on Gratuity in the Company to realize

good Company management.

3. Realizing the management of the Company that is free of

all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

4. As an effort to create that is trustworthy, honest and

responsible personnel of Kawasan Berikat Nusantara.






ruang Lingkup

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi

antara Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara dengan

pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan

hadiah/cendera mata dan hiburan, baik yang diterima di

dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik, yang dilakukan oleh Insan Karyawan Kawasan

Berikat Nusantara terkait dengan wewenang/jabatannya

di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan

kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas,

maupun profesionalisme Insan Karyawan Kawasan Berikat

Nusantara. Penanganan gratifikasi menjadi sangat penting

bagi Perusahaan karena gratifikasi tersebut dapat menjadi

tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan korupsi

yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan

negatif bagi Perusahaan.

Suatu gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/

jabatan Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara di

Perusahaan.

2. Gratifikasi yang berupa penerimaan hadiah/cendera mata

dan hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung.

Batasan Gratifikasi

A. Pemberi

Batasan pemberian hadiah, cendera mata dan/atau hiburan

oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara adalah

sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau jamuan makan

dan/atau hiburan, diperbolehkan sepanjang pemberian

tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik

dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran,

serta memperhatikan hubungan yang setara, saling

menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak

yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada

Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara

hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan

makan, kegiatan olahraga, tiket pertunjukan kesenian,

buku, rekaman musik dan sebagainya.

2. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau hiburan tidak

diperbolehkan dalam bentuk uang tunai (cash payment).

3. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau hiburan tidak

diperbolehkan dalam bentuk- bentuk yang melanggar

kesusilaan dan hukum.

4. Pemberian hadiah/cendera mata berupa barang

yang dimaksudkan untuk promosi Perusahaan, wajib

mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang

Scope

This Guideline is made to regulate the handling of Gratuity

between personnel of Kawasan Berikat Nusantara and other

parties related to the Company's business activities. Gratuities

are the activities of giving and or receiving gifts/souvenirs and

entertainment, whether received domestically or abroad, and

by electronic means or without electronic means, conducted

by personnel of the Kawasan Berikat Nusantara related to the

authority/position in the Company, so it may cause a conflict

of interest that affects the independence, objectivity, and

professionalism of personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

Handling gratuities becomes very important for the Company

because the gratuities can become a criminal act of bribery and

is one of corrupt acts that can have negative legal and imaging

impacts for the Company.

A gratuity will turn into a bribery offense if it meets the

following elements:

1. The gratuities relate to the authority/position of personnel

of Kawasan Berikat Nusantara in the Company.

2. Gratuities in the form of gift/souvenir and entertainment

receipts are not reported to Direct Supervisor.

Limitation of Gratification

A. Giver

Limits on giving gift, souvenirs and/or entertainment by

personnel of Kawasan Berikat Nusantara are as follows:

1. The awarding of gifts and/or banquets and/or entertainment

is permitted to the extent that the gift is intended to foster

good relations within reasonable limits, and to observe

equal relations, mutual respect and not to bribe the parties

concerned to give something to the Company that is not

legally entitled to the Company. Examples of such grants

include banquets, sporting events, art performances tickets,

books, music recordings and so on.

2. The awarding of gift/souvenir and/or entertainment is not

allowed in the form of cash.

3. The awarding of gift/souvenir and/or entertainment gifts

are not allowed in forms that violate morality and law.

4. The awarding of gifts/souvenirs in the form of goods

intended for the promotion of the Company shall be

required to include the Company's logo which is an integral






tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan

pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

5. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga,

diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan

pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada

Perusahaan atas undangan resmi dari Perusahaan,

sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah

diatur dalam Peraturan Perusahaan.

6. Pemberian hadiah/cendera mata berupa barang/uang/

setara uang, diperbolehkan, dalam hal Insan Karyawan

Kawasan Berikat Nusantara menghadiri acara pernikahan,

khitanan, kelahiran, atau musibah, dengan nilai pemberian

maksimum sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)

untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak

bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk

melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan

dengan kedudukan/jabatannya.

7. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi

kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan

tetap menjaga citra positif Perusahaan.

B. Penerima

Batasan hadiah/cendera mata dan/atau hiburan yang boleh

diterima Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara adalah

sebagai berikut:

1. Menerima hadiah/cendera mata yang mencantumkan logo/

nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang

harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:

a. Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan

benda-benda dimaksud merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan

pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim

sebagai bentuk promosi perusahaan.

b. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang

tinggi, seperti buku, compact disc, dan sebagainya.

c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan

dan hukum.

2. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang

diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan,

sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian

yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut

tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Karyawan

Kawasan Berikat Nusantara untuk melakukan dan/atau

tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/

jabatannya.

3. Menerima hadiah/cendera mata berupa barang/uang/setara

uang, diperbolehkan, dalam hal Insan Karyawan Kawasan

Berikat Nusantara menyelenggarakan acara pernikahan,

khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan

nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000 (satu

juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut

part of the goods referred to (the Company's logo on the

said goods cannot be removed).

5. The granting of honorarium of the meeting to the Third

Party, is allowed as an appreciation for the contribution

of thoughts and expertise which have been given to the

Company upon the official invitation from the Company, as

long as the criteria and amount of honorarium are regulated

in the Company Regulation.

6. The awarding of gifts/souvenirs in the form of goods/money/

equivalent of money, allowed, in the case of Employees of

Kawasan Berikat Nusantara Area attending the wedding,

circumcision, birth, or disaster, with a maximum grant of

Rp1,000,000 (one million Rupiah) for each event, provided

that it does not intend to influence the recipient, to perform

and / or to do nothing relating to his/her position.

7. The banquet should not be restricted, as long as it meets

the fairness and is done in a respectable place and still

maintains a positive image of the Company.

B. receiver

Limitation of prize/souvenir and/or entertainment that may be

received by Employees of Kawasan Berikat Nusantara Region

are as follows:

1. Receiving gifts/souvenirs stating the logo/name of the

donor company, with restrictions that must be met entirely

as follows:

a. Logo, the name of the company/party that gives the

objects mentioned is an integral part of the policy/

promotion of the giver company and is a common

object as a form of corporate promotion.

b. Objects that have no high financial value, such as books,

compact discs, and so on.

c. Not a gift that violates morality and law.

2. Receiving honorarium as a speaker, informant who is

officially invited by Third Party is allowed, as an appreciation

for the contribution of thought and expertise that has been

given, as long as the grant does not intend to influence

Employee Insurance Bonded Area Archipelago to do and/or

do not do something related with position.

3. Receiving gifts/souvenirs in the form of goods/money/money

equivalent, allowed, in the case of Employees of Kawasan

Berikat Nusantara organize weddings, circumcisions, births,

or associated with calamities, with a maximum grant of

Rp1,000,000 (one million rupiah) per event, as long as the

grant does not intend to affect the Employee Insurance of






tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Karyawan

Kawasan Berikat Nusantara, untuk melakukan dan/atau

tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/

jabatannya.

4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran,

dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan,

sebagai berikut:

a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh

pihak pemberi kepada Insan Karyawan Kawasan Berikat

Nusantara atau anggota keluarganya.

b. Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud

dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis

secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga

yang menawarkan hiburan.

c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Karyawan

Kawasan Berikat Nusantara yang bersangkutan.

d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian

informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan

kecurangan dan benturan kepentingan.

5. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Karyawan Kawasan

Berikat Nusantara tidak dapat menghindar untuk menerima

pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dimana

barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun,

pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan

kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan

Karyawan Kawasan Berikat Nusantara tersebut, maka yang

bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini

tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus

segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis

sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini.

6. Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara apabila diminta

untuk memberikan hadiah/cendera mata dan hiburan yang

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut

pada butir A 1-7 dan B 1-5 di atas, hendaknya melakukan

penolakan dengan cara santun terhadap permintaan

tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap

kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

Mekanisme Pelaporan

Berikut mekanisme pelaporan penanganan dugaan gratifikasi

di PT KBN (Persero):

1. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cendera mata dan/

atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan,

maka Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara wajib

melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan Langsung

dilakukan oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat

Nusantara yang menerima hadiah/cendera mata

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal

penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan

hadiah/cendera mata dengan contoh format

sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan III.

the Kawasan Berikat Nusantara, to do and/or not to do

anything relating to his/her position.

4. Receiving Entertainment that is within reasonable limits,

subject to the restrictions as a whole, as follows:

a. Entertainment is not done continuously by the giver

to the personnel of Kawasan Berikat Nusantara or

members of his family.

b. If the denial of such entertainment is worried may affect

the institutional business relationship between the

Company and the Third Party that offers entertainment.

c. Does not interfere with the working time of the

concerned personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

d. Not in discussions regarding the provision of Company

internal information that may lead to fraud and conflict

of interest.

5. Under certain circumstances, in which an personnel of

Kawasan Berikat Nusantara cannot avoid receiving a gift

from a Third Party and/or in a position in which goods/

money/money equivalent or in any form, the gift already

exists at a place deposited to or through other people

without the knowledge of the personnel of Kawasan Berikat

Nusantara, then the concerned must return it. Where this is

not feasible, the person shall promptly report to the Direct

Supervisor in writing in accordance with the mechanism set

out in this Manual.

6. Personnel of Kawasan Berikat Nusantara if requested to

provide gifts/souvenirs and entertainment not in accordance

with the provisions referred to in items A 1-7 and B 1-5

above, shall refute the manner in kind by providing an

explanation against these policies and rules to Third Parties.

reporting Mechanism

Below is the reporting mechanism for handling alleged

gratification at PT KBN (Persero):

1. If there is an acceptance of gift/souvenir and/or

entertainment outside the limits set by the Company, the

Employee of Kawasan Berikat Nusantara shall be obliged to

report such matter through:

a. Direct Supervision Reporting through a direct supervisor

is conducted by personnel of Kawasan Berikat Nusantara

who receives a prize/gift at the latest 7 (seven) working

days from the date of receipt by conveying the prize/gift

form with sample format as set forth in Appendix II and

III.






b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/

Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor

adalah Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara

atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan

Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara

langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan

yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan

wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan

Pelanggaran/Whistle Blowing System dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur

mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle

Blowing System di Perusahaan.

2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat

kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat

diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan

bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Perusahaan

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal

penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan contoh

Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak

cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib

disimpan di Bagian Keuangan Divisi Akuntansi Keuangan &

Sistem Informasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero),

sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas

penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda

penyimpanan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan

sebagaimana dimaksud.

4. Sekretaris Perusahaan membuat rekapitulasi penerimaan

hadiah/cendera mata serta melaporkannya kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan

Karyawan Kawasan Berikat Nusantara.

Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, yakni:

a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian diskon/rabat,

voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara

umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri

dan tidak terkait dengan kedinasan.

c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana,

investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku

secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan,

yang tidak terkait dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)

dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak

melanggar konflik kepentingan kode etik pegawai, dan

dengan ijin tertulis dari atasan langsung.

b. Reporting through Whistle Blowing System is performed

if the whistleblower is an Employee of Kawasan Berikat

Nusantara or other parties (Customers, Partners and

Community) who has no direct involvement, however

knows the Gratuity in the Company which has the

potential for abuse of authority/position. Reporting

through the Whistle Blowing System is implemented

in accordance with its own mechanism governing the

Company's Whistle Blowing System.

2. For acceptance of goods that expires quickly (e.g. food

and drink), it may be submitted to the Social Institution by

submitting proof of submission to the Corporate Secretary

no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt

referred to, by way of Format as set out in this Manual.

3. For receipts which are goods that do not expire quickly

(e.g. money, gold, and others) must be kept in Finance

Division Financial Accounting & Information System Division

of PT Kawasan Berikat Nusantara to the determination of

the ownership status of such receipt by the Corruption

Eradication Commission (KPK), by submitting a proof

of deposit to the Corporate Secretary no later than 14

(fourteen) days after the date of receipt as intended.

4. The Corporate Secretary shall make recapitulation of prize/

gift receipt and report it to the Corruption Eradication

Commission (KPK) no later than 30 (thirty days) from the

date of receipt by personnel of Kawasan Berikat Nusantara.

Gratuities that are not necessary to be reported:

a. Obtained from direct prizes/discounts/rebates, vouchers,

point rewards, or souvenirs that apply in general and not

associated with the official.

b. Obtained due to academic or non-academic achievement

(championship/ competition/ contest) at their own expense

and unrelated to the official.

c. Obtained from profit/interest from placement of funds,

investments or private ownership of shares generally

applicable and not related to the official.

d. Obtained from compensation for off-duty professions,

unrelated to duties (duties and functions) of public servants

or state officials, does not violate the conflict of interest in

the code of ethics of the employee, and with the written

permission of the direct supervisor.






e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke

samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik

kepentingan dengan penerima gratifikasi.

f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda (keluarga/

sedarah) dalam garis keturunan lurus satu derajat atau

dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang

tidak memiliki konflik kepentingan dengan penerima

gratifikasi.

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan

keluarga sebagaimana huruf f dan g terkait dengan

hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan

keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak–pihak

yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima

gratifikasi.

h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau

bencana, dan bukan dari pihak–pihak yang mempunyai

konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat,

seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan

lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar,

sertifikat dan plakat/cendra mata.

j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk

hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman

yang berlaku umum.

Sanksi atas Pelanggaran Gratifikasi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian

Gratifikasi akan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan Perseroan.

Penanganan Gratifikasi 2017

Selama tahun 2017, tidak ada pelaporan mengenai gratifikasi

yang dilakukan oleh pejabat maupun karyawan PT KBN

(Persero).

LAPorAN HArTA KEKAyAAN PENyELENGGArAN NEGArA (LHKPN)PT KBN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usahanya

berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip GCG secara

menyeluruh termasuk patuh terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya, dengan

status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan

kepada pejabat di lingkungan PT KBN (Persero) melaporkan

harta kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian ditegaskan

dalam instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.

Ins-02/MBU/2007. Pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT KBN

(Persero) berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor

094/SKD/DRT.5.1/10/2014 tentang Laporan Harta Kekayaan

Pejabat di Lingkungan PT KBN (Persero).

e. Obtained from family relationships of blood in a straight

line of two degrees or in lineage to one degree as long as

there is no conflict of interest with the recipient of gratuity.

f. Obtained from a family relationship (family/blood) in a

straight line of one degree or in lineage to one degree as

long as it has no conflict of interest with the recipient of

gratuity.

g. Obtained from party having family relation as f and g

related to gift of marriage, child circumcision, birthday,

religious activity / custom / tradition and not from parties

having conflict of interest with gratuity recipient.

h. Obtained from other parties related to disaster, and

not from parties that have a conflict of interest with the

recipient of gratuity.

i. Obtained from official activities such as meetings, seminars,

workshops, conferences, training or other similar activities

that generally apply in the form of seminars, certificates and

plaques/souvenirs.

j. Obtained from the official event of the official in the form of

dish/banquet in the form of food and beverages generally

accepted.

Sanctions for Violation of Gratuity

Violations of the provisions in the Gratuity Control Guidelines

will be subject to sanctions in accordance with applicable laws

and regulations and will be subject to sanctions in accordance

with the provisions of the Company's regulations.

Gratification Handling in 2017

During 2017, there is no reporting of gratuities by officials or

employees of PT KBN (Persero).

rEPorT of STATE officiAL ASSETS (LHKPN)

In carrying out its business activities PT KBN (Persero) is

committed to uphold the principles of GCG as a whole including

compliance with applicable laws and regulations. One of them,

with status as State-Owned Enterprises (SOEs) requires officials

in the PT KBN (Persero) to report their assets in accordance with

Law Number 28 Year 2009 on the Implementation of a Clean

and Corrupt-Free Country, Collusion and Nepotism. It was

then affirmed in the instruction of the Minister of State-Owned

Enterprises. Ins-02/MBU/2007. Implementation of LHKPN

within PT KBN (Persero) is guided by Decree of the Board of

Directors Number 094/SKD/DRT.5.1/10/2014 regarding Report

of Official Assetsin PT KBN (Persero).






Pihak yang Melaporkan LHKPN di PT KBN (Persero)

Pejabat di lingkungan PT KBN (Persero) yang melaporkan harta

kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) adalah:

1. Komisaris;

2. Direksi;

3. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi; dan

4. Pejabat dua tingkat di bawah Direksi.

Tata cara Pelaporan LHKPN

1. Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B yang sudah

diisi oleh pejabat yang bersangkutan kemudian diserahkan

ke KPK melalui Divisi SDM dan UMUM berserta copy bukti

kepemilikan harta kekayaan pejabat negara.

2. Waktu penyerahan formulir LHKPN 30 hari setelah diterima

dari Divisi SDM dan UMUM.

3. Divisi SDM dan Umum membuat rekapitulasi pejabat negara

yang membuat LHKPN dan melaporkannya ke KPK.

4. Pejabat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dikenai

sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan LHKPN 2017

Keterangan / DescriptionWajib Lapor /

officials

Lapor Sampai dengan per Tanggal 24 Mei 2018 / report as of May 24, 2018

Sampai dengan 31 Maret 2018 / As of

March 31, 2018

Setelah 31 Maret 2018 / After March

31, 2018

Belum / Not yet report

Di non Wajib Lapor / Non-

officials

Komisaris / Board of Commissioners 4 2 - 1 1

Direksi / Board of Directors 5 2 2 - 1

Kepala Divisi / Head of Division 13 7 5 1 -

Kepala Bagian / Section Head 40 19 17 - 4

Jumlah / Total 62 30 24 2 6

Party reporting LHKPN at PT KBN (Persero)

Officials within PT KBN (Persero) who report their assets to the

Commission of Corruption Eradication (KPK) are:

1. Board of Commissioners;

2. Board of Directors;

3. Officials of one level below the Board of Directors; and

4. Officials of two levels below the Board of Directors.

LHKPN reporting Procedures

1. LHKPN Form KPK-A Model and KPK-B Model that has been

filled by the relevant official then submitted to KPK through

HR and General Affairs Division along with copy of proof of

ownership of property of state official.

2. Delivery time of LHKPN form 30 days after received from HR

and General Affairs Division.

3. Human Resource and General Division make recapitulation

of state official who make LHKPN and report it to KPK.

4. Officials who fail to submit the Assets Report in accordance

with the specified time may be subject to disciplinary

sanctions in accordance with applicable regulations.

LHKPN reporting in 2017






www.kbn.co.id

www.facebook.com/KBNPerserowww.instagram.com/kbnpersero

www.twitter.com/KBNPersero

AKSES iNforMASi DATA PErUSAHAANSesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif terhitung

sejak tanggal 1 Mei 2010, PT KBN (Persero) menyediakan sarana

informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses semua para

pemangku kepentingan.

Ketersediaan akses informasi ini merupakan komitmen PT KBN

(Persero) sebagai badan publik terhadap transparansi dan

keterbukaan informasi.

Media Penyampaian informasi

Media informasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk dapat

diakses oleh publik adalah website (www.kbn.co.id) dan media

sosial, seperti facebook, Twitter, dan Instagram (KBNPersero).

AccESS To coMPANy DATA iNforMATioN In accordance with the mandate of Law Number 14 Year

2008 regarding Public Information Disclosure effective as of

May 1, 2010, PT KBN (Persero) provides public information

and communication facilities that can be accessed by all

stakeholders.

The availability of this information access is a commitment

of PT KBN (Persero) as a public agency to transparency and

information disclosure.

information Submission Media

Information media owned by the Company to be accessible to

the public are the website (www.kbn.co.id) and social media,

such as facebook, Twitter, and Instagram (KBNPersero).






Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap LingkunganCorporate Social Responsibility to The Environment

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan KerjaCorporate Social Responsibility on Employment, OccupationalHealth and Safety

Tanggung Jawab Sosial Dalam Pengembangan Sosial KemasyarakatanCorporate Social Responsibility in Social CommunityDevelopment

Tanggung Jawab Kepada KonsumenResponsibility to Consumers

214

222

224

226






Sebagai salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara,

KBN menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) memiliki

peran penting dalam keberlanjutan usaha. Oleh karenanya

komitmen tinggi dan perencanaan kegiatan tanggung

jawab sosial yang matang dan sistematis dibutuhkan agar

pelaksanaan kegaiatan CSR dapat memberi dampak positif

bagi pertumbuhan Perseroan ke depan. Perseroan juga terus

berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan

operasi, pemenuhan kesejahteraan sumber daya manusia,

pemberdayaan masyarakat sekitar, serta pelestarian lingkungan

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen KBN dalam melaksanakan tanggung jawab

sosial perusahaan diwujudkan melalui Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk

mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat yang menetap

di sekitar lingkungan operasional Perseroan maupun wilayah

Jabodetabek. Bentuk program yang telah dilaksanakan sejak

tahun 1992 ini berupa pinjaman modal kerja terhadap Mitra

Binaan dalam mengembangkan usahanya. Adapun kegiatan

dan bentuk bantuan yang dilaksanakan untuk Program Bina

Lingkungan terdiri dari bantuan Bencana Alam, Pendidikan dan

Pelatihan, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Sarana dan

Prasarana Umum, Sarana Ibadah, Pelestarian Alam, Bantuan

Pengentasan Kemiskinan, dan Pembinaan terhadap Mitra

Binaan.


Selain penanggulangan dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional, Perseroan juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan melalui PKBL yang dilaksanakan di tahun 2017, yaitu “Program Pelestarian Alam” berupa penanaman pohon jabon di derah cireundeu, Subang, Jawa Barat.

In addition to mitigating environmental pollution impacts generated by operational activities, the Company also conducted environmental conservation activities through PKBL in 2017, namely “Nature Conservation Program” in the form of planting of jabon trees in Cireundeu, Subang, West Java.

As part of State-Owned Enterprises, KBN is fully aware that

Corporate Social Responsibility (CSR) holds an important role in

business continuity. To that end, high commitment and careful

and systematic planning of social responsibility activities are

required to implement CSR activities which can give positive

impact on the Company’s growth in the future. The Company

continues to strive to generate balance between operational

activities, fulfillment of human resources welfare, empowerment

of surrounding community, and environmental preservation to

achieve the purpose of sustainable development.

KBN’s commitment in performing corporate social responsibility

is manifested through Partnership and Community Development

(PKBL) aiming to accommodate needs of the Community

residing near the Company’s operational area and Jabodetabek

area. This program which has been performed since 1992

includes working capital loans to Partners in developing

business. As for the activities and forms of relief performed for

the Community Development Program, they consist of Natural

Disaster relief, Education and Training, Health Improvement,

Development of Public Facilities and Infrastructure, Worship

Facilities, Nature Conservation, Poverty Alleviation Assistance,

and Partner Empowerment.






DASAr PELAKSANAAN ProGrAM Pelaksanaan PKBL Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri

BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik

Negara. Penyaluran dana kemitraan PKBL difokuskan untuk

sekitar wilayah PT KBN (Persero) yang masih dianggap layak

dan perlu untuk mendapatkan bantuan serta dilakukan secara

terintegrasi dan fokus terhadap Desa Binaan PKBL PT KBN

(Persero) yang dampaknya dapat diterima oleh masyarakat

sekitar perusahaan.

Selain itu, pelaksanaan PKBL Perseroan juga mengacu pada

beberapa ketentuan lain milik pemerintah terkait tanggung

jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. UU No.19 Tahun 2003 Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik

Negara

3. PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perseroan Terbatas

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/

MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha

Milik Negara.

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016

tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015

tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

6. Peraturan Menteri BUMN No.02/MBU/2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan

Usaha Milik Negara.

Pada tahun 2017 realisasi penggunaan dana Perseroan tercatat

sebesar Rp5.351,00 juta dengan rincian untuk Penyaluran

Pinjaman kepada 247 Mitra Binaan sebesar Rp5.030,00 juta,

dan Pembinaan untuk 327 Mitra Binaan sebesar Rp321,0 juta.

STrUKTUr orGANiSASi ProGrAM KEMiTrAAN DAN BiNA LiNGKUNGANUnit PKBL PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) merupakan

organisasi non-struktural yang berada di bawah Direktur

Utama melalui Direktur Administrasi dan Keuangan. Organisasi

ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

088/SKD/DRT,5,1/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang

Struktur Organisasi Perusahaan PT Kawasan Berikat Nusantara.

Adapun susunan kepengurusan Unit PKBL tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

BASiS of ProGrAM iMPLEMENTATioN Implementation of the Company’s PKBL refers to Regulation

of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5,

2017, on the Second Amendment on the Regulation of the

Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015

on Partnership and Community Development Program of State-

Owned Enterprise. Partnership fund disbursement of PKBL

specifically targeted to areas near PT KBN (Persero) which are still

deemed feasible and need to be improved. This is implemented

in an integrated manner and focuses on PT KBN (Persero) PKBL

Assisted Village which is beneficial to the community residing

near the company.

In addition, the implementation of the Company’s PKBL refers

to several other government provisions concerning corporate

social responsibility, namely:

1. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company.

2. Law No. 19 Year 2003 Article 88 concerning State-Owned

Enterprises

3. Government Regulation No. 47 Year 2012 on Corporate

Social Responsibility and Environment of Limited Liability

Company

4. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-09/

MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership Program

and Environmental Development Program of State-Owned

Enterprises.

5. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-03/

MBU/12/2016 dated December 16, 2016 on Amendment to

Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015

on Partnership Program and Community Development

Environment.

6. Regulation of the Minister of SOEs No. 02/MBU/2017 on

the Second Amendment to the Regulation of the Minister

of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on

Partnership Program and Environmental Development

Program of State-Owned Enterprises.

In 2017, the Company's use of funds amounted to Rp5,351.00

million, allocated for Loans Disbursement to 247 Partners in

the amount of Rp5,030.00 million, and Development for 327

Partners in the amount of Rp321.0 million.

orGANizATioNAL STrUcTUrE of PArTNErSHiP AND coMMUNiTy DEVELoPMENT ProGrAMPKBL unit of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) is a non-

structured organization under the President Director through

Director of Administration and Finance. This organization

is established pursuant to Decree of the Board of Directors

No. 088/SKD/DRT,5,1/10/2011 dated October 25, 2011 on

Organizational Structure of PT Kawasan Berikat Nusantara

(Persero). The composition of the PKBL Unit in 2017 is as

follows:






PKBL organizational Structure

2017 ProGrAM BUDGETThe amount of funds in 2017 was at Rp7,155.30 million or

133.1% of the budget of Rp5,377.60 million. The expenditure

amounted to Rp5,351.00 million or 99.5% of the budget of

Rp5,377.60 million. This reached 93.2% compared to the

realization in 2016.

The Partnership Program implementation in 2017 disbursed

loans of Rp5,030.00 million to 247 Partners in March, May &

September 2017 and Rp321.00 million for 327 Partners for

Partnership Development. The details of the realization of the

disbursement of partnership until 2017 are as follows:

realization of Partnership funds Disbursement from 2016

to the fourth quarter of 2017 Based on Partners’ Business

Sectors

(in million Rupiah)

Jabatan / Position 2017 2016

Direktur Utama / President Director H.M. Sattar Taba H.M. Sattar Taba

Direktur Administrasi & Keuangan / Director of Administration & Finance Gempa Nursamsu Yasin -

Kepala Bagian PKBL / PKBL Division Head Fitriani Fitriani

Kepala Seksi Pembinaan / Development Section Head Rolly Rahmanto Rolly Rahmanto

Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan / Administration and Finance Section Head Suzan Suzan

Kepala Seksi Penagihan / Billing Section Head Sunarya Sunarya

Struktur organisasi PKBL

DirEKTUr ADMiNiSTrASi & KEUANGAN DirEcTor of ADMiNiSTrATioN & fiNANcE

KA. BAG PKBLPKBL DiViSioN HEAD

KA.SiE PEMBiNAANDEVELoPMENT SEcTioN

HEAD

KA.SiE PENAGiHANBiLLiNG SEcTioN HEAD

KA.SiE ADM & KEUADMiNiSTrATioN & fiNANcE

SEcTioN HEAD

ANGGArAN ProGrAM 2017Jumlah dana tahun 2017 adalah sebesar Rp7.155,30 juta

atau 133,1% dari anggaran sebesar Rp5.377,60 juta. Adapun

pengeluarannya sebesar Rp5.351,00 juta atau 99,5% dari

anggaran sebesar Rp5.377,60 juta dan jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2016 tercatat mencapai 93,2%.

Pelaksanaan Program Kemitraan tahun 2017 telah menyalurkan

pinjaman sebesar Rp5.030,00 juta kepada 247 Mitra Binaan

yang dilaksanakan pada bulan Maret, Mei & September 2017

dan pembinaan Mitra Binaan sebesar Rp321,00 juta untuk 327

Mitra Binaan. Adapun rincian realisasi penyaluran kemitraan

sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

realisasi Akumulasi Penyaluran Kemitraan Tahun 2016

sampai dengan Triwulan iV Tahun 2017 Berdasarkan

Sektor Usaha Mitra Binaan

(dalam juta Rupiah)

NoSektor Usaha Mitra Binaan /

Partner’s Business Sector

realisasi sampai dengan Tahun 2016 / realization until 2016

realisasi sampai dengan Tahun 2017 / realization until

2017

realisasi sampai dengan Triwulan iV Tahun 2016

Jumlah Mitra Binaan /

Number of Partners

Jumlah rupiah /

Total rupiah


Number of Partners

Jumlah rupiah / Total rupiah


Number of Partners

Jumlah rupiah /

Total rupiah

1 Sektor Usaha Produksi / Production Business Sector

286 2.824,74 23 610,00 309 3.434,74

2 Sektor Usaha Perdagangan / Trading Business Sector

3.316 43.221,00 187 3.540,00 3.503 46.761,00

3 Sektor Usaha Pertanian / Agricultural Business Sector

- - 1 50,00 1 50,00

4 Sektor Usaha Perkebunan / Plantation Business Sector

- - - - - -

5 Sektor Usaha Peternakan / Livestock Business Sector

154 1.204,83 5 130,00 159 1.334,83






NoSektor Usaha Mitra Binaan /

Partner’s Business Sector

realisasi sampai dengan Tahun 2016 / realization until 2016

realisasi sampai dengan Tahun 2017 / realization until

2017

realisasi sampai dengan Triwulan iV Tahun 2016


Number of Partners

Jumlah rupiah /

Total rupiah


Number of Partners

Jumlah rupiah / Total rupiah


Number of Partners

Jumlah rupiah /

Total rupiah

6 Sektor Usaha Perikanan / Fishery Business Sector

102 459,91 1 15,00 103 474,91

7 Sektor Usaha Jasa / Service Business Sector

819 10.787,26 30 685,00 849 11.472,26

8 Sektor Usaha Lainnya / Other Business Sector

189 5.609,04 - - 189 5.609,04

Jumlah / Total 4.886 64.106,78 247 5.030,00 5.113 69.136,78

Adapun Bantuan Bina Lingkungan mengacu pada PER-02/

MBU/7/2017 meliputi 7 (tujuh) objek bantuan, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam;

2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana

dan sarana pendidikan;

3. Bantuan peningkatan kesehatan;

4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

5. Bantuan sarana ibadah;

6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau

7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan

kemiskinan.

Pada tahun 2017 Program Bina Lingkungan telah menyalurkan

bantuan sebesar Rp1.888,72 juta atau 91,7% dari anggaran

sebesar Rp2.060,00 juta. Berikut adalah rincian penyaluran

dana berdasarkan jenis bantuan dan wilayah provinsi yang

disalurkan:

realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan

Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

No JENiS BANTUAN / TyPE of ASSiSTANcE

PENyALUrAN S/D TAHUN 2016 / DiSBUrSEMENT

UNTiL 2016

PENyALUrAN TW iV 2017 / DiSBUrSEMENT

UNTiL foUrTH qUArTEr of 2017

AKUMULASi PENyALUrAN S/D TW iV 2017 / AccUMULATED

DiSBUrSEMENT UNTiL foUrTH qUArTEr of 2017

1 Korban Bencana Alam / Natural Disaster Victims 678,42 75,00 753,42

2 Pendidikan & Pelatihan / Education & Training 994,51 138,00 1.132,51

3 Peningkatan Kesehatan / Health Improvement 2.327,60 245,87 2.573,47

4 Pengembangan Prasarana & Sarana Umum / Development of Public Facilities & Infrastructure

1.137,66 62,50 1.200,16

5 Sarana Ibadah / Religious Facilities 1.581,55 262,00 1.843,55

6 Pelestarian Alam / Nature Conservation 511,04 68,00 579,04

7 Pengentasan Kemiskinan / Poverty Alleviation 2.192,42 1.037,35 3.229,77

8 BUMN PEDULI 482,25 - 482,25

9 Biaya Pembinaan PK / Partnership Program Cost 479,73 - 479,73

Jumlah / Total 10.385,18 1.888,72 12.273,90

The Community Development Assistance refers to PER-02/

MBU/7/2017 covering 7 (seven) objects, among others:

1. Assistance for natural disaster victims;

2. Educational assistance, may be in the form of training,

education infrastructure and facilities;

3. Health improvement assistance;

4. Assistance for the development of public infrastructure and/

or facilities;

5. Assistance of religious facilities;

6. Conservation assistance; and/or

7. Social Community assistance on poverty alleviation.

In 2017 the Community Development Program has disbursed

Rp1,888.72 million or 91.7% of the budget of Rp2,060.00

million. The following are details of funds disbursement based

on the type of assistance and provinces:

realization of Accumulated funds Disbursement of

community Development in 2017 Based on Disbursed

Assistance Type






realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan

Sampai dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 Berdasarkan

Provinsi

No ProViNSi / ProViNcE PENyALUrAN S/D TAHUN

2016 / DiSBUrSEMENT UNTiL 2016

PENyALUrAN TW iV 2017 / DiSBUrSEMENT UNTiL

foUrTH qUArTEr of 2017

AKUMULASi PENyALUrAN S/D TW iV 2017 / AccUMULATED DiSBUrSEMENT

UNTiL foUrTH qUArTEr of 2017

1 DKI Jakarta 8.849,31 1.499,97 10.349,28

2 Jawa Barat 1.390,47 328,75 1.719,22

3 Yogyakarta 20,00 - 20,00

4 Jawa Timur 15,00 30,00 45,00

5 Irian Jaya 35,00 - 35,00

6 Nangroe Aceh Darussalam 30,00 - 30,00

7 Sumatera Barat 20,00 - 20,00

8 Bengkulu 15,00 - 15,00

9 Jambi 9,40 - 9,40

10 Kupang 1,00 - 1,00

11 Sumatera Utara - 20,00 20,00

12 Banten - 10,00 10,00

JUMLAH 10.385,18 1.888,72 12.273,90

Pengaruh PKBL Terhadap Masyarakat Sekitar

Dari pemantauan yang dilakukan, pengaruh PKBL terhadap

masyarakat sekitar perusahaan sangat dirasakan manfaatnya,

dengan bantuan modal kerja yang digulirkan oleh Perseroan,

pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seperti di bidang

perdagangan, industri/produksi, jasa, peternakan, koperasi, dan

lain-lain sehingga secara otomatis dapat menyerap tenaga kerja

dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin bertambah.

TANGGUNG JAWAB SoSiAL PErUSAHAAN TErHADAP LiNGKUNGANPrinsip dan Landasan Hukum

Tugas pokok KBN untuk mengelola dan mengembangkan

kawasan berikat di Jakarta, yaitu Kawasan Cakung seluas

173,5 Ha, Kawasan Tanjung Priok seluas 8 Ha, dan Kawasan

Marunda seluas 410 Ha telah dijalankan dengan komitmen

penuh meliputi seluruh aspek yang ada. Komitmen KBN dalam

mengelola dan menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan

hidup diwujudkan dalam “Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pantauan Lingkungan (RKL – RPL)” yang berisi pembahasan

pengelolaan lingkungan di masing-masing kawasan berikat

yang dilakukan oleh Perseroan, meliputi pengadaan air bersih,

pengadaan energi, sistem lalu lintas dan jaringan jalan, jaringan

drainase, pengadaan fasilitas umum dan fasilitas pendukung,

pengelolaan penghijauan, pengelolaan air limbah, pengelolaan

limbah padat, hingga pengendalian pencemaran udara.

Tidak semua industri dapat beroperasi dalam kawasan

berikat yang dikelola oleh Perseroan. Industri-industri yang

diperkenankan beroperasi di 3 (tiga) kawasan milik Perseroan

yakni Tanjung Priok, Cakung, dan Marunda adalah industri

yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan secara

berlebihan. Kalaupun industri tersebut menghasilkan limbah

maka diwajibkan melaksanakan pengelolaan secara tepat

realization of Accumulated funds Disbursement of

community Development until 2016 and 2017 Based on

Provinces

Effect of PKBL on the Surrounding community

Based on the monitoring conducted, the effect of PKBL on the

community around the company is highly beneficial. Through

working capital assistance distributed by the Company,

the increasing economic growth such as in trade, industry/

production, services, farms, cooperatives and other sectors,

it automatically can absorb workforce and increase the

community’s income.

corPorATE SociAL rESPoNSiBiLiTy To THE ENViroNMENTPrinciples and Legal Basis

The main task of KBN in managing and developing the bonded

zone in Jakarta is Cakung Area of 173.5 Ha, Tanjung Priok

Area of 8 Ha, and Marunda Area of 410 Ha that have been

run with full commitment covering all existing aspects. KBN's

commitment in managing and maintaining the sustainability of

environmental functions is manifested in the "Environmental

Management and Monitoring Report (RKL-RPL)" which

contains the discussion on environmental management in

each of the bonded zone run by the Company, including

clean water supply, energy procurement, traffic and road

system, drainage network, procurement of public facilities and

supporting facilities, reforestation management, waste water

management, solid waste management, and air pollution

management.

Not all industries can operate in bonded zone managed by

the Company. Industries that are allowed to operate in 3

(three) areas of the Company namely Tanjung Priok, Cakung,

and Marunda are industries that do not cause excessive

environmental pollution. Even if these industries produce waste

then they shall perform proper management to prevent damage

or pollution to the environment. Several types of industry that






sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran pada

lingkungan. Beberapa jenis industri yang tidak diperkenankan

beroperasi di KBN adalah:

1. Industri yang menghasilkan, menyimpan dan mengedarkan

bahan-bahan pokok dan usaha pertambangan;

2. Industri pengolahan minyak dan gas bumi;

3. Industri pengolahan bahan kimia secara besar-besaran;

4. Industri pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian;

5. Industri peternakan;

6. Industri lain yang dilarang oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah DKI untuk beroperasi dan berlokasi di Jakarta.

Masing-masing kawasan berikat telah memiliki landasan hukum

dalam menjalankan pengelolaan kawasan operasionalnya,

dengan rincian sebagai berikut:

NoKawasan Berikat /

Bonded zoneLandasan Hukum / Legal Basis

1 Tanjung Priok Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, dan rekomendasi BPLHD Provinsi DKI Jakarta atas Dokumen AMDAL KBN Tanjung Priok No. 12/Amdal/-1.774.151 tanggal 07 Desember 2010.

Government Regulation No. 27 year 2012 on Environmental Permit and recommendations of BPLHD DKI Jakarta Province on AMDAL KBN Tanjung Priok Document No. 12/Amdal/-1.774.151 dated December 7, 2010.

2 Cakung Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, dan rekomendasi BPLHD Propinsi DKI Jakarta atas dokumen AMDAL KBN Cakung No. 02/7.1/31/1.774.1/2016 tanggal 13 Januari 2016

Government Regulation No. 27 year 2012 on Environmental Permit and recommendations of BPLHD DKI Jakarta Province on AMDAL KBN Tanjung Priok Document No. 02/7.1/31/1.774.1/2016 dated January 13, 2016

3 Marunda Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan tanggal 23 Februari 2012, dan rekomendasi Kelayakan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Dokumen AMDAL KBN Marunda Nomor 6/K-1a/31/-1.774.15/2017 tanggal 6 September 2017

Government Regulation No. 27 year 2012 on Environmental Permit on February 23, 2012, and recommendations of Environmental Feasibility Recommendations of DKI Jakarta Provincial Government on AMDAL KBN Marunda Document No. 6/K-1a/31/-1.774.15/2017 dated September 6, 2017

Pengelolaan Lingkungan Kawasan Berikat Tanjung Priok

a. Pengadaan Air Bersih

Pengadaan air bersih di KBN Tanjung Priok bersumber

dari pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yaitu PT Pelindo

(Persero). Berdasarkan data pemakaian air bersih bulan Juli

s/d November 2017, rata-rata pemakaian air di kantor KBN

Tanjung Priok adalah sebanyak 1.33 m3/hari. Kantor KBN

Tanjung Priok membutuhkan air bersih untuk kebutuhan

domestik perkantoran dan masjid.

b. Pengadaan Energi

Sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

listrik di KBN Tanjung Priok berasal dari PLN dengan daya

sekitar 4,5 MW. Rata-rata pemakaian listrik KBN Tanjung

Priok adalah 24.880 Kwh/per bulan. Jaringan listrik di KBN

Tanjung Priok menggunakan sistem jaringan kabel dalam

tanah, dan tidak menggunakan kabel udara.

c. Sistem Lalu Lintas dan Jaringan Jalan

Sistem jaringan lalu-lintas eksternal merupakan sistem yang

terintegrasi dengan jaringan lalu lintas kawasan pelabuhan

yang dikelola oleh Pelindo selaku pengelola kawasan

are not allowed to operate in KBN are:

1. Industries that produce, store and distribute basic materials

and engage in mining;

2. Oil and gas processing industries;

3. Chemical processing industries on a large scale;

4. Agricultural products processing and storage industries;

5. Livestock industry;

6. Other industries prohibited by Central Government or DKI

Government to operate and be located in Jakarta.

All bonded zones are equipped by legal basis in running and

managing their operational areas, with the following details:

Environmental Management of Kawasan Berikat Tanjung

Priok

a. clean Water Supply

Clean water supply in KBN Tanjung Priok sourced from

Tanjung Priok Harbor namely PT Pelindo (Persero). Based

on data of clean water utilization in July to November

2017, the average use of water at KBN Tanjung Priok

office amounting to 1,33 m3/day. KBN Tanjung Priok office

requires clean water for domestic needs of the offices and

mosques.

b. Energy Supply

The energy source used to meet the electricity needs in KBN

Tanjung Priok is from PLN with a power of proximately 4.5

MW. The average electricity use of KBN Tanjung Priok is

24,880 Kwh/month. The electricity network at KBN Tanjung

Priok uses a ground-based cable network system, and does

not use an air cable.

c. Traffic System and road Network

The external traffic network system is a system integrated

with the port traffic network managed by Pelindo as the

port area management. While the internal traffic network






pelabuhan. Sedangkan sistem jaringan lalu lintas internal,

yaitu kegiatan perparkiran, diatur oleh masing-masing

tenant. Di dalam KBN Tanjung Priok sudah tersedia jaringan

jalan yang merupakan jalan beton selebar sekitar 10 m

dengan sistem rigid, sehingga sangat mendukung bagi

transportasi di dalam wilayah KBN Tanjung Priok.

Secara berkala KBN Tanjung Priok berkoordinasi dengan

pihak Pelindo, kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam

rangka pengendalian lalu lintas kendaraan besar yang

keluar masuk kawasan Pelabuhan pada umum, dan yang

keluar masuk KBN Tanjung Priok pada khususnya.

d. Jaringan Drainase

Air hujan yang jatuh di KBN Tanjung Priok disalurkan menuju

jaringan drainase yang terletak di tepi-tepi jaringan jalan

dengan lebar sekitar 40 cm dan 60 cm. Saluran drainase ini

juga digunakan oleh tenant untuk menyalurkan air limbah

domestik (gray water) dari STP.

e. Pengelolaan Penghijauan

KBN Tanjung Priok telah melakukan usaha-usaha

penghijauan di kawasannya dengan cara melakukan

penanaman pohon di lokasi yang memungkinkan. Sampai

saat ini telah terdapat berbagai jenis pohon dengan

berbagai jenis yang tersebar merata di lokasi-lokasi jalur

hijau. Pengelola kawasan telah mengalokasikan lahan

seluas 1% dari luas seluruh lahan yang ada untuk Ruang

Terbuka Hijau (RTH) atau sekitar 800 m2. Penghijauan

di kawasan ini relatif minim karena sulitnya menanam

tanaman yang cocok di daerah dekat dengan laut. Kendala

terbesar terutama adalah karena kondisi tanah yang kurang

subur dan sumber air yang salin (asin).

f. Pengelolaan Air Limbah

Air limbah yang dihasilkan oleh KBN Tanjung Priok

adalah air limbah dari kegiatan KBN dan dari tenant yang

beoperasi. Kantor KBN Tanjung Priok telah mengoperasikan

STP untuk mengolah black water dan gray water. Selain itu

KBN Tanjung Priok juga menggunakan jasa pihak ketiga

untuk pengangkutan limbah domestik.

g. Pengelolaan limbah padat

Jumlah rata-rata limbah pada yang dihasilkan dari

KBN Tanjung Priok dari periode Juli – Desember 2017

diperkirakan sekitar 14 m3 yang dibuang ke TPA Bantar

Gebang. Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh masing-

masing tentang bekerjasama dengan pihak ketiga yang

memiliki ijin Kementerian Lingkungan Hidup.

h. Pengendalian Pencemaran Udara

Penanggulangan pencemaran udara yang dihasilkan oleh

kegiatan kawasan dilakukan antara lain:

system, which is parking activities, is regulated by each

tenant. Inside KBN Tanjung Priok, concrete road network

with a width of approximately 10m and rigid system has

been provided, so that it supports transportation within

KBN Tanjung Priok Area.

Periodically KBN Tanjung Priok coordinates with Pelindo,

police and Transportation Department in order to control

the traffic of large vehicles at the Port area in general, and

the outflow at KBN Tanjung Priok in particular.

d. Drainage Network

The rainfall that fall on KBN Tanjung Priok is piped to

drainage network located on the edge of the road network

with a width of approximately 40 cm and 60 cm. The

drainage channel is also used by tenants to distribute

domestic gray water from STP.

e. reforestation Management

KBN Tanjung Priok has been doing reforestation efforts in

its area by planting trees in possible locations. Until today,

there are various types of tree that are evenly distributed in

the green lane locations. Area manager has allocated 1%

of the total land available for Green Open Space (RTH) or

about 800 m2. Reforestation in this area is relatively limited

because of the difficulty of planting suitable plants in areas

close to the sea. The major issue is mainly due to the less

fertile soil conditions and the saline water source (salty).

f. Wastewater Management

Waste water produced by KBN Tanjung Priok is wastewater

from KBN activities and from tenants that operate. KBN

Tanjung Priok office has operated STP to process black

water and gray water. In addition, KBN Tanjung Priok also

uses third party services for domestic waste transport.

g. Solid waste management

The average amount of waste generated KBN Tanjung Priok

from July to December 2017 is estimated to approximately

14 m3 disposed to TPA Bantar Gebang. B3 waste

management is performed by each of them in cooperation

with third parties who have the permit of the Ministry of

Environment.

h. Air Pollution control

The control of air pollution generated by the area activities

is carried out, among others, by:






• Mewajibkansetiapinvestoruntukmenempatkangenset

di ruang tertutup yang memiliki cerobong emisi.

• Penanaman tanaman penghijauan di sekitar lokasi

kegiatan yang dapat berfungsi menyerap polutan yang

dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

• Mewajibkan setiap investor yang berinvestasi untuk

menyediakan ruangan khusus merokok di luar gedung.

Pengelolaan Lingkungan Kawasan Berikat Marunda


Pengadaan air bersih di KBN Marunda bersumber dari

PDAM. Berdasarkan data pemakaian air bersih bulan Juli –

November 2017, rata-rata pemakaian air di KBN Marunda

adalah sebanyak 124.181 m3/bln atau 4.129 m3/hari. Air

tersebut digunakan oleh para tenant sebanyak 4.098 m3/

hari oleh kantor KBN Marunda sebanyak 41 m3/hari.

Air tersebut digunakan untuk keperluan domestik dan

produksi, yaitu untuk pencucian container pada depo

container dan untuk proses produksi pada industri palm

hydrogenated oil dan industri minyak kelapa sawit. KBN

Marunda membutuhkan air bersih untuk keperluan

domestik.

b. Pengadaan Energi


listrik di KBN Marunda berasal dari PLN. Pemasangan

dan penagihan listrik untuk masing-masing tenant tidak

dikelola oleh KBN Marunda tetapi dilakukan langsung oleh

PLN. Jaringan listrik di KBN Marunda menggunakan sistem

jaringan kabel dalam tanah, dan tidak menggunakan kabel

udara.

c. Pengadaan Sarana Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi dilakukan melalui PT Telkom

Indonesia STO Cilodong sebanyak 500 SST. Sistem jaringan

telekomunikasi menggunakan jaringan kabel dalam tanah.

d. Sistem Lalu Lintas dan Jaringan Jalan

Di dalam kawasan KBN Marunda telah tersedia jaringan

jalan dengan lebar sekitar 8 meter. Sebagian besar jalan

menggunakan sistem cor beton sehingga dapat mendukung

transportasi lalu lintas dalam KBN Marunda.

e. Jaringan Drainase

Limpasan air hujan yang jatuh di kawasan KBN Marunda

disalurkan menuju jaringan drainase yang terletak di

tepi-tepi jaringan jalan dengan lebar 0,5 – 1 meter yang

kemudian mengalir ke drainase primer Jl. Jayapura dan Jl.

Surabaya. Akhir dari aliran drainase ini bermuara sungai

Blencong yang terletak di sebelah barat kawasan.

• Requiring every investor to place a generator in an

enclosed space with an emissions chimney.

• Plantingofreforestationplantsaroundtheactivitysites

that can function to absorb the pollutants produced by

motor vehicles.

• Requiring every investor who invests to provide a

smoking area outside the building.

Environmental Management of Marunda Bonded zone


Water supply at KBN Marunda is from PDAM. Based on

data of clean water consumption from July to November

2017, the average water usage in KBN Marunda is 124,181

m3/month or 4,129 m3/day. The water is used by tenants

amounted at 4,098 m3/day by KBN Marunda office

amounted at 41 m3/day.

The water is used for domestic and production purposes,

namely for container leaching on container depots and for

production processes in the palm hydrogenated oil industry

and palm oil industry. KBN Marunda needs clean water for

domestic purposes.

b. Energy Procurement

The source of energy used to meet electricity needs in KBN

Marunda is PLN. Installation and electricity billing for each

tenant is not managed by KBN Marunda but it is directly

conducted by PLN. The electricity network at KBN Marunda

uses a ground-based cable network system, and does not

use air cable.

c. Procurement of Telecommunication facilities

Telecommunication facilities are conducted through

PT Telkom Indonesia STO Cilodong of 500 SST.

Telecommunication network system uses in-ground cable

network.

d. Traffic System and road Network

In the area of KBN Marunda, road network with width

approximately 8 meters has been provided. Most roads

use concrete casting system so they can support traffic

transportation in KBN Marunda.

e. Drainage Network

Rainfall that fell on the area of KBN Marunda piped to the

drainage network located on the edge of the road network

with a width of 0.5 to 1 meter which then flows into the

primary drainage Jl. Jayapura and Jl. Surabaya. Finally, this

drainage flows into the Blencong river which lies to the

west of the area.






f. Pengelolaan Penghijauan

KBN Marunda telah melakukan usaha-usaha penghijauan

kawasan dengan cara melakukan penanaman pohon

di lokasi yang memungkinkan, melakukan penyulaman

pohon yang mati dan melakukan pemeliharaan, yaitu

pemupukan, pendangiran, penyiraman dan pemangkasan.

Jumlah pohon yang ditanam hingga Desember 2017 di

KBN Marunda sebanyak 821 pohon dengan luas tata hijau

KBN Marunda akan sekitar 80 Ha (20% total luas kawasan)

yang menyebar di area KBN Marunda dan sepanjang

jalan kawasan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai

pengendali pencemaran udara dan untuk meningkatkan

estetika kawasan.

g. Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik berasal dari kegiatan harian tenant dan

kantor KBN Marunda masuk ke dalam STP dan sebagian

masih menggunakan septic tank. Kantor KBN Marunda

telah mengoperasikan STP untuk mengolah black water dan

gray water dengan kapasitas 4 m3/hari, serta bekerja sama

dengan perusahaan pengelolaan limbah untuk melakukan

penyedotan lumpur STP bagi tenant-tenant di kawasan

Marunda.

Air limbah produksi di KBN Marunda berasal dari industri

pengolahan minyak sawit, dan industri palm hydrogenated

oil. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki

IPAL. Selain itu, air limbah produksi juga berasal dari

kegiatan pencucian container, dari 18 perusahaan depo

container, sebanyak 6 (enam) perusahaan melakukan

kegiatan pencucian dan telah memiliki IPAL dengan sistem

penyaringan (screening) dan pengendapan (gravitational

sedimentation) untuk menyaring dan mengendapkan

partikel-partikel yang terkandung dalam air limbah

pencucian. Sedangkan limbah cair sisa iso tank ditampung

dalam tangki dan secara berkala diangkut oleh pihak yang

memiliki ijin Pemerintah.

Bentuk limbah cair lainnya adalah oli bekas yang berasal

dari penggunaan mesin produksi dan genset. Jumlahnya

sangat kecil, yaitu berasal dari tenant yang mempunyai

genset sebagai sumber energi cadangan apabila listrik PLN

mengalami gangguan, namun hal ini sangat jarang terjadi.

Penanganan oli bekas ini dilakukan oleh masing-masing

tenant. Oli bekas ditampung dalam TPS limbah B3 dan

kemudian diambil oleh pihak ketiga yang telah mendapat

ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

h. Pengelolaan Limbah Padat

Jumlah rata-rata limbah padat yang dihasilkan dari KBN

Marunda dari bulan Juli hingga Desember 2017 diperkirakan

sekitar 100 m3/bulan yang dibuang ke TPA Bantar Gebang.

f. reforestation Management

KBN Marunda has performed reforestation efforts of the

area by planting trees in possible locations, performed tree

plantings and performed maintenance, namely fertilizing,

weeding, watering and pruning. The number of trees

planted until December 2017 in KBN Marunda was 821

trees with an area of KBN Marunda of 80 Ha (20% of total

area) that spread in the area of KBN Marunda and along the

road which is expected to function as air pollution control

and improve the aesthetics of the area.

g. Wastewater Management

Domestic wastewater is from daily activities of tenants and

KBN Marunda office piped to STP and some still use septic

tanks. KBN Marunda office has operated STP to process

black water and gray water with capacity of 4 m3/day, and

cooperated with waste management company to siphon

STP for tenants in Marunda area.

Production waste water at KBN Marunda is from palm oil

processing industry, and palm hydrogenated oil industry.

These companies already have WWTP. In addition,

production wastewater is from container washing activities,

from 18 container depots, 6 (six) companies perform

washing activities and have WWTP with a screening and

gravitational sedimentation system to filter and precipitate

particles, particles contained in washing wastewater.

The remaining liquid waste of iso tank is stored in the

tank and periodically transported by the party having the

Government's permit.

Another form of liquid waste are used oils from the use

of production machinery and generators. Small amount,

it comes from tenants that use generator as a source of

energy reserves if the electricity is impaired PLN, but this

is a rare case. Handling of used oil is performed by each

tenant. Used oil is stored in TPS B3 waste and then taken by

a third party that has received permission from the Ministry

of Environment.

h. Solid Waste Management

The average amount of solid waste generated from KBN

Marunda from July to December 2017 is estimated to

be approximately 100 m3/month disposed to the Bantar






Pengelolaan limbah padat (sampah) dari seluruh tenant

dilakukan oleh PT KBN (Persero) dengan pengangkutan

secara berkala dengan menunjuk kontraktor yang

memenuhi persyaratan perijinan dari Dinas Kebersihan.

Sedangkan untuk pengelolalaan limbah B3, semua dilakukan

oleh masing-masing tenant yang bekerja sama dengan

pihak ketiga yang memiliki ijin Kementerian Lingkungan

Hidup. KBN Marunda melarang keras semua tenant untuk

membuat limbah B3 apapun ke dalam perairan.

i. Pengendalian Pencemaran Udara

Penanggulangan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh

industri perkayuan adalah dengan memakai dust collector

berupa cyclone yang dilakukan oleh masing-masing pabrik

dan melaksanakan perawatan mesin produksi secara

berkala. Sedangak pengendalian pencemaran udara untuk

asap dan limbah gas menggunakan cerobong asap sesuai

dengan persyaratan yaitu tinggi cerobong adakah 2 kali

ketinggian gedung.

Pencegahan pencemaran udara pada kegiatan dermaga

dan stock pile dilaksanakan oleh masing-masing pengelola

dermaga dan stock pile dengan melakukan penyiraman

jalan di area terkait, pembersihan ceceran material, muatan

tidak boleh melebihi rata atau melebihi bak truk, menutup

bagian atas truk dengan terpal, dan beberapa aturan lain.

Untuk di kantor KBN Marunda, pengendalian pencemaran

udara adalah dengan larangan merokok dalam gedung.

j. Pengendalian Pencemaran Laut

Pencegahan pencemaran laut dilaksanakan oleh setiap

pengelola dermaga dengan pengawasan oleh KBN

Marunda, antara lain larangan terhadap kapal-kapal yang

bersandar di dermaga membuang limbah apapau ke dalam

perairan (laut), baik limbah padat, limbah cair, oli, atau

limbah B3 lainnya.

Pengelolaan Lingkungan Kawasan Berikat cakung


Pengadaan air bersih di KBN Cakung berasal dari Instalasi

Pengolahan Air Bersih yang dikelola oleh PT KBN (Persero)

yang juga dibantu oleh PDAM apabila mengalami trouble.

Berdasarkan data pemakaian air bersih bulan Juli hingga

November 2017, rata-rata pemakaian air di KBN Cakung

adalah sekitar 205 m3/hari dan rata-rata pemakaian oleh

tenant adalah sekitar 2.810 m3/hari.

Para tenant membutuhkan air untuk keperluan domestik

dan untuk keperluan produksi yaitu untuk proses pencucian

bagi pabrik washing/laundry dan proses pewarnaan kain

(dyieng). Kedua jenis pabrik tersebut telah memiliki IPAL

Gebang TPA. Solid waste management of all tenants is

performed by PT KBN (Persero) with regular transportation

by appointing contractors who meet the licensing

requirements of Department of Hygiene.

As for the management of B3 waste, it is performed by

each tenant in cooperation with third parties who have

permission of the Ministry of Environment. KBN Marunda

strictly prohibits all tenants from making any B3 waste into

the waters.

i. Air Pollution control

The control of air pollution caused by timber industry

is by using dust collector in the form of cyclone which is

conducted by each factory and it carry out the maintenance

of production machine regularly. While controlling air

pollution for smoke and waste gas using the chimney in

accordance with the requirements of the height of the

chimney is 2 times the height of the building.

Air pollution prevention on dock and stock pile activities

is carried out by respective dock and stock pile managers

by spraying roads in related areas, cleaning material spills,

payloads should not exceed or exceed truck troughs,

covering the top of trucks with tarpaulins, and some other

rules. For KBN Marunda office, air pollution control is by

prohibiting smoking in the building.

j. control of Sea Pollution

Prevention of marine pollution shall be carried out by

every dock manager under supervision by KBN Marunda,

including restrictions on ships leaning on docks disposing

of wastes into sea, whether solid waste, wastewater, oil, or

other B3 wastes.

Environmental Management of cakung Bonded zone


Clean water supply at KBN Cakung comes from Clean

Water Treatment Plant managed by PT KBN (Persero) which

is also assisted by PDAM in case of trouble. Based on data

of clean water consumption from July to November 2017,

average water usage at KBN Cakung is approximately 205

m3/day and the average usage by tenants is approximately

2,810 m3/day.

Tenants need water for domestic use and for production

purposes for washing/laundry processing and fabric dyeing

process. Both types of factory have WWTP to treat waste

water generated and have conducted recycle water, while






untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dan telah

melakukan recycle air, sedangkan sisanya dibuang ke

drainase kawasan setelah memenuhi baku mutu, yang

selanjutnya mengalir ke pond yang berada di sisi utara dan

selatan kawasan.

b. Pengadaan Sumber Energi


di kawasan KBN Cakung berasal dari PLN dengan kapasitas

sekitar 53 MW. Kebutuhan listrik KBN Cakung untuk

kebutuhan internal KBN yang meliputi penerangan (15%),

pengoperasian mesin (75%), dan kebutuhan lainnya (10%).

Berdasarkan data pemakaian energi dari Juli – November

2017, rata-rata pemakaian perbulan KBN Cakung ialah

sekitar 181.314 KWH.

c. Sistem Lalu Lintas dan Jaringan Jalan

Di dalam kawasan KBN Cakung telah tersedia jaringan jalan

yang terdiri dari 2 kelas, yaitu jalan utama dengan lebar

sekitar 25 meter dan jalan kawasan dengan lebar sekitar

8 meter. Semua jalan sudah di aspal dengan sistem hot

mix sehingga sangat mendukung transportasi di dalam

KBN Cakung. Akses keluar masuk KBN Cakung dengan

kendaraan hanya melalui pintu gerbang utama (main

gate) di sebelah Timur yang menghadap ke jalan Cakung

– Cilincing. Sebagian besar karyawan (sekitar 90%) dengan

berjalan kaki melewati pintu di sebelah Barat kawasan yang

menghadap jalan Tipar Cakung, di mana para karyawan

banyak tinggal di daerah tersebut.

d. Jaringan Drainase

Limpasan air hujan yang terdapat di KBN Cakung disalurkan

melalui jaringan drainase utama yang terletak pada bagian

tepi jaringan kalan dengan ukuran lebar saluran 0,8 – 2

meter. Air limpasan tersebut kemudian mengalir menuju

tempat penampungan air (pond) yang berada di sisi utara,

selatan, dan barat kawasan yang masing-masing memiliki

luas dan daya tampung berbeda.

Untuk mengatasi terjadinya luapan air, disediakan 7 unit

pompa dengan kapasitas masing-masing pompa sebesar

500 liter/detik dengan rincian pond E sebanyak 4 pompa

dan pond A sebanyak 3 pompa, sedangkan untuk pond F

sebanyak 2 pompa submersible masing-masing kapasitas

150 liter/detik. Dengan demikian selain berfungsi sebagai

pengendali banjir, pond juga dapat digunakan sebagai

kolam resapan. Peningkatan pencegahan banjir telah

dilakukan oleh KBN Cakung dengan mengoperasikan

sistem pembuangan air secara langsung dari pond A ke

Cakung Drain dengan sistem pompanisasi melalui jalur pipa

bawah tanah Jln. Raya Cakung Cilincing.

the rest are disposed into the drainage area after meeting

the quality standard, which then flows to the pond on the

north and south side of the area.

b. Procurement of Energy Sources

The energy source used to meet the needs in the KBN

Cakung area is PLN with a capacity of approximately 53

MW. KBN Cakung electricity needs for internal needs

include lighting (15%), machine operation (75%), and

other needs (10%). Based on data of energy consumption

from July to November 2017, average monthly usage of

KBN Cakung is approximately 181,314 KWH.

c. Traffic System and road Network

In KBN Cakung area, road network consisting of 2 classes,

namely the main road with a width of about 25 meters and

the road area with a width of about 8 meters is provided.

All roads are on the asphalt with a hot mix system so it

supports transportation within KBN Cakung. KBN Cakung

in and out access by using vehicles only through the main

gate in the East facing Cakung – Cilincing road. Most

employees (about 90%) walk through the west door of the

area facing Tipar Cakung road, where many employees live

in the area.

d. Drainage Network

The rainfall in KBN Cakung is piped through the main

drainage network located at the edge of kalan network

with the channel width of 0.8 - 2 meters. The runoff water

then flows to a water reservoir (pond) located on the north,

south, and west of the area. Each has a different area and

capacity.

To overcome the occurrence of the water flood, 7 units

of pump with the capacity of each pump of 500 liters/

sec are provided, with the details of 4 pumps of pond E

and 3 pumps of pond A, 2 submersible pumps of pond

F with capacity of 150 liters/seconds. Thus in addition to

functioning as a flood control, the ponds can also be used

as recharge ponds. Improved flood prevention has been

performed by KBN Cakung by operating the water disposal

system directly from pond A to Cakung Drain with pumping

system through underground pipeline at Jln. Raya Cakung

Cilincing.






e. Pengelolaan Penghijauan

Upaya penghijauan oleh KBN Cakung dilakukan dengan

cara melakukan penanaman pohon di lokasi yang

memungkinkan, melakukan penyulaman pohon yang

mati dan melakukan pemeliharaan, yaitu pemupukan,

penyiraman, pendangiran dan pemangkasan. Sampai

dengan bulan November 2017, KBN Cakung telah

melakukan penanaman pohon bougenville dan melati toska

dalam pot sepanjang sisi selatan dan utara pintu masuk PT

KBN (Persero) sebanyak 70 pohon dengan luasan jalur hijau

sekitar 52 Ha (30% total luas kawasan).

f. Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik KBN Cakung berasal dari kegiatan

sehari-hari para tenant dan kantor KBN Cakung sendiri.

Air limbah domestik tersebut kemudian diolah dalam

STP (Sewage Treatment Plant) dengan sistem anaerobic –

aerobic attached media dengan kapasitas STP pada Gedung

Mawar sebesar 6 m3/hari dan Gedung Melati sebesar 26

m3/hari.

Sementara itu limbah cair produksi berasal dari proses

pencucian pada industri washing/laundry dan pencelupan

(dyeing) yang diolah sendiri oleh yang bersangkutan dan telah

memiliki IPAL. PT KBN (Persero) senantiasa melaksanakan

pemantauan terhadap kualitas efluen investor, dan apabila

efluen mengandung warna maka investor diberi surat

peringatan untuk segera menanggulanginya. Apabila hal

tersebut belum juga ditanggulangi, maka PT KBN (Persero)

berwenang untuk menghentikan suplai air bersih kepada

investor yang bersangkutan.

Bentuk limbah cair lainnya adalah oli dan limbah B3 yang

berasal dari penggunaan mesin produksi. Jumlah limbah

ini terhitung sangat kecil dan penanganan oli bekas ini

dilakukan oleh masing-masing tenant yang kemudian

dikelola oleh pihak ketiga yang telah memiliki ijin dari

Kementerian Lingkungan Hidup.

g. Pengelolaan Limbah Padat

Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Juli – November

2017, jumlah rata-rata limbah padat yang dihasilkan KBN

Cakung adalah sebesar +- 2.500 m3/bulan, limbah padat

yang dapat dikelola oleh PT KBN (Persero) sebanyak

+-1.247 m3/bulan sedangkan sisanya dibuang ke TPA

Bantar Gebang adalah sekitar +- 1.253 m3/bulan.

Limbah padat yang berasal dari industri garment berupa

potongan kain perca dan limbah potongan kayu dikelola

oleh pihak ketiga, dengan melakukan pemilahan untuk

dapat dimanfaatkan kembali (reuse) menjadi barang-

barang bernilai ekonomis.

e. reforestation Management

Reforestation efforts by KBN Cakung is peformed by

planting trees in possible locations, performing dead tree

planting and performing maintenance, namely fertilizing,

watering, weeding and trimming. Up to November 2017,

KBN Cakung has planted bougenville trees and jasmine

toska in pots along the south side and north of PT KBN

(Persero) entrance amounting to 70 trees with an area of

green lane approximately of 52 Ha (30% of total area).

f. Wastewater Management

KBN Cakung domestic wastewater comes from daily

activities of tenants and KBN Cakung office. The domestic

waste water is then processed in STP (Sewage Treatment

Plant) with anaerobic - aerobic attached media system with

STP capacity at Gedung Mawar of 6 m3/day and Gedung

Melati of 26 m3/day.

Meanwhile, liquid waste production comes from the

washing/laundry and dyeing process by the concerned

and has WWTP. PT KBN (Persero) continuously conducts

monitoring on the quality of effluent investor, and if

effluent contains color then investor is given warning letter

to immediately overcome it. If it has not been addressed, PT

KBN (Persero) is authorized to stop the clean water supply

to the investor concerned.

Other forms of liquid waste are oil and B3 waste derived

from the use of production machinery. The amount of this

waste is small and the handling of used oil is conducted by

each tenant which is then managed by a third party who

already has a permit from the Ministry of Environment.

g. Solid Waste Management

Based on data obtained from July - November 2017, the

average amount of solid waste produced by KBN Cakung

is +- 2,500 m3/month, solid waste that can be managed by

PT KBN (Persero) amounting to +-1,247 m3/month while

the rest is disposed to Bantar Gebang TPA of approximately

+-1,253 m3/month.

Solid waste originating from the garment industry in the

form of scrap patches and waste wood pieces managed

by third parties, by sorting to be reused into economically

valuable goods.






h. Pengelolaan Pencemaran Udara

Sumber pencemaran udara di KBN Cakung berasal dari

debu industri furniture, asap dari boiler dan kendaraan

bermotor. Penanggulangan pencemaran udara yang

dihasilkan oleh industri furniture adalah dengan memakai

dust collector berupa siklon yang dilakukan oleh masing-

masing pabrik, sedangkan untuk penanganan gas/asap

dari boiler adalah dengan melaksanakan perawatan boiler

& cerobong dengan ketinggian sekitar 2 kali tinggi atap

bangunan yang juga dikelola oleh masing-masing pabrik.

Perseroan senantiasa melaksanakan pemantauan terhadap

emisi cerobong dan apabila cerobong mengeluarkan asap

hitam maka investor diberi surat peringatan dan apabila

terus mengeluarkan asap hitam, maka investor tersebut

diberi sanksi. Upaya pencegahan pencemaran udara

kawasan lainnya adala program penghijauan kawasan

telah dilaksanakan oleh KBN Cakung secara konsisten dan

memberikan himbauan kepada tenant untuk melakukan uji

emisi secara berkala, serta larangan membakar sampah di

dalam kawasan.

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Melalui Program PKBL

Selain penanggulangan dampak pencemaran lingkungan

yang dihasilkan oleh kegiatan operasional, Perseroan juga

melakukan kegiatan pelestarian lingkungan melalui PKBL yang

dilaksanakan di tahun 2017, yaitu “Program Pelestarian Alam”

berupa penanaman pohon jabon di derah Cireundeu, Subang,

Jawa Barat.

TANGGUNG JAWAB SoSiAL PErUSAHAAN TErKAiT KETENAGAKErJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KErJADalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja,

KBN mengacu pada beberapa peraturan dan perundangan

yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja;

Kebijakan K3 di Perusahaan

Sejalan dengan visi dan misi Perseroan maka manajemen PT

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) bertekad untuk mencapai

kinerja setinggi-tingginya dalam pengelolaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dan menjadikannya salah satu prioritas dalam

aktifitas operasional.

h. Air Pollution Management

The source of air pollution in KBN Cakung is from furniture

industry dust, smoke from boilers and motor vehicles. The

control of air pollution produced by the furniture industry

is by using dust collector in the form of cyclone made by

each factory, while for gas/smoke handling from boiler is to

carry out boiler and chimney treatment with height about

2 times height of roof of building which also managed by

each factory.

The Company continuously conducts monitoring of stack

emissions and when the chimney emits black smoke the

investor is given a warning letter and if it continues to issue

black smoke, then the investor is given a sanction. Efforts to

prevent air pollution in other areas have been implemented

by KBN Cakung program consistently and admonished

tenants to conduct periodic emission tests, as well as the

ban on burning waste inside the area.

Environmental conservation Activities Through PKBL Program

In addition to mitigating environmental pollution impacts

generated by operational activities, the Company also

conducted environmental conservation activities through PKBL

in 2017, namely "Nature Conservation Program" in the form of

planting of jabon trees in Cireundeu, Subang, West Java.

corPorATE SociAL rESPoNSiBiLiTy oN EMPLoyMENT, occUPATioNAL HEALTH AND SAfETyIn implementing corporate social responsibility on employment,

occupational health and safety, KBN refers to several applicable

laws and regulations, including:

1. Law No. 1 Year 1970 on Occupational Safety.

2. Law No. 13 Year 2013 on Manpower.

3. Law No. 36 Year 2009 on Health;

4. Government Regulation of RI No. 50/2012 concerning

Implementation of Occupational Safety and Health

Management System;

occupational Health and Safety Policy of the company

In line with the vision and mission of the Company, the

management of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

is determined to achieve the highest performance in the

management of Occupational Safety and Health and make it

one of the priorities in operational activities.






Pimpinan dan seluruh karyawan/I PT. Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) bertekad untuk mencapainya melalui upaya:

1. Komitmen untuk menaati hukum, peraturan perundangan,

persyaratan dan standar-standar yang terkait dengan

keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

2. Berkolaborasi dan berkomitmen dalam mengidentifikasi,

mengeliminasi atau melakukan pengendalian bahaya dan

resiko K3 terhadap karyawan, pelanggan, mitra kerja dan

masyarakat sekitar.

3. Niat dan tindakan hidup sehat aman dan selamat di

tempat kerja maupun di rumah harus di jalankan oleh

seluruh karyawan untuk mencapai tujuan tidak terjadinya

kecelakaan cedera dan penyakit akibat kerja.

4. Perusahaan secara terus menerus melakukan upaya

peningkatan kinerja K3.

5. Selalu menyediakan informasi/petunjuk/pelatihan/supervisi

terhadap sistem kerja yang aman bagi karyawan, pelanggan,

mitra kerja, tamu dan masyarakat sekitar area kerja.

6. Rencana perbaikan kinerja K3 jangka panjang ditetapkan

melalui Tujuan, Sasaran dan Program K3 secara

berkelanjutan.

7. Optimalisasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah

setempat, partner bisnis dan pemangku kepentingan harus

selalu ditingkatkan dalam mencapai tujuan K3.

Kebijakan ini wajib dipahami, dijalankan dan dipelihara oleh

seluruh personil yang bekerja untuk dan atas nama PT. Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) dan disosialisasikan kepada pihak-

pihak terkait serta ditinjau dan dikembangkan secara terus-

menerus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan

perusahaan.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan

kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,

efisien, dan produktif serta mencegah kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Republik

lndonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT KBN

(Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) sejak Juli 2016. Sesuai dengan

UU No. 1 tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja, maka SMK3

dalam Perseroan dikelola oleh Panitia Pembina Keselamatan

Kerja (P2K3) yang berperan melaksanakan kegiatan K3 di KBN,

termasuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta

dan Balai Hiperkes DKI Jakarta. Selama tahun 2017, Tim SMK3

PT KBN (Persero) telah melaksanakan:

1) Monitoring kegiatan terkait dengan dokumen SMK3 dan

Iapangan ke setiap unit kerja yang dilaksanakan sebulan

sekali serta melakukan tindakan perbaikan agar konsisten

dalam penerapan SMK3;

Leaders and all employees PT. Kawasan Berikat Nusantara

(Persero) are determined to achieve it through efforts:

1. Commitment to comply with laws, regulations, requirements

and standards relating to occupational safety and health

(K3)

2. Collaborating and committing to identify, eliminate or

control hazards and K3 risks to employees, customers,

partners and local communities.

3. Healthy life and safe intentions and actions at work and at

home must be run by all employees to achieve the goal of

non-injury and occupational injuries.

4. The Company continuously undertakes efforts to improve

K3 performance.

5. Always providing information/instruction /training/

supervision on safe work system for employees, customers,

partners, guests and communities around the work area.

6. A long-term health and safety plan improvement plan is

established through Purpose, Targets and K3 Program on

an ongoing basis.

7. Optimization and good cooperation with local government,

business partners and stakeholders should always be

improved in achieving the K3 goals.

This policy shall be understood, implemented and maintained

by all personnel working for and on behalf of PT. Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) and disseminated to related parties

and reviewed and developed continuously in accordance with

the growth and development of the company.

implementation of occupational Safety and Health

Management System (SMK3)

In the framework of controlling risks relating to work activities

for the generation of safe, efficient and productive workplace

and preventing workplace accidents and occupational diseases,

in accordance with Government Regulation No. 50/2012

on the Implementation of Occupational Safety and Health

Management System, PT KBN (Persero) has implemented the

Occupational Safety and Health Management System (SMK3)

since July 2016. In accordance with Law no. 1 year 1970 on

Occupational Health, SMK3 in the Company is managed by the

Committee for the Development of Occupational Safety and

Health (P2K3) which performs K3 activities in KBN, including

coordinating with the Department of Manpower of DKI Jakarta

and Occupational Hygiene, Health and Safety Center DKI

Jakarta. During 2017, SMK3 Team of PT KBN (Persero) has

implemented:

1) Monitoring of activities related to SMK3 document and

site to each work unit carried out monthly and conducting

corrective action to be consistent in the implementation of

SMK3;






2) Penerimaan Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada PT KBN

(Persero) pada 19 Juli 2017, seteiah dilakukan audit

eksternal oleh PT Sucofindo (Persero) pada Desember 2016

dengan niiai 87,34% atau ”Sangat Memuaskan”;

3) Workshop pembuatan buku panduan SMK3;

4) Pelatihan K3 Umum, Lead Auditor K3, dan Hyperkes bagi

Tim SMK3 dan pegawai;

5) Sosialisasi SMK3 bagi manajemen PT KBN (Persero).

Selain itu, masing-masing Kawasan Berikat (Tanjung Priok,

Marunda, dan Cakung) juga menerapkan prinsip K3 melalui

berbagai peraturan dan program rincian sebagai berikut:

Kawasan Berikat / Bonded zone

Penerapan K3 Selama 2017 / K3 implementation During 2017

Tanjung Priok Menghimbau setiap tenant untuk mewajibkan pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja untuk meminimalisasi dampak K3 bagi Pekerja.

Encouraging each tenant to require workers to use Personal Protective Equipment (PPE) while working to minimize the impact of K3 on the Workers.

Merumuskan ketentuan-ketentuan dan panduan SOP Emergency Plan, baik untuk area Umum Kawasan maupun gedung-gedung yang berada di Kawasan. Dalam menjalankan Emergency Plan tindakan koordinasi dilakukan oleh Pusat Komando Lapangan sebagai pengendalian lapangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan dilakukan secara otomatis, sesuai dengan tugas masing-masing orang yang telah ditentukan.

Formulating the provisions and guidelines SOP Emergency Plan, both for General Area and buildings located near the Area. Emergency Plan coordination action is carried out by the Site Command Center as site control so that there is no confusion and can be conducted automatically, in accordance with the determined duties of each person.

Menyediakan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan secara berkala melakukan pemeriksaan APAR di setiap tenant.

Providing 1 unit of fire truck and periodically performing APAR check on every tenant.

Menghimbau setiap tenant untuk memiliki unit P3K. Encouraging every tenant to have first aid unit.

Meraih Zero Accident (tidak adanya kecelakaan kerja) Achieved Zero Accident (there was no accident)

Marunda Menghimbau setiap tenant untuk mewajibkan pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja untuk meminimalisasi dampak K3 bagi Pekerja.


Menyediakan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan secara berkala melakukan pemeriksaan APAR di setiap tenant dengan kapasitas 4 m3, dengan 78 titik hydran yang tersebar di seluruh kawasan

Providing 1 unit of fire truck and periodically performing APAR check on every tenant with capacity of 4 m3, with 78 hydrant points spread over areas.



Cakung Menghimbau setiap tenant untuk mewajibkan pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja untuk meminimalisasi dampak K3 bagi Pekerja.


Memiliki petugas pemadam kebakaran yang telah terlatih dan siaga 24 jam serta kendaraan operasionalnya (mobil pemadam kebakaran) yang terdiri dari 3 unit mobil yang masing-masing berkapasitas 4 m3, dengan 54 titik hydrant yang tersebar di seluruh kawasan.

Having a trained and 24-hours-standby firefighters and its operational vehicles (fire trucks) consisting of 3 units of car with a capacity of 4 m3 each, with 54 hydrant points spread over areas.



TANGGUNG JAWAB SoSiAL DALAM PENGEMBANGAN SoSiAL KEMASyArAKATANSebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara, KBN memiliki

kewajiban untuk turut aktif memberikan bimbingan dan

bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,

koperasi, dan masyarakat sebagaimana maksud dan tujuan

dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e.

2) Acceptance of the Occupational Safety and Health

Management System (SMK3) Awards by the Ministry of

Manpower of the Republic of Indonesia to PT KBN (Persero)

on July 19, 2017, after an external audit by PT Sucofindo

(Persero) in December 2016 with 87.34% or "Highly

satisfactory";

3) Workshop on making guidebook of SMK3;

4) General K3 Training, K3 Lead Auditor, and Occupational

Hygiene, Health and Safety Center for SMK3 Team and staff;

5) Dissemination of SMK3 for the management of PT KBN

(Persero).

Moreover, every Kawasan Berikat (Tanjung Priok, Marunda, and

Cakung) applies K3 principles through a number of regulations

and programs with the following details:

corPorATE SociAL rESPoNSiBiLiTy iN SociAL coMMUNiTy DEVELoPMENTAs part of State-Owned Enterprises, KBN has an obligation to

actively provide guidance and assistance to economically weak

entrepreneurs, cooperative, and community as the purpose

objectives in Law Number 19 year 2003 concerning State-

Owned Enterprises Article 2 paragraph (1) letter e.






Tanggung jawab sosial KBN terhadap pengembangan sosial

kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan implementasi

dari Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam penyaluran

dananya, KBN mengutamakan wilayah di sekitar dekat

perusahaan dan wilayah sekitarnya seperti Bekasi, Bogor,

Depok, dan Tangerang.

Kegiatan yang Dilakukan Tahun 2017

Pada tahun 2017 KBN telah melaksanakan berbagai program

terkait pengembangan sosial kemasyarakatan baik melalui

program kemitraan dan lingkungan masyarakat, program

BUMN Hadir Untuk Negeri, maupun program kerjasama

dengan lembaga lainnya. Berikut adalah rincian kegiatan yang

dilaksanakan sepanjang 2017.

Penyaluran Bantuan Melalui PKBL dan Kerjasama dengan

Lembaga Lainnya:

1. Bantuan bagi korban bencana alam di Ponorogo Jawa

Timur, korban bencana alam erupsi Gunung Sinabung

di Sumatera Utara dan korban kemanusiaan di Rohingya

Myanmar.

2. Bantuan pendidikan dan pelatihan berupa bantuan

pembangunan ruangan kelas, bantuan peralatan belajar

mengajar siswa dan lain-lain.

3. Bantuan peningkatan kesehatan berupa pengobatan gratis,

sunatan masal dan donor dara serta program peningkatan

gizi kesehatan di sekitar Jakarta Utara.

4. Bantuan peningkatan kesehatan berupa bantuan bagi para

penderita kusta sebagai bagian dari proses penyembuhan,

pengobatan gratis dan sunatan massal.

5. Bantuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana umum

untuk masyarakat.

6. Bantuan untuk sarana ibadah berupa bantuan dana

untuk operasional masjid, dan renovasi tempat ibadah di

lingkungan sekitar Perusahaan dan Jabodetabek.

7. Bantuan pengentasan kemiskinan antara lain berupa:

• Pembangunan MCK sebanyak 12 unit dalam rangka

pengentasan kemiskinan di Desa Binaan.

• Pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan berupa kegiatan

Pasar Sembako Murah dan santunan kepada anak

yatim.

• Renovasi bangunan Los Pedagang Asongan yang

terletak di samping PT Yeung Megasari, Jl. Jawa Raya

Kawasan KBN Cakung dan pengadaan etalase, meja

dan kursi dalam rangka program “Kantin Sehat”

• Pelatihan Sablon, Percetakan dan Desain Grafis bagi 10

orang kaum mustahik.

KBN social responsibility towards social community development

is implemented through the Partnership and Community

Development Program (PKBL) as the implementation

of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/

MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership Program

and Community Development of State-Owned Enterprises. In

funds disbursement, KBN prioritizes areas near the company

and surrounding areas such as Bekasi, Bogor, Depok, and

Tangerang.

Activities in 2017

In 2017 KBN has implemented various programs related to

social and community development both through partnership

and community environment program, SOE for the Country

program, as well as cooperation program with other

institutions. The following are the details of the activities carried

out throughout 2017.

Distribution of Assistance through PKBL and Cooperation with

Other Institutions:

1. Assistance for disaster victims in Ponorogo East Java, natural

disasters eruption victims of Sinabung Month in North

Sumatra and humanitity victims in Rohingya Myanmar.

2. Education and training assistance in the form of classroom

construction assistance, student teaching and learning

equipment aid and others.

3. Health improvement assistance in the form of free medical

treatment, mass circumcision and blood donor and health

nutrition improvement program around North Jakarta.

4. Health promotion assistance in the form of assistance for

leprosy patients as part of the process of healing, free

treatment and mass circumcision.

5. Assistance for the Development of Public Facilities and

Infrastructure for the community.

6. Assistance for religious facilities in the form of financial

support for mosque operations, and renovation of worship

facilities near the Company and Jabodetabek.

7. Assistance to poverty alleviation, among others in the forms

of:

• Construction of 12 units of toilet facility in order to

eradicate poverty in Assisted Village.

• ImplementationofSafariRamadhanactivitiesconsistsof

Pasar Sembako Murah and compensation to orphans.

• RenovationofLosPedagangAsonganbuildinglocated

beside PT Yeung Megasari, Jl. Jawa Raya KBN Cakung

area and the procurement of storefronts, tables and

chairs in the framework of "Kantin Sehat" program

• Screen Printing Training, Printing andGraphic Design

for 10 Mustaches.






TANGGUNG JAWAB KEPADA KoNSUMENPeran KBN sebagai BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan

kawasan berikat, terlebih dengan lokasi industri yang strategis

di Jakarta dan sangat dekat dengan akses tol lingkar luar (JORR)

untuk menuju pelabuhan laut maupun udara, membuat KBN

senantiasa meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan

dalam hal ini tenant. Salah satu upaya peningkatan kualitas

fasilitas dan pelayanan dilakukan melalui survey rutin yang

diadakan setiap tahun, yakni “Survey Kepuasan Pelanggan”.

Pada tahun 2017, Survey Kepuasan Pelanggan dilakukan

terhadap 97 pelanggan KBN dengan rincian 62 pelanggan

KBN di Cakung dan 35 pelanggan KBN di Priok-Marunda. Dari

survey tersebut didapatkan informasi bahwa Nilai Kepuasan

Pelanggan tahun 2017 ialah sebesar 72,16%. Nilai tersebut

tercatat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016

sebesar 71,63%, tahun 2015 sebesar 64,62% dan tahun 2014

sebesar 69,71%.

Perbandingan Nilai Kepuasan Pelanggan KBN per Tahun

indeks Kepuasan Pelanggan KBN (%)

KBN customer Satisfaction Scores (%)

iKP 2012 iKP 2013 iKP 2014 iKP 2015 iKP 2016 iKP 2017

64,60%69,71%

64,62%

71,63%

72,16%

66,99%

Nilai kepuasan pelanggan KBN yang berada di wilayah Priok-

Marunda sebesar 74,29% dan nilai kepuasan pelanggan KBN

yang berada di wilayah Cakung sebesar 70,97%. Sementara itu

tingkat loyalitas pelanggan KBN sebesar 70,10%, berdasarkan

atribut keinginan pelanggan untuk tetap menggunakan jasa

KBN dan kesediaan pelanggan KBN untuk merekomendasikan

KBN kepada orang lain.

Importance Performance Analysis (IPA) yang dilakukan pada

survey ini memberikan masukan terhadap aspek layanan yang

dipersepsikan oleh pelanggan harus segera diimprove oleh

KBN adalah ketersediaan air bersih bagi pelanggan. Sedangkan

harapan investor untuk perbaikan lainnya antara lain menjaga

dan meningkatkan kualitas air bersih, menjaga keamanan di

dalam kawasan selama 24 jam (patroli rutin), perbaikan jalan di

dalam kawasan pengangkutan sampah, cepat tanggap dalam

menerima dan menyelesaikan masalah/keluhan dari pelanggan,

serta memberikan layanan pengaduan berbasis Teknologi

Informasi (TI) agar lebih efektif dan efisien.

rESPoNSiBiLiTy To coNSUMErSThe role of KBN as a state-owned enterprise engaged in the

management of bonded zones, especially with strategic

industrial area in Jakarta and close to tol lingkar luar (JORR)

access to the sea and air ports, makes KBN constantly improves

services for customers in this case tenants. One of efforts to

improve the quality of facilities and services is through a routine

survey held every year, namely "Customer Satisfaction Survey".

In 2017, Customer Satisfaction Survey conducted on 97 KBN

consumers with details of 62 KBN customers in Cakung and

35 KBN customers in Priok-Marunda. Based on the survey,

information obtained that the Customer Satisfaction Score in

2017 is equal to 72.16%. The value is recorded to increase than

in 2016 by 71.63%, 64.62% in 2015 and 69.71% in 2014.

comparison of KBN customer Satisfaction Scores per year

KBN customer satisfaction score of Priok-Marunda area is

74.29% and KBN customer satisfaction score of Cakung area

is 70.97%. Meanwhile, the loyalty level of KBN customers of

70.10%, based on attribute of customer desire to always use

KBN service and willingness of KBN customers to recommend

KBN to others.

Importance Performance Analysis (IPA) conducted in this

survey which provides input on aspects of service perceived

by customers that shall be immediately improved by KBN is

the availability of clean water for customers. While investor

expectations for other improvements include maintaining and

improving the quality of clean water, maintaining security within

the area for 24 hours (routine patrol), repairing roads within the

waste hauling area, responding quickly to receive and resolve

problems/complaints from customers, and compliance services

based on Information Technology (IT) to be more effective and

efficient.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kawasan

Berikat Nusantara (Persero) telah dimuat secara lengkap

dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan

Tahunan Perusahaan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, here by declare that all information in

the Annual Report of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

for the year 2017 has been presented in its entirely and we

are fully responsible for the accuracy of the contents in this

Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)Statement of Board of Commissioners and Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Mohammad farelaKomisaris

Commissioner

Ermaya SuradinataKomisaris

Commissioner

DEWAN KoMiSAriSBOARD OF COMMISSIONERS

DirEKSiBOARD OF DIRECTORS

NgadinoKomisaris Utama

President Commissioner

H. M. Sattar TabaDirektur UtamaPresident Director

Sudiro Agung DanantoDirektur operasi

Director of Operations

PT Kawasan BeriKaT nusanTara (Persero)2017 Annual Report

Laporan Keuangan AuditedAUDITED FINANCIAL STATEMENTS

08

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank