ekonomi islam perspektif zis 2015.ppt

EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF

ZAKAT-INFAK DAN SADAQAH

Oleh : DR. Moch. Surjani MM. MBA

Daftar Isi1. Pendahuluan

2. Konsep Dasar Ekonomi Islam3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam4. Ekonomi Islam Perspektif ZIS

5. Penutup

I. PENDAHULUAN1.Zakat dalam perspektif Al-Islam2. Sistem Zakat 3. Paradigma pengembangan modal manusia

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM AD-DIENUL

ISLAM

ISLAM

IMAN AD DIENAL-ISLAM

AD DIENAL-ISLAM

ICHSAN

ISLAMSYAHADAT

SHALATZAKAT

SHIYAMHAJJI

ALLAHMALAIKAT

KITABRASUL

HARI KIAMATTAQDIR

ALLAH MELIHAT- MU

SELALU

ALLAH DIDEPAN MU

IBADAH&

MUAMMALAT

AKHLAQ

AQIDAH

Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi berasal kata dari kata Yunanai yaitu oikos (rumah tangga) dan

nomos (mengatur). Jadi secara garis besar ekonomi sebagai mengatur

atau mengelola rumah tangga.

Yang kemudian ekonomi bukan mengatur rumah tangga suatu keluarga

saja namun sudah bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan

suatu negara.

Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari

bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola

sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan

mereka.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Dalam Pandangan Islam, ekonomi atau Iqtishad berarti keseimbangan

(equilibrium) dan keadilan ( equally balanced).

Iqtishat/keseimbangan dimaknai pula dengan sederhana

Iqtishad dimaknai juga dengan pertengahan. Yaitu pertengahan Maka

dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit dan berlebih-lebihan.

Iqtishad berarti : jalan lurus, dekat, hemat

Islam berarti damai atau selamat, ekonomi Islam harus dibangun atas

dasar agama Islam, dan ekonomi Islam harus mengikuti agama Islam

dalam berbagai aspek. Sebagaimana sabda Nabi saw: jadikanlah

pekerjaanmu itu menjadi lurus dan kuat.

Peran Zakat, Infak dan Sadaqah Zakat dapat memberikan solusi pada :1. masalah kemiskinan , 2. masalah pengangguran 3. pemerataan ekonomi hal tsb bisa, apabila dilakukan secara optimal ( Dr Yusuf Qardawi dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam)

Pemerataan ekonomi dapat dilaksanakan bila:1) Jumlah zakat terhimpun harus besar ?2) Zakat dikelola dengan profesional?3) Harus didukung regulasi yang kondusif di setiap level

pemerintahan?4) Pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif dan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan zakat di wilayah masing-masing?

2. Manajemen Institusi Zakat • Fungsi Institusi Zakat ( BAZ/LAZ) di pusat maupun

daerah adalah memfokuskan program yang bersifat strategis

Contoh : - Program perbaikan pendidikan ummat - Peningkatan kesehatan ummat - Pemberdayaan ekonomi ummat

• Program yang langsung menangani kemiskinan didaerah dapat dilakukan oleh Amil Zakat Kecamatan

• Keterlibatan ulama , umara dan aghniya terhadap permasalahan perzakatan di suatu daerah mutlak diperlukan guna kemudahan dan keadilan.

• Zakat mempunyai peluang besar mengentaskan kemiskinan

Sehingga kemiskinan di wilayah daerah tsb. Akan dapat diatasi, sudah saatnya strategi menyiasati pelaksanaan program mustahiq menjadi muzaki.

Peran Pemerintah dalam ManajemenSocio Ekonomi Zakat

• Peran Pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia

• Wilayah zakat bukan sebagai aspek sosial dan agama saja tetapi pada wilayah ekonomi dan negara

Harapan terhadap Pengelolaan Zakat

• Zakat dapat menjadi peluang penegakan tiang socio ekonomi bagi kemaslahatan ummat

• Sosialisasi “zakat melalui amil zakat” harus terus digencarkan

• Zakat harus menjadi komitmen sosial umat Islam

• Negara berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya

• Negara harus bijak dalam penghimpunan dan pentasharrufkan Zakat lewat amil zakat

• Zaman Rasulullah saw dan khulafaurrasyidin zakat mampu sebagai instrumen kesejahteraan umat, semua sukses karena : Aturan yang jelas , Aparat yang jujur dan amanah, Penegakan hukum berjalan dengan baik dan Kesadaran ber-islam masyarakat tumbuh & berkembang dengan baik

MUSTAHIQMUSTAHIQMUZAKI

Revitalisasi Pengelolaan Zakat Revitalisasi Pengelolaan Zakat

•BADAN AMIL ZAKAT•LEMBAGA AMIL ZAKAT

Manajemen Pendayagunaan (Pemberdayaan)

Manajemen Pengumpulan

Manajemen Kepuasan Muzaki

Segmentasi,Targeting dan posisioning pada Muzaki Manajemen

Admtrsi & Keuangan

AMIL ZAKAT(BAZ/LAZ)

Segmentasi,Targeting dan posisioning pada Mustahiq

Manajemen Kompetensi Amil

Manajemen distribusiManajemen

Kinerja

Manajemen Aset & Pengetahuan

People(AMILIN)

People(AMILIN)

Sistem Aktivitas Organisasi Pengelola Zakat

BAZ/LAZ(Sistem Tata-Kelola

Organisasi)

BAZ/LAZ(Sistem Tata-Kelola

Organisasi)

Layanan Zakat profesional

Kecintaan Jangka Panjang

Penghargaan terhadap Pengabdian Amilin

Loyalitas

Muzaki & Mustahik

Kerja Sistem memberikan

sesuatu yang bernilai

Rasa memiliki Organisasi

1

2

4

3

5

6

Core Customer

(Muzaki – Mustahik)

Core Customer

(Muzaki – Mustahik)

Titik Kritis Pelayanan Zakat

PimpinanBidang

Staf Garis Depan

PIMPINANTERAS

BAZ/LAZ

1

4 5 6

Front Liner

Manager

Komunikasi Eksternal & Umpan Balik

3 Pimpinan Bagian

2

Supervisor

• Muzaki need • Muzaki want

• Muzaki Expectation • Muzaki Perception • Muzaki Complaint• Muzaki Preference

• Muzaki Satisfaction• Muzaki Feedback • Voice of Muzaki

2 2

• Mustahik need • Mustahik want

•Mustahik Expectation • Mustahik Perception • Mustahik Complaint

• Mustahik Preference• Mustahik Satisfaction• Mustahik Feedback• Voice of Mustahik

II. Konsep Dasar Ekonomi Islam1.Pengertian, dasar dan tujuan ekonomi Islam2.Pilosofi dan metodologi ekonomi Islam3.Karakteristik Ekonomi Islam4.Maqashid Syariah dan Al-Maslahah dalam Ekonomi Islam

II. II. Konsep Dasar Ekonomi Konsep Dasar Ekonomi IslamIslam1.Pengertian, Dasar, Fondasi dan Tujuan Ekonomi Islam

Pengertian EI: Imu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam (M. Abdul Manan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi (m.Akram Khan)

Dasar Ekonomi IslamDasar Ekonomi IslamDasar Ekonomi Islam

1. Dalam pandangan Tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekadar trustee (pemegang amanah). Karena itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya termasuk ekonomi. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah.

2. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia haruslah membawa kemaslahatan bagi manusia dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan segala sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

3. Perlunya penghayatan dalam sekala aktivitas ekonomi bahwa semuanya yang ada di dunia ini milik Allah. Manusia memperoleh hak untuk memanfaatkannya, demi terciptanya kemaslahatan individu dan masyarakat

Fondasi Ekonomi IslamFondasi Ekonomi IslamFondasi Ekonomi Islam

1. Aqidah : semua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah.(ekonomi ilahiyah) untuk kemaslahatan umat manusia (ekonomi robbaniyah)

2. Syariah: segala sesuatu (pada muammalat) boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Semua aturan dalam IE ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan ( mafsadah)

3. Akhlak: menegakkan norma dan etika yang merupakah ruh ekonomi Islam, dengan cara mentransformasikan etika transendental ( berbasis Al Quran dan As-Sunnah) dalam segala aktivitas ekonomi.

Tujuan Ekonomi IslamTujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah yaitu kemaslahatan bagi umat:

•Mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

•Mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan umat.

•Menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia

III. Prinsip Dasar Ekonomi Islam1.Prinsip Dasar Produksi2.Prinsip Dasar Distribusi 3.Prinsip Dasar Konsumsi 4.Prinsip Dasar manajemen SDM

Prinsip Dasar Produksi Ekonomi Islam

Ekonomi IslamEkonomi IslamProduksi kebutuhan dasar adalah fardhu kifayah. Produksi adalah pengerahan maksimal sumber daya alam oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Al-Ghazali).

Faktor- Produksi dalam Islam: Tanah, Tenaga kerja, Modal, manajemen produksi, Teknologi dan bahan baku.

Efisiensi Sumber Daya dan menghindari negatif externalities

Melakukan berbagai macam inovasi

Aktivitas produksi bertujuan untuk maslahah

Prinsip Dasar Distribusi Ekonomi Prinsip Dasar Distribusi Ekonomi IslamIslam2. Prinsip Dasar DistribusiMewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Keadilan Distribusi Distribusi Kekayaan dalam Rumah Tangga (1) nafaqah, (2) Zakat (82 ayat Al-Quran) ttg sholat & Zakat (3) Hukum warisan, (4) Hukum Wasiat, (5) Hukum Wakaf (6) Zakat Fitri, (7) Infaq, (8) Sadakah, (9) Qard-Hasan, (10) Memberi makan kaum miskin, (11) Kurban dan Aqiah, (12) Musa’adah (membantu orang lain),huquq jiran (hak tetangga) , dan huquq dhuyuf( hak tamu).

3. 3. Prinsip Dasar KonsumsiPrinsip Dasar Konsumsi Konsep kebutuhan dalam Islam untuk

kemaslahatan masyarakat al: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara

sederhana (2) memenuhi kebutuhan keluarga (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang (4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan (5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan fi

sabilillah Konsep maslahah dalam konsumsi sesuai kebutuhan (need) bukan keinginan

(want) untuk kepuasan berlebih-lebih-an dan mubadzir.

Maslahah untuk kebutuhan dlaruriyat, hajiyat dan tahsiniyat dengan maqasith syariah yaitu penjagaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa,akal, keturunan dan harta benda

Maslahah dalam income (yang halal) dan expenditure (pembelanjaaan) yang wajib (nafaqah dan amal kebajikan) dan tidak wajib (simpanan-saving, investasi)

4. 4. Prinsip Dasar Manajemen Prinsip Dasar Manajemen SDMSDM Karakteristik SDM dalam Ekonomi Islam

(1) perangkat SDM :owners, directors, managers, workforce), (2) perangkat keras dan (3) perangkat

lunak) Human capital dalam Islam (1) Seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah berupa harta-

benda dan ilmu, ia bertakwa, selalu menghubungkan silaturrahim dan mengetahui hak Allah, ini derajat paling utama.

(2) Seorang hamba diberi rezeki berupa ilmu, tetapi tidak berupa harta, dan dengan niat tulua ia mengatakan sekiranya aku mempunyai hart, aku akan melakukan perbuatan si fulan itu. Itu niatny amaka pahala orang itu sama

(3) Seorang hamba diberi rezeki berupa harta , tetapi tidak diberi ilmu. Ia mengendapkan hartanya tanpa ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah. Ia juga tidak menghubungkan silaturrahim dan juga tidak mengetahui hak Allah atas hartanya . Ini adalah derajat yang paling hina.

(4) Seorang hamba yang tidak diberi rezeki berupa harta, dan tidak pula berupa ilmu. Tetapi ia berkata: sekiranya aku mempunyai harta, aku betul-betul melakukan perbuatan tercela si fulan. Itulah niatnya, maka dosa keduanya sama.a.

4. 4. Prinsip Dasar Manajemen Prinsip Dasar Manajemen SDMSDM Keteladanan Rasulullah saw sebagai dasar

human capital management bermodalkan intangible assets : kejujuran, kompetensi tinggi, kerja-sama harmonis, berkinerja ekselen. profesionalisme dengan pembagian tugas serta

pencatatan yang seksama (semua aset, semua hasil, semua distribusi).

Human capital dan kesejahteraan masyarakat

Pengetahuan tentang agama termasuk juga segala macam ilmu tentang dunia yang berorientasikan untuk kehidupan akhirat. Tanpa kesejahteraan dunia maka akan mempersulit pencapaian kesejahteraan di akhirat.

Human capital dan maqashid al-syariahMembentuk insan yang berkarakter dan

berkompetensi yang baik merupakan kewajiban.Dunia industri dan bisnis kini perlu sosok sdm yang kapabel

agar bisa memajukan perekonomian yang berdampak kepada kemajuan perekonomian suatu negara.

Dalam maqashid syariah , penjagaan agama,jiwa,akal, keturunan dan harta memerlukan sdm yang unggul, integritas motivasi dan kompetensi tinggi serta ketrampilan yang memadai.

IV. Ekonomi Islam dalam perspektif ZIS1.Sistem Zakat2.Manajemen Pengumpulan Dana ZIS3.Dukungan administrasi Zakat4.Manajemen Akuntansi Zakat5.Manajemen Distribusi Zakat6.Manajemen Pemberdayaan Mustahik7.Membangun ekonomi Zakat

25

Harta tertentu Untuk Orang /Golongan Tertentu

Tertentu Syarat & Waktu tertentu

1. Zakat Harta Kekayaan (Zakat al Nuqud): emas , perak, mata uang, uang kertas dll

2. Zakat Ternak ( Zakat al An-’am): unta ,sapi kerbau, kambing, domba 3. Zakat Perdagangan ( Zakat al

Tijarah) : segala macam barang dagangan

4. Zakat Pertanian (Zakat al Zira’ah): beras, gandum, jagung dll 5.Zakat barang tambang (zakat al tsar wa al ma’daniyyah wa al bahriyyah ) : Penghasilan barang dari tambang dan penghasilan dari lautan6. Zakat saham dan bursa ( zakat al ashumi wa al sanadati) 7. Zakat profesi atas segala usaha dan pekerjaan bebas ( zakat kasbi al ’amali wal mihani al harrah) : seperti pengacara, akuntan, konsultan, dokter , para pejabat , Dosen, Guru, Usahawan dll8. Zakat Perusahaan 9. Zakat Rikaz

Kelompok Individu:1.Orang-orang fakir (Fuqara)2. Orang-orang miskin (Masakin)3. Pengurus Zakat (Amilin)4. Orang-orang yang perlu dihibur hatinya (Para Muallaf)5.Orang-orang yang terikat oleh hutang (Gharimin)6. Orang yang terlantar dalam perjalanan (Ibn Sabil)

Kepentingan Umum7. Untuk membebaskan dan memerdekakan individu, golongan, bangsa (Riqab)8. Untuk pembelaan perjuangan pada jalan Allah (Fisabilillah)

Islam MerdekaHarta yang dimiliki telah mencapai nisab Kepemilikian penuhTelah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat tanaman

1.3 Obyek dan subyek zakat

26

1.4 Sistem Pengelolaan ZakatATAP Tujuan Pengelolaan Zakat:

1.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat

2.Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakan dan penanggulangan kemiskinan.

Tiang Pengelolaan Zakat: Baznas & Upz-nya dan LAZFungsi Manajemen Zakat: Manajemen (Planning,

Executing,Controlling , Reporting & Responsibility) : 1) Pengumpulan zakat; 2) Pendistribusian zakat dan 3) Pendayagunaan zakat

Pondasi Asas Pengelolaan Zakat:1) Syariat Islam; 2) Amanah ; 3) Kemanfaatan; 4) Keadilan5) Kepastian Hukum, 6) Terintegrasi dan 7) Akuntabilitas

1.5 Tujuh Azas Manajemen Zakat:

Azas adalah fondasi yang menentukan kuat-lemahnya , besar-kecilnya dan bagus-buruknya bangunan di atasnya.

1. Pengelolaan zakat harus dipahami dan diniatkan sebagai penegakan rukun Islam dan pelaksanaan Ibadah yang sekurang-kurangnya mencakup

a. Menunaikan zakat berarti menegakkan Islam dan mengingkari zakat berarti menghancurkan Islam

b. Pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran kepada mustahik harus memenuhi syarat dan rukun karena zakat adalah ibadah dan bukan sumbangan yang dapat dilakukan sekehendak muzaki/amil

2. Zakat sebagai kewajiban harta yang harus diambil memerlukan peran negara.

Sebagaimana fatwa MUI no.8 /2011 tentang Amil Zakat bahwa amil zakat adalah

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah atau

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkn oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan syari’at zakat.

3. Pengelola zakat (amil) adalah perantara muzaki dengan mustahik dan bukan pemilik harta zakat. Pemenuhan kebutuhan amil tidak boleh melebihi hak amil apalagi mengorbankan hak mustahik.

4. Amil harus dapat dipercaya sebagai bukti ia amanah. Dan agar dipercaya, maka amil harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, jujur, transparan dan merupakan badan/lembaga resmi yang mendapat izin. Kompetensi yang harus dimiliki amil meliputi pengetahuan dan kemampuan teknis tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil sebagai pengelola (manajemen) zakat.

5. Penyaluran zakat harus memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi mustahik dan dilakukan secara adil. Penyaluran zakat harus mencakup mustahik yang meminta maupun yang menahan diri dari meminta ( QS Al Ma’arij 24-25). Oleh karena itu, beberapa hal berikut sangat penting untuk para pengelola zakat dalam pentasharufan zakat:

Menjadi kebutuhan mendesak para pengelola zakat memiliki data base mustahik yang lengkap dan terintegrasi.

a.Berbagai bentuk program yang digulirkan sebgai pelaksanaan penyaluran harus berbasis kebutuhan para mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahte raan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b.Standar kriteria dan pelayanan mustahik yang berlaku di setiap pengelola zakat harus sama sehingga mereka marasa nyaman.

6. Dalam pengelolaan zakat harus terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap

pembayaran zakat dari muzaki dicatat dan disalurkan oleh pengelola zakat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat. Herarkis bermakna bahwa Baznas yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat

secara nasional dan masyarakat melalui Baznas/LAZ. Herarki tidak berarti sentralisasi dan dilaksanakan dalam

bentuk rekomendasi proses pemberian izin dan pelaporan pengelolaan zakat secara berjenjang. Oleh karena perlu standar yang sama dan sinergi antara pengelola zakat

dalam pengelolaan zakat nasional

8. Pengelolan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Asas akuntabilitas yaitu :a. Setiap pengelola zakat harus memiliki standard

Operating procedure yang jelas dan tertulis.b. Setiap pengelola zakat wajib membuat laporan

tahunan , baik laporan keuangan maupun laporan kinerja.

c. Laporan keuangan dan manajemen kinerja diaudit dan mendapat opini dari pengawas syari’ah

d. Laporan tahunan disampaikan sesuai ketentuan dan dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi.

e. Setiap pengelola zakat memiliki pejabat pengelola informasi dan data guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

1.5. Organisasi dan Fungsi Amil Zakat1.Undang-undang tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional2.Disamping itu masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ).3.Amil zakat bukan orang per seorangan melainkan badan atau lembaga, yakni Baznas atau LaZ.4.Baznas dan Laz sebagai pelaku utama yang mendapat amanah mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.5.UPZ Baznas yang berasal dari Kementrian, BUMN, Masjid, dan Lembaga Pendidikan memiliki peran yang sama bahkan menjadi ujung tombak BAZNAS

6. BAZNAS dan LAZ menyelenggarakan fungsi – Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan atas zakat sesuai posisi masing-masing.

7. Kewajiban BAZNAS dan LAZ untuk melaksanakan fungsi tsb dengan dijiwai asas pengelolaan zakat dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud Tujuan pengelolaan zakat.

2.KONSEPSI

TATA-KELOLA YANG BAIK(GOOD GOVERNANCE)

35

2.1 Peran Sistem Tata-kelola

Sistem tata kelola yang buruk diistilahkan dengan suatu etika yang buruk, karena tata-kelolanya dalam membangun kemajuan masyarakat tidak mencapai kemaslahatan bagi keberjalanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan.

Sedangkan tata-kelola yang baik diistilahkan mempunyai etika yang baik dalam membangun lingkungan sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat.

Prasyarat minimal mencapai good governance adalah :1) Transparansi (tranparancy)2) Tanggung-jawab (responsibility 3) Akuntabilitas (accountability)4) Keadilan (fairness)5) Independen (independency)

36

37

2.4 Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

Prinsip Dasar

Menjaga obyektivitas dalam menjalankan aktivitas OPZ OPZ menyediakan informasi yang relevan dan mudah diaksesBerinisiatif mengungkapkan hal penting bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)Pedoman

pokok pelaksanaan

1. OPZ menyediakan informsi secara tepat waktu, memadai , jelas, akurat dan dapat diberbandingkan serta mudah diakses

2. Informasi selengkap mungkin dan semuanya berbasis kepatuhan terhadap norma dan aturan organisasi

3. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi hal-hal yang bersifat kerahasiaan (perundangan, rahasia jabatan dll)

4. Kebijakan OPZ harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

38

2.5 Responsibilitas dalam Pengelolaan ZakatPrinsip

DasarOPZ harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyaraat (mustahik) dan lingkungan masyarakat sehingga dapat terpelihara kisinambungan usaha dalam jangka panjang

Pedoman pokok

pelaksanaan

1. OPZ harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan organisasi.

2. OPZ harus melaksanakan tanggung jawab sosial - peduli pada lingkungan mustahik - peduli pada kelestarian lingkungan

39

2.6 Akuntabilitas dalam Pengelolaan ZakatPrinsip

Dasar

OPZ harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjany secara transparan dan wajarOleh karenanya OPZ harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan OPZAkuntabilitas merupakan prasarat yng diperlukan untuk mencaai kinerja yang berkesinambungan

Pedoman pokok

pelaksa-naan

1. OPZ harus menentukan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerjanya yang selaras dengan visi,misi, sasaran serta value maupun strategi organisasi

2. OPZ harus meyakini bahwa semua organisasi serta karyawannya mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan good governance.

3. OPZ memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif

4. OPZ harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengn nilai OPZnya, serta memiliki sistem reward & recognizenya

40

2.7 Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) dalam Pengelolaan Zakat

Prinsip Dasar

OPZ dalam melaksanakan kegiatan operasinya , harus senantiasa memperhatikan kepentingan mustahik (layaknya pemegang saham ), dan pemangku kepentingan lainnya (para muzaki, lingkungan dan masyarakat, serta pemerintah & wakil rakyat,berdasarkan kewajaran dan kesetaraan

Pedoman pokok

pelaksa-naan

1. OPZ harus memberi kesempatan pada para pemanggu kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan OPZ serta membuka akses informasi.

2. OPZ harus memberikan perlakuan setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi terbaiknya pada OPZ.

3. OPZ memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan petugas/amil , berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, ras, jender dan kondisi fisik.

41

2.8 Independensi dalam Pengelolaan Zakat

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola yang baik, OPZ harus dikelola secara independen (bebas dari kepentingan politik praktis) sehingga masing-masing organ OPZ tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain

Pedoman pokok

pelaksanaan

1. Masing-masing level maupun subordinat OPZ harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan (politik praktis) tertentu, bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif dan maslahat bagi umat (mustahik)

2. Masing-masing level maupun subordinat harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif

4.9 Laporan Keuangan dalam pengelolaan zakat

Laporan keuangan Amil bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan

Laporan keuangan Amil juga bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) , serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan

42

KONSEP DASAR AKUNTANSI ZAKAT

ASHNAF 8 Jumlah Alokasi

Diterima dari muzaki

Rp. 10.000,00

MUZAKI

Rp. 10.000,00 Rp. 10.000

Jumlah Alokasi

Rp. 10.000,00 Rp 9.000

KONSUMTIF (40%)

PRODUKTIF (60%)

TOTAL

Pendidikan30%

Kese -hatan40%

Kemanu-siaan30%

Pendam-pingan30%

Modal kerja70%

100%Saldo Akhir

Rp.1000

2.2. PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT ZAKAT

3 3

PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN

1 1

PENYADARANPENYADARAN

2.2.

PENGKAPASITASAPENGKAPASITASANN

( Capacity ( Capacity Building)Building)

1 1

PENYADARANPENYADARAN

• Pencerahan

• Pemberian pengetahuan

• Penyadaran dari diri sendiri

2.2.

PENGKAPASITASAN ( Capacity Building)PENGKAPASITASAN ( Capacity Building)

•Memampukan agar cakap berketrampilan

•Memberikan kapasitas agar individu dan kelompok manusia mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan

•Proses Pengkapasitasan :

(1) Manusia ( memampu & memaukan manusianya)

(2) Organisasi (wadah/medium manajemen)

(3) Sistem Nilai ( aturan main/ Ad & Art/peraturan & norma)

3 . 3 . PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN

• Pemberian Peluang otoritas kekuasaan Pemberian Peluang otoritas kekuasaan - untuk lebih berdaya- untuk lebih berdaya

- untuk bisa mandiri menolong diri sendiri- untuk bisa mandiri menolong diri sendiri

• Pemberdayaan disesuaikan dengan kecakapan Pemberdayaan disesuaikan dengan kecakapan penerima dalam melaksanakan upaya menuju penerima dalam melaksanakan upaya menuju

kemandiriankemandirian

PEMBERDAYAAN (1) PELATIHAN

(2) PEMAGANGAN (3) PENUGASAN

(4) PENDAMPINGAN (5) PELEPASAN

LIMA PERSYARATAN DALAM PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS BERBASIS ZIS

KOLEKTIVITAS

• Keterlibatan Komunitas secara kolektif

• berbasis akar rumput

• berbasis budaya religious dan kebersamaan

KOLEKTIVITAS




PERAN KETELADANAN

PARA

PEMIMPIN

DAN

TOKOH

MASYARAKAT

PERAN KETELADANAN

PARA

PEMIMPIN

DAN

TOKOH

MASYARAKAT

TANGGUNG JAWAB

DAN

DEDIKASI

APARAT

SEBAGAI FASILITA-

TOR UNTUK MENSEJAH-TERAKAN MASYARA KAT-NYA

TANGGUNG JAWAB

DAN

DEDIKASI

APARAT

SEBAGAI FASILITA-


KESADARAN AKAN

MANFAAT MODAL SOSIAL

PEDESAAN

KESADARAN AKAN


PEDESAAN

KEMUDAHAN AKSES

MODAL PENDANAAN

Zakat Infaq dan Sadaqah

adalah alternatif

pemberian modal bagi

ekonomi produktif

KEMUDAHAN AKSES

MODAL PENDANAAN


adalah alternatif


ekonomi produktif

Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

Bentuk modal kerja sehingga mustahiq dapat mengembangkan usahanya lebih maju

1. KONSUMTIF TRADISIONAL

Pemberian barang yang bisa berkembang ( Mesin jahit, alat cukur, jala, sapi, kambing , kelinci dll)

Pemberian natura (beras, minyak, perbaikan rumah, dll )

2. KONSUMTIF KREATIF

Pemberian yang berdampak pada manfaat masa depan(Beasiswa sekolah, Peralatan sekolah, Pakaian sekolah, kesehatan ibu & anak ) dll

3. PRODUKTIF TRADISIONAL

4. PRODUKTIF KREATIF

Zakat , Mustahiq dan Muzaki dalam fenomena Kemiskinan ?

Pentasharuffan Zakat ProduktifPentasharuffan Zakat Produktif

Zakat yang terhimpun sebagai Zakat yang terhimpun sebagai “trigger”“trigger”


Program harus sistematis,Program harus sistematis,terencana dan berkesimbunganterencana dan berkesimbungan


Peluang Mustahiq menjadi MuzakiPeluang Mustahiq menjadi Muzaki

2.2.

PENGKAPASITASAN ( Capacity Building)PENGKAPASITASAN ( Capacity Building)

•Memampukan agar cakap berketrampilan

•Memberikan kapasitas agar individu dan kelompok manusia mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan

•Proses Pengkapasitasan :

(1) Manusia ( memampu & memaukan manusianya)

(2) Organisasi (wadah/medium manajemen)

(3) Sistem Nilai ( aturan main/ Ad & Art/peraturan & norma)

3 . 3 . PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN

• Pemberian Peluang otoritas kekuasaan Pemberian Peluang otoritas kekuasaan - untuk lebih berdaya- untuk lebih berdaya

- untuk bisa mandiri menolong diri sendiri- untuk bisa mandiri menolong diri sendiri

• Pemberdayaan disesuaikan dengan kecakapan Pemberdayaan disesuaikan dengan kecakapan penerima dalam melaksanakan upaya menuju penerima dalam melaksanakan upaya menuju

kemandiriankemandirian

PEMBERDAYAAN (1) PELATIHAN

(2) PEMAGANGAN (3) PENUGASAN

(4) PENDAMPINGAN (5) PELEPASAN

LIMA PERSYARATAN DALAM PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS BERBASIS ZIS

KOLEKTIVITAS




KOLEKTIVITAS




PERAN KETELADANAN

PARA

PEMIMPIN

DAN

TOKOH

MASYARAKAT

PERAN KETELADANAN

PARA

PEMIMPIN

DAN

TOKOH

MASYARAKAT

TANGGUNG JAWAB

DAN

DEDIKASI

APARAT

SEBAGAI FASILITA-


TANGGUNG JAWAB

DAN

DEDIKASI

APARAT

SEBAGAI FASILITA-


KESADARAN AKAN


PEDESAAN

KESADARAN AKAN


PEDESAAN

KEMUDAHAN AKSES

MODAL PENDANAAN


adalah alternatif


ekonomi produktif

KEMUDAHAN AKSES

MODAL PENDANAAN


adalah alternatif


ekonomi produktif

Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

Bentuk modal kerja sehingga mustahiq dapat mengembangkan usahanya lebih maju

1. KONSUMTIF TRADISIONAL

Pemberian barang yang bisa berkembang ( Mesin jahit, alat cukur, jala, sapi, kambing , kelinci dll)

Pemberian natura (beras, minyak, perbaikan rumah, dll )

2. KONSUMTIF KREATIF

Pemberian yang berdampak pada manfaat masa depan(Beasiswa sekolah, Peralatan sekolah, Pakaian sekolah, kesehatan ibu & anak ) dll

3. PRODUKTIF TRADISIONAL

4. PRODUKTIF KREATIF

Zakat , Mustahiq dan Muzaki dalam fenomena Kemiskinan ?

Pentasharuffan Zakat ProduktifPentasharuffan Zakat Produktif





Peluang Mustahiq menjadi MuzakiPeluang Mustahiq menjadi Muzaki

V. Penutup1.Berbisnis dengan Allah2.Membangun desa peradaban Zakat

ekonomi islam perspektif zis 2015.ppt

Documents