eenergi berkelanjutan untuk semua di nergi berkelanjutan ... · renstra kl renja kl rkakl ......

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

EEnergi Berkelanjutan untuk Semua di nergi Berkelanjutan untuk Semua di Indonesia: Isu dan Tantangan dalamIndonesia: Isu dan Tantangan dalamIndonesia: Isu dan Tantangan dalam Indonesia: Isu dan Tantangan dalam Perencanaan dan PenganggaranPerencanaan dan Penganggaran

AntonariaAntonariaAntonariaAntonariaKasubditKasubdit Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Energi dan KelembagaanKelembagaan

Di ik d W k h O i i M k t M d i t k E i B k l j t t kDi ik d W k h O i i M k t M d i t k E i B k l j t t k SSDisampaikan pada Workshop Organisasi Masyarakat Madani untuk Energi Berkelanjutan untukDisampaikan pada Workshop Organisasi Masyarakat Madani untuk Energi Berkelanjutan untuk SemuaSemuaJakartaJakarta, 4 Desember 2012, 4 Desember 2012

KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBAPPENAS

OUTLINEOUTLINE

A Perencanaan dan PenganggaranA. Perencanaan dan PenganggaranB. Sustainable Energy for All (SEfA)gC. Capaian dan TantanganRPJMN 2010 2014RPJMN 2010‐2014

D. LampiranD. Lampiran

2


PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

3


Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran

RenstraKL

RenjaKL

RKAKLRincian APBN

PedomanPedoman

Pe

Visi, Misi, ProgramPresiden

RKP RPJM

RPJP Nasional(UU No RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman Acuan

emerintah

Pusat

Dijabarkan

RKP Nasional(UU No. 17/2007)

RAPBN APBN

Acuan Diperhatikan

Dij b k

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

RAPBD APBDPedomanPedoman Dijabarkan

Pedoman Acuan

Pemerin

DaeraDijabarkan

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKASKPD

Rincian APBD

PedomanPedoman

ntahah

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah

Dijabarkan

4

UU SPPN UU KN

IESR-Ime

Sticky Note


Pentahapan Tema RPJM dalam RPJPPentahapan Tema RPJM dalam RPJPN 2005N 200520252025

5


RPJMN RPJMN 20102010‐‐20142014

Realisasi 2010 RKP APBN 2011 RKP 2012 RKP 2013 Proyeksi 2014 PertumbuhanEkonomi: 6,1% 6,4 % 6,5%6,9% 7,0% 7,0%7,7%Pengangguran 7,1% 7,0 % 6,4%6,6% 5,8% 6,1% 5%6%Kemiskinan 13 3% 11 5%12 5% 10 5%11 5% 9 5%10 5% 8%10%Kemiskinan 13,3% 11,5%12,5% 10,5%11.5% 9,5%10,5% 8%10%

RKP 2010

• PEMULIHAN PEREKONOMIAN

RKP 2011

• PERCEPATAN PERTUMBUHAN

RKP 2012

• PERCEPATAN DAN PERLUASAN

RKP 2013

• MEMPERKUAT PEREKONOMIAN

RKP 2014

• AKAN DITENTUKANPEREKONOMIAN

NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI

DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DITENTUKAN KEMUDIAN

DAN SINERGIPUSAT ‐DAERAH

PENINGKATAN KESEJAHTERAANRAKYAT

6


PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010RPJMN 2010‐‐20142014

PRIORITAS NASIONAL

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola1 Iklim Investasi dan Iklim Usaha7

Pendidikan2

Kesehatan3

Energi8

LH dan Pengelolaan Bencana9

Penanggulangan Kemiskinan4

Ketahanan Pangan5

I f k

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik10

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi11

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA

Infrastruktur6

Bidang Politik Hukum dan Keamanan12Prioritas nasional 2013 sama dengan prioritas nasional RPJMN

d k dk kBidang Politik, Hukum dan Keamanan12

Bidang Perekonomian13

Bidang Kesejahteraan Rakyat14

2010‐2014, dimaksudkan untuk : 1. Mencakup kebijakan pembangunan yang menjadi tugas

pemerintah dalam mencapai sasaran jangka menengah2. Kesinambungan monitoring dan evaluasi kebijakan

pemerintah3. Penekanan prioritas setiap tahunnya melalui tema RKP

7TEMA RKP 2013 : MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT


PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI(Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi

alternatif seluas‐luasnya)y )

SUBSTANSI INTI SASARAN

1. Kebijakan Energi Penetapan kebijakan energi

2. Restrukturisasi BUMN

Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi yang dimulai dari PLN dan Pertamina selambat‐lambatnya 2010 dan diikuti BUMN lainnya

‐ Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata‐rata 3 000 MW per tahun3. Kapasitas Energi

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata rata 3.000 MW per tahun ‐ Rasio elektrifikasi 62% (2010), 80% (2014) ‐ Produksi minyak bumi sebesar 1,01 juta barrel/hari mulai 2014

‐ Peningkatan pemanfaatan ET termasuk energi alternatif geothermal sehingga

4. Energi Alternatif

Peningkatan pemanfaatan ET termasuk energi alternatif geothermal sehingga menjadi 2.000 MW (2012) dan 5.000 MW (2014)

‐ Dimulainya produksi CBM untuk membangkitkan listrik tahun 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap

5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas

Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya

‐ Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta KK

8

6. Konversi menuju Penggunaan Gas

p g y g gg p j(2010)

‐ Penggunaan gas alam sebagai BB angkutan umum di perkotaan Palembang, Surabaya, dan Denpasar


SUSTAINABLE ENERGYSUSTAINABLE ENERGY FOR ALL (SEfA)(SEfA)

9


TARGET TARGET SEfASEfA

1 Peningkatan akses energi modern1. Peningkatan akses energi modern2. Meningkatkan laju efisiensi energi3. Meningkatkan kontribusi energiterbarukan dalam bauran energiterbarukan dalam bauran energinasional

10


ACTION AREAS OF SEfAACTION AREAS OF SEfA

11


CAPAIAN DANCAPAIAN DAN TANTANGAN

RPJMN 2010‐2014RPJMN 2010 2014

12


CAPAIAN UTAMA RPJMN 2009CAPAIAN UTAMA RPJMN 200920142014

Uraian SatuanTarget RPJMN 2014

2009 2010 2011 2012*)

Minyak Bumi dan Kondensat Ribu bph 1.010 948,8 945 902,1 877

Kapasitas Pembangkit Terpasang

MW 31.959 33.983 39.899 42.839

Tambahan Kapasitas MW/th 3.000 ‐ 2.024 5.916 2.940

Rasio Elektrifikasi Persen 80 65,79 67,15 72,95 75,90

Energi Panas Bumi MWe 5.795 1.179 1.189 1.226 1.231

Tambahan Kapasitas EnergiTenaga Surya dan Mikrohidro

MWp 385,49 16,43 17,66 21,56 54,49

Energi Biomassa (KumulatifTerpasang) MW 700 405 450 500 550

Coal Bed Methane (CBM) KKKS **) ‐ 13 3 19 8

Distribusi Paket Perdana LPG Ribu Paket (KK) ‐ 24.355,4 4.714,7 5.603,9 212,9

Pembangunan Jargas KotaKota/

Sambungan Rumah

‐ 5.275,5 SR4 kota/ 10.316

SR5 kota/

17.964 SRTarget: 4 kota/ 16.000 SR

13

Pembangunan SPBG Unit ‐ ‐ ‐ 4 Target: 4

*) Realisasi s.d. Juni 2012, **) Kontraktor Kontrak Kerja Sama


DirectiveDirective PresidenPresiden

No Program Satuan

Target

No Program Satuan2012 2013

1 Program Listrik Murah dan Hemat

Pelanggan(Rumah Tangga

83.000 16.200Murah dan Hemat (Rumah Tangga

Sasaran ‐ RTS)

2 Progam Konversi BBM •Unit SPBG 33 7gke BBG untuk sektor transportasi

•Unit Converter Kit

•Mobile Refueling Unit

15.000‐

16.7005

Unit

14


TantanganTantangan PelaksanaanPelaksanaan PrioritasPrioritas EnergiEnergi

SUBSTANSI INTI TANTANGANSejak diamanatkan UU 30/2007, sampai saat ini Kebijakan

1. KebijakanEnergi

Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) belum ditetapkan. Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang berpedoman kepadaUmum Energi Daerah (RUED) yang berpedoman kepada KEN dan RUENPeningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata‐rata 3.000 MW/tahun tercapai

3. Kapasitas Energi

rata 3.000 MW/tahun tercapaiRasio elektrifikasi untuk mencapai 80% tahun 2014 akandapat tercapai karena untuk tahun 2013 sasaran adalah sebesar 77,6%P d k i i k b i b 1 01 j t b l/h i l iProduksi minyak bumi sebesar 1,01 juta barrel/hari mulai 2014 masih berat. Tahun 2013 sasaran sebesar 900 ribu barrel/hari

15



SUBSTANSI INTI TANTANGAN4. Energi Alternatif

GeothermalTumpang tindih lahan ‘pertambangan’ dengan kawasan hutanAlternatif Tumpang tindih lahan pertambangan dengan kawasan hutan lindung/konservasiNegosiasi Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLNProses eksplorasi dan FS yang cukup lama (Green Fields)

CBMTumpang tindih lahan dengan PKP2B/KP batubara dan proses perizinan P l h k i d i l k bPermasalahan teknis dan operasional terutama keterbatasan fasilitas pemboran, rig drilling, dan lokasi pengeboran

Energi Surya dan MikrohidroHarga tidak kompetitif terutama disebabkan oleh biayaHarga tidak kompetitif, terutama disebabkan oleh biaya investasi PLTS relatif besarBelum ada regulasi penetapan wilayah aliran dan terjunan air (WATA) untuk pengembangan Mikrohidro

16

Energi BiomassaKebijakan harga jual (feed in tariff) untuk sampah kota dianggap belum menarik



SUBSTANSI INTI TANTANGAN

6. Konversi Distribusi Paket Perdana LPG6. Konversi Menuju Penggunaan Gas

Distribusi Paket Perdana LPGAdanya ledakan LPG 3 kg yang diakibatkan oleh kebocoran selang maupun tabung gasKondisi geografis yang sangat luas untuk daerah terkonversi

Pembangunan Jaringan Gas KotaProses hibah aset jaringan gas kota ke pemerintah daerah dan badan usaha pengelola lama, sehingga operasi terlambatJaminan kepastian alokasi gas melalui Perjanjian Jual Beli Gas dengan KKKS

Pembangunan SPBGProses serah terima penyertaan modal pemerintah ke PT Pertamina lama, sehingga operasi terlambatJaminan kepastian alokasi gas melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan KKKS

17

(PJBG) dengan KKKS



DIRECTIVEPRESIDEN TANTANGAN

1. Program Listrik Murah dan Hemat

Penentuan target sasaran program yang tepat (Rumah TanggaSasaran/RTS)

2. Progam Konversi BBM ke BBG untuk k

Insentif fiskal bagi kendaraan berbahan bakar gas dan infrastruktur pendukungPenegasan keringanan pajak penjualan BBGR d h i BBG k i d k dsektor

transportasiRendahnya minat penggunaan BBG untuk taxi dan kendaraan umum, terutama disebabkan oleh tidak adanya jaminan pasokan gas/SPBGMeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan g p y y ppenggunaan kendaraan berbahan bakar gas melalui edukasidan sosialisasi

18


TERIMA KASIH

19


LAMPIRAN

20


Realisasi dan Rencana Rasio ElektrifikasiRealisasi dan Rencana Rasio Elektrifikasi

NAD89,79

%Sumut87 01% Kaltim

Kategori :

> 60 %Kepri91 68%% 87,01%

Riau 79,09% Kalbar

67,87%

Kalteng69,20%

Kaltim64,02% Sulut

75,68%Gorontalo55,88%

Malut71,68%

41 - 60 %

20 - 40 %

91,68%

Papua Barat

Sumbar80,19%

Sumsel74,83%

Babel83 39%

Jambi

Sulteng66,60%

Sulbar65,26%

60,78%

Bengkulu73,23%

83,39%

Lampung

Jakarta99,99%

Banten

78,17%

Bali71,56%

Kalsel77,70%

Sultra57,90%

Sulsel76,86%

Maluku72,01%

Papua35 89%Lampung

72,88% 69,53%

Jabar72,77%

Jateng80,74%

DIY77,96%

Jatim74,98%

NTB54,77%

NTT44,49%

35,89%

21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Rasio Elektrif ikasi 63% 64,3% 65,15% 65,79% 67,15% 72,95% 75,30% 77,65% 80,0%

RENCANA (Tahun)REALISASI (Tahun)


Peta Program Minyak Tanah ke LPGPeta Program Minyak Tanah ke LPG

Konversi 2007-2008

Konversi 2009

Konversi 2010 - 2011

Rencana Konversi 2012 Rencana Konversi 2013 wilayah baru

Belum dikonversi Rencana Konversi 2013 penyisiran

22

eenergi berkelanjutan untuk semua di nergi berkelanjutan ... · renstra kl renja kl rkakl ......

Documents