KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 1

JAKARTA- Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) memeriksa hakim konsti-tusi Maria Farida dan An-war Usman serta panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk dalam perkara dugaan pemerian suap kepada mantan ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan perkara seng-keta pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya tidak tahu,” kata Anwar Usman ketika ditanya mengenai penerimaan uang Rp10 miliar terkait pilkada Jawa Timur di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Dalam surat dakwaan Akil dis-ebutkan bahwa Akil menerima janji pemberian uang sebesar Rp10 miliar dari Zainuddin Amali selaku Ketua

Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Jawa Timur yang juga ketua bidang pemenangan pilkada Jawa Timur un-tuk pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf agar Akil menolak permoho-nan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Su-mawiredja.

Dalam perkara itu Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan An-war Usman.

“Saya baru empat bulan di panel,” tambah Anwar.

Sedangkan Maria Farida men-gaku diperiksa untuk sengketa pilka-da Lebak Banten.

“Diperiksa untuk (pilkada) Lebak, untuk bu Atut,” kata Maria Farida.

Kasianur juga mengaku diperiksa untuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Masih ada kaitannya dengan Lebak,” kata Kasianur.

KPK menduga bahwa Atut bersa-ma adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan memberikan suap sebe-sar Rp1 miliar kepada mantan ketua MK Akil Mochtar melalui seorang

advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah berstatus tersang-

ka untuk mengurus seng-keta pilkada Lebak.

Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah

dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-

dak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan mak-sud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pi-dana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150-750 juta.

=ANT/DESCA

26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000RABU www.koranmadura.com

0328-6770024

Napoli dan Fiorentina TertahanNAPLES - Napoli dipaksa harus berbagi angka saat menjamu Genoa setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan pertandingan Liga Italia Serie A di San Paolo, Senin (24/2) waktu setempat atau Selasa (25/2) dini hari WIB. Kemenangan “Partenopei” yang sudah didepan mata harus buyar pada enam menit jelang waktu normal menyusul gol penyama kedudukan dari pemain Genoa Emanuele Calaio.Napoli yang mendominasi laga sejak awal sukses membuka keunggulan pada menit ke-18. Adalah Gonzalo Higuain yang melesakan gol ke-13 musim ini seusai memaksimalkan umpan terukur Marek Hamsik lewat tembakannya.

Selengkapnya halman 16

Sutan Bhatoegana

Makin Tersudut

Berita Utamahal | 2

KPK Periksa Hakim dan Panitera MK

ant/yudhi mahatma HAKIM MK DIPERIKSA KPK. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus Pilkada Lebak Banten dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah, Jakarta, Selasa (25/2). KPK akan mendalami peran Atut dalam putusan pemungutan suara ulang Pilkada Lebak yang juga melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Anwar Mengaku Tidak Tahu Uang Rp 10 M Terkait

Pilkada Jatim

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 2 Berita Utama

JAKARTA-Dugaan adanya aliran dana dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR semakin terang.

Seperti diutarakan mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Didi Dwi Sutrisno Hadi, dirinya diperintahkan Waryono Karyo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM mengirimkan kepada Ket-ua Komisi VII DPR RI dan anggotanya. Menurut Didi, uang tersebut berasal dari SKK Migas senilai 140 ribu US Dollar. “Saya masukkan dalam amplop. Amplop saya tulis P untuk pimpinan, A untuk anggota dan S untuk sekretariat Komisi VII,” kata Didi saat bersaksi dalam si-dang kasus suap dengan terdakwa man-tan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakar-ta, Selasa (25/2).

Didi memperinci, untuk pimpinan senilai 7.500 US Dollar; anggota senilai 2.500 US Dollar, sementara sekretariat Rp 2.500 US Dollar. “Untuk pimpinan sebanyak 4 amplop dan anggota 43 am-plop, sekretariat 1 amplop,” tegasnya.

Dia mengaku tidak berani meny-erahkan uang itu kepada Komisi VII. Sehingga ia menghubungi Sekretariat

Komisi VII, Irianto pada 12 Juni. Irianto yang merupakan staf Ketua Komisi VII DPR itu yang kemudian menerimanya. “Tas berisi amplop saya serahkan ke dia. Dan ada tanda terimanya. Itu sudah saya serahkan ke penyidik,” katanya.

Didi juga menerangkan bahwa ada kiriman tahap kedua dari pihak SKK Mi-gas sebesar 50 ribu US Dollar. “Untuk yang kiriman kedua, saya lupa namanya (dari siapa). Tapi mengaku dari SKK Mi-gas,” terangnya.

Uang tahap kedua itu dilaporkan ke Sekjen. “Pak sudah ada. Tapi hanya 50 Ribu US Dollar. Oh cuma 50 ribu saja, nanti marah,” kata Didi meniru pernyat-aan Sekjen, saat rapat di DPR.

Sambung Didi, uang itu disimpan di Biro Keuangan. Hingga Rudi ditangkap dana itu masih tersimpan.”Saya tidak tahu uang-uang itu untuk apa,” pung-kasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, mengaku ada pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada Juli 2013 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.

Hal itu ditegaskan Sutan ketika dice-car Jaksa pada KPK, Riono, mencecar Sutan terkait pertemuan di hotel yang diduga membicarakan soal THR untuk anggota Komisi VII.

Sutan mengatakan, pertemuan di hotel itu untuk agenda buka puasa ber-sama antara Komisi VII dengan seluruh mitra termasuk SKK Migas. Menurutnya,

semua anggota Komisi VII diundang, tapi karena bulan puasa maka tidak ada yang datang.

Dia juga akui ada pembicaraan khu-sus dengan Rudi kala itu. Namun, saat itu Sutan hanya mengkonfirmasi ke Rudi apakah mengenal seseorang bernama Deni. “Saya tanya ke Pak Rudi apakah kenal dengan Deni, dia jawab ‘tidak’,” ujar Sutan.

Selain itu, Sutan mengakui ada per-temuan di Bimasena, kompleks Bidaka-ra, Jakarta. Ia mengaku datang ke Bima-sena untuk bertemu temannya, tetapi dia pun kaget karena di situ sudah ada Rudi Rubiandini. Padahal, sebelumnya Rudi mengaku padanya bahwa dirinya sedang sakit.

Mengenai pertemuan di Hotel Crowne dan Bimasena itu tercantum pula di dalam dokumen yang diduga kuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sutan pada November 2013, yang bocor ke media massa beberapa waktu lalu.

Dalam BAP itu, pertemuan di Ho-tel Crowne juga menjadi isi perjanjian Sutan dengan orang bernama Sartono, yang satu hari sebelumnya menelepon Sutan. Sartono mengaku utusan dari Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas

Di Hotel Crowne, dua orang bernama Eka Putra dan Deni Karmaina datang. Saat bertemu, Eka mengenalkan teman-nya yang bernama Deni sebagai teman dari Ibas.

Sedangkan, dalam pertemuan di Bi-masena, kompleks Bidakara, Jakarta, Sutan sebetulnya berharap bertemu Ibas sendiri. Namun, Eka langsung mengajak Sutan ke sebuah ruangan di mana sudah ada Rudi Rubiandini, Sartono dan Deni.

Sartono meminta agar Sutan men-dukung rencana pemenangan PT Rekaya-sa Industri yang sedang mengikuti tender di SKK Migas. Tapi, Sutan menolaknya dan ingatkan pesan SBY bahwa tidak boleh ada kongkalikong semacam itu.

=GAM/ABD

Sutan cs Makin Tersudut

KEBAKARAN HUTAN

Asap Semakin PekatDUMAI, RIAU- Kondisi udara di Kota Dumai, Provinsi Riau makin tidak se-hat sejalan dengan tambah pekatnya pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

“Kabut asap pagi ini sangat pekat dan sudah masuk kedalam rumah dan membuat kegiatan jadi terhambat. Kabut asap mem-buat mata perih dan sesak nafas apalagi kalau tidak memakai masker,” kata Shalihin, warga Jalan Rambutan, Kecamatan Dumai Kota, Selasa.

Dia mempertanyakan upaya pemerintah yang sejauh ini dianggap belum berhasil dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi sehingga kabut asap masih bermunculan.

Shalihin mengakui, dampak kepungan kabut asap di daerah ini sangat mence-mari udara dan tidak baik untuk kesehatan manusia dan lingkungan serta membuat aktivitas warga menjadi tidak nyaman.

“Asap masih saja menyelimuti Dumai, dan kondisi ini sangat berbahaya bagi kes-ehatan manusia dan lingkungan, terutama sekali bagi orangtua yang mempunyai bayi dan anak dibawah lima tahun serta ibu hamil dan menyusui,” terangnya.

Hal senada juga diutarakan Dilla, warga Kecamatan Dumai Timur yang mengaku resah dengan kabut asap ini karena bisa menggangu kesehatan buah hatinya. Dia meminta secepatnya partikel putih ini menghilang dan teratasi.

“Kalau dapat kabut asap ini bisa segera diatasi karena kami yang punya anak bayi resah dan cemas dengan gangguan asap yang sudah masuk ke dalam rumah,” ungkap Dilla.

Pantauan, ketebalan kabut asap beraki-bat jarak pandang warga pengendara se-pedamotor terbatas hingga mencapai hanya 100 meter dan mengeluarkan bau khas yang sangat pekat.

Selain itu, terlihat juga masih banyak pengendara sepedamotor dan para peserta didik yang sejauh ini belum diliburkan pemerintah di jalan raya enggan meng-gunakan masker hingga asap terhirup oleh mereka.

=ABDUL RAZAK

Aliran Dana dari SKK Migas Kian Jelas

JAKARTA-Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana mengaku bahwa stafnya yang bernama Irianto Muchyi pernah mendatangi kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat itu kepergiannya untuk mengambil dokumen.

Namun, Sutan menegaskan tidak pernah menerima bingkisan dari Irian-to. Dia juga tegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Irianto pergi ke ESDM untuk mengambil doku-men. Dan lagi, dokumen itu sendiri tidak pernah diserahkan kepada dirinya.

“Tidak ada (terima uang),” tegas Sutan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).

Mendapat desakan dari jaksa, Sutan mulai berbelit-belit. Ia akhirnya menga-takan bahwa dokumen dari Irianto itu, berdasarkan yang diketahuinya, sudah diserahkan kepada seorang bernama

Iqbal. “Saya tidak pernah terima dari

Iqbal,” tegasnya lagi.Mengenai sosok bernama Iqbal itu,

Sutan tidak memberi keterangan jelas. Sutan hanya mengatakan bahwa Iqbal adalah seorang yang sering membantu.

“Kadang-kadang bantu saya. Seka-rang tidak bertemu lagi (dengan Iqbal). Dia alami kecelakaan,” kilah Ketua DPP Partai Demokrat itu

Sebelumnya, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisno Hadi, mengaku pernah diperintahkan Waryono Karyo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM mengirimkan uang kepada Ketua Komisi VII DPR RI dan anggotanya. Menurut Didi, uang tersebut berasal dari SKK Migas senilai 140 ribu dolar AS.

“Saya masukkan dalam amplop. Amplop saya tulis P untuk pimpinan, A untuk anggota dan S untuk sekretariat

Komisi VII,” kata Didi saat bersaksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2).

Didi merinci, untuk pimpinan senilai 7.500 dolar AS; anggota senilai 2.500 dolar AS, sementara sekretariat 2.500 dolar AS.

“Untuk pimpinan sebanyak 4 am-plop dan anggota 43 amplop, sekretariat 1 amplop,” terangnya.

Ia mengaku tidak berani meny-erahkan uang itu kepada Komisi VII. Sehingga ia menghubungi Sekretariat Komisi VII, Irianto pada 12 Juni. Irianto yang merupakan staf Ketua Komisi VII DPR itu yang kemudian menerimanya. “Tas berisi amplop saya serahkan ke dia. Dan ada tanda terimanya. Itu sudah saya serahkan ke penyidik,” katanya.

=GAM/ABD

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Soal “Titipan” dari ESDM Sutan Ngeles

Asap masih saja menyelimuti Dumai, dan kondisi ini san-gat berbahaya bagi keseha-

tan manusia dan lingkungan, terutama sekali bagi orang-

tua yang mempunyai bayi

ShalihinWarga

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 3PROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III 3NasionalKORAN MADURA

Berdasarkan keterangan KBRI Kuala Lumpur, Selasa, WNI yang dideportasi itu terdiri dari lelaki sebanyak 1.759 orang, peremp-uan 701 orang, anak-anak lelaki 17 orang dan anak-anak peremp-uan 17 orang.

“Mereka dipulangkan ke In-donesia melalui Pasir Gudang, Johor menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau,” kata Koordinator Fungsi Kon-suler KBRI Kuala Lumpur, Dino Nurwahyudin, kepada pers di Kuala Lumpur.

Ia menjelaskan setiap ming-gu, pemerintah Malaysia mende-portasi WNI yang dianggap se-bagai pendatang asing tanpa izin (PATI) yang tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk tinggal dan bekerja di negara ini.

Disebutkannya, pemerintah Malaysia sedang menjalankan operasi terhadap PATI dan sep-ertinya akan terus dilaksanakan sampai target mereka bisa mem-bersihkan para pendatang asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tinggal dan bekerja di negara ini.

Pada 2013, pemerintah Ma-laysia juga telah memulangkan sekitar 19 ribu PATI asal Indone-sia.

Operasi imigrasi ini sebagai kelanjutan dari program pemuti-han (6P) terhadap para pekerja asing.

Jumlah WNI yang ikut pro-gram 6P tersebut mencapai 348 ribu dan 201 ribu orang di antaranya telah dilegalisasi dan diperkirakan sekitar 120 ribuan

WNI yang statusnya belum pu-nya izin kerja (permit).

Pemerintah Malaysia tampak konsisten melaksanakan operasi imigrasi ini. Sebab selain PATI, para majikan yang mempekerja-kan PATI turut ditangkap.

Paling banyak Sementara itu, jumlah pendatang asing tanpa izin (PATI) asal Indonesia ter-tangkap dalam operasi yang di-gelar Imigrasi Malaysia menjadi yang terbanyak dibanding pen-datang dari negara lain seperti Myanmar, Bangladesh, Filipina.

sejak operasi tersebut digelar 21 Januari hingga 21 Februari 2014 sebanyak 5.508 PATI ter-jaring razia, 2.156 orang berasal dari Indonesia, Myanmar (786), Bangladesh (596), Filipina (589), Nepal (355), India (276), dan Pa-kistan (242).

Tangkapan juga dilakukan terhadap 59 majikan karena melakukan kesalahan termasuk menggaji dan melindungi PATI.

“Kami sudah memulangkan 5.261 PATI ke negara asal mas-ing-masing setelah pengusutan lanjut dijalankan,” kata Wakil

Ketua Imigrasi (Kawalan) Datuk Sakib Kusmi seperti dikutip me-dia terbitan Kuala Lumpur, Senin (24/2).

Sepanjang tempo tersebut, sebanyak 794 Operasi dilancar-kan dengan melibatkan 9.000 petugas dari instansi terkait.

“Malaysia sudah memper-mudah urusan permohonan visa untuk masuk ke negara ini teta-pi masuklah melalui jalur yang ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, peraturan tidak pernah menghalang warga negara lain untuk berkunjung atau bekerja di Malaysia, namun mereka perlu membuat permo-honan visa dan permit.

“Bahkan 2014 adalah Tahun Melawat Malaysia dan kita amat menyambut kehadiran pelan-cong sebagai satu cara menin-gkatkan ekonomi negara,” kata Sakib Kusmi.

Namun pada saat yang sama, keselamatan juga perlu dipertim-bangkan melalui penegakan hu-kum yang akan terus dijalankan dari waktu ke waktu, katanya.

=ANT/ N. AULIA

2.509 WNI Dideportasi dari Malaysia KUALA LUMPUR- Pemerintah Malaysia dalam dua bulan terakhir telah memulangkan sebanyak 2.509 warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap dalam operasi imigrasi yang dilaksanakan seren-tak mulai 21 Januari serta yang mempunyai kasus kriminal di negara ini.

JELANG PEMILU 2014

Waspadai Upal !

JAKARTA-Kepolisian siap mengawasi peredaran uang palsu atau upal selama proses Pemilu 2014. Ditengarai, upal kerap digunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam mel-akukan politik uang. “Sinyalemen kita meningkat, adanya penang-kapan di berbagai daerah,” ujar Kapolri Jenderal Sutarman saat dijumpai di gedung MPR, Sen-ayan Jakarta, Selasa (25/2).

Karena itu, dia berharap masyarakat lebih cerdas dalam menerima pemberian uang dari pihak tertentu. Terutama, pembe-rian yang berkaitan dengan jual beli suara. “Kita harapkan agar rakyat itu memilih wakil raky-atnya, dan capres atau cawapres nanti dengan hati yang tidak dipengaruhi uang,” tegas Sutar-man.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meya-kini semua parta politik peserta pemilu 2014 akan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. “Saya meyakini nggak akan ada yang telat, karena semua parpol sudah komitmen,” ujar Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Selain itu, lanjut Nur, KPU sudah mengirim surat edaran untuk mengingatkan, semua jenis laporan keuangan yaitu laporan sumbangan, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye harus sampai ke meja KPU paling lambat pada 2 Maret.

Dia menambahkan, bahwa lembaga pimpinan Husni Kamil Manik juga sudah membuka lay-anan help desk untuk membantu 12 parpol menyusun laporan keuangannya. “Kita juga buka layanan help desk. Selain itu mulai Selasa kemarin kita sudah buka konsultasi bilateral dan KPU didampingi IAI (ikatan akuntan Indonesia),” tandas Nur.

Batas WaktuKPU sendiri kata Nur tidak

main-main soal laporan keuan-gan partai politik peserta pemilu 2014. Semua jenis laporan keuan-gan yaitu laporan sumbangan, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye harus sampai ke meja KPU paling lambat pada 2 Maret pukul 18.00 WIB. “Paling lambat 2 Maret jam 6 sore. Kalau terlambat kena sanksi yaitu batal sebagai parpol peserta pemilu,” katanya.

=GAM/ABD

ant/yudhi mahatma SUTAN BHATOEGANA BERSAKSI. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2). Sutan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan terdakwa Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 4 Nasional

KONTROVERSI DANA BANTUAN

DPR Pertanyakan Hibah US$5,94 Juta

ant/yudhi mahatmaSIDANG PLEDOI DEDDY KUSDINAR. Terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah-raga Nasional (P3SON) Hambalang Deddy Kusdinar (kiri) dikawal petugas saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2). Pada sidang sebelumnya Deddy Kusdinar dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

JAKARTA-Badan Anggaran DPR memper-tanyakan rencana pemerintah yang akan memberikan hibah senilai US$5,94 juta un-tuk Grand Sheikh Al-Azhar Cairo, Mesir dan IMAAM Center Maryland, Washington DC.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bang-gar DPR, Ahmadi Noor Supit di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (25/2). Dia mengatakan, rencana pemerintah tersebut belum masuk ke dalam APBN 2014 dan nota keuangannya.

“Pada saat kita (DPR dan pemerintah) melaku-kan pembahasan APBN 2014, persoalan ini belum termasuk dalam nota keuangan yang diusulkan pemerintah. Biasanya, setiap anggaran yang disepakati harus melalui persetujuan DPR,” kata Ahmadi.

Dia mengatakan, DPR perlu melihat rencana hibah tersebut secara governance dan terkait den-gan pertanggungjawabannya.

“Semua prosedur harus terpenuhi, agar di kemudian hari tidak berakibat menjadi persoalan yang tidak kita kehendaki. Jika bisa clear dalam sisi governance, barangkali tidak ada persoalan dari kami,” tutur Ahmadi.

Ahmadi merincikan, rencana hibah senilai US$2,94 juta untuk penyelesaian pembangunan as-rama mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar Cairo, Mesir. Sedangkan, sebesar US$3 juta untuk pembelian dan renovasi mesjid Indonesian Muslim Association in America (IMAAM) Center di Mary-land, Washington DC.

=GAM

JAKARTA-Keputusan pemerintah memotong anggaran pembangu-nan tempat pemungu-tan suara (TPS) Pemilu 2014 disesali Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mendesak supaya alokasi dana pembuatan TPS disamakan dengan Pemilu 2009 yaitu sebe-sar Rp 750.000.

“Sementara ini pembangunan TPS itu dialokasikan Rp 500 ribu untuk masing-masing TPS. Kami meminta paling tidak disamakan dengan (Pemilu) 2009, yaitu Rp 750 ribu,” ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Jakar-ta, Selasa (25/2).

Arif menilai, minimnya ang-

garan pembangunan TPS akan membuat TPS tidak sesuai den-gan standar yang telah ditetap-kan KPU. Menurutnya, anggaran pembangunan TPS minimal Rp 750 ribu per TPS seperti anggaran lima tahun silam.

“Di TPS itu antara lain harus sewa tenda atau sewa ruangan dan sewa kursi. Standar kami ukuran TPS itu 8x4 meter persegi. Tenda untuk ukuran sebesar itu mungkin tidak cukup Rp 300 ribu sekarang. Jadi sebenarnya kalau anggaran per TPS Rp 750 ribu juga minimum,” ucapnya.

Arief menambahkan, hingga saat ini, KPU belum menda-pat tanggapan atas permintaan penambahan anggaran TPS dari Kementerian Keuangan. Pada-hal, waktu pelaksanaan pemun-gutan suara tinggal 43 hari lagi. “Kalau APBN tidak menyediakan dana itu, kami meminta dukun-

gan pemerintah daerah untuk mengimbau masyarakatnya agar bergotong-royong membantu pembangunan TPS itu,” katanya.

KPU sebelumnya telah men-etapkan jumlah TPS untuk Pemilu Legislatif bertambah dari 545.778 menjadi 546.278 untuk pemilihan di dalam negeri dan luar negeri.

Sementara itu, masyarakat difabel menuduh KPU telah mel-anggar hak azasi manusia (HAM) mereka menyusul penghapusan penggunaan alat bantu berupa template braille pada Pemilu Leg-islatif 2014, 9 April mendatang.

Ketua Ikatan Alumni Panti Sosial Bina Netra Wyataguna, Suhendar mengatakan, dengan menghapus penggunaan alat ban-tu surat suara braile tersebut, tel-ah menunjukkan KPU tidak mam-pu menyelenggarakan pemilihan umum. Selain itu, Suhendar juga menilai, KPU telah melakukan

diskriminasi.“KPU ternyata telah melaku-

kan sebuah pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran hak pilih kami. Terbukti, dengan meng-hilangkan alat bantu yang sebe-narnya sudah ada sejak beberapa (kali) pemilihan umum,” kata Suhendar.

Suhendar mengatakan, tidak adanya alat bantu memilih pada saat pencoblosan untuk pemilih difabel, akan memperbesar angka “golongan putih” (golput) dalam pemilu.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, punya hak untuk ber-partisipasi di bidang politik. Alat bantu berupa template braille itu dikatakan juga olehnya seba-gai sebuah bentuk kemandirian kaum difabel dalam partisipasi di pemilihan umum. “Terpaksa kami mengatakan, bukan kami ingin

golput tapi KPU lah yang memak-sa kami untuk golput,” tegasnya.

Ketua Ikatan Tunanetra Mus-lim Jawa Barat, Yudi Yusfar me-nambahkan, KPU juga dianggap telah mengabaikan aspek raha-sia dalam azas pemilu langsung umum bebas rahasia (Luber) ke-tika mengganti kebijakan peng-gunaan template braille dengan penyertaan pendamping untuk penyandang disabilitas.

“Walaupun bagaimana, tetap mengurangi kerahasiaan dan san-gat bertentangan dengan azas Luber. Jadi kami dengan tegas menolak pemberian jasa pen-damping walaupun dengan kelu-arga,” bebernya.

Padahal bagi mereka, tem-plate braille adalah harga mati dalam pemilu. Pasalnya, ciri khas warga mandiri adalah mampu melakukan sendiri.

=GAM/AJI

Dana Pembangunan TPS Dipotong

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 5LINTAS NUSANTARAPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III 5EkonomiKORAN MADURA

Peraturan pertama ada-lah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014.

Peraturan lainnya ada-lah dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kon-sumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diterbitkan 14 Februari 2014.

“OJK mengeluarkan POJK tentang Lembaga Alternatif Pe-nyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) dan SEO-JK sebagai aturan pelaksanaan dari POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuan-

gan dengan memperhatikan Pasal 29 UU OJK yang mengam-anatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekan-isme dan memfasilitasi penye-lesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Jakarta, Selasa (25/2).

Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, mu-rah, adil, dan efisien serta terse-dianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang bisa meningkatkan keper-cayaan konsumen terhadap lem-baga jasa keuangan.

Muliaman menjelaskan Pera-turan OJK tentang LAPS ini men-gandung 5 (lima) aspek utama. Pertama, penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan dan konsumen diselesaikan

melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan kon-sumen oleh lembaga jasa keuan-gan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa mela-lui lembaga alternatif penyele-saian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution) apabila penyelesaian pengaduan konsumen di internal lembaga jasa keuangan tidak da-pat diselesaikan.

Kedua, menciptakan in-frastruktur dalam penyelesaian sengketa dengan pembentukan LAPS di masing-masing sek-tor jasa keuangan paling lam-bat tanggal 31 Desember 2015. LAPS dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai dengan kegiatan usahanya.

Ketiga, LAPS menerapkan prinsip aksesibilitas, prinsip in-dependensi, prinsip keadilan, dan prinsip efisiensi dan efekti-fitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar penye-lesaian sengketa di sektor jasa

keuangan dapat diselesaikan secara mudah, murah, cepat dan efektif.

Keempat, OJK akan mener-bitkan Daftar LPAS di Sektor Jasa Keuangan setelah dilakukan-nya assesment oleh OJK dalam pemenuhan prinsip utamanya. Kelima, lembaga jasa keuangan wajib mematuhi dan melaksana-kan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Selain POJK tersebut, OJK juga menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Menin-gkatkan Literasi Keuangan dan tentang Pelayanan dan Penyele-saian Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindun-gan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan kedua SE-OJK yang merupakan pera-turan pelaksana POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan ber-laku efektif pada tanggal 6 Agus-tus 2014.

=GAM

Angin Segar Buat Konsumen Jasa KeuanganJAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan beberapa peraturan terkait perlindun-gan konsumen di sektor jasa keuangan.

KLIRING DAN RTGS

Bank Nakal Harus Disanksi

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diminta untuk memberikan sanksi kepada perbankan na-sional yang secara institusional menetapkan sendiri besaran biaya transaksi kliring dan real time gross settlement (RTGS).

Hal tersebut seperti dikata-kan pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono di Jakarta, Selasa (25/2). Dia menegaskan, industri perbankan tidak diperkenan-kan untuk menetapkan biaya kliring dan RTGS tanpa mengi-kuti ketentuan yang ditetapkan otoritas.

“Sudah barang tentu bank nasional tidak boleh menetapkan biaya kliring dan RTGS sesuka hatinya, kalau besaran biaya itu sudah dipatok Bank Indonesia.. Maka, Bank Indonesia sudah sepatutnya memberi sanksi ke-pada pelanggar itu,” papar Paul.

Menurut Paul, BI harus mampu mengatur secara tegas mengenai besaran biaya kliring dan RTGS yang selama ini telah membebankan nasabah dengan biaya yang berada di atas rata-rata ketentuan bank sentral.

Dia berharap, aturan men-genai biaya transaksi kliring dan RTGS tersebut bisa dirancang se-cara spesifik melalui Peraturan BI (PBI), sehingga ada sanksi yang jelas bagi bank yang melanggar aturan.

“Hal ini penting dan mende-sak untuk dilakukan, agar ada upaya yang semakin melindungi kepentingan nasabah, seperti tercantum pada pilar sistem per-bankan dalam Arsitek Perbankan Indonesia (API) yang belum per-nah direvisi,” kata Paul sembari menyebutkan, API diluncurkan BI sejak awal 204.

Sebelumnya, Direktur Ekse-kutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Rosmaya Hadi mengatakan, biaya kliring dan RTGS yang ditetapkan industri perbankan jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok BI.

Selama ini, ujar Rosmaya, bank membebankan biaya RTGS kepada nasabah mencapai Rp75.000 per transaksi dan untuk biaya kliring dikenakan rata-rata Rp10.000/transaksi. Padahal, BI sudah mematok biaya kliring Rp1.000/transaksi, sedangkan RTGS berkisar Rp7.000- Rp15.000 per transaksi.

=GAM

ant/andika wahyuKEBAKARAN. Warga mencoba menyelamatkan harta bendanya sementara pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah rumah di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (25/2). Sejumlah warga menyatakan api yang melanda pemukiman padat penduduk tersebut berawal dari sebuah warung tegal.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 6 Ekonomi

JAKARTA- Industri maritim di kawasan Asia diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif pada 2014 setelah beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan.

Analis BIMCO, Peter Sand dalam perny-ataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa menyatakan, industri bahari akan bergerak ke arah yang tepat pada tahun ini.

“Dengan pulihnya ekonomi sedunia, pan-dangan penuh optimis bagi pasar perkapa-lan tak pernah secerah seperti sekarang. Di masa mendatang, kualitas kargo, keamanan pengiriman dan kesiapan untuk melayani permintaan akan menjadi kunci keberhasi-lan,” katanya ketika menyampaikan rencana penyelenggaraan Asia Pacifik Maritim (APM) ke-13 di Singapura 19-21 Maret 2014.

Roberto Cazzulo dari RINA Group menga-takan selama dasa warsa terakhir, Asia telah memainkan peran yang semakin penting dalam perkapalan.

Permintaan tinggi terhadap pengapalan curah, tersedianya operator pelabuhan kelas wahid, peningkatan teknologi pendukung, inovasi dan serta dukungan kuat dari sektor publik maupun swasta termasuk masyarakat yang terkait, merupakan penggerak yang akan terus menyokong Asia sebagai pemimpin in-dustri bahari.

“Asia berubah dengan cepat dan Asia Pacifik Maritim 2014 merupakan landasan penting bagi para pemain industri,” katanya.

Managing Director Reed Exhibitions Mi-chelle Lim menyatakan APM memadukan pameran, konferensi dan seminar untuk membangun jejaring yang menghubungkan pembeli dari Asia-Pasifik dengan para pe-masok bahari internasional.

Kegiatan dua tahunan itu akan digelar di ruangan seluas 21.000 meter persegi diikuti 1.500 perusahaan bahari internasional dari 53 negara dan dihadiri 15.000 pengunjung dari 60 negara meningkat dari 2012 yang me-nampilkan 1.300 perusahaan serta dihadiri 13.000 pengunjung.

=ANT/SUBAGYO

Industri Maritim Asia Diprediksi Tumbuh Positif

PAJAK

Tidak Bayar Pajak, Dua Restoran DisegelSEMARANG- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP-KAD) Kota Semarang mengakui pada 2013 ada dua restoran yang sempat disegel akibat tidak membayar pajak.

ant/puspa perwitasariKERJASAMA INDONESIA-RUSIA. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan Deputi Perdana Menteri Rusia Dmitry O Rogozin sebelum memulai Sidang Komisi Bersama ke-9 Indonesia-Rusia bidang ekonomi di Jakarta, Selasa (25/2). Pertemuan tersebut membahas perkemban-gan kerjasama ekspor produk barang, agrikultural, proyek infrastruktur, energi, kesepakatan memperce-pat ground breaking pembangunan kereta api khusus batu bara di Kalimantan dan pariwisata.

“Sanksi kami berikan secara ber-tahap. Teguran pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tetap tak mempan ya kami segel,” kata Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana di Sema-rang, Selasa.

Hal tersebut diungkapkannya di sela “Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Berprestasi Tahun 2013” yang berlangsung di Rumah Makan Sixteen Semarang.

Menurut dia, penyegelan tempat usaha merupakan langkah terakhir yang diambil Pemerintah Kota Sema-rang jika wajib pajak tetap bersikeras menghindar dari kewajibannya dan tidak mau bersikap kooperatif.

“Mereka ini yang tidak mau bayar pajak sama sekali. Ditegur satu, dua, tiga kali tidak mempan, baru ditutup (disegel, red.),” katanya, seraya eng-gan menyebutkan nama dua restoran yang dimaksud.

Untuk pengusaha yang menunggak pajak, ia mengakui memang ada saja pihak yang menunggak pajak, tetapi tren pengusaha menunggak ataupun mangkir pajak terus mengalami penu-

runan dari tahun ke tahun.Apalagi, kata dia, Pemkot Sema-

rang memberikan “reward” (peng-hargaan) bagi para wajib pajak yang berprestasi dalam konsistensinya membayar pajak dan keterbukaannya dalam pengelolaan keuangan.

Dengan pemberian penghargaan itu, ia mengharapkan para pengusaha bisa termotivasi untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak se-hingga pendapatan Pemkot Semarang dari sektor pajak bisa meningkat.

Untuk mengoptimalkan penda-patan sektor pajak, ia mengatakan Pemkot Semarang berencana menera-pkan pantauan pajak secara “online” di sejumlah kasir tempat usaha, tetapi masih menunggu dasar hukumnya.

“Kami sudah ajukan penawaran ke semua kalangan perbankan, alatnya juga sudah ada. Tetapi, masih dikaji pijakan hukumnya. Nanti, akan diatur dalam peraturan daerah atau peratu-ran wali kota,” katanya.

Selain itu, Yudi menjamin oknum-oknum pegawai bidang perpajakan yang “nakal” bakal ditindak tegas

=ANT/ ZUHDIAR

JAKARTA-Unit Usaha Syariah (UUS) Bank OCBC NISP kembali men-catatkan prestasinya dengan menya-bet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang “Islamic Finance Award 2014” untuk kategori Top Growth Financing (1st rank), Top Growth Funding (2nd rank), dan The Best Sharia Unit (2nd rank), kategori bank dengan aset di bawah Rp 1 triliun.

Ini sangat membanggajan disaat usia UUS Bank OCBC NISP baru me-masuki tahun kelima. “Kami bangga dan berterima kasih atas penghargaan yang diterima khususnya untuk UUS Bank OCBC NISP,” ujar Direktur Bank OCBC NISP Andrae Krishnawan di Ja-karta, Selasa (25/2).

Menurutnya, kepercayaan dan dukungan dari nasabah merupakan semangat bagi OCBCNISP untuk terus berprestasi. Penghargaan ini sekaligus merupakan tantangan dan motivasi untuk senantiasa meningkatkan kual-itas dan pelayanan serta terus meng-hadirkan produk yang dapat men-

jadi solusi atas kebutuhan nasabah perbankan syariah. ”Pertumbuhan financing dan funding kami di tahun 2013 mencapai masing-masing sebe-sar Rp 1,4 triliun dan Rp 1,0 triliun atau tumbuh masing-masing sebesar 117% dan 69%. Pertumbuhan ini teru-tama didorong oleh salah satu produk unggulan kami yaitu pembiayaan KPR iB menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah,” ujar Senior Advisor Koko T. Rachmadi.

Islamic Finance Award 2014 mer-upakan kegiatan tahunan KARIM Business Consulting (KBC) sejak ta-hun 2004 yang bertujuan untuk mem-berikan apresiasi kepada Lembaga Keuangan Syariah yang menunjukkan pencapaian kinerja terbaik sepanjang tahun 2013. Penilaian yang dilaku-kan oleh tim juri independen yang berkualitas tidak hanya didasarkan pada kualitas kinerja saja, melainkan juga tingkat kualitas pelayanan ke-pada nasabah.

= GAM

PERBANKAN

Bank OCBC NISP Syariah Raih 3 Penghargaan

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 7PROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III 7OpiniKORAN MADURA

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala),

Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Jebakan Ekonomi

Salam Songkem Menelaah Kebijakan PPGermasalahan di negeri ini cukup komplet, baik di sektor ekonomi, pendidikan, moralitas, pemerin-

tahan, dan di sektor lainnya. Permasala-han di sektor-sektor tersebut sepertinya berdiri sendiri, namun sebenarnya saling terkait, karena memang tak bisa ter-pisahkan. Maraknya penyebaran video tak sopan beberapa bulan terakhir ini, misalnya, memang sangat memiriskan hati. Lebih memiriskan lagi ketika ter-ungkap aktor penyebaran video tak etis itu diketahui merupakan mantan analis foreign exchange (valuta asing) dan sar-jana ekonomi.

Sebagai sarjana ekonomi yang tidak lagi bersedia menjadi analis valuta asing justru menerjunkan diri menjadi aktor perdagangan video me-sum untuk membiayai istrinya yang sedang mengandung kiranya cukup mencoreng negeri ini dan menjadi potret kegagalan pendidikan. Sumber permasalahannya tentu tidak serta merta karena desakan ekonomi se-mata, tidak juga karena faktor pendidi-kan atau rendahnya moralitas, namun disebabkan oleh kompleksitas per-masalahan yang dihadapi negeri ini.

Jenjang pendidikan ternyata belum mampu mencetak outputnya memiliki moralitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Pemerintahan juga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang dapat menggiurkan output pendidi-kan sehingga lebih tertarik menjadi pebi-snis video maksiat yang sejatinya meru-sak masa depan pelajar dan negeri ini. Kesenjangan ekonomi yang begitu tajam telah melahirkan semangat kompetisi meraih harta kekayaan yang tidak sehat, sehingga ada yang tergiur menghalalkan segala cara, tanpa lagi mempedulikan implikasi baik-buruknya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seharusnya pemerintah, kemente-rian pendidikan, ekonom, dan kekua-tan lain bersatu padu menangani ber-bagai persoalan di negeri ini. sebab bila dicerna lebih mendalam, berbagai persoalan bersumber dari rendahnya moralitas. Masalah dekadensi morali-tas bangsa semakin tahun kian meng-khawatirkan, akibat kurikulum selama ini tidak lagi dibuat dengan mempriori-taskan aspek penanaman moralitas, sehingga pendidikan hanya mampu melahirkan regenesi bangsa yang pin-tar namun tidak diimbangi moral dan prilaku yang terpuji. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Kebijakan tersebut meru-pakan amanat Permendik-bud Nomor 87 Tahun 2013

tentang Program Profesi Guru Prajabatan. Kebijakan tersebut layak kita kaji kembali. Adanya program PPG ini menyebabkan banyaknya profesi guru diisi oleh para lulusan non kependid-ikan. Sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, maka akan masuk PPG agar mendapatkan pekerjaan.

Adanya PPG pula, ada hal yang harus diperhatikan. Status sarjana kependidikan dan non kependidikan nantinya akan disa-makan. Semua mahasiswa jika in-gin menjadi guru terlebih dahulu masuk PPG. Ini sama halnya sar-jana kependidikan dibandingkan sarjana lainnya sama dalam hal pencapaian menjadi guru.

PPG merupakan kebijakan yang harus dikaji kembali. Me-mang, hadirnya PPG sangatlah bagus bagi peningkatan kuali-tas guru. Namun, jika sarjana kependidikan dengan sarjana non kependidikan jika ingin jadi guru sama-sama masuk PPG ter-lebih dahulu, maka apa bedanya mereka yang mengenyam pen-didikan di fakultas pendidikan? Mereka sejak awal sudah mem-pelajari untuk menjadi guru. Mempelajari bagaimana men-gajar, mendidik, dan cara meny-ampaikan pelajaran. Kaidah dan aturan dalam dunia pendidikan sudah mereka pelajari sejak awal. Kalau pun ia sudah lulus dari pendidikannya ia sudah mempunyai bekal untuk menga-jar di sekolah-sekolah.

Berbeda dengan sarjana non pendidikan. Mereka mendalami ilmu sesuai dengan jurusannya.

Hanya mendalami disiplin ilmu yang ia inginkan sejak awal. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan dan menga-jarkan disiplin ilmunya. Karena mereka tidak mempelajari dan mengkaji metode dan kaidah dalam mengajar.

Jelas, antara sarjana pen-didikan dan non kependidikan sangatlah berbeda. Beda dalam mempelajari disiplin ilmunya. Sarjana kependidikan sejak awal memang sudah disiapkan untuk menjadi guru. Sehingga berbagai bekal yang dibutuhkan guru su-dah disiapkan semasa ia menjadi mahasiswa. Berbeda dengan sar-jana non kependidikan, mereka disiapkan bukan untuk menjadi guru atau pengajar. Melainkan mereka disiapkan untuk men-jadi profesi yang ia tekuni.

Dari masalah ini, kita dapat memahami, selayaknya sarja-na pendidikan tidak lagi perlu untuk mengikuti PPG. Karena perbekalan untuk menjadi guru sudah ia dapati. Bukan hanya perbekalan, mempraktikkan dalam dunia nyata pun sudah dikuasai oleh mahasiswa. Se-hingga pemerintah harus meng-hargai sarjana kependidikan. Jangan sampai ilmunya yang diperoleh dari saat masih di jen-jang Strata 1 menjadi sia-sia, ka-rena diulang kembali di program PPG.

Membludaknya GuruPPG merupakan program

pendidikan untuk memper-siapkan lulusan 2-1 Kependidi-kan atau S-1/D-4 non kependid-ikan yang berminat untuk menjadi seorang guru. Inilah yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Dapat ditaksirkan, bahwa kelak jika kebijakan ini sudah terealisasikan guru di bangsa ini akan membludak. Entah itu guru yang berkualitas ataupun hanya mengandalkan sertifikat untuk menjadi seorang guru.

Setelah mengikuti PPG, menurut M Nuh, peserta akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional dan otomatis men-dapat gelar GR yang diletakkan

di belakang namanya. Sebab, guru menurut M Nuh merupa-kan profesi, sama halnya dokter.

Kalaupun guru itu profesi disamakan seperti halnya den-gan dokter, maka tidak menutup kemungkinan ketika ingin men-jadi dokter ada progam semacam PPG. Program yang mengantar-kan sarjana agar menjadi dokter. Inilah pendidikan yang dialami bangsa kita. Pendidikan tidak mengarah kepada apa yang telah diperdalami. Tetapi, pendidikan dicampur adukan. Siapa yang ingin menjadi guru, walaupun tidak berasal dari fakultas pen-didikan tetap bisa, yaitu dengan mengikuti PPG.

Gelar GrPemerintah dalam hal ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinilai mengabaikan akar per-masalahan terkait dengan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik (guru) di Indonesia.

Pemerintah dinilai terlalu sibuk untuk mengurusi pem-berian gelar Gr bagi guru yang dianggap profesional. Setiap adanya guru yang profesional dan berkualitas tidaklah se-harusnya diberi gelar. Gelar menjadikan keformalan. Sedan-gkan setiap yang diformalkan akan mengalami penurunan kualitas. Karena pencapaian-nya adalah mendapatkan gelar, bukan untuk menjadi guru yang berkualitas dan bermutu.

Upaya untuk meningkat-kan kualitas guru tidaklah den-gan memberikan gelar. Namun, harus memperbaiki sistem pem-

binaan guru. Pembinaan yang dapat menghasilkan guru yang berkualitas. Guru yang dapat menjalankan pendidikan sesuai dengan cita-cita pendidikan.

Pembinaan dan pendampin-gan selayaknya terus diberikan kepada guru. Jika kita meng-inginkan bangsa ini maju, maka perbaikilah pendidikan. Pen-didikan yang berkualitas adalah guru yang berkompeten dan profesional. Kualitas pendidikan dan bangsa berpangkal kepada guru. Guru merupakan pengger-ak pendidikan. Tanpanya, pen-didikan tidak akan ada artinya.

Memang, niatan dari pemer-intah sangatlah bagus. Mem-berikan guru posisi yang tinggi. Yaitu dengan memberikan gelar Gr kepada guru yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meningkatkan kual-itas guru, selayaknya tidak difor-malkan seperti itu.=

Semua sarjana pen-didikan diwajibkan

untuk mengikuti pen-didikan profesi guru

(PPG). Kebijakan tersebut diberlaku-kan untuk melahir-kan guru-guru yang

profesional.

Pemerintah dalam hal ini Kemente-rian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),

dinilai mengabaikan akar permasalahan terkait dengan mutu dan profesionalisme

tenaga pendidik (guru) di Indonesia.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 8 OPINIPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III 8Lintas JatimKORAN MADURA

Moral-Agama Bekal Hadapi KorupsiPemprov Bentuk Lembaga Anti Korupsi Lokal

Sukardi mengatakan korupsi merupakan permasalahan yang

sangat kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah ekono-

mi saja, tetapi persoalan sosial, politik, hukum, budaya, pendidi-kan, terutama berkaitan dengan moral dan agama. "Yang pal-ing dominan bisa mencegahnya, yakni moral dan agama seseorang yang dapat menjadi dasar pen-yangga ke depan bagi kita untuk terbebas dari bahaya korupsi," ungkapnya.

Pemberantasan korupsi, tidak akan pernah hilang jika tanpa

didukung oleh komitmen seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen ber-sama dalam keberhasilan pem-berantasan korupsi. "Bagaiman-apun upaya pemberantasan korupsi, tidak akan berhasil tan-pa didukung adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa," tegasnya.

Membentuk Lembaga P2T

Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) memberikan apre-siasi kepada Pemprov Jatim yang mendirikan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). "Pemerintah Ka-bupaten/kota bisa mencontoh P2T, karena P2T merupakan bagian yang bisa dijadikan con-toh dimana menerapkan sistem online tanpa mempertemukan orang dengan orang sehingga mencegah adanya tindak korup-si," jelasnya.

Sukardi menjelaskan, Trans-parency Intenational (TI) dalam publikasinya untuk skor Corrup-tion Perception Index (CPI) di ta-hun 2013 dari 177 negara dunia, Indonesia menempati urutan ke 114 dengan skor CPI 32 dari skala 0-100. Ini berarti untuk skor nol dinilai paling korup, sedangkan skor 100 berarti dinilai sangat bersih.

Di kawasan regional ASEAN, Indonesia berada pada pering-kat keenam di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. "Ini men-unjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Sementara tuntutan masyarakat akan pengelolaan pemerintah-an harus bersih, transparan dan akuntabel semakin mengemuka," imbuhnya.

Sekdaprov berharap, seminar ini dapat merumuskan strategi maupun inovasi baru dalam hal pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Karena upaya menangkal korupsi akan bertahan untuk jangka waktu yang lama dengan cara pencegahan secara sistematis.

Seminar tersebut diikuti oleh seluruh Inspektorat di 38 Kabu-paten/kota dan menampilkan narasumber dari BPK RI, KPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian serta di moderatori langsung oleh BPKP Pusat.

= G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA – Moral dan agama menjadi dasar penyangga diri sekaligus bekal untuk menghadapi bahaya tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dae-rah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka seminar strategi mencegah korupsi sektor publik di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Pertemuan Inspek-torat Prov. Jatim, Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Selasa (25/2).

g. armadianto semeru/koran maduraPENGARAHAN. Sekdaprov. Jatim Akh. Sukardi memberikan pengarahan di acara seminar strategi mencegah korupsi di lingkungan Prov. Jatim bertempat di kantor Inspektorat Prov. Jatim.

SURABAYA - Dua komisioner cadangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, yakni Herdiana dan Agus Widodo, akan segera dilantik menggantikan dua komisioner yang dinyatakan lolos anggota KPU Jatim, yaitu Eko Sasmito dan Choirul Anam.

"Pelantikan akan dilakukan segera, tapi belum dipastikan jadwalnya. Ini untuk meleng-kapi komisioner KPU Surabaya karena hanya tiga anggota," ujar komisioner KPU Jatim Gogot

Cahyo Baskoro kepada wartawan di Surabaya, Selasa (25/2).

Ia menjelaskan, sesuai atu-ran pengganti dua komisioner tersebut adalah dua nama yang masuk dalam daftar cadangan sesuai urutan ke enam dan tujuh. Sebetulnya, dua nama itu yakni Herdiana dan Nurul Amalia.

Namun, nama terakhir saat ini tercatat sebagai anggota Komisi Informasi Jawa Timur dan memilih tidak meninggalkan lembaganya. Hal ini membuat

nama cadangan di urutan beri-kutnya naik, yakni Agus Widodo.

Ia mengungkapkan, KPU Kota Surabaya kebutuhannya sangat mendesak karena hanya berang-gotakan tiga orang. Karena tidak kuorum maka pihaknya bergerak cepat agar setiap persoalan dan rapat-rapat pleno bisa ditentukan.

"Kami bergerak cepat dan memanggil 2 nama yang menjadi cadangannya. Hari ini kami me-lakukan verifikasi apakah mereka masih memenuhi syarat atau

tidak dan menanyakan kesedian-nya," kata mantan komisioner KPU Kabupaten Jember tersebut.

Herdiana dan Agus Widodo sendiri terlihat mengikuti rapat bersama lima komisioner KPU Jatim dan Sekretaris KPU Jatim di kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis 1 Surabaya.

"Berbeda dengan KPU Jember yang komisionernya masih empat orang dan memenuhi kourum. Masalah di KPU Kota Surabaya lebih mendesak dibandingkan

KPU Jember," kata Divisi Sosial-isasi dan Humas KPU Jatim itu.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito membenarkan-nya dan dalam waktu sepekan ke depan akan segera dilantik.

Menurut dia, mendesaknya kebu-tuhan komisioner KPU Surabaya ka-rena Pemilihan Umum Legislatif akan segera dilaksanakan, tepatnya 9 April 2014. Pihaknya optimistis keduanya mampu bekerja sama dan menjalan-kan tugas dengan sebaik-baiknya.

= ANT/FIQIH ARFANI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dua Komisioner Cadangan KPU Surabaya Segera Dilantik

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 9Lintas Jatim

Rp 4,5 M untuk Perbaikan Kandang

Bantuan tersebut disampai-kan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Kelud di Posko Gedung Pertemuan Jasa Tirta Selorejo Kecamatan Ngan-tang, Kabupaten Malang, Selasa (25/2).

Ia mengatakan, ada perbaikan kandang ternak sebanyak Rp 4,5 miliar. Anggaran ini di luar dana rekonstruksi untuk perbaikan ru-mah warga. Bantuan perbaikan kandang perlu dilakukan meng-ingat kondisi fisik infrastruktur termasuk kandang ternak di dae-rah terdampak erupsi tersebut be-nar-benar memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Selain untuk perbaikan kandang ternak, ang-garan ini juga digunakan untuk membantu suplai pakan hewan ternak.

“Anggaran Rp 4,5 miliar itu untuk rekonstruksi kandang sapi peternakan, bukan kandang sapi peternak rumahan. Kandang sapi peternak rumahan saya yakin bi-ayanya tidak terlalu besar, dan bisa dicover oleh pemiliknya

sendiri,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Dana tersebut, menurutnya, akan digelontorkan bagi para pe-ternak di tiga kabupaten yakni Kediri, Malang, dan Blitar. Ber-dasarkan inventarisasi Dinas Pe-ternakan Prov. Jatim, selain me-nyebabkan kematian sejumlah sapi, erupsi Gunung Kelud juga merusak 295 unit kandang sapi di Kecamatan Ngantang Kabupa-ten Malang, 152 unit kandang di Kecamatan Puncu, serta 53 unit di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Seperti disampaikan sebe-lumnya, Pemprov Jatim telah menggerojokkan dana APBD Provinsi sebesar Rp 100 miliar untuk memperbaiki dan mereha-bilitasi sekitar 8.595 rumah yang rusak di wilayah Kediri, Blitar dan Malang akibat letusan Gunung Kelud.

Senin lalu, proses perbai-kan rumah yang dikerjakan oleh aparat gabungan TNI dan Polri mulai dilaksanakan. Rencananya 9 Maret nanti, perbaikan rumah

bisa diselesaikan semua bersa-ma-sama antara TNI Polri dan masyarakat. Diharapkan 9 Maret nanti, rumah-rumah tersebut su-dah bisa ditempati kembali.

Bantuan lainnya yakni di bi-dang pendidikan, berupa reha-bilitasi sekolah yang rusak dan menyediakan kembali sarana prasarana dan peralatan sekolah yang rusak. Jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 15 miliar.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di tengah-tengah korban bencana kali ini, nampaknya membawa keceriaan bagi para pengungsi Gunung Ke-lud di beberapa tempat pengung-sian di Kabupaten Malang dan Kediri.

Di Gedung Pertemuan PT. Jasa Tirta Selorejo Kecamatan Ngantang misalnya, Pakde Karwo melihat dan memastikan kondisi terbaru sekitar seratus lebih pe-ngungsi yang masih tinggal di tempat pengungsian. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk me-nanyakan kondisi para pengung-si selama di tempat pengungsian sekaligus menanyakan usulan dan harapan yang diinginkan para pe-ngungsi pasca erupsi Gunung Ke-lud.

Salah satu warga yang me-nyampaikan usulan yakni Priono, pengungsi asal Ngunjung Desa Pandan Sari Kab. Malang yang

menanyakan realisasi saluran air bersih untuk air minum dan per-tanian. Mengenai hal tersebut, Pakde Karwo menuturkan bahwa air minum, rumah, dan sumur menjadi prioritas utama dalam perbaikan yang dilakukan pem-prov terhadap masyarakat korban erupsi Gunung Kelud. Selain itu, sanitasi komunal juga dibangun. “Jadi selain WC, sandang, dan sumur, sanitasi komunal juga menjadi prioritas,” katanya.

Seusai mendengarkan lang-kah-langkah kongkrit yang di-lakukan Pakde Karwo, warga pe-ngungsi mengucapkan terima kasih terhadap Pemprov Jatim yang memperhatikan nasib mere-ka.

Dikesempatan sama Pakde Karwo juga mengunjungi para pengungsi korban erupsi Gu-nung Kelud di Kecamatan Puncu. Gubernur Jatim meninjau per-baikan dan rehabilitasi rumah korban erupsi Gunung Kelud di kawasan Puncu Kabupaten Kediri. Para warga mengeluhkan mengenai genteng rumahnya yang rusak.

Saat meninjau, Pakde Karwo tidak hanya memantau perbaikan rumah yang dilakukan TNI dan Polri beserta warga, tetapi juga ikut mengangkat genteng dan menyerahkannya ke anggota TNI dan Polri yang sedang memper-

baiki genteng rumah warga yang rusak parah.

Pakde Karwo yang didampingi Bupati Kediri Hariyanti beserta rombongan meninjau RT 4 Dusun Laharpang yang berada di tepian aliran lahar Gunung Kelud. Di dusun tersebut ada sekitar 29 KK dan hampir seluruh rumah warga rusak berat. Selain diganti gen-tengnya oleh TNI dan Polri, untuk sementara ditutup terpal.

Gubernur berjanji segera memperbaiki rumah pengungsi yang mengalami kerusakan berat, juga akan memberikan bantuan traktor bagi para petani.

Ia menyampaikan agar warga bersabar dan berjanji akan mem-perbaiki rumah warga yang rusak. “Sabar nggih, mados gentenge ta-sih angel (Sabar ya, mencari gen-tengnya masih susah),” ujarnya.

Di dalam setiap kesempatan kunjungannya, Pakde Karwo me-nerima apa yang diinginkan para pengungsi, seperti mereka minta gentengnya diperbaiki, bantuan untuk pertanian, kebutuhan sani-tasi dan air bersih.

Mengenai warga Laharpang yang berada di dekat sungai salu-ran Lahar Gunung Kelud, Pakde Karwo berencana untuk melaku-kan relokasi rumah dengan shar-ing antara Pemprov Jatim dan Pemkab Kediri.

= G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA – Berbagi bantuan terus diberikan Pemprov Jatim untuk menangani korban bencana erupsi Gunung Kelud. Salah satunya berupa dana sebanyak Rp 4,5 mil-iar untuk perbaikan kandang ternak. Hal itu merupakan wujud kepedulian pemprov untuk hadir dan menyentuh masyarakat secara langsung.

PERBAIKAN. Pakde Karwo membantu pas-ukan TNI yang sedang melakukan perbaikan genteng rumah warga korban erupsi gunung Kelud di Desa Kebon Rejo Kec. Kepung Kab. Kediri.

g. armadianto semeru/koran madura

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 10 Lintas Jatim

Sampah Jadi Pembahasan se-Asia

"Forum ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengeta-huan, pemahaman, dan sinergi kegiatan antarnegara di Asia Pasifik," ujar Menteri Lingkungan Hidup RI Prof. Dr. Balthasar Kam-buaya, MBA di sela pembukaan Forum 3R di Surabaya.

Prinsip 3R, yakni pengelolaan sampah yang lebih baik untuk lingkungan dengan mengurangi sampah (reduce), menggunakan kembali sampah (reuse) dan

mendaur ulang sampah (recycle).Forum ini diikuti sekitar 400

peserta yang terdiri dari 100 peserta internasional perwakilan negara maupun ahli dalam bi-dang 3R dan manajemen sampah serta perwakilan bilateral, multi-lateral, dan perwakilan PBB.

Kemudian, 280 peserta un-dangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Ling-kungan Hidup yang mencakup perwakilan pemerintah pusat dan

daerah, perwakilan sektor swasta, lembaga penelitian dan akad-emisi, serta LSM.

Menurut dia, masyarakat dun-ia saat ini, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik memiliki kema-juan cepat dalam mewujudkan manfaat penerapan 3R pengelo-laan limbah dan sampah.

"Beberapa nehara di kawasan ini sudah mengadopsi penerapan prinsip-prinsip 3R dalam bentuk kebijakan, peraturan, strategi serta proyek percontohan skala nasional maupun daerah," kata dia.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Imam Santoso Ernawi mengata-kan bahwa forum ini merupakan

peluang yang baik bagi proses pertukaran pengalaman dan gagasan tentang pengembangkan koalisi serta kemitraan 3R.

"Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengembang-kan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah dan 3R. Na-mun untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dibutuhkan dukungan dan kemitraan dengan berbagai pihak," katanya.

Sementara itu, disinggung di-jadikannya Surabaya sebagai tuan rumah, Deputi Bidang Pengelo-laan Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Bahan Berbahaya Bera-cun dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup RI Rasio Ridho Sani mengatakan karena kota ini sudah menunjukkan kepedulian

terhadap lingkungannya."Surabaya masuk kriteria

dan sudah membuktikannya. Ini terbukti dari banyaknya program-program yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakatnya," kata dia.

Tidak itu saja, alasan lainnya menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah karena pihak-nya menerima laporan bahwa setelah melihat Surabaya secara langsung pasti terkesima dan kagum.

"Wow, Surabaya ternyata luar biasa penataan lingkungan dan pengelolaan limbah serta sampahnya. Itu laporan yang saya terima, sehingga tidak hanya teori saja," kata Rasio.

= ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SURABAYA - Sejumlah menteri lingkungan hidup dan perwakilan negara se-Asia Pasifik menggelar diskusi mem-bahas solusi permasalahan lingkungan, khususnya pengelo-laan limbah dan sampah dalam konsep 3R, yakni "reduce, reuse, recycle" ke-5 di Surabaya pada 25-27 Februari 2014.

ALAT PERTANIAN

Petani Menanti TraktorSURABAYA - Lahan pertanian

di Desa Kebunrejo, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, men-galami kerusakan cukup parah akibat erupsi gunung Kelud. Se-bagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, Pemprov Jatim akan membantu para petani agar bisa bercocok tanam lagi pasca erupsi Gunung Kelud.

“Salah satu bentuk bantuan-nya yaitu memberikan alat perta-nian, seperti traktor dan perala-tan lain, termasuk bibit tanaman apabila dibutuhkan,” ujar Guber-nur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat mengunjungi para korban erupsi Gunung Kelud di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Selasa(25/2).

Menurutnya, dengan diberikan bantuan seperti itu, bisa memuli-hkan semangat para korban erupsi Gunung Kelud agar bisa bercocok tanam lagi. Hal tersebut disebab-

kan saat terjadinya erupsi, tana-man para petani sudah hampir siap panen seperti cabai, duren, dan to-mat. Akibatnya, petani mengalami kerugian cukup besar. "Oleh sebab itu, dengan adanya bencana ini, Pemprov Jatim berkewajiban untuk membantu para korban bencana erupsi Gunung Kelud,” tuturnya.

Ia mengatakan, nantinya sete-lah diberikan bantuan berupa alat pertanian, warga tidak langsung dibiarkan begitu saja. Akan tetapi tetap dilakukan pendampingan. Petugas dari Dinas Pertanian akan datang untuk melakukan pen-dampingan, mengajari dan mem-bantu para petani.

“Prinsipnya, semua bantuan dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi seperti apa saja bantuan-nya masih harus dirundingkan bersama antara pemerintah, dan warga,” ucap Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain itu, akan dirunding-kan untuk memberikan bantuan permodalan bagi para petani un-tuk mengembangkan lagi lahan pertaniannya. “Saat ini masih dirumuskan akan diberikan ban-tuan tanpa agunan sebanyak Rp. 2.000.000,-“ ungkapnya..

Sebelumnya, di kesempa-tan yang sama Pakde Karwo juga mengunjungi warga di Dusun Laharpang. Dusun ini, merupa-kan wilayah pertama yang terke-na dampak erupsi Gunung Kelud. Saking dekatnya dengan Gunung Kelud, hampir semua rumah men-galami kerusakan cukup parah.

Salah satu yang menjadi perha-tian adalah, 29 rumah yang berada di sekitar sungai aliran lahar din-gin. Ia berjanji akan segera mere-lokasi 29 warga desa Laharpang yang tempat tinggalnya terkena dampak erupsi Gunung Kelud.

= G. ARMADIANTO SEMERU

MENINJAU. Pakde

Karwo saat melihat kondisi

lahan terdekat di Desa

Kebon Rejo Kecamatan

Kepung Kab. Kediri.

g. armadianto semeru/koran madura

SOSIAL

Operasi Kemanusiaan untuk Kelud

SURABAYA - Sebanyak 1.987 polisi dari Polres Batu, Polres Kediri, dan Polres/Polresta Bli-tar melakukan Operasi Kemanu-siaan untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Kelud (13/2).

"Operasi yang digelar se-jak 24 Februari hingga 9 Maret itu merupakan back up kepada Pemkab/Pemkot dan Pemprov, karena itu jajaran Pemkab/Pemkot dan TNI juga terlibat," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Selasa (25/2).

Ia menjelaskan ribuan polisi itu tersebar di Ngantang, Pujon, dan Kasembon (Batu) sebanyak dua SSK Brimob dan satu SSK Sabhara, sedangkan di Kediri tersebar tiga SSK Brimob (327 orang), satu SSK Sabhara (115 orang), 200 personel Polres Kediri, dan 20 personel PJR.

"Di Kabupaten Blitar tersebar satu SSK Brimob dan 153 personel Polres Blitar, sedangkan di Kota Blitar ada 112 personel Polda Ja-tim dan 150 personel Polres Kota Blitar," katanya.

Didampingi Kasubbid Pen-mas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Bambang Tjahjo B, ia me-ngatakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam operasi kemanusiaan, antara lain mem-bersihkan jalan dan memperbai-ki saluran air dari sumber mata air ke rumah penduduk.

Selain itu, membersihkan fasilitas umum seperti mas-jid, puskesmas, sekolahan, dan

kantor pemerintahan, memeli-hara kamtibmas, dan mengawal bantuan dari donatur ke lokasi-lokasi yang terdampak musibah.

"Kami juga menyerahkan bantuan 50 lembar terpal di Desa Asmoro Bangun, Kecama-tan Puncu, Kabupaten Kediri, untuk atap sementara akibat banyaknya genteng yang rusak diterpa hujan materiil vulkanik Gunung Kelud," katanya.

Khusus di Desa Laharpan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, ia mengatakan personel kepolisian melakukan pember-sihan jalan, memperbaiki sum-ber mata air, celangap sepanjang 2,5 kilometer, serta memperbai-ki masjid dan jalan.

"Di Desa Puncu, Kediri, personel memperbaiki masjid Puncu, memperbaiki SD 2 Pun-cu, memperbaiki SMP Negeri Puncu, memperbaiki Erlangga Puncu, dan memperbaiki jalan," katanya.

Lain halnya di Desa Satak. Personel memperbaiki SD 1 Sa-tak, memperbaiki SD 2 Satak, memperbaiki jalan dan masjid, serta memberikan bantuan kes-ehatan bersama Tim Mabes Polri dan Polda Jatim.

"Kepada ribuan personel itu, Kapolda (Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono) juga menu-gaskan untuk memelihara Kam-tibmas, seperti kemungkinan penjarahan rumah yang diting-gal mengungsi, ternak yang hi-lang, dan sebagainya," katanya.

= ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 11Lintas Jatim

Karena, tahapan pemilu sudah dekat. Apalagi, KPU periode

sebelumnya sudah menata sistemnya

dengan baik, sehingga praktis kami tinggal memantapkan saja,’’

Eko SasmitoKetua KPU Jatim

Kejari Geledah Gedung DPRD

"Kami melakukan upaya pengeledahan karena ada doku-men yang dibutuhkan dalam pengusutan dugaan korupsi dana bimtek dan sosialisasi perundang-undangan," kata Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Syahrul, usai melaku-kan pengeledahan.

Ia menyebutkan pengeleda-han yang dilakukan, di anta-ranya di ruangan Wakil Ketua DPRD Abdul Wachid Syamsuri, ruangan Ketua DPRD HM. Thal-hah almarhum, ruangan Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Sekretariat DPRD.

"Kami bisa menemukan dokumen yang kami butuhkan," ucapnya, seraya menolak me-nyebutkan nama dokumen yang dimaksud.

Tim Kejari yang dipimpin Nusirwan Syahrul dan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Daniel Pananangan, melakukan pengeledahan di ruangan Abdul Wachid Syamsuri dengan did-ampingi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Suyuthi dan Sekre-taris DPRD Agus Misnanto.

Pengeledahan di ruan-gan Abdul Wachid Syamsuri berlangsung 1 jam lebih sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul

10.30 WIB, yang selanjutkan tim melakukan pengeledahan diruangan Bagian Administrasi Keuangan DPRD.

Baik dari ruangan Abdul Wachid Syamsuri maupun darii Bagian Administrasi Keuangan, Tim Kejari membawa sejumlah dokumen yang ditempatkan di dalam kardus.

"Kami juga tidak hapal berapa jumlah dokumen yang kami bawa," ucap Nusirwan.

Menyusul melakukan pengeledahan di gedung DPRD, Tim Kejari melanjutkan mela-kukan pengeledahan di kedia-man Abdul Wachid Syamsuri di Jalan Panglima Polim.

Di dalam pengeledahan tersebut, Tim Kejari juga tidak bertemu langsung dengan Abdul Wachid Syamsuri sama dengan pengeledahan di ge-dung DPRD, tetapi diterima istri Abdul Wachid Syamsuri.

Dari keterangan yang diper-oleh, Kejari setempat melaku-kan pengusutan dugaan korupsi dana Bimtek yang alokasinya Rp6 miliar dan sosialisasi Perundang-Undangan Rp 2,7 miliar DPRD tahun anggaran 2012.= ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

BOJONEGORO - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Ka-bupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Selasa (25/2), mengeledah sejumlah ruangan gedung DPRD terkait dengan dugaan korupsi dana bimbingan teknik (Bimtek) dan dana sosialisasi perundang-undangan tahun anggaran 2012.

g. armadianto semeru/koran maduraMASUKKAN SURAT SUARA. Warga Kendangsari Surabaya saat memasukkan surat suara dalam Pemilukada 2013 lalu di TPS 16 Kendangsari.

SURABAYA – Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim periode 2014 – 2019 akan melakukan update atau pemba-ruan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dilakukan supaya tidak ada pemilih hantu, yakni pemilih yang sebenarnya tidak ada, na-mun namanya tercatat.

Ketua KPU Jatim, Eko Sas-mito di KPU Jatim, Selasa (25/2) mengatakan soal DPT ini me-rupakan masalah yang krusial dalam Pemilu 2014 ini, maka itu pihaknya akan terus melakukan pembaruan data tiap minggu. “Sesuai arahan KPU pusat, kami sudah dan terus melakukan up-date. Yakni, tiap minggu hingga H-7,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data terakhir yang dilansir KPU adalah seba-nyak 30.395.994. Data ini sudah mengalami dua kali penurunan. Sebelumnya, 30.447.008. Per Ok-tober 2013 lalu, data yang ada masih menunjukkan 30.511.695 orang. Data tersebut terakhir dib-ersihkan secara menyeluruh pada Desember 2013 lalu.

Ketika itu, ditemukan daftar pemilih yang sudah meninggal dunia adalah 21.589, kemudian anggota TNI/Polri sebanyak 174 orang, ada yang belum cukup umur, dan sekitar 1.700-an ter-golong fiktif.

Dikatakannya sebagai komi-sioner baru, pihaknya memang cenderung melanjutkan. “Karena, tahapan pemilu sudah dekat. Apalagi, KPU periode sebelumnya sudah menata sistemnya dengan

baik, sehingga praktis kami ting-gal memantapkan saja,’’ paparn-ya.

Eko Sasmito dan empat kole-ganya baru dilantik pada Jumat (21/2) lalu. Dalam rapat per-tamanya, Eko Sasmito didapuk secara aklamasi sebagai Ketua KPU Jatim, Kemudian, Komi-sioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data di-pegang oleh Choirul Anam, ke-

mudian Divisi Sosialisasi dan Humas dipercayakan kepada Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Hukum dan Pengawasan di-jabat oleh Muhammad Arbay-anto, dan terakhir satu-satunya komisioner perempuan di KPU Jatim, Dewita Hayu Sinta, men-jadi Komisioner KPU Jatim Di-visi Perencanaan Anggaran dan Logistik.

Ia menambahkan, kendati baru menjabat, sudah tidak ada waktu bersantai-santai lagi. ’’Tahapan pemilu sudah di depan mata. Tugas kami hari-hari pertama adalah menginven-tarisir apa tahapan yang tengah berjalan, dan apa saja yang telah dilakukan oleh komisioner sebe-lumnya. Biar tidak mengulang,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawa-slu Jatim Sufyanto mengatakan pihaknya juga fokus melakukan pengawasan terkait DPT tersebut. “Kami sudah mempunyai salinan-nya, dan kami juga mempunyai tenaga pengawas lapangan yang selalu meng-update nya tiap hari. Sehingga, ada kontrol terhadap penetapan DPT,” tuturnya.

Selain itu pihaknya menar-getkan Jatim sebagai tempat dengan pelaksanaan Pemilu yang relatif bersih, dan zero incident. ’’Setidaknya seperti di Pilgub Ja-tim, yang pelaksanaannya nyaris tidak ada gejolak apa pun,’’ ujar-nya.

Di Jatim sendiri, skala pelak-sanaan Pemilu Legislatif (Pileg) cukup besar. Selain karena men-jadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak kedua di Indonesia (setelah Jabar), tempat pelaksan-aannya juga cukup berjauhan. Total ada 86.386 Tempat Pemun-gutan Suara (TPS) di seluruh Ja-tim. Pada Desember 2013 lalu, ada penambahan satu TPS lagi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Probolinggo.

= G. ARMADIANTO SEMERU

PEMILU 2014

KPU Jatim Lakukan Update DPT

ant/mohamad hamzah UNGKAP PENYIDIKAN KPK. Kosasih Abbas, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Sawidago Poso mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadi-lan Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (25/2).

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III 12 LINTAS JATIMPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

NO. 0309 | TAHUN III 12ProbolinggoKORAN MADURA

Probolinggo

Mengharapkan masa depan yang gemilang selalu dikait-kan dengan generasi baru yang berkualitas prima. Baik jasmaninya, emosinya juga spiritual ruhaninya.

Sayang sekali untuk menuju kondi-si prima ini, anak sebagai generasi penerus bangsa masih terhalang program yang baru sebatas jargon.

Tapi, menurut Walikota Hj.Rukmini Buchori, menjadi se-orang pelajar bukan saja dituntut melakukan hal-hal di atas. Karena akan memiliki nilai tambah lagi, jika di dalam diri terpatri kesa-daran untuk mencintai lingkun-gan dan menjadi pelopor.

“Kedepan anak di Kota Probolinggo harus menjadi men-jadi pelopor pembangunan,

utamanya pelopor gerakan ling-kungan di wilayah kelurahan mas-ing-masing,”ujarnya, saat membu-ka Saresahan Anak Merencanakan Pembangunan di Kota Probolinggo,

di Gedung Puri Manggala Bhkati, Kantor Walikota, Selasa (25/2).

Menurutnya, anak merupa-kan substansi pembangunan yang sering dilupakan, padahal anak menjadi generasi yang sangat menentukan masa depan bang-sa dan negara. Walikota merasa bersyukur melihat anak sekota Probolinggo yang hadir dalam Sarasehan Anak merencanakan pembangunan, yang juga di mo-tori Dewan Perwakilan Anak.

“Saya sangat bangga, dan mu-dah-mudahan yang hadir sebagai

penerus pemimpin bangsa. Tidak sekarang, jika kita melihat per-masalahan banyak anak yang ter-sandung masalah, seperti narko-ba dan miras,”tandas Walikota Hj.Rukmini.

Walikota Hj.Rukmini Bu-chori, menambahkan kondisi Kota Probolinggo kurang berpihak terh-adap kenyamanan kebutuhan anak. Pengalaman dilapangan, pemikiran anak masih belum menyentuh un-tuk berpikir masalah pembangu-nan. Tentunya ini menjadi tantan-

gan pemerintah Kota Probolinggo untuk terus berbuat bagi anak.

“Saya berharap, kedepan se-luruh kelurahan dapat di motori oleh anak-anak untuk merubah mind side dalam mengelola ling-kungan. Semoga dapat meng-hasilkan aspirasi yang melekat dengan anak-anak untuk mer-encanakan pembangunan Kota Proboliggo kedepan,”terangnya.

Ajak Merencanakan Pembangu-nan

Sukses mendeklarasikan Kota

Probolinggo sebagai Kota Layak Anak, bulan Nopember 2013 yang lalu, melalui Kabid Sosial Bu-daya Bappeda Kota Probolinggo, menggelar Sarasehan Anak Me-rencanakan pembangunan Kota Probolinggo.

Kabid Sosial dan Budaya Bap-peda Kota Probolinggo, M. Sonha-dji, meminta menjadi anak harus semangat. Sambil menyerukan yel-yel ”Anak Kota Probolinggo luar biasa. Kota Probolinggo makin luar biasa,” kemudian me-

minta anak yang hadir diajak me-mikirkan Kota Probolinggo, dan bagaimana memikirkan masalah untuk mencari pemecahannya.

“Proses pembangunan Kota Probolinggo dimulai dari per-encanaan, dilaksanakan, kemu-dian di awasi. Penganggaran-nya dituliskan dalam APBD, yang merumuskan Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Asset (DPPKA),”ucapnya.

Menurutnya, kita harus me-milih sesuai prioritas yang diu-sulkan melalui perencanaan, di-

karenakan sumberdayanya dan anggaran terbatas. Perencanaan pembangunan Kota Probolinggo merupakan bagian sistem peren-canaan pembangunan nasional.

“Pendekatan perencanaan pem-bangunan, tertera dalam penjelasan umum UU No.25/2004 tentang Sis-tem Pembangunan Nasional. Proses perencanaan, meliputi pendekatan politik, teknokratik, partsisipatif, top down, serta pendekatan bottom up,” kata M.Sonhadji.

Lebih jauh M.Sonhadji, men-jelaskan pendekatan politik pen-dekatan perencanaan pemban-gunan yang berasal dari proses politik Dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dae-rah yang penyusunannya ber-pedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Bahkan memuat arah kebi-jakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pro-gram kewilayahan disertai den-gan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

“Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah terpilih menjadi Kepala Daerah merupakan instrumen pendekatan Politik perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Sedangkan pendekatan tek-nokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerang-ka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fung-sional bertugas. Kemudian pen-dekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan pem-bangunan (stakeholders) difokus-kan pada masyarakat luas.

Tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, dan bila dirumuskan tan-pa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa ru-musan akan berpihak pada rakyat.

“Pendekatan partisipatif mer-upakan salah satu dari 3 pilar good governance, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Proses di mana para stakehold-ers mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif, kepu-tusan pembangunan serta sum-ber daya yang berdampak pada mereka,”pungkas M.Sonhadji.

=M.HisbullaH Huda

Satu Hati untuk BangsaHarus Menjadi Subyek PembangunanPROBOLINGGO - Menyandang status pelajar mewajibkan setiap anak bangsa yang berada di usia sekolah, menun-taskan kewajiban itu. Belajar tekun, menempa moral den-gan serius serta mampu mengaktualisasikan kompetensi dalam hidup harian menjadi beberapa poin dalam upaya penuntasan kewajiban dimaksud.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III 13Probolinggo

Perubahan mendasar dalam penghitungan IKH baru 2012 sama dengan 100 dibandingkan dengan IHK lama tahun 2007 sama dengan 100, meliputi caku-pan kota, paket komuditas, dan diagram timbang.

“Perubahan tersebut di dasar-kan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPJS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan Indek Harga Kon-sumen (IHK),”terang Dudi Her-awadi, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cabang Malang, dalam rapat teknis TPID High Level Triwulan I tahun 2014, di Hotel Bromo View, Selasa (25/2).

Dudi Herawadi mengatakan hasil survei biaya hidup (SBH) 2012 mencerminkan adanya peru-bahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan hasil SBH sebel-umnya. Dimana SBH 2012 dilak-sanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota lainnya, yakni 66 kota SBH lama dan 16 kota SBH baru.

“Realisasi inflasi Januari 2014 sebesar 8,54 persen. Inflasi ta-hunan Januari 2014 juga men-catatkan angka tertinggi selama historis 5 tahun terakhir, yakni 2010-2014 setelah pada 2009 mencetak inflasi double digit 10,26 persen,”tandasnya.

Menurutnya, inflasi tahunan Kota Probolinggo 0,95 persen (mtm) tercatat lebih baik dari Jawa Timur sebesar 1,06 persen dan nasional sebesar 1,07 persen. Namun, secara tahunan 8,54 pers-en (yoy) masih menduduki nomor dua tertinggi di Jawa Timur, tipis diatas nasional 8,22 persen dan Jawa Timur 7,65 persen.

“Dengan masih berlanjutnya tren inflasi, Bank Indonesia mem-perkirakan inflasi Kota Proboling-go pada tahun 2014 sebesar 4,72 persen plus 1,”tandas Dudi Her-awdi.

Lebih jauh, Dudi Herawdi, mengatakan secara bulanan in-flasi Januari 2014 sebesar 0,95 persen (mtm) terutama di dorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta kelompok bahan makanan 2,97 persen (mtm).

Kelompok bahan makanan juga ikut menyumbang tingginya inflasi awal tahun 2014, sebesar

1,45 persen. Sedangkan kelom-pok yang menghambat laju inflasi adalah makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, yaitu deflasi sebesar -0,08 persen.

“Walaupun demikian, terda-pat komoditas yang memberikan andil positif terhadap laju inflasi yaitu kopi bubuk, sate, es krim, dan ayam goreng,”papar Dudi Herawadi.

Dudi Herawadi menambahkan, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebe-sar 2,97 persen, dan memberikan sumbangan 0,52 persen terjadi ka-rena akibat adanya pemberlakuan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kg pada Januari 2014.

Sementara kelompok bahan

makanan ikut menyumbang in-flasi sebesar 1,45 persen dengan kontribusi sumbangan inflasi sebesar 0,38 persen, yang meru-

pakan andil naiknya harga komu-ditas telur ayam ras dan daging ayam ras.

Begitu juga, kelompok san-dang mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan memberikan share terhadap laju inflasi sebesar 0,03 persen dari komuditas utama emas perhiasan.” Komoditas uta-ma yang memberikan sumban-gan deflasi, antara lain makanan ringan/snack, wafer, dan gula pasir,”ucap Dudi Herawadi.

Menyikapi hal itu, Walikota Hj.Rukmini Buchori, mengatakan berdasarkan karateristik inflasi Kota Probolinggo, data historis-nya selama 2012 – 2014, inflasi tahunan Kota Probolinggo cend-erung selalu diatas tujuh kota lainnya, dan dibanding inflasi Jawa Timur.

“Saya berharap inflasi Kota Probolinggo jangan sampai melebihi Jawa Timur, nanti kualat,”tegas orang nomor satu di Kota Probolinggo ini.

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan dengan mengop-timalkan Sekolah Lapang Pertani-an Hama Terpadu (SLPHT), pen-

gawasan distribusi pupuk lebih optimal yang mampu memberi-kan stok bahan pangan di Kota Probolinggo.

Selain itu mengoptimalisasi kelompok ternak untuk stok dag-ing, pemberdayaan nelayan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan pendapatan nelayan, optimalisasi bahan dasar dengan melakukan operasi pasar, distribusi raskin, peningkatan kualitas pendidikan dalam pen-gadaan dana BOSDA.

Tak hanya itu, jalur distribusi infrastruktur jalan dengan adanya sarana prasarana yang menun-jang pelabuhan. Dan mengopti-malkan layanan listrik, dengan mengutamakan berbagai faktor karena alami pemadaman listrik, serta peningkatan air bersih den-gan kenaikan tarif air.

“Kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat diperlukan. Inflasi dapat ditekan dengan baik, dan lebih

mengoptimalkan lagi yang terga-bung dalam TPID,”pinta Walikota Hj.Rukmini Buchori.

=M.HisbullaH Huda

TPID Nomor Dua Tertinggi JatimTipis Diatas Nasional 8,22 persen dan Jawa Timur 7,65 persenPROBOLINGGO – Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kota Probolinggo mencatat perubahan tahun mendasar Janu-ari 2014, pengukuran inflasi di indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 sama dengan 100.

PROBOLINGGO – Puluhan hektare lahan tanaman padi milik petani di desa Pesi-sir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo diserang ratusan hama tikus. Akibatnya, kalangan petani terancam gagal panen pada tahun ini. “Hampir semua tanaman padi milik petani rusak,” ujar seorang warga setempat, Wahab kepada wartawan, Selasa (25/2).

Tikus-tikus itu tidak hanya merusak dengan memakan daun padi, namun juga buahn-ya. Seperti tanaman padi milik Wahab, sebagian tanaman padinya separuhnya men-galami rusak.

Dia menjelaskan, untuk mencegah serangan hama tikus tersebut, para petani mengaku kesulitan. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh para petani untuk mencegah serangan hama tikus itu dengan menggunakan boneka sawah.

Namun upaya pencegahan itu tidak maksimal. Rupanya tikus-tikus yang menyerang lahan tanaman padi milik mereka tidak takut dengan boneka sawah yang dipasang oleh para petani. Boneka sawah itu biasanya dipasang di tengah lahan. “Tikus itu berbeda dengan burung pipit,” tukasnya.

Seorang petani lain-nya, Sholeh mengatakan, munculnya hama tikus yang menyerang lahan pertanian itu, membuat kalangan petani kelimpungan. Karena hingga saat ini belum ada solusi un-tuk melakukan pembasmian.

Sholeh menjelaskan, hama tikus itu tidak hanya merusak tanaman milik petani. Namun juga merusak tanah hingga berlubang dimana-mana. Lubang-lubang itu kemudian menjadi sarang tikus hingga beranak pinak.“Kalau tikus-tikus itu terus dibiarkan akan jadi bomerang bagi petani sendiri,” timpalnya.

Sementara itu, Camat Sumberasih, Munaris saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu terhadap keluhan para petani di desa Pesisir. Dia berdalih, selama ini belum ada laporan dari pihak Kades setempat. “Sampai sekarang belum ada laporan dari Pak Kades,” katanya.

= MuHaMMad sugianto

TANAMAN PADI

Petani Gagal Panen

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III 14 Probolinggo

Menangggapi wacana terse-but, NU Kabupaten Probolinggo buka suara. Kelompok nahdliyin itu melarang keras adanya money politic menjelang pemilu men-datang.

“NU sangat melarang keras adanya money politik pada saat pelaksanaan pemilu mendatang,”

tandas Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi kepada wartawan, Selasa (25/2).

Menurut dia, money politik itu tidak mendidik terhadap moral bangsa. Karena pileg tersebut adalah memilih seorang pemimpin. “Mari jangan ciderai demokrasi ini dengan money politik,” tukasnya.

Menghadapi pemilu men-datang, prinsip NU tidak akan kemana-mana, namun berada dimana-mana tetap menjadi sikap komitmen. Itulah sebabnya, NU tidak mau terlibat politik praktis. Namun bukan berarti NUemoh dengan politik.

“Tidak ada fatwa larangan kader NU mencalonkan diri atau tidak pada pileg. Yang jelas, NU sendiri tidak akan kemana-ma-na,” katanya.

Pria yang sudah menjabat dua periode sebagai Ketua NU Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, sampai sekarang sangat sulit untuk membeda-kan apa itu namanya money politik. Dia mencontohkan,

seorang pileg mengundang masyarakat makan bareng-bareng apakah itu dinamakan money politik?

“Saya kira kalau hanya makan bareng-bareng itu bukan money politik. Makanya pengertian arti konotasinya sangat sulit,” terang dia.

Sementara itu, pantauan di lapangan, pelaksanaan pileg yang sudah tinggal dua bulan ini, membuat sejumlah caleg dari berbagai parpol kian gencar melakukan turba. Turba mereka beragam cara dilakukan untuk mendekati masyarakat.

Sikap penolakan soal wa-cana money politik tersebut, tak hanya dilakukan oleh kelompok nahdliyin, namun juga Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Probolinggo. Sikap penolakan GP Anshor itu dilakukan karena money politik itu bentuk dari sebuah pembodohan terhadap masyarakat.

“Makanya masyarakat jangan sampai terjebak dengan politik transaksional. Karena itu bentuk sebuah pembodohan,” ungkap salah seorang Wakil Ketua PAC Anshor, Kecamatan Dringu, Ach-mad Fauzi.

=MuhaMMad Sugianto

Jelang Pileg

NU Larang Keras Politik Uang

PROBOLINGGO – Wacana adanya money politic menjelang pemilu mendatang, nampaknya samakin meradang. Money politic itu tentu saja untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Bahkan, kabar yang berkembang di “akar tumpur” besarnya variatif.

PROBOLINGGO – Untuk meningkatkan SDM terkait pen-gadaan barang dan jasa, Pemkot Probolinggo menggelar bimb-ingan teknis (Bimtek). Bimtek itu digelar sejak 24-27 Pebruari 2014 di hotel Bromo View, Kota Probolinggo.

Kabag Pembangunan Pem-kot Probolinggo, Warto kepada wartawan menjelaskan, bimtek itu dilakukan untuk meningkatkan SDM kinerja aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa di ling-kungan pemerintah. “Itu sesuai dengan Perpres Nomer 70 Tahun 2012,” tandasnya, Selasa (25/2).

Menurutnya, pelaksanaan bimtek ini memeliki arti yang cukup penting dalam rangka meningkatkan kemampuan, ket-erampilan, serta pemahaman ter-hadap prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Lebih jauh Kabag Pemban-gunan Kota Probolinggo, menje-laskan bahwa diselenggarakan-nya bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelay-anan publik melalui penyelen-garaan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) yang perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta untuk mening-katkan efisiensi dan keefektifan penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui pros-es pengadaan barang dan jasa

pemerintah.“Melalui Bimtek ini dihara-

pkan adanya kemampuan dari para peserta bimtek bisa me-nambah pengetahuan dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,”papar Warto.

Secara terpisah, Asisten Pemerintahan, Sunardi yang mewakili Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini menjelaskan, kegia-tan bimtek tersebut merupakan program untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkungan Pemkot Probolinggo. “Kegiatan bimtek ini akan dilakukan se-cara berkelanjutan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perpres nomer 54 Tahun 2010 diharapkan dapat tercipta sebuah persaingan yang sehat terkait pembelanjaan Negara.

Tak hanya itu, namun juga soal metode dan prosedur le-lang bisa dilakukan secara se-derhana. Sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak diingin-kan saat proses dan tender lel-ang yang dilakukan.

Bimtek tersebut dihadiri oleh Lembaga Kebijakan Pen-gadaan Barang dan Jasa Pemer-intah (LKPP), Yasin. Selain itu, hadir juga sejumlah pejabat teras pemkot, serta jajaran sat-uan kerja (Satker) di lingkungan Pemkot Probolinggo.

=MuhaMMad Sugianto

TingkaTkan SDM

Bimtek Barang dan Jasa Digelar

PROBOLINGGO - Pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif (Pi-leg) yang akan berlangsung Maret mendatang. Pihak Polantas Polres Probolinggo melarang keras ke-pada partai politik peserta pemilu membawa massa kampanyenya dengan menggunakan bak terbu-ka seperti mobil pick up dan truk. Alasan polantas atas larangan itu, karena sangat membahayakan pengemudi dan penumpangnya.

“Kami tetap melarang par-pol untuk tidak menggunakan kendaraan bak tersebuka saat menggelar kampanye dengan muatan massa pendukungn-ya,” terang Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo, kepada wartawan, Selasa (25/2).

Seruan atas tidak bolehnya bak terbuka mengangkut massa saat kampanye, menurut AKP. Warih Hutomo, pihaknya telah melaku-

kan upaya peringatan kepada para parpol yang ada di wilayah huku-mnya. “Kami melakukan dengan membuat larangan tertulis dalam bentuk surat peringatan yang dikirim kemasing-masing partai politik,”tandasnya.

Selain dengan surat peringa-tan, pihaknya telah malakukan upaya sosialisasi kepada para par-pol dan KPU selaku penyeleng-gara pemilu. Mereka sudah me-nyepakati dan menyambut baik atas larang itu.

Dalam massa pelaksanaan kampanye sudah digelar, lanjut dia, masih ada parpol yang bandel dengan nekat membawa massa dengan kendaraan bak terbuka, secara otomatis pihaknya akan mengambil langkah tegas atas pelanggaran yang dilakukannya.

“Jangan salahkan polisi jika lar-angan tetap dilanggar. Kami sudah

memberikan teguran dan sosial-isasi kepada parpol. Kalau terbukti melanggar, kami akan tilang ken-daraanya. Sebab prilaku itu sangat membahayakan. Karena kedaraan bak terbuka, khusus mengangkut barang bukan mengangkut orang,” tegas AKP. Warih Hutomo.

Secara terpisah, anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Jakfar Sodik mengatakan, untuk mas-sa kampanye parpol pileg akan dimulai pada 16 Maret dan akan berakhir pada 5 April mendatang. “Kepastian jadwal parpol mana yang akan menduduki kampanye pertama, kami masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi dan KPU pusat,” paparnya.

Pihaknya membenarkan, di-larangnya parpol mengangkut massa pada saat kampanye meng-gunakan kendaraan bak terbuka. Karena sudah ada sosialisasi dan larangan dari pihak kepolisian.

“Jangan sampai parpol saat kampanye malanggar undang-undang lalu lintas. Mereka tetap harus mengikuti aturan yang ber-laku tentang tata cara berlalu lin-tas,” ucap Jakfar Sodik.

Menanggapiu hal itu, Ket-

ua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai PKB Ka-bupaten Probolinggo, Hanafi, membenarkan adanya surat yang dikirim pihak polan-tas kepada partainya. Isi su-rat tersebut, melarang parpol menggunakan kendaraan bak terbuka saat kampanye dengan ditumpangi massa.“Kami akan patuhi aturan dan larangan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian,”tuturnya.

Ia menjamin partainya saat mas-sa kampanye tidak akan melakukan kampanye tebuka. Tetapi mereka akan memilih kampanye dengan sis-tem turba ke PAC-PAC yanga ada di kecamatan-kecamatan.

“Kampanye dan konsolidasi menemui konstituen dianggap langkah lebih efektif dan efisien oleh PKB,” pungkas Hanafi.

=Mahfud hidayatullah

kenDaraan Bak TerBuka Dilarang Bawa MaSa

Polisi Tindak Tegas Parpol Bendel

Selain dengan surat per-ingatan, pihaknya telah malakukan upaya sosial-isasi kepada para parpol dan KPU selaku penye-

lenggara pemilu. Mereka sudah menyepakati dan

menyambut baik atas lar-ang itu.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III 15OLAHRAGAPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III OlahragaKORAN MADURA 15

MEXICO CITY - Usia Ra-fael Marquez sudah tidak muda lagi. Kini usianya 35 tahun. Meski demiki-an, belum ada juga tan-da-tada dia mundur dari dunia sepakbola, ketika para pemain seusianya pada gantung sepatu.

Sebaliknya, Marquez malahan masih tampil oke pada level pal-ing tinggi. Pelatih Tim Nasional (Timnas) Meksiko Miguel Herrera memastikan dia akan membela Meksiko pada Piala Dunia 2014 mendatang. Ini akan menjadi Pi-ala Dunia ke-4 Marquez. Dia per-nah membela Meksiko pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Piala Dunia 2006 di Jer-man, dan 2010 di Afrika Selatan.

Padahal, setelah gagal di pu-taran kedua Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Marquez men-egaskan bahwa itu adalah Piala Dunia terakhirnya mengingat ke-tika itu usianya sudah 31 tahun. Dia segera mundur untuk mem-

beri kesempatan kepada para pe-main muda.

Ya, Meksiko memang memi-liki segudang pemain muda yang siap membela tim senior. Apalagi tim muda mereka menjuarai Piala Dunia U-17 di Peru pada 2005. Di antara mereka itu adalah Hector Moreno yang cukup layak meng-gantikan Marquez di jantung per-tahanan Meksiko. Pemain lain dari generasi emas ini adalah Car-los Vela yang kini membela Real Sociedad dan Giovani Dos Santos yang merumput bersama Villar-real.

Tetapi empat tahun kemu-dian, Marquez bukan hanya tidak jadi gantung sepatu, tetapi juga mendapat tempat utama di tim Miguel Herrera. “Ini tanggung jawab yang luar biasa besar ka-rena saya harus menjadi contoh,” kata mantan bek Barcelona itu yang bersama Hugo Sacnhez din-obatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa Meksiko.

Dia menambahkan, “Saya su-dah memberikan segalanya di tempat latihan sehingga teman-teman satu tim bisa menirunya. Saya bersyukur karena pelatih

mempercayai saya. Karena itu hanya satu kata yang bisa saya ucapkan yaitu terus berjuang.”

Kerja keras dan sikap profe-sional ini sudah dijalankan Mar-quez sejak dia menekuni sepa-kbola profesional pada usia 17 tahun bersama klub Guadalajara. Pada umur 20 tahun, Marquez terpilih sebagai pemain terbaik Liga Prancis karena berhasil membawa Monaco menjuarai Ligue 1 pada karir pertamanya di luar negeri.

Pada 2003, Marquez dipinang Barcelona dan tinggal selama tujuh tahun di Camp Nou. Dia sukses memenangkan juara La Liga, dua gelar juara Liga Cham-pions dan Piala Dunia Antarklub bersama tim Catalan itu. Setelah Piala Dunia Afrika Selatan, Mar-quez meninggalkan Barcelona dan bermain untuk New York Red Bulls di Major League Soc-cer (MLS), Liga Sepakbola Amerika Serikat, selama dua musim sebelum pulang kampung untuk membela Leon.

Musim pertama setelah kem-bali ke Meksiko, Marquez butuh perjuangan keras karena ser-ing dilanda cedera. Akibatnya, pelatih Timnas Meksiko Jose Ma-nuel De la Torre tidak pernah me-manggilnya membela Sombrero selama kualifikasi Piala Dunia 2014. Tetapi ketika kursi kepelati-han diambil alih Herrera di saat-saat kritis, Marquez kembali dil-irik dan membatu Meksiko keluar dari lubang jarum untuk terbang ke Brasil.

“Saat saya tidak berada di timnas, saya terus bekerja keras

untuk kembali ke penampilan terbaik saya dengan harapan saya memiliki peluang untuk mem-bantu timnas,” ucapnya.

Tekad Marquez itu akhirnya terbayar lunas karena pada pada Apertura 2013, Marquez menjadi seorang pemain yang berbeda. Ti-ba-tiba dia kembali memperlihat-kan keterampilan individu yang luar biasa yang pernah diperli-hatkannya selama merumput di Eropa. Herrera lalu meman-ggilnya untuk menjalani laga play off melawan Selandia Baru.

Di laga ini, Meksiko menyikat Selandia Baru dengan agregat 9-3 untuk akhirnya terbang ke Brasil. Dan, Marquez menjadi pemain kunci, bukan hanya di atas lapa-ngan tetapi juga di luar lapan-gan. “Kami hampir tersingkir di kualifikasi, tetapi pada akhirnya kami bisa terbang ke Brasil dan sekarang kami semua harus bek-erja untuk lebih berkembang,”

kata Marquez yang sudah bermain di Piala Dunia 2002 dan 2006 itu. =AJI

CHICAGO - Legenda sepa-kbola putra dan putri Amerika Serikat Brian McBride dan Kristine Lilly serta mantan pelatih Timnas Amerika Serikat Bob Bradley ter-pilih masuk Hall of Fame Timnas Amerika Serikat. Pemilihan itu di-lakukan oleh semua Hall of Fames, pelatih, eksekutif dan media.

McBridge adalah veteran Piala Dunia tiga kali dan mencetak 30 gol dari 95 penampilan interna-sional bersama Timnas Amerika Serkiat pada periode 1993-2006. Sedangkan Lilly adalah juara Piala Dunia putri dua kali dan periah medali emas Olimpiade serta mencetak 130 gol dari 352 kali penampilan untuk tim sepakbola putri Amerika Serikat pada periode 1987-2010. Dia adalah pemain pu-tri yang mencatat rekor penampi-lan terbanyak untuk timnas putri negeri Paman Sam itu.

Sementara Bradley adalah mantan pelatih Timnas Putra Amerika Serikat yang membawa

negara itu ke putaran kedua Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia juga membawa Amerika Serikat

meraih gelar juara Piala Emas CONCACAF, Zona Amerika Ten-gah dan Utara.

Selain melatih Timnas Amerika Serikat, Bradley juga pernah menukangi Chicago Fire, New York, Ne Jersey MetroStars dan Chivas USA di Liga Sepak-bola Amerika Serikat atau Major League Soccer serta melatih Timnas Mesir. Saat ini, Bradley melatih tim Norwegia, Stabaek.

Timnas BrasilSementara itu, pelatih Timnas

Brasil Luiz Felipe Scolari akh-irnya memanggil duo striker Fred dan Jo serta kiper Jefferson untuk bergabung ke skuatnya guna menghadapi laga persahabatan melawan Afrika Selatan di Johan-nesburg bulan depan sebelum tim Piala Dunia negari samba itu diumumkan. Sebaliknya, man-

tan pemain terbaik dunia dua kali Ronaldinho tetap saja tidak dilirik Scolari.

Meski demikian, peluang Ronaldinho masih memiliki kes-empatan untuk unjuk kebolehan dan meyakinkan Scolari agar bisa bermain di Piala Dunia 2014. Pasalnya, Seleccao, sebutan untuk Timnas Brasil, masih akan menjalani dua laga persahabatan lagi setelah melawan Afrika Se-latan sebelum 23 pemain untuk Piala Dunia 2014 diumumkan.

“Ini akan menjadi sebuah ujian yang penting melawan sebuah tim yang baru-baru ini mengalahkan juara dunia Spa-nyol. Ini juga waktu yag bagus untuk membicarakan kepada para pemain dan pelatih tentang ren-cana Piala Dunia,” kata Scolari, Senin (24/2) waktu setempat.

=ESPN/AJI

Marquez Dipastikan ke Brazil

McBride, Lilly, dan Bradley Masuk “Hall of Fame”

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III16

OlahragaRABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

16

KORAN MADURA

MARQUEZ DIPASTIKAN KE BRAZIL

OLAHRAGA | 15

McBRIDE, LILLY, DAN BRADLEY MASUK HALL OF FAME

OLAHRAGA | 15

106 HARI LAGI

NAPLES - Napoli dipaksa harus ber-bagi angka saat menjamu Genoa setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan pertandingan Liga Italia Serie A di San Paolo, Senin (24/2) waktu se-tempat atau Selasa (25/2) dini hari WIB. Kemenangan “Partenopei” yang sudah didepan mata harus buyar pada enam menit jelang waktu normal menyusul gol penyama kedudukan dari pemain Genoa Emanuele Calaio.

Napoli yang mendominasi laga sejak awal sukses membuka keunggulan pada menit ke-18. Adalah Gonzalo Higuain yang melesakan gol ke-13 musim ini seusai memaksimalkan umpan terukur Marek Hamsik lewat tembakannya.

Satu gol tuan rumah pun bertahan hingga turun minum.

Genoa mencoba meningkatkan agresifitas serangan begitu interval kedua dimulai. Tidak kunjung menda-patkan hasil konkret, tim tamu mel-akukan sejumlah pergantian pemain. Setelah memasukan Ioannis Fetfatzidis untuk menggantikan Alberto Gilardino pada awal babak kedua, pelatih Genoa Gian Piero Gasperini kembali memasu-kan striker Calaio menggantikan Marco Motta pada menit ke-63.

Keputusan tersebut ternyata ter-bukti jitu. Calaio yang merupakan pe-main pinjaman dari Napoli mampu

menyelamatkan timnya dari kekala-han. Pada menit ke-84, sang bomber melepaskan sepakan melengkung dari jarak 30 meter yang gagal dihentikan kiper Napoli Pepe Reina.

Pada partai lain, berlaga dengan sepuluh pemain, Fiorentina berhasil menahan imbang Parma di Ennio Tar-dini dengan skor 2-2, Selasa (25/2) dini hari WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui lewat aksi Antonio Cassano pada menit ke-39 setelah mengkonver-sikan sodoran manis Carvalho Amauri.

Namun, Fiorentina mampu mere-sponnya hanya selang dua menit. Berawal dari penetrasi yang dilakukan Alessandro Matri, pemain pinjaman dari AC Milan ini kemudian melepaskan umpan ke dalam kotak penalti yang disambut oleh Juan Cuadrado di muka gawang.

Parma yang bertekad mempersem-bahkan poin penuh dihadapan pen-dukungnya sendiri kembali unggul pada menit ke-51 melalui eksekusi penalti. Tertinggal satu gol, kondisi Fioren-tina semakin memburuk menyusul kartu kuning kedua alias kartu me-rah yang diterima Modibo Diakite dua menit dari gol Amauri.

Namun, “La Viola” berhasil memaksakan hasil seri ketika laga menyisakan lima menit waktu nor-mal. Fiorentina berhasil menyama-kan keadaan melalui pemain peng-gantinya, Matias Fernandez, melalui sepakan bebas. Hasil tersebut mem-buat tidak ada perubahan di papan klasemen sementara.

Napoli masih berada di posisi keti-ga dengan koleksi 51 poin, sementara Fiorentina bertengger tepat di bawahnya dengan gap enam angka. Sementara, Parma tetap menjaga asa mereka lolos ke Eopa musim depan karena tidak tergeser dari peringkat tujuh klasemen dengan koleksi 37 angka. Sedangkan, Genoa masih tercecer di peringkat 11.=ESPN/AJI

NAPOli DANfiOreNtiNA tertAhAN

STRIKER Fiorentina Mario Gomez dipepet dua pemain Parma pada laga yang berakhir 2-2 di Stadion Ennio Tardini, Selasa (25/2) dini hari WIB.

GONZALO HIGUAINmencetak satu gol untuk Napoli pada

saat menjamu Genoa di Stadion San Paolo,

Selasa (25/2) dini hari WIB. Sayangnya, Genoa

mampu menyamakan kedudukan di menit-

menit akhir.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III A

Taneyan LanjangKORAN MADURA

A26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN IIIRABU

BANGKALAN - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Bangkalan rupanya dihentikan sementara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Lembaga terse-but menilai tidak ada unsur kerugian negara, seperti kasus bantuan sapi yang telah diaudit oleh BPK RI.

Tiga kasus lainnya, dugaan korupsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk-capil), Pengerjaan proyek BPWS, dan Sekretariat DPRD Bangka-lan juga dihentikan penyelidi-kannya, karena ketiganya telah melakukan pengembalian ke kas negara.

Keempat kasus tersebut telah dilaporkan Bangkalan Coruption Watch (BCW) beberapa waktu lalu. BCW yang berubah men-jadi Madura Coruption Watch (MCW) melaporkan kasus terse-but lantaran ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan audit BPK.

”Karena uangnya sudah

dikembalikan, sebelum ada laporan tentunya kasus terse-but dihentikan sementara. Kec-uali ada temuan bukti baru, Ke-jari bisa menindaklanjuti kasus tersebut,” kata Kepala Kejak-saan Negeri (Kajari) Bangkalan, Joeli Soelistyanto, saat dikon-firmasi di ruang kerjanya, ke-marin (25/2).

Joeli menjelaskan pengem-balian dana yang dinilai merugi-kan keuangan negara tersebut dilakukan pada Mei tahun lalu. Sedangkan pelaporan dilakukan pada akhir tahun 2013. Kasus tersebut tidak bisa ditindaklan-

juti, karena urusan dengan BPK sudah selesai. Dia menyebut kasus tipikor merupakan kasus yang tersistem, sehingga tidak mudah dilakukan penyelidikan. Kejahatan ini dilakukan oleh kaum krah putih yang mempun-yai kemampuan intelektual.

Direktur MCW Syukur men-gaku sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil Kejari. Sebab kasus tersebut dihentikan sementara. Pertama, kasus ban-tuan sapi, hilang begitu saja ka-rena tidak ditemukan kerugian negara berdasarkan audit BPK. Padahal, sebelum hasil audit

turun, Kejari telah menetapkan tersangkanya. Tiga kasus lain-nya nyata-nyata telah ada indi-kasi kerugian berdasarkan audit BPK juga dihentikan, padahal meskipun sudah mengemba-likan ke kas negara, lantas tidak menghapus delik perbuatan pi-dananya.

”Seharusnya tidak ada ala-san menghentikan kasus terse-but, meski mau mengembalikan kerugian uang negara,” jelasnya.

Menurutnya, perbuatan tersebut telah melanggar Un-dang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Dirinya menyamakan ketika ada maling ayam yang telah terbukti mencuri, lalu dikembalikan barang bukti ayam tersebut. Apakah tidak ada sanksi hukum, ketika yang bersangkutan telah mengem-balikan barang buktinya/ay-amnya. Kenyataannya, maling ayam tetap diproses secara hukum, tanpa menghilangkan delik pidananya.

Berdasarkan data dari MCW, dugaan tindakan korupsi yang melibatkan 3 lembaga tersebut telah merugikan keuangan nega-ra sebesar Rp 2.102.952.694,00.

=MOH RIDWAN/RAH

PERTANYAKAN. MCW saat mendatangi Kejaksaan Negeri Bangkalan, kemarin (25/2), terkait perkembangan laporan yang pernah diajukan sebelumnya.

Empat Kasus KErah putih DihEntiKan

Terlapor: Kontraktor Pelaksana PT Sumber Usaha Putra Alam Indah• Bantuan sapi pada tahun

2010 di empat kabupaten di Madura, program Dinas Pertanian dan Peternakan Jatim, dengan nama kontrak kegiatan peningkatan populasi sapi. Pada saat itu Kejari telah menetapkan dua orang tersangka, namun kasus tersebut ditutup lantaran hasil audit BPK RI tidak ditemukan kerugian negara. Dengan kontraktor pelaksana PT Sumber Usaha Putra Alam Indah senilai kontrak Rp 4.999.000.000

Terlapor: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) keterangan laporan Tahun Anggaran 2012• Pelaksanaan Enam Kegiatan

Dukungan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa bagi Unit Layanan Pengadaan Tidak Sesuai Surat Perintah Kerja Sebesar Rp 243.251.365

• Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Tidak Sesuai Kategori Usaha yang Dimiliki Rekanan dan Kekurangan Volume Fisik pada Lima Pekerjaan Sebesar Rp 77.665.929

Terlapor: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan• Rekapitulasi Biaya Kunjungan

Kerja (Kunker) yang Tidak Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Rp 379.840.400,00

Terlapor: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)Adanya ketidaksesuaian permohonan pendaftaran akta kelahiran dengan total Rp. Rp 1.402.195.000,00• Indikasi penghilangan data

pemohon akta kelahiran.• Penerimaan denda retribusi

jasa umum atas keterlambatan pelaporan kelahiran yang tidak disetorkan ke bendahara penerimaan itu dan jumlah yang tidak disetor ke kas daerah.

• Pengadaan blanko kutipan akta kelahiran tanpa melalui mekanisme APBD.

moh ridwan/koran madura

KASUS TIPIKOR YANG DIHENTIKAN SEMENTARA

Kejari Tidak Menemukan Alat Bukti Baru

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III BPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III SumenepKORAN MADURAB

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah peserta UN SMP hingga SMA. Dari 25.848 siswa tersebutnya rinciannya adalah untuk siswa SMP/MTs se-banyak 15.618 peserta, dengan kebutuhan 780 ruang; SMA/MA sebanyak 9.195 siswa, dengan jumlah ruang 459; dan SMK se-banyak 1.035 siswa, dengan kebu-tuhan 66 ruang.

Sementara khusus proses validasi data peseta UN, Shadik menyatakan, penetapan DNT UN itu setelah melalui proses yang panjang. “Pertama, sekolah menyetor data ke Disdik, kemu-dian direkap, dan dilaporkan ke Jawa Timur. Pada saat itu, status data UN masih daftar nominatif

semantara atau DNS. Sampai di Jatim, dikembalikan ke Kabu-paten, kemudian diperiksa dan didata lagi oleh kami. Karena kami pikir siapa tahu masih ada yang belum terdata, atau juga ada yang perlu dicocokkan, kha-watir ada yang meninggal. Nah, setelah pendataan kembali, dis-erahkan lagi ke Pusat, baru jadi DNT,” jelasnya.

Ditanya apakah data itu sudah tidak ada perubahan lagi, kata mantan Kabid Dikdas itu, jika statusnya sudah daftat nominatif tetap (DNT), maka tidak beru-bah lagi, jumlahnya sudah final. “Tetapi jika masih ada yanga be-lum tercatat, dan dia benar-benar adalah siswa asli sekolah tersebut,

maka akan kami akomodir, kemu-dian akan kembali diserahkan lagi ke Jatim,” terangnya

Namun, meski jumlah pe-serta atau DNT sudah ditetapkan, tetapi nomor pesertanya masih belum ada, karena pelaksanaan-nya memang masih lama. “Kalau nomor pesertanya masih belum ditetapkan, karena pelaksanaan-nya masih tinggal satu bulan leb-ih,” terang Shadik.

Jadwal pelaksanaan Ujian Na-sional SMA/MA dan SMK tanggal 14-16 April, sedangkan SMP/MTs sederajat pada bulan Mei 2014

Disinggung soal siswa hamil, kata Shadik, setiap se-kolah punya tata tertib. Art-inya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap tatib dan aturan sekolah. “Karena ketika penerimaan siswa baru, wali siswa sudah diundang oleh pihak sekolah, dan tatib itu di-bacakan kepada wali siswa. Jika manakala murid melanggar tatib, tettu ada sanksinya. Ka-rena sekolah adalah tempat pe-nanaman moral. Nah, sehingga

kalau ada siswa hamil karena berhubungan intim, maka se-kolah akan mengeluarkan siswa tersebut, otomatis mere-ka tidak bisa ikut ujian, karena sekolah tidak memasukkan ke-pada data base,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Sha-di, aturan itu hanya berlaku bagi siswa hamil akibat pergaulan bebas. “Tetapi jika hamil karena kasus asusila seperti pemerko-saan, karena sifatnya dipaksa, maka anak tersebut bisa ikut UN. Sebab ia hamil karena diperkosa secara paksa. Dalam artian, bu-kan unsur kesengajaan. Sehingga tidak mencabut hak anak untuk ikut UN,” jelasnya.

Bagi mereka yang hamil ka-rena menikah sesuai tuntutan agama, tetapi masih dalam usia sekolah, Shadik menyatakan bah-wa mereka juga tidak boleh ikut UN. “Kalau masih sekolah jelas, anak itu masih berada pada usia sekolah, jadi tidak bisa juga, ma-sak menikah juga mau sekolah,” pungkasnya.

=SYAMSUNI/MK

Peserta UN 25.848 Siswa Korban Asusila Tetap Boleh Ikut Ujian NasionalSUMENEP - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sume-nep menetapkan jumlah Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Nasional (UN) tahun 2014 sebanyak 25.848 siswa. “DNT UN untuk tahun tahun 2014 sebanyak 25.848 siswa dengan kebutuhan ruang sebanyak 1.305,” ucap A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) pada Selasa (24/2).

SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Kesehatan setempat tidak berpangku tangan dalam menyikapi merebaknya pen-yakit chikungunya di Kelu-rahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep. Sampai saat ini, dinkes mengaku belum menerima laporan, meski warga sudah hampir seminggu meresahkan penyakit tersebut.

”Seharusnya pihak Dinas Kesehatan tidak harus menun-gu sampai ada laporan tertulis untuk memberikan pencega-han. Sebab, itu merupakan penyakit yang mudah menular. (Dinkes) harus sigap dong,” pinta anggota Komisi D DPRD Heri Effendi, Selasa (25/2).

Jika penderita chikungunya tidak segera tertangani, Politisi Hanura itu mengancam akan memberikan teguran. “Jika memang terpaksa, maka kami selaku konterpatnya Dinkes, dengan cara apa pun pasti kami akan menegur terhadap Dinkes, baik kepada Kabid Pencega-han, lebih-lebih kepada Kepala Dinasnya,” ancamnya.

Magister ilmu kesehatan itu tidak ingin korban chikun-gunya lumpuh karena tidak segera mendapat perawatan. ”Jika tidak segera ditangani, maka bisa jadi, korban akan lumpuh total, sehingga tidak bisa untuk beraktivitas apa pun. Dan ini menyangkut keselama-tan warga, makanya Dinkes itu harus tetap sigap dalam kondisi apa pun,” terangnya.

Katanya, tak ada ala-san bagi pemerintah untuk berdalih karena tiap tahun ada anggaran khusus untuk mencegah penyakit chikun-gunya. ”Semestinya adanya anggaran itu bisa dimaksimal-kan dengan baik, sehingga pe-nularan penyakit tidak selalu menyiksa warga,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Anuge-rah Rizka Rahadi belum bisa dikonfirmasi saat hubungi Koran Madura. Kemarin, ia mengatakan, penyakit chi-kungunya tak separah demam berdarah dengue.

=JUNAEDI/MK

PENYAKIT CHIKUNGUNYA

Dinkes Jangan Berpangku Tangan

HARGA CABAI PEDASPembeli cabai saat mena-war harga di Pasar Anom Baru Sumenep, Senin (24/2). Harga cabai kecil per kilogramnya mencapai Rp 60.000 dari sebelumnya yang hanya Rp 20.000. Sementara harga cabai rawit yang semula Rp 25.000 naik menjadi Rp 55.000. Nai-knya harga cabai akibat cuaca.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III CSumenep

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi menjelaskan, 10 rekanan mamang sudah selayaknya diberi sanksi sampai diputus kontrak. ”Sanksi itu memang seharusnya sudah dijatuhkan terhadap 10 rekanan itu, karena mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” katanya tanpa menyebutkan nama CV yang di-black list.

Menurutnya, 10 rekanan tidak bisa mengerjakan proyek karena terkendala alat proyek yang kurang memadai. "Keterlambatan ini bukan karena pihak rekanan jengkel, namun karena sampai saat ini Kabupaten Sumenep masih belum memiliki MP, se-hingga harus menggantungkan

terhadap Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Semen-tara di dua kabupaten itu peker-jaannya ful semua," terangnya, Selasa (25/2).

Akibat sanksi tersebut, rekanan tidak diperbolehkan mengambil proyek pemerintah selama 2 tahun berturut-turut. "Peraturan ini tidak hanya ber-laku di daerah saja, melainkan juga berlaku di seluruh Indone-sia," ujarnya.

Selain tidak mendapatkan proyek selama 2 tahun, rekanan juga akan diklaim jelek dalam mengerjakan proyek walaupun hasil proyek tidak demikian. "Itu sebagai shock terapy bagi rekanan yang lainnya, sehingga kedepannya lebih hati-hati dalam

melakukan pekerjaan dan men-gutamakan kualitas dari pada kuantitas," jelasnya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep A. Mawardi mengimbau Bina Marga saat memilih rekanan tidak hanya melihat lebelnya saja. Harus mengutamakan personalnya. ”Dalam CV itu kan ada direk-tirnya, jika sudah tidak kreadi-bel dalam melakukan peker-jaan, ya tidak usah diberi lagi walaupun dengan nama CV yang lain,” pintanya.

Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan, sehingga rekanan bekerja sesuai RAB. ”Walaupun pengawasan itu telah diberikan terhadap konsul-tan, maka pihak PU harus intens juga dalam mengawasinya. Jika memang diketahui konsultan-nya itu sudah tidak beres dalam melakukan pengawsan, silakan saja konsultnnya juga di-black list,” terangnya.

=JUNAEDI/MK

PROYEK BINA MARGA

10 Rekanan Diputus KontrakSUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sume-nep memutus kontrak 10 rekanan proyek karena tidak bisa menuntaskan hingga batas waktu pada 31 Desember 2013. Proyek APBD sebesar Rp 6 miliar itu tersebar di beberapa kecamatan di daerah daratan dan kepulauan.

SUMENEP – Dalam rangka memeriahkan peringatakan Maulid Nabi Muhammad, Takmir Masjid Al Utsman Desa Lenteng Barat, Ke-camatan Lenteng, menggelar serangkaian lomba selama 45 hari. Lomba yang dihelat di halaman masjid diikuti se-banyak 350 peserta dari ber-bagai daerah.

Tujuan diadakannya lomba di masjid di bawah naungan KH. Mayhurat Ut-sman itu juga mengasah ke-mampuan. Lomba semacam itu memang rutin digelar tiap tahun, dan saat ini su-dah tahun ke-12.

Kepala Desa Lenteng Barat Darorul A’la Masyhu-rat mengatakan, digelarn-ya lomba itu selain dalam rangka memeriahkan maulid nabi, juga untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti syariat Islam.

”Jadi, kami harapkan kedepannya bisa semakin kuat dalam melakukan syariat Islam. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebajikan,” ka-tanya.

Sedangkan lomba yang digelar meliputi 8 kategori, di antaranya lomba Tartilul Qur’an, Pidato, Cinta Rasul, Kiroah bi al-Taghanni, Tah-fidh Al Qur’an 30 juz dan 10 juz, Shalawat Hadrah, Orkes Gambus dan Dang-dut.

Dari tiga kategori lom-ba, yakni lomba Tahfidh Al Qur’an, Pidato, dan Orkes Gambus dan Dangdut, akan diambil tiga pemenag uta-ma untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Sedang-kan pemenang lomba lain-nya akan mendapat hadiah berupa motor dan puluhan door prize.

=*/JUNAEDI

Masjid Al Utsman Gelar Lomba

BERKOMPETISI. Salah satu peserta saat mengikuti lomba yang digelar Takmir Masjid Al Utsman Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

SUMENEP – Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Komite Na-sional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep Fauzan me-nilai pemerintah kurang tanggap dalam menyikapi nasib warganya yang miskin.

“Masak dari sekitar 20 kilom-eter dari Kota Sumekar, baru dike-tahui bahwa ada warga yang telah miskin selama berpuluh tahun, tetapi masih belum disentuh oleh bantuan,” katanya mengomentari nasib warga miskin kakak beradik yang sudah lumpuh selama pulu-han tahun yang tinggal di bekas kios pasar.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hery Koentjoro P mengatakan telah melakukan pendataan warga kurang mampu di beberapa daerah, bahkan rumah Abdurrahman dan Misnati itu sudah ter-cover di Din-sos. “Karena kami bisa memberikan bantuan dalam hal apa pun, yang penting melalui prosedur yang ada,” ucapnya, Selasa (25/2).

Sebagai kelapa dinas yang baru, pihaknya berjanji akan lebih sigap dalam memperhatikan na-sib warga miskin. “Karena walau-

pun program itu melalui usulan dari bawah, tetapi kami tetap bergerak melakukan pendataan terhadap beberap daerah,” tim-palnya.

Terkait dengan bantuan ru-mah yang akan diberikan kepada keluarga miskin dan kedua anak cacat itu, ia mengatakan sembari didamping Kabid Rehabilitasi So-sial, Zainuril Qomari bahwa pada tahun anggaran 2014, Dinsos

akan memberikan bantuan Ru-mah Tidak Layak Huni (RTLH).“ Keluarga itu sudah masuk daftar penerima bantuan RTLH tahun ini, Insya Allah April sudah bisa direalisasikan” paparnya.

Soal dua anak yang lumpu se-lama puluhan tahun, kata Heri, pihaknya tidak bisa apa-apa, mungkin kata Heri hanya bisa mempermudah saja.

=SYAMSUNI/MK

KESEJAHTERAAN

Pemerintah Dinilai Kurang Sigap

Hery Koentjoro PKepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

BKPP bernopol M 3840 WD a/n Achmad Zahrie MS d/a Dsn Tanapote RT 08 RW 04 Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Sumenep.

KEHILANGAN

Pasang Iklan di

Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III D Sumenep

Keluhan itu diutarakan Moh. Royyis, suami Ramlah, salah satu pasien persalinan asal Gapura yang dimintai biaya tinggi oleh bidan. Walau dirinya dikatego-rikan sebagai masyarakat yang kurang mampu, tetapi pasangan suami-istri yang anaknya baru lahir beberapa waktu lalu harus bayar Rp 1.300.000. Padahal ia menyatakan bahwa untuk ibu hamil sudah ada program jamper-sal untuk biaya persalinan. “Na-mun, kenapa masih ada pungutan biaya persalinan,” ucapnya, Se-lasa (25/2).

Sepengetahuan dirinya, sesuai aturan pasien, biaya persalinan itu dibiayai oleh pemerintah, dan dibebaskan dari punggutan atau bi-

aya apa pun. "Makanya saya sangat terkejut ketika bidan di Gapura itu mematok biaya yang cukup tinggi. Saya sangat kecewa terhadap bidan yang telah mematok biaya tinggi untuk pesalinan istri saya, " ungka-pnya kepada Koran Madura.

Menurut dia, keluhan itu ber-mula saat melakukan persalinan di salah satu bidan di Gapura. Se-benarnya, ia mengaku tidak ingin merujuknya ke bidan di Gapura, tetapi karena ada rasa khawatir, proses persalinannya kurang lan-car, akhirnya ia pun merujuknya ke bidan tersebut.

"Tapi setelah selesai dilakukan tindakan oleh bidan itu, dan me-minta rincian dana, saya diminta uang sebesar Rp 11.300.000. Akh-

irnya karena saya tak punya uang sebesar itu, saya pun masih belum membayarnya," keluhanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Erfan, suami Alma. Dirinya juga mengeluhkan biaya persali-nan yang cukup tinggi. Dia men-gaku tidak keberatan jika dimintai dana soal biaya persalinan terse-but, asalkan masih dalam batas wajar. "Yang sangat disayangkan, itu tidak wajar, kenapa harus den-gan biaya yang berat bagi kami untuk membayarnya," terangnya.

Dari pengakuan dua korban pungutan biaya bidan itu, kini hampir semua bidan memasang target biaya tinggi. Menurut in-formasi yang dihimpun Koran Madura dari beberapa warga, be-berapa bidan desa yang ada di Ke-camatan Gapura seolah telah ber-sepakat akan menarik biaya yang cukup tinggi.

“Kami berharap, fenomena ini segera diatasi oleh pemerintah, terutama oleh Dinkes. Sebab, hal ini sudah bernuansa kapitalisasi pada biaya persalinan. Sebab tidak wajar jika harus bayar Rp 9.50.000 hingga Rp 11.300.000 sekali ber-salin,” jelas Nur Kholis, salah satu tokoh pemuda asal warga Gapura.

Sementara itu, anggota Komi-si D DPRD Kabupaten Sumenep, Nur Asyur mengatakan bahwa

kasus tersebut ada beberapa ke-mungkinan. Salah satunya, pasien bersalin itu belum memiliki kartu pesalinan (jampersal) ibu hamil. “Bisa memiliki jampersal, tertapi belum lengkap, sehingga untuk melengkapi itu, dia diizinkan un-tuk pulang untuk mengurus kartu Jampersal, tetapi dengan meny-impan uang jaminan. Baru sete-lah melengkapi administrasinya, uang jaminan itu akan dikemba-likan,” jelasnya.

Selain itu, ada juga kebijakan bidan minta biaya kepada pasien sebagai syarat untuk menunggu jampersalnya turun. Tetapi ketika jampersalnya turun, maka uang itu akan dikembalikan. “Nah, yang kedua inilah yang tidak kami izin-kan, karena kami merasa kebera-tan dengan kebijakan itu. Bahkan keberatan kami sudah saya sam-paikan kepada Dinas Kesehatan, agar uang jaminan yang diminta oleh bidan tidak diperbolehkan dengan alasan menunggu turun-nya kartu Jampersal,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa, pelayanan Jampersal tersebut dipergunakan untuk empat sasa-ran antara lain pemeriksaan ke-hamilan, pertolongan persalinan hingga 42 hari setelah melahir-kan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB setelah persalinan

Bidan Pungut Biaya Tinggi Persalinan

Dewan: Tidak Boleh Ada Uang Jaminan dalam BersalinSUMENEP – Layanan program jaminan persalinan (jampersal) bagi ibu hamil yang di luncurkan pemerintah pusat, dikeluhkan warga Desa Longos, Kecamatan Gapu-ra. Pasalnya, ada sebagian warga harus bayar biaya tinggi untuk proses persalinan. Padahal, menurut mereka, baru sekarang ini harus bayar tinggi.

dan pelayanan bayi baru lahir 0 hingga 28 hari. “Semua biayanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa pro-gram jampersal sendiri sudah diperkenalkan oleh Menteri Kes-ehatan sejak tahun 2011. “Dan Jampersal tersebut ditujukan un-tuk masyarakat yang belum mem-punyai jaminan pelayanan kes-ehatan, dan tidak terbatas pada masyarakat miskin atau kurang mampu, meski pun sebenarnya Jampersal adalah perpanjangan dari Jamkesmas,” terangnya.

Diketahui bahwa bedanya jamkesmas dan jampersal ada pada jenis pelayanan yang di-berikan, dimana jampersal hanya melayani ibu hamil (empat kali pemeriksaan selama hamil), mel-ahirkan baik di puskesmas, bidan polindes (bidan desa), Bidan Prak-tek Mandiri ( BPM ) atau klinik bersalin yang mengikuti program jampersal. “Atau bahkan di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta yang mengikuti pro-gram jampersal,” tambahnya.

Disinggung soal tarif biaya yang tinggi dipatok oleh bidan tersebut, politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa soal tarif sudah diperdakan di Kabupaten Sumenep. “Bisa dikroscek ke Di-nas Kesehatan, apa benar tarif persalinan bagi yang belum me-miliki Jampersal adalah seperti itu,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Anugerah Rizka Rahadi belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi mengaku sedang ada rapat dan disuruh menemuinya hari ini. “Mohon maaf, Mas, saya masih ra-pat, besok aja ke kantor,” ucapnya singkat melalui saluran telepon.

=SYAMSUNI/MK

”Kita pastikan akan memba-has masalah pasar tradisional di perubahan anggaran nantinya. Karena memang selama ini, sentu-han pembangunan terhadap pasar kecamatan itu memang belum kita bahas sama sekali,” terang politisi PDI Perjuangan kepada wartawan, Selasa (25/2).

Pembahasan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan digelar pada bulan Agustus nanti.

Menurutnya, tidak dibahasnya pasar kecamatan bukan lantas

dewan mengabaikan kepentingan pasar tradisional. Namun, se-lama ini pihaknya fokus terhadap renovasi Pasar Anom yang tak kunjung tuntas pembangunannya akibat retender. ”Ya saat ini, Pasar Anom kan kita anggap sudah mulai ada titik terang. Nanti, kita pastikan pembangunan pasar di kecamatan itu secara bertahap akan kita bangun biar ekonomi masyarakat di sekitar pasar itu tidak mati,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas DPPKA melalui Kabid Pendatan-gan Dinas Pendapatan Pengelo-

laan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Imam Sukandi mengungkapkan, sebanyak 32 pasar tradisional yang ada di desa atau kecamatan mulai ditinggalkan.

Pasar tradisonal yang mulai ditinggalkan, antara lain Pasar Batuputih, Kecamatan Batu-putih; Pasar Bintaro di Desa Longos, Kecamatan Gapura; Pasar Bragung, Kecamatan Gu-luk-Guluk; Pasar Lenteng Barat, kecamatan Lenteng; Pasar Ke-les, Kecamatan Ambunten; serta Pasar Batang-Batang, Kecama-tan Bantang-Batang.

Sedangkan pasar yang sudah nyaris mati terdapat di Pasar Labang Tuak, Kecamatan Batu-putih; Pasar Basoka, Kecamatan Rubaru; Pasar Dungkek, Ke-camatan Dungkek.

=ALI RIDHO/MK

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasar Masuk Pembahasan APBD-PSUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengungkapkan, selama ini pihaknya fokus terha-dap renovasi Pasar Anom Baru sehingga pembahasan pasar tradisional yang ada di tingkat kecamatan tidak pernah dibahas. Pihaknya akan membahas keberadaan pasar tradi-sional pada rapat APBD Perubahan.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III ESumenep

Kepala Badan Permusya-waratan Desa Kebonagung, Ke-camatan Kota, R. Suharto Winata menjelaskan, perbaikan drainase sepanjang lebih kurang 50 me-ter dilakukan pada sekitar tahun 1980. Itu pun hanya berkisar 10 meter saja. ”Ini sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki,” katanya, Selasa (25/2).

Pantauan Koran Madura, kondisi saluran air itu memang sangat memprihatinkan dan beberapa bagian sudah am-bruk. Drainase itu tidak lagi bisa menampung air ketika hujan. ”Setiap kali turun hujan pasti meluap ke rumah warga, karena air luapan itu sampai setinggi betis orang dewasa,” terangnya.

Luapan air juga dapat meru-sak jalan menuju objek wisata. ”Yang jelas itu juga merusak ja-lan. Kita lihat saja kondisi saat

ini kan banyak yang rusak. Itu salah satunya karena seringnya digenangi air,” terangnya.

Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi juga mengakui rusaknya jalan itu salah satunya karena buruknya saluran air yang ada.

”Saluran air yang ada di seb-elah kiri itu tersumbat, sehingga air selalu menggenagi jalan dan akhirnya juga dapat merusak kondisi jalan yang ada,” katanya.

Oleh sabab itu, ia mengima-bau masyarakat menyadari kondisi yang ada. Sehingga

drainase itu benar-benar bisa berfungsi maksimal. ”Jadi itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat setempat, sehingga drainase itu tidak tersumbat lagi,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Eri Susanto mengatakan belum mengetahui secara pasti kondisi drainase itu. ”Kami masih belum tahu, apakah itu masuk kategori drainase, ataupun itu masuk kat-egori irigasi,” katanya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan

untuk memastikan kondisi drain-ase itu. ”kami cek dulu nanti, jika masuk kategori irigasi maka kami akan segera benahi, namun jika masuk kategori drainase itu bukan hak kami, melainkan itu hak PU Cipta Karya,” terangnya.

Sementara Kepala Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumenep Bambang Iriyanto saat dihubun-gi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. Pesan sing-kat yang dikirim Koran Madura sampai berita ini ditulus tidak direspons.

=JUNAEDI/MK

Drainase Kebonagung Kurang BerfungsiLuapan Air Menyebabkan Jalan Mudah RusakSUMENEP - Sejumlah warga Desa Kebonagung, Kecama-tan Kota Sumenep, menge-luhkan kondisi drinase yang sudah puluhan tahun tidak berfungsi namun belum diperbaiki. Kurang berfungsinya saluran air itu menyebabkan kondisi jalan menuju Asta Tinggi sepan-jang sekitar 200 meter rusak parah.

SUMENEP – Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April nanti diprediksi akan sarat dengan politik transaksional. Masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan bahaya laten politik prag-matis. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat reformasi.

“Saat ini politik transaksional sudah tidak jarang ditemukan di tengah-tengah ketidakpastian. Bagaimanapun rangkaian refor-masi tahap demi tahap mestinya demokrasi semakin rasional, se-mentara saat ini justru terbalik,” ungkap Juhari, legislator DPRD Sumenep kepada Koran Madura, Senin (24/2).

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur juga men-gakui fenomina tersebut. Ia sangat menyayangkan kondisi masyarakat hari ini yang semak-in pragmatis untuk mengguna-kan hak pilihnya. Padahal parti-sipasi masyarakat dalam pemilu merupakan kewajiban untuk me-milih calon pemimpin selama lima tahun.

Nur Asyur meyakini, jika pemilih pragmatis, wakil-wakil rakyat yang terpilih akan bermental korup, ka-rena yang jadi yang memailiki ban-yak modal uang. “Politik pragmatis akan melahirkan pemimpin yang korup. Itu sudah pasti,” tegasnya.

Dia menyarankan kepada masyarakat, biarkan saja politisi menempuh dengan jalan uang, ambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya. “Lebih baik politisi itu memberi setelah jadi, karena itu sudah haknya rakyat. Jika diabir-kan caleg memberi uang maka jangan salahkan jika menjadi pem-impin korup,” pungkasnya.

=ALI RIDHO/MK

PEMILU LEGISLATIF

Pragmatisme Politik Mewarnai Pileg

Kernet bus mengawal bus saat melewati Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep yang jalannya ditanami pohon pisang akibat jalannya rusak.

SUMENEP – Pembetukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sendir, Kecamatan Lenteng, terindikasi melang-gar Perbup No. 20/2006 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pembentukan panitia diduga ada kecurangan karena tidak pernah melibatkan BPD.

Demikian disampaikan ang-gota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendir Farid. Dalam peraturan bupati itu, selain kepala desa, unsur badan per-musyawaratan desa juga harus dilibatkan dalam rapat pemben-tukan panitia pilkades.

Panitia pilkades juga dinilai

tidak cakap dan profesional dalam menyusun kepanitiaan. Orang-orang yang menjadi pani-tia sarat konspiratif dan terkesan sepihak. “Buktinya, pendaftaran panitia pilkades sehari sebelumn-ya sudah ditutup dan menolak menerima pelamar calon panitia pilkades,” tuturnya.

Alasan panitia pilkades me-nolak pelamar sudah memenuhi kuota struktur panitia pilkades. “Padahal penutupan pendaftaran masih pada 11 Februari lalu, namun pada 10 Feruari sudah ditolak lamaran pendaftar calon panitia pilkades,” terangnya den-gan nada kesal.

Tak hanya itu, lanjut Farid, pada 11 Februari lalu ada pelamar panitia pilkades yang mengun-durkan diri. Namun, tak jelas ala-san panitia pembetukan pilkades langsung memasukkan seseorang sebagai calon panitia yang sebe-lumnya tidak pernah melamar sebagai panitia pilkades.

Akibatnya, dari total pelamar panitia pilkades sebanyak 15 orang itu, satu calon itu di antaranya cukup janggal. “Kenapa panitia menolak pelamar calon panitia pilkades pada 10 Februari, namun pada keesokan harinya ada yang mundur langsung ada penggan-tinya,” ia mempertanyakan.

Ketua BPD Desa Sendir Alim membenarkan jika pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kepanitian. “Saya gak tahu persoalan ini melanggar hukum atau tidak, tapi memang BPD tidak pernah dilibatkan,” pungkasnya.

Kabag Pemdes Setkab Sumenep Moh Ramli menga-takan keterlibatan unsur BPD dalam pembentukan kepanitian pilkades memang sudah diatur dalam perbup. Perbup itu meny-iratkan pembentukan kepanitian pilkades ada unsur dari kepala desa dengan berkoordinasi den-gan BPD.

Tapi kalau terkait dengan memasukkan nama calon panitia pilkades tanpa sepengetahuan calon lainnya setelah terjadi pegunduruan diri dari salah satu calon, itu tidak diatur dalam per-bup termasuk harus ada waiting list (daftar tunggu) calon pelamar. Sehinga jika tidak diatur dalam perbup itu tidak ada yang melang-gar dan absah secara hukum.

“Saya kira persoalan teknis sehingga murni menjadi ke-wenangan panitia. BPD tidak bisa masuk dalam hal teknis rekrutmen panitia pilkades,” jelas Ramli.

=ALI RIDHO/MK

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pembentukan Panitia Dinilai Cacat Hukum

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III FPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FRABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309 | TAHUN III

Pimpinan rumah sakit itu menganggap kerusakan dua ken-daraan pengunjung akibat ter-timpa tiang tendon yang rubuh tersebut murni kelalaian petu-gas parkir. Karena sepeda motor tersebut tidak diparkir di tempat yang disediakan.

Humas RSUD dr. Slamet Mar-todirjo Pamekasan, Saleh Lahadi mengakui pimpinan rumah sakit pernah menyatakan akan ber-tanggungjawab terhadap kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan oleh ambruknya tandon air rumah sakit. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Dishubkom-info setempat, dinyatakan yang bertanggungjawab terhadap keru-sakan itu adalah Dishub.

Saleh menambahkan kedua sepeda motor yang tertimpa tandon itu berada di kawasan lar-

angan parkir. Sehingga pengelola rumah sakit menyatakan tidak bertanggung jawab. “Di sekitar tandon tersebut merupakan area larangan parkir, sehingga jika ada pengunjung yang memarkir kendaraannya di daerah tersebut, kami tidak bertanggung jawab,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemk-ab Pamekasan, Mohammad Zakir menyatakan akan bertanggung jawab atas rusaknya dua sepeda motor yang tertimpa tandon ru-mah sakit. Zakir menjelaskan RSUD tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki kerusakan dua sepeda motor tersebut. Se-hingga instansinya mengalah dan bersedia mengganti kerugian itu dengan cara iuran. “Kami akan iuran dengan para kepala bidang

dan petugas di instansi kami se-bagai bentuk tanggung jawab,” kata Zakir.

Saat ini, jelas dia, kedua se-peda motor yang rusak itu sedang dalam perbaikan dan jika sudah selesai akan segera diserahkan kepada pemilik masing-masing.

Ia meminta agar pengunjung RSUD tidak memarkir kendaraan-nya di tempat-tempat yang dinya-takan terlarang untuk parkir ken-daraan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang negatif, ada pihak yang bertanggung jawab. Tandon air setinggi tujuh meter milik RSUD Pamekasan, dua pekan lalu roboh. Peristiwa itu menyebabkan dua sepeda motor yang diparkir di bawahnya rusak tertimpa tiang penyangga.

Robohnya tandon yang digu-nakan mengalirkan air ke ruang-ruang perawatan anak dan ruang perawatan B itu diduga disebab-kan besi penyangganya sudah karat. Sejumlah pengunjung menuding pengelola rumah sakit terbesar di Madura itu lalai mel-akukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas yang dimiliki, sehingga besi penyangga tendon yang mu-lai karat itu tidak segera diketa-hui.

=FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

Tandon Rumah Sakit Makan Korban Dishubkominfo yang Harus Bertanggung JawabPAMEKASAN - Janji piminan Rumah Sakit Umum Dae-rah (RSUD) dr. Slamet Martodirjo Pamekasan yang akan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan am-bruknya tendon air nampaknya akan diingkari. Dua sepeda motor yang rusak akibat peristiwa itu dinyatakan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat sebagai pen-gelola parkir.

AKSI DAMAI WARTAWAN. Sejumlah aktivis pers bersama wartawan menggelar aksi damai di depan Mapolresta Ma-gelang, Jateng, Selasa (25/2). Aksi damai keprihatinan dan solidaritas tersebut digelar terkait teror bom molotov yang dilemparkan orang tak dikenal ke rumah seorang wartawan Radar Jogja sehari sebelumnya.

PAMEKASAN - Dana tun-jangan operasional untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabuapten Pamekasan tidak hanya menggunakan ang-garan dari pemerintah pusat (APBN) melainkan juga melalui APBD setempat.

Dana operasional UN yang bersumber dari APBD Pame-kasan Tahun Anggaran 2014 itu, jumlahnya mencapai Rp 300 juta yang pengelolaannya men-jadi tanggung jawab Dinas Pen-didikan (Disdik) setempat. Se-dangkan dana operasional yang bersumber dari APBN, nilainya disesuaikan dengan jumlah peserta UN di masing-masing sekolah dan pengelolaannya diserahkan ke masing-masing lembaga penyelenggara ujian.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidikan Me-nengah, Mohammad Tarsun mengatakan anggaran ope-rasional yang disediakan Pem-kab Pamekasan, akan diguna-kan sebagai biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan membayar transport pengawas ruang yang didatangkan dari sekolah berbeda.

“Jumlah seluruh pengawas ruang untuk Ujian Nasional tingkat SLTP dan SLTA berkisar 300 orang. Dana operasional yang disediakan pemerintah kabupaten untuk membiayai transportasi mereka yang be-rasal dari luar sekolah penye-lenggara ujian serta untuk pem-

belian alat tulis kantor,” kata Tarsun.

Sementara Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Ke-menterian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi mengatakan biaya operasional pelaksanaan UN pada sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag lang-sung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan se-bagai penyelenggaranya.

“Untuk pelaksaan UN ini di kami tidak ada, karena UN ini adalah bersifat nasional sehing-ga semua langsung ditangani oleh Kemeterian Pendidikan dan tidak dikelola oleh kemen-terian lain,” ungkapnya.

Demikian pula, kata dia, penerbitan Daftar Nominasi Tetap (DNT) merupakan ke-wenangan Disdik, pihaknya hanya mengusulkan daftar nama saat proses Daftar Nomi-nasi Sementara (DNS). Daf-tar nominasi itu, saat ini untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) sudah masuk, sementara di tingkat MTs masih menunggu hasil penetapan dari Disdik.

Juhedi menjelaskan jum-lah peserta UN madrasah yang diusulkan ke Disdik sebanyak 14.133 orang, dengan rincian, peserta tingkat Madrasah Tsan-awiyah (MTs) sebanyak 8.866 siswa dan peserta tingkat Ma-drasah Aliyah ( MA) sebanyak 5.267 siswa.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PENDIDIKAN

Ada Tunjangan Operasional UN

UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN. Sekitar 203 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Ambon, mengikuti ujian praktek nasional kom-petensi kejuruan, di Ambon, Senin (24/2). Siswa SMK mengikuti ujian praktek kompetensi yang digelar secara bersamaan di kabupaten/kota se-Maluku dan akan berakhir Sabtu (1/3).

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III GPAMEKASAN

Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat masih me-netapkan dua orang tersangka, berinisial M dan SE.

Se-orang saksi

penting dalam kasus itu, yakni mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Dja-

malud-din

Karim telah meninggal

dunia beberapa bulan lalu. Dia dijadikan

saksi, karena saat proyek pembangunan TPA berlang-

sung dua tahun lalu, dia masih menjabat sebagai Sekkab yang menjadi salah satu pemegang wewenang dalam proyek sebe-

sar Rp 3 miliar ini.Penanganan

kasus ini me-

mang terkesan

lamban, karena menurut

Kejari, tergolong rumit dan harus memastikan nilai keru-

gian negara yang ditimbulkan. Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Samiaji Zakaria mengatakan secara umum pen-anganan kasus itu sudah tuntas dan tinggal menunggu Laporan Hasil Audit (LHA) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menentukan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

“Tanpa ada kepastian nilai kerugian negara itu, kami akan kesulitan menjerat para ter-sangka dalam pasal korupsi. Jika dipaksakan bisa jadi dakwaan kami mentah,” katanya.

Proses audit di BPKP itu sebe-narnya sudah berlangsung sejak September tahun lalu. Samiaji tidak berani memastikan kapan LHA itu akan diterima dari BPKP agar kasus itu segera bisa disi-dangkan. Untuk mengembangkan

penyidikan kasus itu, kata Samiaji, penyidik masih menunggu keter-angan beberapa saksi tambahan terutama dari saksi yang berkaitan dengan pengadaan lahan. “Kami masih mengembangkan penan-ganan kasus ini dari keterangan dua tersangka untuk menjerat tersangka lainnya,” jelas dia.

Dugaan korupsi proyek TPA terjadi pada proses pembeba-san lahan yang luasnya di-duga dimark-up dan bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebagai pembanding, Kejari Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi jual-beli antara pemilik lahan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Data ini dijadikan salah satu acuan untuk meng-etahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan antara lain, mantan Kepala Badan Lingkun-gan Hidup, Kepala Badan Per-tanahan Nasional (BPN), Kepala Desa Bindang, dan mantan camat setempat.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp 3 miliar ini men-jadi perhatian Kejari Pame-kasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi proyek tersebut berun-juk rasa karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat. Mereka juga meminta Kejari memeriksa proyek tersebut karena diduga terjadi penyimpangan.

=SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

Kasus Korupsi TPA Naik StatusSatu Saksi Sudah Meninggal DuniaPAMEKASAN - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, akan segera naik status ke tahap penuntutan. Pemerik-saan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi itu sudah dinyatakan tuntas dan tinggal menunggu kepastian jumlah kerugian negara.

PAMEKASAN – Komisi D De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan akan mengundang pimpinan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat untuk meminta penje-lasan soal isu pemotongan dana bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah itu. Sebelum bertemu pimpinan in-stansi tersebut, Komisi D DPRD Pamekasan terlebih dahulu akan melakukan penelusuran dengan meminta penjelasan secara lang-sung kepada penerima bantuan. Karena dugaan pemotongan ban-

tuan itu diperkirakan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Ketua Komisi D DPRD Pame-kasan, Andi Suparto mengatakan jika benar terjadi, kasus pemoton-gan bantuan RTLH di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota, Pame-kasan, mengandung unsur korupsi. Karenanya, komisinya ingin mem-inta penjelasan Dinsosnakertrans sebagai penanggung jawab pelak-sanaan program tesebut.

Berdasar informasi yang dit-erimanya melalui media, keter-angan yang disampaikan koordi-nator program tingkat kelurahan dengan pihak Dinsosnakertrans

sangat berdeda. Untuk itu pihakn-ya merasa perlu untuk melakukan kroscek ke lapangan dan meminta penjelasan ke pimpinan Dinsos-nakertrans.

“Kami meminta kepala Dinsos segara mencari tahu kebenaran kasus tersebut dan melakukan tindakan jika ditemukan indikasi bahwa pemotongan itu benar-be-nar terjadi,” katanya.

Ia memperkirakan kasus yang sama juga terjadi pada bantuan RTLH di kecamatan lain sehingga komisi yang dipimpinnya akan segera melakukan serap informasi pelaksanaan program tersebut di

desa dan kelurahan lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. Andi menambah-kan dengan baru terungkapnya dugaan pemotongan dana yang penyalurannya telah dilakukan pada Oktober tahun lalu itu, me-munculkan kesan bahwa Dinsos-nekertrasn tidak melakukan eval-uasi. Instansi tersebut terkesan hanya cukup dengan kebenaran administrasi.

Dugaan terjadinya pemo-tongan dana bantuan perbai-kan RTLH terungkap setelah ada pengakuan dari salah satu pen-erimanya di Kelurahan Kolpa-

jung. Penerima tersebut mengaku hanya menerima Rp 500 ribu un-tuk perbaikan rumahnya, padahal pagu yang ditetapkan pemerintah seharusnya sebesar Rp 1,25 juta hingga Rp 2 juta untuk masing-masing warga miskin penerima.

Pimpinan Dinsosnakertrans menyatakan berdasarkan data yang dimiliki, tidak ada penyim-pangan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, karena secara administratif bisa dipertanggung-jawabkan dan dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sesuai.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

RTLH

Dewan Berencana Mengklarifikasi Dugaan Penyimpangan

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III H PAMEKASAN PAMEKASAN

Juhaini merasa prihatin den-gan masih adanya siswa yang tertangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlang-sung dan masih mengenakan se-ragam sekolah lengkap.

“Ini menunjukkan bahwa pimpinan sekolah harus lebih ketat melakukan pengawasan. Sangat ironis jika ada siswa keluar lingkungan sekolah tidak diketa-hui oleh pengelola,” katanya.

Selasa (25/2), petugas Satpol PP menangkap lima orang pelajar yang diduga membolos. Mereka tidak berada di lokasi sekolah pada jam pelajaran berlangsung dan masih mengenakan seragam lengkap. Para siswa itu didapati

sedang mancing ikan di Sungai Samiran. Dua diantara mereka merupakan siswa SMP Negeri 6 Pamekasan dan tiga lainya adalah siswa SMP Negeri 1 Proppo.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP, Yusuf Wi-biseno mengatakan kelima siswa itu tertangkap setelah diketahui berada di lokasi rekreasi Dam Samiran. Sebelum melakukan operasi, dirinya mengirim surat ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Ke-menag)setempat, untuk meng-etahui jam pelajaran yang efektif di sekolah yang berada di bawah binaan kedua instansi tersebut.

Terdapat beberapa lokasi yang menjadi sasaran razia siswa bo-los. Diantaranya warnet, tempat

rekreasi, dan tempat sewa play-station.

”Setelah kami melakukan pe-nyisiran ke daerah timur di tem-pat rekreasi Talang Siring, kami melanjutkan ke daerah barat, yakni Dam Samiran. Di tempat itu kami menemukan lima siswa yang sedang membolos tersebut,” paparnya.

Yusuf menjelaskan kelima siswa sempat mengelak dikatakan bolos. Mereka menyatakan be-rada di tempat itu karena sedang pelajaran olah raga. Namun petu-gasnya tidak mempercayainya dan membawa kelima siswa itu ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Kelima siswa itu selanjutnya diserahkan ke sekolah masing-masing untuk memperoleh pem-binaan. Ia mengatakan lembag-anya tidak berhak memberikan sanksi apapun karena hal itu merupakan kewenangan pimpi-nan sekolah tempat kelima siswa itu belajar.

=FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

Pengawasan Murid Sangat LemahSiswa Membolos Terjaring Pol PP PAMEKASAN - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pamekasan, Juhaini meminta pimpinan sekolah di wilayah itu lebih ketat mengawasi muridnya sehingga tidak keluar lokasi sekolah pada saat jam pelajaran ber-langsung.

BOLOS. Para pelajar SMP yang terkena razia Satpol PP di Dam Samiran, Kecamatan Proppo. Para siswa itu kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran sekolah berlangsung.

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pame-kasan menyatakan belum me-miliki rencana mengembang-kan potensi gas alam di Dusun Ruberru, Desa Kertagena Ten-gah, Kecamatan Kadur, Pame-kasan. Gas alam tersebut saat ini hanya digunakan sekitar lima keluarga (KK) di dusun itu sebagai bahan bakar untuk me-masak. Warga menyalurkan gas ke rumah masing-masing den-gan peralatan seadanya berupa pipa plastik, yang rawan bocor dan tersumbat air, terutama pada musim hujan.

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Pem-kab Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan dirinya pernah mendengar keberadaan po-tensi gas sisa peninggalan Be-landa itu, namun belum pernah mengecek langsung sejak men-jabat di Bagian SDA beberapa bulan lalu.

Pengecekan akan dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan termasuk debit gas yang dimanfaatkan warga. Dari pengecekan itu akan diketahui, apakah bisa dikembangkan atau tidak. “Saya mau cek dulu data-nya, apakah sudah pernah dicek atau tidak. Kalau debitnya besar nanti kami usulkan,” katanya.

Ditanya soal potensi gas di Pamekasan yang bisa dikelola, ia menyatakan belum memi-liki data, karena pengelolaan Migas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun ber-

dasar pelaksanaan survei seis-mik Blok Madura pada 2009 lalu, pencarian sumber migas dilakukan di 5 Kecamatan. Yaitu di Kecamatan Palengaan, Ke-camatan Pegantenan, Kecama-tan Kadur, Kecamatan Proppo dan di Kecamatan Larangan. Bahkan dari uji seismik saat itu, 422 titik diantaranya baru dilakukan reklamasi untuk me-netralisir bahan peledak rendah (Low explossive) yang ditanam di perut bumi sejak akhir 2013 lalu.

Reklamasi ini dilakukan dengan mengebor ulang (re-drill), kemudian disirkulasi dengan campuran garam atau penggaraman agar rangkaian pemicu getaran yang ditanam itu tidak berfungsi. Seperti diberitakan, potensi gas alam di Desa Kertagenah Tengah, sudah dimanfaatkan warga se-tempat selama puluhan tahun. Mereka sudah tidak menggu-nakan kayu bakar jauh sebe-lum pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas elpiji di wilayah itu.

Gas alam atau biasa disebut “Asep” itu diperoleh warga dari bekas sumur bor sisa peningga-lan Belanda di Dusun Ruberru, yang jumlahnya mencapai 3 ti-tik. Dari jumlah itu hanya satu titik yang digunakan sebagai bahan bakar, satu masih aktif menghasilkan minyak bumi dan satu titik dibiarkan tak diman-faatkan.

=A. FAUZI M/MUJ/RAH

POTENSI DAERAH

Gas Alam Kadur Terabai

KEBAKARAN HUTAN. Api melahap semak dan pohon di hutan lindung Sei Temiang, Batam, Selasa (25/2). Tidak turunnya hujan sejak beberapa minggu terakhir membuat pepohonan mengering dan mudah terbakar, menurut petugas pemadam, mereka sudah memadamkan api di 70 titik hutan sejak awal bulan.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III IPAMEKASAN PAMEKASAN

Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat yang belum mengganti Ahmad Tau-fiqi sebagai Kepala di madrasah tersebut. Saat aksi mogok ber-langsung, tidak terlihat ada guru yang meminta para siswa itu un-tuk masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Sejumlah guru justru terlihat hanya duduk di dalam ke-las, bahkan beberapa diantaranya terlihat berbincang dengan siswa yang sedang mogok belajar.

Tidak lama setelah bel masuk berbunyi, para siswa itu berkumpul di aula sekolah dengan membawa poster dan berorasi. Poster yang mereka bawa bertu-liskan penolakan terhadap Tau-fiqi sebagai kepala madrasah dan menuntutnya untuk segera di-ganti. Salah seroang pelajar, Yuli mengatakan sejak dipimpin adik kandung mantan Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Normalud-din, kondisi di sekolahnya tidak kondusif. Dalam memimpin MAN, Taufiqi sering terlibat perselisi-han dengan wakil kepala madra-sah dan para guru.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi, yang menemui para siswa dengan did-ampingi Kepala MAN, Ahmad

Taufiqi, mengatakan bahwa tun-tutan para siswa itu sudah disam-paikan ke Kantor Wilayah Keme-nag Jawa Timur. Ia mengatakan Kanwil Kemenag Jawa Timur akan segera mengganti kepala madra-sah itu namun suratnya belum bisa diproses, karena masih ter-jadi pergantian Kepala Kanwil Kemenag yang akan berlangsung pada Sabtu (1/3) mendatang.

“Kepala madrasah ini akan di-ganti sesuai tuntutan para siswa. Tapi prosesnya menunggu serah terima Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur yang akan berlang-sung pada Sabtu mendatang. Kami minta para siswa dan guru bersabar dan melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” kata Muarif.

Para siswa akhirnya mem-bubarkan diri dan pulang sete-lah menyampaikan pernyataan, jika pekan depan belum ada kepastian akan pergantian itu, mereka akan kembali mogok belajar.

Muarif dan Taufiqi tidak memberi pernyataan apa pun kepada wartawan soal tuntutan siswa tersebut. Kedua pejabat itu langsung masuk ruang pimpi-nan madrasah seperti melakukan evaluasi.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Siapa Tokoh Intelektual Kemelut MAN?Pelajar Kembali Mogok BelajarPAMEKASAN - Ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan, Selasa (25/2), kembali menggelar aksi mogok belajar di sekolahnya.

PAMEKASAN - Komisi C De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menuding kerusakan trotoar di sejumlah ti-tik di Kota Pamekasan, murni ka-rena kesalahan masyarakat.

Ketua Komisi C, Faridud-din Tamim mengatakan kualitas keramik yang digunakan untuk trotoar, sama dengan kualitas keramik trotoar di Surabaya. Yang membedakan, kata dia, adalah ke-sadaran masyarakatnya. Di Pame-kasan, biasa ditemukan kend-araan yang diparkir di atas trotoar sehingga menyebabkan fasilitas tersebut cepat rusak.

“Di Surabaya jarang ditemui ada mobil ataupun sepeda motor diparkir di atas trotoar. Tetapi di Pamekasan sangat sering ditemui sepeda motor dan mobil pen-gangkut barang kulakan dengan

cara diparkir di trotoar,” katanya.Ia menyatakan sebagus apa-

pun kualitas keramik digunakan sebagai trotoar, apabila tidak

didukung dengan kesadaran masyarakat penggunanya tidak akan bertahan lama.

Ia tidak menampik, kemung-kinan kerusakan itu disebabkan oleh pengerjaan yang tidak sem-purna. Sebab di beberapa titik ditemukan keramik yang sudah mengelupas dan pecah.

Ia meminta Dinas Perhubun-gan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat mel-akukan pengawasan terhadap pengguna trotoar. Jika ditemukan adanya kendaraan yang diparkir di atasnya, diharapkan instansi itu memberikan teguran kepada pemilik kendaraan tersebut dan menindaknya jika hal tersebut dilakukan kembali di kemudian hari.

Beberapa waktu lalu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii men-

yatakan keprihatinannya saat menemukan keramik trotoar yang mulai rusak di beberapa titik di Jalan Kabupaten.

Bupati mengatakan rusaknya trotoar tersebut disebabkan akar pohon yang berada di trotoar itu dan menyatakan akan mencari-kan pohon pengganti yang akarn-ya tidak mengganggu fasilitas umum.

Ia juga menyayangkan hi-langnya beberapa tutup trotoar yang terbuat dari besi. Ia mendu-ga besi penutup itu sengaja dicuri karena tidak hanya terjadi sekali dan di sekitar lokasi besi penutup itu tidak ditemukan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat diperintahkan untuk mencari cara, agar tutup trotoar itu tidak kembali hilang.

=FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

KERUSAKAN TROTOAR

DPR Mengkambinghitamkan Masyarakat

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN IIIJ SampangSampangPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III JSampangKORAN MADURA

SAMPANG – Pegiat sebuah lembaga swa-daya masyarakat (LSM) bernama Arif Kolana (54), warga Desa Rambi Puji, Kecamatan Nogo Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (13/2) ditangkap aparat Kepoli-sian Resor Sampang.

Arif ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu (upal) senilai 4.700.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 47 lembar. Uang palsu itu hendak digunakan untuk menebus mobil Suzuki APV nopol DK 1135 XD senilai Rp 10 juta milik tersangka kepada kor-ban.

“Pada saat transaksi mo-bilnya pelaku, uang tebusan senilai Rp 10 juta itu dicampur antara Rp 5.300.000-nya uang asli dan Rp 4.700.000 uang palsu. Nah, korban curiga mung-

kin setelah dicek dengan alat ultraviolet uang tebusan pelaku itu, makanya korban langsung melaporkan kepada kami,” ucap Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Secara terpisah, polisi juga menangkap tersangka berinisial F (15), warga Kecamatan Keta-pang, Kabupaten Sampang, ka-rena kedapatan mengedarkan upal senilai Rp 1.200.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 12 lembar.

Tersangka Arif Kolana (54) diamankan di Desa Tamberuh Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, setelah ber-hasil bertransaksi menebus mobil di wilayah Kabupaten Sumenep. Sedangkan, tersangka F (15) dir-ingkus di wilayah Kecamatan Ket-apang, Kabupaten Sampang.

“Tersangka F ini mengedar-kannya saat beli rokok ke warung. Jadi kedua tersangka ini menukar kepada rekannya dengan uang asli Rp 1 juta membeli upal men-dapatkan senilai Rp 2.500.000,”

jelasnya.Kepada polisi, dua tersangka

mengaku telah menjalankan ak-sinya selama satu tahun. Uang

palsu tersebut didapat dari salah satu temannya yang kini masih dalam pengembangan polisi.

Dari tangan kedua tersangka,

polisi mengamankan barang buk-ti berupa mobil DK 1135XD mi-lik Arif Kolana (54), serta jutaan rupiah uang palsu. Selanjutnya, upal itu diserahkan ke Laborato-riun Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur untuk ditindak lanjuti.

“Hasil dari Labfor itu menye-butkan bahwa kertas uang palsu kualitasnya memang kurang baik, tetapi untuk cetak upalnya sangat bagus,” imbuh Imran.

Imran mengimbau, masyarakat lebih berhati-hati dengan peredaran uang palsu, agar tidak menjadi korban. “Masyarakat harus lebih teliti lagi jika ada yang melakukan transaksi dengan uang kertas. Harus dicek lagi biar tidak menjadi korban peredaran uang palsu,” katanya.

Untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indo-nesia (UU RI) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan anca-man kurungan penjara selama 15 tahun. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG - Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang, Senin (24/2) sekitar pukul 18.00 wib menimpa terhadap satu keluarga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter nopol M 3012 AQ.

Kronologi kejadian, pengendara motor yang dikemudikan Sladen (30) warga Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, hendak mendahului kendaraan mo-bil pikap di depannya ketika melaju dari arah barat menuju arah timur.

Namun, Sladen (30) yang saat itu membonceng istrinya Maftu-hah (30), serta anaknya Ruhanah (3) dan Fit (4) tiba-tiba ditabrak kendaraan mobil Feroza nopol W 1762 N yang dikendarai oleh Umar Faruk (40) warga Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabu-paten Sampang. Ketika itu, Umar hendak menyeberang dari arah selatan berbelok kanan melaju ke arah barat.

“Sepada Jupiter ini dari arah barat mendahului pikap, tiba-tiba dari arah selatan muncul mobil Verosa hendak berbelok ke arah barat. Karena jarak mobil terlalu dekat dengan Jupiter, tabrakan tak

terhindarkan,” ucap Mahmud (46), saksi mata di lokasi kejadian.

Lanjut Mahmud, saat itulah warga mendengar suara benturan kecelakaan yang mengakibatkan warga setempat berbondong-bondong membantu korban untuk dievakuasi ke RSUD Sampang. “Saat tabrakan banyak warga menolong pengendara motor untuk langsung diselamatkan, karena kondisi cukup parah, Mas,” terangnya.

Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut, semua peng-endara motor berhasil diselamat-kan. Namun, kondisi Maftuhah (30) dalam keadaan kritis dan sedang dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD setempat.

Sementara Sladen (30) mengala-mi luka parah yang terdapat di bagi-an kaki maupun kepala dan tangan. Kedua anaknya hanya mengalami luka ringan di bagian tangan.

Hinga kini, Satlantas Polres Sampang masih belum bisa memas-tikan penyebab terjadinya ke-celakaan tersebut. Sebab, kepolisian masih tengah melakukan penyelidi-kan dengan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti.

=RYAN HARIYANTO/MK

Waspadai Uang PalsuPegiat LSM Ditangkap karena Edarkan Upal

UPAL. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar (kiri) membeberkan barang bukti uang palsu (upal) berikut dua tersangka pengedar upal, di Kepolisian Resor Sampang, Selasa (25/2).

LAKA LANTAS

Kecelakaan Melibatkan Satu Keluarga

DIRAWAT. Korban tabrakan antara sepeda motor dengan mobil Feroza di Jalan Raya Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang saat dibawa ke RSUD Sampang.

ryan hariyanto/koran madura

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III KSampang

SAMPANG– Tangkis laut biasanya kokoh sebagai penahan ombak. Namun, hal itu tidak terjadi pada tangkis laut jalan provinsi sepanjang Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecama-tan Camplong, Sampang. Tangkis laut tersebut malah sudah mulai roboh akibat terjangan ombak.

Rusaknya tangkis laut yang tak jauh dari pusat kota itu malah dimanfaatkan untuk pembuan-gan sampah oleh warga. Bu

Sianah (56), warga sekitar yang setiap harinya berjualan srikaya dekat tangkis laut yang rusak itu menjelaskan, robohnya tangkis laut yang berada dekat rumahnya itu sudah lama, tapi tidak ada perbaikan sampai saat ini.

”Kami sangat kawatir saat terjadi ombak besar yang disertai angin besar juga. Sebab, keting-gian ombak bisa mencapai jalan di depan warung kami. Apalagi, penggalian pasir yang sering dilakukan oleh warga sekitar juga memperparah kerusakan tang-kis laut sehingga ombak besar mudah meluber ke jalan,” tutur warga asli Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong

itu kepada Koran Madura, Selasa (25/2).

Dia juga mengaku semakin khawatir saat musim penghujan tiba. Sebab, intensitas ombak besar bisa semakin sering terjadi. Sehingga, luapan ombak besar itu terkadang sering menghantam tempat jualannya. Oleh karena itu, dia sangat berharap segera ada perhatian dari pemerin-tah setempat. ”Kami tidak bisa berbuat apa meski tangkis laut ini rusak dan sudah lama yang terjadi akibat terjangan ombak besar. Padahal kerusakan itu sangat besar dan lebar kurang lebih sepuluh meter. Kami ber-harap segera ada perbaikan (oleh pemerintah),” ujarnya.

Kerusakan tangkis laut bukan hanya satu tempat saja, lima pu-luh meter dari rusaknya tangkis laut tersebut juga mengalami hal yang serupa, namun warga mengantisipasi dengan any-aman bambu dan diisi pasir dan batu–batu kecil, demi menjaga besarnya kerusakan tangkis laut tersebut. =CR1/ LUM

SAMPANG – Kepala Dinas Badan Perencanaan Pemban-gunan Daerah (Bappeda) Ka-bupaten Sampang Hery Soey-anto tidak mengakui bahwa bawahannya bermain bola ping-pong saat jam dinas. Ia mengaku keberatan den-gan berita “Hura-hura di Jam Dinas” pada Selasa, karena stafnya bemain bola ping-pong saat jam istirahat.

Terait dengan penempa-tan lapangan papan bola yang ditempatkan di pintu masuk ruang Bappeda, menurutnya, papan lapangan bola itu baru dibeli dan datang pada Senin (24/2). “Saya baru beli. Nah ini ada kuitansinya juga yang ter-tanggal 24 Februari kemarin, pas dicoba dimainkan sama

rekan,” klarifikasinya.Hery menegaskan, pada

jam dinas dipastikan anak buahnya tak akan ada yang ber-main bola ping-pong. “Kalau jam dinas ya saya larang. Kalau sekarang jam istirahat pun saya gak membolehkan lagi main ping-pong, khawatir ada wartawan salah persepsi lagi,” ucap Hary sembari menunjuk-kan kuitansi pembelian papan lapangan ping-pong.

Selaku pimpinan di Dinas Bappeda Sampang, ia meminta maaf terkait adanya salah satu pegawainya yang tak terima, lantaran wajahnya terpampang jelas dipemberitaan tersebut. “Saya tidak bermaksud seperti itu. jadi saya mohon maaf,” ka-tanya. =RYAN HARIYANTO/MK

BELUM ADA PERBAIKAN: Tangkis laut jalan Provinsi sepanjang Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang rusak parah akibat terjangan ombak, Selasa (25/2)

INFRASTRUKTUR

Tangkis Laut Rusak Parah

PEMBERITAAN

Kepala Bappeda Memberi Klarifikasi

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III L

Dalam APBD 2014 yang telah ditetapkan, tidak ada anggaran untuk pe-sangon anggota legis-

latif periode sekarang,”

AffandiSekretaris DPRD

Bangkalan

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III LBangkalanKORAN

MADURA

Berkas Dinyatakan P-21Kasus Judi Oknum Kades Dilimpahkan Ke Kejari

"Hari ini, Selasa (25/2) secara resmi Polres melimpahkan kasus judi yang melibatkan oknum kades ke Kejari. Penyerahan terse-but bersamaan dengan sembilan tersangka lainnya dan satu ter-sangka kasus senjata tajam (Sa-

jam)," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suharto, SH.

Menurut Suharto, berkas tersebut dinyatakan P-21 sejak tanggal 20 Februari lalu. Akan tetapi pada hari itu tidak lang-sung diserahkan, karena itu

menjadi kewenangan dari Pol-res selama masa penahanan 20 hari itu tidak melampaui batas. Sebab 40 hari berikutnya akan menjadi tahanan Kejaksaan yang akan ditempatkan di rutan Bangkalan. Proses berikutnya akan dilimpahkan ke Pengadi-lan Negeri (PN) setempat guna menentukan jadwal sidang yang harus dilalui. "Kita akan limpah-kan ke PN untuk menerapkan jadwal sidang bagi para tersang-ka," tuturnya.

Menurutnya, selama men-jadi tahanan Kejari, tugas JPU adalah menyusun surat dakwaan untuk menuntut para tersangka

guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka yakni pasal 303 ayat 1 ke- (2) sub-sider 303, bisa ayat 1 ke- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman pal-ing lama 4 tahun penjara. Tun-tutan tersebut sesuai fakta yang terjadi di lapangan. "Untuk saat ini sebelum waktu sidang diten-tukan, kami akan menyusun surat dakwaan," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumn-ya, jajaran Polres Bangkalan, ber-hasil menangkap 14 orang pejudi QQ setelah melakukan pengger-ebekan di sebuah rumah di Desa Buluh, Kecamatan Socah, (30/1). Diantara 11 orang yang ditetap-kan sebagai tersangka, dua orang merupakan kades aktif, yaitu MU (52), salah satu kades di Kecama-tan Socah, dan HA (44), Kades di Kecamatan Geger.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Penyidik Polres Bangkalan akhirnya melimpahkan berkas tersangka kasus perjudian yang melibatkan dua oknum kepala desa (kades) ke Kejak-saan Negeri (Kejari) setempat. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tersebut setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan dinyata-kan lengkap atau P-21. Saat ini seluruh barang bukti dan tersangka sudah menjadi tahanan Kejari.

Suharto, SH.Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kejari Bangkalan

PERTANIAN

Harga Cabai Melonjak BANGKALAN - Harga cabai ra-

wit di Pasar Tradisioanal Ki Lemah Duwur Bangkalan menunjukkan kenaikan yang signifikan pasca terjadinya letusan gunung Kelud beberapa waktu lalu. Para petani cabai mangaku akibat erupsi abu vulkanik tanaman cabai men-jadi rusak. Sehingga berpengaruh pada produktivitas cabai tersebut.

Praktis melonjaknya harga cabai di pasaran tak terbendung. Apalagi kebanyakan para petani mengalami gagal panen. Semen-tara permintaan konsumen begitu tinggi, di sisi lain petani tidak bisa memenuhi permintaan konsumen di pasar. Saat ini satu kilogram cabai mencapai harga Rp 65.000. Sebelumnya, harga cabai per kilo hanya berkisar Rp 30.000 per/kg.

"Mahal, Mas, cabai sekarang satu ons saja seharga Rp7000. Melonjaknya harga cabai terjadi sejak seminggu lalu," ujar salah seorang pedagang sembako di Pasar KLD Bangkalan, Hj. Saleho.

Menurutnya, sejak harga cabai rawit melonjak menjadi Rp 65.000 per/kg berdampak pada menurunnya daya beli konsumen di pasaran. Sebab harga tersebut dinilai terlalu mahal. Sehingga para pembeli tidak berani mem-beli cabai dengan jumlah yang banyak. Setiap harinya cabai yang habis terjual hanya berkisar 10 kg saja. Padahal sebelum terjadinya kenaikan harga, cabeai yang laku bisa mencapai 30 kg.

"Sekarang orang hanya beli Rp 2000, Mas. Mau beli banyak gak

berani soalnya mahal. Ini beraki-bat pada menurunnya penghasi-lan yang saya dapat," keluhnya.

Dirinya berharap agar ada solusi konkrit dari pemerintah dalam menyikapi lonjakan harga pada bahan pokok terutama harga cabai yang mengalami lonjakan harga sangat signifikan dalam be-berapa waktu terakhir. Sehingga permasalahan kenaikan harga da-pat segera teratasi.

Sementara itu salah satu pem-beli H. Qomariah, warga Jl. KH. Hasyim Asyari , mengaku sangat terkejut dengan melambungnya harga cabai beberapa waktu tera-khir ini. "Kaget Mas, cabainya ma-hal, jadi sekarang sedikit-sedikit beli cabainya," tuturnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

MAHAL. Akibat erupsi debu

vulkanik letusan gu-nung Kelud

membuat tanaman

cabai gagal panen. Hal itu

berdampak pada mela-mbungnya hara cabai

rawit terse-but.

doni heriyanto/koran madura

ANGGOTA DEWAN

Menggerutu karena Tak Dapat Pesangon

BANGKALAN - Anggota DPRD Bangkalan, tahun periode 2009-2014 yang akan berakhir masa jabatannya dalam waktu dekat, dipastikan tidak akan menerima uang pesangon. Sejatinya pemberian pesan-gon merupakan hal yang legal berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Namun ang-garan pesangon dewan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014.

“Dalam APBD 2014 yang telah ditetapkan, tidak ada ang-garan untuk pesangon anggota legislatif periode sekarang,” kata Sekretaris DPRD Bangka-lan, Affandi.

Tidak dianggarkannya pesangon tersebut mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD setempat, Munawar Cholil. Menurutnya, setiap anggota legislatif sebelum purna dari jabatannya berhak menda-patkan perlakuan yang sama seperti Bupati sebelum melet-akkan tugasnya di akhir masa bhaktinya.

“Para anggota dewan meng-harapkan hal itu. Mengapa kami tidak pernah mendapat-kan gaji-13 atau tunjangan purna tugas seperti Bupati, padahal berdasarkan UU no 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah itu Bupati dan DPRD Kabupaten. Akan tetapi kenapa perlakuan

keduanya berbeda,” sesal politisi PPP ini.

Munawar berharap ada solusi alternatif guna men-jamin nasib mantan anggota dewan nantinya. Sebab seka-lipun pada periode berikutnya anggota legislatif saat ini mencalonkan kembali belum tentu dapat terpilih. Apalagi, persaingan saat ini di masing-masing daerah pemilihan

(Dapil) sangat ketat. Sehingga tidak ada jaminan untuk bisa merasakan duduk sebagi wakil rakyat.

"Kita kan gak ada jaminan bisa duduk lagi di kursi leg-islatif. Jadi kita pasti butuh tunjangan sebagai antisipasi kemungkinan kita tidak terpili," harapnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III MBangkalan

Nelayan Kwanyar Barat Gigit JariBelum Pernah Tersentuh Bantuan Pemberdayaan

“Sejak menjadi nelayan, kami tidak pernah mendapatkan per-hatian dan bantuan pemerintah daerah. Padahal nelayan di sini jumlahnya tidak sedikit,” keluh Hafid (34) nelayan Kwanyar Barat.

Menurutnya, tidak hanya di-rinya saja yang tak pernah men-dapatkan bantuan, melainkan nelayan lain juga bernasib sama. Bantuan jaring atau alat tangkap tidak pernah diterima dirinya. Hal itu akan terkesan aneh, kalau me-mang tidak pernah ada perhatian pemerintah.

“Kami sering mendengar kalau nelayan Kwanyar Timur se-ring mendapatkan bantuan beru-

pa jaring ataupun jenis alat tang-kap lainnya,’ jelasnya.

Akan tetapi, sampai saat ini, dirinya mengakui kalau setiap program bantuan tidak menyen-tuh nelayan sekitar. Saat ditanya mengenai kelompok nelayan di daerahnya, dia tidak mengeta-

hui secara pasti. Sebab tidak ada kelompok nelayan di daerahnya.

“Saya juga pernah mendengar, ada segelintir orang yang meneri-ma bantuan. Tapi yang mendapat-kan hanya orang-orang tertentu. Kebetulan yang mendapatkan tokoh masyarakat, yang dapat ha-

nya kerabatnya saja. Bantuan itu pun, saya hanya mendengar satu kali,” ungkapnya.

Hal itu sangat disayangkan, karena bantuan yang diketahui dari pemerintah cukup banyak. Terakhir dirinya mendengar ada bantuan jaring dan perlengkapan

menangkap ikan. Namun tidak pernah sampai kepada dirinya.

Hal senada juga disampaikan Hayyan (45) , seorang nelayan yang kebetulan menjadi tetangga Hafid. Dia mengaku juga tidak pernah menerima satu pun ban-tuan dari pemerintah daerah. Pa-dahal nelayan di daerah lain ser-ingkali menerima bantuan.

“Di tempat lain, ada yang menerima bantuan alat pendin-gin ikan agar bertahan lama. Itu pun tidak pernah kami terima,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar bantuan bisa diberikan se-cara merata kepada nelayan. Apa-bila bantuan tersebut benar-benar ada. Jangan sampai hanya seba-gian orang saja yang menerima, apalagi tokoh-tokoh masyarakat saja, agar tidak menimbulkan ke-cemburuan sosial. Dia menyebut bantuan nelayan dapat mengu-rangi beban ekonomi dan sosial masyarakat. Sebab jaring atau alat tangkap yang mereka punya seringkali rusak saat menangkap ikan di laut.

“Bukan hanya saya saja. Ba-nyak nelayan yang mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan alat tangkap. Padahal bantuan pemerintah sangat diharapkan untuk mengurangi beban para nelayan,” jelasnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Nelayan di Desa Kwanyar Barat mengeluhkan bantuan yang tidak pernah sampai ke tangan mereka. Padahal jumlah nelayan di dae-rah tersebut mencapai 300 orang. Namun, setiap bantuan yang menjadi pro-gram pemerintah daerah tidak pernah satu pun sam-pai kepada mereka. Hal itu diakui oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai nelayan di daerah tersebut.

moh ridwan/koran maduraPARKIR. Perahu nelayan di Kwanyar saat parkir di pinggir pantai.

JAMINAN SOSIAL

Perusahaan yang Mengabaikan Jamsos Disanksi Rp 1 M BANGKALAN - Kepala Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Madura Didin Haryono menyata-kan perusahaan yang mengabai-kan jaminan sosial tenaga kerja-nya terancan disanksi hukuman kurungan penjara delapan tahun atau pidana denda Rp 1 miliar.

"Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 55 Un-dang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeleng-gara Jaminan Sosial," kata Didin Sudarman, Selasa (25/2).

Berdasarkan undang-undang itu, kata Didin, maka mengikut-sertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan keharusan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar semua perusahaan ikut pro-gram jaminan sosial tenaga kerja.

Didin menjelaskan, seba-gaimana diatur dalam pasal 15

ayat 1 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 junto Perpres Nomor 109 Tahun 2013, program jami-nan sosial bagi karyawan atau tenaga kerja meliputi empat pro-gram. Masing-masing program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan jaminan program pensiun.

Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya didaftarkan melalui BPJS Keseha-tan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan pro-gram jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan jaminan program pensiun didaftarkan me-lalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Semua program jaminan sosial ini, baik kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua sudah diberlaku-kan sejak 1 Januari 2014, kecuali program jaminan pensiun baru dimulai pada 1 Juli 2015 sesuai

surat edaran Gubernur Jatim be-berapa waktu lalu," kata Didin.

BPJS Ketenagakerjaan Madura mencapai, sekitar 4.000 lebih tenaga kerja di Pulau Garam itu hingga kini belum mengikuti program jaminan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Oleh karenanya, pihaknya te-rus mendorong agar para pemberi kerja agar segera mengikutserta-kan karyawannya dalam program jaminan kesehatan itu. Sebab khusus tenaga kerja, tidak cukup hanya ikut program perlindungan tenaga kerja saja, akan tetapi juga harus mengi-kutsertakan karyawannya dalam program jaminan kesehatan.

Ia menjelaskan, jumlah tenaga kerja di Pulau Madura yang terdata mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakarjaan selama ini sebanyak 9.561 orang. Akan

tetapi dari jumlah itu yang ter-data mengikuti program jaminan kesehatan dan datanya telah dimigrasikan ke BPJS Kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan se-banyak 4.764 orang. Sedangkan sebanyak 4.797 orang sisanya belum, karena tidak mengikuti program jaminan kesehatan.

Dengan demikian, kata Didin Haryono, maka tenaga kerja di Pulau Madura itu yang belum mengikuti program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sebanyak 4.797 orang.

BPJS Ketenagarkerjaan men-catat, jumlah perusahaan yang mengikuti program Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan) sebanyak 475 perusahaan besar dan kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.561 orang.

Dari jumlah sebanyak 475 perusahaan itu, sebanyak 255 di antaranya mengikutsertakan karyawannya pada jaminan

kesehatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.764 orang den-gan jumlah keluarga tenaga kerja yang juga diikutsertakan dalam program kesehatan itu sebanyak 6.808 orang.

"Sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini diberlakukan secara efektif sejak Janurai 2014, kami langsung menyampaikan sosialisasi ke berbagai perusahaan, termasuk ke sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di Madura," kata Didin menjelaskan.

Ia juga berharap bupati se-Madura bisa proaktif membantu terselenggaranya program itu, dengan cara membuat regulasi semisal Perda atau Peraturan Bupati yang pada pokoknya menekannya kepada semua perusahaan untuk mengikutser-takan karyawanya dalam program jaminan sosial itu.

= ANT/ABD AZIZ/DIK

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III N HOME INDUSTRI

Maryati, salah satu produsen Rengginang Lorcuk, yang hingga kini masih terus bertahan. Dia mengatakan permintaan Renggi-nang Lorcuk dari luar kota mau-pun di daerah setempat menurun drastis, sehingga ia mengurangi produksi. Biasanya ia mem-produksi rengginang hampir tiap hari, namun saat ini hanya mem-produksi rengginang sekali saja

dalam seminggu. Ia tidak mengetahui pasti pe-

nyebab merosotnya jumlah peme-sanan rengginang, namun diduga karena sepi belanja. “Saya kurang tahu juga, mungkin karena musim lagi sepi, jadi penjualan juga merosot. Mudah-mudahan pasar rengginang bisa lancar lagi, kare-na kalau terus begini bisa macet. Ini untungnya sedikit,” katanya.

Ia menduga pemesanan reng-ginang ini akan kembali menin-gkat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Biasanya, pesanan paling banyak dari luar kota, seperti Bangkalan, Sura-baya, Sidoarjo, Malang, dan be-berapa daerah lainnya. Karena pesanan dari luar daerah menu-run, ia hanya menjual rengginang di tokonya memanfaatkan para wisatawan yang melintas di Jl Raya Sumenep.

Saat ini, ia hanya memproduk-si 50 kilogram ketan dalam sem-inggu. Padahal produksi renggi-nang dalam kondisi normal bisa mencapai 150 kilogram.

Modal yang dikeluarkan untuk memproduksi 2 sak ketan menjadi rengginang sekitar Rp 1 juta lebih, termasuk campuran 2 kg Lorcuk,

yaitu ketan sekitar Rp 750 ribu, 2 lurcuk Rp 300 ribu atau Rp 150 ribu ditambah campuran udang dan belum termasuk ongkos kerja.

Dari modal yang dikeluarkan itu, ia bisa memperoleh keuntun-gan sebesar Rp 50 ribu setelah di-potong ongkos pekerja. Keuntun-gan yang diperoleh diakui kecil, namun ia tidak mempersoalkan dan lebih mengutamakan kelan-caran usaha.

“Meskipun untung kecil yang penting rengginang saya lancar. Sekarang ini kondisinya sedang susah, untung sedikit rengginang gak lancar,” katanya.

Menyiasati kondisi itu, ia kini sambil lalu berbisnis ikan kering. Ikan ia beli dari nelayan pagan di daerah tersebut, kemudian dije-mur setelah diberi bumbu secuku-

pnya. Ikan-ikan itu dijemur pada jaring berbingkai kotak kayu yang biasa digunakan untuk menjemur rengginang.

Sementara itu, Tija, produsen rengginang lainnya juga mengu-rangi produksi. Selain karena fak-tor minimnya pesanan, cuaca bu-ruk juga mempengaruhi terhadap kualitas rengginang. Sehingga ia tidak memaksakan memproduksi pada saat cuaca kurang bersa-habat dan menunggu saat cuaca cerah dan panas.

“Kalau dulunya masih lancar, sekarang ini saya hanya mem-produksi kalau ada pesanan saja. Kalau gak ada pesanan tidak am-bil resiko. Karena kalau tidak pa-nas kualitasnya kurang bagus,” katanya.

=A. FAUZI M/MUJ/RAH

Bisnis Rengginang Jatuh-Bangun PAMEKASAN - Sejumlah produsen Rengginang Lorcuk di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengurangi produksi selama musim hujan. Bahkan ada juga yang menghentikan produksi dan be-ralih berbisnis ikan kering. Perubahan musim memang cenderung membuat produsen rengginang ada yang men-galami jatuh-bangun.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III OPROBOLINGGO RABU 26 FEBRUARI 2014

No. 0309 | TAHUN III OKomunitasKORAN MADURA

erawal dari seorang seniman asli Bangka-lan, Moh Hosen (40)

yang ingin menularkan bakat melukisnya kepada anak-anak dibentuklah sebuah Komunitas Kenari. Komunitas yang didominasi anak-anak kecil ini mengajarkan kepada mereka dalam berkreatif dan menularkan ide melalui lukisan.

Setiap hari Minggu pagi, komunitas ini berkumpul dan menggambar sketsa, drawing untuk menularkan imajinasi bersama di sepanjang trotoar jalan, tepatnya di depan pen-dopo Agung Bangkalan dari jam 6.00 pagi hingga 10.00 siang.

Setiap anak yang hendak bergabung dipersilakan untuk

datang dan ikut menggam-bar. Selain membuat sketsa, para anggota komunitas juga membuat berbagai karya seni lainnya, seperti karikatur, ilustrasi, dan mewarnai. Di komunitas ini, para anggotan-ya tidak hanya menggambar, tapi juga dibekali dengan ilmu seni rupa lainnya. Hal ini di-lakukan agar para anggotanya bisa memahami seni, tidak hanya asal menggambar saja.

”Dalam kesempatan seperti ini, para anak-anak dilatih agar berkemampuan kreatif, sehingga bisa me-mandang dunia mereka dari diri mereka sendiri. Sebab pribadi anak-anak pada dasarnya mempunyai dunia tumbuh kembang sendiri,” jelas Hosen.

Komunitas ini sudah memiliki anggota yang ber-jumlah lebih dari 50 orang. Biasanya mereka berkumpul untuk berinteraksi, meng-gambar sambil memperkenal-kan kepada teman sesamanya hasil karya mereka. Tak jarang banyak orang yang tertarik untuk menonton.

Dia menjelaskan cara praktis dan benar dalam menggambar diperagakan ke-pada anak-anak. Menentukan titik demi titik pada kertas, kemudian menghubungkan-nya menjadi sebuah garis menjadi langkah sederhana dalam membuat sebuah kon-sep lukisan.

Harapannya semua proses ini bisa memberikan motivasi bagi generasi muda, terlebih

anak-anak yang memiliki bakat melukis bisa agar bisa mengembangkan talentanya.

”Semoga semakin ba-nyak anak-anak yang bisa mencintai seni melukis dan semuanya itu bisa dipakai untuk membangun Bangkalan kedepan,” harapnya.

Menurutnya, pendidi-kan seni rupa dapat melatih perkembangan otak kanan, dengan begitu diharapkan sang anak secara tidak lang-sung dapat belajar norma-norma berperilaku secara alamiah. Saat mempelajari seni, seseorang dilatih untuk membuka ruang imajinasinya, dan juga harus mempunyai kesabaran yang sangat besar dalam mengerjakan.

”Pendidikan seni pada

anak usia dini memerlukan pengelolaan sesuai karak-teristik dan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan belajar anak usia dini,” ung-kapnya.

Membangun anak-anak yang kreatif merupakan be-ban moral tersendiri. Selain sebagai bentuk apresiasi pada dunia seni, juga sebaga sarana pembelajaran seni untuk para generasi-genera-si dini yang ingin lebih jauh mengenal dunia seni, khu-susnya seni rupa. ”Melukis memiliki tingkat kesulitan tersendiri, para anggota komunitas diajari bagaimana melukis yang baik dan seba-gai sarana bermain dengan warna,” paparnya.

= MOH. RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Agar anak berpotensi, kreativitas wajib ditanamkan sejak dini. Kata orang bijak ini yang membuat kumpulan pecinta melukis, yang terdiri dari anak-

anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan Taman Kanak-Kanak ini rajin berkumpul untuk bisa belajar melukis.

Mengasah Potensi Melalui MelukisKOMUNITAS KENARI

moh. ridwan/koran maduraMELUKIS. Sejumlah anak-anak kecil yang tergabung dalam komunitas Kenari sedang melukis dan menggambar sketsa di sepanjang trotoar jalan depan pendopo Agung Bangkalan.

KORAN MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III P OPROBOLINGGO PKORAN

MADURARABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

IRA D AINI

Madura Darahku

LOMBA AZAN BERHADIAH UMROHNama : .........................................Umur : .........................................Alamat : .........................................Nomor Kontak : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambat-lambatnya tanggal 8 Maret 2014

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Dipersembahkan oleh:

Said Abdullah Institute

Machan Corporation

KUPON

idup sehat menjadi dambaan kita semua, sebab sehat itu mahal harganya, untuk itu-lah tak ada yang berani bilang kalau sakit

itu membahagiakan, mari kita sama-sama mem-budayakan cara hidup sehat. Sebab ketika budaya hidup sehat kian dilestarikan, maka kita akan mer-asakan manfaatnya.

Begitulah kiranya salah satu alasan kenapa Noer-hasanah mengambil kuliah Fakultas Keperawatan, Ju-rusan kesehatan di salah satu kampus di Kabupaten Sumenep. Sebab perempuan kelahiran Sumenep, 1 September 1993 tersebut ingin sekali menghargai hidup sehat. Ketika seseorang itu sehat, maka apa-pun yang hendak dilakukan akan lancar. Bayangkan ada ribuan anak anak di negeri ini, yang anggota tubuh mereka tidak lengkap dan cacat, tetapi ia tahu bersy-ukur dan menghargai setiap nafas.

“Kadang saya merasa kagum kepada mereka, sebab mereka merasa riang, dan tak terlihat se-cuilpun kemurungan di wajah mereka. Padahal mereka lahir tidak sempurna. Satu hal kalau men-urut saya, karena dia menghargai hidup dan terus berusaha menyukuri nikmat Tuhan tentang sehat,” ucapnya.

Perempuan yang mengidolakan nabi Muhammad itu mengungkapan bahwa jika tubuh kita sehat, maka segala kegiatan apapun dapat kita laksanakan den-gan sebaik-baiknya. Tentu hal itu hanya bisa dicapai kalau pengertian budaya hidup sehat sudah menjadi bagian integral diri keseharian kita.

"Sudah banyak bukti, mereka yang tidak menghar-gai hidup sehat itu menjadi rugi. Mengapa tidak, mere-ka seolah tak berguna, karena tiba-tiba yang awalnya kuat menjadi lemah,” imbuhnya.

Kini, kata perempuan yanng aktif dunia gerakan tersebut ingina mengatakan kepada kita semua bahwa ternyata dalam hidup itu semua hal harus serba dipikir-kan, termasuk tentang kesehatan kita. Karena hidup itu ternyata bukanlah melulu tentang mewujudkan impian kita, tetapi bagaimana kita bisa menjalani hidup. Jika kita menjalani hidup dengan cara yang benar, karma akan berjalan dengan sendirinya dan impian-impian itu yang akan mendatangi kita.

=SYAMSUNI

NOERHASANAH

Mebudayakan Hidup Sehat

etika memperk-enalkan diri di forum ada yang m e n y e l e t u k ,

de’ remmah (bagaimana), te sate (sate), dan juga anekdot-anekdot Madura lainnya yang memang lucu. Itu tak masalah,” tutur perempuan kelahiran Sumenep 8 April 1985 yang telah menghasilkan beberapa karya buku.

Yang membuatnya bangga sebagai putri Madura, orang Madura solid dan setia kawan. “Saya banyak menyaksikan terutama saudara-saudara saya, kalau ada di antara kami yang baru mau membuka usaha di Jakarta, misalnya, saudara-saudara yang sudah sukses membantunya,” tutur istri Qamaruddin SF.

Alumni Pondok Pesantren Al Amien Prenduan itu men-gaku telah membuktikan diri bahwa orang Madura tidak

bodoh dan kurang beradab. “Kami para perantau bisa membuktikan diri kami le-wat kesuksesan kami sesuai bidang masing-masing,” ujar alumni Jurusan Jurnal-

istik UIN Syarif Hidayatullah itu.

Ira biasa pulang kam-pung ke Madura saat lebaran. “Saya jarang pulang kecuali Idul Fitri,” katanya. Maklum, aktivitasnya di ibu kota ter-golong padat. Namun, dalam waktu dekat akan pulang kampung.

Ia bukan kacang yang lupa akan kulitnya. Madura tetap darahnya, meski tak tiap hari berada di Madura.

=M. KAMIL AKHYARI

Ira D Aini mengaku tak menyesal dila-hirkan sebagai

putri Madura meski stigmanya tidak ter-

lalu baik. Managing editor sebuah penerbit

di Jakarta itu memang kerap kali diolok-olok

saat memperkenalkan diri. Namun, dirinya

tetap bangga sebagai bagian dari warga Pu-

lau Garam.

Saya banyak menyaksi-kan terutama saudara-

saudara saya, kalau ada di antara kami

yang baru mau mem-buka usaha di Jakarta,

misalnya, saudara-saudara yang sudah

sukses membantunya,”