e book pedoman umum pendayagunaan tks 2015

Pedoman Umum Pendayagunaan

Tenaga Kerja Sukarela

Pedoman Umum Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan serius bangsayang secara terus-menerus menjadi perhatian pemerintah. Upayapenanggulangan pengangguran menjadi penting, karena bila tidaktertangani dengan baik, dampak dari masalah penganggurandikhawatirkan dapat memicu persoalan kerawanan sosial, sepertimeningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas.

Masih tingginya angka pengangguran di tanah air dapat diamati daridata Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2014 yangmenyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus2014 mengalami peningkatan dari semula sebanyak 7,15 juta orang atausekitar 5,7 persen penduduk pada Februari 2014 menjadi 7,24 juta orangatau sekitar 6,17 persen penduduk pada Agustus 2014.

Fakta tersebut sekaligus menjadi warning kepada pemerintah agarmampu meningkatkan upaya penanggulangan pengangguran secaraoptimal, terutama ditengah kondisi perekonomian nasional yang belummembaik.

Selain itu, tantangan ketenagakerjaan kedepan diperkirakan semakinberat dan kompleks. Jumlah angkatan kerja diperkirakan bertambahsehingga menuntut adanya pelayanan pasar kerja yang mudah danmurah, serta tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkatpendidikan tenaga kerja yang ada.

Terlebih lagi adanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEANEconomic Community), menuntut adanya peningkatan kualitas SDMtenaga kerja yang mampu bersaing di pasar kerja domestik maupuninternasional. Selain itu, industrialisasi kedepan juga diperkirakan akansemakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan pasarbebas. Untuk itu, perlindungan tenaga kerja dituntut sesuai denganperkembangan tersebut.

Terbatasnya lapangan kerja di sektor formal yang tidak sebandingdengan jumlah pencari kerja, berpengaruh terhadap meningkatnya angkapengangguran, khususnya dikalangan kaum muda terdidik. Keberadaanpenganggur terdidik ini tentu saja merupakan suatu pemborosan, karenamereka sebenarnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yangmemadai, namun belum terserap di pasar kerja formal.


2

Disisi lain, pengembangan ketenagakerjaan sektor informal belumtergarap secara optimal. Padahal, Indonesia memliki beragam potensisumber daya alam yang bisa dimanfaatkan menjadi modal dasarpengembangan usaha sektor informal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melaluiKementerian Ketenagakerjaan mengupayakan berbagai kebijakan, salahsatunya melalui pembentukan kegiatan Pendayagunaan Tenaga KerjaSukarela atau yang dikenal dengan istilah "Pendayagunaan TKS".

Kegiatan Pendayagunaan TKS bertujuan untuk memberdayakan parasarjana dalam kegiatan pendampingan masyarakat dibidang perluasankesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, yang berbentuk :pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat (Padat Karya produktif,Terapan Teknologi Tepat Guna dan Tenaga KerjaMandiri/kewirausahaan), Pendampingan Calon TKI (CTKI), PenggerakPerantaraan Kerja dan Operator Bursa Kerja On line (BKOL). Denganmengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, pengalaman dan keterampilan TKSdiharapkan dapat berkembang secara optimal.

Kemudian dalam rangka memandu pelaksanaan kegiatanPendayagunaan TKS, Direktorat Pengembangan dan PerluasanKesempatan Kerja - Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan TenagaKerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaanmenyusun pedoman Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela.

Pedoman Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela terdiri atasPedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga KerjaSukarela. Pedoman umum memuat ketentuan-ketentuan umum danprinsip-prinsip kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela.Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan memuat aturan teknis pelaksanaankegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang PerluasanKesempatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Kewirausahaan

Pemuda;4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan

Kesempatan Kerja;5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12 tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang BidangKetenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025;


3

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2014tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi Tahun 2014-2019.

C. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman kegiatan Pendayagunaan TKS bertujuan untukmemberikan panduan kepada para stake holder kegiatan mengenaikonsep kegiatan, tujuan dan mekanisme kegiatan Pendayagunaan TKSsesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

D. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna Pedoman Umum dan Petunjuk PelaksanaanPendayagunaan TKS, antara lain:1. Pelaksana kegiatan, yakni aparatur Direktorat Pengembangan dan

Perluasan Kesempatan Kerja selaku Pelaksana Kegiatan Pusat danDinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku PelaksanaKegiatan Daerah;

2. Pengguna/pemanfaat kegiatan, yakni masyarakat, dalam hal inipencari kerja (pencaker) dan pemberi kerja;

3. Lembaga/instansi lain yang membutuhkan.

E. Daftar Istilah

Dalam pedoman ini terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami olehpara penggunaa, antara lain:

1. Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela adalah programpemberdayaan pemuda-sarjana yang berbentuk pendampinganmasyarakat dibidang perluasan kesempatan kerja dan penempatantenaga kerja.

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) adalah para pemuda-sarjana yangmenjadi peserta kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela.

3. Pelaksana Kegiatan Pusat atau disingkat PL Pusat adalah aparaturDirektorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja-DitjenPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatankerja-Kementerian Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab,pembina sekaligus pelaksana kegiatan Pendayagunaan TKS di tingkatpusat.


4

4. Pelaksana Kegiatan Daerah atau disebut PL Daerah adalah aparaturpemerintah daerah dari Dinas yang membidangi urusanketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selakupenanggung jawab, pembina dan pelaksana kegiatan pendayagunaanTKS di daerah. Pelaksana kegiatan di tingkat Provinsi selanjutnyadisebut PL Provinsi, sedangkan pelaksana kegiatan di tingkatKabupaten/Kota disebut PL. Kabupaten/Kota.

5. Pemanfaat kegiatan adalah semua pihak yang mengambil manfaatdari kegiatan Pendayagunaan TKS, yaitu TKS, kelompok usahamasyarakat yang didampingi, pencari kerja dan pemberi kerja.

6. Pola pendampingan TKS adalah pola pendampingan kepadamasyarakat yang menitikberatkan pada peranan TKS sebagaipendamping/fasilitator sesuai dengan prinsip-prinsip umumpendampingan.

7. Kelompok Usaha Masyarakat adalah kumpulan orang (penganggur)yang tergabung dalam suatu kelompok dengan maksud melakukanusaha produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

8. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencarikerja dan pekerja yang sudah ada.

9. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untukmenciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkanlapangan pekerjaan yang sudah tersedia.

10. Perluasan Kesempatan Kerja di dalam Hubungan Kerja adalahupaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan barudan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersediaberdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah,pekerjaan dan upah.

11. Perluasan Kesempatan Kerja di luar Hubungan Kerja adalah upayayang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan barudan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidakberdasarkan perjanjian kerja.

12. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencarikerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalampengisian lowongan kerja sesuai dengan minat, bakat dankemampuan.

13. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasarkerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.


5

14. Pengantar kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memilikiketerampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalamjabatan fungsional oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

15. Pencari kerja (pencaker) adalah angkatan kerja yang sedangmenganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerjatetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan dirikepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsungmelamar kepada pemberi kerja.

16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukumatau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja denganmembayar upah.

17. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri adalah kegiatan pelayananuntuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannyadengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhanproses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan,penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampaike negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

18. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah setiap warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari pekerja yang akanbekerja ke luar negeri dan terdaftar di dinas pemerintahKabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

19. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesiayang memenuhi syarat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerjauntuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

20. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis darimenteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenagakerja Indonesia di luar negeri.

21. Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah keterangan mengenaikarakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.

22. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenagakerja

23. Bursa Kerja On line (BKOL) adalah sistem pelayanan kegiatanpenempatan tenaga kerja melalui pemanfaatan sistem jaringaninternet.


6

24. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yangmenggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan darikegiatan pendayagunaan TKS.

25. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkankekuatan atau posisi tawar masyarakat agar mampu mengambilkeputusan untuk dirinya serta ikut menentukan dan mempengaruhipengambilan keputusan yang dilakukan pihak lain yang berpengaruhterhadap dirinya.


7

BAB IIPROFIL KEGIATAN PENDAYAGUNAAN

TENAGA KERJA SUKARELA

A. Konsep Kegiatan

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) bukanlahkegiatan baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak tahun 1968kegiatan ini sudah berjalan dibawah koordinasi suatu badan lintaskementerian yang bernama Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia(BUTSI). Namun seiring dengan perkembangan waktu, kegiatan inimengalami pasang surut perubahan, mulai dari perubahan nomenklaturnama kegiatan dan pola kegiatan. Bahkan, kegiatan ini pernahmengalami masa vakum hingga akhirnya pada tahun 2010 dijalankankembali.

Kegiatan Pendayagunaan TKS bertujuan untuk mengurangipengangguran, baik pengangguran sarjana yang didayagunakan menjadiTenaga Kerja Sukarela maupun masyarakat penganggur/kelompokusaha yang didampingi selaku peserta kegiatan perluasan kesempatankerja (Padat Karya Produktif, Terapan Tekonologi Tepat Guna, TenagaKerja Mandiri dan kegiatan produktif lainnya) yang didampingi TKS.

Selain itu, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela pada hakekatnyajuga merupakan ajang pemagangan/praktek kerja lapangan yangdiharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi TKSdan dapat menginspirasi pengembangan karier TKS selanjutnya.

Dengan demikian, ada dua keuntungan yang diharapkan darikegiatan Pendayagunaan TKS. Pertama, berkurangnya pengangguransarjana. Kedua, berkembangnya usaha kelompok masyarakat yangdidampingi oleh TKS.

B. Tugas Pendampingan

Fokus tugas pendampingan TKS, terbagi menjadi dua, yaitu (1)pendampingan dibidang perluasan kesempatan kerja dan (2)pendampingan dibidang penempatan tenaga kerja.


8

C. Prinsip-Prinsip Dasar Pendampingan Masyarakat

Pelaksanaan Pendayagunaan TKS mengacu pada prinsip/dasar etikyang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaankegiatan. Menurut Sumpeno (2007), Prinsip-prinsip pemberdayaanmasyarakat, antara lain :

1. Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan pribadiKegiatan pendampingan terlepas sama sekali dari maksud-maksuduntuk memperoleh keuntungan pribadi atau lembaga, baik dalambentuk materi atau yang dapat dikategorikan atau dihargai secaramateri ataupun dalam bentuk lain;

1. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)

Kegiatan perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk mengupayakantersedianya kesempatan kerja sektor informal bagi para pencari kerja melaluipembentukan kelompok usaha mandiri dengan memanfaatkan potensi lokalyang tersedia. Kegiatan ini berbentuk :

- Pengembangan Padat Karya

Penyediaan lapangan pekerjaan kepada penganggur yang bersifat sementara(crash for work) berbasis tenaga kerja (tenaga manusia) dalam bentuk kegiataninfrastruktur maupun produktif.

- Terapan Teknologi Tepat Guna

Proses kegiatan alih teknologi sederhana untuk mengolah bahan baku menjadibahan jadi sehingga memberikan nilai tambah, memperluas kesempatan kerjadan menyerap tenaga kerja.

- Tenaga Kerja Mandiri

Pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur danpencari kerja melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha sebagaistimulasi kegiatan kewirausahaan.

Bentuk pendampingan : Pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat(KUM)

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Fokus kegiatan penempatan tenaga kerja adalah memfasilitasi pelayanandibidang penempatan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Kegiatan tersebut dijalankan dengan memperhatikan aspek minat, bakat danketerampilan para pencari kerja. Sedangkan mekanisme yang digunakan melaluisistem antar kerja dan pemanfaatan Bursa Kerja.

Bentuk pendampingan : Pendamping Calon TKI, Pendamping Perantaraan Kerjadan Operator Bursa Kerja On Line.


9

2. Memberi manfaat bagi orang lain dan TKS itu sendiriKegiatan pendampingan yang dijalankan TKS memberikan manfaatatau menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik dari keadaansebelumnya, baik yang dapat dilihat atau dirasakan secara materimaupun non materi;

3. Dilaksanakan atas kemauan sendiri secara bebasKeputusan untuk melakukan kegiatan tanpa tekanan atau bujukandari pihak lain maupun dari perasaan sendiri terhadap kewajibansosialnya;

4. Tidak boleh mengancam pekerjaan orang lainMeskipun didasarkan pada rasa kesukarelaan, akan tetapi kegiatantersebut tidak boleh mengancam kelangsungan pekerjaanseseorang atau beberapa orang dimana mereka memperolehpenghidupan;

5. Anti diskriminasiPelaksanaan kegiatan sukarela didasarkan pada paham kesamaandan kesetaraan semua manusia meskipun berbeda latar belakang,seperti agama, ras, budaya, pandangan politik dan lain-lain;

6. Non partisan (independent)Tidak terikat dengan kepentingan politik manapun, sehingga bisalebih mandiri dan kreatif serta terbebas dari tekanan pihak lain;

7. Tidak boleh menggantikan pekerjaan pekerja yang sedang mogokKegiatan TKS juga tidak boleh dilaksanakan untuk menggantikankedudukan pekerja yang sedang melangsungkan pemogokan untukmenuntut hak-hak mereka;

8. Pengembangan bersifat terpadu (integrated development) yangmeliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan danpersonal/spiritual dalam satu kesatuan;

9. Menjunjung tinggi hak asasi secara proporsional (Human Right),melindungi hak dasar masyarakat untuk berpendapat, berserikatdan berkreasi secara bertanggung jawab;

10. Berkelanjutan (sustainability), kegiatan berorientasi padakeberlangsungan generasi mendatang dengan meminimalisirpenggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui danmenjaga kelestarian alam;


10

11. Pemberdayaan (empowerment), yaitu menyediakan sumberdaya,kesempatan, pengetahuan, keterampilan serta meningkatkankemampuan binaan untuk menentukan masa depannya ketikaberpartisipasi dalam masyarakat;

12. Kepemilikan masyarakat (community ownership), yaitu pemberiankewenangan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayadengan segenap aturan mainnya dengan cara memberikan aksesdan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan;

13. Kemandirian (self-reliance)Mengutamakan penggalian dan pemanfaatan sumber daya internalmasyarakat, seperti keuangan, teknis, sumber daya alam, dansumber daya manusia;

14. Tujuan Praktis dan strategis (Immediate goals and ultimatevisions), yakni mengupayakan tercapainya tujuan jangka pendektanpa mengabaikan tujuan jangka panjang yang strategis;

15. Pengembangan organik (organic development)Pemberdayaan masyarakat diibaratkan seperti mengurus tanaman(yang kompleks), bukan seperti mesin (yang simple);

16. Berangkat dari yang dibutuhkan masyarakat (the pace ofdevelopment)

Masyarakat yang mengkontrol dan memimpin proses, sedangkanpendamping hanya melayani dan memfasilitasi. Dalam proses inidiperlukan waktu lebih banyak;

17. Membangun Masyarakat (community building) yang dilakukandengan cara memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat,membangun kebersamaan masyarakat, komunikasi yang efektifsatu dengan yang lain, menghasilkan dialog yang alami dan salingmemahami serta aksi sosial;

18. Proses dan keluaran (process and outcome), dalam artian adanyakeseimbangan antara proses dan keluaran. Proses harus dalamkonteks menghasilkan keluaran yang diharapkan, dan keluaranharus diproses dengan benar;

19. Integritas Proses (the integrity of process)Untuk mencapai keluaran yang baik, maka diperlukan proses yangbaik, yaitu proses yang muncul dari gagasan masyarakat. Prosesharus sejalan dengan keluaran yang akan dicapai yaitu keadilan


11

sosial dan kelestarian lingkungan. Proses tersebut harus tulus, tidakmanipulatif, tidak berliku-liku, juga tidak konfrontatif;

20. Tanpa kekerasan (non violence)Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tapi bisa juga berupastruktur sosial dan pembinaan yang menindas. Pendekatan yangdigunakan hendaknya mengutamakan persetujuan, kerjasama,serta menghindari konfrontrasi;

21. Inklusif (Inclusiveness)Membangun dialog dan meningkatkan saling pengertian, selalumengevaluasi diri, tidak mengklaim diri sebagai yang paling benardan bijaksana, selalu mau belajar dari orang lain terutama dariorang yang berfikir beda dari kita, serta selalu berprasangka baikpada orang lain;

22. Konsensus (Concensus)

Penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Inkusifitas hanya bisadicapai melalui konsensus, bukan manufer menang-kalah.


12

BAB IIIPERSYARATAN, PERAN DAN TUGAS

TENAGA KERJA SUKARELA

A. Persyaratan Calon Peserta Kegiatan Pendayagunaan TKS

Peserta kegiatan Pendayagunaan TKS adalah para pemuda-sarjanayang mempunyai minat dan motivasi menjadi pendamping/fasilitatormasyarakat dan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu.Persyaratan peserta kegiatan Pendayagunaan TKS diatur lebih lanjutdalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendayagunaan TKS.

B. Peran dan Tugas TKS

Peran TKS dalam pendampingan kelompok usaha masyarakat,sebagai berikut:

1. MotivatorMemotivasi masyarakat penganggur untuk melakukan usahaproduktif, baik disektor formal maupun informal.

2. FasilitatorMemfasilitasi kelompok dampingan (Kelompok Usaha Masyarakat)untuk mendapatkan akses pengembangan usaha yang dibutuhkandan memfasilitasi pencari kerja yang ingin memperoleh informasilowongan pekerjaan.

3. Mediator

Mempertemukan kelompok dampingan (Kelompok UsahaMasyarakat) dengan mitra pendukung, seperti SKPD/instansipemerintah lainnya, perbankan dan kelompok profesi sertamempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.

4. InovatorMerumuskan ide-ide baru untuk pengembangan usaha kelompokdampingan (Kelompok Usaha Masyarakat) dan prosespendampingan pencari kerja.

Sedangkan tugas pendampingan TKS terbagi menjadi dua, yaitu (1)tugas pendampingan dibidang perluasan kesempatan kerja sebagaitugas utama dan (2) tugas pendampingan dibidang penempatan tenagakerja sebagai tugas tambahan. Proporsi perbandingan antarapelaksanaan tugas utama dan tugas tambahan sebesar 70:30.


13

Tugas utama TKS meliputi pendampingan kelompok usahamasyarakat yang menjadi kegiatan padat karya Produktif, TerapanTeknologi Tepat Guna, kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (kewirausahaan)dan kegiatan produktif lainnya yang sumber dana kegiatannya berasaldari APBN maupun APBD.

Sedangkan tugas tambahan meliputi pendampingan dibidangpenempatan tenaga kerja, seperti pendamping Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI), pendamping perantaraan kerja dan operator BursaKerja On Line (BKOL).

Deskripsi Tugas TKS :

1. Tugas Utama : Pendamping Kelompok Usaha Masyarakat

Memfasilitasi kelompok masyarakat peserta kegiatan padat karya,terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri(kewirausahaan) serta usaha produktif lainnya.

2. Tugas Pendukung :

a. Pendamping Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada calon TKIyang akan bekerja ke luar negeri. Bentuk pelayanan berupapenyuluhan, konsultasi, pencatatan, pendataan dan pelaporanberkala.

Program TKS

OperatorBKOL

PenggerakPerantaraan kerja

Pendampingcalon TKI

PendampingKelompokUsaha

MasyarakatPada program2 TTG,

Padat Karya atauusaha2 produktif

lainnya dengan danaAPBN atau APBD

(TUGAS UTAMA) Pendamping


14

b. Pendamping Perantaraan Kerja;

Membantu Pejabat Fungsional Pengantar Kerjamenghubungkan pencari kerja (pencaker) dengan pemberikerja kerja sesuai dengan minat, bakat dan kompetensipencaker dengan persyaratan kompetensi yang diminta olehpemberi kerja (perusahaan).

c. Operator Bursa Kerja On Line (BKOL)

Membantu petugas Disnaker Kabupaten/Kota menyediakandata dan informasi lowongan pekerjaan secara online kepadapencari kerja.

C. Hak dan Kewajiban TKS

Hak dan kewajiban TKS harus diatur dalam perjanjian tugas TKS. Hak-hak TKS, meliputi hak mengikuti pembekalan/orientasi, mendapatkanpembinaan, mendapatkan biaya hidup, dana operasional, mendapatkanseragam tugas dan asuransi. Pemenuhan hak-hak TKS ini dimaksudkanuntuk mendukung pelaksanaan tugas TKS seoptimal mungkin.

Sedangkan kewajiban TKS terkait erat dengan komitmen ketaatanTKS terhadap norma atau aturan-aturan, baik yang dirumuskan olehpelaksana kegiatan maupun norma-norma yang berlaku dalammasyarakat.


15

BAB IVORGANISASI PELAKSANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan TKSyang optimal, maka diperlukan tenaga pelaksana yang mampu menjalankankegiatan secara baik. Kegiatan dilaksanakan secara bersinergi, melibatkanberbagai unsur pelaksana, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (DirektoratPengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja) dan SKPD/Dinas yangmembidangi urusan ketenagakerjaan ditingkat Provinsi danKabupaten/Kota. Selain itu, adapula mitra-mitra kerja lainnya di tingkatpusat maupun di daerah yang membantu pelaksanaan kegiatanpendayagunaan TKS.

A. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja bertugasmenyiapkan konsep kegiatan, anggaran, pedoman, sosialisasi kegiatanke daerah, sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

ORGANISASI PELAKSANA

DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

TIM PEMBINATK. PUSAT DIT. PKKPTKSI

TIM PELAKSANATK. PROPINSI

DISNAKERPROPINSI

TIM PELAKSANATK KAB/KOTA

DISNAKERKAB/KOTA

Garis Pelaporan.

Garis Instruksi

Garis Koordinasi


16

B. Dinas Tenaga Kerja Provinsi

Dinas Tenaga Kerja Provinsi berperan dalam proses perencanaankegiatan, pemetaan lokasi dan penetapan kuota penugasan TKS,sosialisasi kegiatan ke daerah, rekrutmen dan seleksi, bimbingan danpelatihan TKS, penugasan TKS, pembinaan TKS, monitoring dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan. Dalam Pelaksanaan tugas ini, DisnakerProvinsi berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten/Kota.

C. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota berperan penting dalam prosessosialisasi kegiatan, rekrutmen calon TKS, penugasan TKS, pembinaan,monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

D. Mitra Kerja

Selain organisasi pelaksana diatas, kegiatan Pendayagunaan TKS jugadidukung oleh mitra-mitra kerja lainnya. Hal ini berangkat darikesadaran bahwa upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinantidak bisa dijalankan sendiri-sendiri (parsial), akan tetapi menjaditanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagaipihak terkait lainnya, seperti Kementerian, Dinas/SKPD Pemda, BUMN,BUMD, swasta, perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO),lembaga pelatihan SDM, lembaga pemberdayaan masyarakat, dsb.


17

BAB VTAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dijalankan secaraterencana dan terukur, mengacu pada tahapan pelaksanaan yang meliputiperencanaan kegiatan, sosialisasi, rekrutmen dan seleksi TKS,orientasi/pembekalan TKS, penugasan TKS, pembinaan, monitoring danevaluasi serta pelaporan.

A. Tahap Perencanaan

Perencanaan kegiatan TKS berfokus pada pemetaan lokasipenugasan TKS dan penetapan kuota TKS di setiap lokasi. Pemetaanlokasi penugasan TKS mengacu pada data lokasi pelaksanaan kegiatanperluasan kesempatan kerja, seperti Padat Karya Produktif, TerapanTeknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri (Kewirausahaan), baik yangdilaksanakan oleh pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintahdaerah. Data hasil pemetaan wilayah secara lengkap memuat lokasiserta identitas kelompok usaha masyarakat yang membutuhkanpendampingan.

Hasil pemetaan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapanlokasi dan kuota penugasan TKS di setiap Kabupaten/Kota.

B. Tahap Sosialisasi

Setelah menetapkan wilayah penugasan TKS, Pelaksana Pusatmensosialisasikan kegiatan TKS kepada Pelaksana Daerah (DisnakerProvinsi dan Kabupaten/Kota). Sosialisasi bertujuan untukmenyampaikan berbagai informasi kegiatan sehingga ada kesamaanpandangan dan tercipta koordinasi antar pelaksana kegiatan dalammengimplementasikan kegiatan Pendayagunaan TKS di lapangan.

Pelaksana Daerah meneruskan informasi kegiatan kepadamasyarakat sebagai bagian dari proses rekrutmen calon pesertakegiatan.

C. Tahap Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan seleksi bertujuan memilih peserta yang memenuhipersyaratan/kriteria. Untuk memastikan bahwa proses rekrut danseleksi berjalan sistematis, transparan, jujur dan adil, maka parapelaksana kegiatan harus membuat sistem rekrutmen dan seleksi yangterorganisir dengan baik.


18

Aturan seleksi memuat keterangan lengkap mengenai mekanismerekrutmen dan seleksi, tempat pendaftaran, tempat seleksi, materiseleksi, dsb. Selain itu, aturan rekrutmen dan seleksi juga mengaturpersyaratan calon TKS yang meliputi : persyaratan fisik, persyaratankompetensi, karakter serta data administrasi pendukung.

Persyaratan fisik mencakup usia dan kesehatan. Sedangkanpersyaratan kompetensi meliputi persyaratan pendidikan,keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja. Kemudian persyaratankarakter berkaitan dengan temperamen, perilaku dan etos kerja.

Pemenuhan persyaratan administrasi dibuktikan dengan suratketerangan atau dokumen yang otentik, misalnya KTP sebagai buktidomisili/kependudukan, ijazah kelulusan sebagai bukti pendidikan, suratketerangan dokter sebagai bukti keterangan sehat jasmani, dsb.

Pelaksanaan tes yang berkaitan dengan pendalaman karakter dankompetensi, sebaiknya melibatkan biro psikologi sehingga hasil seleksibisa dipertanggungjawabkan secara profesional kepada semua pihak.

Hasil akhir proses rekrutmen dan seleksi bermuara pada penetapannama-nama calon yang dinyatakan lulus sebagai Tenaga Kerja Sukarela.

D. Tahap Pembekalan

Para peserta yang telah ditetapkan lulus seleksi wajib mengikutipembekalan (orientasi). Pembekalan bertujuan untuk memberi arahankepada TKS untuk mempersiapkan sikap mental mereka menjelangpelaksanaan tugas pendampingan.

Materi pengajaran dalam kegiatan pembekalan disesuaikan dengankurikulum, meliputi :

1. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti kebijakan perluasankesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeridan pengembangan pasar kerja;

2. Kepemimpinan dan manajemen organisasi;3. Pendampingan masyarakat;4. Perencanaan kegiatan masyarakat (Participatory Rural Appraisal)

dan teknik menyusun desain manajemen kegiatan (LogicalFramework Appraisal);

5. Pembentukan jejaring kemitraan;6. Kewirausahaan Sosial;7. Pendampingan kelompok usaha kecil;8. Manajemen usaha mikro;


19

9. Mekanisme pengajuan kredit usaha mikro, dana CSR ;10. Pengurusan badan usaha dan izin usaha;11. Teknik negosiasi;12. Rintisan usaha mandiri (starting bussines);13. Pelaporan keuangan.

E. Tahap Penugasan

Setelah mengikuti pembekalan, para TKS melaksanakan tugaspendampingan ke lokasi-lokasi penugasan yang telah ditetapkan. Dalampelaksanaan tugas pendampingan, TKS memerlukan kelengkapanpendukung, seperti surat perintah penugasan (SPT), perjanjian tugas,pendaftaran asuransi, tanda pengenal dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugas, TKS tidak dibebankan tugas-tugas yangterkait dengan administrasi perkantoran, melainkan lebih menekankanpada pelaksanaan tugas pendampingan di lapangan. Hal inimempertimbangkan bahwa tujuan utama kegiatan Pendayagunaan TKS,yaitu (1) membantu pengembangan kelompok usaha dampingan TKSdan (2) pengembangan keterampilan/kompetensi TKS sendiri.

Jangka waktu penugasan TKS selama satu tahun/periode sesuaialokasi anggaran yang tersedia. Masa tugas TKS dapat diperpanjang satutahun/periode berikutnya sesuai dengan persyaratan-persyaratantertentu. Namun demikian, perpanjangan masa tugas TKS maksimumhanya dapat dilakukan sebanyak satu kali perpanjangan. Kebijakan inidimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada penganggursarjana yang berminat mengikuti kegiatan TKS.

F. Tahap Pembinaan

Pembinaan pada hakekatnya merupakan bimbingan berkelanjutandari pelaksana kegiatan kepada TKS untuk mendukung kelancaran tugasTKS serta memberikan solusi ketika TKS menghadapi persoalan dalampelaksanaan tugas.

Bentuk pembinaan dapat berupa konsultasi, pelibatan TKS dalampelatihan, pemberian rekomendasi dan upaya-upaya lain yang bisamenghubungkan TKS dan kelompok dampingannya dengan lembagamitra.

Tujuan akhir pembinaan bermuara pada peningkatan kompetensiTKS sehingga pasca penugasan, mereka bisa melakukan perencanaankarier secara mandiri.


20

G. Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

Monitoring adalah pemantauan berkala atas kegiatan yang sedangatau sudah berjalan untuk mengetahui hasil atau perkembangan kegiatandi lapangan.

Sedangkan evaluasi adalah upaya untuk mengkaji dan mengukurcapaian kinerja, perkembangan, dampak atau manfaat dari kegiatanpendayagunaan TKS berdasarkan indikator capaian kinerja yang telahditetapkan.

Melalui monev, maka dapat diketahui berbagai informasi pentingterkait dengan hasil atau realitas pelaksanaan kegiatan, dampak ataumanfaat kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataukegagalan kegiatan, permasalahan atau hambatan yang dihadapi sertausulan solusi untuk penyelesaian suatu permasalahan. Informasi-informasi ini berguna sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatanpada tahun berikutnya.

Monev dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, misalnyakunjungan lapangan, wawancara TKS dan kelompoknya, dan pertemuan-pertemuan rutin yang melibatkan stake holder, seperti perwakilan TKS,Pelaksana Kegiatan dan kelompok dampingan.

H. Pelaporan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitasinstansi pemerintah mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaantugasnya melalui suatu pelaporan yang mencakup laporan pelaksanaankegiatan dan realisasi anggaran. Begitu pun dengan pelaksanaan kegiatanPendayagunaan TKS.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, maka semua pihak yangterlibat dalam kegiatan Pendayagunaan TKS, mulai dari TKS, PelaksanaKabupaten/Kota dan Provinsi hingga Direktorat Pengembangan danPerluasan Kesempatan Kerja wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan.Laporan-laporan tersebut dihimpun oleh Direktorat Pengembangan danPerluasan Kesempatan Kerja menjadi Laporan Paripurna PendayagunaanTKS dan menjadi sumber dalam penyusunan Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah.


21

BAB VIKEGIATAN PENDUKUNG

Dalam rangka menunjang kegiatan Pendayagunaan TKS, maka diperlukanbeberapa kegiatan pendukung yang bersinergi dengan kegiatanPendayagunaan TKS. Namun karena sifatnya sebagai pendukung, makaprioritas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan denganketersediaan anggaran dan urgensi pengembangan kegiatan TKS. Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut, meliputi :

A. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Pedoman-pedoman dibutuhkan sebagai sumber panduan pelaksanaankegiatan Pendayagunaan TKS. Pedoman-pedoman tersebut, meliputiPedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan TKS,Pedoman Rekrut dan Seleksi TKS, Pedoman Monitoring dan Evaluasi,Manual Pendampingan TKS serta panduan-panduan lain yangdibutuhkan.

B. Temu Konsultasi Pelaksana Kegiatan

Temu konsultasi pelaksana kegiatan TKS merupakan forum konsultasiantara Pelaksana Pusat dan Pelaksana Daerah dalam rangkamempersiapkan kegiatan Pendayagunaan TKS.

C. Temu Evaluasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan temu evaluasi merupakan forum evaluasi bersama antaraPelaksana Kegiatan Pusat dan Daerah untuk membahas dan mengukurhasil capaian kegiatan TKS. Hal-hal yang dibahas dalam temu evaluasimeliputi analisis hasil kegiatan, permasalahan yang dihadapi TKS dalampelaksanaan tugasnya dan solusi yang diupayakan, serta pencanangantarget kinerja kedepan. Rekomendasi hasil temu evaluasi menjadimasukan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.

D. Temu Lapang TKSPelaksanaan kegiatan Temu Lapang TKS melibatkan para TKS yang"berkinerja baik" mewakili tiap-tiap provinsi. Kegiatan ini bertujuanuntuk menghimpun informasi pelaksanaan tugas pendampingan TKS dilapangan. Informasi-informasi tersebut nantinya menjadi bahanmasukan untuk pengembangan kegiatan Pendayagunaan TKSselanjutnya.


22

E. Penguatan Jejaring Kemitraan

Untuk memperkuat kegiatan pendampingan TKS, maka diperlukanpenguatan jejaring kemitraan dengan pihak lain sehingga terjadi sinergikegiatan yang positif. Penguatan jejaring kemitraan diwujudkan melaluipengembangan kerjasama kelembagaan dengan instansi/lembagapemerintah dan non pemerintah, seperti: lembaga profesi, LembagaSwadaya Masyarakat (NGO), lembaga pelatihan, perbankan dan lain-lain. Bentuk kerjasama kelembagaan dapat berupa pelatihan,pembinaan, penguatan manajemen usaha, pemasaran dsb.

F. Pemberian penghargaan

Pemberian penghargaan kepada TKS dan pelaksana kegiatan yangberkinerja baik diperlukan untuk memotivasi TKS dan PelaksanaKegiatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatanPendayagunaan TKS di daerah masing-masing.


23

BAB VIIPENUTUP

Demikian pedoman umum Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela inidisusun. Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat sebagai acuanpelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela.

pedoman umum tks.pdfPage 1

e book pedoman umum pendayagunaan tks 2015

Documents