januari - kementerian pendayagunaan aparatur negara dan
TRANSCRIPT
RAPAT KERJA
l\'1ENTERI NEGARA J)ENDAYA .UNAAN APARATUR NEGARA
dengan
KOMISI II DL\V PERWAKILAN RAKYAT R.1.
TanggaJ 3] Januari 1996
f [I R EG R
RAPAT KERJA
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
dengan
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKVAT R.I
Tanggal 31 Januari1996
KANTOR MKNTKRl NE(;aRA PKNDAYAdUNAAN APARATUR NECIARA
LAPORAN
MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI11DPR-RI
TANGGAL 31 JANUARI1996
I. PENGANTAR
Pertama-tama say a ucapkan Selamat Tahun Baru 1996, bagi seluruh anggota
Dewan yang terhomiai, dimana pada hari ini adalah menipakan Rapat Keija kalipertama pada tahun 1996. Dlsamping itu berkenaan dengan bulan Ramadhan say amengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa.
Semoga dengan hikmah kedua peristiwa tersebut, kita mendapat berkah, imandan tawakal dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,sehingga kita dapat secara lebih terarah dapat mengujudkan tujuan pembangunannasional yang kita cita-citakan bersama.
Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa laporan ini terdiri dari 2 (dua) bagianyaitu :
1. Laporan yang menipakan gambaran makro dari evaluasi kegiatan PAN padawaktu yang lalu, dan proyeksi kegiatan PAN.
2. Jawaban tertulis MENPAN dan paguyubannya atas pertanyaan tertulis Komisi HDPR-RI.
Diharapkan laporan yang saya sampaikan dapat digunakan sebagai bahankoreksi kebijaksanaan PAN oleh para anggota Dewan yang terhormat guna masukanpenyempurnaan kebijaksanaan pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dibinaselama ini dan semoga terus berlanjut di masa datang.
H. EVALUASI PROGRAM PAN 1995/1996
1. Pembangunan aparatur negara pada hakekatnya adalah upaya penyempumaan
penertiban dan pembinaan keseluruhan komponen sisiem administrasi negarasehingga pemcrintahan negara dapatterselenggaradenganlancargunamendorong
kebijaksanaan pemerintahan dan program pembangunan dalam berbagai bidang
kehidupan agar tujuan nasional dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
Oleh karena itu program pendayagunaan aparatur negara antara tahap satu dengan
tahap selanjutnya merupakan kesinambungan, yang memungkinkan administrasinegara teiap bergulir dan berjalan semakin mantap.
Pada awal Pelita V telah dicanangkan 8 Program Pemacu PAN, dimana beberapa
hasilnya telah mampu digunakan sebagai landasan dasar upaya pembinaan sistemadministrasi pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, bersih dan berwibawa.
Dari pelaksanaan 8 Program Pemacu PAN, dapat diidentifikasi hambatan,masalah dan kebutuhan sistem yang harus dipecahkan dan dimantapkan, yaitu
antara lain :
1.1 Dari hasil pelaksanaan pcngawasan melckat,diiemukan kelemahan dimanamekanisme sistem manajemen, kepemimpinan dan profesionalisme belum
sccara icrpadu didalam pencapaian pelaksanaan tugas.
1.2 Dari hasil semeniara pemasyarakatan dan pelaksanaan Analisis Jabatan,diperoleh kesimpulan bahwa masih belum sepenuhnya tercapai keterpaduanstratetii sisiem organisasi, sistem kepegawaian dan sistem ketatalaksanaandidalam penggunaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
1.3 Pengembangan Jabatan Fungsional sepeni diamanatkan pada Undang-Undanu Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1980, belum didukung oleh landasan dasar peraturan perundang-undangan.Untuk memenuhi kebutuhan akan landasan peraturan perundang-undangan
tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994tentang Penetapan Jabatan Fungsional.
1.4 Dari upaya perbaikan prosedur kepegawaian disamping telah berhasilnyapenyederhanaan prosedur kepegawaian, seperti halnya kenaikan pangkatotomatis, pensiun otomatis, penggajian melalui Bank dan sebagainya,diiemukan kebutuhan sisiem yang lebih niendasar yaitu antara lain perlunya
kebijaksanaan pembinaan karir terpadu yang dimantapkan denganperaturan perundang-undangan. Langkah-langkah ini ditindaklanjuti denganditerbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 1994.Upaya berikutnya adalah penyempurnaan peraturan-peraturan pemerintahyang mendukung terlaksananya ke-tiga Peraturan Pemerintah tersebutsekaligus akan menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian secaramenyeluruh, seperti halnya penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentangPengadaan Pegawai, tentang Disiplin Pegawai, tentang Batas Usia Pensiun,dan Iain-lain, yang sekarang dalam proses penyelesaian.
1.5 Peningkatan mutu kepemimpinana aparatur pada awalnya dipusatkanpada pendidikan penjenjangan struktural, namun hal tersebut belum dapatmenjawab pertanyaan tentang kaderisasi yang dikaitkan denganpengembangan karir PNS.
Uniuk incmbentuk kader PNS yang berdisiplin, berkarakterdan profesionalpembcnahan harus dimulaidari saat pencrimaan pegawai, latihan prajabaianyang merupakan pembenahan awal mental, fisik dan disiplin dan dilanjutkanDiklat penjenjangan yang merupakan sarana peningkatan mutukepemimpinan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, dalam rangka menindaklanjutiPeraturan Pemerintah Nomor 14dan 15Tahun 1994 dipersiapkanKeputusan
Presiden tentang LATPRAJAB, disamping upaya-upaya penyempurnaan
kurikulum DIKLAT Penjenjangan yang secara terpadu mengintegrasikanperencanaan karir, pendidikan dan latihan serta kebutuhan organisasi.
1.6 Dalam rangka penyederhanaan Tatalaksana Pclayanan Umum, telahdikeluarkan Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang PedomanTatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman tersebut telah disebarluaskankeseluruh instansi baik Pusai maupun Daerah. Masalah-masalah yangmendasar dalam pelayanan umum tidak terbatas dengan masalah teknis
prosedural, tetapi lebih banyak berkaitan dengan penibahan perilakuaparatur penyelenggaranya yang sangatdipengaruhi oleh faktorsosio kultural.
Perubahan perilaku merupakan program yang memakan waktu, dimanamasalah keteladanan merupakan fakior yang mempengaruhi, mengingat
sifat kehidupan bangsa yang masih bersifat patemalisiik. Sehubungan denganitu perlu ditonjolkan instansi-instansi yang telah berhasil menunjukkan mutupelayanan yang dapat diandalkan agar tumbuh motivasi serta semangatkompetiiif diantara satuan kerja, sehingga secara bertahap mutu pelayananpada instansi pemerintah dapat ditonjolkan.
1.7 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, pada saat ini sudahmerupakan kebutuhan bagi Departemen/LPND dalam rangkamengembangkan sistem manajemen modern. Pada saat ini tiap Departemen/LPND telah memiliki sistem masing-masing, akan tetapi yang menjadi
masalah adalah belum adanya keterpaduan antara sistem yang menyebabkan
pemborosan karena secara nasional jaringan informasi belum dapat terpadudan keluaran informasinya belum secara efektif digunakan sebagai bahan
dukungan terhadap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan nasional.Langkah straiegis yang harus ditempuh adalah perlu pengintegrasian secaranasional seluruh sistem yang dilandasi dengan pengaturan baku melaluiBAKOTAN yang tentunya mendapat dukungan dari BAPPENAS.
1.8 Penltik-beratan Otonomi Dati II sebagai upaya perujudanUndang-UndangNomor 5 Tahun 1994, ternyata tidak sesederhana menyusunnya. SelamaPelita V yang berhasil dirintis adalah meningkatkan Rapat KoordinasiDewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan penataran
bagi eselon I dan II guna menyamakan per.sepsi tentang urgensi penyerahansebafiian urusan kepada Dati 11 antara lain dalam rangka peningkatanpelayanan umum. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penitik-beratan Otonomi DATIII yang kemudian diaktualisasikan dengan Proyek Percontohan OtonomiDaerah di Daerah Tingkat II dengan Landasan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 1995.
2. Untuk dapat mengantisipasi hambatan, masalah serta kebutuhan pengembangan
sisiem program PAN pada PELITA V dengan dipedomani GBHN Tahun 1993tentang Sasaran dan Arab Pendayagunaan Aparatur Negara pada PJP 11,
REPELITA VI, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis,
maka Program Pendayagunaan Aparatur Negara pada PELITA VI harus bertumpu
pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkandalam Krida ke II Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, Untuk mengujudkan
pelayanan yang lebih baik maka periu ditingkatkan efektivitas organisasi danpembinaan pegawai yang lebih intensif.
Dengan melandasi pokok pikiran tersebut disusun program pendayagunaan
aparatur negara pada REPELITA VI sebagai berikut:
a. Pemantapan Sistem Pembinaan Karir Pegawai
b. Kebijaksanaan "Zero Growth"
c. Perampingan Organisasi
d. Model Pelayanan Umum
e. Proyek Percontohan Otonomi DATIII
f. Pemadatan Hari Keija di Instansi Pemerintah
Dengan demikian Program PAN pada tahun anggaran I995/I996 adalah upayauntuk merealisasikan ke-6 program tersebut.di atas.
Evaluasi menyeluruh dari program PAN pada tahun anggaran I995/I996 masihbelum dapat dilakukan, karena hasil menyeluruh program PAN 1995/1996 baruakan terlihat setelah akhir Maret tahun 1996.
Namun demikian secara umum kemajuan program PAN I995/I996 sampai
dengan awal triwulan ke IV tahun anggaran I995/I996 adalah sebagai berikut:
2.1 Pemantapan Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil.Pemantapan sistem pembinaan karir PNS pada tahun 1995/1996 difokuskanpada dua kegiaian :
a. Pelaksanaan Diklat prajabaian gaya baru dengan dasar pelatihan mental,fisik dan disiplin. Pelatihan ini telah diterapkan dianiara CPNS Timor-Timur dengan jangka waktu latihan 1 bulan untuk pegawai golongan I;1,5 bulan untuk pegawai golongan II dan 2 bulan untuk pegawai
golongan III. Dari hasilevaluasilatprajabtersebuttemyatadapatditemui
adanya kasus-kasus yang seharusnya tak perlu teijadi apabila sistem
rekrutmen dan seleksi dilakukan secara ketat.
b. Pelatihan prajabatan gaya bam bagi CPNS lainnya akan dilaksanakan
pada bulan Pebruari 1996 yang masih terbatas bagi golongan III.Penyelenggaraan latihan inipun mengalami kendala pembiayaan karena
anggaran yang disediakan hanyacukup untuk melalih 50% pegawai dariperkiraan jumlah peserta sebesar lebih kurang 16.000 orang.
2.2 Kebijaksanaan "Zero Growth"
Dengan kebijaksanaan "2^ro Growth", diharapkan :
a. Teijadinya realokasi pegawai, komposisi pegawai yang sehat, sesuaidengan skala prioritas pembangunan.
b. Secara evolusioner terjadi peningkatan kualitas PNS dengan cara
menetapakn persyaratan kualifikasi yang lebih tinggi bagi pegawai baruuntuk jabatan yang sama (contoh persyaratan pendidikan umum bagiGuru SD yang lama adaiah SPG, sedangkan persyaratan umum bagi"recruitment" baru adaiah D II PGSD).
c. Adanya upaya optimalisasi pendayagunaan PNS bagi Departemen/LPND yang susut/tidak bertambah jumlah pegawainya agar missiorganisasinya tetap sesuai dengan yang diharapkan.
d. Adanya penghematan anggaran belanja pegawai, sehinggamemungkinkan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.
Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, "Zero Growth" hams diikutidengan penataan organisasi dan Daftar Susunan Pegawai (DSP), sehmggadapat tergambar komposisi jumlah dan kualitas pegawai bagi tiap satuankerja.
Setelali 2 tahun anggaran dilaksanakan kebijaksanaan "Zero Growth", manfaatefisiensi anggaran secara nasional telah dirasakan seperti terliiiat darikeberhasilan pemerintah untuk meningkatkan tunjangan pendidikan guru
6
pada tahun 1995/1996. Namun upaya pembinaan organisasi dan
pendayagunaan pegawai belum optimal, sehingga makna pendayagunaan
pegawai masih memerlukan waktu untuk implementasinya.
2.3 Perampingan Organisasi.
Upaya organisasi yang pada hakekatnya adalah penataan organisasi sehingga
postur organisasi menjadi lebih proporsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang diemban, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
penyediaan sumber daya. Missi perampingan organisasi searah dengankebijaksanaan "Zero Growth" dan sekarang ini secara konsisten sedang
dilakukan kajian-kajian terhadap usul penyempumaan kelembagaan, yang
diajukan oleh tiap Depanemen/LPND.
Masalah yang menonjol pada saat ini adalah landasan penetapan organisasiDepartemen masih mengacu pada KEPPRES Nomor 44 Tahun 1974 dimanatugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen/LPND dirumuskan
secara umum, sehingga sifat untuk masing-masing Departemen/LPND tidak
tampak jelas. Untuk itu KEPPRES Nomor 44 Tahun 1974 pada saat ini dalampro.ses penyempumaan.
2.4 Model Pelayanan Umum.
Dengim ditetapkannya kebijaksanaan penganugerahan piala " Abdisatyabaktidan diserahkan untuk pertama kalinya oleh Presiden pada tanggal 7 Agustus
1995 kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang telah memberikanpelayanan terbaik bagi masyarakat, dimaksud untuk memberikan dorongankepada setiap satuan kerjadi lingkungan instansi pemerintah/BUMN/BUMDagar secara kompetitif memperbaiki kinerja pelayanannya dengan carameniadakan prosedur pelayanan yang berbelit-belit yangdapat mengakibatkanbiaya ekonomi tinggi. Program ini merupakan dukungan bagi sukscsnyakebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dilaksanakan olehpemerintah.
Dari pengalaman penyelenggaraan di tahun lalu ternyaia masih diperlukanpenyempumaan kriieria-kriterianya yang tercantum dalam juklak dan juknis,sehingga makna dari penganugerahan piala "Abdisatyabakti" dapat dihayatiyang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
2.5 Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II.
Pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah pada Daerah Tingkat IIpercontohan sedang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Catatanmasalah yang menonjol meliputi antara lain :
a) Administrasi penyerahan personil
b) Pengalihan biaya pembangunan
c) Masih adanya beberapa Departemen yang belum mengalihkankeseluruhan perlengkapan
d) Masih perlunya perangkat pengaturan tentang pengalihan kepemilikane) Masih perlunya Departemen/LPND menjabarkan pembinaan urusan
kedalam petunjuk teknis.
Guna memudahkan pembinaan dan evaluasi Departemen teknis pada DinasTingkat II perlu diadakan pengelompokkan Dati II berdasarkan perkembangandan kemampuannya. Dan pada akhimyadalampelaksanaandapatdisimpulkanbahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan PemerintahNomor45Tahun 1992 memerlukan peraturan pelaksanaan yang padasaat ini
masih dalam pembahasan bersama antara instansi terkait.
2.6 Pemadatan Hari Kerja.
Pemadatan hari kerja dari 6 hari menjadi 5 hari keija, pada hakekatnyamerupakan salah satu upaya efisiensi waktu dengan tanpa mengurangiproduktivitas kerja, sehingga yang dampaknya harus tidak mengurangibahkan meningkatkan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penetapanpemadatan hari kerja di daerah-daerah dilaksanakan denganmempertimbangkan beban kerja, kualitas personil, sumber daya, peralatandan perlengkapan serta efisiensi taialaksana kerja. Dengan demikian maknapemadatan hari kerja hiu*us mencerminkan efisiensi waktu, efisiensi sumberdaya dan optimalisasi produktivitas kerja yang akhirnya peningkatanpelayanan kepada masyarakat. Oleh karena penetapan pemadatan hari kerjadi daerah-daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah sehinggaketentuan bagi daerah satu dengan daerah lainnya tidak diperlakukan sama.
Hal tersebut lelah diatur daiam KEPPRES Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah, dimana bagi instansi pelayanan 24
jam serta sekolah-sekolah umum dikecualikan dalam kebijaksanaan ini.Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan KEPPRES Nomor 68 Tahun
1995, Departemen/LPND setelah mengadakan kajian tentang efektivitas dan
efisiensi pemadatan hari kerja di lingkungan keijanya perlu menetapkankebijaksanaan tersebut melalui Keputusan Menteri/Pimpinan LPND masing-
masing, yang sebelumnya ditelaah bersama Kantor MENPAN tentang
kelayakannya.
III. PROYEKSI KEGIATAN PROGRAM PAN PADA TAHUN ANGGARAN
1996/1997
Program pendayagunaan aparatur negara pada tahun anggaran 1996/1997 masih tetapmelanjutkan kegiatan dalam rangka 6 program PAN pada tahun anggaran 1995/1996.Secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pemantapan Sistem Pembinaan Personil.
Pembinaan karir pegawai diarahkan untuk mengujudkan PNS yang profesionaldan berkarakter. Adapun upaya strategik yang harus ditempuh adalah :
1.1 Mengefektifkan Pola DiklatOaya Bam, sehinggapembentukan sosok perilakudan sosok profesionalisme PNS yang diharapkan dapat diujudkan.
1.2 Mengefektifkan Diklat Penjenjangan sepeni yangdiamanatkan oleh PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 1994, terutama pemantapan kurikulum dansilabus yang berjenjang dan berkesinambungan serta terarah pada perencanaan
karir dan kebutuhan organisasi.
1.3 Mengintensifkan Badan Pertimbangan Jabatan pada Instansi Pusat danDaerah, sehingga sinkron dengan kegiatan Badan Pertimbangan JabatanNasional yang pada saat ini telah berjalan secara iniensif dan efektif.
1.4 Upaya penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian denganmengupayakan penyempurnaan peraturan pemndang-undangan di bidangkepegawaian, antara lain tentang pengadaan pegawai, pelatihan pra jabatan,disiplin pegawai, dan penetapan batas usia pensiun.
2. Kebijaksanaan "Zero Growth"
Dengan adanya kebijaksanaan "Zero Growth" hal yang mutlak hams dilaksanakanadalah :
2.1 Pengkajian keselarasan antara tugas pokok, beban kerja dengan kebutuhanpegawai baik secant kualitaiif dan kuantitatif.
2.2 Penilaian kembali secara menyelumh jumlah dan mutu pegawai yang ada.
10
2.3 Menyusun Daftar Susunan Pegawai (DSP) sehingga tergambar komposisijumlah dan kualifikasi bagi tiap satuan kerja.
3. Perampingan Organisasi.
Dalam rangka perampingan organisasi hal yang hams diupayakan adalah penataanorganisasi sehingga postur organisasi menjadi lebih proporsional sesuai dengantugas pokok dan fungsi yang diembannya.
Mengingat tingkai kompleksitas tugas dan peran Departemen/LPND semakintinggi, dianggap perlu pengkajian kembali KEPPRES 44 Tahun 1974, sehinggatugas pokok dan fungsi dari tiap DepartemenA-PND dapat diidentifikasi lebihtajam dan secara unik dapat dibedakan dengan instansi lain. Untuk itu telahdibentuk Tim Interdep guna mengubah KEPPRES 44 Tahun 1974.
4. Model Pelayanan Umum.
Dengan digulirkannya Piala "Abdisatyabakti" bagi instansi pemerintah termasukBUMN yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, makadiharapkan setiap Departemen/LPND maupun instansi daerah mulai mengadakanseleksi secara periodik agar tercipta suasana yang membangkitkan motivasi bagisetiap satuan kerja untuk memperbaiki mutu pelayanan. Disamping itu agardiujudkan prakarsa untuk menyederhanakan prosedur pelayanan yang berbelit-belit sebagaimana yang dianjurkan oleh Bapak Presiden.
5. Pemadatan Hari Kerja.
Dalam rangka KEPPRES Nomor 68 Tahun 1995 hal yang terpenting adalah bahwaDepartemen/LPND hams mengadakan kajian tentang efektifitas dan efisiensipemadatan hari kerja di lingkungan keijanya masing-masing, sehingga KeputusanMenteri/Pimpinan LPND yang bersangkuian telah didukung uji kelayakanproduktivitas keija sesuai dengan makna KEPPRES Nomor 68 Tahun 1995.
6. Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II.Sesuai dengan Pidaio Bapak Presiden langgal 20 Mei 1995 sehubungan denganPeringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-87 yang mengatakan bahwa ."Dewasa ini kita sedang melakukan uji coba otonomi daerah yang lebih luas disejumlah Daerah Tingkai II. Pada tingkat daerah kita hams mengadakan serangkaianpembenahan secara tertib".
11
Dalam tahun anggaran 1996/1997 altematif program yang dapat digarap dalamrangka pembinaan motivasi guna pemantapan otonomi daerah meliputi:penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah. penyusunan pedoman PembinaanTeknis (BINTEK), pendidikan dan pelatihan pejabat-pejabat dinas, pembinaan dilapangan, pengkajian umsan yang selayaknya diserahkan kepada KotamadyaPercontohan, pengkajian urusan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),evaluasi dan pelaporan, penyiapan penerapan otonomi pada seluruh Dati II, danpenyerahan umsan dari Pusat ke Dati II disertai dengan penyerahan 3P.
Disamping itu perlu dijelaskan bahwa Kantor MENPAN belum secara efektif dapatmengkoordinir dan mengendalikan program pembangunan pendayagunaan aparaturnegara, yang disebabkan belum adanya sinkronisasi yang tajam antara fungsi PANsebagai koordinator selumh instansi pemerintah tentang hal yang berkaitan denganpendayagunaan aparatur negara dengan penyusunan anggaran belanja dan proyekpembangunan aparatur negara yang disusun oleh Departemen/LPND melalui DIKdan DIP. Koordinasi MENPAN terhadap program PAN hingga saat mi dikomunikasikandan dikoordinasikan melalui Forkompanas, Forkompanda dan Fonek (Forum Teknis)yang lentunya bersifat makro dan kualiiatif.Melalui kesepakatan dalam rapat antara paguyuban Kantor MENPAN, BAPPENASdan Selumh Departemen/LPND akan disusun format koordinasi dan pengendalianprogram PAN yang akan digunakan sebagai instmmen koordinasi dan pengendalianprogram PAN yang secara efektif dapat memantau secara lebih rinci terhadappemantauan kemajuan program, hambatan, kaji ulang dan pemecahan masalah,disamping forum koordinasi yang telah ada.
Jakarta, 31 Januari 1996
^VLtmtcri Negara
^^^ili^^aavagunaan Aparatur Negara.
at .
LALAHI
12
JAWABAN TERTULIS
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAAT AS PERTANVAAN TERTULIS KOMISI II DPR-RI
PADA RAPAT KERJA
TANGGAL 31 JANUARI 1996
I. BIDANG MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA(MENPAN)
1. Pertanvaan:
a. Mengharap penjelasan Pemerintah tentang evaluasi pelaksanaan APBN1995/1996 menurut alokasi anggaran pada proyek/kegiaian baik Belanja Rutinmaupun Belanja Pembangunan PAN termasuk program PAN yang lersebar padaberbagai Departemen (lintas sektoral).
b. Hambatan/kendala apa saja yang dialami dan langkah apa yang ditempuh untukmengantisipasi masalah yang ada dalam melaksanakan 8 (delapan) programpemacu PAN.
Jawaban:
Sebagaimana Anggota Dewan Yang Terhormat maklumi, sesuai denganpenjelasan tertulis yang telah kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja padatanggal 6 Desember 1995 yang lalu, bahwa Kantor MENPAN hanya diberikewenangan untuk mengelola anggaran rutin dan tidak diberi kewenangan untukmengelola anggaran pembangunan. Adapun realisasi penggunaan anggaran rutinKantor MENPAN Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan akhir bulanJanuari 1996 telah mencapai angka sebesar 87,5 %, atau dari jumlah Rp.2.119.460.000,-, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.854.657.210,- sebagaimanadapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:
NO U R A 1 A N ANGGARAN REALISASl %
I Bclanja barang keperluan sehari-hari
Rp. 227.657.tXX) Rp. 193.508.580 85
2 Bclanja barang dan pcrkantoranbagi invemaris kantor
Rp. 79.835.(XX) Rp. 63.868.900 80
3 Bclanja bahan pcralatan danpcnunjang kegiatan kantor
Rp. 1.194.500.000 Rp. 993.824.880 83.2
4 Bclanja pemcliharaan kcndaraandinas
Rp. 18.600.000 Rp. 16.554.750 89
5 Bclanja perjalanan dinas dalam danluar negeri
Rp. 598.868.000 Rp. 586.901.960 98
J u m 1 a h Rp.2.119.460.000 Rp. 1.854.657.210 87,5
Mengenai kendala yang dihadapi Kantor MENPAN dalam pelaksanaan program, relaiittidak ada. Apabila ada, hal tersebui merupakan kendala teknis di lapangan dapaidiselesaikan melaiui koordinasi dengan insiansi lerkait.
Adapun program PAN yang tersebar pada berbagai Departemen/LPND, KantorMENPAN tidak melakukan koordinasi dan pengendalian anggaran, akan tetapi terbataspada koordinasi dan pengendalian program secara makro melaiui sarana forumkomunikasi yang dilakukan secara periodik/berkala dengan semua instansi terkait.
Selanjutnya mengenai basil evaluasi program PAN Tahun 1995/1996, secara rmci dapatdilihat pada laporan MENPAN tentang Evaluasi Program PAN 1995/1996, khususnyapada angka II.2, yang telah diuraikan di muka.
b. Hambatan pokok dalam pelaksanaan 8 program pemacu PAN, antara lain adalah:
1) belum mantapnya koordinasi antara instansi terkait dalam program PAN;2) masih perlu dibenahinya pedoman teknis tentang pelaksanaan kebijaksanaan,
sehingga sering menimbulkan masalah perbedaan persepsi antar instansi terkait.
Secara lebih rinci dapat dilihat pada Laporan MENPAN tentang Evaluasi ProgramPAN 1995/1996, khususnya pada angka II. 1 yang telah diuraikan di muka.
Upaya untuk mengantisipasi masalah tersebut Kantor MENPAN selama mimengadakan pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Program PAN melaiuikegiatan Forum Komunikasi PAN, baik di Pusat maupun di Daerah, diantaranya
melalui FORKOMPANDA. Dalam rangka pemantauan dan koordinasi pelaksanaanAPBN di bidang PAN yang tersebar di berbagai instansi. saat ini MENPAN sedangmempersiapkan langkah agar dalam pelaksanaan APBN tahun yang akan datang,dapat dirumuskan perencanaan pembangunan PAN. Hal tersebul lelah disepakatidalam rapat para Setjen Departemen/Sesmenko/Meneg, DeputiUmum/Administrasi/Sekreiaris LPND bersama BAPPENAS. Untuk merealisasikanrencana yanc akan diproyeksikan pada tahun anggaran 1996/1997 ini, diperlukanpenyusunan format dan petunjuk tentang koordinasi dan pengendalian program PANyans disepakati oleh semua pihak terkait. yang naniinya dapat digunakan sebagaiinstrumen koordinasi dan pengendalian program PAN yang akan dimulai pada tahun1997/1998.
Dengan demikian, MENPAN dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan koordinasipelaksanaan program PAN secara lintas sektoral.
2. Pertanvaan:
Mengharap penjelasan Pemeriniah terhadap proyeksi APBN 1996/1997 menurutprogram/kegiatan terhadap:
a. Belanja Rutin yang dipersiapkan untuk mendukung Repelita VI program pemacuPAN, yang dialokasikan pada sub sektor Aparatur Negara dan Pendayagunaansisiem dan pelaksanaan pengawasan yang bersifat lintas sektoral.
b. Belanja Pembangunan, yang diarahkan untuk peningkaian kualitas, kemampuanaparat dalam rangka meningkatkan pelayanan tugas umum pemerintahan danpembangunan dan masyarakat.
Jawaban:
a. Sebagaimana dimaklumi bahwa belanja rutin Sektor Aparatur Negara danPengawasan dalam RAPBN 1996/1997 direncanakan sebesar Rp.3.105,9 milyar,sedangkan untuk belanja pembangunan sebesar Rp. 818,6 milyar.Proyeksi kegiatan Program PAN yang diharapkan oleh Kantor MENPAN secaramakro dapat dilihat pada Laporan MENPAN tentang Proyeksi Kegiatan ProgramPAN 1996/1997 khususnya pada angka III seperti telah diuraikan dimuka.
Adapun anggaran rutin Kantor MENPAN sendiri untuk Tahun Anggaran1996/1997 direncanakan sebesar Rp.2.696.407.000. Jumlah tersebut mengalamipeningkatan sebesar 27% dibandingkan anggaran tahun 1995/1996.
Sedangkan Program Kanior MEN PAN yang direncanakan untuk lahun1996/1997 nielipuii antara lain: peneliiian dan pengkajian beban kerja daneselonisasi jabaian sirukiural. penyusunan pcdoman pembentukan kanwil dandinas daerah. monitoring realisasi formasi SK Inpres dan formasi daerah oionomTA 1996/1997, Perumusan pedoman penyusuna prosedur kerja; peneliiianaspek-aspek produktiviias dan efisicnsi dalam rangka persetujuan pelaksanaan5 hari kerja di lingkungan pemerimaha daerah, peneliiian leniang pola karieraparaiur pengawasan daerah, peneliiian leniang pengaruh budaya lerhadap muiupelayanan aparaiur.
Dalam APBN 1996/1997, belanja pembangunan pada seklor aparaiur negara danpelaksanaan pengawasan dialokasikan dana sebesar Rp.8t8,6 milyar. Hal iniberarii mengalami kenaikan sebesar 23,2 bila dibandingkan dengan APBN1995/1996.
Antiuaran lersebui akan dialokasikan uniuk sub seklor aparaiur negara sebesarRpr764.6 milyar, sedangkan sisanya Rp.54 milyar dialokasikan uniuk sub seklorpendayagunaan sisiem dan pelaksanaan pengawasan.Anssaran lersebui aniara lain akan digunakan uniuk program peningkaianprasarana dan sarana aparaiur negara, etisiensi aparaiur negara. diklai apiiraiurnegara seria program peneliiian dan pengkajian kebijakan.Di aniara basil program lersebui adalah dengan diieiapkannya PP Nomor 14, 15dan 16 Tahun 1994 yang beriujuan uniuk meningkaikan PNS yang profesional,berkarakier. Dengan sarana lersebui upaya meningkaikan kualilas aparaiurnegara akan lercapai.Dalam kaiian ini. peranan Kanior MENPAN adalah dalam koordinasi danpencendalian program melalui berbagai lorum komunikasi PAN, seperli lelahdikemukakan di alas.
3. Pertanvaan:
Mengharap penjelasan Pemerinlah akan hasil evaluasi peneliiian dan kajiankebijaksanaaii lerhadap pelaksanaan proyek Percontohan Otonomi Daerah yangditilikberatkan pada Daerah Tingkai II, berhubung masih diiemukannya berbagaimasalah aniara lain:
penyerahan urusan pemeriniahan seharusnya disertai perangkat alat perlengkapandan sumber pembiayaan, belum dapai berjalan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;berbagai peraturan pelaksanaan menurut amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1992 sampai saat inibelum terbit sehingga sukar diukur pelaksanaannya menurut hukum.Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah secaraberdaya guna dan berhasil guna belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Disebabkan karena Daerah Tingkat II yang seharusnya dikelompokkanberdasarkan tingkat kemampuan masing-masing ternyata belum dapatdilaksanakan karena Keppres yang hams mengaturnya belum terbit.
Jawaban:
Perlu dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan dewasa ini adalah evaluasi terhadappelaksanaan penyerahan umsan. pembentukan dinas-dinas Dati II dan susunanorganisasi serta pelaksanaan penyerahan 3P. Sedangkan evaluasi lentang sejauh manakeberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan oionomi daerah pada Dati II Percontohanakan dilakukan pada tahun anggaran 1996/1997.Adapun hasil evaluasi terhadap penyerahan 3P dan pelaksanaan umsan dapatdiinformasikan bahwa masih terdapat banyak kendala antara lain;
1. Personil;
Sebagaimana kita ketahui pegawai golongan Il/d ke bawah dialihkan statusnyamenjadi pegawai daerah. Pengalihan ini sudah berjalan baik dan sebagian besarDati II Percontohan telah mengajukan pengalihan ke BAKN dan BAKN telahmenealihkannya. Pegawai golongan Ill/a ke atas dialihkan statusnya menjadipesawai Pusat diperbantukan ke Dati II, dan sampai saat ini prosesnya masihsedang berlangsung antara BAKN dan Departemen.
2. Pembiayaan;Pembiayaan yang terdiri dari belanja pegawai dan non-pegawai sudah dialihkankepada Dati II Percontohan berdasarkan SKO Menieri Keuangan c.q. DirjenAnggaran. Mengenai biaya pembangunan telah dibicarakan denganBAPPENAS.
3. Perlengkapan;Pengalihan perlengkapan sedang dilakukan dari Pusat dan Dati I kepada Dati IIdan masih dalam pembahasan antara Departemen Teknis dengan DepartemenKeuangan.
4. Sesuai dengan PP, pembinaan teknis terhadap umsan yang diserahkan adalahmenjadi tanggung jawab departemen teknis dan pada saat ini sedang dilakukanpembahasan terhadap pedoman pembinaan teknis dari departemen yangbersangkutan dan sebagian telah selesai.
Selanjutnya mengenai peraturan pelaksanaan dari UU No.5 Tahun 1974 dan PPNo. 45 Tahun 1992 sampai saat ini belum selumhnya diselesaikan, karena masihperlu pembahasan secara bersama-sama antara instansi terkait.
Mcntzenai pencelompokan Daii II berdasarkan lingkat kemampuan masing-niasinu masih sedang daiani penelitian. Pengelompokan ini dimaksudkan uniukmeniudahkan pemeriniah pusai dalani melakukan pembinaan.
4. Pertanvaan:
Mencharap penjelasan Pemeriniah alas pelaksanaan kebijaksanaan Zero Growih yangkenyaiaannya membawa niasalah bag! pemenuhan kebuiuhan PNS dalam rangkaefisiensi karena alokasi pengisian formasi yang bagi PNS Pensiun, meninggal duniadan sebab-sebab lainnya. hanya dialokasikan 1/3 dari jumlah PNS yang berhenii. halniana sangai mempengaruhi bahkan menghambai kelancaran lugas seiiap unii kerjamencapai efisiensi.
Jawaban:
Sesuai dengan lujuannya kebijaksanaan zero grovvih adalah iebih meningkaikanpendayasunaan pegawai yang lelah ada. Kebijaksanaan ini menghaniskan seiiappimpinan orcanisasi melakukan langkah-langkah mengopiimalkanpendayagunaan pegawai aniara lain melalui penyusunan perencanaan kebuiuhanpegawai yang lebih baik sesuai dengan kepeniingan organisasi. Pada saai iniJumlah pegawai pada Dep/LPND cukup memadai uniuk dapai melaksanakanlugas yang dibebankan. Hambaian uniuk meningkaikan pendayagunaan lerleiakpada penempaian pegawai yang lidak raia sesuai dengan beban kerJa padamasing-masing unil organisasi. Umumnya organisasi yang lerleiak di perkoiaanlerdapal kecenderungan kelebihan pegawai di lain tihak unil-unii organisasi yanglerleiak di pelosok kekurangan pegawai. Pemuiasian dalam rangka pemeraiaanpenyebaran pegawai membuluhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena iiuterkail dengan kebijaksanaan zero growth maka memberikan kesempaian kepadapimpinan organisasi uniuk konsulidasi dengan melakukan penataan secarabertahap, khususnya dalam penempaian pegawai sehingga dapal dicapaioplimalisasi pendayagunaannya.
2. Sesuai dengan lujuan di alas pemanfaaian formasi yang lowong karena adanyaPNS yang pensiun dimanfaalkan/ didayagunakan uniuk menunjang pelaksanaanpembangunan yang mempunyai prioriias aniara lain uniuk.
Peningkaian umit pelayanan pendidikan untuk menunjang wajib pendidikandasar 9 tahun
Peningkaian pelayanan kesehatanPenyuluh-penyuluh lapanganPeiugas di bidang PajakPetugas di bidang Hukumdan sebagainya.
Dencan demikian di mungkinkan bagi unii-unii terientu akan menerima tormasipegawai baru lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang pensiun dilinukunean unitnya.
Pertanvaan:
Mengharap penjelasan Pemerintah terhadap basil evaluasi pencapaian sasaranberbagai prioritas program pendayagunaan aparaiur negara seperti telah ditetapkandalam Repelita VI dan bagaimana pula program prioriias selanjutnya yang akandialokasikan anggarannya pada RAPBN 1996/1997.
Jawaban:
Sudah terangkum dalam jawaban Nomor 1 dan 2, sebagaimana tersebui di alas.
6. Pertanvaan:
Mengharap penjelasan Pemerintah apakah sudah disusun Daftar Susunan Personil danPerlengkapan (DSPP) untuk masing-masing Departemen dan Lembaga PemerintahNon Departemen (LPND), serta Pemda dalam rangka mengetahui formasi mana yangberkelebihan dan mana yang kurang, sehubungan dengan kebijaksanaan ZeroGrowth.
Jawaban:
Pada tahun 1989/1990 telah diselenggarakan penataran teknis penyusunan DSPbaci pejabat kepesawaian. Namun sampai saat ini bam beberapa Dep/LPNDyanc telah menyusun DSP. Kendala dalani penyusunan DSP adalah diperlukanwaktu, tenasa dan biaya. Oleh karena itu pada saat ini Kantor MENPAN sedangbempaya menggiatkan kembali penyusunan DSP pada masing-masingDep/LPND.Karena DSP sangat diperlukan dalam menentukan kebutuhan pegawai.
Jakarta, 31 Januari 1996
Mcnteri NegaraPcndayagunaan Aparatur Negara,
Wy]ACL4CuL .
T.B. SILALAHI
II. BIDANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA (BAKN)
1. Pertanvaan:
Mengharap penjelasan leniang:
a. Penyelesaian program-program BAKN baik Ruiin maupun Pembangunan yangdicapai sampai akhir tahun anggaran 1995/1996.
b. Hambaian/kendala apa saja yang menonjol. selama penyelenggaraan program-program tersebui.
c. Perkiraan kemungkinan penyelesaian seluruh program BAKN tahun 1995/1996.dan program/proyek apa saja yang akan menjadi proyek lanjutan pada RAPBN1996/1997.
Jawaban:
a. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkanlah kami menyampaikan inlormasikepada para anggota Komisi II DPR-RI yang lerhormat, bahwa program-program BAKN untuk Tahun Anggaran 1995/1996 dibiayai melalui:
1) Anggaran Rutin Rp. 23.016.362.000,-2) Anggaran Pembangunan Rp. 7.350.394.000,-
Jumlah Rp- 30.366.756.000,-
(Tiga puluh milyar tigaraius enam puluh enam Juia tujuh ratus lima puluh enamribu rupiah)
Adapun pelaksanaan program-program BAKN dalam Tahun Anggaran1995/1996 yang dapat dicapai sampai dengan akhir Desember 1995 adalahRp.20.863.497.528,- dengan perincian sebagai berikut:
1) Ralisasi Anggaran Rutin Rp. 15.896.562.965,- 69,07%2) Realisasi Anggaran Pembangunan Rp. 4.966.934.563,- 67,57%
Pelaksanaan anggaran BAKN Tahun Anggaran 1995/1996sampai dengan akhirDesember 1995 dapat dilihat dalam tabel berikut:
DAFTAR REALISASI ANGGARAN BAKN TAHUN ANGGARAN 1995/1996
No URAIAN anggaran REALISAI
S/D
31 DES 1995
SISA
ANGGARAN
PERSEN-
TASI
REALISASI
I ANGGARAN BELANJA
RUTIN
1. Belanja Pegawai 16.504.750.000 11.915.065.086 4.589.684.914 72.20%
2. Belanja Barang 5.318.238.000 3.225.794.133 2.092.443.867 60,66%
3. Belanja Pemeliharaan 910.312.000 560.454.932 349.857.068 61.57%
4. Belanja Perjalanan 283.062.000 195.248.814 87.813.186 68.98%
Jumiah Anggaran Belanja Rutin 23.016.362.000 15.896.562.965 7.119.799.035 69.07%
II ANGGARAN BELANJA
PEMBANGUNAN
1. Proyek Prasarana Fisik
a. BAKN Pusai Jakarta 3.560.210.000 2.604.238.438 955.971.562 73.14%
b. Kanwil 1 BAKN
Yogyakarta
106.940.000 58.964.795 47.975.205 55.12%
c. Kanwil II BAKN Surabaya 109.000.000 56.960.650 52.039.350 52.25%
d. Kanwil III BAKN Bandung 159.237.000 94.808.500 64.428.500 59.54%
2. Proyek LITBANGAdministrasi Kepegawaian
835.749.000 582.841.200 252.907.800 69.74%
3. Proyek PenyempumaanEfisiensi Aparaiur Negara
1.993.448.000 1.146.167.685 847.280.315 57.50%
4. Proyek Pendidikan danPelaihan Aparatur
439.700.000 299.830.005 139.869.995 68,18%
5. Proyek PeningkatanPelaksanaan Pengawasan
Kepegawaian
146.110.000 123.123.290 22.986.710 84,27%
Jumiah Anggaran BelanjaPembangunan 7.350.394.000 4.966.934.563 2.383.459.437 67,57%
Jumiah Anggaran Belanja Rutindan Anggaran Pembangunan 30.366.756.000 20.863.497.528 9.503.258.472 68,70%
10
Diharapkan pada akhir lahun anggaran 1995/1996 sisa anggaran yang masih ada,dapai diserap seluruhnya.Perlu kami informasikan pula. bahwa realiasi anggaran sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bagian dari biaya program lima tahunan BAKN yanglerdiri dari:
1) Program Pokok
a) Program Peningkaian Prasarana dan Sarana Kepegawaian;b) Program Peningkaian Efisiensi Kepegawaian;c) Program Pendidikan dan Pelaiihan Kepegawaian;d) Program Penelitian dan Pengembangan Kepegawaian.
2) Program Penunjang
a) Program Pengembangan Sisiem Informasi Kepegawaian;b) Prosram Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan,c) Program Pengembangan Hukum Administrasi Kepegawaian.
b. Daiam pelaksanaan program-program tersebut sampai saat ini belum dijumpai adanyahambatan/kendala yang cukup berarti.
c. Program-program keijiatan BAKN tersebut diharapkan sampai dengan akhir tahun1995/1996 dapat diselesaikan dengan baik.
Sedangkan program yang akan menjadi proyek lanjutan BAKN dalam TahunAnggaran 1996/1997 antara lain meliputi:.
1) Program pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dengan menitikberatkanpada Peningkaian Pengelolaan Data Kepegawaian baik di Kantor Pusat maupundi Kanwil-Kanwil BAKN.
2) Program Peningkaian Prasarana Fisik, khususnya pembangunan Gedung KanwilBAKN Medan sebagai kelanjutan dari pembangunan Gedung Kantor Tahap I,dan pengadaan lahan perkantoran dalam rangka pembentukan Kanwil BAKN diPalembang.
11
3) Program Diklat Kepegawaian untuk peningkatan SDM melalui PenyelenggaraanDikiat Teknis. Diklat Strukiural dan Penyelenggaraan Program Diploma IIIAdminisirasi Kepegawaian.
Pertanvaan:
Mengharap penjelasan lentang jumlah dan jenis program BAKN. yang akandiproyeksikan melalui Belanja Ruiin dan Belanja Pembangunan pada RAPBN1996/1997.
Jawaban:
Jumlah dan jenis program BAKN yang akan diproyeksikan melalui belanja rutin danbelanja pembangunan pada RAPBN 1996/1997 berjumlah Rp.35.272.267.000,- (tigapuluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua Juia dua ratus enam puluh tujuh riburupiah), meliputi:
Anggaran Rutin Rp. 26.669.267.000,-Anggaran Pembangunan Rp. 8.603.000.000.-
Adapun Jenis rinciannya adalah sebagai berikut:
12
NO. U R A I A N ANGGARAN
1 2 3
1 ANGGARAN BELANJA RUTIN
1. Belanja Pcgawai2. Bclanja Barang
3. Belanja Pcnicliharaan4. Belanja Perjalanan
18.642.538.000.-
6.362.859.000.-
1.309.465.000.-
354.000.000.-
Jumlah Anggaran Ruiin 26.669.267.000.-
II ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
I. Proyek Prasarana Fisika. BAKN Pusat Jakarta
b. Kanwil I BAKN Yogyakariac. Kanwil II BAKN Surabayad. Kanwil III BAKN Bandunge. Kanwil IV BAKN Ujung Pandangf. Penyempurnaan dan PeningkaianPengelolaan Data Kepeg. BAKN
3.636.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
950.000.000.-
2. Proyek Lilbang AdministrasiKepegawaian
501.000.000.-
3. Proyek Penyempurnaan Efisiensi AparaturNegara
2.335.000.000.-
4. Proyek Pendidikan dan Pclaiihan Aparatur 528.000.000.-
5. Proyek Peningkatan Pclaksanaan 173.000.000.-
Pengawa.san
Jumlah Anggaran Bel. Pembangunan 8.603.000.000.-
Jumlah Anggaran Ruiin dan 35.272.267.000.-
Anggaran Pembangunan
13
3. Pertanvaan:
Mohon penjelasan teniang:
a. Kenaikan belanja pegawai dalam RAPBN 1996/1997 sebear 19,1% (Rp.18.2triliun) melipuii komponen apa saja yang mendapaikan alokasi anggaran.
b. Subsidi Daerah Otonom:- Belanja pegawai naik 19,7 (Rp.9.4 iriliun).
Jawaban:
Menjawab perlanyaan Nomor 3. kami berpendapal dan menyarankan kiranya penanyaantersebut lebih lepat diajukan kepada Menteri Keuangan.
4. Pertanvaan:
Dengan kenaikan anggaran dalam RAPBN 1996/1997 sebesar 19,1% (Rp.18,2 triliun),sejauh mana kemungkinan kenaikan gaji PNS.Mohon penyelesaian lebih rinci.
Jawaban:
Menjawab pertanyaan Nomor 3, kami berpendapal dan menyarankan kiranya penanyaantersebut lebih tepat diajukan kepada Menteri Keuangan.
5. Pertanvaan:
Minta informasi/penjelasan tentang langkah-langkah peningkatan produktivitasyang didalam GBHN diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas selumtatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplm,pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya.
Jawaban:
Anggata Dewan yang terhormat, usaha-usaha yang ^ilakukan Pemerintah untukmenfngkatkan produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperu yang diamanatkan GBHN1993 antara lain:
Di bidans peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemerintah telahmenetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pend.dtkan dan
14
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 15 Tahun 1994 tentangPensanakaian Pegawai Negeri Sipil Dalani Jabaian Simkiural dan PP Nomor 16Tahun 1994 temang Jabaian Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan diundangkannya ke 3 (tiga) PP tersebut antara lain untuk menumbuhkandan meninskaikan prestasi kerja serta mutu PNS.Di dalam PP Nomor 14 Tahun 1994 secara tegas diaiur bahwa jenis pendidikandan pelatihan itu ada 2 (dua) yakni Diklat Kejuruan/Teknis Fungsional dan DiklaiStrukiural. Kedua jenis Diklat ini diarahkan untuk pembinan karier bagipemangku Jabaian sniktural maupun fungsional, sehingga setiap pegawai padaprinsipnva mempunyai pola dan kepastian karier yang Jelas.Dalam upava memantapkan karier PNS Pemerintah telah menetapkan KcputusanPresiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan TingkatNasional (BAPERJANAS), sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 15 Tahun 1994.Sejalan dengan itu di tingkat Departemen/Instansi/Daerah telah dibeiituk pulaBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).Dalam upaya memperoleh PNS yang berdayaguna dan berhasilguna dalammenyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pemerintah Jugamengembangkan jabatan fungsional yang merupakan jabatankeahHan/keterampilan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 1994.
3. Untuk teciptanya dayaguna dan hasilguna PNS Pemerintah juga telah menetapkankebijaksanaan mengenai tidak adanya pertumbuhan formasi pegawai baru {zcvoizrowth). Manfaat kebijaksanaan zero growth ini. pemerintah dapat menghemaibiaya yang cukup besar, yang dapat dipergunakan bagi peningkatan kesejahteraanpegawai.
c. Usaha pemerintah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivkas, produktivitasdan kegairahan kerja dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 telah ditetapkanpengaturan hari kerja 5 (lima) hari dalam seminggu bagi instansi pemerintah,namun demikian khusus bagi satuan kerja yang memberikan pelayanan kepadamasyarakat yang bersifat spesifik diatur tersendiri secara fleksibel.
d Dalam upaya mendisiplinkan PNS pada dasarnya pemerintah telah menetapkanrambu-rambu yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antaralaini r>KTc1) PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.2) PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.3) Keppres Nomor 2 Tahun 1988 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 yang
mengatur tentang Pengawasan Melekat.4) Keppres Nomor 33 Tahun 1995 tentang Gerakan Disiplm Nasional.
Ketentuan peraluran perundang-undangan tersebut dibertujuan untuk mewujudkan sosok PNS yang penuh pengabdian, jujur, bersih.
15
berwibawa dan bersemangat serta berdisiplin tinggi, sadar akan dan tugastanggung jawab sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakatsehingga menjadi teladan bagi lingkungan didalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat.
Upaya positif Pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Pegawai NegeriSipil sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan gairahpelaksanaan tugas/pengabdiannya antara lain telah ditetapkan:1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan
Satya Lancana Karya Satya.2) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 temang Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil.3) Kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan tunjangan perbaikan
penghasilan bagi PNS yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 sebanyak10% dari penghasilan untuk PNS golongan I dan II serta sejak April 1995sebanyak 10% dari penghasilan untuk PNS golongan III dan IV.
Peningkatan kesejahteraan tersebut di atas baik yang berupa materil maupun nonmateril mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan PNS.
Jakarta, 31 Januari 1996
KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara,
"STTE^NARKO
16
III. BIDANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
1. Penanvaan:
Pada tahun anggaran 1995/19% LAN mendapat anggaran Rp. 18.399.507.000,- meliputiRutin dan Pembangunan. . .Mengharap penjelasan temang evaluasi pelaksanaan anggaran lersebut sampai saat ini(bulan lerakhir).
Jawaban:
Menjawab pertanyaan anggota Dewan yang terhormat tentang pelaksanaan APBN baikanggaran Rutih maupun Pembangunan dapat kami sampaikan jumlah anggaran LAN secarakeseluruhan tahun 1995/1996 adalah sebesar Rp. 18.399.507.000,- yang terdiri dan :
Rp. 8.437.422.000,-Rp. 9.962.085.000,-
a. Anggaran Rutinb. Anggaran Pembangunan
Rp. 18.399.507.000,
Anggaran Rutin terdiri dari
No. Uraian Anggaran Realisasi 7c
1. Belanja Pegawai Rp. 3.344.652.000.00 Rp. 2.675.721.193,00 79
2. Belanja Barang Rp. 4.179.249.000,00 Rp. 3.343.399.288,00 80
3. Belanja Pemeliharaan Rp. 621.420.000,00 Rp. 497.136.943,00 80
4. Belanja Perjalanan Rp. 292.101.000,00 Rp. 233.124.500.00 79
Jumlah Rp. 8.437.422.000,00 Rp. 6.749.381.924,00 79
Realisasi penggunaan anggaran rutin sampai dengan bulan Desember tahun anggaran1995/1996 mencapai Rp. 6.749.381.924,- atau 79 %.
Sehubungan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran pembangunan tahun 1995/1996dapat kami sampaikan bahwa kegiatan LAN yang dibiayai dari anggaran pembangunanterdiri dari :
17
No. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Proyek Diklai Rp. 2.706.579.(X)().00 Rp. 2.124.590.289.00 78
Proyek Litbang Rp. 996.787.(KX).00 Rp. 702.678.203.(K) 75
J>. Proyek PeiiingkatanPrasarana Fi.sik
Rp. 5.783.595.(XX),00 Rp. 4.723.301.647,00 82
4. Proyek PeningkaianKemanipuan aparatur Negara
Rp. 86.434.(XX).00 Rp. 86.346.01X).00 99
5. Proyek PeningkatanPelaksanaan Pengawasan
Rp. 101.664.(XX).00 Rp. 78.115.250,00 76
6. Proyek PenyempurnaanEfisiensi Aparatur Negara
Rp. 287.026.0(X),00 Rp. 212.392.000,00 73
Junilah Rp. 9.962.085.000,00 Rp. 7.927.423.389,00 79
Realisasi penggunaan anggaran pembangunan sampai dengan bulan Desember 1995 sebesarRp. 7.927.427.389,- atau 79 %.
Sasaran yang diteiapkan dalam APBN akan tercapai sesuai dengan rencana yangditetapkan. walaupun mulai bergulirnya program-program secara efekiif pada bulan Juni1995. Namun demikian sampai dengan akhir lahun anggaran 1995/1996 dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana.
Seperti telah kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan APBN lidak lerdapaihambatan yang berarii. Adapun penyerapan anggaran pada umumnya berjalan sesuaidengan perencanaan dan keieniuan yang berlaku.
2. Pertanvaan:
Dari anggaran tahun 1995/1996 tersedia anggaran untuk Program Penelitian danPengkajiaii Kebijaksanaan Aparatur Negara. masing-masing untuk Penelitian daiiPengembangan Administrasi dan Aparatur Negara LAN Jakarta, LAN Bandung dan LANUjung Pandang. i • jMengharap penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan masing-masing proyek penelitian danpengembangan tersebut. hasil-hasil yang dicapai dan pemanfaatannya.
Jawaban:
Kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi dan aparatur negara dalam tahun1995/1996 ini adalah sebagai berikut :
10
a. LAN Jakarta
1. Pemetaan Urusan Pemeriniahan dan Pembangunan Dalam RangkaPeningkaian Pembangunan Berkelanjutan.
2. Penelitian sisiem Pcrencaan Pembangunan Administrasi Negara.3. Kajian Tentang Keierkaitan sistem Perencanaan dengan Sisiem
Pengawasan Pembangunan4. Penyusunan Data Base BUMD dan Kebutuhan Diklat bagi Manager
BUMD.
Sampai dengan bulan Januari 1996 ini masing-masing kegiatan sedang melakukanklarifikasi data dalam rangka mempersiapkan penyusunan draft laporan kegiatan.
Adapun pemanfaatan dari masing-masing kegiatan penelitian adalah sebagaiberikut;
1. Pemetaan Urusan Pemeriniahan dan Pembangunan dalam RangkaPeninfikatan Pembangunan Berkelanjutan. hasilnya dapat dimanfaatkanuntuk memperjelas tentang pembagian tugas. fungsi. wewenang dantanucungjawab antar dan antara aparatur pusat dan daerah dalampenyelenssaraan tugas umum pemeriniahan dan pembangunan. Data inidiperiukan untuk pengembilan kebijaksanaan pemerintah dalam programdesentralisasi dan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi.
2. Penelitian sistem Perencanaan Pembangunan Administrasi Negara,diharapkan dapat merumuskan sistem perencanaan pembangunan aparaturnegara secara nasional yang komprehensif, terpadu dan terkoordinirsebagai dasar acuan bagi masing-masing instansi pemerintah dalam upayapendayagunaan aparatur negara pada masing-masing instansi.
3. Kajian Tentang Keterkaitan Sistem Perencanaan dengan SisiemPensawasan Pembangunan, hasilnya diharapkan dapat memberi gambarantentang berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanpengawasan khususnya yang berhubungan dengan keterkaitan antara sistemperencanaan dan pengawasan.
4. Penyusunan Data Ba,se BUMD dan Kebutuhan Diklat bagi ManagerBUMD, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyediakan intormasimengenai jenis usaha BUMD dan dasar hukum pembentukannya, susunanorganisasi dan kondisi sumber daya manusia pengelola BUMD. Haltersebut pada gilirannya akan memudahkan LAN dalam merancangprogram diklat dalam rangka peningkaian manajemen BUMD, serta untukpenyempurnaan kurikulum diklat.
19
b. LAN Bandung
Dalani lahun unucaran 1995/1996 Perwakilan LAN Jawa Barat melaksanakan duakegiaian pencliiian yaitu :
1. Penelitian leniang Peningkaian Koordinasai Pelaksanaan Tugas-iugas diWilayah Kecamaian dalani rangka Efisicnsi dan cfekiiviias pembangunandi Jawa Barai.
2. Penelitian tentang Pendayagunaan Aparaiur Dinas Otonom Daerah TingkaiII dalam rangka Peningkaian mutu Pelayanan terhadap Masyarakai diPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Barai.
Kedua penelitian tersebut di atas. bermanfaat untuk menunjang upaya peningkaiankualitas sumber daya aparaiur di kecamaian dan pada dinas-dinas olonom di JawaBarai. sebagai salah salu wujud dari pendayagunaan aparaiur di daerah.
c. LAN Ujung Pandang
Dalam lahun anggaran 1995/1996 Perwakilan LAN Ujung Pandang melaksanakandua kegiaian penelitian yaiiu :
1. Kapasiias dan Perspekiif Pengembangan Oionomi Daerah di KawasanTimur Indonesia
2. Pola Pensembangan Adminisirasi di Tingkai Kecamaian dan Kelurahan diKawasan Timur Indonesia
Kedua penelitian lersebui di aias, bermanfaal unluk mengevaluasi pelaksanaan ujicoba oionomi Daerah dan uniuk mencari model adminisirasi pelayanan yang lebihsesuai dencan orgahisasi di tingkai Kecamaian dan di tingkai Kelurahan.
3. Perianvaan:
Demikian pula mengharap penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan program pendidikandan pelatihan pada LAN Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang. tahun anggaran1995/1996.
Jawaban:
a. Program-program diklat yang dilaksanakan oleh LAN Jakarta meliputi :
1. Diklat Komputer
Program diklat ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawanLAN dan beberapa dari instansi lain meliputi diklat programmer dasar,
20
prottrammer lanjutan dan programmer sistem anahs. ^ kHasil dari keeiatan diklat ini sangat dirasakan manfaatnya sehubungadenaan pengembangan sisiem dan teknolog.pada instansi-instansi pemerintah pada umumnya dan LAN padakhususnya.
). Peningkatan Kemampuan Opcrasional Widyaiswara
Telah dilakukan enam kali penalaran penyegaran kepada para Widyaiswaraaear mampu berpacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknoloai serta memperluas wawasan. Kegiatan yang telah dilakukanmeliputi: Kebijaksanaanpemerintah. substansi ilmupengetahuan, teknologidiklat dan Iain-lain. Sebagai pembicara diundang para pakar/pejabat yangsecara fungsional dan keahlian terkemuka di bidangnya.
3. Diklat SPAMEN
Seiak berlakunya PP 14/1994 maka diklat SPAMEN untukmempersiapkan/memantapkan pejabat eselon II dilakukan tenntegrasi diLAN. Dengan program baru ini diharapkan para kader pimpman tmgkaeselon II dapat memperluas pola pikir yang integralistik, menghilangkaneao sektoral. Dalam pada itu sejalan dengan PP 15/1994, diklat ini telahdikaitkan denaan sistem karier sehingga keberadaan Diklat ini sekaligusmemacu berbagai instansi untuk melaksanakan perencanaan pegawai secaralebih sistemaiis.
4. Diklat kerjasama dengan Inggris
Telah dilakukan penyusunan paket-paket kursus bahasa Inggris untukpejabat seperti presentasi. negoisasi dan Iain-lain. Juga membantumendisain organisasi dan, program-program kursus bahasa Inggrisbeberapa instansi pusat dan Pemerintah Daerah. (Dep. Parpostel Dep.Daeri Dep PU, Pemda Jatim, Sumut, Bengkulu, Sulsel, Sumbar, Jambi,SuLel dan sebagainya). Juga telah dilakukan mendisain sistem ujiannasional bahasa Inggris untuk PNS.
5. Kerjasama dengan Jerman
Dilaksanakan pelatihan untuk aparatur maupun ^nya di bidangperencanaan dan pelaksanaan proyek, perencanaan pembangunan wilayah.Sasaran lebih ditujukan kepada Kawasan Timur Indonesia.
21
6. Kerjasama dengan Kanada . t j u-Mengirimkan enam pejabai senior untuk mengikuti Exseculive LeadershipI di CCMD Kanada, kunjungan pejabat leras ke Kanada dan sebaliknyadari Kanada ke Indonesia, uniuk membahas "Peranan dan StrategiAdministrasi Negara Dalam Era Globalisasi". Disamping itu jugadilaksanakan kursus " Training Need Assesmeni dan Curriculum Designoleh lenaga ahli dari Kanada bagi pejabat Diklat dan Widyaiswara seniordi Indonesia.
7. Diklat Pengembangan Pegawai LANDiklat Pengembangan Pegawai LAN, meliputi : Program S-2, So,pengiriman mengikuti diklat ADUM, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional,kursus keahlian serta penataran P-4.
8. Penyusunan PedomanDalam kedudukan selaku instansi pembina fungsional Diklat PNS, LANmenyusun katalog jenis-jenis diklat, penyempumaan pedomanpenyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional, pedoman kunkulum,GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) dan bahan ajaran diklatteknis dan fungsional serta pedoman akreditasi diklat teknis.
9. Intensifikasi peningkatan kualitas STIA dan Perguruan Tinggi Kedinasanlainnya melalui pelatihan dosen dalam pengembangan GBPP, bahankuliah, ketrampilan membuat media, ketrampilan membuat soal,ketrampilan meneliti, membuat kasus, serta penguasaan materi matakuliah, penyusunan buku teks dan penyelenggaraan penelitian danpengabdian pada masyarakat.
b. Program-program diklat yang dilaksanakan oleh LAN Bandung meliputi :
1. Proyek Diklat Modernisasi akuntansi Pemerintah 2 angkatan sudahdilaksanakan. Diklat tersebut bermanfaat unmk memperkenalkan sistemakuntansi yang berlaku di masa yang akan datang, sehingga lebihmemungkinkan sistem informasi keuangan dapat memberikan masukanyang lebih akurat dalam kegiatan pelaporan keuangan di lingkunganinstansi pemerintah.
2. Diklat Manajemen Swadana 1 angkatan telah selesai dilaksanakan. diklattersebut bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan institusi dalammenggali dalam berbagai sumber dana potensial, sehingga instansipemerintah akan dapat bekerja lebih efisien, mandiri, dan membantumengurangi dana rutin yang harus ditanggung APBN.
22
3. Diklat Manajemen Pelayanan Umum 2 angkatan telah selesaidilaksanakaii. Diklat lersebut bermanfaat uniuk meningkatkan kemampuanaparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitasvane iebih balk dan lebih sesuai dengan kebuiuhan masyarakat.
Procram-program diklat yang dilaksanakan oleh LAN Ujung Pandang meliputi.
1. Diklat Manajemen Of Training sebanyak 3 angkatan yang bermanfaatuntuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pengelola diklat.sehinssa mampu menampilkan basil kerja yang lebih baik.
2. Diklat Training of Trainers sebanyak 3 angkatan yang bermanfaat untukmenambah pengetahuan dan ketrampilan Widyaiswara atau calonwidyaiswara dalam manajemen kelas serta menghasilkan proses belajarmengajar yang lebih efisien dan efektit.
3. Diklat Administrasi Umum sebanyak 1 angkatan yang bermanfaat untukmemberi bekal pejabat yang bersangkutan agar mampu merumuskanpemikiran-pemikiran secara konseptual untuk meningkatkan kinerja unitkerjanya. serta mampu menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan danstrategi yang ditetapkan oleh atasannya.
4. Diklat SPAM A sebanyak 2 angkatan yang bermanfaat untuk memberibekal pejabat yang bersangkutan agar mampu merurnuskanpemikiran-pemikiran secara konseptual untuk meningkatkan kinerja unitkerjanya, mampu menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan strategiyang ditetapkan oleh atasannya serta mampu merencanakan secara tertuliskegiatan operasional dan menggerakkan .staf secara terorganisir untukmewujudkan sasaran unit kerjanya.
4. Penanvaan:
Menghadapi tahun anggaran 1996/1997, mengharap penjelasan tentang:
a. Proyeksi APBN 1996/1997 rincian anggaran dan sasaran yang ingin dicapaimenurut program/kegiatan baik Ruiin maupun Pembangunan.
b. Proyeksi Jenis-Jenis penerimaan LAN anggaran tahun 1996/1997.
23
Jawaban:
a. Dalam lahun 1996/1997 proyeksi APBN untuk LAN sebesar Rp.22.459.198.000." yang lerdiri dari :
a. Anggaran Ruiin sebesar Rp. 10.268.198.000.-b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 12.191.000.000.-
Anggaran Ruiin dipergunakan uniuk :
a. Belanja Pegawai Rp- 3.547.488.000.-b. Belanja Barang Rp- 5.572.551.000,-c. Belanja Pemeliharaan Rp- 772.889.000.-d. Belanja Perjalanan Rp- 375.270.000,-
Jumlah Rp- 10.268.198.000,-
Ancgaran Pembangunan sebesar 12.191.000.000,-dipergunakan unluk membiayaiprogram/kegiaian sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Kedinasan.
Program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- yangakan dipergunakan untuk meningkaikan pengetahuan dan kemampuanpegawai LAN dengan mengikuti diklat kedinasan di berbagai bidangpengetahuan dan keahlian sesuai kebutuhan LAN, yang diselenggarakanmelalui program D3 dan program gelar di perguruan tinggi.
b. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara.
Program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 7.051.000.000,- yangakan dipergunakan untuk menyelesaikan bangunan barn perkuliahan,rehabilitasi gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri LANPejompongan, Jakarta, serta rehabilitasi gedung perkantoran/perkuliahan,pengadaan perlengkapan dan sarana di Kantor Pusat, LAN Ujung Pandangdan LAN Bandung termasuk pematangan tanah.
c. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara.
Program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 345.000.000,- yangakan dipergunakan untuk meningkatkan dan pendayagunaanketatalaksanaan, efisiensi kerja dan disiplin pegawai, kegiatan PenyusunanData Base Widyaiswara, dan Penyempurnaan Administrasi LAN kantorPusat dan Perwakilan.
24
d. Program Pendidikaii dan Pelatihan Aparaiur Negara.
Proiirani ini mempcroleh alokasi dan sebesar Rp. 3.320.000.000.- yangakan dipcrminakan uniuk nieningkaikan kualiias, kemampuan danketrampilan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara etisiendan efekiif melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. seperti diklaisirukiurai. dikiai non siruktural. diklat leknis, diklat tungsional. seriapeninckaian kemampuan bahasa Inggri.s dan bahasa lainnya di pusat dandaerah. penvusunan pedoman. kurikulum dan silabus seria koordinasi danevaluasi penyelenggaraan diklat.
e. Program Penelitian dan Pengkajian Kebijaksanaan.
Program ini mempcroleh alokasi dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- semulaakan diperuunakan untuk menghasilkan masukan bagi pcngembangankebijaksanaan dan penyempumaan kelembagaan, ketatalaksanaan dansumber dava manusia guna meningkatkan daya guna dan basil gunaaparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum danpembancunan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan.Sesuai dengan petunjuk dari BAPPENAS agar kegiatan program penelitiandan pengkajian kebijaksanaan di fokuskan kepada mid term reviewpelaksanaan Repelita VI dan penyiapan bahan untuk Repelita VII.
f. Prosram Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan.
Proeram ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,- yangakan dipergunakan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersihdan berwibavva melalui kegiatan peningkatan pelaksanaanmonitoring/pemantauan. pengendalian dan pengawasan kegiatan diklatserta kegiatan LAN lainnya.
Proyeksi penerimaan bukan pajak LAN tahun 1996/1997 diperkirakan sebesar Rp.3.095.055.300,- yang terdiri dari ;
a) Jasa Pendidikan RP- 'b) Pendapatan Penjualan sewa dan jasa Rp. 54.0OO.OUU,-
Jumlah 3.095.055.300.-
25
5. Pertanvaan:
Menuharap intormasi/penjelasan tcniang hasil evaluasi koordinasi yang dilakukan olehLAN dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelaiihan aparaiur negara, pada masing-masina Departcmen dan LPND (Lembaga Pemeriniah Non Departemen).Apakah pelaksanaan diklai sesuai program yang dianggarkan baik dalam anggaran rutinmaupun pembangunan lelah mencapai sasaran tungsionalnya.
Jawaban:
Menjawab perianyaan anssoia Dewan yang lerhormal terhadap hasil evaluasi pelaksanaanprosram-pro2ram diklai yang dilakukan LAN selaku instansi pembina meliputi .
1. Diklai ADUM dan SPAMAPenyelenssaraan Diklai Adum dan Spama yang lelah dilaksanakan olehmasins-masins insiansi pemeriniah baik Pusai maupun Daerah sampai bulanJanuari 1996 realisasinya adalah sebagai berikul :a. Diklai Adum sebanyak 117 angkaian dengan jumlah peseria 3573 orang.b. Diklai Spama sebanyak 96 angkaian dengan jumlah peseria 3372 orang.
2. Diklai Manajerial BUMNDiklai Manajer Muda dan Manajer Madya yang lelah dilaksanakan oleh beberapaBUMN bersama Depariemen Teknis dengan pembinaan Lembaga AdminisirasiNegara yang realisasinya adalah sebagai berikul :a. Diklai Manajer Muda sebanyak 5 angkaian dengan jumlah peseria 168
orang.
b. Diklai Manajer Madya sebanyak 1 angkaian dengan jumlah peseria 35orang.
3. Diklai PrajabaianDiklai Prajabaian yang penyelenggaraannya masih menggunakan pola lama(Keppres 30 Tahun 1981) oleh masing-masing insiansi pemeriniah pusai dandaerah sesuai laporan yang masuk ke Lembaga Adminisirasi Negara sampai bulanSepiember 1995 adalah sebagai berikul :a. Golongan I sebanyak 245 orangb. Golongan II sebanyak 4392 orangc. Golongan III sebanyak 1774 orang
4 Diklai Prajabaian Golongan III (Pola Baru)Diklat Prajabaian Golongan 111 Pola Baru lelah dilaksanakan untuk mendidik2.000 orang CPNS berasal dari Timor Timur. Selanjuinya unluk daerah lam akandiselen'-earakan oleh masing-masing Propinsi Daii I seluruh Indonesia,direncarakan mulai pelaksanaannya pada langgal 27 Februar. 19%. Kegialan
26
diklai Praiabatan Pola Baru adalah selain uniuk menipersiapkan seseorang menjadiPNS, juga sebagai sarana seleksi yang efekiif. Kegiaian Diklai Prajabatan bagigolongan 111 dikoordinasikan oleh LAN.
Keeiaian yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Diklai PrajabatanGolonuan III adalah sebagai berikui : . . r. • ua. Telah diselenggarakan Diklai Widyaiswara bagi Diklai Prajabatan
Golongan 111 yang peserianya berasal dari masing- masing propinsi seluruhIndonesia berjumlah 394 orang.
b. Telah disusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Diklai Prajabatan go.ongan111 dan telah dikirim pula kepada semua Diklai Propinsi.
c. Telah selesai disusun dan diceiak bahan maieri Diklai Prajabatan Golongan111 dan telah dikirimkan pula ke seluruh Diklai Propinsi sesuai denganjumlah CPNS yang ada di Propinsi yang bersangkuian.
Kendala yang dihadapi adalah bahwa dari 16.228 CPNS sesuai data BAKNtersebut, telah disetujui anggarannya oleh Dirjen Anggaran sebanyak 8908 orangyang diambil dari data yang diusulkan oleh DIK masing-masing Insiansi, sehinggakurlng anggarannya. Oleh karena iiu sisa yang belum, akanlahun depan. Khusus unluk Pegawai Daerah Oionom dibiayai dengan dana APBD.
Berkenaan dengan pelaksanaan PP 14/1994 maka LAN telah mcnindak lanjuiidengan berbagai pedoman diklai sebagai acuan bagi seiiap insiansi pemeriniah dansekaligus merupakan alai koordinasi dalam penyelenggaraan diklai di lingkunganinsiansinya. Pedonian-pedonian tersebut aniara lain :1 Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklai Jabaian PNS2. Pedoman Penyelenggaraan Diklai bagi Siaf dan Pimpinan BUMN dan
BUMD
3. Pedoman Penyelenggaraan Diklai ADUM4. Pedoman Penyelenggaraan Diklai SPAM A5. Pedoman Penyelenggaraan Diklai SPAM EN6. Pedoman Penyelenggaraan Diklai TEKNIS7. Pedoman Penyelenggaraan Diklai FUNGSIONAL
Seialan dengan pedoman tersebut di alas, LAN senaniiasa memberikan konsuliasikepada instansi yang memerlukan agar di dalam penyelenggaraan diklat tersebutberialan sebagaimana yang diharapkan. Seperti kita ketahut bersama bahwa dalamPP 14/1994 diiekankan agar seiiap penyelenggaraan diklai benar-benar lerKaidengan iabaian, oleh karena ilu LAN selalu menghimbau kepada seiiap insiansipem^eriniah agar seiiap peseria yang akan mengikuii diklai harus lerencana,selekiif dan merupakan penugasan organisasi.
Dalam hal penyelenmtaraan diklat, baik dengan anggaran rutin maupun pembangunan telahSSnaian sSagaiLna mestinya, Namun apabila dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan27
penyelengaaraan diklat. masih jauh dari harapan-harapan organisasi. Oleh karena ituseandainya anaearan memungkinkan. frekuensi penyelenggaraan diklat perlu mendapattambahan dan dengan demikian diharapkan dapat mempercepat pembinaan aparatur yangprofesioanal dan berkualitas, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutupelayanan kepada masyarakal.
Jakarta, 31 Januari 1996
KETUA
LEMBAQA ADMINISTRASi NEGARA
j.B. KRISTIADI
28
IV. BIDANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
1. Pertanvaan:
Setelah semester I dengan diselesaikannya Triwulan IV yang berarti akan berakhir pulaSemester II, mengharap penjelasan secara kuantitatif perkembangan realisasi pelaksanaanAPBN 1995/1996 bidang BPKP sampai Triwulan IV dan perkiraan sampai selesainyasemester II beserta hambatan dan upaya mengatasinya.
Jawaban:
1. Pelaksanaan Anggaran BPKP tahun 1995/1996Dari daiw yang tersedia dalam DIK atau anggaran rutin BPKP tahun1995/1996 sebesar Rp.71.916.605.000,00 telah direalisasi s/d Desember1995 sebesar Rp.45.084.576.922,00 atau 62,69% dari keseluruhan danadalam DIK.
Dari dana yang tersedia dalam DIP Anggaran Pembangunan BPKP tahun1995/1996 sebesar Rp.8.030.160.000,00 telah direalisasi s/d Desember1995 sebesar Rp.5.230.110.719,00 atau 65,13% nya.
2. Pada umumnya tidak dijumpai adanya hambatan yang berarti di dalampelaksanaan anggaran rutin maupun pembangunan, namun ada beberapa hal yangperlu dijelaskan atas pelaksanaan anggaran pembangunan yaiiu:
a. Proyek Prasarana Fisik di Jakarta, realisasi keuangan mencapai 12,73%dan Fisik 41,09% disebabkan adanya pembelian/pengadaan kendaraanbermotor baru akan direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 1995/1996.Sedangkan untuk pembangunan gudang arsip kantor Pusat BPKP sedangdalam tahap pelaksanaan pembangunan.
b. Proyek Prasarana Fisik di Banjarmasin, yang realisasi fisiknya sudahmencapai 32,82% tetapi realisasi keuangan mencapai 6,71% yangdisebabkan kegiatan peninggian sudah dilaksanakan oleh Pemda setempat.Kondisi ini telah direvisi DIP nya bulan November 1995.
Pencapaian sasaran baik anggaran rutin dan anggaran pembangunan diharapkansampai dengan akhir tahun anggaran 1995/1996 seluruh target dapat dicapai ataudapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DIK danDIP yang bersangkutan.
Rincian rencana dan realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan dapat dilihat padaLampiran I.
29
2. Pertanvaan:
Sesuai bidang tugas dan ftingsi BPKP sampai dengan Triwulan IV 1995/1996, mengharappenielasan secara kuantitatif temuan-temuan yang ada. Dari temuan tersebut bagaimanatindak lanjut dan upaya penyelesaiannya. hambatan yang dijumpai dan upayamengatasinya.
Jawaban:
Gambaran kuantitatif basil pengawasan BPKP tahun 1995/1996 s/d Triwulan II adalahsebagai berikut: . . t. mrvc/moAa. Dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan s/d triwulan II tahun 1995/1996
sebanyak 6.549 temuan/kejadian senilai Rp. 186,290 milyar dan telahditindakianjuti dalam periode ini sebanyak 820 kejadian senilai Rp.24,621 milyaratau 12,52% dari temuan/kejadian pemeriksaan dan atau 13,22% dari nilai (Rp)
Sehingga temuan yang belum ada tindak lanjut s/d triwulan II tahun 1995/1996sebanyak 5.724 buah temuan senilai Rp. 161,668 milyar.
b. Jumlah temuan 6.549 senilai Rp. 186,290 milyar tersebut diantaranya merupakankejadian yang merugikan negara (kode 01) sebanyak 1.168 kejadian senilaiRp.49,882 milyar dan yang merupakan kewajiban penyetoran kepada negara(kode 02) sebanyak 1.112 kejadian dengan nilai Rp. 136,408 milyar. Sedangkansisanya sebanyak 4.269 kejadian merupakan temuan yang memerlukan tindaklanjut non finansial berupa penyimpangan yang disebabkan kelemahan inanajeriayang perlu disempurnakan dan atau penyimpangan lam berupa hambatanekstern/kelemahan administrasi ataupun kelancaran pelayanan pada masyarakat.
Salah sam indikator keberhasilan pengawasan ialah terlaksananya secara tuntas tindaklanjut hasil pengawasan fungsional oleh para pejabat berwenang yang bersangkutan.Tindak lanjut pengawasan fungsional oleh para pejabat yang bertanggung jawa se agaibagian dari hubungan timbal balik antara pengawasan fungsional dengan pengawasanmelekat masih tetap memerlukan dorongan-dorongan.
Upaya-upaya yang dapat ditempuh unnik meningkatkan tindak lanjut antara lam sebagaiberikut:
mS^kaTJ^STn dengan obrik yang diperiksa yang masih mempunyaitemuan yang belum ditindak lanjutimemonitor tindak lanjut pada repeat auditmengirim Tim monitoring temuanpemutakhiran data setiap 6 (enam) bulan sekali.
Rincian TP, TPL dan TPB per Departemen dapat dilihat pada Lampiran 11.30
3. Pertanvaan
a. Dengan anggaran yang dirancang dalam lahun Anggaran 1996/1997 apa yangdiharapkan dengan tugas dan fiingsi BPKP baik kegiatan-kegiatan maupunsasaran-sasaran yang dapai dicapai.
b. Apa yang diperkirakan masih merupakan kendala untuk tahun 1996/1997.
Jawaban:
Rencana Pelaksanaan Anggaran tahun 1996/1997
DIK/Anggaran Rutin BPKP tahun 1996/1997 yang telah disusun/diusulkan denganjumlah dana sebesar Rp.85,093 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 18% dananggaran tahun sebelumnya.DIP/Anggaran Pembangunan BPKP tahun 1996/1997 yang telah disusun/diusulkandengan jumlah dana sebesar Rp. 11,885 milyar atau meningkat sebesar 48% darianggaran tahun sebelumnya.
Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan baik pengawasan melekat maupunpengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat, dimantapkan secara terpadudan konsisten agar tercapai peningkatan eksistensi dalam penyelenggaraan keuangan negaradan pembangunan.
Oleh karena itu dalam Pelita VI, sesuai dengan amanat GBHN, BPKP sebagai aparatpengawasan fungsional pemerintah pusat berperan untuk turut serta meningkatkanpendayagunaan pelaksanaan pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsipengawasan.
Sasaran pendayagunaan pengawasan pembangunan tersebut pada dasamya mehputipenyempurnaan keseluruhan unsur sistem kelembagaan, prasarana dan sarana sertapeningkatan kemampuan profesional sumber daya manusia pada aparatur pelaksanaanpembangunan.
Hal tersebut dilakukan dengan mewujudkan ketepatan dan kejelasan kebijaksanaan,kesederhanaan prosedur, kelancaran dan kecepatan pelaksanaan dan pengawasan yangsecara keseluruhan diarahkan kepada meningkatnya kehematan, efisiensi dan efektivitas.
Peningkatan kehematan, efisiensi dan efektivitas tersebut dilaksanakan melalui pemantapansistem pengawasan internal dan ekstemal dan peningkatan keterpaduan pengawasanmelekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat disertai pemantapanpelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
31
Sasaran lainnya adalah memantapkan sistem dan mekanisme pengawasan denganmendorong adanya sinergi pengecekan dan pengujian silang pengawasan fungsional danpengawasan masyarakat terhadap pengawasan melekat. Pengawasan metekat diharapkanmembudaya dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan serta dapat berperansebagai tulang punggung pengawasan internal pemerintah dan menjadi unsur yang pokokdalam upaya mencegah tindakan tercela.
Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh beberapa kebijaksanaan, yang antara lainmeliputi:
1) Pemantapan koordinasi, kerjasama dan hubungan kelembagaan.2) Pemantapan sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran.3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.4) Penyempumaan sistem pemantauan pengendalian dan pertanggungjawaban.5) Peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan pembangunan.
Untuk mencapai sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunantersebut, dikembangkan berbagai program.
Rincian program-program tahun 1996/1997 adalah sebagai berikut.(Dalam ribuah)
1. Program Pengkajian dan PenerapanIlmu Pengetahuan Terapan Rp- 200.CKX),00
2. Program Peningkatan Prasarana danSarana Aparatur Negara Rp- 9.535.000,00
3. Program Pendidikan dan LatihanAparatur Negara ^P- 1-200.000,00
4. Program Pendayagunaan Sistem danPelaksanaan Pengawasan Rp- 950.0(X),00
Rp. 11.885.000,00
Rincian masing-masing untuk Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan dapat dilihatpada Lampiran III.
Jakarta, 31 Januari 1996
KKPAl.A UAD.A.N' I'K.NGAWASA.N*KKUAN(iA.N PKMBAN(»UNAN
32
I)RS. SOKDARJONONil*. 060028787
