drn · pangan dan pertanian, energi, transportasi, tik, hankam, kesehatan & obat, ... beberapa...

Laporan Tahunan Dewan Riset Nasional 2017

| 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dewan Riset Nasional (DRN) adalah Lembaga Non-Struktural yang dibentuk

pemerintah yang bertugas membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi merumuskan arah,

prioritas utama dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi

(UU 18/2002 Pasal 19, ayat 2). DRN periode 2015-2018 terdiri dari 63 anggota yang terdiri dari

unsur unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang. Kegiatan

utama DRN adalah menggali pemikiran dan pandangan untuk pembangunan iptek melalui sidang,

rapat, workshop, diskusi, kunjungan lapangan dan kerja sama serta kegiatan lainnya. Hasil

penggalian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah dalam bentuk Policy Brief,

Laporan Tahunan, Kebijakan Strategis Iptek dan Inovasi, serta Agenda Riset Nasional.

Selama kurun waktu tahun 2017, DRN telah melaksanakan 2 kali Sidang Paripurna, 4 kali

rapat Badan Pekerja, 22 kali rapat Komisi Teknis (oleh 8 Komisi Teknis), 7 kali Rapat Tim Adhoc,

10 kali Focus Group Discussion, dan 13 kunjungan lapangan. Penggalian pemikiran dan

pandangan yang dilakukan melalui berbagai forum tersebut membahas berbagai isu lintas bidang

yaitu komersialisasi hasil riset, dukungan riset dan inovasi untuk daya saing bangsa, sinergi riset

dan inovasi, serta pembahasan arah dan prioritas pembangunan 8 bidang fokus iptek yaitu

Pangan dan Pertanian, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan & Obat, Material Maju dan

Sosial Humaniora.

Beberapa kesimpulan penting dari penggalian yang dilakukan oleh DRN untuk masalah

lintas bidang adalah bahwa hasil riset (invensi) belum dapat meningkatkan kemandirian dan daya

saing dunia usaha/industri. Dunia riset dianggap belum dapat memberikan kontribusi nyata

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-

undang (UU) yang mendorong proses komersialisai hasil riset oleh dunia usaha (UU Inovasi).

UU No 18/2002 yang ada saat ini masih lebih berfokus pada penguatan aspek riset untuk

menghasilkan keunggulan bidang iptek. Diperlukan UU Inovasi yang menciptakan ekosistem

inovasi yang mendorong proses hilirisasi atau komersialisasi hasil riset oleh dunia usaha dan

industri, yang pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan khusus dilakukan Tim Adhoc DRN untuk penyempurnaan RUU Sisnas

Iptek. Beberapa kelemahan UU 18/2002 yang berhasil diidentifikasi antara lain, UU belum

mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga, pembinaan kelembagaan, SDM dan jaringan,

belum sinkron dengan sistem keuangan negara, belum mengatur iptek strategis bidang pangan,

air, energi dan infrastruktur. Beberapa usulan penyempurnaan antara lain RUU perlu

menetapkan prioritas Iptek, mendorong penerapan iptek dan TKDN, konsensus mengenai urgensi

kegiatan


2 |

Sidang Paripurna I DRN yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2017 di Makasar

menyepakati bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat maka

diperlukan penguatan inovasi di segala bidang. Untuk memudahkan pengertian maka disepakati

pula bahwa inovasi adalah invensi dikalikan dengan komersialisasi (inovasi = invensi*

komersialisasi). Diperlukan perubahan paradigma dari pemajuan iptek yang lebih banyak

menghasilkan invensi menjadi komersialisasi iptek (inovasi) yang menghasilkan perusahaan baru

berbasis iptek dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan penciptaan ekosistem inovasi

yang didasari oleh Undang-undang Inovasi. Dengan UU Inovasi semua unsur (perguruan tinggi,

lembaga litbang, industri, pemerintah dan masyarakat) akan bergerak pada visi yang sama untuk

membangun ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy).

Sidang Paripurna II DRN dilaksanakan pada taggal 23 November 2017 di Hotel

Aryaduta Jakarta. Sidang paripurna ini menyepakati hal-hal yang terkait perlunya Undang-

undang Inovasi dan langkah-langkah penyempurnaan RUU. Beberapa hal penting yang menjadi

kesimpulan SP II antara lain adalah perlunya penguatan kelembagaan Iptek di daerah, terutama

DRD penting dalam perumusan kebijakan pimpinan daerah. Selain itu disimpulkan pula

pentingnya memasukkan pasal-pasal terkait penguatan inovasi dalam RUU Sisnas Iptek. Untuk

itu disarankan agar berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dapat memberikan masukan.

Berbagai masukan penyempurnaan RUU antara lain implementasi mobilitas peneliti

/perekayasa/ dosen ke industri, penyesuaian angka kredit pelaksana mobilitas, pengaturan royalti

paten DN yang lebih layak, fleksibilitas pendanaan riset melalui skema block grant, insentif fiskal

dan non fiskal, pengadaan pemerintah untuk produk pre-komersial hasil R&D, penjaminan

risiko/asuransi teknologi, kewajiban bagi PTN menghasilkan inovasi, dan harmonisasi kebijakan

sektoral sesuai bidang teknologi yang dikembangkan.

Pembahasan masukan kebijakan dilakukan DRN melalui kegiatan 8 komisi teknis yang ada

di DRN. Di bidang fokus pangan dan pertanian pada tahun 2017 Komisi Teknis Pangan dan

Pertanian menyoroti pentingnya diversifikasi dan industri berbasis pangan lokal. Diversifikasi

produk pangan seperti halnya pembuatan tepung mocaf dari singkong perlu didukung standarisasi

produk sehingga dapat digunakan oleh industri pangan. Di bidang industri pakan ternak, masih

dihadapi permasalahan kualitas produk petani (misalnya jagung) yang tidak terstandar sehingga

menyulitkan industri. Selain itu permasalahan klasik tentang lemahnya posisi tawar petani dan

peran dominan tengkulak perlu diatasi dengan penerapan teknologi informasi, misalnya dengan

pemasaran secara on-line. Selain itu DRN juga menyoroti perlunya pembenahan di bidang statistik

dan data pertanian yang masih belum selaras antara sumber satu dengan lainnya.

Bidang energi pada tahun 2017 memfokuskan pembahasan pada pengurangan pemakaian

BBM melalui penataan transportasi perkotaan dengan kasus kota Surabaya. Disimpulkan bahwa

setiap kepala daerah/walikota perlu menerapkan moda transportasi massal seperti kendaraan


| 3

listrik/surya, pembentukan klaster wilayah (kota mandiri) untuk mengurangi mobilitas

masyarakat. Selain itu, komisi teknis energi DRN menyusun program-program pengembangan

teknologi energi melalui konsorsium riset-industri yang dapat dibiayai oleh kemristekdikti melalui

insentif riset. Beberapa konsorsium yang dirancang adalah PLT Panas Bumi dan PLT Biomassa

yang melibatkan bernagai institusi riset, industri dan pengguna.

Bidang transportasi pada tahun 2017 merintis pembentukan konsorsium Intelligent

Transportation System (ITS) melalui kegiatan FGD dan kunjungan ke berbagai pusat

pengembangan transportasi. Kunjungan lapangan dilakukan ke Pusat Penelitian Jalan dan

Jembatan (Pusjatan) -Bandung, PT Dirgantara Indonesia - Bandung, PT Palindo Marine - Batam,

dan MRO Lion-Batam. Dari hasil FGD dan kunjungan lapangan diperoleh gambaran menyeluruh

tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Dari segi potensi, Indonesia memiliki SDM

dengan kemampuan tinggi, namun tidak tersedia fasilitas pendukung (laboratorium) dan program

serta pendanaan yang memadai sehingga tidak optimal. Diperlukan sinergi antar lembaga melalui

konsorsium untuk mengintegrasikan kemampuan tersebut dengan kebutuhan nyata di sektor

industri (pengguna).

Bidang TIK mendukung pengembangan riset dan industri Smart Card Smart Campus TRL

7, serta pilot project penerapannya di 4 Perguruan Tinggi dengan Konsorsium model K-1 atas

pendanaan dari Kemenristekdikti. Konsorsium terdiri dari perguruan tinggi (UI, ITB, UNHAS dan

Universitas Telkom) dan industri (PT. INTI, PT. DAM, PT XIRCA, PT VERSATILE dan PT

Industri Telekomunikasi Indonesia). Kemajuan yang dicapai oleh konsorsium ini cukup

menggembirakan, sehingga diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi kemandirian nasional

di bidang ini. Komisi TIK juga menyoroti pentingnya pemerintah dan masyarakat mengantisipasi

perkembangan “Internet Of Things” (IOT) yang mewarnai Era Industrialisasi ke 4 (Industry 4.0).

Komisi Teknis Bidang Hankam melakukan pertemuan dengan mengambil tempat di

berbagai instansi terkait dengan Hankam yaitu di Balitbang Kemhan, Universitas Indonesia,

Bappenas, dan PT PINDAD. Komtek ini melaksanakan FGD dengan topik “Arah dan Kebijakan

Riset dan Pengembangan Teknologi Bidang Hankam Kemenristekdikti”. Diperoleh kesimpulan

bahwa masih ditemukan kesenjangan sinergitas atara Balitbangkemhan dan Kemristekdikti,

sehingga diperlukan program bersama dalam bentuk konsorsium dengan komitmen pembiayaan

yang jelas dan melibatkan seluruh stakeholder pengembang iptek, industri dan pengguna dengan

mengacu pada program prioritas yang disusun oleh KKIP.

Bidang Kesehatan dan Obat melakukan fokus pembahasan pada kolaborasi regional

riset di bidang kesehatan. Disampaikan bahwa Komtek Kesehatan DRN telah menyusun ARN di

bidang kesehatan, yang meliputi (i) demografi dan pola penyakit, (ii) ketersediaan obat dan alkes,

dan (iii) pelayan kesehatan masyarakat. Indonesia perlu melihat Singapura yang memprioritaskan

bidang life science dan health care sebagai ujung tombak pembangunan perekonomian, termasuk


4 |

pengembangan institusi dan sumberdaya manusianya. Melalui program yang dilaksanakan secara

konsisten, maka Singapura sekarang telah menjadi pusat dunia untuk penanganan masalah

kesehatan (health care).

Bidang Material Maju memfokuskan pembahasan pada pengembangan sumberdaya

biomassa sebagai bahan pengembangan material maju. Salah satu jenis biomassa tersebut adalah

Lignoselulosa terutama dari limbah agroindustri. Lignoselulosa mengandung lignin, hemiselulosa,

dan selulosa, dan potensi dari residu agroindustri mencapai 20-30%. Pemanfaatan biomasa

lignoselulosa sebagai biomaterial sangat luas yaitu untuk material karbon aktif, lignin, selulosa,

biofuel, pakan ternak dan pupuk. Disamping itu dapat diproses menjadi material nano karbon

(Graphene, Carbon Nanotube dan Grafit) dan nano selulosa (Nano selulosa Kristalin dan Nano

selulosa Amorf) yang dapat diisolasi sebagai senyawa aktif seperti biosensor, thermal konduktor,

ion, katalis dan sebagainya. Karena fungsinya tersebut, maka nano-selulosa dapat diaplikasikan di

berbagai industry seperti pangan, kesehatan, elektronik, tekstil dan lingkungan.

Sementara itu Bidang Sosial Humaniora memfokuskan kegiatannya pada topik

permasalahan sosial dan kelestarian lingkungan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan

industri. Kunjungan dan diskusi dengan pengelola kawasan industri di Medan (KIM) memberikan

gambaran bahwa pengelola kawasan industri lebih banyak dihadapkan pada masalah teknis

seperti pembebasan tanah, pengelolaan limbah, banjir di pemukiman warga, polusi suara dan

ketersediaan air bersih. Fokus bahasan lainnya di bidnag soshum adalah masalah otonomi daerah

yang berpengaruh terhadap tingkat pengembangan inovasi yang pada akhirnya menentukan

tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan penting lainnya yang dilaksanakan oleh DRN adalah dalam rangka memperoleh

masukan untuk penyusunan Undang undang Inovasi. Untuk itu DRN telah melaksanakan

audiensi dengan Menteri PPN/Ketua Bappenas, Deputi Kantor Staf Presiden, Para Rektor

Perguruan Tinggi dan pihak terkait lainnya. Dalam berbagai pertemuan tersebut pada umumnya

disepakati bahwa rumusan umum inovasi adalah invensi dikalikan dengan komersialisasi. Selain

itu untuk penguatan inovasi nasional perlu diciptakan ekosisistem inovasi yang penciptaannya

ditentukan oleh adanya Undang undang inovasi.

Kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Pemerintah Daerah dilakukan

oleh DRN dengan melakukan kunjungan ke lapangan atau menerima pejabat dan pimpinan DRD

yang berkunjung ke kantor DRN. Selama tahun 2017, Pimpinan DRN telah menghadiri 7 acara

pengukuhan DRD atau penyelenggaraan Seminar di berbagai daerah (Jambi, Jateng, Kalteng,

Jabar, Maluku, Lampung, dan Kepulauan Riau). Selain itu selama 2017 DRN telah menerima 21

kunjungan DRD dari berbagai daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) ke kantor DRN yang

pada umumnya melakukan konsultasi dalam rangka penguatan DRD atau permohonan untuk

menjadi narasumber berkaitan dengan acara yang diselanggarakan oleh DRD atau Balitbangda.


| 5

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. 5

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ 9

BAB I. PENDAHULUAN........................................................................................................ 10

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 10

1.2. Tujuan dan Sasaran .................................................................................................... 11

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................................... 12

2.1. Ruang Lingkup ............................................................................................................. 12

2.2. Pelaksanaan Kegiatan .................................................................................................. 13

2.2.1. Pelaksanaan Sidang Paripurna ............................................................................. 13

2.2.1.1. Sidang Paripurna I........................................................................................ 13

2.2.1.2. Sidang Paripurna II ...................................................................................... 18

2.2.2. Rapat-Rapat Badan Pekerja ................................................................................. 26

2.2.2.1. Rapat Badan Pekerja I DRN, 25 Januari 2017 ........................................... 26

2.2.2.2. Rapat Badan Pekerja II DRN, Senin 10 Juli 2017 .......................................27

2.2.2.3. Rapat Badan Pekerja III DRN, Kamis 28 September 2017 ........................ 29

2.2.2.4. Rapat Badan Pekerja IV DRN, Rabu 15 November 2017 ............................ 30

2.2.3. Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) ................................................... 31

2.2.3.1. Workshop “Sustainability of the SESAME BPPT Project”. ......................... 31

2.2.3.2. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Kesehatan dan

Obat, “Menuju Kolaborasi Regional Riset Bidang Kesehatan”.

Kamis 20 April 2017. .................................................................................. 34

2.2.3.3. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Teknologi

Informasi dan Komunikasi “Internet of things ( IOT ) / 5G”,

Selasa 9 Mei 2017. ....................................................................................... 38

2.2.3.4. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pangan dan

Pertanian “Inovasi Terbuka Untuk Diversifikasi dan

pengembangan Industri Pangan Lokal”. Kamis 18 Mei 2017. ................. 42

2.2.3.5. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Transportasi

“Penataan Sistem Transportasi Perkotaan dalam Rangka

Mengurangi Pemakaian BBM”. Selasa 30 Mei 2017. ................................. 46


6 |

2.2.3.6. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Material Maju

“Inovasi Biomassa Menjadi Sumber Pendapatan Daerah“. Senin

17 Juli 2017 ................................................................................................. 48

2.2.3.7. Seminar Nasional "Peran PII Dalam Rekonstruksi Sistem

Produksi Dan Inovasi Pertanian Rakyat Berorientasi Industri"

dan Konvensi Bidang Kejuruan Teknik Pertanian-Persatuan

Insinyur Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 ................ 53

2.2.3.8. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pertahanan dan

keamanan “Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan

Teknologi Kemenristekdikti”. Jumat 3 November 2017. ........................... 54

2.2.3.9. Rapat Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pertahanan

dan Keamanan “Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri

Pertahanan dan Keamanan”. Senin 27 November 2017. ........................... 57

2.2.4. Rapat Komisi Teknis ............................................................................................ 60

2.2.4.1. Komisi Teknis Pangan Dan Pertanian ....................................................... 60

2.2.4.2. Komisi Teknis Energi................................................................................. 65

2.2.4.3. Komisi Teknis Transportasi ....................................................................... 68

2.2.4.4. Komisi Teknis Teknologi Informasi Dan Komunikasi .............................. 70

2.2.4.5. Komisi Teknis Pertahanan Dan Keamanan ................................................72

2.2.4.6. Komisi Teknis Kesehatan Dan Obat .......................................................... 76

2.2.4.7. Komisi Teknis Material Maju ..................................................................... 77

2.2.4.8. Komisi Teknis Sosial Humaniora .............................................................. 80

2.2.5. Rapat-rapat Tim Ad Hoc ...................................................................................... 84

2.2.5.1. Rapat Adhoc, Jumat 10 Februari 2017........................................................ 84

2.2.5.2. Rapat Ad hoc, Selasa 28 Februari 2017. ..................................................... 85

2.2.5.3. Rapat Ad hoc, Senin 10 April 2017. ............................................................ 86

2.2.5.4. Rapat Ad hoc, Rabu dan Kamis 14-15 Juni 2017. ....................................... 87

2.2.5.5. Rapat Ad hoc, Selasa 3 Oktober 2017. ........................................................ 89

2.2.5.6. Rapat Ad hoc, Senin 16 Oktober 2017. ....................................................... 90

2.2.5.7. Rapat Ad hoc, Jumat 8 Desember 2017. ...................................................... 91

2.2.6. Kunjungan Ke Lapangan ....................................................................................... 91

2.2.6.1. Kunjungan Anggota Dewan Riset Nasional ke PT. Kawasan

Industri Medan (Persero) Sumatera Utara dan Dewan Riset

Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Utara, Kamis dan Jumat, 23 -

24 February 2017. ........................................................................................ 91

2.2.6.2. Kunjungan Komisi Teknis Pangan dan Pertanian ke PT. Charoen

Pokphand Indonesia, Rabu 26 April 2017. ................................................. 93

2.2.6.3. Kunjungan Dewan Riset Nasional ke Aberdeen Skotlandia,

Minggu – Selasa 28 - 30 Mei 2017.............................................................. 94


| 7

2.2.6.4. Audiensi DRN dengan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rabu 26 Juli 2017. ............................................. 95

2.2.6.5. Komisi Teknis Transportasi Mengunjungi PUSJATAN, BP2D dan

PT. Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu 26 - 27 Juli 2017. .................. 96

2.2.6.6. Diskusi Publik FPKB DPR RI "Bangkitkan Peradaban Bangsa

Melalui Pemajuan IPTEK" dilaksanakan pada Kamis 5 Oktober

2017 di Gedung DPR RI Lantai 18, Jakarta. .............................................. 97

2.2.6.7. Kunjungan Komtek Transportasi ke PT Palindo Marine, MRO

Lion dan Rapat FGD "Kemandirian Teknolgi dan Industri

Maritim" pada hari Rabu 18 Oktober 2017 bertempat di BP

Batam. ....................................................................................................... 100

2.2.7. Kegiatan DRN Bersama DRD Seluruh Indonesia ...............................................102

2.2.7.1. Seminar Nasional dan Pengukuhan Dewan Riset Daerah Provinsi

Jambi, Kamis 13 April 2017. ......................................................................102

2.2.7.2. Rapat Koordinasi DRD Se Jateng, Riset Untuk Kesejahteraan

Masyarakat, Kamis 27 April 2017. ............................................................104

2.2.7.3. Pengukuhan DRD Propinsi Kalimantan Tengah dan Rapat

Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan 1 Tahun

2017, Jumat 28 April 2017. ...................................................................... 106

2.2.7.4. Kunjungan DRN Komtek Transportasi ke DRD Jawa Barat ..................... 107

2.2.7.5. Pelantikan DRD Propinsi Maluku dan Seminar Riset Daerah dan

Inovasi Menuju Maluku Yang Lebih Berdaya Saing................................. 108

2.2.7.6. Rapat Forum Koordinasi DRD Se-Sumatera I Tahun 2017 , 25 -

26 Oktober 2017 ........................................................................................ 109

2.2.7.7. Pengukuhan Dewan Riset Daerah Propinsi Kepulauan Riau , Oleh

Gubernur Kepri Dan Saksi Ketua Drn Pada Tanggal 20 Desember

2017. ........................................................................................................... 110

2.2.8. Kunjungan Dewan Riset Daerah Ke DRN ........................................................... 111

2.2.8.1. Propinsi Kepulauan Riau ......................................................................... 111

2.2.8.2. Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung .................................................. 111

2.2.8.3. Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah ................................................ 112

2.2.8.4. Dewan Riset Daerah Kota Palangkaraya ................................................. 112

2.2.8.5. Dewan Riset Daerah Propinsi Maluku. ................................................... 112

2.2.8.6. Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung ................................................. 113

2.2.8.7. Balitbangda Kota Bau bau Propinsi Sulawesi Tenggara ......................... 114

2.2.8.8. Dewan Riset Daerah Propinsi Kalimantan Selatan ................................ 114

2.2.8.9. Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung ................................................ 115

2.2.8.10. Bappeda Propinsi Bengkulu.................................................................... 115


8 |

2.2.8.11. Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung ................................................ 116

2.2.8.12. Dewan Riset Daerah Kabupaten Sragen. ............................................... 117

2.2.8.13. Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa – NTB. .............................. 118

2.2.8.14. Dewan Riset Daerah Propinsi Bangka Belitung.................................... 119

2.2.8.15. Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Barat .....................................120

2.2.8.16. Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunung Kidul - DIY .......................... 121

2.2.8.17. Balitbangda Kabupaten Tanggamus ..................................................... 122

2.2.8.18. Balitbangda Kabupaten Muara Enim ................................................... 123

2.2.8.19. Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara .................................... 125

2.2.8.20. Dewan Riset Daerah Propinsi Gorontalo ............................................. 125

2.2.8.21. Dewan Riset Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta ..................................... 126

BAB III. PENUTUP ............................................................................................................... 128

Lampiran 1. ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL PERIODE 2015-2018 ..................... 129


| 9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas diselesaikannya Laporan

Tahunan Dewan Riset Nasional 2017 ini. Laporan ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan DRN selama kurun waktu tahun 2017, yang berisi seluruh

kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN dalam bentuk Rapat Badan Pekerja, Rapat Komtek,

Rapat Tim Adhoc, FGD, Seminar, Sidang Paripurna, Kunjungan Lapangan, Kemitraan dan

komunikasi dengan seluruh stakeholder. Laporan ini sekaligus menjadi catatan tentang

hasil-hasil dan kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang dapat

dimanfaatkan sebagai referensi oleh Anggota DRN dan pihak yang berkepentingan untuk

menindaklanjutinya di masa yang akan datang.

Bahan utama yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini adalah catatan Notulensi

yang dibuat para Tim Asistensi, Staf Profesional, dan Ketua Komisi Teknis DRN pada setiap

rapat-rapat dan FGD yang dilaksanakan selama tahun 2017. Selain itu, laporan hasil

kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan perkembangan iptek dan kemitraan dengan

Industri, DRD dan Pemerintah Daerah juga menjadi bahan penting dalam menyelesaikan

laporan ini. Untuk itu, pimpinan DRN mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah berkontribusi dalam menyelesaikan laporan ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para ketua dan anggota Komisi Teknis DRN

Bidang Pangan, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju, dan

Sosial Humaniora, yang telah dengan aktif dan semangat tinggi melaksanakan kegiatan

selama kurun waktu tahun 2017. Terimakasih pula kepada Tim Sekretariat DRN yang terus

menerus mendukung dan memfasilitasi kelancaran kegiatan DRN. Semoga laporan ini

bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, Maret 2018 Ketua Dewan Riset Nasional

Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU


10 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan Riset Nasional (DRN) adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan hukum pembentukan DRN adalah Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa “untuk mendukung Menteri dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Status DRN selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional.

Keanggotaan DRN berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Anggota DRN diangkat oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk periode keanggotaan 3 tahun dan dapat diperbaharui untuk satu periode berikutnya. Pada periode 2015-2018, jumlah anggota DRN adalah sebanyak 63 orang yang terbagi ke dalam 8 Komisi Teknis yaitu (1) Pangan & pertanian, (2) Energi, (3) Teknologi Transportasi, (4) Teknologi Informasi & Komunikasi, (5) Teknologi Pertahanan & Keamanan, (6) Teknologi Kesehatan & Obat, (7) Teknologi Material Maju, dan (8) Sosial Humaniora.

Tugas DRN sebagaimana diuraikan Pasal 4 Perpres Nomor 16/2005 adalah: (1) membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (2) memberikan berbagai pertimbangan kepada menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya Lampiran II Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No 521/M/Kp/IX/2015 menetapkan Fokus Tugas DRN Periode 2015-2018 yaitu (1) Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan Agenda Riset Nasional, (2) Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam perumusan arah dan prioritas utama pembangunan iptek, (3) Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional Iptek, Sistem Inovasi nasional (SINas), dan kebijakan strategis iptek lainnya, (4) Melaksanakan pemantauan perkembangan iptek dan kebutuhan iptek untuk pembangunan, dan (5) Menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Sejenis di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan masukan tentang arah, prioritas dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, maka DRN melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam bentuk Sidang Paripurna, rapat-rapat, FGD, Lokakarya (Workshop) dan kunjungan ke lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara paripurna (melibatkan semua anggota DRN) maupun dalam Rapat Komisi Teknis yang membahas substansi sesuai dengan bidang fokus. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut disusun output tahun 2017 berupa rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi, dalam bentuk Laporan, dan Rumusan Konsep serta bahan paparan.


| 11

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN secara umum adalah menghasilkan rekomendasi dalam rangka membantu dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Riset dan Teknologi dalam merumuskan arah, prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah dapat dirumuskannya masukan bagi Menteri yang meliputi:

a. Arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Sistem Inovasi nasional (SINas), dan kebijakan strategis iptek lainnya, d. Pemantauan umum perkembangan iptek, dan; e. Hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam kerangka

harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Inovasi di tingkat Nasional dan Daerah.


12 |

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan statusnya sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk menggali pemikiran dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional sebagian besar adalah dalam bentuk sidang dan rapat serta kunjungan ke lapangan. Sidang atau rapat terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Badan Pekerja, Rapat Komisi Teknis, Rapat Panitia Ad-hoc, Lokakarya/ Workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan kunjungan ke lapangan dilakukan ke barbagai pusat unggulan iptek atau industri dalam rangka pemantauan perkembangan iptek, sosialisasi ARN dan memenuhi undangan dari berbagai daerah, terutama Dewan Riset Derah untuk pelantikan anggota DRD atau seminar/workshop.

Sidang Paripurna yang merupakan otoritas tertinggi membahas masalah-masalah antara lain membahas Rencana Kerja, Laporan Badan Pekerja, Laporan Sekretaris, Laporan Komisi Teknis, pembahasan topik yang relevan dan penyampaian hasil-hasil DRN. Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DRN dan wajib diikuti oleh semua anggota DRN. Setiap anggota mempunyai hak yang sama, yaitu hak bicara dan mengeluarkan pendapat, hak usul dan mendukung usul perubahan suatu rancangan yang sedang dibahas dan hak memilih. Sidang Paripurna diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sidang Paripurna dapat pula dihadiri oleh pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang atau mengundang pembicara atau narasumber yang terkait dengan program Dewan Riset Nasional.

Rapat Badan Pekerja membahas masalah-masalah antara lain (a) perumusan tindak lanjut keputusan Sidang Paripurna (b) penyelenggaraan koordinasi dan hubungan antar Komisi Teknis, (c) penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usulan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Riset Nasional, (d) perumusan rencana kerja, (e) pembentukan Panitia Ad Hoc. dan (e) penyusunan laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan pada Sidang Paripurna. Rapat Badan Pekerja dihadiri oleh anggota Badan Pekerja yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh Ketua Komtek. Hasil rapat Badan Pekerja dituangkan dalam bentuk risalah atau notulensi rapat yang disiapkan oleh Sekretariat, disetujui oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional dan disampaikan kepada seluruh anggota Badan Pekerja. Rapat Badan Pekerja diadakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Rapat Badan Pekerja dipimpin oleh Ketua Dewan Riset Nasional dan dapat mengundang narasumber yang terkait dengan materi rapat Badan Pekerja.

Rapat Komisi Teknis membahas pelaksanaan tugas Komisi Teknis masing-masing sesuai bidangnya. Rapat ini dihadiri oleh Anggota Komisi Teknis dan Asisten Komisi Teknis dan dapat dihadiri oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional. Rapat Komisi Teknis diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komisi Teknis. Rapat Komisi Teknis dapat mengikutsertakan Dewan Riset Daerah, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan. Hasil rapat Komisi Teknis dituangkan dalam bentuk risalah atau notulensi rapat yang disiapkan oleh Asisten Komisi Teknis, disetujui oleh Ketua Komisi Teknis dan disampaikan kepada seluruh anggota Komisi Teknis yang bersangkutan.

Rapat Panitia Ad Hoc menyusun penyelesaian masalah-masalah khusus yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja. Sasaran, kurun waktu dan biaya kegiatan Panitia Ad Hoc diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Apabila diperlukan


| 13

Panitia Ad Hoc dapat dibantu oleh Tim Asistensi dan Staf Profesional. Panitia Ad Hoc melaporkan hasil kerjanya kepada Badan Pekerja.

Komisi Teknis atau gabungan beberapa Komisi Teknis dapat menyelenggarakan Lokakarya (Workshop) atau Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas topik tertentu. Kerangka Acuan Lokakarya / FGD disiapkan oleh Ketua Komisi Teknis atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Teknis dan dibantu oleh Asisten Komisi Teknis. Persiapan dan penyelenggaraan Lokakarya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Riset Nasional. Lokakarya dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Pelaporan hasil lokakarya disusun oleh Asisten Komisi Teknis dibantu oleh Staf Profesional dan disetujui oleh Ketua Komisi Teknis.

Kunjungan kerja ke lapangan dilakukan oleh Komtek DRN untuk mendalami permasalahan iptek yang dihadapi oleh lembaga iptek atau industri, untuk kemudian dibahas dan diformulasikan sebagai rumusan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah melalui menristekdikti. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu fokus tugas DRN yaitu melakukan pemantauan perkembangan iptek.

Sesuai dengan salah satu fokus tugasnya, DRN menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Inovasi di tingkat Nasional dan Daerah. Kerjasama dengan DRD dilakukan antara lain dengan mengundang pimpinan DRD untuk hadir dalam Sidang Paripurna dan Workshop yang dilaksanakan DRN. Pada beberapa kesempatan Workshop, perwakilan DRD diminta untuk menjadi pembicara. Selain itu, Ketua DRN beberapa kali diundang ke berbagai DRD baik tingkat Kabupaten mapun Tingkat Propinsi untuk memberikan key note speech, dalam acara yang dilaksanakan oleh DRD. Beberapa personil dari DRD melakukan kunjungan ke Sekretariat DRN guna melaksanakan diskusi dengan DRN menyangkut berbagai hal, terutama berkaitan dengan kerjasama antara DRN dan DRD.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama internasional, DRN melaksanakan kerjasama dengan berbagai Dewan Riset sejenis di tingkat regional maupun internasional. Kerjasama dengan NRC Phillipines, Thailand dan Vietnam masih dilakukan dalam konteks pengembangan Inovasi untuk Pembangunan Inklusif (Innovation for Inclusive Development). Selain itu DRN aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lainnya di tingkat internasional.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

2.2.1. Pelaksanaan Sidang Paripurna

2.2.1.1. Sidang Paripurna I Sidang Paripurna I Dewan Riset Nasional tahun 2017 (SP I) diselenggarakan di

Makassar tanggal 9 Agustus 2017 yang sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hateknas

ke 22 dengan tema Pembangunan Maritim Berbasis Ilmu Pengetahuan

dan tagline “Gelorakan Inovasi”. Pembukaan SP I dengan resmi dilakukan oleh Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Hotel Gammara, Makassar. Pembukaan ini

dilaksanakan bersamaan dengan 2 acara lain di lingkungan Kemenristekdikti, yakni: (i)

Seminar Internasional Pengembangan Science Techno Park, dan (ii) Rapat Koordinasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Badan Litbang.


14 |

Gambar 1. Sambutan (Key Note Speech) Menristekdikti pada Sidang Paripurna I dan

Hateknas ke 22, “ Pembangunan Maritim Berbasis Ilmu Pengetahuan dan tagline

“Gelorakan Inovasi”.

Dalam arahan pidato Menteri Ristek dan Dikti, menyampaikan trend perkembangan

iptek di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya publikasi internasional. Di tingkat

Asean, Indonesia menempati peringkat ke-3, yaitu setelah Singapura dan Malaysia. Dalam

hal ini Indonesia per Agustus 2017 telah tercatat lebih dari 9.800 publikasi, dan telah

melampaui Thailand. Kemajuan ini antara lain difasilitasi dengan portal SINTA (Science

and Technology Index) di Kemenristekdikti. Menteri Ristek dan Dikti juga menyampaikan

agar DRN dapat mendukung dan mengawal berbagai kegiatan/ program yang ada di

Kemenristekdikti seperti PUI, RIRIN, STP dan sebagainya. Selain itu juga

menggarisbawahi perlunya inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk dan

perekonomian bangsa dalam rangka daya saing dan kemandirian.

Di samping itu, pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)

yang akan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden (kepres). Dalam RIRN ada 10

fokus penelitian dan riset strategis seperti pangan pertanian, kesehatan dan obat, informasi

teknologi komunikasi, transportasi, material maju, pertahanan, energi, energi terbarukan,

kebencanaan, kemaritiman, sosial dan humaniora.


| 15

Gambar 2. Sambutan (Key Note Speech) Ketua Dewan Riset Nasional pada Sidang

Paripurna I dan Hateknas ke 22, “ Pembangunan Maritim Berbasis Ilmu Pengetahuan

dan tagline “ Gelorakan Inovasi”.

Ketua Dewan Riset Nasional Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan, semua negara

maju memiliki UU Inovasi yang mengatur keberlanjutan inovasi seperti Korea, Tiongkok,

Amerika Serikat (AS), India, Malaysia, Singapura dan Uni Eropa. "Artinya dengan Undang

Undang Inovasi pemerintah tidak boleh memotong anggaran riset sedang berjalan , dalam

pembukaan Rapat koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan

badan penelitian dan pengembangan tahun 2017 dengan tema “ Peran Riset dan

pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan maritim Indonesia”.

Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU menambahkan, pemerintah boleh saja memotong

anggaran untuk efisiensi. Namun jangan diberlakukan untuk program-program strategis

dan Riset. Dewan Riset Nasional sudah mengusulkan Undang Undang Inovasi dalam dua

tahun terakhir ini. Namun DRN menyadari dalam penyusunannya ada pertarungan ide,

nalar, akal sehat dan politik. Tingkat ketergantungan yang tinggi dan lemahnya daya saing

butuh diselesaikan dengan membangkitkan inovasi.. Sama halnya di RUU Sinas Iptek,

penguatan riset, dan inovasi harus terintegrasi agar tidak ada tumpang tindih. Selain itu,

keterlibatan swasta dalam mendukung pendanaan perlu didorong. Sebagai gambaran, saat

ini anggaran riset yang bersumber dari pemerintah mencapai 75 persen dan swasta 25

persen. "Di Singapura peran swasta mencapai 80 persen dan pemerintah hanya 20 persen

saja,".


16 |

Gambar 2.1. Paparan Narasumber sidang paripurna I dan Hateknas ke 22, “Menuju

Undang- undang Inovasi Untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Kemandirian

Nasional ”.

Ir. Hermanto Dardak dari PII (Persatuan Insinyur Indonesia ) menyampaikan

Inovasi keinsinyuran menuntut para insinyur untuk selalu melaksanakan kegiatan proses

untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing. Hal ini

sesuai dengan mandate UU nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Tuntutan ini

sekaligus menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan

global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan

kemandirian bangsa.

Prof. Kadarsyah Suryadi, Rektor ITB menyampaikan bahwa ITB adalah salah satu

universitas yang telah menerapkan Enterpreneur University. Hal ini dilatarbelakangi oleh

adanya tantangan atas perkembangan dunia (global trend) dan dikalangan perguruan

tinggi dikenal dengan “five mega trend in higher education sector”, yang mencakup: (i)

teknologi digital, (ii) integrasi industri, (iii) mobilitas global, (iv) persaingan pasar dan

sumber pendanaan, dan (v) demokrasi ilmu pengetahuan dan akses.

Dr. Jumain Appe, Dirjen Pengembangan Inovasi Kemeristekdikti menyampaikan

Indonesia perlu mengacu di negara maju, dimana dana riset banyak dibiayai oleh industri,

seperti halnya. Permasalahan utama di Indonesia bahwa industri belum bisa mandiri dan

berbasis teknologi lokal dan pada umumnya industri berbasis lisensi dari luar negeri.

Berdasarkan peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah (41 dari 160 negara), maka

peningkatan daya saing dapat dilakukan secara mendasar yang mencakup 4 pilar, yaitu:

(i) pendidikan, (ii) teknologi, (iii) inovasi dan (iv) binis. Hal ini dapat ditingkatkan melalui

kerjasama lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri, dimana harus difokuskan pada

suatu bidang/ sector prioritas.


| 17

Gambar 3. Sesi foto bersama sidang paripurna I dan Hateknas ke 22, “Menuju Undang-

undang Inovasi Untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Kemandirian Nasional ”.

Gambar 4. Foto peserta sidang paripurna I dan Hateknas ke 22, “Menuju Undang-undang

Inovasi Untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Kemandirian Nasional ”.

Pada siang harinya, sidang dilanjutkan secara parallel dalam dua Komisi : Komisi A

dan Komisi B. Komisi A membahas tentang “Undang – undang Inovasi dan Pendanaan

Inovasi”. Sedangkan Komisi B membahas “Inovasi Untuk Pembangunan Daerah”.

Pada Komisi A, sidang dilaksanakan dengan pembicara Dr. Ir. Irnanda Laksanawan

(Anggota DRN ), Dr. Ir. Ashwin Sasongko ( Telkom University ), Fajar Harry Sampurno,

Ph.D ( Deputi Menteri BUKN ), Ir. Diah Indrajati, M.Sc ( Dirjen pembangunan Daerah

Kemendagri ), yang di moderatori oleh Dr. Zulfajri B. Hasanuddin ( Universitas

Hasanuddin / Anggota DRN ).

Komisi B yang membahas tema “ Inovasi untuk Penguatan Ekonomi Daerah”,

dilaksanakan dengan pembicara Tigor Cendarma (Direktur PT. Bogatama Marinusa ), Prof.

Dr. Fachrurrozi Syarkowi ( Ketua DRD Sumatera Selatan ), Muhammad Shadiq, SP, MM (


18 |

Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kolaka Utara ). Diskusi dimoderatori oleh

Dr. Arnold Sutrisnanto, M.Sc ( PT. Medco / Anggota DRN ).

Kesimpulan Sidang Paripurna I :

1) Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian diperlukan proses inovasi,

dan hanya dengan inovasi ini akan dapat diwujudkan masyarakat

berkemakmuran yang harmonis dengan lingkungannya.

2) Untuk merealisasi proses inovasi, diperlukan sumber daya manusia yang kreatif

serta dukungan budaya inovatif.

3) Perkembangan global yang sangat cepat, menuntut perguruan tinggi melakukan

transformasi menjadi university entrepreneur, dengan berorientasi pada

pemanfaatan iptek untuk mendapatkan nilai tambah produk yang tinggi, baik di

tingkat nasional maupun global.

4) Untuk mewujudkan kemakmuran berbasis inovasi diperlukan berbagai kondisi,

yang antara lain mencakup: (i) kerjasama ABGC, (ii) perencanaan yang jelas yang

disertai dengan roadmap , (iii) pelaksanaannya dilakukan secara konsorsium

dengan melibatkan ABGC, dan (iv) berorientasikan pada keharmonisan

lingkungan

5) Pemfokusan produk inovasi harus berdasarkan pada kapasitas dan potensi daerah

untuk dapat meningkatkan daya saing

6) Kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi (UU Inovasi), yang didukung oleh

lembaga pelaksana dan dukungan anggaran untuk mewujudkan produk inovatif

berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.

2.2.1.2. Sidang Paripurna II

Sidang Paripurna II ( SP II ) Dewan Riset Nasional di tahun 2017 diselenggarakan

dihotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun, No. 44-48 Gambir Jakarta Pusat,

pada hari kamis tanggal 23 November 2017. Sidang paripurna II didahului dengan laporan

oleh ketua Dewan Riset Nasional yang menyampaikan agenda SP II DRN. Sidang

Paripurna II dibagi menjadi sesi 3 sesi yaitu : (i) Inovasi = Invensi*Komersialisasi, (ii)

Konsorsium inovasi teknologi, (iii) Forum koordinasi DRD. Ketua DRN pada kesempatan

ini juga menyampaikan sejarah tentang terbentuknya DRN yang diawali dari PUNAS

Ristek tahun 1981 yang akhirnya menjadi DRN pada tahun 1984. Dan sejalan dengan RUU

Perubahan Sisnas Iptek, yang diselaraskan dengan Naskah Akademik RUU Inovasi, maka

DRN berencana akan dirubah menjadi Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN). Naskah

Akademik RUU inovasi ini disusun dalam upaya menjawab dan mendukung Visi

Pemerintah yang tercantum pada Nawacita, dan program Pemerintah tentang SDGs

(Sustainable Development Goals) Jokowi yang menjadi parameter dalam laporan WEF,

dimana Indonesia masih berkutat di urutan 40-an dari 140 negara.


| 19

Gambar 5. Sambutan (Key Note Speech) Ketua Dewan Riset Nasional pada Sidang

Paripurna II “ Inovasi Invensi dan Komersialisasi Teknologi untuk Meningkatkan Daya

Saing Nasional”.

Gambar 6. Sambutan (Key Note Speech) Menteri Kemenristekdikti ( Prof. Muhammad

Nasir, Ph.D, AKt ) pada Sidang Paripurna II “ Inovasi Invensi dan Komersialisasi

Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional”.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa DRN merupakan lembaga yang sangat

penting, yang anggotanya terdiri atas aktor inovasi teknologi (Akademisi, Industri/swasta

dan Pemerintah) untuk mendukung knowledge base economy sebagaimana telah

dilaksanakan di Korea.

Pembangunan nasional yang masih tergantung pada sumber daya alam (SDA)

dengan memanfaatkan iptek dapat meningkatkan nilai tambah. Pemanfaatan Iptek

khususnya di daerah, adalah sesuai dengan program Nawacita ke 3, yakni Pembangunan

dari Pinggiran. Oleh karena itu, mendukung DRD sangat diperlukan untuk dapat

mengkoordinasikan seluruh aktor pembangunan ekonomi di daerah.


20 |

Melalui inovasi sebagai key driver dalam pembangunan ekonomi berbasis ekonomi,

maka diperlukan dukungan untuk menghasilkan invensi dan lebih dari itu pengembangan

usaha / entrepreneurship untuk komersialisasi produk di daerah. Mengakhiri

sambutannya, Dirjen Penguatan Inovasi membuka dengan resmi SP II DRN.

Gambar 7. Sambutan (Key Note Speech) Menteri PPN/Kepala Bappenas ( Prof.Dr.

Bambang S. Brodjonegoro ) yang diwakili oleh Direktur Bidang Dikti, Iptek dan

Kebudayaan pada Sidang Paripurna II “ Inovasi Invensi dan Komersialisasi Teknologi

untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional”.

Berdasarkan laporan GCI (Global Competitiveness Index), menunjukkan bahwa ranking pilar kesiapan teknologi nilainya masih rendah, walaupun indeksnya agak naik menjadi 3.9 dan pilar inovasi nilainya tetap 4.0. Demikian halnya dengan sumber daya iptek (SDM dan anggaran) dan produktivitas iptek (paten dan publikasi ilmiah) yang belum optimal. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berorientasikan pada iptek (knowledgw base economy), dihadapkan pada tantangan ke depan yakni untuk meningkatkan sumbangan teknologi terhadap pembangunan. Sementara itu kemajuan iptek di luar negeri sangat cepat (misalnya robot, IT), yang berpengaruh sangat positif terhadap perekonomian, seperti terciptanya berbagai lapangan pekerjaan baru, walaupun di sisi lain dapat juga berakibat negatif seperti ditutupnya bidang pekerjaan tertentu. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berorientasikan pada iptek diperlukan waktu dan proses yang lama. Disamping itu perlunya dibarengi pengembangan SDM yang handal. Oleh karena itu, peran Pemerintah sangat penting dalam melakukan perencanaan yang baik, dengan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Sebagai contoh dalam penanda-tanganan Smart Card dengan berbagai lembaga / institusi baik pemerintah/ lembaga maupun swasta / industri dalam berbagai bentuk pengembangan produk seperti kartu kredit, kartu debit, kartu yang lainnya adalah bukti dari proses pembangunan ekonomi yang berbasis pada iptek. Pengembangan Smart card dalam bentuk kerjasama konsorsium adalah contoh konkrit bahwa dalam pengembangan inovasi melibatkan berbagai institusi yang terkait.


| 21

Gambar 8. Sambutan (Key Note Speech) Gubernur Jawa Timur (Dr. Soekarwo, SH,

M.Hum) pada Sidang Paripurna II “Inovasi Invensi dan Komersialisasi Teknologi untuk

Meningkatkan Daya Saing Nasional”.

DRD di provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu tugas Gubernur / Pemerintah Jawa Timur. Berbagai peran tersebut antara lain adalah: (i) merumuskan berbagai kebijakan seperti menyususn RPJMD, ARD, Jakstrada, (ii) mendorong pemanfaatan iptek di daerah sesuai dengan potensi daerah, utamanya di bidang pertanian (on farm dan off farm) , misalnya porang atau iles-iles, (iii) melakukan dialog dengan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan, misalnya masalah lahan pertanian, (iv) melakukan kajian strategis, misalnya tentang subsidi pupuk versus pinjaman murah, Jatim seperti di Korea Selatan. Di dalam implementasi pengembangan dan pemanfaatan iptek, provinsi Jawa Timur telah menerapkan pola keberpihakan kepada budaya dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah, yakni dengan rambu-rambu pro-poor, pro-job, pro-gender, pro-environment, dan pro-growth.

Disamping itu, untuk pengembangan usaha terutama UMKM (usaha kecil dan

menengah) dan koperasi Pemda juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur seperti ITS, UNAIR, UNBRA, dan sebagainya, untuk dapat memberikan pembinaan dan pendampingan usaha, serta melalui pengembangan sekolah kejuruan. Mengingat masih tingginya disparitas masyarakat, dimana kemiskinan masih tinggi (termasuk keluarga single parent) dan masih sangat minimnya pengajaran tentang kemiskinan, maka diusulkan agar pengajaran tentang materi kemiskinan dan solusinya lebih diperluas di perguruan tinggi. Melalui metode ini diharapkan kemiskinan dan disparitas segera dapat teratasi.


22 |

A. Sesi I: Inovasi = Invensi*Komersialisasi

Gambar 9. Narasumber (Sesi I : Inovasi = Invensi*Komersialisasi) Ir. Daryatmo

Mardiyanto - Ketua Pansus Sisnas Iptek DPR-RI, Ir. Rizky Ferrianto, MA – Deputi

Bappenas/Anggota DRN, Prof. Dr. Komarudin Hidayat – Guru besar Universitas Islam

Negeri/Anggota DRN pada Sidang Paripurna II “ Inovasi Invensi dan Komersialisasi

Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional”.

Ir. Daryatmo Mardiyanto - Ketua Pansus Sisnas Iptek DPR-RI menyampaikan Dalam proses banyak diperlukan masukan dan pertimbangan. Selama ini telah dikaji berbagai dokumen ( misalnya Dewan Energi Nasional / DEN yang diketuai Presiden) dan telah melakukan studi banding ke Korea Selatan. Pada dasarnya Dewan yang dipertahankan adalah yang mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan nasional.

Di Korea Selatan, pengembangan Iptek dicantumkan pada UU Dasar Iptek yang tidak

mudah dirubah, sehingga kalau ada perubahan hanya pada Roadmap-nya. Di samping itu terdapat Komisi Riset, sebagai lembaga Ad Hoc yang diketuai oleh Presiden. Melalui perundangan tersebut, Pemerintah sangat berkomitmen mendukung pengembangan iptek melaui SDM ( jumlah peneliti 1% dari jumlah penduduk) dan dukungan dana yang tinggi (2,0 % dari PDB) untuk menjawab permasalahan pembangunan nasionalnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kajian tersebut, maka dapat mudah

diidentifikasi berbagai kelemahan di Indonesia, misalnya jumlah peneliti, anggaran, kelembagaan, koordinasi dan harmonisasi, kebijakan dan perundangan, dan sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan anggaran riset, maka diperlukan urgumentasi yang kuat

dan strategi yang jelas, sehingga DPR dapat mendukung. Sebagai kesimpulan kajian tersebut maka dapat dinilai bahwa RUU Perubahan Sisnas Iptek belum dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan ekonomi yang berbasis iptek, khususnya belum mengakomodir ekosistem inovasi teknologi, termasuk belum mencantumkan lembaga yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan riset dan inovasi teknologi.

Ir. Rizky Ferrianto, MA – Deputi Bappenas/Anggota DRN menyampaikan bahwa

berdasarkan laporan WEF tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 41, dimana kelemahan utama terletak pada kesiapan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan riset di Indonesia perlu dievaluasi, berdasarkan proses riset mulai dari ide, kegiatan R&D, Pre-komersial dan Komersialisasi. Siklus ini perlu revitalisasi, dengan mengambil referensi di Korea Selatan.


| 23

Untuk meningkatkan daya saing nasional diperlukan pikiran jernih untuk

memahami inovasi, dan menjadikan kegiatan inovasi sebagai bagian agenda prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan perundang-undangan yakni RUU Inovasi yang dapat mengatur kelembagaan dan pendanaan sehingga revitalisasi kegiatan riset dapat dilaksanakan. Pendanaan riset di Korea dan berbagai negara maju, swasta memberikan dana yang lebih besar (75%) dan sisanya dari pemerintah (25 %). Di dalam RUU Inovasi harus dapat mengatur dan memfasilitasi peran swasta dalam riset, dan untuk melaksanakan UU Inovasi perlu dibentuk institusi sebagaimana perundangan di bidang energi yang dibentuk DEN.

Prof. Dr. Komarudin Hidayat – Guru besar Universitas Islam Negeri/Anggota DRN

dalam presentasinya menyampaikan Indonesia kaya akan budaya (soft science) dan banyak riset yang dilakukan, namun sayang kebanyakan dilakukan oleh para peneliti luar negeri. Perkembangan iptek (hard science) dapat mempengaruhi pribadi dan budaya masyarakat, seperti hand-phone. Namun demikian, keputusan-keputusan biasanya ditentukan dari ilmu social (soft science), sehingga soft science ini dapat menentukan up and down suatu negara. Contoh Vnezuela, negara yang kaya, akan tetapi kacau oleh karena politik

Pemerintah dipandang kurang mendengar kebutuhan industri, dan kurang

memotivasi para peneliti, sehingga banyak peneliti yang tidak termanfaatkan, karena tidak ada ruang. Oleh karena itu, gagasan membangun sinergitas antara academician, bussinessman, dan government, sesungguhnya merupakan gagasan yang sangat bagus dan urgen. Kapitalisasi sosial budaya mempunyai potensi besar untuk pembangunan nasional, misalnya melalui pembangunan industri pariwisata. Oleh karena itu infrastruktur harus dibenahi, misal hotel, transportasi, makanan harus dibuat life style sehingga dapat menarik para wisatawan. Dalam hal ini dibutuhkan riset / kajian yang dibahas secara multi-disiplin, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar.

B. Sesi II: Konsorsium Inovasi Teknologi

Gambar 10. Narasumber ( Sesi II : Konsorsium Inovasi Teknologi ), Dr. Ir. Jumain Appe

- Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Ir. Kemal Prihatman, M.Eng – Direktur

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kemenristekdikti, Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc –

Sekretaris DRN pada Sidang Paripurna II “ Inovasi Invensi dan Komersialisasi Teknologi

untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional”.

Dr. Ir. Jumain Appe - Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti menyampaikan

Berdasarkan peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah (41 dari 160 negara), maka


24 |

peningkatan daya saing dapat dilakukan secara mendasar yang mencakup 4 pilar, yaitu:

(i) pendidikan, (ii) teknologi, (iii) inovasi dan (iv) binis. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan

kerjasama antara lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri, dan fokus pada suatu

program prioritas. Dalam upaya hilirisasi berbagai bentuk model juga telah dikembangkan

oleh pemerintah, seperti inkubasi teknologi, technology transfer office (TTO), dan science

and technology park (STP) ataupun techno park (TP). Untuk perguruan tinggi, semua

bentuk kolaboratif harus juga berbasis pada konsep Tri Dharma, sehingga model hilirisasi

dapat disesuaikan, misalnya melalui bentuk teaching industry. Secara khusus,

Kemenristekdikti telah mengembangkan dan menerapan SINAS (Sistem Inovasi

Nasional), yaitu suatu sistem yang menunjang/mendorong kemampuan/kapasitas suatu

negara untuk berinovasi –khususnya untuk mengadaptasi dan menciptakan Iptek guna

kepentingan ekonomi dan masyarakat. SINAS perlu terus didorong dan dimobilisasi

mengingat keberhasilan hilirisasi melalui SINAS masih sangat terbatas.

Ir. Kemal Prihatman, M.Eng – Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Kemenristekdikti menyampaikan Dalam upaya peningkatkan daya saing bangsa, Kemenristekdikti telah melaksanakan program peningkatan kualitas lembaga, yang dilaksanakan melalui: (i) peningkatan kapasitas sumber daya, (ii) kapasitas riset dan pengembangan, dan kapasitas diseminasi hasil riset. Implementasi program tersebut dituangkan dalam kegiatan Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang maknanya untuk mendukung proses hilirisasi untuk komersialisasi hasil riset yang dikenal sebagai kegiatan inovasi. Kegiatan PUI ini lebih difokuskan di tingkat global/ internasional, sehingga dikenal dengan terminologi “Dedicated to the World’. Proses hilirisasi ini dalam implementasinya sangat bervariasi yang pada dasarnya tergantung dari : (i) kesesuaian sumber daya (SD Manusia dan SD Fasilitas), dan (ii) kebutuhan pasar. Dari 72 PUI telah berhasil diseleksi 11 produk PUI yang dipasarkan ke Eropa, dan upaya ini dinilai sangat sukses dengan berhasilnya ditanda-tangani sejumlah perjanjian baik dalam bentuk 3 LOI (Letter of Intent) atau dalam bentuk 7 MOU (Memoradum of Understanding). Contoh-contoh produk tersebut antara lain Gamboeng White Tea, CIRAGI Cofee, Lipstick Vine Soedjana Kassan, Kuda Laut Thruster, MINDS.id, Anionic Surfactant, dan sebagainya.

Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc – Sekretaris DRN menyampaikan DRN telah menyusun

program konsorsium untuk masing-masing Komisi Teknis. Pada kesempatan SP II –DRN

seluruh konsorsium dipresentasikan untuk mendapat tanggapan dan sekaligus

mengundang instansi lain yang relevan untuk dapat terlibat.

C. Sesi III : Forum Koordinasi DRD

Drs.Eduard Sigallingging, Msi – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah

menyampaikan Pengembangan daya saing daerah diamanatkan berdasarkan UU No. UU

23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dimana Pemda berperan untuk

melakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah

non kementerian. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda, Pemda

dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah. Dalam melaksanakan inovasi Pemda mengacu pada PP No. 38/2017, dimana

inovasi lebih bersifat umum dan terfokus untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.


| 25

Gambar 11. Narasumber ( Sesi III : Forum Koordinasi DRD ), Drs. Eduard Sigallingging,

Msi – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, Dr. Ir. M. Yusuf S Barusman,

MBA – Ketua Forum DRD Se-Sumatera.

Dr. Ir. M. Yusuf S Barusman, MBA – Ketua Forum DRD Se-Sumatera menyampaikan Forum konsultasi dan koordinasi DRD Se-Sumatera dalam upaya untuk memberikan kontribusi solusi terhadap isu-isu actual dan strategis di Sumatera dan nasional sebagai dukungan terhadap pembangunan di Sumatera dan Nasional.

Di tingkat nasional isu gap/ disparitas masih sangat besar, terutama antara Jawa

dengan pulau-pulau lainnya, dan khususnya dengan pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Contoh PDRB di Jawa sebesar 58,5%, sementara itu di Papua hanya 2,4 %. Sehingga masalah ini harus menjadi perhatian. Di tingkat daerah / provinsi, berbagai potensi besar belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga perlunya peningkatan nilai tambah produk-produk lokal untuk meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan SP II – DRN Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Inovasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Inovasi adalah invensi atau temuan yang diperoleh melalui kegiatan riset yang telah dikomersialisasikan oleh dunia usaha. Rumus sederhananya adalah: Inovasi= invensi x komersialisasi.

3) Untuk memperkuat inovasi dibutuhkan perundang-undangan yang akan memberikan/ memfasilitasi kelembagaan dan infrastruktur pendukung lainnya (kebijakan, pendanaan dan jaminan).

4) Untuk memperkuat inovasi diperlukan lembaga yang secara nasional memandu proses terjadinya produksi invensi dan komersialisainya di dunia usaha, sehingga secara nasional terbentuk ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge base economy).

5) DRN telah menyusun naskah akademis untuk penyusunan UU Inovasi yang dapat menjadi masukan terhadap RUU Perubahan 18/ 2002 yang sedang dalam proses pembahasan oleh Pansus di DPR. Untuk itu DRN akan segera memberi masukan ke DPR sesuai dengan yang disarankan oleh Ketua Pansus.


26 |

6) Pembinaan produk Inovasi yang dihasilkan oleh Pusat Unggulan Iptek (PUI) telah berhasil dilakukan dengan mengenalkannya ke Eropa dan Global.

7) Penyelenggaraan konsorsium riset dan inovasi merupakan salah satu upaya untuk mendoorong proses komersialisasi invensi (hasil riset) yang dihasikan lembaga litbang/ universitas ke dunia usaha/ industri.

8) DRN telah berhasil menyusun proposal riset inovasi dalam bentuk konsorsium yang akan diusulkan ke Kemristekdikti.

9) Konsorsium riset dan inovasi perlu dilaksanakan dengan berorientasi pada klaster industri, memperhatikan produk spesifik daerah dan berorientasi pasar.

10) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diciptakan ekosistem inovasi yang melibatkan pengembang iptek, intermediator dan pengguna(duniausaha/industri).

11) Untuk menumbuhkan daya saing (competitiveness) diperlukan kemampuan memberikan nilai tambah atas natural resources atau sumber daya alam melalui inovasi. Dengan kata lain perlu merubah dari resource base economy menuju knowledge based economy.

12) Posisi GCI (Global Competitive Index) kita berada pada kisaran40-42 dari141 negara

13) Produk-produk unggulan lemabaga Litbang , PT dan Kementerian/ Lembaga perlu dipromosikan di level global, untuk itu diperlukan intermediasi.

14) Elemen penting inovasi, disamping technological readiness level adalah commercial readiness level.

15) Konsorsium inovasi harus dirancang sampai dengan komersialisasi bukan hanya sampai pada produk

16) Perlu membangun ekosistem inovasi dimana semua stakeholeder harus memiliki visi yang sama tentang inovasi dari hulu sampai hilir mulai dari kebijakan, kelembagaan, pendanaan, dan pemasaran

17) Peran lembaga non struktural iptek di daerah seperti Dewan Riset Daerah perlu ditingkatkan dengan memperkuat aspek hukum di tingkat pusat maupun daerah.

18) Penguatan inovasi di daerah telah terjadi dan melalui peran Dewan Riset Daerah, proses penguatan inovasi terjadi melalui komunikasi antara Akademisi, Bisnis dan Pemerintah.

19) Diperlukan upaya untuk membangun data base riset dan iptek untuk mendukung penyelenggaraan konsorsium dan sistem inovasi nasional maupun inovasi daerah

2.2.2. Rapat-Rapat Badan Pekerja

2.2.2.1. Rapat Badan Pekerja I DRN, 25 Januari 2017

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 23 Gedung II BPPT, pada tanggal 25 Januari 2017 DRN melaksanakan Rapat Pertama 2017 Badan Pekerja (BP) yang terdiri dari Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris), Para Ketua Komisi Teknis (8 Komtek), Para Asisten Komtek, Staf Profesional, dan Staf Sekretariat.


| 27

Gambar 12. Ketua DRN memimpin Rapat Badan Pekerja DRN Pertama Tahun 2017. Didampingi oleh Wakil ketua DRN.

Rapat membahas 3 Agenda utama yaitu (1) Laporan Hasil Kegiatan 2016, (2) Rencana Kegiatan 2017, dan (3) Pembahasan UU Inovasi yang diusulkan oleh DRN. Pemaparan tentang laporan kegiatan 2016 dan Rencana Kegiatan 2017 disampaikan oleh Sekretaris DRN Dr. Iding Chaidir, sedangkan RUU Inovasi disampaikan oleh Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi. Dari hasil rapat diperoleh kesepakatan bahwa DRN dapat memberikan masukan kepada Menteri tentang masalah aktual (misalnya masalah harga cabai). Selain itu, diusulkan agar DRN daat bermitra dengan institusi lain dalam menyelenggarakan acara tertentu, diusulkan juga DRN dapat menerbitkan buku (bunga rampai) atau Warta DRN sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, meningkatkan penyampaian Policy Brief dan memperbanyak eskpose di media. Dalam rencana kegiatan 2017 diusulkan agar DRN lebih memperbanyak frekuensi kunjungan ke lapangan dengan tujuan utama melakukan pemetaan industri. Untuk Undang-undang Inovasi disampaikan berbagai masukan terhadap draf naskah akademis yang tealh disusun, baik menyangkut substansi maupun strategi yang perlu dilaksanakan untuk menggoalkan usulan tersebut. Naskah akademis akan dibahas dalam rapat tim adhoc yang telah terbentuk.

2.2.2.2. Rapat Badan Pekerja II DRN, Senin 10 Juli 2017

Rapat Badan Pekerja ke II DRN dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017,

bertempat di Ruang rapat BPPT II Jl. MH.Thamrin No. 8 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris Dewan Riset Nasional), Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto (Ketua Komisi Teknis Energi ), Dr. Ir. Irnanda Laksanawan, M.Sc.Eng, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ), Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua Komisi Teknis Material Maju ), Dr.Ir. Lala M. Kolopaking ( Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora), Medy Wiriatmaja Sargo,SH, MH, Prof. Dr. Drh. Herdis, Msi, Ir. Adrian Zulkifli, Drs. Sinung Nugroho, M.T dan para staf sekretariat.


28 |

Gambar 13. Rapat Badan Pekerja DRN, Senin 10 Juli 2017

Pada rapat Badan Pekerja kali ini membahas : 1. Pembukaan 2. Undang-undang Inovasi dan Innovation Fund 3. Naskah Akademik 4. Diskusi dan kesimpulan Rapat Badan Pekerja diawali pembukaan oleh Ketua Dewan Riset Nasional yang

menyampaikan pembukaan dan pemaparannya karena masih dalam suasana Lebaran hari raya Idul Fitri Minal Aidzin walfaidzin dan ucapan terima kasih kepada semua anggota yang telah hadir dalam rapat Badan Pekerja dalam pembahasan undang-undang inovasi dan Innovation fund dan pembuatan Naskah Akademik kali ini.

Rapat kali ini pada dasarnya melanjutkan pembahasan rapat – rapat sebelumnya dalam rencana menyakinkan dalam pembuatan undang-undang Inovasi dan melengkapi bahan-bahan berupa masukan dan pemikiran dari semua anggota Dewan riset nasional dalam penyusunan pembuatan Naskah akademik.

Undang-undang Inovasi dalam pengembangan Inovasi adalah suatu keharusan

karena:

Indonesia belum memiliki aturan, UU, Act tentang Inovasi.

RUU Inovasi itu langkah terbaik Dewan Riset Nasional memberikan masukan kepada Kemenristek mengenai kebijakan riset nasional.

Kesimpulan : o Masalah-masalah yang dihadapi bangsa indonesia diantaranya tingkat

ketergantungan yang masih tinggi, lemahnya kemandirian dan saing, salah satu penyelesaiannya adalah bangkitkan inovasi.

o Tujuannya adalah mengejar kembali menjadi Macan Asia dan perlu dituangkan sebagai payung hukum tentang pengembangan iptek.

o Inovasi hanya bisa dijalankan kalau ada UU yang mengatur dan mengikat. o UU inovasi mengatur :

a. Pendanaan b. Topik c. Pelibatan non pemerintah yang lebih besar d. Komponen dalam negeri e. Pengaturan kelembagaan dan kewenangannya


| 29

2.2.2.3. Rapat Badan Pekerja III DRN, Kamis 28 September 2017

Rapat badan pekerja DRN pada hari kamis tanggal 28 September 2017, dengan

agenda kegiatan, (i). Pembahasan konsorsium masing-masing Komtek, (ii). Laporan

perkembangan RUU Inovasi, DRN sesuai tugasnya, melaksanakan 3 hal yakni: (i)

penyusunan ARN, (ii) memberikan masukan kepada Menteri Ristekdikti, utamanya

tentang konsep tentang RUU Inovasi, dan (iii) perkembangan inovasi dan daya saing.

Gambar 14. Rapat Badan Pekerja DRN, 28 September 2017

ARN yang sudah di-lauching pada SP DRN di Solo tanggal 9 Agustus 2017, telah

banyak dikenal dan digunakan sebagai referensi di perguruan tinggi / lembaga litbang dan

DRD, namun oleh karena keterbatasan anggaran, DRN belum dapat melaksankan fungsi

pengawasan dan pendampingan pada implementasinya. Berdasarkan ARN pada masing-

masing Komtek dianjurkan dapat dipilih sebagai focus dan diharapkan dapat menjadi

proposal konsorsum riset, yang selanjutnya akan diusulkan ke Kemenristekdikti untuk

didanai. Salah satu yang sudah ditrima dalam pembahasan adalah tentang climate change

yang akan diusulkan dalam bentuk proposal konsorsium dengan melibatkan DRD,

universitas, dan pihak lain terkait.

Laporan tentang RUU Inovasi dan Daya Saing telah disusun dalam bentuk draft

Naskah Akademik (NA). Bahan rapat NA diharapkan dapat disempurnakan pada masing-

masing Komtek. Selain itu, diharapkan Bapak Santosa dapat memberikan masukan

tentang NA ini. Melihat perkembangan di DRN, maka pada rapat ini juga disampaikan

rangkuman agenda kunjungan kerja DRN perkembangan inovasi dan daya saing dalam

bentuk kunjungan lapangan, kunjungan DRD dan FGD (terlampir).


30 |

Berbagai penjelasan disampaikan atas berbagai materi bahasaan, yang menyatakan

bahwa:

- kebijakan makro (tingkat nasional) belum ada, namun pada meso (tingkat

kementerian) dan mikro (tingkat lembaga) sudah ada, namun belum mencakup

hal-hal yang berhadapan dengan sektor

- Di Universitas Syiah Kuala, telah dilakukan dukungan untuk skala besar, namun

ternyata perguruan tinggi belum siap, dalam hal ini perlu mengajak / melibatkan

masyarakat. Contoh dukungan sudah berhasil dilakukan di UNSUD, dan rencana

di UNDIP

- Di bidang pertanian difokuskan untuk permasalahan di hulu, yakni perbenihan,

misalnya seed center di Universitas Bengkulu

- Pada dasarnya Kemenristek akan mem-back-up konsorsium yang diusulkan oleh

Komtek-komtek di DRN, seperti konsorsium pengolahan sampah kota, ITS,

hilirisasi CPO dan sebagainya.

Kesimpulan

Kerjasama DRN dengan Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti akan

difokuskan untuk Riset Konsorsium, RUU Inovasi dan Visi Indonesia 20145

Masing-masing Komtek diharapkan dapat segera membahas pada rapat Komtek

untuk memfinalisasi usulan konsorsium dan memberikan masukan atas konsep

RUU Inovasi.

Untuk pengembangan inovasi diperlukan pendaanaan inovasi dan payung hukum

untuk pemasaran produk komersialisasi dan khususnya prekomersialisasi

2.2.2.4. Rapat Badan Pekerja IV DRN, Rabu 15 November 2017

Pada hari rabu 15 November 2017 Dewan Riset Nasional mengadakan rapat Badan Pekerja dengan agenda membahas persiapan Sidang Paripurna yaitu Rancangan Undang-undang Inovasi, Penghapusan DRN/DRD dalam RUU Amandemen UU 18/ 2002, Konsorsium dan kemitraan DRN – DRD. Bahan-bahan tersebut akan disampaikan Ketua Dewan Riset Nasional dalam Sidang Paripurna tersebut. SP II rencananya akan dihadiri oleh anggota DPR, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Gubernur Jawa Timur dan para narasumber.


| 31

Gambar 15. Rapat Badan Pekerja DRN, 28 September 2017

Dalam Rapat Badan Pekerja tersebut pimpinan rapat meminta masukan, pemikiran dan sarannya dari para anggota yang hadir sebagai rekomendasi laporan yang akan disampaikan ketua Dewan Riset Nasional dalam Sidang Paripurna. Seperti Rancangan Undang-undang Inovasi dalam bentuk Naskah Akademis sudah 80% selesai dan sudah diserakan ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan DPR-RI , serta sudah dilakukan Uji Publik dengan melakukan berkoordinasi dengan Fraksi PKB, Mastel (Masyarakat Telematika) dan IMERI (Universitas Indonesia ). Mengapa Undang-undang Inovasi harus ada di Indonesia? karena Negara-negara maju saat ini sudah memiliki Undang-undang Inovasi, Punya dana Inovasi, Dewan Inovasi seperti contohnya USA, Uni Eropa, China, Korea Selatan, India.

Kesimpulan : a. Dalam menjelaskan Inovasi DRN menggunakan formulasi : Inovasi = Invensi x Komersialisasi b. Inovasi adalah bagian strategi pengetahuan berbasis Ekonomi c. Tahap – tahap proses inovasi suatu Negara dimulai dari penyusunan

Undang – undang Inovasi d. Diperlukan suatu Dewan Riset dan Inovasi Nasional ( DRIN ) dengan salah

satu tugasnya adalah mendorong hubungan saling menguntungkan antara Universitas dan Industri.

2.2.3. Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)

2.2.3.1. Workshop “Sustainability of the SESAME BPPT Project”.

Bertempat di Kantor Perum Jasa Tirta II di Jatiluhur-Purwakarta

diselenggarakan Worshop dengan Tema “Pengelolaan Waduk Jatiluhur untuk Air, Pangan dan Listrik” pada hari Selasa – Rabu, 21 – 22 Maret 2017. Workshop diselenggarakan oleh Dewan Riset Nasional yang bekerja sama dengan PU PERA, BPPT, JICA, PJT II, Ristekdikti, Universitas Gajah Mada, Universitas Palangkaraya, Universitas Jambi, Universitas Riau, Universitas Tanjungpura.


32 |

Pada hari pertama workshop diawali sambutan dari Dirut PJT II Bapak Harry Sungguh menyampaikan selamat datang dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung, khususnya kepada BPPT dengan hibah 50 unit SESAME, lalu dilanjutkan sambutan Mr. Yukihisha menyampaikan bahwa SESAME alatnya kecil, tetapi mempunyai manfaat sangat besar, berkontribusi untuk pengukuran penggunaan air. Lalu dilanjutkan Bapak Yudi Antasena, menyampaikan bahwa proyek ini dibiayai oleh JICA, dimana SESAME ini mempunyai banyak pemanfaatan dan masih dapat dIkembangkan pemanfaatannya.

Gambar 16. Sesi foto bersama workshop “Sustainability of the SESAME BPPT Project”. Bertempat di Waduk Jatiluhur dengan Tema “Pengelolaan Waduk jatiluhur untuk Air,

Pangan dan Listrik”

Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), menyampaikan pengalaman kerjasama dengan Jepang, diawali dengan SATREPS. Pentingnya monitoring Air real time, karena kebakaran tahun 2015 merugikan perekonomian dan ekologi sebesar 215 T. Kebakaran hutan terkait dengan tingginya permukaan air di lahan gambut. SESAME telah disampaikan ke BRG, BNPB, BMKG (Nasional). BPPT akan menjadi coordinator. Selanjutnya Ketua BRG menyatakan bahwa, SESAME akan dipasang dan disambungkan ke Istana Presiden. Web dapat dilihat real time, misalnya di Jambi, Kalbar, Kalteng, Riau, Katulampa dengan data web, maka dapat diambil kebijakan tanpa harus mendatangi lokasi.

Para Narasumber yang menyampaikan makalahnya terdiri dari berbagai instansi dan universitas, sebagai berikut:

Dr. Adi Jaya - Universitas Palangkaraya Menyampaikan bahwa SESAME diawali juga di Kalimantan Tengah. Hasil monitoring di Palangkaraya,

Dr. Asmadi Saad - Universitas Jambi, Menyampaikan bahwa kurangnya monitor air, dapat menyebabkan berbagai bencana: (i) tanaman mati, (ii) banjir sering terjadi di Jambi, sawah, sawit tenggelam, dan sebagainya (ribuan ha), (iii) kebakaran hutan dan gambut, sawit habis,

Sigit Sutikno– Universitas Riau, Menyampaikan berbagai kegiatan: Kuliah umum di pasca sarjana, pertemuan Rektor, Ke lokasi (5 jam), untuk pasang SESAME di tempat dimana pernah terjadi kebakaran hebat, Di Riau ada 2 SESAME, di Bengkalis (pulau) dan Tanjung Leban, Informasi water level.


| 33

Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng – BPPT, Menyampaikan Tupoksi BPPT, dan di Pusat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Mengembangkan SDA untuk kemandirian bangsa, untuk lahan gambut, penyediaan peta gambut (kedalaman, permukaan air) dan evaluasi ekonominya, Pemanfaatan citra satelit dan sensor / radar untuk mengetahui topografi untuk kedalaman gambut dan permukaan air, GPR dapat juga digunakan tinggi air, data lapangan (SESAME, MORPALAGA), Pengembangan kompetensi: mathematic model, dsb, Proses bisnis: kharakterisasi, modeling dan valuasi

Irfan - Litbang SDA – Kementerian PU PERA, Menyampaikan bahwa isu utama Integrated Water Management, Permasalahan kehandalan telemetri waduk : Jaringan data yang sering putus, Vandalisme, Jumlah dan kemampuan SDM yang kurang, Kesulitan tenaga ahli telemetri yang handal

Prof. Gusti Anshari dan Dr. Evi – Universitas Tanjung pura, Menyampaikan bahwa lahan gambut dapat digunakan untuk kebun tanaman (sayuran, papaya, dsb). Pemanfaatan masyarakat di lahan gambut : Untuk kebun sayur mayur, kelapa sawit, dan kebun buah-buahan.

Prof. Achmadi – Universitas Gajah Mada, Menyampaikan PIAT (Center for Agro Technology Innovation) dengan area 35 ha dengan aktivitas riset Tridarma (Kalitirto, Berbah, Sleman. Gambut di Jogja tidak ada, Kegiatan di Jogja: pemasangan SESAME di Kalitirto untuk Water Management, Integrated Peat Management (Bioecology and Forecasting Peat and Diseases)dan Climate Change (pengaruhnya dan manipulasi musim tanam) .Lahan teh di Batang (untuk kegiatan Tridarma), ini memerlukan SESAME untuk maksud tersebut. Kebun Kakao di Batang, untuk antisipasi ptytopphyra.

Prof. Takahashi, Workshop ini penting untuk masa depan, Ground water terkait dengan Water Balance in Peatland Pattern of Rainfall. Kesimpulan: GWK increase by rainfall

Dr. Haryono, Menyampaikan bahwa SESAME Single question, membangun lumbung pangan dari timur, membangun lumbung pangan diperbatasan dan membangun pertanian dengan teknologi dan innovation, Berkelanjutan berbasis pada ekologi, pemanfaatan Eco region Kalender Tanam Terpadu. Open innovation: Sesame in digital agriculture.

Dr. Gede Suantika – Institut Teknologi Bandung, Menyampaikan tentang Water quality ( Kualitas air ), Pemanfaatan waduk dengan air yang berkualitas : Irigasi, Hydrolic, Portable Water, Mancing dan budidaya ikan, Kawasan wisata.

Ir. Hardiv Situmeang, Menyampaikan bahwa komposisi energi yang digunakan di Indonesia masih sangat tergantung pada batubara. Isu pokok di bidang energy meliputi 3 dimensi energy system : Energy security, Energy equlty, Energy environmental sustainability.

Kesimpulan

- Pembangunan waduk Jatiluhur dibuat pada jaman Presiden Soekarno dan sejak itu relatif tidak ada waduk besar yang di bangun. Oleh karena itu pemerintah saat ini menggalakkan pembangunan waduk;

- Pembangunan waduk ditujukan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan sektor energi (PLTA), selain sektor lainnya seperti pariwisata, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal melalui koordinasi yang erat.

- Pengelolaan waduk secara optimal dan terkoordinasi memerlukan dukungan penyediaan dan pengelolaan data. Tanpa data yang akurat dan


34 |

dapat dipercaya maka perencanaan pembangunan apapun sulit dilakukan. Diperlukan lembaga atau suatu badan yang menangani data-data yang ada di Indonesia.

- Pengumpulan data teknis di lapangan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti halnya penggunaan SESAME untuk memantau tinggi permukaan air dan pengumpulannya secara real time.

2.2.3.2. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Kesehatan dan Obat,

“Menuju Kolaborasi Regional Riset Bidang Kesehatan”. Kamis 20

April 2017.

Bertempat diruang monas II hotel Aryaduta Jakarta, Jl. KKO Usman & Harun 44-48

Jakarta Pusat, Komisi Teknis Kesehatan dan Obat pada tanggal 20 April 2017

melaksanakan FGD tengan tema “Menuju Kolaborasi Regional Riset Bidang kesehatan”.

Gambar 17. Sesi foto bersama Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Kesehatan dan Obat, “ Menuju Kolaborasi Regional Riset Bidang Kesehatan”.

Rapat FGD diawali dengan pembukaan oleh Ketua DRN dilanjutkan dengan

pemaparan oleh berbagai narasumber sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua DRN (Dr. Bambang Setiadi).

Menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, dan menekanlan bahwa

tugas DRN sesuai dengan pasal 19, UU 18, membantu Menteri untuk menyusun kebijakan

Kemenristekdikti dan sesuai pada nawacita 6, adalah mendukung peningkatan dayasaing

melalui inovasi. Oleh karena itu sangat mengharapkan Dr. Soo Khee Chee (narasumber

dari Singapura) dapat memberi masukan tentang riset kolaborasi di tingkat Asean,

Universitas, dan Industri.


| 35

2. Prof.Dr. Mohammad Nasir, diwakili oleh Dr. Djumain Appe

Menyampaikan peranan DRN dimasa lalu mempunyai posisi sangat tinggi, dimana

Ketua DRN pernah dijabat oleh Menristek. DRN merupakan think-tank, dengan anggota

dari berbagai sektor, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan riset di

berbagai sektor, sehingga diharapkan DRN dapat berperan dalam koordinasi dan sinergi

dalam kegiatan riset secara nasional.

3. Prof. Soo Khee Chee (Singapore’s Life Sciences Initiatives)

Pada dasarnya strategi pengembangan iptek di Singapura diarahkan untuk

pembangunan perekonomian (knowledge based economy), dimana bidang life science dan

health care merupakan salah satu bidang prioritasnya untuk masa mendatang, yang

mencakup antara lain: (i) biomedical, dan (ii) genomic and biotechnology. Pengembangan

iptek di Singapura diprakarsai oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan langsung oleh

Perdana Menteri bersama NRC/ DRN dengan melibatkan Kementerian terkait. Model

pengembangan iptek di Singapura dicirikan oleh dengan pendirian institusi untuk

melaksanakan pendidikan, pelatihan dan riset untuk pengembangan SDM (talent pull).

Melalui model ini menjadikan berbagai universitas di Singapura berhasil masuk dalam 15

besar peringkat dunia.

4. Dr. Siswanto, Ka Balitbang Kesehatan diwakili oleh Dr. Nana Mulyana

Program penelitian bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang sehat, yang dipandu oleh RPJMN, serta penelitian lainnya yang potensiil

bernilai komersial. Berdasarkan RPJMN telah ditetapkan sasaran capaian bidang

kesehatan, yang u mencakup: (i) Meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak, (ii)

Meningkatnya pengendalian penyakit, (iii) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (iv)

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelola SJSN Kesehatan, (v) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat

dan vaksin, dan (vi) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

5. Dr.dr. Ratna Sitompul, Ka Komtek Kesehatan

Menyampaikan bahwa Komtek Kesehatan DRN telah menyususn ARN di bidang

kesehatan dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahn pokok di bidang kesehatan,

yaitu : (i) demografi dan pola penyakit, (ii) ketersediaan obat dan alkes, dan (iii) pelayan

kesehatan masyarakat. Hasil rumusan ARN ini dipertajam dengan memperhatikan isu

pokok di tingkat nasional maupun global.

6. Dr. dr. Budi Wiweko, FK- UI

Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia (IMERI – FKUI) baru saja diresmikan 12 April 2017, di Kampus

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jalan Salemba Raya No.6, Jakarta.

IMERI-FKUI didirikan untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan dan kedokteran di

masa datang yang sangat strategis bagi pembangunan negara Indonesia. IMERI-FKUI

merupakan wahana unggul bagi kolaborasi trans-disiplin riset dan pendidikan kedokteran

Indonesia yang diterjemahkan dalam bentuk klaster riset dan pendidikan. IMERI-FKUI


36 |

diharapkan mampu menjadi pusat kolaborasi antar Universitas dalam bidang riset dan

pendidikan kedokteran sehingga mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi

Indonesia di dunia. Lebih lanjut diharapkan IMERI-FKUI menjadi institusi yang

mendukung perkembangan dan kemandirian ilmu kesehatan dan kedokteran di Indonesia.

7. Prof. Dr. Paruhito, UNAIR

Problem riset di Indonesia: (i) penggabungan kementerian, (ii) rezim APBN, dimana

pelaksanaan proses riset sangat rumit, (iii) keterbatasan anggaran yang menyebabkan hasil

tidak optimal. Diusulkan agar skema riset di Perguruan Tinggi (PT) yang berorientasi pada

Tridharma harus disusuaikan dengan kebijakan riset, yaitu Sistem Inovasi Nasional

(SINas) guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

8. Prof. Maggy T. Suhartono, UNIKA

Berdasarkan fakta historis sudah banyak hasil riset PT yang menghasilkan industri

besar. Namun, biasanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi

karakteristik industri komersial. Perguruan Tinggi (PT) dan industri pada dasarnya

mempunyai kharakteristik masing-masing, sehingga untuk dapat berkolaborasi harus

dieskplor berbagai peluang untuk menemukan kesepakatan. Pada umumnya yang paling

gampang untuk kolaborasi adalah mengimplementasikan hasil riset yang berpotensi untuk

diproduksi secara komersial di industri. Hasil riset ini pada umumnya dalam bentuk paket

teknologi atau paten. Berbagai bentuk kolaborasi yang sudah dilaksanakan, antara lain: (i)

industri memanfaatkan laboratorium di PT, (ii) pertemuan ilmiah, (iii) magang mahasiswa

di industri, dan (iv) riset kemitraan, misalnya riset konsorsium.

9. James Riady , KADIN

Industri kesehatan adalah yang pertumbuhan paling cepat di Asia, setiap 3 tahun

kenaikannya 2 kali lipat, sehingga pasokan untuk memenuhi kebutuhan tidak mencukupi.

Keadaan ini menjadi masalah besar, karena pertumbuhan perekonomian di dunia saat ini

relatif lambat dengan lapangan kerja hampir tidak tumbuh. Sementara itu, biaya hidup

makin tinggi, sehingga Indonesia harus mampu mengantisipasi, dimana tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara normal, tetapi juga mengantisipasi

kebutuhan pelayanan kesehatan yang makin tinggi dan spesifik, sesuai dengan kemajuan

di bidang digital dan nano-teknologi. Oleh karena itu perlunya mengantisipasi kebutuhan

riset yang sifatnya global/ internasional/ multinasional, dengan membuka diri dari isolasi

geografi. Untuk itu perlu ditunjang dengan berbagai program, misalnya dengan mengirim

personil untuk sekolah dan melakukan riset di luar negeri.

10. Dr. Iskandar, Apt., PT Biofarma

Posisi Biofarma pada usianya yang ke-127 tahun sebagai industri farmasi,

berpredikat global player dimana produknya dipasok ke 132 negara, dengan omset Rp. 3

Trillun. Berbagai jenis produk yang dihasilkan terutama berupa vaksin, seperti hepatitis,

campak, polio, tetanus, difteri, pertusis dan influenza. Ke depan Biofarma juga

mengembangkan berbagai produk seperti imunosera, biosimilar, antibiotic, sel punca, kit

dianostik dan produk darah Memasuki era SDG (Sustainable Development Goal) 2016 –

2030) Biofarma harus dapat menyesuaikan dengan proses produksi dan produk yang


| 37

ramah lingkungan, dengan memanfaatkan bahan baku dan energi yang terbarukan, agar

produk yang dihasilkan tetap dapat dikesport ke luar negeri.

11. Drs. Dorodjatun Sanusi, GPF

Pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif, namun masih dalam bentuk

regulasi / peraturan, dan belum secara signifikan untuk dukungan pendanaan riset.

Melalui Inpres No. 6/2016, tentang percepatan industri farmasi dan alat kesehatan,

diharapkan mengimplementasikan Nawacita 5, 6 dan 7, melalui program: (i)

mensukseskan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), (ii) membangun industri farmasi

nasional yang berdaya saing, dan (iii) mempercepat kemandirian dan pengembangan obat

di Indonesia. Perlunya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri farmasi,

mengingat berbagai karakteristik industri farmasi yang bersifat: (i) padat modal (investasi

tinggi), (ii) padat iptek yang memerlukan riset yang intensif, (iii) memenuhi berbagai

regulasi dan kebijakan, (iv) memerlukan SDM yang berkualitas, dan (v) produknya

tersegmentasi, sesuai dengan kebutuhan yang sangat variatif (preventif, pengobatan,

kebugaran).

12. Dr. Boenyamin Setiawan, PhD, Karbe Farma

Abad 21 ini adalah abad iptek, dimana iptek berperan untuk pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk program pengentasan

kemiskinan. Mengacu pada impian anak Indonesia untuk 10 tahun mendatang adalah

menjadikan anak Indonesia pintar dengan pendidikan gratis, semua anggota masyarakat

dapat bersekolah, untuk kemudian dapat mengembangkan iptek guna mendukung

perekonomian yang mandiri. Oleh karena itu, PT dituntut juga untuk melaksanakan ABGC,

artinya dapat bermitra dengan industri/ swasta, pemerintah dan masyarakat. Dengan

model ini, maka iptek yang dihasilkan PT mudah diimplementasikan untuk tujuan

industrialisasi dan komersialisasi. Sementara itu, diharapkan Pemerintah dapat menaikan

anggaran riset dan berperan sebagai intermediator antar berbagai pihak terkait. DRN

diharapkan dapat memperjuangkan kenaikan anggaran riset menjadi 1% utk 5 tahun ke

depan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Perencanaan riset bidang kesehatan dan obat perlu disusun untuk jangka panjang (15 s/d

30 tahunan). Fokus riset perlu ditetapkan sejalan dengan Sustainable Development Goal

(SDGs) dan Post-SDGs dan ditugaskan kepada dan mengikat secara institusi sesuai

dengan kompetensi dan keunggulan masing-masing.

2. Penentapan fokus riset strategis nasional bidang kesehatan ditentukan secara top down

melalui kesepakatan nasional dan dilaksanakan melalui konsorsium dan ditargetkan

untuk menghasilkan produk tertentu dalam waktu tertentu, dan dengan pembiayaan

secara block grant / multi years.

3. Perlu penataan (levelling) dalam pendanaan riset mulai dari advance, basic,

pengembangan kapasitas peneliti muda dst. Agenda Riset Nasional dapat menjadi acuan

mengenai topik-topik riset yang masuk ke dalam setiap level riset.


38 |

4. Untuk bidang produksi obat dan vaksin tertentu Indonesia tidak perlu melakukan riset

sejak awal tapi cukup melakukan kerjasama internasional sebagaimana dilakukan oleh PT

Biofarma telah berhasil memasok ke 132 negara, dan Lembaga PBB (UNICEF, PAHO).

5. Pengalaman negara maju menunjukkan kecenderungan menyatunya regulasi yang

menyangkut riset, teknologi dan bisnis. Dengan demikian penyatuan regulasi yang

mencakup pengaturan riset (termasuk di perguruan tinggi), pengembangan, inkubasi,

intermediasi, difusi, dan komersialiasi melalui penerbitan UU Inovasi menjadi sangat

penting.

6. Untuk Indonesia, riset bidang kesehatan dan obat yang diprioritaskan meliputi (1) Sel

Punca untuk penyakit degeneratif, cidera dan sediaan topikal/kulit, (2) Pengembangan

Vaksin untuk penyakit infeksi dan kanker (3) Bahan baku obat, (4) Tanaman Obat untuk

penyakit degeneratif, imunostimulant dan kebugaran, (5) Biofarmasi untuk penyakit

stroke, jantung, kanker dan diabetes, (6)Pengembangan invitro diagnostik untuk penyakit

infeksi dan degeneratif, (7) Pengembangan alat kesehatan untuk diagnosis dan pemonitor

pasien, dan (8) Riset dukungan TIK untuk kesehatan.

2.2.3.3. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Teknologi Informasi

dan Komunikasi “Internet of things ( IOT ) / 5G”, Selasa 9 Mei

2017.

Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi mengadakan Focus Group Discussion ( FGD ), dengan tema Pembahasan tentang “Internet of things ( IOT ) / 5G”. FGD dilaksanakan di Ruang Jaya Room Lantai 4, Hotel Saripan Pacific Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat.

Gambar 18. Rapat Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Teknologi Informasi

dan Komunikasi “Internet of things ( IOT ) / 5G”.

1. Pembukaan

Dalam pembukaan rapat ketua komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan bahwa pertemuan kali ini merupakan persiapan FGD ( Focus Group Discussion) yang lebih besar yang akan berkoordinasi dengan anggota – anggota komisi teknis lainnya. Dalam Rapat Pra FGD ( Focus Group Discussion ) komisi teknis teknologi


| 39

informasi dan komunikasi kali dengan tema Pembahasan tentang “Internet of things ( IOT ) / 5G”.

Selanjutnya sambutan oleh Ketua Dewan Riset Nasional yang menyampaikan bahwasannya Dewan Riset Nasional telah melaksanakan serangkaian pembahasan melalui Tim Adhoc RUU system Inovasi / Sisnas Iptek. Dalam rangka melaporkan dan mohon pengarahan Bapak Menteri. Oleh karena itu Untuk meningkatkan daya saing perlu adanya Inovasi dan Riset

2. Pembahasan “Internet of things ( IOT ) / 5G”. ( Satriyo Dharmanto, MSi)

Narasumber menyampaikan bahwa Internet of things ( IOT ) / 5 G, Di Indonesia masih baru dan sedang dikembangkan karena merupakan Teknologi yang masih baru, dan masih banyak Negara-negara lain yang belum menggunakan teknologi Internet of things (IOT)/ 5 G. Di karena masih adanya kendala masalah biaya yang mahal dan koneksi jaringan yang belum stabil dimasing-masing negara.

Perkembangan Internet of things ( IOT ) / 5 G, saat ini hanya beberapa produsen alat komunikasi yang sudah mempersiapkan koneksi Internet of things ( IOT ) / 5 G seperti Nokia, Siemens dan Huawei.

Dengan demikian Internet of Thing (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro-electromechanical systems (MEMS), dan Internet.

Penerapan Internet of things ( IOT ) / 5 G, disuatu tempat atau daerah harus menjadi tanggung jawab daerah tersebut untuk merawat dan menjaga karenaInternet of things (IOT) / 5 G memiliki device sensor yang banyak yang bisa menggunakan listrik atau solar cell ( Tenaga surya ).

Masalah penerapan Internet of things ( IOT ) /5 G, Di Indonesia karena Rantai nilai (value chain) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa dalam industri masih sangat kurang , Sumber daya manusia yang masih lemah, dana yang sangat besar dan kuat serta harus meningkatkan awareness atau kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap segala sesuatu.

· Internet of things ( IOT ) / 5 G dapat berpengaruh dalam masyarakat : - Pengaruh terhadap masyarakat - Penduduk Indonesia dapat berperan dalam teknologi 5 G - Komunikasi antar sensor dengan sensor dapat akses Unlimeted - Akan dapat mengubah suatu kegiatan dimasyarakat - Jadi adanya ketersediaan data dan informasi dengan kualitas yang sangat besar

· Pengaruh sosial dan manfaat Internet of things ( IOT ) / 5 G : - Jadi akan peduli terhadap privasi seseorang - Dapat menjadi potensi pemanfaatan keselamatan public dengan konservasi,

energy dan biaya - Dapat mengetahui informasi prilaku seseorang - Dapat mengurangi peran manusia;

Pengembangan aplikasi – aplikasi perusahaan besar saat ini saling bersaing antara

android dan apple saling bersaing satu sama lain, untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin dengan cara mendapatkan aplikasi apapun gratis pada awalnya dan lama kelamaan apabila pelanggan sudah banyak maka akan dikenakan biaya.


40 |

Pendekatan perusahaan besar dalam penyebaran internet : - Google dengan menggunakan balon-balon udara - Facebook dengan drone - Microsoft dengan White space adalah ruang kosong yang ada didalam suatu desain

3. Diskusi

Diskusi lebih diarahkan pada antisipasi pemanfaatan teknologi IOT terhadap berbagai bidang sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1). Bidang IT

Pada dasarnya di Indonesia sudah dikembangkan IOT untuk berbagai aplikasi (e-govt, e- pusyandu, e-ticketing, dan sebagainya). Untuk itu aplikasi-aplikasi tersebut perlu memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan harus: (i) kompetitif (murah, cepat, kualitas lebih baik , nilai tambah dan sebagainya), (ii) dipikirkan perlindungan hak cipta, (iii) mendapat dukungan pemerintah, dan (iv) mendapat dukungan riset.

2). Bidang Sosial Humaniora

Pemanfaatan IOT di Indonesia harus dapat diterjemahkan untuk pembangunan Indonesia jangka panjang, yang membangun Indonesia ke depan sebagai bangsa yang berbudaya sebagai cendekiawan yang berjati-diri bangsa. Sebagaimana telah dituangkan pada ARN, maka pemanfaatan IOT diarahkan terutama untuk: (i) Riset Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Akses dan Penataan Pengelolaan Sumber daya Alam, Lahan dan Laut Secara Berkelanjutan, dan (ii) Riset Pembangunan Inkflusif Untuk Penanganan Kemiskinan dan Ketimpangan, yang utamanya untuk permasalahan pokok yakni pangan, energi, air dan maritim.

Secara eksplisit pengembangan IOT harus bersamaan dengan Kebudayaan Indonesia mengarahkan Manusianya untuk berperilaku, seperti : (i) sebagi ai sarana Pertahanan Keluarga (Family Defence), (ii) sebagai sarana penguatan Komunitas dalam kaitan Pangan. Energi, Ketersediaan Air dan Penguatan Peradaban Maritim, (iii) sebagai sarana penguatan Kelembagaan Ekonomi Komunitas Desa (Digitalisasi Logistik Pangan) dan Kota.

3). Bidang Transportasi

Dalam ARN, telah tercantum program riset yang terkait IT adalah Industri Pengembangan Intelligent Transportasi System untuk Wilayah Perkotaan di Indonesia. Dalam hal ini hal yang perlu mendapat perhatian adalah regulasi / kebijakan yang belum mengakomodir perkembangan teknologi di bidang IT. Dalam pengembangan industri ini, kebijakan TKDN harus menjadi kebijakan utama yang harus diaplikasikan guna meningkatkan perekonomian dalam negeri.

4). Bidang Energi

Sektor energy sudah menjadi pemakai IOT (lampu sensor, dll.) namun belum smart. IOT sangat potensiil untuk diimplementasikan antara lain untuk : (i) Sisten jaringan Jawa – Bali, bgmn seluruh pembangkit dapat terintegrasi, bgmn kalau ada yang mati, system meter 2 arah, untuk efisiensi, (ii) sistem energy PINTAR / jaringan PINTAR, karena banyak sumber energi dan bagaimana mengarahkan/ kebijakannya, dan (iii) smart city dengan mempertimbangkan jenis energy dan jaringan. Di sektor energi, terdapat 3 faktor yang harus dilakukan: (i) keamanan (security) pembangkitan, (ii) keandalan (realibility) system yang harus selalu ada, dan (iii) efisiensi.


| 41

5). Bidang Pangan

Mengacu pada ARN, maka sudah secara eksplisit tercantum pemanfaatan ICT adalah pada Tema Nomor 6, yakni Perekayasaan Instrumentasi dan Alat Mesin danAplikasiIT. Dalam Rangka Modernisasi Pertanian, sedang pada priritas riset tercantum pada Topik ke 6, yakni Inovasi IT dan Alat Mesin untuk Modernisasi PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura. Selain itu, pemenfaatan IOT di bidang pangan akan sangat membantu untuk proses penyimpanan komoditas, misalnya beras, jagung dan sebagainya

6). Bidang Kesehatan dan Obat

Mengacu pada ARN, maka sudah secara eksplisit tercantum pemanfaatan ICT adalah pada Tema nomor 5, Pengembangan teknologi produksi alat kesehatan dan In Vitro Diagnostic (IVD) dan nomor 7, Riset kebijakan pembiayaan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, Sistem Informasi Dan Humaniora Kesehatan, khususnya pada topik riset Pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

7). Bidang Hankam:

Aplikasi IOT di bidang Hankam sangat dibutuhkan untuk program Komando Kendali Komunikasi Komputasi Inteligen Pengamatan dan Pengintaian (K4SR), yang mencacup seluruh kawasan Nusantara. Program ini mencakup Sistem Nasional Pengamatan Wilayah Dari Antariksa Instansi baik di udara, darat dan laut.

Objek pengamatan sangat luas yang mencakup: (i) kedaulatan wilayah, (ii) perikanan, (iii) penataan ruang, kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan melibatkan berbagai instansi, antara lain: (i) TNI, (ii) Polisi, (iii) Bakamla, (iv) KementerianKelautandanperikanan, (v) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, (vi) Dirjen Pajak, (vii) BPN, (vii) PemerintahDaerah.

Untuk mendukung hal di atas, maka sangat diperlukan berbagai fasilitas IOT yang mencakup sensor, jaringan, aplikasi, pengguna dan managemen yang spesifik pada masing-masing bidang.

8). Bidang Lingkungan dan Kebencanaan

Selain bidang-bidang yang tercakup dalam Komtek, IOT juga sangat dibutuhkan untuk merespon perubahan iklim yang sudah sangat dirasakan. Implikasi perubahan iklim sangat luas, dan diantaranya yang penting adalah bidang pertanian dan kebencanaan, seperti kebakaran hutan, tanah longsor, banjir dan sebagainya.

Dengan perkembangan iptek dan implementasinya melalui inovasi, khususnya di bidang IOT dan TIK yang sangat cepat, peran DRN diharapkan dapat diposisikan sebagai konsultan yang dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pemerintah seperti Presiden, Gubernur dan seterusnya, yaitu membangun Indonesia yang SMART berbasis pada aplikasi TIK.

Kesimpulan

1) Perkembangan IOT dan TIK sangat cepat dan didominasi oleh negara-negara maju. Aplikasi IOT dan 5G sangat luas dalam seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga berpotensi untuk merubah perilaku manusia.

2) Indonesia perlu merespon dan memanfaatkan IOT tersebut dengan melakukan prioritasi bidang-bidang tertentu yang mempunyai dampak besar skala nasional untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Indonesia, serta tanpa meninggalkan budaya dan jati-diri bangsa.


42 |

2.2.3.4. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pangan dan

Pertanian “Inovasi Terbuka Untuk Diversifikasi dan

pengembangan Industri Pangan Lokal”. Kamis 18 Mei 2017.

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, Komisi Teknis Pangan dan Pertanian

mengadakan Focus Group Discussion ( FGD ). Dalam Focus Group Discussion (FGD )

tersebut dipilih tema tentang “Inovasi Terbuka Untuk Diversifikasi dan pengembangan

Industri Pangan Lokal”. Acara FGD dilaksanakan di Ruang Fakultas Pertanian

Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta.

Gambar 20. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis pangan dan Pertanian “Inovasi

Terbuka Untuk Diversifikasi dan pengembangan Industri Pangan Lokal”.

Pembukaan acara Focus Group Discussion ( FGD ) Komisi Teknis Pangan dan Pertanian diawali dengan sambutan dan pemaparan oleh Ketua Komisi Teknis Pangan dan Pertanian. Dalam sambutannya Ketua Komisi Teknis Pangan dan Pertanian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Gajah Mada yang telah memberikan waktu dan tempatnya dan ucapan terima kasih juga Kepada para hadirin, Narasumber, Undangan, Dewan Riset Daerah (DRD), Pihak Swasta, Pihak Pemerintah Daerah, dan Para Dosen Universitas Gajah Mada yang hadir dalam acara Focus Group Discussion Komisi Teknis Pangan dan Pertanian kali ini.

Ketua Komtek Pangan DRN menyampaikan pemaparannya yang bertema “ Inovasi Terbuka Untuk Diversifikasi dan pengembangan Industri Pangan Lokal”. Beberapa butir penting dalam presentasi teresbut adalah sebagai berikut:

o Istilah inovasi muncul di berbagai wacana dalam organisasi bisnis, perguruan tinggi, lembaga riset, birokrasi pemerintahan, LSM, kelompok-kelompok ekonomi kreatif, dll.

o Bagi sebagian pihak, makna inovasi dikaitkan dengan keunggulan suatu produk komersial yang baru, atau layanan publik yang baru;

o Bagi pihak yang lain, inovasi dikaitkan dengan kreativitas yang orisinal; o Pihak yang lain lagi, dalam inovasi ada pengetahuan yang baru (new knowledge); o Terlepas dari perbedaan memaknai, pengertian inovasi tidak pernah lepas dari

kebaruan.


| 43

Dua aspek pokok kebaruan yang inovatif meliputi (a) Terciptanya nilai (value) yang baru Suatu produk, proses, atau metode organisasi dikatakan inovatif bila menimbulkan nilai yang baru, dan memunculkan sesuatu yang lebih berharga, dan (b) Terdapat pengetahuan yang baru Pada umumnya penciptaan nilai yang baru membutuhkan pengetahuan yang baru; pengetahuan akan proses, manajemen, kelembagaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa inovasi meliputi 4 jenis yaitu (1) Produk, (2) Proses, (3) Marketing, dan (4) Kelembagaan.

Pemaparan oleh Ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ) menyampaikan bahwasannya Dewan Riset Nasional telah melaksanakan serangkaian pembahasan melalui Tim Adhoc RUU system Inovasi / Sisnas Iptek. Namun, dalam pemaparannya Ketua DRN memfokuskan pembahasan pada inovasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mengatasi masalah tengkulak.

Beberapa contoh kasus tengkulak terjadi pada komoditi kopi dan tembakau. Para tengkulak ini memiliki peran dalam (a) menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang berasal dari petani; (b) membangun mekanisme sehingga petani tidak dapat berhubungan / menjual langsung ke pabrikan, harus melalui perantara terlebih dahulu. Dengan teknologi IT maka proses pemasaran bias dilaksanakan secara langsung oleh petani tanpa melalui tengkulak.

Acara FGD dilanjutkan dengan presentasi oleh para narasumber dengan uraian sebagai berikut:

(1) Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.Sc. - Peneliti Utama PSEKP, Kementerian Pertanian

Tema presentasi yang disampaikan adalah : “ POLITIK PANGAN MENDUKUNG INOVASI UNTUK PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL “. Disampaikan bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang PANGAN, pasal 41 dan 42 Penganekaragaman (diversifikasi) pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk: (a) Memenuhi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), (b) Mengembangkan usaha pangan, dam (c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diversifikasi pangan dilaksanakan karena 4 alasan: (i) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam (skor PPH belum tercapai/ 85,2 ), bahkan sampai tahuun 2015 konsumsi beras masih sangat besar ( (ii) terdapat masalah gizi ganda, (iii) belum termanfaatkan secara belum optimal sumber daya pangan lokal dan kearifan makanan daerah, dan (iv) perubahan iklim global yang meningkatkan resiko terjadinya kerawanan pangan. Keberhasilan diversifikasi pangan ditentukan oleh 4 faktor utama, yakni: (i) Tersedianya teknologipengolahan pangan berbasis tepung-tepungan yang dapat diadopsi oleh UMKM, (ii) Adanya ketertarikan pengusahamenekuni bisnis pangan berasan non padi, (iii) dukungan kuat pemerintahbagi pengembangan usaha produksi berasan non-padi, melalui berbagai kebijakan dan fasilitasi bagi kelancaran bisnis, (iv) Adanya pasarbagi produk pangan yang dikembangkan, dan (v) Dilakukannya promosiintensif pola konsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal.

(2) Ir. Joko Mogoginta. – PT. Tiga Pilar Sejahtera

Tema presentasi yang disampaikan adalah “Prospek Industri Berbasis Pangan Lokal“. Disampaikan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) mempunyai visi “Menjadi sebuah perusahaan berwawasan nasionalyang membangun Indonesia, hebat dan sukses di makanan dan bisnis terkait, yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Pengembangan industri ini berbasis pada konsep binatang landak, dengan mempertimbangkan berbagai factor: (i) produk apa yang dapat menjadi paling baik di


44 |

dunia, (ii) produk yang dapat menjadi penggerak perekonomian, dan (iii) produk yang menjadi memberikan kegairahan masyarakat.

Dalam pengembangan dan pengelolaan bisnisnya yang berbasis pada inovasi sebagai DNA, TPS menerapkan berbagai prinsip filosofis (nilai-nilai seperti kualitas, kejujuran, dan sebagainya), maupun prinsip-prinsip praktis seperti ATM (amati-tiru-modifikasi), think globally act locally, serta menerapkan sistem managemen suatu organisasi industri.

Saat ini TPS mempunyai 4 bidang bisnis, yakni: (i) Makanan / Food, (ii) Beras / Rice, (iii) Kelapa Sawit, (iv) Sumber bahan Pangan / Food Resources.

(3) Prof. Dr.Ir. Murdijati Gardjito - Universitas Gajah Mada

Tema presentasi yang disampaikan adalah : “ Inovasi Diversifikasi dan Industri Pangan Lokal “. Dalam upaya meningkatkan potensi pangan local dalam rangka kemandirian dan kedaulatan pangan, maka diperlukan: (i) memelihara diversifikasi pangan lokal dalam tingkat regional melalui pengembangan produk yang berakar pada budaya kuliner masing-masing daerah, dan (ii) memahami kondisi kuliner Indonesia dari masa ke masaMemelihara diversifikasi pangan lokal dalam tingkat regional melalui pengembangan produk yang berakar pada budaya kuliner masing-masing daerah.

Pada dasarnya jenis kuliner terus berkembang, namun justru yang dikonsumsi makin menurun. Jenis kuliner sangat terkait dengan ke-khasan daerah yang umumnya terkait dengan sumber daya pangan local. Namun pengaruh globalisasi dapat menggantikan kuliner local, yang kemudian diadaptasikan sebagai kuliner local, sehingga muncul kuliner baru yang merupakan modifikasi dari kuliner sebelumnya.

Rasa dan jenis kuliner ditentukan oleh rempah/ bumbu yang digunakan untuk memasak. Terdapat lima (5) bumbu terpenting adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah, lengkuas, dan daun salam. Jumlah bumbu di daerah sangat bervariasi. Jumlah bumbu yang dipakai paling banyak ada 123 macam (Aceh) dan paling sedikit 37 (NTT).Dan berdasarkan rempah inilah jenis kuliner dapat berkembang sesuai dengan daerah dan kreativitas masyarakat.

(4) Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc, Ph.D - Universitas Gajah Mada

Tema presentasi yang disampaikan adalah “E-Marketing Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani “. Berbagai permasalahan pemasaran produk pertanian adalah banyaknya perantara / tengkulak yang menyebabkan petani tidak dapat memperoleh nilai tambah untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu diperlukan upaya memutus mata rantai agar petani dapat menjual produknya ke konsumen langsung.

Perkembangan TI diharapkan dapat memberikan solusi pemasaran produk pertanian, sehingga petani dapat menikmati nilai tambah produk pertanian dan dengan emikian kesejahteraannya dapat meningkat.

Kata kunci utama dalam memberikan solusi adalah kata “Konektivitas”. Di bidang IT konektivitas dapat difasilitasi dengan memanfaatkan internet. Internet berperan makin luas, bahkan konektivitas untuk semua barang. Dalam implementasinya dapat difasilitasi dengan web-site dengan berbagai jenis aplikasinya.

Konektivitas yang luar biasa pengaruhnya dapat menyebakan perubahan-perubahan, misalnya perubahan tatanan ekonomi berbasis pada network.

Di bidang pangan dan pertanian, pemakaian internet dapat diperluas lagi tidak sekadar untuk pemasaran tetapi untuk mendukung sistem pertanian hulu-hilir (budidaya – pengolahan) . Contoh IOT untuk kelapa sawit, dengan bantuan sensor untuk memonitor kandungan air di lahan, sehingga dapat ditentukan kapan dilakukan penyiraman.


| 45

(5) Diskusi

Petani mempunyai peranan penting untuk melaksanakan proses produksi pertanian, namun di lapangan kita masih menghadapi kebijakan yang kurang berpihak, sehingga kesejahteraan petani masih memprihatinkan. Di tingkat petani harga komoditas pertanian sangat murah dan belum mempunyai akses pemasaran langsung ke konsumen.

Berbagai kebijakan yang kurang sinkron, sehingga merugikan petani / peternak (petani tebu, petani singkong, peternak ayam). Kebijakan/ sistem transportasi produk pertanian yang belum berorientasikan pada waktu. Import produk pertanian tertentu di saat petani panen, dan sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki pola makan berbasis diversifikasi pangan local, dan transportasi produk pertanian, diperlukan produk kebijakan turunan dari UU yang telah ada, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diselesaikan. Misalnya School Garden untuk pendidikan, promosikan /mengemumakan uniqness dan value untuk pangan local.

MOCAF yang berbasis singkong dapat dijadikan sebagai model untuk pengembangan produk pangan local yang berhasil dijadikan bahan baku industri. Diharapkan produk produk pangan lainnya dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pangan import (gandum, kedelai, dan sebagainya).

Dalam hal ini industrialisasi adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mengangkat produk local.

IT mempunyai peran penting dalam pengembangan produk pertanian (tidak hanya

untuk pemasaran), namun perlu diingat bahwa mata-rantai pemasaran melalui tengkulak

perlu dikaji lagi, mengingat bahwa tidak semua tengkulak merugikan petani, tetapi justru

dibutuhkan.

KESIMPULAN

Penganeka-ragaman pangan pokok belum berjalan sesuai dengan harapan, bahkan

ada kecenderungan konsumsi beras yang terus meningkat. Selain itu, kecenderungan

lain yang menghawatirkan adalah terus meningkatnya konsumsi dan impor gandum

yang mencapai 7,62 juta ton pada tahun 2015.

Pengembangan pangan lokal diharapkan dapat mengurangi laju konsumsi beras dan

gandum. Namun usaha ini menghadapi kendala terutama masalah kualitas, kuantitas

dan delivery (QCD) dan sulitnya mengubah kebiasaan dan budaya makan.

Perlu dilakukan upaya pencarian bahan pangan alternatif substitusi beras antara lain

ubi kayu, ubi jalar, pisang, jagung, sukun, ganyong, sagu, labu, umbi garut, talas,

porang, gadung, dan gembili.

Dari berbagai Namun yang telah diproduksi dalam jumlah besar hanya ubi kayu,

jagung, pisang dan sagu. Komoditi lain umumnya ditanam sebagai tanaman sela atau

tanaman pekarangan sehingga tidak dapat dipanen dalam jumlah besar pada waktu

bersamaan.

MOCAF (Modified Cassafa Flour) yang diolah dari bahan baku singkong memiliki

potensi untuk bahan pencampur gandum untuk bahan baku industri pangan melalui

fortifikasi sumber protein dan vitamin. Bahkan MOCAF memiliki kelebihan yaitu kaya


46 |

serat dan bebas gluten, baik untuk penyakit diabetes dan autisme. MOCAF selain dapat

dijadikan produk pencampur gandum, juga memiliki karakteristik tersendiri untuk

menghasilkan produk-produk akhir yang khas seperti muffin, cookies dll.

Permasalahan yang dihadapi adalah produksi MOCAF masih menghadapi kendala

kualitas yang masih belum terstandar, biaya produksi yang masih tinggi, dan suplai

bahan baku yang masih belum kontinyu. Untuk itu diperlukan uluran tangan

pemerintah dalam membentuk klaster-klaster industri yang memproduksi MOCAF

secara terintegrasi dengan produsen singkong dan perusahan pengolahan pangan

seperti PT Tiga Pilar Sejahtera sebaga pengguna.

Diusulkan agar pengembangan klaster industri MOCAF dapat memanfaatkan paket

pendanaan Insentif Riset Teknologi Industri Kemristekdikti dengan melibatkan

Industri, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah. Dewan Riset Nasional dapat

berperan dalam membantu menyusun perencanaan dan mengorganisasikan program

tersebut


“Penataan Sistem Transportasi Perkotaan dalam Rangka

Mengurangi Pemakaian BBM”. Selasa 30 Mei 2017.

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Komisi Teknis Bidang Energi dan Bidang Transportasi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Dalam Rangka Mengurangi Pemakaian BBM” di Ruang Sidang Walikota Surabaya, Jawa Timur.

Acara tersebut diawali pembukaan dan sambutan oleh Wakil Ketua Dewan Riset

Nasional, Prof. Sudharto P. Hadi yang menyampaikan secara singkat tugas yaitu

memberikan rekomendasi arah kebijakan IPTEK kepada Menteri Ristekdikti melalui

penyusunan Agenda Riset Nasional dan DRN saat ini sedang munyusun naskah akademik

tentang inovasi yang akan menjadi bagian dari dokumen yang akan dimasukkan dalam

Rancangan Undang Undang inovasi serta menjelaskan issu-issu penggunaan energi di

sektor transportasi. Lalu dilanjutkan Keynote Speech dari Walikota Surabaya, Dr. (H.C) Ir.

Tri Rismaharini, MT yang menyatakan mengenai perkembangan rancangan sistem

transportasi yang akan diterapkan di Surabaya serta tantangan yang akan dihadapi dalam

membuat program berbasis IT (CC Room 212) adalah mengkondisikan implementasi di

lapangan. Dr. Arnold Soetrisnanto selaku Ketua Komtek Energi DRN memberikan Topical

Speech mengenai Green Concept Energy dari Kota untuk Kota.


| 47

Gambar 21. Rapat Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Transportasi “ Penataan

Sistem Transportasi Perkotaan dalam Rangka Mengurangi Pemakaian BBM”.

Acara selanjutnya Sessi 1 dan sessi 2 adalah presentasi dari para nara sumber. Pada sessi 1, Nara Sumber pertama yaitu dari Kepala Litbang Kementerian Perhubungan, Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Scmenjelaskan mengenai road map pengembangan transportasi yang ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis rendah karbon. Selanjutnya presentasi dari Ketua Komtek Transportasi, Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc menjelaskan mengenai Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan. Nara sumber selanjutnya dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjelaskan Perencanaan Sistem Transportasi Publik Kota di Surabaya.

Pada sessi 2, Nara Sumber pertama dari Universitas Indonesia, Dr. Linda Darmayanti menjelaskan mengenai Aspek Sosial Budaya Pengembangan Transportasi Kota Surabaya. Selanjutnya presentasi dari Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Ir. Yan Sibarang Tandiele menjelaskan mengenai Peran Kementerian Perindustrian dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemakaian Energi pada Industri Alat Transportasi Kota. Nara sumber ketiga dari Kepala Pusat Unggulan IPTEK (ITS), Dr. Muhammad Nur Yulianto, ST menjelaskan mengenai Pengembangan dan Prospek Mobil Listrik di Indonesia. Nara sumber selanjutnya dari Kepala Pusat Studi Energi (UGM), Dr. Deendarlianto, ST, M.Eng menjelaskan mengenai Energy Best Mix for Road Transportation in Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari agenda Focus Group Discussion tersebut adalah sebagai berikut:

Setiap Kepala Daerah/Bupati/Walikotamemiliki pemikiran untuk membuat moda transportasi masal yang terintegrasi di setiap kotanya masing-masing;

Diperlukan transportasi yang akan membantu mengurangi penyelesaian problematika BBM seperti penggunaan kendaraan listrik/surya;

Dalam perencanaan kota di Indonesia perlu dipertimbangkan untuk pembentukan cluster-cluster wilayah/kawasan (kota mandiri) untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang terlalu jauh dan lama sehingga menurukan persentase jumlah polusi dan BBM,

Pembentukan kebijakan pengembangan moda transportasi publik yang disetarakan dengan Social Culture dari masyarakat;


48 |

2.2.3.6. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Material Maju “Inovasi

Biomassa Menjadi Sumber Pendapatan Daerah“. Senin 17 Juli 2017

Bertempat di Hotel Aryaduta Jl. KKO Usman&Harun 44-48 Jakarta. Pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Komisi Teknis Material Maju melaksanakan rapat Focus group discussion ( FGD ) yang dihadiri oleh Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua komisi teknis Material Maju ), Prof.Dr. Ridwan, Prof.Dr.Ir. Bambang Sunendar, M,Eng, Ir. Budi Susanto Sadiman, Ir. Achdiat Atmawinata, Dr.Ir. Ahmad Sobandi, M,Eng, Dr. Nurul Taufiqu Rochman, B.Eng, M.Eng, Prof. Ir. Jamasri, Ph.D, Dr. Dwi Gustiono ( Asisten Komisi teknis Material Maju ),Dr. Ir. Haryono, M.Sc ( Ketua Komisi teknis pangan dan pertanian ) , Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto ( Ketua komisi teknis Energi ), perwakilan Dewan Riset Daerah ( DRD ), para Narasumber, para undangan dan staff Sekretariat.

Gambar 22. Sesi foto bersama Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Material ‘ Inovasi Biomassa Menjadi Sumber Pendapatan Daerah”.

Tema yang diambil dalam Focus group discussion ( FGD ) Komisi teknis Material Maju adalah “ Inovasi Biomassa Menjadi Sumber Pendapatan Daerah “, yang diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Ketua DRN. Dalam kesempatan itu Ketua DRN menyampaikan terimakasih atas kehadiran para peserta dan melaporkan salah satu tujuan pembentukan yakni sebagai pemberi masukan kepada Menristekdikti untuk mendukung Nawacita. Pada Nawacita tidak ada kata riset, yang ada adalah kata daya saing (Nawacita 6). Kata kunci penting untuk mendukung daya saing adalah inovasi. Melalui inovasi diharapkan Indonesia dapat mewujudkan potensi besar GDP menjadi kenyataan.

Ketua Komisi teknis Material Maju Dr. Utama Padmadinata menyampaikan agar FGD ini menjadi langkah terobosan untuk memanfaatkan biomasa menjadi sumber ekonomi / perekonomian masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Indonesia, merupakan sumber biomassa yang sangat besar, klhususnya dari industri agro (pertanian, perikanan, peternakan), yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk material maju untuk didiimplementasi di berbagai sector/ industri. Untuk itu, kerjasama ABG (konsep Triple Helix) diharapkan dapat berperan secara sinergi untuk meningkatkan dan pengembangan perekonomian dan industrialisasi berbasis biomasa.

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/506-rapat-fgd-komtek-mm-17-8-2017

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/506-rapat-fgd-komtek-mm-17-8-2017


| 49

Pemaparan oleh Narasumber :

1. Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si - Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kekayaan hayati Indonesia luar biasa besar, namun hingga kini belum ada data akurat yang mengukur besarnya potensi biomass di Indonesia. Di sisi lain kebijakan pemanfaatan biomass dalam teknologi material secara eksplisit juga belum ada, sementara itu pemanfaatan sumber daya hayati di Indonesia melibatkan berbagai institusi dan kementerian yang masih bersifat egosektoral. Untuk meningkatkan dan pengembangan perekonomian dan industrialisasi berbasis biomasa, diperlukan scenario ekonomi, dengan referensi di Korea. Di masa lalu sudah diinisiasi pengembangan perekonomian dan industrialisasi oleh Menristek Habibie, dengan industri strategis yang berhasil memproduksi produk-produk teknologi, tetapi belum dapat melaksanakan pemasaran dengan baik. Untuk masuk pasar, harus mempunyai keunggulan tertentu / uniqueness (misalnya low cost, atau mempunyai fungsi khusus).

2. Dr. Syaifullah Muhammad - Universitas Syiahkuala

Tema yang disampaikan dalam FGD ini adalah Industri NILAM Aceh yang merupakan salah satu produk unggulan berbasis sumber daya hayati lokal yang melimpah.Suatu paradoks yang terjadi di Aceh dimana kekayaan sumber daya alam, belum memberikan kesejahteraan pada masyarakat, karena tingkat kemiskinan masih tinggi (prosentase penduduk miskin nomor 7) yaitu di bawah rata-rata tingkat kemiskinan.

Nilam sebagai salah satu produk minyak atsiri, diharapkan dapat dijadikan model pengembangan perekonomian berbasis biomasa. Nilam yang merupakan bahan baku parfum dinilai sangat tepat mengingat keunggulan dan mempunyai uniqueness sebagai bahan parfum yang tidak dapat tergantikan (patchou oil).

3. Dr. Haryono – Ketua Komisi teknis Pangan dan Pertanian

Indonesia yang mempunyai potensi biodiversitas nomor satu di dunia belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian. Salah satu jenis sumber daya hayati yang menonjol adalah dari kelompok Palmae (antara lain mencakup kelapa sawit, kelapa, abaka, dan sagu yang kaya produk turunan) dan Malvaceae yang kaya serat-serat sebagai komposite untuk industri otomotif dan pesawat terbang.Oleh karena itu dalam membangun bidang pertanian yang fokus utamanya untuk penyediaan pangan, juga harus mampu mendukung bioindustri, biomasa dan bioenergi, berdasarkan ekoregion untuk menghasilkan produk unggulan tertentu.

4. Prof. Ir. Bambang Sunendar, Ph.D – Anggota Komtek Material Maju

Indonesia kaya akan sumber daya hayati sebagai sumber biomasa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material maju yang mempunyai nilai tambah tinggi. Salah satu jenis biomassa tersebut adalah Lignoselulosa terutama dari limbah agroindustri. Lignoselulosa mengandung lignin, hemiselulosa, dan selulosa, dan potensi dari residu agroindustri mencapai 20-30%. Pemanfaatan biomasa lignoselulosa sebagai biomaterial sangat luas yaitu untuk material karbon aktif, lignin, selulosa, biofuel, pakan ternak dan pupuk. Disamping itu dapat diproses menjadi material nano karbon (Graphene, Carbon Nanotube dan Grafit) dan nano selulosa (Nano selulosa Kristalin dan Nano selulosa Amorf) yang dapat diisolasi sebagai senyawa aktif seperti biosensor, thermal konduktor, ion, katalis dan sebagainya. Karena fungsinya tersebut, maka nano-selulosa dapat diaplikasikan di berbagai industry seperti pangan, kesehatan, elektronik, tekstil dan lingkungan.


50 |

5. Edi Wibowo - Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pendirian BPDP Kelapa Sawit ini bertujuan untuk menstabilisasi harga sawit, yaitu terutama dengan membiayai produksi biodiesel yang sekaligus untuk mendukung Pemerintah dalam pengembangan bioenergi sebagai enrgi baru terbarukan. Pemanfaatan dana ini mencakup: (i) pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri, serta penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel, (ii) peremajaan perkebunan, (iii) litbang, (iv) pengembangan SDM, (v) Promosi Perkebunan, dan (vi) sarpras. Adapaun kegiatan litbang yang didukung adalah yang implementatif untuk industri, yang mencakup riset-riset untuk: (i) upaya peningkatan produktivitas/ efisiensi, (ii) peningkatan aspek sustainability, (iii) penciptaan produk serta pasar yang baru, dan (iv) peningkatan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki sumber biomassa yang sangat besar, khususnya dari industri agro (pertanian, perikanan, peternakan), yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk material maju untuk diimplementasikan di berbagai sector/ industri.

Pemanfaatan sumber biomassa di Indonesia melibatkan berbagai institusi dan kementerian yang masih bersifat egosektoral. Untuk meningkatkan dan pengembangan perekonomian dan industrialisasi berbasis biomasa, diperlukan scenario ekonom secara nasional seperti diterapkan di negara maju (contoh Korea).

Nilam sebagai salah satu produk minyak atsiri, diharapkan dapat dijadikan model pengembangan perekonomian berbasis biomasa karena memilikikeunggulan dankeunikan tersendiri;

Salah satu produk unggulan adalah pemanfaatan biomasa lignoselulosa sebagai biomaterial yang penggunaannya sangat luas yaitu untuk material karbon aktif, lignin, selulosa, biofuel, pakan ternak dan pupuk. Disamping itu dapat diproses menjadi material nano karbon (Graphene, Carbon Nanotube dan Grafit) dan nano selulosa (Nano selulosa Kristalin dan Nano selulosa Amorf).

Riset di bidang pemanfaatan biomassa dapat memanfaatkan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.


“Pembentukan konsorsium Riset di Bidang Intelligent

Transportasi System ( ITS )”. Selasa 5 September 2017.

Pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, Dewan Riset Nasional ( DRN ) Komisi Teknis Transportasi mengadakan FGD ( Focus Group Discussion ) yang bertema “PEMBENTUKAN KONSORSIUM RISET DI BIDANG INTELLIGENT TRANSPORTASI SYSTEM ( ITS ) “, bertempat diruang rapat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.


| 51

Gambar 23. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Transportasi “ Pembentukan konsorsium Riset di Bidang Intelligent Transportasi System ( ITS )”.

FGD ( Focus Group Discussion ) dibuka oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional yang

mewakili Ketua Dewan Riset Nasional, dalam sambutannya Sekretaris Dewan Riset Nasional meminta maaf kepada para hadirin dikarenakan ketidak hadirannya Ketua Dewan Riset Nasional karena ada Seminar Internasional di Surabaya, ucapan terima kasih kepada para undangan , narasumber dan para anggota konsorsium Intelligent Transportasi System (ITS), Bahwasannya Dewan Riset Nasional selalu mendorong dan merasa perlu adanya pembentukan Konsorsium riset dibidang transportasi modern yaitu Intelligent Transportasi System ( ITS ), dengan penggabungan para pelaku transportasi, Pemerintah, pihak swasta dan beberapa Peguruan tinggi.

Selanjutnya FGD dilaksanakan dengan mendengarkan pemaparan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

Narasumber.

a. Badan Pengatur Jalan Tol - Wahyudi Mandala, memaparkan topik “ Persiapan Implementasi Cashless System “

Kepala Bidang Operasi dan Pemeriharaan BPJT mengatakan bahwasannya panjang jalan tol di Indonesia saat ini sudah ada 1016 KM, jumlah ruas tol 36, dengan lalu lintas harian rata-rata mencapai 4,9 juta kendaraan dengan pendapatan tahunan mencapai 12 Triliun Rupiah. Saat ini jalan tol di Indonesia ada 5 : Trans Sumatera (Tol dipulau Sumatera), Trans Jawa ( Tol dipulau Jawa ), Non Trans, Jabodetabek,Tol Sulawesi

Latar belakang pentingnya pengembangan Intelligent Transport System ( ITS ) jalan Tol karena volume kendaraan dijalan tol terus meningkat berpotensi mengakibatkan permasalah antara lain : Kemacetan, Peningkatan jumlah kecelakaan, Life cycle jalan yang semakin pendek, Biaya operasional semakin meningkat dan Proses pemantauan dan pengawasan yang semakin sulit karena jumlah dan panjang jalan tol yang terus bertambah.

Tujuan pengembangan Intelligent Transport System ( ITS ) jalan Tol adalah agar menciptakan pelayanan jalan tol yang efektif, efisien, informative, aman, nyaman dan berkelanjutan. Dengan adanya system informasi jalan tol, transaksi tol non tunai, system pengendalian angkutan berat, system informasi keadaan darurat, system manajemen asset dan system ruang kendali.


52 |

b. Kepala Fintech Office Bank Indonesia – Pungky Purnomo Wibowo

Kepala Fintech Office dari Bank Indonesia menyampaikan pentingnya pengembangan Intelligent Transport System ( ITS ) jalan Tol, sesuai arahan Presiden RI pada 26 April 2016 yang meminta Menteri PU PR agar antrian digerbang tol itu dihilangkan dengan menggunakan aplikasi – aplikasi sensorik yang langsung dihubungkan dengan account di Bank”. Oleh karena itu kementerian PU PR dan Bank Indonesia mencapai kesepakatan kerja sama bersama ada 4 tahapan elektronik pembayaran tol :

1. Elektronifika dijalan tol dimulai pada Oktober 2017

2. Integrasi jalan tol dimulai pada Desember 2017

3. Integrasi jalan tol dengan konsorsium ETC dimulai pada Desember 2017

4. Multi lane free flow pada Desember 2018

Prinsip Implementasi Elektronifikasi Jalan Tol dapat Terciptanya interkoneksi dan interoperabilitas pada setiap tahapan elektronifikasi mengikuti adopsi penerapan teknologi dimulai dari 2 SAM Multi applet hingga penerapan teknologi MLFF dan sinergi dengan sistem pembayaran lainnya sehingga tercipta interkoneksi pada skala nasional Mempertimbangkan nilai investasi yang telah dilakukan ,Tidak menimbulkan rente ekonomi yang memperlambat proses penyelesaian transaksi dan menimbulkan biaya Tidak menciptakan eksklusifitas sehingga penetrasi non tunai pada jalan tol dapat tercapai melalui kemudahan ketersedian pilihan dari multi issuer dan menghilangkan ketergantungan pada satu pihak.

c. Konsorsium Intellegent Transportation System – M Aditya

ITS Indonesia mempunyai Point menyajikan kenyamanan dan kemudahan dalam bidang transportasi , Penerapan teknologi transportasi sangat banyak melibatkan berbagai pihak dalam memberikan dan meningkatkan kelancaran, keamanan, kenyamanan dan pengembangan teknologi dibidang transportasi seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan berbagai lembaga – lembaga terkait dibidang transportasi. ITS Indonesia merupakan bagian dari ITS asia pacific yang selalu berkoordinasi dengan berbagai Negara-negara maju di Dunia yang telah lebih dulu mengembangkan teknologi-teknologi dibidang transpotasi, sehingga ITS Indonesia bisa lebih banyak belajar atau mencontoh Negara-negara asia pacific yang sudah maju. Karena teknologi sangat bisa membantu / bagian untuk mengatasi masalah – masalah didalam sektor transportasi.Latar belakang Its Indonesia: Macet, Polusi, Kecelakaan dan Ketidak pastian jadwal

Di kota - kota tersebut setiap layanan ITS perkotaan sudah terintegrasi dengan layanan ITS nasional. Keberhasilan di tiga kota tersebut dijadikan percontohan untuk diimplementasikan pada kota - kota lainnya., ITS Indonesia dirancang dengan menerapkan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat layanan informasi sarana transportasi kepada penumpang secara real time. " Penerapan ITS diIndoensia dapat membantu mengurangi kemecatan, sehingga perjalanan menjadi lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan sehingga membantu pengendalian lalu lintas dan menurunkan resiko kecelakaan. Ia mengungkapkan, penerapan dan pengembangan sistem transportasi cerdas di Indonesia dilakukan oleh ITS Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yan berdiri 26 April 2011, beranggotakan kalangan akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah.

d. Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Wiwiek Joelijani

Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktur Jendral Penguatan Inovasi dapat memberi bantuan dana, Bidang utama teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energy,transportasi, pangan, kesehatan dan obat,


| 53

bahan baku dan material maju, didalam pendanaan inovasi apabila suatu riset sudah berkembang dan sudah siap dikomersialisasikan. Tujuan program insentif Inovasi litbang Industri adalah mendorong daya saing Nasional ,peningkatan hasil penelitian industry, Komersialisasi hasil riset industry dan sinergi triple helix.

Proses seleksi yang dilakukan berupa penerimaan proposal, seleksi subtansi, seleksi presentasi dan fact finding. Pendanaan Dirjen Inovasi ada beberapa macam seperti inovasi pendanaan perguruan tinggi, inovasi pendanaan perusahaan dan inovasi pendanaan Industri.

KESIMPULAN:

Intelligent Transport System ( ITS )dapat diperapkan di jalan Tol dengan tujuan agar menciptakan pelayanan jalan tol yang efektif, efisien, informative, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Aplikasi – aplikasi sensorik dapat dihubungkan langsung dengan account di Bank. Oleh karena itu kementerian PU PR dan Bank Indonesia mencapai kesepakatan kerja sama dalam menerapkan elektronik pembayaran tol.

Konsorsium ITS diperlukan untuk memperlancar proses penerapan ITS karena sifatnya yang muliti disiplin dan multistakeholder baik dalam tahapan riset, pengembangan dan penerapannya.

Kementerian Ristekdikti memiliki program pendanaan insentif Inovasi Litbang Industri yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan ITS.

2.2.3.7. Seminar Nasional "PERAN PII DALAM REKONSTRUKSI SISTEM

PRODUKSI DAN INOVASI PERTANIAN RAKYAT BERORIENTASI

INDUSTRI" dan Konvensi Bidang Kejuruan Teknik Pertanian-

Persatuan Insinyur Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober

2017

Gambar 24. Sesi foto bersama seminar nasional “ Peran PII dalam Rekontruksi system

Produksi dan Inovasi Pertanian rakyat berorientasi Industri”.


54 |

2.2.3.8. Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pertahanan dan

keamanan “Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan

Teknologi Kemenristekdikti”. Jumat 3 November 2017.

Gambar 25. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan

“Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan Teknologi Kemenristekdikti”.

Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional mengadakan acara

FGD dengan topik “Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan Teknologi Kemenristekdikti” pada tanggal 3 November 2017 di Ruang Rapat Balitbang Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Acara ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komtek Hankam DRN, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ingdan melibatkan Para Nara Sumber dari Pemerintah, (Balitbang Kemhan diwakili Kapus Strahan, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti diwakili Ibu Ermalina, Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti), Konsorsium Riset (Drone, Rudal, Radar, Satelit, Sistem Integrator), dan Anggota Komtek Hankam.

Acara pertama dimulai dengan pembukaan dari Ketua Komtek Hankam DRN, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing yang memaparkan tujuan FGD hari ini yaitu : 1)Memperoleh masukan dan diskusi mengenai arah dan kebijakan pengembangan teknologi yang diinginkan oleh Pemangku Kebijakan baik Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Ristekdikti. 2) Memperoleh masukan dan diskusi mengenai kondisi progress kegiatan masing masing konsorsium produk teknologi alpalhankam. 3) Merumuskan langkah-langkah penting untuk penguatan kinerja dan kerjasama masing masing konsorsium. 4) dan Memperoleh masukan dan dukungan dari Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, TNI, Industri Pertahanan.

Agenda selanjutnya paparan dari Kapus Litbang Strahan, Laksma TNI Ir. Agus Rustandi, M.Eng.Sc, MMDS memaparkan 1) Beberapa fungsi dan tugas Kemhan. 2) Menyatakan program overview Litbang Kemhan untuk fokus 7 Program KKIP. 3) Menyarankan untuk adanya kemandirian dan minmal tingkat perawatan. 4) Dan menyatakan permasalahan penguasaan kemandirian antara lain teknologi komunikasi, dalam hal ini system data link.

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/555-rapat-fgd-arah-dan-kebijakan-riset-dan-pengembangan-teknologi-kemenristekdikti-komisi-teknis-pertahanan-dan-keamanan-3-november-2017


| 55

Nara sumber selanjutnya dari perwakilan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Ibu Ermalina yang memaparkan 1) Banyaknya hasil penelitian yang memiliki TRL rendah dan masih dalam skala lab.2) Adanya gap keterkaitan sinergi kegiatan litbang Balitbang Kemhan dengan Kemristekdikti, sehingga kesannya berjalan sendiri.3) TA 2018, target skema Insinas 70% diutamakan akan diberikan kepada konsorsium, sedangkan 30% diberikan untuk individu dan kemitraan.4) dan Probangkuat TNI dan Polri harus secara konsisten dilaksanakan oleh pelaku litbang, industri dan pengguna.

Paparan selanjutnya dari Ditjen Penguatan Inovasi, Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

(1) Kurangnya sinergitas kegiatan riset yang dilakukan lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan kegiatan riset untuk kebutuhan industri dan kebutuhan pengguna karena orientasinya hanya untuk keilmuan dan kompetensi.

(2) Permasalahan kegiatan litbang di industri pertahanan, antara lain: investasi litbang merupakan cost, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan masih belum berjalan dengan baik, pangsa pasar terbatas sehingga mempengaruhi harga produk, tidak konsistennya kepastian pemesanan berdampak kepada investasi production line, Cash flow berdampak pada kebutuhan pendanaan dan penerapan pohon industri terhadap industri utama, industri komponen, industri material, industri litbang, belum terdukung secara terintegrasi.

(3) Tantangan yang dihadapi antara lain: kemandirian industri pertahanan dalam teknologi, material dan komponen, pemenuhan kebutuhan alpalhankam, minimal untuk MEF, strategi untuk fokus dan sinergi termasuk implementasinya, penataan peran kelembagaan baik secara sentralisasi maupun disentralisasi, penguasaan teknologi di dalam negeri masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan peranan strategi alih teknologi, melalui pilar inovasi industri pertahanan..

Tanggapan dari para peserta FGD terkait dengan pemaparan para narasumber adalah sebagai berikut:

ITB: Mengusulkan agar Instansi Litbang diberikan otonomi untuk mengelola riset Nasional

BPPT: Perlunya menumbuh kembangkan lembaga litbang untuk membina industri pemula, mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium termasuk area pengujian lapangannya serta sarana dan prasarana litbang untuk alpalhankam perlu mengadopsi standardisasi militer yang berlaku.

PT LEN: Menyampaikan bahwa program konsorsium Radar Pertahanan Nasional tidak berjalan dengan baik, perlu didefinisikan oleh Pemerintah apa produk programnya dan secara konsisten fokus untuk melaksanakannya. Berdasarkan pengalaman, sulit untuk mendapatkan alih teknologi desain dari produsen teknologi luar negeri, kecuali untuk kepentingan manufaktur.

PT Pindad: Menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi untuk membuat suatu produk alut sista yang baru, industri indhan belum mampu, keberpihakan dan kesempatan yang diberikan pengguna terhadap produk buatan dalam negeri harus kuat dan konsisten untuk digunakan secara bertahap, pada akhirnya hingga memenuhi spesifikasi teknis yang diinginkan, perlu ditentukan siapa dari para industri yang boleh mengerjakan pembuatan sebuah produk alpalhankam dan dalam waktu berapa lama harus selesai.

PT PAL: Menyampaikan bahwa belum ada roadmap yang jelas tentang kebutuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan karena industri dalam negeri perlu kepastian pasar.

LIPI : Menyampaikan bahwa arah litbang produk alpalhankam, implementasinya belum jelas, program litbang alpalhankam belum bersinergi secara baik, masing-masing lembaga


56 |

litbang melakukan kegiatan sendiri, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi khusus masih kurang dari cukup.

Polri : Menyampaikan bahwa perlu dilakukan suatu forum untuk belanja masalah kebutuhan produk almatsus Polri dan DRN diminta memfasilitasinya.

Ditjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti: Menyampaikan perlunya ditunjuk leader dalam program konsorsium dan perlu adanya kebijakan menugaskan SDM ahli di perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk membantu industri, dalam struktur kelembagaan, perlu adanya kebijakan revitalisasi misi lembaga litbang untuk mendukung kemandirian penguasaan teknologi produk alpalhankam yang dibutuhkan pengguna, roadmap yang dibuat adalah roadmap industri berdasarkan produk alpalhankam.

KESIMPULAN

Berikut ini beberapa kesimpulan akhir dari FGD Komtek Hankam DRN yang telah dilaksanakan :

1. Ada kesenjangan antara sinergitas kegiatan litbang rancang bangun produk alpalhankam dan antara Balitbang Kemhan dan Kemristkdikti.

2. Antara Industri dan penguna pada kondisi saat ini sudah terjalin hubungan yang cukup baik, permasalahannya adalah probangkuat pengguna harus jelas, komitmen dan konsisten untuk dijalankan dalam suatu kurun waktu.

3. Investasi yang dibangun oleh industri dalam membuat produk alpalhankam tergantung pada konsisten Pemerintah untuk menjalankannya dan sebaiknya diatur dalam peraturan UU.

4. Perlu dibuat program untuk konsorsium litbang untuk membuat rancang bangun produk program prioritas KKIP terhadap kemandirian produk alpalhankam.

5. DRN perlu membuat ekosistem pengembangan kemandirian teknologi alpalhankam, untuk mengakomodasi kepentingan pengguna terhadap kebutuhan operasi, industri untuk kepentingan bisnis, dan lembaga litbang untuk kepentingan penguasaan teknologinya.

2.2.3.9. Rapat Focus Group Discussion (FGD), Komisi Teknis Pertahanan

dan Keamanan “Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri

Pertahanan dan Keamanan”. Senin 27 November 2017.

Pada hari Senin tanggal 27 November 2017, komisi teknis Pertahanan dan Keamanan

Dewan Riset Nasional yang bekerjasama dengan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi melakukan FGD (Focus Group Discussion) Konsorsium Industri Pertahanan dan Keamanan, yang bertemakan “Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri Pertahanan dan Keamanan”. FGD dilaksanakan di Graha Pindad, PT. PINDAD, Jl. Gatot Subroto No. 517 Bandung Jawa Barat.

Tujuan FGD adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh rumusan untuk memperkuat kinerja konsorsium dalam pengembangan produk Alpahankam dengan pendalaman pada pengembangan produk Alpahankam di PT Pindad Pesero

b. Memperoleh rumusan untuk mengefektifkan program insentif riset untuk pengembangan produk Alpahankam

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/555-rapat-fgd-arah-dan-kebijakan-riset-dan-pengembangan-teknologi-kemenristekdikti-komisi-teknis-pertahanan-dan-keamanan-3-november-2017


| 57

c. Memperkuat sinergi konsorsium dari akademisi, industri dan lembaga pemerintah dalam pengembangan produk Alpahankam

Gambar 26. Focus Group Discussion (FGD) Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan “

Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri Pertahanan dan Keamanan”.

FGD diawali dengan sambutan pembukaan oleh Ketua Komisi teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional (DRN) dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dan diskusi.

a. Pembukaan oleh Ketua Komtek Hankam – DRN (Dipl.Ing Bambang Teja)

Ketua Komtek Hankam menyampaikan bahwa tema FGD ini adalah Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri Pertahanan dan Keamanan. Tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka membangun Konsorsium industri yang kompeten, dengan mererapkan konsep utama inovasi yakni Inovasi = Invensi*Komersialisasi. Oleh karena itu pada FGD ini mengundang Narasumber yang relevan para stakeholder yang terkait.

Kegiatan riset selama ini dinilai masih terfokus pada output invensi dan publikasi, sehingga tidak sampai pada Komersialisasi. Untuk itu, pada FGD ini diharapkan bahwa invensi yang telah dihasilkan dapat dihilirasi di industri. Dalam hal ini adalah Industri Hankam di PINDAD yang pengunanya terutama adalah TNI dan POLRI. Namun demikian konsep konsorsium dengan menghimpun ABG tetap diberlakukan.

Selanjutnya diharapkan PINDAD dapat menyampaikan produk-poduk apa yang diunggulkan untuk mendapatkan tanggapan dalam upaya membangun konsorsium dengan prinsip-prinsip proses inovasi

b. Presentasi PINDAD (Dr. Ade Bagdja): Konsorsium Untuk Penguatan Kinerja Industri Pertahanan dan Keamanan

Berbagai produk dari PINDAD difokuskan untuk produk-produk khusus yang dibutuhkan oleh TNI dan Kepolisian, sehingga diperlukan penguasaan teknologi. Produk-produk tersebut yang akan diproduksi sampai tahun 2024, adalah: (i) Komodo, (ii) Anoa, (Badak, Amphibius), dan (iv) Medium Tank.

Untuk melaksanakan program tersebut telah disusun petajalan (roadmap) untuk masing-masing produk, dan juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai instansi litbang di dalam negeri dan melalui kerjasama internasional dengan prinsip saling menguntungkan.


58 |

Pada kesempatan ini diharapkan berbagai masukan untuk proses hilirisasi dan industrialisasi produk-produk Hankam. Bagaimana untuk mendorong inovasi, arah kebijakan dan strategi dan terutama dukungan Kemenristekdikti untuk akselerasi dan penguatan industri Hankam.

c. Pembicara Narasumber

(1) Direktur Jenderal Potensi Kemanan, Kementerian Pertahanan : Kebijakan Kementerian Pertahanan dalam Pengembangan Produk Alpahankam

Isu-isu pokok pada industri Hankam yang sedang dilaksanakan dengan konsep konsorsium adalah sebagai berikut:

- Upaya kerjasama internasional diteruskan (Perancis, Turki, Korea dsb), untuk menciptakan program / proyek bersama, karena berbasis pada kebutuhan, dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam melaksanakan kerjasama yang sudah disepakati harus konsisten dilaksanakan dengan baik.

- Produk-produk industri Hankam pada umumnya tidak feasible/ layak - Offset, yang besarnya 80%, misalnya Sukhoi, sering bermasalah, karena industri kita

tidak faham - UU No. 16/2012 (KKIP) melakukan sidang 2 kali/ tahun, untuk legalisasi dan sesuai

instruksi presiden harus dilakukan berdasarkan roadmap dan dilakukan audit teknologi

- Fokus 7 alutsista yang akan dilaksanakan diperlukan Roadmap, dan Roadmap disarankan disusun oleh Kosorsium (kapal selam, rudal, radar, …) dan Konsorsium tersebut harus dilaksanakan berdasarkan suatu sistem kerja.

- Target negara menguasai 60% Alutsista dinilai sudah cukup. Dan ini harus dikerjakan oleh industri, bukan orang niaga.

- Pada industri Hankam, konsorsium perlu dimulai sejak dari Litbang baru ke konsorsium industri.

(2) Dirjen Penguatan Inovasi – Kemenristekdikti (Dr. Jumain Appe): Arah dan Kebijakan Inovasi Teknologi Kemenristekdikti.

Industrialisasi adalah bentuk implementasi dari inovasi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian nasional. Untuk itu, sistem pengajaran di perguruan tinggi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan industri, termasuk industri Hankam. Dengan demikian perguruan tinggi sebagai agen untuk membangun SDM yang kompeten harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, yang sekaligus dapat mendukung inovasi melalui proses hilirisasi hasil riset.

Forum lain juga sedang dikembangkan forum di 8 bidang (Pangan , Kesehatan, dst). Melalui forum ini diharapkan dapat mempertemukan komponen ABG, yang sebetulnya sudah kita miliki.

Industri Pertahanan baru 30% kemandiriannya, sehingga perlunya ditingkatkan. Melalui forum inovasi diharapkan dapat menjalin kerjasama, sehingga industri pertahanan dapat ditingkatkan kemampuannya.

Lima pilar pendukung dalam pengembangan industri Hankam yakni: (i) industri, (ii) teknologi, (iii) Sumber daya infrastruktur, (iv) Institusi dan (v) anggaran. Dengan kesiapan 5 pilar ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang handal. Permasalahan yang dihadapi adalah dengan dana litbang sudah besar, tetapi produk yang dihasilkan belum sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, walaupun sudah ada peningkatan kemampuan ( produk, kandungan local, SDM, dan infrastruktur).


| 59

Industri nasional perlu diarahkan ke nilai tambah agar dapat bersaing. Dengan kata lain inovasi harus dapat berpengaruh positif (nilai tambah, lapangan pekerjaan, dst), namun perlu diminimalisir inovasi yang destruktif.

Proses pengembangn inovasi harus berjalan, dan lembah kematian harus dapat dihindari. Untuk itu proses inovasi perlu dilakukan secara konsorsium, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya oleh Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS (Konsep Pak Habibie).

Proses ini dapat dikatakan sebagai proses alih teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan actor inovasi dalam bentuk kerjasama konsorsium inovasi, dengan mengikuti tatakerja kerekayasaan yang terdiri adri WBS-WBS. Selanjutnya pemilihan scenario inovasi perlu menjawab berbagai isu penting seperti kandungan local, offset dan imbal dagang.

Dalam KKIP, industri Pertahanan sudah diatur, misalnya prinsip pengadaan Alutsista, dan sebagainya. Dan Kemenristek pada dasarnya mendukung hulu-hilir, dimana konsorsium harus bersifat institusional, mengingat saat ini konsorsium masih banyak yang individual/ perorangan.

d. Diskusi

(1) Forum diskusi mencatat bahwa Alpahankam yang umumnya terdiri dari subsistem yang bersifat multifungsi akan lebih efektif apabila dikembangkan dengan skema konsorsium. Forum menyetujui saran dari Dirjen penguatan inovasi agar konsorsium yang saat ini lebih banyak bersifat individual harus mulai diubah menjadi konsorsium yang lebih bersifat institusional.

(2) Konsorsium diperlukan untuk mengatasi kecilnya anggaran Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekinhan). Sinergi konsorsium yang mengikutsertakan Kemenhan, Kemenristek-dikti serta kementerian dan lembaga lain akan memperkuat dukungan terhadap kegiatan Bangtekinhan. Kemenhan dapat menjadi koordinator kegiatan Bangtekinhan. Kegiatan konsorsium antar kementerian dan lembaga tersebut harus siap menghadapi tantangan dalam mensinkronisasikan program karena mitra kerja DPR masing-masing kementerian dan lembaga berbeda.

(3) Forum diskusi mencatat bahwa interaksi antara industri Hankam dengan para pengguna belum terjadi secara intensif. Dari diskusi yang terjadi, forum mencatat para pengguna belum secara aktif berpartisipasi dalam mendorong pengembangan produk di industri Hankam nasional. Pengembangan produk Alpahankam akan menjadi lebih efektif apabila pengguna produk dalam hal ini TNI dan Polri dan pengguna lain seperti Bakamla ikut serta secara aktif dalam pengembangan produk di industri Hankam nasional.

(4) Forum diskusi menyarankan bahwa konsorsium yang melibatkan berbagai stakeholders yang relevan yakni dari kalangan pengguna (TNI, POLRI, BAKAMLA), dari akademisi (perguruan tinggi), dan dari instansi pemerintah (Balitbang Hankam, LAPAN, BPPT, LIPI) dapat dipimpin oleh sektor industri. PT. PINDAD, PT PAL, PT. DI, PT Dahana, PT LEN, PT Inti diharapkan dapat menjadi Koordinator konsorsium dalam pengembangan teknologi Hankam sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

(5) Forum diskusi mencatat bahwa konsorsium akan menjadi lebih efektif apabila mengacu pada kebijakan makro pengembangan industri hankam nasional. Forum diskusi sangat berharap Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dapat bersidang untuk memberikan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan strategis industri hankam terkini.


60 |

(6) Forum diskusi mencatat bahwa regulasi yang mengatur Bangtekinhan perlu diperkuat. PP turunan dari undang-undang tentang industri pertahanan harus segera disusun dan diterbitkan.

(7) Forum diskusi mencatat perlunya percepatan kemandirian dalam produksi propelan, munisi kaliber kecil dan kaliber besar.

e. Kesimpulan

(1) FGD berjalan sangat intensif, nara sumber yang diundang semuanya hadir (meskipun perlu pengaturan waktu pemaparan karena padatnya agenda para nara sumber). Peserta FGD yang hadir mewakili kelompok Akademisi, industri dan sektor pemerintah terkait. Hampir seluruh peserta menyampaikan masukan yang sangat positif sesuai dengan peran dan fungsinya dalam pengembangan industri Hankam.

(2) Konsorsium Bangtekinhan menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan sumber daya finansial, tenaga ahli serta sarana dan prasarana. Untuk memperkuat sinerginya diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dalam bentuk keputusan KKIP maupun peraturan perundangan yang dapat menjadi acuan dari semua pihak yang terlibat dalam konsorsium.

(3) Insentif baik untuk riset dan pengembangan maupun inovasi di bidang Hankam yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti perlu ditingkatkan untuk mendorong tumbuhnya hasrat untuk membangun konsorsium mulai dari kegiatan riset dan pengembangan sampai dengan kegiatan inovasi di lingkungan industri Hankam.

2.2.4. Rapat Komisi Teknis

Rapat Komisi Teknis membahas pelaksanaan tugas Komisi Teknis masing-

masing sesuai bidangnya. Rapat ini dihadiri oleh Anggota Komisi Teknis dan

Asisten Komisi Teknis dan dapat dihadiri oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional.

Rapat Komisi Teknis diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh

Ketua Komisi Teknis.

2.2.4.1. Komisi Teknis Pangan Dan Pertanian

a. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Rabu 7 Juni 2017

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, Komisi Teknis Pangan dan Pertanian mengadakan rapat yang ketiga di Ruang Rapat DRN, Gedung BPPT I, Jl. M.H. Thamrin No.8. Rapat dihadiri oleh Dr. Ir. Haryono, M.Sc (Ketua Komtek Pangan & Pertanian), Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris DRN), Sakri Widhianto, S.Teks, MM, Ir. Utama Kajo, Prof. Dr. Herdis, M.Si (Asisten Komtek Pangan & Pertanian), Prof. Dr. Suyanto Pawiroharsono (Staf Profesional) dan serta para staf sekretariat.


| 61

Gambar 27. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian , Ruang Rapat DRN

Rapat tersebut membahas mengenai isu-isu permasalahan pergeseran pola konsumsi, impor gandum yang meningkat, industri pangan lokal yang tidak berkembang (bahan dasar yang belum terstandarisasi, skala usaha masih kecil, dan lokasi tersebar acak), kebijakan Pemerintah mengutamakan beras sebagai bahan pokok sehingga pangan lokal terabaikan, kebijakan riset serta kebijakan pangan dan pangan lokal yang berlaku saat ini.

Kesimpulan dalam rapat tersebut terdapat butir-butir rekomendasi, yaitu perlu membuat pembangunan hulu hilir pangan dengan pendekatan industralisasi, melakukan sosialisasi e-marketing di kalangan petani, adanya pembinaan Pemerintah dalam standarisasi proses dan kualitas produk bahan dasar pangan lokal serta perlu penegakan aturan penyerapan produk lokal sebagai prasyarat impor dan bahkan intinya Negara harus menjadikan pangan lokal sebagai bagian dari pemenuhan pangan Nasional. Pertemuan rapat selanjutnya akan membahas Briefing NotePangan dan Pertanian.

b. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Selasa 1 Agustus 2017

Pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017 , Dewan Riset Nasional Komis Teknis Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian mengadakan rapat di Ruang Rapat Balitbang Industri, Lt. 19 Gedung Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav 52-53, Jakarta Selatan. Dengan tema : “ SINERGI KEGIATAN NASIONAL DI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA MENDORONG HILIRISASI INDUSTRI PRODUK MINYAK SAWIT “.

Rapat Komisi teknisPangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional “Sinergi Kegiatan Nasional di bidang Inovasi, Riset dan Pengembangan Teknologi dalam Rangka Pengembangan Produk Hilir Minyak Kelapa Sawit ” dibuka secara resmi oleh Ketua Komtek Pangan dan Pertanian. Tujuan rapat kali ini yang digagas oleh Dewan Riset Nasional dan Kementerian Perindustrian dan lembaga terkait adalah untuk memperkuat hilirisasi dan Inovasi dengan strategi inovasi harus terjadi oleh karena itu kita perlu adanya Undang-undang Inovasi, karena Undang-undang Inovasi sangat penting sebagai pegangan atau peraturan yang jelas didalam inovasi.


62 |

Gambar 28. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian , Ruang Rapat Kementerian

Perindustrian

Ketua Komisi komtek Pangan dan Pertanian DRN Dr.Ir. Haryono, M.Scmenyampaikan selamat datang kepada peserta rapat serta ucapan terimakasih kepada Kepala Badan Litbang Kementerian Perindustrian atas fasilitas, tempat dan sarana sehingga terselenggaranya rapat Komtek Pangan dan Pertanian tentang “ Sinergi Kegiatan Nasional di bidang Inovasi, Riset dan Pengembangan Teknologi dalam Rangka Pengembangan Produk Hilir Minyak Kelapa Sawit ”.

Dalam sambutannya Ketua Komisi teknisPangan dan Pertanian DRN menyampaikan dalam era digital dan era bioekonomi sekarang, industri kelapa sawit merupakan pilihan utama di Indonesia. Guna menghadapi dinamisnya perkembangan teknologi dan dunia perdagangan saat ini perlu gerakan yang lincah dan dinamis dengan melibatkan riset dan inovasi. Hilirisasi sudah pasti melibatkan inovasi. Banyak pihak di Indonesia yang telah melakukan riset dan melakukan inovasi tentang hilirisasi minyak kelapa sawit namun belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu diperlukan koordinasi dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga riset, swasta dan komunitas untuk bersinergi sehingga hasil yang kan diperoleh lebih optimal.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Industri dan Kekayaaan Intelektual Ir. Herman Supriadi, MM. Menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Badan Litbang Kementerian Perindustrian tidak dapat hadir dalam acara ini. Dalam sambutannya Kapus Litbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intektual menyampaikan bahwa riset industri harus dipahami sebagai riset yang menyeluruh mulai dari riset dasar sampai riset aplikasi yang ujungnya industri guna memenangkan persaingan usaha. Karena itu kita harus meluruskan bahwa riset yang dilakukan harus menyentuh seluruh rantai industri sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Riset yang dilakukan harus bersinergi tidak hanya terbatas pada A-B-G tapi semua pihak yang terlibat. Dalam era digital ini kita harus terlibat dan menyesuaikan diri dengan era yang berlangsung dan kita perlu kecepatan dalam riset dan inovasi karena saat ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil tetapi yang cepat bisa mengalahkan yang lambat.

Acara ini mengundang beberapa pembicara diantara :

1. Prof. Dr. Erliza Hambali Direktur Surfactan and Bioenergy Research Center (SBRC-IPB)

2. Dr. Gede Wibawa dan Dr. Ir. Donald Siahaan (Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 3. Ir. Umar Habson, MM. (Balai Besar Industri Agro Bogor)


| 63

4. Dr. Paul Wassell (Head of R &D Innovation Sinar Mas PTSmart Tbk) 5. Ir. Sakri Widhianto,S.Teks.MM. (Dewan Riset Nasionaldan Kementerian

Perindustrian)

Kesimpulan :

Dari paparan nara sumber dan diskusi yang dilakukan dalam rapat dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Pentingnya membangun datascience palm oil a. Sustainable palm oil b. Upaya membawa hasi linvensi ke komersial c. Upaya memperkuat sistem informasi kelapa sawit

2. Dari banyak masalah yang ada yang perlu diperhatikan antara lain adalah : Infrastruktur, konektivitas terkait palm oil industri dan regulasi yg bermuatan dukungan pendanaan

3. Rapat menyepakati dibentuk jaringan network yang bernama Palm Oil Innovation Network (POIN) untuk mewadahi berbagai konsorsium yg terkait kelapa sawit.

4. Pentingnya memberi perhatian pada pengembangan sentra usaha pengolahan kelapa sawit skala UKM.

5. Kementerian Perindustrian dan Dewan Riset Nasional akan mengkoordinasikan pembentukan Palm Oil Innovation Network (POIN).

c. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Jumat 13 Oktober 2017.


Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Komisi teknis Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional mengadakan rapat kerja diRuang rapat Dewan Riset Nasional di Jl. M.H. Thamrin No.8 di Jakarta. Yang dihadiri para anggotanya, Dalam rapat kali ini dalam rangka menindak lanjuti rapat Badan Pekerja yang dilakukan Dewan Riset Nasional apa-apa masukan dari Komisi Teknis pangan dan pertanian. Guna mempersiapkan pembentukan Konsorsium pangan dan pertanian yang akan diusulkan disidang paripurna II ( Kedua ) di Jakarta.

Menurut Ketua Komtek, selama ini telah dapat diidentifikasi berbagai isu strategis/ nasional yang dapat diusulkan untuk usulan konsorsium. Usulan konsorsium inovasi industri ini tidak saja untuk pengembangan produk hilir tetapi juga dapat menghasilkan


64 |

produk yang di dalam sistem pertanian menyelesaikan permasalahan di hulu, misalnya masalah bibit palsu dengan deteksi gen dan saprodi/ mekanisasi. Oleh karenanya, maka berdasarkan nomenklatur konsorsium dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu Tema, Topik dan Judul. Berbagai contoh isu / tema tersebut adalah: (i) Palm Oil baik di hulu (benih/ plasmanutfah) sampai di hilir (hilirisasi produk sawit), dan (ii) ICT dan Intellegence System for Agriculture.

Kesimpulan Rapat :

1) Pemahaman Konsorsium mempunyai 3 tingkatan, tingkatan, yaitu Tema, Topik dan Judul atau proyek;

2) Masing-masing Anggota DRN agar dapat menyiapkan / merancang draft usulan Konsorsium (Pimpinan, Anggota, Pembagian Kerja, dan sebagainya) sesuai dengan kompetensi masing-masing sebagaimana dibahas di atas dan selanjutnya akan didiskusikan lebih lanjut pada rapat tanggal 24 Oktober 2017, guna menentukan usulan konsorsium yang akan dikirim ke Kemenristekdikti

3) Rapat lanjutan akan diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2017; 4) Knowledge management DRN pada periode ini yang merupakan buah pemikiran

agar dapat dikelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan pada DRN yang akan datang.

d. Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Selasa 24 Oktober 2017.

Pada hari Selasatanggal 24 Oktober 2017, Komisi Teknis Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional mengadakan rapat kerja yang ke 6 diruang rapat Dewan Riset Nasional di Jl. M.H. Thamrin No.8 di Jakarta. Yang dihadiri para anggotanya,dalam paparannya ketua Komisi Teknis Pangan Dan Pertanian mengatakan bahwa 45 % atau sekitar 5 juta hektar kebun kelapa sawit merupakan milik rakyat yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Saat ini bibit palsu kelapa sawit sudah banyak beredar di perkebunan kelapa sawit rakyat hampir mencapai 40%. Hal ini sangat merugikan karena produktivitasnya tidak jelas.Selain itu banyak kelapa sawit yang ditanam di tempat yang tidak tepat sehingga perlu pendampingan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat untuk mendapat pengetahuan bagaimana melaksanakan perkebunan kelapa sawit yang baik benar.Dan membahas tentang proposal untuk program pendanaan Inovasi Industri di tahun 2018.



| 65

Beberapa Usulan Konsorsium dari anggota mengatakan proposal yang akan dikoordinasikan dengan PPKS Medan tentang Proposal Konsorsium Bibit Kelapa Sawit Unggul dan Asli serta Proposal Konsorsium Pabrik Kelapa Sawit Mini (PKS Mini), tiga usulan konsorsium yang di approach tentang industri hilir minyak kelapa sawit , dua konsorsium belum berminat menggunakan dana dari Kemenristekdikti sedangkan satu sonsorsium level TRL, konsorsium di bidang mekanisasi pertanian, konsorsium teknologi budidaya ikan patin, konsorsium tentang rempah dengan fokus pada usaha menjaga mutu rempah dengan memanfaatkan teknologi ozonisasi, Konsorsium Makanan Tradisional: Quality and Safety. Dari diskusi yang dilakukan disepakati bahwa masing –masing anggota komtek mendorong koordinator kegiatan/ leader konsorsium lembaga atau industri yang akan di dukung untuk membuat proposal sesuai syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti.

Disepakati sesuai dengan syarat dan beberapa pertimbangan antara lain pembuatan PKS mini saat ini masih belum optimal karena : selalu akan ditekan/dibunuh oleh industri besar, petani perkebunan kelapa sawit rakyat belum kompak, belum mempunyai penampungan hasil produksi yang cukup, market yang belum jelas dan supply buah yang tidak kontinu maka konsorsium PKS Mini belum waktunya untuk di support.

2.2.4.2. Komisi Teknis Energi

a. Komisi Teknis Energi, Kamis 9 Maret 2017.

Gambar 31. Rapat Komisi Teknis Energi , Ruang Rapat DRN

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT I Lantai 1 Jl.M.H Thamrin No.8, Pada tanggal 9 Maret 2017 Komisi Teknis Energi melaksanakan rapat pertamanya yang dihadiri oleh. Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto, Ir.FX. Sutijastoto, MA, Prof widodo Wahyu Purwanto, Dr. Muhammad A.M. Oktaufik, Ir. Hardiv Harris Situmeang, M.Sc, D.Sc, Dr. Tirto Prakoso Brojonegoro, M.Eng, Dr. Deendarlianto, ST, M.Eng, Prof. Triyogi Yuwono, Ph.D, Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU (Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), dan Para Staf Sekretariat.

Dalam Rapat membahas 2 ( dua ) Agenda kerja:

1. Laporan Hasil Rapat badan pekerja 2. Rencana kerja Komisi Teknis Energi di Tahun 2017


66 |

Rapat diawali pembukaan oleh ketua Komisi Teknis Energi menyampaikan bahwa agenda riset komisi teknis Energi harus lebih dikaji lebih dalam sebagai kegiatan riset dan teknologi di Indonesia. Dengan saran dan pemikiran yang berkoordinasi dengan anggota komisi teknik sesuai dengan bidangnya.

Kesimpulan dari Rapat Komisi Teknis Energi :

1. Penyusunan & pembuatan Naskah Akademik 2. Koordinasi program-program dengan anggaran yang ada 3. Policy brief 4. Pemanfaatan Panas Bumi dan Geothermal 5. Menetapkan system prioritas Iptek 6. Pemanfaatan sampah menjadi Energy 7. Pemanfaatan Bio energy dari bahan minyak nabati 8. Pemborosan Sumber Energy karena kemacetan

b. Komisi Teknis Energi, Kamis 19 Oktober 2017.



| 67

c. Komisi Teknis Energi, Senin 6 November 2017.


Pada hari senin tanggal 6 November 2017, Komisi Teknis Energi melakukan rapat diruang rapat Dewan Riset Nasional, Rapat Komtek dibuka oleh ketua komtek Energi yaitu Arnold Soetrisnanto. Beliau mengucapan terima kasih kepada anggota komtek yag telah hadir.

Mengenai sidang paripurna II, Pak Iding Chaidir menjelaskan tentang rencana kegiatan sidang paripurna yang diselenggrakan pada tanggal 23 November 2017, di Hotel Aryaduta. Topik utama sidang paripurna yaitu Inovasi, invensi dan komersialisasi teknologi. Sidang dibagi tiga sesi. Sesi awal mengenai UU Inovasi diundang adalah Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Bapak Daryatmo. Mengundang dari Bappenas, DPR, Pak Komarudin Hidayat dari komtek Soshum. Pak Komarudin diminta untuk menjelaskan apakah masyarakat Indonesia sudah dapat berbudaya.

Komisi teknis Energi berencana membuatan Konsorsium mobil listrik,

Masukan ketua DRN, bagaimana Indonesia bisa maju dalam pengembangan mobil listrik sedangkan pasokan listrik di Indonesia masih sangat kurang, apabila kita berkaca pada Negara-negara maju yang sudah menciptakan mobil listrik dan maju, karena disana suplay energi listriknya sudah ada dan merata. Sehingga muncul pertanyaan mobil listrik Indonesia itu listriknya dari mana? Seperti contoh Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah kota palangkaraya, kalo malam hari listriknya kurang dan gelap, ada juga dari Kota Gorontalo yang memiliki cadangan Reser margin 30%.Muncul pertanyaan apakah ada Negara yang kurang listrik tapi mengembangkan mobil listrik? Jadi mobil listrik itu perlu dikembang karena merupakan tuntutan masa depan, bila kita menunggu Listrik cukup maka kapan kita akan mengembangkan mobil listrik buatan sendiri. Perlu melihat apa sebabnya kita harus mengembangkan mobil listrik? Apa karena lingkungan, apa karena kesulitan BBM atau kita harus memiliki industry mobil listrik buatan sendiri.

China bisa maju seperti saat ini karena ada kemampuan mencontek dari Negara-negara yang maju dibidangnya serta didukung ekonomi yang berdaulat, Saat ini Indonesia hanya sebagai pasar penjualan bukan sebagai pasar industry, saat ini kerja sama Indonesia dengan jepang, Korea, china berupa kerjasama Market, sedangkan dengan Amerika dan Eropa kerjasama Indonesia dibidang Teknologi, oleh karena itu dalam pembuatan suatu


68 |

riset, mobil dan motor listrik harus adanya sertifikat standar Internasional. Bagaimana membawa standar internasional kenegara-Negara berkembang. Karena dinegara-negara maju dalam mobil dan motor listrik memiliki PLTN sehingga listrik banyak sehingga menjadi murah.

Dalam teknologi Inovasi – inovasi baru dinegara luar tidak menggunakan anggaran Negara akan tetapi menggunakan dana konsorsium yang ada. Mereka memiliki prisip Teknologi, Standarisasi dan financing ( Keberpihakan ).

Bentuk Konsorsium ada 5 :

1. Perusahaan memiliki akses Memberikan kebebasan kepada universitas dan perguruan tinggi

2. Memberikan waktu kerja peneliti universitas diperusahaan 1 hari / minggu

3. Proyek konsorsium Riset Perusahaan dengan Universitas

4. Hubungan sejumlah perusahaan dengan unversitas

5. Perwakilan Industri sebagai dewan komisaris

2.2.4.3. Komisi Teknis Transportasi

a. Rapat Komisi Teknis Transportasi , Rabu 8 Maret 2017

Gambar 34. Rapat Komisi Teknis Transportasi , Ruang Rapat DRN

Bertempat diruang rapat gedung BPPT I Lantai 1 Jl.M.H Thamrin No. 8, Pada hari rabu tanggal 8 Maret 2017 Komisi Teknis Transportasi melaksanakan rapat pertamanya yang dihadiri oleh Prof. Dr-Techn. Ir. Danang Parikesit, M. Sc(Eng), IPU ( Ketua Komisi Transportasi ), Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagyo, DEA, Andi Alisjahbana, MSME, Prof.Ir. Sigit Priyanto, M.Sc, Ph.D, Dr.Ir. Danis H Sumadilaga, M.Eng.Sc, Drs. Sinung Nugroho, M.T, Tri Achmadi, , Dr.Ir.Bambang Setiadi, IPU (Ketua Dewan Riset Nasional), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), dan Para Staf Sekretariat.

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/443-rapat-1-komisi-transportasi


| 69

Dalam Rapat membahas 2 ( dua ) Agenda kerja: 1. Laporan Hasil Rapat badan pekerja 2. Rencana kerja Komisi Teknis Transportasi di Tahun 2017

Rapat diawali pembukaan oleh ketua Komisi Teknis Transportasi menyampaikan bahwa agenda riset komisi teknis Transportasi harus lebih dikaji lebih dalam sebagai kegiatan riset dan teknologi di Indonesia. Dengan saran dan pemikiran yang berkoordinasi dengan anggota komisi teknik sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kesimpulan dari rapat :

1. Merumuskan ARN komisi teknis Transportasi

2. Merumuskan naskah akademik

3. Merencanakan anggaran

4. Rencana pembentukan Konsorsium, leader dalam riset industry

5. Pengembangan transportasi air guna memenuhi standarisasi nasional

6. Pengembangan Transportasi udara yang memenuhi standarisasi nasional

7. Sosialisasi galangan kapal laut

8. Solusi pengembangan jalan desa

9. Solusi daerah rawa dan pesisir dengan cara rumah apung, jembatan apung,

penahan gelombang laut apung.

b. Rapat Komisi Teknis Transportasi , Kamis 8 Juni 2017

Gambar 35. Rapat Komisi Teknis Transportasi , Ruang Rapat DRN

Bertempat diruang rapat gedung BPPT I Lantai 1 Jl.M.H Thamrin No. 8, Pada tanggal 8 Juni 2017 Komisi Teknis Transportasi melaksanakan rapat keduanya yang dihadiri oleh Prof. Dr-Techn. Ir. Danang Parikesit, M. Sc(Eng), IPU ( Ketua Komisi teknis Transportasi ), Ir. Umiyatun Hayati Triastuti dan Asistensi, M.Sc, Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagyo,

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/443-rapat-1-komisi-transportasi


70 |

Prof.Ir. Sigit Priyanto, M.Sc, Drs. Sinung Nugroho, M.T (Asisten Komisi Teknis Transportasi ), Ir. Tri Achmadi, dan Para Staf Sekretariat.

Rapat diawali pembukaan oleh Asisten komisi teknis Transportasi yang mewakili ketua Komisi Teknis Transportasi yang belum tiba diruang rapat, menyampaikan bahwa agenda riset komisi teknis Transportasi kali ini berupa Laporan kerja dan rencana kerja komisi teknis transportasi ditahun 2017. Dari musyawarah, pemikiran dan koordinasi dari para anggota yang hadir rapat menghasilkan beberapa poin dan kesimpulan.

Kesimpulan

1. Merumuskan ARN komisi teknis Transportasi

2. Merumuskan naskah akademik

3. Merumuskan Policy Brief

4. Rencana pembentukan Konsorsium

5. Rencana Kunjungan Lapangan

6. Transportasi air harus memenuhi standarisasi nasional

7. Pengawasan keamanan dan kenyamanan

2.2.4.4. Komisi Teknis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

a. Rapat komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rabu 8

Februari 2017

Gambar 36. Rapat Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ruang Rapat

DRN

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung I BPPT, pada tanggal 8 Februari 2017 Komisi Teknis Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) melaksanakan rapat pertama yang dihadiri oleh Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris DRN), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar,


| 71

MA (Ketua Komtek TIK), Dr. Eng. Ir. Zulfajri Basri Hasanuddin, M. Eng (Anggota Komtek TIK) , Dr. Fadhillah Mathar (Tim Asistensi Komtek TIK), Ir. Utama Kajo (Anggota Komtek Pangan & Pertanian), serta Para Staf Sekretariat.

Rapat membahas 2 agenda, yaitu :

(1) Rencana pembangunan Mini Foundry di Indonesia

(2) Inovasi pembuatan dan pengembangan Smart Card Chips. Rapat diawali dengan pembukaan

Oleh Ketua Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menyampaikan agenda riset bidang TIK yang harus dikaji lebih dalam sehingga bisa mewadahi semua kegiatan Riset dan teknologi untuk diterapkan di Indonesia. Dari hasil rapat diperoleh pembahasan tema agenda riset nasional bidang TIK bahwa koordinasi tema Riset masing-masing anggota Komtek sesuai dengan bidangnya dan keahliannya.

b. Rapat Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kamis 6 April

2017.

Gambar 37. Rapat Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ruang

Rapat DRN

Bertempat di ruang rapat Dewan Riset Nasional gedung BPPT I , lantai 1 Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta. Komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi melaksanakan rapat yang ke 2, Rapat yang dihadiri oleh Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA ( Ketua Komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi ), Dr.Eng.Ir. Zulfajri Basri Hasanuddin, M.Eng, Prof. Heru Suhartanto, Dr.Ir. Dicky R.Munaf, MS,MSCE, Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc, Ph.D, Dr. Fadhilah Mathar ( Asisten Komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi ) dan para staf sekretariat. Pada rapat Komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi kali ini membahas :

1. Rencana Pembentukan konsorsium Internet of things ( IOT ) / 5 G.

2. Pembahasan Internet of things ( IOT ) / 5G


72 |

Internet of Thing (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro-electromechanical systems (MEMS), dan Internet. Kesimpulan Internet of things ( IOT ) / 5 G:

1. Dapat berpengaruh dan mempermudah kegiatan dimasyarakat

2. Dapat membantu pemanfaatkan keselamatan public

3. Dapat mengetahui data yang akurat dan cepat

4. Dapat menggantikan peran manusia

5. Dapat digunakan didalam segala bidang

2.2.4.5. Komisi Teknis Pertahanan Dan Keamanan

a. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Senin 27 Maret 2017.

Gambar 38. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Ruang Rapat

Kementerian Pertahanan Keamanan

Bertempat diruang rapat kementerian pertahanan Jl. Jati Raya Tim. No.1, Pondok.

Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450, Pada tanggal 27 Maret 2017.

Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan melaksanakan rapat pertamanya.yang dihadiri

oleh Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan

keamanan ), Dr.Ir. Anne Kusmayati, Prof. Dr.Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.Eng, Dr.Ir.

Ade Bagdja, MME, Prof.Dr.Ir. Dedi Priadi, DEA, Brigjen TNI (Purn) Ir. Agus Suyarso,

Prof.Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ir. Adrian Zulkifli ( Asisten Komisi teknis pertahanan dan

keamanan) dan staf sekretariat DRN. Dalam rapat pertamanya komisi teknis pertahanan

dan keamanan membahas agenda kerja ditahun 2017. Rapat diawali pembukaan oleh ketua

komisi teknis pertahanan dan keamanan Agar terwujudnya pertahanan Negara yang

tangguh, Pembuatan peta industry yang terkait dengan hilirisasi, perumusan pembuatan


| 73

Agenda Riset Nasional ( ARN ) dan perumusan pembuatan Naskah akademik dan

perencanaan anggaran.

Butir-butir kesimpulan yang dirumuskan dalam rapat tersebut :

1. Perlunya Peta Industri Hankam yang akan dihilirisasi 2. Rumusan dalam ARN 2015-2019 dapat dijadikan acuan 3. Penyusunan Naskah Akademik 4. Merencanakan anggaran 5. Penyusunan Policy brief 6. Pengembangan Sistem Inovasi Nasional 7. Pengembangan kapal selam mini 8. Pengembangan pesawat terbang tanpa awak 9. Pengembangan Thorium menjadi pembangkit listrik 10. Pengembangan Radar

b. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Jumat 21 April 2017.

Gambar 39. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Ruang Rapat gedung

Universitas Indonesia

Bertempat di Ruang Rapat Indosat, gedung dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kota Depok Jawa Barat, Pada pada hari jumat tanggal 21 April 2017. Dilaksanakan Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan melaksanakan rapat kedua yang dihadiri oleh Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan keamanan ), Dr.Ir. Anne Kusmayati, Prof. Dr.Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.Eng, Dr.Ir. Ade Bagdja, MME, Prof.Dr.Ir. Dedi Priadi, DEA, Brigjen TNI (Purn) Ir. Agus Suyarso, Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ir. Adrian Zulkifli ( Asisten Komisi teknis pertahanan dan keamanan) dan staf sekretariat DRN.

Pada awal Rapat yang kedua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan dibuka oleh

ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Drs. Bambang S. Tejasukmana dengan menyampaikan ucapkan terima kasih kepada anggota Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan yang menghadiri rapat pada kali ini.


74 |

Rapat dimulai dengan menyampaikan hasil rapat pertama yang memperlihatkan bahwa kegiatan pengembangan teknologi hankam dan industri pertahanan harus terus berjalan sesuai dengan komite kebijakan industri pertahanan ( KKIP ).

Program kerja komtek hankam meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan studi kebijakan pengembangan teknologi hankam terutama di tingkat makro dan meso untuk mendapatkan petunjuk yang dapat menyebabkan terhambatnya hilirisasi alphahankam hasil pengembangan industry pertahanan.

2. Mempelajari proses kerjasama industry dalam pengembangan pesawat tempur, kapal selam dan tank medium dengan memberi focus pada penyiapan SDM, pengembangan manufacturing readiness level dan pengaturan intellectual propertyright (IPR)

3. Melaksanakan sosialisasi ARN

Sasaran program Komtek Hankam DRN adalah tersusunnya:

1. Rekomendasi kebijakan tentang penyiapan SDM 2. Rekomendasi kebijakan pengaturan IPR hasil pengembangan; 3. Rekomendasi kebijakan hilirisasi hasil pengembangan 4. Rekomendasi kebijakan transfer teknologi

Hilirisasi teknologi hankam meliputi:

1. Pengembangan teknologi hankam terhambat 2. Ketergantungan alat produksi dari luar negeri tidak teratasi dengan

pengembangan yang ada 3. Industry strategis tidak berkembang 4. Kekuatan pertahanan nasional terganggu

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut :

1. TNI menurunkan standar spesifikasi alutsista yang dapat digunakan untuk

operasi 2. Industry dalam negri meningkatkan kemampuan teknologinya untuk membuat

standar produk alutsista.

Tujuan penyelenggaraan industry pertahanan : 1. Mewujudkan industry pertahanan yang professional, efisien, terintegrasi dan

inovatif. 2. Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan

nasional 3. Meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan

keamanan.

Kriteria spesifikasi teknis dan kebutuhan yang di tetapkan oleh pengguna hasil pengembangan tersebut selalu berada diatas spesifikasi yang mampu dihasilkan oleh industri strategis bidang pertahanan.


| 75

c. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Jumat 21 Juli 2017.

Gambar 40. Rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan, Ruang Rapat gedung

Bappenas

Bertempat di Ruang Rapat SG 5 Gedung Bappenas Jln. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Pada pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017. Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan melaksanakan rapat yang Ketiganya yang dihadiri oleh Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan keamanan ), Dr.Ir. Anne Kusmayati, Ir. Rizky Ferianto, MA, Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.Eng, Dr.Ir. Ade Bagdja, MME, Prof.Dr.Ir. Dedi Priadi, DEA, Brigjen TNI (Purn) Ir. Agus Suyarso, Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ir. Adrian Zulkifli ( Asisten Komisi teknis pertahanan dan keamanan) dan staf sekretariat Dewan Riset Nasional.

Rapat dibuka oleh ketua komisi teknis Pertahanan dan Keamanan Bapak Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing yang menyampaikan ucapan selamat datang diruang rapat Gedung Bappenas dan terima kasih kepada semua anggota komisi teknis pertahanan dan keamanan yang menghadiri rapat kali ini. Rapat dimulai dengan menyampaikan hasil rapat – rapat sebelumnya , rencana pembuatan laporan kerja yang memperlihatkan bahwa kegiatan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan dan industri pertahanan harus terus berjalan sesuai dengan arah kebijakan KKIP ( Komisi Kebijakan Industri Pertahanan ), terutama kegiatan yang terkait dengan 7 program prioritas KKIP ( Komisi Kebijakan Industri Pertahanan ).

Tujuh Program Prioritas nasional dalam bidang Pertahanan dan keamanan KKIP :

1. Kapal Selam 2. Pesawat Tempur 3. Tank Medium 4. Propelan 5. Radar 6. Roket 7. Rudal


76 |

Kesimpulan :

1. Rencana FGD Komisi teknis Pertahanan dan Keamanan 2. Penyusunan dan Pembuatan Laporan Kerja 3. Mendukung 7 Program Prioritas Utama KKIP 4. Bertemu Ketua KKIP ( Evaluasi, Diskusi , Program Nasional dll. ) 5. DRN dan KKIP memiliki peran dalam 7 Program Prioritas Nasional

2.2.4.6. Komisi Teknis Kesehatan Dan Obat

a. Rapat Komisi Teknis Kesehatan dan Obat, Kamis 23 Maret 2017.

Gambar 41. Rapat Komisi Teknis Kesehatan dan Obat, Ruang Rapat DRN

Bertempat di ruang rapat Gedung BPPT I Lantai 1 Jl.M.H Thamrin No.8, Pada tanggal 23 Maret 2017 Komisi Teknis Kesehatan dan Obat melaksanakan rapat pertamanya yang dihadiri, Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K) (Ketua Komisi Teknis Kesehatan dan Obat ), Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, MS,Apt, Dr. Trisa Wahyuni Putri, M,Kes, Ir. Titah Sihdjati Riadhie, Dr. Boenjamin Setiawan, Ph.D, dr. Bambang Marwoto ( Asisten Komisi Teknis Kesehatan dan Obat ) dan para staf sekretariat.

Dalam rapat membahas Agenda kerja Rencana kegiatan komisi teknis Kesehatan dan Obat di tahun 2017. Rapat diawali pembukaan oleh ketua komisi teknis Kesehatan dan Obat rencana kegiatan kerja, tentang riset dan teknologi di bidang kesehatan. Dilanjutkan ketua Dewan Riset Nasional (DRN) menyampaikan bahwasannya Dewan Riset Nasional telah melaksanakan serangkaian pembahasan melalui Tim Ad hoc RUU system Inovasi / Sisnas Iptek untuk pembuatan dan penyusunan Agenda Riset Nasional dan Naskah Akademik dalam rangka melaporkan dan mohon pengarahan Bapak Menteri.

Kesimpulan :

1. Merumuskan ARN komisi teknis kesehatan dan obat 2. Merumuskan Naskah akademik 3. Merencanakan anggaran kegiatan 4. FGD dan kunjungan


| 77

5. Policy brief 6. Teknologi bidang kesehatan 7. Adanya Resiko dalam inovasi bidang kesehatan 8. Menerapkan Standarisasi Nasional Indonesia ( SNI ) 9. Inovasi alat kesehatan

2.2.4.7. Komisi Teknis Material Maju

a. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Senin 27 Februari 2017.

Gambar 42. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Ruang Rapat DRN

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT I, pada tanggal 27 Februari 2017 Komisi Teknis Material Maju melaksanakan rapat pertamanya yang dihadiri oleh Dr.Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua komisi teknis Material Maju ), Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Prof.Dr. Ridwan, Prof.Dr.Ir. Bambang Sunendar, M,Eng, Ir. Budi Susanto Sadiman, Ir. Achdiat Atmawinata, Dr.Ir. Ahmad Sobandi, M,Eng, Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M,Eng. Serta para staff Sekretariat.

Dalam Rapat membahas 2 ( dua ) Agenda kerja :

1. Laporan Hasil Rapat Badan pekerja di DRN,

2. Rencana Kegiatan Kerja Komisi Teknis Material Maju 2017,

Rapat diawali Pembukaan oleh Ketua Komisi Teknis Material Maju dalam Agenda kegiatannya yang ditugasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi untuk pembuatan Peta Industri dalam Penerapan Teknologi diIndustri. Dengan saran dan pemikiran yang berkoordinasi dengan para Anggota Komisi sesuai dengan bidang dan keahliannya. Maka dari hasil rapat dan diskusi dengan para anggota Komisi teknis Material Maju menghasilkan catatan pembuatan jadwal buku kegiatan, pembuatan naskah akademik, penyusunan anggaran kegiatan di tahun 2017, Rencana Kunjungan kerja lapangan di tahun 2017.


78 |

b. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Senin 8 Mei 2017.

Gambar 43. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Ruang Rapat DRN

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT I, Jl. M.H Thamrin No.8. Pada Hari Senin

tanggal 08 Mei 2017 Komisi Teknis Material Maju melaksanakan rapat keduanya yang

dihadiri oleh Dr.Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua komisi teknis Material Maju ),

Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Prof.Dr. Ridwan, Prof.Dr.Ir.

Bambang Sunendar, M,Eng, Ir. Budi Susanto Sadiman, Prof. Ir. Jamasri, Ph.D, Dr.Ir.

Ahmad Sobandi, M,Eng, Dr. Dwi Gustiono ( Asisten Komisi teknis Material Maju ),dan

Serta para staff Sekretariat.

Dalam pembukaan rapat ketua Komisi teknis Material Maju menyampaikan Topik

pembahasan rapat kali ini Proposal FGD dan Policy Breif komisi teknis Material Maju

harus lebih dibahas bersama lebih dalam sebagai kegiatan riset dan teknologi di Indonesia.

Dengan saran dan pemikiran yang berkoordinasi dengan anggota komisi teknik sesuai

dengan bidangnya.

Komisi teknis Material Maju mengangkat permasalahan tentang “KEBIJAKAN

DAN PEMANFAATAN LIMBAH”, Contohnya Biomassa. Yang dibahas bersama

dengan semua anggota Komisi teknis Material Maju. Biomassa adalah energi yang

dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbarui.

Inovasi pemanfaatan limbah biomassa diIndonesia untuk dijadikan bahan

material maju sangat cocok, karena diIndonesia limbah Biomassa dalam bentuk

Selulosa banyak tersedia. Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di Bumi.

Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa (isi selulosa dari kapas adalah

90% dan dari kayu adalah 40-50%). Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, hanya

dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase.

Industri Potensial limbah Biomassa mencakup :

o Industri Komestik

o Industri Elektronik ( Berupa komponen )


| 79

o Industri membrane kertas

o Industri Farmasi

o Industri bahan Kimia

Rencana tujuan pembangunan Teaching Industry ( TRL 8 ) :

o Pengembangan dari Litbang

o Pengembangan dari Perguruan Tinggi

o Inovasi dalam Negeri

o Harus adanya kebutuhan pasar yang digunakan Masyarakat

o Bukan untuk pengembangan industri saja bisa masuk kesektor bisnis

Pemanfaatan Biopolimer (Biopolimer adalah polimer yang secara alami

ditemukan di alam.) yang bisa digunakan untuk :

o Landasan diarea Bandara

o Jalan-jalan tikungan

o Jalan diprapatan atau pertigaan

c. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Senin 9 Oktober 2017.

Pada hari senin tanggal 9 Oktober 2017, Dewan Riset Nasional komisi Teknis

Material Maju mengadakan Rapat dan kunjungan kerja lapangan kereaktor Riset

serbaguna GA Siwabessy di BATAN kawasan Puspiptek Serpong.

Gambar 44. Rapat Komisi Teknis Material Maju, Ruang Rapat BATAN

Ketua Komtek menjelaskan bahwa Amandemen UU 18/2002 tentang Sistem

Nasional P3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini sedang dibahas di DPR. Dewan Riset

Nasional mengusulkan agar dalam UU tersebut dimasukkan konten mengenai Inovasi.

Teknis memasukkan konten tentang inovasi dapat dilakukan dengan merevisi RUU atau

membuat UU tersendiri. Mengapa Undang-undang Inovasi harus ada sendiri? Karena saat

ini Negara-negara yang maju didunia sudah memiliki Undang-undang Inovasi sendiri

seperti : USA, Uni Eropa, Korea Selatan, Australia, China dll. Oleh karena itu Undang-


80 |

undang dalam pengembangan Inovasi adalah keharusan karena Indoensia belum memiliki

aturan, UU, Act tentang Inovasi dan RUU Inovasi itu merupakan langkah terbaik Dewan

Riset Nasional memberi masukan kepada Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan

Tinggi mengenai Kebijakan Riset Nasional.

Tujuan utama dari Inovasi adalah adanya sebuah struktur yang sepadan definisnya dan inovasi itu harus berkelanjutan, karena sasarannya meliputi bidang pertanian, sumber daya alam dan Industri, karena sebuah industry memerlukan adanya riset, Industri, Politik dan anggaran.

Kesimpulan :

1. UU Inovasi merupakan suatu keharusan 2. UU inovasi harus mendorong Kolaborasi antara Kementerian dan Kelembagaan 3. Sistem Inovasi Harus meliputi aspek Kelembagaan, Network dan Sumber daya Iptek 4. Unsur dalam Inovasi meliputi Kebaruan dan Pemanfaatan Ekonomi umum

2.2.4.8. Komisi Teknis Sosial Humaniora

a. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Jumat 17 Maret 2017.

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT I Lantai 1 Jl.M.H Thamrin No.8, Pada tanggal 17 Maret 2017 Komisi Teknis Sosial Humaniora melaksanakan rapat pertamanya yang dihadiri oleh Dr.Ir. Lala M. Kolopaking ( ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora ), Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Prof.Dr. Ravik Karsidi. M.S, Ir. Muhammad Najikh, Prof.Dr. Syamsuddin Haris, Dr.Drs. Kuskridho Ambardi, MA, Prof.Dr. Komaruddin Hidayat, Medy Parli K Wiriaatmaja Sargo, SH, MH dan para staf sekretariat.

Pada rapat kali ini membahas 2 ( dua ) Agenda :

1. Laporan Hasil Rapat badan pekerja

2. Rencana kerja Komisi Teknis Sosial Humaniora di Tahun 2017

Gambar 45. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Ruang rapat DRN


| 81

Rapat diawali pembukaan oleh ketua komisi teknis Sosial Humaniora yang menyampaikan beberapa agenda kerja ditahun 2017, dalam pemetaan agenda riset nasional dan rencana pembuatan Naskah Akademik didalam penyusunannya. Dengan saran dan pemikiran dari anggota sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Membuat dan penyusunan naskah akademik 2. Pemetaan Agenda riset nasional 3. Pembangunan Nasional 4. Otonomi daerah 5. Inovasi kelembagaan / kemitraan 6. Inovasi pembiayaan Mikro 7. Dimensi sosial dalam penyediaan air dan energi 8. Kesenjangan sosial dan kemiskinan 9. Inovasi sosial 10. Inovasi unggulan dimasing-masing daerah

b. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Kamis 13 April 2017.

Gambar 46. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Ruang rapat BPPT II Lt. 23.

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT II Lantai 23 Jl.M.H Thamrin No.8, Pada tanggal 13 April 2017 Komisi Teknis Sosial Humaniora melaksanakan rapat keduanya yang berkoordinasi dengan komisi teknis Pangan dan Pertanian dan komisi teknis Energi yang dihadiri oleh Dr.Ir. Lala M. Kolopaking ( ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Hanny Adianti ( Staf Khusus Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan ), Prof.Dr. Ravik Karsidi, Prof.Dr. Syamsuddin Haris, Dr.Drs. Kuskridho Ambardi, MA, Prof.Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Linda Darmayanti Ibrahim, Ir. Sakri Widhianto, S.Teks, MM, Ir. Kayo, Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto ( Ketua komisi Energi ), Dr. Muhammad A.M Oktaufik, Medy Parli K Wiriaatmaja Sargo, SH, MH dan para staf sekretariat.

Rapat diawali pembukaan oleh wakil ketua Dewan Riset Nasional yang menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirannya ketua Dewan Riset Nasional dalam rapat kali ini, karena ada acara pelantikan Dewan Riset Daerah di Jambi, dan ucapan


82 |

terima kasih atas kehadiran para anggota komisi teknis lain untuk membahas dan menganalisa isu-isu saat ini.

Dilanjutkan pembukaan oleh ketua komisi teknis Sosial Humaniora, yang mengucapakan terima kasih kepada semua anggota Dewan Riset Nasional dari komisi teknis Pangan dan Pertanian, komisi teknis Energi dan para anggota yang hadir dan undangan Staf khusus dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rapat lintas komisi teknis kali ini. Untuk membahas dan menganalisa permasalahan saat ini.

Agenda rapat :

1. Pemaparan komisi teknis Pangan dan Pertanian dengan tema “WATER MANAGEMENTFOR SUSTAINABLE AGRICULTURE”.

2. Pemaparan komisi teknis Energy dengan tema “Negara Kuat Berbasis Iptek Dalam Sistem Globalisasi / Pasar Bebas”.

3. Pemaparan komisi teknis Sosial Humaniora dengan tema “ Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Menjaga Keberlanjutan Waduk Cirata”.

Menjadikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan waduk harus berkualitas, kuantitas dan pemeliharaan yang baik 2. Masalah dalam pengelolaan air ( pada saat Kering, sedang dan banjir ) 3. Koordinasi pola pertanian dan energi 4. Waduk harus adanya pendekatan sosial ( Prilaku ) dan kelembagaan yang jelas 5. Penelitian kebijakan 6. Teknologi yang mencakup bidang sosial, ekonomi dan energi 7. Sosial teknologi 8. Harus adanya jaringan,masukan dan pendapat dari Dewan Riset Daerah ( DRD)

dalam aturan - aturan dan kebijakan – kebijakan didaerah tersebut.

c. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Jumat 28 Juli 2017.



| 83

Bertempat diruang rapat Gedung BPPT II Lantai 23 Jl.M.H Thamrin No.8, Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Komisi Teknis Sosial Humaniora melaksanakan rapat ketiganya yang mengundang narasumber Prof . Dr. Ir. Bambang Juanda , MS Beliau merupakan Guru besar Besar Ilmu Ekonomi, FEM-IPB yang bertema “DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI LUAS BAGI DAERAH DAN DESA”. dan berkoordinasi dengan perwakilan Dewan Riset Daerah yang dihadiri oleh Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Lala M. Kolopaking ( ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora ),Ir. Muhammad Najikh, Prof.Dr. Syamsuddin Haris, Dr.Drs. Kuskridho Ambardi, MA, Dr. Linda Darmayanti Ibrahim, Ir. Sakri Widhianto, S.Teks, MM, Medy Parli K Wiriaatmaja Sargo, SH, MH dan para staf sekretariat.

Rapat diawali pembukaan oleh wakil ketua Dewan Riset Nasional yang menyampaikan yang mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Riset Nasional komisi teknis Sosial Humaniora para perwakilan Dewan Riset Daerah dan para Undangan yang hadir. Pada rapat komisi teknis Sosial Humaniora kali ini membahas tentang Otonomi Daerah oleh karena itu Dewan Riset Nasional Komisi Teknis Sosial Humaniora mengundang Dewan Riset Daerah sebagai perwakilan dari daerahnya.

Rapat dilanjutkan oleh ketua Komisi teknis Sosial Humaniora dengan menyampaikan bahwa agenda riset komisi teknis sosial humaniora harus lebih dikaji lebih dalam sebagai kegiatan riset dan teknologi di Indonesia. Oleh karena itu pada rapat kali ini membahas tentang pentingnya Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah dengan memanfaatkan Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Daerah melalui perkembangan teknologi saat ini.

Kesimpulan :

1. Otonomi Daerah yang baik

2. Kepemimpinan kepala Daerah yang baik yang dapat memajukan daerahnya

3. Harus adanya riset diDaerah

4. Inovasi perlu dikembangkan

5. Dukungan Undang-undang inovasi Nasional

d. Rapat Komisi Teknis Sosial Humaniora, Selasa 10 Oktober 2017.



84 |

Komisi Teknis Sosial Humaniora melaksanakan rapat keempat pada hari Selasa 10 Oktober 2017 di ruang rapat Gedung BPPT II Lantai 23, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta. Rapat dihadiri oleh Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D (Wakil Ketua Dewan Riset Nasional), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris Dewan Riset Nasional), Dr. Ir. Lala M. Kolopaking (Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora), Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, Ir. Muhammad Nadjikh, Dr. Linda Darmayanti Ibrahim, Dr. Drs. Kuskridho Ambardi, MA, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Anggota-Anggota Komisi Teknis Sosial Humaniora) dan Medy Wiriatmaja Sargo,SH (Tim Asistensi Komisi Teknis Sosial Humaniora) serta tim sekretariat.

Rapat diawali dengan pembukaan oleh Ketua Komtek Sosial Humaniora yang menyampaikan bahwa komtek soshum akan membuat usulan riset konsorsium dengan komtek lain yang mana mengacu pada Agenda Riset Nasional Bidang Fokus Sosial Humaniora. Selain itu, Komtek soshum saat ini sedang menyusun proposal konsorsium riset dengan topik: Pengembangan Inovasi Jejaring Kelembagaan Usaha Berbasis Komunitas Digital yang akan dibawa dalam Sidang Paripurna II DRN.Peran DRN dalam proposal disini hanya untuk mendesain dan mengorganisir, bahkan dapat bertindak sebagai ketua konsorsium atau secara personal (anggota DRN) dan berbagai pihak sebagai eksekutor.

Rapat Komtek soshum hari ini direncanakan akan mengarah pada subjek riset konsorsium yang diusulkan Pak Najikh yaitu di bidang pangan (perikanan) dalam konteks sosial humaniora. Riset ini diusulkan semacam membangun mekanisme untuk inovasi kelembagaan. Riset konsorsium tersebut akan menggandeng beberapa universitas, Pemda dan Bisnis (Industri). Dalam kaitan riset konsorsium, arah yang dituju untuk menumbuhkan ekonomi desa. Untuk mematangkan usulan riset konsorsium ini, akan dijadwalkan pertemuan lanjutan dengan membawa beberapa rekan calon mitra terkait oleh Pak Najikh.

2.2.5. Rapat-rapat Tim Ad Hoc

2.2.5.1. Rapat Adhoc, Jumat 10 Februari 2017.

Gambar 49. Rapat Ad hoc, Ruang rapat BPPT II Lt. 23.

Rapat Ad hoc pada jumat tanggal 10 Februari 2017 bertempat diruang rapat gedung BPPT II Jl. MH Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, Pada rapat Ad hoc ini dihadiri oleh Dr. ir. Bambang Setiadi, IPU (Ketua DRN), Dr. ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris DRN) , Drs.


| 85

Bambang S. Tejasukmana, Dipl.ing (Komtek pertahanan&keamanan), Dr. Ir. Utama Herwan Padmadinata (Komtek Material Maju), Dr. Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr (Anggota Komtek Pangan&Pertanian), Ir. Hardiv Harris Situmeang, M.Sc, D.Sc (Anggota Komtek Energi), serta para Staff sekretariat. Pada Rapat Ad hoc kali ini menghasilkan pembahasan : 1. Rencana kerjasama dengan dirjen penguatan Inovasi, 2. Pokok Pikiran dan harmonisasi, 3. Agenda program kerja 2017 berupa Surat keputusan dan Proposal.

Rapat diawali pembukaan dan pemaparan oleh ketua DRN, yang membahas Strategi penyusunan skenario Open Innovation ( Inovasi terbuka), yang akan melibatkan DRN dan Dirjen penguatan Inovasi. untuk kepentingan proyek admintrasi dan tim sebagai tim Harmonisasi kelembagaan/Regulasi.

Dari hasil rapat Ad hoc menyimpulkan : 1. tentang konsep hilirisasi dan peta industri yang berkerja sama dengan Dirjen Inovasi, 2. Menyusun naskah Akademik, 3. Tiap Komisi Memberikan Usulan dan masukan untuk pembentukan naskah draff Akademik, 4. Pembahasan naskah Akademik dan Open Innovation ( Inovasi Terbuka) dapat dilanjutkan dalam bentuk rapat /FGD.

2.2.5.2. Rapat Ad hoc, Selasa 28 Februari 2017.

Gambar 50. Rapat Ad hoc, Ruang rapat DRN

Rapat Ad hoc II pada hari selasa 28 februari 2017, bertempat diruang rapat DRN

Gedung BPPT I lantai 1, Jl. M.H Thamrin No.8, Jakarta Pusat. Pada rapat Ad hoc II dihadiri oleh Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ), Dr.Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua Komisi Teknis Material Maju ), Ir. Achdiat Atmawinata, Dr.Ir. Irnanda Laksanawan, MSc.Eng, Prof.Dr. Suyanto Pawiroharsono (Staff Profesional ), Ir. Rijalul Fikri dan Staff Sekretariat DRN.


86 |

Pada rapat Ad hoc II melakukan pembahasan sebagai berikut: 1. Pembahasan pembuatan Naskah Akademik 2. Pembahasan tentang Open Innovation dan Close Innovation 3. Kesimpulan

Rapat diawali pembukaan oleh ketua DRN dan pemaparan oleh sekretaris DRN, dengan pemaparan rapat tujuan Naskah akademik :

1. Untuk mengurai permasalahan Nasional,pengembangan system inovasi dan alternative solusi dalam mengatasi permasalahan.

2. Membantu merumuskan Penyusunan Undang-undang 3. Merumuskan Landasan filosofi,Sosiologi dan yuridis dalam UU system Inovasi

Nasional 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan didalam ruang lingkup pengaturan,

jangkauan dan arah pengaturan materi RUU system Inovasi Nasional/Amandemen UU 18/2002

5. Harmonisasi dan koordinasi dengan semua anggota komisi dalam pembentukan naskah Akademik

Kesimpulan :

1. Adanya Isu-isu Inovasi Terbuka dan tertutup 2. Sekanario dan alokasi 3. Menyempurnakan Naskah Akademik 4. Menjalin kerjasama dengan Bapennas, Kemenritek Dikti dan Kemenristek 5. Pendanaan yang berkoordinasi satu dengan yang lainnya 6. Melibatkan anggota DRN di Litbang dan Pihak Swasta 7. Menentukan system inovasi nasional 8. Membuat draf penguatan Naskah RUU 9. Policy brief Naskah Akademik10. Pembuatan SK dan Balitbang

2.2.5.3. Rapat Ad hoc, Senin 10 April 2017.


Rapat Ad hoc III pada hari senin 10 April 2017, bertempat di ruang rapat DRN Gedung BPPT I lantai 1, Jl. M.H Thamrin No.8, Jakarta Pusat. Pada rapat Ad hoc III


| 87

dihadiri oleh Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ), Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua Komisi Teknis Material Maju ), Dr.Ir. Lala M. Kolopaking( Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora), Ir. Achdiat Atmawinata,Ir. Hardiv Harris Situmeang, M,Sc, D.Sc, Medy Wiriatmaja Sargo,SH, MH, Prof.Dr. Suyanto Pawiroharsono (Staff Profesional ) dan para staf sekretariat.

Pada rapat Ad hoc ke 3 kali ini membahas :

1. Pembahasan tentang pemanfaatan pulau – pulau kecil 2. Pembahasan Naskah Akademik

Rapat diawali oleh ketua Dewan Riset Nasional pembukaan tentang perlunya adanya

pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ada diIndonesia, karena Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Masalah yang terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia belum adanya pemanfaatan bisnis ekonomi di pulau tersebut guna menambah pemasukan dan pendapatan masyarakatnya.

Naskah akademik akan melanjutkan usulan dan pemikiran dalam suatu format dan

desain perluasan fungsi Dewan Riset Nasional bisa jadi menjadi Lembaga Pendanaan Inovasi Nasional ( LPIN ), Pembentukan kelembagaan pendanaan Iptek dan Inovasi Nasional menjadi prioritas utama, Memerankan Dewan Riset Nasional dalam pemikirannya berupa Naskah Akademik agar menjadi bahan pembuatan RUU.

Kesimpulan :

1. Rencana skenario Naskah Akademik adalah Naskah Akademik harus dilengkapi 2. Strategi Naskah Akademik :

- DIM Mekanisme - Adanya lembaga pembiayaan

3. Dalam penyusunan Naskah Akademik minta pendapat dan masukan Dewan Riset Daerah ( DRD ) mengenai aturan dan kebijakannya 4. Fokus Naskah Akademik :

- Pengikatan anggaran - Pembentukan lembaga baru - Tidak adanya tabrakan dengan kepentingan

5. Program Naskah Akademik : - Masukan RUU Sisnas dalam pasal 37 - Memasukan pendanaan RUU Sisnas dalam pasal 37 - Slide lingkup pengaturan

6. Difinalkan pembuatan Naskah Akademik

2.2.5.4. Rapat Ad hoc, Rabu dan Kamis 14-15 Juni 2017.

Rapat Ad hoc IV pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 14-15 Juni 2017, bertempat di

Hotel Sari Pan Pasific, Ruang Mitra Lt. 4 Jl. MH.Thamrin No. 6 Jakarta, Pada rapat Ad hoc IV dihadiri oleh Dr.Ir. Bambang Setiadi, IPU ( Ketua Dewan Riset Nasional ), Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D ( Wakil Ketua Dewan Riset Nasional ), Dr.Ir. Iding Chaidir, M.Sc ( Sekretaris Dewan Riset Nasional ), Ir. Sakri Widhianto, S.Teks. MM, Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto (Ketua Komisi Teknis Energi ), Ir. Hardiv Harris Situmeang, M,Sc, D.Sc , Prof.


88 |

Dr-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc(Eng), IPU (Ketua komisi teknis Transportasi ), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar , MA ( Ketua komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi ), Dr. Ir. Irnanda Laksanawan, M.Sc.Eng, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ), Brigjen TNI ( Purn ) Ir. Agus Suyarso, Dr.dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K), Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata ( Ketua Komisi Teknis Material Maju ), Ir. Achdiat Atmawinata, Dr.Ir. Lala M. Kolopaking( Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora), Prof.Dr. Suyanto Pawiroharsono (Staff Profesional ), , Medy Wiriatmaja Sargo,SH, MH dan para staf sekretariat.

Gambar 52. Rapat Ad hoc, Ruang rapat hotel Saripan pacific

Pada rapat Ad hoc ke IV kali ini membahas :

1. Pembahasan Draft ke 3 Naskah Akademik RUU Inovasi 2. Diskusi

Rapat diawali pembukaan rapat oleh ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ), didalam

penyusunan Draft Naskah Akademik dirumuskan oleh tim Adhoc yang telah melakukan rapat-rapatnya dalam merumuskan dan penyusunan Naskah Akademik, oleh karena itu tujuan rapat Adhoc kali ini untuk membagi masing-masing anggota kedalam berapa bagian didalam bahan-bahan pembuatan dan penyusunan Naskah Akademik yang bertujuan Naskah Akademik ini diserahkan keMenteri dan diajukan ke DPR sebagai acuan atau bahan dasar dalam pembuatan Rancangan Undang-undang ( RUU ) Inovasi Nasional.

Pokok pikirannya menghasilkan sebagai berikut :


| 89

Gambar 53. Pola pikir strategic RUU Inovasi

2.2.5.5. Rapat Ad hoc, Selasa 3 Oktober 2017.


Pada hari Selasa tanggal Oktober 2017, Dewan Riset Nasional mengadakan Rapat Ad

Hoc IV untuk menjawab undangan rapat dari Fraksi PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa ), DPR –RI ( Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ) yang mengundang Dewan Riset Nasional untuk hadir pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2017 di Gedung MPR-RI di Jakarta, pembukaan Rapat Ad Hoc dibuka oleh Bapak Dr.Ir. Bambang, IPU Ketua Dewan Riset Nasional yang mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Riset Nasional yang hadir, Ketua Juga meminta masukan dan saran dari para anggota yang hadir untuk persiapan pertemuan dengan Fraksi PKB DPR – RI dan bahan-bahan atau materi yang akan digunakan atau dipakai dalam presentasi pemaparan Dewan Riset Nasional tentang Undang-undang 18 tahun 2002 dan ada rencana Dewan Riset Nasional


90 |

dalam pembuatan Undang-undang Inovasi didalam pertemuan nanti dengan Fraksi PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa ).

Presentasi nanti didepan anggota Fraksi PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa ) harus

sesuai dengan isu-isu yang sedang dibahas Dewan Riset Nasional tentang Inovasi Nasional. Rencana Undang-undang sifatnya harus tidak mengatur Riset, selalu jadi Prioritas, Pembiayaan Riset yang juga masuk kedalam bagian Inovasi, karena saat ini Riset-riset lebih banyak untuk Plat Merah atau sebuah lembaga Pemerintah seperti BATAN,LIPI,BPPT…dll dan bukan diperuntukan untuk swasta.

Didalam Inovasi sebenarnya pelaku Utamanya adalah Swasta atau Plat Kuning (

Umum ) jadi didalam Undang-undang 18 tahun 2002 kurang mengatur atau berpihak pada swasta.

Oleh karena itu, Dewan Riset Nasional harus mendorong untuk focus terhadap rumus: Innovation = Invation * Comersialitation

Karena Dewan Riset Nasional merupakan lembaga Pemerintah yang anggotanya

merupakan kumpulan dari wakil-wakil Pemerintah, wakil Swasta, Perguruan Tinggi, Balitbang,Pengusaha, Pebisnis.....dll.

KESIMPULAN :

1. Undang-undang 18 tahun 2002 akan berjalan sendiri 2. Undang-undang Inovasi harus berjalan sendiri 3. Undang-undang 18 dan Undang-undang Inovasi digabungkan 4. Harus tau Sisnas dan Inovasinya 5. Iptek menjadi paying Inovasi karena Riset-riset yang berkaitan dengan Teknologi

akan berahir pada Inovasi.

2.2.5.6. Rapat Ad hoc, Senin 16 Oktober 2017.



| 91

2.2.5.7. Rapat Ad hoc, Jumat 8 Desember 2017.


Jumat 8 Desember 2017, Dewan Riset Nasional mengadakan Rapat Ad Hoc yang ke

VII untuk membahas dan berdiskusi, dengan mengundang salah satu penyusun buku Penguatan Sistem Inovasi Nasional, Dr. Nunu Noviandi dari BPPT yang meminta masukan, pendapat dan pemikirannya, mengenai kelengkapan dan kesiapan ( RUU ) Rancangan Undang-undang Inovasi, yang diusulkan Dewan Riset Nasional ke DPR-RI, dalam RUU Inovasi yang diusulkan, Dewan Riset Nasional sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan dengan berbagai pihak seperti dengan Fraksi PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa ), Menteri Bappenas, ketua Pansus DPR-RI. Dewan Riset Nasional berpendapat bahwa, Undang-undang Inovasi harus ada karena sejumlah Negara-negara maju sudah memiliki undang-undang Inovasi sendiri untuk kemajuan negaranya. Indonesia dapat melihat dan mencontoh negara-negara maju yang sudah mempunyai undang-undang inovasi seperti Amerika, Uni Eropa, Korea Selatan, India dan China.

Dengan Kesimpulan :

1. Inovasi harus disampaikan 2. Undang-undang yang ada harus beradaptasi dengan perkembangan zaman 3. Iptek muncul di Undang-undang 18 tahun 2002 4. Inovasi yang menjadikan Negara maju seperti: Amerika Serikat, Korea Selatan,

India, China dan Uni Eropa. 5. Usulan Dewan riset nasional, Inovasi harus ada Undang-undang sendiri untuk

kemajuan Bangsa 6. Harus adanya peraturan pemerintah tentang Inovasi Daerah 7. Harus adanya Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah

2.2.6. KUNJUNGAN KE LAPANGAN

2.2.6.1. Kunjungan Anggota Dewan Riset Nasional ke PT. Kawasan Industri

Medan (Persero) Sumatera Utara dan Dewan Riset Daerah (DRD)

Provinsi Sumatera Utara, Kamis dan Jumat, 23 - 24 February 2017.


92 |

Gambar 57. Sesi foto bersama Kunjungan Anggota Dewan Riset Nasional ke PT. Kawasan

Industri Medan (Persero) Sumatera Utara dan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi

Sumatera Utara.

Pada tanggal 23-24 Februari 2017, Komisi Teknis Bidang Sosial Humaniora melakukan kunjungan ke Medan – Sumatera Utara. Kunjungan pertama ke PT. Kawasan Industri Medan (Persero). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Komtek Teknis yaitu Lala Kolopaking, Wakil Ketua Dewan Riset Nasional, Sudharto P Hadi, Staf Profesional, Suyanto Pawiroharsono dan Adhianti Wardhani, Sekretariat DRN. Kunjungan ke PT. Kawasan Industri Medan diterima oleh Plt. Direktur Utama PT. KIM Persero yaitu Bapak Daly Mulyana beserta jajarannya.

Topik diskusi pada kunjungan tersebut menyangkut permasalahan sosial-humaniora yang timbul di kawasan Industri, yang termasuk pula masalah lingkungan hidup. Topik tersebut diangkat dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri sesuai arahan Presiden Joko Widodountuk mengembangkan 30 Kawasan industri di Indonesia.

Menanggapi topik tersebut Bapak Daly Mulyana menyampaikan permasalahan yang melingkupi kawasan industri khususnya di wilayah PT. KIM (Persero) adalah permasalahan administratif lahan salah satunya yaitu pembebasan tanah. Permasalahan lainnya seputar zonasi industri yang belum diberlakukan, isu lingkungan seperti pengelolaan limbah, banjir di pemukiman warga, polusi suara berupa kebisingan serta ketersediaan air bersih. Masalah keamanan dandefisit listrik adalah masalah lainnya yang harus dihadapi oleh kawasan Industri tersebut.

Pada hari kedua di Medan, rombongan melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Pemda Sumatera Utara ( Asisten I, Kabalitbang, Kepala Dinas) dan DRD (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Pada pertemuan ini Wakil Ketua Dewan Riset Nasional Sudharto P Hadi didaulat sebagai pemimpin diskusi. Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora, Lala Kolopaking memulai acara diskusi dengan memberikan presentasi mengenai Kegiatan Dewan Riset Nasional saat ini,dan menginisiasi diskusi dengan tema implementasi kebijakan otonomi daerah dan desa. Diskusi ini berlangsung dengan lancar dan semangat yang tinggi, sehingga diperoleh berbagai masukan yang terkait dengan isu penting seperti kebijakan fiskal, peran-tugas DRD dalam pemerintahan, alih fungsi lahan dan defisit energi.

Kesimpulan yang diperoleh di pertemuan tersebut adalah perlunya perencanaan riset, koordinasi antar DRN-DRD-Pemerintah, regulasi untuk perkembangan iptek,


| 93

pemenuhan ketersediaan energi bersih dan ramah lingkungan bagi daerah serta perlunya dibentuk forum regional DRD sebagai ajang komunikasi dan informasi antar DRD khususnya di regional Sumatera, dalam rangka penguatan peran di pemerintahan daerah dalam memberikan solusi bagi permasalahan daerah.

Hal yang diperoleh dari kunjungan di Sumatera Utara khususnya bagi Komisi Teknis

Sosial Humaniora adalah ide serta isu aktual yang dapat dijadikanmasukan

bagi policy brief kepada pemerintah pusat terkait kebijakan iptek di bidang sosial

humaniora.

2.2.6.2. Kunjungan Komisi Teknis Pangan dan Pertanian ke PT. Charoen

Pokphand Indonesia, Rabu 26 April 2017.

Gambar 58. Sesi foto bersama Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian dan

Kunjungan ke PT. Charoen Pokphand Indonesia.

Pada hari rabu tanggal 26 april 2017, komisi teknis pangan dan pertanian dan perwakilan dari komisi teknis lain mengadakan kunjungan lapangan di PT. Charoen Pokphand Indonesia, Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Rapat diawali Pembukaan oleh Dr. Ir. Haryono, M.Sc ketua komisi teknis pangan dan pertanian, yang memberikan ucapan terima kasih pada pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia yang telah memberikan ijin waktu dan tempatnya kepada para anggota Dewan Riset Nasional untuk mengadakan rapat dan kunjungan ke pabrik, serta ucapan terimakasih juga kepada para anggota komisi teknis pangan dan pertanian dan perwakilan dari komisi teknis lain yang ikut dan hadir pada acara kali ini.

Pada pemaparannya ketua komisi teknis pangan dan pertanian menerangkan betapa pentingnya pabrik yang membuat pakan untuk ternak, yang bisa memudahkan dan digunakan para petani ternak dalam membudi daya hewan ternaknya.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan dari pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia, mengucapkan selamat datang di pabrik mereka dan ucapan terima kasih kepada semua anggota Dewan Riset Nasional terutama komisi teknis pangan dan pertanian dan perwakilan dari komisi teknis lain yang ikut dan hadir dipabrik PT. Charoen Pokphand Indonesia.

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/473-berita-komtek-pangan-ke-2-pt-charoen-pokphand-indonesia

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/473-berita-komtek-pangan-ke-2-pt-charoen-pokphand-indonesia


94 |

PT. Charoen Pokphand Indonesia Balaraja didirikan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1994, dengan luas 100.000 M dan dapat memproduksi pakan ternak 100.000 ton/bulan\ yang mempunyai 8 cabang di seluruh Indonesia juga merupakan pabrik pakan ternak terbesar di Indonesia.

Pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia menerangkan Proses pembuatan di pabrik :

o Intake process ( proses asupan ) o Grinding Process ( Proses grinding ) o Pelleting Process ( Proses pellet ) o Packing Process ( Proses pengepakan ) o Storage Finish Good ( Penyimpanan yang baik ) o Sealing Truck

Dari rapat tersebut menghasilkan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Riset harus dilakukan oleh industry agar dapat berdaya saing. 2. Paska panen bagi petani menentukan kualitas bahan baku industry pakan. 3. Data produksi harus akurat dan dapat diandalkan 4. Kelembagaan dan insentif bagi petani perlu diperkuat;

2.2.6.3. Kunjungan Dewan Riset Nasional ke Aberdeen Skotlandia, Minggu –

Selasa 28 - 30 Mei 2017.

Pada tanggal 28 – 30 Mei 2017. Ketua Dewan Riset Nasional yaitu Bapak Dr. Ir.

Bambang Setiadi, IPU mewakili instansi untuk menghadiri konvensi Gambut Internasional

(International Peatland Society Convention) yang diselenggarakan oleh United

Kingdom Peat Society. Diundangnya Ketua DRN Bapak Bambang Setiadi terkait pula

dengan kepakaran nya sebagai salah satu ahli gambut di Indonesia.

Gambar 59. Sesi foto bersama dalam konvensi Gambut Internasional (International

Peatland Society Convention)


| 95

2.2.6.4.Audiensi DRN dengan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rabu 26 Juli 2017.

Gambar 60. Sesi foto bersama dalam Audiensi DRN dengan Menteri PPN/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS ).

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, Dewan Riset Nasional melakukan audiensi

dengan Menterir PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Ruang Rapat

Menteri Gedung BAPPENAS, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta. Audiensi dihadiri oleh

Prof. Dr. Bambang. P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala BAPPENAS), Dr. Ir. Arifin

Rudiyanto, M.Sc (Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA), Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM

(Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan),Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU

(Ketua DRN), Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc (Sekretaris DRN), Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto

(Ketua Komtek Energi DRN), Ir. Hardiv Harris Situmeang, M.Sc, D.Sc (Anggota Komtek

Energi DRN), dan Ir. Budi Susanto Sadiman, M.Eng (Anggota Komtek Material Maju

DRN).

Dalam rapat tersebut Ketua DRN memaparkan Pola Pemikiran Strategik Inovasi

Untuk Daya Saing yang menjelaskan tentang fokus tugas DRN, Visi Kemenristekdikti,

Inovasi dalan konteks SDG (Perpres 59/2017), Pentingnya UU Inovasi, Pendanaan Inovasi,

Lembaga Inovasi, dan Projek Inovasi. Setelah pemaparan, Menteri PPN/Ketua Bappenas

menanggapi positif pemikiran DRN, dan berpendapat bahwa untuk memajukan inovasi

tidak perlu membuat Undang-undang baru dan Lembaga baru, tetapi cukup dengan

mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Beliau juga menanggapi bahwa Kementerian

PPN/BAPPENAS sedang menyusun konsep Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang

dikoordinir oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK).

Dalam kesempatan itu, Menteri PPN/BAPPENAS menugaskan Deputi PMMK bertemu

DRN untuk memperoleh masukan dalam rangka mematangkan konsep SIN.

Dalam akhir rapat, DRN menjelaskan DRN akan membahas secara khusus topik UU

Inovasi dalam Sidang Paripurna/ Seminar tanggal 9 Agustus 2017 di Makassar, dengan

mengundang seluruh stakeholder dari berbagai daerah dan mengundang Bapak Menteri

PPN/BAPPENAS memaparkan kembali hasil tanggapan hari ini di acara tersebut.


96 |

2.2.6.5. Komisi Teknis Transportasi Mengunjungi PUSJATAN, BP2D dan PT.

Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu 26 - 27 Juli 2017.

Gambar 61. Sesi foto bersama Komisi Teknis Transportasi saat Mengunjungi

PUSJATAN

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Dewan Riset Nasional Komisi teknis Transportasi melakukan Rapat dan kunjungan kerja ke Pusat Pengembangan Jalan dan Jembatan di Kota Bandung Jawa Barat. Dalam pembukaan rapat dan kunjungan ke Pusat Pengembangan Jalan dan Jembatan ketua Komisi teknis Transportasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan ijin waktu dan tempat untuk Komisi teknis Transportasi dan anggota konsorsium ITS Indonesia melakukan rapat dan kunjungan kerja dipusat Pengembangan Jalan dan Jembatan. Tujuan kunjungan komisi teknis transportasi kepusat pengembangan jalan dan jembatan merupakan penyusunan rencana kegiatan ditahun 2017. Membuat konsorsium ITS Indonesia, dengan mengundang Konsorsium Smart Card sebagai pembicara.

Ada 4 Bidang yang dikembangkan pusjatan :

1. Bidang Jalan

2. Bidang Jembatan

3. Bidang Teknis

4. Bidang Lalu Lintas


| 97

2.2.6.6. Diskusi Publik FPKB DPR RI "Bangkitkan Peradaban Bangsa Melalui

Pemajuan IPTEK" dilaksanakan pada Kamis 5 Oktober 2017

di Gedung DPR RI Lantai 18, Jakarta.

Gambar 62. Sesi foto bersama Kemenristekdikti, F PKB, DRN

Rapat Diskusi Publik Pertemuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Dewan Riset Nasional ( DRN ), diawali oleh perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), yang mengucapkan terima kasih kepada Menteri Riset,Teknologi, Pendidikan Tinggi dan Dewan Riset Nasional ( DRN ), para Narasumber, undangan, dan tenaga ahli yang hadir dalam acara Diskusi Publik kali ini, Rapat kali ini tujuannya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ) sangat merespon dan menyikapi usulan Pemerintah dalam Rencana merubah undang-undang dalam Sistem Nasional dengan membentuk Pansus yang dibentuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ).

Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si – Ketua Fraksi PKB Dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan rapat Diskusi Publik “Bangkitkan

Peradaban Bangsa Melalui Kemajuan Iptek”, oleh ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), Ibu Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si yang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Riset,Teknologi, Pendidikan Tinggi dan Dewan Riset Nasional ( DRN ), para Narasumber, undangan, tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli dari DPR-RI yang hadir dalam acara Diskusi Publik kali ini dan juga temen-temen dari media cetak dan media elektronik.

Menurut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), adanya isu-isu tentang system Nasional Pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangatlah penting, karena itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), sangat merespon rencana Pemerintah yang akan merubah Undang-undang 18 tahun 2002 untuk direvisi oleh karena itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), membentuk pansus Sisnas Iptek.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), sangat sepakat seandainya undang-undang 18 tahun 2002 tentang Sisnas Iptek perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan keadaan saat ini. Karena dengan keadaan saat ini APBN bangsa masih sangat kurang dalam mengkategorikan antara Riset dan Para Peneliti masih sangat kurang yang kita miliki. Dalam perkembangan Iptek yang diatur dalam undang-undang 18 tahun 2002 tentang Sisnas iptek, kurang bisa mengikuti perkembangan jaman saat ini, oleh


98 |

Karena itu perlu memperhatikan seberapa jauh Pemerintah konsen terhadap perkembangan Riset-riset yang ada di Indonesia.

Arzeti Bilbina, SE – Ketua Pansus Sisnas Iptek Fraksi PKB Dilanjutkan sambutan dari Ketua Pansus Sisnas Iptek Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa ( FPKB ), Ibu Arzeti Bilbina, SE, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Riset,Teknologi, Pendidikan Tinggi dan Dewan Riset Nasional ( DRN ), para Narasumber, undangan, dan tenaga ahli yang hadir dalam acara Diskusi Publik kali ini, didalam Undang-undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Pansus sangat berharap adanya revisi RUU sangat mendesak karena saat ini perkembangan Iptek sangat cepat.

Pada saat ini Kementerian Riset,Teknologi, Pendidikan Tinggi banyak melakukan terobosan-terobosan baru dalam bidang Iptek, Didalam Negara-negara anggota ASEAN dibidang Riset dan Penelitian Indonesia ada di peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. dan Masalah utama di Indonesia adalah masalah Index’s Inovasi, didalam Index’s Inovasi didunia pada tahun 2017, Indonesia masuk kedaftar 87 dari jumlah 127 Negara. Kita masih jauh tertinggal dari Negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia yang terdaftar diperingkat 37 dan Vietnam diperingkat 47 dalam Inovasi Patenoleh karena itu perlu adanya Pengaturan yang jelas Aspek-aspek kelembagaan didalam Iptek.

Di Indonesia saat ini ada 474 lembaga riset yang belum ada milik swasta, karena kurangnya koordinasi dengan peran Inovasi yang jelas, yang masuk didalam Undang-undang 18 tahun 2002 tentang Sisnas Iptek , Undang-undang Inovasi Nasional belum sampai Komersialisasi dan lemahnya Perencanaan program-program Iptek secara Nasional. Belum adanya perencanaan dilevel Perencanaan yang jelas dan Implementasi.

Menurut Pansus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), didalam RUU Sisnas Iptek apabila direvisi, perlu adanya Daftar Implementasi Masalah ( DIM ) yang harus bersaing dengan Fraksi-fraksi partai lain, tujuan dari Pansus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), menggoalkan RUU Sisnas Iptek agar bangsa Indonesia dapat sejajar dengan Negara-negara maju.

Poin utama RUU Sisnas Iptek :

1. Anggaran 1% dalam riset harus digoalkan 2. Adanya koordinasi kelembagaan Penelitian 3. Adanya Transfer Terknologi 4. Sumber daya Manusia kita bukan sebagai pembeli teknologi akan tetapi harus

menjadi bagian teknologi 5. Kelembagaan dan Lingkungan hidup

Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU – Ketua Dewan Riset Nasional Menyampaikan sambutan dan paparannya dengan mengucapkan terima kasih

kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( FPKB ), Pansus, para tenaga ahli , undangan dan para hadirin yang hadir, didalam ramalan bahwasannya pada tahun 2050 kekayaan hasil alam Indonesia akan habis, seperti emas, batubara, minyak dan gas, karena dalam kebutuhan Energi sumber daya alam memerlukan industry dan tanpa sumber daya alam industry juga ngga akan bisa berjalan jadi keduanya akan saling terkaitan. Apabila sumber daya alam akan habis, oleh karena itu kita perlu membentuk sumber daya manusia yang inovatif yang dapat menjalankan proses inovasi.


| 99

Ada 4 hal didalam Ekonomi Inovasi : a. Mengapa Inovasi itu penting b. Kebijakan dan indicator inovasi c. Masalah riset dan daya saing d. Mengapa perlu ada Inovasi Seperti contoh Negara China dapat maju karena mereka sudah membuat design

Inovasi yang jelas dan menjadikan undang-undang Inovasi sebagai alat sentral dalam melakukan Inovasi. Adanya kesepakatan di Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB ) bahwasannya pada tahun 2030, Negara-negara anggota Persatuan Bangsa bangsa ( PBB ) harus mempunyai pencapain 17 target yang harus dicapai dari masing-masing Negara anggota dan harus melaporkan kegiatan pencapaiannya ke PBB.

Permasalahan saat ini didalam Nawacita Presiden belum adanya pembahasan

tentang Iptek, Riset dan Inovasi, oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi daya saing merupakan riset dan Inovasi.

Dewan Riset Nasional pada tahun ini selalu membahas tentang pemikiran Inovasi

sehingga menghasilkan rumus : Innovation = Invention * Comercialisation

Keterangan : Innovation adalah perubahan Invention adalah Penemuan/ Riset / Penelitian Comercialisation adalah Pengembangan Produk baru Mengapa Indonesia perlu adanya undang-undang Inovasi?

Karena ada 10 Negara maju dan termakmur didunia yang telah mempunyai undang-

undang tentang Inovasi seperti : a. Swiss b. Swedia c. Belanda d. USA e. Inggris f. Denmark g. Singapura h. Finlandia i. German j. Irlandia

Negara-negara tersebut bisa maju karena mereka memilik strategi dalam berinovasi

dan para pemimpin Negaranya juga memiliki ide-ide dan strategi khusus dalam berinovasi, karena semua Negara-negara tersebut sudah memiliki undang-undang inovasi dan mempunyai Dewan inovasi, Kelembagaan Inovasi, Aksi-aksi Inovasi dan pendanaan Inovasi yang jelas sudah diatur didalam undang-undang inovasi.


100 |

2.2.6.7. Kunjungan Komtek Transportasi ke PT Palindo Marine, MRO Lion dan

Rapat FGD "Kemandirian Teknolgi dan Industri Maritim" pada hari

Rabu 18 Oktober 2017 bertempat di BP Batam.

Gambar 63. Sesi foto bersama DRN di PT. Palindo Marine

Kunjungan DRN ke PT. Palindo Marine diawali dengan sambutan dari Pak Mukti.

Beliau mengucapkan selamat datang kepada tim Dewan Riset Nasional di Galangan PT.

Palindo Marine dan menyampaikan permohonan maaf dari direksi yang tidak ada di

tempat sehingga tidak dapat mendampingi. Agenda acara yang pertama akan

menampilkan bahan paparan dan setelah itu arahan dari DRN.

Ketua Komisi Teknis Transportasi menyampaikan ucapan terimakasih yang telah

menerima rombongan dari DRN kepada Pak Mukti dan juga Ketua Komtek masing-masing

memperkenalkan anggota DRN serta menyampaikan tujuan dari komtek Transportasi

DRN, yaitu (i) Membahas pelayanan angkutannya (ii) regulasi-regulasi yang berkaitan

dengan sistem transportasi. Dilihat dari tujuan tersebut, ternyata ada missing link antara

pelayanan transportasi dengan industri. Sehingga pada kesempatan ini, kami melakukan

kunjungan yang ke Palindo Shipyard dan MRO Lion.

DRN sendiri tugasnya akan memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah dari

segi risetnya melalui kemenristekdikti. Disini kami ingin belajar lebih banyak mengenai

PT. Palindo Marine dan mengenai galangan kapal.

PT. Palindo Marine memiliki total luas lahan galangan sebesar 70.000 m2 yang

memproduksi berbagai macam tipe kapal. Pada tahun 2017, terdapat pembuatan 25 unit

yang pesanan dari dinas kelautan dan perikanan Kalbar, Bakamla, BaSARNas,

Kementerian Perhubungan Laut Ditjen Kenavigasian Pusat, Kapal Ferry Penumpang,

Pemerintah Daerah Natuna, TNI, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain.

Saat ini Perusahaan melakukan riset dan penelitian kapal selam mini yang awalnya

dikembangkan oleh Balitbang Kemhan dan BPPT. Kapal selam tersebut dirancang


| 101

memiliki kecepatan maksimal 10 knot dan memiliki kedalaman 150 meter. Kelebihan dari

kapal ini memiliki material HY 80. Fungsi material HY 80 ini memiliki strength-nya cukup

tinggi dan dapat meredam tekanan. Material ini tidak bisa didapatkan di produksi dalam

negeri, kami melakukan impor. Sebenarnya ada di produksi dalam negeri yaitu dari

Krakatau Steel tapi belum ada material yang sama dengan HY 80, yang ada hanya hampir

mendekati strength yang ada.

Gambar 64. Sesi foto bersama DRN di MRO Lion Air

1. Sambutan dari MRO Lion

Kunjungan DRN ke MRO Lion diawali dengan sambutan dari pihak MRO Lion.

Beliau mengucapkan terima kasih mau mengunjungi fasilitas di MRO. Agenda acara yang

pertama akan menampilkan presentasi dari mro, membicarakan planning kedepannya

serta touring.

2. Sambutan Ketua Komisi Teknis Transportasi DRN

Ketua Komisi Teknis Transportasi menyampaikan ucapan terimakasih yang telah

menerima rombongan dari DRN kepada Pak Mukti dan juga Ketua Komtek masing-masing

memperkenalkan anggota DRN.

Batam Aero Technic yaitu MRO (Maintenance Repair Over..) untuk mensupport

operasional Pesawat terutama Lion Hub dan mungkin akan menjadi Repair Center.

Industri ini sama dengan industry lain, tetapi lebih high guaranteed di tingkat

internasional.


102 |

2.2.7. Kegiatan DRN Bersama DRD Seluruh Indonesia

2.2.7.1. Seminar Nasional dan Pengukuhan Dewan Riset Daerah Provinsi

Jambi, Kamis 13 April 2017.

Gambar 65. Sesi foto bersama Seminar Nasional dan Pengukuhan DRD Jambi.

Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, Dewan Riset Nasional yang berkerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pusat Penelitian Karet Bogor mengadakan “Seminar Nasional dan Pengukuhan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi”, yang bertempat dihotel Duo Weston jl. Gatot Subroto Jambi. Pada awal seminar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir, selanjutnya sambutan oleh ibu Leni Marlina ketua Balitbangda kota Jambi, dan dilanjutkan sambutan dan membuka acara seminar oleh Bapak Zumi Zola Zulkifli, MM, STP, selaku Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan peserta yang menghadiri seminar ini, Pemerintah Jambi sudah mendorong para pengusaha karet agar menerima karet mentah dengan kualitas bagus saja supaya kualitas juga bagus. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi juga akan mendorong hilirisasi karet melalui Introduksi teknologi yang tepat guna bagi petani tetapi semua itu Perlu adanya dukungan pemerintah pusat untuk hilirisasi karet.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan dari Ketua Dewan Riset Nasional Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU yang membuka pemaparannya dengan mengenalkan tentang Dewan Riset Nasional (DRN) lalu Selanjutnya memaparkan bahwa di dunia sekarang Sudah Memiliki Dewan Riset Nasional di masing masing Negara. Dengan contoh Di Korea bisa maju karena Dewan Riset Nasionalnya langsung dibawah Presiden, hal ini menunjukan betapa pentingnya Dewan Riset Nasional di dunia. Di dunia sekarang sudah jarang memakai istilah science teknologi melainkan inovasi teknologi.

Pemaparan oleh narasumber dilakukan setelah sambutan dan pemaparan oleh Ketua DRN. Narasumber dan topik yang disampaikan dapam acara ini adalah sebagai berikut:


| 103

A. Dr. Karyudi ( Ketua Pusat Penelitian Karet Bogor )

Menyampaikan pemaparannya dengan tema“ Kondisi Dan Tantangan Industri Karet Indonesia “. sebagai berikut bahwasannya Indonesia berada no 2 di bawah Thailand di antara Negara-negara penghasil karet, total luas area karet di Indonesia mencapai 3,6 juta ha. Tetapi untuk produksinya sendiri Indonesia kalah oleh Vietnam dimana luas area karetnya hanya 8% luas area karet Indonesia.

Masalah masalah perkebunan karet rakyat 1. Pendapatan petani rendah 2. Harga karet di tingkat petani rendah 3. Banyak tanaman yang tidak unggul

Harga karet mengalami penurunan selama 6 tahun terakhir, mungkin disebabkan oleh

1. Kelebihan stok 2. Ekonomi dunia 3. Harga minyak dunia

B. Dadi R. Maspanger( Peneliti karet Bogor )

Narasumber ini menyampaikan pemaparannya dengan tema : “Prospek Penggunaan Karet Alam Untuk Industri Ban dan Non Ban“. Karet terdiri atas karet alam dan karet sintentik dari minyak bumi.

Penggunaan karet secara umum 1. Ban mobil/motor 2. Barang teknik dan industry 3. Barang keperluan umum 4. Barang jadi lateks

Klasifikasi barang jadi karet berdasarkan HS Code ( barang jadi karet padat) : 1. Ban ( Ban dalam dan ban luar ) 2. Barang teknik untuk industry dan otomotif (Otomotif,elektronik,rol karet ) 3. Barang karet kebutuhan umum ( Karpet,sandal,sepatu dll) 4. Barang karet jadi lateks (Sarung tangan,balon,karet gelang dll)

C. Hendry Prastanto, ST, M. Eng

Narasumber menyampaikan pemaparannya dengan tema : “Teknologi Tepat Guna Produk Karet Berbasis Busa Lateks Dan RSS”.

Lateks merupakan cairan berwarna putih susu atau putih kekuningan yang terdiri atas partikel – partikel karet dan bahan bukan karet yang terdispersi dalam serum.

Sifat – sifat Lateks : a. Protein sebagai bahan penstabil emulsi b. Aktivitas mikroorganisme dapat merusak protein dan gula jadi asam organic c. Dapat menggumpal d. Menggumpal pada pH sekitar 4,7 e. Pada pH tersebut protein bermuatan positif sebanding dengan protein negative


104 |

2.2.7.2. Rapat Koordinasi DRD Se Jateng, Riset Untuk Kesejahteraan

Masyarakat, Kamis 27 April 2017.

Gambar 66. Sesi foto bersama Rapat Koordinasi DRD Se Jateng, Riset Untuk

Kesejahteraan Masyrakat

Pada hari kamis tanggal 27 April 2017, Dewan Riset Daerah ( DRD ) se-Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang perwakilan dari Dewan Riset Nasional ( DRN ) dengan tema “RISET UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Jl. Veteran No.2 Bumirejo Kebumen Jawa Tengah.

Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir, dan di lanjutkan doa bersama seluruh peserta yang hadir, dilanjutkan laporan penyelenggara rapat oleh Bapak Cholidi Ibrar menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan dan semua komponen untuk acara tersebut dan meminta peserta untuk mengikuti acara tersebut sampai selesai. Serta menyampaikan tema rapat koordinasi adalah “RISET UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Beliau menyampaikan rencana kegiatan rapat koordinasi Dewan Riset Daerah ( DRD ) se-Jawa Tengah. Dilanjutkan.

Sambutan dari Ketua Panitia (Perwakilan DRD Kebumen) terdiri dari sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Joko Suprapto yang merupakan perwakilan DRD Kebumen. Pada sambutannya mengenalkan para anggota DRD Kebumen serta juga menjelaskan pentingnya riset di daerah. Selanjutnya disampaikan bahwa anggaran riset di Indonesia hampir tidak pernah menunjang kebutuhan riset. Oleh karenanya perlu adanya Forum sharing antar DRD adalah langkah yang baik.

Sambutan dari Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah (Diwakili oleh Ka. Bidang Iptekin Bapak Tri Yuni Atmojo). Sambutan selanjutnya disampaikan oleh bapakTri Yuni Atmojo yang mewakili Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah.Pada sambutannya Tri menyampaikan bahwa daerah Jawa Tengah masih memiliki permasalahan utama yaitu: Masalah perizinan; Pengangguran; Kedaulatan panganserta tata kelola pemerintahan yang belum efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya dukungan riset. Sejatinya riset dibutuhkan untuk mendukung pengambilan

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/482-rapat-koordinasi-drd-se-jateng-riset-untuk-kesejahteraan-masyrakat-27-april-2017

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/482-rapat-koordinasi-drd-se-jateng-riset-untuk-kesejahteraan-masyrakat-27-april-2017


| 105

keputusan. Dewan Riset Daerah merupakan salah satu forum riset dimana salah satu tugasnya adalah sebagai penasihat bagi pemimpin daerah.

Sambutan terakhirdisampaikan oleh Wakil Bupati Kebumen. Dalam forum tersebut

Wakil Bupatimenyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir dan meminta maaf jikabupati berhalanganhadir.

Paparan Kunci Disampaikan Oleh Prof. Sudharto ( Wakil Ketua DRN ) yang menyampaikan butir-butir sebagai berikut:

- Pelaksanaan riset di Indonesia lebih menekankan pada riset yang menjadi berkas, maksudnya adalah riset-risetyang memenuhi perpustakaan dan hanya sedikit yang dihilirkan ke Industri.

- Beliau menjelaskan alasan mengapapertumbuhan ekonomi tinggi namun disertai tingkat pengangguran yang tinggi. Alasan utamanya adalah kurangnya Inovasi.

- Wakil ketua mendorong masyarakat untuk menciptakan inovasi, Dalam paparannya Pak Sudharto menekankan pentingnya “inovasi” dengan menekuni apa yang dimiliki saat ini sebagai modal kemajuan bangsa.

- Tidak lupa dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DRNmenyampaikan kegiatan DRN seperti: Sosialisasi ARN; Pemantauan implementasi; Kajian masalah actual (policy brief); Penyusunannaskah akademikdalam rangka Revisi UU 18/2002; serta menyiapkan RUU Inovasi.

Rumusan Rapat Koordinasi:

- Masih adanya kesenjangan antara kenyataan di lapangan dan pelaksanaannya - Perlunya komunikasi yang intensif antar Pemerintah – Swasta – Universitas - Perlunya kompetensi yang jelas yaitu program yang bagus untuk diseminasi riset - dan perlu adanya runding dana riset. - Perlu adanya follow up untuk riset pranata riset nasional - Sinergitas antara Akademisi -Buisness- Goverment –Commnity perlu dipererat

guna - menghasilkan inovasi riset yang mensejahterakan rakyat. - Riset yang mensejahterakan = riset yang inovatif.


106 |

2.2.7.3. Pengukuhan DRD Propinsi Kalimantan Tengah dan Rapat Koordinasi

Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan 1 Tahun 2017, Jumat 28 April

2017.

Gambar 67. Sesi foto bersama Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan 1 Tahun 2017.

Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya mengadakan acara Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2017 dan Pengukuhan Dewan Riset Daerah ( DRD ) masa bakti 2016 - 2019, yang Bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya.

Pada awal acara Rapat Koordinasi dan Pengendalian ( RAKORDAL ) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2017 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir. Dilanjutkan Sambutan oleh kepala Bappeda Litbang kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi dan Pengendalian ( RAKORDAL ) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2017. Acara dilanjutkan pembukaan rapat oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Pj. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Dan Dalam Kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan Pengurus Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2016-2019. Yang didampingi oleh Ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ).

Dilanjutkan rapat terpisah antara Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kalimantan Tengah dengan Ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ). Rapat diawali pembukaan oleh ketua Dewan Riset Daerah yang memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Riset Nasional yang telah hadir dalam acara pengukuhan anggota – anggota Dewan Riset Daerah. Dan ucapan selamat bagi para anggota Dewan Riset Daerah yang telah dilantik.

Dilanjutkan sambutan dari ketua Dewan Riset Nasional, yang memberi ucapan selamat bagi para anggota Dewan Riset Daerah ( DRD ) yang telah dilantik. Dan memberi

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/475-rakordal-palangkaraya-28-4-2017





| 107

masukan bahwasannya di Dewan Riset Daerah( DRD ) perlu membahas isu-isu saat ini dan perlu adanya Inovasi yang dibagi dalam :

1. Inovasi pendidikan 2. Inovasi peluang hal baru 3. Inovasi Jejaring

Masukan dan tugas utama dari Ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ) untuk Dewan Riset Daerah ( DRD ) :

DRD memberi masukan / pendapat langsung kepada Gubernur

Perlu adanya rencana kerja gabungan DRD se-Kalimatan

Harus berkoordinasi dengan DPRD yang ada di Kalimantan untuk membahas isu-isu terkini yang ada di Kalimantan.

Pemikiran DRD sangat diperlukan guna kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah

Memainkan Peran DRD untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.7.4. Kunjungan DRN Komtek Transportasi ke DRD Jawa Barat

Gambar 68. Sesi foto bersama Komisi Teknis Transportasi saat mengunjungi BP2D

Pada hari kamis tanggal 27 Juli 2017 Dewan Riset Nasional Komisi Teknis Transportasi melakukan rapat kerja dengan Dewan Riset Daerah Jawa Barat di Kota Bandung. Rapat dibuka oleh kepala Bidang Provinsi Jawa Barat yang mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dewan Riset Nasional komisi teknis transportasi yang telah berkunjung dan melakukan rapat dengan Dewan Riset Daerah guna berdiskusi untuk kemajuan Jawa Barat diBidang Transportasi.


108 |

Basis Metropolitan Jawa Barat :

a. Berbasis Modern seperti contoh Bogor

b. Berbasis Mandiri seperti contoh Bandung

c. Berbasis Kebudayaan seperti contoh Cirebon

Permasalahan di Jawa Barat adalah jumlah kendaraan yang terlalu banyak dan terus bertambah tiap harinya akan tetapi infrastruktur Jalan-jalan diJawa Barat yang kurang memadai sehingga sering terjadi kemacetan, Polusi, kecelakaan dan ketidak pastian jadwal kendaraan umum.Jawa Barat merupakan kawasan konektifitas antar kota yang selalu bersambung satu dengan lainnya, oleh karena itu pemerintah provinsi Jawa Barat berencana akan membuat dermaga sebagai penghubung antar kota melalui jalur laut.

2.2.7.5. Pelantikan DRD Propinsi Maluku dan Seminar Riset Daerah dan

Inovasi Menuju Maluku Yang Lebih Berdaya Saing

Atas undangan Bappeda Propinsi Maluku, DRN yang diwakili oleh Sekretaris DRN

pada tanggal 15 Agustus 2017 menyaksikan pengukuhan DRN Propinsi Maluku oleh Wakil

Gubernur Propinsi Maluku Zeth Sahuburua di Kantor Gubernur Maluku Lantai 7 di Kota

Ambon. Pada kesempatan itu Wagub Maluku mengharapkan DRD dapat mengkaji ulang

peringkat kemiskinan Propinsi Maluku yang menempati peringkat ke 4 propinsi termiskin

di Indonesia. Keraguan ini muncul karena ditinjau dari segi konsumsi protein (ikan),

propinsi ini menempati posisi yang tinggi.

Setelah selesai acara pengukuhan, acara dilanjutkan dengan Seminar “Riset Daerah

dan Inovasi Menuju Maluku Yang Lebih Berdaya Saing”. Pada kesempatan itu Sekretaris

DRN menyampaikan makalah dengan judul “Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi Untuk

Pembangunan Daya Saing Daerah”. Bersama-sama dengan 3 pemakalah lain, yaitu Ketua

Bappeda Maluku, Ketua LON-LIPI, dan Dekan Fakultas Ekonomi Unpatti.

Gambar 69. Wakil Gubernur beserta jajara dan Sekretaris DRN melakukan foto bersama Anggota DRD Maluku yang baru dikukuhkan.


| 109

2.2.7.6. Rapat Forum Koordinasi DRD Se-Sumatera I Tahun 2017 , 25 - 26

Oktober 2017

Gambar 70. Sesi foto bersama DRN

Pada hari rabu dan kamis tanggal 25-26 Oktober 2017 Dewan Riset Daerah Se-Sumatera mengadakan kegiatan seminar Ramah Tamah Forum Koordinasi Dewan Riset Daerah Se-Sumatera yang bertema "Revitalisasi Agribisnis Ubi Kayi Hulu-Hilir Menuju Kemandirian Pangan, Energi dan Industri Nasional"yang diadakan dikota Bandar lampung, acara ini berkat kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Universitas Bandar Lampung, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung serta mengundang Dewan Riset Nasional.Pada rapat forum Koordinasi Dewan Riset Daerah Se-Sumatera kali ini Dewan Riset Nasional dihadiri oleh Ketua Dewan Riset Nasional Bapak Bambang Setiadi dan Sekretaris Dewan Riset Nasional Bapak Iding Chaidir, yang diminta sebagai Pembicara pada rapat kali ini sekaligus pengukuhan Dewan Riset Daerah Se-Sumatera untuk kemajuan bersama.

Gambar 71. Sesi foto bersama DRN dalam Rapat forum Kordinasi DRD Se-Sumatera I

tahun 2017.

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/560-rapat-forum-koordinasi-drd-se-sumatera-i-tahun-2017-rabu-25-oktober-2017-kamis-26-oktober-2017

http://drn.go.id/index.php/kategori-artikel/11-produk-terbaru/560-rapat-forum-koordinasi-drd-se-sumatera-i-tahun-2017-rabu-25-oktober-2017-kamis-26-oktober-2017


110 |

Kesimpulan:

· Ubikayu merupakan komoditas masa depan Indonesia. Terbuka peluang sangat besar untuk meningkatkan peran komoditas ubikayu dalam pembangunan ekonominasional

· Perlu didorong percepatan riset dan inovasi di hulu, onfarm, dan hilir untuk meningkatkan kinerja agribisnis ubikayu, termasuk pengembangan dan penataan rantai nilai ubikayu yang memberikan insentif yang adil kepada pelakubisnis.

· Diperlukan kebijakan nasional untuk mengangkat komoditas ubikayu menjadi setara padi, jagung, dan kedelai (PAJALE), yang mampu mengonsolidasikan peran stakeholders dalam percepatan pembangunan agribisnis ubikayu yang berkeadilan.

· Dewan Riset Daerah (DRD) perlu lebih diberdayakan sehingga dapat meningkatkan perannya dalam menunjang pembangunan daerah berbasis riset dan Inovasi.

2.2.7.7. Pengukuhan Dewan Riset Daerah Propinsi Kepulauan Riau , Oleh

Gubernur Kepri Dan Saksi Ketua Drn Pada Tanggal 20 Desember 2017.

Gambar 72. Sesi foto bersama DRN dalam Pengukuhan DRD Provinsi Kepulauan Riau

Senin tanggal 20 Desember 2017, Provinsi Kepulauan Riau mengadakan acara

Pengukuhan Dewan Riset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan mengundang Dewan Riset

Nasional sebagai saksi dan yang melantik Dewan Riset Daerah ( DRD ) Provinsi Kepulauan

Riau yang kali ini dihadiri langsung oleh ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ) Bapak

Bambang Setiadi, semoga dengan adanya DRD Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi

Kepulauan Riau akan lebih baik dan maju didalam pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.


| 111

2.2.8. KUNJUNGAN DEWAN RISET DAERAH KE DRN

2.2.8.1. Propinsi Kepulauan Riau

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada

Kamis, 16 Februari 2017 berkesempatan mengunjungi kantor Dewan Riset Nasional (DRN)

di Jakarta. Tim Litbang terdiri dari Sukarno Perbangkara, Tri Astuti, Dedy Eka Saputra,

dan Hari Prima. Adapun maksud kunjungan tersebut adalah, memohon saran dari DRN

terkait sistem pemilihan anggota DRD, serta hak dan kewajiban yang diperoleh selama

menjadi anggota. Pada kesempatan tersebut tim litbang Prov. Kepulauan Riau

menyampaikan akan ada empat bidang komisi teknis yang dibentuk yaitu Bidang

Ekonomi Pembangunan,

Gambar 73. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Kepulauan Riau

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Inovasi dan Teknologi, serta

Kemaritiman. Iding Chaidir selaku Sekretaris Jendral Dewan Riset Nasional memberikan

saran bahwa keanggotaan Dewan Riset Daerah berasal dari pemerintahan daerah,

akademisi, pengusaha dan komunitas dengan komposisi yang berimbang antara satu dan

lainnya. Diharapkan Dewan Riset Daerah Prov.Kepulauan Riau dapat memberikan

masukan serta nasihat bagi pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kontribusi

bagi pembangunan dan inovasi daerah.

2.2.8.2. Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung

Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung

melakukan kunjungan kerjanya keDewan Riset Nasional dengan Menugaskan :

a. Ernalia, S.E.M.M ( Pembina Utama / IV.b )

b. Andi Mulya.S.STP.M.IP ( Penata Tk. I/III-d )

c. M. Hersa A. Wijaya, S.E ( Penata / III-c )

Pada kunjungannya kali ini perwakilan dari Badan penelitian dan pengembangan

Daerah Provinsi Lampung ke Dewan Riset Nasional , untuk meminta arahan dan


112 |

masukannya dari Dewan Riset Nasional terkait rencana penyelenggaraan Forum Dewan

Riset Daerah se Sumatera. Rencana tersebut sesuai dengan hasil pertemuan Forum DRD

sebelumnya yang diselenggarakan oleh DRD Jambi yang menyepakati penyelenggaraan

Forum berikutnya di Propinsi Lampung sebagai tuan rumah.

2.2.8.3. Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Badan Penelitian dan pengembangan Daerah

Kabupaten Donggala melakukan kujungan ke Dewan Riset Nasional dengan Menugaskan:

a. Kaharudin ( JL. Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ) b. Deti Pamusut ( JL. Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ) Pada kunjungannya kali ini perwakilan dari Badan penelitian dan pengembangan

Daerah Daerah Kabupaten Donggala ke Dewan Riset Nasional untuk meminta masukan dari Dewan Riset Nasional terkait dengan rencana pengembangan komoditi unggulan yang perlu dikembangkan di kabupaten Donggala. Dalam kesempatan itu Sekretaris DRN dan anggota DRN yang ikut mendampingi (Ir. Utama Kajo) mengusulkan untuk mengangkat kembali Sapi Donggala sebagai ikon produk unggulan daerah yang telah dikenal sejak lama.

2.2.8.4. Dewan Riset Daerah Kota Palangkaraya

Pada hari Jumat Tanggal 21 April 2017 Badan penelitian dan pengembangan dan

Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerjanya ke Dewan Riset

Nasional dengan Menugaskan :

a. Seth Ajang, S.Sos, M.AP, Pembina tingkat I ( IV/b ) Jabatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya.

b. Dr. Ir. Akhmad Sajarwan, M.P, Ketua Dewan Riset Daerah ( DRD ) c. Dr. Sabian Usman, M.H, Anggota Dewan Riset Daerah ( DRD d. Iswandi, S.Hut, Tenaga Kontrak ( Operator Komputer ). Pada Kunjungannya kali ini perwakilan Badan penelitian dan pengembangan dan

Dewan Riset Derah Kota Palangka Raya ke Dewan Riset Nasional dengan tujuan untuk berkonsultasi tentang untuk penguatan peran DRD dalam mendukung kemajuan Daerahnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua DRN mengusulkan agar DRD dan Pemerintah daerah mendukung pengembangan Pusat Riset Gabut Tropika (PURIGATRO) yang telah dikembangkan di propinsi ini beberapa tahun yang lalu.

2.2.8.5. Dewan Riset Daerah Propinsi Maluku.

Pada bulan Mei 2017 Dewan Riset Daerah Maluku melakukan kunjungan kerja

keDewan Riset Nasional dengan Menugaskan perwakilannya sebagai berikut :

Djalaludin Salampessy

Armin Wokawubun

Tine Maitimo

Noveline Silooy

Sus Salampessy Dalam kesempatan tersebut perwakilan DRD Maluku menyampaikan rencana untuk

mengukuhkan anggota DRD yang baru pada bulan Agustus 2017, sekaligus mengundang


| 113

pimpinan DRN untuk menyaksikan dan menjadi narasumber pada acara seminar yang

akan juga dilaksanakan setelah acara pengukuhan. Menanggapi hal tersebut pimpinan

DRN menjanjikan untuk menghadiri acara tersebut dan menyiapkan makalah.

Gambar 74. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Maluku


Pada tanggal 10 Mei 2017 Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung melakukan

kunjungan kerjanya ke Dewan Riset Nasional dengan Menugaskan perwakilannya sebagai

berikut :

• Beni Saputra, SE.MM • M. Gilas Kurniawan, B. ST • Wawan Mukti Karjono, S.Hut Pada kunjungannya kali ini Dewan Riset Daerah lampung untuk menghadiri

undangan dari BPPT ( Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ), dan sekaligus

berkunjung ke DRN untuk berkonsultasi. Pada kesempatan tersebut DRD Lampung

mengkomunikasikan perkembangan rencana pelaksnaan Forum DRD Se Sumatera yang

akan dilaksanakan di lampung dengan tuan rumah DRD dan Balitbangda. Untuk itu telah

disepakati siapa-siapa saja yang akan diundang dan siapa pembicara yang akan menjadi

nara sumber.


114 |

2.2.8.7. Balitbangda Kota Bau bau Propinsi Sulawesi Tenggara

Pada hari rabu tanggal 5 Juli 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan daerah kota

Bau bau melakukan kunjungan kerja ke Dewan Riset Nasional dengan menugaskan :

a. Mustafa Zain, SE, MM ( Kepala Balitbang kota Bau bau Sulawesi Tenggara )

b. Dr. Marsudi, SE, M.Si ( Balitbang kota Bau bau Sulawesi Tenggara )

Gambar 75. Sesi foto Rapat dengan Balitbangda Kota Baubau

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bau bau Sulawesi Tenggara

pada Rabu, 5 Juli 2017 berkesempatan mengunjungi kantor Dewan Riset Nasional (DRN)

di Jakarta. Adapun maksud kunjungan tersebut adalah, permohonan saran dari DRN

terkait sistem pemilihan anggota Dewan Riset Daerah, serta hak dan kewajiban yang

diperoleh selama menjadi anggota. Pada kesempatan tersebut balitbang Kota Bau bau

Sulawesi Tenggara menyampaikan akan pemilihan anggota dan pelantikan DRD.

Ketua DRN menyarankan DRD itu harus punya pola kerja yang jelas, mempunyai

forum-forum yang selalu berkoordinasi dan harus ada Inovasi dan masukan Bapak Iding

Chaidir selaku Sekretaris Jendral Dewan Riset Nasional memberikan saran bahwa

keanggotaan Dewan Riset Daerah berasal dari pemerintahan daerah, akademisi,

pengusaha dan komunitas dengan komposisi yang berimbang antara satu dan lainnya.

Diharapkan Dewan Riset Daerah Kota Bau bau Sulawesi Tenggara dapat memberikan

masukan serta nasihat bagi Gubernur selaku pemerintah daerah sehingga dapat

memberikan kontribusi bagi pembangunan, inovasi daerah dan pengembangan sumber

alam seperti ikan kayu, rumput laut, tripang dan aspal buton.

2.2.8.8. Dewan Riset Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerjanya ke Dewan Riset Nasional dengan Menugaskan :

a. Ir. Husin Natarin, MS ( Kabid SD, Inovasi dan Teknologi ) b. Dr. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si ( Wakil Ketua DRD ) c. Heri Purwanto ( Sekretariat DRD ) d. M. Arief Anwar, Si, Mi ( Sekretariat DRD )


| 115

Pada kunjungannya kali ini perwakilan dari Badan penelitian dan pengembangan

Daerah dan Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ke Dewan Riset Nasional ,

untuk meminta arahan dan masukannya dari Dewan Riset Nasional perihal

penyelenggaraan kegiatan DRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara

nasional. Disampiakan oleh pimpinan DRN bahwa dasar hukum utama pengelenggaraan

DRD adalah UU 18/2002 tetang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Iptek, yang saat ini sedang dalam proses amandemen.


Pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung

kembali melakukan Kunjungan kerja Ke Dewan Riset Nasional. Kunjungan tersebut

dimaksudkan untuk mematangkan rencana Dewan Riset Daerah Lampung mengadakan

seminar Forum DRD se Sumatera pada tanggal 26 Oktober 2017. Pada kesempatan itu

Dewan Riset Daerah Lampung menjelaskan rencana pelaksanaan dan meminta masukan

dan saran dari Dewan Riset Nasional agar acara seminar mereka dapat berjalan dengan

lancar dan baik.

Gambar 76. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Lampung

Masukan dari Dewan Riset Nasional adalah didalam seminar harus diambil isu-isu

yang sedang terjadi yang ramai dibahas saat ini seperti diDewan Riset Nasional mengenai

gelorakan Inovasi dan rencana Dewan Riset Nasional memberikan masukan dan usulan

keDPR dalam pembuat Undang-undang Inovasi yang merupakan pedoman atau pegangan

dalam konsorsium riset yang menuju sasaran dari hulu kehilir dengan dukungan

Kementerian Ristek dikti dan Kemendagri.

2.2.8.10. Bappeda Propinsi Bengkulu

Harnyoto selaku Kepala Bidang Penelitian bersama Sudirman selaku Kepala Sub

Bidang Inovasi dan Teknologi BAPPEDA Provinsi Bengkulu pada hari Senin, 18 September

2017 pagi mengunjungi kantor DRN untuk berkonsultasi mengenai proporsi keanggotan

Dewan Riset Daerah di Provinsi Bengkulu. Menanggapi perihal tersebut, Sekretaris Dewan

Riset Nasional (DRN), Iding Chaidir memberikan saran bahwa keanggotaan DRD

sebaiknya berasal dari latar beragam yang berbeda, yang terdiri dari Akademisi, Bisnis,


116 |

Pemerintahan dan Komunitas. Keanggotaan Dewan Riset Daerah diusulkan memenuhi

kebutuhan riset di Daerah. Diharapkan dari keanggotaan Dewan Riset tersebut

dikelompokkan menjadi beberapa komisi. Adapun susunan Komisi Dewan Riset Daerah

yang diusulkan antara lain Komisi Pangan Dan Kesehatan, Komisi Energi, Komisi Ekonomi

Dan Komisi Kemanusiaan.

Gambar 77. Sesi foto Rapat dengan BAPPEDA Provinsi Bengkulu

Tidak lupa, Sekretaris DRN memberikan motivasi agar tiap daerah semangat untuk

melakukan inovasi dan mendorong daerah untuk meluaskan relasi khususnya di bidang

scientific. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perekonomian daerah dan daya saing

bangsa. (AW);


Pada hari senin tanggal 18 September 2017, Dewan Riset Daerah Propinsi Lampung

melakukan kunjungan kerjanya ke Dewan Riset Nasional di Jakarta, pada kunjungan kali

ini Dewan Riset Daerah Lampung meminta masukan dan saran dari Ketua dan Sekretaris

Dewan Riset Nasional, dalam rencana Dewan Riset Daerah lampung akan mengadakan

Forum Dewan Riset Daerah se Sumatera pada bulan Oktober yang akan datang. Dewan

Riset Nasional Menyarankan dalam rapat harus mengangkat isu-isu yang terjadi

diDaerahnya untuk mencari jawaban dan solusi dari isu-isu yang ada diLampung. Seperti

isu:

Kedaulatan pangan dan pertanian

Sosial budaya dan pendidikan

Kemiskinan dan daerah tertinggal

Maritim dan kelembagaan


| 117

Gambar 78. Sesi foto Rapat dengan DRD Provinsi Lampung

Ketua DRN menyarankan agar dalam acara tersebut diangkat tema besar sesuai dengan potensi daerah misalnya terkait komoditi Singkong. Diharapkan dalam acara tersebut dapat disepakati pengembangan Pusat Riset Singkon (Cassava Research Center) di Lampung.

2.2.8.12. Dewan Riset Daerah Kabupaten Sragen.

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Dalam rangka memperkuat kelembagaan

serta meningkatkan fungsi dan perannya Dewan Riset Daerah Kabupaten Sragen

mengadakan audiensi dengan Dewan Riset Nasional di Jakarta.Datang pada acara audiensi

dengan DRN ini antara lain Bp. Tuhana, SH, M.Si selaku Ketua DRD Kabupaten Sragen,

Dr. Eny Purwandari, S.Ps, M.Si selaku Sekretaris DRD Sragen didampingi Ketua dan

Sekretaris Sekretariat DRD Kab. Sragen yaitu Drs. Wahyudi, M.Sc dan Wawan Kurniawan,

S.ST, M.Si. Pada pembukaan pertemuan disampaikan oleh Bp. Tuhana, SH, M.Si bahwa

kehadiran mereka ke DRN dalam rangka: pertama, silaturahim, banyak anggota DRN dan

BPPT yang dikenal oleh Ketua DRD Sragen ini; kedua, memberitahukan keberadaan DRD

Sragen ke DRN agar dikenal dan diberi penguatan; ketiga, Sharing program dan kegiatan

antara DRN, DRD, dan Pemerintah Daerah Kab. Sragen terkait IPTEK dan Kelitbangan;

dan keempat, mohon arahan bagaimana DRD Sragen agar optimal dalam mensupport

Pemda Sragen, sejauh mana peran yang bisa diambil DRD dan posisi kelembagaan DRD

yang ideal.

Audiensi DRD Sragen diterima secara pribadi oleh Ketua DRN Dr. Ir. Bambang

Setiadi, IPU dan didampingi Sekjen DRN Dr. Ir. Iding Chaidir di ruang rapat Sekretariat

DRN. Dalam sambutannya Ketua DRN menyampaikan bahwa DRD harus aktif dalam

memberikan sumbangsih saran dan pemikiran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak.

Ketika kepala daerah sedang terhambat dalam menyelesaikan visi misinya maka itulah saat

yang tepat bagi DRD untuk mengambil peran, memberikan saran, solusi, dan ide kreatif

yang menunjang pemerintah daerah. Posisi DRD langsung dibawah Bupati atau kepala

daerah yang dikuatkan dengan dikeluarkannya SK Bupati tentang pengisian struktur

organisasi DRD. Dijelaskan juga oleh Ketua DRN bahwa DRD merupakan pemikir,

pemberi saran rekomendasi, bukan eksekutor langsung. DRD harus berusaha menciptakan


118 |

iklim pemanfaatan IPTEK yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. DRD

harus mengambil peran yang strategis, memberi alternatif pemikiran dan mendukung

terciptanya inovasi-inovasi di segala bidang. Misalnya perlu dipikirkan bagaimana Sragen

menjadi Kota Transit karena banyak kendaraan yang melewati Sragen, jangan biarkan

pemakai jalan hanya lewat begitu saja.

Gambar 79. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Kabupaten Sragen

Dengan rumus bahwa ( innovation = invention x commersialization ), bahwa sebuah

inovasi itu temuan yang berhasil dikomersialisasikan. Jadi hasil inovasi harus didorong

untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Dengan begitu maka masyarakat/inovator

akan meningkat kesejahteraan ekonominya. Dalam rancangan Undang-Undang Inovasi

yang digagas oleh DRN didalamnya mengatur bahwa pendanaan inovasi tidak melulu

harus dari APBN, bisa dari sumber yang lainnya dan jikapun dari APBN negara tidak dapat

semena-mena memotong anggaran riset ditengah jalan agar riset yang sejak berjalan tidak

terganggu. Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU diakhir perbincangan menyatakan jika butuh

tenaga ahli bidang apapun untuk mendukung kemajuan Sragen, silakan menghubungi

DRN dan akan dibantu semaksimal mungkin. DRN sangat bangga jika DRD bisa berperan

dan eksis di daerah serta aktif koordinasi dan komunikasi seperti yang dilakukan Sragen

hari ini. ( FA )

2.2.8.13. Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa – NTB.

Pada hari Kamis 2 November 2017, DRD Kabupaten Sumbawa berkesempatan

berkunjung dan bertemu dengan Sekretaris Dewan Riset Nasional Iding Chaidir. Pada

kesempatan tersebut DRD Kab Sumbawa menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa

melalui Bappeda Kabupaten, baru saja melantik anggota Dewan Riset Daerah (DRD)

Kabupaten Sumbawa Periode 2017 – 2021.

Arief Witarto, Ketua DRD Kabupaten Sumbawa meminta arahan dari DRN terkait

kelembagaan Dewan Riset di Daerah. Keberadaan DRD di Kabupaten Sumbawa terbilang

baru sehingga masih perlunya belajar dari Dewan Riset di Daerah lain. Jejaring riset

merupakan isu lain yang disampaikan. Mereka mengungkapkan keinginan untuk

memperluas jejaring di bidang akademisi, pemerintahan, bisnis maupun komunitas .


| 119

Gambar 80. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Kabupaten Sumbawa

Menanggapi permasalahan yang ada, Sekretaris DRN memberi beberapa masukan

antara lain perlunya DRD memiliki website. Melalui website, DRD dapat mempromosikan

kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat membuka banyak peluang bagi DRD, salah

satunya adalah jejaring riset.

Saran lain yang diberikan yaitu perlunya Dewan Riset Daerah membentuk forum

komunikasi regional. Melalui forum komunikasi tersebut, DRD dapat bertemu dan

mengatasi masalah regional secara bersama-sama. Contohnya adalah Forum Komunikasi

DRD Regional se-Sumatera dimana pada tahun ini, memfokuskan dalam mengatasi

permasalahan Ubi Kayu.

Pada akhir pertemuan Sekretaris Dewan Riset Nasional berpesan agar daerah perlu

terus menerus melakukan inovasi. Melalui inovasi di berbagai bidang, daya saing daerah

dapat meningkat sekaligus mensejahterakan masyarakat. (AW)

2.2.8.14. Dewan Riset Daerah Propinsi Bangka Belitung

Pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, Dewan Riset Daerah ( DRD ) dan Bappeda

Provinsi Bangka Belitung berkesempatan berkunjung dan bertemu dengan Ketua Dewan

Riset Nasional Bambang Setiadi. Pada kesempatan kali ini Dewan Riset Daerah dan

Bappeda Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh ketua Dewan Riset Daerah dan

perwakilan Bappeda menyampaikan Rencana DRD Bangka Belitung mengundang DRN

untuk hadir dalam acara rakordal Provinsi Bangka Belitung Sekaligus pengukuhan DRD

Provinsi Bangka Belitung serta menindak lanjuti rencana Pemerintah yang akan

membangun PLTN di Provinsi Bangka Belitung, karena melihat kurangnya asupan listrik

di Bangka Belitung.


120 |

Gambar 81. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Bangka Belitung

Pendapat Ketua Dewan Riset Nasional mengenai DRD, DRD Bangka Belitung bisa

mengundang DRD Sumatera dan mengenai rencana Pemerintah membangun PLTN di

Bangka sangat setuju, saat ini Indonesia sangat memerlukan energy listrik murah guna

memenuhi kebutuhan listrik nasional tanpa menggunakan dan merusak sumberdaya alam

dan Lingkungan yang ada sehingga merusak kelestarian alam. Dan menyarankan perlu

adanya sosialisasi langsung kemasyarakat dan Seminar-seminar dari pemerintah Daerah

kemasyarakat tentang pentingnya PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ),dan tidak

berbahaya bagi masyarakat sekitar PLTN untuk kemajuan masyarakat Bangka Belitung,

dengan membawa isu-isu yang berkembang saat ini tentang amannya PLTN bagi

masyarakat sekitar apabila PLTN sudah dibangun dan masyarakat perlu menjaga

kelestarian alam dan lingkungan dari penambang-penambang Timah illegal, yang dapat

membahayakan warga sekitar penambangan dan perlu mengembangkan hasil-hasil dari

pertanian dibangka seperti Lada dan Sawit guna meningkatkan daya beli masyarakat

setempat dan kemajuan Provinsi Bangka Belitung.

2.2.8.15. Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Barat

Pada hari kamis, 16 November 2017, Dewan Riset Daerah dan Balitbangda Provinsi

Sumatera Barat berkesempatan berkunjung ke Dewan Riset Nasional dan bertemu

langsung dengan Ketua Dewan Riset Nasional, Bapak Bambang Setiadi. Pada kesempatan

kali ini Dewan Riset Daerah dan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh

Wakil ketua Dewan Riset Daerah dan perwakilan Balitbangda Provinsi Sumatera Barat

yang berencana akan mengadakan Seminar Dewan Riset Daerah di Sumatera Barat. Oleh

karena itu meminta masukan dari Dewan Riset Nasional Sebagai pertimbangan Dewan

Riset Daerah dan Balitbangda untuk kemajuan Provinsi Sumatera Barat.


| 121

Gambar 82. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Sumatera Barat

Pendapat dan Masukan dari Ketua Dewan Riset Nasional apabila DRD akan

mengadakan pertemuan dan seminar didaerah harus mengangkat isu-isu aktual yang

sedang ramai diperbincangkan didaerah tersebut, dengan sekanario seminar/pertemuan

sebagai mencari solusi dalam akar permasalahan yang ada, dan dalam peran DRD perlu

dipertegas ditekankan kedekatan hubungan baik dengan pimpinan / Kepala daerah

tersebut. bahwasannya DRD itu dapat memberi masukan, pendapat dan pandangannya ke

Gubernur langsung untuk kemajuan daerahnya, seperti yang dilakukan DRD Jawa Timur

yang selalu menjalin hubungan dengan Gubernurnya, masukan dari DRD Jawa Timur

sering dijadikan Peraturan Daerah ( Perda ) oleh Gubernur, dan apabila di Sumatera Barat

mengandalkan Pariwisata Daerah dapat mengurus wisata daerah dengan baik untuk

menjaring strategi turis yang akan datang ke Sumatera Barat juga dapat mengangkat Isu-

isu dan permasalahan politik di Sumatera Barat menjelang pemilihan kepala daerah di

Sumatera Barat.

2.2.8.16. Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunung Kidul - DIY

Pada hari jumat tanggal 24 November 2017, Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunung

Kidul berkesempatan berkunjung ke Dewan Riset Nasional di Jakarta dan bertemu dengan

Sekretaris Dewan Riset Nasional Bapak Iding Chaidir. Dalam kunjungannya Dewan Riset

Daerah Kabupaten Gunung Kidul melaporkan pembentukan DRD dan telah dikukuhkan

oleh Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, DRD berencana mengadakan

seminar/kegiatan pertemuan disana dengan mengundang Dewan Riset Nasional di dalam

seminar tersebut, sekaligus meminta masukan/pandangan dan dukungan dari Dewan

Riset Nasional sebagai induk dari Dewan Riset Daerah dalam pengembangan,

pembangunan Kabupaten Gunung Kidul.


122 |

Gambar 83. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Kabupaten Gunung Kidul

Masukan dan pendapat Sekretaris Dewan Riset Nasional, bahwasannya Dewan Riset

Daerah harus lebih berperan serta di dalam pemikiran, pendapat dan masukannya

terhadap kepala Daerah, dengan mendorong pembangunan Iptek berupa pelatihan

terhadap pengusaha-pengusaha baru dalam mengembangkan usahanya sehingga

menghasilkan suatu produk unggulan,dan dengan mengutamakan produk-produk

unggulan daerah, juga memanfaatkan potensi daerah dengan konsep agro wisata, sektor

pariwisata di Gunung kidul sangat banyak terdapat di Gunung Kidul seperti gua-gua,

pantai, gunung api purba dan pariwisata lainnya dengan bekerja sama dengan berbagai

pihak dengan ini pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi dalam mengembangkan

pariwisata daerah. Dewan Riset Nasional juga dapat membantu memfasilitasi apabila DRD

Kab Gunung Kidul memerlukan/membutuhkan masukan dari para ahli, dosen, pakar-

pakar, peneliti, Risbang sesuai dengan bidangnya.

2.2.8.17. Balitbangda Kabupaten Tanggamus

Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, Balitbang Daerah Kabupaten

Tanggamus Provinsi Lampung berkesempatan berkunjung ke Dewan Riset Nasional di

Jakarta, dan bertemu dengan Sekretaris Dewan Riset Nasional ( DRN ) Bapak Iding Chaidir

dan Bapak Utama Kajo ( Anggota Komisi teknis Pangan dan Pertanian ), dalam

kunjungannya Balitbang Daerah Kabupaten Tanggamus bertujuan meminta masukan

terhadap Dewan Riset Nasional, yang berencana akan membentuk Dewan Riset Daerah

( DRD ) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.


| 123

Gambar 84. Sesi foto bersama DRN dengan Balitbangda Kabupaten Tanggamus

Sekretaris DRN mengatakan dasar hukum dari dari DRN dan DRD adalah UU

18/2002, DRN saat ini memliki 63 anggota yang terbagi 8 komisi teknis sesuai bidangnya

yang terdiri dari Pemerintahan, akademisi, swasta, pebisnis dan perguruan tinggi. Oleh

karena itu apabila Balitbang Kabupaten ingin membuat DRD kabupaten Tanggamus harus

membuat pembagian komisi teknis sesuai kebutuhan daerah dengan aspek-aspek berbasis

iptek yang dapat membangun system Inovasi daerah dan pertumbuhan ekonomi

masyarakat, DRD harus berperan sebagai komunitas iptek yang bertujuan memberi

masukan kekepala daerah untuk merancang pertumbuhan ekonomi, hubungan DRN

sebagai kemitraan DRD yang selalu berkoordinasi, apabila DRD membutuhkan ahli, pakar

yang berkompeten dibidangnya maka DRN siap membantu untuk memfasilitasinya, saran

Sekretaris DRN sangat perlu membuat konsorsium riset masyarakat, dengan

memanfaatkan sumber daya alam daerah seperti Kopi, kelapa, manggis sebagai produk

unggulan daerah dengan melibatkan para petani sebagai mitra DRD juga bisa

mengembangkan selain dibidang pertanian, perkebunan perlu juga dipeternakan sebagai

kelengkapannya.

2.2.8.18. Balitbangda Kabupaten Muara Enim

Pada hari Rabu, 13 Desember 2017, Balitbangda Kabupaten Muara Enim melakukan

kunjungan kerja ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, dan bertemu langsung

dengan Sekretaris Dewan Riset Nasional Bapak Iding Chaidir, maksud dan tujuan

Balitbangda Kabupaten Muara Enin adalah berencana membentuk Dewan Riset Daerah (

DRD ) Kabupaten Muara Enim dengan meminta masukan dan pendapat dari DRN.


124 |

Gambar 85. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Kabupaten Muara Enim

Sekretaris DRN sangat mendukung apabila ingin membentukan DRD kabupaten

Muara Enim, dan sarannya dalam pemilihan anggotanya harus melibatkan akademisi (

perguruan tinggi/universitas ), para pengusaha/pebisnis setempat, pemerintah daerah,

KADIN, tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan Iptek, LSM, ormas yang konsen

dengan iptek didalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan bersifat netral yang

tidak berpihak pada partai atau calon tertentu.

Tugas DRD bukan melakukan riset didaerah akan tetapi memanfaatkan hasil riset

daerah yang sudah dilakukan Bappeda dan Balitbangda, juga sebagai penghubung antara

akademisi, pengusaha/pebishis dan pemerintah daerah, DRD juga memberi masukan/

pendapatnya kekepala daerah berupa laporan kegiatan DRD tahunan berupa ARD (

Agenda Riset Daerah ). Dari hasil riset menjadikan inovasi Dan menjadikan peningkatan

produk unggulan daerah untuk kemajuan perekonomian diKabupaten Muara Enin. ( FA )


| 125

2.2.8.19. Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara

Rabu 13 Desember 2017, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara melakukan kunjungan

kerja ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, dan bertemu langsung dengan Sekretaris

DRN Bapak Iding Chaidir, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara yang mempertanyakan

keterkaitan BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) yang mempertanyakan perihal anggaran

DRD dan apakah akan bermasalah apabila anggota DRD itu dari PNS ( pegawai negri sipil

)

Gambar 86. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi Sumatera Utara

Pendapat Sekretaris DRN apabila PNS dari Balitbangda atau Bappeda sangat perlu

dan harus ada karena untuk mengontrol anggaran dan memfasilitasi kegiatan DRD akan

menjadi lebih mudah, juga PNS bisa menjadi penghubung pemerintah daerah dengan

pihak akademisi, pengusaha dan swasta terkait dengan kegiatan iptek. Sebagai contoh DRN

beberapa anggotanya PNS yang menjadi kepala Balitbang dari berbagai kementerian dan

lembaga pemerintah, pengusaha/pebisnis nasional dan akademisi dari berbagai perguruan

tinggi dan universitas yang ada di Indonesia. Dengan bertujuan yang sama demi kemajuan

bangsa dan Negara. Dengan memanfaatkan hasil-hasil riset menjadi Inovasi sehingga

adanya hilirisasi hasil riset Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ).

2.2.8.20. Dewan Riset Daerah Propinsi Gorontalo

Pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, Dewan Riset Daerah ( DRD ) Gorontalo

yang diwakili Sekretaris DRD melakukan kunjungan ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di

Jakarta, bertemu langsung dengan Ketua Dewan Riset Nasional Bapak Bambang Setiadi

dan Sekretaris Dewan Riset Nasional Bapak Iding Chaidir, tujuan DRD Gorontalo ialah

ingin meminta masukan dalam rencana kegiatan seminar dan forum yang akan dilakukan

DRD Gorontalo sekaligus mengundang Ketua DRN sebagai pembicara dalam acara

seminar mereka nanti.


126 |

Gambar 87. Sesi foto Rapat dengan DRD Provinsi Gorontalo

Saran dari Ketua DRN, Gorontalo merupakan salah satu penghasil Jagung terbesar

di Indonesia oleh karena itu didalam seminar nanti perlu mengundang DRD lain yang

memiliki jagung, mengundang para akademisi di Gorontalo yang sudah menulis tentang

jagung, harus adanya pusat Lab jagung, membuat pusat riset jagung Gorontalo dan perlu

membuat simbolis jagung sebagai ikon di Gorontalo. juga perlu membuat forum DRD se-

Sulawesi ( yang membahas Jagung dan rumput laut ) seperti forum DRD se-Sumatera (

yang membahas singkong sebagai pusat unggulan ), forum DRD se- Jawa Tengah dan DRD

Jambi (yang membahas Karet sebagai pusat unggulan). Sekretaris DRN menyampaikan

bahwasannya DRN saat ini sedang membahas system Inovasi dan Inovasi yang sudah

mencangkup hilirisasi dari hasil temuan sehingga menjadi komersialisasi ( INOVASI =

INVENTION * COMERSIALITATION ) seperti yang di lakukan Korea Selatan yang telah

menjadikan Samsung sebagai salah satu pendapatan perekonomian Korea Selatan, serta

meningkatkan berbagai sektor unggulan daerah seperti pariwisata, perikanan dan

pertanian, Jagung Gorontalo perlu pengawasan dalam pembenihan, budi daya, dan

panen,sehingga menjadikan jagung Gorontalo sebagai pusat unggulan jagung Nasional. (

FA )

2.2.8.21. Dewan Riset Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta

Pada hari Kamis 27 Desember 2017, Dewan Riset Daerah ( DRD ) D.I Yogyakarta

melakukan kunjungan ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu langsung

dengan Ketua Dewan Riset Nasional Bapak Bambang Setiadi dan Sekretaris Dewan Riset

Nasional Bapak Iding Chaidir, tujuan DRD D.I Yogyakarta ialah ingin meminta masukan

dan pendapat DRN tentang keanggotaan DRD dan dasar dari keanggotaan DRD untuk

periode selanjutnya. Di samping itu DRD Yogyakarta juga meminta saran DRN terkait

sumber pendanaan untuk kegiatan DRD karena selama ini pendanaan yang tersedia

dititipkan pada kegiatan yang ada di Bappeda sehingga jumlahnya angat terbatas.


| 127

Gambar 88. Sesi foto bersama DRN dengan DRD Provinsi D.I. Yogyakarta

Pendapat Ketua DRN, DRN dan DRD dibentuk berdasarkan UU 18/2002 yang

menerangkan keberadaan dari DRN dan DRD, yang menjadikan DRN dan DRD sebagai

Mintra. DRN bertugas memberi masukan / pendapat ke Menteri Riset,Teknologi dan

Pendidikan tinggi ( Kemenristekdikti ) sedangkan DRD bertugas memberi masukan ke

Kepala Daerah setempat Gubernur / Walikota / Bupati, yang bisa dijadikan Perda untuk

pertumbuhan ekonomi didaerah berupa produk-produk unggulan daerah dan potensi yang

ada didaerah dengan memanfaatkan Iptek dan system Inovasi, sehingga DRD dapat

berperan dalam membantu pemikiran/saran langsung dari DRD ke kepala daerah untuk

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat didaerah. Dengan selalu berinovasi didaerah.


128 |

BAB III. PENUTUP

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN selama tahun 2017, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Dewan Riset Nasional pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan fokus tugas yang diberikan yaitu (1) Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan Agenda Riset Nasional, (2) Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam perumusan arah dan prioritas utama pembangunan iptek, (3) Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional Iptek, Sistem Inovasi nasional (SINas), dan kebijakan strategis iptek lainnya, (4) Melaksanakan pemantauan perkembangan iptek dan kebutuhan iptek untuk pembangunan, dan (5) Menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Sejenis di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fokus tugas DRN adalah Sidang, Rapat, Workshop, Diskusi, Kunjungan Lapangan dan penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak.

- Pada tahun 2017, DRN melakanakan fokus tugas ke 3, khususnya penyusunan Kebijakan Strategis Nasional Iptek dan Sistem Inovasi Nasional yang dikaitkan dengan pelaksanaan Amandemen UU 18/2002 (RUU Sisnan Iptek). Sesuai dengan referensi di berbagai negara, DRN berpandangan bahwa Sistem Nasional Iptek merupakan bagian dari Sistem Inovasi Nasional dan keduanya merupakan bagian yang lebih besar lagi yaitu Sistem Perekonomian Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy). Dengan demikian apabila tujuan RUU Sisnas Iptek adalah membangun Daya Saing Nasional, maka disarankan konten RUU Sisnas Iptek diperluas menjadi Sisnas Inovasi, atau Sisnas Iptek dan Inovasi (Iptekin).

- Pelaksanaan tugas Pemantauan perkembangan iptek dilaksanakan oleh 8 Komisi teknis DRN menghasilkan berbagai rekomendasi antara lain perlunya standarisasi di bidang industri bahan baku pangan, pengembangan energy berbasis biomasa, pengembangan Intelligent Transportation System, antisipasi terhadap perkembangan Internet Of Things (IOT), Konsorsium pengembangan Apalhankam, Stem Cell untuk Kesehatan, Pengembangan Material Maju berbasis biomassa (lignocellulosa), dan aspek sosial humaniora pengembangan kawasan industri dan otonomi daerah.

- Kemintraan dengan Dewan Riset Daerah dan instansi di daerah (Balitbangda, Bappeda, Sekda), menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pentingnya iptek dan inovasi bagi pembanguna daerah. Hampir semua propinsi telah memiliki Dewan Riset Daerah. Selain itu di berbagai daerah (terutama di Jawa) telah dibentuk DRD tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini merupakan mitra bagi pimpinan daerah dalam penyusunan rencana strategis pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan pembangunan berlandaskan iptek dan inovasi.

- Kecenderungan di berbagai negara menunjukkan bahwa daya saing perekonomian negara sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan invensi (melalui kegiatan riset) dan mengimplementasikannya (komersialisasi) oleh dunia usaha dalam bentuk inovasi. Proses tersebut akan terjadi apabila tersedia panduan bersama dalam bentuk undang-undang yang menghantarkan negara tersebut menuju perekonomian berbasis pengeatahuan (knowledge based economy).


| 129

Lampiran 1. ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL PERIODE 2015-2018 No N A M A INSTITUSI

I. KOMISI TEKNIS PANGAN DAN PERTANIAN

1 Dr. Ir. Haryono, M.Sc Badan Litbang Kem. Pertanian

2 Ir. Sakri Widhianto, S.Teks, MM KementerianPerindustrian 3 Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc BPPTeknologi 4 Ir. Utama Kajo Kamar Dagang dan Industri 5 Dr. Ir. Bambang Setiadi, M.S BPP Teknologi 6 Dr. Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr Institut Pertanian Bogor 7 Dr. Desianto Budi Utomo, Ph.D PT. Charoen Pokphand 8 Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc. Universitas Gajah Mada

II. KOMISI TEKNIS ENERGI 1 Ir. FX. Sutijastoto, MA Badan Litbang ESDM 2 Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto PT. Medco Power Indonesia 3 Prof. Triyogi Yuwono, Ph.D Institut Teknologi Sepuluh November 4 Prof. Widodo Wahyu Purwanto Universitas Indonesia 5 Dr. Muhammad A M Oktaufik BPP Teknologi 6 Ir. Hardiv Harris Situmeang, MSc, D.Sc Ketua KNI-WEC 7 Dr. Tirto Prakosa Brojonegoro, M.Eng Institut Teknologi Bandung 8 Dr. Deendarlianto, ST., M.Eng Universitas Gajah Mada

III. KOMISI TEKNIS TRANSPORTASI 1 Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc Badan Litbang Kem. Perhubungan 2 Andi Alisjahbana, MSME PT. Dirgantara Indonesia 3 Prof. Ir. Djauhar Manfaat, MSc.,Ph.D Institut Teknologi Sepuluh November 4 Dr. Agus Eko Nugroho Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 5 Dr. Ir. Danis H. Sumadilaga, M.Eng.Sc Badan Litbang Kemen PU&PERA 6 Prof. Dr. Ir. Bambang S. Subagyo, DEA Institut Teknologi Bandung 7 Prof. Dr. techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc Masyarakat Transportasi Indonesia 8 Prof. Ir. Sigit Priyanto, M.Sc., Ph.D. Universitas Gajah Mada

IV. KOMISI TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 Dr. Basuki Yusuf Iskandar Kementerian Komunikasi &Informatika 2 Shinta Dhanuwardoyo, MBA PT. Bubu Kreasi Perdana 3 Dr. Eng Ir. Zulfajri B. Hasanuddin, M.Eng Universitas Hasanuddin

4. Dr. Ir. Irnanda Laksanawan, M.Sc. Eng BPP teknologi 5 Dr.Heru Suhartanto Universitas Indonesia 6 Dr. Ir. Dicky R. Munaf, MS, MSCE Badan Keamanan Laut (Bakamla) 7 Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D. Universitas Gajah Mada

V. KOMISI TEKNIS PERTAHANAN KEAMANAN 1 Dr. Ir. Anne Kusmayati Badan Litbang Kementerian Pertahanan 2 Ir. Rizky Ferianto, MA Kementerian PPN/ BAPPENAS 3 Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc. Balitbang Kementerian Pertahanan 4 Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing LAPAN 5 Dr. Ir. Ade Bagja, MME PT. PINDAD 6 Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi DEA Fakultas Teknik UI 7 Ir. Agus Suyarso PT. Krakatau Posco 8 Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LLM Universitas Gajah Mada

VI. KOMISI TEKNIS KESEHATAN DAN OBAT 1 Dr. dr. Siswanto Badan Litbang Kementerian Kesehatam 2 Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, MS., Apt Universitas Airlangga 3 Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) Universitas Indonesia 4 Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes Kementerian Kesehatan 5 Ir. Titah Sihdjati Riadhie PT. Tesena Inovindo 6 Drs. Iskandar, MM PT. Biofarma 7 Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D. Universitas Gajah Mada


130 |

8 Dr. Boenjamin Setiawan PT. Kalbe Farma

VII. KOMISI TEKNIS MATERIAL MAJU 1 Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata BPP teknologi 2 Prof. Dr. Ridwan Badan Tenaga Nuklir Nasional 3 Dr. Bambang Sunendar Institut Teknologi Bandung 4 Ir. Budi Susanto Sadiman Asosiasi INAPLAS 5 Ir. Achdiat Atmawinata Kementerian Perindustrian 6 Dr. Ir. Ahmad Sobandi, M.Eng PT. Krakatau Steel 7 Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 8 Prof. Ir. Jamasri, Ph.D. Universitas Gajah Mada

VIII. KOMISI TEKNIS SOSIAL HUMANIORA

1 Dr. Ir. Lala M. Kolopaking Institut Pertanian Bogor

2 Dr. Linda Darmayanti Ibrahim Universitas Indonesia

3 Prof. Dr. Ravik Karsidi Universitas Negeri Sebelas Maret 4 Ir. Muhammad Najikh PT. Kelola Mina Laut

5 Prof. Dr. Syamsuddin Haris Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

6 Dr. Drs. Kuskridho Ambardi, MA Universitas Gajah Mada

7 Prof . Sudharto P Hadi, PhD Universitas Diponegoro

8. Prof. Dr. Komarudin Hidayat UIN Syarif Hidayatullah


| 131

drn · pangan dan pertanian, energi, transportasi, tik, hankam, kesehatan & obat, ... beberapa...

Documents