draft rancangan lampiran peraturan pemerintah kementerian...

Layanan Utama

a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan

daerah dan kawasan konservasi pesisir dan

pulau-pulau kecil yang dikelola pemerintah

daerah

1 Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan

Konservasi

2 Pencadangan Kawasan Konservasi

3 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Kawasan Konservasi

4 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

Pengelola Kawasan Konservasi

5 Penyiapan Penetapan Kawasan Konservasi

6 Penataan Batas Kawasan Konservasi

7 Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi

8 Pengawasan dan penegakan hukum

9 Monitoring Sumberdaya, sosial, ekonomi dan

budaya.

10 Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan

Kawasan Konservasi

11 Pendidikan kawasan konservasi

12 Pembinaan, Pendampingan dan

Pemberdayaan Masyarakat

13 Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem

14 Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi

15 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Kawasan Konservasi

c. Perlindungan terhadap ekosistem perairan

pesisir dan pulau-pulau kecil (diluar

kawasan konservasi perairan nasional dan

kawasan strategis/strategis nasional

tertentu) dari kegiatan yang merusak

dan/atau mencemari

1 Sosialisasi konservasi jenis ikan

2 Penanganan mamalia terdampar

3 Sarana dan prasarana pengelolaan konservasi

jenis ikan

4 Pengawasan dan penegakan hukum

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

5 Pembinaan, Pendampingan dan

Pemberdayaan Masyarakat pemanfaatan jenis

ikan yang dilindungi

1 Pengelolaan data dan informasi sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil

Pengawasan terhadap pengelolaan ruang

laut sampai dengan 12 mil di luar minyak

dan gas bumi

Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan

a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir

sampai dengan 12 mil laut dari garis

pantai, kecuali yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

Penetapan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah

Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahKementerian Kelautan dan Perikanan

1. Kelautan, Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

Penerbitan izin dan

pemanfaatan ruang laut

di bawah 12 mil di luar

minyak dan gas bumi

Pengelolaan ruang laut

sampai dengan 12 mil di

luar minyak dan gas bumi

b. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil

Pengelolaan kawasan konservasi

d.

NO SUB URUSAN KEWENANGANDrat PP Urusan Konkuren

LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

Page 8 of 14

Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN

Drat PP Urusan Konkuren

LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

2 Penyusunan RZWP3K dan penetapannya

dalam peraturan daerah

3 Penyebarluasan RZWP3K ke publik dan

pemerintah kabupaten/kota

1 Penyusunan Dokumen final Rencana Zonasi

Rinci (RZR)

2 Pengelolaan data dan informasi sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona

terpilih

3 Penyebarluasan RZR ke stakeholder terkait

1 Penyusunan peraturan gubernur tentang tata

cara (SOP) penerbitan perizinan pemanfaatan

wilayah pesisir dan PPK

2 Analisis terhadap permohonan perizinan

3 Penyusunan sistem aplikasi perizinan (online)

4 Penentuan/penetapan biaya perizinan

5 Pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan izin lokasi perairan pesisir dan

izin pengelolaan

6 Penatausahaan data perizinan

7 Fasilitasi program penerbitan izin lokasi dan

izin pengelolaan untuk masyarakat lokal dan

tradisional

8 Penyiapan pelayanan penerbitan izin lokasi

dan izin pengelolaan di tingkat

desa/kelurahan bagi masy. lokal dan

tradisional

9 Identifikasi masyarakat hukum adat yang

tidak diwajibkan izin

10 Identifikasi masyarakat lokal dan tradisional

1 Penyusunan perangkat SOP penerbitan

rekomendasi izin lokasi perairan lintas

provinsi

2 Analisis permohonan rekomendasi

3 Penyusunan sistem aplikasi


5 Penatausahaan data rekomendasi

1 Penyusunan perangkat SOP penerbitan

pertimbangan izin lokasi reklamasi dan izin

pelaksanaan reklamasi

2 Analisis permohonan pertimbangan

3 Penyusunan sistem aplikasi p


Penatausahaan data perizinan

e. Pemberian fasilitasi perizinan izin lokasi

dan izin pengelolaan untuk masyarakat

lokal dan tradisional

Penerbitan pertimbangan izin

lokasi reklamasi dan izin

pelaksanaan reklamasi untuk

kawasan strategis nasional

tertentu, perairan pesisir di

kawasan strategis nasional dan

lintas provinsi5

b. Penerbitan izin pengelolaan sampai dengan

12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Penerbitan izin lokasi perairan

pesisir dan izin pengelolaan sampai

dengan 12 mil laut dari garis

pantai, kecuali yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat

c. Penerbitan izin reklamasi sampai dengan 12

mil laut dari garis pantai, kecuali yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Penerbitan rekomendasi izin lokasi

perairan lintas provinsi sampai

dengan 12 mil laut dari garis

pantai

a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir

sampai dengan 12 mil laut dari garis

pantai, kecuali yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

Penetapan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Penetapan Rencana Zonasi Rinci


dan Pulau-Pulau

Kecil

Penerbitan izin dan



minyak dan gas bumi

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

d. Penerbitan rekomendasi pengelolaan ruang

sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai

f. Pengawasan terhadap izin dan pemanfaatan

ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak

dan gas bumi

1 Identifikasi Teknologi Tepat Guna bagi

Masyarakat Pesisir

a. pengambilan keputusan; 2 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna bagi

Masyarakat Pesisir

b. pelaksanaan pengelolaan; 3 Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna bagi

Masyarakat Pesisir

c. kemitraan antara masyarakat, dunia

usaha, dan pemerintah/ pemerintah

daerah;

4 Introduksi Teknologi Tepat Guna bagi

Masyarakat Pesisir

d. pengembangan dan penerapan kebijakan

nasional di bidang lingkungan hidup;

5 Pembinaan dan Pendampingan Teknologi

Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir

e. pengembangan dan penerapan upaya

preventif dan proaktif untuk mencegah

penurunan daya dukung dan daya

tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

6 Kemitraan dalam rangka Identifikasi

Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat

Pesisir

f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi

yang ramah lingkungan;

7 Fasilitasi dan Intermediasi Akses Permodalan

g. penyediaan dan penyebarluasan informasi

lingkungan; dan

8 Fasilitasi Akses Kredit Program Sektor

Kelautan dan Perikanan

9 Pembinaan dan Pendampingan Akses

Permodalan

10 Fasilitasi akses dan sarana pemasaran

11 Fasilitasi kemitraan untuk pemasaran usaha

masyarakat Pesisir dan PPK

1 Identifikasi, inventarisasi dan analisis lokasi

dan kebutuhan sarana dan prasarana

perikanan tangkap yang akan disediakan

2 Koordinasi perencanaan

penyediaan/pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap (penangkapan

dan pengangkutan ikan)

3 Penyediaan/pengembangan sarana prasarana

perikanan tangkap (penangkapan dan

pengangkutan ikan)

4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan penyediaan/pengembangan sarana

dan prasarana perikanan tangkap

(penangkapan dan pengangkutan ikan)

1 Pengumpulan data dan informasi pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ikan

b. Penyediaan data dan informasi terkait

pengelolaan sumber daya ikan di wilayah

laut

Penyediaan data dan informasi

pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya ikan

Penatausahaan data perizinan

Pemberdayaan kelompok

masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil

h. pemberian penghargaan kepada orang yang

berjasa di bidang pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Penyediaan sarana dan prasarana

pendaratan ikan

Penyediaan/pengembangan sarana

dan prasarana perikanan tangkap

(penangkapan dan pengangkutan

ikan)

Penerbitan pertimbangan izin

lokasi reklamasi dan izin

pelaksanaan reklamasi untuk

kawasan strategis nasional

tertentu, perairan pesisir di

kawasan strategis nasional dan

lintas provinsi5

2. Perikanan Tangkap Pengelolaan penangkapan

ikan di wilayah laut

sampai dengan 12 mil


dan Pulau-Pulau

Kecil

Pemberdayaan

masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil

Penerbitan izin dan



minyak dan gas bumi

Penumbuhan dan peningkatan kesadaran dan

tanggung jawab masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil dalam:

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

2 Pengolahan dan analisis data dan informasi

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ikan

3 Penyajian data dan informasi pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya ikan

c. Penjaminan pemenuhan standar

pengelolaan perikanan, termasuk

ketertelusuran ikan hasil tangkapan

Penyelenggaraan bimbingan teknis

penangkapan ikan bagi nelayan

yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan di wilayah laut

sampai dengan 12 mil.

1 Identifikasi nelayan yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 mil.

2 Pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan

ikan bagi nelayan yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 mil

3 Monitoring, evaluasi dan pembinaan nelayan

yang telah memperoleh bimbingan teknis

penangkapan ikan bagi nelayan yang

melakukan kegiatan penangkapan ikan di

wilayah laut sampai dengan 12 mil

d. Penjaminan ketersediaan sarana usaha

perikanan tangkap untuk pemenuhan

kegiatan penangkapan dan/atau

pengangkutan ikan

e. Penyediaan prasarana usaha perikanan

tangkap untuk pemenuhan kegiatan

penangkapan dan/atau pengangkutan ikan

a. Penerbitan izin usaha di bidang perikanan

tangkap, melalui layanan perizinan usaha

perikanan tangkap terpadu satu pintu

Penyediaan layanan penerbitan

perizinan untuk kapal perikanan

berukuran diatas 10 GT sampai

dengan 30 GT kepada pelaku

usaha.

1 Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen

kapal perikanan berukuran diatas 10 GT

sampai dengan 30 GT yang diajukan

permohonan perizinannya.

2 Pelayanan penerbitan perizinan untuk kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT sampai

dengan 30 GT.

3 Monitoring dan evaluasi penerbitan perizinan

untuk kapal perikanan berukuran diatas 10

GT sampai dengan 30 GT.

b. Penjaminan penerbitan izin usaha

penangkapan ikan dan/atau pengangkutan

ikan yang memenuhi persyaratan ramah

lingkungan

Pembinaan usaha perikanan

tangkap yang menggunakan kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT

sampai dengan 30 GT.

1 Identifikasi dan perencanaan pembinaan

pelaku usaha perikanan tangkap yang

menggunakan kapal perikanan berukuran

diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

2 Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan

pelaku usaha perikanan tangkap yang

menggunakan kapal perikanan berukuran



pengelolaan sumber daya ikan di wilayah

laut


pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya ikan

Penerbitan izin usaha

perikanan tangkap untuk

kapal perikanan

berukuran diatas 5 GT

sampai dengan 30 GT


ikan di wilayah laut


Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput


pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap

yang menggunakan kapal perikanan

berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30

GT.

c. Pembinaan perizinan usaha perikanan

tangkap

d. Pengawasan terhadap usaha perikanan

tangkap yang menggunakan kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT sampai

dengan 30 GT

a. Pemberian izin lokasi pembangunan

pelabuhan perikanan serta pengelolaan

pelabuhan perikanan provinsi

Penerbitan surat penetapan

lokasi/izin lokasi pembangunan

pelabuhan perikanan

1 Penyediaan data dan informasi terkait lokasi

pembangunan pelabuhan perikanan provinsi

2 Identifikasi dan analisis untuk penetapan

lokasi/izin lokasi pembangunan pelabuhan

perikanan

3 Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi

pembangunan pelabuhan perikanan.


lokasi pembangunan serta pengelolaan


Penyediaan/pembangunan fasilitas

pelabuhan perikanan untuk

pelaksanaan fungsi pelabuhan

perikanan provinsi

1 Perencanaan penyediaan/pembangunan

fasilitas pelabuhan perikanan provinsi

2 Pelaksanaan penyediaan/pembangunan

fasilitas pelabuhan perikanan provinsi

3 Monitoring dan evaluasi

penyediaan/pembangunan fasilitas

pelabuhan perikanan provinsi.

c. Penjaminan pengelolaan pelabuhan

perikanan yang memenuhi standar nasionalPengelolaan pelabuhan perikanan

provinsi yang memenuhi standar

nasional

1 Penyiapan kelembagaan dan SDM pengelola


2 Dukungan operasional pengelolaan


3 Monitoring dan evaluasi pengelolaan


d. Penjaminan ketersediaan prasarana

pelabuhan perikanan untuk pelaksanaan

fungsi pelabuhan perikanan provinsi

e. Penyediaan layanan pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi

f. Pembinaanpembangunan serta pengelolaan




kapal perikanan

berukuran diatas 5 GT

sampai dengan 30 GT

2. Perikanan Tangkap

Penetapan lokasi

pembangunan serta

pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

a. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap

ikan dan/atau kapal pengangkut ikan,

melalui layanan penerbitan izin pengadaan

kapal perikanan

Pelayanan penerbitan izin

(rekomendasi) pengadaan kapal

penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan dengan ukuran

diatas 10 GT sampai dengan 30

GT.

1 Identifikasi, analisis dan verifikasi penerbitan

izin (rekomendasi) pengadaan kapal

penangkap dan pengangkut ikan dengan

ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT

yang diusulkan oleh pelaku usaha.

2 Penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan

kapal penangkap dan pengangkut ikan

dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan

30 GT.

3 Pembinaan dalam proses pengadaan kapal

penangkap dan pengangkut ikan dengan

ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.


pelayanan penerbitan izin (rekomendasi)

pengadaan kapal penangkap dan pengangkut

ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai

dengan 30 GT.

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin

pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau

kapal pengangkut ikan

c. Penjaminan pengadaan kapal penangkap

ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang

memenuhi standar keselamatan dan

keamanan pelayaran, serta standar

penanganan ikan (laik tangkap dan laik

simpan)

d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan usaha

dalam proses pengadaan kapal perikanan

e. Pembinaan pelaksanaan pengadaan kapal

perikanan

a. 1 Identifikasi, analisis dan verifikasi layanan

pendaftaran kapal penangkap ikan dan

pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.

2 Pelaksanaan layanan pendaftaran kapal

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

sebagai kapal perikanan.

3 Penyediaan layanan penerbitan buku kapal

perikanan

4 Penyediaan layanan data dan informasi

terkait daftar kapal perikanan


pendaftaran kapal perikanan

b. Penerbitan buku kapal perikanan


Penyediaan layanan pendaftaran

kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan dengan ukuran

diatas 10 GT sampai dengan 30 GT


Pendaftaran kapal penangkap dan kapal

pengangkut sebagai kapal perikanan,

melalui layanan pendaftaran kapal

perikanan

Penerbitan izin pengadaan

kapal penangkap ikan dan


dengan ukuran di atas 5

GT sampai dengan 30 GT

Pendaftaran kapal

perikanan dengan ukuran

diatas 5 GT sampai

dengan 30 GT

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

c. Penyediaan data dan informasi terkait

daftar kapal perikanan

d. Pembinaan pendaftaran kapal perikanan

a. Penerbitan izin usaha di bidang

pembudidayaan ikan

Penerbitan izin usaha di bidang

pembudidayaan ikan

1 Sarana dan prasaran layanan perizinan

usaha

2 Penyusunan SOP perizinan usaha

3 Pemantauan penerbitan usaha bidang

perikanan budidaya

4 Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang

perikanan budidaya


usaha di bidang pembudidayaan ikan


terkait izin usaha di bidang

pembudidayaan ikan

1 Penyediaan perangkat penguatan jaringan

data dan informasi

2 Publikasi terkait perizinan usaha

c. Penjaminan proses produksi

pembudidayaan ikan yang memenuhi

jaminan pangan serta lingkungan

Penjaminan proses produksi

pembudidayaan ikan yang

memenuhi jaminan pangan serta

lingkungan

1 Pembinaan dan pemantauan penerapan cara

budidaya ikan yang baik

d. Penjaminan usaha pembudidayaan ikan

yang memenuhi standar nasional dan

internasional

Penjaminan usaha pembudidayaan

ikan yang memenuhi standar

nasional dan internasional

1 Pendampingan kelembagaan dan fasilitasi

kemitraan usaha

e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha

pembudidayaan ikan untuk pemenuhan

kegiatan pembudidayaan ikan

Penjaminan ketersediaan sarana

usaha pembudidayaan ikan untuk

pemenuhan kegiatan

pembudidayaan ikan

1 Penyediaan sarana usaha budidaya ikan

f. Penyediaan prasarana usaha

pembudidayaan ikan untuk pemenuhan


Penyediaan prasarana usaha

pembudidayaan ikan untuk

pemenuhan kegiatan

pembudidayaan ikan

1 Pembangunan prasana pembudidyaan ikan

e. Penyediaan induk dan benih untuk

pembudidayaan ikan air payau dan laut

Penyediaan induk dan benih untuk

pembudidayaan ikan air payau dan

laut

1 Penyediaan induk unggul yang dihasilkan

UPTD/UPR

2 Penyediaan benih/bibit bermutu yang

dihasilkan UPTD/UPR

f. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan

lingkungan

Penyediaan layanan kesehatan

ikan dan lingkungan

1 Pengendalian penyakit ikan (survaillance)

2 Pemenuhan sarana prasaran laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan

3 Monitoring residu ikan

4 Rehabilitasi lingkungan/kawasan budidaya

h. Penyediaan akses investasi usaha

pembudidayaan ikan

Penyediaan akses investasi usaha

pembudidayaan ikan

1 Promosi/forum investasi usaha budidaya


Pendaftaran kapal

perikanan dengan ukuran

diatas 5 GT sampai

dengan 30 GT

3. Perikanan Budidaya Penerbitan IUP di bidang


usahanya lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

i. Pengawasan terhadap usaha

pembudidayaan ikan yang usahanya lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

Pengawasan terhadap usaha



kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

1 Pemantauan usaha budidaya

a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan

pengolahan hasil perikanan

Penerbitan izin usaha pemasaran

dan pengolahan hasil perikanan

lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi

1 Penerimaan dan pendokumentasian usulan

izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas


daerah provinsi

2 Verifikasi usulan izin usaha pengolahan dan

pemasaran lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif

dan efisien

3 Penerbitan rekomendasi izin usaha

pengolahan dan pemasaran lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi yang efektif dan efisien


usaha pemasaran dan pengolahan hasil

perikanan


terkait izin usaha pemasaran dan


1 Identifikasi dan verifikasi data unit

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2 Diseminasi informasi data unit pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan

Penjaminan usaha pengolahan

yang memenuhi kelayakan dasar

untuk menghasilkan produk yang

memenuhi jaminan mutu dan

keamanan pangan serta

peningkatan nilai tambah

1 Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan

dasar pengolahan

c. Penjaminan usaha pemasaran yang

memenuhi standar produk nasional dan

internasional

Penjaminan usaha pemasaran

yang memenuhi standar produk


1 Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan

dasar usaha pemasaran

d. Penjaminan pasokan bahan baku usaha

pengolahan dan pemasaran untuk

pemenuhan kebutuhan industri

pengolahan dan pangan

Penjaminan pasokan bahan baku

usaha pengolahan dan pemasaran

untuk pemenuhan kebutuhan

industri pengolahan dan pangan

1 Identifikasi ketersediaan bahan baku dilokus-

lokus produksi perikanan

2 Tata kelola penyimpanan bahan baku sebagai

stok ikan dalam rangka ketahanan pangan

daerah

3 Tata kelola distribusi bahan baku untuk

memenuhi kebutuhan industri lokal dan

antar wilayah

4 Pembentukan dan penguatan kelembagaan

rantai pasok bahan baku industri tingkat

provinsi

4. Pengolahan dan

Pemasaran


pemasaran dan

pengolahan hasil

perikanan lintas daerah



of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

e. Penyediaan akses pasar dan promosi

produk perikanandan hasil perikanan

Penyediaan akses pasar dan

promosi hasil perikanan nasional

dan internasional

1 Pengembangan jaringan dan sistem

pemasaran di wilayah provinsi

2 Penanganan hambatan pemasaran di wilayah

provinsi

3 Promosi produk kelautan dan perikanan

dalam rangka peningkatan konsumsi ikan

f. Penyediaan layanan pengujian mutu dan

keamanan pangan produk perikanan

Penyediaan akses pasar dan

promosi hasil perikanan nasional

dan internasional

1 Pengembangan jaringan dan sistem

pemasaran di wilayah provinsi

2 Penanganan hambatan pemasaran di wilayah

provinsi

3 Promosi produk kelautan dan perikanan

dalam rangka peningkatan konsumsi ikan

g. Pembinaan mutu dan keamanan hasil

perikanan bagi usaha pengolahan dan

pemasaran

Penyediaan layanan pengujian

mutu dan keamanan pangan

produk perikanan

1 Pelayanan pengujian mutu dan keamanan

pangan produk perikanan tingkat provinsi

h. Pengawasan terhadap usaha pemasaran

dan pengolahan hasil perikanan lintas


daerah provinsi

Pembinaan mutu dan keamanan

hasil perikanan bagi usaha

pengolahan dan pemasaran

1 Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan

pangan melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan,

dan sarana belajar lainnya kepada pelaku

usaha pengolahan hasil ikan di wilayahnya

2 Penguatan kelembagaan mutu daerah

Penyediaan akses pembiayaan bagi

pelaku usaha pengolahan dan

pemasaran

1 Kerjasama pembiayaan usaha kelautan dan

perikanan oleh lembaga bank dan bukan

bank

Penyediaan peralatan/media

pengujian mutu dan keamanan

pangan produk perikanan

1 Pengadaan peralatan/media pengujian mutu

dan keamanan pangan produk perikanan

Pengawasan kepatuhan pelaku


1 Pengembangan sistem pengawasan

kepatuhan usaha pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan tingkat provinsi

2 Rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan

usaha pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan di wilayah provinsi

a. Peningkatan tertib operasional pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan


Patroli pengawasan SDKP di

wilayah perairan sampai dengan 12

mil laut

01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan

logistik untuk operasi di wilayah perairan


b. Perlindungan terhadap sumber daya

kelautan dan perikanan dari kegiatan yang

merusak dan/atau mencemari

02. Penyediaan logistik personel dan armada

untuk operasi di wilayah perairan sampai

dengan 12 mil

c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber

daya kelautan dan perikanan sampai

dengan 12 mil

03. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable

Boat/Rubber Boat

04. Perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable

Boat/Rubber Boat

5. Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

Pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan


Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik

untuk operasi di wilayah perairan sampai

dengan 12 mil

Patroli pengawasan SDKP di

wilayah darat

01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan

logistik untuk operasi di wilayah darat

02. Penyediaan logistik personel dan armada

untuk operasi di wilayah darat

03. Operasional kendaraan bermotor roda 4/roda

2

04. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/roda 2

05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik

untuk operasi di wilayah darat

Pengadaan/pembangunan

sarana/armada pengawasan SDKP

01. Rapat perencanaan

pengadaan/pembangunan sarana

pengawasan SDKP

02. Pekerjaan konstruksi Speed Boat/Rigid

Inflatable Boat/Rubber Boat

03. Pengadaan kendaraan bermotor roda4/roda 2

04. Pengadaan peralatan dan perlengkapan

armada (navigasi, komunikasi, keselamatan,

tambat la buh, lampu dan perkakas)

05. Pengadaan suku cadang dan mesin bagi

armada yang rusak

06. Rapat evaluasi pengadaan/pembangunan

sarana pengawasan SDKP

Pembangunan/rehabilitasi

prasarana/bangunan pengawasan

SDKP

01. Rapat perencanaan

pembangunan/rehabilitasi

prasarana/bangunan pengawasan SDKP

02. Pengadaan lahan untuk prasarana/bangunan

pengawasan SDKP

03. Pekerjaan konstruksi kantor Pos/UPTD

Pengawasan SDKP

04. Rehabilitasi kantor Pos/UPTD Pengawasan

SDKP

05. Pekerjaan konstruksi garasi/steiger untuk

Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

06. Rehabilitasi garasi/steiger untuk Speed

Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

07. Rapat evaluasi pembangunan/rehabilitasi

prasarana/bangunan pengawasan SDKP

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

Pengawasan kawasan Konservasi

Perairan Daerah yang dikelola

sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku

01. Rapat perencanaan pengawasan pengelolaan

kawasan konservasi perairan daerah

02. Identifikasi stakeholders /pelaku usaha di


03. Pengawasan ketaatan stakeholders /pelaku

usaha di kawasan konservasi perairan daerah

04. Rapat evaluasi pengawasan pengelolaan


Pengawasan pemanfaatan jenis

ikan yang dilindungi melalui

Peraturan Daerah yang dikelola

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

01. Rapat perencanaan pengawasan pemanfaatan

jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan

Daerah

02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan jenis

ikan yang dilindungi izin provinsi

03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi izin

provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan pemanfaatan

jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan

Daerah

Pengawasan pelaku usaha

pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil izin provinsi

yang taat terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan

01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku

usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil izin provinsi

02. Identifikasi pelaku usaha pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi


pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil izin provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil izin provinsi


pengelolaan jasa kelautan izin

provinsi yang taat terhadap

ketentuan peraturan perundang-

undangan


usaha pengelolaan jasa kelautan izin provinsi

02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan pasir

(laut, granit, timah, dan SDNH lainnya), serta

garam izin provinsi

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput


pemanfaatan pasir (laut, granit, timah, dan

SDNH lainnya), serta garam izin provinsi


pengelolaan jasa kelautan izin provinsi

Pengawasan unit usaha

pengolahan hasil perikanan izin

provinsi yang taat terhadap


01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha

pengolahan hasil perikanan izin provinsi

02. Identifikasi unit usaha pengolahan hasil

perikanan izin provinsi

03. Pengawasan ketaatan unit usaha pengolahan

hasil perikanan izin provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan unit usaha

pengolahan hasil perikanan izin provinsi

Pengawasan unit usaha budidaya

ikan izin provinsi dan/atau

kabupaten/kota yang taat

terhadap peraturan perundang-

undangan

01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha

budidaya ikan izin provinsi dan/atau

kabupaten/kota

02. Identifikasi unit usaha budidaya ikan izin

provinsi dan/atau kabupaten/kota

03. Pengawasan ketaatan unit usaha budidaya

ikan izin provinsi dan/atau kabupaten/kota

04. Rapat evaluasi pengawasan pengawasan unit

usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau

kabupaten/kota


penangkapan ikan dengan kapal

ukuran < 30 GT yang taat terhadap



usaha penangkapan ikan dengan kapal

ukuran < 30 GT

02. Identifikasi pelaku usaha penangkapan ikan

dengan kapal ukuran < 30 GT


penangkapan ikan dengan kapal ukuran < 30

GT


penangkapan ikan dengan kapal ukuran < 30

GT

Pembentukan/penumbuhan

Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) yang aktif

membantu pengawasan SDKP

01. Pembentukan POKMASWAS

Page 8 of 14



LAYANAN UTAMA

Usulan Baru KKP

Komponen Imput

02. Pemberian bantuan perlengkapan personel

POKMASWAS

03. Pemberian bantuan alat komunikasi bagi

POKMASWAS

04. Pemberian bantuan perahu motor bagi

POKMASWAS

05. Pemberian bantuan bangunan Pos

POKMASWAS

06. Pengadaan sarana penyadaran masyarakat

(public awareness )

Forum koordinasi pengawasan

SDKP tingkat provinsi

01. Rapat forum koordinasi pengawasan SDKP

tingkat provinsi

Layanan advokasi/fasilitasi

penanganan konflik nelayan

01. Advokasi penanganan konflik nelayan

02. Fasilitasi pemulangan nelayan

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal

Rifky Effendi Hardijanto

1. Kepala Biro Perencanaan

2. Kepala Biro Hukum

3. Sesditjen PT

4. Sesditjrn PB

5. Sesditjrn PSDKP

6. Sesditjrn PDS

Lembar Pengesahan

Page 8 of 14

A. Provinsi

a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan

kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang

dikelola pemerintah daerah

b. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil

c. Perlindungan terhadap ekosistem perairan pesisir dan

pulau-pulau kecil (diluar kawasan konservasi perairan

nasional dan kawasan strategis/strategis nasional

tertentu) dari kegiatan yang merusak dan/atau

mencemari

d. Pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut sampai

dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi

a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir sampai dengan

12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat

a. Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil

b. Penetapan Rencana Zonasi Rinci

b. Penerbitan izin pengelolaan sampai dengan 12 mil laut

dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

c. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir dan izin

pengelolaan sampai dengan 12 mil laut dari garis

pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat

c. Penerbitan izin reklamasi sampai dengan 12 mil laut

dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

d. Penerbitan rekomendasi pengelolaan ruang sampai

dengan 12 mil laut dari garis pantai

e. Pemberian fasilitasi perizinan izin lokasi dan izin

pengelolaan untuk masyarakat lokal dan tradisional

f. Pengawasan terhadap izin dan pemanfaatan ruang laut

di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi


Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahKementerian Kelautan dan Perikanan

Usulan Baru KKP

LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMA

1. Kelautan, Pesisir,

dan Pulau-Pulau

Kecil

Pengelolaan ruang laut

sampai dengan 12 mil di


NO SUB URUSAN KEWENANGANDrat PP Urusan Konkuren

Penerbitan izin dan

pemanfaatan ruang laut di

bawah 12 mil di luar minyak

dan gas bumi

e. Penerbitan pertimbangan izin lokasi reklamasi dan

izin pelaksanaan reklamasi untuk kawasan strategis

nasional tertentu, perairan pesisir di kawasan

strategis nasional dan lintas provinsi

a. Pengelolaan kawasan konservasi

b. Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan

d. Penerbitan rekomendasi izin lokasi perairan lintas

provinsi sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai

Page 1 of 6

Usulan Baru KKP

LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN


Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil

a. pengambilan keputusan;

b. pelaksanaan pengelolaan;

c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan

pemerintah/ pemerintah daerah;

d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di

bidang lingkungan hidup;

e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan

proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan

daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah

lingkungan;

g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan;

dan

h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di

bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil.

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan a. Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana

perikanan tangkap (penangkapan dan pengangkutan

ikan)

b. Penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan

sumber daya ikan di wilayah laut

b. Penyediaan data dan informasi pengelolaan dan


c. Penjaminan pemenuhan standar pengelolaan

perikanan, termasuk ketertelusuran ikan hasil

tangkapan

d. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan

tangkap untuk pemenuhan kegiatan penangkapan

dan/atau pengangkutan ikan

e. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap untuk

pemenuhan kegiatan penangkapan dan/atau

pengangkutan ikan

a. Penerbitan izin usaha di bidang perikanan tangkap,

melalui layanan perizinan usaha perikanan tangkap

terpadu satu pintu

a. Penyediaan layanan penerbitan perizinan untuk kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30

GT kepada pelaku usaha.


ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 mil



kapal perikanan berukuran

diatas 5 GT sampai dengan

30 GT

1. Kelautan, Pesisir,

dan Pulau-Pulau

Kecil

Penumbuhan dan peningkatan kesadaran dan tanggung

jawab masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam:

Pemberdayaan masyarakat

pesisir dan pulau-pulau

kecil

c. Penyelenggaraan bimbingan teknis penangkapan ikan

bagi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan

ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Page 2 of 6

Usulan Baru KKP



b. Penjaminan penerbitan izin usaha penangkapan ikan

dan/atau pengangkutan ikan yang memenuhi

persyaratan ramah lingkungan

c. Pembinaan perizinan usaha perikanan tangkap

d. Pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap yang

menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10

GT sampai dengan 30 GT

a. Pemberian izin lokasi pembangunan pelabuhan

perikanan serta pengelolaan pelabuhan perikanan

provinsi

a. Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi

pembangunan pelabuhan perikanan

b. Penyediaan data dan informasi terkait lokasi

pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan

provinsi

b. Penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan

perikanan untuk pelaksanaan fungsi pelabuhan

perikanan provinsi

c. Penjaminan pengelolaan pelabuhan perikanan yang

memenuhi standar nasional

d. Penjaminan ketersediaan prasarana pelabuhan

perikanan untuk pelaksanaan fungsi pelabuhan

perikanan provinsi

e. Penyediaanlayanan pengelolaan pelabuhan perikanan

provinsi

f. Pembinaanpembangunan serta pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi

a. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan

dan/atau kapal pengangkut ikan, melalui layanan

penerbitan izin pengadaan kapal perikanan

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin pengadaan

kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut

ikan

c. Penjaminan pengadaan kapal penangkap ikan

dan/atau kapal pengangkut ikan yang memenuhi

standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta

standar penanganan ikan (laik tangkap dan laik

simpan)

d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan usaha dalam

proses pengadaan kapal perikanan




kapal perikanan berukuran

diatas 5 GT sampai dengan

30 GT

Penetapan lokasi

pembangunan serta

pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi




dengan ukuran di atas 5 GT

sampai dengan 30 GT

c. Pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang

memenuhi standar nasional

b. Pembinaan usaha perikanan tangkap yang

menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10

GT sampai dengan 30 GT.

a. Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan

kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Page 3 of 6

Usulan Baru KKP



e. Pembinaan pelaksanaan pengadaan kapal perikanan

a. Pendaftaran kapal penangkap dan kapal pengangkut

sebagai kapal perikanan, melalui layanan pendaftaran

kapal perikanan

b. Penerbitan buku kapal perikanan

c. Penyediaan data dan informasi terkait daftar kapal

perikanan

d. Pembinaan pendaftaran kapal perikanan

a. Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan a. Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di

bidang pembudidayaan ikan

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di

bidang pembudidayaan ikan

c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha

pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan

pembudidayaan ikan

c. Penjaminan proses produksi pembudidayaan ikan

yang memenuhi jaminan pangan serta lingkungan

d. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan

untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan

d. Penjaminan usaha pembudidayaan ikan yang

memenuhi standar nasional dan internasional

e. Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan

ikan air payau dan laut

e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha

pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan

pembudidayaan ikan

f. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan f. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan

untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan

g. Pembinaan usaha pembudidayaan ikan g. Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan

ikan air payau dan laut

h. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan

h. Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan

ikan

i. Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan

ikan

i. Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan

yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1


j. Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan

yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi

a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan

a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha

pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha

pemasaran dan pengolahan hasil perikanan





dengan ukuran di atas 5 GT

sampai dengan 30 GT

Pendaftaran kapal perikanan

dengan ukuran diatas 5 GT

sampai dengan 30 GT

Perikanan Budidaya3.

4. Pengolahan dan

Pemasaran


pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas

daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah

provinsi

Penerbitan IUP di bidang





a. Penyediaan layanan pendaftaran kapal penangkap

ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran

diatas 10 GT sampai dengan 30 GT sebagai kapal

perikanan.

a. Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan

kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan


Page 4 of 6

Usulan Baru KKP



c. Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi standar

produk nasional dan internasional

c. Penjaminan usaha pengolahan yang memenuhi

kelayakan dasar untuk menghasilkan produk yang

memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan

serta peningkatan nilai tambah

d. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan

dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan industri

pengolahan dan pangan

d. Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi

standar produk nasional dan internasional

e. Penyediaan akses pasar dan promosi produk

perikanandan hasil perikanan

e. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan

dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan

industri pengolahan dan pangan

f. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan


f. Penyediaan akses pasar dan promosi hasil perikanan


g. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi


g. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan


h. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi


i. Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha


j. Penyediaan peralatan/media pengujian mutu dan

keamanan pangan produk perikanan

k. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha pengolahan

dan pemasaran

a. Peningkatan tertib operasional pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil

a. Patroli pengawasan SDKP di wilayah perairan sampai

dengan 12 mil laut

b. Perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan

perikanan dari kegiatan yang merusak dan/atau

mencemari

b. Patroli pengawasan SDKP di wilayah darat

c. Pengadaan/pembangunan sarana/armada

pengawasan SDKP

d. Pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan

pengawasan SDKP

e. Pengawasan kawasan Konservasi Perairan Daerah

yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku

5. Pengawasan sumber daya



c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil

4. Pengolahan dan

Pemasaran


pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas


dalam 1 (satu) daerah

provinsi

h. Pengawasan terhadap usaha pemasaran dan

pengolahan hasil perikanan lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan

Perikanan

Page 5 of 6

Usulan Baru KKP



f. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

melalui Peraturan Daerah yang dikelola sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

g. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi yang taat

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan

izin provinsi yang taat terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan

i. Pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan

izin provinsi yang taat terhadap peraturan perundang-

undangan

j. Pengawasan unit usaha budidaya ikan izin provinsi

dan/atau kabupaten/kota yang taat terhadap


k. Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan

kapal ukuran < 30 GT yang taat terhadap peraturan

perundang-undangan

l. Pembentukan/penumbuhan Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu

pengawasan SDKP

m. Forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi

n. Advokasi/fasilitasi penanganan konflik nelayan

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal


5. Pengawasan sumber daya



c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan

Perikanan

1 Kepala Biro Perencanaan

2 Kepala Biro Hukum & Org

3 Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap

4 Sesditjen Perikanan Budidaya

5 Sesditjen PSDKP

6 Sesditjen PDS

7 Sesditjen PRL

Lembar Pengesahan

Page 6 of 6

PROVINSI

URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN

UTAMA/KOMPONEN INPUT

BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Urusan 25 01 SUB URUSAN - KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 01 1 PROGRAM KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kewenangan 25 01 1 01 Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan

gas bumi

Layanan Utama 25 01 1 01 01 Pengelolaan kawasan konservasi

Komponen input 01. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Konservasi

02. Pencadangan Kawasan Konservasi

03. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

04. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan

Konservasi

05. Penyiapan Penetapan Kawasan Konservasi

06. Penataan Batas Kawasan Konservasi

07. Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi

08. Pengawasan dan penegakan hukum

09. Monitoring Sumberdaya, sosial, ekonomi dan budaya.

10. Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

11. Pendidikan kawasan konservasi

12. Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

13. Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem

14. Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi

15 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Layanan Utama 25 01 1 01 02 Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan

Komponen input 01. Sosialisasi konservasi jenis ikan

02. Penanganan mamalia terdampar

03. Sarana dan prasarana pengelolaan konservasi jenis ikan

04. Pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan jenis ikan yang

dilindungi

05. Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Kewenangan 25 01 1 02 Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di


Layanan Utama 25 01 1 02 01 Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

01. Pengelolaan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau

kecil

02. Penyusunan RZWP3K dan penetapannya dalam peraturan daerah

03. Penyebarluasan RZWP3K ke publik dan pemerintah kabupaten/kota

Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penetapan Rencana Zonasi Rinci

Komponen input 01. Penyusunan Dokumen final Rencana Zonasi Rinci (RZR)

02. Pengelolaan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau

kecil pada zona terpilih

03. Penyebarluasan RZR ke stakeholder terkait

Layanan Utama 25 01 1 02 03 Penerbitan izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan sampai

dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

Komponen input 01. Penyusunan peraturan gubernur tentang tata cara (SOP) penerbitan

perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK

02. Analisis terhadap permohonan perizinan

03. Penyusunan sistem aplikasi perizinan (online)

04. Penentuan/penetapan biaya perizinan

05. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lokasi perairan

pesisir dan izin pengelolaan

06. Penatausahaan data perizinan

KODE

Page 1 of 9



KODE

07. Fasilitasi program penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk

masyarakat lokal dan tradisional

08. Penyiapan pelayanan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan di

tingkat desa/kelurahan bagi masy. lokal dan tradisional

09. Identifikasi masyarakat hukum adat yang tidak diwajibkan izin

10. Identifikasi masyarakat lokal dan tradisional

Layanan Utama 25 01 1 02 04 Penerbitan rekomendasi izin lokasi perairan lintas provinsi sampai

dengan 12 mil laut dari garis pantai

Komponen input 01. Penyusunan perangkat SOP penerbitan rekomendasi izin lokasi

perairan lintas provinsi

02. Analisis permohonan rekomendasi

03. Penyusunan sistem aplikasi

04. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

05. Penatausahaan data rekomendasi

Layanan Utama 25 01 1 02 05 Penerbitan pertimbangan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan

reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu, perairan pesisir di

kawasan strategis nasional dan lintas provinsi

Komponen input 01. Penyusunan perangkat SOP penerbitan pertimbangan izin lokasi

reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi

02. Analisis permohonan pertimbangan

03. Penyusunan sistem aplikasi p

04. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

05. Penatausahaan data perizinan

Kewenangan 25 01 1 03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Layanan Utama 25 01 1 03 01 Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Komponen input 01. Identifikasi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir

02. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir

03. Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir

04. Introduksi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir

05. Pembinaan dan Pendampingan Teknologi Tepat Guna bagi

Masyarakat Pesisir

06. Kemitraan dalam rangka Identifikasi Teknologi Tepat Guna Bagi

Masyarakat Pesisir

07. Fasilitasi dan Intermediasi Akses Permodalan

08. Fasilitasi Akses Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan

09. Pembinaan dan Pendampingan Akses Permodalan

10. Fasilitasi akses dan sarana pemasaran

11. Fasilitasi kemitraan untuk pemasaran usaha masyarakat Pesisir dan

PPK


Sub Urusan 25 02 Sub Urusan - Perikanan Tangkap

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 02 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kewenangan 25 02 2 01 Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12

mil

Layanan Utama 25 02 2 01 01 Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap


Komponen input 01. Identifikasi, inventarisasi dan analisis lokasi dan kebutuhan sarana

dan prasarana perikanan tangkap yang akan disediakan02. Koordinasi perencanaan penyediaan/pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap (penangkapan dan pengangkutan ikan)

03. Penyediaan/pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap


Page 2 of 9



KODE

04. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap


Layanan Utama 02 Penyediaan data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya ikan

Komponen input 01. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya ikan

02. Pengolahan dan analisis data dan informasi pengelolaan dan


03. Penyajian data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya ikan

Layanan Utama 03 Penyelenggaraan bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan

yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 mil.

Komponen input 01. Identifikasi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di

wilayah laut sampai dengan 12 mil.

02. Pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan yang

melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 mil

03. Monitoring, evaluasi dan pembinaan nelayan yang telah memperoleh

bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan yang melakukan

kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil

Kewenangan 25 02 2 02 Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan

berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT

Layanan Utama 25 02 2 02 01 Penyediaan layanan penerbitan perizinan untuk kapal perikanan

berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada pelaku usaha.

Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan

berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diajukan

permohonan perizinannya.

02. Pelayanan penerbitan perizinan untuk kapal perikanan berukuran


03. Monitoring dan evaluasi penerbitan perizinan untuk kapal perikanan

berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Layanan Utama 02 Pembinaan usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Komponen input 01. Identifikasi dan perencanaan pembinaan pelaku usaha perikanan

tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT


02. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaku usaha perikanan

tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT


03. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha

perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran


Kewenangan 25 02 2 03 Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi

Layanan Utama 25 02 2 03 01 Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi pembangunan pelabuhan

perikanan

Komponen input 01. Penyediaan data dan informasi terkait lokasi pembangunan


02. Identifikasi dan analisis untuk penetapan lokasi/izin lokasi

pembangunan pelabuhan perikanan

03. Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi pembangunan

pelabuhan perikanan.

Layanan Utama 02 Penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan untuk

pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan provinsi

Page 3 of 9



KODE

Komponen input 01. Perencanaan penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan

perikanan provinsi

02. Pelaksanaan penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan

perikanan provinsi

03. Monitoring dan evaluasi penyediaan/pembangunan fasilitas


Layanan Utama 03 Pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar

nasional

Komponen input 01. Penyiapan kelembagaan dan SDM pengelola pelabuhan perikanan

provinsi.

02. Dukungan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi

03. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Kewenangan 25 02 2 04 Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30

GT

Layanan Utama 25 02 2 04 01 Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan kapal penangkap

ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai

dengan 30 GT.

Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi penerbitan izin (rekomendasi)

pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan dengan ukuran

diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diusulkan oleh pelaku

usaha.02. Penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan kapal penangkap dan

pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

03. Pembinaan dalam proses pengadaan kapal penangkap dan

pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

04. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penerbitan izin

(rekomendasi) pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan


Kewenangan 25 02 2 05 Pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 5 GT sampai

dengan 30 GT

Layanan Utama 25 02 2 05 05 Penyediaan layanan pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT


Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi layanan pendaftaran kapal

penangkap ikan dan pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.

02. Pelaksanaan layanan pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal

pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.

03. Penyediaan layanan penerbitan buku kapal perikanan

04. Penyediaan layanan data dan informasi terkait daftar kapal perikanan

05. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pendaftaran kapal perikanan


Sub Urusan 25 03 Sub Urusan - Perikanan Budidaya

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 03 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kewenangan 25 03 3 01 Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsiLayanan Utama 25 03 3 01 01 Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Sarana dan prasaran layanan perizinan usaha

02. Penyusunan SOP perizinan usaha

03. Pemantauan penerbitan usaha bidang perikanan budidaya

04. Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang perikanan budidaya

Page 4 of 9



KODE

Layanan Utama 25 03 3 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di bidang

pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Penyediaan perangkat penguatan jaringan data dan informasi

02. Publikasi terkait perizinan usaha

Layanan Utama 25 03 3 01 03 Penjaminan proses produksi pembudidayaan ikan yang memenuhi

jaminan pangan serta lingkungan

Komponen input 01. Pembinaan dan pemantauan penerapan cara budidaya ikan yang baik

Layanan Utama 25 03 3 01 04 Penjaminan usaha pembudidayaan ikan yang memenuhi standar


Komponen input 01. Pendampingan kelembagaan dan fasilitasi kemitraan usaha

Layanan Utama 25 03 3 01 05 Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan untuk

pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Penyediaan sarana usaha budidaya ikan

Layanan Utama 25 03 3 01 06 Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan


Komponen input 01. Pembangunan prasana pembudidyaan ikan

Layanan Utama 25 03 3 01 07 Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan ikan air payau dan

laut

Komponen input 01. Penyediaan induk unggul yang dihasilkan UPTD/UPR

02. Penyediaan benih/bibit bermutu yang dihasilkan UPTD/UPR

Layanan Utama 25 03 3 01 08 Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan

Komponen input 01. Pengendalian penyakit ikan (survaillance)

02. Pemenuhan sarana prasaran laboratorium kesehatan ikan dan

lingkungan

03. Monitoring residu ikan

04. Rehabilitasi lingkungan/kawasan budidaya

Layanan Utama 25 03 3 01 09 Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Promosi/forum investasi usaha budidaya

Layanan Utama 25 03 3 01 10 Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Komponen input 01. Pemantauan usaha budidaya


Sub Urusan 25 04 Sub Urusan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 04 1 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kewenangan 25 04 1 01 Penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


Layanan Utama 25 04 1 01 01 Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan


Komponen input 01. Penerimaan dan pendokumentasian usulan izin usaha pengolahan

dan pemasaran lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi

02. Verifikasi usulan izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif dan

efisien

03. Penerbitan rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif

Page 5 of 9



KODE

Layanan Utama 25 04 1 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha pemasaran dan


Komponen input 01. Identifikasi dan verifikasi data unit pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan

02. Diseminasi informasi data unit pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan

Layanan Utama 25 04 1 01 03 Penjaminan usaha pengolahan yang memenuhi kelayakan dasar untuk

menghasilkan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan

pangan serta peningkatan nilai tambah

Komponen input 01. Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan dasar pengolahan

Layanan Utama 25 04 1 01 04 Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi standar produk nasional

dan internasional

Komponen input 01. Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan dasar usaha pemasaran

Layanan Utama 25 04 1 01 05 Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran

untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan dan pangan

Komponen input 01. Identifikasi ketersediaan bahan baku dilokus-lokus produksi

perikanan

02. Tata kelola penyimpanan bahan baku sebagai stok ikan dalam rangka

ketahanan pangan daerah

03. Tata kelola distribusi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan

industri lokal dan antar wilayah

04. Pembentukan dan penguatan kelembagaan rantai pasok bahan baku

industri tingkat provinsi

Layanan Utama 25 04 1 01 06 Penyediaan akses pasar dan promosi hasil perikanan nasional dan

internasional

Komponen input 01. Pengembangan jaringan dan sistem pemasaran di wilayah provinsi

02. Penanganan hambatan pemasaran di wilayah provinsi

03. Promosi produk kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan

konsumsi ikan

Layanan Utama 25 04 1 01 07 Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk

perikanan

Komponen input 01. Pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan

tingkat provinsi

Layanan Utama 25 04 1 01 08 Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha


Komponen input 01. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan pangan melalui

sosialisasi, bimtek, pelatihan, dan sarana belajar lainnya kepada

pelaku usaha pengolahan hasil ikan di wilayahnya

02. Penguatan kelembagaan mutu daerah

Layanan Utama 25 04 1 01 09 Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pengolahan dan

pemasaran

Komponen input 01. Kerjasama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan oleh lembaga

bank dan bukan bank

Layanan Utama 25 04 1 01 10 Penyediaan peralatan/media pengujian mutu dan keamanan pangan

produk perikanan

Komponen input 01. Pengadaan peralatan/media pengujian mutu dan keamanan pangan

produk perikanan

Layanan Utama 25 04 1 01 11 Pengawasan kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran

Komponen input 01. Pengembangan sistem pengawasan kepatuhan usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan tingkat provinsi

02. Rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan di wilayah provinsi

Page 6 of 9



KODE


Sub Urusan 25 05 Sub Urusan - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 05 1 PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kewenangan 25 05 1 01 Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan


Layanan Utama 25 05 1 01 01 Patroli pengawasan SDKP di wilayah perairan sampai dengan 12 mil

Komponen input 01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di

wilayah perairan sampai dengan 12 mil

02. Penyediaan logistik personel dan armada untuk operasi di wilayah

perairan sampai dengan 12 mil

03. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

04. Perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di

wilayah perairan sampai dengan 12 mil

Layanan Utama 25 05 1 01 02 Patroli pengawasan SDKP di wilayah darat

Komponen input 01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di

wilayah darat

02. Penyediaan logistik personel dan armada untuk operasi di wilayah

darat

03. Operasional kendaraan bermotor roda 4/roda 2

04. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/roda 2

05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di

wilayah daratLayanan Utama 25 05 1 01 03 Pengadaan/pembangunan sarana/armada pengawasan SDKP

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengadaan/pembangunan sarana pengawasan

SDKP

02. Pekerjaan konstruksi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

03. Pengadaan kendaraan bermotor roda4/roda 2

04. Pengadaan peralatan dan perlengkapan armada (navigasi,

komunikasi, keselamatan, tambat la buh, lampu dan perkakas)

05. Pengadaan suku cadang dan mesin bagi armada yang rusak

06. Rapat evaluasi pengadaan/pembangunan sarana pengawasan SDKP

Layanan Utama 25 05 1 01 04 Pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan pengawasan SDKP

Komponen input 01. Rapat perencanaan pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan

pengawasan SDKP

02. Pengadaan lahan untuk prasarana/bangunan pengawasan SDKP

03. Pekerjaan konstruksi kantor Pos/UPTD Pengawasan SDKP

04. Rehabilitasi kantor Pos/UPTD Pengawasan SDKP

05. Pekerjaan konstruksi garasi/steiger untuk Speed Boat/Rigid

Inflatable Boat/Rubber Boat

06. Rehabilitasi garasi/steiger untuk Speed Boat/Rigid Inflatable

Boat/Rubber Boat

07. Rapat evaluasi pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan

pengawasan SDKP

Layanan Utama 25 05 1 01 05 Pengawasan kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pengelolaan kawasan konservasi

perairan daerah

02. Identifikasi stakeholders /pelaku usaha di kawasan konservasi

perairan daerah

03. Pengawasan ketaatan stakeholders /pelaku usaha di kawasan

konservasi perairan daerah

04. Rapat evaluasi pengawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan

daerah

Page 7 of 9



KODE

Layanan Utama 25 05 1 01 06 Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan

Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang

dilindungi melalui Peraturan Daerah

02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi izin

provinsi03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang

dilindungi izin provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

melalui Peraturan Daerah

Layanan Utama 25 05 1 01 07 Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil izin provinsi yang taat terhadap ketentuan peraturan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi

02. Identifikasi pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil izin provinsi

03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil izin provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil izin provinsi

Layanan Utama 25 05 1 01 08 Pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan izin provinsi yang

taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa

kelautan izin provinsi

02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan pasir (laut, granit, timah, dan

SDNH lainnya), serta garam izin provinsi

03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pasir (laut, granit,

timah, dan SDNH lainnya), serta garam izin provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan

izin provinsi

Layanan Utama 25 05 1 01 09 Pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan izin provinsi yang

taat terhadap peraturan perundang-undangan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha pengolahan hasil

perikanan izin provinsi

02. Identifikasi unit usaha pengolahan hasil perikanan izin provinsi

03. Pengawasan ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan izin

provinsi

04. Rapat evaluasi pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan

izin provinsi

Layanan Utama 25 05 1 01 10 Pengawasan unit usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau

kabupaten/kota yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha budidaya ikan izin

provinsi dan/atau kabupaten/kota

02. Identifikasi unit usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau

kabupaten/kota

03. Pengawasan ketaatan unit usaha budidaya ikan izin provinsi

dan/atau kabupaten/kota

04. Rapat evaluasi pengawasan pengawasan unit usaha budidaya ikan

izin provinsi dan/atau kabupaten/kota

Layanan Utama 25 05 1 01 11 Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal ukuran <

30 GT yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan

dengan kapal ukuran < 30 GT

02. Identifikasi pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal ukuran <

30 GT

Page 8 of 9



KODE

03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal

ukuran < 30 GT

04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan

kapal ukuran < 30 GT

Layanan Utama 25 05 1 01 12 Pembentukan/penumbuhan Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan SDKP

Komponen input 01. Pembentukan POKMASWAS

02. Pemberian bantuan perlengkapan personel POKMASWAS

03. Pemberian bantuan alat komunikasi bagi POKMASWAS

04. Pemberian bantuan perahu motor bagi POKMASWAS

05. Pemberian bantuan bangunan Pos POKMASWAS

06. Pengadaan sarana penyadaran masyarakat (public awareness )

Layanan Utama 25 05 1 01 13 Forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi

Komponen input 01. Rapat forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi

Layanan Utama 25 05 1 01 14 Advokasi/fasilitasi penanganan konflik nelayan

Komponen input 01. Advokasi penanganan konflik nelayan

02. Fasilitasi pemulangan nelayan

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal






5 Sesditjen PSDKP

6 Sesditjen PDS

7 Sesditjen PRL

Lembar Pengesahan

Page 9 of 9

B. Kabupaten/Kota

No. Sub Urusan Kewenangan

a. Pemberian fasilitas bantuan

pendanaan dan bantuan pembiayaan


pendanaan, pembiayaan dan/atau

sarana dan prasarana

a. Identifikasi, verifikasi dan monitoring

nelayan kecil, Kelompok Usaha

Bersama (KUB) atau Koperasi Nelayan

b. Forum pelaku usaha penangkapan

ikan dengan lembaga keuangan

bank/non-bank

c. Bantuan pembiayaan untuk nelayan

kecil

d. Pencatatan kapal penangkap ikan

berukuran dibawah 10 GT

e. Bantuan kapal penangkap ikan

berukuran di bawah 10 GT

f. Bantuan alat penangkap ikan dan atau

alat bantu penangkap ikan

b. Penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan


pelatihan

a. Bimbingan teknis penangkapan ikan

bagi nelayan kecil

b. Bimbingan teknis pengolahan dan

pemasaran produk hasil penangkapan

ikan

c. Bimbingan manajemen usaha dan

kelembagaan kelompok usaha bersama

atau koperasi nelayan

c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan Diseminasi teknologi budidaya

d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha a. Forum kemitraan usaha penangkapan

ikan dalam lingkup kabupaten/kota

b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kemitraan usaha

penangkapan ikan

e. Pemberian kemudahan akses ilmu

pengetahuan, teknologi, dan informasi



Penerbitan media cetak/elektronik

teknis penangkapan ikan

1. Perikanan

Tangkap

Pemberdayaan nelayan

kecil dalam daerah

kabupaten/kota

Usulan Layanan Utama (Draft PP) Usulan Baru Komponen Input


Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kementerian Kelautan dan Perikanan

f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan

pembinaan kelembagaan.



Fasilitasi pembentukan dan

pembinaan kelompok usaha bersama,

asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.

a. Penjaminan ketersediaan prasarana da

sarana untuk kegiatan pelelangan ikan



a. Pembangunan/rehabilitasi sarana

dan/atau prasarana TPI di luar

Pelabuhan Perikanan

b. Pengelolaan TPI dalam pelabuhan

perikanan


pengelolaan dan penyelenggaraan TPI



a. Penyediaan perangkat penguatan

jaringan data dan informasi

b. Pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data penyajian data.

c. Publikasi data dan informasi


c. Penjaminan pengelolaan TPI yang

memenuhi standar

d. Penyediaan layanan pengelolaan TPI c. Penyediaan layanan pengelolaan TPI Operasional layanan pengelolaan TPI

sesuai standar

e. Penjaminan akses pasar hasil

penangkapan ikan

d. Penjaminan akses pasar hasil

penangkapan ikan

Identifikasi para pelaku usaha yang

terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan

f. Pembinaan pengelolaan TPI e. Pembinaan pengelolaan TPI Pembinaan kelembagaan pengelola TPI


pembudidayaan ikan


pembudidayaan ikan

a. Sarana dan prasaran layanan perizinan

usaha

b. Penyusunan SOP perizinan usaha

c. Pemantauan penerbitan usaha bidang

perikanan budidaya

d. Evaluasi penerbitan perizinan usaha

bidang perikanan budidaya


izin usaha di bidang pembudidayaan

ikan



ikan

a. Penyediaan perangkat penguatan

jaringan data dan informasi

b. Publikasi terkait perizinan usaha

1. Perikanan

Tangkap


kecil dalam daerah

kabupaten/kota

Pengelolaan dan

penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

2. Perikanan

Budidaya



usahanya dalam 1 (satu)


c. Penjaminan ketersediaan sarana


pemenuhan kegiatan pembudidayaan

ikan




ikan

Penyediaan sarana usaha budidaya

ikan

d. Penyediaan prasaraan usaha



ikan




ikan

Pembangunan prasana

pembudidayaan ikan

e. Pengawasan terhadap usaha

pembudidayaan ikan yang usahanya

dalam kabupaten/kota




Pemantauan usaha budidaya

a. Pemberian fasilitasi bantuan




a. Identifikasi, verifikasi dan monitoring

kelompok usaha kecil pembudidaya

ikan

b. Forum pelaku usaha kecil

pembudidaya ikan dengan lembaga

keuangan bank/non-bank

c. Bantuan pembiayaan usaha kecil

pembudidaya ikan


pelatihan


pelatihan

a. Bimbingan teknis pembudidayaan ikan

b. Bimbingan teknis pengolahan dan

pemasaran produk hasil budidaya

c. Bimbingan manajemen usaha dan

kelembagaan kelompok pembudidaya

ikan

c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan Diseminasi teknologi budidaya

d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha a. Forum kemitraan usaha pembudidaya

ikan dalam lingkup kabupaten/kota

b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kemitraan usaha


pengetahuan, teknologi dan informasi



Penerbitan media cetak/elektronik

teknis pembudidayaan ikan


pembinaan kelembagaan



Fasilitasi pembentukan dan

pembinaan kelompok, gabungan

kelompok, asosiasi, koperasi atau

Badan Usaha.

Pengelolaan

pembudidayaan ikan


pembudidayan ikan air tawar



a. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan

prasarana unit pembenihan (UPTD

Kabupaten/Kota)

2. Perikanan

Budidaya





Pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan

b. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan

prasarana Unit Pembenihan dalam

lingkup Kabupaten/Kota

c. Pembinaan Unit Pembenihan.

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal


2.

B. Kabupaten/Kota

No. Sub Urusan Kewenangan




pendanaan, pembiayaan dan/atau

sarana dan prasarana


pelatihan


pelatihan

c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan

d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha

















c. Penjaminan pengelolaan TPI yang

memenuhi standar

d. Penyediaan layanan pengelolaan TPI c. Penyediaan layanan pengelolaan TPI

e. Penjaminan akses pasar hasil

penangkapan ikan

d. Penjaminan akses pasar hasil

penangkapan ikan

f. Pembinaan pengelolaan TPI e. Pembinaan pengelolaan TPI


pembudidayaan ikan


pembudidayaan ikan



ikan



ikan


Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Usulan Layanan Utama (Draft PP) Usulan Baru

1. Perikanan

Tangkap


kecil dalam daerah

kabupaten/kota

Pengelolaan dan

penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

2. Perikanan

Budidaya








ikan




ikan




ikan




ikan












pelatihan


pelatihan

c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan

d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha









Pengelolaan

pembudidayaan ikan





Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal


2. Perikanan

Budidaya





Pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan





Lembar Pengesahan

KABUPATEN/KOTA



BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG PERIKANAN

Sub Urusan 25 01 SUB URUSAN PERIKANAN TANGKAP

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 01 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kewenangan 25 01 1 01 Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota

Layanan Utama 25 01 1 01 01 Pemberian fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan/atau sarana

dan prasarana

Komponen input 01. Identifikasi, verifikasi dan monitoring nelayan kecil, Kelompok Usaha

Bersama (KUB) atau Koperasi Nelayan

02. Forum pelaku usaha penangkapan ikan dengan lembaga keuangan

bank/non-bank

03. Bantuan pembiayaan untuk nelayan kecil

04. Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran dibawah 10 GT

05. Bantuan kapal penangkap ikan berukuran di bawah 10 GT

06. Bantuan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan

07. Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi

Layanan Utama 25 01 1 01 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Komponen input 01. Bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan kecil

02. Bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk hasil

penangkapan ikan

03. Bimbingan manajemen usaha dan kelembagaan kelompok usaha

bersama atau koperasi nelayan

Layanan Utama 25 01 1 01 03 Pemberian pendampingan

Komponen input 01. Diseminasi teknologi budidaya

Layanan Utama 25 01 1 01 04 Pemberian fasilitas kemitraan usaha

Komponen input 01. Forum kemitraan usaha penangkapan ikan dalam lingkup

kabupaten/kota

02. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha

penangkapan ikan

Layanan Utama 25 01 1 01 05 Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

informasi

Komponen input 01. Penerbitan media cetak/elektronik teknis penangkapan ikan

Layanan Utama 25 01 1 01 06 Pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan.

Komponen input 01. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama,

asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.

Kewenangan 25 01 1 02 Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Layanan Utama 25 01 1 02 01 Penjaminan ketersediaan prasarana da sarana untuk kegiatan

pelelangan ikan

01. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan/atau prasarana TPI di luar

Pelabuhan Perikanan

02. Pengelolaan TPI dalam pelabuhan perikanan

Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan dan

penyelenggaraan TPI


02. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyajian data.

03. Publikasi data dan informasi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI

Layanan Utama 25 01 1 02 03 Penyediaan layanan pengelolaan TPI

Komponen input 01. Operasional layanan pengelolaan TPI sesuai standar

Layanan Utama 25 01 1 02 04 Penjaminan akses pasar hasil penangkapan ikan

Komponen input 01. Identifikasi para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan

pelelangan ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 05 Pembinaan pengelolaan TPI

Komponen input 01. Pembinaan kelembagaan pengelola TPI

Sub Urusan 25 02 SUB URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA

KODE

Page 1 of 3



KODE

Unsur Dinas (Nama

Bidang)

25 02 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kewenangan 25 02 1 01 Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya

dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Layanan Utama 25 01 1 01 01 Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Sarana dan prasaran layanan perizinan usaha

02. Penyusunan SOP perizinan usaha

03. Pemantauan penerbitan usaha bidang perikanan budidaya

04. Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang perikanan budidaya

Layanan Utama 25 01 1 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di bidang

pembudidayaan ikan


02. Publikasi terkait perizinan usaha

Layanan Utama 25 01 1 01 03 Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan untuk

pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan

Komponen input 01. Penyediaan sarana usaha budidaya ikan

Layanan Utama 25 01 1 01 04 Penyediaan prasaraan usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan


Komponen input 01. Pembangunan prasana pembudidayaan ikan

Layanan Utama 25 01 1 01 05 Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya


Komponen input 01. Pemantauan usaha budidaya

Kewenangan 25 02 1 02 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 01 Pemberian fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan

Komponen input 01. Identifikasi, verifikasi dan monitoring kelompok usaha kecil

pembudidaya ikan

02. Forum pelaku usaha kecil pembudidaya ikan dengan lembaga

keuangan bank/non-bank

03. Bantuan pembiayaan usaha kecil pembudidaya ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Komponen input 01. Bimbingan teknis pembudidayaan ikan

02. Bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk hasil budidaya

03. Bimbingan manajemen usaha dan kelembagaan kelompok

pembudidaya ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 03 Pemberian pendampingan

Komponen input 01. Diseminasi teknologi budidaya

Layanan Utama 25 01 1 02 04 Pemberian fasilitasi kemitraan usaha

Komponen input 01. Forum kemitraan usaha pembudidaya ikan dalam lingkup

kabupaten/kota

02. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha

pembudidaya ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 05 Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan

informasi

Komponen input 01. Penerbitan media cetak/elektronik teknis pembudidayaan ikan

Layanan Utama 25 01 1 02 06 Pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan

Komponen input 01. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok, gabungan

kelompok, asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.

Kewenangan 25 02 1 03 Pengelolaan pembudidayaan ikan

Layanan Utama 25 01 1 03 01 Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayan ikan air tawar

Page 2 of 3



KODE

Komponen input 01. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan

(UPTD Kabupaten/Kota)

02. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Unit Pembenihan

dalam lingkup Kabupaten/Kota

03. Pembinaan Unit Pembenihan.

Jakarta, Maret 2017

Sekretaris Jenderal


Page 3 of 3

FUNGSI BIDANG SEKSI

Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di

luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

I melakukan pengumpulan

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan


penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau

Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta

pemberdayaan masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil.

II pengumpulan



penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi,

izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam,

izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata

bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan

izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT).

II melakukan pengumpulan



pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi,

penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan

kawasan konservasi.

Fungsi II penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan

penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil,

penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan

perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap,

izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut

ikan, dan pendaftaran

kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai

dengan 30 (tiga puluh) GT.

I melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan

penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

II pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),

dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin

Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan

dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal

perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai

dengan 30 (tiga puluh) GT.

III

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan


Fungsi III

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan

ikan,

pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

I pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan


pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

di bidang pembudidayaan ikan.

II pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan


pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT

sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

III pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan


pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Fungsi IV

-melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan,

-evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

I pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan


pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.

II melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan,

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

III melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan

dan perikanan.

draft rancangan lampiran peraturan pemerintah kementerian...

Documents