pedoman rencana kawasan-transmigrasi.pdf

8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf

1/35

Page 1

DRAFT PEDOMAN RENCANA

KAWASAN TRANSMIGRASI

“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI”

Integrasi Perencan aan Kawasan Transm igrasi d alam Rencana Tata Ruang Wilayah Kamis, 14 November 2013


2/35

Page 2

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 TentangKetransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan

kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudanpengembangan kawasan transmigrasi secara efisien danefektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasidiamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yangtelah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harusdilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinyaharus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik dipusat maupun daerah.


3/35

Page 3

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT olehPemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentinganlainnya.

Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai denganketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian serta peraturan pelaksanaannya.


4/35

Page 4

• Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu.• Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.• Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI) 2011-2025.

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehinggamasing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifatkomplementer.


5/35

Page 5

UU No. 26 Th 2007, tentang PenataanRuang

UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15/ 1997 tentang Ketransmigrasian

PP No. 15 Th 2010, tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang

Rancangan PP Tentang PenyelenggraanTransmigrasi

Pedoman Penyusunan RTRKSN

Pedoman Bidang PenataanRuang Lainnya

Pedoman PenyusunanRTRW Provinsi

Pedoman PenyusunanRTRW Kabupaten/Kota

a) Pedoman RTR Kawasan StrategisProvinsib) Pedoman RTR Kawasan Strategis

Kabupatenc) Pedoman Penyusunan RDTR

Kabupaten/Kota d) Pedoman Terkait Lainnya.

PEDOMAN RKT


6/35

Page 6

RKT

RTRKawasanPerdesaanKabupaten

Dikegorikan padaisu Rencana TataRuang KawasanStrategisKabupatenTipologi KawasanPerdesaan

IsuStrategis

RKT


7/35Page 7

Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategismenurut PP 26/2008 tentang tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Sudut kepentingan pengembangan kawasantransmigrasi;

Keputusan Menteri NakertransNo.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentangpenetapan 44 KTM.


8/35Page 8

WPT , adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagaipengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atasbeberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusatpertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan barusesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

LPT , adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagaipermukiman transmigrasi untuk mendukung pusatpertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang

berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai denganrencana tata ruang wilayah.


9/35

Page 9

SP

SP

SP

SP SP

SPSP

SP

SP

SP

SP SP

SP

SP SP

SPSP

SP

SP SP

KIMKIM

KIM KIM

KPB

SKP SKP

SKPSKPKampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

Kampung

PusatKPB

PstSKP

Pst SKP

PstSKP

ke PKW/PKL/ PKSN

Batas deliniasi KawasanTransmigrasi

SP KIMTRANS Baru SPDesa

Desa penduduk setempat yangdikembangkan menjadi KIMTRANS

sistem produksipertanian dan

pengelolaan sda

ke PKW/PKL/ PKSN

9sistem produksi

pertanian danpengelolaan sda

PstSKP

KawasanPerkotaan Barusebagai PPKatau PKLp

Setiap SP tersedia:sarana : perumahan,

pelayanan umum,pelayananpendidikan dasar,pelayanankesehatan, pasarmingguan;prasarana

Setiap SP tersedia:sarana : perumahan,

pelayanan umum,pelayananpendidikan SD,pelayanankesehatanPoskesdes, pasarmingguan;prasarana

Setiap SP sebagaipuat SKP tersedia:sarana : perumahan,pelayanan umum,pelayanan pendidikanSD SLP, pelayanankesehatanPuskesmas, pasarharian;prasarana


10/35

Page 10

PENETAPAN TIPOLOGI RKT

PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT

UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997tentang Ketransmigrasian

UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang

PP No. 15 Th 2010, tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang Rancangan PP Tentang PenyelenggraanTransmigrasi

TIPOLOGI RTR KS K

Identifikasi Bentuk DELINIASI

PENETAPAN FOKUSPENANGANAN

Penentuan Skala Peta

Arah PemanfaatanKawasan Transmigrasi

Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan

Arah PengendalianKawasan Transmigrasi

Konsep Pengembangan

PERUMUSAN MUATAN RKT


11/35

Page 11

1. Delineasi RKTPertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasanpedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup:

a. Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air

b. Intreraksi sosial budaya masyarakatc. Sebaran fasilitas perekonomian kawasand. Ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Fokus PenangananMerupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusanmuatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditanganiRKT. Muatan RKT mencakup:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi.b. Luasan kawasan transmigrasi;c. Rencana struktur kawasan transmigrasi;

d. Rencana peruntukan kawasan transmigrasi;e. Arahan pengembangan pola usaha pokok;f. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;g. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM;h. Arahan indikasi program utama;i. Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan

j. Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.


12/35

Page 12

3. Skala PetaPenetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan

kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan

kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilaistrategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.

4. Muatan RKT

Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan denganmempertimbangkan:

a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusatpertumbuhan di sekitar kawasan

b. Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dankegiatan di sekitar kawasan

c. Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencanayang mengancam kawasan

d. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakate. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan


13/35

Page 13

Muatan RKT terdiri atas :

1. Muatan tujuan, kebijakan dan strategi,

Tujuan : difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas

area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai ;Kebijakan : difokuskan pada kebijakan penetapan kegiatan, kebijakanpenataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakanpenetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana danprasarana pendukung dan kebijakan perlindungan kawasan ;

Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan yangditetapkan .

2. Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi :

a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi yang berfungsisebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja

b. Mewujudkan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasiyang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampunglingkungan

c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi


14/35

Page 14

3. Arahan pengendalian dan pemanfaatan kawasan

a. Arahan pembangunan SKP;

b. Arahan pembangunan SP;c. Arahan Pembangunan KPB dan

d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan saranadasar kawasan transmigrasi

4. Pengelolaan RKT, disusun dengan memperhatikan :

a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan,

b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah,c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah

daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan

d. Pemangku kepentingan lainnya


15/35

Page 15

5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaandimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan

penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahandan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak,kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat

sebagai pemangku kepentingan, meliputi :a. Orang perseorangan atau kelompok orang

b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten

c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupatend. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara

sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT.


16/35

Page 16

6. Format Penyajian a. Materi teknis RKT

1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;

2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4;3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam

format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun

sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografisyang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentangRKT

1) Naskah Raperda berupa rumusan pasal per pasaldisajikan dalam A4

2) Lampiran terdiri atas peta rencana struktur danpemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan

dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.


17/35

Page 17

5. Masa Berlaku

RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dandapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauankembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategisberupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan denganperaturan perundang-undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkandengan undang-undang;

c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

dengan undang-undang; dan/ataud. Perubahan RTRW P/K yang menuntut perubahan

terhadap RKT.


18/35

Page 18

Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputiserangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT.

Proses penyusunan RKT meliputi:

a. Persiapan penyusunan;b. Pengumpulan data dan informasi;c. Pengolahan dan analisis data;d. Perumusan konsepsi rencana; dane. Penyusunan Konsep Naskah Raperda.


19/35

Page 19

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RKT

Uraian Kegiatan PersiapanPenyusunan

PengumpulanData danInformasi

Pengolahandan

Analisis Data

PerumusanKonsep RKT

PenyusunanKonsep Naskah

Raperda

Perkiraan Waktu

yang Dibutuhkan

1 bulan 1 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan

6 bulan

a. Persiapan Penyusunanb. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Administrasi

dan Teknisc. Waktu Pelaksanaan Kegiatan


20/35

Page 20

a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data danInformasi ;c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

a. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasib. Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan transmigrasic. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahand. Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasie. Analisis Sosial dan Kependudukanf. Analisis Prasarana dan Saranag. Analisis Transportasi


21/35

Page 21

Karateristik Fisik Dasar Yaitu:

Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll

Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah

Analisis Kesesuaian Lahan Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran

Analisis Ketersediaan Dan Pola

Sebaran

Potensi Pengembangan

Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan

Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan

Wilayah


22/35


23/35

Page 23


24/35

Page 24

PROSEDUR PERSETUJUANRENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Persiapan Administrasi

Kajian potensi lokasikawasan mencakuppenyediaan tanahuntuk pembangunankawasantransmigrasidilaksanakan melaluiproses pencadangantanah/penegasan

fungsi lahan olehpemerintah daerahbaik Bupati atauGubernur

Persiapan Teknis

a) Kajian awal potensi lahan kawasan dengan

mengacu pada kajian RTRW provinsi danRTRW kabupaten/kota serta kebijakan danperaturan lainnya.

b) Identifikasi informasi dan data awal kajianpotensi kawasan;

c) Penyiapan metodologi pendekatanpelaksanaan kegiatan;

d) Penyiapan rencana kerja rinci; dane) Penyiapan perangkat survei ( checklist data

yang dibutuhkan, panduan wawancara,kuesioner, panduan observasi dandokumentasi, dll) serta mobilisasiperalatan dan personil yang dibutuhkan.

f) Materi yang dihasilkan adalah ProposalTeknis/Hasil Kajian Awal Lokasi KawasanTransmigrasi

Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis

1. SK Bupati/Walikota atau Gubernur tentangpencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi.Pencadangan tanah dalam hal ini berartipenunjukan area tanah oleh bupati/walikotaatau gubernur yang disediakan untukpembangunan kawasan transmigrasi.

2. Hasil kajian awal lokasi kawasan transmigrasiyang terdiri atas :

a) Gambaran umum wilayah perencanaanb) Identifikasi nilai strategis kawasan

transmigrasi;c) Identifikasi dan perumusan isu strategis

perlunya penyusunan RKT;d) Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah

perencanaan;e) Potensi dan permasalahan awal wilayah

perencanaan serta gagasan awalpengembangan wilayah perencanaan; dan

f) Identifikasi awal batas delineasi kawasan.

PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUANCALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI

oleh KEMENTRIAN TERKAIT melaluiGUBERNUR

(waktu proses maksimal 6 bulan)

TIDAK DISETUJUI

DISETUJUI

PROSES PENYUSUNAN RKT, sampaiPengesahan Dokumen RKT melaluiPeraturan Daerah(pada tahapan proses penyusunanRKT, maka PemerintahPusat/Kementrian Terkait bersamaPemerintah Daerah adalah sebagaiunsur teknis dalam penyusunanmateri RKT)

PROSES PERSETUJUAN


25/35

Page 25

PROSEDUR PENYUSUNANRENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)


26/35

Page 26

PENGENDALIANRENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasiberfungsi :a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan transmigrasi;b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana

kawasan transmigrasi;c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu

pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai denganrencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW

Provinsi;d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan

rencana kawasan transmigrasi;e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan

f. melindungi kepentingan umum


27/35

Page 27

Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasidiselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban

terhadap pemanfaatan kawasan transmigrasi.Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentangpemanfaatan kawasan transmigrasi;

b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasantransmigrasi; serta

c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatanpemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuanrencana kawasan transmigrasi (RKT).


28/35

Page 28

A. Pengawasan

B. Pelaporan

C. Pemantauan

D. Evaluasi

E. Penertiban


29/35

Page 29

a. Pengawasan selama proses pembangunan (c onstruction ),bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle(non-performing ) yang berdampak negatif.

b. Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegahterjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadapperijinan yang telah diterbitkan.


30/35

Page 30

a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintahatau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi

pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

rencana kawasan transmigrasi.

b. Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan danMekanisme pelaporan

c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukanoleh pengguna kawasan transmigrasi maupun masyarakat selama proses

pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.

d. Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi

e. Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalampelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi


31/35

Page 31

Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihakpengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak

untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagaiberikut:

a. pengguna kawasan transmigrasi : berupa laporan kegiatanpembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh

mana pelaksanaan pemanfaatan kawasan transmigrasidirealisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yangberlaku;

b. masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada

maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan kawasantransmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligussebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh penggunakawasan transmigrasi.


32/35

Page 32

Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikutidan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatanpemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentudalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatanrutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporandari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya

dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.

Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan danpemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasanyang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatankawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti.


33/35

Page 33

Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuaiperaturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasilrekomendasi pada tahap evaluasi.

Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasimenunjukkan bahwa telah terjadi terhadap Rencana KawasanTransmigrasi (RKT) yang berlaku.

Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan ( penyidikan ) dan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidaksesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.


34/35

Page 34

Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki

wewenang dalam pengendalian pemanfaatan kawasantransmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputiinstansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yangberwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakanoleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang

dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah danmasyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang pentingkarena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untukkepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalianpemanfaatan kawasan transmigrasi.


35/35

P g 35

pedoman rencana kawasan-transmigrasi.pdf

Documents