draft juklak komite keperawatan juni 2015
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
1/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
DRAFT
2013
PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
2/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dankarunia-Nya sehingga tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan
Rumah Sakit. Petunjuk Pelaksaanini disusun bertujuan untuk memberikan arah dan
panduan sehingga terlaksananya komite keperawatan di rumah sakit.
Kualitas pelayanan keperawatan biasanya mengacu pada kemampuan perawat
memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi keperawatan dan dapat
diterima oleh pasien. Pelayanan keperawatan yang berkualitas menunjukankesempurnaan pelayanan dan akan menimbulkan kepuasan pasien. Upaya menjaga
kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit tidak terlepas dari peran profesi
keperawatan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas merupakan payung dari
terjaminnya keselamatan pasien ( patient safety ).
Dalam upaya menjaga mutu profesi keperawatan dibutuhkan sebuah wadah untuk
mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang
disebut dengan komite keperawatan. Mekanisme yang dilakukan komitekeperawatan adalah dengan melaksanakan kredensialing, penjagaan mutu profesi
melalui pengembangan Continuing Professional Development (CPD) dan audit
keperawatan. Selain itu dilakukan pemeliharaan etika dan disiplin profesi
keperawatan.
Pembentukan komite keperawatan rumah sakit sangat dibutuhkan mengingat
pentingnya mutu profesi keperawatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di
rumah sakit. Terbentuknya komite keperawatan rumah sakit di perkuat dengan
adanya Peraturan Kementerian Kesehatan No 49 tahun 2013. Oleh karena itu dalam
penyelenggaraannya dibutuhkan sebuah buku mengenai petunjuk pelaksanaan
komite keperawatan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite
keperawatan di rumah sakit.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk mendukung dan berperan serta dalam
penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah Sakit dari awal
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
3/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
ii
sampai terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal dan kebaikan bagi kita semua.
Akhirnya dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah
sakit diharapkan pelayanan keperawatan dapat lebih baik dan optimal.
Jakarta, Oktober 2013Direktur Bina Pelayanan Keperawatandan Keteknisian Medik
Suhartati,S.Kp.,M.Kes
NIP 196007271985012001
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
4/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
TIM PENYUSUN
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE
KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
A. Pengorganisasian Komite Keperawatan
B. Lingkup Kerja Komite Keperawatan
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN
BAB V PENUTUP...............................................................................................
LAMPIRAN.............................................................................................................
DAFTAR PUSAKA...................................................................................................
LAMPIRAN................................................................................................................
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
5/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
iv
TIM PENYUSUN
Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
Melinda Hasugian,S.Kp
Desmawati,S.Kp.,MARS
Sri Purwaningsih,S.Kp.,M.Kes
Roswita Hasan,S.Kp.,M.Kep
Sugih Asih,S.Kp.,M.Kep
Sri Supami,S.Kp
Rita Sekarsari,S.Kp.,MHSM
Udur Helmina,S.Kp
Donny Setiawan,S.Kep
Prayetni,S.Kp.,M.Kes
Dini Rahmadian,S.Kp.,MHSM
Wiwi Triani,S.Kp.,MKMNs. Nia Ayu Suridaty,M.Kep.,Sp.Kep.MB
Aderia Rintani,S.Kep.,Ners
Prima Ardian,S.Kep.,Ners
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
6/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
v
DAFTAR LAMPIRAN
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
7/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang
paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan
yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah Sakit merupakan unit
pelayanan kesehatan dari sistem kesehatan dan merupakan unsur strategis
dilihat dari konteks jumlah biaya yang dikeluarkan, dimana sebagian besar dana
kesehatan terserap dalam sektor perumah-sakitan, baik di negara maju maupun
di negara berkembang. Pengelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif
merupakan syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberi pelayanan yang
optimal.
Pelayanan keperawatan merupakan subsistem dari sistem pelayanan yang ada
di rumah sakit. Pelayanan keperawatan yang berkualitas didukung dengan
implementasi asuhan keperawatan yang bermutu. Asuhan keperawatan yang
bermutu merupakan asuhan yang diberikan kepada pasien, memenuhi standar dan kriteria profesi keperawatan, sesuai dengan standar biaya dan kualitas yang
diharapkan rumah sakit serta mampu mencapai tingkat kepuasan dan
memenuhi harapan pasien. Kualitas asuhan keperawatan sangat ditentukan
oleh berbagai faktor antara lain kondisi pasien, pelayanan keperawatan
termasuk tenaga keperawatan di dalamnya. Salah satu faktor yang harus
diperhatikan dalam pengembangan rumah sakit adalah sumber daya manusia
yang dimiliki oleh rumah sakit sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya
pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan sumber
daya manusia yang terampil dan dapat bekerja secara optimal. Peranan sumber
daya manusia yang terbesar dalam rumah sakit adalah perawat, dimana kinerja
perawat sangat dituntut keberadaannya
Keperawatan adalah salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting
dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah
sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yangdiberikan kepada pasien oleh suatu tim multi disiplin termasuk tim keperawatan.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
8/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
2
Profesi keperawatan merupakan hasil proses integral yang di bangun dari berbagai
elemen yang terintegrasi. Profil keperawatan profesional adalah gambaran dan
penampilan menyeluruh perawat dalam melakukan aktifitas keperawatan sesuai
dengan kode etik keperawatan. Aktifitas keperawatan meliputi peran dan fungsi
pemberian asuhan atau pelayanan keperawatan, praktik keperawatan, pengelolaan
institusi keperawatan, pendidikan pasien (individu, keluarga dan masyarakat) dan
juga keperawatan sebagai profesi dituntut semakin sadar akan kedudukan, peran
dan tanggung jawabnya sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan
bangsa melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Pembentukan
sikap profesional ini dapat dibina dan ditumbuhkembangkan melalui proses
kredensialing, penjagaan mutu profesi (pengembangan continuing professional
development) dan pembinaan serta penyelesaian etik dan disiplin perawat.
Berdasarkan hal di atas dibutuhkan sebuah wadah non-struktural Rumah Sakit yang
mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme
tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi yang disebut dengan komite keperawatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2013. Penyelenggaraankomite keperawatan harus didukung dari berbagai unsur mulai dari pimpinan rumah
sakit sampai kepada perawat baik perawat manajer maupun perawat pelaksana.
Dalam penyelenggaraan komite keperawatan embutuhkan sebuah acuan untuk
jadikan sebagai panduan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan
Rumah sakit. Diharapkan dengan adanyanya petunjuk pelaksanaan ini ,
implementasi komite keperawatan di RS dapat berjalan dengan baik dan optimal
sesuai dengan lingkup kerja masing - masing sub komite keperawatan yang adadidalamnya.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah Sakit
dapat memberikan arah dan panduan sehingga terselenggaranya komitekeperawatan di rumah sakit
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
9/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
3
2. Tujuan Khusus
a. Adanya pengorganisasian pelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit
b. Teridentifikasi lingkup kerja komite keperawatan
c. Terlaksananya pembinaan komite keperawatan dan monitoring dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan komite keperawatan di rumah sakit
C. Sistematika
Sistematika penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan di Rumah
Sakit sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar BelakangB.Tujuan
C.Sistematika
BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE
KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
A. Pengorganisasian Komite KeperawatanB. Lingkup Kerja Komite Keperawatan
BAB IV PEMBINAAN KOMITE KEPERAWATAN DAN MONITORING
EVALUASI
BAB V PENUTUP
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
10/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
4
BAB II
PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN
Komite Keperawatan Rumah Sakit merupakan wadah non-struktural rumah sakit
yang dibentuk oleh Direktur/ Pimpinan RS melalui mekanisme yang disepakati dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan komite
keperawatan RS bertujuan untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik agar mutu
pelayanan keperawatan lebih terjamin dan terlindungi. Struktur dan kedudukan
Komite Keperawatan dalam organisasi RS diadaptasi sesuai kelas RS. Sesuai
kedudukannya, Komite Keperawatan RS memberikan pertimbangan strategis
kepada Pimpinan/ Direktur RS dalam rangka peningkatan dan pengembangan
pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Komite keperawatan RS sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Komite
Keperawatan, Sekretaris Komite Keperawatan dan Subkomite. Keanggotaan komite
keperawatan terdiri dari tenaga keperawatan yang penetapannya dilakukan oleh
Pimpinan/ Direktur RS dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi,
pengalaman kerja, reputasi dan perilaku. Direktur/ Pimpinan RS menetapkan
kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan
fungsi komite keperawatan. Rumah Sakit melalui Direktur/ Pimpinan RS
menetapkan peraturan internal staf keperawatan untuk mengatur penyelenggaraan
profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan. Peraturan
internal staf keperawatan merupakan dasar hukum yang sah bagi Komite
Keperawatan dan Direktur/Pimpinan RS dalam pengambilan keputusan tentang staf
keperawatan serta mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada
Direktur/ Pimpinan RS tentang profesionalisme dengan keperawatan rumah sakit.Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan RS dengan
mengacu pada peraturan internal korporasi serta perundang-undangan yang
berlaku.
Komite keperawatan RS berfungsi mempertahankan dan meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan
mutu profesi melalui pengembangan profesional berkelanjutan serta pemeliharaanetika dan disiplin profesi. Komite Keperawatan memberikan jaminan kepada
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
11/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
5
Pimpinan/ Direktur rumah sakit bahwa tenaga keperawatan memiliki kompetensi
kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika
profesinya. Komite Keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan
Kepala Bidang Keperawatan/ Direktur Keperawatan serta saling memberikan
masukan tentang perkembangan profesi keperawatan di rumah sakit.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Keperawatan dapat dibantu oleh
panitia Adhoc . Panitia Adhoc dibentuk berdasarkan kebutuhan rumah sakit melalui
usulan Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur/ Pimpinan rumah
sakit. Panitia Adhoc terdiri dari Mitra Bestari sesuai disiplin/ spesifikasi dan
peminatan tenaga keperawatan yang dapat berasal dari rumah sakit lain, organisasi
profesi perawat, dan/ atau institusi pendidikan keperawatan.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
12/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
0
BAB III
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT
A. Pengorganisasian Komite Keperawatan
Pengorganisasian komite keperawatan melaksanakan kredensial struktur
organisasi komite keperawatan sebagai berikut :
Skema 1.1Struktur Organisasi Komite Keperawatan
B. Lingkup Kerja Komite KeperawatanStruktur dalam komite keperawatan memiliki tugas dan fungsi masing - masing
sesuai dengan lingkup kerja. Lingkup kerja komite keperawatan dijelaskan
sebagai berikut :
1. Ketua Komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan
Skema 2.1Lingkup Kerja Ketua komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan
KETUA
Sub Komite
Kredensialing
Sub Komite
Mutu Profesi
Mitra Bestari
Sub Komite
Etik Displin
Sekretaris
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
13/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
1
Lingkup kerja ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite
keperawatan dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.1
a. InputBeberapa perangkat pendukung yang harus disiapkan sebagai input
dalam pelaksanaan tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan
ketua sub komite keperawatan adalah visi misi RS, rencana strategi
rumah sakit, kebijakan baik eksternal dan internal rumah sakit
(Permenkes 49 tahun 2013, SK struktur organisasi komite
keperawatan,dll), profil perawat terdiri dari jumlah dan kualifikasi,
petunjuk pelaksanaan komite keperawatan dan anggaran untukpelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit.
b. Proses
Tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite
keperawatan adalah melaksanakan fungsi - fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan dan
pengendalian.1) Perencanaan
a) Menyusun Renstra komite keperawatan yang mengacu pada
Renstra rumah sakit
b) Menyusun pedoman - pedoman/ SPO yang dibutuhkan untuk
setiap sub komite keperawatan.
2) Pengorganisasian
a) Menyusun struktur komite keperawatan
b) Menyusun uraian tugas untuk sub komite keperawatan
kredensialing, sub komite mutu profesi dan sub komite etik dan
disiplin
c) Menyusun indikator kinerja individu (IKI) dan indikator kinerja unit
untuk sub komite keperawatan kredensialing, sub komite mutu
profesi dan sub komite etik dan disiplin
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
14/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
2
d) Menyelenggarakan rapat secara rutin untuk berkoordinasi dengan
ketua/ anggota sub komite keperawatan kredensialing, sub komite
mutu profesi dan sub komite etik dan disiplin
3) Ketenagaan
a) Menyusun anggaran dan jadwal untuk pelatihan, seminar dan
workshop dalam memperkuat kemampuan tim komite
keperawatan
b) Menyusun jadwal rutin untuk penyelenggaraan kegiatan capacity
building sebagai upaya dalam membangun tim kerja
c) Memberikan penghargaan kepada ketua/ anggota sub komite
keperawatan yang berprestasi
4) Pengarahan
a) Memberikan pengarahan dalam menjalankan tugas sebagai
seorang pimpinan dalam komite keperawatan/ sub komite
keperawatan
b) Melakukan koordinasi dengan ketua sub komite keperawatan/
anggota komite keperawatan
c) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan
uraian tugas, IKI dan IKU.
5) Pengendalian
a) Menyusun perangkat mutu komite keperawatan seperti
pembentukan tim mutu komite keperawatan, draft SK untuk tim
mutu komite keperawatan dan instrumen.
b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan jadwal
yang telah ditentukan
c) Mengumpulkan berbagai data dan referensi berdasarkan evidencebased practice (EBP).
c. Output :
Komite keperawatan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk
menjamin perawat yang berkompeten dalam memberikan asuhan
keperawatan kepada pasien.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
15/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
3
2. Sub Komite Keperawatan Kredensialing
Skema 2.2Lingkup Kerja Sub Komite Kredensialing
Lingkup kerja sub komite kredensialing dapat dijelaskan sebagai berikut
berdasarkan skema 2.2
a. Input
Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) mengajukan proses
kredensialing untuk mendapatkan atau pemulihan kewenangan klinik
b. Proses
1) Menetapkan kewenangan klinik dengan buku putih oleh mitra bestari
yang dilakukan dengan beberapa metode antara lain review,
asesmen (dilakukan apabila diperlukan terutama pada perawat klinik
IV dan V yang memiliki kompetensi tingkat advance) dan portfolio
2) Membuat rekomendasi kewenangan klinik untuk perawat klinik
kompeten yang telah dinyatakan lulus kredensialing dengan
ditujukan kepada direktur utama rumah sakit
3) Menyerahkan kewenangan klinik ke bidang keperawatan untuk
dijadikan dasar dalam menyusun uraian tugas perawat klinik yang
telah dilakukan kredensialing
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewenangan klinik
yang telah diberikan kepada perawat klinik kompeten
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
16/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
4
5) Membuat rekomendasi pemulihan kewenangan klinik
6) Menyusun laporan untuk setiap pelaksanaan proses kredensialing
c. Output
Proses kredensialing dilakukan agar setiap perawat kompeten memiliki
kewenangan klinik.
3. Sub Komite Keperawatan Mutu Profesi
Skema 2.3Lingkup Kerja Sub Komite Mutu Profesi
Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut
berdasarkan skema 2.3
a. Input
Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) dengan kewenangan klinik
yang telah memiliki uraian tugas dan indikator kinerja individu (IKI)sesuai dengan kewenangan klinik yang telah didapatkan
b. Proses
1) Menyusun continuing professional development (CPD) berdasarkan
gap/ kesenjangan hasil kredensialing dan teknologi yang
berkembang sehingga membutuhkan kompetensi yang baru
2) Melakukan audit profesi dengan membahas kasus/ isu yang terkait
dengan peningkatan profesionalisme perawat.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
17/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
5
3) Melakukan pendampingan sebagai preseptor/ mentor kepada
perawat klinik kompeten yang membutuhkan dengan mitra bestari
4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan
c. Output
Kompetensi pada perawat klinik sesuai dengan kebutuhan pelayanan
keperawatan rumah sakit.
4. Sub Komite Keperawatan Etik dan Disiplin
Skema 2.3Lingkup Kerja Sub Komite Etik dan Disiplin
Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut
berdasarkan skema 2.4a. Input
Perawat klinik mengalami masalah etik disiplin dalam memberikan
pelayanan keperawatan dan dilaporkan ke direksi atau pihak
manajemen SDM
b. Proses
1) Melakukan pembinaan etik yang dilakukan terhadap individu atau
kelompok sesuai dengan masalah etik disiplin yang ditemukan
seperti pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik, penyegaran
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
18/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
6
yang ditujukan kepada seluruh perawat seperti seminar
keperawatan tentang etika, telaah kasus etik dan pelatihan
keperawatan tentang etika keperawatan
2) Menyelesaikan etik disiplin yang dihadapi oleh perawat klinik dengan
cara Identifikasi kasus-kasus pelanggaran kode etik keperawatan,
pengambilan keputusan etik, memberikan sanksi pelanggaran kode
etik dan melakukan monitoring pembinaan etika keperawatan
3) Melakukan pencabutan kewenangan klinik apabila diperlukan sesuai
dengan masalah etik disiplin yang dilakukan
4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan
c. Output
Perawat klinik memiliki nilai moral dan perilaku etik disiplin
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
19/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
7
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN
Pembinaan Komite Keperawatan RS diarahkan pada peningkatan kinerja KomiteKeperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan serta
keselamatan pasien di Rumah Sakit. Pembinaan dan pengawasan Komite
Keperawatan RS mencakup :
1. Dokumen rencana kerja dan anggaran Komite Keperawatan
2. Dokumen manajemen mutu pelaksanaan Kommite Keperawatan
3. Sistem dan program Kredensial tenaga keperawatan
4. Sistem dan program peningkatan mutu profesi5. Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin profesi
Langkah strategi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komite
Keperawatan RS meliputi :
1. Menetapkan tujuan pembinaan dan pengawasan
2. Merumuskan lingkup dan sasaran pembinaan dan pengawasan
3. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan4. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan antara lain:
a. Advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
c. monitoring dan evaluasi
5. Memberikan umpan balik hasil pembinaan dan pengawasan
6. Melakukan perbaikan, peningkatan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi
7. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pembinaan dan pengawasan
8. Merekomendasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada manajemen
rumah sakit
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
20/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
8
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Komite Keperawatan Rumah Sakit sebagai
pedoman pelaksanaan, agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Juklak ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada dimasing-masing
rumah sakit. Diharapkan kepada komite keperawatan rumah sakit dapat
mempergunakan juklak ini dengan baik dan berkontribusi dalam seluruh proses,
sehingga tujuan akhir dari program ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
21/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
9
LAMPIRAN 1
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS KEPERAWATAN
A. KETENTUAN UMUM
Kredensial adalah suatu proses evaluasi terhadap perawat untuk menentukankelayakan diberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)
Clinical Appraisal (Telaah Keprofesian) ditinjau dari :
1. Knowledge (Pengetahuan)2. Skill (Ketrampilan)
3. Kompetensi AttitudeYang bersangkutan dibidang keahlian profesinya.
Clinical Appointment (surat penugasan), diberikan dari Direktur kepada yangbersangkutan untuk melaksanakan kegiatan profesinya dalam ruang lingkup pelayanan,pendidikan dan penelitian keperawatan
Kewenangan Klinik (Clinical Privilege) merupakan kewenangan yang diberikan kepadaperawat oleh pimpinan RS untuk dapat memberikan pelayanan dan asuhankeperawatan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Keperawatan yang ditetapkandengan Keputusan pimpinan RS untuk periode tertentu
Pemberian kewenangan klinik (Clinical Privilege) diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakitberdasar masukan dari Ketua Komite Keperawatan. Kewenangan Klinik tersebutdipergunakan selama perawat bekerja memberikan pelayanan, pendidikan danmelakukan penelitian keperawatan di RS dan diperpanjang kembali sesuai masaberakhirnya.
B. TATA CARA
1. Penerimaan masukan dari perawat ahli, dalam pemberian kewenangan klinik(Clinical Privilege) atas dasar kesesuaian dengan standar profesi, Standar
pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga keperawatan terkait, dan suratpenugasan dari Pimpinan Rumah Sakit
2. Komite Keperawatan memberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)berdasarkan surat rekomendasi hasil proses Kredensial, masukan dariPerawat Ahli, standar pendidikan dan sertifikat kompetensi, dalam perinciansebagai berikut:
a. Melaksanakan praktek profesional, etis, legal dan peka budaya
1) Praktek profesional, etis, legal dan peka budaya, merupakan sebuahproses pemberian pelayanan professional secara terus–menerus
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
22/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
10
untuk mencapai kemampuan untuk bekerja efektif didalam kontekbudaya pasien (baik secara indivudu, keluarga dan masyarakat).Karakteristik dari tenaga keperawatan yang memiliki kompetensipeka budaya, adalah:
2) Aktif berusaha untuk memahami pandangan pasien dari beragambudaya
3) Aktif memberikan asuhan keperawatan yang relevan dan peka untukpasien
4) Menghargai perbedayaan budaya
5) Memiliki pemahaman bahasan dapat mempengaruhi persepsi danmempengaruhi perilaku pencarian kesehatan seseorang.
6) Memberikan asuhan keperawatan secara holistik, komprehensif dengan memperhatikan latar belakang budaya, keyakinan agama(spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai budaya yang spesifikdan ikatan kekerabatan yang dimiliki,
7) Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, dan mempunyai keinginanuntuk memperluas pengetahuan keragaman budaya.
8) Berkolaborasi dengan profesilain dalam pemberian asuhankeperawatan yang aman sesuai kebiasaan pasien.
b. Memberikan asuhan keperawatan berdasar tingkat ketergantungan pasien,dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Minimal care , kriteria pada klasifikasi ini pasien : (1) dapat melakukankebersihan diri, mandi, ganti pakaian, makan, minum secara mandiri,(2) penampilan pasien secara umum baik, (3) tidak ada reaksiemosional. (4) pasien perlu diawasi ketika melakukan
ambulasi/gerakan. (5) pasien perlu dilakukan observasi setiap shift, dan(6) pengobatan minimal.
2) Parsial Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) memerlukanbantuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, eliminasidan kebersihan diri, memonitor tanda-tanda vital, memeriksa produksiurine, kelancaran drainase (infus), bantuan dalam pendidikankesehatan serta persiapan pengobatan, (2) fungsi organ fisiologis, (3)status emosional ringan,
3) Total Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) tidak dapatmelakukan sendiri dalam kebutuhan sehari-harinya, (2) semua
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
23/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
11
kebutuhan dibantu oleh perawat, (3) penampilan pasien sakit berat, (4)pasien memerlukan observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam, (5)menggunakan selang NGT, menggunakan terapi intravena, pemakaianalat penghisap (suction ) dan kadang pasien dalam kondisigelisah/disorientasi
4) Intensive Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien dengan krisis ataukegagalan pada: (1). Sistem pernapasan, (2) Sistem hemodinamik, (3)Sistem syaraf pusat, (4) Sistem endokrin dan metabolic, (5) Overdosisobat, reaksi obat dan keracunan, (6) Sistem pembekuan darah, dan (7)Infeksi berat (sepsis)
c. Pengembangan profesional, merupakan kegiatan yang dilakukan tenaga
keperawatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan,seperti: Mengikuti pendidikan berkelanjutan, Pelatihan dalam bidangkeperawatan klinik, CNE ( continues Nursing Education ) dsb yangdibuktikan dengan sertifikat.
d. Memberikan bimbingan terhadap perawat klinik (PK) dibawahnya,merupakan kegiatan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatandan atau tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat PK diatasnya
terhadap PK dibawahnya, yang dibuktikan dengan format pembinaan danformat log book.
e. Menerima konsultasi PK dibawahnya, merupakan kegiatan konsultasidalam bidang pelayanan keperawatan, yang didokumentasikan padaformat pembinaan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh PK IV (empat)
f. Pelakukan penelitian, merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan,dan analisis data yang sistimatis untuk pengambilan kesimpulan yangobjektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan. contoh:penyelesaian masalah dengan mengunakan metode PSBH. PK wajibmelakukan kegiatan ini.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan klinik oleh KepalaRuangan, Supervisor Keperawatan dan Asesor.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
24/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
12
4. Pendokumentasian pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)keperawatan adalah suatu kegiatan pemberian atau pengumpulan bukti-buktidan keterangan pengelolaan kegiatan pemberikan kewenangan klinik (ClinicalPrivilege) terhadap tenaga keperawatan , sebagai suatu bahan untuk refleksikegiatan yang berfungsi sebagai alat evaluasi atau refleksi dari perencanaansampai implementasi kegiatan pemberikan kewenangan klinik (ClinicalPrivilege) keperawatan di Rumah Sakit. Dokumentasi kegiatan pemberikankewenangan klinik (Clinical Privilege) keperawatan di Rumah Sakit,didokumentasikan pada formulir penilaian (Appraisal) dalam rangkakewenangan klinis untuk Perawat, dan sebagai bukti formulir di simpan padafile masing-masing perawat.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
25/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
13
FORMULIR PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIKPERAWAT
FORMULIR : PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIK STAF
KEPERAWATAN
Nama Perawat yang dinilai:
.....................................
Penilaian ke: ................ Jenjang Karir:
PK .............Beri tanda ( ) pada nilai yang sesuai
PARAMETER SUB VARIABEL KRETERIA NILAI TOTAL
1 Melaksanakan praktekprofesional, etis, legaldan peka budaya
Aktif berusaha untuk memahami pandanganpasien dari beragam budaya
Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0
Aktif memberikan asuhan keperawatan yangrelevan dan peka untuk pasien
Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0
Menghargai perbedayaan budayaMemiliki pemahaman bahasan dapatmempengaruhi persepsi dan mempengaruhi
perilaku pencarian kesehatan seseorang.
Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3
Tidak pernah 0Memberikan asuhan keperawatan secaraholistik, komprehensif dengan memperhatikanlatar belakang budaya, keyakinan agama(spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilaibudaya yang spesifik dan ikatan kekerabatanyang dimiliki,
Sangat sering 10
Sering 5
Cukup sering 3
Tidak pernah 0
Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, danmempunyai keinginan untuk memperluaspengetahuan keragaman budaya.
Sangat sering 10Sering 5
Cukup sering 3Tidak pernah 0
Berkolaborasi dengan profesilain dalampemberian asuhan keperawatan yang amansecuai kebiasaan pasien
Sangat sering 10
Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0
2 Memberikan asuhankeperawatan berdasar tingkat ketergantunganpasien.Minimal careParsial careTotal careIntensive care
Mandiri sesuai dengan kewenangan klinik Sangat baik 10
Baik 8Cukup baik 6Kurang 4Sangat kurang 2
Dengan bantuan PK diatasnya sesuai dengankewenangan klinik
Sangat baik 10Baik 8Cukup baik 6Kurang 4Sangat kurang 2
3 Pengembanganprofesional
Mengikuti pendidikan berkelanjutan Melaksanakan 10Tidak melaksanakan 0
Pelatihan dalam bidang keperawatan klinik, CNE Melaksanakan 10Tidak melaksanakan 0
4 Memberikan bimbinganterhadap perawat klinik(PK) dibawahnya
Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0
5 Menerima konsultasi PKdibawahnya
Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0
6 Pelakukan penelitian Melaksanakan 10
Tidak melaksanakan 0
JUMLAH SKOR
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
26/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
14
LAMPIRAN 2
PANDUAN IMPLEMENTASI ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
KEPERAWATAN
A. PENDAHULUAN
Di dalam Pedoman Komite Keperawatan diuraikan bahwa tugas Subkomite etikdan disiplin adalah melakukan Sosialisasi Kode Etik Profesi Perawat; Melakukanpembinaan etik dan disiplin profesi; Melakukan Penegakan Disiplin ProfesiKeperawatan; merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran
disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhankeperawatan; Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atauclinical appointment (surat Penugasan Klinis); dan memberikan pertimbangandalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan
Di dalam penerapannya, aspek etik dan aspek disiplin sering merupakan hal yangsulit untuk dibedakan, bahkan di dalam praktek keperawatan sering dijumpaipermasalahan yang terkait dengan disiplin dianggap sebagai permasalahan etik.Di sisi lain, pada beberapa isue tertentu aspek etik sering tumpang-tindih denganaspek hukum, seperti pada informed consent, confidentiality, profesionalisme, dll.
Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secaraterencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanankeperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman danmendapat kepuasan.
Dalam rangka menjamin pelayanan yang humanistik terhadap masyarakatpenerima pelayanan asuhan keperawatan dan perawat sebagai pemberipelayanan di Rumah Sakit, PPNI telah menetapkan Kode Etik Perawat Indonesia.Kode etik ini mengatur hubungan perawat-klien, perawat-praktik, perawat-teman
sejawat, perawat-masyarakat, dan perawat-profesi.Pelanggaran etik profesi keperawatan dapat dikenai sanksi disiplin profesi dalambentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat, yaitu kewajiban menjalanipendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten), pencabutan haknyaberpraktik profesi. Keputusan terhadap permasalahan etik tidak ditujukan untukkepentingan peradilan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai bukti dipengadilan, kecuali atas perintah pengadilan sebagai bentuk permintaanketerangan saksi ahli.
Pelanggaran terhadap dimensi etik merupakan pelanggaran yang dilakukanterhadap kode etik (sebagai aturan internal profesi). Pada umumnya tidak
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
27/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
15
merupakan kesalahan tetapi kurang tepat atau baik-buruk. Penilaian danpenetapan sangsi dilakukan oleh majelis etik profesi. Sangsi yang dikenakanberkaitan dengan hak sebagai anggota organisasi profesi
Sementara itu, bentuk pelanggaran yang menimbulkan permasalahan sebagaiakibat dari pelanggaran seorang profesional perawat atas peraturan internalinstitusi tempat perawat tersebut bekerja, yang menyimpang terhadap apa yangdiharapkan akan dilakukan oleh perawat tersebut dengan pengetahuan danketrampilan yang seharusnya, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin profesi.Yang termasuk dalam pelanggaran disiplin antara lain pelanggaranaturan/ketentuan, kegagalan memenuhi standar/pedoman, suatu pekerjaandilakukan dengan benar tetapi tidak menuruti cara dan metode yang telahdisepakati. Sangsi yang dikenakan berupa kewenangan bekerja sampaipemberhentian sebagai profesi
Namun demikian di dalam melaksanakan pratik keperawatan para perawat seringkali menghadapi dilema etik yang pemecahannya perlu diidentifikasi secara hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Sanksi baik pelanggaran etik maupun pelanggaran disiplin dapat diputuskan olehkomite yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut(PPNI Komisariat Rumah Sakit / Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit / MKEKatau MKDK Tingkat Provinsi/Kab/Kota).
B. STRATEGI
1. Melakukan Sosialisasi kode etik keperawatan
Kode etik merupakan parameter bagi seluruh profesi termasuk perawat dalammembuat penilaian etis. Berbagai isu spesifik tentang etik banyak dibahasdikalangan kesehatan terutama yang terkait dengan pelayanan keperawatanseperti kepedulian perawat yang mencakup penolakan pasien terhadappengobatan, informed-consent, pemberhentian bantuan hidup dan jugakerahasiaan pasien. Dalam Standar Kinerja Profesional, disebutkan bahwakeputusan tindakan perawat atas nama klien ditentukan dengan cara yang etisartinya sesuai dengan norma, nilai budaya, dan idealisme profesi. Hal inisangat perlu diperhatikan oleh setiap perawat untuk menghindari adanyapelanggaran etika profesi karena pada prinsipnya pengabaian prinsip etikaprofesi merupakan pelanggaran kode etik.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
28/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
16
Oleh karena itu, seluruh perawat baik struktural maupun fungsional di seluruhunit layanan rumah sakit perlu mengetahui dan memahami mengenai kodeetik perawat Indonesia untuk menghindari terjadinya pelanggaran etik danhukum. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain :
a. Materi kode Etik Perawat Indonesiab. Menyusun jadwal Sosialisasi
c. Menyusun soal pre dan post test
d. Pelaporan hasil sosialisasi
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
Pembinaan etika keperawatan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Upaya pembinaan etika keperawatan tersebut dilakukan oleh Subkomite Etikdan Disiplin berkoordinasi dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik dan HukumRumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota untuk dapat menuntunseluruh perawat Indonesia agar dalam memberikan asuhan keperawatanberpedoman kepada Kode Etik Keperawatan Indonesia.
Pembinaan etik dapat dilakukan terhadap individu dan kelompok sesuaidengan dilema etik yang ditemukan.
Dalam melakukan pembinaan mekanisme yang diterapkan dapat dilakukan
secara terstruktur atau tidak terstruktur dan waktu yang digunakan untukpembinaan dapat terjadwal atau dilakukan secara insidentil sesuai dengankebutuhan dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Terstruktur
1) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan(Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pimpinan unit pelaksanapelayanan keperawatan dilakukan minimal dua kali setahun
2) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan(Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pelaksana keperawatan dilakukan
minimal satu kali setahun
3) Bagi setiap perawat yang baru masuk bekerja di rumah sakit diberikan
pembekalan tentang etika keperawatan dalam bentuk pelatihan.
4) Setiap mahasiswa keperawatan yang akan praktek lapangan harus
dibekali dengan pemahaman kode etik keperawatan oleh Komite
Keperawatan bekerja sama dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik danHukum Rumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota.
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
29/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
17
b. Tidak terstruktur
Sewaktu-waktu baik secara individu maupun berkelompok perawat akan
mendapatkan pembinaan sesuai dengan dilema etik yang ada.
Lingkup kegiatan pembinaan dan penyelesaian dilema etik keperawatan :
a. Pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik
b. Penyegaran yang ditujukan kepada seluruh perawat, seperti seminar
keperawatan tentang etika, telaah kasus etik,dan pelatihan keperawatan
tentang etika keperawatan
c. Penyelesaian dilema etika keperawatan
3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan
Yang dimaksud dengan penegakan disiplin profesi keperawatan adalahpenegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuankeperawatan dan ilmu terkait lainnya dalam melaksanaan pelayanankeperawatan yang harus diikuti oleh perawat.
Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaanpelanggaran disiplin profesi keperawatan oleh perawat dapat berupapelanggaran prosedur tetap, pengunaan obat dan alat kesehatan atasdelegasi dokter sesuai dengan stadar profesi berdasarkan ketetapan komitekeperawatan dan hal-hal lain yang oleh subkomite keperawatan sepatutnyadianggap menyangkut disiplin profesi keperawatan
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
30/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
18
LAMPIRAN 3
PANDUAN PENINGKATAN MUTU PROFESI
A. PENDAHULUAN
Kualitas pelayanan keperawatan/ kebidanan yang diberikan oleh tenagakeperawatan sangat ditentukan oleh semua aspek kompetensi tenagakeperawatan dalam melakukan penatalaksanaan asuhankeperawatan/kebidanan.
Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalianmutu profesi melalui :
1. Pemantauan kualitas melalui laporan pagi, presentasi kasus sulit, auditkeperawatan, journal reading/hasil riset.
2. Peningkatan kualitas tenaga keperawatan sebagai tindak lanjut terhadap “Gapanalisis pemantauan kualitas melalui “Pengembangan Profesionalberkelanjutan/CPD”.
B. STRATEGI
1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan berdasarkan area praktik
2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutanbagi perawat
3. Melakukan audit mutu profesi perawat
4. Memfasilitasi proses pendampingan perawat sesuai kebutuhan
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
31/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
19
APLIKASI KREDENSIALING PERAWAT
A. IDENTITAS PERAWAT
Nama Pemohon : ...................................................................................................
NIP : ...................................................................................................
Tanggal Lahir : .........../........../........... (tanggal/bulan/tahun)
Alamat : ...................................................................................................
...................................................................................................
Telepon : ......................................... HP : ..............................................
Email : ...................................................................................................
B. STATUS REGISTRASI
Nomor Registrasi : ..............................................................................
Nomor Ijazah : ..............................................................................
Nama Institusi Pendidikan : ..............................................................................
Tanggal Lulus : ..............................................................................
Kualifikasi Pendidikan : Diploma/Ners/ Spesialis.........................................
(coret yang tidak perlu)
Penjenjangan Karir : PK 0 / I / II / III / IV / V (coret yang tidak
perlu)
Nomor sertifikat kompetensi : ..............................................................................
Masa berlaku sampai : ........./........../........... (tanggal/bulan/tahun)
Form : K.1
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
32/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
20
C. STATUS KREDENSIALING YANG DIUSULKAN (Berikan cek list pada salah satu kotak)
Awal
Kenaikan tingkat
Pemulihan Kewenangan
....................................................
D. PRASYARAT KREDENSIALING
a. Apakah anda pernah dilakukan kredensialing sebelumnya? Jika Ya, tuliskankapan dilakukannya kredensialing terakhir.
Ya Tidak
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................
b. Apakah anda memiliki surat penugasan klinis yang menjelaskan kewenangan
klinis anda? Jika Ya, tuliskan tanggal penugasan klinis dan nomor suratpenugasan klinik.
Ya Tidak
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................
c. Apakah kewenangan klinis anda pernah :
• Dikurangi Ya Tidak
• Dibekukan Ya Tidak
• Dicabut Ya Tidak
Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
33/39
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
34/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
22
f. Tuliskan kewenangan klinis yang diusulkan beserta bukti-bukti pendukung(sesuai buku putih)
No Kewenangan Klinis Bukti Pendukung Keterangan
E. PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa segala hal yang tertulis di dalam dokumen ini adalahbenar adanya. Apabila di kemudian hari terbukti ada hal yang tidak benar makasaya bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan aturan hukumyang berlaku.
Tanda Tangan : ................................................................
Nama Jelas : ................................................................. (Tulis dengan huruf cetak)
Tanggal : ........./........../.......... (Tanggal/Bulan/Tahun)
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
35/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
23
RS...................................
PROSES KREDENSIALING
A. Identitas Perawat
Nama Perawat : .........................................................................................
Kualifikasi : PK 0/ I / II / III / IV / V
Tanggal : .........................................................................................
B. Identitas Tim Kredensialing
No Nama Kualifikasi Khusus/ Jabatan Bidang keahlian
1
2
3
dst
C. Daftar Kewenangan Klinik Yang Diusulkan
Kewenangan klinik diberikan kepada setiap perawat sesuai jenjang karir, perludilakukan kredensial terhadap kewenangan klinis untuk memperoleh penugasanklinik. Penugasan klinik yang diberikan dalam rangak memberikan asuhankeperawatan di RS …………………………. dengan keperawatan untuk memenuhikebutuhan dasar pasien dan keluarga yang terganggu karena sakit.
Proses kredensial dimulai dengan perawat jujur menggambarkan kemampuansaat ini dengan kriteria :
1 = Kompeten
2 = Dengan Supervisi
3 = Belum Kompetensi
Selanjutnya Mitra Bestari melakukan kredensial dengan metode assessmenkompetensi (jika perlu), review dan validasi dengan hasil :
1 = Berwenang Penuh
2 = Dengan Supervisi
3 = Bukan Kewenangan
Form : K.2
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
36/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
24
Selanjutnya rekomendasi dibuat terhadap setiap kewenangan klinis (CP) dengankriteria :
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
Kewenangan klinis perawat klinik : 0 / I / II / III / IV / V
Untuk keahlian keperawatan Dasar dan umum Bedah
Penyakit Dalam Emergensi/ Kritikal
Anak Maternitas
I. Pemenuhan Kebutuhan cairan dan elektrolit
NoDaftar Kewenangan Klinis yang
Diminta
Proses Kredensialing
Kemampuan
Saat ini
Review/Validasi
Rekomendasi
S TS
A
1
2
3
4
5
dst
Tindakan Mandiri
B Melakukan Tindakan Kolaborasi
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
37/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
25
C Melakukan Pendidikan Kesehatan
Ringkasan oleh Ketua Tim Kredensial/ Mitra Bestari :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
D. Rekomendasi
Rekomendasi :
…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………….…………………………………………………………….
Tim Kredensial/ Mitra Bestari :
Nama Tanda Tangan
1. …………… 1. …………….
2. ……………. 2. ……………..3. ……………. 3. ……………..
Catatan :
…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….
Perawat Klinik :
Nama : ………………
Tanda Tangan : ………………
Tanggal : ……./ ……../ 20……
E. Persetujuan
Ketua Sub Komite Kredensial
Nama : ....................................................................................................Tanda Tangan : ....................................................................................................Tanggal : ....................................................................................................
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
38/39
Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI
26
Form K.3
FORMULIR PERMOHONAN BANDING DOKUMEN KREDENSIAL
RUMAH SAKIT ....................................................................
Kepada YthKetua Komite Keperawatan RSdi tempat
Dengan ini saya mengajukan banding terhadap penetapan Komite Keperawatan RSpada permohonan kewenangan klinis saya dengan rincian sebagai berikut :
Nomor Dokumen : ...............................................................................
Tanggal Penetapan : ........./......../......... (Tanggal/Bulan/Tahun)
Kewenangan Klinis yang diminta (Tulis dengan huruf cetak) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dasar pengajuan banding adalah :
(Tulis dengan huruf cetak dan Harap melampirkan copy dokumen terkait)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Diisi oleh Penyelengg ara
Dokumen nomor :..............................................
-
8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015
39/39
27
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................
Demikian permohonan ini saya buat agar menjadi pertimbangan.
Tanda Tangan : ................................................................
Nama Jelas : ................................................................. (Tulis dengan huruf cetak)
Tanggal : ........./........../.......... (Tanggal/Bulan/Tahun)