draft juklak komite keperawatan juni 2015

Upload: antonius-agil

Post on 08-Jul-2018

267 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    1/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    DRAFT

    2013

    PETUNJUK PELAKSANAAN

    KOMITE KEPERAWATAN

    RUMAH SAKIT

    DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK

    DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

    KEMENTERIAN KESEHATAN RI

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    2/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dankarunia-Nya sehingga tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan

    Rumah Sakit. Petunjuk Pelaksaanini disusun bertujuan untuk memberikan arah dan

    panduan sehingga terlaksananya komite keperawatan di rumah sakit.

    Kualitas pelayanan keperawatan biasanya mengacu pada kemampuan perawat

    memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi keperawatan dan dapat

    diterima oleh pasien. Pelayanan keperawatan yang berkualitas menunjukankesempurnaan pelayanan dan akan menimbulkan kepuasan pasien. Upaya menjaga

    kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit tidak terlepas dari peran profesi

    keperawatan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas merupakan payung dari

    terjaminnya keselamatan pasien ( patient safety ).

    Dalam upaya menjaga mutu profesi keperawatan dibutuhkan sebuah wadah untuk

    mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang

    disebut dengan komite keperawatan. Mekanisme yang dilakukan komitekeperawatan adalah dengan melaksanakan kredensialing, penjagaan mutu profesi

    melalui pengembangan Continuing Professional Development  (CPD) dan audit

    keperawatan. Selain itu dilakukan pemeliharaan etika dan disiplin profesi

    keperawatan.

    Pembentukan komite keperawatan rumah sakit sangat dibutuhkan mengingat

    pentingnya mutu profesi keperawatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di

    rumah sakit. Terbentuknya komite keperawatan rumah sakit di perkuat dengan

    adanya Peraturan Kementerian Kesehatan No 49 tahun 2013. Oleh karena itu dalam

    penyelenggaraannya dibutuhkan sebuah buku mengenai petunjuk pelaksanaan

    komite keperawatan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite

    keperawatan di rumah sakit.

    Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

    telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk mendukung dan berperan serta dalam

    penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah Sakit dari awal

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    3/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    ii

    sampai terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal dan kebaikan bagi kita semua.

     Akhirnya dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah

    sakit diharapkan pelayanan keperawatan dapat lebih baik dan optimal.

    Jakarta, Oktober 2013Direktur Bina Pelayanan Keperawatandan Keteknisian Medik

    Suhartati,S.Kp.,M.Kes

    NIP 196007271985012001

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    4/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    iii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    TIM PENYUSUN

    DAFTAR LAMPIRAN

    BAB I PENDAHULUAN

    BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN

    BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE

    KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

     A. Pengorganisasian Komite Keperawatan

    B. Lingkup Kerja Komite Keperawatan

    BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN

    BAB V PENUTUP...............................................................................................

    LAMPIRAN.............................................................................................................

    DAFTAR PUSAKA...................................................................................................

    LAMPIRAN................................................................................................................

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    5/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    iv

    TIM PENYUSUN

    Didin Syaefudin, S.Kp., MARS

    Melinda Hasugian,S.Kp

    Desmawati,S.Kp.,MARS

    Sri Purwaningsih,S.Kp.,M.Kes

    Roswita Hasan,S.Kp.,M.Kep

    Sugih Asih,S.Kp.,M.Kep

    Sri Supami,S.Kp

    Rita Sekarsari,S.Kp.,MHSM

    Udur Helmina,S.Kp

    Donny Setiawan,S.Kep

    Prayetni,S.Kp.,M.Kes

    Dini Rahmadian,S.Kp.,MHSM

    Wiwi Triani,S.Kp.,MKMNs. Nia Ayu Suridaty,M.Kep.,Sp.Kep.MB

     Aderia Rintani,S.Kep.,Ners

    Prima Ardian,S.Kep.,Ners

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    6/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    v

    DAFTAR LAMPIRAN

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    7/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang

    paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan

    yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan

    kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah Sakit merupakan unit

    pelayanan kesehatan dari sistem kesehatan dan merupakan unsur strategis

    dilihat dari konteks jumlah biaya yang dikeluarkan, dimana sebagian besar dana

    kesehatan terserap dalam sektor perumah-sakitan, baik di negara maju maupun

    di negara berkembang. Pengelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif 

    merupakan syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberi pelayanan yang

    optimal.

    Pelayanan keperawatan merupakan subsistem dari sistem pelayanan yang ada

    di rumah sakit. Pelayanan keperawatan yang berkualitas didukung dengan

    implementasi asuhan keperawatan yang bermutu. Asuhan keperawatan yang

    bermutu merupakan asuhan yang diberikan kepada pasien, memenuhi standar dan kriteria profesi keperawatan, sesuai dengan standar biaya dan kualitas yang

    diharapkan rumah sakit serta mampu mencapai tingkat kepuasan dan

    memenuhi harapan pasien. Kualitas asuhan keperawatan sangat ditentukan

    oleh berbagai faktor antara lain kondisi pasien, pelayanan keperawatan

    termasuk tenaga keperawatan di dalamnya. Salah satu faktor yang harus

    diperhatikan dalam pengembangan rumah sakit adalah sumber daya manusia

    yang dimiliki oleh rumah sakit sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya

    pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan sumber 

    daya manusia yang terampil dan dapat bekerja secara optimal. Peranan sumber 

    daya manusia yang terbesar dalam rumah sakit adalah perawat, dimana kinerja

    perawat sangat dituntut keberadaannya

    Keperawatan adalah salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting

    dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah

    sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yangdiberikan kepada pasien oleh suatu tim multi disiplin termasuk tim keperawatan.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    8/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    2

    Profesi keperawatan merupakan hasil proses integral yang di bangun dari berbagai

    elemen yang terintegrasi. Profil keperawatan profesional adalah gambaran dan

    penampilan menyeluruh perawat dalam melakukan aktifitas keperawatan sesuai

    dengan kode etik keperawatan. Aktifitas keperawatan meliputi peran dan fungsi

    pemberian asuhan atau pelayanan keperawatan, praktik keperawatan, pengelolaan

    institusi keperawatan, pendidikan pasien (individu, keluarga dan masyarakat) dan

     juga keperawatan sebagai profesi dituntut semakin sadar akan kedudukan, peran

    dan tanggung jawabnya sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan

    bangsa melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Pembentukan

    sikap profesional ini dapat dibina dan ditumbuhkembangkan melalui proses

    kredensialing, penjagaan mutu profesi (pengembangan continuing professional

    development) dan pembinaan serta penyelesaian etik dan disiplin perawat.

    Berdasarkan hal di atas dibutuhkan sebuah wadah non-struktural Rumah Sakit yang

    mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme

    tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi dan

    pemeliharaan etika dan disiplin profesi yang disebut dengan komite keperawatan

    sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2013. Penyelenggaraankomite keperawatan harus didukung dari berbagai unsur mulai dari pimpinan rumah

    sakit sampai kepada perawat baik perawat manajer maupun perawat pelaksana.

    Dalam penyelenggaraan komite keperawatan embutuhkan sebuah acuan untuk

     jadikan sebagai panduan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan

    Rumah sakit. Diharapkan dengan adanyanya petunjuk pelaksanaan ini ,

    implementasi komite keperawatan di RS dapat berjalan dengan baik dan optimal

    sesuai dengan lingkup kerja masing - masing sub komite keperawatan yang adadidalamnya.

    B. Tujuan

    1. Tujuan Umum

    Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah Sakit

    dapat memberikan arah dan panduan sehingga terselenggaranya komitekeperawatan di rumah sakit

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    9/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    3

    2. Tujuan Khusus

    a. Adanya pengorganisasian pelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit

    b. Teridentifikasi lingkup kerja komite keperawatan

    c. Terlaksananya pembinaan komite keperawatan dan monitoring dan

    evaluasi terhadap penyelenggaraan komite keperawatan di rumah sakit

    C. Sistematika

    Sistematika penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan di Rumah

    Sakit sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN

     A.Latar BelakangB.Tujuan

    C.Sistematika

    BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN

    BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE

    KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

     A. Pengorganisasian Komite KeperawatanB. Lingkup Kerja Komite Keperawatan

    BAB IV PEMBINAAN KOMITE KEPERAWATAN DAN MONITORING

    EVALUASI

    BAB V PENUTUP

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    10/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    4

    BAB II

    PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN

    Komite Keperawatan Rumah Sakit merupakan wadah non-struktural rumah sakit

    yang dibentuk oleh Direktur/ Pimpinan RS melalui mekanisme yang disepakati dan

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan komite

    keperawatan RS bertujuan untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik agar mutu

    pelayanan keperawatan lebih terjamin dan terlindungi. Struktur dan kedudukan

    Komite Keperawatan dalam organisasi RS diadaptasi sesuai kelas RS. Sesuai

    kedudukannya, Komite Keperawatan RS memberikan pertimbangan strategis

    kepada Pimpinan/ Direktur RS dalam rangka peningkatan dan pengembangan

    pelayanan kesehatan di rumah sakit.

    Komite keperawatan RS sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Komite

    Keperawatan, Sekretaris Komite Keperawatan dan Subkomite. Keanggotaan komite

    keperawatan terdiri dari tenaga keperawatan yang penetapannya dilakukan oleh

    Pimpinan/ Direktur RS dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi,

    pengalaman kerja, reputasi dan perilaku. Direktur/ Pimpinan RS menetapkan

    kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan

    fungsi komite keperawatan. Rumah Sakit melalui Direktur/ Pimpinan RS

    menetapkan peraturan internal staf keperawatan untuk mengatur penyelenggaraan

    profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan. Peraturan

    internal staf keperawatan merupakan dasar hukum yang sah bagi Komite

    Keperawatan dan Direktur/Pimpinan RS dalam pengambilan keputusan tentang staf 

    keperawatan serta mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada

    Direktur/ Pimpinan RS tentang profesionalisme dengan keperawatan rumah sakit.Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan RS dengan

    mengacu pada peraturan internal korporasi serta perundang-undangan yang

    berlaku.

    Komite keperawatan RS berfungsi mempertahankan dan meningkatkan

    profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan

    mutu profesi melalui pengembangan profesional berkelanjutan serta pemeliharaanetika dan disiplin profesi. Komite Keperawatan memberikan jaminan kepada

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    11/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    5

    Pimpinan/ Direktur rumah sakit bahwa tenaga keperawatan memiliki kompetensi

    kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika

    profesinya. Komite Keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan

    Kepala Bidang Keperawatan/ Direktur Keperawatan serta saling memberikan

    masukan tentang perkembangan profesi keperawatan di rumah sakit.

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Keperawatan dapat dibantu oleh

    panitia Adhoc . Panitia Adhoc dibentuk berdasarkan kebutuhan rumah sakit melalui

    usulan Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur/ Pimpinan rumah

    sakit. Panitia  Adhoc  terdiri dari Mitra Bestari sesuai disiplin/ spesifikasi dan

    peminatan tenaga keperawatan yang dapat berasal dari rumah sakit lain, organisasi

    profesi perawat, dan/ atau institusi pendidikan keperawatan.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    12/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    0

    BAB III

    PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN

    RUMAH SAKIT

    A. Pengorganisasian Komite Keperawatan

    Pengorganisasian komite keperawatan melaksanakan kredensial struktur 

    organisasi komite keperawatan sebagai berikut :

    Skema 1.1Struktur Organisasi Komite Keperawatan

    B. Lingkup Kerja Komite KeperawatanStruktur dalam komite keperawatan memiliki tugas dan fungsi masing - masing

    sesuai dengan lingkup kerja. Lingkup kerja komite keperawatan dijelaskan

    sebagai berikut :

    1. Ketua Komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan

    Skema 2.1Lingkup Kerja Ketua komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan

    KETUA

    Sub Komite

    Kredensialing

    Sub Komite

    Mutu Profesi

    Mitra Bestari

    Sub Komite

    Etik Displin

    Sekretaris

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    13/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    1

    Lingkup kerja ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite

    keperawatan dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.1

    a. InputBeberapa perangkat pendukung yang harus disiapkan sebagai input

    dalam pelaksanaan tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan

    ketua sub komite keperawatan adalah visi misi RS, rencana strategi

    rumah sakit, kebijakan baik eksternal dan internal rumah sakit

    (Permenkes 49 tahun 2013, SK struktur organisasi komite

    keperawatan,dll), profil perawat terdiri dari jumlah dan kualifikasi,

    petunjuk pelaksanaan komite keperawatan dan anggaran untukpelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit.

    b. Proses

    Tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite

    keperawatan adalah melaksanakan fungsi - fungsi manajemen yaitu

    perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan dan

    pengendalian.1) Perencanaan

    a) Menyusun Renstra komite keperawatan yang mengacu pada

    Renstra rumah sakit

    b) Menyusun pedoman - pedoman/ SPO yang dibutuhkan untuk

    setiap sub komite keperawatan.

    2) Pengorganisasian

    a) Menyusun struktur komite keperawatan

    b) Menyusun uraian tugas untuk sub komite keperawatan

    kredensialing, sub komite mutu profesi dan sub komite etik dan

    disiplin

    c) Menyusun indikator kinerja individu (IKI) dan indikator kinerja unit

    untuk sub komite keperawatan kredensialing, sub komite mutu

    profesi dan sub komite etik dan disiplin

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    14/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    2

    d) Menyelenggarakan rapat secara rutin untuk berkoordinasi dengan

    ketua/ anggota sub komite keperawatan kredensialing, sub komite

    mutu profesi dan sub komite etik dan disiplin

    3) Ketenagaan

    a) Menyusun anggaran dan jadwal untuk pelatihan, seminar dan

    workshop dalam memperkuat kemampuan tim komite

    keperawatan

    b) Menyusun jadwal rutin untuk penyelenggaraan kegiatan capacity

    building sebagai upaya dalam membangun tim kerja

    c) Memberikan penghargaan kepada ketua/ anggota sub komite

    keperawatan yang berprestasi

    4) Pengarahan

    a) Memberikan pengarahan dalam menjalankan tugas sebagai

    seorang pimpinan dalam komite keperawatan/ sub komite

    keperawatan

    b) Melakukan koordinasi dengan ketua sub komite keperawatan/

    anggota komite keperawatan

    c) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan

    uraian tugas, IKI dan IKU.

    5) Pengendalian

    a) Menyusun perangkat mutu komite keperawatan seperti

    pembentukan tim mutu komite keperawatan, draft SK untuk tim

    mutu komite keperawatan dan instrumen.

    b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan jadwal

    yang telah ditentukan

    c) Mengumpulkan berbagai data dan referensi berdasarkan evidencebased practice (EBP).

    c. Output :

    Komite keperawatan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk

    menjamin perawat yang berkompeten dalam memberikan asuhan

    keperawatan kepada pasien.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    15/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    3

    2. Sub Komite Keperawatan Kredensialing

    Skema 2.2Lingkup Kerja Sub Komite Kredensialing

    Lingkup kerja sub komite kredensialing dapat dijelaskan sebagai berikut

    berdasarkan skema 2.2

    a. Input

    Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) mengajukan proses

    kredensialing untuk mendapatkan atau pemulihan kewenangan klinik

    b. Proses

    1) Menetapkan kewenangan klinik dengan buku putih oleh mitra bestari

    yang dilakukan dengan beberapa metode antara lain review,

    asesmen (dilakukan apabila diperlukan terutama pada perawat klinik

    IV dan V yang memiliki kompetensi tingkat advance) dan portfolio

    2) Membuat rekomendasi kewenangan klinik untuk perawat klinik

    kompeten yang telah dinyatakan lulus kredensialing dengan

    ditujukan kepada direktur utama rumah sakit

    3) Menyerahkan kewenangan klinik ke bidang keperawatan untuk

    dijadikan dasar dalam menyusun uraian tugas perawat klinik yang

    telah dilakukan kredensialing

    4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewenangan klinik

    yang telah diberikan kepada perawat klinik kompeten

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    16/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    4

    5) Membuat rekomendasi pemulihan kewenangan klinik

    6) Menyusun laporan untuk setiap pelaksanaan proses kredensialing

    c. Output

    Proses kredensialing dilakukan agar setiap perawat kompeten memiliki

    kewenangan klinik.

    3. Sub Komite Keperawatan Mutu Profesi

    Skema 2.3Lingkup Kerja Sub Komite Mutu Profesi

    Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut

    berdasarkan skema 2.3

    a. Input

    Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) dengan kewenangan klinik

    yang telah memiliki uraian tugas dan indikator kinerja individu (IKI)sesuai dengan kewenangan klinik yang telah didapatkan

    b. Proses

    1) Menyusun continuing professional development  (CPD) berdasarkan

    gap/ kesenjangan hasil kredensialing dan teknologi yang

    berkembang sehingga membutuhkan kompetensi yang baru

    2) Melakukan audit profesi dengan membahas kasus/ isu yang terkait

    dengan peningkatan profesionalisme perawat.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    17/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    5

    3) Melakukan pendampingan sebagai preseptor/ mentor kepada

    perawat klinik kompeten yang membutuhkan dengan mitra bestari

    4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan

    c. Output

    Kompetensi pada perawat klinik sesuai dengan kebutuhan pelayanan

    keperawatan rumah sakit.

    4. Sub Komite Keperawatan Etik dan Disiplin

    Skema 2.3Lingkup Kerja Sub Komite Etik dan Disiplin

    Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut

    berdasarkan skema 2.4a. Input

    Perawat klinik mengalami masalah etik disiplin dalam memberikan

    pelayanan keperawatan dan dilaporkan ke direksi atau pihak

    manajemen SDM

    b. Proses

    1) Melakukan pembinaan etik yang dilakukan terhadap individu atau

    kelompok sesuai dengan masalah etik disiplin yang ditemukan

    seperti pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik, penyegaran

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    18/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    6

    yang ditujukan kepada seluruh perawat seperti seminar 

    keperawatan tentang etika, telaah kasus etik dan pelatihan

    keperawatan tentang etika keperawatan

    2) Menyelesaikan etik disiplin yang dihadapi oleh perawat klinik dengan

    cara Identifikasi kasus-kasus pelanggaran kode etik keperawatan,

    pengambilan keputusan etik, memberikan sanksi pelanggaran kode

    etik dan melakukan monitoring pembinaan etika keperawatan

    3) Melakukan pencabutan kewenangan klinik apabila diperlukan sesuai

    dengan masalah etik disiplin yang dilakukan

    4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan

    c. Output

    Perawat klinik memiliki nilai moral dan perilaku etik disiplin

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    19/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    7

    BAB IV

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN

    Pembinaan Komite Keperawatan RS diarahkan pada peningkatan kinerja KomiteKeperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan serta

    keselamatan pasien di Rumah Sakit. Pembinaan dan pengawasan Komite

    Keperawatan RS mencakup :

    1. Dokumen rencana kerja dan anggaran Komite Keperawatan

    2. Dokumen manajemen mutu pelaksanaan Kommite Keperawatan

    3. Sistem dan program Kredensial tenaga keperawatan

    4. Sistem dan program peningkatan mutu profesi5. Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin profesi

    Langkah strategi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komite

    Keperawatan RS meliputi :

    1. Menetapkan tujuan pembinaan dan pengawasan

    2. Merumuskan lingkup dan sasaran pembinaan dan pengawasan

    3. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan4. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan antara lain:

    a. Advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis

    b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan

    c. monitoring dan evaluasi

    5. Memberikan umpan balik hasil pembinaan dan pengawasan

    6. Melakukan perbaikan, peningkatan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi

    7. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pembinaan dan pengawasan

    8. Merekomendasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada manajemen

    rumah sakit

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    20/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    8

    BAB V

    PENUTUP

    Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Komite Keperawatan Rumah Sakit sebagai

    pedoman pelaksanaan, agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

    Juklak ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada dimasing-masing

    rumah sakit. Diharapkan kepada komite keperawatan rumah sakit dapat

    mempergunakan juklak ini dengan baik dan berkontribusi dalam seluruh proses,

    sehingga tujuan akhir dari program ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    21/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    9

    LAMPIRAN 1

    PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS KEPERAWATAN

     A. KETENTUAN UMUM

    Kredensial adalah suatu proses evaluasi terhadap perawat untuk menentukankelayakan diberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)

    Clinical Appraisal (Telaah Keprofesian) ditinjau dari :

    1. Knowledge (Pengetahuan)2. Skill (Ketrampilan)

    3. Kompetensi AttitudeYang bersangkutan dibidang keahlian profesinya.

    Clinical Appointment  (surat penugasan), diberikan dari Direktur kepada yangbersangkutan untuk melaksanakan kegiatan profesinya dalam ruang lingkup pelayanan,pendidikan dan penelitian keperawatan

    Kewenangan Klinik (Clinical Privilege) merupakan kewenangan yang diberikan kepadaperawat oleh pimpinan RS untuk dapat memberikan pelayanan dan asuhankeperawatan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Keperawatan yang ditetapkandengan Keputusan pimpinan RS untuk periode tertentu

    Pemberian kewenangan klinik (Clinical Privilege) diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakitberdasar masukan dari Ketua Komite Keperawatan. Kewenangan Klinik tersebutdipergunakan selama perawat bekerja memberikan pelayanan, pendidikan danmelakukan penelitian keperawatan di RS dan diperpanjang kembali sesuai masaberakhirnya.

    B. TATA CARA

    1. Penerimaan masukan dari perawat ahli, dalam pemberian kewenangan klinik(Clinical Privilege) atas dasar kesesuaian dengan standar profesi, Standar 

    pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga keperawatan terkait, dan suratpenugasan dari Pimpinan Rumah Sakit

    2. Komite Keperawatan memberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)berdasarkan surat rekomendasi hasil proses Kredensial, masukan dariPerawat Ahli, standar pendidikan dan sertifikat kompetensi, dalam perinciansebagai berikut:

    a. Melaksanakan praktek profesional, etis, legal dan peka budaya

    1) Praktek profesional, etis, legal dan peka budaya, merupakan sebuahproses pemberian pelayanan professional secara terus–menerus

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    22/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    10

    untuk mencapai kemampuan untuk bekerja efektif didalam kontekbudaya pasien (baik secara indivudu, keluarga dan masyarakat).Karakteristik dari tenaga keperawatan yang memiliki kompetensipeka budaya, adalah:

    2) Aktif berusaha untuk memahami pandangan pasien dari beragambudaya

    3) Aktif memberikan asuhan keperawatan yang relevan dan peka untukpasien

    4) Menghargai perbedayaan budaya

    5) Memiliki pemahaman bahasan dapat mempengaruhi persepsi danmempengaruhi perilaku pencarian kesehatan seseorang.

    6) Memberikan asuhan keperawatan secara holistik, komprehensif dengan memperhatikan latar belakang budaya, keyakinan agama(spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai budaya yang spesifikdan ikatan kekerabatan yang dimiliki,

    7) Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, dan mempunyai keinginanuntuk memperluas pengetahuan keragaman budaya.

    8) Berkolaborasi dengan profesilain dalam pemberian asuhankeperawatan yang aman sesuai kebiasaan pasien.

    b. Memberikan asuhan keperawatan berdasar tingkat ketergantungan pasien,dengan klasifikasi sebagai berikut:

    1) Minimal care , kriteria pada klasifikasi ini pasien : (1) dapat melakukankebersihan diri, mandi, ganti pakaian, makan, minum secara mandiri,(2) penampilan pasien secara umum baik, (3) tidak ada reaksiemosional. (4) pasien perlu diawasi ketika melakukan

    ambulasi/gerakan. (5) pasien perlu dilakukan observasi setiap shift, dan(6) pengobatan minimal.

    2) Parsial Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) memerlukanbantuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, eliminasidan kebersihan diri, memonitor tanda-tanda vital, memeriksa produksiurine, kelancaran drainase (infus), bantuan dalam pendidikankesehatan serta persiapan pengobatan, (2) fungsi organ fisiologis, (3)status emosional ringan,

    3) Total Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) tidak dapatmelakukan sendiri dalam kebutuhan sehari-harinya, (2) semua

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    23/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    11

    kebutuhan dibantu oleh perawat, (3) penampilan pasien sakit berat, (4)pasien memerlukan observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam, (5)menggunakan selang NGT, menggunakan terapi intravena, pemakaianalat penghisap (suction ) dan kadang pasien dalam kondisigelisah/disorientasi

    4) Intensive Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien dengan krisis ataukegagalan pada: (1). Sistem pernapasan, (2) Sistem hemodinamik, (3)Sistem syaraf pusat, (4) Sistem endokrin dan metabolic, (5) Overdosisobat, reaksi obat dan keracunan, (6) Sistem pembekuan darah, dan (7)Infeksi berat (sepsis)

    c. Pengembangan profesional, merupakan kegiatan yang dilakukan tenaga

    keperawatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan,seperti: Mengikuti pendidikan berkelanjutan, Pelatihan dalam bidangkeperawatan klinik, CNE ( continues Nursing Education ) dsb yangdibuktikan dengan sertifikat.

    d. Memberikan bimbingan terhadap perawat klinik (PK) dibawahnya,merupakan kegiatan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatandan atau tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat PK diatasnya

    terhadap PK dibawahnya, yang dibuktikan dengan format pembinaan danformat log book.

    e. Menerima konsultasi PK dibawahnya, merupakan kegiatan konsultasidalam bidang pelayanan keperawatan, yang didokumentasikan padaformat pembinaan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh PK IV (empat)

    f. Pelakukan penelitian, merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan,dan analisis data yang sistimatis untuk pengambilan kesimpulan yangobjektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan. contoh:penyelesaian masalah dengan mengunakan metode PSBH. PK wajibmelakukan kegiatan ini.

    3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan klinik oleh KepalaRuangan, Supervisor Keperawatan dan Asesor.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    24/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    12

    4. Pendokumentasian pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege)keperawatan adalah suatu kegiatan pemberian atau pengumpulan bukti-buktidan keterangan pengelolaan kegiatan pemberikan kewenangan klinik (ClinicalPrivilege) terhadap tenaga keperawatan , sebagai suatu bahan untuk refleksikegiatan yang berfungsi sebagai alat evaluasi atau refleksi dari perencanaansampai implementasi kegiatan pemberikan kewenangan klinik (ClinicalPrivilege) keperawatan di Rumah Sakit. Dokumentasi kegiatan pemberikankewenangan klinik (Clinical Privilege) keperawatan di Rumah Sakit,didokumentasikan pada formulir penilaian (Appraisal) dalam rangkakewenangan klinis untuk Perawat, dan sebagai bukti formulir di simpan padafile masing-masing perawat.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    25/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    13

    FORMULIR PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIKPERAWAT

    FORMULIR : PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIK STAF

    KEPERAWATAN

    Nama Perawat yang dinilai:

    .....................................

    Penilaian ke: ................ Jenjang Karir:

    PK .............Beri tanda ( ) pada nilai yang sesuai

    PARAMETER SUB VARIABEL KRETERIA NILAI TOTAL

    1 Melaksanakan praktekprofesional, etis, legaldan peka budaya

     Aktif berusaha untuk memahami pandanganpasien dari beragam budaya

    Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0

     Aktif memberikan asuhan keperawatan yangrelevan dan peka untuk pasien

    Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0

    Menghargai perbedayaan budayaMemiliki pemahaman bahasan dapatmempengaruhi persepsi dan mempengaruhi

    perilaku pencarian kesehatan seseorang.

    Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3

    Tidak pernah 0Memberikan asuhan keperawatan secaraholistik, komprehensif dengan memperhatikanlatar belakang budaya, keyakinan agama(spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilaibudaya yang spesifik dan ikatan kekerabatanyang dimiliki,

    Sangat sering 10

    Sering 5

    Cukup sering 3

    Tidak pernah 0

    Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, danmempunyai keinginan untuk memperluaspengetahuan keragaman budaya.

    Sangat sering 10Sering 5

    Cukup sering 3Tidak pernah 0

    Berkolaborasi dengan profesilain dalampemberian asuhan keperawatan yang amansecuai kebiasaan pasien

    Sangat sering 10

    Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0

    2 Memberikan asuhankeperawatan berdasar tingkat ketergantunganpasien.Minimal careParsial careTotal careIntensive care

    Mandiri sesuai dengan kewenangan klinik Sangat baik 10

    Baik 8Cukup baik 6Kurang 4Sangat kurang 2

    Dengan bantuan PK diatasnya sesuai dengankewenangan klinik

    Sangat baik 10Baik 8Cukup baik 6Kurang 4Sangat kurang 2

    3 Pengembanganprofesional

    Mengikuti pendidikan berkelanjutan Melaksanakan 10Tidak melaksanakan 0

    Pelatihan dalam bidang keperawatan klinik, CNE Melaksanakan 10Tidak melaksanakan 0

    4 Memberikan bimbinganterhadap perawat klinik(PK) dibawahnya

    Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0

    5 Menerima konsultasi PKdibawahnya

    Sangat sering 10Sering 5Cukup sering 3Tidak pernah 0

    6 Pelakukan penelitian Melaksanakan 10

    Tidak melaksanakan 0

    JUMLAH SKOR

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    26/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    14

    LAMPIRAN 2

    PANDUAN IMPLEMENTASI ETIK DAN DISIPLIN PROFESI

    KEPERAWATAN

     A. PENDAHULUAN

    Di dalam Pedoman Komite Keperawatan diuraikan bahwa tugas Subkomite etikdan disiplin adalah melakukan Sosialisasi Kode Etik Profesi Perawat; Melakukanpembinaan etik dan disiplin profesi; Melakukan Penegakan Disiplin ProfesiKeperawatan; merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran

    disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhankeperawatan; Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atauclinical appointment (surat Penugasan Klinis); dan memberikan pertimbangandalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan

    Di dalam penerapannya, aspek etik dan aspek disiplin sering merupakan hal yangsulit untuk dibedakan, bahkan di dalam praktek keperawatan sering dijumpaipermasalahan yang terkait dengan disiplin dianggap sebagai permasalahan etik.Di sisi lain, pada beberapa isue tertentu aspek etik sering tumpang-tindih denganaspek hukum, seperti pada informed consent, confidentiality, profesionalisme, dll.

    Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secaraterencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanankeperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman danmendapat kepuasan.

    Dalam rangka menjamin pelayanan yang humanistik terhadap masyarakatpenerima pelayanan asuhan keperawatan dan perawat sebagai pemberipelayanan di Rumah Sakit, PPNI telah menetapkan Kode Etik Perawat Indonesia.Kode etik ini mengatur hubungan perawat-klien, perawat-praktik, perawat-teman

    sejawat, perawat-masyarakat, dan perawat-profesi.Pelanggaran etik profesi keperawatan dapat dikenai sanksi disiplin profesi dalambentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat, yaitu kewajiban menjalanipendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten), pencabutan haknyaberpraktik profesi. Keputusan terhadap permasalahan etik tidak ditujukan untukkepentingan peradilan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai bukti dipengadilan, kecuali atas perintah pengadilan sebagai bentuk permintaanketerangan saksi ahli.

    Pelanggaran terhadap dimensi etik merupakan pelanggaran yang dilakukanterhadap kode etik (sebagai aturan internal profesi). Pada umumnya tidak

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    27/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    15

    merupakan kesalahan tetapi kurang tepat atau baik-buruk. Penilaian danpenetapan sangsi dilakukan oleh majelis etik profesi. Sangsi yang dikenakanberkaitan dengan hak sebagai anggota organisasi profesi

    Sementara itu, bentuk pelanggaran yang menimbulkan permasalahan sebagaiakibat dari pelanggaran seorang profesional perawat atas peraturan internalinstitusi tempat perawat tersebut bekerja, yang menyimpang terhadap apa yangdiharapkan akan dilakukan oleh perawat tersebut dengan pengetahuan danketrampilan yang seharusnya, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin profesi.Yang termasuk dalam pelanggaran disiplin antara lain pelanggaranaturan/ketentuan, kegagalan memenuhi standar/pedoman, suatu pekerjaandilakukan dengan benar tetapi tidak menuruti cara dan metode yang telahdisepakati. Sangsi yang dikenakan berupa kewenangan bekerja sampaipemberhentian sebagai profesi

    Namun demikian di dalam melaksanakan pratik keperawatan para perawat seringkali menghadapi dilema etik yang pemecahannya perlu diidentifikasi secara hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

    Sanksi baik pelanggaran etik maupun pelanggaran disiplin dapat diputuskan olehkomite yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut(PPNI Komisariat Rumah Sakit / Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit / MKEKatau MKDK Tingkat Provinsi/Kab/Kota).

    B. STRATEGI

    1. Melakukan Sosialisasi kode etik keperawatan

    Kode etik merupakan parameter bagi seluruh profesi termasuk perawat dalammembuat penilaian etis. Berbagai isu spesifik tentang etik banyak dibahasdikalangan kesehatan terutama yang terkait dengan pelayanan keperawatanseperti kepedulian perawat yang mencakup penolakan pasien terhadappengobatan, informed-consent, pemberhentian bantuan hidup dan jugakerahasiaan pasien. Dalam Standar Kinerja Profesional, disebutkan bahwakeputusan tindakan perawat atas nama klien ditentukan dengan cara yang etisartinya sesuai dengan norma, nilai budaya, dan idealisme profesi. Hal inisangat perlu diperhatikan oleh setiap perawat untuk menghindari adanyapelanggaran etika profesi karena pada prinsipnya pengabaian prinsip etikaprofesi merupakan pelanggaran kode etik.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    28/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    16

    Oleh karena itu, seluruh perawat baik struktural maupun fungsional di seluruhunit layanan rumah sakit perlu mengetahui dan memahami mengenai kodeetik perawat Indonesia untuk menghindari terjadinya pelanggaran etik danhukum. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain :

    a. Materi kode Etik Perawat Indonesiab. Menyusun jadwal Sosialisasi

    c. Menyusun soal pre dan post test

    d. Pelaporan hasil sosialisasi

    2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

    Pembinaan etika keperawatan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

    Upaya pembinaan etika keperawatan tersebut dilakukan oleh Subkomite Etikdan Disiplin berkoordinasi dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik dan HukumRumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota untuk dapat menuntunseluruh perawat Indonesia agar dalam memberikan asuhan keperawatanberpedoman kepada Kode Etik Keperawatan Indonesia.

    Pembinaan etik dapat dilakukan terhadap individu dan kelompok sesuaidengan dilema etik yang ditemukan.

    Dalam melakukan pembinaan mekanisme yang diterapkan dapat dilakukan

    secara terstruktur atau tidak terstruktur dan waktu yang digunakan untukpembinaan dapat terjadwal atau dilakukan secara insidentil sesuai dengankebutuhan dengan penjelasan sebagai berikut :

    a. Terstruktur 

    1) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan(Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pimpinan unit pelaksanapelayanan keperawatan dilakukan minimal dua kali setahun

    2) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan(Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pelaksana keperawatan dilakukan

    minimal satu kali setahun

    3) Bagi setiap perawat yang baru masuk bekerja di rumah sakit diberikan

    pembekalan tentang etika keperawatan dalam bentuk pelatihan.

    4) Setiap mahasiswa keperawatan yang akan praktek lapangan harus

    dibekali dengan pemahaman kode etik keperawatan oleh Komite

    Keperawatan bekerja sama dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik danHukum Rumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota.

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    29/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    17

    b. Tidak terstruktur 

    Sewaktu-waktu baik secara individu maupun berkelompok perawat akan

    mendapatkan pembinaan sesuai dengan dilema etik yang ada.

    Lingkup kegiatan pembinaan dan penyelesaian dilema etik keperawatan :

    a. Pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik

    b. Penyegaran yang ditujukan kepada seluruh perawat, seperti seminar 

    keperawatan tentang etika, telaah kasus etik,dan pelatihan keperawatan

    tentang etika keperawatan

    c. Penyelesaian dilema etika keperawatan

    3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan

    Yang dimaksud dengan penegakan disiplin profesi keperawatan adalahpenegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuankeperawatan dan ilmu terkait lainnya dalam melaksanaan pelayanankeperawatan yang harus diikuti oleh perawat.

    Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaanpelanggaran disiplin profesi keperawatan oleh perawat dapat berupapelanggaran prosedur tetap, pengunaan obat dan alat kesehatan atasdelegasi dokter sesuai dengan stadar profesi berdasarkan ketetapan komitekeperawatan dan hal-hal lain yang oleh subkomite keperawatan sepatutnyadianggap menyangkut disiplin profesi keperawatan

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    30/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    18

    LAMPIRAN 3

    PANDUAN PENINGKATAN MUTU PROFESI

     A. PENDAHULUAN

    Kualitas pelayanan keperawatan/ kebidanan yang diberikan oleh tenagakeperawatan sangat ditentukan oleh semua aspek kompetensi tenagakeperawatan dalam melakukan penatalaksanaan asuhankeperawatan/kebidanan.

    Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalianmutu profesi melalui :

    1. Pemantauan kualitas melalui laporan pagi, presentasi kasus sulit, auditkeperawatan, journal reading/hasil riset.

    2. Peningkatan kualitas tenaga keperawatan sebagai tindak lanjut terhadap “Gapanalisis pemantauan kualitas melalui “Pengembangan Profesionalberkelanjutan/CPD”.

    B. STRATEGI

    1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan berdasarkan area praktik

    2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutanbagi perawat

    3. Melakukan audit mutu profesi perawat

    4. Memfasilitasi proses pendampingan perawat sesuai kebutuhan

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    31/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    19

    APLIKASI KREDENSIALING PERAWAT

    A. IDENTITAS PERAWAT

    Nama Pemohon : ...................................................................................................

    NIP : ...................................................................................................

    Tanggal Lahir : .........../........../........... (tanggal/bulan/tahun)

     Alamat : ...................................................................................................

    ...................................................................................................

    Telepon : ......................................... HP : ..............................................

    Email : ...................................................................................................

    B. STATUS REGISTRASI

    Nomor Registrasi : ..............................................................................

    Nomor Ijazah : ..............................................................................

    Nama Institusi Pendidikan : ..............................................................................

    Tanggal Lulus : ..............................................................................

    Kualifikasi Pendidikan : Diploma/Ners/ Spesialis.........................................

    (coret yang tidak perlu)

    Penjenjangan Karir : PK 0 / I / II / III / IV / V (coret yang tidak 

     perlu)

    Nomor sertifikat kompetensi : ..............................................................................

    Masa berlaku sampai : ........./........../........... (tanggal/bulan/tahun)

    Form : K.1

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    32/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    20

    C. STATUS KREDENSIALING YANG DIUSULKAN (Berikan cek list pada salah satu kotak)

     Awal

    Kenaikan tingkat

    Pemulihan Kewenangan

    ....................................................

    D. PRASYARAT KREDENSIALING

    a. Apakah anda pernah dilakukan kredensialing sebelumnya? Jika Ya, tuliskankapan dilakukannya kredensialing terakhir.

    Ya   Tidak

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

    b.  Apakah anda memiliki surat penugasan klinis yang menjelaskan kewenangan

    klinis anda? Jika Ya, tuliskan tanggal penugasan klinis dan nomor suratpenugasan klinik.

    Ya   Tidak

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

    c. Apakah kewenangan klinis anda pernah :

    • Dikurangi   Ya   Tidak

    • Dibekukan   Ya   Tidak

    • Dicabut   Ya   Tidak

    Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    33/39

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    34/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    22

    f. Tuliskan kewenangan klinis yang diusulkan beserta bukti-bukti pendukung(sesuai buku putih)

    No Kewenangan Klinis Bukti Pendukung Keterangan

    E. PERNYATAAN

    Saya menyatakan bahwa segala hal yang tertulis di dalam dokumen ini adalahbenar adanya. Apabila di kemudian hari terbukti ada hal yang tidak benar makasaya bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan aturan hukumyang berlaku.

    Tanda Tangan : ................................................................

    Nama Jelas : ................................................................. (Tulis dengan huruf cetak)

    Tanggal : ........./........../.......... (Tanggal/Bulan/Tahun)

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    35/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    23

    RS...................................

    PROSES KREDENSIALING

    A. Identitas Perawat

    Nama Perawat : .........................................................................................

    Kualifikasi : PK 0/ I / II / III / IV / V

    Tanggal : .........................................................................................

    B. Identitas Tim Kredensialing

    No Nama Kualifikasi Khusus/ Jabatan Bidang keahlian

    1

    2

    3

    dst

    C. Daftar Kewenangan Klinik Yang Diusulkan

    Kewenangan klinik diberikan kepada setiap perawat sesuai jenjang karir, perludilakukan kredensial terhadap kewenangan klinis untuk memperoleh penugasanklinik. Penugasan klinik yang diberikan dalam rangak memberikan asuhankeperawatan di RS …………………………. dengan keperawatan untuk memenuhikebutuhan dasar pasien dan keluarga yang terganggu karena sakit.

    Proses kredensial dimulai dengan perawat jujur menggambarkan kemampuansaat ini dengan kriteria :

    1 = Kompeten

    2 = Dengan Supervisi

    3 = Belum Kompetensi

    Selanjutnya Mitra Bestari melakukan kredensial dengan metode assessmenkompetensi (jika perlu), review dan validasi dengan hasil :

    1 = Berwenang Penuh

    2 = Dengan Supervisi

    3 = Bukan Kewenangan

    Form : K.2

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    36/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    24

    Selanjutnya rekomendasi dibuat terhadap setiap kewenangan klinis (CP) dengankriteria :

    S = Setuju

    TS = Tidak Setuju

    Kewenangan klinis perawat klinik : 0 / I / II / III / IV / V

    Untuk keahlian keperawatan Dasar dan umum   Bedah

    Penyakit Dalam   Emergensi/ Kritikal

     Anak   Maternitas

    I. Pemenuhan Kebutuhan cairan dan elektrolit

    NoDaftar Kewenangan Klinis yang

    Diminta

    Proses Kredensialing

    Kemampuan

    Saat ini

    Review/Validasi

    Rekomendasi

    S TS

    A

    1

    2

    3

    4

    5

    dst

    Tindakan Mandiri

    B Melakukan Tindakan Kolaborasi

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    37/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    25

    C Melakukan Pendidikan Kesehatan

    Ringkasan oleh Ketua Tim Kredensial/ Mitra Bestari :

    ..................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................

    D. Rekomendasi

    Rekomendasi :

    …………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….

    …………………………………………………………….…………………………………………………………….

    Tim Kredensial/ Mitra Bestari :

    Nama Tanda Tangan

    1. …………… 1. …………….

    2. ……………. 2. ……………..3. ……………. 3. ……………..

    Catatan :

    …………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….

    Perawat Klinik :

    Nama : ………………

    Tanda Tangan : ………………

    Tanggal : ……./ ……../ 20……

    E. Persetujuan

    Ketua Sub Komite Kredensial

    Nama : ....................................................................................................Tanda Tangan : ....................................................................................................Tanggal : ....................................................................................................

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    38/39

    Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

    26

    Form K.3

    FORMULIR PERMOHONAN BANDING DOKUMEN KREDENSIAL

    RUMAH SAKIT ....................................................................

    Kepada YthKetua Komite Keperawatan RSdi tempat

    Dengan ini saya mengajukan banding terhadap penetapan Komite Keperawatan RSpada permohonan kewenangan klinis saya dengan rincian sebagai berikut :

    Nomor Dokumen : ...............................................................................

    Tanggal Penetapan : ........./......../......... (Tanggal/Bulan/Tahun)

    Kewenangan Klinis yang diminta (Tulis dengan huruf cetak) :

    ..................................................................................................................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................

    Dasar pengajuan banding adalah :

    (Tulis dengan huruf cetak dan Harap melampirkan copy dokumen terkait)

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................................................................................................................................

    Diisi oleh Penyelengg ara 

    Dokumen nomor :..............................................

  • 8/19/2019 Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

    39/39

    27

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    ............................................................................................................

    Demikian permohonan ini saya buat agar menjadi pertimbangan.

    Tanda Tangan : ................................................................

    Nama Jelas : ................................................................. (Tulis dengan huruf cetak)

    Tanggal : ........./........../.......... (Tanggal/Bulan/Tahun)