Masa Persidangan

Tahun Sidang Rapat ke Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Sifat

Tempat

Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Anggota hadir Hadir Mitra

NAMA ANGGOTA :

1. Ir. H.A. Rahman Syagaff 2. Ors. H.M. Syarfi Hutauruk 3. Ir. H. Rendhy A.L., MBA 4. Abdullah Azwar Anas 5. M. Nasir Djamil, S.Ag

47

RISALAH RAPAT PROSES P!EMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENT ANG PENAT AAN RU ANG

2006-2007

Rapat Dengar Pendapat Umum Kamis, 1 September 2006 09.00 WIB - Selesai Terbuka

Ruang Rapat Komisi V (KK - V Gd. Nusantara DPR RI)

JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta DR. H.A. Rahman Syagaff Ora. Hani Yuliasih Mendapatkan Masukan dal:am rangka Proses Pembahasan RUU tentang Penataan Ruang 43 dari 50 orang Anggota. Pengelola Jati Luhur

6. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS 7. H. Andiwahab Dt. Majokayo, SM. HK 8. Mahadi Sinambela 9. Ors. Kahar Muzakir 10. Ors. H. Sulaeman Effendi 11. Ors. H. Riswan Tony DK 12. Ors. Enggartiasto Lukita 13. Ir. H. Soeharsojo 14. Dr. H.M. Markum Singodimejo 15. Hasanuddin Murad, SH 16. HM. Malkan Amin 17. Suryana 18. Ors. H. Sumaryoto 19. L. Soepomo SW.

ARSIP D

PR RI

20. Imam Soeroso 21. Ida Bagus Nugroho, SH 22. Ir. H. Heri Akhmadi 23. Nusyirwan Soejono 24. Ors. Ben Vincent Ojeharu, MM 25. Willem M. Tutuarima, SH 26. H. Romzi Niham, S.IP 27. Ors. HBT. Achda 28. H. Rusnain Yahya 29. Ora. Lela Maryana Mukti 30. Teuku Riefky Harsya 31. Maruahal Silalahi 32. Ir. H. Hussein Abdul Aziz, MT 33. Ir. H. Roestanto Wahidi 0, MM 34. E.E. Mangindaan, SE, S. IP 35. Ir. Tjatur Sapto Edy, MT 36. Ir. Cecep Rukmana, MM 37. Hj. Nidalia Ojohansyah Makki 38. Ir. Afni Achmad 39. Ir. Abdul Hadi Ojamal, MM 40. Ors. H.M. Oachlan Chudori 41. H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSI. 42. H. Ali Mubarak, Amd, Par. 43. Ors. H.M. Arsa Suthisna, MM 44. Ir. Abdul Hakim, MM 45. Syamsu Hila! 46. Ir. Wahyudin Munawir 47. Ors. H. Moh. Oarus Agap 48. Ny. Etha Bula 49. L. Gede Syamsul Mujahidin, SE

Pastor Saut M. Hasibua

48

ARSIP D

PR RI

49

MC:

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh, Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang kami hormati puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmatnya pada hari ini akan berlangsung acara pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan beserta ja.iarannya, hadirin, mengambil acara kata pengantar Ketua Tim, Sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat, kedua diialog dan tanya jawab c;lan untuk terakhir penyerahan cendramata, untuk itu kami persilahkan untuk mengambil acara kata pengantar dari Ketua Tim, kami persilakan.

KETUA RAPAT :

Bismillahirohmanirrohim, Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Alhamdulillahirobbil Alamiin Assolatuwassalamu Alalanbiyaiwal Mursalin Wa Ala Aalihi Wasohbihi Ajmain. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, bapak-bapak pejabat sipil maupun militer, rekan­rekan pimpinan DPRD Propinsi dan dari Perguruan Tinggi dari ITB dan dari yang lain sudah pak ya, dari ITB.

Hadirin sekalian, kita ucapkan syukur Kehadirat llahi Robbi sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dan tentu kami berterima kasih pada pak Wakil Gubernur para hadirin sekalian atas diterimanya kita ditempat ini, kita kan ga menduga kalau, ya hadirin sekalian ini barangkali pertemuan kita yang terakhir pak, setelah kunjungan kita di berbagai tempat dan ada satu tim lagi yang sekarang kita bagi dua yang ke Banten dan Lampung sekalian, seperti yang kami sampaikan draft yang kami sampaikan didalam Rancangan Undang-Undang tontang Penataan Ruang dan ini kita akan mengganti sebetulnya kalau lebih dari merevisi sebetulnya atau merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, sebelumnya kami sampaikan juga kepada hadirin sekalian perlu kami perkenalkan pak Gubernur pak Wakil Gubernur temen-temen anggota pansus penataan ruang dari berbagai komisi dan dari berbagai hampir dari seluruh fraksi ada disini, dari ujung kiri dulu, maaf langsung aja pak ga kelihatan soalnya.

F.PG (DR. H.M. MARKUM SINGODlMEJO) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Markuf Singosibejo dari Fraksi Golkar, DAPIL VII Jawa Timur, terima kasih.

F.PDl·P (IDE BAGUS NUGROHO) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Ide Bagus Uke dari Fraksi POI Perjuangan komisi V, DAPIL Jawa Timur, terima kasih.

F-PG ( SULAEMAN EFENDI ) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Sulaeman Efendi Fraksi Golkar dari komisi II Daerah pemilihan Propinsi Bengkulu, terima kasih, Ass. wr.wb.

F-PG (DR. H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Bomer Pasaribu dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan, maaf ini saya lagi batuk, daerah Pemilihan Sumatera Utara Ill, komisi IV dan Pimpinan Badan Legislasi DPR, terima kasih.

F· PARTAI DEMOKRAT (MARWA SILALAHI) :

Terima kasih, pagi pagi pak, nama saya Marwa Silalahi dari Fraksi Partai Demokrat Pemilihan Daerah Sumatera Utara Ill, komisi IV, terima kasih.

ARSIP D

PR RI

50

F-PG (IR. H. SOEHARSOJO) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Suharsoyo dari Daerah Pemilihan V, Jawa Tengah tugaskan dikomisi V dan tetap di Golkar, Wass.wr.wb.

F·PKS (SYAMSU HILAL) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Syamsu Hilal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi IV, Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Kota Bandung Cimahi.

F-PBB (DRS. H. MUHAMMAD DARUS AGAP) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya H. Muhammad Sagaf dari Sumatera Selatan Partai Bulan Bintang, di Komisi V dan Anggota Badan Kehormatan DPR, yang baru ini menertibkan DPR, terima kasih.

F.PDIP (NUSYIRWAN SOEJONO) :

Selamat pagi Nusirwan dari Komisi V Daerah Pemilihan Jawa Tengah, masih dan tidak pernah akan minggat jadi tetap di PDI Perjuangan pak, terima kasih.

F-PKB (AZWAR ANAS) :

Terima kasih, Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, selamat pagi nama saya Azwar Anas dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Ill Jawa Timur, di Komisi V. terima kasih, ya PKB satu dua sama saja pak, Golkar ini konflik ga selesai-selesai kalau PKB kan selesai karna Golkar kan ga sabar dalam berkonflik, PKB kan sabar.

F-PPP (RAHMAN SEGAF) :

PKB konflik ada yang di PPP pak, Rahman Segaf dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Bekasi dan Depok, Komisi V.

F· PAN (IR. AFNI AHMAD) :

Terima kasih, Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Afni Ahmad dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan II OKI, Jakarta Selatan dan barat Komisi V, terima kasih.

F-PKS (IR. ABDUL HAKIM, MM) :

Terima kasih, Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Abdul Hakim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera asal Daerah Pemilihan Lampung II Komisi V, terima kasih. Ass.wr.wb

F-PKS ( IR. WAHYUDIN MUNAWIR) :

Hatur nuhun, Wahyudin Munawir, mengerti kan, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Sumedang Majalengka Subang, di Komisi VII, tiatur nuhun, ass. wr.wb.

F-PKB (DRS. H.M. DAHLAN KHUDOR~ ) :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, saya Dahlan Khudori FKB dari Daerah Pemilihan X Garut, Kota Bandung eh Kabupaten Tasik dan Kata Tasik dari Komisi X, terima kasih, Ass.wr.wb.

ARSIP D

PR RI

51

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih pak Dirjen Penataan Ruang, yang punya gawe saya cuma b~ntu beliau saja pak tapi dikawal terus pak, kemana kita selalu dikawal terus sama beliau. kemarin beliau di Bandung eh di Banten ya, kita perlu beri penghargaan yang luar biasa kepada pak Dirjen dan, boleh deh asal jangan jadi Gubernur Jawa Barat saja, nga apa-apa.

Terima kasih pak Wakil Gubernur pertama dalam kesempatan ini kami pernah memberikan selamat kepada pak Wakil Gubernur sebagai pak Lukman yang sekarang terpilih kembali menjadi ketua Pimpinan Wilayah dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kedua pak, kita juga memberikan selamat kepada pak sabanas sebagai Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, jadi ke pak Lukman yang menyiapkan SK-nya itu saya pak, jadi rekan-rekan sekalian perlu kami sampaikan pada bapak Wakil Gubernur kita sejak bulan pebuari menyempurnakan ilmu ini walaupun kita anggap RUU yang disampaikan pemerintah ini sudah cukup bagus, tetapi ternyata ketika kita uji public, rapat kerja dan sebagainya hal ini luar biasa masukan dari berbagai kelompok masyarakat ada, saya berharap sesungguhnya dari para pelaksana dan pemantau penataan ruang yang ini, justru bisa memberikan penyempurnaan RUU termasuk dari Jawa Barat dan kota kota besar di Jawa Barat sekaligus menjadi penyangga Metropolitan OKI Jakarta, kenapa kami memilih Jawa Barat ini agak terakhir untuk ini tentu ketika dari berbagai kesempatan itu kami menganggap bahwa kota kota di jawa barat bandung kota bandung misalnya selama ini daerah daerah ini menjadi kiblat pak, jadi ada upaya untuk memindahkan kota Bandung kedaerah daerah lain misalnya memfotocopy segala macam pak, pada hal sesunggunya hal ini dari segi penataan ruang banyak sekali masalah ya, yang kemarin dari pak Bupati menyampaikan beberapa hal yang tentu itu semua menjadi masalah-masalah penataan ruang kita rumuskan ini menyempurnakan, kita berharap ketika saat ini begitu banyak bencana-bencana banjir lainnya yang ini menjadi konsen buat kita agar menjadi pola yang penting bahkan hari kemarin dari pagi hingga sore kita keliling di llapangan, ini pelajaran yang berharga bu at kita pak, terutama misalnya soal di kota baru yang kemudian yang terakhir di Bossa kemarin.

Jadi ternyata kita baru menyadari persoalan-persoalan itu persoalan penataan ruang mungkin persoalan penataan ruang bahkan kami diskusi dengan kebetulan dengan petugas hotel yang berpakaian rapi itu soal penataan ruang juga kenapa rekan rekan sekalian ini penting justru ini didalam draft rancangan undang-undang kita. Kalau kita keluar dari hotel kita tidak bisa membedakan apakah ini Bandung apakah ini Jakarta apakah ini Singapura gitu, barang kali kita bisa merasakan disini enaknya Bandung seperti Paris Pan Java, karena memang dingin banyak pohon-pohon sekarang sudah pohon-pohon beton semua isinya sepanjang jalan ini, begitu pun soal misalnya berkaitan dengan soal budaya setempat ini menjadi konsen penataan ruang, kita baru bisa mengatakan ini salah satu yang sering dikritik dari teman teman termasuk dari temen­temen ITB bahwa pelaksanaan penataan ruang selama ini yang terjadi adalah meminggirkan kebudayaan kebudayaan dan setempat, kalau di Bali kita satu satunya saya lihat di Propinsi yang kita merasakan Kata Bali, itulah Bali, itu di Bali pak menurut saya, ketika kita ke Bandara itu kelihatan ada ukiran-ukiran Bali, diambut dengan tari-tarian bali segala macam bahkan disana ternyata ada sebuah Peraturan Daerah Perda Namer 3 yang sudah disempurnakan dua kali, itu tentang identitas dan budaya Bali, jadi orang bikin rumah disana pak tidak akan diijinkan kalau desainnya tidak menampilkan identitas Bali, pun begitu kalau kita datang ke hotel petugasnya itu, itu petugas yang berseragam Bali bahkan dia sedikit bisa apa berbahasa Bali kalau itu kita temukan di Jawa Barat ini luar biasa ini kaya kita bisa melakukan itu gituloh, dan tidak harus menunggu menurut saya RUU penataan ruang itu jadi, kalu itu bisa di Perdakan saya kira luar biasa karena apa ternyata kami diskusi kemudian dengan, ya kesimpulannya bahwa penataan ruang ini juga menyangkut nasionalis dan kebanggaan kita sebagai bangsa indonesia sebagai bangsa besar disini dan itu kalau diakui penataan ruang itu terkait dalam soal apa namanya soal bukan soal revolusi soal apa ini ya soal inilah apa namanya legalitas bangsa kita itu, sebagai ya inilah Indonesia identitas bangsa, jadi pak Wakil Gubernur saya . beharap kalaupun peserta sekalian di Jawa Barat ini walaupun mungkin terlambat RUU ini sampai ke tangan bapak, saya berharap ini baru memulai kesaya kita mulai dan kemudian kita tunggu penyempurnaannya sampai bulan oktober ini kita masih menunggu bisa menunggu dari masyarakat jadi mulai November kita

ARSIP D

PR RI

52

barangkali kita akan melakukan perumusan secara defensive dari daftar isian masalah yang ada sehingga akhir tahun harapan kita untuk bisa kita serahkan sebagai undang-undang, belum lagi soal-soal lain saya kira nanti kita beri kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk pemaparan kita dengerin baik baik ada kawan-kawan barangkali sedikit yang bertanya soal penataan ruang disini berkaitan dengan pendalaman, ini penting bukan karena kita hanya ingin seked.ar diskusi tetapi betul-betul untuk kita memberikan rumusan yagn final dan bermanfaat bagi kita bagi masyarakat bagi bangsa dan negara ini untuk generasi menandang khususnya bagi anak cucu kita, terima kasih, Ass. wr.wb.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Baik, Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, yagn saya hormati bapak lnsyinur H. Rahman Segaf ini teman saya kebetulan di Bekasi, jadi kebetulan saja ini pak tidak sengaja ya, pas berkunjung kebetulan saya yang menerimanya.

Sebagai Ketua tim Panitia Khusus DPR RI mengenai penataan ruang ini para Anggota Pansus dari beberapa Komisi ya gabungan disini, pak Dirjen, bapak dan ibu sekalian khususnya dari pihak Eksekutif Pemerintahan khusus Jawa Barat. Pertama-tama ijinkan saya menyampaikan permohonan maaf pak Gubernur hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan secara pribadi karena itu beliau meminta saya untuk menerima bapak-bapak dan ibu-ibu pada ketempat yang sama ini.

Saya didampingi oleh beberapa staff saya dikiri kanan saya ada orang-orang pintar yang satu Kepala Sekretaris Daerah dan pak Dirjen orang Kanwil dulunya sekarang sudah diserahkan pada Daerah di Sekda yaitu pak Teguh Bapeda dan pak Alex dan pak Sumiran, selanjutnya saya mohon dari tim saya dari Eksekutif saya mohon juga untuk memperkenalkan diri dari mulai sisi kiri sebelah situ sampai kesebelah kanan, silakan dari sini pak yang sana dulu.

SARMILI PERWAKILAN ITS :

Terima kasih, kami dari ITS pak, mewakili rektor ITS juga ada Tim Dasen disini , makasih, saya Sarmili Pak.

TAUFIK HIDAYAT PERWAKILAN ITB: Saya Taufik Hidayat dari ITS dan juga Kepala Obsevator.

DENI DJUANDA PERWAKILAN ITB :

Terima kasih, nama saya Deni Djuanda dari ITS, sebgrai Anggota Tim disini dan Licen Officer untuk Pemda Jawa Barat, makasih.

PUJI RAHARTO TIM GUBERNUR :

Nama saya Puji Raharto saya Mantan Kepala Observatorium Bossa periode 1999-2004 dan sekarang saya ikut bergabung di Bossa makasih.

KADIR DINAS BINA MARGA :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Kadir saya dari Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat.

IAN MUL YANADINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN :

Nama saya Ian Mulyana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Jawa Barat.

ARSIP D

PR RI

53

SUMIRAN BAPEDA :

Saya dari Bapeda Propinsi Jawa Barat, Sumiran pak, makasih.

ALEX SWAMSEMANA SEKDA :

Saya Alex Swamsemana Sekertaris Daerah Propinsi Jawa Barat, makasih.

HIDAYAT DINAS PERKEBUNAN : Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Hidayat dari Dinas

Perkebunan Bogar.

MUHAMMAD RIDWAN DINAS PERHUTANAN :

Saya Muhamad Ridwan dari Dinas Perhutanan Propinsi Jawa Barat, terima kasih.

DIAN SANTIKA PERWAKILAN UNBIM :

Saya Dian Santika dari Universitas Bina Mukti beserta dua orang Dekan Fakultas Teknik dan Kepala BPN.

MUMU MAHMUD DINAS PERHUTANAN :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Mumu Mahmud dari Dinas Perhutanan Propinsi Jawa Barat, terima kasih.

ASEP ABDI TIM GUBERNUR :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, banyak Asep di jawa barat, Asep Abdi pak, terima kasih.

KOHAR TIM GUBERNUR :

Nama saya Kohar Kepala Biro Dekonsekuensi dan tugas pembantuan.

TANTON TIM GUBERNUR :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, nama saya Tanton Bagian Perundang­Undangan.

-----------------------------------------------TI DA K J ELA 8-------------------------------------------------------

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Baiklah pak ketua tim saya kira yang paling penting adalah dialog barangkali untuk bisa diskusi disini banyak para pakar dari ITB dari UNPAD kemudian juga ada stat saya yang memang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang soal penataan ruang ini kita akan diskusi.

Bapak dan ibu sekalian pada tanggal 1 juni 2006 yang lalu saya sudah menyampaikan semacam ini kepada Pansus saya sampaikan juga ada masalah-masalah besar yang kita hadapi termasuk juga termasuk juga pendapat Pemda Propinsi yang sudah diserahkan dalam bentuk perfect semacam ini, hari ini kalau memang ada semacam pendalaman lagi atau memang ada materi-materi baru, saya kira kita akan sampaikan dalam bentuk yang baru kepada bapak-bapak sekalian nanti dalam bentuk tertulis, yang kedua mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pansus kepada kami terdiri dari 22 pertanyaan saya kira sudah dijawab, tentu saja normative jawabannya

ARSIP D

PR RI

54

tapi yang paling focus adalah ada pertanyaan dari bapak yang pada hari ini juga ada .staf kami yang bisa kita diskusikan bersama.

Bapak ibu sekalian problem besar memang tadi pak, :saya kira berbagai permasalahan yang kalau kita diskusi di Daerah tentu saja berawal dari regulasi yang banyak tertinggal pak, Undang-Undang Namer 32 yang baru yang mengatur tentang Daerah sebetulnya adalah bukanlah belas kasihan dari Pemerintahan Pusat atau Presiden, otonomi adalah amanat dari Undang­Undang Dasar, karena kewenangan Pusat itu hanya 6 masalah, masalah Fiscal, masalah Keamanan, masalah Hubungan Luar Negeri, masalah Peradilan dan agama, diluar itu sebenarnya regulasi harus mulai menyesuaikan Undang-Undang Namer 32, kita ada masalah sekarang soal jalan tol investasi yang tidak selesai karena regulasinya berada di Pusat, soal pertanahan juga dikeluarkan Keppres baru namer 10, yang itu juga ditarik oleh Pusat, promosi juga ditarik dan sebagainya, banyak regulasi-regulasi lama termasuk penataan ruan ini, yang kaitannya dengan Undang-Undang 32 sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, itu belum dijabarkan secara sepenuhnya, kewenangan juga demikian kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten kota yang mengatur tentang pusat dari berbagai hal yang berkaitan denan problem­problem di daerah termasuk tata ruang ini memang sepenuhnya belum ada regulasi yang kuat.

Hari ini saya bersyukur Ketua Tim sudah berkunjung lagi dan barangkali bisa diskusi semuanya, jadi bahwa persoalan penataan ruang ini yang sebetulnya kalau masalah mentiasarnya ruang itu adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, pada proses pemanfaatan dan pengendalian ini adalah yang sangat sangat banyak get nya antara dengan perencanaan pemanfaatan dan pengenadalian.

Jawa Barat adalah sebuah Propinsi yang jumlah penduduknya 40 juta pak, jadi problemnya tadi pak Sagaf bercerita apa bedanya sih antara kami dengan Kata yang lainnya, Kata Bandung memang di desain oleh belanda hanya untuk 600 ribu, tapi sekarang sudah dihuni 4 juta orang, semua para Jendral punya rumah di Bandung pak, ngga ada yang nyuruh pak, para Bupati disuruh diluar Jawa juga banyak yang tinggal disini, yang sekolah juga numplak disini, yang dagang juga numpuk disini, mobil juga berubntun dating kesini, ruangnya segitu-gitu itu, infrastruktur itu aja sisa-sisa itu semuanya, kita tidak mungkin hitam putih untuk mendesain sebuah desain baru yang waktu di Komisi VIII kan kita dulu Bandung lautan api kan ngga mungkin, Bandung Utara yang menjadi konflik juga perdebatan temyata juga perdebatan antara kami dengan kota, ambil contoh yang terakhir misalnya kita membuat keputusan Gubernur status quo untuk Bandung Utara tapi juga ternyata juga bikin lokasi juga dikeluarkan karna memang kewenangnanya berada di Kabupaten Kata untuk pengendalian tata ruang ini sudah keluar banyak termasuk tadi yang Bossa itu, jadi sekarang kalau dipertanyakan kepada kami, apakah pihak Propinsi mampu mengendalikan tata ruang harusnya jawabanya iya, tapi ketika ditanyakan senjata apa yang digunakan tidak ada, perubahan tata ruang di Bandung Utara eh di Kata Bandung itu ada perdebatan dengan kita, Bapeda sudah mendesain kepada kami ada 84 masalah yagn harus diselesaikan kalau anda mau merubah tata ruang, kita ke Jakarta semua, kita minta ke Dirjen Tata Ruang untuk minta edvice Pemda kota lari ke Depdagri, Depdagri mengatakan no problem selesai aja, diberi Perdakan pak, jadi kalau begitu buat apa kami jadi Pemerintahan di Tingkat Propinsi sebagai Wakil Pemerintahan Pusat kalau kewenanganya sudah terpangkas, jadi artinya kalau Undang-Undang ini mau dilahirkan bagi kewenangan yang tegas beri kepada kami senjata, kami senang, sekarang ada ga ngga ada.

Jadi soal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang itu sebetulnya · adalah bagaimana kita merencanakan desain dengan bagus tadi juga tentu saya dalam artinya ada ruang strategis masalah di Jawa Barat itu ada 8 di Pamempek, yang berubah menjadi tempat kami, saya pernah marah pak di Lapan, Lapan itu tahun 1965, 1967 adalah satu institusi Pemerintah yang menjadi satu kebangsaan nasional dan peluncuran roket kedua setelah Jepang, setelah itu kemudian saya lihat pagarnya sudah tidak ada lahannya sudah di sewakan oleh Lapan, kegiatan seperti biasa saya katakan mau saya ambil saja itu, baru setelah llapor ke Jakarta ada pemagaran ada aktivitas dan kemarin peluncuran, jadi ruang-ruang strategis di Jawa Barat banyak sekali pak, ada Lapan dan IPB ada ruang pendidikan, tentara, sisko TNI, Sesko Abri, Bossa dan lain-lain sebagainya, tapi itu juga memang dalam tata ruang nasional belum begitu terjamin, karena itu

ARSIP D

PR RI

55

Pemda Garut misalnya sampai hari ini menggugat agar Pamempek Lapan itu sebaiknya jadi tempat wisata saja karna tidak ada aktifitasnya, itukan pantainya sama dengan sanur pak rapi luar biasa, jadi bapak-bapak sekalian kembali ke masalah hal-hal dasar mengenai tata ruang ini kuncinya adalah saya, bagaimana kita merencanakan denga tugas mana yang berkaitan dengan ruang strategi nasional, ruang strategi kewilayahan regional, dan ruang daerah setelah itu bagaimana kita memanfaatkannya dan setelah itu pengendalian, pengendalian itu dibagi dengan tegas mana yang diberikan kepada kabupaten kota denga semua proses perijinannya, dimana letak kewenangan propinsi kalu dulu ada zona tertentu propinsi bisa mengeluarkan ijin lokasi sekarang tidak, ngga ada ya berapa luasnya ngga ada ya semuanya menjadi problemnya nanti kalau Bandung Utara di Bekasi dj Bogar terjadi ada pemukiman yang bernuansa etnis dari RRC ada yang dari Amerika Latin bahkan apa namanya seperti itu arsitekturnya kaya begitu semuanya perijinannya itu semuanya di Kabupaten Kata pak, kalau kami diminta oleh pak Menteri KLH juga untuk menyelesaikan masalah sungai ciliwung yang kejakarta menjadi racun karena rnemang dipinggir sungainya di kota Depok Bogar dan seterusnya itu berjejer pabrik pabrik diterjen, pabrik kimia dan sebaginya itu, bukan kami yang mengeluarkan semuanya dari kabupaten kota inilah persolanya pak Ketua Tim, saya kira saya memohon agar Undang-Undang ini membagi kewenangan yang tegas untuk tingkat tingkat. Daerah termasuk pada kami agar kami kalau katakanlah diminta untuk melakukan pertanggung jawaban kami juga memang diberikan senjatanya untuk melakukan.

Saudara sekalian konflik-konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang di Daerah Daerah jua berkaitan dengan kewenangan kami, saya kira juga saya mengusulkan juga agar segera dibuat Undang-Undang mengenai pertanahan atau per-Agrariaan ini adalah masalah kewenangan Daerah bukan kewenangan Pusat lagi sekarang para Gubernur akan mengajukan yudicial review mungkin soal Kepmen atau Keppres nomor 10 ini karena kewenangan pertanahan berada di Pusat, jadi kalau perijinan membuat Sertifikat, HGB dan sebaginya tidak di Pemda pak, itu di instrument Pusat dan itu juga berkaitan dengan pemanfaatan ruang jadi kalau memang mau komprehensip Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Pertanahan juga harus diatur dan diselesaikan di Daerah, ijin penggunaan lahan 25 tahun, misalnya kemudian diperpanjang dengan apa 25 tahun kedepan dan itu harus baru harganya, NJO- nya dan sebagainya itu semuanya tidak di Pemda semuanya di di lnstrumen Pertanahan PTPN.

Demikian juga di Daerah itu juga ada lnstitusi lnstitusi Nasional, seperti BUMN, di Jawa Barat ada PTPN Lapan dia memiliki lahan yan!~ luar biasa besarnya, sebetulnya Pemda Jawa Barat ngga punya lahan sebesar PTPN Lapan pak, PTPN Lapan itu hampir semuanya dari Banten sampai ujung Jawa Barat itu memiliki lahan besar luar biasa dan dia tersendiri, demikian juga Perhutani menguasai hutan Banten dan seterusnya itu juga ada di instrument dan sebagainya,

itu sebetulnya saudaara-saudara sekalian bagaimana kami diberi kewenangan yang tegas dan jelas dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan, dan yang terakhir ini mengendalikan ini tanpa itu sebetulnya kita akan berat, kasus kota Bandung saja kami sudah tidak mampu di tengah Kata dimana lbukota Propinsi, berbuat banyak kepada Kotanya tidak, kadang­kadang menjadi konflik bagi kami, ditingkat Pusat juga siapa yang memberikan kewenangan apakah Departemen Dalam Negeri atau Departemen PU, Departemen PU punya pak Dirjen, pak Dirjen Tata Ruang tapi di Depdagri jug a ada Direktur, tetapi pendapatan jug a tidak sama kalau Advicenya kepada kami.

Kasus yang paling paling aktual adalah soal perubahan tata ruang kota Bandung dimana antara pihak Propinsi dan Kata konflik soal Bandung Utara kami kami kalah karena memang Kata Bandung mendapatkan Advice tidak ada masalah dari Depdagri padahal kami minta Edvice, jadi Dirjen tata ruang yang mungkin pendapatannya sama dengan kita soal penetapan Bandung Utara termasuk sampai ke Bossanya dan sebagainya. Penggunaan atau pemanfaatan ruang juga berdekatan dengan masalah masalah sangsi kita pak tapi mungkin berkaitan dengan pertanahan ini pak kalau kita lihat dari misalnya Purwakarta sampai ke Bandung kita lewat jalan tol sebelah kiri kanan itu ada lahan Perhutani yang sudah beralih fungsi menjadi miliknya swasta kalau saya Perhutani dulunya yang sud ah di tapi tidak dimanfaatkan dan itu sud ah .berlangsung lama, siapa yang harus memberikan sangsi kepada mereka kalau lahan dalam waktu yang cukup panjang

ARSIP D

PR RI

56

tidak dimanfaatkan misalnya oleh swasta tapi tidak ada di kami tidak ada di kami kewenangannya untuk memberikan sangsi itu dan waktu dikeluarkan juga untuk apa yang kita juga ngga tau, jadi juga banyak kaitanya undang-undang ini memang dengan Undang-Undang lain saya kira termasuk juga dengan Undang-Undang Pertanahan kalau tanah itu dimiliki oleh seseorang dengan luas yang cukup besar 3000 sampai 2000 hektar dalam waktu yang cukup panjang, bagaimana tindakan kita semuanya apa kita biarkan itu semua, tidak produktif dan dan saya kira saya juga sama pak sama berpendapat bahwa sebetulnya harus dimanfaatrkan dan pengendalinya siapa, demikian juga saya kira di lahan-lahan yang milik BUMN, apakah Perkebunan, apakah Pertanian, itu juga siapa yang berwenang, ambil kasus contoh, di PTPN Lapan itu ada lahan yang ketinggiannya itu diatas 700 diatas permukaan air laut di Oaerah Selatan, itu kemudian oleh PTPN Lapan, ada PTPN Lapan ga, tidak ada, PTPN Lapan menggunakan lahan itu untuk kepentingan apa Pabrik kentang yang dikontrakkan kepada swasta sekarang 5 milyar, Gubernur mengatakan itu bukan tempatnya untuk kentang, karena disitu adalah komunitas teh yang bisa dikembangkan, tapi apa kewenangan kami berulang-ulang yang terjadi adalah konflik dengan PTPN Lapan tadi, saya kira di Perhutani juga ada tambang ada ekploitasi luar biasa ada marmer itu punya Perhutani juga di seberang sebagian, dan ini memang banyak pemanfaatan, pengendalian itu berkaitan dengan instrument-instrumen yang harus diberikan kepada Oaerah.

Kita juga ingin adla standarisasi mengenai namenklatur kawasan-kawasan dan mekanisme pembentukan maupun pengusulan kawasan denga memperhatikan masukan dari Oaerah, saya kira bukan hanya soal-soal budaya, saal-saal nomenklatur dan kawasan-kawasan yang berkaitan dengan kawasan nasianal juga harus diatur, timbulnya gagasan Megapolitan oleh pak Sutiyaso sebetulnya kalau kita renungkan dalam-dalam sebetulnya berkaitan dengan masalah penggunaan tata ruang saja bukan persoalan apakah Bogar, Bekasi dan Oepak itu harus masuk Jakarta atau dan sebagainya, masalahnya adalah kesamaan kita mengatur ruang dan sebaiknya kalau lintas Propinsi dan Oaerah harus diatur oleh Leadership tingkat Nasional bagaimana ruang di Oepok, Bekasi dan Jakarta harus memiliki kesamaan, soal infrastruktur bukan masalah, saya saya contohkan ke Bang Yos bukanlah di Eropa semua juga di jalin oleh satu manejemen apa system transportasi yang lintas Negara toh bisa juga dari Belanda ke Perancis ke Belgia itu juga ada kereta api yang cepat ada jam, ngga ada, perluasan ngga ada masalah kenapa harus terjadi megapolitan, masalahnya adalah masalah tata ruang yang harusnya di cover tingkat Nasional menjadi tata ruang yang bersifat Nasional, kalau get antar Propinsi tentu Nasional yang membiayainya yang mengaturnya yang mengendalikannya dan sebagainya, jasi kami dengan Bang Yos tidak perlu ribut-ribut soal Megapolitan dan tidak harus di tarik menjadi Undang-Undang di OKI, jadi kalau saya lihat undang-undang OKI itu offset nya apa itu ruang Oaerah yang lain yang mengaturnya adalah wilayah yang lain di atur di Undang-Undang tentang lbukata Negara khususnya, jadi sudah salah dengan Undang-Undang Otonomi Oaerah sendiri, jadi karena itu adalah persaalanya adalah persoalan tata ruang, demikian juga saya mendengarkan juga Bassa bukan hanya hari ini dari dulu pak problem-problem Bossa itu harus diselamatkan dan memang berkaitan dengan penggunaan kawasan dan pengendalian tata ruang di Oaerah Utara dan sampai hari ini kami dengan Kata Bandung dengan kabupaten Bandung masih juga bermasalah untuk mengendalikan ruang itu kami sudah membuat rancangan apa namanya Perda pengendalian tentang kawasan Bandung Utara, jadi kita berharap juga sama dengan bapak untuk mengundurkan Oaerah-Oaerah yang sensitive dan strategis untuk semua Oaerah ini pak.

Terima kasih, itulah prolog awal dari kami membuka untuk dialog dan nanti kalau dialog itu bisa kita tunjukan ada teman-teman dari ITB ada teman-teman dari UNPAD dari UNBIM kemudian dari stat kami dari Tarkin, PU dan sebagainya yang bisa share untuk bisa menjawab, saya kira itulah prolag kami, teriama kasih, Wass.wr.wb. Saya kembalikan ke pak Ketua Tim.

KETUA RAPAT :

Ya terima kasih pak Wakil Gubernur, kalau diperkenankan kami ingin mendengar juga dari sektor lain di Jawa Barat ini pak, dari Perguruan Tinggi dari asosiasi dari yang lain, ya.

ARSIP D

PR RI

57

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Silakan kalau kita urut dari ITB dulu saya kira ya, kita ITB dulu kita puter dulu nanti baru kebelakang, silakan.

KETUA RAPAT : Kira-kira yang mewakili begituloh.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG : ITB kemudian UNPAD nanti kemudian UNBIM saya kira ya, baru yang lain, singkat-singkat

silakan pak. ·

PERWAKILAN ITB :

Baik terima kasih pak Gubernur, memang hari ini kita mewakili, mendampingi pak Gubemur instruksinya, jadi pak kami ulangi lagi apa yang kami sampaikan kemarin di Bossa di Lembang, kalau sebetulnya kalau penataan ruang di Bandung Utara terutama di Bossa Lembang, sebetulnya tidak kurang kami punya konsep untuk diajukan untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik dari penataan ruang tersebut dan alhamdulillah Tarkin itu sudah mengintrudi suatu pendekatan yang disebut zoning zona asing, dan kami ikut didalamnya juga melihat kemungkinan yang terbaik tapi sekali lagi sebetulnya kami dari ITB selalu optimis melihat bahwa kasus kemelut di situ dan di Bandung Utara bisa diselesaikan asal kita memang mau bicara terbuka mau bicara ya buka-bukaan lah istilahnya tidak ada yang disembunyikan dan semua berpikir untuk istilahnya untuk kemaslahatan bersama jadi tidak main kuasa kuasaan bawa pokoknya saya punya ijin ini, siapapun harus apa namanya ini hanya sebuah ijin dan kadang-kadang kita bingung tata ruang itu semuanya menjadi persoalan tanah, menjadi syarat sertifikat yang seperti begitu yang tidak bisa di apa-apakan begitu dan kekhawatiran ITS adalah satu sebetulnya kami tetap ragu kalau ada perencanaan yang dilakukan atau ijin yang dilakukan atau pengembangannya yang dilakukan apakah pengawasannya ke depan itu bisa dilakukan dengan baik karena setiap orang punya ijin, dia setelah itu dia bisa melakukan apa saja sebetulnya diatas lahannya, nah ini menurut saya yang perlu sekali pak, sekaligus kami sampaikan yang kami lihat mungkin pada saat ini masih lemah ya bagaimana memantau si pengembangan kedepan, karna kalau kita lihat detik-detik awalnya sih bagus-bagus aja tapi ketika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan kembali lagi siapa lagi yang harus membereskanya saya pikir itu yang penting, terima kasih pak.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Saya kira berlanjut masih ada dari pak Dedi sudah, pak Taher ada yang ditambahkan dari Pembina warga, sekarang UNPAD dulu ya sekarang, bapak dari UNPAD silakan, acak-acak kursi orang dulu pak.

PERWAKILAN UNPAD :

Ya terima kasih bapak, memang penyusunan Undang-Undang tata ruang ini kita yang kini bersama sangatlah penting untuk mengoptimalkan pembangunan yang akan dilakukan, seperti tadi yang disampaikan oleh pak Wakil Gubernur memang persoalannya sebetulnya pada pengendalian itu sendiri nah bagaimana pengendalian ini bisa optimum, memang tadi sudah disampaiakan harus ada kejelasan pembagian kewenangan, tapi mungkin untuk mengeliminir itu kami berpandangan bahwa hendaknya Undang-Undang tata ruang ini benar-benar memberikan arahan yang sebetulnya sangat strategis dari kacamata Nasional, sangat strategis tidak terlalu banyak yang diatur yang mendetail.

'fi

ARSIP D

PR RI

58

Dan yang kedua yang penting adalah bagaimana kepentingan Nasional itu harus juga pararel dengan kepentingan Daerah, dirasakan setidaknya manfaatnya oleh Daerah, nah apabila manfaat ini hanya dirasakn pada tataran Nasional tapi pada tingkat lokal tidak terasa ya selalu akan ada konflik kepentingan, nah oleh karna itu penyusunan ini benar-benar mengakomodir kepentingan-kepentingan lokal, mungkin masukan-masukan dari Daerah ini sangat pentng,

kalau perlu ini sampai level Kata atau Kabupaten Kecamatan ini, sangat penting tetapi itu bisa di eliminir apabila arahan dari tata ruang benar-benar, hal yang sangat strategis saya kira , terima kasih.

F· PARTAI DEMOKRAT (MARUAHAL SILALAHI) :

Pak Ketua, mohon maaf pak Wakil Gubernur, pak Ketua, saya mohon dari rekan-rekan Universitas khusus ini saya sangat bangga tadi didahulukan oleh pak Wakil Gubernur dari Universitas, yang saya mohonkan adalah tolong dengan secara ilmiah dulu lah ya, kalau soal kewenangan itu sudah apa ini lari kita nanti kesistem Pemerintahan Negara kita, bagaimana terbaik masih diskusi lagi nanti seminar lagi nanti khusus untuk itu, ya kama kata Kartini Kartono di dalam Perbandingan Hukum Tata Negaranya tidak ada sistem yang paling tepat di dunia, jadi kalau saya minta dari Universitas secara ilmiah bagaimana ikira-kira tata ruang ini, tata ruang itu kita itukan darat, lau air, udara dan sebagainya, terima kasih pak.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG : Baik kiTa lanjutkan dari UNBIM silakan.

PERWAKILAN UNBIM :

Bismillahirrohmanirrohim, Assalmualiakum wr.wb, saya disini mewakili UNBIM jadi menolongi p_ak Rektor, kebetulan saya sering rapat khususnya tentang penataan ruang di jatinagor, pertama-tama saya ucapkan teima kasih saya dipercaya untuk mewakili UNBIM dan terima kasih juga kepada yang terhormat bapak bapak dari DPR serta para Pimpinan dari Propinsi, mohon maaf kalau kata kata saya mungkin kurang sedikit enak tapi saya kira biasanya itu akan lebih baik di awal ya dari pada enak di awal tapi tidak enak di akhir.

Jadi begini itu tidak lain dari pada karena kekecewaan saya melihat kondisi negeri ini, saya sangat kecewa sekali kualitas lingkungan secara Nasional tidak tambah baik tetapi tambah merosot lalu tadi kita mendengar keluhan-keluhan dari pak Wakil Gubernur ya, saya akan bercoba berbicara sedikit mungkin sesuai yang diminta tadi ya bahwa degradasi lingkungan itu fungsi dari pertama adalah iklim, kedua adalah struktur geologi, ketiga adalah topografi, keempat adalah vegetasi, kelima tata ruang dan keenam adalah men, manusia, variabel yang paling penting dari degradasi lingkungan adalah manusia, jadi kalau kita ingin menjaga kesemuanya itu manusianya dulu yang harus diperbaiki, dan memperbaiki manusia itu perlu waktu 20 sampai 30 tahun seperti yang dilakukan oleh Malaysia, saya sangat iri kenapa Malaysia rumpun melayu bisa membangun negaranya dengan baik dan benar, jauh meninggalkan kita, tapi kita sudah diberi peringatan oleh Allah SWT melalui bencana-bencana, sampai ini saat ini saya ... (KASET HABIS)

PERWAKILAN UNBIM :

Kita membuang-buang energi dengan pertengkaran seribu satu titik untuk mencapai puncak gunung dari manapun kita berangkat pemandangan akan tetap sama, negeri kita diisi oleh orang-orang baru naik 100,200 meter sudah merasa dipuncak, sehingga kerjanya menyalahkan orang lain, saya sangat kecewa ketika tahun 2004 ada sosialisasi tata ruang saat itu hadir dari PU dari Bapenas dari Depdagri dan Bupati, Walikota dari seluruh Indonesia, apa yang dipresentasikan oleh mereka dari Bapenas dari Depdagri dan dari PU adalah sosialisai Tata Ruang dari tahun 1992 baru disosialisasikan tahun 2004, saya sering mengatakan ini kok kita seperti dagelan saya katakan, selama 12 tahun itu kemana apa pada tidur, ya jadi menurut saya tata ruang ya udah bagaimanapun baiknya selama SOM tidak baik jangan harap bisa mencapai apa yang diinginkan,

ARSIP D

PR RI

59

contohnya Jatinangor tadinya Gubernur punya kebijakan, Jatinangor itu harus menjadi kawasan pendidikan, sehingga akan disini milik pemda dialihkan kesana, tapi apa daya yang terjadi sekarang Jatinangor berubah fungsi, kenapa karena kebijakan kebijakan sesudahnya tidak mendukung untuk berkembangnya kawasan itu menjadi kawasan pendidikan.

Jadi satu-satunya adalah mari kita awali dengan aturan tetap bisa dibuat rancangan undang-undang itu tapi ya harus lebih focus pada peningkatan kualitas SOM secara totalitas, padahal aturan itu sebetulnya dengan kitab suci sudah jelas ko, bahwa kita ini berkeliaran di bumi tidak boleh menimbulkan kerusakan pada lin!gkungan atau Allah itu akan membenci kepada kebinasaan sehingga saya melihat bahwa sebagian penduduk Indonesia itu masih baru calon manusia yang baik dan benar belum jadi manusia, jadi mereka belum kenal dirinya sendiri dan saya tekankan bahwa ini perlu waktu lama Malaysia sudah memulai 40 tahun yang lalu dan hasilnya mereka panen sekarang, itu yang saya ketahui, terima kasih mohon maaf sekali lagi. Ass. wr.wb.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Pak ketua kalau bisa di tindak lanjuti atau dilanjutkan saya mohon pak atau Bapeda saya kira untuk bisa memberi tambahan kemudian dilanjutkan oleh Tarkin, kemudian masih ada lagi Dinas Kehutanan saya kira silakan untuk bisa menambahkan sepaya lebih komplit, mangga pak silakan.

PERWAKILAN DINAS KEHUTANAN :

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, dengan seijin pak Wakil gubernur, barangkali saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang draft revisi saya kira kemungkinan kita akan coba kaji ulang kemudian ada hal-hal yang baru atau saya ada hal yang belum termasukan pada saaat menyampaikan beberapa pandangan dari Jawa Barat tentang persiapan revisi Undang-Undang tata ruang ini.

Yang pertama barangkali sangat tepat sekali apabila kalau kita bicara sedikit ada konflik diantara Undang-Undang yang ada sekarang atau Undang-Undang ruang dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan ini barang kali perlu ada benang merah kesejalanan tentang urusan­urusan yang pasti, harus diluruskan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang kaitannya dengan itu barangkali itu dalam segi dengan rencana tata perencanaan di dalam Undang-Undang itu adalah hierarki rencana tata ruang ini akan berlaku secara keseluruhan dan sinergi yang dilakukan oleh sektoral karena dia dalam rencana tata ruang sektoral juga ada Undang-Undang mengenai transportasi dan lain sebagainya termasuk pertanahan kalau ini misalnya secara keseluruhan bisa menginduk dalam satu rencana tata ruang keseluruhan itu akanmenjadi sinergi tidak sendiri-sendiri.

Undang-Undang yang mengatur tentang kawasan atau transportasi dan lain sebagainya itukan dibuat juga dalam Undang-Undang, Undang-Undang pertanahan dan sebaginya, letak undang-undang tata ruang itu dalam posisi seperti apa ini barangkali perlu bisa diselesaikan sehingga dapat di operasionalkan betul-betul di lapangan, saya kira dalam tatanan seperti itu kemudian juga di dalam Undang-Undang yang sekarang di draft yang ada sudah mengatur mungkin mengenai tata ruang Perkotaan Pedesaan dan juga kawasan-kawasan tertentu, mungkin juga sering kita lihat banyak mengenai aturan-aturan kawasan-kawasan lindung dan lain sebaginya, saya kira dari UNBIM telah menyampaikan mengenai draft struktur ruang pemanfaatan di daerah propinsi jawa barat ada yang kawasan budi daya atau budi daya kawasan lindung dan juga kawasan sawah, nah ini kelihatan masalah sawahnya juga tidak terangkat secara jelas didalam rencana tata ruang ini sebagimana diharapkan di J:awa Barat itu kira-kira satu juta atau mungkin untuk menjadi lumbung padi atau yan1g melindungi tentang ruang sawah itu saya kira tidak ada sehingga contoh implementatif misalnya kondisi pertahunnya kita akan menyusut banyak dalam benak kita mungkin masih hijau tapi kenyataan sudah menjadi kuning semuanya contoh diDaerah Bekasi atau mungkin dari Daerah Bekasi, pemilihan Bekasi saya tau dan saya bukan dari Daerah Bekasi itu tau betul ternyata tentang pengaturan budi daya sah itu didalam draft rencana

ARSIP D

PR RI

60

Undang-Undang ini ini belum atau mungkin kawasan lindung juga belum banyak disentuh, oleh karena itu secara lengkap mungkin nanti bisa kita akan sampaikan posisi Jawa Barat yang 3.8 juta hektar, barangkali sangat mempunyai arti apabila hal-hal yang akan diatur didalam ren~ana tata ruang ini akan sangat bisa refresentatif dan implementatif di Jawa Barat yang tadi saya sampaikan mungkin segi mungkin budi daya kawasan lindung mungkin juga sawah dan lain sebagainya.

Kemudian juga yang saya kira tadi disampaikan juga dari bapak dari itu perlu penegasan mengenai kewenangan dari mekanisme antar tingkat pemerintahan, ini barangkali sampai sekarang kemudian pas sekali sekarang urusan-urusan yang mengimplementasi dari Undang­Undang Namer 32 mungkin belum selesai, jadi ini akan sangat mempengaruhi kenapa terjadi satu case case tertentu antara Kabupaten, tadi palk Wagub juga menyampaikan juga Bandung, karena mungkin implementasi dari urusan itu belum jelas apabila urusan-urusan ini juga belum jelas RUU tata ruang ini, jadi ini juga kan harusnya sejalan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang urusanya barangkali masih dalam taraf penyelesaian menurut informasi terakhir kewenangan Propinsi, Propinsi berdasarkan Undang-Undang Namer 32 yaitu perencanaan regional tapi urusannya sampai sekarang belum turun PP urusan oleh karena itu sangat sejalah apabila rencana tata ruang akan diluncurkan sampai akhir tahun mudah-mudahan PP urusan bulan oktober deadline terakhir dari 2 tahun undang1-undang itu bisa selesai ini akan bisa sejalan, kemudian juga saya sangat pak Wagub barangkali ekosistem wilayah harus menjadi pertimbangkan yaitu case percase dari pada spesifikasi Daerah sendiri, Bali mungkin dengan Jawa Barat itukan berbeda kemudian mungkin sekitar kawasan Puncak dengan kawasan Pantura itu juga agak sedikit berbeda sehingga disini pemanfaatan ruang harus betul-betul memperhatikan juga kearifan dari local yaitu budaya local saya kiira kira sangat sependapat kalau dalam draft atau nanti pembahasan ini akan lebih jauh, tentang spesifikasi dari Daerah-Daerah tertentu.

Kemudian juga yang terakhir mungkin dari saya pak Wagub karena secara implementasi nanti dari teman saya dari tata ruang Jawa Barat kita mempunyai Perda tentang tata ruang pak Dirjen barang kali sering ketemu pak Dirjen in, yang akan, perda Nomor 2 tahun 2003 sebenarnya akan berlaku sampai taht.m 2010, oleh karena itu pada tahun ini kita melakukan evaluasi tentang tata ruang Wilayah Jawa Barat, nah ini barangkali akan disesesuaikan atau direvisi sesuai dengan tugas dari pada Pansus atau tim penyusunan RUU ini saya kira, kemudian yang terakhir dari kami barangkali masalah pak Wagub tentang pengendalian tadi mungkin ini sudah disampaikan pak wagub memang implementasinya harus jelas betul karena kenyataan case yang terjadi kita istilahnya tetap mempertahankan karena itu juga harus dipertahankan tetapi kenyataan dilapangan sudah berbeda sangat tidak ada artinya apa-apa, saat ini saya kira pengendalian oleh propinsi ini harus betul-betul bisa mempunyai derajat, atau derajat kewenangan yang sejalan dengan kriteria atau kekhasan dari pada kewenangan dari pada Propinsi itu sendiri, saya kira itu pak Wagub yang kami dapat sampaikan secara umum dan kami sampaikan informasi sekali lagi bahwa Propinsi tahun ini melakukan revisi tentang evaluasi tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pak Wagub secara umum menjadi tugas kami sekian.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Lanjut pak Tarkim agak singkat dan focus ya saya kira termasuk kawasan andalan kita ada Jabodetabek, ada Cirebon ada Priangan seperti apa coba digambarkan.

PERWAKILAN DARI TARKIM :

Assalamualaikum. wr.wb. bapak-bapak dari Pansus tata ruang yang terhormat kami dari tata ruang permukiman ingin mencoba menyampaikan masalah Jawa Barat pada prinsipnya kalau persoalan tata ruang itu adalah persoalan mengatur ekosistem jadi masalah Jawa Barat pun tidak terlepas dari masalah ekosistem, jadi ekosistem Jawa Barat sudah dimulai tidak di atau kurang dipertahankan karena tadi pada saat kita mengendalikan pemanfaatan tata ruang kurang begitu memanfaatkan masalah ekosistem jadi masalah kemarin bapak lihat di Kunclup itu jug a sebetulnya masalah ekosistem yang tidak diperhatikan jadi bukan tidak boleh dimanfaatkan di. Daerah Bandung Utara itu, tetapi kalau kita memperhatikan ekosistem maka akan bisa kita lihat bahwa Daerah mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan nah oleh sebab

ARSIP D

PR RI

61

itu kalau saya boleh usul pak dari untuk ini RULi yang ini itu jadi masalah ekosistem akan menjadi masalah kerugian yagn harus kita tuju, jadi saya berpikir begini pak RUU undang-undang 24 itu tidak seluruhnya di drop tidak seluruhnya dibuang tetapi yang bagusnya kita ambil yang jeleknya kita tinggalkan,

Contohnya yang disini yang menimbang, menimbang ini merupakan kalau saya merupakan satu niatnya dulu pak, ya niatnya dulu di Undang-Undang Namer 24 disini niatnya sudah jelas bahwa kita disini kita ingin menata ekosistem, saya bacakan pak jadi di (a) disini ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, jadi kalau kita pandai mensyukuri maka akan tambah nikmatnya gitu kan, jadi ini hurufnya sangat kuat sekali jadi harapan kami kalau boleh usul di menimbang (a) dan (b) ini diganti ini usul pak diganti dengan tetap (a) saja, (a) yang ini diambil kita konteknya ekosistem jelas.

Kedua mari kita mensyukuri, jadi kalau mensyukuri maka ditambah nikmatnya, lain syakartum laadjiidannakum gitu ya, nah itu kalau kita sudah buatkan niatnya semacam itu maka mudah-mudahan bahwa pembahasan kebelakangnyapun kita mendapat barokahnya, itu yang pertama, jadi saya angkat ini masalah Jawa Barat ini adalah masalah ekosistem jadi tidak diperhatikan daya dukung, daya dukung sudah begitu melampaui batas tetapi terus saja pembangunan dilakukan seperti misalnya di kota Bandung, seharusnya tidak terus-terusan di pacu menjadi menjadi pembangunan terus menerus tetapi seharusnya di pacu menjadikan hutan-hutan Kata, bukan memacu pembangunan-pembangunan itu nah itu masalah ekosistemnya.

Masalah lain yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat beberapa waktu yang falu saya dengan pak Dirjen beliau sudah membahas bahwa bagaimana menata tata ruan ini apa yang harus di acu pada waktu itu, itu mendapat salah satu seminar di BTPR, bahwa kita itu apakah tata ruang di acu oleh pembangunan jangka panjang atau RPJP atau RPJP diatur oleh tata ruang waktu itu jadi perdebatan pada waktu seminar di BTPR pada waktu itu, nah kalau disini dikatakan dengan pasti bahwa di pasal 22 bahwa rencana tata ruang Propinsi dilakukan dengan mengacu kepada (c) nya itu, rencana pembangunan jangka panjang Daerah kalau jangka panjang Daerahnya itu berjangka panjang 25 tahun itu bisa di acu oleh tata ruang ini, tata ruang mempunyai renggang waktu 20 tahun tapi jangan sampai kita terbalik bahwa rencana yang jangka panjang 15 tahun di acu oleh yang lebih panjang 20 tahun, nah jadi kita ini jug a menjadi perdebatan pada waktu itu pak Dirjen, nah jadi kita disini kalau sudah di tegaskan dengan pasti bahwa rencana pembangunan jangka panjang menjadi acuan dari tata ruang maka rencana JKPJ itu harus lebih dari 20 tahun, sebab induknya harus lebih panjang dari pada anaknya, yang saya khawatirkan rencana jangka panjangnya Cuma 10 tahun di acu oleh rencana tata ruang yang 20 tahun jadi nanti akan terjadi jomplang, jadi kalau ini sudah pasti jadi ini kami akan ikuti, jangka panjangnya nanti pak Bapeda akan membuatnya jangka panjangnya 25 tahun nantinya 20 tahun.

Terus yang lainnya yang pernah terjadi pertanyaan kita semua bagaimana mendefinisikan tentang ruang-ruang disini mengatakan bahwa ruang adalah wadah, sedangkan definisi ruang ada banyak pak, ada ruang adalah tempat, ruang adalah wadah, ruang adalah medan multi 4 dimensi, nah yang ingin kita pertahankan apakah kita akan bertahan ruang adalah wadah atau ruang adalah tempat atau ruang adalah 4 dimensional, biasanya itu tiga-tiganya simultan ya tiga-tiganya, katanya kata orang teori teori pak kalau 3 dimensional dalam kecepatan rendah kalau mobil itu masih bisa diikuti, tapi kalau sudah kecepatan tinggi kalau terjadi perubahan-perubahan tinggi itu sulit, sebab kalau ruang adalah 4 medan 4 dimensional itu ada unsur ruang, jadi mudah-mudahan bahwa penataan kebelakangnya juga memperhatikan masalah waktu, jadi pada saat kita berubah dengan cepat itu nanti ada percepatan kita, kita akan bisa tata ruang kita itu bisa dengan cepat antisipasi semua permasalahan.

Kemudian khusus mengenai saya ingin mencoba apa masih konkrit dalam bentuk daftar implemetasi masalah yang bapak tanyakan tadi, saya ingin mencoba memberikan satu jawaban bukan jawaban ya daftar inventaris masalah di Jawa Barat itu kinerja penataan ruang itu sangat tergantung pada kinerja pengendalian pemanfaatan penataan ruang oleh karena itu dalar'n RUU penataan ruang supaya memperkuat pengaturan aspek pengaturan penataan ruang itu disampaikan pak Wagub, yang kedua perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang bagi peran,

ARSIP D

PR RI

62

perannya belum jelas, nah di Undang-Udang tata ruang yang dulu disini ada satu statemen, statemennya sebetulnya itu bagus, tetapi yang disini sudah tidak ada dan statemen itu berbunyi di Undang-Undang tata ruang ini isinya berbunyi penjabaran Propinsi merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan wilayah ruang Nasional, statemen jadi ada penjabaran ada statemen itulah penjabaran diatasnya, tetapi di'sini di yang baru ini statemen itu tidak ada , nah mudah-mudahan kalau ini tetap ada tetap merupakan itu akan menjadi acuan hierarki nanti pada kita bahwa hierarkinya adalah bukan asal-asalan, bukan hanya dalam konteks koordinasi, tetapi konteks koordinasi dan sinkronisasi, jadi sinkronisasi me apa ya mensekrupkan kala1.1 dengan sinkronisasi, nah disini kata-katanya hanya koordiansi, kami harapkan kalau koordinasi + sinkronisasi supaya bigmatch (lebih), kalau koordiansi itu me apa merangkum beberapa menata organisasi dalam suatu konteks, konteks ini aturan tetapi kalau sinkronisasi sudah masuk organisasi sudah masuk, nah jadi harapan kami koordinasi + sinkronisasi, nah jadi dengan tadi dengan adanya statemen tadi bahwa penjabaran Propinsi, penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang nasioanal itu diambil di Undang-Undang tata ruang namer 24.

Kemudian yang lainnya supaya diatur bagi peran antara tolong di atur antara peran dengan hierarki khususnya kawasan-kawasan pohon lindung, kawasan-kawasan pohon lindung itu sebetulnya perannya belum diatur dengan jelas karena ekosistemnya tidak jelas kalau kita berbicara konteks ekosistem kita tidak bisa tidak akan ber akan ada masalah dengan Jakarta, kalau kita masalah melihat OKI sebagai sebuah ekosistem dari DAS, DAS di citareum bukannya cisadane, jadi kalau mau menata OKI itu adalah harus menata ekosistem, sesutau yang sudah terlalu berat di OKI seharusnya tidak boleh dilakukan karena itu mengganggu ekosistem, tetapi karena kita konteksnya tidak dalam konteks ekosistem hanya kerja sama begitu saja maka kita akan kehilangan arah, nah kalau tata ruang kiita selalu, mari kita berbicara ekosistem, nah ekosistem yang sekarang terjadi diantara Jawa Barat dan OKI, pada saat air mengalir kearah OKI nah yang terjadi yang harus dikendalikan pertama adalah di Depok, disitu di Depok harusnya ekosistemnya tetap dipertahankan sebagai daerah serapan daerah situ-situ, nah daerah situ-situ itu OKI membantu ekosistem itu supaya terwujud, jadi tidak membebani lagi dengan yang lain, jadi OKI seharusnya berbicara dengan Jawa Barat, berbicara ekosistem membantu Jawa Barat untuk menyelamatkan ekosistem itu. Jadi kalau kita semua berbicara ekosistem maka rasanya tata ruang ini akan menjadi lebih tadi lebih harmonis, dinamis, dan ini sudah bagus ke bawahnya pak yang dibuat oleh Pansus yang dibuat ini kebawahnya sudah bagus penataanya, cuma konteksnya mari kita berbicara sesuatu yang lebih mendasar, demikian pak terima kasih, Wassalumualikum. Wr.wb.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Ya karna waktunya singkat harus terfokus saya mohon pak Wawan yang focus ya yang penting-pentingnya saja, ya saya kira yang tertulis kita kirimkan.

WAWAN:

Terima kasih pak Wagub, yang terhormat bapak-bapak anggota Pansus, saya hanya ingin menyampaikan hasil pembahasan satu hari yang lalu hari rabu di Kementerian Perekonomian ini sangat relevan sekali dengan RUU ini pak, yaitu membahas pembangunan di pulau jawa diumumkan dengan Garring Capacitynya dengan daya dukungnya, kesimpulan dihadiri oleh beberapa Professor Guru Besar dari UI, UNPAD, ITB, IPB, k:emudian dari Departemen PU, Bapenas hari rabu pak, kesimpulannya Pulau Jawa sudah melebihi melampaui Garring Capacity intinya adalah tata ruang persoalan pak, ini sangat relevan sekali dengan RUU ini, bahkan yang paling mengagetkan dan menggembirakan bagi kami adalah Jawa Barat yang paling ringan pak, artinya Jawa Timur Jawa Tengah sudah sangat kritis, hasil penelitian Professor lndrawati dari Universitas Gajah Mada pak, nah apa Garring Capacity itu saya hanya membawakan suara Professor pak, tapi saya bukan Professor, pada saat itu apabila unsur-unsur kehidupan manusia trelampaui artinya di bawah kemampuan unsur-unsur alam untuk keperluan manusia intinya adalah air, keperluan air, menurut FAO adalah 1000 liter perkapita pertahun, nah di jawa di pulau jawa ini sangat berbeda dengan di luar jawa, sehingga penataan ruang harus diorientasikan kepada penyediaan unsur-unsur yang di butuhkan oleh manusia, itu orientasi utama dari tata ruang, kata professor pak, bukan kata saya, nah sehingga apabila air unsur utamnya yang 1 OOOb

ARSIP D

PR RI

63

liter perkapita pertahun, semua tata ruang harus diorientasikan kepada DAS, karena DAS itu adalah kandangnya air, daerah aliran sungai, unsur utamanya DAS adalah pohon, adalah hutan, perkebunan dan lain sebaginya, nah tata ruang harus bisa selalu menjamin penyediaan air untuk 1000 liter perkapita pertahun.

Amerika serikat sudah 1875 meter kubik perkapita pertahun, kita sebenarnya baru 95 pak, kan untuk air industri dan sebagainya, nah apabila tata ruang itu mengarah ke situ dan itulah tata ruang yang ideal unsurnya kembali lagi kalau a:ir tidak terlepas dari daerah aliran sungai, daerah aliran sungai tidak terlepas dari pada pohon, pohon itu ada hutan, ada perkebunan, saya kira demikian pak, terima kasih.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Terima kasih pak wawan, jadi sudah persis profesor, saya mungkin lengkap ya, mungkin lengkap ya, saya kira soal daya dukung, pak ketua tim saya kira itulah tambahan dari staf kami, tapi kalau masih ada yagn harus di pertanyakan kami masih s1iap untuk menerima pe'rtanyaan­pertanyaan, perhutani silakan.

PERWAKILAN DARI PERHUTANI :

Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, utamanya dari DPR kami dari Perhutani sebetulnya tidak saja dari Perhutani tapi kami selaku himbauan sama dengan pak Wawan, bahwasanya kalau kita berbicara masalah tata ruang memang tadi intinya adalah bagaimana kita menata agar apa yang ada disekitar kita ini marnpu menghidupi kita semuanya, intinya lebih jelas lagi kalau tadi pak wawan bilang masalah air, oleh karena itu dalam mengatur tata ruang mestinya ini secara umum sudah di kita utamanya yang berhubungan dengan kami yaitu hutan mestinya pada kawasan-kawasan tertentu yang selama ini sudah berubah hutan yang menurut undang­undang di kami 41 minimal mustinya 30% dari luas daerah, selama ini memang dari Jawa Barat tadi dikatakan dengan UNBIM degradasi lingkungan ada 5 hal, memang kebetulan topograpi untuk Jawa Barat dan Banten daya tarik lain dari pad a Jawa T engah dan Jawa Timur, oleh karena itu di Jawa Barat memang lebih banyak kawasan-kawasan hutan berupa lindung, ini mohon dalam hal penetapan tata ruang atau Undang-Undang tata ruang mustinya ini lebih diteruskan lagi tidak hanya dikawasan hutan pak, tapi kalau bapak-bapak melihat di Jawa Barat pasti orang melihat kok banyak tanah kosong dikawasan yang mustinya masuk di kawasan lindung, sebetulnya kalau kita lebih dekat lagi disana akan nampak bahwa itu sebetulnya bukan kawasan hutan pak, oleh karena itu untuk kedepan memang ini agak susah juga pak, karena selama ini kawasan-kawasan yang berada di kalau menurut ketentuan kawasan lindung tidak hanya berupa hutan negara tetapi juga merupakan tanah milik, ini yang jadi masalah, mustinya karena ada kaitannya dengan ketersediaan air mustinya pada lahan-lahan tertentu ada atau pada kawasan lindung ini harus ada ketentuan menyatakan bahwa itu harus ada vegetasi pak.

Bagaimanapun daerah aliran sungai ini, sangat tergantung pada adanya vegetasi, walaupun kalau menurut degradasi lingkungan tidak hanya itu jadi ada iklim, ada tanah, ada topografi, ada vegetasi dan yang terakhir memang masalah SOM, bagaimanapun baiknya kalau pelaksanaan ketentuan undang-undang ini tidak dilaksanakan dengan baik ini tentunya ya selama ini saya katakan ini agak percuma pak, oleh karena itu sekali lagi khusus mengenai Rancangan Undang-Undang mengenai tata ruang kami harapkan nanti utamanya itu hutan, ini yang secara garis besar secara ketentuan sudah ada ketentuannya apalagi di ulawa dimana luas daratnya atau luas hutannya terhadap luas daratan adalah pada topografi, demikian sangat kurang di bawah 30 % sehingga diharapkan vegetasi ini tidak hanya di dalam kawasan hutan negara tapi diharapkan begitu juga diluar hutan negara diluar kawasan tenggara tentunya apalagi pada kondisi topografi yang berada pada namanya kawasan lindung pak, kemudian kalau tadi seperti pak Wagub menyampaiakn memang selama ini perhutani ini selaku operator pak, artinya demikian bahwa ketentuan mengenai penggunaan kawasaan hutan ini semunya tergantung kepada ada Menteri Kehutanan sehingga kalau tadi pak Wagub menyampaikan di daerah sekitar jalan tol yang dulu adalah hutan sekarang mungkin masih dibilang dalam status quo, ini kewenangan-kewenangannya ada di siapa, karena apa Pemerintahan Propinsi seolah-olah memberikan sangsi ini kepada siapa

ARSIP D

PR RI

64

ini memang ngga jelas pak ini sangsinya pada siapa, karna pada waktu itu memang ketentuan penguasaan lahan kawasan hutan pada yang lalu itu bukan main pak, kawasan hutan seluas 7000 waktu itu langsung bisa dikuasai atau dimiliki oleh orang per orang tertentu atau pengusaha yang sampai saat ini ternyata kawasan itu tidak di apa-apakan, ini sangsi ini yang diberikan siapa, mustinya harus ada kejelasan oleh karena itu tadi pak Wagub menyampaikan memang betul pak kewenangan dari atau hierarki kewenangan ini musti harus ditumbuhkan ataupun harus ada di dalam Undang-Undang sehingga nantinya kami selaku operator tidak dikesampingkan seolah-olah itu Perhutani gimana itu mengelola hutan ko demikian, padahal! itu bukan kemampuan kami lagi pak, dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemanfaatan .kawasan hutan itu memang kami selaku operator mengharapkan kalau bisa jangan sampai terjadi luas hutan yang sudah dibawah minimal dari daratan ini jangan berkurang lagi pak, tetapi biasanya kami selaku operator di lapangan selalu dikatakan seolah-olah Perhutani me~ghambat pembangunan di daerah pak, ini yang yang sebetulnya diharapkan jangan sampai demikian.

Saya kira demikian pak dari Perhutani dan setelah himbauan kami mengharapkan selaku orang Perhutani kalau bisa luas kawasan hutan ini tidak berkurang lagi pak, bahkan kalau·mungkin bertambah sehingga Menteri Kehutanan selalu bilang kalau ada pinjam pake atau tukar menukar harus imbangan 1 banding 2 minimal pak, jadi tanah hutan yang keluar 1 yang masuk minimal harus 2 kali dari pada yang keluar, saya kira demikian pak, terima kasih.

LUKMAN WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Terima kasih pak dari Perhutani jadi semakin lengkap pak, jadi kalau dari Perht.itani juga bercerita kewenangan mengapa memanfaatkan kawasan hutan ternyata ada di Menteri Kehutanan ya jadi tata ruang apapun juga kalau kalau k:ewenangannya Menteri berikan itu ijin sekalian gantikan itu seperti di Daerah Purwakarta yang kosong itu bukan di Pemda itu semuanya berada di Pak Menteri, jadi kalau tata ruang ini tidak sinergi dengan aturan kewenangan yang diberikan apakah nanti pak, Pemda itu dengan arealnya seperti apa bisa saja diatur, misalnya kalau dulu arealnya dari berapa pak 12 hektar keatas itu proses regulasinya pengendalinya ada di Propinsi, jadi ijin atau tidaknya kalau tidak sesuai dengan tata ruang berada di Propinsi jadi kalau ada masalah Gubernur yang harus di pecat ya, sekarang tidak ada semuanya ada di kabupaten kota ada di beberapa Departemen Pertambangan, hutan dan lain sebaginya saya kira perlu diperbaiki ini yang harus diatur lebih lanjut termasuk yang Purwakarta itu yang kita lihat itu dulu di ganti katanya setelah di ganti entah dimana penggantinya entah di1 Banten atau di apa kemudian terlantar nanti siapa yang harus bertanggung .iawab memberik:an sangsi kepada mereka, pak Ketua Tim saya kira lebih lengkap kami mungkin akan mengumpulkan dari semua nara sumber ini dalam bentuk tulisan, tertulis dan akan kami kirimkan kepada bapak, lengkap ya, setuju pak ya, mangga pak, ketua tim saya kira untuk dialog.

KETUA RAPAT :

Ya terima kasih pak Wagub saudara-saudara sekalian pertama kita sepakati jam 11 pak ya, katanya kalau pak Wagub jam 11, ini jam 11 malam lewat haram, kalau jam 11 hari jum'at juga sama ya, persiapan jum'at nanti rekan-rekan sekalian kita coba perdalam karena ada beberapa hal yang saya kira perlu kita konfirmasikan juga beberapa hal keluhan dari Jawa Barat dan gagasan sekaligus ya beberapa misalnya soal ini kaitan konflik antar daerah nanti pak Azwar Anas bisa memperdalam soal tadi kedaulatan itu bang Afni dan yang lain-lain beberapa kasus terakhir nanti juga asal terakhir nanti pak, pak Dirjen itu soal ini pak kami minta jelaskan soal kewenangan, ya yang lain juga ada nanti, khusus pak khusus kewenangan antar apa namanya dari Pusat, Propinsi, Kabupaten Kata itu sperti apa karna sekaligus dipersiapkan juga problem pemerintahanya pak, jadi biar jelas berdasarkan kasus-kasus yang disampaikan pak Wagub itu seperti apa solusinya dan juga nanti Pak Nusirwan soal sangsi segala macam dan juga Pak Suharsoyo ini,

,.

ARSIP D

PR RI

65

Kalau ada juga ini Pak Marwa atau Pak Bomer Pasaribu soal kuning dan hijau ini pak, jadikan ada keluhan tadi dari Bapeda kalau soal kuning itu kalau saya yang menyampaikan soalnya ngga enak pak biar Pak Marwa yang menyampaikan, ya kalau saya kan maunya hijau terus, hijau partai ini pak, kalau Pak Suharsoyo maunya kuning terus gitu, jadi kami persilakan Pak Afni dulu, silakan bang.

F-PAN (IR. AFNI AHMAD) :

Terima kasih pak ketua, pak Wagub, Assalamualaikum wr.wb. Saya menangkap apa yang pak Wagub sampaikan kalau boleh catatan substansi tadi bisa diberikan kepada kami pak, tetapi kita tau bahwa implikasi politis dan Undang-Undang ini sangat luar biasa pak, sangat strategis bahkan menurut sejarah perang dipenogoro bermulai dari soal matok tanah pak.

Jadi betapa berbahayanya kalau Undang-Undang ini kemudian menyebabkan Indonesia bercerai berai karena sekarang ini kita baru saja melakukan perubahan system politik kenegaraan kita pak, kita merubah Undang-Undang Dasar Negara kita dengan harapan lebih baik konsekuensi dari Perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah otonomi, nah persolan yang menjadi persoalan kita sekarang adalah selalu tarik-menarik watak prilaku sentralistik masih menguasai pikiran kita di dalam melakukan tugas-tugas kenegaraan. Sehingga otonomi itu menjadi hanya sekedar wacana, kemarin ini problem pak, seharusnya itu bisa diserahkan kepada Daerah, tetapi ini lagi kultur kita budaya kita belum reformis, kita masih berpiir bE!rtindak ingin seperti bangsa lalu , nah oleh sebab itu menurut hemat saya ini soal, benar kata bapak tadi soal manusia, tapi kalau manusia itu tidak bisa kita ukur, oleh sebab itu menurut saya adalah inti yang bapak sampaikan adalah melahirkan kerancuan dan kewenangan, siapa sebenarnya yang menjadi komandan disana masalah ini dan pada saat kebingungan tadi pak, disaat kerancuan tadi, bukan tidak mungkin kepentingan­kepentingan luar bermain disini.

Kita dibiarkan terus-menerus berkelahi diantara kita, salah satu contoh perkelahian menurut hemat saya tadi bapak katakan tata ruang itu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia, salah satunya utamanya air, tapi di Jawa Barat saya ketemu hal-hal yang betul-betul membuat saya ko bisa ya Kata Baru Kayangan dibangun dipinggir danau Setiabudi, bagaimana case harinya itu bahkan akan kita temui nanti waduk-waduk Jawa Barat ini akan kering kerontang, dan itu tadi teori, kita memang pandai membuat teori pak, tapi kita pentingkan implementasi kita .inkonsistensi lalu kita kembali kepada, akhirnya kita lalu dengenin AA .Gym berceramah, artinya kita kembali keatas padahal kita sendiri berbuat salah, para pejabat termasuk mungkin anggota DPR termasuk saya sering kali tidak konsisten 1itu loh pak, ini sebenarnya menurut hemat saya adalah ini persoalan bangsa pak, kasus Jawa barat bukan hanya di Jawa Baratto, hilangnya Pulau Sipadan, Ligitan, hilangnya pasir kita di Riau, yang membuat kemudian Singapura bertambah luas 100 meter persegi adalah kata inkonsistensi tadi, jadi menurut saya kami ini orang-orang dhoif, artinya kami bukan orang-orang ahli dalam tata ruang kami ini dicabut saja kebetulan garis tangan ini keanggotaan DPR dan kemudian berkuasa menetapkan undang-undang, nah kalau kemudian Undang-Undang ini tidak kemudian tidak bermanfaat buat masa depan bangsa ini maka kita sama-sama berdosa, oleh sebab itu kami mohon agar draft yang lebih jelas bagaimana kita menyelamatkan Bossa tadi misalkan, itu adalah kebutuhan masa depan mudah-mudahan nanti Bossa berubah menjadi semacam Nasanya di Amerika, kita cuma melototin bintang-bintang saja misalkan dan saya dengar kemarin semua sumbangan, rupanya memang kita ini negara yang bisanya hanya menerima sumbangan saja, belum bisa membuat memberikan jadi oleh sebab itu bertolak dari soal kerancuan ini saya ingin mendapat masukan dari bapak, saya diskusi dengan teman saya dibelakang, kalau otonomi pak, saya mungkin termasuk orang yang mau otonomi itu di level Propinsi, bukan di level Kabupaten, mengapa karena wilayahnya Kabupaten itu sangat sedikit karena hampir sama, jadi potensi antar Kabupaten itu sangat tinggi, sedangkan Propinsi cukup luas lebih mudah diaturnya, tapi partai sekarang Undang-Undang itu menyatakan di Tingkat Kabupaten, nah kalau di Tingkat Kabupaten berarti tugas Propinsi di dalam penataan ruang adalah Wakil Pemerintah, jadi mustinya didalam kewenangan ini Propinsi berhak mencabut semua ijin yang dikeluarkan oleh Kabupaten yang kemudian itu melanggar tata ruang Nasional mustinya begitu pak ya, nah kami mohon ada draft konkrit pak, termasuk penyelamatan cakar budaya pak

ARSIP D

PR RI

66

dan saya boleh melihat tempat ini sebelum lterlambat pak, jangan sampai kering kerontang, mohonlah dipikirkan dengan ijin Kata Parahiyangan.

Saya kemarin melihat, saya tanya kepada mereka sampah anda buang kemana, akan kami berikan ke TPA, lo, anda menaruh 1000 hektar, disitu manusia 2000 hektar ya itu menghasilkan sampah yang sangat luar biasa, anda buang itu sampai sekarang Bandung sudah ngga mampu menghadapi sampah itu, inilah intervensi seperti yang dikatakan Bang Bomer antara institusi yang memihak kedaulatan rakyat dengan kepentingan-kepentingan dan investasi dan sayangnya investasi kita ini sudah tidak terkontrol kebablasan kata saudara Azwar Anas, investasi luar lebih condong ingin menguasai Indonesia pak, dan saya kalau bisa membayangkan Singapura itu mirip dengan Batavia dulu dia jadi pintu Indonesia untuk segala halnya dan kita hanya, Teriam kasih pak, Assalamualaikum wr.wb.

KETUA RAPAT :

Ya nanti Pak Azwar Anas, Pak Nusirwan, terus Pak Suharsoyo dan seterusnya kalau masih ada silakan bang.

F· PKB (ABDULLAH AZWAR ANAS) : .

Terima kasih mohon ijin Pak Nusirwan, karna tadi soal sangsi nanti Pak Nusirwan, POI ini sekarang sedang kata-kata memberi sangsi partai yang lain merekrut anggota ini memecat anggota, orang nikah dengan orang golkar saja di pecat, saya baca koran hari ini pak, ini luar biasa POI sudah kebanyakan anggota anggota pak, jradi anu mohon ijin pak karena tadi suruh ketua suruh bagian nanti bicara soal sangsi jadi posisinya sudah pas.

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum wr.wb. pak Wagub teman-teman dari seluruh jajaran dari Pemprop teman-teman dari kampus dari beberapa pihak ada dari Pemkot saya lihat juga dari teman-teman yang lain, saya kira tadi betul bahwa tata ruang ini ruang lingkupnya sangat luas sehingga darat, laut dan udara itu semua diatur kecuali kepolisian, karena polisi yang bisa diatur hanya polisi tidur dan patung polisi aja, ini paling susah ini polisi diatur, ini yang lain sudah diatur semua.

Bapak-bapak yang saya hormati saya kira diskusi hari irni sudah cukup nyambung karena Jawa Barat adalah salah satu dari banyak Propinsi yang di undang oleh Komisi V, setidaknya kita sudah menangkap Visi dan Misi Jawa Barat didalam usulan-usulan penting didalam RUU tata ruang kita sehingga sesungguhnya kita ke Bandung ini hanya ingin melihat soal-soal teknis yang terjadi di lapangan, yang ternyata itu menggambarkan dari beberapa kunjungan kita hampir sama kohesihitas antar Daerah, problem di lapangan hampir sama.

Problemnya adalah kita ini sekarang memang hampir diseluruh Daerah baik Tingkat II tingkat i ini problemnya adalah selalu menyampaikan soal kewenangan, soal wewenang kewenangan, menurut saya adalah sembari menunggu kewenangan ini bagaimana soal pengendalian ini namer satu, pengendalian yang ini sesungguhnya bisa dilakukan oleh oleh kita, memang pak Lukman dan ini disadari oleh berbagai Daerah termasuk Bali yang kita kunjungi saya kira pas untuk di Daerah carut marut yang paling trasnsparan adalah sering kami sampaikan adalah soal tata ruang dengan dan atas nama PAD dan DAD dan sebagainya, tata ruang kermudian PAD itu menghalalkan dari berbagai perampasan hak-hak publik itu, nah problemnya adalah Gubernur tidak punya ruang kendali karena tidak punya otoritas dalam konteks itu banyak sekali kasus-kasus dilapangan fakta terakhir di Batam, nah soal intersection tidak jelasnya pembagian tugas wewenang dan Undang-Undang yang sekarang bersama teman-teman di Dirjen tata ruang kita akan perjelas, persoalannya adalah sebagian masyarakat kita tidak senang kalau Undang-Undang kita ini jelas, masyarakat kita sekelompok masyarakat menyukai Undang-Undang yang tidak jelas abu-abu seperti sekarang ini, karena ada ruang nah sehingga kesimpulan saya adalah Pak Lukman dan teman-teman adalah bagaimana policy makro Jawa Barat saya kira, kalau policy makro Jawa Barat ini Karena saya kira konflik ruang iru terjadi di semua tingkatan saya kira tinggal apakah policy makronya untuk kepentingan publik atau kapital, atau investasi karena kalau

ARSIP D

PR RI

67

investasinya jelas untuk kepentingan public, saya kira pertarungan apapun saya kira akan dimenangkan oleh kepentingan public, tapi kalau kita masih berpihak kepada capital ata4 moderat, dalil-dalil itu bisa di cari dalil-dalill Amdal, seperti kemarinj di sekitar Pak Lukman dalil Amdal itu ternyata bisa dibuat pak, tergantung apakah mau disesuaikan sesuai atau tidak betul Pak, Lukman

Ya, nah saya kira pasal-pasal yang melegitimasi itu begitu banyak tinggal policy makro Jawa Barat seperti apa saya kira kalau Jawa Barat sudah punya komitmen dan mempunyai kemauan saya kira niat itu sudah tersirat di dalam usulan-usulan kemarin saya kira memang itu saya kira bersama-sama bisa kita buat, nah terutama kota bandung ini ada 46 keca,matan 45 kecamatan dan 26 kecamatan ya Kata dan Kabupaten saya kira memang ini sebuah bebari kota yang luar biasa yang menurut kami memang perlu ada langkah-langkah sistematis yang dilakukan, teman-teman Perguruan Tinggi kita di Pansus sudah bertemu dengan banyak Stickholder ada dari ITS, ITB dan kita sudah mengajak temen-temen IAT, jadi banyak sekali masukan-masukan yang sudah diberikan kepada kita yang ini tentu akan memperkaya kami di dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, nah konflik Antar Daerah tadi saya kira tercermin di mana-mana, Batam saya kira menjadi contoh yang sangat telanjang yang bisa kita lihat batam sesungguhnya meng­andaikan adanya sebuah kota yang tersusun rapi terjaga secara sistematis, tapi nyatanya karena konflik kota dan otoritas Batam.

F-PKB (ABDULLAH Al.WAR ANAS) :

Nah yang berikutnya yang ingin sesungguhnya yang ingin kami dapatkan adalah adanya masukan-masukan yang nantinya saya kira secara tertulis akan dibuat oleh teman-teman baik dari Perguruan tinggi maupun diri yang lain, yang itu bisa melengkapi hal-hal yang kita inginkan, nah sekali lagi jadi saya kira soal policy makro apakah kita berpihak kepada modal atau kepentingan publik karena pasal-pasal saya kira, saya kira juga bisa dibuat, nah saya terus terang pak, pak Lukman kemarin memang agak prihatin dengan pengelolaan apa namanya kunclup ya, yang dibiarkan begitu rupa ternyata memang sejarahnya cukup panjang tapi sungguhpun ada sejarah konflik yang panjang itu saya kira perlu ditangani karena faktanya bandung ketika hujan sedikit sud ah terjadi banjir, saya kira ini perlu ditangani dengan di jembataninya antara Kabupaten dengan Kata.

Sesungguhpun saya lihat kota mulai ada kejelasan dari walikota untuk menjadikan mana Dago sebagai bukan lagi menjadi gudang faktori outlet misalnya mengembalikan pada fungsi­fungsi awal segeranya itu secercah harapan menurut saya adanya kemauan untuk menata kembali bandung termasuk konflik pembangunan hotel di depan kantor itu ya Gubernur saya kira di situ, sekali lagi ini anu konflik yang jelas antara modal dengan publik antara konsistensi Daerah dengan kepentingan modal disitu saya kira sudah jelas kalau policynya Jawa Barat adalah menegakkan aturan karna itu bisa menjadi presiden saya kira terus akan dilarang tetapi kalau kita mengandaikan investasi dan sebagainya saya kira kepentingan publik akan tetap dikalahkan dan itu saya kira mejadi ujian bagi kita, ujian Jawa Barat dan Pemerintah Kata apakah itu akan di lanjut atau di potong sama dengan di Medan Sumatera utara ketika melampaui standart apa keamanan penerbangan ternyata harus dipotong, nah contoh-contoh misalnya saya baca hari ini ada beberapa SPBU mulai di tutup saya kira itu contoh bagus menurut saya, nah contoh bagus ini perlu didorong ke publik saya kira ini menurut saya perlu ada reward ini saya kira pak Dirjen, apa yang dilakukan oleh sungguhpun di Kata Bandung banyak sekali hal yang yang sangat menyedihkan dimana disini banyak lahir perencana dari ITB, bahkan saya tadi malam laporan dari Walikota, Perguruan yang sering menyampaikan tata ruang melanggar tata ruang, saya tidak sebut disini dan saya memang diberi contoh dikasih tau lokasinya tadi malam, ini menyedihkan sesungguhnya sebuah perguruan tinggi yang menyampaikan tata ruang justru melanggar tata ruang, nah disini konflik antara ekonomi dan aturan nah ini saya kira harus ditegakkan ke depan, nah ini menurut saya ujian resikonya memang tidak populer tapi dalam jangka panjang Pemerintah yang seperti ini akan mendapatkan pujian di banyak tempat.

ARSIP D

PR RI

68

Saya lihat di jalan Braja sudah ada pohon-pohon hijau sungguhpun itu baru tapi setidaknya ini menurut saya harapan kedepan Bandung dikembalikan kepada huruf awalnya sebagai Kata yang hijau, nah pak Wakil Gubernur saya kira itu mungkin temen-temen nanti akan menyampaikan yang lain, yang paling akhir saya kira memang perlu ada di Jawa Barat, saya kira sangat masih saya lihat di pinggir-pinggir jalan besar kalau tidak tidak ada pengendalian saya kira akan habis oleh karena itu nanti Pak Marwa sama Pak Bomer bisa menyampaikan sejauh mana Undang-Undang pengendalian lahan dan perlindungan lahan itu bisa disegera diselesaikan termasuk juga insentif dan disinsentif yang akan dilakukan terhadap lahan-lahan kosong yang tidak ditanami misalnya berikan pajak yang tinggi sehingga mereka tidak mendiamkan lahan kosong tetap kosong sehingga dengan demikian produktifitas masayarakat bisa di dorong lebih tinggi, itu aja pak Ketua terima kasih. Assalamualaikum. wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih bung Azwar Anas, Pak Bomer nanti bagian manejemen horistik dalam penataan ruang, dia bahkan luar bisa disamping Dasen juga, jadi perlu saya sampaikan pak Wakil Gubernur, kita memang sudah 8 bulan ini seperti kuliah soal penataan ruang ini, saya cuman ketua kelas saja, jadi tapi bedanya kalau nara sumbernya ya bapak-bapak ini yang mengkuliahi kami gitu, Cuma kita diberi tugas untuk langsung menguji materi yang seperti ini, ya anggap aja ini kemampuan kita sudah equal walaupun kita setahun mungkin ngga akan jadi doctor tetep aja jadi anggota kan gitu, jadi silahkan Pak Nusirwan.

F· PDIP ( NUSYIRWAN SOEJONO) :

Terima kasih Ketua, Bapak-Bapak lbu-lbu sekalian, saya hanya dua hal saja yang pertama berkaitan dengan koordinasi tata ruang atau sinergi tata ruang Nasional Propinsi Kabupaten Kata termasuk sinergi antar sector, jadi kalau yang kedua adalah soal pengendalian, kalau pengendalian singkat sajalah kita sud ah sampai kepada kesimpulan ini harus jelas jelas ukurannya kasih sangsi sangsi pidana itu itu ngga muter muter sajalah, karena selama ini rupanya areal abu­abu itu memang sangat dimanfaatkan dan ini ketidak jelasan itupun berkejaran waktu dengan diketoknya RUU ini, ini ini saya melihat juga gejala-gejala tersebut jadi kalau bicara soal pengendalian tidak ada kata lain selain harus ditegaskan di dalam pasal pengenaan pidana itu untuk menyelesaikan benang ruwet lempar sana lempar sini, tapi disisi lain kita juga perlu koordinasi antara tata ruang Nasional, Propinsi, Kabupaten Kata dan juga isinya yang didalamnya itu adalah sebuah ironi.

Kasus di lumpur panas di Sidoarjo saya terkejut,, ka~ena kemaren kunjungan kerja kesana terase jalan itu jalan tol itu letaknya dengan semburan ini kira-kira dari tembok sana sampai tembok sini saja, dan tempat tempat untuk lokasi pengeboran itu jaraknya hanya 100 meter bagaimanapun terase jalan untuk layanan publilk itu bisa letaknya disitu, jadi disini ngga bisa di kita ngga perlu mendebatkan siapa yang lebih dulu jalan tolnya dahulu atau tempat ngebornya dulu, tapi disinilah letak bahwa tidak adanya sinergi atau koordinasi yang tetuang didalam tata ruang, baik itu untuk infra struktur layanan publik maupun hal-hal yang sifatnya apakah itu kehutanan, kelautan, sebetulnya menurut saya menurut pendapat saya mohon maaf tidak perlu terlalu di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 menurut saya pak mudah-mudahan saya tidak terlalu salah, kalau dibikin susah ya bisa saja di kait-kaitkan sehingga menjadi ruwet, sudah jelas ko kalau misalnya tata ruang Pemerintahan Kabupaten Kata harusnya itu sudah masuk dalam tata ruang Propinsi.

Tata Ruang Propinsi ini gambarnya juga harus ada di tata ruang Nasional, jadi kalau misalnya tanahnya Perhutani bapak tidak harus mengeluh kok pengelolaannya kok di diamkan tata ruang disitu bunyinya apa gambarnya warnanya kuning, merah, hijau, hitam, itukan sudah ada yang bikin siapa, lah itu pasti PTP untuk kebun teh ya jangan dimarahin ya memang gambarnya kebun teh, kan itu tidak bermanfaat tidak ada hasilnya nah disinilah mulai kalau ditanya soal justifikasi, alih fungsi mau di jawab apa saja ini republik ini paling pandai membuat alasan, tidak ada yang belum di republik Indonesia didalam membuat alasan, dari kebun teh menjadi kolam

ARSIP D

PR RI

I

I

I .

69

renang itu mudah, sekarang kita tinggal ikut saja gambar awalnya itu maunya mau jadi apa, Bossa itu sejak jaman bahela kita sekolah SD saya sudah bangga betul disitu disebutkan ini, ko. sekarang bisa rebut urusan radius sekian kilo, siapa yang memberikan ijin kalau itukan sudah gambarnya sudah jelas dan di tata ruang Tata Madya pasti sudah ada Kabupaten, bahwa letaknya tempat dulu Tuan Rudolf, itukan sudah ada jadi kalau itu sekarang nah ini sekarang sinergi didalam sektoral yang tertuang didalam tata ruang Kabupaten Kota, tertuang didalam Propinsi, dan sebaginya.

Jadi untuk ini saya menitipkan meskipun kita juga sudah ada bahan yang cukup lengkap apabila bapak bisa lebih menegakkan persoalan koordinasi tata ruang bahwa tempat pembuangan sampah, bapak tadi bercerita soal sampah tidak bisa lain harus dijawab dengan tata ruang regional itu ngga mungkin yang namanya Surabaya, Jakarta, Bandung itu sampahnya ada didalam batas administrasi, jawabanya adalah tata ruang regional, tata ruang Pmpinsi, benar bahwa pemahaman megapolitan seharusnya demikian, memang pemahaman saya juga demikian, tapikan kan tentunya bahwa ada koordinasi tata ruang soal, setelah itu terjadi perpindahan dan sebagainya demokrasimya sendiri-sendiri, untuk itulah saya tadi bahwa berkali-kali didalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum saya katakana bahwa jalan tol itukan tidak dibikin kemaren sore dia merupakan bagian dari jaringan jalan Nasional dari ujung Sumatera sampai ujung mana itu, kan tidak sepenggal parsial-parsial begitu, saya pernah menanyakan kepada bapak-bapak tidak hanya Gubernur Jawa Barat itu ada ngga gambarnya di tata ruang Propinsi, masuk ke Jawa Timur ada tidak, sehingga kita tidak rebut lagi persoalan pembebasan tanah, nah ini sekalli lagi sa'ya ketika bahwa saya kira memang masing-masing yang sudah memiHki kewenangan atau dititipi hak untuk membuat undang-undang adalah formulai untuk koordiansi ini tapi mungkinh juga penekanan berkaitan dengan masuk ke sebab pasal-pasal berkaitan dengan koordinasi itu bapak bisa berikan masukan.

Saal pengendalian buat saya itu sudahlah ini untuk kali ini ternyata tidak juga bisa diberi ruang dengan sangksi administrasi saja, kaya-kaya nya sudah cukup lagi ini harus ditegaskan, nah juga tentunya bahwa mohon maaf sumpah apa namanya catatan sedikit buat rekan-rekan dari Perguruan Tinggi, mungkin bisa memberikan banyak opini yang berkaitan dengan Perkotaan sehingga warga Kata tidak didiamkan saja begitu berkaitan dengan hal-hal yang ada didalam kotanya saya ada satu koran lbukota yang mengganggu saya dinding line nya pak, Koran itu sering dibaca warga Jakarta namanya Pas Kata, judulnya besar Basway akan menggusur ribuan PKL, saya menunggu ini mana para planers untuk bisa masuk di hal-hal yang sifatnya pelayanan publik, persoalan-persolan warga Kata jadi termasuk tadi saya juga menangkap ada rencana revisi lah ini ada dua kata-katanya ada revisi evaluasi, nah ini revisi me-evaluasi me-apa merevisi ini dua dua evaluasi apa revisi saya ngga paham ini, nah dalam merevisi tentunya istilahnya StikHolder bisa mempublish meng-opinikan ini karena ini kan akhirnya kepada warga ini warga Kata saya melihat teman-teman Bapak-bapak dari Perguruan Tinggi yang paham persoalan ini bisalah membantu memberikan opini pendapat sehingga tidak didiamkan antara regulator dalam hal ini Pemerintah dengan yang memanfaatkan ruang baru setelah terjadi sesuatu rebut, lah dahulu­dahulunya bagaimana gitu, ini saya ambil contoh adalah busway inikan sebetulnya barang yang sudah direncanakan tapi karena tidak ada sosialisasi meskipun di dalam Undang-Undang itu ada kewajiban Pemerintah untuk mensosialisasikan Perda di level tingkat I maupun tingkat II itu ada kewajiban ngga boleh dibiarkan, sehingga rakyat baru tau ujung-ujungnya saja, nah ini pelan-pelan ini mungkin bisa dilakukan oleh StikHolder independent dalam artian atau untuk bisa membantu warga Kata, warga masyarakat lebih apa lebih paham kondisi-kondisi yang ada, saya pikir itu saja Ketua tidak banyak yang disampaikan temen-temen terima kasih.

KETUA RAPAT : Pak Suharsoyo silakan.

F- PG (IR. H. SOEHARSOJO} :

Terima kasih Ketua, pak Wagub yang saya hormati, beserta seluruh jajaran dan bapak­bapak dari Civitas Akademika, dari beberapa pertemuan-pertemuan kita beberapa Daetah dan dengan Pemda-Pemda memang harus saya katakan selain dengan Pemda bali saya kira dengan Pemda Jawa Barat ini cukup pak, banyak sekali pak masukan-masukan dan saya perlu

ARSIP D

PR RI

70

mengucapkan terima kasih tadi beberapa masukan-masukan maupun harapan-harapan yang telah disampaikan antara lain yang saya tertarik adalah dimana diharapkan adanya arahan dalam Undang-Undang ini nanti secara Nasional, tetapi juga mencerminkan kepentingan Oaerah itu, saya kira sangat penting sekali karna kalau kita lihat yang disampaikan temen-temen maupun kejadian­kejadian itu adalah menggambarkan kepentingan Nasional yang tidak sama, tidak mencerminkan Oaerah sehingga ada persoalan-persoalan dari Oaerah terhadap apa yang ditetapkan oleh secara Nasioanal, kemudian juga masalah isi dari Rancangan Undang-Undang ini belum mencerminkan satu kawasan lindung yang cukup membuat memberikan porsi yang cukup itu, saya kira perlu manjadi catatan kami untuk kemudian akhirnya output dari tata ruang ini adalah suatu lingkungan hidup Negara Indonesia ini yang ideal saya kira itu ada nanti outputnya kesana diharapkan satu Undang-Undang tata ruang yang baik.

Kemudian juga beberapa hal yang lain seperti yang disampaikan oleh temen-temen dari ITB tadi masalah keraguan terhadap pemberian ijin oleh satu pihak yang nantinya bagaiamana setelah itu, nah itu tolong diberikan juga satu masukan pada kita rrienurut pandangan temen-temen ITB itu pemberian ijin itu oleh siapa yang paling tepat supaya bisa dipertanggung jawabkan pelaksanaanya kemudian karena dalam versi kita tentu Pemerintah secara berjenjang sampai kepada Pemerintah Oaerah.

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau melihat tata ruang yang sudah kita tetapkan seideal apapun akhirnya toh memang manusianya juga seperti yang bapak sampaikan, memang ini dari kejadian demi kejadian, saya kira ini bisa satu bukti dan terakhir kami melihat secara langsung di Pangandaran misalnya beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap sepadan di pantai itu, itu kelihatan sekali dan pengakuan dari Bupati disana bahwa ini rupanya Tuhan sudah mengatur memberikan peringatan akhirnya semua yang melanggar itu hancur semuanya hanya ada satu dua bangunan yang begitu kokoh tidak: hancur, tapi saya kira ini ada satu hikmah yang musti kita ambil dan satu renungan yang diberikan bapak dari UNBIM itu bahwa akhirnya manusia juga sebaiknya sebaiknya satu Undang-Undang toh manusia juga yang menentukan, ini saya kira tanggung jawab kita bersama sebagai manusia Indonesia,.

Kemudian karena temen-temen yang lain sudah banyak, saya nanti akan memberikan penjelasan saja, karna kebetulan kami ada di Pansus OKI, apa yang disampaikan oleh pak Wagub dan beberapa teman tadi yang menyinggung bagaimana semacam konflik antara OKI dengan wilayah-wilayah atau Propinsi yang bersebelahan, terus terang saja memang kalau kita lihat permasalahannya akhirnya juga pada tata ruang juga, dimana kebetulan ya tadi juga sudah dijelaskan oleh pak Wagub sudah punya Rancangan Undang-Undangnya mengenai OKI itu, itu cuma satu ayat yang kesekian dari satu pasal yang menyebutkan lbahwa transportasi di lingkungan megapolitan, tapi didalam usulan tidak ada sebutan megapolitan yang membuat populer kan adalah Pak Sutiyoso tetapi kembali lagi itu adalah bagaimana penataan ruang di wilayah OKI dengan Jabar dan Banten apakah itu mau disebut yang dulu bukan megapolitan tetapi Jabodetabek unjur atau dengan istilah apapun itu akan menimbulkan satu siapa sangka yaitu pencaplokan-pencaplokan wilayah.

Jadi memang kami sendiri karena kebetulan juga ada di tata ruang kami sudah menyampaikan kepada pimpinan maupun pak Oirjen, harapan kita besar sekali terhadap Undang­Undang tata ruang ini, karna itulah nanti yang akan menentukan itu pak, jadi soal tadi ada istilah Daerah Penyangga, saya terus terang tidak setuju Jawa Barat mallpun Banten itu Oaerah Penyangga, Banten maupun Jawa Barat itu adalah setara dengan OKI tetapi yang terpenting bagaiamana kesetaraan ini dibuat satu kerja sama dengan satu payung Undang-Undang tata ruang, inilah yang saya kira perlu menjadi suatu upaya upaya kita pak, baik di undang-undang tata ruang maupun Undang-Undang OKI, juga masalah ekosistem pak, ekosistem di OKI tadi disinggung mengenai di Depok dan sebagainya itu justru apa yang bapak sampaikan mengenai kompensasi dan sebagainya itu menjadi wacana kita pak tetapi susahnya ini kita yang di DPR ini kalau tidak dihujat itu mungkin tidak pas gitu jadi kita selalu di hujat terus kita dating ke Banten, kita datang ke Jawa Barat, bukan pak Wagub banyak: yang mengatakan ini orang-orang dari Pansus siap membawa misinya Sutiyoso, waduh kasian amat kita kalau membawa misinya Sutiyoso, justru kita ingin diatas semuanya sampai satu pemikiran bahwa antara penataan ruang dan siapa yang harus mengendalikan itu adalah tidak satu Gubernurpun yang akan kita berikan kewenangan, kewenangan itu ada diatas tiga Gubernur itu, itu adalah satu hal yang sudah dibahas saya kira

ARSIP D

PR RI

71

' nanti itu menjadi ikatan juga di dalam tata ruang, rupanya ini juga terjadi tadi malam gambaran antar Walikota Bandung dengan Wakil Bupati, Pemda Kabupaten Bandung kelihatan sekali bahwa Bandung merasakan dengan 16700 hektar luasnya yang dulu hanya beberapa ribu hektar sudah berkembang seperti itu dirasakan sudah apa namanya sudah tidak cukup lagi karena kalau malam itu hanya 2 juta tapi kalau siang 4 juta katanya sama dengan dalihnya Pak Sutiyoso di Jakarta itu kalau siang itu 13 setengah juta tapi kalau malam hanya 9 juta, nah bagaimana sampah yang di buang, air minum air bersih yang di pakai selama siang, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mereka baru meninggalkan Jakarta, ini saya kira kurang lebihnya sama, nah justrulah kesetaraan dari pada Oaerah wilayah itulah yang penting dan pengaturan tata ruangnya itu, Jakarta pun merasa 650 kilo meterpun kurang wa inikan berbahaya, inilah saya kira betapa pentingnya dan sekali lagi kami sangat berterima kasih, untuk kemudiannya saya kira apa namanya kita sangat menunggu masukan-masukan dan saya sangat mendukung Ketua, apa yang disampaikan pak Wagub tadi dikumpulkan oleh pak Wagub untuk disampaikan kepada kita, terima kasih Assalamualaikum wr. wb.

KETUA RAPAT :

T erima kasih Pak Suharsoyo, dia memang Anggota Pansus penataan ruang yang kita tempakan di Pansus OKI pak, jadi Pimpinan Wakil Ketua Pansus OKI, jadi dia menguasai megapolitan, ini yang disampaikan pak Wagub tadi, saya tentu berbeda soal ini p,ak, soal megapolitan, karena memang megapolitan itu. kalau yang dimaksud Pak Sutiyoso itu mungkin sudah harus sudah bisa dikerjakan oleh Sadan Koordinasi Tata Ruang Nasional.· maupun Departemen Pekerjaan Umum maupun apa Menteri Oalam Negeri, mereka harusnya cukup mereka perlu itu ngga perlu yang lain-lain saya kira, kalau yang dimaksud seperti yang disampaikan pak Wagub, silakan Pak Marwa. Kita mulai Sesi ke dua.

F • PARTAI DEMOKRAT (MARUAHAL SILALAHI) :

Baik terima kasih ketua, karena kalau tidak ngomongkan bukan anggota parlemen, begitu dulukan, tapi kalau disini kalau soal ngomong singkat-singkat saja disini, yang lain yang bisa panjang, ya memang perlu dihidupkan lagi itu sebenarnya yang mau jadi Anggota OPR harus Litsus supaya terawat. Seperti yang kita katahui tadi sebelum rapat bahwa tata ruang kita itukan darat, laut, udara, didalam didalam laut dan didalam tanah kan begitu, jadi saya sangat apa tadi itu betul-betul bahwa harus kita, berapa persen harus kita pertahankan ini menjadi laut, menjadi darat kan begitukan suka-suka kita saja, itu mau kita timbun laut itu bolehkan tukar tambah kan begitu, baru berapa persen kita pertahankan ini jadi hutan karena hutan itu, pohon itu sangat penting, bukan hanya untuk tadi debit air tidak, untuk proses udara pun dia ikut, yang kita hirup ini kan H20 apa namanya saya kurang tau dulu sudah lupa saya H2S04 katanya, kan begitukan, baru yang belum apa yang ini saya juga minta dari Dinas Pertanian tadikan masih kita pertahankan ga ini sawah kita ini mau berapa ribu hektar mau kita pertahankan kan begitu untuk menghidupi supaya jangan kita ributkan nanti import beras kan begitu ..

Jadi sebenarnya adalah tata ruang ini boleh kita katakan menyembuhkan masa depan itu yang bagaimana, kalau saya berpendapat apabila nanti memang betul-betul tata ruang ini bisa kita atur. Kesimpulannya adalah pembatasan kelahiran, supaya jangan terjadi pengaturan 600 ribu menjadi 4 juta kata pak Wakil Gubernur tadi kan aturan 600 ribu untuk di Bandung ini tapi jadi 4 juta sekarang ini kan pembatasan kelahiran dan bukan hanya Bandung itu, kota-kota lain juga gitu, Bandung jadi tempat-tempat peristirahatan, malem jadi tempat peristirahatan akhirnya jadi tempat industri semua, sama juga kampung saya beras tagi jadi tempat peristirahatan akhirnya jadi industri karena Tata Ruang kita yang tidak lengkap nah sekarang kita lengkapi, sehingga persentase-persentase dari penggunaan tata ruang itu perlu untuk itu saya secara pribadi masih meminta memang sedikit tulisan dari Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, Dinas Taman; Dinas Pertanian untuk angka-angka karena ini akan bertarung ini menjadi Tim Perumus, kan semua dari semua Komisi ini siap bertarung ini kalau tidak ada bahan dari bapak-bapak, kami dengan Pak

ARSIP D

PR RI

72

Bomer nanti Pasaribu dari Komisi apa kalah dibikin oleh beliau-beliau ini kan begitu, jadi tolong itu dinasehatkan terus pak ya angka-angka yang harus kita pertahankan itu, kan begitu kecuali yang terakhir, yang terakhir saya minta kepada Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan siapapun pemilik saya tidak masuk membongkar masalah siapapun pemiiik lahan yang kritis itu himbaulah dia untuk hijau, himbauan kemenangan sebagaimana saya mohon kepada Perum Perhutani tidak perlu saya sebut nama lokasi itu tapi saya rasa itu sudah ada di hati bapak apapun persoalannya tidak bukan kita mau turun tangan dengan itu tetapi hijaukan itu, saya minta itu kepada perum dan kepada dinas kehutanan, terima kasih.

F-PG (DR. H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS) :

Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum wr.wb. pak Wagub, Sekda dan kawan­kawan dari Perguruan Tinggi, memang inilah watak kita semua, jadi sebetulnya sungguh menarik dari berbagai Fraksi berbagai Komisi berbagai kepentingan yang akhirnya menjadi satu kepentingan saya sangat menghargai forum ini saya kira Pak Suharsoyo benar, kalau forum ini cukup lengkap di Bandung dengan kunjungan-kunjungan kita yang lalu kecuali mungkin di Bali yang juga cukup besar juga tanggapannya komprehensip ini memang Wakil Gubernur ini Ketua Partai yang bisa membagi-bagi demokrasi sehingga alumni Senayan sasaran tembak dibagi­baginya jadi tidak bisa di tembak satu sasaran, apalagi dia didampingi oleh seorang Laksamana Bintang.

Saya mencatat betul apa yang di utarakan oleh rekan-rekan, pertama yang paling menonjol catatan saya mengenai ancaman darat carryintencity, ada degradasi lingkungan yang luar biasa di Jawa Barat ini, ini ngga perlu kita bantah sehingga nanti jawabanya bagaimana didalam Rancangan Undang-Undang ini termasuk perlunya mengendalikan adanya konversi lahan yang sangat habis-habisan kita tadi saudara Marwa mengatakan tentang ancaman terhadap lingkungan hutan, persawahan dan sebagainya. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai masalah kewenangan-kewenangan, pak Wagub dengan baik tadi menjelaskan ini, sehingga pengendalian konflik menjadi bagian dari pada penataan atau managemen ruang kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pendekatan-pendekatan, Bapeda bagus pendekatan ekosistem adalah suatu pendekatan tetapi tidak cukup ekosistem relation sistric condition, tetapi harus ada socia sistem, jadi dua ini jangan di pisahkan pak, jadi ekosistem social sistem bahkan ada yang ketiga katanya tapi dari bagian yang kedua sebetulnya teknosistem, jadi ekosistem, sociasistem, teknosistem adalah golden triangle di dalam tata ruang kita, berdasarkan itu semua saya hendak membuat beberapa catatan karena banyaknya usul-usul mengenai kaitan dengan Peraturan Perundangan lain, saya kebetulan adalah Pimpinan di Badan Legislasi, untuk itu ada 284 Rancangan Undang-Undang yang sedang kita garap berdasarkan ketentuan Perundangan yang ada yang dituangkan didalam Prolegnas, dan Prolegnas itu di jabarkan didalam prioritas tahunan 284 Rancangan Undang-Undan9, itu adalah sebagai konsekuensi tadi dikatakan ada bigban reform perubahan dalam ketatanegaraan kita dimana pemegang kekuasaan untuk Undang-Undang hanya dan hanya DPR bukan Presiden bukan DPD, itu ketentuan baru, sehingga dengan demikian DPR menugaskan Baleg sebagai pusat pembentukan Undang-Undang.

Saya ingin menjelaskan dari 284 ini ada sebagian yang sudah di tampung di dalam Prolegnas dari usul bapak-bapak ada sekitar seperempat lebih ada 52 an lebih Rancangan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan penataan ruang yang sedang kita garap di dalam Badan Legislasi yang sedang dikerjakan ini adalah pertama Rancangan Undang-Undang wilayah negara dan batas negara, ini menjadi Undang-Undang yang sangat komprehensip sangat totalis system karena ini ciri karakteristik cirri karakteristik utama dari tata ruang, ini yang pertama sedang kami garap rancangan undang-undang wilayah ne9ara dan batas negara, di dalam wilayah negara dan batas negara itu ada isi itu diatur dalam berbagai Undang-Undang antara lain adalah tata ruang yang terdiri laut, udara jadi Undang-Undang penataan ruang adalah konsep yang kedua, cuma yang pertama masih ditingkat Badan Legislasi karena tidak ada rancangan Undang-Undang yang tidak melewati Sadan Legislasi sedang dibahas sedangkan yang kedua ini sudah maju didalam Pansus.

ARSIP D

PR RI

73

Yang ketiga adalah Rancangan Undang-Undang perubahan agraria, itu juga sedang di garap, sebagai bagian dari pada saudara kandung atau bagian dari yang sangat relevan dengan Undang-Undang yang pertama. Yang keempat adalah nanti saudara kandung Undang-Undang penataan ruang ini yaitu Rancangan Undang-Undang penataan ruang lautan, nah ini untuk menyeimbangkan landbase oriented kearah archipelago base oriented, yang saya terkesan kita belum melihat ruang lautan ini dengan baik. Kemudian yang kelima adalah Rancangan Undang­Undang penataaan ruang udara nasional, itu juga sedang kita garap, dan itu insya allah akan masuk tahun ini atau tahun depan, lalu berdasarkan itu akan ada rancangan Undang-Undang yang lebih sektoral lebih spesifik lebih bidang Rancangan Undang-Undang wilayah pesisir tahun ini selesai Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan tentang Pertambangan ini semuanya sedang di tempat, banyak sekali Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal~hal yang bersifat sektoral yang saya mau katakan adalah yang paling krusial disini yang juga tadi menyangkut masa depan karena kita menganut system pembangunan berkelanjutan.

Cirinya tiga, satu pembangunan terencana, kedua pembangunan yang sangat memperhatikan ekosistem, dan yang ketiga pembangunan yang mewajibkan antar generasi, oleh karena itu kami juga sedang siapkan tahun ini akan masuk untuk prioritas tahun depan, Rancangan Undang-Undang tentang lahan abadi pertanian, karena pertanian kita sedang dianggap dalam krisis besar, kita impor besar beras semua kita net importir, sedangkan katakanlah Korea Selatan yang lahan pertaniannya petaninya hanya 3 % tapi kelebihan beras, Jepang yang hanya petaninya 2 % sangat banyak kelebihan beras, kita ini Undang-Undang lahan abadi itu merupakan turunan langsung atau tidak, langsung sebagai spesial, next specialis dari general oleh generalis dari Undang-Undang ini. Kemudian Rancangan Undang-Undang tentang pengendalian konversi lahan, ini sangat tidak terkendali di Jawa Barat, ya pak Wagub ya, kemudian juga Rancangan Undang-Undang tentang lahan subur, ini semuanya menandakan kepada kita, kita sedang menata semua pak, bahwa ada persoalan-persoalan besar yang kita dengarkan tadi kita memang sedang di persimpangan jalan dari sebuah roda sistem-sistem tua kepada system baru, kita belum masuk didalam yang lama mulai kita tinggalkan yang baru belum terbangun, transisi dan translasi ini sedang jalankan, jadi kalau tidak ada kepuasan bias dipahami tapi marilah kita bersama supaya jangan sampai salah menyalahkan diantara kita, nah paradigma baru adalah otonomisasi, desentralisasi, demokrasi dan yang paling penting adalah memperhatikan konstanta dan variabelnya, konstanta harga mati the iron law hukum besinya adalah semua ruang ini adalah satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ada temen-temen tadi jangan sampai ruang justru mencabik-cabik Republik ini menjadi pandangan yang sangat sangat tidak pas dengan konstanta ini, yang lain adalah variable, variable boleh kita geser mana yang mendukung kita pada satu masa tertentu, konstanta ini kita tegakkan didalam keseluruhan Rancangan Undang-Undang sekitar 52 ini yang ada sangkut paut dengan n.iang ini, ini perlu karena ini membuat menuntut kebutuhan baru di dalam orientasi baru penyusunan Rancangan Undang-Undang termasuk penataan ruang ini, tata ruang harus dilihat sebagai totalis system sebagai holistic system manajemennya pun harus menjadi manajemen holistic ngga mungkin kita, wewenang saya saya ambil sebab terus terang pak Wagub, kalau kita dengar dari 2 pertemuan dengan Bupati dengan Walikota dengan bapak sebetulnya informasinya disana ya sudahlah kita paham karena apa kita tidak holistic manajemen, tata ruang ini boleh dibeda-bedakan administrative tapi dia sebuah system yang manunggal , sebagai holistic system maka dia didekati dengan holistic manajeman, itu yang ingin ditegakkan didalam ruang, ruang ini betul adalah bihotpoint, ruang ini adalah matrik dasar dari semua kehidupan, tidak ada kehidupan tanpa ruang oleh karena itu didalam memandang ini sebagai bihotpoint dengan pendekatan holistic manajemen, kami sangat mendengar bahwa apa supaya keseluruhan itu kita pandang dalam satu system kewenangan­kewenangan itu dituangkan dalam rancangan ini walaupun mungkin belum sempurna sehingga kawan-kawan kami harap agar nanti mengadakan perbaikan-perbaikan, nilai-nilai yang terkandung dalam ruang akan bertempur, berkompetisi habis-habisan, bagaimana mengendalikan ini, istilah yang sebetulnya ya satu saja kalau apa yang mau dibahas disini hanya satu manajemen tata ruang, manajeman kelautan, manajeman agraria, manajeman ruang udara, semuanya fnasalah manajemen, tetapi tidak holistic, nah ini kita mau geser kepada holistic, kenapa perlu ini, kita bertempur antara kepentingan publik tadi dikatakan dengan kepentingan society dan kepent1ngan

ARSIP D

PR RI

74

masyarakat yang lebih luas, privat sektor, pengusaha, society dan pasar, bagaimana mengendalikan segitiga ini dengan pendekatan baru, ini yang akan dan sudah dialami kita disini betapa suatu kawasan yang harusnya kawasan lindung, karena ada pertempuran antara konflik nilai economic dengan nilai ecologic, ecological rent, kita tahu bahwa ruang space itu mempunyai rent, spasi rent itu ada yang disebut economic rent, ecological rent, social rent, bahkan political rent, kita tidak boleh satu sentimeter pun batas kita diambil orang, political rent nya tinggi ada security rent, bagaimana kita mengendalikan ini sebab kalau ini tidak dikendalikan kita ini akan mengalami degradasi habis-habisan, tadi dikatakan bukan 59,3 juta hektar hutan kita rusak, setiap tahun 2,8 juta hektar degeradasi, rehabilitasi hanya 200, 300 ribu hektar pertahun, berarti suatu percepatan luar biasa dari degradasi menimbulkan konflik linglkungan, konflik ruang, konflik air, konflik lahan, itu ciri karakteristik yang akan kita temukan, inilah yang akan diantisipasi oleh rancangan ini, kawan-kawan sekalian dengan itu kita sebetulnya ingin hendak lebih konkrit bagaimana kita letakkan dalam rancangan ini, kami sudah mencoba didalam rancangan ini yang terdiri dari 16 bab, 12 bab, 65 pasal, kami sebetulnya pak Wagub, sangat memohon perhatian khusus kepada beberapa bab utama saja, utama bab utama adalah bab 3 disinilah kewenangan terjadi inilah unsur salah satu unsur manajemen yang terpenting, bicara tentang leadership adalah manajeman, koordinasi adalah masalah manajemen, perencanaan adalah masalah manajemen, pengendalian adalah masalah manajemen, sangsi adalah masalah manajemen, tolong diperiksa betul wewenang-wewenang yang dituangkan dalam pasal 7 sampai 20 ini, sudah pas apa belum, berlebihan atau berkurang, perlu tambahan atau apa, karena didalam sini saya ingin lebih konkrit wewenang Pemerintah Pusat itu ditegaskan sebab ada yang mengatakan sebetulnya otonomi ini seharusnya diserahkan aja ke daerah semua, ada yang mengatakan itu, pertanyaanya daerah mana, kedua apakahg betul begitu, itu juga dengan harga yang tadi saya katakan ada variable ada constanta, konstanta kita adalah negara kesatuan dengan ekosistem, social system yang manunggal, jadi oleh karena itu kami ingin nanti komentar tertulis tidak usah sekarang pak Wagub, pak Bapeda, mengenai kewenangan adalah apakah kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Kabupaten Kata, dan seterusnya ini berlebihan berkekurangan, kurang kuat, kurang tegas atau apa, pak Bapeda ini tolong diperiksa betul, bab 5 ah ini lagi problem terbesar adalah pada bab 5 yang menyangkut tentang pelaksanaan, ijin yang bagus wewenang yang bagus begitu dilaksanakan timbullah kunclup, timbullah Bandung Utara, timbullah banyak sekali problemnya, ini pun kami mohon dengan amat sangat dimana? sebab ini salah satu kunci utama dari pada rancangan ini ada pada bab ini dan pasal ini, yang paling panjang tidak kurang dari 40, 39 pasal ada disini, apakah pelaksanaan penataan ruang ini sudah pas menurut bapak-bapak, apakah didalam hierarkinya sudah cukup, apakah benar perencanaan tata ruang nasional ini diletakan didalam kerangka keseluruhan menjaga nilai konstanta negara kesatuan yang juga kewajiban dari Propinsi ataupun Kabupaten Kata, apakah ada yang dianggap berlebihan di sini, bagaimana dia mengkaitkan dengan Undang-Undang jangka panjang, saya kebetulan di pansusnya juiga kebetulan kita garap, bagaimana kawasan strategis ditentukan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Kata, kami ingin konkrit kan turunan dari semua rancangan ini sesuai dengan prinsip desentrsalisasi dan otonomisasi adalah sebuah ketentuan nasional itu mendarat didalam prolegdas sebetulnya, kekeliruannya sekarang pak Wakil Gubernur setahu saya atau ngga tau mungkin saya salah, jawa barat belum punya prolegdas, seyogyanya semua yang kami kerangka kan diatas itu mendarat didalam prolegda, karna di daerah akibat Perda-Perda otonomi, tapi kami tidak mendengar disini ada prolegda, jadi untuk itu kami dengan siapa kita berkomunikasi sebetulnya juga dengan DPRD, nah ini yang kami harapkan mengenai bab-bab 5 ini akan sangat banyak kontroversi yang mungkin dapat diberikan masukan oleh kawan-kawan sampai dengan pembangunan pedesaan.

Selanjutnya adalah bab 6 pengawasan, tadi dikatakan salah satu unsure terpenting ujung dari sebuah manajemen adalah kontroling, pengawasan, kami merasa kawan-kawan memberikan aksentuasi disini, pertanyaannya urusannya kalau gitu diperbaiki kalau ini belum dirasa kuat, bisakah Pusat mengambil over Propinsi kalau dianggap belum pas, bisakah Propinsi mengambil over Kabupaten Kata kalau dirasa tidak pas, konflik antar propinsi, konflik antar Kabupaten Kata, konflik ini akan terjadi sebab cirri karakteristik kita sekarang dengan banyaknya kekuasaan adalah yang disebut dengan institusional konflik, bisakah ini sudah mengatasi jalan keluar, saya memang merasa ini belum cukup kuat, tapi apa yang paling baik karena bapak-bapak ada yang mengatakan itu dituangkan pada bab 6, kemudian juga penyelewengan sengketa, kami menempatkan disini

ARSIP D

PR RI

75

masyarakat itu dalam civil society dengan kuat sekali sehnigga masyarakat nanti bisa menggugat siapa saja, jadi apakah ini cukup bagus atau berlebihan atau berkekurangan dan diujung dari pada itu adalah sangsi tadi saudara Nusirwan bagus sekali sangsinya, sudahlah tidak lagi administrative saja, toh tidak ada artinya jadi pake sangsi kriminal, sangsi pidana belum pernah terjadi dalam sejarah, bahwa pejabat yang mengeluarkan ijin pun bisa dihukum sekian tahun .kalau itu mengakibatkan ini ini ini, jadi kedepan itu sudah, dan ini sudah kami tuangkan, saya ikut merumuskan sebagai pimpinan Pak Alex, didalam Undang-Undang sebagai kewarganegaraan, kalau seorang pejabat membuat satu ke alpaan sehingga seseorang kehilangan kewarganegaraan dihukum 3 tahun kalau itu di lakukan dengan kesengajaan dia dihukum 5 tahun, ini sudah disertakan satu-satunya pelopor Rancangan Undang-Undang Publik yang mengatur sangsi yang paling berat justru pada pejabatnya, saya kuatir nanti bapak-bapak banyak yang masuk problem kalau ini tidak di tegakkan, apakah ini berlebihan atau tidak itu pertanyaannya pak, Bapak-bapak setuju dengan ini atau tidak, wah nanti kami sulit nah ini kita ingin lihat, lebih bagus kita sekarang waktu berdebat dari pada nanti bapak-bapak ajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang aja kami ngga setuju itu misalnya begitu, nah kemudian pak Bupati eh pak Gubernur ada yang ingin saya spesifik ingin pendalaman yaitu mengenai masalah-masalah Jawa Barat ini, bias ngga ditambahkan penjelasan mengenai pertama yang dianggap secara parsial merupakan kawasan-kawasan andalan Jawa Barat yaitu antara lain misalnya ada kawasan pertumbuhan kawasan segitiga nasional golden tri anggle kawasan segitiga pertumbuhan nasional yaitu Jakarta, Bandung dan ....

F - PG {DR. H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS ) :

Subang dan Karawang, dimana dalam yang saya baca dikonsep atau didalam bahan tertulis itu menjadi kawasan andalan untuk pertanian, untuk peternakan dan untuk itu segala macam, berarti kami akan nanti mendekati itu dari segi bagaimana melestarikan ini, kemudian juga kawasan-kawasan metropolitan, ini perlu karena kelihatannya tidak usah keberatan ini istilah-istilah sebetulnya daerah penyanga itu dalam bahasa teori itu apa namanya interland, jadi ngga usah kita perdebatkan ini, bisa-bisa aja bahwa Jakarta tidak akan tersinggung Jawa Barat klau dia interland yang saling memperoleh ya keuntungan dari situ, jadi metropolitan ini katanya akan bergeser bukan hanya Jakarta tapi Jawa Barat akan menjadi giliran tumbuhnya kota-kota metropolitan itu, yaitu Bandung, Cirebon, Purwakarta.

Konsep-konsep ini kan harus kita tuangkan yang nanti akan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional maupun Daerah yang akan harus diturunkan, karena apa sebetulnya Jawa Barat ini sangat unggul didalam apa yang disebut dengan locational the contage, itu sangat untung jadi jangan dianggap ini penyangga yang dirugikan bahwa setiap keunggulan tentu ada juga harganya ya biasa-biasa aja, jadi ngga ada yang tersinggung dengan istilah-istilah strategis yang baik seperti itu. Kami mohon nanti ini pak, ini lebih dirumuskan oleh bapak-bapak sehingga kita akan memperoleh model karena Jakarta dan Jawa Barat Bandung itu untuk perumusan di dalam rancangan ini, nah kami tidak mohon sekarang pak Ketua kalau itu bisa diteruskan Jawa Barat ini akan istimewa sebetulnya, selalu pikiran-pikiran bagus dari Jawa Barat jadi sampai sekarang pun kita masih inginkan itu, kalau dan kurang lebih mohon maaf, Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Silakan pak, pak Dirjen dulu ya bentar, pak Dirjen kita jam 11 pak, jadi ya ngga apa-apa lewat dikit satu tiga menitlah, silakan pak Dirjen.

DIRJEN TATA RUANG :

Terima kasih bapak Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang kami hormati, bapak Wagub, Sekda dan seluruh jajaran dan sticholder Jawa Barat yang kami hormati, mungkin kami pokoknya saja bahwa tadi panjang Lebar disampaikan dan pada Undang-Undang yang ada ini pada saat ini bawa implikasi yang cukup banyak tadi disampaikan oleh banjir dan longsor baik dari

ARSIP D

PR RI

76

Universitas dan lain-lainnya, dan juga intinya mungkin bahwa ini bawa implikasi daya saing kita yang relatif rendah kalau dibandingkan dengan berbagai Negara khususnya juga disekitar kita.

Nah ini muaranya tentunya memang kesejahteraan kita yang relatif menurun kalau dibandingkan dengan negara lain, untuk itu Rancangan Undang-Undang ini mencoba memperkecil get tadi, get antara apa yang memang diharapkan yang dituangkan dalam Rancangan Undang­Undang ini.

Sekarang ini yang dulunya adalah dengan Undang-Undang yang ada dengan kenyataan yang ada sehingga dalam menurunkan get tadi pada dasar kita mencoba untuk melihat lagi, tadi kita katakan Negara kepulauan tapi ada yang menyatakan kepulauan plus atau ada yang mengatakan maritim, maritim tapi juga agraris, tapi intinya bagaimana pulau itu dan laut ini sebagai satu kesatuan, kalau disini mungkin dikatakan satu benualah itu, itu sumberdaya yang memang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ini, atau pemanfaatannya tadi pada dasarnya yang terutama di dalam Rancangan Undang-Undang ini dilihat mana yang ngga boleh dibangun, kalau itu di bangun longsor, jangan dibangun, kalau itu dibangun Bandung itu ngga bisa hidup karena airnya habis, itu kalau diatasnya itu dibangun, jangan dibangun, kemudian kalau flora fauna budaya tadi dianggap penting untuk budaya, wilayah system kita ya jangan juga itu dibangun, nah ini kita sebut disini kawasan Hndung jangan di bangun, jadi sekali ditetapkan mustinya ya jangan dilakukan, kalau tadi ilustrasinya di Jawa sudah seperti tadi, memang kalau kita lihat kawasan lindung di Jawa yang hutan lindung ini 50 % tutupnya bukan hutan lagi, lah kalau memang demikian bisa-bisa aja pengajuan dari daerah itu kadang-kadang ada itu dibuktikan saja ngga usah menjadi lindung, tetapi kalau kriterianya itu tadi untuk air, untuk longsor, untuk flora fauna budaya ya mustinya dikembalikan lagi ke fungsi yang memang di emban, nah ini yang hakikat ini yang kita kembalikan yang ngga bo!eh dibangun.

Kemudian yang boleh dibangun itu juga ada yang boleh dibangun tapi dengan persyaratan ketat dia dikasih tehnis, kita sudah investasi segitu besar mustinya itu tentunya boleh dibangun tetapi dengan persyaratan tertentu, Daerah-Daerah yang memang rawan bencana gitu boleh dibangun tapi KDP nya rendah, ada tempat untuk evakuasinya nanti dimana, bangunannya harus tahan gempa dan sebagainya, jadi ini juga persyaratan yang di tuangkan disini, kan Daerah yang memang pembangunannya di dorong karena kalau ditanami disitu dengan tanaman tertentu, seperti kunjungan Pansus juga ke Sumatera Utara, tembakau Dili yang terkenal di dunia ini ditanam ditempat lain ngga tumbuh seperti itu ya mustinya ruangan tadi ditetapkan hanya untuk tembakau yang utama, kalau tembakau ditanam dapat insentif, justru insentif di situ diberikan sehingga akan terpacu disana , nah ini esensi dari Rrancangan Undang-Undang ini, sehingga diharapkan apa yang tertuang disini bisa memadukan antar sector yang kepentinganya memang lain-lain dan dia kompetisi dengan ruangan yang terbatas, ini tadi aja Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain.

Kompetisi antar wilayah baik Bandung dan Kata Bandung sendiri dengan Kabupaten juga termasuk dengan Propinsi dan juga kompetisi antar masyarakat swasta dan Pemerintah sei1diri, nah ini hakekat-hakekat keterpaduan yang ada disini, untuk itu hal yan pokok yang diatur didalam Rancangan Undang-Undang ini mungkin kami singkat saja intinya insentif disini isentif tadi ditekankan, bagaimana kalau memang Jakarta itu ngga bisa hidup kalau Cianjur itu hijaunya ngga diteruskan sekarang ini, sekarang di Tangerang kan juga sudah sulit air kalau musim hujan banjir di Jakarta sudah menjadi fenomena yang agak umum gitu, jadi antar Daerah bisa saja dia insentif disinsentif, jadi pembiayaan nya didukung yang di cianjur tadi oleh yang di OKI dan ini banyak dilakukan di tempat lain yang disinsenti insentif tadi misalnya di Depok sekarang sudah melakukan untuk irigasi tehnis ngga usah bayar PBS.

Jadi ada dan kalau memang disini diberikan disinsentif kalau seperti kehutanan tadi kalau memang mau dijadikan untuk fungsi yang lain boleh tapi irigasi tehnisnya harus diganti di tempat yang lain, saya kira nah ini hal-hal yang memang harus di walkout di dalam Perda-Perda tadi, karna produk dari rencana tata ruang ini ada yang sifatnya administrative tadi bapak Wagub menekankan Nasional Propinsi Kabupaten Kata tapi inhi didukung oleh rencana tata ruang kawasan jadi dibangaun percuma kalau ngga ada rencana tata ruang retensi airnya tadi berapa air

ARSIP D

PR RI

77

yang dibutuhkan, irigasi kita misalnya 85 % dari sungai kalau air eh sungai tadi ngga di jamin oleh tutupan lahan yang dibuat itu sebagai Perda dan itu sebagai tutupan yang harus dipenuhi ngga akan terpenuhi tadi air itu, karena ka semuanya lagi pada musim hujan debitnya besar, musim kering habis dan fungsi tadi tidak bias dipenuhi irigasi tadi.

Jadi ini yang hakekat yang memang kenapa kita mengganggap sangat-sangat penting untuk sekarang ini pengendalian yang tadi disampaikan, jadi sekali lagi insentif disinsentif tadi intinya untuk yang sudah ada di sakuratif bisa juga kita ijinkan pengembang, tapi pengembang membebaskan sebagian lahan yang sudah terlanjur seprti kunclup atau dipinggir bantaran sungai, nah ini pola-pola kalau bias insentif disinsentif dari swasta dengan Pemerintah, jadi menurut hemat kami, ini ya juga mohon masukan sejauh mana pola-pola tadi tehnis yang dilakukan, di Bali itu yang di utara juga sekarang mensubsidi yang selatan yang mensubsidi utara.

Kemudian yang kedua mengenai penyelenggaraanya sendiri, kami tidak panjang lebar tapi intinya Nasional Propinsi Kabupaten Kota itu sebenarnya kalau Undang-Undang Nomor 32 itu juga ada ya meskipun kewenangan wajib itu ada azas eksternalitas efisiensi dan akuntabilitas dampak yang paling dekat tadi dia yang sebaiknya yang melaksanakan, nah interdependensi antara Nasional Propinsi Kabupaten itu akan dikoordinasikan oleh yang paling atas disitu, nah dengan peran tadi didalam Rancangan Undang-Undang ini ditekankan bahwa Propinsi itu juga punya konsep supaya Undang-Undang, Keppres dan semuanya tadi dilaksanakan di tingkat Kabupaten Kata untuk menjamin tadi mustinya dia juga melakuakan pengawasan sejauh mana implementasi dari berbagi norma standar pedoman yang ada tadi, nah ini yang intinya tertuang, kewenangan wajib dalam arti perencanaan dan kontrol nya atau pengendalian memang diserahkan kalau rencana tata urang wilayah Nasional isinya taman Nasional, jalan Nasional, itu di rencana tata ruang wilayah Nasional, rencana tata ruang Propinsi isinya antara lain jalan Propinsi, taman untuk pelayanan Propinsi dan sebaginya, serta koridor yang perlu diikuti oleh kota dan Kabupaten untuk menjamin komplementaritas tadi.

Kemudian juga Kabupaten Kata sehingga pada dasarnya yang ada itu komplementer apa yang disusun itu didalam Peraturan Pemerintah nanti lebih jelas lagi apa yang memang ada di muatan masing-masing sehingga ngga mengurangi konflik dan memang sesuai dengan aspek manajeman properti juga punya kapasitas untuk melihat bagaimana pengawasan tadi gitu tapi bahkan pak khususnya pak Ketua Pansus juga harus menekankan mungkin perlu Badan lndependen, jadi mungkin sebagai Dewan Pengawas Penataan Ruang yang anggotanya bisa stikholders nya untuk meyakin kan bahwa apa yang sudah disepakati tadi yang disini menyusun tata ruang ini bukan aspek nasionalitas saja tetapi dipadukan dengan keinginan dari pada masyarakat, jadi masyarakat ikut menyusun gitu, jadi intinya demikian yang ada di penyelenggaraan masuk bagaimana minimal yang harus dipenuhi kalau ruang terbuka hijau tadi sudah disampaikan di pusat kota mustinya juga bangunan vertikal juga diberikan insentif dan disitu karna bangunan vertical mungkin ruang terbuka hijau jadi mencukupi, jadi intinya antara infrastruktur hijau infrastruktur yang fisik sama masyarakat itu terjadi harmoni disatu tempat ini sebetulnya balancing yang dilakuakan, yang bias dilakukan dengan rencana tata ruang, kawasan dimanapun sebagai masukan termasuk kawasan itu di DAS untuk masukan di rencana tata ruang masing-masing kewilayahan baik nasional propinsi kabupaten dan kota, termasuk metropolitan yang sekarang ini sedang di upayakan, karena Bandung ini kan cekungan kalau ada polusi dan lain-lain sulit untuk kena angin itu pergi dan juga ketergantungan tadi, jadi kawasan metropolitan tadi karena organize seperti tadi juga kawasan megapolitan Jakarta, kami menggaris bawahi Jakarta Bandung itu sebetulnya esensial harusnya menjadi megapolitan, kalau kita menjadi megapolitan diluar yang kita kenalkan Boston Whasington kan gitu selalu koridor yang di pacu karena ada disitu, na ini yang perlu dicermati adalah bagaimana Jakarta bandung tadi rencana tata ruangnya disepakati dan itu yang supaya mengurangi megapolitan yang sebenarnya akan terjadi didalam koridor Jakarta Bandung yang sekarang ini bisa satu setengah atau 2 jam, kalau memang lalulintasnya tidak atau bukan pada PIK lah gitu, itu saudara-saudara sekalian itu yangterakhir tentunya ada yang sifatnya sanksi tadi sebetulnya maksudnya dengan adanya insentif disinsentif tadi disamping kuratif juga perventifnya ideal, ideal yan gbetul-betul kita inginkan, bagaimana masing-masing sector masing-masing wilayah tadi itu bener-bener sinergi disitu, tapi karna kondisi sekarang ini kuratif pake insentif disinsentif tadi, jadi insentif disinsentif mungkin second best yang

ARSIP D

PR RI

78

kita sasarkan tapi yang prepentif ya kita the first best yang memang harus ideal itu yang ingin kita capai,kombinasi itu yang memang tertuang didalam nantinya rencana tata ruang dimasipg-masing Perda itu tetap dibatasi ada baiknya ada sangsi, memang didalam rancangan ini sangsi yang diajukan dari pihak Pemerintah setelah kami bahas dengan semua Departemen waktu itu sementara masih denda dan administrative tapi dengan perkembangan di pandang perlu ini menjadi pidana tadi seperti disampaikan tadi dan tentunya ini untuk meyakinkan bahwa apa yang get tadi antara rencana dan implementasi betul-betul bisa getnya bisa kita kurangi, nah saya rasa ini · sebetulnya bapk-bapak ibu-ibu sekalian pokok-pokok yang terkandung didalam Rancangan Undang-Undang ini, tentunya berbagai masukan dan khususnya yang bersifat unik ada di Jawa Barat ini yang perlu memang untuk melebih mematangkan Rancangan Undang-Undang iri supaya ~emua tadi terakomodasi kekhususan-kekhususan tadi tentunya tetap, bahwa kalau kita ini konsisten kita lakuklan kita bisa ruang hidup di Jawa Barat di Kata Bandung ini kita harapkan bisa nyaman tapi juga aman, nyaman masyarakatnya bisa mengartikulasikan dari sosial ekonominya, nyaman dalam arti ngga tiba-tiba satu kampung kena banjir dan kena longsor, kemudain juga tetep produktif dalam arti produksi sampai kekonsumen akhir itu menyadari ada saingan yang tinggi karna kondisi kita saat ini tapi secara fisik kita secara fisik juga kita ingin berkelanjutan, berkelanjutan dalam arti bahwa kita eksternalitas negatif jadi pengembangan yang memang membuat beban masayarakat, ektemalitas negatif itu harus dimasukan disini, di Rancangan Undang-Undang dimasukan juga, bahwa kalau dia memang dia harus demikian dia harus di reklamsi life after main tiu juga harus masuk di hal ini, jadi ini tentunya semuanya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat dan ini sebetulnya terkandung dalam Rancangan Undang­Undang ini keyakinan bahwa kita ingin mencapai hal tadi melihat bahwa kita do nothing kita mengikuti normative saja kelihatannya kita menuju ke satu kondisi yang relatif menurun itu kalau kita

STAFF GUBERNUR :

Mohan ijin ketua mohon intrupsi sedikit, menambahkan apa yang disampaikan pak Dirjen, mungkin perlu juga memasukan cara perhitungan insentif itu bagaimana?.

Seperti kalau kita baca hari ini OKI memberikan bantuan kepada Tangerang, Bekasi dan daerah tetangganya itu 23 milyar itu masing 24, inikan sebuah bentuk juga ini sebuah insentif itu, nah jadi kalau dalam pasal-pasal RUU ini ada insentif disinsentif kalou mau dimasukan di dalam slotnya OAK DAU ngitungnya bagaimana, ini kita bisa memperoleh masukan wujudnya bagaimana nanti kalau dituangkan didalam Peraturan Pemerintah, terima kasih.

F- PARTAI DEMOKRAT (MARUAHAL SILALAHI):

Pimpinan ini agak tertarik akhirnya kalau diskusi tentang ini, terima kasih, jadi Kabupaten Tanah Toraja juga minta begitu karena dialah yang mensuplai sama seperti yang saya katakan tadi itu H2S04 terhadap lima dan juga Al untuk 5 kabupaten yang lain karena dia ada dibukit dan dibawahnya itu dan dibawahnya itu ada 5 Kabupaten, jadi memang sudah perlu kita memikirkan tentang insentif disinsentif ini, terima kasih Ketua.

DIRJEN TATA RUANG :

Mungkin kami menutup saja bahwa memang insentif disinsentif itu masih bisa pada tataran dibawah Kata dibawah Kabupaten tapi kalau misalnya TPA kemarin antara kota Bandung dan Kabupaten mustinya Propinsi yang menangani tadi, melihat bagaimana sebetulnya dukungan dari Kabupaten Bandung kepada kota Bandung dan insentif kosnya apa yang diberikan oleh Kata Bandung kepada Kabupaten Bandung untuk tempat pembuangan akhir sampah yang memang disana, disisi lain antar Propinsi sebetulnya itu harusnya masuk di dalam DAU, kalau Jawa Barat ini menyumbang lebih banyak dikawasan misalnya jawa ini mustinya jawa barat dapat index yang kita masukan index tadi masih dalam perhitungan DAU, sehingga DAU nya untuk Jawa Barat relatif terhadap yang lain, tadi ada index yang selalu kita pantau karena misalnya hijaunya lebih banyak, kemudian dia mendukung airnya lebih banyak, tadi mendukung oksigen juga kalau memang akan dihitung seperti tadi, nah dalam tataran nasional ke internasional ini yang kita lakukan dengan Depswok yang pada dasarnya memang itu harus kita klaim bahwa di kita ini

ARSIP D

PR RI

79

sebetulnya didalam tataran internasional menyumbang seberapa besar dan itu sebetulnya mekanismenya sudah ada dan itu bisa kita lakukan sehingga dengan mekanisme seperti tadi meskipun ngga mutlak itu pasar, tetapi seperti yang biasa katakan pak Bomer, gabungan antara kelembagaan dan market mekanisme ini yang memang harus kita maksimalkan ya memang memungkinkan market mekanisme kita lakukan itu yang memungkinkan karena kita melihat antara misalnya kawasan yang masyarakat kurang sejahtera dan sejahtera tinggi ya mungkin kelembagaan perlu masuk juga disitu, tapi tetep muaranya adalah apa yang kita ingin wujudkan tadi kesejahteraan secara keseluruhan, terima kasih bapak Ketua.

F · PKS (WAHYUDIN MUNAWIR) : Pimpinan saya mau masuk ini.

KETUA RAPAT : Silakan pak Wahyudin.

F • PKS ( WAHYUDIN MUNAWIR ) :

Terima kasih banyak ya, sebentar saja, tar kalau orang Jawa Barat sendiri tidak bicara juga jadi repot juga, selatan tidak memiliki perhatian, padahal secara khusus double saya adalah yang akan memiliki dinamika yang sangat tinggi, ada jati gede, ada relokasi, ada bandara yang akan dibangun dan itu nanti akan meminta akses civitas dari Jawa Barat Selatan dan itu akan melewati secara khusus, kampung saya sendiri Cikijing, padahal daerah itu daerah Ciremei itu adalah daerah yang sangat stabil juga dan itu, dan berikutnya menurut saya perkembangan kembangan yaitu adalah akan mempengaruhi pada eksistensi gunung Ciremei itu sendiri, jadi apa tadi yang sudah dibahas tentang masalah nampung adanya koordiansi insentif disinsentif sedemikian rupa saya pikir nanti panismen dan rewad terhadap lemahnya koordinasi ini periu ditegakkan juga ini sementara itu kita dapatkan realita sekarang kelemahan birokrat sekarang ini adalah mohon maaf ini disektor koordinasi saya pikir nanti didalam Undang-Undang harus ada penetapan secara khusus masalah ini, ketika lemah koordinasi maka kita harus melakukan panismen bagaimana caranya dan itu juga akan terkait dengan insentif dan disinsentif, saya pikir demikian, tadi alhamdulillah pak Dirjen juga sudah memulai menyinggung masalh case areal dan macam-macam tergantung Jati Gede, karena yang berikutnya nanti ketika ada relokasi kemudian menata lingkungan hidup menjadi harus perhatian betul, karena limbah-limbah yang akan sering kita buka dan berikut sosialnya juga menjadi perhatian bersama-sama, saya piker itu yang betul­betul bahwa RUU ini musti mengadopsi perkembangan yang akan datang sedemikian rupa sehingga semua berjalan dengan mulus, menguntungkan semua diuntungkan masyarakat hidup dengan sejahtera dengan sebaik-baiknya, demikian pak terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Wagub, rekan-rekan sekalian saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan waktu bicara, karena memang waktu yang sudah lewat dari desain kita, memang setiap diskusi soal penataan ruang pak, pasti waktunya ngga cukup pak dimana-mana itu pak, selalu kurang maka sebetulnya menggembirakan kalau misalnya pak Gubernur bisa apa namanya menyelenggarakan sewaktu-waktu soal apa lebih­lebih memantapkan rumusan-rumusan itu, ini kita perlukan betul pak, terus terang keterbatasan kamilah yang kami mohonkan kepada bapak agar bisa membantu secara optimal karena ini kita hanya dibekali ya diri kita sendiri pak, didalam membahas RUU ini supaya sempurna, tidak ada staf yang kita bisa ini khusus membahas Undang-Undang, apalagi ini bersamaan dengan Undang­Undang yang lain masing kawan-kawan ini ada 4,6, sampai 8 Undang-Undang, rekan-rekan seklain tetnu kita berterima kasih kepada pak wakil gubernur dan pada stikholder lain yang di jawa barat ini atas waktu yang yang diberikan kepada kita untuk bisa sharing dan diskusi, keinginan kita semata-mata saudara-saudara sekalian baik secara nasional maupun secara di Jawa Barat karena kalau kita bangga kawasan Jawa Barat tentu secara nasionalpun demikian itu yang sangat penting.

ARSIP D

PR RI

80

Kita ingin masyarakat Jawa Barat bias hidup nyaman, tentram, dan damai berkaf penataan ruang yang betul-betul kita kerjakan secara mungkin tadi dari manajemen holistic, untuk itu saudara-saudara sekalian paling tidak bisa memenuhi sedikit saja apa yang kami harapkan.

Termasuk dari bang Afni tadi itu bilang bang Afni ini saya pikir yang dikasih bukan kopi tapi bajigur ini nanti atau paling tidak inilah apa bandrek kan gitu sebetulnya harapan kita begitu pak, tapi mungkin ini kita cari di jalan nanti kan gitu, ini soal penataan ruang juga pak, ini soal penataan ruang juga, bajiigur ini.

Jadi kalaupun demikian bapak-bapak sekalian, karena ini kebanggan pak, terus terang mohon maaf walupun saya lahir dan besar di Jawa Barat tetapi karna kebanggan tehadap orang Jawa Barat itu harus kita tonjolkan apa gitu, saya berusaha sedemikian rupa termasuk batik yang saya pake ini sebertulnya saya berpikir ini batik berpola Jawa Barat pak, saya pikir begitu pak saya pikir begitu, ngga batik yang saya pakai ini, ini pemberian dari Gubernur Gubernur Jawa Barat, ya yang dari Wagub belum kita terima pak, ngga ini becanda, jadi memang demikian pak, tapi saya juga makai yang sama pak, jadi saudara-saudara sekalian paling tidak yang saya lihat bahwa kita ingin Jawa Barat ini kalau dikatakan tadi sebagai penyangga OKI, ataupun orang Jawa Barat sendiri bilang sebagai mitra OKI, atau Pak Suharsoyo Pak Afini bilang tadi yang Pansus itu saya justru menganggap bagaimana OKI lah yang menjadi pintu gerbang Jawa Barat pak, walaupun demikian kalau semacam hotel, OKI itu lobinya itu, selebihnya itu Jawa Barat, itu orang OKI tertawa pak, ini dari Daerah pemilihan OKI pak, ngga apa-apa beliau ikhlas saja soal itu, ya paling tidak kekhawatiran dari Ketua Bapeda soal banyaknya lahan-lhan yang alih fungsi lahan yang menjadi kuning itu ya kita bisa hijaukan kembali pak, ini tugas dlari pak Wakil Gubernur terutama untuk menghijaukan Jawa Barat ini pak, ngga maksudnya lahanya supaya hidup kita nyaman.

Demikian saudara-saudara sekalian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian mudah-mudahan pe1rtemuan kita ini membawa berkah dan manfaat besar bagi kita, Billahi taufik walhidayah, Wassalamualaikum wr. wb.

WAKIL GUBERNUR BANDUNG :

Yang saya hormati Ketua Tim bersama seluruh anggota terima kasih semuanya, saya kira menjadi, ya saya sudah memahami karakter senayan kita juga pernah disenayan, ada yang dalam bentuk ceramah, ada yagn dalam bentuk kuliah, ada yang dalam bentuk caci maki juga ada kadang-kadang tapi sekarang ngga ada semua, saya mengalarni seperti semua, saya tampung semua tapi kalau boleh saya juga menambahkan memang ada bagian-bagian penting yang sebetulnya kalau kita bersungguh-sungguh semuanya inilah bentuk keluhan kita semuanya dari awal kami dan bapak adalah mengeluh masalah sebetulnya masalah itu harus kita selesaikan lewat RUU ini.

Bapak-bapak sekalian Jawa Barat memang kedepan bagaimana menata ruang ini dengan 45 % hutan lindung, 55 % budi daya, itu sudah menjadi patokan kita, 50 % budi daya ini harus menampung jumlah penduduk yang diperkirakan spontan setiiap tahun bertambah 2 % pak, sekarang sudah mendekati 40 juta, dan setiap tahun lahir 800 sampai 1 juta babi, baby bukan babi, mohon maaf baby, jadi bayi-bayi ini 1 juta setiap tahun itu harus kita siapkan vaksinnya, harus kita siapkan ruang sekolahnya, harus kita siapkan gurunya nanti dan sebaginya, juga rumahnya puskesmas dan sebaginya, kepada konflik mengenai ruang itu luar biasa pak, bapak-bapak sekalian memang Jawa Barat akan mengalami masalah-masalah yang berat karena juga pengembangan kepentingan nasional juga banyak di Jawa Barat.

Misalnya Presiden kadang-kadang mengundang coba buatkan kawaswan ekonomi atau zona ekonomi terbuka khusus, dimana kalian ada bagaimana kita kecuali mencaplok lahan, sawah kami itu 1, 1 hektar existing sekarang ini, dalam waktu yang singkat kemaren saja sudah berkurang lagi 60.000 hektar didaerah utara kita pada swasembada pangan dan itu irigasi tehnis ngga ada Undang-Undangnya pak Dirjen, yang bisa mematahkan semua ijin Bupati untuk kawasan industri yang mengkopersi lahan industri eh sawah tehnis, tidak ada Undang-Undangnya, ya nanti kita diskusinya, inilah yang terjadi pak, kemudian ju!~a kawasan indusatri kita hampir 18.000 hektar,

ARSIP D

PR RI

81

sekarang mengeani apa, kita undang semuanya aya kita masuk yang ngga masuk 3000 hektar pak, kasang pak, bekasi juga 3000 hektar dan itu lahan irigasi tehnis sebagian dan sebagainya, jadi kawasan-kawasan yang terbuka untuk kawasan industri di .Jawa Barat hampir 20.000 hektar, dan sekarang masih terbuka pak, kita juga menghadapi alih fungsi Perhutani saya Kira waktu Jawa Barat sampai ke Banten yang namanya Bumi Serpang Damai itukan juga perkebunan karet pak, Pondok lndah, Bintaro semuanya bekas kebun semuanya, sekarang siapa yang harus melindunginya, saya kira itu pak keluhan kita semua bagaimana kita mengaturnya tadi.

Jadi pak Dirjen mengatakan bagaimana lahan harus kita lindungi kemudian hutannya harus kita lindungi sebaginya dan lain sebagainya, yang paling penting tata ruang ini kalau menurut hitungan saya seeara tearitis bagaimana kita memanfaatkan ruang di perhitungkan daya dukung dan daya tampungnya, daya dukung tadi disebut air, nafasnya ruangnya dan sebagainya, dan daya tampungnya kalau Kata Bandung dengan kapasitas daya dukung dan daya tampungnya katakanlah maksimal 2 juta bahkan lebih darii itu, karena itu semua aktifitas diluar itu harus dipindahkan sekarang kalau industrinya ada di Kata Bandung, sekalah ada di Bandung, dagang ada di Bandung, pemukiman ada di Bandung, kata seperti apa ini, ini eendal namanya, jadi memang harus dibatasi aleh aturan dan aturan itu juga harus ada Undang-Undangnya, ada Perdanya Propinsi dan sebagainya, nah siapa yang memberikan sangsinya ya itu yang disebut bab VI pengendalian, pengendalian itu sebenarnya ijin pak, siapa yang mengijinkan Kabupaten Kata tapi kalau ijin ini salah siapa yang memerintahkan untuk meneabutnya Propinsi sebutkan, saya tidak ingin undang-undang ini seperti undang-undang seeara perintahnya ada 13 perspektif 3 keluar pak, sampai sekarang itu eek kasang namanya pak, buat apa bapak membuat Undang­Undang kalau PP nya tidak ada saya lebih senang kalau lebih detail sampai ketingkat sangsi, sangsi itu kepada birokrasi yang mengeluarkan kalau ngga salah, itu persaalan Bassa itu persaalan sepele kalau ada aturannya, siapa yang berhak meneabut saya, katakanlah pak Gubernur sebutkan di Undang-Undang itu, siapa pun pemilik lahan ituapakah pribadi, apakah perusahaan dan sebagainya tidak baleh membangun di radius Bassa seluas mungkin, bias pak, sekarang kasih kewenangan kepada kami di undang-undang ini, jangan eek kasang lagi atau jangan lewat PP lagi, PP itu ngga pernah keluar pak, PP itu namer 32 sampai sekarang ngga keluar-keluar, pengalaman senayan, karena ginii pak, ingin eepat bapak-bapak diatur lebih lanjut aleh Peraturan Pemerintah jadi bapak eepat selesai, tapi kalau lebih detil lebih bagus pak, tidak ya, terima kasih, masih ada Pak Afni, ya bapak-bapak sekallan saya kira di pengendalian itu memang ada ijin, kemudian ada pengawasan, Panismen termasuk law investmen itu yang saya kira harus detail ada kewenangan, jadi dengan eara begitu barang kali kami bisa menata, saya kira saal wawasan kita mengenai ruang itu seperti apa, mau di apain semuanya sudah sama, tapi yang itu sekarang tadi Pak Afni tadi wawasan dulu itu, kan saya ngirim juga aparatur kemanusiaan ke sekolah, dia bilang satu kelemahan anda itu, anda tidak pernah kansisten itu aja, di implementasinya luar biasa, semua diskusi kita semua seminar kita jadi buku-buku saja pak, jadi tempat-tempat yang hanya di baea saja, Undang-Undang juga tidak pernah ada implementasi karena tidak ada PP nya, disitu kelemahan kita.

Kita bertekad semua, saya, bapak-bapak semua staf bagaimana kita mengimplementasi ini saya kira kedepan, saudara-saudara sekalian di Kata Bandung ini Pak Anas, saya juga baru eerita kemarin di tengah pak Walikota sedang merombak SPBU yang dalam waktu 30 tahun itu tetap dan teman-teman yang sekalah itu ngisi bensinnya disitu dulu, sekarang jadi taman kata, karena diawal Pemerintahan pak Gubernur dengan saya, yang pertama menampung keluhan itu adalah Gubernur dengan saya, Kata ini seperti 1tidak bertuan, jalan bepalen-polen, lampu sudah mati, sampah dimana-mana, bangunan herity sudah berupa men.jadi ruko dan sebaginya, daerah melintar di Riau itu sudah di sewa 30 tahunan, itukan milik Pemda pak, miliknya Kata yang bisa dibangun, rumah dinas, lantas berubah, orang mengeluh semuanya tapi kita berkaca siapa yang punya kewenangan ini salah satunya pemerintah kata, kita minta supaya perbaikan sekarang kita mulai walikata mengatakan ada yang di rombak lagi taman-taman kata kita taman-taman hijau kita kembalikan lagi, temasuk salah satunya ada SPBU milik Pemda Propinsi milik kaperasi yang ada di lahannya punya Kata itu juga minta kita cabut, sudah saya perintahkan.

ARSIP D

PR RI

82

Kemudian juga kedepan memang untuk kota metropolitan seperti Bandung sudah mulai harus sudah membuat aturan-aturan dimana lahan-lahan yagn waktu itu sepertiga pak, sudah ngga mungkin kita horizontal lagi di daerah Bojong dengan pak Menteri PU tempo lalu meresmikan rumah RSS di daerah lahan irgasi tehnis pak, saya ke pak Menteri saya katakan inilah konyolnya kita, pak Menteri dengan saya meresmikan satu konversi lahan irigasi tehnis di Bojong sono milik Kabupaten Bandung ijinnya dari pak Bupati kita yang resmiin, rumah irigasi tehnis pak dan itu pasti dari, jadi saya kira banyak masalah-masalah kita bahwa koordinasi biarlah, tapi yang jelas mari kita komitmen, berikan pak, ya Malaysia itu lebih ekonomis pak, itu Dewan Kata saja, Pak Sutiyoso dengan luas lingkup yang kecil saja bisa 18 trilyun, kami dengan di bagi-bagi ke Daerah itu, itu hanya 5 trilyun pak, karena semua pajak di Daerah itu semuanya tapi tidak ekonomis,tidak efisien karena harus bayar ke Kepala Dinas lagi, rumah jabatannya,mobilnya, DPRD nya, jadi semua untuk aparatur, bapak baca boleh karena itu DAU besar pak dan lokasi umum tetapi kita kan untuk rutin padahal itu, coba bapak sekarang pemekaran terjadi dimana-mana tapi itu lebih efisiensi sebetulnya kalu itu ditarik ketingkat Propinsi demokratisasi itu ditingkat propinsi dan dibawah itu lebih bersifat distrik saya kira lebih ekonomis pak, saya punya dana di Departemen saya 40 trilyun pak dan saya bisa bangun semena-mena, saya kira demikianlah tambahan saya, terima kasih atas segala perhatiannya saya akhiri Wassalamualaikum wr. wb.

MC: Hadirin selanjutnya pada kesempatan ini

WAKIL GUBERNUR :

lni mohon perhatian semua stikholder ada masukan dan tanggapan tetulis mohon disampaikan kepada Bapeda, saya kira ini itunya kepada STPD mohon tertulis disampaikan kepada Bapeda kemudian Perguruan Tinggi saya kira silakan masukan pak baca ininya, pak dari mohon dibaca, kemudian masukan ke kami dan setelah itu kita review kita sampaikan kepada DPR, sekian terima kasih, dan setelah jum;at tan pak Sekda akan menjamu ya, ya silakan pak Sekda dimana jamunya, kalau yang mau bajigur ada juga silakan, surabi itu katanya, saya akhiri Wassalamualaikum wr. wb.

MC: Hadirin baiklah pada kesempatan ini penyerahan cinderamata.

KETUA RAPAT :

Jadi mohon maaf pak Wagub ini cenderamata ini nanti dari kami akan diberikan Pak Afni Ahmad, yang bapak berikan yang bapak berikan akan diterima oleh Pak Darus Sagaf dari DPR, bagi tugas.

WAKIL GUBERNUR : Saling memberi bersama.

AHMAD GOZALI PENGELOLA JATI LUHUR :

.............................................. TIDAK JELAS ................................................. yang dikatakan yang disumbangkan dari air yang berasal dari Jati Luhur ini, kemudian yang merah itu adalah daerah kerja PJP II, makanya saya sebut hampir seluruh Jawa Barat, kemudian waduk jati luhur sendiri ada di Kabupaten Purwakarta, Pak Bupati ini sebetulnya tahu persis itu 10 % Daerah Jati Luhur itu merupakan 10 % Kabupaten Purwakarta 10 % nya itu Waduk Jati Luhur pak, waduk Jati Luhur, nah pak Bupati memang selalu diingatkan oleh pak Bupati Purwakarta kok eh Jati Luhur kok ada di Purwakarta sampai sekarang apa sih katanya dari Jati Luhur itu buat Purwakarta gitu pak, makanya selalu ada yang menyebutkan bahwa orang Purwakarta itu orangnya pada soleh

ARSIP D

PR RI

83

pak ya, mereka air dari Purwakarta kemudian ngasih minum ke orang-orang lbukota pak ya kemudian ke orang-orang Kerawang, Bekasi, Subang sampai lndleramayu.

Kemudian untuk pertanian juga untuk Daerah Kerawang, Subang, lnderamayu, Bekasi, DKI, sedangkan orang Purwakarta sendiri tidak dikasih air oleh Jati Luhur pak, hanya dapat air minum tentu saja tetep bayar gitu ke Jati Luhur demikan pak, lanjut, ya ini kata pak Bupati memang Purwakarta sangat skeet termasuk saya pak, karena saya sendiri asli orang Purwakart,a ini pak, jadi demikian mudah-mudahan dengan kesarehan orang-orang Purwakarta, mudah­mudahan orang-orang Purwakarta ini pak apa namanya gitu jadi kaya kaya pak ya, walaupun kaya batin atau apa gitu, kemudian manfaat bendungan irigasi Djuanda ini pada pola dasar pengembangan dulu pak, lanjut saja, kemudian persediaan Waduk Jati Luhur pak itu untuk penyediaan banjir, penyediaan air baku untuk irigasi, kayu, besi, industri dan sebagainya perikanan dan pariwisata, untuk pariwisata bisa bapak lihat ini pak Water Work ini dibangun tahun 2003 pak ya, 2002-2003, ini arealnya setengah Hektar pak.

Lanjut, nah ini manfaat Bendungan Jati Luhur adalah penanggulangan banjir, kemudian penyediaan air untuk irigasi seluas 242 ribu hektar, ini dari Bekasi sebagaian kecil Jakarta, Kerawang, Subang, dan lnderamayu, kemudian penyediaan air minum untuk PDAM Kabupaten Kota untuk Purwakarta, Kerawang, Bekasi, kemudian Subang, kemudian juga untuk industri pak, industri yang ada di Purwakarta, Kerawang, Bekasi sampai ke Subang sampai ke Jakarta pak, kemudian untuk budi daya perikanan seperti tadi pada awal telah diterangkan juga, kemudian untuk pembangkit tenaga listrik 187 setengah mega watt, lanjut, ini PJP II intstitusi, lanjut, visinya adalah iya pak, untuk DKI itu kurang lebih 450 juta meter, harganya per meter kubik hanya 122 bapak, itu 122 bayangkan per meter kubik, kalau bapak beli aqua berapa gitu pak ya, 122 per meter kubik berarti hanya satu 0, 1 rupiah pak, 0, 1 rupiah per liter pak, bayangkan gitu betapa murahnya pak kalau, untuk PLN 131 sekarang pak, karena progresif gitu pak naiknya, 130 bapak bayangkan itu pak per kwh 130, makanya kami selalu mengiinginkan bapak-bapak dari DPR beberapa kali rapat tolong gitu pak ya, dinaikan menjadi 350 rupiah per kwh gitu pak, ini secara, 131 rupiah per kwh bayangkan pak, kami bisa gimana gitu, ini maaf memang pak Bupati bener juga pak, jangan kan untuk kasih di Purwakarta untuk hidup di Jati Luhur aja untuk katakanlah untuk pemeliharaan turbin-turbin kami itu kita saangat kesulitan pak, seperti bapak ketahui ini mungkin nanti persentasi ini kita kita secara cepat saja untuk irigasi itu untuk Tarung Barat, Tarung Timur, Tarung Utara Barat, dan Tarung Utara itu sudah sangat rusak semua pak, jadi hampir lebih 10 % saran a prasarana irigsi itu sud ah rusak pak, di Jatiluhur ini .iaringanya pak saran a prasarana irigasi eh makanya kami waktu sekitar 70 % pak, bapak kalau misalkan ke lapangan ini karna kumulatif pak, kita hanya bisa menyediakan 30 persen untuk EP pak ya, beberapa tahun yang sudah lalu kita hanya 30 %, cuma 30 %, yang 70 % nanti kita tidak bisa memperbaiki pak untuk pemeliharaannya.

lni terus kumulatif beberapa tahun pak, seperti bapak ketahui kami tidak menarik sepeserpun dari petani pak, makanya terus terang aja kami kemarin mengajukan untuk PSO pak, untuk pso, untuk tahun 2007 kemudian dia dari UNAM kami yang ajukan untuk PSO, PSO non komersial untuk irigasi, kemudian yang komersial yaitu selisih harga yang diharapkan seperti untuk PLN selisih kita ditetapkan oleh pemerintah SK Menteri itu kan pak ya hanya 131, nah demikian semestinya yang semestinya umpamanya 350 selisihnya itu gimana gitu pak, ah itukan untuk yg komersial, kemudian untuk yang non komersial ya irigasi ini, kami ngga bisa berbuat apa-apa karena itu penugasan pemerintah sesuai dengan KEPMEN PU no.18 juga PP No.94 tahun 99 mengenai pembentukan PJP II pak, itu tugas perbantuan itu pak, jadi resikonya sebetulnya pemerintah harus memberikan dana untuk tugas perbantuan ini begitu, tapi sampai sekarang kami belum dapatkan, kami masih berjuang mudah-mudahan ini dengan dorongan bapak ini nanti di DPR kami bisa mendapatkan untuk PSO ini itu pak ya kami hanya mengajukan untuk non komersial saja pak, hanya 61, 1 milyar untuk tahun 2007 untuk tahun 2006, juga kami mengajukan hal yang sama tapi kelihatannya saya agak pesimis juga ini pak, memakai petani pak, petani itu ngga bisa ditarik itu pak itu, ngga boleh, petani ngga boleh, kami tidak menarik sepeserpun dari mereka pak, ngga boleh pak itu, kita dari IPEP aja pak ya, dari IPEP untuk pabrik-pabrik umpamanya kita hanya bisa menarik sesuai dari SK Menteri hanya 50 rupiah permeter kubik untuk industri pak, nah sebetulnya kita hanya nerima 40, yang 10 untuk Pemda, kemudian yang untuk

ARSIP D

PR RI

84

PDAM. PDAM Kabupaten Kata kita hanya 45 rupiah dan tetap 40 karena yang 5 untuk Pemda gitu pak, jadi sebetulnya untuk PJP II hanya 40 rupiah per meter kubik pak.

Hanya untuk di OKI 122 rupiah permeter kubik, pada hal jaraknya jauh pak ya, jaraknya jauh, lalu ini isi PJP II ada terbitnya perusahaan terkemuka dan berkualitas dalam pewarna air dan sumber daya air untuk memberikan pelayanan terbesar dalam penyediaan air untuk berbagi kebutuhan dan sumbangan terhadap ketahanan pangan nasional, lanjut, ini isinya penyediaan air baku kemudian pembangkitan dan penyediaan listrik pengembangan kepariwisataan, dan pemanfaatan lahan, mempertahankan ketahanan pangan melalui penyediaan air pertanian pak, dan pengendalian bahaya banjir kemudian dan kami memaksimalkan laba dan membentuk keuntungan berdasarkan prinsip bisnis untuk terjaminnya kelestarian asset negara dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat itu pak, lanjut pak, ini tujuannya saya kira sudah ngga perlu dibahas lagi, lanjut, ini kronologi pembentukan PJP II tahun 1957 namanya proyek serbaguna Jati Luhur, kemudian tahun 1965 komando proyek pengairan Jati Luhur KOPAIRJA, kemudian tahun 1967 perusahaan negara pm jati luhur, kemudian tahun 1970 PJPOJ dan didalamnya ada proyek irigasi Jati Luhur sebagai pengganti KOPAIRJA, kemudian tahun 1986, 1985 pemisahan antara POJ dan PERSIJAT, kemudian tahun 1999 sampai sekarang perusahan umum perum jasa tirta II berdasarkan PP No.94-99 tanggal 13 Oktober 1999.

i

Lanjut, ini maksud dan tujuan PJP II berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5, KEPMEN pak ya, KEPMEN No.18 tahun 2000, lanjut, ini tugasnya adalah proteks pemeliharaan Perusahan air, Pemeliharaan Daerah pengaliran sungai dan rehabilitasi prasarana pengairan dan kelistrikan ini berdasarkan KEPMEN juga pak, jadi inilah tugas-tugas PJP II gitu, sebetulnya dengan ini dengan ditugaskan begini mustinya ada bantuan dana dari Pemerinlah pak, untuk PSO gitu pak ya, ngga dapat pak kami, ngga pernah dapat, ngga pernah dapat, tahun ini sebetulnya kami mengajukan 61, 1 pak, tapi juga saya ngga tau ini, waktu rapat di Bali sih katanya dapat pak, tapi sampai sekarang ini ngga tau, tinggal 4 bulan nanti penyerapannya bagaimana ini pak, penyerapan dananya bagaimana, 35 pak, tapi katanya kemarin waktu di Bali 10 pak, iya, kemarin saya dengar juga turun lagi pak, kemarin katanya saya dengar turun lagi malah pak, makanya saya bingung ini kalau lama-lama kita ngga ada kepastian nanti penyerapan dananya kita ngga bisa menyerap pak, inikan APBN top pak ya, saya kira nanti kalau ngga bisa diserap salah juga pak, iya pak terima kasih pak.

Lanjut pak, nah ini pembebanan tugas tambahan perusahaan di luar tugas pokok nya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan di tetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan dana RKP nah ini pak ya pasal 5 ini, KEPMEN ini pak ya, yang didasrkan kami minta PSO itu, kemudian pasal 5 ayat 2 nya pembebasan tugas tambahan yang tidak menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan di tetapkan oleh Menteri, lanjut, ini pembangunan perusahaan, ya sama tadi pak, lanjut, ini kegiatan perusahaan, ini kita dalam pasal 7 ada 4 sungai pak, Bekasi, Cikeas, Cileungsi, Cikarang, iya ci pak kalau jawa barat pake ci berarti kali pak sungai, iya tidak pak tidak, ............................................. TIDAK JELAS ................................................... , ini mustinya untuk PLN itu agak besar ya, beri sedikit kebawahnya pak bupati dapat berapa gitu, 5 rupiah juga udah, kali berapa gitu pak, dari pajak air ada untuk, 100 ya, ........................ TIDAK JELAS .............................. ,lanjut pak, ini perencanaan perusahaan masih KE PM EN ini pak, lanjut saja, nah ini system organisasi ini pak, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara BUMN, ada Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Teknik dengan Direktur Pengelolaan, Direktur Organisasi Keuangan pak, Direktur Teknik membawahi biro biro, Direktur pengelolaan membawahi devisi, kemudian direkturr keuangan biro biro, juga gitu.

Lanjut, nah ini juga disebut pegawai PJP II pak, jadi PNS jumlahnya tinggal 3053 orang kemudian PJP II murni 1927 orang jadi jumlahnya sekitar, oh pensiunan maksudnya, pensiunan 3053, PNS sekitar 700 kemudian untuk PJP II murni 1351 sehingga jumlahnya 1927 orang, lanjut, nah ini kita sudah punya isu 9001 untuk pasok air ke OKI Jakarta dan pembangkitan serta penyaluran tenaga listrik, lanjut, kemudian penyaluran kemitraan bina lingkungan kita penyaluran dana sudah mencapai 6, 1 milyar sebanyak 71 gi mitra binaan, tersebar di 12 Kabupaten yaitu,

ARSIP D

PR RI

85

Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, lnderamayu, Sumedang, Majalengka, Garut, Tangerang, Bandung dan Bogar.

lni potensi sumber daya sungai air sungai Citareum, ini yang untuk irigasi ada $ekitar 86 pak, 86 %, kemudian untuk yang belum di mantaatkan 5 %, kemudian untuk air perkotaan 0,3 %, industri 2 % dan air minum sekitar 6 % pak, lanjut, ini potensi sumberdaya air jumlahnya ada 12,98 milyar meter kubik, sebetulnya yang baru di gunakan ada 5 setengah milyar, jadi masih ada 7 milyar pak yang belum bisa digunakan gitu yah, lanjut, ini masih system pengairan Jati Luhur, yang paling bawah itu Saguling, rata Cirata, kemudian ke jati luhur, kemudian di Curuk di bagi 3 pak, yang sebelah kiri adalah Tarung Barat, kesebelah kanan adalah di Tarung Timur kemudian yang lurus adalah ke Ta rung Utara, yang ke T arung Barat itu ada kali-kali yang berintegrasi yang di Cibeep, Cikarang, dan kali ke Bekasi, kemudian yang paling ujung itu adalah Kali Malang yang ke OKI Jakarta yang debitnya itu sekitar 16 meter kubik, kemudian yang ke tarung timur itu sampai ke lnderamayu, kemudian yang ke Tarung Utara ke Daerah Kerawang, lanjut nah ini masuk saluran Tanjung Barat seperti tadi yang saya sebutkan, lanjut ini gambar bendung utama Curug jadi yang disebelah yang sebelah kanan itu Tarung Timur, yang sebelah yang ke atas itu adalah Tarung Barat, kemudian yang lurus adalah Tarung Utara, lanjut nah ini daerah-daerah layanan yang 242 ribu yang tadi di depan itu, kemudian itu gambar gunung Curug, ini gunung Curug, gunung Beet, gunung Macan dan lain sebaginya, ini prasarana dan sarana sumber daya yang dikelola PJP ini untuk untuk saluran primer aja jumlahnya sampai 236 kilo meter, untuk saluran sekunder 1430 kilo meter, bapak bisa bayangkan pak, kita hanya bisa 30 %, berupa yang rusaknya itu kumulatif dari tahun ketahun pak, lanjut pak, ini peranan PJP Jati Luhur penunjang produksi padi, seperti saya sebutkan tadi 242 ribu hektar ini sebetulnya yan~g di daerah selatan ini daerahnya Purwakarta ini, pak Bupati ngga mendapat sama-sekali air dari jati luhur, pak ini dari dari sumber-sumber setempat seperti bendung Pondok Salam, Bendung Cisomang, kemudian Bendung Bendung desa ini pak, kalau di pak Bupati saya kira sangat sangat ya kita prihatin seperti sekarang mungkin airnya sangat kurang, kita ngga bisa membantu dari Jati Luhur gitu, yang mustinya karena diatas pak itu pak, begitu kan seperti tadi sebetulnya ini misalnya misalnya 92 ya kalo misalkan di sedot ya mungkin bisa pak ya kalo di sedot pak ya, tapi itu mahal harganya costnya, karena daerah alirannya sangat sedikit itu pak, tani ya. lni produksi apa 2,96 juta tadi seperti saya katakan tadi pak ya.

Lanjut pak, ini pengalaman dari pengelolaan air, pertama rekayasa teknik, beri pengaturan air, rekayasa teknik penggunaan air, dan rekayasa penyediaan air, antara lain adalah yang namer 3 ini penjadian awan bekerja sama dengan Bupati hujan buatan BPPT dan BUMG siap dalam waktu 1979, lanjut, kemudian di operasi pemeliharaan pak, ini jumlahnya sebetulnya yang baru dapat dibiayai itu 34,98 milyar pak tiap tahun, ini yang baru 18,3 yang tadi saya sebutkan itu pak, lanjut, ya tutupnya, ya ngga bisa ditutup pak, makanya kami mengajukan itu yang PSO itu pak, makanya kumulatif pak, kumulatif rusaknya, makanya terjadi kumulatif kerusakan itu pak, ya sebetulnya gini pak ya, setelah kami selidiki ternyata proses atau efisiensi air itu kan mustinya cukup dengan 8 meter perdetik perhektar pak ya, sekarang ini 13 meter pedetik perhektar pak pertahun pak, jadi lossis nya sekarang ini untuk ke DK! ini hampir 40 % pak, dari saluran, tadi seperti bapak ketahui pintu-pintu pak ya, pintu-pintu air dan prilaku masyarakat sekarang saya juga kurang mengerti, ternyata pintu-pintu air itu banyak yang dibongkar terutama boss itu pak, itu boss dari kuningan pak ya, bagian atas itu ada macam-macam namanya boss itu dari kuningan, ternyata mereka bongkar pak kuningannya karena mahal pak sehingga kami ngga bisa menutup pintu-pintu itu, kami pernah ada satu kasus di daerah BTP 18 C kalau bapak masuk ke Kerawang Barat itu sebelah hulunya pak sedikit itu ada pintu itu disana itu kami pernah di las pak, begitu

· kami berangkat 100 meter berbondong-bondong masyarakat membuka kembali las-an itu pak, nah kalau bapak misalkan lewat di Karawang Barat itu sebelah kanan pak itu setiap saat disana itu padi ditanam padi ngga pernah berhenti pak, ngga pernah berhenti.

Yang mustinya menurut SK Gubernur itu pola tanam itu padi-padi palawija ternyata bukan padi-padi palawija, padi, padi, padi,padi pak, dan pak Bupati Kerawang itu juga mengakui airnya air haram itu, memang bener pak karena apa, karena pintu air disana ngga bisa ditutup pak, udah dibobol, dibawanya pakai pipa, pipa bukan pipa-pipa inchi atau berapa pak, ini sebesar sebesar tiang ini pak pipanya, bukan satu lagi mungkin ada tiga pak dibawah diganjal, kita ngga bisa

ARSIP D

PR RI

86

berbuat apa-apa karena pernah juga di las, tetep pak, kemudian pintu-pintu air banyak yang rusak pak, bapak lihat di bendung walahar pak, itu ada semacam gear pak, ya untuk memutar pintu yang beratnya mungkin berapa ratus kilo gitu ya mungkin diatas 100 kilo itu ternyata mereka itu bongkar pak, karena apa, nah ini mungkin bapak-bapak yang dari DPR saya juga ngga ngerti lah i:igga bisa masukan, mereka bongkar pak sekarang kami digantung aja sepintu itu, dan kita sudah laporkan ke pihak keamanan pak mengenai hal ini. ·

Kemudian juga didaerah Lewinangka pak, Bendung Lewinangka juga di bongkar pak, kami pernah kesana petugas kami ketakutan karena yang datang bukan seorang dua orang pak tapi ratusan orang orang pak mereka datang membongkar, karena apa karna sebenarnya sudah ada perjanjian antara yang di udik dan di hilir, di udik seminggu dii hilir seminggu, ternyata karena musim sekarang dan itu Cilewinangka itu adalah sumber setempat airnya kurang yang di hilir tidak sabar pak, mereka berbondong-bondong mereka membongkar pintu, petugas kita tidak bisa berbuat apa-apa pak, mereka bongkar karena mereka butuh air, nah ini kejadian-kejadian di lapangan ini saya laporkan seadanya aja ini pak, ini ini kondisi dilapangan memang sudah terjadi demikian, jadi kalau ada bapak-bapak mungkin mau ke lapangan gitu pak ya, jadi bapak-bapak jangan kaget kalau lihat pintu-pintu sudah pada rusak pak, pintu-pintu sudah rusak, dan kami bekerja terus dilapangan untuk menangani areal yang seluas 242 ribu hektar ini alhamdulillah pak, untuk daerah irigasi Jati Luhur layanan kelihatannya tidak ada kekeringan pak walaupun tadinya ada kekurangan air pak bukan kekeringan di daerah Kandang Haur, kami bekerja keras akhirnya bisa tertolong pak, di daerah Kandang Haur di lnderamayu, alhamdulillah bisa tertolong dengan kerja keras kami pak dengan apa namanya piket gitu pak ya, jadi menyelusuri saluran.

Nah kemudian juga ini system pengadaan sumber daya air pak, ini kalau misalkan pada musim kering dari sumber setempat kita 30 % kemudian pada musim hujan itu sumber setempat 70 %, jadi maksudnya begini kalau pada musim kering sumber setempat itu kan kecil pak ya, jadi hanya 30 % dia menghasilkan air kemudian yang 70 % itu dipasok dari waduk pak, sebaliknya kalau musim hujan di waduk kita tahan untuk persediaan nanti pada musim kemarau begitu, jadi sumber setempatnya 70 %, begitu saya kira pak, lanjut pak, nah ini mengenai manajemen sumber daya air pak, saya kira manajemen pengelolaan DAS, kualitas, kuantitas, manajemen lingkungan sungai, kemudian banjir dan kekeringan, menejemen prasarana SDA, nah untuk banjir mungkin bapak, kami telah mempunyai petunjuk pak ya, pedoman utnuk penanggulangan banjir, jadi kami telah bekerja sama dengan satkorlak, Pemda Pemda dan lain sebaginya gitu pak, lanjut, ini untuk evaluasi pengaturan air kita selalu ada semacam pola tanam yang merupakan SK Gubernur pak, kemudian kita keluarkan SK Direksi dengan pola tanam SK Gubernur kita keluarkan SK Direksi berapa sih kebutuhan air untuk mengairi irigasi tersebut gitu pak ya, dan kita setiap bulan ada rapat SPKTPK untuk pemantauan bulanan, kemudian untuk dua mingguan kami ada TPASA pak untuk pemantauan areal kemudian kebutuhan air dan lain sebagainya, kita perbarui untuk setiap mingguan pak, karna kalu setiap hari atau mingguan saya kira kita akan sulit untuk mengatur airnya, lanjut, nah ini kebawahnya gambar-gambar pak ya, saya kira demikian pak paparan dari kami, ya, Saguling dibagian atas pak, bagian atas kemudian Cirata, kemudian Jati Luhur pak, iya pak jadi kami tiap bulan ada SPKTPA pak jadi berapa sih air yang harus dikeluarkan dari Saguling berdasarkan kebutuhan irigasi dan kebutuhan listrik, kalau mereka kan Singapur pos mereka itu hanya untuk listrik, jadi kalau Jati Luhur tidak pak, jadi listrik yang dihasilkan bukan berdasarkan kebutuhan listrik, tapi adalah energi yang dibangkitkan oleh air yang untuk irigasi gitu pak, jadi jangan dibalik untuk listrik dulu kita itu untuk irigasi dulu irigasi, kebutuhannya 100 meter kubik, nah yang 100 ini bisa membangkitkan berapa kwh giitu pak, jadi jangan dibalik listrik jadi irigasi Jati Luhur ini kita memantaunya irigasi dulu.

lrigasi butuhnya berapa sih 100 meter kubik, nah dengan 100 meter kubik ini berapa kwh yang dihasilkan gitu, jadi tidak tidak listrik dulu, makanya kadang-kadang orang-orang bicara pak Jati Luhur begini-begini, jadi kalau misalkan tercapai target, karena kami memang tidak untuk listrik yang utama tetapi untuk iri,gasi pak, jadi contoh begini pak kalau misalkan untuk turbin rusak pak ya katakan ekstimit rusak semua katakan ekstimitnya pak ya, kami mengeluarkan holowjen, beli holowjen ada semacam pintu dibawah itu namanya holowjen, yang satu pintu itu bisa memasok 270 meter kubik, kami mengeluarkan holowjen yang nota bene tidak menghasilkan listrik 1 kwh pun pak hanya untuk kebutuhan irigasi jadi ya atau kita sebetulnya kebutuhan irigasi 200 pak ya

ARSIP D

PR RI

87

ternyata turbin hanya jalan satu katakan demikian dengan 200 itu mustinya 5 turbin, ternyata yang jalan 1 karena yang 5 katakanlah trouble pak ya, nah kita tetep mengeluarkan melalui holowjen pak, jadi kita tetep mengeluarkan melalui holowjen walupun tidak menghasilkan 1 rupiah pun pak, kalau di jati gede di Sumedang pak saya ngga ngga, iya, air itu irigasi itu melalui turbin. dulu nah gitu pak, jadi walupun nanti untuk turbinnya rusak kita tetep mengeluarkan melalui holowjen pak, iya melalui holowjen kita memenuhi irigasi dulu kan kalau logika kita listrik ya udah tahanlah, irigasi ma biarain aja, tidak pak, tidak kami, irigasi yang di dahulukan listrik yang di belakang gitu pak.

Makanya kadang-kadang listrik saya bilang kalau pada musim kemarau pak ya, musim kemarau gitu, kemudian kita mengeluarkan melalui holowjen, saya bilang itu mercy yang lewat itu, karna tidak melalui turbin, turbinya rusak katakan demikian pak, maklum pak turbinya rusak karena sudah 30 tahunan pak, dan alat-alatnya itu elektroniknya itu katakanlah sekarang sud ah jarang di pasaran pak, kami harus merekayasa kembali alat-alat itu pak, nah kemudian juga yang tadi seperti hubungan dengan KJA pak, ini saya kemukakan dengan adanya KJA yang berlebihan misalnya kualitas airnya jadi turun nah itu ada pengaruh terhadap kondisi turbin-turbin kita pak, ya sudah tua kemudian di perparah dengan adanya kualitas air yang turun, itu pengaruhnya· terhadap turbin~turbin kita pak, jadi agak agak kropos gitu pak ya, casing-casingnya gitu, saya kira demikian pak, mohon maaf seandainya ada kata-kata mungkin masukan-masukan buat bapak yang mungkin tidak semestinya, mungkin ada tambahan dari pak Bupati atau arahan kami persi!akan pak, dari kami cukup sekian, Assalamualaikum wr. wb.

LILIE HAMBALI HASAN (BUPATI PURWAKARTA) :

Terima kasih, Assalamualikum wr.wb. bapak-bapak dari DPR RI yang kami hormati, tadi rekan kami dari Jati Luhur sudah menyampaikan expos, hanya ada tiga hal barangkali pak yang kami sampaikan nasib Jati Luhur ini hampir sama nasibnya dengan Purwakarta pak, memang Jati Luhur BUMN tapi memang di satu sisi Jasa Tirta ini punya tugas, tugas dari Pemerintah untuk memasokan air kepada lumbung padi, padi nasional yang kurang lebih 8 % lumbung padi nasional di pasok airnya dari Jati Luhur pak, kemudian yang kalau secara uang tadi perhitungannya bukan 2 milyar mungkin lebih itu, cuma cuma 240 ribu hektar dari mulai Karawang, Bekasi, sampai lnderamayu pak, apa namanya Kandang Haur, Haur Gelis, ada beberapa hal sebenarnya potensi untuk Jati Luhur, ada sebenarnya pak, kalau ini kita benahi pak, artinya yang bisa membenahi ini kelihatannya memang bapak-bapak yang mengambil yang menentukan kebijakan diatas, karena Jati Luhur ini satu BUMN yang yang bosnya itu banyak pak, secara BUMN dia dibawah Menteri Negara BUMN, tapi duitnya punya Menteri Keuangan kemudian juga fisik punya Departemen PU, sebenarnya Purwakarta terus terang setiap saya ketemu di Jakarta pun menyampaikan kepada bapak-bapak dari pusat bahwa Jati Luhur ini 10 % dari luas Purwakarta tapi samasekali Purwakarta tidak mendapatkan apa-apa, kami juga tidak begitu memang bukan kami tidak ngotot sebetulnya masyarakat kami sud ah cukup keras untuk meminta bagian karena memang 10 % wilayah Purwakarta ini di genangi oleh Jati Luhur pak, tapi kami pun sadar Jati Luhur ini hanya sebagai operator, karena kebijakannya ditentukan oleh Pusat.

Sebenarnya ada peluang untuk Jati Luhur dalam rangka menambah income juga untuk pemeliharaan untuk lain-lainnya salah satunya adalah pertama dari listrik pak, ini kan sudah tidak saya kira tidak tidak fair pak ya, masa Jati Luhur dibeli oleh PLN hanya 115 eh 131 sekarang ya, dari 115 naik kemarin 131, sementara PLN menjual harga dasar menjual listrik itu 480 inikan sudah sangat sangat jauh, bagaimana kami minta kalau bisa dinaikan saja seperti permintaan pihak Jati Luhur, barangkali Purwakarta bisa diberikan omset kami tidak gede-gede ada pun ya udah syukur gitu pak, artinya ada kontribusi dari Jati Luhur kepada kami, itu yang pertama berapa besar pak, kita menghasilkan listrik 115, 187 mega pak, tinggal kalikan aja pak, kalau dinaikkan dari 131 katakanlah kesetengahnya saja harga apa namanya harga dasar PLN, PLN kan 480 pak TDL nya, ya kalau 240 saja misalnya jadi sudah lumayan penambahan dana buat Jati Luhur tidak akan terlalu kebobolan, nanti pemeliharaan segala mac:am repot, itu yang pertama.

ARSIP D

PR RI

88

Yang kedua air pak, air ini contohnya penikmat air, saya air dalam artian bukan irigasi pak, karena irigasi itu tugas di Jati Luhur untuk memasok irigasi tidak bisa dijual. itu pak, kompensaasinya dengan Pemerintah, jadi nanti bapak-bapak yang mengesahkan berapa apa namanya iya PSO nya untuk Jati Luhur, tapi ada sebenamya yang bisa dijual oleh Jati Luhur katakanlah air, air, nah air ini sekarang OKI aja ini sekarang 80 % air minum OKI itu di pasok dari Jati Luhur pak, sementara mereka sekarang hanya membeli hanya membayar 122 rupiah permeter kubik, pada hal kami saja yang punya daerah ke Jati Luhur saya POAM saya beli 80 perak pak, disini ya dengan yang lain-lainnya, ini kan sangat tidak, OKI menjual air 2 ribu, 4 ribu, 4 ribu, 2 ribu, eh 6 ribu itu berikutnya, kalau ngga salah harga pertamanya itu 4 ribu kubik pertama, karena progresif, nah kelihatan ini juga, kemudian sebetulnya ada upaya pak yang yang bisa ditingkatkan.

Sementara sekarang pengiriman air ke OKI, itukan menggunakan air yang sebetulnya untuk sawah, untuk irigasi, nah sekarang untuk memasok air rninum OKI ini melalui Kalimalang pak, dan wes tadi lossnya itu cukup besar pak, padahal kalau ini dikembangkan misalkan oleh Pemerintah melalui proses per pipaan, air bakunya air bersilmya di proses disini kemudian dikirim ke Jakarta sebagai lbukota yang kita memang harus suplai dari daerah ya itukan lebih efektif, lossisnya sangat kecil sekali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, kemudian juga mungkin air bersihnya sudah bukan air baku lagi tapi bisa air minum pak, kalau sudah diolah disini dialirkan melaui pipa dan ini akan menghasilkan hitung-hitungan yang cukup besar secara ekonomis ya barangkali karna air kan sekarang bukan hanya unsur socsal sudah menjadi faktor ekonomi pak, nah ini yang bisa tapi memang memerlukan sentuhan-sentuhan kebijakan, memerlukan apa penanganan-penanganan kebijakan di tingkat Pusat, karena Jati Luhur tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia ada hanya sebagai operator termasuk Oaerah.

Jadi Jati Luhur sendiri bukan tidak mau memberikan apa-apa ke Daerah, jangankan kepada Pemda untuk membina wilayah sekitarnya saja,dalam rangka melaksanakan sosial corporate responsibility ini sudah kelabakan mereka pak, pada hal kan wilayah sekitar sebagai community development nya harus dibina oleh Jati Luhur, bapak boleh lihat daerah-daerah kita masih ada yang gundul padahal ini harus kita pelihara, ini barangkali kami mohon dukungan termasuk barangkali ya yang tadi yang disampaikan oleh Jati Luhur, Jati Luhur ini hanya bisa mengurus wilayahnya karena dananya on top PSK nya mencapai apa namanya PSO nya harga mencapai 30 % pak, artinya daerah irigasi yang dipeliharanya 30 % 70 % itu bolong-bolong semua, ini barangkali ya padahal ini asset nasional yang sangat besar, kami punya tanggung jawab pak, walaupun diminta atau tidak diminta kami selalu melakukan pengawasan terhadap daerah keliling termasuk bagaimana kami melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah yang keluar yang akan masuk ke Jati Luhur.

Sebetulnya bagi Purwakarta sangat-sangat ironis pak kalau orang lain berebut air dari Jati Luhur kalau kami bukan berebut air sama sekali tidak punya air pak, bapak disebelah kiri bapak ini ada 500 hektar yang tadi saya PMMO ada 500 hektar yang kering kerontang sekarang ini ada airnya karena memang itu tadah hujan padahal dibawahnya danau, kami dibantu oleh bapak­bapak komisi V, sudah ada pembicaraan dengan Oepartemen Pertanian kami akan di kemarin akan ditarik kompa cuma sedang dipikirkan karena kalau pakai kompa mahal pak tidak sebanding nanti dengan hasil yang 500 hektar, ini juga harus dikaji dari sosialnya dari ekonominya bukan hanya soal pemenuhannya saja dan memang Oepartemen Pertanian sudah janji akan mengusahakan pompa ada dua yang kami usulkan, yang satu untuk Tegal Waru ngambil dari Jati Luhur, yang satu lagi untuk Kecamatan Mani'is itu hampir 600 hektar ngambil dari Jati Luhur, sama sekali pak tidak ada air pak, itu jangankan musim begini musim hujan pun itu tadah hujan pak, jadi hanya satu kali satu tahun padahal dibawahnya itu adalah hamparan air yang kurang lebih satu setengah sampai 2 milyar kubik, sampai 3 milyar, 3 milyar kubik dibawahnya ini ini kalau kami dapat kompensasi yang lain misalnya dari listrik atau dari yang lain ya kami bisa bisa lakukan kompensasi yang lainnya ini barangkali yang ingin kami sampaikan kepada bapak 2 masalah pokok.

ARSIP D

PR RI

89

Yang ketiga Jati Luhur ini dialiri oleh satu sungai yang namanya Citareum yang terdiri dari pada tiga tiga danau yang pertama Jati Luhur, yang kedua danau Saguling, yang ketiga tengah­tengahnya Cirata pak, dan ini juga memerlukan pemeliharaan dalam konselasi tata ruang, maksud kami bahwa ini harus diamankan pak wilayah-wilayah sungainya karena kalau tidak diamankan asset Pemerintah yang tiga waduk ini bukan main kalau tidak kalau terganggu masalah airnya ya saat semua nanti, termasuk barangkali kualitas airnya karena ini dari hulu sampai hilir untuk aliran Citareum ini ya memang kelihatannya harus ada upaya-upaya kita secara nasiqnal untuk mengamankan wilayah daerah aliran-aliran sungainya terutama adalah casemen-casemen arealnya pak untuk menjaminnya satu apa namanya satu aset sungai Citareum, saya kira itu saja dan kami sangat berterima kasih kalau bapak-bapak bisa mengupayakan sebab masalahnya kebijakan pak. ·

Ya kita ya Jati Luhur tidak bisa kecuali kalau Jati Luhur diberikan kewenangan rnisalnya ke OKI tutup aja airnya ngga usah dikirim, ya bisa aja kita kalau Jati Luhur sebagai swasta 'murni gitu pak ya atau Pemda disuruh oleh Pemda udah tahan aja dulu biar naik dulu gitu atau listriknya ya udahlah matikan aja listriknya ngga usah dipasok, tapikan untuk kepentingan nasional pak, untuk kepentingan nasional dan kami terus terang wilayah-wilayah sebelum masuk Jati Luhur kan wilayah Purwakarta semua mau tidak mau kami harus melakukan dukungan terhadap asset pusat dan karenanya padahal kami Daerah Kabupaten yang sangat kecil Purwakarta ini terkecil se Jawa Barat pak wilayahnya, jadi kalau mengandalkan DAU ya udah luas wilyahnya kecil jumlah penduduknya juga kecil tapi kami punya beban nasioanl yang berat termasuk tol, tol semuanya lewat di Purwakarta, Jati Luhur, Cirata sebagian.

Kemudian walaupun sekarang sudah swasta kami sedang melakukan apa namanya telaahan apakah kami boleh sudah melakukan dengan apa namanya satelit bumi yang sudah dijual keluar ini barangkali kami harus perlakukan sebagai corporate pak, malalui corporate kami harus perhitungkan karea itu juga wilayahnya di Prwakarta, sementara ini tidak ada apa-apanya buat kami pak, buat Puwakarta kemudian yang lain-lainya memang apa amanya ya kami sadar bahwa Purakarta adalah bagian dari pada nasional dan karenanyaa kami mohon selalu dukungan kepada bapak-bapak yang di pusat disamping DAU kami kami juga mohon dukungan-dukungan dari OAK, karena OAK itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat pak, kewenangan Pemerintah Pusat, kalau hanya mengandalkan DAU ya kami tidak punya apa-apa karena memang wilayahnya kecil karena perhitungan-perhitungan DAU kan dari luas willayah kemudian dari jumlah penduduk tapi tidak dihitung beban, tidak dihitung beban daerah terhadap apalagi kami ini adalah interlandnya Jakarta lbukota Republik, saya kira itu yang kami ingin sampaikan sebagai tambahan dari Jati Luhur, ya kami sendiri serba salah gitu pak, kami mau keras ke Jati Luhur, kami tahu kondisi Jati Luhurnya begini, kalau Jati Luhurnya banyak uang ya kami agak berani nekan-nekan gitu pak, kami bisa keluarkan.

Mahon maaf pak saya Bupati Purwakarta nama saya Lilie Hambali Hasan pak, kalau dengan beliau kami sudah 12 kali ya terakhir yang dengan Komisi V ya dengan beliau saya kira itu yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan Jati Luhur ini dan kami juga sedang mendorong pak mohon dukungannya juga Jati Luhur ini kawasan yang sangat bagus untuk pariwisata pak, oleh karenanya kami sudah siapkan interchin untuk masuk jadi bapak-bapak kalau dari tol tinggal keluar, masuk Jati Luhur pak, ya kami ngotot juga ke Jasa Marga tuntut minta walaupun interchin nya cukup banyak gitu karena kami ingin mengembangkan akses untuk pariwisata dan sekarang juga sedang dipersiapkan mudah-mudahan ini akan menjadi kawasan wisata, sementara Jati Luhur baru internal menyediakan waterwood waterboomb kemudian konsepnya nanti akan bekerja sama dengan pihak swasta.

LILIE HAMBALI HASAN (BUPATI PURWAKARTA):

Apa namanya bisa mendukung pendapatan Jati Luhur maupun pendapatan masyarakat Purwakarta, terima kasih Assalamualaikum wr. wb.

ARSIP D

PR RI

90

AHMAD GOZALI PENGELOLA JATI LUHUR :

Mohon maaf pak tadi saya belum mengenalkan diri saya, nama Ahmad Gozali pak, selaku Direktur Teknik dalam hal ini, kemudian dibelalkang mungkin silakan berdiri Pak Marzuki, oh lagi keluar pak, Pak Marzuki selaku Kepala Divisi V pak, beliau yang kalau kata sunda pak itu magegeh disini pak yang menguasai devisi V. kemudian Pak Ali Fadil selaku kasubid, bendungan pak beliau tau persis mengenai waduk dan bendungan, terima kasih pak.

F-PPP (IR. H.A. RAHMAN SYAGAFF) :

Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum wr. wb. kita punya waktu Cuma tinggal 15 menit lagi pak, kalau bisa nanti sekalian jalan keliling lihat itu pak, apa namanya supaya kita tahu itu bangunannya dibangun tahun berapa itu pak, kemarin 1957 ya 57, 56, kita lihat itu sebuah kontruksi yang luar biasa, ini perlu saya sampaikan kepada bapak dari jajaran pak Bupati didalam rangka kita menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang penataan ruang pak, sengaja kami datang ke waduk Jati Luhur kemarin kita dipinggirnya Saguling pak ini salah satu temuan kami yang kawan kami itu kemarin pak siapa ini Pak Afni Ahmad yang sekarang tidak berkesempatan hadir, agak ngotot karena perumahan Kota Baru Parahiyangan itu persis dipinggir danau Saguling, makanya dia marah betul pak itu pak, luar biasa marahnya itu.

T adi kalau dua apa namanya berapa ribu rum ah itu sepuluh ribu pembuangan airnya itu ke waduk pak, ngga ada tempat lain mau kemana gitu, sampah segala macam, nah · itu akan mengganggu ngga pak kalau kaya gitu, jadi sejauh mana nanti barangkali bisa bapak bisa bercerita juga sejauh mana tingkat pencemarannya gangguannya terhadap produksi yang di Saguling, barangkali itupun bisa saja terjadi di Jati Luhur ini, jadi ada ruang-ruang ada satu masukan dari kawan-kawan kalu ini merupakan fasilitas strategis Negara dan Bangsa ini maka betul-betul harus diamankan gitu, bukan hanya mengamankan dari segi operasional tetapi juga ini kekayaan kita yang kuar bisa, nah ini apakah termasuk fasilitas-fasilitas tertentu kawasan tertentu gitu sehingga menjadi bagian penting untuk salah satu menjadi rumusan di dalam Undang-Undang kita, nah teman-teman sekalian pun barangkali kalau teman-teman Komisi IV ini paham betul pak.

lni saya perkenallkan sekalian pak, saya agak lupa ini yang paling ujung kiri itu namanya pak Pak Sulaeman Efendi, Komisi II pak Mantan Camat pak, mantan Walikota juga, Camat, Walikota, Walikota dulu baru Camat pak ya, Camat dulu ya, kemudian Pak Darussagaf Komisi V pak, kalau tadi Partai Golkar kemudian ini partai, Partainya Bulan Bintang pak, Bulan Bintang Fraksinya Fraksi BPD Bintang Pelopor Demokrasi, Pak Marwal Silalahi komisi IV yang mengurusi pertanian, peternakan, kehutanan yang menjadi wilayah disini pak, Fraksi ini Demokrat saya agak ragu-ragu pak bayangannya ke Golkar apa Demokrat, demokrat. T erus Pak Syamsu Hilal Fraksi Keadilan Sejahtera Komisi IV juga, ini komisi IV ada tiga pak, rupanya dari pemilihan Jawa Barat pak, termasuk dia yang dimintai pertanggung jawaban pak soal ini nanti, pak kyai siapa Pak Abdul Hakim, Lampung, mantan calon pak walaupun ngga jadi pak mudah-mudahan tahun depan ini akan jadi itu, yang teakhir daerah pemilihan Lampung, terakhir Pak Bomer Pasaribu bapak musti kenal ini kawan dari Golkar anak buah rupanya Bupatinya ini kawan dari Komarudin ini, ya saya sendiri Rahman Segaf pak, Jawa Barat di daerah yang menjadi korban Jati Luhur sebetulnya bukan korban artinya itu pengalaman di kita dibawah pak, bahwa produksi beras sekarang turun pak 3 sampai 4 ton saja kalau di Bekasi itu, karena apa biaya produksi naik, karena suplai air yang di suplai dari Jati Luhur itu ya dari kali Citareum pak, itu sekarang musti pakai pompa bayar pak, itu yang diproduksikan dan berebut terjadilah konflik seperti yang disampaikan bang Bomer tadi, nah itu saya tidak tau lagi menyelesaikan, temen-temen Komisi IV ini yang yang bagian menikmati hasil dari Jati Luhur, bagian menikmati hasil dari Komisi V, nga tau ceritanya bagaimana, mohon bisa jadi mungkin mereka akan bantu soal PSO ini pak, iya, iya bukan apa-apa soalnya dikita juga sangat terbatas sekali anggaran yang di masukan ini Pak Darussagaf tau betul soal perimbangan seperti itu, barangkali Komisi Tim IV yang dari Menteri Pertanian bisa Bantu persoalan yang seperti itu, saya kira temen-temen sekalian demikian kalau ada saya kira cukup barangkali Pak Bomer mencatat betul ini saya kira cukup Pak Bomer ya.

ARSIP D

PR RI

91

F-PG (DR. H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS) :

Ya, pak Bupati casemen areal dari ketiga waduk ini berapa? Untuk Kabupaten Purwakarta itu tediri dari Perum Perhutani bukan! lya berapa yang kritis dan yang empat ribu itu pak Bupati, kalau begitu begini pak Silalahi barangkali nanti Perum Jasa Tirta II ini kita undang ke komisi IV aja, nanti kalau kami undang tolong disertain i1ni yang untuk Purwakarta berapa lahan casemen area dan berapa kritis, pak Bupati boleh juga kita undang ke Komisi IV, nah termasuk yang tidak di lingkungan tentu ada di Bandungkan, dimana lagi Kabupaten yang Citareum ini, Cianjur, kalau itu bisa dari pak Perum ya.

Nah kedua ini kan dibangun tahun 1957 selesaii 1967, jadi sudah hampir 40 tahun, berapa lifetime berapa tahun lagi dari lifetime dari proyek, sebab ini perlu bagi kami pak karena kami sedang merancang Undang-Undang tentang yang disebut dengan lahan abadi, lahan abadi itukan harus perlu pengairan dan itu untuk 5-10 tahun kedepan supaya kita cukup pangan, tapi beginilah pak saya pikir waktunya tidak banyak, bapak nanti kita undang termasuk barangkali Komisi IV, Komisi V mendukung mereka punya PSO, ya saya kira PSO nya itu karena ini irigasi, karena irigasinya ini 70 % rusak, ya kita berjuang bersamalah, berjuang bersamalah, kalau begitu, ya baik, barangkali nanti dengan, mustinya kuarter sudah di Komisi IV, ke Komisi V makanya kita bersama­sama, itu bagus, tapi saya pikir ini menarik karena ini nasib dri 242 ribu hektar luar bisa, iya jadi sebetulnya nyawa dari banyak irigasi di Jawa ini mereka, termasuk itu Tirta I yang di Malang itu, dan ini sekarang ancaman yang luar bisaa kepada krisis pertanian terus terang aja, ini diambang krisis ini karena krisis lahan, krisis air, krisis sumber daya ini kerusakan 70 %, saya sebetulnya surprise itu, saling jebol, jadi konflik air, konflik irigasi, konfiik lahan itu sudah diambang pintu dan itu awal dari krisis pertanian gitu, baik pak jadi saya kira mungkin nanti ini alamat bapak aja yang jelas atau di Jakarta di perkenan ya sama pak Bupati, terima kasih.

ARSIP D

PR RI