RISALAHRAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI

DENGANMENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG·UNDANG TENTANGKAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

HarilTanggal

Wa k t u

Tempat

Ketua Rapat

Sekertaris Rapat

A car a

Anggota Hadir

Undangan Hadir

2008-2009

III

5

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus denganPimpinan DPO RI, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, MenteriPerindustrian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.Terbuka

Rabu, 25 Pebruari 2009

Puku114.00 sid 17.00 WIB

Ruang Rapat Komisi VI OPR RI Gedung Nusantara I.

H. Irmadi Lubis

Drs. Helmizar (Kabag Set. Komisi VI OPR RI)

.1. Pengantar Ketua Rapat;2. Pandangan OPO RI terhadap Rancangan Undang-Undang

tentang KEK3. Jawaban Pemerintah atas Pandangan OPO RI terhadap RUU

tentang Kawasan Ekonomi Khusus.4. Penutup

28 dari 50 orang Anggota, 22 orang Anggota ijin

1. Pimpinan DPD RI;2. Menteri Perdagangan RI;3. Menteri Perindustrian;4. Menteri Hukum dan HAM;5. Menteri Keuangan.

I. PIMPINAN PANSUS :1. IRMADI LUBIS I KETUA PANSUS I PDIP2. HJ. SUNDARI FITRIYANA, S.AG I FPPP

II. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA3. RAMBE KAMARULZAMAN, MSC.4. DR. H.M. AZWIR DAINYTARA, MBA5. H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA6. DRS. ADE KOMARUDDIN7. DR. IR. H. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE, PH.D8. IR. H. SOEHARSOJO I FPG9. DRS. H. RISWAN TONY OK I FPG

,

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

III. FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN10. RAMSON SIAGIAN11. IMAM SOEROSO12. DRS. TUKIDJO, MM13. IR. HASTO KRISTIYANTO, MM / FPDIP

IV. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN14. DR. H. ANWAR SANUSI, SH, SE, MM15. H. CHAIRUL ANWAR LUBIS16. IR. HA RAHMAN SYAGAFF / FPPP

V. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT17. IR. H. AGUS HERMANTO, MM18. DR. IR. ATTE SUGANDI, MM

VI. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL19. DRS. ZULKIFLI HALlM, MSI20. ORA. MARDIANA INDRASWATI21. DRS. NURUL FALAH EDDY PARIANG / FPAN

VII. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA22. HA SYAFRIN ROMAS, ARCH, MBA23. DRS. H. ALI MASYKUR MUSA, Msi24. ORA. HJ. ANISAH MAHFUDZ, MAP25. HJ. SAIDAH SAKWAN, MA

VIII. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA26. TAMSIL L1NRUNG / FPKS

IX. FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRAT27. MUHAMMAD TONAS, SE

X. FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

XI. FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA28. CAROL DANIEL KADANG, SE, MM.

ANGGOTA YANG IZIN :1. IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA,MM / FPD2. H. MARZUKI ACHMAD, SH / FPG3. NASRIL BAHAR, SE / FPAN4. DRS. DJOKO POERWONGEMBORO / FPG5. DRS. TAUFIQ HIDAYAT, MSI/ FPG6. H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH, MH / FPG7. MUHIDIN M. SAID, MBA / FPG8. TJAHJO KUMOLO / FPDIP9. NUSYIRWAN SOEJONO / FPDIP

10. SOEWIGNYO, BA / FPDIP11. IDA BAGUS NUGROHO / FPDIP12. HERMAN HERY / FPDIP13. ANTON A. MANSHUR, SE / FPD14. DRS. SAlOl BUTAR BUTAR / FPO15. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI / FPPP16. DR. MARWOTO MITROHAROJONO, SE, MBA / FPAN17. H. ZAINAL ABIOIN HUSSEIN, SE / FPBR18. DRS. MOHAMMAD ZUBAIR, MSI / FPKB19. H. ANDI SALAHUDDIN, SE / FPKS20. NURSANITA NASUTION, SE, ME / FPKS21. MUSTAFA KAMAL, SS / FPKS22. DRS. H. HAMDAN AINE / FBPD

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT (H. IRMADI LUBIS)BismillahirrahmannirrahimAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhSelamat siang dan salam sejahtera, bagi kita semuaAnggota Pansus yang kami hormati,

Saudara-saudara yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yangsaya hormati,

Saudara Menteri Perdagangan;Saudara yang mewakili Menteri Keuangan;Saudara yang mewakili Menteri Perindustrian danSaudara yang mewakili Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati beserta jajarannya

dalam kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu saya mengajak hadirin, terlebih dahulusaya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhanyang maha kuasa telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapatmelakukan Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, MenteriPerdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM, selakuwakil Pemerintah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Pansus, pada saat ini Raker Pansus telah ditanda tanganioleh 28 dari 50 Anggota Pansus yang terdiri lebih dari separuh unsur Fraksi, dengan demikiankuorum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 99 ayat (1) Tata Tertib Dewan telah terpenuhi. Makadengan ucapan : "Bismillaahirrahmaanirrahiim", saya buka Raker Pansus ini dan saya nyatakanterbuka untuk umum.

BapakJlbu Anggota Pansus serta para hadirin sekalian yang kami hormati;Kami selaku Pimpinan Rapat dan sekaligus mewakili para Anggota Pansus mengucapkan

terima kasih kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Menteri Perdagangan,dan juga yang mewakili Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM,beserta jajarannya dan juga yang mewakili dari Dewan Perwakilan Daerah kami kamimenugucapkan terima kasih atas kehadirannya.

Perlu kami informasikan bahwa acara hari ini seharusnya terlaksana pada tanggal 10Oesember 2008, akan tetapi mengingat pada saat tersebut Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia masih dalam keadaan Reses maka penyampaian Pandangan Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia terhadap RUU Tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini baru dapatterlaksana pada hari ini.

Oalam kesempatan ini pula kami informasikan juga bahwa dalam menyerap aspirasi daridaerah Pansus telah mengadakan ROP dengan Pemerintah daerah/Gubernur-gubernur yang telahmengajukan untuk dapat membentuk Kawasan Ekonomi Khusus, dan juga ROP dengan stakeholder lainnya ada KAOIN, OEPALINOO, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), GPEI, danPakar Akademisi dari Perguruan Tinggi, juga telah mengadakan Kunjungan Lapangan Ke ProvinsiSumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, danselanjutnya Pansus akan mengadakan Kunjungan Lapangan ke Provinsi Sulawesi Utara, SulawesiSelatan dan Sulawesi Tengah, untuk meminta masukan-masukan yang akan di jadikan bahanpenyusunan DIM oleh Fraksi-fraksi nantinya.

Selanjutnya marilah kita memasuki acara RAKER siang hari ini yaitu agenda sebagaiberikut:1. Pengantar Ketua Rapat; (sudah dibacakan)2. Penyampaian Pandangan OPO RI atas Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).3. Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan OPO RI atas Keterangan Pemerintah terhadap

RUU tentang KEK;4. Penutup, Apakah acara tersebut dapat disetujui

(RAPAT: SETUJU)

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Untuk selanjutnya saya kira saya persilahkan kepada Dewan Perwakilan Oaerah RepublikIndonesia untuk menyampaikan Pandangan Dewan perwakilan Oaerah Republik Indonesia atasKeterangan Pemerintah terhadap rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khususkepada yang mewakili OPO kami persilahkan.

KETUA PAH" DPD (JR. SARWONO KUSUMA ATMADJA):Terima kasih Saudara Ketua,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati pimpinan Pansus Kawasan Ekonomi Khusus OPR RI, serta para anggotaPansus yang saya hormati,

Ibu Menteri Perdagangan beserta rombongan sebagai wakil pemerintah ijinkan kamimenyampaikan terima kasih bahwa acara ini bisa berlangsung untuk memenuhi peraturanPerundang-undangan dimana OPO memberikan pendapatnya atas RUU Kawasan EkonomiKhusus yang merupakan salah satu RUU yang termasuk dalam rumpun RUU yang perlumendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Oaerah, sebelum dilanjutkan Pak Ketua ijinkanlahsaya memperkenalkan delegasi yang hadir kami semuanya dari PAH Ad Hoc /I yang mempunyaibidang kerja Sumber Oaya Alam dan Sumber daya ekonomi paling kiri Pa Apud Mahpud mewakiliBanten, kemudian Ibu Intsiawati Ayus, SH, MH mewakili Provinsi Riau, saya sendiri Sarwonomewakili Jakarta jadi saben hari pulang ke daerah. Sebelah kanan saya Amir Adam dari Gorontalokemudian Pak jum Perkasa mewakili Sulawesi Selatan maaf dari Sumatera Selatan.

Perlu kami laporan kepada Bapak Ketua bahwa pendapat yang kami susun sudah melaluiseluruh rangkaian pembahasan di OPO RI termasuk dengan Pemangku kepentingan dari daerahdan organisasi-organisasi prafesi dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Rapat ParipurnaOPO RI, sehingga pendapat yang kami ajukan adalah Pendapat Lembaga, demikian sekedarpengantar dari saya dan kemudian pendapat itu sendiri ijinkan Pa Amir Adam dari Gorantalo untukbisa membacakannya dengan seijin Pak Ketua, silahkan.

DPD RI (H. AMIR ADAM):Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhPara hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan pointer­

pointer dari isi pandangan dan pendapat dari OPO RI terhadap rancangan Undang-Undangten tang Kawasan Ekonomi Khusus karena secara lengkap telah kami sampaikan kepadaBapak/lbu yang hadir dalam Rapat Kerja ini bahwa dalam percepatan pembangunan danpengembangan ekonomi di wilayah-wilayah strategis tertentu yang kemudian di kembangkanmenjadi Kawasan Ekonomi Khusus perlu diberikan payung hukum yang jelas demi kepastianpenyelenggaraan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk itu OPO RI berpendapat sudahsaat Indonesia memiliki aturan organik khusus yang akan memberikan landasan hokum bagiterlaksananya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang professional dan bertanggungjawab.

OPO RI memiliki visi yang sama dengan pemerintah utamanya tentang pengembanganKawasan Ekonomi Khusus yang jauh-jauh hari sudah dicanangkan, Preseiden juga dalampidatonya di hadapan OPO RI pada tanggal 23 Agustus 2006 juga pernah menyampaikan sikapserius pemerintah tentang pengembangan kawasan ini demi terwujudnya pengembanganKawasan Ekonomi Khusus tersebut, OPO RI berpandangan dengan seiring dengan dinamikaglobal serta kebutuhan untuk mendorang tumbuhnya investasi, dan peningkatan sector produksisejatinya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sudah semestinya memperhatikan dimensipeningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat didaerah.

Selanjutnya penyelenggaraan pengembangan ekonomi khusus tersebut harusmemperhatikan dasar fundamental yang antara lain meliputi:

Pertama penyelenggaraan pengembangan KEK harus memenuhi azas kepastian hokumdengan berpijak pada rasa keadilan masyarakat dan jaminan kepastian hokum.

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kedua penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus mengedepankanazas akuntabilitas, dan keterbukaan sehingga masyarakat khususnya di daerah memperolehakses yang seluas-luasnya terhadap penyelenggaraan KEK.

Ketiga penyelenggaraan pengembangan KEK harus memperhatikan azas sustainabifity yangberarti bahwa penyelenggaraan pengembangan KEK dilakukan secara sistematis demikeberlanjutannya di masa mendatang sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatterealisir dengan terstruktur.

Sedangkan masukan OPO RI terhadap Substansi pasal per pasal RUU tentang KEK inimaka ada beberapa masukan antara lain:

Bahwa dalam Bab I belum memuat secara rinci dan tegas tentang azas filosofi dan tujuanyang digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan KEK selain itu RUU ini be/ummencantumkan adanya formulasi tujuan pengembangan dan penyelenggaraan KEK. Atas dasar ituOPO RI berpandangan perlu penambahan pasal baru yang mengatur tentang asas filosofi dantujuan penyelenggaraan pengembangan KEK sebelum pasal 2 dalam RUU, sehingga rumusannyamenjadi:

"Kegiatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diseJenggarakanberdasarkan pada asas keseimbangan, keterpaduan, keterbukaan, kemandirian dankesinambungan ".

Selanjutnya perlu dicantumkan tujuan mendasar atau formulasi tujuan dari penyelenggarandan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam 1 (satu) pasal yang mandiri. Pencantumanitu memiliki makna penting agar kelahiran perangkat hokum dalam pelaksanaan dapat selalumembawa semangat tujuan Undang-Undang ini. OPO Ri juga berkeyakinan bahwa tujuanmendasar dari penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus juga tidak bisa dilepaskan daripentingnya mengedepankan prinsip otonomi daerah sehingga dalam penyelenggaraanpengembangan KEK, peran dan keberadaan pemerintah daerah diposisikan sebagai tuan rumah didaerah masing-masing.

Oisisi lain perlu penambahan poin definisi dalam Ketentuan Umum tersebut khususnyadefinisi atau pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) danLembaga Kerjasama Tripartir serta Dewan Pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat(3) dan Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 41 ayat (1). Perlu dicatat juga bahwa penambahan badanhukum Koperasi dalam istilah UMKM sehingga menjadi UMKMK dalam ketentuan ini merupakanbagian dari upaya memberdayakan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan diIndonesia. Dan tidak kalah pentingnya perlu pula ditergaskan pentingnya Pemberdayaan ekonomilocal dalam bentuk penyertaan UMKMK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) RUU KEK.

Khusus pengenai pentingnya UMKMK semakin dirasakan lagi implikasinya ketika melihatperbandingan ekspor impor di Indonesia yang tidak seimbang, dimana nilai impor lebih besardaripada ekspor, penyebab ketidakseimbangan ekspor impor itu adalah dukungan dari industriskala besar yang belum bisa bersinergi dengan UMKMK. Hal ini belum termasuk kendala-kendalalainnya antara lain, belum berkembangnya kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar.Ketidak seimbangan juga disebabkan oleh pemanfaatan potensi sumber daya lokal belumdikembangkan dan dikelola dengan baik dan profesional.

Terkait Pasal 11 Ayat (1) RUU ini yang mengatur mengenai masa waktu KEK yang Harussiap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun, maka OPO RI berpendapat perlunya upaya sosialisasikepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya agar para pihak terkait dapatmempersiapkan diri terhadap rencana penyelenggaraan KEK.

Oalam Bab II khususnya tentang Bentuk, OPO RI berpendapat bahwa aspek kelengkapanperangkat-perangkat pada pasal tentang bentuk kegiatan pengembangan KEK masih memerlukanpenjelasan yang lengkap dan tegas sehingga tidak memunculkan multi tafsir atau ambiguitasmakna dari butir pasal maupun ayat-ayatnya. Khususnya Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

"ti! dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja" OPO RIberpandangan bahwa ketentuan ini sebaiknya dikeluarkan dari substansi pasal karena tidakselaras dengan judul atau penamaan Bab yakni Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus.Selain itu ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pemahaman dan pengertian yang pastimengenai fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Oi dalam penjelasan hanyadisebutkan bahwa fasilitas pendukung tersebut meliputi Hotel, Rumah Sakit, dan fasilitaspendidikan. Mengingat bahwa berbagai fasilitas tersebut secara umum sudah ada dan terdapat dikawasan atau daerah-daerah, maka ketentuan pasal ini menjadi hampa makna. Padahal pasaltersebut dimasukan menjadi bagian dari ketentuan yang menjelaskan bagaimana bentuk dari KEKitu sendiri. Untuk ketentuan yang mengatur tentang Kriteria, OPO RI berpendapat bahwa perluperincian mengenai kriteria lokasi atau daerah yang diusulkan menjadi KEK.

OPO RI berpandangan bahwa kriteria itu menjadi penting agar tidak terjadi amibuitasdalam mengukur layak atau tidaknya sebuah lokasi atau tempat atau kawasan menjadi KEK,misalnya tentang munculnya usulan memasukkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang menjadiprogram unggulan nasional oleh Oepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Oepnakertrans)untuk ditingkatkan menjadi KEK.

Oengan kerincian dan ketegasan kriteria tersebut dapat ditentukan pula secara tegasmengenai tata cara atau prosedur pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Babselanjutnya.

Oleh sebab im, OPO RI berpendapat bahwa perlu penambahan salah satu ayat yangmenyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria diatur dengan PeraturanPemerintah.

Sehingga Pasal 4 itu berdiri menjadi dua ayat. Pentingnya ketegasan dan kepastianhukum mengenai kriteria tersebut adalah mengingat bentuk KEK itu sendiri memiliki multi dimensiantara lain zonaisasi. Oari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dapat dlartikan bahwa akan muncul zona didalam zona.

Oleh sebab itu kejelasan mengenai kriteria suatu lokasi dapat diusulkan dan dijadikanKawasan Ekonomi Khusus harus menjadi perhatian khusus.

Sebagai catatan, penting juga disebutkan bahwa pengembangan KEK harus dipastikantidak akan mematikan kawasan industri yang telah tumbuh dan berkembang sebelum UU atauperangkat hukumnya dibuat. Oleh sebab itu ketegasan dan kejelasan kriteria suatu daerah ataulokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK menjadi penting. Selain itu, dengan adanya kriteria yangjelas dan tegas tersebut diharapkan kawasan industri yang sudah ada bersinergi denganpengembangan KEK.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kriteria KEK, OPO RIberpandangan bahwa perlu penyamaan visi tentang apa yang diinginkan dari pembentukan KEKtersebut. Sebab, kehadiran UU ini nantinya akan bersinggungan erat dengan pembangunanekonomi dan kawasan ekonomi. Dan dari ketentuan pasal-pasal dalam Bab III RUU ini sudah jelasbahwa tujuannya adalah mengenai pembentukan Kawasan. Oleh karena itu, terbentuknyaKawasan Ekonomi Khusus yang kemudian didesain menjadi adanya kawasan dalam kawasan(zone within zone) memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam Rancangan Undang-Undang inikhususnya tentang zona-zona yang yang dimaksud.

Usaha dan rencana Pemerintah untuk merelokasi seluruh kegiatan industri tertentu didalam negeri masuk ke kawasan khusus akan menimbulkan masalah baru di tengah industri danekonomi nasional yang masih terpuruk. Sebaiknya pemerintah fokus pada prioritas untukmeningkatkan kinerja industri-industri dalam negeri, dibandingkan merelokasi industri-industritersebut ke dalam kawasan khusus. Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi sekaligus jugapentingnya usaha-usaha pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus maka ketentuan mengenaipembentukan KEK haruslah betul-betul mengakomodir semua kepentingan baik kepentingannasional maupun daerah.

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Masih terkait dengan usul pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, dalam Naskah RUUKawasan Ekonomi Khsusu, usulan pengajuan suatu wilayah menjadi KEK dapat dilakukan olehBadan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi, sebagaimana ketentuanyang tertuang dalam Pasal 5. Dalam hal Pemerintah memandang perlu ditetapkannya suatuwilayah sebagai KEK, namun tidak diusulkan oleh badan usaha atau pemerintah daerah, makaPemerintah dapat menetapkan wi/ayah tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melaluipengkajian oleh Dewan Nasional dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah yangbersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK akan diatur melaluiPeraturan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 9. Terhadap permasalahan tersebut,DPD RI memandang bahwa Kawasan Ekonomi Khusus ini sulit untuk diberlakukan bagi daerah­daerah baru mengingat rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini sangat kompleksdan akan memakan waktu yang cukup lama sehingga mekanisme konsultasi antara DewanNasional, Dewan Kawasan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam penetapanKawasan Ekonomi Khusus perlu diatur dengan jelas dengan tujuan untuk menghindari perbedaanpandangan antara Dewan Nasional dengan Pemerintahan Daerah dalam penetapan KawasanEkonomi Khusus tersebut.

Secara garis besar usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dalam RUU ini masihperlu dipertajam aspek struktur kelembagaan, perizinan dan pertanggungjawabannya. Sehinggadiharapkan pemerintahan daerah mendapat peran signifikan dalam proses pengembanganKawasan Ekonomi Khusus. Paralelitas antara struktur kelembagaan dan pertanggungjawabantersebut juga harus menyentuh aspek pendanaan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.Khusus mengenai Pasal 8 dalam Bab III tersebut sebaiknya dipertegas lagi terkait tentang kondisidan pra-kondisi serta ukuran yang akan dijadikan landasan bagaimana sebuah wilayah dapatditetapkan menjadi KEK oleh Pemerintah tanpa melalui proses pengusulan. Sebab apabila haltersebut belum diperjelas dan dipertegas dalam RUU ataupun penjelasannya dikhawatirkannantinya akan terjadi pergesekan kepentingan antara Pemerintah dengan Pemerintahan daerah.

Terkait penentuan sebuah wi/ayah dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, maka perludicantumkan batasan yang jelas dan tegas mengenai luas lahan, standarisasi batasan, dan zonayang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus sehingga pembentukan Kawasan Ekonomi Khusustersebut dapat dipersiapkan secara memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e.

DPD RI berpendapat bahwa pembentukan KEK dan zona-zona di dalamnya harusmemperhatikan kesiapan struktur dan suprastruktur terkait serta kesiapan infrastruktur. Khususdalam pengadaan infrastruktur perlu penyamaan visi antara Pemerintah dan pemerintahan daerahbaik dalam perencanaan maupun pendanaan.

DPD RI berpendapat bahwa ketentuan tentang Bao-Bab tersebut di atas khususnyatentang Kelembagaan sebaiknya diselaraskan dengan semangat otonomi daerah yang bermaknapenyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk membangun daerah sesuai dengan ciridan corak masing-masing daerah. DPD RI berpandangan bahwa jangan sampai ketentuan tentangkelembagaan ini justru memberikan peluang sentralisasi kekuasaan dan kewenangan sehinggamelemahkan esensi pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Oleh sebab itu DPD RI berpandanganbahwa harus ada kejelasan dan keselarasan antara peran serta pemerintahan daerah dengankewenangan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampaidengan Pasal 18.

DPD RI juga berpendapat masih terdapat kelemahan atau absurditas mekanismekelembagaan dan subiek-subjek kelembagaan itu sendiri. Sebagai contoh, RUU ini belummemperjelas apakah Dewan Kawasan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah danpemerintah daerah akan diisi oleh kalangan profesional saja atau pegawai negeri sipi/ saja ataukahkedua-duanya.

Mengenai Bab V tentang Lalu Lintas Barang, Karantina dan Devisa, DPD RI berpendapatbahwa sebaiknya ketentuan tersebut harus memperhatikan pula berbagai peraturan daerah

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

(Perda) yang telah dikeluarkan dan diimplementasikan di daerah atau lokasi yang akan dijadikanatau diusu/kan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jauh sebelum RUU ini disahkan.

Hal tersebut penting di/akukan untuk memudahkan penataan dan penyediaan saranainfrastruktur, tata usaha, serta penyelenggaraan lalu Iintas barang dan karantina di KawasanEkonomi Khusus dikemudian hari. Oalam maknanya yang lain, OPO RI berkeyakinan bahwasudah saatnya dilakukan harmonisasi regulasi yang bersinggungan erat, /angsung maupun tidaklangsung, dengan RUU Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

OPO RI berpendapat bahwa ketentuan tentang Bab-Bab tersebut di atas khususnyatentang fasilitas dan kemudahan sebagaimana diatur da/am Bab VI harus diperhatikan agarketentuan itu bermakna tidak semata-mata mengedepankan insentif fiskal sebagai daya tarik tapijuga memberikan insentif non-fiskal seperti penyederhanaan birokrasi, pengaturan khusus dibidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, perizinan serta pelayanan yang efisien dan ketertiban dida/am kawasan.

Selain itu OPO RI juga berpendapat bahwa Pasal 40 tentang pembentukan LembagaKerjasama Tripartit khusus yang dibentuk oleh Gubernur haruslah diselaraskan dengan peraturanperundang-undangan mengenai ketenagakerjaan sehingga ketentuan itu tidak menimbulkantumpang tindih antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.

OPO RI berpendapat bahwa ketentuan Bab VII tentang Ketentuan Penutup dapatdipahami di masa depan, model pengembangan kawasan ekonomi tidak lagi mengacu padakonsepsi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tetapi akan memakai konsepsiKawasan Ekonomi Khusus.

Namun demikian, bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdaganganbebas dan pelabuhan bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000, Undang-UndangNomor 37 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, tetap dinyatakan sebagaikawasan yang terpisah dari daerah pabean.

Oengan demikian maka untuk 4 wi/ayah yang telah ditetapkan sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun akan tetapstatusnya sampai dengan berakhirnya batas waktunya yaitu 70 tahun dari tanggal penetapannya.

OPO RI berpandangan bahwa ketentuan penutup tersebut sudah mengakomodir aspek­aspek penting khususnya mengenai sinkronisasi antara peraturan terkait mengenaipengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

OPO RI berkeyakinan bahwa KEK bisa mewujUd menjadi salah satu lokomotif bagipertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artinyapertumbuhan ekonomi daerah dapat diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi nasional lewatpertumbuhan investasi, pertumbuhan ekspor, perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya.

Mengingat bahwa proses perumusan dan pembahasan sebuah peraturan yang tidakcermat dapat berpotensi menimbulkan degradasi visi dan misi yang diemban UU dimaksud sertadiakomodirnya kepentingan daerah, maka OPO RI mengusulkan agar OPO RI di/ibatkan secaraaktif dalam pembahasan selanjutnya baik bersama OPR R/ maupun Pemerintah.

Selain itu OPO RI meminta kepada OPR RI dan pemerintah untuk memasukan pasal 220da/am konsiderans sesuai dengan amanat UUO 1945 tentang tugas dan wewenang. Akhirnya OPORI berpendapat bahwa sebuah produk hokum terlebih yang' menyangkut peri kehidupanmasyarakat je/as menuntut system yang integral, konsisten, rijit dan memberi manfaat sertamendukung pencapaian tujuan produk hokum tersebut. Oengan begitu diharapkan RUU KawasanEkonomi Khusus ini mampu memberikan kebahagiaan dan kemaslahatan bagi daerah dansebagian besar masyarakat Indonesia.

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Oemikianlah Pandangan dan Pendapat OPO RI terhadap RUU tentang Kawasan EkonomiKhusus yang diajukan oleh Presiden sebagai wujud pelaksanaan amanat UUO 1945 kepadalembaga negara OPO RI sekaligus wujud komitmen OPO RI untuk ikut aktif mendukungpembangunan nasional serta mengusahakan terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi seluruhrakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabaraakatuh

KETUA PAH II DPD (IR. SARWONO KUSUMA ATMADJA):Terima kasih pak Amir Adam, Pak Ketua Ijinkanlah sekarang saya atas nama rekan-rekan

menyerahkan secara resmi kepada Pansus dan kepada Pemerintah naskah yang tadiringkasannya sudah dibacakan walaupun naskah itu sudah disebarkan kepada para anggota dankepada Pemerintah disamping itu kita punya punya buku Pak, mungkin ada baiknya disampaikankepada Pansus melalui Pak Ketua dan pemerintah. Nah setelah kami periksa dokumentasi kamikhususnya di PAH II ternyata cukup banyak bahan yang kami punya untuk menjadikan Bukusebagai pertanggungjawaban politik dan moriil terhadap keberadaan kami di OPO RI, supaya kamidi ketahui di OPO RI bahwa kami bekerja, karena ada yang mengatakan OPO belum kerja tapiminta kewenangan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya buku ini bias di sampaikan keperpustakaan, maka sedikit ada pencerahanlah tentang lembaga yang namanya OPO RI ijinkansaya menyampaikan kepada Pak Ketua dan Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:Silahkan pak.

KETUA PAH II DPD (IR. SARWONO KUSUMA ATMADJA) :Penyerahan dokumen berupa Buku dan naskah masukan RUU tentang KEK.Terima kasih pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sarwono, terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Perwakilan Oaerahuntuk selanjutnya kami memasuki agenda berikut yaitu Jawaban pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Menteri Perdagangan terhadap Pandangan Dewan Perwakilan OaerahRepublik Indonesia atas keterangan terhadap Rancangan undang-undang tentang KawasanEkonomi Khusus, kepada Ibu Menteri Perdagangan kami persilahkan.

PEMERINTAH / MENTERI PERDAGANGAN / MARIE ELKA PANGESTU:Yang terhormat Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK dan juga yang

terhormat Ibu dan Bapak-bapak yang mewakili Dewan Perwakilan Oaerah Republik Indonesia.

Kami pada kesempatan ini atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi­tingginya atas pandangan serta masukan yang disampaikan oleh OPO RI dan hal tersebut akanmenjadi masukan bagi kami dalam hal menyusun atau untuk memperbaiki RUU KEK. Pemerintahsangat berbesar hati karena OPO secara tegas menyatakan kesamaan Visi dan pandangan sertadukungan segera mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kami be/um mempunyai jawabantertulis karena baru menerima Pandangan tertulis dari OPO tetapi kami akan berusaha untukmenjawab secara ringkas beberapa masukan dan pandangan yang telah disampaikan:

Pertama pemerintah sependapat terdapat 3 dasar fundamental disarankan yaitu azaskepastian hukum, azas akuntabilitas dan keterbukaan, dan azas sustainability. Ketiga dasarfundamental tersebut memang menjadi jiwa dan semangat dari RUU KEK ini khusus untuk PakTonas. Ini ada sedikit penjelasan tambahan ibu dan Bapak-bapak dari OPO kami sempatmembahas apakah menyebutnya KEK atau menyebutnya Ka E Ka, akhirnya kita sepakatmenyebutnya KEK (baca: Ka E Ka), karena KEK bahasa kurang elok lah, bahasa Riau kurang elokdidengar tapi Pak Tonas tidak ada ya. Penetapan RUU KEK pada hakekatnya merupakan salahsatu upaya dalam memberikan kepastian hokum bagi para pelaku usaha akuntabilitas sertaketerbukaan juga telah di akomodasi di dalam RUU KEK mulai dari proses pengusulan,pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran sampai kepada pertanggungjawaban keuangandari penyelenggara.

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Menyangkut sustainability acuan pada rencana tata ruang wilayah menjadi salah satu persyaratandalam menjamin keselarasan antara pembangunan dengan daya dukung Iingkungan, sementarasustainability dalam pengusahaan diharapkan dapat terlihat dari keharusan penyampaian businessplant dalam pengusulan KEK yang antara lain memuat analisa pengembalian investasi.

Jawaban atau klarifikasi atas pandangan yang telah disampaikan oleh yang terhormat AnggotaDPD yang menyangkut naskah RUU KEK sebagai berikut:BAB I yang berkaitan dengan ketentuan umum, menyangkut azas filosofi dan tujuan danpenyelenggaraan pengembangan KEK, pemerintah sependapat hal tersebut sangat penting.Pemerintah dalam penyusunan RUU KEK tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang­undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentuan peraturan perundang-undangan, dimana azasdan tujuan tidak termasuk materi muatan norma batang tubuh Undang-undang.

Azas serta Filosofi tidak dituangkan tidak dituangkan dalam bentuk pasal tersendiri tetapi akantercermin dalam norma-norma di dalam batang tubuh RUU. Tujuan Undang-undang juga tidakdituangkan dalam batang tubuh namun dicantumkan dalam salah satu butir konsideransmenimbang serta diuraikan secara rinci dalam penjelasan umum.

Kedua berkaitan dengan masalah otonomi daerah pemerintah sependapat bahwa dalampenyelenggaraan KEK tetap mengedepankan prinsip otonomi daerah dalam arti tetapmenghormati kewenangan yang ada di daerah, maka proses pengusulan KEK wajib melibatkandaerah yang bersangkutan dalam hal tertentu pemerintah juga dapat menetapkan suatu wilayahmenjadi KEK namun tetap melalui proses konsultasi dengan daerah yang bersangkutan. Berbagaiketentuan tersebut diharapkan dapat memposisikan pemerintah daerah menjadi tuan rumah didaerahnya masing-masing.

Ketiga terhadap pendapat DPD yang menyangkut perlunya penambahan definisi terhadapUMKMK dan lembaga tripartit dapat disampaikan bahwa definisi yang dimuat dalam RUU KEKmemang hanya dibatasi pada istilah yang spesifik menyangkut Kawasan Ekonomi Khusus. Adapunistilah lain memang tidak dimuat dalam RUU karena sudah di definisikan dalam Undang-undangnomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi.

Keempat pemerintah sependapat bahwa menyangkut ketentuan bahwa KEK sudah harussiap beroperasi dalam waktu 3 tahun setelah ditetapkan akan memerlukan sosialisasi kepadaseluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Yang berkaitan dengan BAB II mengenai bentuk dan kriteria, pertama pada dasarnyapengembangan KEK dilakukan di kawasan yang tidak berpenduduk jadi tidak selalu sudah adapenduduk atau perumahan di dalam kawasan tersebut, sehingga untuk insentif yang diberlakukandi kawasan tersebut tidak menciderai rasa keadilan dari penduduk yang berada di luar kawasan,guna menunjang iklim yang iklim kondusif bagi penanam modal, bagi perumahanJasrama pekerjamasih diperkenankan termasuk hotel bagi penanam modal yang berdomisili atau yang berkunjungke KEK.

Yang kedua mengenai kriteria lokasi pemerintah sependapat bahwa ketentuan tentangkriteria lokasi memang sebaiknya diatur lebih rinci oleh PP agar tidak menimbulkan kesalahaninterpretasi, hal tersebut nantinya akan menjadi salah satu tugas dari Dewan Nasional yang jugabertanggungjawab merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan KEK agar mampubersinergi dengan industry dan kawasan industry yang sudah ada pada saat ini.

Yang ketiga mengenai pembentukan KEK pertama menyangkut pembentukan KEK, bahwaKEK bukan dimaksudkan untuk merelokasi seluruh kegiatan industry yang ada ke dalam KEK.Sasaran yang diinginkan oleh pemerintah melalui pengembangan KEK adalah masuknya investasibaru yang tertarik oleh berbagai fasilitas dan kemudahan. Kedua pemerintah sependapat bahwaKEK sulit diberlakukan bagi daerah baru mengingat pengembangan KEK ini sangat kompleks.Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang sama antara pemerintah dan pemerintah daerahuntuk menghindari perbedaan pendapat dalam pengusulan KEK.

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Hal-hal semacam ini nantinya akan menjadi salah satu tugas dari Dewan Nasional tentunyaberkoordinasi dengan Dewan Kawasan dan pemerintah daerah. Ketiga perihal strukturkelembagaan dalam RUU, pembagian peran antara pemerintah dan pemerintah daerah dijabarkandalam Dewan Nasional dl Pusat dan Dewan Kawasan di provinsi. Untuk Dewan Kawasankeanggotaannya atas unsur pemerintah dan pemerintah daerah, salah satu upaya agar tidakterjadi adanya perbedaan pandangan antara pusat dan daerah Dewan nasional akan menetapkankebijakan umum serta langkah strategis dalam pengembangan KEK. Sedangkan implementasitentunya akan lebih di Dewan kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan.

Menyangkut aspek pendanaan dalam pengembangan KEK dalam pasal 12 telah dinyatakanbahwa sumber pendanaannya dapat berasal dari Pemerintah atau swasta kerjasama pemerintahdan swasta. Dalam kerangka pendanaan tersebut tentunya dukungan daerah melalui APBD jugamenjadi salah satu bentuk dari peran dan komitmen daerah terhadap pengembangan KEK. Pasal8 RUU KEK juga menyatakan dalam hal tertentu pemerintah dapat menetapkan suatu wilayahsebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan walaupun seperti disampaikan tentu dengankonsultasi juga dengan pemerintah daerah, ketentuan ini dimaksudkan dalam hal terdapatkawasan yang potensial namun tidak diusulkan oleh Badan usaha atau pemerintah daerah, makapemerintah dapat menetapkan wi/ayah tersebut sebagai KEK melalui pengkajian oleh DewanNasional dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah.

Keempat Kelembagaan dan lalulintas barang karantina dan devisa:Pertama issu peluang sentralisasi kiranya tidak perlu di khawatirkan spirit otonomi daerah

tetap pasti akan dihormati, daerah tetap akan memperoleh peran yang besar dalam DewanKawasan yang melakukan pengawasan terhadap Badan Pengusahaan Kawasan Ekonomi Khusus,perlu dipahami bahwa pelimpahan kewenangan kepada Badan Pengusahaan baik dari pemerintahmaupun pemerintah daerah bukan berarti hilangnya kewenangan tersebut karena pengawasandan eveluasi terhadap pelaksanaan kewenangan tetap dipantau oleh Dewan Kawasan.

Kedua tentang keanggotaan Dewan Kawasan dalam Pasal 20 disebutkan bahwakeanggotaan Kawasan berasal dari unsur pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan untukmembantu Dewan Kawasan dapat dibentuk Tim Konsultasi yang berasal dari unsur profesional,akademisi, dunia usaha, serta serikat pekerja. Dengan ketentuan tersebut maka Dewan Kawasanakan terdiri dari unsure birokrasi yang akan dibantu oleh Tim konsultasi yang berasal dari kalangannon birokrasi

Ketiga, pemerintah sependapat bahwa ketentuan tentang lalulintas barang karantina dandevisa tetap harus memperhatikan berbagai peraturan daerah yang telah diterbitkan ataudiimplementasi sebelum penetapan KEK. Memang tidak ada satupun ketentuan didalam RUU KEKbahwa penetapan suatu KEK akan menganulir peraturan daerah yang sudah ada.

Keempat, dalam upaya menjadikan KEK menarik diharapkan daerah dapat melimpahkankewenangannya di Badan Pengusahaan agar birokrasi lebih sederhana, cepat dan efisien. Selainitu KEK akan lebih menarik lagi apabila daerah dapat memberikan kelonggaran/keringanan dalampajak daerah dan retribusi daerah.

Bab V mengenai fasilitas dan kemudahan pemerintah sangat berpendapat atas pandanganOPD bahwa dalam KEK tidak semata-mata mengedepankan insentif fiscal, oleh karenanya dalamRUU juga dimuat berbagai fasilitas dan kemudahan non fiscal yang diharapkan dapat daya tarikpenanam modal dan pembentukan Badan Pengusahaan sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintuatau PTSP dengan diperolehkannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah maupun pemerintahdaerah itu juga akan merupakan salah satu daya tarik dari kawasan tersebut. Pembentukanlembaga kerjasama Tripartit khusus yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dicantumkandalam pasal 40 dimaksudkan untuk memberikan kekhususan di bidang ketenagakerjaan dikawasan ekonomi khusus. Ketentuan ini memang merupakan sedikit kelonggaran dari ketentuanumum yang berlaku agar iklim berusaha lebih menarik dapat terwujud.

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Ketentuan Penutup, dalam ketentuan penutup diamanatkan bahwa walaupun Undang­Undang nomor 36 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang dengan nomor 44 tahun2007 dicabut, namun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang telah ditetapkansebelum berlakunya Undang-undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dinyatakan tetap sebagaiKawasan yang terpisah dari daerah Pabean. Oengan ketentuan ini maka tidak ada lagi Kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas baru di luar 4 kawasan yaitu Sabang, Batam, Bintandan Karimun yang telah ditetapkan atap pemahaman OPO terhadap hal tersebut pemerintahmenyampaikan terima kasih dan sekali lagi juga memberikan apresiasi atas pandangan danmasukan yang telah disampaikan oleh OPO.

Oemikian jawaban singkat kami, terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih bu,

BapakJibu anggota pansus yang kami hormati, serta hadirin yang kami hormati terima kasihkepada Menteri Perdagangan yang telah menyampaikan jawaban Pemerintah terhadapPandangan Dewan Perwakilan Oaerah Republik Indonesia atas keterangan pemerintah terhadapRancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka dengan demikianselesailah rapat kerja kita pada hari ini.

INSTRUPSI:

F·PAN (DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi):Pak Ketua, instrupsi

Kita kapan berdialog dengan OPO pak Ketua, banyak pikiran positif dari OPO ini yang perlukita sinkronkan dengan masukan dari daerah, apalagi untuk menjadi anggota OPO susah PakKetua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mungkin nanti kita rundingkan dalam rapat Intern dan kita kontak mana kita jadualkan sayakira penting sekali

F·PDIP (DRS. TUKIDJO, MM):Pimpinan,

KETUA RAPAT:Silahkan

F·PDIP (DRS. TUKIDJO, MM):Terima kasih, atas jawaban Pemerintah apakah pemerintah apakah OPO sudah puas,

apakah masih ada hal yang mungkin masih ada.

KETUA RAPAT:Silahkan, silahkan Pak.

KETUA PAH II DPD (IR. SARWONO KUSUMA ATMADJA):Memang ada 2 cara untuk menangani masalah ini:

Satu berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku kalu itu yang di lakukan maka kita sampaidisini saja, tapi ada preseden pak Ketua ketika kami membahas RUU tentang infastruktur denganKomisi V itu tingkat pembahasannya sangat intensif karena kami dengan Komisi V itu sepakatbahwa kita akan berkomunikasi di atas standar yang berlaku dan lumayan hasilnya karena UUpelayaran misalnya Bab yang mengatur tentang pelabuhan itu boleh dikatakan 80% (delapanpuluh prosen) isinya itu berasal dari OPO dan sekiranya OPR RI menganggap bahwa keberadaanOPO RI berguna seperti yang tadi diutarakan oleh rekan anggota, maka tentunya kami dengan

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

senang hati akan bekerjasama akan membantu OPR RI tapi lain halnya jika kehadiran kamimerepotkan sudah pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak sarwono untuk hal-hal itu nanti akan kami bicarakan dalam rapat intern,memang dalam hal ini hari Rapat Kerja memang agendanya yaitu mengenai pertama tadipandangan OPO, dan kemudian jawaban Pemerintah telah kita selesaikan.

F·PKS (DR. H. ALI MASYKUR MUSA, MSi):Pimpinan,Catatan pimpinan,

KETUA RAPAT:Ya Silahkan

F-PKS (DR. H. ALI MASYKUR MUSA, MSi):Saya tergelitik dengan Pak Sarwono dan Mas Zulkifli, jadi pimpinan yang saya hormati,

Menteri yang saya hormati dan Saudara-saudara dari OPO yang saya hormati.

Memang kontruksi legislasi segitiga hubungan antara OPO, OPR dan pemerintah sejauh inibelum dirumuskan secara baik, kalau jelas sudah sifatnya adalah terbatas, tetapi peningkatankualitas Pembahasan legislasi antara OPO dengan OPR menurut saya perlu ditingkatkan bahkandi dua minggu yang lalu saya menulis jadi memperjelas legislasi OPO disitu, idealnya dan itu tidakmelanggar dari Undang-undang Oasar apabila OPO itu terlibat pada tingkat Pertama tuntas barupada tingkat Kedua di Paripurna itu urusan kita dengan Pemerintah, tapi itu ideal nya. Tetapi palingtidak untuk RUU KEK ini perlu kita rnulai pada saatnya dengan OPO, pointer-pointer OPO yangharus masuk menurut OPO kemudian kita selesaiakan dengan kita artinya ketika kita harusmembahas dengan Pemerintah prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh OPO menjadi juga prinsipyang kita perjuangkan paling tidak Pansus RUU KEK ini bisa memulai dengan cara itu sebelumUndang-undang Susduk yang sekarang di perjuangkan dimana PKB sangat konsen terhadapmasalah ini moga-moga menjadi kenyataan itu catatan saja tapi paling tidak kita akan memulailagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih pak Kyai apakah masih ada lagi, sebelum saya tutup, saya kira dengan

demikian telah berakhir ini rapat kerja kita hari ini, terima kasih saya mewakili dari rekan-rekananggota Pansus mengucapkan kepada saudara-saudara yang mewakili pemerintah, saudaramenteri Perdagangan dan juga kepada saudara-saudara dari Dewan Perwakilan Oaerah makadengan mengucapkan Hamdallah, alhamdulillahirrabil'alamin, wassalamu'alaikum warahmatullahiwabaraakatuh rapat ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIS)

Jakarta, 25 Pebruari 2009

a.n. KETUA RAPATSEKRETARIS PANSUS,

DRS. HELMIZARNIP. 210001447

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI