disertasi - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/sugeng kurniawan... ·...

324
HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN, KECERDASAN EMOSIONAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN AKUNTABILITAS KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI PROVINSI JAMBI DISERTASI Diajukan Sebagai Bagian Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan Islam dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam OLEH: SUGENG KURNIAWAN NIM: DMP.14.076 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019

Upload: others

Post on 28-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN, KECERDASAN EMOSIONAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DENGAN AKUNTABILITAS KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI

DI PROVINSI JAMBI

DISERTASI

Diajukan Sebagai Bagian Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan Islam dalam Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam

OLEH:

SUGENG KURNIAWAN NIM: DMP.14.076

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019

Page 2: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

ii

Page 3: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang
Page 4: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang
Page 5: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang
Page 6: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang
Page 7: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

vii

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

P A S C A S A R J A N A Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731

Fax. (0741) 60548 e-mail: [email protected]

MOTTO

ء �ء و���ي �� ��

��� ��

���� ��

و�

���ة

� ��

� أ

�� �

�ء ٱ�

�� �

و�

�� و�

�ن

���

� ���

� � ��

� ��

�٩٣

Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. An-Nahl/16:93).1

1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 455.

Page 8: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

viii

PERSEMBAHAN

Disertasi kupersembahkan kepada:

Ayahku terhormat H.Sunyoto dan Muh. Abdul Kholiq, S.Pd.

Ibundaku tercinta Fatimah dan Ibu Heppi Murningsih

Istriku tersayang Anita Kurniasari, S.Pd.

Putra dan Putriku tercinta;

Hayyatul Husna dan Hafiz Muhammad Ashraf

Page 9: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

ix

ABSTRAK

Sugeng Kurniawan, Hubungan antara Gaya Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional dan Pengambilan Keputusan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Disertasi Manajemen Pendidikan Islam, Pacasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Gaya Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional dan Pengambilan Keputusan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Kegunaan penelitian ini untuk memperkaya paradigma keilmuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam khususnya kajian perilaku organisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Jambi. Sampel penelitian sebanyak 3 Kepala Madrasah yang diambil dengan menggunakan teknik proporsional random sampling. Untuk meneliti kepala sekolah tersebut diperlukan unit sampel 124 responden. Instrumen penelitian adalah angket dengan skala Likert. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas kepala MAN; 2) terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan akuntabilitas kepala MAN; 3) terdapat hubungan antara pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN; 4) terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan secara simultan dengan akuntabilitas kepala MAN. Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi diawali dengan uji persayaratan analisis yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas regresi pada taraf signifikan α=0,05.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) hubungan langsung antara gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri dengan koefisien korelasi sebesar 0,35. 2) hubungan langsung antara kecerdasan emosional dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri dengan koefisien korelasi sebesar 0,44. 3) hubungan langsung antara pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri dengan koefisien korelasi sebesar 0,54. 4) hubungan langsung secara simultan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri dengan nilai Fhitung sebesar 100,08 dan Ftabel sebesar 3,93 dengan koefisien korelasi sebesar 0,798.

Kesimpulan penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan berhubungan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri. Implikasinya semakin baik gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan yang dilakukan kepala madrasah maka akan semakin baik akuntabilitasnya. Kata kunci: gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan dan akuntabilitas kepala madrasah.

Page 10: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

ABSTRACT

Sugeng Kurniawan, Relationship between Leadership Style, Emotional Intelligence and Decision Making with Accountability Head of the State Madrasah Aliyah in Jambi Province. Islamic Education Management Dissertation, Postgraduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

This study aims to determine the relationship between Leadership Style, Emotional Intelligence and Decision Making with Accountability the Head of the State Madrasah Aliyah in Jambi Province. The usefulness of this research is to enrich the scientific paradigm in the field of Islamic Education Management, especially the study of organizational behavior.

This research is a quantitative research with survey method. The population of this study is the Head of State Aliyah Madrasah (MAN) in Jambi Province. The research sample of 3 Madrasah Heads taken by using proportional random sampling technique. To examine the principal, a sample unit of 124 respondents is needed. The research instrument was a questionnaire with a Likert scale. The hypothesis in this study are: 1) there is a relationship between leadership style and accountability of the head of MAN; 2) there is a relationship between emotional intelligence and accountability of the head of MAN; 3) there is a relationship between decision making and accountability of the head of MAN; 4) there is a relationship between leadership style, emotional intelligence, and simultaneous decision making with the accountability of the head of MAN. Hypothesis testing using correlation analysis begins with an analysis of the test requirements which include normality test, homogeneity test, and linearity regression test at a significant level α = 0.05.

The results of the analysis show that: 1) the direct relationship between leadership style and accountability of the head of the State Madrasah Aliyah with a correlation coefficient of 0.35. 2) the direct relationship between emotional intelligence and accountability of heads of State Islamic Senior High Schools with a correlation coefficient of 0.44. 3)direct relationship between decision making and accountability of the head of the State Islamic Senior High School with a correlation coefficient of 0.54. 4) simultaneous direct relationship between leadership style, emotional intelligence and decision making with accountability of the head of the State Madrasah Aliyah with a calculated Fvalue of 100,08 and Ftable of 3,93 with a correlation coefficient of 0.798.

The conclusion of this study is leadership style, emotional intelligence and decision making related to the accountability of the head of the State Madrasah Aliyah. The implication is that the better the leadership style, emotional intelligence, and decision-making made by the headmaster, the better the accountability.Keywords: leadership style, emotional intelligence, decision making andaccountability of madrasah principals.

x

Page 11: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xi

KATA PENGANTAR

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan

untuk memperoleh gelar Doktor (S3) Konsentrasi Manajemen Pendidikan

Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

Jambi.

Penulisan disertasi ini, dilandasi beberapa literatur yang membahas

tentang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional,

pengambilan keputusan dan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

Disertasi ini ditulis berdasarkan pada penelitian lapangan dalam kurun

waktu enam bulan, yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri yang

berada di Provinsi Jambi, dengan judul: Hubungan antara Gaya

Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional dan Pengambilan Keputusan

dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi

Jambi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu demi kelancaran dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA., selaku Rektor UIN STS Jambi

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Husein Ritonga, MA., selaku Direktur

Pascasarjana UIN STS Jambi

3. Bapak Prof. Dr. H. Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS. selaku promotor I

dan Bapak Prof. Dr. H. Martinis Yamin, M.Pd, selaku promotor II

4. Ibu Dr. Risnita, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS

Jambi

5. Bapak Dr. H. Kasful Anwar US, M.Pd. selaku Ketua Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

6. Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi yang telah memberikan izin

penelitian

Page 12: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang
Page 13: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xiii

RINGKASAN DISERTASI

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Semangat reformasi pendayagunaan aparatur negara, menuntut kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme agar tercipta pemerintahan yang bersih. Jika dicermati, upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik sudah terwujud dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dengan terbitnya dua undang-undang tersebut, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana berdasarkan rencana kerja yang dilaksanakan pasti ada pertanggungjawabannya.

Sejauh ini yang dapat diamati adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ujian nasional dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itupun karena gencarnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan instansi-instansi pemerintah.

Sudah banyak bukti, dengan ditransfer secara langsung ke rekening sekolah terjadi banyak penyimpangan. Seperti yang terjadi pada tahun 2009 di Gunung Kidul, Bantul, dan Magelang dana BOS diselewengkan. Dana BOS disalurkan secara tidak tepat di 12 Sekolah Dasar dan 13 Sekolah Menengah Pertama. Secara umum berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester 1 tahun 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Ini adalah merupakan bukti bahwa akuntabilitas bidang pendidikan di Indonesia masih cukup rendah.2

Konsep dasar akuntabilitas terletak pada klasifikasi responsibilitas menajerial tiap tingkatan organisasi pemerintah. Masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan bagiannya.3 Allah SWT berfirman:

...

Artinya:”...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S. Al-Isra’(17):34).4

2 Agus Wibowo, Akuntabilitas Pendidikan; Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 33-35. 3 Departemen Agama RI, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro organisasi dan tatalaksana, 2006), hal. 1. 4 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 286.

Page 14: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xiv

Sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi-transaksi yang telah di tanda tangani bersama mereka dalam muamalahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu, masing-masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya, dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawabannya.5

Kementerian Agama menetapkan petunjuk pelaksaan akuntabilitas, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 dan diinstruksikan kepada semua unit kerja, satuan organisasi/kerja Kementerian Agama se-Indonesia untuk melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Donald R. Mc.Adams “Accountability is holding people responsible for meeting standards. Accountability is at the core of standards-based school reform. Without accountability, standards are not really standards, but rather just goals”. 6

Perubahan yang terbaru dalam pertanggungjawaban bidang pendidikan sudah muncul dalam beberapa status sistem yang sudah menjadi muatan yang berlebihan berusaha untuk melayani begitu banyaknya tujuan secara bersama-sama, yang berakibat layanan yang kurang maksimal.7

Akuntabilitas bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat individu sampai dengan pertanggungjawaban yang bersifat kolektif. Tingkatan akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya tingkat akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dan tingkatan terakhir adalah akuntabilitas politik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang adapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.8

Akuntabilitas pendidikan khususnya di sekolah telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan. Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan dana

5 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i), hal. 163-164. 6 Mc. Adams, D., et.al. Urban school district accountability systems. (U.S: Center for Reform of School Systems under a grant from the U.S. Department of Education, 2003), hal. 2. 7 Perie, Marianne et.al., Key Elements for Educational Accountability Models (Washington, DC.: Council of Chief State School Officers, 2007), hal. 4-6. 8 Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Trasparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan (Jakarta: Grasindo, 2014), hal. 3-4.

Page 15: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xv

pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesien, transparansi dan akuntabilitas publik.9

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kepala madrasah adalah kewajiban kepala madrasah sebagai manajer atau pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Hersey dan Blanchard dalam Peter G. Northouse10, mengatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang sesuai bagi semua kondisi dalam suatu organisasi tetapi gaya kepemimpinan akan sangat efektif apabila dapat mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan kerjanya).

Secara garis besar, teori sifat pemimpin itu ada dua yaitu positif dan negatif. Sifat positif seorang pemimpin sebagaimana yang dikemukakan Davis dalam Imam Mudjiono yang dikutip oleh Fatah Syukur adalah dewasa, leluasa, cerdas, humoris dan prestatif. Ghizelli dan Stodgill mengemukakan sifat ideal seorang pemimpin adalah intepegent, supervisory ability (kemampuan mengawasi), inisiatif, self assurance (jaminan diri) dan personality (kepribadian). Thomas W. Harell mengemukakan dengan sifat sebagai berikut: strong will (keinginan yang kuat), extroversion (menerima pendapat orang lain), power need (butuh kekuatan) dan achieve need (memiliki tujuan).11

Untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi/lembaga dan interaksi sosial, seorang pemimpin dituntut memiliki sifat-sifat yang ideal. Sifat yang ideal tersebut telah tercermin pada diri Rasulullah SAW, karena beliaulah pemimpin yang mampu menerapkan kepemimpinan secara arif dan demokratis. Di mana rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik yang kepribadiannya diliputi oleh sifat-sifat yang baik, yaitu: s}iddiq (jujur), ama>nah (terpercaya), tabligh (menyampaikan) dan fat}a>nah (cerdas/pandai). Oleh karena itu hendaknya pemimpin pendidikan Islam selalu mencontoh perilaku Rasulullah SAW yang tercermin dalam sifat-sifatnya.12

Menurut Goleman dalam Ary Ginanjar Agustian, mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.

Lebih lanjut Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemapuan yang lebih dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan

9 Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Op.Cit., hal. 24. 10 Peter G. Northouse,op.cit., hal. 95. 11 Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hal. 27. 12 Nur Efendi, op.cit., 33-36.

Page 16: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xvi

menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati.13

Sesungguhnya potensi yang telah diberikan kepada manusia berupa emosi bisa mendorong dirinya kepada perbuatan baik dan jelek. Untuk itu perlakuan terbaik terhadap emosi adalah mengendalikan dan mengarahkannya agar menjadi motivator ke arah yang lebih baik. Jika seorang pemimpin mampu untuk berbuat sesuai dengan emosi yang terkendali maka pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional.14

Pengambilan keputusan sangat penting bagi kepala madrasah. Karena dalam prosesnya memiliki peranan yang penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan perubahan organisasi. Keputusan yang diambil oleh kepala madrasah sangat berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan, terutama peserta didik. Oleh karena itu setiap kepala madrasah harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.15

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan. 16 Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. 17 Donald C. Mosley, Paul H. Pietri dan Leon C. Megginson dalam Wirawan memberikan definisi pembuatan keputusan adalah seleksi sadar dan tindakan alternatif-alternatif yang ada untuk memproduksi hasil yang diharapkan. Sedangkan Wirawan berpendapat bahawa pembuatan keputusan adalah proses menganalisis problem, mengidentifikasi alternatif-alternatif, memilih satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan problem, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan.18

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, terkait data tentang akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi dapat diketahui dari beberapa indikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada portal sudung belaja diperoleh informasi bahwa kondisi objektif mutu pendidikan di Provinsi Jambi pada jenjang pendidikan menengah masih memiliki banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan

13 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, (Jakarta: Arga, 2005), hal. 280. 14 Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal. (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005), hal. 147. 15 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 391-392. 16 Gr. Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 17. 17 Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hal. 120. 18 Wirawan, Op. Cit., hal. 651.

Page 17: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xvii

secara sistemik dan sistimatis. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah dan pemerintah daerah dan semua stakeholder yang direfleksikan melalui kerja keras untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Beberapa hasil rekam data berikut menjelaskan kondisi pendidikan Jambi saat ini (existing condition).19

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Sebagian besar mutu satuan pendidikan (sekolah) belum memenuhi

Standar Nasional Pendidikan. Dari 5.296 jumlah sekolah di Provinsi Jambi, 3.786 (71,49%) sekolah belum memenuhi standar nasional pendidikan, dan yang belum terakreditasi berjumlah 1.952 sekolah (36,86%).

2. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru.

3. Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memadai. 4. Masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap karakter, moralitas

atau etika lulusan sekolah dan layanan pendidikan. 5. Sekolah belum mampu melakukan evaluasi diri sekolah secara

berkesinambungan. Selain paparan data di atas, berdasarkan hasil laporan capaian

kinerja akuntabilitas Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Jambi tahun 2018 dengan cara membandingkan antara realisasi dan target masing-masing indikator sasaran pada perjanjian kinerja berdasarkan pada sasaran strategis secara rata-rata keseluruhan adalah 94%. Perbandingan antara taget dengan realisasi tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis Capaian Visi-Misi20

Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1. Jumlah Guru

Pendidikan Agama Islam yang bersertifikat

96,15 % 100 % 100

2. Jumlah Kepala Madrasah yang bersertifikat

82 % 100 % 100

3. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK

5,960 Siswa 5599 Siswa 98

4. Persentase MA yang

50.62 % 50.62 % 100

19 ttp://disdik.jambiprov.go.id/web/tampil/opini/detail/3 20 Kementerian Agama RI, Laporan Kinerja Tahun 2018 (Jambi: Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Jambi, 2018), hal. 23-28.

Page 18: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xviii

Indikator Kinerja Target Realisasi (%) terakreditasi minimal B

5. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

Rp113.414.291.000,- Rp83.251.819.727,- 73,4

Capaian Rata-rata 94,2

Fenomena di atas membawa dampak begitu pentingnya

akuntabilitas bagi kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Hal ini

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172

Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja

dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama.

Oleh karena itu dalam ragka meneliti akuntabilitas tersebut maka

diperlukan suatu studi tentang variabel yang mempunyai korelasi. Dalam

hal ini peneliti akan meneliti korelasi beberapa variabel yaitu gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengungkap

hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional,

pengambilan keputusan dangan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah

Negeri di provinsi Jambi, selanjutnya dirinci menjadi rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan (X1) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

2. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional (X2) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

3. Apakah terdapat hubungan antara pengambilan keputusan (X3) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

4. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan

emosional (X2), dan pengambilan keputusan (X3) secara bersama-sama

Page 19: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xix

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi

Jambi?

II. LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

A. Landasan Teori

Akuntabilitas Kepala Madrasah

Secara terminologi accountability dari akar kata "account", artinya

laporan. Dalam Al-Qur'an, account adalah hisab (perhitungan). Kata hisab

dapat ditemukan pada beberapa surat dan ayat Al-Qur'an, Allah SWT

berfirman:

��ء و�

�ء و���ي �� ��

��� ��

���� ��

و�

���ة

� ��

� أ

�� �

�ء ٱ�

�� �

�� و�

�ن

���

� ���

� � ��

�٩٣

Artinya:“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. An-Nahl/16:93).21 Akuntabilitas secara umum berkaitan dengan kewajiban seseorang

untuk "account" kepada Allah SWT dalam segala hal yang berkaitan

dengan usaha manusia. Segala sumber daya yang tersedia untuk manusia

ini merupakan bentuk sebuah kepercayaan, manusia menggunakan apa

yang dipercayakan kepada mereka (manusia) didasarkan pada ketentuan-

ketentuan syari'ah dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada

kinerja manusia di dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas

kepala madrasah adalah kewajiban kepala madrasah sebagai manajer atau

pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan

kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1)

21 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 455.

Page 20: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xx

patuh terhadap hukum, (2) melayani dengan responsif (3), menghindari

korupsi, kolusi dan nepotisme, (4) memilih alternatif program yang

memberikan hasil optimal, (5) mempertanggung jawabkan kebijakan yang

telah diambil.

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan keterampilan

orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang

lain agar melaksanakan aktifitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang

telah ditetapkan. Memimpin yaitu mengerjakan niat demi tujuan tertentu.

Orang yang dipimpin adalah diperintah, dipengaruhi dan diatur oleh

ketentuan yang berlaku secara formal, nonformal dan informal.22

Bahkan dalam Al-Qur’an juga ditegaskan bahwa setiap manusia

bertanggungjawab memakmurkan bumi. Di sisi lain kepemimpinan dalam

Islam dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan

meninggalkan larangan Allah, baik bersama maupun perorangan. 23

Sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran/3:159).24

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan adalah bentuk perilaku pemimpin dalam memimpin atau

mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

22 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 139. 23 Ibid., hal. 62. 24 Ibid., hal. 72

Page 21: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxi

agar tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai tujuan bersama. Berdasarkan

kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1)

memberikan instruksi; (2) mengadakan konsultasi; (3) memiliki partisipasi;

(4) mendelegasikan.

Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional dapat diartikan dengan kemampuan untuk

“menjinakkan” emosi dan mengarahkannya ke pada hal-hal yang lebih

positif. Seorang yang mampu mensinergikan potensi intelektual dan potensi

emosionalnya berpeluang menjadi manusia-manusia utama dilihat dari

berbagai segi. Di dalam Al-Qur’an, aktifitas kecerdasan emosional

seringkali dihubungkan dengan kalbu. Sebagaimana firman Allah SWT:

�ء�� � ٱ�� أ

��

� ��

� ۥإ�

��

��� وأ

ٱ�

�� ���� � ��

� و�

�� �� ۦ�

� و�� ۦو�

��ه �� ����� �� ��� ۦ��

�ة ٱ��

��

�ون

��

� ٢٣أ

Artinya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran”. (Q.S.Al-Jatsiyah (45):23).25

Menurut Adele B. Lynn, kecerdasan emosional tersebut memiliki

lima kompetensi. Di mana masing-masing kompetensi memiliki indikator.

Indikator inilah yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat

dikatakan memiliki kecerdasan emosional. Sebagai mana tampak dalam

tabel berikut ini:

25 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 354.

Page 22: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxii

Gambar 1. Emotional Intelligence Table of Competencies Adele B. Lynn26

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan

emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya

dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk menempatkan emosinya pada

posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh energi positif pada jiwa

seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial. Sesuai dengan

kesimpulan tersebut, maka diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1)

kesadaran emosi; (2) pengendalian diri; (3) dapat dipercaya; (4) dorongan

prestasi; (5) orientasi pelayanan; (6) pengikat jaringan.

Pengambilan Keputusan

Dalam konsep Islam, langkah-langkah untuk mengambil keputusan

atau menetapkan suatu putusan harus dilaksanakan dengan musyawarah.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

26 Adele B. Lynn, The EQ interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence (New York: AMACOM, 2008), hal. 11-14.

Page 23: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxiii

�� ٱو �

ٱ � ������ا

���ا

� ٱ����� وأ

�ة

� �رى ���� ���

� �

���

��� وأ

� رز� � و���

�ن

����٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura (42):38)27

Ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang

yang mengikuti perintah-Nya dan mematuhi rasul-Nya, tidak akan

menunaikan suatu urusan atau pekerjaan kalau terlebih dahulu tidak

dimusyawahkan. Tujuannya adalah agar mereka saling mendukung

dengan pendapat mereka, seperti urusan peperangan dan sebagainya. Hal

ini dilakukan mulai dari kerabat dan orang-orang terdekat setelahnya.28

Menurut Fred Luthans, “decision making is almost universally defined as choosing between alternatives. It is closely related to all the traditional management functions. For example, when a manager plans, organizes, and controls, he or she is making decisions”.29

Gambar 2 The Basis of Delegation

Bagan di atas menunjukkan bahwa, seorang pemimpin memiliki

otoritas untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal. Akan tetapi

pengambilan keputusan tersebut memiliki konsekwensi dalam tindakannya

27 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 289. 28 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 259. 29 Luthans Fred, Organizational behavior: An Evidence-Based Approach (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011), hal. 259.

Page 24: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxiv

yaitu untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya. Pengambilan

keputusan merupakan tanggung jawab bersama oleh semua manajer,

terlepas dari area fungsional atau tingkat manajemen. Setiap hari, mereka

diwajibkan untuk membuat keputusan Itu membentuk masa depan

organisasi mereka serta masa depan mereka sendiri. Beberapa keputusan

kecil memiliki dampak yang kuat pada keberhasilan organisasi, sementara

yang lain kurang penting. Namun, semua keputusan memiliki beberapa

efek (positif atau negatif, besar atau kecil) pada organisasi. Kualitas

keputusan adalah tolok ukur efektivitas manajerial. Singkatnya,

mengingatkan bahwa pengambilan keputusan adalah keterampilan yang

diperoleh melalui pengalaman trial and error.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan

keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa

alternatif secara sadar dan sistematis digunakan sebagai sarana

pemecahan suatu masalah. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka

diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1) memilih alternatif terbaik,

(2) menggali informasi berasal dari orang yang dipercaya, (3)

menyelesaikan masalah secara sadar dan sistematis.

B. KERANGKA BERFIKIR

Hubungan antara Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Gaya kepemimpinan adalah pola atau bentuk perilaku pemimpin

dalam memimpin atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, agar tujuan tersebut dapat menjadi tujuan bersama.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kepala madrasah sebagai kondisi di mana kepala madrasah

dalam melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan internal.

Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal. Secara

eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk mempertanggungjawabkan

Page 25: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxv

pengaturan sumberdaya atau otoritas. Sebaliknya bagian dalam

akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti arahan professional,

etika, pragramatis untuk pelaksanaan tanggungjawab bagi kepala

madrasah dalam tugas sehari-harinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan

dengan akuntabilitas kepala madrasah atau dengan kata lain semakin baik

gaya kepemimpinan kepala madrasah maka akan semakin baik juga

akuntabilitasnya.

Hubungan antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan dirinya dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk

menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh

energi positif pada jiwa seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional

dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain semakin baik

pengendalian emosi seseorang maka akuntabilitas kepemimpinannya akan

semakin baik pula.

Hubungan antara Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Akuntabilitas kepala madrasah sebagai kondisi dimana kepala

madrasah dalam melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan

internal. Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal.

Secara eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk

mempertanggungjawabkan pengaturan sumberdaya atau otoritas.

Sebaliknya bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti

Page 26: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxvi

arahan professional, etika, pragramatis untuk pelaksanaan tanggungjawab

bagi kepala madrasah dalam tugas sehari-harinya.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif

terbaik dari beberapa alternatif secara sadar dan sistematis digunakan

sebagai sarana pemecahan suatu masalah. Pengambilan keputusan

memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Kepala madrasah dalam situasi

apapun diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dengan cara yang

bijak. Kemampuan kepala madrasah dalam mengambil keputusan akan

berefek pada akuntabilitas terhadap keputusan yang telah ditetapkan

Di sisi lain kepala madrasah dikatakan memiliki akuntabilitas yang

tinggi, apabila dalam kepemimpinannya mampu memutuskan

permasalahan dengan bijak. Sehingga tidak ada satu pihakpun yang

merasa dirugikan atau terdzalimi.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain semakin bijak

dalam memutuskan sesuatu masalah maka akuntabilitas kepala madrasah

akan semakin tinggi.

Hubungan antara Gaya Kepemimpinan (X1), Kecerdasan Emosional

(X2), Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah Aliyah (Y)

Gaya kepemimpinan adalah pola atau bentuk perilaku pemimpin

dalam memimpin atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, agar tujuan tersebut dapat menjadi tujuan bersama.

Gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak adalah gaya

kepemimpinan yang mempu mengayomi bawahanya dan juga dapat

bekerjasama yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sebaliknya

apabila gaya kepemimpinan kepala madrasah tidak dapat diterima oleh

semua pihak, maka pertanggungjawabannya juga tidak dapat diterima.

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan dirinya dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk

menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh

energi positif pada jiwa seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

Page 27: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxvii

Kepala madrasah yang memiliki kecerdasan emosional adalah kepala

madrasah yang mampu untuk mengendalikan emosinya dalam situasi

apapun. Ketika kecerdasan emosionalnya dapat dimenej dengan baik,

maka akuntabilitas kepala madrasah dapat diterima oleh pemberi

tanggungjawab dan juga pihak yang dipimpinnya.

Pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang ada

hubungannya dengan akuntabilitas kepala madrasah. Segala keputusan

yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kepala

madrasah dalam membuat/ mengambil keputusan tentu harus

mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pengambilan keputusan

dalam organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, keputusan yang

dihasilkan akan memiliki implikasi pro dan kontra baik antara pemimpin

dengan yang dipimpin, maupun antara sesama yang dipimpin. Oleh karena

itu agar keputusan yang diambil dapat diterima, maka komunikasi antara

pemimpin dangan yang dipimpin juga harus berjalan harmanis.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan (X1),

kecerdasan emosional (X2), pengambilan keputusan (X3), baik secara

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan akuntabilitas kepala

madrasah (Y). Semakin baik gaya kepemimpinan (X1), semakin tinggi

kecerdasan emosional (X2), dan semakin logis dalam pengambilan

keputusan (X3), maka diduga akan semakin baik akuntabilitas kepala

marasah (Y).

C. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas,

dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

Page 28: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxviii

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, baik secara bersama-

sama dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan

penelitian survei dengan teknik korelasional.

Konstelasi penelitian hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Keterangan: Y : Akuntabilitas Kepala Madrasah

Aliyah Negeri X1 : Gaya Kepemimpinan X2 : Kecerdasan Emosional X3 : Pengambilan Keputusan

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya30.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Aliayah

Negeri (MAN) di provinsi Jambi, pada tahun pelajaran 2017/2018.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pangkalan data, menjelaskan bahwa

MAN di provinsi Jambi, yang tersebar dalam 11 wilayah kabupaten dan

kota31.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 80. 31 Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Bidang pendidikan Madrasah, Laporan Data Madrasah (Jambi: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2013), hal. 25-31.

X1

X2

X3

Y

Page 29: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxix

Adapun populasi yang dijadikan target dalam penelitian ini adalah

Kepala MAN Model Jambi, MAN 1 Bungo dan MAN 1 Sarolangun. Hal ini

dipilih berdasarkan sebaran wilayah yang telah ditetapkan peneliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. 32 Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini

ditentukan dengan teknik proporsional random sampling. Teknik ini

dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek

representasi dari kesamaan karakteristik populasi. Dengan teknik

proporsional random sampling maka ditetapkan yang menjadi sampel

penelitian ini adalah Kepala MAN Sarolangun, MAN Muara Bungo, dan

MAN Model Jambi.

Karena penelitian ini membahas tentang akuntabilitas kepala

madrasah, maka untuk menelitinya diperlukan unit sampel. Adapun unit

sampel yang dipilih peneliti adalah guru yang berjumlah sebanyak 154

orang guru sebagai responden.

Dari unit sampel yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan

sebagai sampel penelitian, tetapi ada yang digunakan sebagai sampel uji

coba validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sampel uji coba

instrumen penelitian melibatkan 30 orang guru sebagai respoden, dan

selebihnya ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu 124 orang guru

sebagai responden.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap33.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur

skala Likert.34 Instrumen variabel dalam penelitian ini menggunakan pilihan:

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 120. 33 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 25. 34 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pngantar) (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 45.

Page 30: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxx

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak

Setuju (STS).35

D. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari harga rata-rata, median,

modus, simpangan baku, jangkauan, nilai maksimum dan minimum.

Selanjutnya distribusi frekwensi divisualisasikan melalui tabel dan grafik

histogram.

Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini uji persyaratan analisis data yang digunakan

adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji linearitas regresi.

Analisis Inferensial

Analisis inferensial diterapkan untuk menguji hipotesis yang diajukan

dengan menggunakan statistik multivarian, yaitu teknik statistik yang akan

digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Untuk itu teknik yang

digunakan adalah korelasi product moment.

Hipotesis Statistik

Hipotesis Statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu

atau lebih populasi. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:36

1. Ho : ρy1 = 0 Ha : ρy1 ≠ 0

2. Ho : ρy2 = 0 Ha : ρy2 ≠ 0

3. Ho : ρy3 = 0 Ha : ρy3 ≠ 0

4. Ho : ρy.123 = 0 Ha : ρy.123 ≠ 0

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Pengujian Persyaratan Analisis Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dengan Chi-Kuadrat (2 ) dilakukan

dengan cara membandingkan kurve normal yang terbentuk dari data yang

telah terkumpul (B) dengan kurva normal baku/standard (A). Jadi

35 Riduwan, Op.Cit., hal. 15. 36 Tim Revisi Buku Panduan Tesis dan Disertasi, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi (Jambi: Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2015), hal. 44.

Page 31: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxi

membandingkan antara (B:A). Bila B tidak berbeda secara signifikan

dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal.

Kurva normal baku yang luasnya mendekati 100% itu dibagii menjadi

6 bidang berdasarkan simpangan bakunya, yaitu tiga bidang di bawah rata-

rata (mean) dan tiga bidang di atas rata-rata. Luas 6 bidang dalam kurva

normal adalah: 2,27%; 13,53%; 34,13%; 34,13%; 13,53%; 2,27%.37

Tabel Rangkuman Hasil Perhitungan

Uji Normalitas

No Variabel N 2hitung 2

tabel Keputusan

2hitung

<2tabel

1 Gaya Kepemimpinan

124 4,54 11,070 Normal

2 Kecerdasan Emosional

124 6,75 11,070 Normal

3 Pengambilan Keputusan

124 4,94 11,070 Normal

4 Akuntabilitas Kep.Madrasah

124 0,17 11,070 Normal

Uji Homogenitas Varian

Uji homogenitas varian dilakukan untuk mengetahui apakah data

yang diperoleh memiliki varian yang homogen atau tidak. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett, dengan kriteria pengujian

berikut:

Terima Ho jiika ��hitung < ��

tabel;

Tolak Ho Jika ��hitung > ��

tabel dengan taraf signifkansi α = 0,05.

Hasil uji homogenitas dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel Rangkuman Uji Homogenitas

No Variabel dk 2 hitung 2 tabel Keterangan

1 X1 terhadap Y 90 30,80 113,1450 Homogen 2 X2 terhadap Y 98 30,89 122,3241 Homogen 3 X3 terhadap Y 97 45,22 121,3114 Homogen 4 X1 terhadap X3 90 34,09 113,1450 Homogen 5 X2 terhadap X3 98 41,38 122,3241 Homogen

37 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 137 & 517.

Page 32: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxii

6 X1 terhadap X2 90 32,014 113,1450 Homogen

Prasyarat homogen jika �������� < ��

�����

Uji Linearitas Koefisien Regresi

Uji terakhir yang diperlukan sebelum dilakukan analisis adalah uji

linearitas regresi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa variabel-

variabel yang dirumuskan dalam model teoritik penelitian mempunyai

hubungan linear secara nyata. Asumsi kelinearan variabel X1 terhadap Y,

varibel X2 terhadap varibel Y, variabel X3 terhadap Y. Pengujian linearitas

dalam hal ini disebut juga uji Tuna Cocok atau uji F. statistik uji hipotesis

tersebut adalah Fhitung, dimana Fhitung diperoleh dari kuadrat Tuna Cocok

dibagi dengan kudrat tengah galat murni pada ANOVA. Ho akan diterima

jika nilai Fhitung < Ftabel , dan Ho akan ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel (pada taraf

signifikansi 5%).

Tabel Uji Linaaritas Koefisien Regresi

No Galat Uji Linieritas Uji Keberartian Regresi

Fh Ft Status Fh Ft Status

1 X1 dengan Y 1,17 1,56 Linear 17,5 3,91 signifikan

2 X2 dengan Y 1,07 1,65 Linear 29,2 3.91 signifikan

3 X3 dengan Y 0,69 1,5 Linear 7,39 3,91 signifikan

4 X1 dengan X3 0,9 1,5 Linear 11,2 3,91 signifikan

5 X2 dengan X3 1,59 1,65 Linear 13,2 3,91 signifikan

6 X1 dengan X2 1,0 1,5 Linear 29,18 3,91 signifikan

Syarat liner Fh < Ft Syarat signifikan Fh Ft

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis baik yang bersifat parsial maupun

simultan, maka dapat dirangkum dekomposisi koefisien korelasi, hubungan

antara gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan emosional (X2), dan

pengambilan keputusan (X3) dengan akuntabilitas kepala MAN dalam tabel

berikut ini:

Tabel Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Korelasi

No Hubungan Variabel Nilai Koefisien Korelasi (r)

1 X1 dengan Y 0,35

Page 33: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxiii

2 X2 dengan Y 0,44

3 X3 dengan Y 0,54

4 X1,X2, dan X3 dengan Y 0,798

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel

rangkuman berikut:

Rekapitulasi hasil pengujian hipotesis penelitian

No Hipotesis penelitian

Hipotesis Statistik

rhitung/ thitung/ Fhitung

Keputu-san

Kesim-pulan

1 Akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) berkorelasi signifikan dengan gaya kepemimpinan (X1)

Ho : ρy1 = 0 Ha : ρy1 ≠ 0

0,35 4,63 Ho

ditolak H1

diterima

Terdapat hubungan

2 Akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) berkorelasi signifikan dengan kecerdasan emosional (X2)

Ho : ρy2 = 0 Ha : ρy2 ≠ 0

0,44 5,41 Ho

ditolak H1

diterima

Terdapat hubungan

3 Akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) berkorelasi signifikan dengan pengambilan keputusan (X3)

Ho : ρy3 = 0 Ha : ρy3 ≠ 0

0,54 7,06 Ho

ditolak H1

diterima

Terdapat hubungan

4 Akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) berkorelasi signifikan dengan

Ho : ρy.123

= 0 Ha : ρy.123

≠ 0

0.798 Fhitung= 100,08

Ho

ditolak H1

diterima

Terdapat hubungan

Page 34: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxiv

dengan gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan emosional (X2) dan pengambilan keputusan (X3)

B. Analisis Hasil Penelitian

Pertama, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh

koefisien korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan

akuntabilitas kepala MAN, yaitu rY.X1 sebesar 0,35. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh koefisien determinan atau hubungan antara gaya

kepemimpinan dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri

sebesar 0,1225. Jadi gaya kepemimpinan memiliki korelasi positif dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri, yang mana 12,25%

akuntabilitas kepala MAN ditentukan langsung oleh gaya

kepemimpinannya. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan

kepala madrasah merupakan unsur dalam organisasi pendidikan, untuk

menjalin hubungan antara pemimpin dengan bawahannya maupun pihak

lain guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan

organisasi pedidikan tersebut. Ketika hubungan sudah terjalin dengan baik

dan harmonis maka akan tercipta pertanggungjawaban yang tinggi.

Sehingga semua aktifitas ditunjukkan dengan transparan dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas.

Kepemimpinan pendidikan Islam harus berbeda dengan

kepemimpinan pendidikan yang lain. Letak perbedaannya adalah terdapat

pada pengambilan konsep kepemimpinan yang didasarkan pada Alquran

dan Hadis yang diintegrasikan dengan teori-teori kepemimpinan yang

sudah berkembang di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Menurut Nur

Efendi kepemimpinan pendidikan Islam dapat dibangun dengan terlebih

dahulu harus memahami ayat-ayat kauniyyah dan qauliyyah. Hasil dari

ijtihad yang dilakukan kemudian dikonsultasikan dan dibreak down kepada

Page 35: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxv

kegiatan eksperimen yang pada gilirannya melahirkan teori kepemimpinan

pendidikan Islam.38

Menurut Maisah, 39 superioritas kepemimpinan lembaga pendidikan

Islam adalah kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab dan mampu

menggerakkan organisasi yang dipimpinnya untuk bersaing dengan

lembaga pendidikan lain. Adapun tipe kepemimpinan lembaga pendidikan

Islam yaitu:

a. Berperilaku jujur (s}iddiq)

b. Dapat dipercaya (ama>nah)

c. Menyampaikan segala informasi (tabligh)

d. Cerdas (fat}a>nah)

e. Ikhlas

f. Sabar

g. Rendah hati (tawa>d}u’)

h. Adil

i. Mampu mengendalikan diri.

Sedangkan menurut Martinis 40 , menjelaskan bahwa akuntabilitas

menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas

horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola

sekolah dengan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, sekolah dan

instansi di atasnya atau dinas pendidikan. Sedangkan akuntabilitas

horizontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara

kepala sekolah dengan komite dan antara kepala sekolah dengan guru.

Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga

menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah yang

akuntabel dalam perspektif Islam adalah kepala sekolah yang

melaksanakan sifat-sifat rasul. Kepala madrasah yang akuntabel adalah

kepala madrasah yang memiliki kompetensi untuk menciptakan madrasah

38 Nur Efendi, Islamic Educational…, hal. 22-23. 39 Maisah, Manajemen Strategik dalam Perspektif Pendidikan Islam (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), hal. 64. 40 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru. (Jakarta: GP Press, 2010), hal. 40.

Page 36: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxvi

yang bermutu dan efektif. Ini menggambarkan bahwa kepala madrasah

memiliki kekuatan teknikal penerapan fungsi-fungsi manajemen.

Gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam konteks penelitian ini

adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis

sesuai dengan keadaan tingkat kematangan guru dan staf, yang dapat

dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi kemampuan (kesadaran dan

pemahaman) dan dimensi kemauan (tanggung jawab, kepedulian, dan

komitmen).

Kedua, berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh

koefisien korelasi yang signifikan antara kecerdasan

emosionaldenganakuntabilitas kepala MAN, yaitu rX2.Y sebesar 0,44.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh korelasi atau hubungan

antarakecerdasan emosionaldenganakuntabilitas kepala MAN sebesar

0,1936. Jadi kecerdasan emosional memiliki korelasi secara langsung

denganakuntabilitas kepala MAN, yang mana 19,36% akuntabilitas kepala

MAN ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya.

Elemen jiwa dan emosi telah diberi perhatian lebih awal dalam

pendidikan psikologi Islam. Emosi menurut ahli psikologi Islam sama seperti

potensi fitrah yang lain, melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.

Upaya mengenali, memupuk dan membina kematangan emosi memberi

kesan positif dalam menyeimbangkan kesejahteraan diri manusia.41

Kecerdasan emosional dapat diartikan dengan kemampuan untuk

“menjinakkan” emosi dan mengarahkannya ke pada hal-hal yang lebih

positif. Salovey dan Mayer dalam Ramayulis 42 mengatakan bahwa

kemampuan mengenali emosi diri sediri, mengelola dan mengekspresikan

emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang

lain dan membina hubungan dengan orang lain adalah dengan

menggunakan kecerdasan emosi.

Mahmud al-Zaky dalam Ramayulis mengatakan bahwa kecerdasan

emosional pada dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan

41 Hamidah Sulaiman, dkk., “Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah: Aplikasinya dalam Membentuk Akhlak Remaja” dalam The Online Journal of Islamic Education, Vol. 1 Issue 2 (Malaysia: University Malaya, 2013), hal. 51. 42 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 92.

Page 37: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxvii

kecerdasan ulu>hiyyah (ketuhanan). Jika seseorang tingkat pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi dalam hidupnya, maka berarti

dia telah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi pula.43

Di dalam Al-Qur’an, aktifitas kecerdasan emosional seringkali

dihubungkan dengan kalbu. Oleh karena itu, kata kunci utama EQ di dalam

Al-Qur’an dapat ditelusuri melalui kata kunci kalbu dan tentu saja dengan

istilah-istilah lain yang mirip dengan fungsi kalbu seperti jiwa, intuisi, dan

beberapa istilah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

�ء�� � ٱ�� أ

�� ��

� ۥإ�

��

��� وأ

ٱ�

�� ���� � ��

� و�

�� �� ۦ�

� و�� ۦو�

��ه �� ����� �� ��� ۦ��

�ة ٱ��

��

�ون

��

� ٢٣أ

Artinya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran”. (Q.S.Al-Jathiyah (45):23).44

Maksud ayat di atas adalah bahwa apabila orang berbuat seseuatu

menyandarkan pada hawa nafsunya, maka yang dianggapnya baik akan

dikerjakan dan yang dianggapnya buruk akan ditinggalkan. Namun

konsekwensi bagi orang yang berbuat berdasarkan hawa nafsunya maka

Allah akan mengunci mati pendengaran dan juga mata hatinya/qalb,

sehingga ia tidak dapat mendengarkan apa yang manfaat baginya dan tidak

melihat apa yang menjadi petunjuk baginya. Hal ini disebabkan karena

mata hatinya/emosi/qalbnya sudah dikuasai oleh nafsunya.45

Penelitian ini didukung oleh pendapat Daniel Goleman,46 terdapat

lima kemampuan utama yang berhubungan dengan pengaturan diri yaitu:

pengendalian emosi diri, sifat dapat dipercaya, kehati-hatian, adaptabilitas,

dan inovatif. Salah satu kemampuan pengaturan diri yang berkaitan dengan

43 Ibid. 44 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 354. 45 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 342-343 46 Daniel Goleman, Emotional Competence Framework, http:/www.eiconsortium.org /research/ emotional_competence_framework.htm. (Diakses pada 2 Oktober 2013.

Page 38: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxviii

akuntabilitas adalah sifat kewaspadaan, yakni bertanggung jawab atas

kinerja pribadi.

Kepala madrasah yang memilki kecerdasan emosional akan menjadi

orang yang mempunyai kemandirian moral, kesediaan untuk bertanggung

jawab, kejujuran dan lain sebagainya. Dengan demikina akan berdampak

kepada sikap arif dan bijaksana dalam bertindak dan menyikapi keadaan

yang terjadi. Oleh karena intu dapat disimpulkan untuk menjadi kepala

madrasah yang mampu memimpin organisasi harus memiliki kecerdasan

emosional. Dengan kecerdasan emosional yang dimiliki, maka akan

berpengaruh terhadap akuntabilitas kepemimpinannya.

Tetapi apabila ditelaah lebih mendalam tentang aspe-aspek

kecerdasan emosional, menurut Ary Ginanjar Agustian ada keterkaitannya

dengan kecerdasan spiritual, yaitu:

a. Konsistensi (istiqa>mah)

b. Kerendahan hati (tawa>d}u’)

c. Berusaha dan berserah diri (tawakkal)

d. Ketulusan (ikhla>s}) dan totalitas (kaffah)

e. Keseimbangan (tawa>zun)

f. Integritas dan penyempurnaan (ihsa>n)47

Semua implementasian dari kecerdasan emosional itu dinamakan

akhla>k al-kari>mah, yang sebenarnya telah ada di dalam Alquran dan telah

diajarkan oleh Rasulullah SAW, seribu empat ratus tahun yang lalu, jauh

sebelum konsep EQ diperkenalkan saat ini sebagai sesuatu yang lebih

penting dari pada IQ. Dalam kecerdasan emosional, hal itulah yang menjadi

tolok ukur kecerdasan emisonal.

Korelasi yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis adalah bahwa

kecerdasan emosional memiliki hubungan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan beberapa

pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas. Konsep akuntabilitas

yang diterapkan itu terbatas pada akuntabilitas hablun min al-na>s. Agar

konsep akuntabilitas hablun min Alla>h dapat dipahami, maka kecerdasan

47 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses…, Op.Cit., hal. 280.

Page 39: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xxxix

emosional bukan satu-satunya variabel yang mampu mempengaruhi pada

diri manusia. Variabel lain yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kepala

madrasah adalah kecerdasan spiritual.

Ketiga, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga diperoleh

koefisien korelasi signifikan antara pengambilan keputusan dengan

akuntabilitas kepala MAN, yaitu rX3.Y sebesar 0,54. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh korelasi atau hubungan antara pengambilan

keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN sebesar 0,54. Jadi

pengambilan keputusan memiliki korelasi secara langsung dengan

akuntabilitas kepala MAN, yang mana 54% akuntabilitas kepala MAN

ditentukan oleh pengambilan keputusannya.

Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah pemilihan dan

penentuan suatu alternatif tindakan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi. Generalisasi masalah dan pengambilan keputusannya dapat

dilakukan dengan pendekatan sistem. Jika pengambilan keputusan dapat

dipandang sebagai suatu sistem maka komponen pengambilan keputusan

dari suatu masalah meliputi input, process dan output.48

James L. Gibson49 menjelaskan terkait perbedaan tipe keputusan,

yaitu sebagai berikut: 1). Keputusan yang terprogram adalah jika keputusan

yang diambil berdasarkan sering terjadinya suatu situasi yang khusus,

maka biasanya akan digunakan prosedur rutin untuk memecahkannya.

Dengan demikian, suatu keputusan dapat diprogram sejauh keputusan itu

berulang-ulang serta rutin dan telah dikembangkan prosedur yang tertentu

untuk menanganinya. 2). Keputusan tidak terprogram jika keputusan

tersebut baru dan tidak terstruktur. Belum ada prosedur yang pasti untuk

menangani masalah, karena masalah yang timbul tidak persis sama

dengan sebelumnya atau karena masalah itu rumit atau sangat penting.

Dengan demikian, masalah seperti itu memerlukan penanganan secara

khusus.

48 Muhammad Muslich, Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1. 49 Gibson, James L. et al. Organizations: Behavior, Structure, Processes. (New York: Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2006), hal. 456.

Page 40: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xl

Kreitner dan Kinicki50 menambahkan penjelasan sebagai berikut,

model rasional mengusulkan bahwa manajer menggunakan urutan empat-

langkah rasional ketika membuat keputusan: 1) mengidentifikasi masalah;

2) menghasilkan solusi alternatif; 3) memilih solusi; 4) melaksanakan dan

mengevaluasi solusi.

Berdasarkan pendapat para di atas dapat disimpulkan bahwa,

pengambilan keputusan merupakan aktifitas manajemen yang dimiliki oleh

seorang manajer dalam hal ini adalah kepala madrasah. Pengambilan

keputusan yang dilakukan merupakan keputusan yang

dipertanggungjawabkan.

Ketepatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan menurut

Dikmenum Depdiknas dalam Syaiful Sagala51 menegaskan kekuasaan

yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengambilan

keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan: 1)

melibatkan semua pihak khususnya guru dan orang tua siswa; 2)

membentuk tim-tim ad hoc pada level sekolah yang diberi wewenang untuk

mengambil keputusan dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya; dan 3)

menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Keterlibatan

yang penuh memungkinkan berbagai pihak mempunyai andil terhadap

maju mundurnya sekolah.

Sementara dalam konteks pendidikan Islam, hal terpenting yang

harus diperhatikan dalam rangka pengambilan keputusan adalah

bagaimana keputusan itu ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat.

Sebab, dalam praktik kehidupan umat Islam setiap permasalahan yang

dihadapi senantiasa menempuh cara musyawarah dalam setiap

pengambilan keputusan. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan

pertimbangan dan tanggungjawab bersama pada setiap proses

pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan akan

menjadi tanggung jawab bersama.

50 Kreither, Robert dan Angelo kinicki. Organizational Behavior. (New York: Mc Graw- Hill Companies, Inc, 2010), hal. 337. 51 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 136.

Page 41: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xli

Berdasarkan deskripsi konsep di atas dapat disintesiskan

pengambilan keputusan adalah proses berupa aktivitas seseorang dalam

memilih, membangun, menetapkan, dan menghasilkan sebuah pilihan yang

akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memanfaatkan peluang

yang ada dengan mendasarkan pada pertimbangan rasional untuk

menghasilkan keputusan terbaik, dengan indikator 1) Identifikasi masalah;

2) Membuat solusi alternatif; 3) Memilih solusi; 4) Implementasi solusi; dan

5) Evaluasi solusi.

Peradaban Islam, dalam pengambilan keputusan yakni dengan

berperilaku lemah lembut dan bermusyawarah. Sebagaimana firman Allah

sebagai berikut:

���� �� � ر�

� ٱ�

���

� �

��

� ��

� �

�� و�

� �� �

�� ٱ�

�ا

��

��

���� ���

�� و �� ��

� � ٱ���

�ور�

�� و�

� ���

ٱ�

����

� ���

ا �

�ذ

� ٱ�

� إن

��� ٱ�

���� ١٥٩� ٱ�

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah- lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S Ali-Imran (3): 159).52

Keputusan yang telah ditetapkan maka semuanya akan

dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang untuk

memutuskan. Alqur’an menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia

akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya walaupun sekecil

apapun perbuatan yang telah dilakukan. Allah berfirman:

��� ��ه � �

� � ر�

ذ

�ل

���

� ��ه ٧ ۥ����

� � ر�

ذ

�ل

���

٨ ۥو�� ����

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang

52 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 285.

Page 42: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlii

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS. Az-Zalzalah: 7-8).53

Dalam konsep Islam, setiap keputusan yang diambil berkaitan

dengan pertanggungjawaban. tanggung jawab sangat terkait dengan hak

dan kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu

mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan

kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan

manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya. Setiap manusia

harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seorang mukallaf

(baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan melalui

pertanggungjawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah di muka

bumi (khali>fah fi al-ard}).

Karakteristik tanggung jawab pekerjaan ialah hasil pekerjaan barang

atau jasa perlu dijaga mutunya supaya jangan sampai mengecewakan

konsumen. Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, perlu peningkatan

kualitas pekerjanya itu sendiri, karena ia merupakan pelaku utama dalam

menghasilkan produk bermutu.

Dari uji hipotesis di atas disimpulkan bahwa pengambilan keputusan

berkorelasi dengan pertanggungjawaban kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi. Menurut Colquitt, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh

kemampuan, kepribadian dan nilai-nilai budaya. Sedangkan menurut

Goleman Kemampuan dan kepribadian bersumber dari kecerdasan

emosional. Dengan memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik, maka

akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep Islam menjelaskan, bawa pertanggungjawaban selain

kepada sesama manusia juga kepada Allah SWT sebagai sang Khaliq.

Semua perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Agar dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan,

maka hendaknya dalam berbuat selalu menghadirkan Allah dalam jiwanya.

Untuk dapat menghadirkan Allah dalam perbuatan/aktivitasnya, maka

diperlukan kecerdasan spiritual dalam dirinya.

53 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 276.

Page 43: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xliii

Keempat, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat

diperoleh koefisien korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan dengan akuntabilitas

kepala MAN, yaitu ��. ������ sebesar 0,798. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh korelasi atau hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional dan pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN

sebesar 0,798. Jadi gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan

pengambilan keputusan memiliki korelasi secara langsung dengan

akuntabilitas kepala MAN, yang mana 79,8% akuntabilitas kepala MAN

ditentukan oleh gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan

pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan

keputusan secara simultan berkorelasi dengan akuntabilitas kepala MAN.

artinya bahwa gaya kepemimpinan kepala MAN, kecerdasan emosional

sebagai kontrol dalam mengambil dan menetapkan keputusan berkorelasi

atau memiliki hubungan dengan akuntabilitas dari segala sesuatu yang

dilakukan.

Nabi Saw. dalam memimpin umatnya, beliau terlibat dalam sistem

perencanaan, pemberian motivasi, pengorganisasian, pengarahan operasi,

dan pengawasan sehingga segala sesuatunya tidak lepas kendali. Nabi

Saw. menegaskan bahwa setiap orang diberi kepercayaan oleh Allah Swt.

untuk menjadi khalifah. Sebagaimana firman Allah:

� و�

��� ٱ�

� ٱ�

�ا

��

� و�

���

��� ءا���ا ���� � ٱ���

��

����

�ض �

�� ٱ�

���� ٱ���

��� د���� ٱ�

� � �

�� ���� و�

ي�� �

� ٱ�

��� �� �� ٱر� � ��

�� و�

� �

�� �

�ن

��

� �

��� ����و�

���� أ

� �

��

� و�

��

��

� ��� �

� و�� �

ٱ�

�ن

��

٥٥

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka

Page 44: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xliv

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. Al-Nu>r (24):55).54

Syafei Antonio secara detail menggambarkan karakter

kepemimpinan Nabi Saw. dalam delapan bidang utama kepemimpinan

Nabi Saw. yakni: kepemimpinan dan pengembangan diri (self leadership

and personal development), bisnis dan kewirausahaan (business and

entrepreneurship), menata keluarga harmonis (managing a harmonious

family), manajemen dakwah (dakwah management), kepemimpinan sosial

dan politik (social and political leadership), pembelajar dan guru peradaban

(learner and educator), pengembangan hukum (legal development),

kepemimpinan dan strategi militer (military strategy and leadership).55

Kepala madrasah merupakan leader dan sekaligus sebagai manager

diharapkan mampu melakukan kepemimpinannya sebaik-baiknya untuk

meningkatkan mutu madrasahnya. Kepemimpinan merupakan tanggung

beban dan tanggung jawab, bukan kemuliaan. Kepemimpinan

membutuhkan keteladanan dan wujud, bukan kata-kata dan retorika. Oleh

karena itu, untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik seorang kepala

madrasah harus memiliki kecerdasan emosional.

Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi

adalah pemimpin yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak

emosional dan cenderung berpikiran positif. Pemimpin dalam penelitian ini

adalah kepala madrasah yang mempunyai kecerdasan emosional akan

menjadi orang yang mempunyai kemandirian moral, kesediaan untuk

bertanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya.56

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan emosi

dan spiritual seperti, konsistensi (istiqa>mah), kerendahan hati (tawa>d}u’),

berusaha dan berserah diri (tawakkal), ketulusan (ikhlas}), totalitas (kaffah),

54 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 570. 55 Muhammad Syafii Antonio, Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager (Jakarta: Tazkia, 2009), hal.430. 56 Nur Efendi., Op.Cit., hal. 174.

Page 45: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlv

keseimbangan (tawa>zun), integritas dan penyempurnaan (ih}sa>n) itu

dinamakan akhla>q al-kari>mah.

Seorang pemimpin haruslah memiliki perasaan, keutuhan jiwa dan

kemampuan intelektual. Dengan kata lain, modal yang harus dimiliki

seorang pemimpin tidak hanya intelektualitas semata, namaun harus

didukung kecerdasan emosional, komitmen pribadi dan integritas yang

sangat dibutuhkan untuk mengaltasi berbagai masalah dan tantangan.

Rasul SAW. juga memperingatkan bahwa al-ima>rah itu pada hari

kiamat kelak bisa menjadi penyesalan dan kerugian. ‘Auf bin Malik ra

menuturkan, Nabi SAW. bersabda:

��� �����، و������ ��ا��، و������ ��اب و� ��رة و�� ��؟ أ� ��� �� ا��� ���� ���� أ� ن إ�

�� �� ��ل ��م ا������ إ�

Artinya: Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan (al-imarah), apakah itu? Awalnya adalah celaan. Yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiganya adalah azab pada Hari Kiamat kecuali orang yang berlaku adil (HR al-Bazar dan ath-Thabrani).

Jadi hadis ini menunjukkan beratnya tanggung jawab

kepemimpinan. Ia seperti pisau bermata dua. Jika orang yang memikulnya

tidak layak, mengambilnya dengan tidak benar, tidak berlaku adil di

dalamnya, tidak menunaikan kewajiban yang semestinya, maka itu akan

menjadi kerugian dan penyesalan bagi dirinya di Akhirat; sementara di

dunia akan mendatangkan bencana bagi rakyat yang dipimpin.

Kepala madrasah dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang

dibarengi dengan wewenang dan tanggung jawab memikul amanat

bersesuain dengan surat Al-Ah}zab ayat 72 yang lebih dititik beratkan

kepada semua isi komponen madrasah terdiri dari semua hal yang

menunjang segala sesuatu baik mengenai sarana dan prasarananya.

Dari sekian banyak penafsiran ulama tentang amanah, dapat ditarik

sebuah "benang merah" yang dapat menghubungkan antara satu dengan

yang lain, yaitu pada kata al-mas'u>liyyah (tanggung jawab) atas anugerah

Page 46: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlvi

Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan (hamba

sekaligus khalifah) maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata

lain, manusia berkewajiban untuk menyampaikan "laporan pertanggung

jawaban" di hadapan Allah atas limpahan karunia Ilahi yang diberikan

kepadanya. Kepala madrasah sebagai khalifah mempertanggung jawabkan

segalanya kepada Allah SWT dan juga pertangung jawaban kepada semua

komponen madrasah.

Pemimpin adalah jenderal lapangan yang mengendalikan berbagai

strategi dan taktik untuk melaksanakan program yang telah disepakati.

Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh

pemimpin karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang

hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Arah

yang dimaksud tertuang dlm strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan

oleh organisasi bersangkutan. Perumus serta penentu strategi dan taktik

adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.57

Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki

keunggulan yang lebih lengkap. Dasar filosofinya adalah pendidikan Islam

selama ini mengklaim sebagai lembaga yang berupaya keras membangun

kecerdasan intelektual, kesalehan sosial, dan kemantapan spiritual.

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah

kebijakan madrasah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan

madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan.58 Sehingga

kepala madrasah harus memiliki tiga keterampilan sebagai berikut:

a. Ketrampilan konseptual (memahami dan mengoperasikan organisasi).

b. Ketrampilan manusiawi (bekerja sama, memotivasi, dan memimpin).

c. Ketrampilan teknik (menggunakan pengetahuan, metode, teknik,

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu).

Temuan penelitian ini mendukung teori yang digunakan sebagai

dasar pengajuan model teoritis variabel penelitian, yaitu teori dari J. Mullins,

Laurie dan Colquitt yang menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga formal,

57 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 3rd , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 117. 58 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah., Op.Cit., hal.126.

Page 47: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlvii

kepala madrasah memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengambil

keputusan dalam bentuk apapun. Tetapi otoritas dan tangggung jawab

yang diberikan untuk mengambil keputusan tersebut harus diimbangi

dengan pertanggungjawaban kepada atasan.

Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut

moral individu. Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem

yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari

praktek korupsi. Transparansi dan Akuntabilitas juga semakin memiliki arti,

ketika sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya

terhadap publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas

outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki tingkat

efektivitas output tinggi. Dan sekolah yang memiliki tingkat efektivitas

outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori tinggi terhadap akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin

baik gaya kepemimpinan seorang kepala madrasah, maka akan

semakin tinggi akuntabilitasnya.

2. Kecerdasan emosional berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori tinggi dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi dengan. Dengan kata lain, semakin kuat dan baik

kecerdasan emosional seorang kepala madrasah, maka semakin tinggi

akuntabilitasnya.

3. Pengambilan keputusan berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori sedang dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi dengan. Dengan kata lain semakin baik pengambilan

Page 48: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlviii

keputusan seourang kepala madrasah, maka akan semakin baik

akuntabilitasnya.

4. Gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan

keputusan secara simultan berkorelasi positif dan signifikan pada

kategori tinggi dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi. Dengan kata lain semakin baik gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan maka akan

semakin baik akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan pengertian bahwa gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan secara parsial dan

simultan berkorelasi dengan akuntabilitas kepala madrasah. implikasi yang

diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berkorelasi

langsung terhadap akuntabilitas kepala madrasah. Artinya gaya

kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala Madrasah Aliyah Negeri akan

berpengaruh terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari

kepemimpinannya. Implikasinya adalah akuntabilitas kepala Madrasah

Aliyah Negeri di provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki

gaya kepemimpinannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk

memperbaiki gaya kepemimpinan agar berdampak pada akuntabilitas

adalah dengan mengetahui situasi dan kondisi yang dipimpinnya. Dan

tentunya harus selalu ingat kepada janji Allah Swt, bahwa semua

perbuatan manusia sebesar biji dzarrah, baik itu meliputi perbuatan baik

maupun perbuatan tidak baik akan dipertanggungjawabkan di hadapan-

Nya kelak.

Kepala Madrasah Aliyah Negeri harus menciptkan gaya

kepemimpinan yang dan dapat memberikan pengaruh terhadap yang

dipimpin. Gaya kepemimpinan yang didambakan oleh setiap yang

dipimpin adalah gaya kepemimpinan yang penuh dengan rasa kasih

sayang, jujur, adil dan berintegritas. Permendiknas Nomor. 13 Tahun

2007 menjelaskan tentang standar kepala sekolah/madrasah dalam

Page 49: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

xlix

bidang kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan

kompetensi sosial.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkorelasi

dengan akuntabilitas. Artinya dalam sebuah kepemimpinan, kecerdasan

emosional sangat berperan penting dalam pengaturan kepribadian

dalam rangka memberikan pengaruh. Ketika seorang kepala Madrasah

Aliyah Negeri mampu mengendalikan emosi, maka dengan mudah

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengembangan

kecerdasan emosional sangat penting bagi seorang pemimpin. Ada

beberapa langkah efektif yang dapat digunakan untuk mengendalikan

emosi yaitu: mengenal situasi yang ada, menghargai emosi, memahami

perasaan yang diberikan emosi, memiliki kepercayaan dan belajar dari

pengalaman, serta bersemangat dalam bertindak. Karena

sesungguhnya kunci dari kecerdasan emosi adalah kejujuran dan suara

hati.

Kepala Madrasah Aliyah Negeri yang memiliki kecerdasan

emosional akan menjadi orang yang mempunyai kemandirian moral,

kesediaan untuk bertanggung jawab, kejujuran, keadilan, kesabaran

dan ketekunan, serta berintegritas. Hal ini akan menjadikan kepala

Madrasah Aliyah Negeri lebih arif, dan bijaksana dalam bertindak dan

menyikapi keadaan yang terjadi dalam kepemimpinannya. Oleh karena

itu

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali

perasaan pribadi dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri,

dan kemampuan mengelola emosi diri sendiri dengan baik dan emosi

dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional yaitu

mengetahui dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain untuk

meningkatkan kinerja.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan

berkorelasi dengan akuntabilitas. Artinya, pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi akan

Page 50: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

l

semakin akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan apabila

keputusan yang ditetapkan bersumber dari suara hati yang diiringi

dengan kecerdasan emosional yang matang dari seorang pemimpin.

Kepemimpinan seseorang sangat besar peranannya dalam setiap

pengambilan keputusan. Sehingga pembuat keputusan dan mengambil

tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin,

dalam hal ini adalah kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan

keputusan memiliki hubungan dengan akuntabilitas atas apa yang telah

diputuskan.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan berhubungan dengan

akuntabilitas kepala madrasah. Artinya, perbaikan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan akan dapat

meningkatkan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi

Jambi. Implikasinya adalah akuntabilitas kepala madrasah guru dapat

ditingkatkan dengan melakukan perbaikan pada gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan. Upaya yang perlu

dilakukan untuk memperbaiki gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan agar berdampak pada

akuntabilitas kepala madrasah adalah dengan memperkaya

pemahaman tentang konsep gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan untuk selanjutnya dapat

diaplikasikan dalam kehidupan organisasi.

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan

emosi dan spiritual seperti konsistensi (istiqamah), kerendahan hati

(tawadhu’), berusaha dan berserah diri (tawakkal), ketulusan (ikhlash),

totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas dan

penyempurnaan (ihsan) itu dinamakan akhlakul karimah. Kepala

madrasah yang memiliki kecerdasan emosional berarti dalam

kepemimpinannya memiliki sifat dan sikap yang terpuji. Dengan perilaku

terpuji yang dimilikinya maka, kepala madrasah sebagai pemimpin di

Page 51: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

li

lembaganya tentu bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi

dilembaganya.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti

wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara

pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab

seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu

maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung

segala sesuatunya.

Penelitian ini menghasilkan novelty paradigma korelasi

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah dengan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan yang diuji secara

parsial maupun integral. Konsep ini sebagai sebuah pedoman

pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks keislaman.

Dengan hasil penelitian in, diharapkan menjadi konsep dasar bagi

seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Kecerdasan spiritual

Gaya Kepemimpinan (X1); indikatornya: 1. Memberi instruksi 2. Mengadakan konsolidasi 3. Memiliki partisipasi 4. mendelegasikan

Mekanisme Kelompok

Karakteristik Individual

Kecerdasan Emosional (X2) indikatornya: 1. Kesadaran

Emosi 2. Pengendalian diri 3. Dapat dipercaya 4. Dorongan

prestasi 5. Orientasi

pelayanan 6. Pengikat jaringan

Akuntabilitas (Y) indikatornya: 1. Patuh terhadap

hokum 2. Responsive 3. Terhindar dari

KKN 4. Memilih alternatif 5. Bertanggung

jawab Mekanisme Individual

Pengambilan keputusan(X3); indikatornya: 1. Memilih alternatif 2. Menggali informasi dari

orang lain 3. Menyelesaikan masalah

secara sistematis dan sadar

1. Siddiq 2. Amanah 3. Tabligh 4. fathanah

Page 52: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lii

merupakan kecerdasan tertinggi yang ada pada diri manusia yang perlu

untuk dipertahankan. Sedangkan kecerdasan emosional dan

kecerdasan intelektual adalah sebagai potensi pendukung bagi kepala

madrasah sebagai pemimpin. Dengan mengembangkan kecerdasan

spiritual, seorang pemimpin akan menemukan gaya kepemimpinannya

yang berimplikasi terhadap pengambilan keputusan dan

mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dilaksanakan.

C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan, dan implikasi

penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut:

Pertama, seluruh sivitas Madrasah Aliyah Negeri agar dapat

menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan

akuntabilitas kepala madrasah melalui perbaikan gaya kepemimpinan,

pengembangan kecerdasan emosional, mencermati dan menanalisis

pengambilan keputusan yang berimplikasi pada akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi.

Kedua, kepala Madrasah Aliyah Negeri sebagai pemimpin

hendaknya mampu mengkolaborasikan antara gaya kepemimpinan dan

kecerdasan emosional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan

yang dapat diterima oleh berbagai pihak sebagai bukti dari sifat

akuntabilitas sebagai pemimpin. Mengkolaborasikan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan yang dapat

dipertanggungjawabkan harus berlandaskan ajaran Islam yang bersumber

dari al-Qur’an dan Hadis. Dengan berlandaskan dua sumber tersebut

sebagai pemimpin akan mampu mengayomi bawahannya yang akan

memancarkan sinar yang mampu menerangi dan memberikan pencerahan

kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan.

Ketiga, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

sebagai lembaga yang berhak mengangkat dan memberhentikan kepala

madrasah hendaknya dalam mengangkat kepala madrasah dengan

membuat standar dan kreteria kepala madrasah yang berlandaskan ajaran

Islam, baik ditinjau dari kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi

dan sosial. Ketika kreteria atau kompetensi tersebut terdapat pada kepala

Page 53: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

liii

madrasah dan juga guru sebagai calon kepala madrasah yang dilandasi

nilai-nilai qur’ani, maka pertanggungjawaban terhadap amanah yang

diembannya merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan.

Keempat, para peneliti di bidang manajemen pendidikan dan sumber

daya manusia serta perilaku organisasi dapat melakukan kajian lanjutan

yang lebih komprehensif dan mendalam tentang berbagai variabel yang

berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

akuntabilitas kepala madrasah dengan mengkomunikasikan ajaran Islam

yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis dengan pemikiran-pemikiran modern

dalam rangka membangun sebuah paradigma lembaga pendidikan

rahmatan lil ‘alamin.

Page 54: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

liv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i LEMBAR LOGO ................................................................................... ii HALAMAN NOTA DINAS .................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................ iv HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. v HALAMAN MOTTO .............................................................................. vi HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... vii ABSTRAK ............................................................................................ viii ABSTRACT .......................................................................................... ix KATA PENGANTAR ............................................................................ xi RINGKASAN DISERTASI .................................................................... xiii DAFTAR ISI .......................................................................................... liv DAFTAR TABEL .................................................................................. lvi DAFTAR GAMBAR .............................................................................. lx DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... lxi TRANSLITERASI ................................................................................. lxiii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Identifikasi Masalah .......................................................... 20

C. Pembatasan Masalah ...................................................... 21

D. Rumusan Masalah ............................................................ 21

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................... 22

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori ................................................................. 24

1. Akuntabilitas Kepala MAN (Y) ..................................... 24

2. Gaya Kepemimpinan (X1) ........................................... 33

3. Kecerdasan Emosional (X2) ........................................ 46

4. Pengambilan Keputusan (X3) ..................................... 52

B. Kerangka Berpikir ............................................................. 60

C. Hipotesis Penelitian ......................................................... 63

D. Penelitian yang Relevan .................................................. 64

Page 55: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lv

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ..................................................... 70

B. Populasi dan Sampel ....................................................... 71

C. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 73

D. Jenis dan Sumber Data ................................................... 95

E. Teknik Analisis Data ........................................................ 96

F. Hipotesis Statistik ............................................................ 99

G. Rencana dan Waktu Penelitian ........................................ 100

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .............................................. 102

B. Hasil Penelitian ................................................................ 114

1. Deskripsi Data Penelitian ............................................. 114

a. Deskripsi Data Variabel Gaya Kepemimpinan ......... 114

b. Deskripsi Data Variabel Kecerdasan Emosional ..... 118

c. Deskripsi Data Variabel Pengambilan Keputusan ... 121

d. Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas Kepala MAN .. 125

2. Pengujian Persyaratan Analisis ................................... 129

3. Pengujian Hipotesis ..................................................... 168

C. Analisis Hasil Penelitian ................................................... 183

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan ...................................................................... 236

B. Implikasi ........................................................................... 237

C. Saran ............................................................................... 251

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 253

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................... 259

CURRICULUM VITAE .......................................................................... 461

Page 56: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lvi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.1. Populasi Penelitian .......................................................... 71

Tabel 3.2. Sampel Berdasarkan Sebaran Madrasah ........................ 73

Tabel 3.3. Ringkasan Pemberian Skor Jawaban Responden ........... 74

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) .... 75

Tabel 3.5. Pedoman Penafsiran Tinggi Rendahnya Validitas

Instrument dan Koefisien Korelasi ................................... 76

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuniitabilitas

Kepala madrasah (Y) ...................................................... 79

Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) ................................................................... 81

Tabel 3.8. Kisi-kisi Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) .... 82

Tabel 3.9. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Gaya

Kepemimpinan (X1) .......................................................... 84

Tabel 3.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) .. 86

Tabel 3.11. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kecerdasan Emosional (X2) 86

Tabel 3.12. Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosional (X2) 88

Tabel 3.13. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kecerdasan

Emosional (X2) ................................................................. 90

Tabel 3.14. Kisi-kisi Instrumen Pengambilan Keputusan (X3) ............ 91

Tabel 3.15. Hasil Uji Validitas Instrumen Varibel Pengambilan

Keputusan (X3) ................................................................. 93

Tabel 3.16. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengambilan

Keputusan (X3) ................................................................. 95

Tabel 3.17. Rencana dan Waktu Penelitian ........................................ 100

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri

Model Jambi ..................................................................... 106

Tabel 4.2. Nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Bungo

Page 57: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lvii

dari Masa ke Masa .......................................................... 108

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Gaya Kepemimpinan (X1) ................. 115

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kecerdasan Emosional (X2) .............. 119

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Pengambilan Keputusan (X3) ............ 123

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) ... 126

Tabel 4.7. Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan

Chi Kuadrat Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) . 130

Tabel 4.8. Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan

Chi Kuadrat Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) ............... 132

Tabel 4.9. Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan

Chi Kuadrat Variabel Kecerdasan Emosional (X2) ............ 134

Tabel 4.10. Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan

Chi Kuadrat Variabel Pengambilan Keputusan (X3) .......... 135

Tabel 4.11. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas ................. 137

Tabel 4.12. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X1 dengan Y ............. 139

Tabel 4.13. Hasil Analisis Uji Homogenitas Y atas X1 dengan SPSS .. 139

Tabel 4.14. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X2 dengan Y .............. 141

Tabel 4.15. Hasil Analisis Uji Homogenitas Y atas X2 dengan SPSS ... 142

Tabel 4.16. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X3 dengan Y ............. 144

Tabel 4.17. Hasil Analisis Uji Homogenitas Y atas X3 dengan SPSS ... 144

Tabel 4.18. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X1 dengan X3 ............ 146

Tabel 4.19. Hasil Analisis Uji Homogenitas X3 atas X1 dengan SPSS . 146

Tabel 4.20. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X2 dengan X3 ............. 148

Tabel 4.21. Hasil Analisis Uji Homogenitas X3 atas X2 dengan SPSS . 148

Tabel 4.22. Hasil Uji Homogenitas Varian Data X1 dengan X2 ............. 150

Tabel 4.23. Hasil Analisis Uji Homogenitas X2 atas X1 dengan SPSS . 150

Tabel 4.24. Rangkuman Uji Homogenitas .......................................... 151

Tabel 4.25. Hasil Koefisien Korelasi dengan Menggunakan Exel

Variabel X1 dengan Y ........................................................ 170

Tabel 4.26. Hasil Perhitungan Hubungan antara X1 dengan Y ............ 171

Page 58: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lviii

Tabel 4.27. Tabel Output SPSS ........................................................... 172

Tabel 4.28. Hasil Koefisien Korelasi dengan Menggunakan Exel

Variabel X2 dengan Y ........................................................ 173

Tabel 4.29. Hasil Perhitungan Hubungan antara X2 dengan Y ............ 175

Tabel 4.30. Tabel Output SPSS ........................................................... 175

Tabel 4.31. Hasil Koefisien Korelasi dengan Menggunakan Exel

Variabel X3 dengan Y ........................................................ 176

Tabel 4.32. Hasil Perhitungan Hubungan antara X3 dengan Y ............ 177

Tabel 4.33. Tabel Output SPSS ........................................................... 177

Tabel 4.34. Hasil Pengujian Hubungan antara X1, X2 dan X3 dengan Y

Secara Simultan ................................................................ 180

Tabel 4.35. Fungsi dan Peran Otak Manusia ...................................... 197

Tabel 4.36. Fungsi Kepemimpinan Menurut Steven Covey ................. 229

Page 59: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1. Kepemimpinan dan Sistem Akuntabilitas Internal

Sekolah ........................................................................ 29

Gambar 2.2. The Basic of Delegation ............................................... 29

Gambar 2.3. Gaya Kepemimpinan Situasional ................................. 39

Gambar 2.4. Some Factor Affecting Organizational Effectiveness ... 45

Gambar 2.5. Emotional Intelligence Table of Competencies ............ 47

Gambar 2.6. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan

Akuntabilitas ................................................................. 48

Gambar 2.7. Proses Pengambilan Keputusan .................................. 54

Gambar 2.8. Langkah Menentukan Prioritas .................................... 55

Gambar 2.9. The Basic of Delegation ............................................... 57

Gambar 3.1. Konstelasi Penelitian .................................................... 70

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri Model

Jambi ............................................................................ 106

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 1

Sarolangun .................................................................. 112

Gambar 4.3. Histogram Gaya Kepemimpinan (X1) ........................... 118

Gambar 4.4. Histogram Kecerdasan Emosional (X2) ........................ 121

Gambar 4.5. Histogram Pengambilan Keputusan (X3) ...................... 125

Gambar 4.6. Histogram Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) .............. 128

Gambar 4.7. Konstelasi Variabel Penelitian ...................................... 169

Page 60: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 Instrumen Penelitian ...................................................... 259

Lampiran 2 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian ............................... 271

Lampiran 3 Instrumen Penelitian Setelah Uji Coba ............................ 335

Lampiran 4 Data Hasil Penelitian ....................................................... 345

Lampiran 5 Perhitungan Statistik Deskriptif ...................................... 377

Lampiran 6 Pengujian Persyaratan Analisis ...................................... 386

Lampiran 7 Pengujian Hipotesis ........................................................ 433

Lampiran 8 Tabel-Tabel Statistik ...................................................... 444

Page 61: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lxi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut : Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

Alif اTidak

dilambangkan Tidak

dilambangkan

Ba b Be ب

Ta t Te ت

Tsa Ṡ ثEs (dengan titik

di atas)

Jim J Je ج

Ḥa Ḥ حHa (dengan titik

di bawah)

Kha Kh Ka dan ha خ

Dal D De د

Żal Ż ذZet (dengan titik

diatas)

Ra R Er ر

Zai Z Zet ز

Sin S Es س

Syin Sy Es dan ha ش

Șad Ș صEs (dengan titik

di bawah)

Ḍad Ḍ ضDe (dengan titik

di bawah)

Ṭa Ṭ طTe (dengan titik

di bawah)

Ẓa Ẓ ظZet (dengan titik

di bawah)

---‘ Ain‘ عKoma terbalik di

atas

Gain G Ge غ

Fa F Ef ف

Qaf Q Qi ق

Kaf K Ka ك

Page 62: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lxii

Lam L El ل

Mim M Em م

Nun N En ن

Wau W We و

Ha H Ha ھـ

Hamzah ’ Apostrof ء

Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut : Tanda Nama Huruf latin Nama

Fatḥah A A أ

Kasrah I I ٳ

Ḍammah U U ٱ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf latin Nama

Fatḥah dan ya Ai A dan I ئي

Fatḥah dan wau Au A dan U ئو

Contoh :

haula : ھول Kaifa : كیف

3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : Harkat dan

huruf Nama Huruf dan

tanda Nama

◌… أ Fathah dan alif ي.…atau ya

ā A dan garis di atas

Kasrah dan ya ī I dan garis di ى……◌ atas

Page 63: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lxiii

◌……… و Dammah dan wau

Ū U dan garis di atas

Contoh :

māta : مات

ramā : رمى

qila : قیل

yamutu : یموت

4. Ta marbūtah Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di translitersikan dengan ha (h). contoh :

raudah al-atfāl : روضةالأطفال al-madinah al-fādilah : المدینةالفاضلة al-hikmah : الحكمة

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

rabbanā : ربناینا najjainā : نج al-haqq : الحق

لحج ا : al-hajj م nu’’ima : نع aduwwun‘ : عدو

Jika huruf ی ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۍ), maka ia ditranslitersi seperti huruf maddah (ī). Contoh :

Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : على Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : عربى

6. Kata Sandang Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf لا (alif lamma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Page 64: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lxiv

al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس لزلة al-zalzalah (az-zalzalah) : الز al-falsafah : الفلسفة al-bilādu : البلاد

7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam penulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

ta’murūna : تأمرون ’al-nau : النوء shai’un : شیئ umirtu : أمرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qurān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi Zilā al-Qur’ān Al-Sunnah qabl al-tadwin Al-‘Ibārāt bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله) Kata ”Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : Dinullāh دین الله Billāh باالله

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditrasliterasi dengan huruf (t). contoh :

رحمةالله في Hum fi rahmatillāh ھم 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

Page 65: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

lxv

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapita (AL). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh : Wa mā Muhammadun illā rasul Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan Syahru Ramadānal-lazi unzila fih al-Qur’ān Nasir al-Din al-Tusi Abu Nasr al-Farābi Al-Gazāli Al-Munqiz min al-Dalāl

Page 66: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat reformasi pendayagunaan aparatur negara, menuntut

kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme

agar tercipta pemerintahan yang bersih. Jika dicermati, upaya pemerintah

untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik sudah terwujud dengan di

keluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut,

maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

keuangan negara. Dengan terbitnya dua undang-undang tersebut, setiap

instansi pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja dan anggaran

yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang

menggunakan dana berdasarkan rencana kerja yang dilaksanakan pasti

ada pertanggungjawabannya.

Sementara di dunia pendidikan, merujuk pada pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, menjelaskan bahwa kepala sekolah

(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas (SLTA)) bertanggungjawab kepada menteri. Hal ini logis, karena yang

mengangkat kepala sekolah negeri adalah pemerintah pusat. Tetapi bentuk

pertanggungjawabannya yang tidak jelas. Sejauh ini yang dapat diamati

adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ujian nasional dan

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itupun karena gencarnya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan instansi-instansi

pemerintah.

Untuk itulah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan nyata, sehingga pemerintah/lembaga dan pembangunan

berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggung

jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai contoh

tentang mekanisme penyaluran dana BOS yang pada awalnya dari

Page 67: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

2

bendahara negara langsung ditransfer ke rekening sekolah, dengan adanya

reformasi birokrasi maka pada saat ini dana BOS dari bendahara negara

ditransfer ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

diteruskan ke rekening sekolah/madrasah. Hal ini dilakukan untuk

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan

diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dana

tersebut.

Sudah banyak bukti, dengan ditransfer secara langsung ke rekening

sekolah terjadi banyak penyimpangan. Seperti yang terjadi pada tahun

2009 di Gunung Kidul, Bantul, dan Magelang dana BOS diselewengkan.

Dana BOS disalurkan secara tidak tepat di 12 Sekolah Dasar dan 13

Sekolah Menengah Pertama. Secara umum berdasarkan audit BPK atas

pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester 1 tahun 2008

pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan

dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Ini adalah merupakan bukti bahwa

akuntabilitas bidang pendidikan di Indonesia masih cukup rendah.1

Konsep dasar akuntabilitas terletak pada klasifikasi responsibilitas

menajerial tiap tingkatan organisasi pemerintah. Masing-masing individu

bertanggung jawab atas setiap kegiatan bagiannya.2 Allah SWT berfirman:

... 4 (#θ èù ÷ρr& uρ ωôγ yèø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yè ø9$# šχ%x. Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪

Artinya:”...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggungan jawabnya. (Q.S. Al-Isra’(17):34).3

Sebagaimana tertdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas

menjelaskan bahwa janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan

transaksi-transaksi yang telah di tanda tangani bersama mereka dalam

1 Agus Wibowo, Akuntabilitas Pendidikan; Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 33-35. 2 Departemen Agama RI, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro organisasi dan tatalaksana, 2006), hal. 1. 3 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 286.

Page 68: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

3

muamalahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu, masing-

masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya, dan

pelakunya akan dimintai pertanggungjawabannya.4

Kementerian Agama menetapkan petunjuk pelaksaan akuntabilitas,

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003

yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 21 Tahun 2006 dan diinstruksikan kepada semua unit kerja,

satuan organisasi/kerja Kementerian Agama se-Indonesia untuk

melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konteks reformasi sekolah/madrasah berbasis standar (standard

oriented school reform), sebagaimana kini tengah menjadi orientasi

pemerintah, bahwa konsep akuntabilitas memainkan peranan penting.

Dalam hal ini, tanpa menerapkan sistem akuntabilitas, makna standar

tersebut menjadi kabur, standar tidak akan memperlihatkan capaian

spesifik yang diharapkan tetapi hanya sebatas tujuan umum.

Selama ini telah banyak dibahas dan dikembangkan mengenai

sistem akuntabilitas di tingkat pusat, dalam hal ini di Kementrian Pendidikan

Nasional. Berbagai riset pun telah banyak mengulas tentang pentingnya

aspek kesesuaian sistem standar yang mencakup standar isi, standar

proses, dan standar penilaian serta standar lainnya dalam memacu

pencapaian kualitas belajar peserta didik.5

Menurut Donald R. Mc.Adams “Accountability is holding people

responsible for meeting standards. Accountability is at the core of

standards-based school reform. Without accountability, standards are not

really standards, but rather just goals”. 6

4 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i), hal. 163-164. 5 Departemen Agama RI, Akuntabilitas dan Good Governance, Op.Cit., hal. 2. 6 Mc. Adams, D., et.al. Urban school district accountability systems. (U.S: Center for Reform of School Systems under a grant from the U.S. Department of Education, 2003), hal. 2.

Page 69: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

4

Sistem akuntabilitas yang dijelaskan di atas memberikan pelajaran

berharga. Penerapan sistem akuntabilitas tersebut terletak pada upaya

Dinas Pendidikan di tingkat daerah (Dinas Pendidikan Provinsi maupun

Kabupaten/Kota) dalam mengartikulasikan, mengembangkan,

menerapkan, dan mengevaluasi sistem akuntabilitas di daerah. Dalam hal

ini, sistem akuntabilitas di daerah dipandang sebagai bagian penting

(koherensi dan integrasi) dari sistem akuntabilitas tingkat negara bagian

atau bahkan tingkat pusat (federal). Sehingga dapat dikatakan, betapa

pentingnya integrasi sistem akuntabilitas pendidikan dari tingkat pusat

hingga ke sekolah. Di sinilah peran sistem akuntabilitas sekolah di tingkat

daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan

pendidikan sekolah berlangsung dengan baik dan dapat

dipertanggungjawabkan (aspek koherensi).

Selama ini telah banyak dikaji tentang aspek-aspek sistem

akuntabilitas di tingkat pusat sebagaimana terlihat berbagai aturan terkait

dengan standar, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa salah

satu misi pendidikan nasional adalah meningkatkan keprofesionalan dan

akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan

standar yang bersifat nasional dan global.7 Namun demikian, hal yang

belum banyak dikaji adalah bagaimana sistem akuntabilitas tersebut

dilaksanakan di tingkat daerah yang menjadi ujung tombak pengelolaan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas di tingkat sekolah.

Perubahan yang terbaru dalam pertanggungjawaban bidang

pendidikan sudah muncul dalam beberapa status sistem yang sudah

menjadi muatan yang berlebihan berusaha untuk melayani begitu

banyaknya tujuan secara bersama-sama, yang berakibat layanan yang

kurang maksimal. Sebagai tambahan, harapan ini sudah meningkat.

7 Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: FOKUSMEDIA, 2006), hal. 115-116.

Page 70: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

5

Stakeholders mengharapkan dapat melihat bukti dan peningkatan

pembelajaran siswa telah meningkat, mendorong ke arah percepatan atau

strategi jangka pendek. Perubahan menjadi momok suatu pendekatan

kebijaksanaan kepada keseluruhan sistem pertanggungjawaban bidang

pendidikan berpusat pada tujuan.8

Untuk dapat melaksanakan sistem akuntabilitas di tingkat

sekolah/madrasah, maka diperlukan sebuah tata kelola (manajemen) yang

baik, karena ketika sebuah lembaga pendidikan dipimpin oleh orang yang

memang ahlinya, maka akan tercipta sebuah pendidikan yang berkualitas.

Sekolah/madrasah yang baik harus dipimpin oleh kepala sekolah/

madrasah pilihan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang lebih

tinggi, memiliki kompertensi dalam bidang manajerial. Apabila

kepemimpinan tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka ketidak

berhasilan yang akan dicapai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

ثـنا محم ثنى إبـراهيم بن المنذر قال حد ثـنا فـليح وحد ثـنا محمد بن سنان قال حد د بن فـليح قال حدثنى أبى قال حدثنى هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريـرة قا نما النبى ل حد صلى الله - بـيـ

صلى الله - فى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى فـقال متى الساعة فمضى رسول ا6 -عليه وسلم عضهم بل لم يسمع ، ب ـ يحدث ، فـقال بـعض القوم سمع ما قال ، فكره ما قال ، وقال -عليه وسلم

ائل عن الساعة -أراه -أين « حتى إذا قضى حديثه قال « U V رسول ا6 . قال قال ها أ » . السد الأمر إلى غير أهله فانـتظر إذا و « قال كيف إضاعتـها قال » . فإذا ضيعت الأمانة فانـتظر الساعة س

٢٣/١ - ١٤٢٣٣تحفة - ٦٤٩٦طرفه » . الساعة Artinya: Muhammad ibn Sinan mengatakan kepada kami, Filaih

mengatakan kepada kami, Ibrahim ibn al-Mundzir mengatakan kepada saya, Muhammad ibn Falih mengatakan kepada saya, ayah saya mengatakan kepada saya, Hilal bin Ali mengatakan kepada saya dari Atha’ bin Yasar bahwa Abu Hurairah berkata di antara Nabi SAW, di dalam suatu majlis mengatakan, saat ini ia pergi Rasulullah saw terjadi, katanya, beberapa orang mendengar apa yang dia katakan, ide apa yang dia katakan, dan beberapa dari mereka mengatakan, tapi tidak mendengar, bahkan jika ia

8 Perie, Marianne et.al., Key Elements for Educational Accountability Models (Washington, DC.: Council of Chief State School Officers, 2007), hal. 4-6.

Page 71: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

6

menghabiskan sambutannya mengatakan, mana-saya melihatnya–membicarakan tentang waktu. Ia mengatakan, Sesungguhnya aku, ya Rasulullah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak mengetahui ilmunya), maka tunggulah kehancurannya.(HR. Al-Bukhari).9

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik

menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola

sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal,

manajerial, dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan

pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan,

apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang

dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung

jawab untuk mengimlementasikan standar-standar tersebut.10

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan

ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai

semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam

manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan

akuntabilitas.

Akuntabilitas bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat

individu sampai dengan pertanggungjawaban yang bersifat kolektif.

Tingkatan akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas teknis, yaitu

pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang

dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya tingkat

akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban

outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik

9 Maktabah Syamilah, Shahih Al-Bukhari, Juz 1, hal. 114. 10 Agus Wibowo, op.cit., hal. 47.

Page 72: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

7

yang diterima oleh masyarakat. Dan tingkatan terakhir adalah akuntabilitas

politik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau

perubahan sosial/ekonomi/politik yang adapat dirasakan oleh masyarakat

yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh

pemerintah.11

Akuntabilitas pendidikan khususnya di sekolah telah diatur dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 48 tentang pengelolaan dana

pendidikan. Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan dana

pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesien, transparansi dan

akuntabilitas publik.12

Untuk memperkuat undang-undang tersebut maka Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan yang jelas dan rinci

terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di

sekolah. Sehingga setiap sekolah diwajibkan untuk membuat Anggaran

dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).13 Secara garis besar maka yang

perlu dipertanggungjawabkan terkait akuntabilitas di sekolah yaitu

akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan/dana.

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu: pertama, kemampuan

menjawab dan yang kedua konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang

bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi

para pemimpin menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan

yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang

mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai

dengan menggunakan sumber daya tersebut. Aspek yang terkandung

dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik (dalam hal ini adalah

stakeholders) mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang

diambil oleh pimpinan. Media pertanggungjawaban dalam konsep

11 Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Trasparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan (Jakarta: Grasindo, 2014), hal. 3-4. 12 Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Op.Cit., hal. 24. 13 Agus Wibowo, Op.Cit., hal. 39-40.

Page 73: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

8

akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi

mencakup juga praktek-praktek kemudahan pemberi mandat mendapatkan

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun

tulisan, inilah yang disebut dengan prinsip konsekuensi.

Oleh karena itu yang mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas

yang berkaitan dengan akuntabilitas pendidikan adalah kepala

sekolah/madrasah yang ditujukan kepada kepala dinas, bupati/walikota,

BPKP, BPK, orang tua, masyarakat, dan segenap stakeholders pendidikan.

Bergantung dari mana kewenangan itu diperoleh. Adapun standar

penilaiannya adalah disesuaikan dengan bentuk yang akan

dipertanggungjawabkan. Apabila berkaitan dengan dana bantuan, maka

standar penilaian akuntabilitasnya adalah disesuaikan dengan RAPBS

yang telah disusun/ditetapkan disertai dengan bukti-bukti yang jelas.

Trow dalam Currie dan Huisman14 mengemukakan bahwa fungsi dari

akuntabilitas di antaranya adalah pertama sebagai pembatas kekuasaan

mutlak, sehingga melemahkan kemungkinan seseorang berani melakukan

tindakan penipuan dan manipulasi dan juga akan memperkuat legitimasi

dari berbagai institusi yang wajib memberikan laporan kepada kelompok

tertentu. Kedua, akuntabilitas diklaim mampu menjaga atau bahkan

meningkatkan kualitas kinerja dengan cara memaksa pihak-pihak yang

terlibat untuk memeriksa aktivitas dan operasi mereka secara kritis dan

menempatkan semuanya itu menjadi dapat dilihat dan diberi masukan kritis

dari pihak luar. Ketiga, akuntabilitas dapat dipergunakan sebagai perangkat

regulasi/peraturan melalui berbagai laporan dan kriteria aksplisit dan

implisit yang harus dipenuhi oleh institusi-institusi pemberi laporan.

Menurut Brown dalam Bober, 15 akuntabilitas mencakup tujuh area,

yaitu:

14 Currie, Jan dan Huisman, Jeroen. Accountability in higher education: Bridge over troubled water? Higher Education Journal. volume 48. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004. 15 Bober, J. Marcie, The Challenges of Instructional Accountability. Tech Trends Journal. Volume 48. No 4., 2004.

Page 74: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

9

a. Kepemimpinan, yang menjelajahi tentang bagaimana para pemimpin

senior mematuhi dan menggunakan nilai-nilai organisasi, berbagai

petunjuk dan berbagai harapan/ekspektasi kinerja; fokus pada siswa

dan para stakeholder, siswa dan pembelajaran organisasional,

pemberdayaan dan inovasi; dan dalam menangani berbagai

tanggungjawab publik/komunitas.

b. Perencanaan Strategis, yang memeriksa tentang bagaimana

organisasi mengembangkan dan menggunakan berbagai tujuan

strategi dan berbagai rencana kegiatan, dan kemudian mengukur

kualitas mereka, mengukur dampak dan/atau tingkat keefektifan

mereka.

c. Siswa, para stakeholder, dan fokus pasar, yang menjadi sasaran

bagaimana organisasi menentukan berbagai persyaratan, harapan,

dan pilihan para konstituennya; membangun hubungan dengan

mereka; dan menyibak, menemukan berbagai faktor kunci yang akan

memimpin dan memandu mereka kepada kepuasan dan kelanggengan

mereka dan terutama kepada kesempurnaan yang terprogram.

d. Informasi dan analisis, yang berfokus pada berbagai sistem manajemen

informasi dan sistem pengukuran kinerja organisasi – dan secara

khusus pada bagaimana data yang dihasilkan sistem-sistem telah

dianalisa selama ini.

e. Fokus pada tenaga pengajar dan staf, yang meneliti tentang cara-cara

yang digunakan organisasi dalam memotivasi para staf dan tenaga

pengajarnya agar mau mengembangkan potensi penuh mereka dan

membangun/memelihara sebuah lingkungan kerja positif yang

mengadopsi nilai-nilai kesempurnaan kinerja dan pertumbuhan

individu/organisasi.

f. Manajemen proses, yang menyelidiki berbagai aspek kunci dari

strategi-strategi organisasi dalam rangka memelihara/menukung

semua aliran kerja vital (pelayanan mahasiswa, pendukungan

mahasiswa, rancangan instruksional/penyampaian, dan lain-lain)

Page 75: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

10

g. Berbagai hasil kinerja organisasional, yang menjelajahi hasil-hasil

keluaran yang berhubungan dengan pembelajaran siswa, pendanaan

dan keefektifan operasional, serta seberapa baik mereka dibandingkan

dengan tingkat kinerja dari para pesaing kunci.

Laurie J. Mullins megemukakan definisi delegasi sebagai berikut:

“Delegation is not just the arbitrary shedding of work. It is not just the issuing

and following of orders or carrying out of specified tasks in accordance with

detailed instructions. Within the formal structure of the organisation,

delegation creates a special manager–subordinate relationship. It is

founded on the concept of authority, responsibility, and accountability

(ultimate responsibility)”.16

Delegasi bukan hanya pelimpahan tugas kerja secara sewenang-

wenang. Artinya adalah tidak hanya mengikuti perintah atau melakukan

tugas yang ditentukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Dalam struktur organisasi formal, delegasi menciptakan hubungan antara

atasan dengan bawahan yang diberi wewenang. Hal ini sandarkan pada

konsep wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas (tanggung jawab

utama).

Akuntabilitas sekolah adalah kewajiban sekolah sebagai instansi

pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan penyelenggaraan pendidikan, kepada pihak yang

memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah

merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok

dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik (Stakeholders).17

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas

kepala madrasah adalah kewajiban kepala madrasah sebagai manajer atau

pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

16 J. Mullins, Laurie, Management and Organisational Behaviour (London: Prentice Hall, 2005), hal. 850-851. 17 Agus Wibowo, op.cit., hal. 48-49.

Page 76: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

11

menerangkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator

sebagai berikut: (1) patuh terhadap hukum, (2) melayani dengan responsif

(3), menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, (4) memilih alternatif

program yang memberikan hasil optimal, (5) mempertanggung jawabkan

kebijakan yang telah diambil.

Menurut Laurie J. Mullins, Trowdan Brown dalam suatu organisasi

formal maka akan terjadi pola hubungan antara seorang manajer dan

bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan terbentuk melalui

delegasi. Delegasi atau pelimpahan tanggung jawab menuntut seseorang

untuk mempertanggungjawabkan. Ini membuktikan bahwa

pertanggungjawaban ada hubungannya dengan kepemimpinan,

kecerdasan emosional yang berimplikasi terhadap pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin

yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Untuk memahami gaya

kepemimpinan setidaknya dapat dikaji dari tiga pendekatan yaitu

pendekatan sifat, pendekatan perilaku dan pendekatan situasional.18

Hersey dan Blanchard dalam Peter G. Northouse19 , mengatakan

bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang sesuai bagi semua kondisi

dalam suatu organisasi tetapi gaya kepemimpinan akan sangat efektif

apabila dapat mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan

kerjanya). Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai kewibawaan,

kekuasaan untuk memerintah orang lain dan mempunyai kewajiban serta

tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan.

Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard dalam

Miftah Thoha, didasarkan pada saling berhubungnya hal-hal berikut ini:

1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan;

18 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 108. 19 Peter G. Northouse,op.cit., hal. 95.

Page 77: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

12

2. Jumlah dukungan sosio emosional yang diberikan oleh pimpinan;

3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan

dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu.

Menurut Mahmud al-Zaky dalam Ramayulis mengemukakan banwa

kecerdasan emosional pada dasarnya memiliki hubungan yang erat

dengan kecerdasan uluhiyah (ketuhanan). Jika seseorang tingkat

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi dalam

hidupnya, maka orang tersebut telah memiliki kecerdasan emosional yang

tinggi pula.20 Pemimpin yang matang secara emosional memiliki kesadaran

yang lebih tepat mengenai kekuatan dan kelemahan, dan berorientasi ke

arah perbaikan diri, bukan menolak adanya kelemahan dan memfantasikan

keberhasilan. Adapun pemimpin yang mencintai dirinya sendiri (narcissism)

memiliki sejumlah kekurangan karakteristik, yakni mengelilingi dirinya

dengan para bawahan yang setia dan tidak kritis.

Pemimpin dalam dunia pendidikan, tentu harus memiliki sifat yang

dapat membedakan dengan yang bukan pemimpin. Secara garis besar,

teori sifat pemimpin itu ada dua yaitu positif dan negatif. Sifat positif seorang

pemimpin sebagaimana yang dikemukakan Davis dalam Imam Mudjiono

yang dikutip oleh Fatah Syukur adalah dewasa, leluasa, cerdas, humoris

dan prestatif. Ghizelli dan Stodgill mengemukakan sifat ideal seorang

pemimpin adalah intepegent, supervisory ability (kemampuan mengawasi),

inisiatif, self assurance (jaminan diri) dan personality (kepribadian). Keith

Davis mengemukakan bahwa sifat ideal pemimpin terdiri dari: intelligence

(kecerdasan), social maturity (kematangan sosial), breath (bertahan), inner

motivation (memotivasi ke dalam), dan personality (kepribadian). Thomas

W. Harell mengemukakan dengan sifat sebagai berikut: strong will

(keinginan yang kuat), extroversion (menerima pendapat orang lain), power

need (butuh kekuatan) dan achieve need (memiliki tujuan). Sedangkan Paul

Hare menyodorkan konsep ideal pemimpin terdiri dari: intelligence

20 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hal. 90.

Page 78: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

13

(kecerdasan), enthusiasm (antusias), dominance (berkuasa), self

confidence (percaya diri) dan social participation (pertisipasi sosial).

Adapun sifat negatif pemimpin yang dikemukakan oleh Stodgill adalah

kaku, apatis, sarkastis, otoriter dan uniformed.21

Untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas

organisasi/lembaga dan interaksi sosial, seorang pemimpin dituntut

memiliki sifat-sifat yang ideal. Sifat yang ideal tersebut telah tercermin pada

diri Rasulullah SAW, karena beliaulah pemimpin yang mampu menerapkan

kepemimpinan secara arif dan demokratis. Di mana rasulullah SAW

merupakan suri tauladan yang baik yang kepribadiannya diliputi oleh sifat-

sifat yang baik, yaitu: siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh

(menyampaikan) dan fathanah (cerdas/pandai). Oleh karena itu hendaknya

pemimpin pendidikan Islam selalu mencontoh perilaku Rasulullah SAW

yang tercermin dalam sifat-sifatnya.22

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan adalah bentuk perilaku pemimpin dalam memimpin atau

mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

agar tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai tujuan bersama. Berdasarkan

kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1)

memberikan instruksi; (2) mengadakan konsultasi; (3) memiliki partisipasi;

(4) mendelegasikan.

Gaya kepemimpinan yang diharapkan banyak orang adalah yang

memiliki sifat-sifat baik sebagaimana yang terdapat diri rasulullah sebagai

uswah hasanah. Gaya kepemimpinan tersebut tentu banyak faktor yang

mempengaruhi, diantaranya adalah kecerdasan emosional. Menurut

Goleman dalam Ary Ginanjar Agustian, mengatakan bahwa koordinasi

suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang

pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau

dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang

21 Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hal. 27. 22 Nur Efendi, op.cit., 33-36.

Page 79: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

14

baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta

lingkungannya.

Lebih lanjut Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional

adalah kemapuan yang lebih dimiliki seseorang dalam memotivasi diri,

ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan

menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan

emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi

yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati.23

Sesungguhnya potensi yang telah diberikan kepada manusia

berupa emosi bisa mendorong dirinya kepada perbuatan baik dan jelek.

Untuk itu perlakuan terbaik terhadap emosi adalah mengendalikan dan

mengarahkannya agar menjadi motivator ke arah yang lebih baik. Jika

seorang pemimpin mampu untuk berbuat sesuai dengan emosi yang

terkendali maka pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin

yang memiliki kecerdasan emosional.24 Salah satu perwujudan kecerdasan

emosional seorang pemimpin adalah mampu mengambil keputusan

dengan baik dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan

emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya

dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk menempatkan emosinya pada

posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh energi positif pada jiwa

seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial. Sesuai dengan

kesimpulan tersebut, maka diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1)

kesadaran emosi; (2) pengendalian diri; (3) dapat dipercaya; (4) dorongan

prestasi; (5) orientasi pelayanan; (6) pengikat jaringan.

Selain kecerdasan emosional, faktor yang diduga memiliki

hubungan dengan akuntabilitas adalah bagaimana seorang pemimpin

dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan

23 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, (Jakarta: Arga, 2005), hal. 280. 24 Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal. (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005), hal. 147.

Page 80: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

15

merupakan suatu proses dalam memilih sejumlah alternatif. Pengambilan

keputusan sangat penting bagi kepala madrasah. Karena dalam prosesnya

memiliki peranan yang penting dalam memotivasi, kepemimpinan,

komunikasi, koordinasi dan perubahan organisasi. Keputusan yang diambil

oleh kepala madrasah sangat berpengaruh terhadap pelanggan

pendidikan, terutama peserta didik. Oleh karena itu setiap kepala madrasah

harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan secara cepat, tepat,

efektif dan efisien.25

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan

alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada

untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan.26 Ada

beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Teknik yang paling sering

pilih dalam pengambilan keputusan adalah analisis manajerial, teori

psikologis, instuisi/bisikan hati, pengalaman, mengikuti pemimpin,

percobaan, analisis dan metode kuantitatif.

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pengambilan keputusan

adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang

dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan

tindakan yang paling cepat.27 Donald C. Mosley, Paul H. Pietri dan Leon C.

Megginson dalam Wirawan memberikan definisi pembuatan keputusan

adalah seleksi sadar dan tindakan alternatif-alternatif yang ada untuk

memproduksi hasil yang diharapkan. Sedangkan Wirawan berpendapat

bahawa pembuatan keputusan adalah proses menganalisis problem,

mengidentifikasi alternatif-alternatif, memilih satu alternatif terbaik untuk

menyelesaikan problem, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan

keputusan.28

25 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 391-392. 26 Gr. Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 17. 27 Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hal. 120. 28 Wirawan, Op. Cit., hal. 651.

Page 81: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

16

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi.

Artinya adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai

bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai

latar belakang yang ada. Ada tiga kondisi dalam pengambilan keputusan

yaitu:

1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu proses pengambilan

keputusan yang dilakukan berlangsung tanpa ada banyak alternatif,

keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju.

2. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu proses

pengambilan keputusan yang belum diketahui nilai probabilitas atau

hasil yang mungkin dicapai, dikarenakan minimnya informasi yang

diperoleh baik dari hasil penelitian atau rekomendasi secara lisan dari

orang yang bisa dipercaya.

3. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, yaitu pengambilan

keputusan yang telah diawali oleh suatu keadaan yang saling

bertentangan antara satu pihak dengan pihak lain.29

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan

keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa

alternatif secara sadar dan sistematis digunakan sebagai sarana

pemecahan suatu masalah. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka

diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1) memilih alternatif terbaik,

(2) menggali informasi berasal dari orang yang dipercaya, (3)

menyelesaikan masalah secara sadar dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, terkait

data tentang akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi

dapat diketahui dari beberapa indikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

pada portal sudung belaja diperoleh informasi bahwa kondisi objektif mutu

pendidikan di Provinsi Jambi pada jenjang pendidikan menengah masih

memiliki banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan

secara sistemik dan sistimatis. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen tinggi

dari pemerintah dan pemerintah daerah dan semua stakeholder yang

29 Irham Fahmi, Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 285.

Page 82: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

17

direfleksikan melalui kerja keras untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Beberapa hasil rekam data berikut menjelaskan kondisi pendidikan Jambi

saat ini (existing condition).30 Permasalahan pendidikan di provinsi Jambi

teridentifikasi sebagai berikut:

1. Sebagian besar mutu satuan pendidikan (sekolah) belum memenuhi

Standar Nasional Pendidikan. Dari 5.296 jumlah sekolah di Provinsi

Jambi, 3.786 (71,49%) sekolah belum memenuhi standar nasional

pendidikan, dan yang belum terakreditasi berjumlah 1.952 sekolah

(36,86%).

2. Program wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya selesai (angka

partisipasi penduduk usia SD/MI dan SMP/MTS baru 91,91%; SMU

56,11%; usia Perguruan Tinggi 12,81%).

3. Masih banyaknya ruang kelas yang termasuk kategori rusak (dari

27.658 ruang kelas, 3.129 (11,31%) ruang rusak berat, 6.192 (22,39%)

rusak ringan).

4. Belum tersedianya laboratorium dan perpustakaan yang memadai.

5. Masih banyak guru yang belum memenuhi standar yang diamanatkan

(sarjana) dan relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, sehingga

mempersulit dalam mengembangkan kariernya (dari 52.132 guru, yang

belum berkualifikasi sarjana sebanyak 26.884 (51,57%) guru).

6. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga

kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan

dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi,

serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah

dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru.

7. Sebagian besar sekolah masih kesulitan dalam menyusun visi, misi dan

program kerja sekolah (RAPBS) dan menerapkan prinsip-prinsip

penyelenggaraan sekolah bermutu belum menjadi skala prioritas.

8. Disparitas mutu pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan,

antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender cukup besar.

9. Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memadai.

30 http://disdik.jambiprov.go.id/web/tampil/opini/detail/3

Page 83: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

18

10. Sebagian besar program kerja sekolah dan program pengembangan

pendidikan tidak dimonitoring dan dievaluasi oleh pejabat yang

berwenang.

11. Pengawas sekolah dan pengawas guru mata pelajaran tidak terkelola

dengan baik, etos kerja pengawas masih rendah yakni hanya rerata di

bawah 50% kehadirannya ke sekolah.

12. Teknisi dan tenaga laboran baik kuantitas maupun kualitas kurang

memadai.

13. Masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap karakter,

moralitas atau etika lulusan sekolah dan layanan pendidikan.

14. Sekolah belum mampu melakukan evaluasi diri sekolah secara

berkesinambungan.

15. Infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi pada setiap satuan

pendidikan kurang memadai.

16. Belum tersedianya SIM berbasis sekolah.

17. Kurikulum pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang

kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi

bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan

nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan,

budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta

aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan, termasuk

ketentuan pelaksanaan pendidikan karakter secara terintegrasi dengan

mata pelajaran belum tersentuh.

18. Kurikulum belum berorientasinya pada keunggulan komparatif daerah

19. Walaupun penerapan KTSP telah terlaksana hingga 90%, namun

proses pembelajaran yang menerapkan KTSP masih belum optimal,

sebagian besar guru belum mendekati standar yang ditetapkan seperti

standar isi, standar proses dan pengembangan model-model

pembelajaran yang inovatif.

20. Masih rendahnya mutu dan daya saing lulusan sehingga jumlah

pengangguran lulusan sekolah mulai SMU, MA, SMK apalagi lulusan

Page 84: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

19

SMP atau SD sederajat, termasuk lulusan LPTK belum mampu

menjawab kebutuhan dunia kerja.31

Berdasarkan permasalahan pendidikan tersebut, adapun

permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala

madrasah/sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sebagian besar mutu satuan pendidikan (sekolah) belum memenuhi

Standar Nasional Pendidikan. Dari 5.296 jumlah sekolah di Provinsi

Jambi, 3.786 (71,49%) sekolah belum memenuhi standar nasional

pendidikan, dan yang belum terakreditasi berjumlah 1.952 sekolah

(36,86%).

2. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga

kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan

dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi,

serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah

dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru.

3. Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memadai.

4. Masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap karakter,

moralitas atau etika lulusan sekolah dan layanan pendidikan.

5. Sekolah belum mampu melakukan evaluasi diri sekolah secara

berkesinambungan.

Selain paparan data di atas, berdasarkan hasil laporan capaian

kinerja akuntabilitas Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Jambi

tahun 2018 dengan cara membandingkan antara realisasi dan target

masing-masing indikator sasaran pada perjanjian kinerja berdasarkan pada

sasaran strategis secara rata-rata keseluruhan adalah 94%. Perbandingan

antara taget dengan realisasi tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Capaian Visi-Misi32

Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

1. Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam

96,15 % 100 % 100

31 Ibid. 32 Kementerian Agama RI, Laporan Kinerja Tahun 2018 (Jambi: Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Jambi, 2018), hal. 23-28.

Page 85: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

20

Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

yang bersertifikat

2. Jumlah Kepala Madrasah yang bersertifikat

82 % 100 % 100

3. Jumlah siswa MA/Ulya/ SMTK

5,960 Siswa 5599 Siswa 98

4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B

50.62 % 50.62 % 100

5. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

Rp113.414.291.000,- Rp83.251.819.727,- 73,41

Capaian Rata-rata 94,28

Fenomena di atas membawa dampak begitu pentingnya

akuntabilitas bagi kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Hal ini

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172

Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja

dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama.

Oleh karena itu dalam ragka meneliti tentang akuntabilitas tersebut maka

diperlukan suatu studi tentang variabel yang mempunyai korelasi. Dalam

hal ini peneliti akan meneliti korelasi beberapa variabel yaitu gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri.

Akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi ini

sangat diperlukan agar bisa melihat tingkat akuntabilitas kepala madrasah

sebagai bahan acuan untuk melihat faktor yang berkaitan dengan

akuntabilitas kepala madrasah dan dijadikan bahan pertimbangan dalam

mewujudkan akuntabilitas kepala madrasah yang tinggi yang ditandai

dengan mutu guru yang profesional dan berkarakter, standardisasi dan

pengembangan tata kelola sekolah berbasis teknik informatika dan

computer (TIK), mutu isi dan proses pembelajaran yang berkarakter serta

Page 86: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

21

berbasis kearifan lokal, dan akses layanan prima pendidikan bermutu tanpa

diskriminasi. Singkatnya kepala sekolah/madrasah yang akuntabel

diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap teori-teori tentang

akuntabilitas kepala madrasah dan faktor-faktor yang berhubungan, maka

dapat diidentifikasi beberapa masalah-masalah penelitian yaitu: 1)

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan akuntabiilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri, 2) hubungan antara kecerdasan emosional

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi, 3)

hubungan antara pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi, 4) hubungan antara gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi, 5) hubungan antara gaya

kepemimpinan, pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi, 6) hubungan antara kecerdasan

emosional, pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala Madrasah

Aliyah Negeri di provinsi Jambi, dan 7) hubungan antara gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan secara

bersama-sama dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

provinsi Jambi.

C. Pembatasan Masalah

Agar pemahaman tentang judul dalam penelitian ini yang berkaitan

dengan “hubungan” tidak terjadi pemaknaan ganda, maka dalam hal ini

perlu dijelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian

ini adalah hubungan antara variabel yang bersifat korelasional. Artinya

adalah hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana

yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat.33

33 Agus Irianto, Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, adan Pengembangannya (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 133.

Page 87: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

22

Hubungan yang bersifat korelasional dalam penelitian ini adalah hubungan

yang sifatnya satu arah atau disebut juga dengan korelasi positif. Disebut

korelasi positif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi, berjalan paralel,

artinya hubungan antara dua variabel atau lebih tersebut menunjukkan arah

yang sama.34

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam

penelitian ini akan membahas variabel yang berhubungan dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi yang

meliputi: gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan

keputusan.

D. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengungkap

hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional,

pengambilan keputusan dangan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah

Negeri di provinsi Jambi, selanjutnya dirinci menjadi rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan (X1) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

2. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional (X2) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

3. Apakah terdapat hubungan antara pengambilan keputusan (X3) dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y) di provinsi Jambi?

4. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan (X1),

kecerdasan emosional (X2), dan pengambilan keputusan (X3) secara

bersama-sama dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri

(Y) di provinsi Jambi?

34 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 179-180.

Page 88: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

23

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui sejauh mana dan berapa

besar:

a. Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi

b. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi

c. Hubungan antara pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi

d. Hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan

pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan akuntabilitas

kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna sebagai

berikut:

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan

Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang manajemen

kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi jambi.

2) Acuan Kementarian Agama dalam mengadakan rekrutmen dan

seleksi kepala madrasah, hendaknya mempertimbangkan aspek

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

3) Peningkatan pemahaman tentang pentingnya gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan dan akuntabilitas

kepala madrasah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

4) Sebagai referensi terhadap penelitian yang relevan.

5) Memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam.

Page 89: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

24

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS PENELITIAN

DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Akuntabilitas Kepala Madrasah

Istilah account bermakna memberi suatu laporan, melengkapi suatu

analisis atau penjelasan kebenaran, menyediakan suatu penjelasan

statemen dari perilaku seseorang, menawarkan sebuah statemen atau

pertimbangan alasan, penyebab, landasan, atau motivasi, atau hanya

menyediakan suatu statemen tentang fakta atau peristiwa. Sebagaimana

tentang konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Robert Wagner yang

dikutip oleh Leithwood Kenneth, Karen Edge, dan Doris Jantzi sebagai

berikut: “Liberally adapted for the study, this conception is developed as a

response to five issues: what level of accountability is to be provided, who

is expected to provide the account, to whom is the account owed, what is

to be accounted for, what are the consequences of providing an account”34

Menurut Robert Wagner, yang lebih spesifik dari suatu kebijakan

pertanggungjawaban, mekanismenya bergantung pada cara dalam

menjawab lima permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu:

bagaimana pertanggungjawaban tersebut, siapa yang diharapkan dapat

menyediakan laporan, untuk siapa laporan tersebut, apa yang akan

dilaporkan, apa konsekwensi dari menyediakan suatu laporan. Apabila

konsep tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akuntabilitas akan

terlaksana pada setiap instansi pemerintah khususnya adalah

sekolah/madrasah.

Secara terminologi accountability dari akar kata "account", artinya

laporan. Dalam Al-Qur'an, account adalah hisab (perhitungan). Kata hisab

dapat ditemukan pada beberapa surat dan ayat Al-Qur'an, Allah swt

berfirman:

34 Kenneth, Leithwood et.al., Educational accountability:the state of the art (Gütersloh: Bertelsmann Foundation, 1999), hal. 12-13.

Page 90: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

25

��ء و���ي � ��ء � ���� ��ة و��� � �� $#"�! أ و() '�ء ٱ%�

� 012! /#.")ن و,+* �.3 �"45 Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu

umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. An-Nahl/16:93).35

Dari ayat tadi terdapat dua pesan yang terkandung di dalamnya yang

dapat diimplemantasikan dalam kehidupan ini, yaitu:

1. Di antara sunnah Ilahi adalah memberikan kebebasan kepada manusia

untuk menentukan pilihan dan mereka juga bebas memilih jalan

hidupnya masing-masing.

2. Semua perbuatan dan tingkah laku manusia baik itu kecil atau besar

akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat.36

Akuntabilitas secara umum berkaitan dengan kewajiban seseorang

untuk "account" kepada Allah SWT dalam segala hal yang berkaitan

dengan usaha manusia. Segala sumber daya yang tersedia untuk manusia

ini merupakan bentuk sebuah kepercayaan, manusia menggunakan apa

yang dipercayakan kepada mereka (manusia) didasarkan pada ketentuan-

ketentuan syari'ah dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada

kinerja manusia di dunia.

Pada prinsipnya akuntabilitas sektor publik adalah kepada

masyarakat dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik yang

dicapai sesuai target, seperti: pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum,

sanitasi dan lain sebagainya. Sudah menjadi ciri dari pelayanan publik atau

produk barang publik (public goods), bahwa umumnya sulit untuk

menunjukkan siapa yang bertanggungjawab terhadap kinerja output atau

35 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 455. 36 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 101-102.

Page 91: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

26

hasil kinerjanya. Oleh karena itu, suatu manajemen kebijakan publik yang

baik perlu menginformasikan rencana kinerjanya yang meliputi klarifikasi

penanggungjawabnya.

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya

kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam

sebuah hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

دثـنا محمد بن رمح دثـنـا ليـث ح وحـ عيـد حـ بـة بن ســــــــــــــ دثـنـا قـتـيـ دثـنا الليث عن &فع عن ابن عمر ح حـئول عن « أنه قال -صـــــــلى الله عليه وســـــــلم-عن النبى رعيته فالأمير الذى ألا كلكم راع وكلكم مســـــــ

ئول عن رعيته والرجل را هم والمرأة راعية ع على أهل بـيته وهو على الناس راع وهو مســـــــــــــ ئول عنـ مســـــــــــــئول ع يده وهو مســــــ هم والعبد راع على مال ســــــ ئولة عنـ نه ألا فكلكم على بـيت بـعلها وولده وهى مســــــ

.» يته راع وكلكم مسئول عن رع Artinya: “Qutaibah bin Sa’id memberitahu kami, dan Muhammad bin Rumh

memberitahu kami, Al-Laits memberitahu kami, dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi bersabda ‘setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya”. (HR. Muslim).37

Berdasarkan hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap

pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban

sesama manusia/yang dipimpin maupun dengan yang memberi

kedudukan. Selain itu pertanggungjawaban juga akan diberikan kelak pada

37 Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, No. Hadits. 4828, Juz. 6, hal.7

Page 92: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

27

hari kiamat, yakni pertanggungjawaban kepada Allah sebagai

khalifah/pemimpin di muka bumi.

Semua instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya

harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing. Akuntabilitas dapat

mencakup aspek pribadi (spiritual) dan aspek eksternal. Dalam

penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu memperhatikan

prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh;

e. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode

dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

f. Akuntabilitas juga menyajikan deviasi (selisih, penyimpangan) antara

realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran.38

Menurut Ellwood sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo 39

menjelaskan bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh sektor

publik adalah:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; akuntabilitas kejujuran

terkait dengan terhindarnya penyalah gunaan jabatan (abuse of power),

sedangkan akuntabilitas hukum adalah terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang telah disyaratkan

dalam penggunaan sumber dana.

38 Agus Wibowo, op.cit., hal. 50. 39 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 20-22.

Page 93: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

28

b. Akuntabilitas proses; terkait dengan prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem

informasi (akuntansi, manajemen dan administrasi).

c. Akuntabilitas program; terkait dengan apakah tujuan program yang

dijalankan sudah tercapai atau belum, serta apakah sudah mengambil

alternatif lain dengan hasil yang optimal dari biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan; terkait dengan pertanggungjawaban atas

kebijakan-kebijakan yang telah diambil.

Sistem tanggungjawab dimulai dengan satu tujuan dan tindakan

spesifik akan menghasilkan suatu hasil diinginkan. Tindakan yang sukses

itu akan diberikan penghargaan, apabila tindakan tersebut tidak

menunjukkan kesuksesan maka akan diberikan sanksi. Sistem harus tetap

memonitoring, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut

akan menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan, pemberian

penghargaan dan sanksi adalah tindakan efektif, dan pemberian umpan

balik dengan cara memberikan dan menyediakan informasi yang

bermanfaat merupakan suatu tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang

diinginkan.

Sedangkan menurut Carnoy sebagaimana dikutip oleh Michael S.

Knapp dan Susan B. Feldman menjelaskan bahwa “Internal accountability

has three tiers: the individual’s sense of responsibility; parents’, teachers’,

administrators’, and students’ collective sense of expectations; and the

organizational rules, incentives, and implementation mechanisms that

constitute the formal accountability system in schools”.40

Akuntabilitas internal memiliki tiga tingkatan: rasa tanggung jawab

terhadap individu/diri sendiri; rasa harap terhadap orang tua, guru,

administrator, dan siswa; dan aturan organisasi, insentif, dan mekanisme

40 Michael S. Knapp dan Susan B. Feldman, Managing the intersection of internal and external accountability Challenge for urban school leadership in the United States, Journal of Educational Administration Vol. 50 No. 5, 2012, Emerald Group Publishing Limited, hal. 669.

Page 94: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

29

implementasi yang merupakan sistem akuntabilitas formal di sekolah.

Sebagaimana terdapat dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.1 Kepemimpinan dan sistem akuntabilitas internal sekolah 41

Dalam suatu organisasi formal maka akan terjadi pola hubungan

antara seorang manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan

bawahan terbentuk melalui delegasi. Laurie J. Mullins megemukakan

definisi sebagai berikut: Delegation is not just the arbitrary shedding of work.

It is not just the issuing and following of orders or carrying out of specified

tasks in accordance with detailed instructions. Within the formal structure of

the organisation, delegation creates a special manager–subordinate

relationship. It is founded on the concept of authority, responsibility, and

accountability (ultimate responsibility).42

Delegasi bukan hanya pelimpahan tugas kerja secara sewenang-

wenang. Artinya adalah tidak hanya mengikuti perintah atau melakukan

tugas yang ditentukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Dalam struktur organisasi formal, delegasi menciptakan hubungan antara

atasan dengan bawahan yang diberi wewenang. Hal ini sandarkan pada

konsep wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas (tanggung jawab

utama).

41 Ibid., hal. 676 42 J. Mullins, Laurie, Management and Organisational Behaviour (London: Prentice Hall, 2005), hal. 850-851.

organizational rules, incentives,

implementation mechanisms

collective expectations for

performance (parents', teachers',

administratirs', students')

Individuals' sense of responsibility for performance

Learning-focussed leadership work

Page 95: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

30

Prinsip delegasi seperti yang digambarkan dalam the basis of

delegation mencakup tiga prinsip delegasi, yaitu:

a. Otoritas, adalah hak seorang manajer untuk mengambil tindakan atau

membuat keputusan. Otoritas merupakan legitimasi pelaksanaan

kekuasaan dalam struktur dan aturan organisasi. Hal ini memungkinkan

seorang manajer untuk mengeluarkan instruksi sehingga bawahan

mengikutinya.

b. Responsibilitas (tanggung jawab), melibatkan kewajiban bawahan untuk

melakukan tugas tertentu atau membuat keputusan tertentu dan harus

menerima teguran dari manajer apabila kinerja tidak memuaskan. Maka

arti dari Responsibilitas (tanggung jawab) itu sendiri akan mencakup

adanya otoritas dan tanggung jawab itu sendiri.

c. Akuntabilitas, ditafsirkan sebagai tanggung jawab utama dan tidak dapat

didelegasikan. Manajer harus menerima "akuntabilitas sebagai tanggung

jawab utama" untuk melakukan kontrol terhadap staf mereka. Kinerja

tugas staf dialokasikan ke dalam bagian/ departemen dalam suatu

struktur organisasi guna mencapai hasil sesuai standar yang ditetapkan.

Dari penjelasan bagan di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu

lembaga formal, dalam hal ini adalah kepala madrasah memiliki otoritas dan

tanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam bentuk apapun. Tetapi

otoritas dan tangggung jawab yang diberikan untuk mengambil keputusan

tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban kepada atasan.

Hasil penelitian yang dikemukan oleh Ratnawati Susanto

mengemukakan bahwa adanya hubungan positif keputusan rasional

dengan akuntabilitas. Rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas

kepala sekolah adalah pengembangan kemampuan pengambilan

keputusan yang rasional melalui mandat kewenangan dan prinsip-prinsip

Page 96: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

31

otonomi, dan penerapan prinsip akuntabilitas kepala sekolah sebagai

manajemen pendidikan.43

Akuntabilitas kepala madrasah selaku manajer pendidikan adalah

menjadi aspek yang paling penting karena mencakup bagaimana seorang

manajer pendidikan menerima delegasi otoritas atas pekerjaan dari atasan,

bertanggung jawab dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan,

bertanggung jawab atas tindakan bawahan, melakukan tindakan menegur,

bawahan atas pekerjaan yang kurang memuaskan dan meminta bawahan

melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan

selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan kembali pekerjaan yang

telah dilakukan bawahan sebagai pencapaian hasil sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan.

Trow dalam Currie dan Huisman44 mengemukakan bahwa fungsi dari

akuntabilitas di antaranya adalah pertama sebagai pembatas kekuasaan

mutlak, sehingga melemahkan kemungkinan seseorang berani melakukan

tindakan penipuan dan manipulasi dan juga akan memperkuat legitimasi

dari berbagai institusi yang wajib memberikan laporan kepada kelompok

tertentu. Kedua, akuntabilitas diklaim mampu menjaga atau bahkan

meningkatkan kualitas kinerja dengan cara memaksa pihak-pihak yang

terlibat untuk memeriksa aktivitas dan operasi mereka secara kritis dan

menempatkan semuanya itu menjadi dapat dilihat dan diberi masukan kritis

dari pihak luar. Ketiga, akuntabilitas dapat dipergunakan sebagai perangkat

regulasi/peraturan melalui berbagai laporan dan kriteria eksplisit dan

implisit yang harus dipenuhi oleh institusi-institusi pemberi laporan.

Menurut Brown dalam Bober, 45 akuntabilitas mencakup tujuh area,

yaitu:

43 Ratnawati Susanto, Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah, Eduscience – Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016. 44 Currie, Jan dan Huisman, Jeroen. Accountability in higher education: Bridge over troubled water? Higher Education Journal. volume 48. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004. 45 Bober, J. Marcie, The Challenges of Instructional Accountability. Tech Trends Journal. Volume 48. No 4., 2004.

Page 97: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

32

a. Kepemimpinan, yang menjelajahi tentang bagaimana para pemimpin

senior mematuhi dan menggunakan nilai-nilai organisasi, berbagai

petunjuk dan berbagai harapan/ekspektasi kinerja; fokus pada siswa

dan para stakeholder, siswa dan pembelajaran organisasional,

pemberdayaan dan inovasi; dan dalam menangani berbagai

tanggungjawab publik/komunitas.

b. Perencanaan Strategis, yang memeriksa tentang bagaimana

organisasi mengembangkan dan menggunakan berbagai tujuan

strategi dan berbagai rencana kegiatan, dan kemudian mengukur

kualitas mereka, mengukur dampak dan/atau tingkat keefektifan

mereka.

c. Siswa, para stakeholder, dan fokus pasar, yang menjadi sasaran

bagaimana organisasi menentukan berbagai persyaratan, harapan,

dan pilihan para konstituennya; membangun hubungan dengan

mereka; dan menyibak, menemukan berbagai faktor kunci yang akan

memimpin dan memandu mereka kepada kepuasan dan kelanggengan

mereka dan terutama kepada kesempurnaan yang terprogram.

d. Informasi dan analisis, yang berfokus pada berbagai sistem manajemen

informasi dan sistem pengukuran kinerja organisasi – dan secara

khusus pada bagaimana data yang dihasilkan sistem-sistem telah

dianalisa selama ini.

e. Fokus pada tenaga pengajar dan staf, yang meneliti tentang cara-cara

yang digunakan organisasi dalam memotivasi para staf dan tenaga

pengajarnya agar mau mengembangkan potensi penuh mereka dan

membangun/memelihara sebuah lingkungan kerja positif yang

mengadopsi nilai-nilai kesempurnaan kinerja dan pertumbuhan

individu/organisasi.

f. Manajemen proses, yang menyelidiki berbagai aspek kunci dari

strategi-strategi organisasi dalam rangka memelihara/menukung

semua aliran kerja vital (pelayanan mahasiswa, pendukungan

mahasiswa, rancangan instruksional/penyampaian, dan lain-lain)

Page 98: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

33

g. Berbagai hasil kinerja organisasional, yang menjelajahi hasil-hasil

keluaran yang berhubungan dengan pembelajaran siswa, pendanaan

dan keefektifan operasional, serta seberapa baik mereka dibandingkan

dengan tingkat kinerja dari para pesaing kunci.

Akuntabilitas sekolah adalah kewajiban sekolah sebagai instansi

pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan penyelenggaraan pendidikan, kepada pihak yang

memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah

merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok

dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik (Stakeholders).46

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas

kepala madrasah adalah kewajiban kepala madrasah sebagai manajer atau

pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator

sebagai berikut: (1) patuh terhadap hukum, (2) melayani dengan responsif

(3), menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, (4) memilih alternatif

program yang memberikan hasil optimal, (5) mempertanggung jawabkan

kebijakan yang telah diambil.

2. Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan keterampilan

orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang

lain agar melaksanakan aktifitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang

telah ditetapkan. Memimpin yaitu mengerjakan niat demi tujuan tertentu.

Orang yang dipimpin adalah diperintah, dipengaruhi dan diatur oleh

ketentuan yang berlaku secara formal, nonformal dan informal.47

46 Agus Wibowo, op.cit., hal. 48-49. 47 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 139.

Page 99: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

34

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam

menyelenggarakan berbagai fungsi manajemen. Kepemimpinan adalah

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari

orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain,

yaitu: bawahan atau karyawan yang akan dipimpin, kepemimpinan juga

melibatkan pembagian kekuasaan (power).48

Kepemimpinan merupakan proses kegiatan seseorang dalam

memimpin, membimbing, mengarahkan dan bahkan mengontrol. Dalam hal

ini pemimpin pastinya mempunyai pengaruh dikarenakan memiliki

kecakapan.49

Dalam bahasa Arab, kepemimpinan dikenal dengan istilah imamah,

ami r al-mu’minu n (pemimpin orang-orang Islam)/khalifah setelah Rasul

wafat terutama bagi keempat khulafaurrasyidin. Ami r jamaknya umara ’ yang

bermakna pemimpin/penguasa sesuai dengan ayat Al-Qur’an. Bahkan

dalam Al-Qur’an juga ditegaskan bahwa setiap manusia bertanggungjawab

memakmurkan bumi. Di sisi lain kepemimpinan dalam Islam adalah

dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan

larangan Allah SWT, baik bersama maupun perorangan.50

Kepemimpinan adalah pola tingkah yang dirancang untuk

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai

suatu tujuan atau dengan kata lain kepemimpinan berkaitan dengan proses

yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat

terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi

aktifitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi.51

Kepemimpinan sekolah adalah proses membimbing dan

membangkitkan bakat dan energi guru, murid dan orang tua untuk

48 Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 12. 49 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafly Amar, Pemimpin dan kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 61. 50 Ibid., hal. 62. 51 Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: Indeks, 2010), hal. 3.

Page 100: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

35

mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Istilah kepemimpinan

sekolah mulai dikenal luas mulai abad ke-20 dengan beberapa alasan yaitu:

1. Tuntutan pada sekolah untuk mencapai prestasi siswa pada tingkat yang

lebih tinggi

2. Sekolah diharapkan melakukan reformasi dan meningkatkan kinerjanya

berbasis pada sekolah itu sendiri

3. Keharusan sekolah menerapkan sistem akuntabilitas ditingkat sekolah

dan di depan publik

4. Pemeliharaan status quo tidak lagi dianggap dapat diterima

5. Konsep kepemimpinan sekolah dipersepsi memcerminkan dinamika dan

sikap proaktif.52

Seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam hendaknya

mempunyai pengaruh yang dapat memerintah dan mencegah. Karena

pemimpin harus memberikan pengawasan kepada bawahannya,

meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan

dan mencegah kemungkaran dengan cara bermusyawarah dengan

bawahannya serta meminta pendapat dan pengalaman mereka. Dengan

melakukan hal demikian ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin

tersebut telah memfungsikan keistimewaannya dibandingkan dengan yang

lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt.

$ yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $ ˆàsù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθym ( ß# ôã $$sù öΝåκ ÷]tã ö�Ï�øó tGó™$# uρ öΝçλ m; öΝèδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθ tG sù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$#

�=Ït ä† t,Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu,

52 Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan; Kepemimpinan Jenius (IQ+EQ), Etika, Perilaku Situasional dan Mitos (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 44.

Page 101: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

36

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran/3:159).53

Menurut Ibn Katsir di dalam tafsirnya al-Qur’a>n al-‘Ad}i>m, sikap lemah

lembut yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW itu tiada lain disebabkan

karena rahmat Allah yang dianugrahkan kepadanya, sehingga beliau

bersikap lemah lembut terhadap mereka. Demikian juga Al-H{asan Al-Bas}ri

mengatakan bahwa begitulah akhlak nabi Muhammad SAW yang diutus

oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan: “dan jikalau kamu

bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh darimu”.

Artinya adalah sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati

dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan

meninggalkanmu.54

Akan tetapi, Allah menghimpun mereka disekelilingmu dan membuat

hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu.

Kemudian di sini rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka apabila

menghadapi suatu masalah untuk mengenakkan hati mereka, agar menjadi

pendorong bagi mereka untuk melakukannya. Terutama dalam hal

peperangan baik itu perang Badar, Uh}ud, Khandak, dan lain-lain yang mana

beliau selalu bermusyawarah ketika hendak mulai peperangan seperti

mengatur strategi perang, dan lain-lain.

Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai sesuatu pola yang

dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin

menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para

pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnnya, memotivasi mereka untuk

mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya

produktif dalam organisasi.55

53 Ibid., hal. 72 54 Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasit Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal. 244-251. 55 Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 140-141.

Page 102: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

37

Adapun yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan menurut Paul

Hersey dan Keneth Blanchard yang dikutip oleh Wirawan56 didefinisikan

sebagai pola perilaku yang diexhibit ketika mencoba mempengaruhi

aktivitas orang lain seperti yang dipersepsikann oleh orang tersebut. Hal ini

berbeda dengan persepsi pemimpin tentang perilaku kepemimpinan, yang

kedua pengarang tersebut mendefinisikan lebih sebagai persepsi diri

daripada gaya.

Pendekatan gaya (style approach) menekankan perilaku pemimpin

yang adapat dibedakan dari dari dua pendekatan yaitu pendekatan sifat dan

pendekatan keterampilan. Pendekatan sifat menekankan pada karakteristik

kepribadian pemimpin sedangkan pendekatan keterampilan menekankan

pada kecakapan pemimpin. Pendekatan gaya berfokus pada pada apa

yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak.

Peneliti yang mempelajari pendekatan gaya menyatakan bahwa

kepemimpinan itu dibentuk dari dua jenis perilaku umum yaitu: perilaku

tugas dan perilaku hubungan. Perilaku tugas membantu membantu

pencapaian tujuan sedangkan perilaku hubungan membantu pengikut

merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan

situasi di mana mereka berada. Tujuan utama dari pendekatan gaya adalah

untuk menjelaskan bagaimana pemimpin mengombinasikan dua jenis

perilaku ini, untuk mempengaruhi pengikut dalam upaya mencapai tujuan.57

Banyak penelitian yang telah dilaksanakan untuk meneliti

pendekatan gaya. Sejumlah penelitian awal dilakukan di Ohio State

University, Univercity of Michigan, dan penelitian yang dilakukan oleh Blake

dan Mouton pada tahun1960-an. Penelitian tersebut menganalisis tentang

bagaimana pemimpin/manajer menggunakan perilaku tugas dan perilaku

hubungan dalam latar organisasi. Para peneliti Ohio State University

mengidentifikasikan dua kelompok perilaku yang memiliki hubungan yang

56 Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 352. 57 Peter G. Northouse, Op.Cit., hal. 73-75.

Page 103: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

38

mempengaruhi efektivitas kepemimpinan struktur pertimbangan

(consideration-structure) dan struktur pemrakarsa (initiating-structure).

Struktur pertimbangan adalah tinggi rendahnya pemimpin bertindak dan

berperilaku dengan pola yang bersahabat dan mendukung, menunjukkan

perhatian terhadap bawahannya dan memperhatikan kesejahteraannya.

Sedangkan struktur pemrakarsa adalah tinggi rendahnya pemimpin

mendefinisikan dan menstrukturisasi dan menentukan peran bawahannya

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.58

Rensis Likert (pendukung manajemen paternalistik) melakukan

penelitian di University of Michingan. Likert melakukan penelitian ini untuk

menentukan pemimpin efektif atau tidak efektif. Hasilnya adalah perilaku

pemimpin dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu task oriented

behavior (perilaku berorientasi pada tugas) dan relationship-oriented

behavior (perilaku berorientasi pada hubungan). Likert memendang bahwa

manajemen yang efektif sangat berorientasi pada bawahan yang

bertanggung jawab atas komunikasi untuk tetap menjaga agar semua

orang bekerja sebagai suatu unit.59

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Blake dan Mouton yang

dikenal dengan model Leadership Grid, menjelaskan tentang bagaimana

pemimpin membantu organisasi untuk mencapai tujuan yakni melalui dua

faktor, yaitu perhatian pada produksi dan perhatian pada orang. Walaupun

kepemimpinan ini digambarkan sebagai orientasi kepemimpinan dalam

model, namun sangat mirip dengan kepemimpinan yang berorientasi pada

perilaku dan hubungan. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

perhatian pada produk adalah bahwa pemimpin peduli dengan pencapaian

tugas organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perhatian pada orang

adalah pemimpin mampu menghadapi orang-orang dalam organisasi

dalam rangka mencapai tujuan. Model ini menggambarkan lima gaya

kepemimpinan utama yaitu: otoritas-kepatuhan (9,1), manajemen country-

58 Ricky W. Griffin, Organizational Behavior, (Boston: Houghton Miffin, 1986), hal. 354. 59 Wirawan., Op.Cit., hal. 354-355.

Page 104: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

39

club (1,9), manajemen yang lemah (1,1) manajemen di persimpangan jalan

(5,5), dan manajemen tim (9,9).60

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin

yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Untuk memahami gaya

kepemimpinan setidaknya dapat dikaji dari tiga pendekatan yaitu

pendekatan sifat, pendekatan perilaku dan pendekatan situasional.61

Hersey dan Blanchard dalam Peter G. Northouse62 , mengatakan

bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang sesuai bagi semua kondisi

dalam suatu organisasi tetapi gaya kepemimpinan akan sangat efektif

apabila dapat mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan

kerjanya). Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai kewibawaan,

kekuasaan untuk memerintah orang lain dan mempunyai kewajiban serta

tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan.

Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard dalam

Miftah Thoha, didasarkan pada saling berhubungnya hal-hal berikut ini:

1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan;

2. Jumlah dukungan sosio emosional yang diberikan oleh pimpinan;

3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan

dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu.

Empat gaya dasar kepemimpinan situasional dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:

Gambar 2.3 Gaya Kepemimpinan Situasional63

60 Peter G. Northouse,op.cit., hal. 76. 61 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 108. 62 Peter G. Northouse,op.cit., hal. 95. 63 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Cetakan ke-17 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 65.

Page 105: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

40

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian

sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang

menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut

biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya

kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang

disampaikan oleh Davis dan Newstrom. Keduanya menyatakan bahwa pola

tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau

diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.

Pada hakikatnya gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Gaya otokratis, yaitu kepemimpinan yang menggunakan pendekatan

kekuasaan dalam mencapai keputusan dan mengembangkan

strukturnya. Jadi kekuasaanlah yang sangat dominan diterapkan.

2. Gaya demokratis, yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan adanya

suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan

pengambilan keputusan yang kooperatif.

3. Gaya laissez faire, yaitu kepemimpinan yang berorientasi kepada

bawahan. Artinya pemimpin memberi kekuasaan penuh terhadap

bawahannya, pemimpin lebih dominan bersifat pasif.64

Gaya kepemimpinan terwujud melalui praktik interaksi antara

pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pada umumnya pemimpin

menyesuaikan perilaku dengan fungsi dan tugas yang diemban. Oleh

karena itu orientasi perilaku kepemimpinan seorang pemimpin cenderung

dilandasi oleh fungsi yang diemban dan nilai yang dianut. Dengan demikian

ada pemimpin yang berorientasi pada tugas, pada kemanusiaan dan pada

tujuan.

Gaya kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:65

a. Gaya Kepemimpinan Otokratik

64 Indra Bastian, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 90-91. 65 Ulbert Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 277-278.

Page 106: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

41

Gaya ini mengutamakan pelaksanaan tugas untuk tercapainya tujuan

sehingga kurang perhatian terhadap hubungan sesama manusia. Dalam

hal ini, pemimpin cenderung menentukan kebijakan untuk anggota,

menginstruksikan tugas, menentukan langkah-langkah yang harus

dilakukan dalam pencapaian tujuan, mengendalikan pelaksanaan tugas

dan interaksi dengan dan antara anggota secara ketat, kurang memberikan

kebebasan untuk memulai tugas-tugas anggota, kurang memberikan pujian

terhadap prestasi bawahan.

b. Gaya Kepemimpinan Direktif

Ini merupakan gaya yang mengutamakan pencapaian tujuan, tetapi

mulai memberi perhatian terhadap hubungan manusia. Dalam hal ini

pemimpin mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk kepada

bawahan bagaimana melakukan pekerjaan serta memberitahukan

mengenai apa yang diharapkan dari mereka.

c. Gaya Kepemimpinan Konsultatif

Merupakan gaya yang mengutamakan perhatian pada pelaksanaan

tugas dan cukup besar perhatian terhadap penciptaan hubungan dengan

sesama anggota secara akrab dan harmonis. Oleh sebab itu dalam

melakukan aktivitasnya pemimpin yang melakukan konsultasi dengan

anggota baik secara individu maupun kelompok.

d. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Merupakan gaya yang di samping menekankan pada pelaksanaan

tugas, juga memberi perhatian yang besar dalam menciptakan hubungan

dengan dan sesama anggota. Pemimpin gaya partisipatif memberi peluang

kepada bawahan untuk memberi masukan berupa saran dan gagasan

sebelum mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan yang telah

dan akan dibuat.

Wirawan mengemukakan ada lima gaya kepemimpinan, yaitu:66

66 Wirawan, Op.Cit., hal. 381-383.

Page 107: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

42

a. Otokratik; dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin mempunyai

kekuasaan mutlak sedangkan bawahannya tidak memiliki kebebasan

untuk menggunakan kekuasaannya,

b. Paternalistik; gaya kepemimpinan ini pemimpin dianggap sebagai orang

tua dan bawahan dianggap sebagai anak-anak yang perlu dibimbing ke

arah kedewasaan.

c. Partisipatif/gotong royong; gaya kepemimpinan ini mengangggap bahwa

pemimpin dan para pengikutnya harus berpartisipasi secara aktif dalam

menyusun perencanaaan, melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya.

d. Demokratik; gaya kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan

yang selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibanding dengan

kepentingan individu

e. Laissez faire/ free rein (terima beres); gaya kepemimpinan ini diibaratkan

pemimpin seakan-akan menunggang kuda yang melepaskan kedua

kendali kudanya.

Tipe-tipe kepemimpinan menurut George R. Terry sebagai salah

satu pengembang ilmu manajemen adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Pribadi (Personal Leadership)

Seorang manajer dalam melaksanakan tindakannya selalu dilakukan

dengan cara kontak pribadi. Instruksi disampaikan secara oral ataupun

langsung pribadi disampaikan oleh manajer yang bersangkutan. Tipe

kepemimpinan ini sering dianut oleh perusahaan kecil karena kompleksitas

bawahan maupun kegiatannya sangatlah kecil. Akibatnya, pelaksanaannya

selain mudah juga sangat efektif dan memang biasa dilakukan tanpa

mengalami prosedural yang berbelit.

b. Kepemimpinan Nonpribadi (Nonpersonal Leadership)

Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan

melalui bawahannya atau menggunakan media nonpribadi, baik rencana,

instruksi, maupun program penyeliannya. Pada tipe ini, program

pendelegasian kekuasaan sangatlah berperan dan harus diaplikasikan.

Page 108: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

43

c. Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian Leadership)

Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-

sungguh, teliti, dan cermat. Manajer bekerja menurut peraturan dan

kebijakan yang berlaku dengan ketat. Meskipun agak kaku dan segala

instruksinya harus dipatuhi oleh para bawahan, para bawahan tidak berhak

mengomentarinya.

d. Kepemimpinan Demokratis (Democrative Leadership)

Pada kepemimpinan yang demokratis, manajer beranggapan bahwa

ia merupakan bagian integral yang sama sebagai elemen perusahaan dan

secara bersamaan seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap

perusahaan. Oleh karena itu, agar seluruh bawahan merasa turut

bertanggung jawab maka mereka harus berpartisipasi dalam setiap

aktivitas perencanaan, evaluasi dan penyeliaan.

e. Kepemimpinan Paternalistik (Paternalistic Leadership)

Dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam

hubungan antara manajer dengan perusahaan. Tujuannya adalah untuk

melindungi dan memberikan arah, tindakan dan perilaku ibarat peran

seorang bapak kepada anaknya.

f. Kepemimpinan Menurut Bakat (Indigenous Leadership)

Muncul dari kelompok informal yang didapatkan dari pelatihan

meskipun tidak langsung. Dengan adanya sistem persaingan, dapat

menimbulkan perbedaan pendapat yang seru dari kelompok yang

bersangkutan. Biasanya akan muncul pemimpin yang memiliki kelemahan

di antara mereka yang ada dalam kelompok tersebut menurut keahliannya

di mana ia terlibat di dalamnya. Pada situasi ini, peran bakat sangat

menonjol, sebagai dampak pembawaan sejak lahir dan mungkin

disebabkan adanya faktor keturunan.67

Berbeda dengan George R. Terry, Robert Blake dan Jane S. Mouton

membagi 5 tipe kepemimpinan, yaitu:

67 Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 158-159.

Page 109: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

44

a. Tandus (improverished); yaitu pemakaian usaha seminimum mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

b. Perkumpulan (country club); menumpahkan perhatian kepada bawahan untuk memuaskan hubungan yang menngairahkan, suasana organisasi yang bersahabat.

c. Tugas (task); efisiensi dalam hasil pekerjaan yang diperoleh dari kondisi kerja yang tersusun dengan mengurangi campur tangan elemen manusia sampai pada tingkat minimum.

d. Jalan tengah (middle of road); kecakapan organisasi yang memadai adalah usaha dan memungkinkan membuat keseimbangan di antara kerja yang dilakukan sambil memperhatikan semangat bawahan pada tingkat memuaskan.

e. Tim (team); penampungan kerja yang diperoleh dari persetujuan bawahan, yang saling bergantung pada pegangan umum, yang sesuai dengan tujuan organisasi yang menjurus pada hubungan keyakinan dan penghargaan.68

Sedangkan penelitian tentang kepemimpinan berdasarkan

pendekatan sifat yang dilakukan oleh Stogdill yang dilakukan pada tahun

1948 dapat memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan seseorang atau

individu terkait dengan sifat-sifat berikut: kecerdasan, kepekaan, wawasan,

tanggungjawab, inisiatif, ketekunan, keyakinan diri dan kemampuan

bersosialisasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1974,

memberikan kesimpulan bahwa sifat yang secara positif dikaitkan dengan

kepemimpinan yaitu:

a. Hasrat untuk melaksanakan tanggungjawab dan menyelesaikan tugas

b. Semangat dan tekun dalam mengejar tujuan

c. Berani mengambil resiko dan kreatif dalam memecahkan masalah

d. Bersedia untuk melaksanakan inisiatif pada situasi sosial

e. Yakin dan paham akan identitas diri

f. Bersedia menerima konsekuensi atas keputusan dan tindakan

g. Siap untuk memehami stress antarpribadi

h. Bersedia untuk menoleransi rasa frustasi dan penundaan

68 Ibid..

Page 110: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

45

i. Mampu untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan

j. Mampu untuk membentuk sistem interaksi sosial demi tujuan yang

ada.69

Penelitian yang dilakukan oleh Stogdill tersebut juga diperkuat oleh

pendapat Handy C. B dalam bukunya Understanding Organizations,

sebagaimana terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.4 Some Factors Affecting Organisational Effectiveness70

Bagan di atas menjelaskan bahwa organisasi harus efisien untuk

melakukan hal yang benar, yakni dalam optimalisasi dan penggunaan

sumber daya serta rasio antara input dan output. Tetapi organisasi juga

harus efektif dalam melakukan hal yang benar, artinya output terkait dengan

beberapa tujuan spesifik atau tugas. Kinerja harus berkaitan dengan faktor-

faktor seperti peningkatan profitabilitas, perbaikan layanan atau

memperoleh hasil terbaik dari kegiatan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan adalah bentuk perilaku pemimpin dalam memimpin atau

69 Peter G. Northouse, Op.Cit., hal. 20-21. 70 Handy, C. B. Understanding Organizations, fourth edition, Penguin Books (1993), p. 15. Dalam Laurie J. Mullins, Management & Organisational Behaviour Ninth Edition, hal. 776.

Page 111: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

46

mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

agar tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai tujuan bersama. Gaya

kepemimpinan kepala madrasah yang sesuai dengan kondisi saat ini

adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena dalam kepemimpinan

demokratis, kepala madrasah beranggapan bahwa ia merupakan bagian

integral yang sama sebagai elemen madrasah dan secara bersamaan

seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap madrasah. Oleh

karena itu, agar seluruh bawahan merasa turut bertanggung jawab maka

mereka harus berpartisipasi dalam setiap aktivitas perencanaan, evaluasi

dan penyeliaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diperoleh indikator-indikator

sebagai berikut: (1) memberikan instruksi; (2) mengadakan konsultasi; (3)

memiliki partisipasi; (4) mendelegasikan.

3. Kecerdasan Emosional

Emosi menurut Goleman, 71 secara harfiah dapat diartikan sebagai

suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan

psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut para

ahli sosiobiologi sebagaimana dikutip oleh Goleman, dijelaskan bahwa

emosi menuntun kepada suatu tindakan saat menghadapi masa-masa kritis

dan tugas-tugas yang terlampau riskan apabila hanya diserahkan kepada

otak, yang pada akhirnya akan menimbulkan bahaya.72

Emosi adalah bahan bakar yang tidak tergantikan bagi otak agar

mampu melakukan penalaran yang tinggi. Emosi menyulut kreatifitas,

kolaborasi, inisiatif, dan transformasi. Dengan demikian emosi memainkan

peranan yang sangat penting dalam kehidupan ini, dalam rangka

menjadikan manusia yang memiliki kreatifitas, mampu berkolaborasi dan

berkomunikasi, memiliki inisiatif dan juga dapat mentransformasi

pengetahuan yang dimiliki.73

71 Daniel Goleman, Emotional Intelligence; Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ,Terj. T. Hermaya (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2014), hal. 411. 72 Ibid., hal. 4. 73 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Jakarta: Arga, 2005), hal. 280.

Page 112: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

47

Kecerdasan emosional dimaknai sebagai kemampuan untuk

“mendengarkan” bisikan emosional, dan menjadikannya sebagai sumber

informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi

mencapai sebuah tujuan. Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai

kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya

dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan

pengaruh manusiawi.74

Menurut Adele B. Lynn, kecerdasan emosional tersebut memiliki

lima kompetensi. Di mana masing-masing kompetensi memiliki indikator.

Indikator inilah yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat

dikatakan memiliki kecerdasan emosional. Sebagai mana tampak dalam

tabel berikut ini:

Gambar 2.5 Emotional Intelligence Table of Competencies Adele B. Lynn75

74 Ibid. 75 Adele B. Lynn, The EQ interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence (New York: AMACOM, 2008), hal. 11-14.

Emotional Intelligence

Self-awareness1. Impact on Others2. Emotion and Inner Awareness3. Accurate Assessment of Skills and Abilities

Self-Control- Self Management

1. Emotional Expression2. Courage or Assertiveness3. Resilience4. Planning the Tone of Conversation

Empathy1. Respectful Listening2` Feeling the Impact on Others3. Service Orientation

Mastery of purpose and vision 1. Understanding One’s Purpose and Values2` Taking Actions Toward One’s Purpose3. Authenticity

Personal influence

Influencing Self1. Self-Confidence2. Initiative and Accountability3. Goal Orientation4. Optimism5. Flexibility and Adaptability

Influencing Other

1. Leading Others2. Creating a Positive Work Climate3. Getting Results Through Others

Social expertness

1. Building Relationships2. Collaboration3. Conflict Resolution4. Organizational Savvy

Page 113: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

48

Gambar di atas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional akan

mempengaruhi pribadi seseorang, yang mana dalam diri seseorang

tersebut akan muncul inisiatif dan akuntabilitas. Ketika dalam diri seorang

pemimpin atau kepala madrasah terdapat kecerdasan emosional, ini

membuktikan bahwa kepala madrasah tersebut diduga memiliki isnisiatif

dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya. Jika dilihat secara sederhana,

hubungan antara kecerdasan emosional dengan akuntabilitas maka dapat

di gambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.6. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Akuntabilitas

Elemen jiwa dan emosi telah diberi perhatian lebih awal dalam

pendidikan psikologi Islam. Emosi menurut ahli psikologi Islam sama seperti

potensi fitrah yang lain, melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.

Upaya mengenali, memupuk dan membina kematangan emosi memberi

kesan positif dalam menyeimbangkan kesejahteraan diri manusia,76

Hubungan antara otak dan emosi mempunyai kaitan yang sangat

erat secara fungsional. Antara satu dengan lainnya saling menentukan.

Daniel Goleman menggambarkan bahwa otak berfikir harus tumbuh dari

wilayah otak emosional. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa

keserdasan emosional hanya bisa aktif di dalam diri yang memiliki

kecerdasan intelektual.77

Di dalam Al-Qur’an, aktifitas kecerdasan emosional seringkali

dihubungkan dengan kalbu. Oleh karena itu, kata kunci utama EQ di dalam

Al-Qur’an dapat ditelusuri melalui kata kunci “qalb” dan tentu saja dengan

istilah-istilah lain yang mirip dengan fungsi kalbu seperti jiwa, intuisi, dan

beberapa istilah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

76 Hamidah Sulaiman, dkk., “Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah: Aplikasinya dalam Membentuk Akhlak Remaja” dalam The Online Journal of Islamic Education, Vol. 1 Issue 2 (Malaysia: University Malaya, 2013), hal. 51. 77 Daniel Goleman, Op.Cit., hal. 15.

Kecerdasan

Emosional

Inisiatif dan

Akuntabilitas

Page 114: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

49

78ء6� 9 ٱ� أ <"�; ۥإ��; :�

ٱ@)?; وأ �% ;#.A B !0Cو E"F Bۦ "Hو ;Iۦ

KLه B �#Mۦو �#N � ;���P .Q ة( RS ٱ 7ون %� �29T U8 V5أ

Artinya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran”. (Q.S.Al-Jatsiyah (45):23).78

Maksud ayat di atas adalah bahwa apabila orang berbuat seseuatu

menyandarkan pada hawa nafsunya, maka yang dianggapnya baik akan

dikerjakan dan yang dianggapnya buruk akan ditinggalkan. Namun

konsekwensi bagi orang yang berbuat berdasarkan hawa nafsunya maka

Allah akan mengunci mati pendengaran dan juga mata hatinya/qalb,

sehingga ia tidak dapat mendengarkan apa yang manfaat baginya dan tidak

melihat apa yang menjadi petunjuk baginya. Hal ini disebabkan karena

mata hatinya/emosi/qalbnya sudah dikuasai oleh nafsunya.79

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menceritakan bahwa Dia

telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk

mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Tuhan dan

pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Sebagaimana Allah

SWT menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka,

sepertiyang disebutkan oleh Allah SWT.

Kepentingan memelihara dan mengembangkan jiwa emosi dalam Al-

Qur’an diperkukuh dengan hadis Rasulullah SAW,

لمة بن عبد الرحمن عن أبى هر ثـنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى ســـــ رضـــــى الله -يـرة حدثـنا آدم حدفأبـواه يـهودانه أو كل مولود يولد على الفطرة ،« -صــــــــلى الله عليه وســــــــلم -ال قال النبى ق -عنه

تج البهيمة ، هل تـرى فيها جدعاء سانه ، كمثل البهيمة تـنـ رانه أو يمج . »يـنص

78 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 354. 79 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 342-343

Page 115: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

50

Artinya: “Adam memberitahu kami, Ibnu Abi Dzi’bi memberi tahu kami dari

Zuhriy, dari Abu Salamah bin Abdul Rahman dari Abu Huraira - ra

berkata: Nabi – SAW bersabda- Setiap anak dilahirkan dalam

keadaan berpotensi, kedua orang tuanya yang menjadikan

Yahudi, Nasrani atau Majusi, seperti setiap binatang akan

melahirkan binatang, apakah Anda melihat ada cacat padanya”.

(HR. Al-Bukhari). 80

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara garis

besar dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan ke muka bumi itu

membawa atau memiliki potensi atau kecerdasan. Salah satu kecerdasan

yang dimilikinya adalah kecerdasan emosional. Oleh karena itu kecerdasan

tersebut harus dikembangkan. Dengan memiliki kecerdasan emosional

yang tinggi secara sosial mantap, mudah bergaul, tidak mudah takut atau

gelisah.

Dalam pandangan Islam perkembangan potensi manusia itu bukan

semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan semata dan tidak bisa ditentukan

melalui pendekatan kuantitas sejauh mana peranan keduanya (potensi dan

lingkungan) dalam membentuk kepribadian manusia. Sebab anak adalah

objek yang masih dalam proses pengembangan dan belum memiliki

kepribadian yang kuat. Ia belum dapat memilih sendiri terhadap masalah

yang dihadapi. Karena itu ia memerlukan petunjuk guna memilih alternatif

dari beberapa alternatif yang ada.

Napoleon Hills dalam Ary Ginanjar Agustian menamakan emotional

quotient (kecerdasan emosional) sebagai kekuatan berfikir alam bawah

sadar yang berfungsi sebagai tali kendali atau pendorong, ia tidak

ditegakkan oleh sarana logis.81

Menurut Salovey sebagaimana dikutip oleh Goleman82 menjelaskan

bahwa ciri-ciri kecerdasan emosional adalah mampu untuk memotivasi diri

sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati

80 Maktabah Syamilah, Shahih Al-Bukhari, No. Hadits. 1385, Juz. 5, hal. 321. 81 Ary Ginanjar Agustian, op.cit., hal. 102. 82 Daniel Goleman, op.cit., hal. 45.

Page 116: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

51

dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir,

berempati dan berdoa.

Mayer dan Salovey dalam Catherine Muchechetere, Lakshmanan

Ganesh dan Silas Karambwe83 menjelaskan definisi kecerdasan emosional

sebagai berikut: “Emotional Intelligence has been defined as “the ability to

perceive emotions to access and generate emotions so as to assist thought,

to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively

regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth”.

Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan untuk

merasakan emosi untuk meyampaikan dan menghasilkan emosi sehingga

membantu pikiran, memahami emosi dan mengetahui emosional, dan

direfleksikan untuk mengatur emosi sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan emosional dan intelektual.

Goleman menyatakan bahwa setinggi-tingginya kecerdasan

intelektual menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan

sukses individu dalam hidup. Sedangkan 80% diisi oleh kekuatan-kekuatan

lain termasuk diantaranya kecerdasan emosional. Mengenai kecerdasan

intelektual ada yang menyatakan bahwa kecerdasan intelektual tidak dapat

banyak diubah oleh pengalaman dan pendidikan. Kecerdasan intelektual

cenderung bawaan sehingga kita tidak dapat berbuat banyak untuk

meningkatkannya. Sementara itu kecerdasan emosional dapat dilatih,

dipelajari dan dikembangkan pada masa kanak-kanak, sehingga masih ada

peluang untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkannya untuk

memberikan sumbangan bagi sukses hidup seseorang.84

Menurut Colquitt, LePine, dan Wasson dalam Wibowo melihat

masalah emosional sebagai tipe kemampuan atau ability yang

mempengaruhi tingkatan di mana orang cenderung efektif dalam situasi

83 Catherine Muchechetere, et.al., “Effect of Emotional Intelligence on Empowerment of Business Leaders in Zimbabwe” dalam International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 3 Issue 1, January 2014, hal. 302. 84 Daniel Goleman, op.cit., hal. 44.

Page 117: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

52

sosial, tanpa memandang tingkat kemampuan kognitif mereka.

Kemampuan manusia yang mempengaruhi fungsi sosial dinamakan

emotional intelegence.85

Mahmud al-Zaky dalam Ramayulis mengemukakan banwa

kecerdasan emosional pada dasarnya memiliki hubungan yang erat

dengan kecerdasan ulu>hiyyah (ketuhanan). Jika seseorang tingkat

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi dalam

hidupnya, maka orang tersebut telah memiliki kecerdasan emosional yang

tinggi pula.86 Pemimpin yang matang secara emosional memiliki kesadaran

yang lebih tepat mengenai kekuatan dan kelemahan, dan berorientasi ke

arah perbaikan diri, bukan menolak adanya kelemahan dan memfantasikan

keberhasilan. Adapun pemimpin yang mencintai dirinya sendiri (narcissism)

memiliki sejumlah kekurangan karakteristik. Yakni mengelilingi dirinya

dengan para bawahan yang setia dan tidak kritis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan

emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya

dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk menempatkan emosinya pada

posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh energi positif pada jiwa

seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka diperoleh indikator-

indikator sebagai berikut: (1) kesadaran emosi; (2) pengendalian diri; (3)

dapat dipercaya; (4) dorongan prestasi; (5) orientasi pelayanan; (6)

pengikat jaringan.

4. Pengambilan Keputusan

Fungsi utama dari pemimpin adalah menentukan visi, misi, startegi

dan tujuan sistem sosial dan membuat keputusan dalam upaya

merealisasikan keempat hal tersebut. Oleh sebab itu pembuatan keputusan

merupakan fungsi penting dalam kepemimpinan.

85 Wibowo, Perilaku dalam Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 101. 86 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hal. 90.

Page 118: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

53

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang dimulai dari

latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai kepeda terbentuknya

kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya rekomendasi itulah yang akan

dijadikan sebagai pedoman dan dasar untuk pengambilan keputusan.87

Oleh karena itu itu unsur ketelitian dan kehati-hatian adalah aspek yang

sangat penting dalam mengkaji masalah. Karena apabila rekomendasi

yang dihasilkan terdapat kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, maka

keputusan yang telah ditetapkan kemungkinan akan merugikan berbagai

macam pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Keputusan adalah penilaian atau pemilihan dua hal atau lebih yang

timbul dalam situasi tertentu. Sebagaimana kemukakan oleh Mc. Farland

dalam Soewarno Handayaningrat yang dikutip oleh Evi Syaefini Shaleha,88

bahwa: “A decision is an act of choice wherein an executive from a

conclution about what must or must not be done in a given situation”.

Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah pemilihan dan

penentuan suatu alternatif tindakan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi. Generalisasi masalah dan pengambilan keputusannya dapat

dilakukan dengan pendekatan sistem. Jika pengambilan keputusan dapat

dipandang sebagai suatu sistem maka komponen pengambilan keputusan

dari suatu masalah meliputi input, process dan output.89 Artinya adalah

bilamana keputusan itu dianggap sebagai hasil akhir, sedangkan

pengambilan keputusan dianggap sebagai rangkaian proses, kemudian

masalah itu yang menjadi objek sasaran kajian untuk dipecahkan. Pada

hakikatnya pengambilan keputusan atas suatu masalah itu merupakan

gerak suatu sistem. Jadi, problema atau masalah itu merupakan input,

pengambilan keputusan merupakan proses, dan keputusan sendiri itu

adalah output.

87 Irham Fahmi, op.cit., hal. 2. 88 Evi Syaefini Shaleha, “Pengambilan Keputusan Partisipatif dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah” dalam Disertasi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hal. 88-90. 89 Muhammad Muslich, Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1.

Page 119: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

54

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan

alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada

untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan.90 Ada

beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Teknik yang paling sering

pilih dalam pengambilan keputusan adalah analisis manajerial, teori

psikologis, instuisi/bisikan hati, pengalaman, mengikuti pemimpin,

percobaan, analisis dan metode kuantitatif.

Menurut Stephen P. Robbins, Mary Coulter dalam bukunya

Management menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dapat

digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 2.7 Proses Pengambilan Keputusan91

Proses pengambilan keputusan mereka dipengaruhi oleh empat

faktor: pendekatan mengambilan keputusan, jenis masalah, kondisi

pengambilan keputusan, dan gaya dalam pengambilan keputusan. Selain

itu, pengambilan keputusan apabila terjadi kesalahan dan bias, merupakan

dampak kecil dari proses. Setiap faktor berperan dalam menentukan

bagaimana manajer membuat keputusan.

90 Gr. Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 17. 91 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management (New Jersey: Prentice Hall, 2012), hal. 192.

Page 120: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

55

Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu

pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang

paling cepat.92 Donald C. Mosley, Paul H. Pietri dan Leon C. Megginson

dalam Wirawan memberikan definisi pembuatan keputusan adalah seleksi

sadar dan tindakan alternatif-alternatif yang ada untuk memproduksi hasil

yang diharapkan. Sedangkan Wirawan berpendapat bahawa pembuatan

keputusan adalah proses menganalisis problem, mengidentifikasi alternatif-

alternatif, memilih satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan problem,

melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan.93

Sedangkan menurut Ary Ginanjar Agustian, untuk memutuskan

sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain, maka perlu

memperhatikan suara hati yang senantiasa memberi informasi dan menjadi

pengendali langkah serta penentu prioritas dalam kehidupan. Adapun

langkah-langkah menentukan prioritas sebagai berikut:

Gambar 2.8 Langkah Menentukan Prioritas94

92 Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hal. 120. 93 Wirawan, Op. Cit., hal. 651. 94 Ary Ginanjar Agustian, op.cit., hal. 92.

Prinsip Suara Hati Kepentingan

Berfikir

Melingkar

Prioritas

Page 121: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

56

Dalam konsep Islam, langkah-langkah untuk mengambil keputusan

atau menetapkan suatu putusan harus dilaksanakan dengan musyawarah.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

� ٱو �W ٱ �H])ا L�Z0A)ا")ة ٱ(7[�! وأ � ) !�_Hرز � ]7@! ')رى 1bL�! و].�

وأ

de1�5f)ن Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada

mereka”. (Q.S. Asy-Syura (42):38)95

Ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang

yang mengikuti perintah-Nya dan mematuhi rasul-Nya, tidak akan

menunaikan suatu urusan atau pekerjaan kalau terlebih dahulu tidak

dimusyawahkan. Tujuannya adalah agar mereka saling mendukung

dengan pendapat mereka, seperti urusan peperangan dan sebagainya. Hal

ini dilakukan mulai dari kerabat dan orang-orang terdekat setelahnya.96

Menurut Fred Luthans, “decision making is almost universally

defined as choosing between alternatives. It is closely related to all the

traditional management functions. For example, when a manager plans,

organizes, and controls, he or she is making decisions”.97

Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai

memilih di antara alternatif. Pengambilan keputusan terkait erat dengan

semua fungsi manajemen tradisional. Sebagai contoh, ketika seorang

manajer membuat suatu rencana, mengatur, dan mengontrol, ini

merupakan suatu kegiatan membuat keputusan. Para ahli teori klasik,

bagaimanapun, umumnya tidak menggunakan pengambilan keputusan

dengan cara ini. Teori manajemen perintis Fayol dan Urwick khawatir

95 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 289. 96 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 259. 97 Luthans Fred, Organizational behavior: An Evidence-Based Approach (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011), hal. 259.

Page 122: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

57

dengan proses pengambilan keputusan yang hanya sebatas pengaruh dari

pemberian wewenang dan delegasi, Sedangkan ayah dari manajemen

ilmiah, Frederick W. Taylor menyinggung metode ilmiah hanya sebagai

pendekatan yang ideal dalam membuat Keputusan.

Pengambilan keputusan Sebagaimana terdapat dalam bagan berikut

ini:

Gambar 2.9 The Basis of Delegation98

Bagan di atas menunjukkan bahwa, seorang pemimpin memiliki

otoritas untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal. Akan tetapi

pengambilan keputusan tersebut memiliki konsekwensi dalam tindakannya

yaitu untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya. Pengambilan

keputusan merupakan tanggung jawab bersama oleh semua manajer,

terlepas dari area fungsional atau tingkat manajemen. Setiap hari, mereka

diwajibkan untuk membuat keputusan Itu membentuk masa depan

organisasi mereka serta masa depan mereka sendiri. Beberapa keputusan

kecil memiliki dampak yang kuat pada keberhasilan organisasi, sementara

98 J. Mullin, Op.Cit., hal. 850.

Manager’s Superior

The Manager

Subordinates

Autority and

responsibility

Action and

decisions

Accountability (Ultimate responsibility) - Seeing that the job gets done. Standard of result achieved by subordinates

- An obligation to perform. Doing the job

Right to take actions or make decisions

Possible reprimand for unsatisfactory performance

Page 123: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

58

yang lain kurang penting. Namun, semua keputusan memiliki beberapa

efek (positif atau negatif, besar atau kecil) pada organisasi. Kualitas

keputusan adalah tolok ukur efektivitas manajerial. Singkatnya,

mengingatkan bahwa pengambilan keputusan adalah keterampilan yang

diperoleh melalui pengalaman trial and error.

Teori di atas didukung oleh penelitian Jan Savage dan Lucy Moore

dalam bukunya Interpretating Accountability, dijelaskan bahwa penelitian ini

didorong oleh kekhawatiran perawat, mungkin diasumsikan secara hukum

atau tanggung jawab professional keputusan mereka belum sepenuhnya

diakui. Akhirnya, penelitian ini mengangkat isu tentang akuntabilitas dokter

menggunakan perawat membantu protokol pengambilan keputusan.99

Pendapat selaras juga dilakukan oleh Ratnawati Susanto

mengemukakan bahwa adanya hubungan positif keputusan rasional

dengan akuntabilitas. Rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas

kepala sekolah adalah pengembangan kemampuan pengambilan

keputusan yang rasional melalui mandat kewenangan dan prinsip-prinsip

otonomi, dan penerapan prinsip akuntabilitas kepala sekolah sebagai

manajemen pendidikan.100

Definisi yang sederhana dikemukakan juga oleh T. Hani Handoko,

bahwa pengambilan keputusan (decision making) adalah kegiatan yang

menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai

penyelesaian suatu masalah tertentu.101

Jika diperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran seorang

pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh para pakar dari dunia Barat,

maka hanya ditemukan aspek kepemimpinan itu sebuah konsep interaksi,

relasi, proses otoritas maupun kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan

mengkoordinasi secara horizontal semata.

99 Savage, Jan., dan Moore, Lucy., Interpreting accountability: An ethnographic study of practice nurses, accountability and multidisciplinary team decisionmaking in the context of clinical governance, (London: Royal College of Nursing, 2004), hal. 61. 100 Ratnawati Susanto, Loc.Cit. 101 T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal. 129.

Page 124: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

59

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi.

Artinya adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai

bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai

latar belakang yang ada. Ada tiga kondisi dalam pengambilan keputusan

yaitu:

1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu proses

pengambilan keputusan yang dilakukan berlangsung tanpa ada

banyak alternatif, keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus

yang dituju.

2. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu proses

pengambilan keputusan yang belum diketahui nilai probabilitas atau

hasil yang mungkin dicapai, dikarenakan minimnya informasi yang

diperoleh baik dari hasil penelitian atau rekomendasi secara lisan dari

orang yang bisa dipercaya.102

3. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, yaitu pengambilan

keputusan yang telah diawali oleh suatu keadaan yang saling

bertentangan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada kondisi ini

pengambilan keputusan akan menimbulkan dampak yang mungkin

saja bisa merugikan salah satu pihak. Menurut Kamaluddin dalam

Irham Fahmi disebutkan ada dua cara untuk menghadapi kondisi

beresiko tersebut, yaitu: Expected Monetary Value dan Expexted

Opportunity Loss. Untuk menghadapi kondisi tersebut biasanya

dilakukan pendekatan teori permainan (game theory), yaitu dalam

bentuk tawar-menawar (istilah dalam dunia bisnis) sampai kedua

belah pihak saling menerima setiap keputusan yang diambil.103

Konsep Islam menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan

sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan

mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal

102 Irham Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 57-60. 103 Irham Fahmi, Teori dan Teknik..., Op.Cit., hal. 285.

Page 125: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

60

maupun vertikal. Kemudian dalam teori-teori manajemen, fungsi pemimpin

sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and decision

maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan motivasi

(leading and motivation), dan pengawasan (controling).104

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan

keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa

alternatif secara sadar dan sistematis digunakan sebagai sarana

pemecahan suatu masalah. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka

diperoleh indikator-indikator sebagai berikut: (1) memilih alternatif terbaik,

(2) menggali informasi berasal dari orang yang dipercaya, (3)

menyelesaikan masalah secara sadar dan sistematis.

B. Kerangka Berfikir

1. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Gaya kepemimpinan adalah pola atau bentuk perilaku pemimpin

dalam memimpin atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, agar tujuan tersebut dapat menjadi tujuan bersama.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kepala madrasah sebagai kondisi dimana kepala madrasah

dalam melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan internal.

Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal. Secara

eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk mempertanggungjawabkan

pengaturan sumberdaya atau otoritas. Sebaliknya bagian dalam

akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti arahan professional,

etika, pragramatis untuk pelaksanaan tanggungjawab bagi kepala

madrasah dalam tugas sehari-harinya.

104 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafly Amar, Op. Cit., hal. 65.

Page 126: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

61

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan

dengan akuntabilitas kepala madrasah atau dengan kata lain semakin baik

gaya kepemimpinan kepala madrasah maka akan semakin baik juga

akuntabilitasnya.

2. Hubungan antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan dirinya dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk

menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh

energi positif pada jiwa seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional

dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain semakin baik

pengendalian emosi seseorang maka akuntabilitas kepemimpinannya akan

semakin baik pula.

3. Hubungan antara Pengambilan Keputusan (X3) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Akuntabilitas kepala madrasah sebagai kondisi dimana kepala

madrasah dalam melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan

internal. Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal.

Secara eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk

mempertanggungjawabkan pengaturan sumberdaya atau otoritas.

Sebaliknya bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti

arahan professional, etika, pragramatis untuk pelaksanaan tanggungjawab

bagi kepala madrasah dalam tugas sehari-harinya.

Page 127: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

62

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif

terbaik dari beberapa alternatif secara sadar dan sistematis digunakan

sebagai sarana pemecahan suatu masalah. Pengambilan keputusan

memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Kepala madrasah dalam situasi

apapun diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dengan cara yang

bijak. Kemampuan kepala madrasah dalam mengambil keputusan akan

berefek pada akuntabilitas terhadap keputusan yang telah ditetapkan

Di sisi lain kepala madrasah dikatakan memiliki akuntabilitas yang

tinggi, apabila dalam kepemimpinannya mampu memutuskan

permasalahan dengan bijak. Sehingga tidak ada satu pihakpun yang

merasa dirugikan atau terdzalimi.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain semakin bijak

dalam memutuskan sesuatu masalah maka akuntabilitas kepala madrasah

akan semakin tinggi.

4. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan (X1), Kecerdasan

Emosional (X2), Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah (Y)

Gaya kepemimpinan adalah pola atau bentuk perilaku pemimpin

dalam memimpin atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, agar tujuan tersebut dapat menjadi tujuan bersama.

Gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak adalah gaya

kepemimpinan yang mempu mengayomi bawahanya dan juga dapat

bekerjasama yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Gaya

kepemimpinan tersebut lebih tepat disebut sebagai gaya kepemimpinan

demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah adalah gaya

kepemimpinan kepala madrasah yang memilki pola dan karakter yang

dijadikan sebagai pendekatan dalam mempengaruhi orang yang menjadi

bawahan atau yang dipimpinnya. Dimana kepala madrasah memiliki

kemampuan dan kecakapan yang terdapat dalam kecerdasan emosional.

Page 128: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

63

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan dirinya dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk

menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh

energi positif pada jiwa seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

Kepala madrasah yang memiliki kecerdasan emosional adalah kepala

madrasah yang mampu untuk mengendalikan emosinya dalam situasi

apapun. Ketika kecerdasan emosionalnya dapat dimenej dengan baik,

maka akuntabilitas kepala madrasah dapat diterima oleh pemberi

tanggungjawab dan juga pihak yang dipimpinnya. Kepala madrasah yang

memiliki kecerdasan emosional mampu menanggapi semua kendala yang

terjadi. Sehingga lebih arif dalam pengambilan keputusan, memahami

kehidupan dan situasi yang berlangsung.

Pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang ada

hubungannya dengan akuntabilitas kepala madrasah. Segala keputusan

yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kepala

madrasah dalam membuat/ mengambil keputusan tentu harus

mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pengambilan keputusan

dalam organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, keputusan yang

dihasilkan akan memiliki implikasi pro dan kontra baik antara pemimpin

dengan yang dipimpin, maupun antara sesama yang dipimpin. Oleh karena

itu agar keputusan yang diambil dapat diterima, maka komunikasi antara

pemimpin dangan yang dipimpin juga harus berjalan harmonis.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dapat diduga

terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, baik secara sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama dengan akuntabilitas kepala Madrasah

Aliyah Negeri. Semakin baik gaya kepemimpinan, semakin tinggi

kecerdasan emosional, dan semakin logis dalam pengambilan keputusan,

maka diduga akan semakin baik akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah

Negeri.

Page 129: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

64

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas,

dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan

dengan akuntabilitas kepala madrasah atau dengan kata lain semakin

baik gaya kepemimpinan kepala madrasah maka akan semakin baik

juga akuntabilitasnya.

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional

dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain semakin baik

pengendalian emosi seseorang maka akuntabilitas terhadap

kepemimpinannya akan semakin baik pula.

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengambilan

keputusan dengan akuntabilitas kepala madrasah. Dengan kata lain

semakin bijak dalam memutuskan sesuatu masalah maka akuntabilitas

kepala madrasah akan semakin tinggi.

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, baik secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama dengan akuntabilitas kepala

madrasah. Dengan kata lain, semakin baik gaya kepemimpinan,

semakin tinggi kecerdasan emosional, dan semakin logis dalam

pengambilan keputusan, maka diduga akan semakin baik akuntabilitas

kepala marasah.

D. Penelitian yang Relevan

Setelah dilakukan peninjauan terhadap hasil karya atau penelitian

yang telah didakukan terlebih dahulu yang berkaitan dengan masalah

manajemen madrasah, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Abd. Kadim Masaong 2012, yang berjudul

“Hubungan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional,

Kecerdasan Spiritual, Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim

Page 130: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

65

Sekolah dengan Kinerja Sekolah pada Pendidikan Menengah Di Kota

Gorontalo”.

Hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual

berada dalam kategori tinggi, (2) gaya kepemimpinan kepala sekolah dan

iklim sekolah dengan kinerja sekolah berada dalam kategori baik; (3)

terdapat hubungan secara bersama-sama yang signifikan antara

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gaya

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah dengan kinerja sekolah

pada pendidikan menengah di Kota Gorontalo.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu

varibel gaya kepemimpinan dan kecerdasan emosional sebagai varibel

bebas. Perbedaanya yaitu penelitian ini ada 6 variabel dan penelitian

penulis ada 4 varibel. Selain itu penelitian ini juga menjadikan kinerja

sekolah sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian penulis yang

menjadi variabel terikatnya adalah akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah

Negeri.

2. Disertasi yang ditulis oleh Nirmalawati 2009, yang berjudul “Hubungan

antara Kapabilitas Kepemimpinan, Kompetensi Dosen, Komitmen

Dosen, dan Akuntabilitas Lembaga dengan Kinerja Lembaga dalam

Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri di Jawa

Timur”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, bersifat

deskriptif-korelasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) gambaran

kapabilitas kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, dan

akuntabilitas lembaga, dan kinerja lembaga dalam pelaksanaan

penjaminan mutu pada universitas negeri di Jawa Timur yang dipersepsi

oleh responden memiliki kategori rata-rata baik, (2) makin tinggi kapabilitas

kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam

pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (3) makin

kuat akuntabilitas lembaga diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam

Page 131: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

66

pelaksanaan penjaminan mutu, (4) makin kuat komitmen dosen diikuti

makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di

universitas negeri Jawa Timur, (5) makin tinggi kompetensi dosen tidak

diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan

mutu di universitas negeri Jawa Timur, (6) makin kuat kapabilitas

kepemimpinan diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (7) makin kuat

komitmen dosen diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah

sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif-korelasional. Sedangkan

perbedaannya adalah pada penelitian ini, variabel akuntabilitas lembaga

masuk dalam variabel bebas. Adapun dalam penelitian yang penulis

lakukan, variabel akuntabilitas termasuk ke dalam variabel terikat.

3. Disertasi yang ditulis oleh I Putu Suarnaya, 2012. yang berjudul

“Hubungan Kepemimpinan Partisipatif, Transparansi Pengelolaan,

Akuntabilitas Kinerja, dan Partisipasi Masyarakat dengan Keefektifan

Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten

Buleleng”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kondisi kepemimpinan

partisipatif berada dalam kategori baik; transparansi pengelolaan berada

pada kategori sangat baik; akuntabilitas kinerja berada pada kategori baik;

partisipasi masyarakat berada pada kategori baik; keefektifan sekolah

berada pada kategori sangat baik; (2) ada hubungan langsung yang

signifikan antara kepemimpinan partisipatif dengan transparansi

pengelolaan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten

Buleleng; (3) ada hubungan langsung yang signifikan antara kepemimpinan

partisipatif dengan partisipasi masyarakat pada Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kabupaten Buleleng; (4) ada hubungan langsung yang

signifikan antara kepemimpinan partisipatif dengan akuntabilitas kinerja

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Buleleng; (5) ada

hubungan langsung yang signifikan antara kepemimpinan partisipatif

dengan keefektifan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di

Page 132: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

67

Kabupaten Buleleng; (6) ada hubungan langsung yang signifikan antara

transparansi pengelolaan dengan akuntabilitas kinerja pada Sekolah

Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Buleleng; (7) ada hubungan

langsung yang signifikan antara transparansi pengelolaan dengan

keefektifan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten

Buleleng; (8) ada hubungan langsung yang signifikan antara partisipasi

masyarakat dengan transparansi pengelolaan pada Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kabupaten Buleleng.

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang hubungan yang

di dalamnya terdapat variabel kepemimpinan, tetapi seyogyanya penelitian

ini jelas terdapat perbedaan, karena variabel akuntabilitas sebagai variabel

terikat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis laksanakan variabel

tersebut termasuk pada variabel bebas.

4. Disertasi yang dituis oleh Joseph Yosi Amram yang berjudul ”The

Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to Effective

Business Leadership”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa emosional dan spiritual

kecerdasan berkontribusi terhadap efektifitas kepemimpinan bisnis. EI dan

SI menjelaskan suatu porsi tambahan dan bermakna dari varians dalam

kinerja kepemimpinan, dan mereka kontribusi lebih berarti daripada

memiliki informasi tentang berbagai demografis, lingkungan perusahaan,

dan variabel kepribadian pemimpin. Dilaporkan sendiri SI menjelaskan

efektivitas kepemimpinan seperti dilansir pengamat staf. Seperti-metode

lintas validitas, bahkan setelah mengendalikan konstruksi mapan seperti

kepribadian dan EI, sangat mendukung kontribusi SI untuk membuat

pemimpin yang efektif. Demikian pula, out-of-sampel langkah-langkah

pengamat EI dan SI juga meramalkan efektivitas kepemimpinan. Sekali lagi,

seperti -Metode cross validitas prediktif menunjukkan ketahanan dan utilitas

dari SI dan EI konstruksi untuk kontribusi mereka untuk memahami

efektivitas kepemimpinan. Selain itu, semata-mata mengandalkan langkah-

langkah laporan diri dari EI dan SI mungkin tidak handal dalam menjelaskan

Page 133: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

68

efektivitas kepemimpinan sebagai kombinasi dari laporan diri dan / atau

peringkat pengamat konstruksi tersebut.

5. Disertasi yang ditulis oleh Yesi Elfisa dengan judul “Pengaruh

Pengetahuan Tentang Supervisi, Konsep Diri dan Gaya kepemimpinan

Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri

Provinsi Jambi, tahun 2016.

Hasil penelitian ini diantaranya: 1) terdapat pengaruhyang signifikan

antara pengetahuan tentang supervisi terhadap akuntabilitas kepala

Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar 17, 967; 2) terdapat pengaruh

konsep diri terhadap akuntabilitas kepala Sekolah Menengah Pertama

Negeri sebesar 17,012; dan 3) terdapat pengaruh gaya kepemimpinan

terhadap akuntabilitas kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar

19,220 dan seterusnya.

Persamaannya adalah variabel akuntabilitas sama-sama menjadi

variabel bebas, sedangkan perbedaannya adalah variabel terikat tidak

sama dengan variabel yang penulis teliti.

6. Disertasi yang ditulis oleh M. Rudi Siahaan, yang berjudul “Studi

Korelasional antara Perumusan Kebijakan Publik, Profesionalisme

Manajer dan Transparansi Kerja dengan Akuntabilitas Kerja Manajer

Menengah di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta”, tahun 2005.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

antara variabel pengetahuan tentang perumusan kebijakan publik dengan

akuntabilitas kerja manajer sebesar 16,1%, hubungan positif antara

variabel profesionalisme manajer dengan akuntabilitas kerja manajer

sebesar 30%, terdapat hubungan positif antara variabel transparansi kerja

dengan akuntabilitas kerja manajer sebesar 11,4% dan seterusnya.

Persamaannya adalah variabel akuntabilitas sama-sama menjadi

variabel bebas, sedangkan perbedaannya adalah variabel terikat tidak

sama dengan variabel yang penulis teliti.

Page 134: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

69

7. Jurnal yang ditulis oleh Catherine Muchechetere, Lakshmanan

Ganesh, dan Silas Karambwe dengan judul “Effect of Emotional

Intelligence on Empowerment of Business Leaders in Zimbabwe”

Tulisan ini membahas tentang pengaruh kecerdasan emosional

terhadap pemberdayaan para manajer di Zimbabwe. Temuan menunjukkan

adanya hubungan yang signifikan dengan sebagian besar komponen

kecerdasan emosional, sementara hubungan yang tidak signifikan

ditemukan pada yang lain. Temuan juga menunjukkan bahwa tidak ada

banyak perbedaan antara manajer laki-laki dan perempuan pada aspek

kecerdasan emosional dan kompetensi kecerdasan sosial. Ditinjau

berdasarkan usia, hasil menunjukkan bahwa peningkatan kecerdasan

emosional diperoleh pada usia lebih tua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

Kecerdasan emosional dapat memberdayakan para manajer untuk

menerapkan keterampilan sosial yang positif dalam mempengaruhi orang

lain, menciptakan hubungan yang kuat dan dapat memotivasi orang lain

secara efektif dengan mengendalikan emosi mereka dan memahami

kelemahan mereka.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yakni memiliki variabel terikat yang sama yaitu kecerdasan

emosional. Tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu dalam

penelitian ini hanya membahas dua variabel sedangkan dalam penelitian

yang penulis lakukan menggunakan empet variabel.

8. Jurnal yang ditulis oleh Kong-Hee Kim dengan judul “Emotion and

Strategic Decision-Making Behavior: Developing a Theoretical Model”

Peneliitian ini menjelaskan tentang emosi telah menjadi kotak hitam

dalam pengambilan keputusan strategis. Ada tidak adanya kerangka teoritis

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, "bagaimana emosi

mempengaruhi fungsi kognitif dari pembuat keputusan strategis". Kertas

saat menjawab pertanyaan ini pusat melalui pengembangan model teoritis

mengenai: mekanisme respon yang afektif timbul (melalui asimilasi kognitif

lingkungan informasi strategis), serta spesifikasi dari dinamika antara

Page 135: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

70

pengalaman afektif dan fungsi kognitif strategis yang penting (kognitif

penyederhanaan, kompleksitas kognitif, dan kelengkapan keputusan).

Model dan proposisi yang dikembangkan dalam makalah ini berkontribusi

pada pemahaman yang lebih lengkap tentang perilaku pengambilan

keputusan strategis kognitif-afektif, mendorong teoritis / kemajuan empiris

masa depan di daerah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yakni memiliki variabel yang sama dalam pembahasannya yaitu

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan. Tetapi penelitian ini

juga memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini hanya membahas dua

tema sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan

empat variabel.

Page 136: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan

penelitian survei dengan teknik korelasional. Adapun ciri-ciri/karakteristik

menurut Isaac dan Michael sebagaimana dikutip Sukardi105 adalah sebagai

berikut:

1. Rencana penelitian dibuat secara sistematis, sehingga pelaksanaannya

efesien.

2. Data penelitian dikumpulkan dari suatu sampel yang berasal dari

populasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan bermacam-macam

metode, bergantung pada kesimpulan yang ingin diperoleh dari data

yang dikumpulkan.

4. Data dapat diekspresikan secara kuantitatif.

Penelitian ini membahas empat variabel, yang terdiri dari tiga

variabel bebas/independen: gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan

emosional (X2), pengambilan keputusan (X3) dan satu variabel

terikat/dependen yaitu: akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y).

Konstelasi penelitian hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Konstelasi Penelitian

Keterangan: Y : Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri X1 : Gaya Kepemimpinan

105 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), hal. 195.

X1

X2

X3

Y

Page 137: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

71

X2 : Kecerdasan Emosional X3 : Pengambilan Keputusan

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya106. Menurut

Sutrisno Hadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang paling

sedikit mempunyai satu sifat yang sama, sedangkan sebagian individu yang

diteliti dinamakan sampel107.

Populasi dalam penelitian ini adalah Madrasah Aliayah Negeri (MAN)

di provinsi Jambi, pada tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan data yang

diperoleh dari pangkalan data, menjelaskan bahwa MAN di provinsi Jambi

berjumlah 31, yang tersebar dalam 11 wilayah kabupaten dan kota108.

Tabel 3.1 Populasi Penelitian109

No Kabupaten/ Kota Nama Madrasah

1 Kerinci MAN 1 Sungai Penuh

MAN 2 Sungai Penuh

MAN 3 Sungai Penuh

MAN Sebukar

MAN Kemantan

2 Muaro Jambi MAN Cendikia Jambi

MAN 3 Muaro Jambi

MAN 4 Muaro Jambi

MAN Sungai Gelam

3 Tebo MAN Pulau Temiang

MAN 2 Tebo

4 Bungo MAN Muara Bungo

MAN Labor Muara Bungo

MAN 3 Bungo

106 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 80. 107 Sutrisna Hadi, Metodologi Research, Jilid II (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2001), hal. 182. 108 Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Bidang pendidikan Madrasah, Laporan Data Madrasah (Jambi: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2013), hal. 25-31. 109 Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2016.

Page 138: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

72

5 Tanjung Jabung Barat MAN 1 Kuala Tungkal

MAN 2 Kuala Tungkal

6 Sarolangun MAN Sarolangun

MAN 2 Sarolangun

7 Kota Jambi MAN Olak Kemang

MAN Model Jambi

MAN 3 Jambi

8 Kota Sungai Penuh MAN 1 Sungai Penuh

MAN 2 Sungai Penuh

9 Batang Hari MAN Muara Bulian

MAN 3 Batang Hari

MAN Muara Tembesi

MAN 4 Batang Hari

MAN Pemayung

10 Merangin MAN Bangko

MAN Tabir

MAN Pamenang

11 Tanjung Jabung Timur MAM 2 Tanjung Jabung Timur Rantau Rasau

MAN Bandar Jaya

Total 31

Adapun populasi yang dijadikan target dalam penelitian ini adalah

MAN Model Jambi, MAN 1 Bungo dan MAN 1 Sarolangun. Hal ini dipilih

berdasarkan sebaran wilayah yang telah ditetapkan peneliti.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. 110 Karena begitu luasnya populasi dalam penelitian ini,

sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

populasi, maka dalam hal ini perlu diambil sampel111. Adapun sampel dalam

penelitian ini diambil berdasarkan wilayah. Wilayah penelitian ini meliputi

wilayah Selatan, wilayah Barat dan wilayah Tengah.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan

teknik proporsional random sampling. Teknik ini dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek representasi dari

kesamaan karakteristik populasi. Dengan teknik proporsional random

110 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 120. 111 Ibid, hal. 81.

Page 139: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

73

sampling maka ditetapkan yang menjadi sampel penelitian ini adalah

Kepala MAN Sarolangun, MAN Muara Bungo, dan MAN Model Jambi.

Karena penelitian ini membahas tentang akuntabilitas kepala

madrasah, maka untuk menilai kinerja kepala madrasah diperlukan unit

sampel yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun unit sampel yang

dipilih peneliti sebanyak 154 guru yang digunakan sebagai responden.

Penyebaran jumlah unit sampel terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Unit

NO Nama Madrasah Jumlah

1 MAN SAROLANGUN 34 2 MAN MUARA BUNGO 43 3 MAN MODEL JAMBI 77

TOTAL 154

Dari unit sampel yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan

sebagai sampel penelitian, tetapi ada yang digunakan sebagai sampel uji

coba validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sampel uji coba

instrumen penelitian melibatkan 30 orang guru sebagai responden, dan

selebihnya ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu 124 orang guru

sebagai responden.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup empat variabel,

yaitu: akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi (Y),

gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan emosional (X2) dan pengambilan

keputusan (X3). Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dijadikan

sumber, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

dengan angket.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap112.

112 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 25.

Page 140: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

74

Alasan peneliti penggunakan metode angket sebagaimana yang

diungkapkan Muhammad Ali adalah113: 1) Angket dapat digunakan untuk

mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang menjadi sampel.

2) Dalam menjawab pertanyaan melalui angket responden dapat lebih

leluasa. 3) Setiap jawaban dapat dipikirkan masak-masak terlebih dahulu.

4) Data yang terkumpul dapat lebih mudah dianalisis.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur

skala Likert. Alasan peneliti menggunakan skala Likert karena alat ukurnya

bersifat inventori tes. Inventori biasanya digunakan untuk mengukur sikap

seseorang dengan alternatif jawaban memiliki bobot skor 1-5.114

Untuk membuat instrumen variabel dalam penelitian ini digunakan

pilihan: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan

TIdak Pernah (TP). Selanjutnya untuk mengungkap gaya kepemimpinan

digunakan pilihan: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).115

Pemberian skor untuk pernyataan positif dan negatif sebagaimana

tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pemberian Skor Jawaban Responden

Arah Pernyataan SL/SS SE/S KD/N JR/TS TP/STS

Positif 5 4 3 2 1

Negatif 1 2 3 4 5

Agar pengumpulan data dalam penelitian ini berhasil dan maksimal,

maka perlu adanya tahapan-tahapan pengembangan instrumen sebagai

berikut:

1. Instrumen Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

a. Definisi Konseptual

Akuntabilitas kepala madrasah adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan kepala madrasah kepada Kementerian Agama atau pihak yang

memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban.

113 M. Abdurahman dan Muhidin, SA., Analisis Kolerasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 92. 114 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pngantar) (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 45. 115 Riduwan, Op.Cit., hal. 15.

Page 141: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

75

b. Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel akuntabilitas kepala madrasah dibuat

definisi operasional berdasarkan teori akuntabilitas kepala madrasah

meliputi:

1) Dimensi hukum dan kejujuran, dengan indikator: patuh terhadap

hukum, dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2) Dimensi proses, dengan indikator: Melayani dengan cepat, melayani

dengan responsif, tidak me mark up anggaran, dan patuh terhadap

prosedur.

3) Dimensi program, dengan indikator: mempertimbangkan tujuan yang

telah ditetapkan, alternatif program yang memberikan hasil yang

optimal, dan mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

4) Dimensi kebijakan, dengan indikator: mempertanggungjawabkan

kebijakan yang telah diambil, membuat laporan tertulis kepada dinas

setempat, dan membuat laporan tertulis kepada stake holders.

c. Kisi-kisi Instrumen Akuntabilitas Kepala Madrasah

Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dapat dibuat kisi-

kisi instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah

Dimensi Indikator

Instrumen Uji Coba Instrumen Setelah Uji

Coba

Nomor Butir Jumlah

Butir Nomor Butir

Jumlah Butir

1. Hukum dan kejujuran

a. Patuh terhadap hukum/undang-undang yang berlaku.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

10

2. Proses b. Melayani dengan cepat

13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24

12 11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20, 21

11

3. Program c. mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan

d. alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.

25,26

27,28,29,30, 31,32

2 6

22,23

24,25,26,27,28,29

2 6

4. Kebijakan e. Mempertanggungja-wabkan kebijakan yang telah diambil

33,34,35,36,37,38,39,40

8 30,31,32, 33 4

TOTAL 40 33

Page 142: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

76

d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Akuntabilitas Kepala

Madrasah

1) Uji Validitas Instrumen

Menurut Bhuono A. Nugroho uji validitas dilakukan untuk mengetahui

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan

suatu variabel. Menurut Suharsimi Arikunto terdapat dua macam validitas

instrumen yaitu validitas logis (logical validity) dan validitas empirik

(empirical validity). Validitas logis merupakan validitas instrumen yang

didapatkan apabila instrumen tersebut dirancang dengan baik dan

mengikuti teori dan ketentuan yang ada, sehingga instrumen yang disusun

sudah tidak perlu diuji validitas empiriknya116.

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil

pengalaman/uji coba. Apabila penyusunan instrumen tidak berdasarkan

teori/ketentuan yang ada, maka uji validitas empirik perlu dilakukan. Uji

validitas empirik melibatkan penyebaran instrumen kepada responden yang

bukan responden sesungguhnya, dan kemudian setelah terkumpul, peneliti

menentukan validitasnya. Untuk melakukan analisis validitas instrument

dalam penelitian ini menggunakan metode product moment dari Karl

Pearson. Metode ini digunakan bila sampel normal >30117.

Menurut Ali sebagaimana dikutip oleh Tukiran118 , menjelaskan bahwa

hasil perhitungan berupa koefisien korelasi dapat menggambarkan derajat

validitas suatu alat tes, apabila nilainya berkisar antara 0,00 s.d+1,00.

Untuk menafsirkan tinggi rendahnya validitas dan koefisien korelasi

digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pedoman Penafsiran Tinggi Rendahnya Validitas Instrumen dan Koefisien Korelasi

No

Besarnya angka indeks korelasi

(r) product moment (xy)

Interpretasi

1 0,00-0,20 Hampir tidak ada korelasi (alat tes tidak valid)

2 0,21-0,40 Korelasi rendah (validitas rendah)

3 0,41-0,60 Korelasi sedang (validitas sedang)

4 0,61-0,80 Korelasi tinggi (validitas tinggi)

116 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hal. 169. 117 Deni Darmawan, Op.Cit., hal. 180. 118 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Op.Cit., hal. 135.

Page 143: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

77

5 0,81-1,00 Korelasi sangat tinggi (validitas sangat tinggi)

Uji validitas instrumen adalah suatu cara uji coba yang menunjukkan

tingkat kesahihan suatu instrumen. Uji validitas ini menggunakan rumus

korelasi Product Moment. Yang dimaksud dengan korelasi product moment

adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel yang

dikembangkan oleh Karl Pearson.119 Dengan ketentuan: jika rhitung > rtabel,

maka skor butir pertanyaan/ pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya

jika rhitung < rtabel, maka skor butir pertanyaan/ pernyataan kuesioner tidak

valid.

Instrumen-instrumen tersebut akan diujicobakan pada 30

responden. Uji coba secara empiris dimaksudkan untuk menentukan

validitas butir sebagai dasar pemilihan butir-butir instrumen yang

berkualitas yang dapat digunakan dalam pengumpulan data.

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan

membandingkan nilai rhitung nilai untuk degree of freedom = n-k, dalam hal

ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah sisi pengujian dengan alpha (�) 0,05

didapat rtabel sebesar 0,361. Jika nilai rhitung > rtabel maka butir tersebut

dinyatakan valid, namun jikan rhitung < rtabel butir dinyatakan tidak valid atau

gugur.120

Uji validitas untuk variabel akuntabilitas kepala madrasah dengan

menggunakan rumus product momen Pearson sebagai berikut121:

������� = �Σ ���� − �Σ ��. �Σ����{. Σ �� − �Σ ���}. {. Σ��� − �Σ����}

������� = Koefisen korelasi

Σ � = Jumlah skor item Σ�� = Jumlah skor total (seluruh item) n = Jumlah responden

Dasar pengambilan keputusan adalah bila nilai r positif dan rhitung >

rtabel, maka pernyataan dalam angket dinyatakan valid dan dapat dianalisis

119 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pandidikan (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2012), hal. 190. 120 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: CAPS, 2011), hal. 72. 121 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hal. 425.

Page 144: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

78

dengan computer, namun bila nilai r negatif dan rhitung< rtabel, maka

pernyataan tersebut tidak valid dan tidak dapat dianalisis melalui computer.

Apabila validitas yang didapat semakin tinggi, maka tes tersebut akan

semakin mengenai sasaran dan semakin menunjukkan apa yang

seharusnya ditunjukkan. Pengujian validitas ini dilakukan dengan interval

validity, dimana kriteria yang dipakai berasal dari dalam alat tes itu sendiri

dan masing-masing item tiap variabel dikorelasi dengan nilai total yang

diperoleh dari koefisien korelasi product moment.

Apabila koefisien korelasi rendah dan tidak signifikan, maka item yang

bersangkutan gugur. Adapun taraf signifikan yang digunakan adalah 5%.

contoh perhitungan manual untuk butir 1:122

Σ � = X1 + X2 + …. +X30 = 3 + 4 + … + 5 = 128

Σ�� = Y1 + Y2 + …. +Y30 = 124 + 132 + … + 178 = 4734

Σ �� = X12+ X2

2 + …. +X302

= 9 + 16 + … + 25 = 556

��� = Y12 + Y2

2 + …. +Y302

= 15376+ 17424+ … + 31684= 753976

Σ ��� = X1Y1 + X2Y2 + …. + X30Y30 = 372+ 528+ … + 890= 20275

������� = 30�20275� − �128�. �4734��{30.556 − �128��}. {30.753976 − �4734��}

= 608250 − 605952�{16680 − 16384}. {22619280 − 22410756}

= 2298√61723104 = 2298

7856,41

= $, %&' Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh nilai rhitung = 0,293. Jika

dilihat pada tabel r pearson product moment untuk n=30 diketahui rtabel =

0,361,123 maka nilai rhitung < rtabel. Dengan demikian, maka butir pernyataan

1 dinyatakan invalid/tidak valid. Uji validitas tersebut dilakukan pula untuk

menguji butir berikutnya.

Dari hasil uji validitas terhadap 40 butir pernyataan untuk variabel

akuntabilitas kepala madrasah, terdapat 7 butir pernyataan yang

invalid/tidak valid yaitu butir 1,6,23,33,35,36,dan 37. Dengan demikian

terdapat 33 butir yang valid dan itulah yang digunakan sebagai instrumen

angket dan disebarkan kepada sampel penelitian.

122 Lampiran 2, hal. 252. 123 Lampiran 27 hal. 425.

Page 145: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

79

Perhitungan manual di atas sesuai dengan hasil uji validitas yang

dihasilkan dari program SPSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah124

Varibel Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 1 2 3 4 5

Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y)

Y_1 0.293 0.361 Invalid

Y_2 0.544 0.361 Valid

Y_3 0.681 0.361 Valid

Y_4 0.679 0.361 Valid

Y_5 0.591 0.361 Valid

Y_6 0.288 0.361 Invalid

Y_7 0.414 0.361 Valid

Y_8 0.437 0.361 Valid

Y_9 0.672 0.361 Valid

Y_10 0.681 0.361 Valid

Y_11 0.526 0.361 Valid

Y_12 0.654 0.361 Valid

Y_13 0.366 0.361 Valid

Y_14 0.794 0.361 Valid

Y_15 0.583 0.361 Valid

Y_16 0.533 0.361 Valid

Y_17 0.410 0.361 Valid

Y_18 0.632 0.361 Valid

Y_19 0.541 0.361 Valid

Y_20 0.598 0.361 Valid

Y_21 0.703 0.361 Valid

Y_22 0.650 0.361 Valid

Y_23 0.351 0.361 Invalid

Y_24 0.403 0.361 Valid

Y_25 0.592 0.361 Valid

Y_26 0.484 0.361 Valid

Y_27 0.631 0.361 Valid

Y_28 0.494 0.361 Valid

Y_29 0.599 0.361 Valid

Y_30 0.560 0.361 Valid

Y_31 0.405 0.361 Valid

Y_32 0.368 0.361 Valid

Y_33 0.189 0.361 Invalid

Y_34 0.419 0.361 Valid

Y_35 0.105 0.361 Invalid

Y_36 0.088 0.361 Invalid

Y_37 0.328 0.361 Invalid

Y_38 0.538 0.361 Valid

Y_39 0.409 0.361 Valid

Y_40 0.563 0.361 Valid

124 Lampiran 2, hal.249.

Page 146: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

80

Dari hasil uji validitas tersebut terlihat bahwa item yang tidak valid

sama jumlahnya antara yang dikerjakan secara manual dan yang

dikerjakan menggunakan program SPSS.

2) Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut Muhidin dan Abdurahman125,”suatu instrumen dikatakan

reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat”. Jadi uji

reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil dari

pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya, jika dalam

beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama

diperoleh hasil yang relatif sama. Namun, bila perbedaannya sangat besar

maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya dan dikatakan tidak reliabel.

Uji reliabilitas dilakukan setelah dilakukannya uji validitas dan hanya

pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap valid. Untuk penelitian ini

digunakan pendekatan konsistensi internal (internal consistency). Teknik

yang dipakai adalah Alpha Cronbach. Untuk instrument yang yang dapat

diberikan sekor dan sekornya bukan 1 dan 0, ujicoba dapat dilakukan

dengan teknik sekali tembak, yaitu diberikan satu kali saja dan hasilnya

dianalisis dengan rumus alpha126. Atau jika koefisien yang di dapat >0.60,

maka instrumen tersebut reliabel127.

Adapun rumus koefisien alpha cronbach sebagai berikut:

rii =

2

1

2

11

k

k

Di mana rumus 2 =N

N

XX

22 )(

Keterangan : rii = Koefisien reliabilitas alpha k = Banyaknya butir pertanyaan

2 = Jumlah butir pertanyaan 2

1 = Varians total

125 M. Abdurahman dan Muhidin, SA, Op. Cit., hal. 37. 126 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 236. 127 Deni Darmawan, Loc,Cit.

Page 147: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

81

Hasil perhitungan reliabilitas secara manual sebagai berikut:128

Di mana rumus 2 =30

30

)3861(502835

2

= 30

7,496910028355

= 197,48

rii =

48,197

26,201

133

33

= 1,031 (0,897) = 0,9248 dibulatkan menjadi 0,925 Dasar pengambilan keputusan adalah bila r alpha > 0.60 maka butir

pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel dan bila r alpha <0.60 maka

butir pernyataan dalam angket dinyatakan tidak reliable (menurut teori

Alpha Cronbach).129

Hasil perhitungan manual tersebut di atas juga sesuai dengan hasil

perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23.0. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6, sedangkan kesimpuan uji reliabilitas

dengan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.925 33

Dari hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh nilai alpha cronbach

sebesar 0,925 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (0,925 > 0,60), maka

dapat dinyatakan bahwa instrumen akuntabilitas kepala madrasah telah

reliabel.

2. Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

a. Definisi Konseptual

Gaya kepemimpinan adalah pola atau bentuk perilaku pemimpin

dalam memimpin atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, agar tujuan tersebut dapat menjadi tujuan bersama.

128 Lampiran 6, hal. 301. 129 Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 165.

Page 148: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

82

b. Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan dibuat definisi

operasional berdasarkan teori gaya kepemimpinan maka diperoleh

indikator sebagai berikut: (1) memberikan instruksi; (2) mengadakan

konsultasi; (3) memiliki partisipasi; (4) mendelegasikan.

c. Kisi-kisi Instrumen Gaya Kepemimpinan

Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dapat dibuat kisi-

kisi instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan

d. Uji Validitas dan Reliabilitas Gaya Kepemimpinan

1) Uji Validitas Instrumen Gaya Kepemimpinan

Instrumen-instrumen tersebut akan diujicobakan pada 30

responden. Uji coba secara empiris dimaksudkan untuk menentukan

validitas butir sebagai dasar pemilihan butir-butir instrumen yang

berkualitas yang dapat digunakan dalam pengumpulan data.

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan

membandingkan nilai rhitung nilai untuk degree of freedom = n-k, dalam hal

ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah sisi pengujian dengan alpha (�) 0,05

didapat rtabel sebesar 0,361. Jika nilai rhitung > rtabel maka butir tersebut

dinyatakan valid, namun jikan rhitung < rtabel butir dinyatakan tidak valid atau

gugur.130

130 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: CAPS 2011), hal. 72.

Indikator Instrumen Uji Coba Instrumen Setelah Uji Coba

Nomor Butir Jumlah

Butir Nomor Butir

Jumlah Butir

a. memberikan instruksi

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

11

b. mengadakan konsultasi

12,13,14,15,16,17,18

7 12,13,14,15,16,17,18

7

c. memiliki partisipasi 19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30

12 19,20,21,22,23,24

6

d. mendelegasikan 31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40

10 25,26,27,28,29,30,31,32,33

9

TOTAL 40 33

Page 149: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

83

Uji validitas untuk variabel akuntabilitas kepala madrasah dengan

menggunakan rumus Pearson product moment sebagai berikut:131

������� = �Σ ���� − �Σ ��. �Σ����{. Σ �� − �Σ ���}. {. Σ��� − �Σ����}

������� = Koefisen korelasi

Σ � = Jumlah skor item Σ�� = Jumlah skor total (seluruh item) n = Jumlah responden contoh perhitungan manual untuk butir 1:132 Σ � = X1 + X2 + …. +X30 = 3 + 3 + … + 4 = 119

Σ�� = Y1 + Y2 + …. +Y30 = 127 + 155 + … + 171 = 4743

Σ �� = X12+ X2

2 + …. +X302

= 9 + 9 + … + 16 = 483

��� = Y12 + Y2

2 + …. +Y302

= 16129+ 24025+ … + 29241= 756915

Σ ��� = X1Y1 + X2Y2 + …. + X30Y30 = 381+ 465+ … + 684= 18988

������� = 30�18988� − �119�. �4743��{30.483 − �119��}. {30.756915 − �4743��}

= ()*)+,- ()++./�{.++*,-.+.).}.{��/,/+(,-��+*),+*}

= 5416��329�. �211401� = 5416

√69550929 = 54168,339.72

= 0.626280022 dibulatkan menjadi 0.626

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh nilai rhitung = 0,626. Jika

dilihat pada tabel r pearson product moment untuk n=30 diketahui rtabel =

0,361, maka nilai rhitung > rtabel. Dengan demikian, maka butir pernyataan 1

dinyatakan valid. Uji validitas tersebut dilakukan pula untuk butir berikutnya.

Dari hasil uji validitas terhadap 40 butir pernyataan untuk variabel

gaya kepemimpinan terdapat 7 butir pernyataan yang tidak valid yaitu butir

22,23,24,26,29,30, dan 34. Dengan demikian terdapat 33 butir yang valid

dan itulah yang digunakan sebagai instrumen angket dan disebarkan

kepada sampel penelitian.

Perhitungan manual di atas sesuai dengan hasil uji validitas yang

dihasilkan dari program SPSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut:

131 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 213. 132 Lampiran 3, hal. 262.

Page 150: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

84

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Gaya Kepemimpinan133

Varibel Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 1 2 3 4 5

Gaya Kepemimpinan (X1)

X1_1 0.626 0.361 Valid

X1_2 0.674 0.361 Valid

X1_3 0.543 0.361 Valid

X1_4 0.490 0.361 Valid

X1_5 0.600 0.361 Valid

X1_6 0.671 0.361 Valid

X1_7 0.502 0.361 Valid

X1_8 0.389 0.361 Valid

X1_9 0.542 0.361 Valid

X1_10 0.542 0.361 Valid

X1_11 0.701 0.361 Valid

X1_12 0.586 0.361 Valid

X1_13 0.445 0.361 Valid

X1_14 0.532 0.361 Valid

X1_15 0.378 0.361 Valid

X1_16 0.648 0.361 Valid

X1_17 0.408 0.361 Valid

X1_18 0.711 0.361 Valid

X1_19 0.622 0.361 Valid

X1_20 0.510 0.361 Valid

X1_21 0.502 0.361 Valid

X1_22 0.114 0.361 Invalid

X1_23 0.261 0.361 Invalid

X1_24 0.083 0.361 Invalid

X1_25 0.413 0.361 Valid

X1_26 0.349 0.361 Invalid

X1_27 0.473 0.361 Valid

X1_28 0.473 0.361 Valid

X1_29 0.330 0.361 Invalid

X1_30 0.336 0.361 Invalid

X1_31 0.471 0.361 Valid

X1_32 0.480 0.361 Valid

X1_33 0.512 0.361 Valid

X1_34 0.358 0.361 Invalid

X1_35 0.389 0.361 Valid

X1_36 0.395 0.361 Valid

X1_37 0.453 0.361 Valid

X1_38 0.560 0.361 Valid

X1_39 0.401 0.361 Valid

X1_40 0.546 0.361 Valid

Dari hasil uji validitas tersebut terlihat bahwa item yang tidak valid

sama jumlahnya antara yang dikerjakan secara manual dan yang

dikerjakan menggunakan program SPSS.

133 Lampiran 3., hal. 265.

Page 151: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

85

2) Uji Reliabilitas Instrumen Gaya Kepemimpinan

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika nilai hitung

alpha lebih besar (>) dari nilai rtabel, maka dapat dikatakan reliabel. Ada juga

yang berpendapat reliabel jika nilai r > 0,60.134

Rumus yang digunakan adalah alpha cronbach:

rii =

2

1

2

11

k

k

Di mana rumus 2 =N

N

XX

22 )(

Keterangan : rii = Koefisien reliabilitas alpha k = Banyaknya butir pertanyaan

2 = Jumlah butir pertanyaan 2

1 = Varians total

Hasil perhitungan reliabilitas secara manual sebagai berikut:135

Di mana rumus 2 =30

30

)3932(521182

2

= 30

515354.133521182

= 194.262

rii =

194.262

19.871

133

33

= 1,031 (0.898) = 0.9255 dibulatkan menjadi 0,926

Dasar pengambilan keputusan adalah bila r alpha > 0.60 maka butir

pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel dan bila r alpha <0.60 maka

butir pernyataan dalam angket dinyatakan tidak reliable (menurut teori

Alpha Cronbach).136

Hasil perhitungan manual tersebut di atas juga sesuai dengan hasil

perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23.0. Untuk lebih

134 Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 165. 135 Lampiran 7, hal. 304. 136 Juliansyah, Op. CIt. hal. 165

Page 152: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

86

jelasnya dapat dilihat pada lampiran, sedangkan kesimpuan uji reliabilitas

dengan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.926 33

Dari hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh nilai alpha cronbach

sebesar 0,926 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (0,926 > 0,60), maka

dapat dinyatakan bahwa instrumen gaya kepemimpinan telah reliabel.

3. Instrumen Variabel Kecerdasan Emosional (X2)

a. Definisi Konseptual

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan dirinya dari berbagai keadaan dengan tujuan untuk

menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, sehingga akan diperoleh

energi positif pada jiwa seseorang yang berpengaruh pada fungsi sosial.

b. Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel kecerdasan emosional dibuat definisi

operasional berdasarkan teori kecerdasan emosional meliputi:

1) Dimensi pengenalan diri dengan indikator: kesadaran emosi.

2) Dimensi pengendalian diri dengan indikator: kendali diri, dan dapat

dipercaya.

3) Dimensi motivasi dengan indikator: dorongan prestasi.

4) Dimensi empati dengan indikator: orientasi pelayanan.

5) Dimensi keterampilan sosial dengan indikator: pengikat jaringan.

c. Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional

Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dapat dibuat kisi-

kisi instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kisi-kisi Instrumen Variabel Kecerdasan Emosional

Dimensi Indikator Instrumen Uji Coba Instrumen Setelah Uji Coba

Nomor Butir Jumlah

Butir Nomor Butir

Jumlah Butir

1. Pengenalan diri

a. percaya diri

1,2,3,4,5 5 1,2,3,4, 4

2. Pengendali-an diri

b. kendali diri dan dapat dipercaya

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

10 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

10

Page 153: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

87

Dimensi Indikator Instrumen Uji Coba Instrumen Setelah Uji Coba

Nomor Butir Jumlah

Butir Nomor Butir

Jumlah Butir

3. Motivasi c. dorongan prestasi

16,17,18,19,20,21

6 15,16,17,18,19 5

4. Empati d. orientasi pelayanan

22,23,24,25,26,27,

28,29,30,31

10 20,21,22,23,24,25

6

5. Keterampi-lan sosial

e. pengikat jaringan

32,33,34,35,36,37,

38,39,40

9 26,27, 28,29,30,31,32

7

TOTAL 40 32

d. Uji Validitas dan Reliabilitas Kecerdasan Emosional

1) Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosional

Instrumen-instrumen tersebut akan diujicobakan pada 30

responden. Uji coba secara empiris dimaksudkan untuk menentukan

validitas butir sebagai dasar pemilihan butir-butir instrumen yang

berkualitas yang dapat digunakan dalam pengumpulan data.

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan

membandingkan nilai rhitung nilai untuk degree of freedom = n-k, dalam hal

ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah sisi pengujian dengan alpha (�) 0,05

didapat rtabel sebesar 0,361. Jika nilai rhitung > rtabel maka butir tersebut

dinyatakan valid, namun jikan rhitung < rtabel butir dinyatakan tidak valid atau

gugur.137

Uji validitas untuk variabel akuntabilitas kepala madrasah dengan

menggunakan rumus Pearson product moment sebagai berikut:138

������� = �Σ ���� − �Σ ��. �Σ����{. Σ �� − �Σ ���}. {. Σ��� − �Σ����}

������� = Koefisen korelasi

Σ � = Jumlah skor item Σ�� = Jumlah skor total (seluruh item) n = Jumlah responden contoh perhitungan manual untuk butir 1:139

Σ � = X1 + X2 + …. +X30 = 4 + 4 + … + 4 = 129 Σ�� = Y1 + Y2 + …. +Y30 = 129+142 + … + 151= 4745

Σ �� = X12+ X2

2 + …. +X302

= 16 + 16 + … + 16 = 561

137 Danang Sunyoto,Op. Cit., hal. 72. 138 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 213. 139 Lampiran 4, hal. 275.

Page 154: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

88

��� = Y12 + Y2

2 + …. +Y302

= 16641 + 20164 + … + 22801= 756943

Σ ��� = X1Y1 + X2Y2 + …. + X30Y30 = 516 + 568 + … + 604= 20453

������� = 30�20453� − �129�. �4745��{30.561 − �129��}. {30.756943 − �4745��}

= ).0(*,- ).�.,(�{.)10,-.))+.}.{��/,1�*,-��(.(,�(}

= .+1(√0)(�/,1( = .+1(

),,+0./)

= 0.245707801 dibulatkan menjadi 0,246

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh nilai rhitung = 0,246. Jika

dilihat pada tabel r pearson product moment untuk n=30 diketahui rtabel =

0,361, maka nilai rhitung < rtabel. Dengan demikian, maka butir pernyataan 1

dinyatakan tidak valid. Uji validitas tersebut dilakukan pula untuk butir

berikutnya.

Dari hasil uji validitas terhadap 40 butir pernyataan untuk variabel

kecerdasan emosional terdapat 8 butir pernyataan yang tidak valid yaitu

butir 1,20,23,28,29,30,32, dan 37. Dengan demikian terdapat 32 butir yang

valid dan itulah yang digunakan sebagai instrumen angket dan disebarkan

kepada sampel penelitian.

Perhitungan manual di atas sesuai dengan hasil uji validitas yang

dihasilkan dari program SPSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.12 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kecerdasan Emosional140

Varibel Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 1 2 3 4 5

Kecerdasan Emosional (X2)

X2_1 0.246 0.361 Invalid

X2_2 0.674 0.361 Valid

X2_3 0.532 0.361 Valid

X2_4 0.613 0.361 Valid

X2_5 0.660 0.361 Valid

X2_6 0.567 0.361 Valid

X2_7 0.561 0.361 Valid

X2_8 0.504 0.361 Valid

X2_9 0.663 0.361 Valid

X2_10 0.586 0.361 Valid

X2_11 0.558 0.361 Valid

X2_12 0.578 0.361 Valid

X2_13 0.757 0.361 Valid

X2_14 0.578 0.361 Valid

X2_15 0.611 0.361 Valid

X2_16 0.506 0.361 Valid

140 Lampiran 4, hal. 275.

Page 155: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

89

Varibel Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 1 2 3 4 5

X2_17 0.706 0.361 Valid

X2_18 0.386 0.361 Valid

X2_19 0.735 0.361 Valid

X2_20 0.351 0.361 Invalid

X2_21 0.632 0.361 Valid

X2_22 0.505 0.361 Valid

X2_23 0.224 0.361 Invalid

X2_24 0.595 0.361 Valid

X2_25 0.405 0.361 Valid

X2_26 0.402 0.361 Valid

X2_27 0.484 0.361 Valid

X2_28 0.352 0.361 Invalid

X2_29 0.344 0.361 Invalid

X2_30 0.237 0.361 Invalid

X2_31 0.470 0.361 Valid

X2_32 0.270 0.361 Invalid

X2_33 0.478 0.361 Valid

X2_34 0.502 0.361 Valid

X2_35 0.453 0.361 Valid

X2_36 0.550 0.361 Valid

X2_37 -0.004 0.361 Invalid

X2_38 0.539 0.361 Valid

X2_39 0.627 0.361 Valid

X2_40 0.672 0.361 Valid

Dari hasil uji validitas tersebut terlihat bahwa item yang tidak valid

sama jumlahnya antara yang dikerjakan secara manual dan yang

dikerjakan menggunakan program SPSS.

2) Uji Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Emosional

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika nilai hitung

alpha lebih besar (>) dari nilai rtabel, maka dapat dikatakan reliabel. Ada juga

yang berpendapat reliabel jika nilai r > 0,60.141

Rumus yang digunakan adalah alpha cronbach:

rii =

2

1

2

11

k

k

Di mana rumus 2 =

N

N

XX

22 )(

Keterangan : rii = Koefisien reliabilitas alpha k = Banyaknya butir pertanyaan

141 Juliansyah, Op. Cit., hal. 165.

Page 156: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

90

2 = Jumlah butir pertanyaan 2

1 = Varians total

Hasil perhitungan reliabilitas secara manual sebagai berikut:142

Di mana rumus 2 =

30

30

)3805(488109

2

= 30

482600.83488109

= 183.61

rii =

183.61

17.681

132

32

= 1.032(0.904) = 0,9326 dibulatkan menjadi 0,933

Dasar pengambilan keputusan adalah bila r alpha > 0.60 maka butir

pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel dan bila r alpha <0.60 maka

butir pernyataan dalam angket dinyatakan tidak reliable (menurut teori

Alpha Cronbach).143

Hasil perhitungan manual tersebut di atas juga sesuai dengan hasil

perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23.0. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada lampiran, sedangkan kesimpuan uji reliabilitas

dengan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecerdasan Emosional.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.933 32

Dari hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh nilai alpha cronbach

sebesar 0,933 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (0,933 > 0,60), maka

dapat dinyatakan bahwa instrumen kecerdasan emosional telah reliabel.

142 Lampiran 8, hal. 307. 143 Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 165.

Page 157: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

91

4. Instrumen Variabel Pengambilan Keputusan (X3)

a. Definisi Konseptual

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif

terbaik dari beberapa alternatif secara sadar dan sistematis digunakan

sebagai sarana pemecahan suatu masalah.

b. Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel pengambilan keputusan dibuat definisi

operasional berdasarkan teori pengambilan keputusan meliputi:

1) Dimensi model perilaku dengan indikator: memilih alternatif terbaik.

2) Dimensi model informasi dengan indikator: menggali informasi berasal

dari orang yang dipercaya

3) Dimensi model normatif dengan indikator: menyelesaikan masalah

secara sadar dan sistematis.

c. Kisi-kisi Instrumen Pangambilan Keputusan

Tabel 3.14 Kisi-kisi Instrumen Variabel Pengambilan Keputusan

Dimensi Indikator Instrumen Uji Coba Instrumen Setelah Uji Coba

Nomor Butir Jumlah

Butir Nomor Butir

Jumlah Butir

1. Model Perilaku

a. pilihan alternatif terbaik

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15

15 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

14

2. Model Informasi

b. menggali informasi berasal dari orang yang dipercaya

16,17,18,19,20,21,22,23

8 15,16,17,18,19 5

3. Model Normatif

c. Menyelesai-kan masalah secara sadar dan sistematis

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,

38,39,40

17 20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32

13

TOTAL 40 32

d. Uji Validitas dan Reliabilitas Pengambilan Keputusan

1) Uji Validitas Instrumen Pengambilan Keputusan

Instrumen-instrumen tersebut akan diujicobakan pada 30

responden. Uji coba secara empiris dimaksudkan untuk menentukan

validitas butir sebagai dasar pemilihan butir-butir instrumen yang

berkualitas yang dapat digunakan dalam pengumpulan data.

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan

membandingkan nilai rhitung nilai untuk degree of freedom = n-k, dalam hal

ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah sisi pengujian dengan alpha (�) 0,05

Page 158: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

92

didapat rtabel sebesar 0,361. Jika nilai rhitung > rtabel maka butir tersebut

dinyatakan valid, namun jikan rhitung < rtabel butir dinyatakan tidak valid atau

gugur.144

Uji validitas untuk variabel pengambilan keputusan dengan

menggunakan rumus Pearson product moment sebagai berikut:145

������� = �Σ ���� − �Σ ��. �Σ����{. Σ �� − �Σ ���}. {. Σ��� − �Σ����}

������� = Koefisen korelasi

Σ � = Jumlah skor item Σ�� = Jumlah skor total (seluruh item) n = Jumlah responden contoh perhitungan manual untuk butir 1:146

Σ � = X1 + X2 + …. +X30 = 3 + 5 + … + 4 = 121

Σ�� = Y1 + Y2 + …. +Y30 = 120 + 153 + … + 166 = 4671

Σ �� = X12+ X2

2 + …. +X302

= 9 + 25 + … + 16 = 501

��� = Y12 + Y2

2 + …. +Y302

= 14400 + 23409 + … + 27556 = 733367

Σ ��� = X1Y1 + X2Y2 + …. + X30Y30 = 360 + 765 + … + 664 = 19010

������� = 30�19010� − �121�. �4671��{30.501 − �121��}. {30.733367 − �4671��}

= 570300 − 565191�{15030 − 14641}. {22001010 − 21818241}

= 5109√71097141 = 5109

8,431.91 = 0.6059 dibulatkan menjadi 0,606

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh nilai rhitung = 0,606. Jika

dilihat pada tabel r pearson product moment untuk n=30 diketahui rtabel =

0,361, maka nilai rhitung > rtabel. Dengan demikian, maka butir pernyataan 1

dinyatakan valid. Uji validitas tersebut dilakukan pula untuk butir berikutnya.

Dari hasil uji validitas terhadap 40 butir pernyataan untuk variabel

pengambilan keputusan terdapat 8 butir pernyataan yang tidak valid yaitu

butir 12,18,21,22,28,29,31, dan 34. Dengan demikian terdapat 32 butir yang

valid dan itulah yang digunakan sebagai instrumen angket dan disebarkan

kepada sampel penelitian.

144 Danang Sunyoto, Op. Cit., hal. 72. 145 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 213. 146 Lampiran 5, hal. 288.

Page 159: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

93

Perhitungan manual di atas sesuai dengan hasil uji validitas yang

dihasilkan dari program SPSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.15 Hasil Uji Validitas Instrumen Varibel Pengambilan Keputusan (X3)147

Varibel Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 1 2 3 4 5

Pengambilan Keputusan (X3)

X3_1 0.606 0.361 Valid

X3_2 0.423 0.361 Valid

X3_3 0.738 0.361 Valid

X3_4 0.735 0.361 Valid

X3_5 0.473 0.361 Valid

X3_6 0.559 0.361 Valid

X3_7 0.531 0.361 Valid

X3_8 0.619 0.361 Valid

X3_9 0.376 0.361 Valid

X3_10 0.581 0.361 Valid

X3_11 0.507 0.361 Valid

X3_12 0.331 0.361 Invalid

X3_13 0.587 0.361 Valid

X3_14 0.414 0.361 Valid

X3_15 0.526 0.361 Valid

X3_16 0.443 0.361 Valid

X3_17 0.490 0.361 Valid

X3_18 0.327 0.361 Invalid

X3_19 0.677 0.361 Valid

X3_20 0.513 0.361 Valid

X3_21 0.200 0.361 Invalid

X3_22 0.301 0.361 Invalid

X3_23 0.503 0.361 Valid

X3_24 0.759 0.361 Valid

X3_25 0.365 0.361 Valid

X3_26 0.741 0.361 Valid

X3_27 0.472 0.361 Valid

X3_28 0.345 0.361 Invalid

X3_29 -0.197 0.361 Invalid

X3_30 0.477 0.361 Valid

X3_31 0.288 0.361 Invalid

X3_32 0.373 0.361 Valid

X3_33 0.500 0.361 Valid

X3_34 0.335 0.361 Invalid

X3_35 0.511 0.361 Valid

X3_36 0.775 0.361 Valid

X3_37 0.480 0.361 Valid

X3_38 0.549 0.361 Valid

X3_39 0.579 0.361 Valid

X3_40 0.423 0.361 Valid

147 Lampiran 5, hal. 288.

Page 160: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

94

Dari hasil uji validitas tersebut terlihat bahwa item yang tidak valid

sama jumlahnya antara yang dikerjakan secara manual dan yang

dikerjakan menggunakan program SPSS.

2) Uji Reliabilitas Instrumen Pengambilan Keputusan

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika nilai hitung

alpha lebih besar (>) dari nilai rtabel, maka dapat dikatakan reliabel. Ada juga

yang berpendapat reliabel jika nilai r > 0,60.148

Rumus yang digunakan adalah alpha cronbach:

rii =

2

1

2

11

k

k

Di mana rumus 2 =

N

N

XX

22 )(

Keterangan :

rii = Koefisien reliabilitas alpha k = Banyaknya butir pertanyaan

2 = Jumlah butir pertanyaan 2

1 = Varians total

Hasil perhitungan reliabilitas secara manual sebagai berikut:149

Di mana rumus 2 =

30

30

)3732(469422

2

= 30

5,716416469422

= 172.04

rii =

0.432

17.891

132

32

= 1.032 (0.896) = 0.9246 dibulatkan menjadi 0,925

Dasar pengambilan keputusan adalah bila r alpha > 0.60 maka butir

pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel dan bila r alpha < 0.60 maka

butir pernyataan dalam angket dinyatakan tidak reliable (menurut teori

Alpha Cronbach).150

148 Juliansyah, Loc. Cit. 149 Lampiran 9, hal. 310. 150 Juliansyah, Loc. Cit.

Page 161: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

95

Hasil perhitungan manual tersebut di atas juga sesuai dengan hasil

perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23.0. Kesimpuan uji

reliabilitas dengan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengambilan Keputusan.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.925 32

Dari hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh nilai alpha cronbach

sebesar 0,925 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (0,925 > 0,60), maka

dapat dinyatakan bahwa instrumen pengambilan keputusan telah reliabel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti

umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh

dari tangan pertama atau subjek (informen) melalui proses

wawancara.151 Sedangkan menurut Suprianto dan Machfudz data primer

adalah data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang diperoleh

melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.152 Data primer dalam

penelitian ini berasal dari jawaban angket yang berupa instrument

penelitian yang dikembangkan dari kisi-kisi dari setiap variabel

penelitian.

b. Data sekunder, menurut Mukhtar data sekunder dikenal juga sebagai

data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan

peneliti.153 Dengan kata lain, data sekunder yaitu data yang diperoleh

dengan tujuan sebagai pelengkap data primer.

151 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta: Referensi, 2013), hal. 100. 77 152 Supriyanto, Ahmad Sani, dan Masyhuri Machfudz. Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 191. 153 Mukhtar, Op. Cit., hal. 100.

Page 162: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

96

2. Sumber Data

Sumber data adalah hal atau orang tempat peneliti mengamati,

membaca atau bertanya tentang data. Secara umum sumber data dapat

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: person, paper dan place.154

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan sumber data

dalam penelitian ini adalah madrasah yang dipilih sebagai subjek, dokumen

yang berkaitan dengan judul penelitian, dan guru Madrasah Aliyah Negeri

sebagai responden penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari harga rata-rata, median,

modus, simpangan baku, jangkauan, nilai maksimum dan minimum.

Selanjutnya distribusi frekwensi divisualisasikan melalui tabel dan grafik

histogram.

2. Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini uji persyaratan analisis data yang digunakan

adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji linearitas regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas sampel adalah mengadakan pengujian terhadap

normalitas sebaran sampel yang akan dianalisis. Uji normalitas adalah uji

untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu

sesuai dengan distribusi teori tertentu, dalam kasus ini distribusi normal.155

Untuk uji normalitas data, peneliti menggunakan uji chi kuadrat

dengan langkah sebagai berikut:

1) Membuat tabel distribusi kelompok. 2) Menghitung rata-rata dengan rumus:

1

11

f

xf

Keterangan: f1 = frekwensi kelas ke-i x1= titik tengah kelas ke-i

3) Menghitung simpangan baku dengan rumus:

154 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 129. 155 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Op.Cit., hal. 140.

Page 163: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

97

)1(

)( 2

11

2112

nn

xfxfS

Dengan n= banyaknya sampel 4) Menentukan Nilai Z dengan rumus

SD

xbkz

Dengan bk= batas nyata kelas interval 5) Menghitung luas daerah dengan menggunakan tabel luas daerah

bawah lengkung normal standar dari 0 ke Z untuk setiap Z yang diperoleh

6) Menghitung luas daerah (ld) tiap interval yaitu selisih dari luas kedua daerahnya.

7) Menghitung frekwensi ekspektasi (fh) dengan rumus: fh= nXld

8) Menghitung harga chi kuadrat dengan rumus:

h

h

f

ffX

)( 02

Dengan fo= frekwensi kelompok 9) Membandingkan harga X2

hitung dengan X2tabel untuk tarif α dan dk=k-4 di

mana k adalah banyaknya kelas. Jika X2 hitung < X2

tabel data berdistribusi normal.156

b. Uji Homogenitas

Menurut Zulkifli pengujian homogenitas dimaksudkan untuk

memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam

serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda

keragamannya. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini

adalah Uji Bartlett.157 Langkah-langkah dalam uji Barlett sebagai berikut:

1) Data dikelompokkan untuk menentukan frekuensi-frekuensi varian dan jumlah kelas.

2) Membuat table uji Bartlett 3) Menghitung varian gabungan dari suatu sampel, dengan rumus:

)1(

)1(212

in

SnS

4) Menghitung satuan B dengan rumus:

)1()(log 2

inSB

5) Menghitung X2 (Chi Kuadrat) dengan rumus:

156 Ibid., hal. 141. 157 Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 184.

Page 164: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

98

2

1

2 log)1()10(ln SnBx i

6) Membandingkan Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel. Apabila Chi Kuadrat hitung lebih kecil Chi Kuadrat tabel, maka data terdistribusi homogen.158

c. Uji Linearitas Regresi

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi

linear.

Analisis korelasi merupakan suatu suatu analisis untuk mengetahui

tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Sedangkan analisis regresi

merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh

suatu variabel terhadap variabel lain.159

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap

variabel terikatnya diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Dalam regresi

linier sederhana, koefisien korelasi merupakan kuadrat korelasi antara Y

dan X. Adapun bentuk umum rumus uji linearitas berganda adalah:160

eXbXbXbXbaY kk ...332211

Keterangan: Y = Variabel Terikat X1,X2,X3,…,Xk = Variabel Bebas a = konstanta b = koefisien regresi e = kesalahan pengganggu, artinya nilai-nilai dari

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan.

Harga koefisien a dan b dapat dihitung dengan rumus:

22

2

.

..

XXN

YXXYXa

22.

..

XXN

YXXYNb

158 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal 414. 159 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 179. 160 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 269.

Page 165: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

99

3. Analisis Inferensial

Analisis inferensial diterapkan untuk menguji hipotesis yang diajukan

dengan menggunakan statistik multivarian, yaitu teknik statistik yang akan

digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Hipotesis asosiatif diuji

dengan teknik korelasi. Dalam analisis ini karena data yang dikorelasikan

berbentuk interval, dan dari sumber data yang sama. Untuk itu teknik yang

digunakan adalah korelasi product moment.

Untuk menguji signifikansi hubungan, apakah hubungan itu berlaku

untuk seluruh populasi, maka perlu diuji signifikansinya. Untuk uji koefisien

korelasi Pearson, uji statistiknya menggunakan uji-t161 dengan rumus

sebagai berikut:

Ketentuannya adalah bila thitung lebih kecil dari ttabel, maka Ho diterima

dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya thitung lebih besar dari ttabel maka Ha

diterima dan Ho ditolak.162

F. Hipotesis Statistik

Hipotesis Statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu

atau lebih populasi. Hipotesis statistik secara umum dapat dibedakan

menjadi empat macam, yaitu: hipotesis nihil (H0), hipotesis riset (Hr),

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis penyearah (directional hypothesis).163

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah164

1. Ho : ρy1 = 0

Ha : ρy1 ≠ 0

Ho: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) tidak berkorelasi signifikan dengan gaya kepemimpinan (X1).

Ha: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) berkorelasi signifikan dengan gaya kepemimpinan (X1).

2. Ho : ρy2 = 0

Ha : ρy2 ≠ 0

Ho: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) tidak berkorelasi signifikan dengan kecerdasan emosional (X2)).

161 Agus Irianto, Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 146. 162 Sugiyono, Op. Cit., hal. 184. 163 Sukardi, Op.Cit., hal. 43-45. 164 Tim Revisi Buku Panduan Tesis dan Disertasi, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi (Jambi: Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2015), hal. 44.

2 ������ = � √ − 2�1 − ����

Page 166: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

100

Ha: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) berkorelasi signifikan dengan kecerdasan emosional (X2).

3. Ho : ρy3 = 0

Ha : ρy3 ≠ 0

Ho: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) tidak berkorelasi signifikan dengan pengambilan keputusan (X3).

Ha: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) berkorelasi signifikan dengan pengambilan keputusan (X3).

4. Ho : ρy.123 = 0

Ha : ρy.123 ≠ 0

Ho: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) tidak berkorelasi signifikan dengan gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan emosional (X2) dan pengambilan keputusan (X3).

Ha: Akuntabilitas kepala madrasah (Y) berkorelasi signifikan dengan gaya kepemimpinan (X1), kecerdasan emosional (X2) dan pengambilan keputusan (X3).

Keterangan: Ho : Hipotesis nol Ha : Hipotesis alternatif

ρy1 : Korelasi antara variabel Y dengan X1

ρy2 : Korelasi antara variabel Y dengan X2

ρy3 : Korelasi antara variabel Y dengan X3

ρy.123 : Korelasi antara variabel Y dengan X1, X2 dan X3 secara bersama-

sama

G. Rencana dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksankan pada bulan Juni 2017 sampai dengan

bulan Desember 2017. Tempat penelitian di MAN 1 Sarolangun, MAN 1

Muara Bungo dan MAN Model Jambi. Adapun rencana dan waktu

penelitiannya sebagaimana terdapat dalam table berikut ini:

Table 3.17 Rencana dan Waktu Penelitian

No Rencana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Juni-Juli 2017

Agustus-September

2017

November-Desember

2017 1 Menyampaikan izin riset kepada

pihak sekolah yang dijadikan objek penelitian

2 Menyebarkan angket penelitian √ 3 Mengumpulkan dan mengambil

angket penelitian yang sudah diedarkan

Page 167: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

101

No Rencana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Juni-Juli 2017

Agustus-September

2017

November-Desember

2017 4 Melakukan dokumentasi sebagai

data pendukung atas angket yang telah diedarkan

5 Mengolah dan menganalisis data penelitian

6 Menyusun laporan penelitian dalam bentuk disertasi

Page 168: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

102

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada guru MAN di Provinsi Jambi, yaitu pada

Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan

sekolah yang peneliti pilih sebagai keterwakilan wilayah adalah MAN Model

Jambi mewakili wilayah Tengah, MAN 1 Bungo mewakili wilayah Barat, dan

MAN 1 Sarolangun mewakili wilayah Selatan.

1. MAN Model Jambi

a. Sejarah MAN Model Jambi

Latar belakang sejarah MAN Jambi yang berada dikomplek

perguruan Jl. Adityawarman Thehok adalah bersal dari komplek PGAN

Jambi yang luasnya mencapai 4.3 Ha yang dibeli dari dana anggaran

Negara melalui DIP tahun 1969 oleh Asy’ari Thoha, BA (kepala PGAN 6

tahun Jambi/PGAN Jambi periode III Tahun 1967-1983). Pada tahun 1973

komplek PGAN ini muloai dibangun secara bertahap sebanyak 6 lokal dan

pada tahun 1974 aktifitas belajar mengajar PGAN jambi yang waktu itu

masih 6 tahun mulai dilaksanakan dan tahun 1975 PGAN Jambi yang

semula berlokasi di Jl. Hayam Wuruk Simpang Jelutung Jambi secara

keseluruhannya pindah ke komplek perguruan ini.

Untuk diketahui bersama bahwa PGAN 6 tahun Jambi yang semula

berada di komplek sekolah di Jelutung bersam SMP N 4 Jambi sejak tahun

1967-1975. Adapun sejarah awal dari keberadaan PGAN Jambi adalah

sebagai berikut:

1) Pada tahun 1959/1960 PGA 4 Tahun mulai didirikan yang berlokasi di

pakuan baru dipimpin oleh H. Nurdin Yusuf yang merupakan masa

periode awal/ pertama hingga tahun 1965.

Page 169: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

103

2) Mulai tahun ajaran 1963/ 1964 PGAN 4 Jambi kemudian dikembangkan

menjadi PGAN 6 tahun Jambi yang berlokasi di pakuan baru kemudian

pindah di komplek sekolah bekas sekolah cina di Jelutung Jl. Hayam

Wuruk Jambi.

Berkat dari sejarah singkat PGAN 6 tahun Jambi yang kemudian

tahun 1978 PGAN 6 tahun Jambi mengalami alih fungsi atau perubahan

menjadi PGAN Jambi selama 3 tahun setingkat SMA dan menjadi MTs N

Jambi selama 3 tahun setingkat SMP yang saat itu masih di bawah

pimpinan Asy’ari Thoha, BA (periode III) yang kemudian tahun 1983 PGAN

jambi dipimpin oleh Drs. H.A. Razak Hazzal hingga tahun 1989 (periode IV).

Selama dalam perjalanan PGAN (3 tahun) Jambi telah menghasilkan

tenaga guru yang cukup besar dan kemudian sebagai realisasi keputusan

menteri agama RI nomor 64 tahun 1990 tanggal 25 April 1990, maka PGAN

jambi yang dipimpin oleh Drs. Selamat Wasito (masa tugas 1989-1994

periode PGAN ke V dan periode I kepala MAN) dialih menjadi Madrasah

Aliyah Negeri Jambi, sehingga dengan itu angka pada tahun ajaran

1990/1991 MAN Jambi merupakan tahun pertama penerimaan siswa kelas

I dengan jumlah siswa-siswi yang diterima sebanyak 299 orang. Di samping

secara bertahap penyelenggaraan program kegiatan belajar mengajar

kelas II dan kelas III PGAN Jambi.

Untuk tahun ajaran 1992/1993 adalah masa berakhirnya siswa

PGAN Jambi secara keseluruhannya yang berarti bahwa MAN Jambi telah

memiliki kelas I, II dan III yang pada saat itu siswa berjumlah 521 orang.

Madrasah Aliyah Negeri Jambi selanjutnya mengalami perubahan

diawal kepemimpinan Dr. Arfah Hap (Mulai bertugas sejak 9 September

1994 yang merupakn masa bhakti periopde II kepala MAN Jambi tahun

1994 hingga tahun 2002) dan mulai tahun ajaran 1998/1999 MAN Jambi

mengalami perubahan status menjadi MAN Model Jambi berdasarkan

keputusan Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama RI No. E.IV/

PP.00.6/Kep/17.A/1998 tanggal 20 Februari 1998. Perubahan status

menjadi MAN Model Jambi dimaksudkan agar MAN Jambi dipacu sebagai

Page 170: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

104

pusat pembelajaran, pembinaan dan dapat dijadikan contoh bagi Madrasah

Aliyah lainnya dalam provinsi Jambi.

b. Visi & Misi MAN Model Jambi

1) Visi

Visi MAN Model Jambi adalah “menjadi lembaga pendidikan yang

Islami, berkualitas, populis dan mandiri”.

2) Misi

Sedangkan misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang

telah ditetapkan adalah:

a) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai islami pada siswa,

guru dan karyawan.

b) Membudayakan sikap dan prilaku yang islami bagi semua

komponen madrasah.

c) Mengembangkan budaya yang berorientasi pada mutu dalam

setiap aktifitas pendidikan.

d) Mengembangkan wawasan dan kompetensi peserta didik di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak melepaskan nilai-

nilai ajaran Islam.

e) Menampilkan citra positif madrasah pada masyarakat.

f) Mengembangkan metode pembelajaran yang mampu

menumbuhkembangkan potensi diri peserta didik agar menjadi

pribadi-pribadi yang mandiri yang ditandai oleh kemampuan berfikir

logis, kritis dalam menemukan, menganalisis dan memecahkan

masalah.

g) Mengembangkan budaya belajar baik tenaga pendidik maupun

peserta didik untuk menjadi seorang pelajar sepanjang hayat yang

ditandai dengan meningkatnya kegemaran membaca dan menulis.

h) Mengembangkan potensi akademik, vokasional, dan estetika yang

dimiliki siswa menjadi sebuah kopetensi kecakapan hidup (Life

Skill).

Page 171: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

105

c. Kebijakan Mutu MAN Model Jambi

1) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008

dalam rangka melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

di bidang akademik (academic excellence) dan di bidang layanan

prima (service excellence)

2) Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan.

3) Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

4) Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.

5) Meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia dalam

manajemen pelayanan pendidikan.

6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial.

7) Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.

8) Memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku.

d. Sasaran Mutu MAN Model Jambi

1) Tercapainya tingkat kepuasan pelanggan sebesar 80%.

2) Tercapainya kehadiran tepat waktu bagi guru, karyawan dan siswa

sebesar 90%.

3) Tercapainya sosialisasi dokumentasi sistem manajemen mutu

terhadap seluruh civitas akademika MAN Model Jambi dengan

tingkat pemahaman 80%.

4) Tercapainya kelengkapan sarana dan prasarana sebesar 80%

sesuai standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

5) Tercapainya tingkat kelulusan ujian nasional 100% dengan

kualifikasi A

6) Terwujudnya prestasi sebesar 75% pada setiap lomba akademik

eksternal minimal masuk 5 besar pada tingkat Provinsi dan juara I

pada tingkat Kota.

7) Terwujudnya prestasi sebesar 75% pada setiap lomba non akademik

eksternal minimal masuk 3 besar pada tingkat Provinsi.

Page 172: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

106

8) Terwujudnya promosi madrasah melalui lomba akademik ataupun

non akademik tingkat Madrasah Aliyah se provinsi Jambi.

9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik,

manajerial dan teknis melalui pendidikan dan pelatihan sebesar

100%.

10) Terlaksananya MoU (Memorandum of Understanding) dengan

lembaga lain bertaraf Nasional minimal 2 lembaga sebagai wadah

pengembangan potensi siswa.

11) Terlaksananya pelaporan keuangan tepat waktu yang akuntabel.

e. Sarana dan Prasarana MAN Model Jambi

Sarana dan prasarana di MAN Model Jambi dapat dilihat pada table

berikut:

Tabel 4.1. Sarana dan prasarana di MAN Model Jambi

No Jenis Bangunan Jumlah Kondisi 1 Ruang kelas (ruang belajar) 28 unit Baik dan layak 2 Ruang keterampilan/workshop 3 unit Baik dan layak 3 Laboratorium IPA 3 unit Cukup layak 4 Laboratorium Bahasa 2 unit Cukup Layak 5 Laboratorium Komputer 2 unit Baik dan layak 6 Perpustakaan 1 unit Baik dan layak 7 Ruang Guru 1 unit Baik dan layak 8 Ruang Kepala/TU 1 unit Baik dan layak 9 Aula 1 unit Baik dan layak 10 Asrama siswa 16 kamar Kurang layak 11 Ruang UKS 1 unit Baik dan layak 12 Ruang BK 1 unit Baik dan Layak 13 Wisma Kamar Baik dan layak 14 WC Guru/Tu 4 unit Baik dan layak 15 WC Siswa 19 unit Baik dan layak 16 Ruang Kegiatan Diklat PSBB 5 buah Baik dan layak 17 Ruang makan 1 buah Baik dan layak 18 Kantin siswa 1 buah Baik dan Layak 19 Masjid 1 buah Baik dan layak 20 Sarana olah raga 6 unit Baik dan layak

Page 173: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

107

f. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Man Model Jambi

g. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik yang ada di MAN Model Jambi yaitu 87

orang dan tenaga kependidikan 27 orang.

h. Data Peserta Didik MAN Model Jambi

Pada tahun pelajaran 2016-2017 peserta didik di MAN Model Jambi

berjumlah 1185 siswa yang tersebar pada 35 lokal dengan jumlah jurusan

yaitu 3. Kelas X dengan jumlah siswa 418, kelas XI dengan jumlah siswa

380, dan kelas XII dengan jumlah siswa 387.

2. MAN Muara Bungo

a. Sejarah Singkat Berdirinya MAN Muara Bungo

Madarasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Muara Bungo yang beralamat di

Jalan Protokol Komplek Perumnas Rimbo Tengah ini berdiri pada tahun

1979 yang pada waktu itu status kelembagaanya adalah swasta, yaitu

Page 174: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

108

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Muara Bungo, namun sejalan dengan

perkembangan dunia pendidikan dan dikarenakan madrasah ini merupakan

madrasah aliyah yang paling diminati ketika itu, serta berdirinya beberapa

lembaga-lembaga pendidikan baik yang bernuansa Islam maupun yang

bersifat umum dan untuk mengidentifikasi keberadaan Madrasah Aliyah

Swasta (MAS) yang pertama berdiri di kabupaten Bungo ini, maka dalam

kurun waktu tiga tahun secara resmi madrasah ini menjadi Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) pada tahun 1982 dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

311.15.02.03.004.

Pada perkembangan berikutnya, madrasah ini tergolong dalam salah

satu madrasah yang perkembangannya sangat pesat di kabupaten Bungo.

Hal ini dibuktikan dengan perkembangan pembangunan dan banyaknya

masyarakat yang berminat menyekolahkan anaknya pada madrasah ini.

Oleh karena lamanya Madarasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Muara Bungo ini

berdiri dan berkembang di kabupaten Bungo, tentunya sesuai dengan

aturan birokrasi bahwa madrasah ini telah mengalami beberapa kali

berganti penguasa atau pengelola (kepala madrasah) yang sekarang

dikepalai oleh Ibu Dra. Hj. Nurbeda, S.Pd., M.Pd.I.

Adapun beberapa orang yang pernah menjadi manajer atau kepala

madrasah pada madrasah ini adalah:

Tabel 4.2. Nama Kepala MAN 1 Muara Bungo dari Masa ke Masa

No N a m a Masa jabatan

1. Drs. As’ad Syam 1983 – 1991

2. A. Yani, S.Ag 1991 – 1993

3. Drs. Adnan Abubakar 1994 – 2003

4. Drs. M. Sobri A, M.Ag 2003 – 2006

5. Syafril Mawis, S.Ag 2006 – 2010

6. Drs. Khairul Saleh, S.Pd 2010 – 2013

7. Dra. Hj. Nurbeda, S.Pd., M.Pd.I 2013 - 2018

Page 175: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

109

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Muara Bungo adalah salah satu

lembaga pendidikan tingkat menengah atas berciri khas Islam yang

terdapat di kabupaten Bungo memiliki letak geografis yang sangat strategis

jika dikaitkan dengan kebutuhan pembelajaran, karena lingkungannya

sangat jauh dari kebisingan dan masyarakatnya terdiri dari orang-orang

yang terdidik. Jika dikaitkan dengan mutu, madrasah ini layak menjadi

madrasah yang harus dibina oleh pemerintah melalui Kementerian Agama

tentunya, karena madrasah ini selain terletak di lingkungan perkantoran

pemerintahan kabupaten Bungo dan juga terletak tidak jauh dari pusat

pembelanjaan atau keramaian kota Muara Bungo, sehingga lingkungan dan

lokasi ini merupakan peluang yang sangat baik bagi Kementerian Agama

untuk berdakwah menyeberluaskan serta memperkenalkan pendidikan

agama Islam kepada masyarakat Bungo.

Madrasah ini terletak di jalan Protokol komplek Perumahan Nasional

(PERUMNAS) Rimbo Tengah kelurahan Cadika kecamatan Rimbo Tengah

dengan luas tanah 12.663 M3, dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Rimbo Tengah Muara

Bungo.

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Mengkuang.

3) Sebelah Utara berbatasan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri

(MTsN) Muara Bungo.

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Diniyyah

Muara Bungo.

Page 176: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

110

b. Visi dan Misi MAN 1 Muara Bungo

1) Visi

Terwujudnya madrasah unggul untuk menuju madrasah berstandar

nasional dan/atau internasional dengan keseimbangan kecerdasan

spiritual, emosional, dan intelektual.

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, MAN 1 Bungo mengembangkan misi

sebagai berikut:

a) Membenahi dan menerapkan serta mensinerjikan system

manajemen berbasis madrasah, berbasis masyarakat dan berbasis

keunggulan.

b) Mereposisi dan reaktualisasi dan/atau restrukturalisasi tugas ‘pokok

dan fungsi stake/stoke holder madrasah.

c) Meneapkan system pendidikan daan pembelajaran yang

menyeimbangkan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual

guru dan siswa.

d) Mewujudkan keunggulan kualitas dan kuantitas akademik, non-

akademik, serta lifeskill siswa di bidang keagamaan Islam, bahasa,

teknologi informasi, dan kompetensi peminatan keilmuan.

e) Memfungsikan kegiatan intra dan ekstra kurikuler sebagai wadah

pemandirian pemikiran dan sikap siswa.

f) Memberikan pelayanan khusus kepada siswa yang memiliki bakat,

minat, dan berpotensi tinggi untuk belajar sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki siswa.

g) Mengembangkan kemampuan berfikir dan dan bernalar siswa lebih

komprehensif, inovatif, dan kreatif secara maksimal.

Page 177: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

111

h) Meningkatkan kualitas output dan outcome siswa, sehingga dappat

kompetitif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya

maupun memasuki dunia kerja.

i) Mewujudkan jati diri MAN Muara Bungo sebagai lembaga pendidikan

madrasah yang berkualitas.

c. Data Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 1 Muara

Bungo yaitu 57 orang dengan jumlah pendidik yaitu 48 orang dan tenaga

kependidikan 9 orang.

3. MAN 1 Sarolangun

a. Sejarah MAN 1 Sarolangun

Madrasah Aliyah Negeri Sarolangun mulai berdiri pada tahun 1997

dengan bagunan sekolah baru, letak sekolah Madrasah Aliyah Negeri

Sarolangun sangatlah strategis yang berlokasi kurang lebih 100 M dari

pinggir jalan lintas Sumatra yang mudah di jangkau dengan keadaan tanah

relatif datar sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar

mengajar, lokasi Madrasah yang jauh dari kebisingan sehingga sangat

kondusif untuk lingkungan belajar mengajar.

Deskripsi luas tanah bangunan dan denah Madrasah Aliyah Negeri

Sarolangun yang beralamat JL. Lintas Sumatera KM 2 RT.03 Kelurahan

Aurgading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Memiliki Luas

16.349 M (Enam belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu meter

persegi) 1,6 Hektar.

Bangunan di Madrasah Aliyah Negeri Sarolangun setiap tahunnya

mengalami peningkatan, ruang belajar siswa yang permanen ditambah

ruangan-ruangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar begitu juga

Page 178: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

112

ruang kerja kepala, ruang tu dan ruang guru yan memadai sehingga terjadi

kegiatan belajar mengajar yang kondusif berikut daftar bagunan yang ada

di Madrasah Aliyah Negeri Sarolangun.

b. Motto, Visi, dan Misi MAN 1 Sarolangun

1) Motto

PINTAR “Profisional, Inteleqtual ,Nasional, Terampil, Akhlakul kharimah

dan Religius”

2) Visi MAN 1 Sarolangun

Terwujudnya sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa,

berprestasi, terampil, dan mampu bermasyarakat.

3) Misi MAN 1 Sarolangun

a) Menciptakan lembaga pendidikan Islam

b) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan bimbingan yang

berkualitas

c) Mengembangkan saran pendukung pembelajaran, pelatihan, dan

bimbingan

d) Menyiapkan perangkat dan tenaga pendidikan yang professional

serta berkompetensi dibidangnya

e) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran

Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadi sumber

f) Mendorong dan menggerakkan setiap warga Madrasah untuk ikut

serta dan aktif dalam setiap kegiatan baik di Madrasah maupun

diluar Madrasah.

Page 179: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

113

c. Struktur Organisasi MAN 1 Sarolangun

Gambar 4. 2. Struktur Organisasi MAN 1 Sarolangun

d. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 1

Sarolangun yaitu 41 orang dengan jumlah pendidik yaitu 31 orang dan

tenaga kependidikan 10 orang.

e. Daftar Peserta Didik MAN 1 Sarolangun

Pada tahun pelajaran 2016-2017 peserta didik di MAN 1 Sarolangun

berjumlah 366 siswa yang terdiri dari 141 laki-laki dan 225 perempuan yang

tersebar pada 5 kelas X, 6 kelas XI, dan 5 kelas XII.

Page 180: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

114

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian yang disajikan dalam bagian ini meliputi

empat variabel penelitian yaitu gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas kepala madrasah.

Data yang dideskripsikan adalah gejala pusat (central tendency) yang

meliputi: skor tertinggi, skor terendah, rata-rata (mean), nilai yang sering

muncul pada jawaban responden (modus), nilai tengah (median),

simpangan baku (standar deviasi) serta varians sampel. Selain ukuran

gejala pusat dan penyebaran data digunakan juga tabel distribusi frekuensi

dan grafik histogram. Pengolahan data dilakukan secara manual dan

SPSS Versi 23.

Statistics

X1_Gaya

Kepemiminan

X2_Kecerdasa

n Emosional

X3_Pengambil

an Keputusan

Y_Akuntabilita

s Kep.Mad

N Valid 124 124 124 124

Missing 0 0 0 0

Mean 142.48 140.50 132.47 132.45

Median 142.11 138.50 132.50 132.50

Mode 138.92 137.59 129.73 129.45

Std. Deviation 6.67 5.000 4.87 6.36

Range 35 29 29 29

Minimum 123 125 117 117

Maximum 158 154 146 146

Sum 17667 17422 16426 16424

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

a. Perhitungan Statistik Deskriptif Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

Data variable gaya kepemimpinan diperoleh dari Instrumen non tes

yang terdiri atas 33 butir pertanyaan. Skor yang diberikan rental 1 – 5,

sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 165 dan skor terendah ideal adalah

33. Berdasarkan data penelitian, variabel gaya kepemimpinan memiliki

Page 181: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

115

skor tertinggi sebesar 158, skor terendah sebesar 123, mean sebesar

93.59 dan standar deviasi sebesar 6,67.

Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,33 log

124, hasilnya adalah 7,91 untuk mempermudah dalam perhitungan maka

dibulatkan ke atas menjadi 8. Rentang data (158 - 123) = 35. Sedangkan

panjang kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu

35/8 = 4,375 di bulatkan ke atas menjadi 5. Berikut disajikan perhitungan

distribusi frekuensi, penyajian data dalam table distribusi frekuensi dan

grafik histogram.

1) Menghitung jumlah kelas interval

K = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 124

= 1 + 3,3 x 2.09

= 1 + 6,908 = 7,91 = 8 (dibulatkan)

2) Menghitung Rentangan

R = Data tertinggi dikurangi data terendah yaitu

R = 158 - 123 = 35.

3) Menghitung panjang kelas interval (P)

Panjang kelas interval (P) dihitung dengan cara rentang kelas (R) dibagi

jumlah kelas (K) yaitu:

5375,48

35

)(

)(tanRe

KkelasBanyak

RgnP

4) Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekuensi

dengan banyak kelas interval 8 dan panjang interval 5. Sebaran data

tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.3 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

No Kelas Xi fi Xi2 fiXi fiXi2 F kum Fr

1 123 - 127 125 2 15625 250 31250 2 1.61

2 128 - 132 130.1425 7 16937.07 910.9975 118559.5 9 5.65

Page 182: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

116

3 133 - 137 134.733 15 18152.98 2020.995 272294.7 24 12.10

4 138 - 142 139.9737 38 19592.64 5319.001 744520.2 62 30.65

5 143 - 147 145.1842 38 21078.45 5517 800981.2 100 30.65

6 148 - 152 150.0667 15 22520.01 2251.001 337800.2 115 12.10

7 153 - 157 154.5714 7 23892.32 1082 167246.2 122 5.65

8 158 - 162 158 2 24964 316 49928 117 1.61

124 17667 2522580 100

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa ada 24 responden (19,36%)

berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 38 responden

(30,65%) berada pada kelas interval yang memuat skor rata-rata, dan 62

responden (50,01%) berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-

rata.

5) Pengukuran Gejala Pusat

a) Mean =

i

ii

f

XfX

124

17667 = 142,48

b) Median = Me =b + P

f

Fn2

1

= 137,5 + 5 11,14238

2762

c) Modus = Mo =

21

1

bb

bPb = 92,138

3815

1555,137

d) Standar Deviasi SD =�1

)( 2

i

ii

f

XXf = 6,67

Berdasarkan perhitungan ukuran tendensi sentral variabel gaaya

kepemimpinaan (X1) diperoleh skor sebagai berikut, jumlah responden 124

orang mereka memiliki rentang skor teoritis 33-165. Rentang skor empirik

diperoleh skor terendah 123 dan skor tertinggi 158 dengan rentang skor 35.

Page 183: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

117

Nilai rata-rata 142,48, median sebesar 142,11 modus sebesar 138,92 dan

standar deviasi sebesar 6,67.165

Distribusi skor responden yang diberi angket variabel gaya

kepemimpinan memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata

142,48 dan median 142,11 cendrung pada posisi mendekati titik

persekutuan serta skor rata-rata variabel gaya kepemimpinan yang

diperoleh berada di kelas median.

Perhitungan statistik deskriptif mean, median dan modus variabel

gaya kepemimpinan secara manual hasilnya sama dengan perhitungan

berbatuan program SPSS 23 sebagai berikut:

Statistics

X1_Gaya Kepemimpinan

N Valid 124

Missing 0

Mean 142.48

Median 142.11

Mode 138.92

Std. Deviation 6.67

Range 35

Minimum 123

Maximum 158

Sum 17667

Berdasarkan perhitungan dasar distribusi frekuensi dapat dibuat grafik

histogram:

165 Perhitungan Statistik Dasar tertera pada Lampiran 5

Page 184: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

118

6) Histogram

b. Perhitungan Statistik Deskriptif Variabel Kecerdaan Emosional (X2) Data variable kecerdasan emosional diperoleh dari Instrumen non

tes yang terdiri atas 32 butir pertanyaan. Skor yang diberikan rental 1 – 5,

sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 160 dan skor terendah ideal adalah

32. Berdasarkan data penelitian, variabel kecerdasan emosional memiliki

skor tertinggi sebesar 154, skor terendah sebesar 125, mean sebesar

140,5 dan standar deviasi sebesar 5.

Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,33 log

124, hasilnya adalah 7,91 untuk mempermudah dalam perhitungan maka

dibulatkan ke atas menjadi 8. Rentang data (154 - 125) = 29. Sedangkan

panjang kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu

29/8 = 3,625 di bulatkan ke atas menjadi 4. Berikut disajikan perhitungan

distribusi frekuensi, penyajian data dalam table distribusi frekuensi dan

grafik histogram.

1) Menghitung jumlah kelas interval

K = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 124

0

5

10

15

20

25

30

35

40

. 123 - 127 128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147 148 - 152 153 - 157 158 - 162

Page 185: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

119

= 1 + 3,3 . 2.09

= 1 + 6,908 = 7,91 = 8 (dibulatkan)

2) Menghitung Rentangan

R = Data tertinggi dikurangi data terendah yaitu

R = 154 - 125 = 29.

3) Menghitung panjang kelas interval (P)

Panjang kelas interval (P) dihitung dengan cara rentang kelas (R) dibagi

jumlah kelas (K) yaitu:

4625,38

29

)(

)(tanRe

KkelasBanyak

RgnP

4) Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekuensi

dengan banyak kelas interval 8 dan panjang interval 4. Sebaran data

tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.4 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kecerdasan Emosional (X2)

No Kls Xi fi Xi2 fiXi fiXi2 F kum Fr

1 125 - 128 125 1 15625 125 15625 1 0.81

2 129 - 132 131 6 17161 786 102966 7 4.84

3 133 - 136 134.4667 15 18081.29 2017.001 271219.4 22 12.10

4 137 - 140 138.475 40 19175.33 5539 767013 62 32.26

5 141 - 144 142.475 40 20299.13 5699 811965 102 32.26

6 145 - 148 146.4286 15 21441.33 2196.429 321620 117 12.10

7 149 - 152 151 6 22801 906 136806 123 4.84

8 153 - 156 154 1 23716 154 23716 118 0.81

124 17422 2450930 100

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa ada 22 responden (17,75%)

berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 40 responden

(32,26%) berada pada kelas interval yang memuat skor rata-rata, dan 62

responden (50,01%) berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-

rata.

Page 186: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

120

5) Pengukuran Gejala Pusat

a) Mean =

i

ii

f

XfX

124

17422 = 140,5

b) Median = Me =b + P

f

Fn2

1

= 136,5 + 4 5,13940

3262

c) Modus = Mo =

21

1

bb

bPb = 59,137

4015

1545,136

d) Standar Deviasi SD =�1

)( 2

i

ii

f

XXf = 5,00

Berdasarkan perhitungan ukuran tendensi sentral variabel

kecerdasan emosional (X2) diperoleh skor sebagai berikut, jumlah

responden 124 orang mereka memiliki rentang skor teoritis 32 - 160.

Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 125 dan skor tertinggi 154

dengan rentang skor 29. Nilai rata-rata 140,5, median sebesar 139,5 modus

sebesar 137,59 dan standar deviasi sebesar 5.166

Distribusi skor responden yang diberi angket variabel kecerdasan

emosional memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata

140,5 dan median 139,5 cendrung pada posisi mendekati titik persekutuan

serta skor rata-rata variabel kecerdasan emosional yang diperoleh berada

di kelas median.

Perhitungan statistik deskriptif mean, median dan modus variabel

kecerdasan emosional secara manual hasilnya sama dengan perhitungan

berbatuan program SPSS 23 sebagai berikut:

166 Perhitungan Statistik Dasar tertera pada Lampiran 5

Page 187: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

121

Statistics

X2_Kecerdasan Emosional

N Valid 124

Missing 0

Mean 140.50

Median 139.50

Mode 137,59

Std. Deviation 5.000

Range 29

Minimum 125

Maximum 154

Sum 17422

Berdasarkan perhitungan dasar distribusi frekuensi dapat dibuat grafik

histogram:

6) Histogram

c. Perhitungan Statistik Deskriptif Variabel Pengambilan Keputusan (X3)

Data variable pengambilan keputusan diperoleh dari Instrumen

non tes yang terdiri atas 32 butir pertanyaan. Skor yang diberikan rentang

1 – 5, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 160 dan skor terendah ideal

adalah 32. Berdasarkan data penelitian, variabel pengambilan keputusan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

. 125 - 128129 - 132133 - 136137 - 140141 - 144145 - 148149 - 152158 - 162

Page 188: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

122

memiliki skor tertinggi sebesar 146, skor terendah sebesar 117, mean

sebesar 132,47 dan standar deviasi sebesar 4,87.

Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,33 log

124, hasilnya adalah 7,91 untuk mempermudah dalam perhitungan maka

dibulatkan ke atas menjadi 8. Rentang data (146 - 117) = 29. Sedangkan

panjang kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu

29/8 = 3,625 di bulatkan ke atas menjadi 4. Berikut disajikan perhitungan

distribusi frekuensi, penyajian data dalam table distribusi frekuensi dan

grafik histogram.

1) Menghitung jumlah kelas interval

K = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 124

= 1 + 3,3 . 2.09

= 1 + 6,908 = 7,91 = 8 (dibulatkan)

2) Menghitung Rentangan

R = Data tertinggi dikurangi data terendah yaitu

R = 146 - 117 = 29.

3) Menghitung panjang kelas interval (P)

Panjang kelas interval (P) dihitung dengan cara rentang kelas (R) dibagi

jumlah kelas (K) yaitu:

4625,38

29

)(

)(tanRe

KkelasBanyak

RgnP

4) Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekuensi

dengan banyak kelas interval 8 dan panjang interval 4. Sebaran data

tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Page 189: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

123

Tabel 4.5 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan (X3)

No Kls Xi fi Xi2 fiXi fiXi2 F kum Fr

1 117 - 120 117 1 13689 117 13689 1 0.81

2 121 - 124 122.1667 6 14924.7 733.0002 89548.22 7 4.84

3 125 - 128 126.5 12 16002.25 1518 192027 19 9.68

4 129 - 132 130.3953 43 17002.93 5606.998 731126.2 62 34.68

5 133 - 136 134.7209 43 18149.72 5792.999 780438 105 34.68

6 137 - 140 138.333 12 19136.02 1659.996 229632.2 117 9.68

7 141 - 144 142 6 20164 852 120984 123 4.84

8 145 - 149 146 1 21316 146 21316 118 0.81

124 16426 2178761 100

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa ada 19 responden (15,33%)

berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 43 responden

(34,68%) berada pada kelas interval yang memuat skor rata-rata, dan 62

responden (50,01%) berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-

rata.

5) Pengukuran Gejala Pusat

a) Mean =

i

ii

f

XfX

124

16426 = 132,47

b) Median = Me =b + P

f

Fn2

1

= 128,5 + 4 5,13243

1962

c) Modus = Mo =

21

1

bb

bPb = 73,129

4319

1945,128

d) Standar Deviasi SD =�1

)( 2

i

ii

f

XXf = 4,87

Page 190: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

124

Berdasarkan perhitungan ukuran tendensi sentral variabel

pengambilan keputusan (X3) diperoleh skor sebagai berikut, jumlah

responden 124 orang mereka memiliki rentang skor teoritis 32 - 160.

Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 117 dan skor tertinggi 146

dengan rentang skor 29. Nilai rata-rata 132,47, median sebesar 132,5

modus sebesar 129,45 dan standar deviasi sebesar 6,36.167

Distribusi skor responden yang diberi angket variabel pengambilan

keputusan memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata

132,47 dan median 132,5 cendrung pada posisi mendekati titik persekutuan

serta skor rata-rata variabel pengambilan keputusan yang diperoleh berada

di kelas median.

Perhitungan statistik deskriptif mean, median dan modus variabel

pengambilan keputusan secara manual hasilnya sama dengan perhitungan

berbatuan program SPSS 23 sebagai berikut:

Statistics

X3_Pengambilan Keputusan

N Valid 124

Missing 0

Mean 132.47

Median 132.50

Mode 129,73

Std. Deviation 4.87

Range 29

Minimum 117

Maximum 146

Sum 16426

Berdasarkan perhitungan dasar distribusi frekuensi dapat dibuat

grafik histogram:

6) Histogram

167 Perhitungan Statistik Dasar tertera pada Lampiran 5

Page 191: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

125

d. Perhitungan Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y)

Data variable akuntabilitas kepala madrasah diperoleh dari

Instrumen non tes yang terdiri atas 33 butir pertanyaan. Skor yang

diberikan rentang 1 – 5, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 165 dan

skor terendah ideal adalah 33. Berdasarkan data penelitian, variabel

akuntabilitas kepala madrasah memiliki skor tertinggi sebesar 146, skor

terendah sebesar 117, mean sebesar 142,48 dan standar deviasi sebesar

5.

Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,33 log

124, hasilnya adalah 7,91 untuk mempermudah dalam perhitungan maka

dibulatkan ke atas menjadi 8. Rentang data (146 - 117) = 29. Sedangkan

panjang kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu

29/8 = 3,625 di bulatkan ke atas menjadi 4. Berikut disajikan perhitungan

distribusi frekuensi, penyajian data dalam table distribusi frekuensi dan

grafik histogram.

1) Menghitung jumlah kelas interval

K = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 124

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

. 117 - 120121 - 124125 - 128129 - 132133 - 136137 - 140141 - 144145 - 149

Page 192: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

126

= 1 + 3,3 . 2.09

= 1 + 6,908 = 7,91 = 8 (dibulatkan)

2) Menghitung Rentangan

R = Data tertinggi dikurangi data terendah yaitu

R = 146 - 117 = 29.

3) Menghitung panjang kelas interval (P)

Panjang kelas interval (P) dihitung dengan cara rentang kelas (R) dibagi

jumlah kelas (K) yaitu:

4625,38

29

)(

)(tanRe

KkelasBanyak

RgnP

4) Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekuensi

dengan banyak kelas interval 8 dan panjang interval 4. Sebaran data

tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.6 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Y)

No Kls Xi fi Xi2 fiXi fiXi2 F kum Fr

1 117 - 120 117 1 13689 117 13689 1 0.81

2 121 - 124 122.33 6 14964.63 733.98 89787.77 7 4.84

3 125 - 128 126.4615 13 15992.51 1644 207902.6 20 10.48

4 129 - 132 130.5 42 17030.25 5481 715270.5 62 33.87

5 133 - 136 134.4524 42 18077.45 5647.001 759252.8 104 33.87

6 137 - 140 138.6154 13 19214.23 1802 249785 117 10.48

7 141 - 144 142.1667 6 20211.37 853.0002 121268.2 123 4.84

8 145 - 148 146 1 21316 146 21316 118 0.81

124 16424 2178272 100

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa ada 20 responden (16,13%)

berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 42 responden

(33,87%) berada pada kelas interval yang memuat skor rata-rata, dan 62

Page 193: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

127

responden (50,01%) berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-

rata.

5) Pengukuran Gejala Pusat

a) Mean =

i

ii

f

XfX

124

16424 = 132,45

b) Median = Me =b + P

f

Fn2

1

= 128,5 + 4 5,13242

2062

c) Modus = Mo =

21

1

bb

bPb = 45,129

4213

1345,128

d) Standar Deviasi SD =�1

)( 2

i

ii

f

XXf = 6,36

Berdasarkan perhitungan ukuran tendensi sentral variabel

akuntabilitas kepala madrasah (Y) diperoleh skor sebagai berikut, jumlah

responden 124 orang mereka memiliki rentang skor teoritis 33 - 165.

Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 117 dan skor tertinggi 146

dengan rentang skor 29. Nilai rata-rata 132,45, median sebesar 132,5

modus sebesar 138,92 dan standar deviasi sebesar 6,67.168

Distribusi skor responden yang diberi angket variabel akuntabilitas

kepala madrasah memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-

rata 132,45 dan median 132,5 cendrung pada posisi mendekati titik

persekutuan serta skor rata-rata variabel akuntabilitas kepala madrasah

yang diperoleh berada di kelas median.

168 Perhitungan Statistik Dasar tertera pada Lampiran 5

Page 194: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

128

Perhitungan statistik deskriptif mean, median dan modus variabel

akuntabilitas kepala madrasah secara manual hasilnya sama dengan

perhitungan berbatuan program SPSS 22 sebagai berikut:

Statistics Y_Akuntabilitas Kep Mad

N Valid 124

Missing 0

Mean 132.45

Median 132.50

Mode 129.45

Std. Deviation 6.36

Range 29

Minimum 117

Maximum 146

Sum 16429

a. Multiple modes exist. The

smallest value is shown

Berdasarkan perhitungan dasar distribusi frekuensi dapat dibuat

grafik histogram:

6) Histogram

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

. 117 - 120121 - 124125 - 128129 - 132133 - 136137 - 140141 - 144145 - 149

Page 195: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

129

2. Pengujian Persyaratan Analisis Data

a. Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas data dengan Chi-Kuadrat ( 2 ) dilakukan

dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang

telah terkumpul (B) dengan kurva normal baku/standard (A). Jadi

membandingkan antara (B:A). Bila B tidak berbeda secara signifikan

dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal.

Kurva normal baku yang luasnya mendekati 100% itu dibagii menjadi

6 bidang berdasarkan simpangan bakunya, yaitu tiga bidang di bawah rata-

rata (mean) dan tiga bidang di atas rata-rata. Luas 6 bidang dalam kurva

normal adalah: 2,27%; 13,53%; 34,13%; 34,13%; 13,53%; 2,27%.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1) Menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan

Chi Kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 6. Hal ini sesuai

dengan 6 bidang yang ada pada Kurva Normal Baku.

2) Menentukan panjang kelas interval

ervalkelasjml

terkecilDataterbesarDatakelasPanjang

int6

3) Menyusun ke dalam table distribusi frekuensi, sekaligus table penolong

untuk menghitung Chi Kuadrat Hitung.

4) Menghitung fo (frekuensi/jumlah data hasil observasi)

5) Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan), cara menghitung fh

didasarkan pada prosentasi luas tiap bidang kurva normal dikalikan

jumlah data observasi (jumlah indivisu dalam sampel), Dalam hal ini

jumlah indivisu dalam sampel = 124

6) Memasukkan harga-harga fh ke dalam table kolom fh, sekaligus

menghitung harga-harga (fo – fh)2 dan

h

ho

f

ff2

menjumlahkannya

dengan harga

h

ho

f

ff2

adalah merupakan harga Chi Kuadrat hitung

Page 196: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

130

7) Membandingkan harga Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel.

Bila harga Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari pada harga Chi Kuadrat

Tabel ( 22tabelhitung ), maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila

lebih besar ( 22tabelhitung ) dinyatakan tidak normal, dengan dk 6 – 1 = 5

pada α = 0,05.

Pengujian normalitas tiap variabel dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan cara manual menggunakan statistik deskriptif dan bantuan program

SPSS versi 23.0, dengan hasil pengujian untuk tiap-tiap variabel adalah

sebagai berikut:

1) Pengujian Normalitas Data Variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y)

Berdasarkan sebaran angket variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) dan sesuai langkah-langkah perhitungan uji normalitas,

diperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kelas interval = 6

b) Panjang kelas interval:

583,46

117146

KelasPanjang

c) Tabel distribusi frekuensi

4.7 Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan Chi Kuadrat

Variabel Kinerja Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

No Interval Fo Fh Fo - Fh (Fo - Fh)2

1 117 - 121 3 3 0 0 0.04

2 122 - 126 16 17 -1 1 0.04

3 127 - 131 43 42 1 0 0.01

4 132 - 136 43 42 1 0 0.01

5 137 - 141 16 17 -1 1 0.04

6 142 - 146 3 3 0 0 0.04

Jumlah 124 124

0.17

11,070

h

eo

f

ff2

2tabel

2hitung

Page 197: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

131

d) Menghitung dan memasukkan harga fh ke dalam tabel kerja dengan

sampel = 124

1 Baris pertama dari atas 2,7% x 124 = 3

2 Baris kedua dari atas 13,53% x 124 = 17

3 Baris ketiga dari atas 34,13% x 124 = 42

4 Baris keempat dari atas 34,13% x 124 = 42

5 Baris lima dari atas 13,53% x 124 = 17

6 Baris enam dari atas 2,7% x 124 = 3

e) Menghitung harga

1 Baris pertama dari atas 0 : 3 = 0.04

2 Baris kedua dari atas 1 : 17 = 0.04

3 Baris ketiga dari atas 0 : 42 = 0.01

4 Baris keempat dari atas 0 : 42 = 0.01

5 Baris kelima dari atas 1 : 17 = 0.04

6 Baris keenam dari atas 0 : 3 = 0.04

0.17

Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung = 0,17. Selanjutnya harga

ini dibandingkaan dengan chi kuadrat dengan dk (derajat kebebasan 6 – 1

= 5. Berdasarkan tabel Chi Kuadrat yang ada pada tabel dapat diketahui

bahwa bila dk = 5 dan kesalahan yang ditetapkan = 5%, maka harga chi

kuadrat tabel = 11,070.

Karena Harga ( )2hitung = 0,17 < tabel ( )2

tabel = 11,070, maka distribusi

data nilai statistik 124 sampel tersebut dapat dinyatakan normal.

h

eo

f

ff2

2hitung

Page 198: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

132

2) Pengujian Normalitas Data Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

Berdasarkan sebaran angket variabel gaya Kepemimpinan (X1)

dan sesuai langkah-langkah perhitungan uji normalitas, diperoleh data

penelitian adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kelas interval = 6

b) Panjang kelas interval:

683,56

123158

KelasPanjang

c) Tabel distribusi frekunsi

Tabel 4.8 Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan Chi Kuadrat Variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

No Interval Fo Fh Fo - Fh (Fo - Fh)2

1 123 - 128 2 3 -1 2 1.00

2 129 - 134 13 17 -4 14 0.85

3 135 - 140 36 42 -6 16 0.38

4 141 - 146 51 42 9 75 1.78

5 147 - 152 16 17 -1 1 0.04

6 153 - 158 6 3 3 1 0.50

Jumlah 124 124

4.54

11,070

d) Menghitung dan memasukkan harga fh ke dalam tabel kerja dengan

sampel = 124

1 Baris pertama dari atas 2,7% x 124 = 3

2 Baris kedua dari atas 13,53% x 124 = 17

3 Baris ketiga dari atas 34,13% x 124 = 42

4 Baris keempat dari atas 34,13% x 124 = 42

5 Baris lima dari atas 13,53% x 124 = 17

6 Baris enam dari atas 2,7% x 124 = 3

h

eo

f

ff2

2tabel

2hitung

Page 199: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

133

e) Menghitung harga

1 Baris pertama dari atas 2 : 3 = 1.00

2 Baris kedua dari atas 14 : 17 = 0.85

3 Baris ketiga dari atas 16 : 42 = 0.38

4 Baris keempat dari atas 75 : 42 = 1.78

5 Baris kelima dari atas 1 : 17 = 0.04

6 Baris keenam dari atas 1 : 3 = 0.50

4.54

Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung = 4,54. Selanjutnya harga

ini dibandingkaan dengan chi kuadrat dengan dk (deraajat kebebasan 6 –

1 = 5. Berdasarkan tabel Chi Kuadrat yang ada pada tabel dapat diketahui

bahwa bila dk = 5 dan kesalahan yang ditetapkan = 5%, maka harga chi

kuadrat tabel = 11.070.

Karena Harga ( )2hitung = 4,54 < tabel ( )2

tabel = 11,070, maka distribusi

data nilai statistik 124 sampel tersebut dapat dinyatakan normal.

3) Pengujian Normalitas Data Variabel Kecerdasan Emosional (X2).

Berdasarkan sebaran angket variabel Kecerdaan Emosional (X2)

dan sesuai langkah-langkah perhitungan uji normalitas, diperoleh data

penelitian adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kelas interval = 6

b) Panjang kelas interval:

55,46

125152

KelasPanjang

c) Tabel distribusi frekuensi

h

eo

f

ff2

2hitung

Page 200: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

134

4. 9 Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan Chi Kuadrat Variabel Kecerdasan Emosional (X2)

No Interval Fo Fh Fo - Fh (Fo - Fh)2

1 125 - 129 3 3 0 0 0.04

2 130 - 134 10 17 -7 46 2.74

3 135 - 139 38 42 -4 19 0.44

4 140 - 144 54 42 12 136 3.22

5 145 - 149 15 17 -2 3 0.19

6 150 - 154 4 3 1 0 0.13

Jumlah 124 90

6.75

11,070

d) Menghitung dan memasukkan harga fh ke dalam tabel kerja dengan

sampel = 124

1 Baris pertama dari atas 2,7% x 124 = 3

2 Baris kedua dari atas 13,53% x 124 = 17

3 Baris ketiga dari atas 34,13% x 124 = 42

4 Baris keempat dari atas 34,13% x 124 = 42

5 Baris lima dari atas 13,53% x 124 = 17

6 Baris enam dari atas 2,7% x 124 = 3

e) Menghitung harga

1 Baris pertama dari atas 0 : 3 = 0.04

2 Baris kedua dari atas 46 : 17 = 2.74

3 Baris ketiga dari atas 19 : 42 = 0.44

h

eo

f

ff2

h

eo

f

ff2

2tabel

2hitung

Page 201: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

135

4 Baris keempat dari atas 136 : 42 = 3.22

5 Baris kelima dari atas 3 : 17 = 0.19

6 Baris keenam dari atas 0 : 3 = 0.13

6.75

Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung = 6,75. Selanjutnya harga

ini dibandingkaan dengan chi kuadrat dengan dk (derajat kebebasan 6 – 1

= 5. Berdasarkan tabel Chi Kuadrat yang ada pada tabel dapat diketahui

bahwa bila dk = 5 dan kesalahan yang ditetapkan = 5%, maka harga chi

kuadrat tabel = 11,070.

Karena Harga ( )2hitung = 6,75 < tabel ( )2

tabel =11,070, maka distribusi

data nilai statistik 124 sampel tersebut dapat dinyatakan normal.

4) Pengujian Normalitas Data Variabel Pengambilan Keputusan (X3).

Berdasarkan sebaran angket variabel Pengambilan Keputusan (X3)

dan sesuai langkah-langkah perhitungan uji normalitas, diperoleh data

penelitian adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kelas interval = 6

b) Panjang kelas interval:

583,46

117146

KelasPanjang

c) Tabel distribusi frekuensi Tabel 4.10 Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data dengan

Chi Kuadrat Variabel Pengambilan Keputusan (X3)

No Interval Fo Fh Fo - Fh (Fo - Fh)2

1 117 - 121 3 3 0 4 2.00

h

eo

f

ff2

2hitung

Page 202: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

136

2 122 - 126 12 17 -5 16 0.95

3 127 - 131 36 42 -6 40 0.94

4 132 - 136 53 42 11 36 0.85

5 137 - 141 15 17 -2 3 0.19

6 142 - 146 5 3 2 3 0.00

Jumlah 124 90

4.94

11,070

d) Menghitung dan memasukkan harga fh ke dalam tabel kerja dengan sampel = 124

1 Baris pertama dari atas 2,7% x 124 = 3

2 Baris kedua dari atas 13,53% x 124 = 17

3 Baris ketiga dari atas 34,13% x 124 = 42

4 Baris keempat dari atas 34,13% x 124 = 42

5 Baris lima dari atas 13,53% x 124 = 17

6 Baris enam dari atas 2,7% x 124 = 3

e) Menghitung harga 1 Baris pertama dari atas 4 : 3 = 2.00

2 Baris kedua dari atas 16 : 17 = 0.95

3 Baris ketiga dari atas 40 : 42 = 0.94

4 Baris keempat dari atas 36 : 42 = 0.85

5 Baris kelima dari atas 3 : 17 = 0.19

6 Baris keenam dari atas 3 : 3 = 0.00

4.94

Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung = 4,94. Selanjutnya harga

ini dibandingkaan dengan chi kuadrat dengan dk (derajat kebebasan 6 – 1

h

eo

f

ff2

2tabel

2hitung

2hitung

Page 203: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

137

= 5. Berdasarkan tabel Chi Kuadrat yang ada pada tabel dapat diketahui

bahwa bila dk = 5 dan kesalahan yang ditetapkan = 5%, maka harga chi

kuadrat tabel = 11,070.

Karena Harga ( )2hitung = 4,94 < tabel ( )2

tabel =11,070, maka distribusi

data nilai statistik 124 sampel tersebut dapat dinyatakan normal.

Rangkuman hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas169

No Variabel N 2hitung 2

tabel Keputusan

2hitung

<2tabel

1 Gaya Kepemimpinan 124 4,54 11,070 Normal

2 Kecerdasan Emosional 124 6,75 11,070 Normal 3 Pengambilan

Keputusan 124 4,94 11,070 Normal

4 Akuntabilitas Kep.Madrasah

124 0,17 11,070 Normal

b. Pengujian Homogenitas Data

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa: data dari setiap

skor berasal dari populasi yang mempunyai varians sama. Pengujian

homogenitas varians menggunakan Uji Bartlet.

Proses pengujian yang ditempuh, adalah pertama-tama

mengelompokkan data variabel endogenus berdasarkan kesamaan data

variabel eksogenus, selanjutnya dihitung nilai dk, 1/dk, varians s12, (dk)

logSi2, (dk)Si2. Hasil perhitungan uji homogenitas varians adalah sebagai

berikut:

1) Uji Homogenitas Varian Data Gaya Kepemimpinan (X1) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

169 Perhitungan Lengkap pada Lampiran 5: Pengujian Normalitas,

Page 204: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

138

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel

H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) atas Gaya Kepemimpinan (X1).

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 49,19

90

294,1754

08,11649,19log90log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

Page 205: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

139

80,307036,10208,1163026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Gaya Kepemimpinan (X1) diperoleh

2hitung = 30,80 sementara pada tabel dengan dk = 90 pada =0,05

diperoleh 2tabel = 113,1450 Karena 2

hitung < 2

tabel , maka H0 diterima yang

berarti varians Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Gaya

Kepemimpinan (X1) adalah homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas varian data Gaya Kepemimpinan (X1)

dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y).

NO X1 k ni Y db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 17667 34 124 16424 90 551.9516 27.30919 1754.294 102.7036

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 30,80, χ2

tabel =

113,1450 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) atas Gaya Kepemimpinan (X1) dinyatakan homogen.

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan exel dan manual

memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Uji Homogenitas Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Gaya Kepemimpinan (X1) dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

Y_Akuntaabilitas KepMad

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.414 24 91 .123

Page 206: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

140

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,123, karena rhitung

> α, maka variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Gaya

Kepemimpinan (X1) dinyatakan homogen.

2) Uji Homogenitas Varian Data Kecerdasan Emosional (X2) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Page 207: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

141

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) atas Kecerdasan Emosional (X2).

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 12,19

98

367,1873

59,12512,19log98log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

89,301748,11259,1253026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Kecerdasan Emosional (X2)

diperoleh 2hitung = 30,89 sementara pada tabel dengan dk = 98 pada

=0,05 diperoleh 2tabel = 122,3241 Karena 2

hitung < 2tabel , maka H0 diterima yang

berarti varians Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Kecerdasan

Emosional (X2) adalah homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas varian data Kecerdasan Emosional (X2) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

NO X2 k ni Y db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 17422 26 124 16424 98 345.0032 20.85 1873.367 112.1748

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 30,89, χ2

tabel =

122,3241 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) atas Kecerdasan Emosional (X2) dinyatakan homogen.

Page 208: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

142

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan dengan exel dan

manual memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji Homogenitas Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Kecerdasan Emosional (X2) dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

Y_Akuntaabilitas KepMad

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.515 19 99 .097

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,097, karena rhitung

> α, maka variabel Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) atas Kecerdasan

Emosional (X2) dinyatakan homogen.

3) Uji Homogenitas Varian Data Pengambilan Keputusan (X3) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut: H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel

H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel

Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

Page 209: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

143

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) atas Pengambilan Keputusan (X3).

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 75,19

97

186,1916

67,12575,19log97log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

22,450324,10667,1253026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Pengambilan Keputusan (X3) atas Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

diperoleh 2hitung = 45,22 sementara pada tabel dengan dk = 97 pada

=0,05 diperoleh 2tabel = 121,3114 Karena 2

hitung < 2tabel , maka H0 diterima yang

berarti varians Pengambilan Keputusan (X3) atas Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) adalah homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Page 210: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

144

Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas varian data Kompetensi Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y).

NO X3 k ni Y db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 16426 45 124 16424 97 413.8314 18.52213 1916.186 106.0324

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 45,22, χ2

tabel =

121,3114 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Pengambilan Keputusan

(X3) atas Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dinyatakan homogen.

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan dengan exel dan

manual memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Uji Homogenitas Pengambilan Keputusan (X3) atas Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

Y_Akuntaabilitas Kepala Madrasah

Levene Statistic df1 df2 Sig.

3.180 18 98 .140

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,140, karena rhitung

> α, maka variabel Pengambilan Keputusan (X3) atas Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) dinyatakan homogen.

4) Uji Homogenitas Varian Data Gaya Kepemimpinan (X1) dengan

Pengambilan Keputusan (X3)

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut: H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel

H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel

Page 211: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

145

Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Pengambilan Keputusan

(X3) atas Gaya Kepemimpinan (X1).

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 326,20

90

37,1829

72,117326,20log90log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

09,349148,10272,1173026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Pengambilan Keputusan (X3) atas Gaya Kepemimpinan (X1) diperoleh 2hitung

= 34,09 sementara pada tabel dengan dk = 90 pada =0,05 diperoleh 2tabel

= 113,1450 Karena 2hitung < 2

tabel , maka H0 diterima yang berarti varians

Page 212: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

146

Pengambilan Keputusan (X3) atas Gaya Kepemimpinan (X1) adalah

homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Hasil Uji Homogenitas varian data Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Pengambilan Keputusan (X3).

NO X1 k ni X3 db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 17667 26

12

4

1642

6 90

531.800

6

26.6733

9 1829.37 102.9148

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 34,09, χ2

tabel =

113,1450 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Pengambilan Keputusan

(X3) atas Gaya Kepemimpinan (X1) dinyatakan homogen.

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan dengan exel dan

manual memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18 Hasil Analisis Uji Homogenitas Pengambilan Keputusan (X3) atas Gaya Kepemimpinan (X1) dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

X3_Pengambilan Keputusan

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.980 24 91 .071

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,071, karena rhitung

> α, maka variabel Pengambilan Keputusan (X3) atas Gaya Kepemimpinan

(X1) dinyatakan homogen.

5) Uji Homogenitas Varian Data Kecerdasan Emosional (X2) dengan

Pengambilan Keputusan (X3)

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut:

Page 213: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

147

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel

H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Pengambilan Keputusan

(X3) atas Kecerdasan Emosional (X2).

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 99,17

98

092,1763

99,12299,17log98log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

Page 214: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

148

38,410185,10599,1223026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Pengambilan Keputusan (X3) atas Kecerdasan Emosional (X2) diperoleh

2hitung = 41,38 sementara pada tabel dengan dk = 98 pada =0,05

diperoleh 2tabel = 122,3241 Karena 2

hitung < 2tabel , maka H0 diterima yang

berarti varians Pengambilan Keputusan (X3) atas Kecerdasan Emosional

(X2) adalah homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Hasil Uji Homogenitas varian data Kecerdasan Emosional (X2) dengan Pengambilan Keputusan (X3).

NO X2 k ni X3 db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 1742

2 26

12

4

1642

6 98

313.550

5 16.0558

1763.09

2 105.0185

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 41,38, χ2

tabel =

122,3241 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Pengambilan Keputusan

(X3) atas Kecerdasan Emosional (X2) dinyatakan homogen.

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan dengan exel dan

manual memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20 Hasil Analisis Uji Homogenitas Pengambilan Keputusan (X3) atas Kecerdasan Emosional (X2) dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

X3_Pengambilan Keputusan

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.497 19 98 .103

Page 215: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

149

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,103, karena rhitung

> α, maka variabel Pengambilan Keputusan (X3) atas Kecerdasan

Emosional (X2) dinyatakan homogen.

6) Uji Homogenitas Varian Data Kecerdasan Emosional (X2) dengan

Gaya Kepemimpinan (X1)

Hipotesis yang di uji adalah sebagai berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen,

jika 2hitung < 2

tabel

H1 :data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika

2hitung > 2

tabel Sedangkan uji homogenitas menggunakan SPSS adalah dengan

membandingkan nilai rhitung yang diperoleh dengan tingkat α yang

digunakan (yaitu 0,05). Hipotesis yang diuji dengan SPSS adalah sebagai

berikut:

H0 : data variabel bebas atas variabel terikat bersifat homogen, jika rhitung < α

H1 : data variabel bebas atas variabel terikat tidak homogen, jika rhitung > α

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett, Rumus uji statistik

yang digunakan adalah:

22 .)10(ln LogSdbB

Si2 = varians tiap kelompok data

dbi = n – 1 = derajat kebebasan tiap kelompok

B = nilai Bartlett = (LogSi2) (∑dbi)

Sgabungan =∑ ��(���)∑ ��

Untuk memudahkan perhitungan uji Homogenitas dengan Uji Bartlett,

dapat dilihat pada lampiran 4.B Uji Bartlett variabel Gaya Kepemimpinan

(X1) atas Kecerdasan Emosional (X2).

Page 216: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

150

Varians gabungan:

Sgabungan =∑ ��(���)∑ �� = 57,18

90

573,1671

19,11457,18log90log 2 xSdbNilaiB i

22 log.10ln iSdbB

014,322867,10019,1143026,2

Hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas varians variabel

Gaya Kepemimpinan (X1) atas Kecerdasan Emosional (X2) diperoleh 2hitung

= 32,014 sementara pada tabel dengan dk = 90 pada =0,05 diperoleh

2tabel = 113,1450 Karena 2

hitung < 2tabel , maka H0 diterima yang berarti varians

Gaya Kepemimpinan (X1) atas Kecerdasan Emosional (X2) adalah

homogen

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan program exel dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21 Hasil Uji Homogenitas varian data Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Kecerdasan Emosional (X2).

NO X1 k ni X2 db Si2 log Si2 db.Si2 db.log Si2

∑X 17667 26 124 17422 90 392.3749 22.40928 1671.573 100.2867

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui χ2hitung = 32,014, χ2

tabel =

113,1450 karena χ2hitung < χ2

tabel, maka variabel Gaya Kepemimpinan (X1)

atas Kecerdasan Emosional (X2) dinyatakan homogen.

Hasil analisis uji homogenitas menggunakan dengan exel dan

manual memperoleh nilai yang sama dengan bantuan program SPSS dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22 Hasil Analisis Uji Homogenitas Gaya Kepemimpinan (X1) atas Kecerdasan Emosional (X2) dengan SPSS

Page 217: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

151

Test of Homogeneity of Variances

X2_Kecerdasan Emosional

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.663 24 91 .065

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui rhitung= 0,065, karena rhitung

> α, maka variabel Kecerdasan Emosional (X2) atas Gaya Kepemimpinan

(X1) dinyatakan homogen.

Berdasarkan pengujian homogenitas data masing-masing variabel,

dapat dirangkum hasil pengujian sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.23 Rangkuman Uji Homogenitas

No Variabel dk 2 hitung 2 tabel Keterangan

1 X1 terhadap Y 90 30,80 113,1450 Homogen

2 X2 terhadap Y 98 30,89 122,3241 Homogen

3 X3 terhadap Y 97 45,22 121,3114 Homogen

4 X1 terhadap X3 90 34,09 113,1450 Homogen

5 X2 terhadap X3 98 41,38 122,3241 Homogen

6 X1 terhadap X2 90 32,014 113,1450 Homogen

a. Pengujian Linearitas

Uji linearitas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi

variabel eksogen terhadap variabel endogen. Uji linearitas dilakukan

dengan mencari persamaan regresi, selanjutnya diuji berkaitan dengan

koefisien regresi dan linearitas garis regresi dengan menggunakan tabel

analisis varians regresi linear sederhana. Keputusan diambil dengan

membandingkan nilai Fhitung (regresi) den Ftabel nilai dk (pembilang:

penyebut) untuk nilai taraf signifikasi 5%. Dengan kreteria jika Fregresi < Ftabel,

maka hubungan antar variabel dinyatakan linear.

Untuk uji linearitas variabel endogen dengan variabel eksogen

dengan menggunakan bantuan program SPSS, jika nilai Fhitung (tuna cocok)

Page 218: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

152

lebih kecil dari Ftabel dengan ɑ= 0,05, sehingga regresi variabel eksogen

atas variabel endogen adalah linier.

1) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X1) terhadap (Y)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi

Y = a + bX1

Variabel X1 terhadap Y

NO

Gaya Akuntabilitas

X12 Y2 X1Y Kepemimpinan

Kepala

Madrasah

X1 Y

∑ 17667 16424 2522837 2178430 2341498

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

68,95

176672522837124

23414981766725228371642422

12

112

XXn

YXXXYa

i

i

26,025228372522837124

16424176672341498124222

ii

ii

XXn

YXYXnb

Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat d Isusun sebagai berikut:

Y = a + bX1 = 95,68 + 0,26X1

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X1 dan Y

Gaya

k ni

Akuntabilitas

Y2 ∑Y ∑Y2 (∑Y)2/N

JKE Kepemimpinan (X1)2

Kep.

Madrasah X1.Y

X1 Y

17667 2522837 34 124 16424 2178430 16050 2131776 2129900 2341498 1876

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

Page 219: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

153

2175385

124

16424 22

)(Re

n

YJK ag

21784302 YJKT

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

59,383

124

16424.17667234145826,0

.1)/(Re

x

n

YXYXbJK abg

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu

12,2661217538559,3832178430)(Re)/(Re2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus:

2175385)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

59,383)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

81,212124

12,2661

2

n

JKRJK res

ree

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

1876)( 2

2

n

YYJK

kE

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

1174,785187612,2661 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

53,24234

1174,785

2

k

JKRJK TC

TC

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

Page 220: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

154

84,2034124

1876

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

18,184,20

53,24

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus : Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2 dan

db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,32:90) = 1,56

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung > Ftabel (1,18 < 1,56)

Tabel Anava

Sumber Variabel

db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel

Ket.

0.05

0.01

total 124 2178430

Koefisien (a)

1 2175385 2175385

Regresi (b/a)

1 383.590 383.590 17.5858 3.91 8.83 Sangat

signfikan

Sisa 122 2661.1 21.81

Tuna Cocok

32 784.9 24.53 1.177 1.56 1.81 Linear

Galat 90 1876.2 20.85

2) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X2) terhadap (Y)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi

Y = a + bX2

Page 221: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

155

Variabel X2 terhadap Y

NO

Gaya Akuntabilitas

X22 Y2 X2Y Kepemimpinan

Kepala

Madrasah

X2 Y

∑ 17422 16424 2450980 2178430 2308943

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

05,72174222450980124

23089431742224509801642422

222

2222

XXn

YXXXYa

43,0174222450980124

1642217422230894312422

222

22

XXn

YXYXnb

Setelah harga a dan b diperoleh, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat di susun sebagai berikut:

Y = a + bX2 = 72,05 + 0,43 X2

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y

Kecerdasan

k ni

Akuntabilitas

Y2

∑Y2 (∑Y)2/N

JKE Emosional (X2)

2

Kep.Madrasa

h

∑Y X21.Y

X2 Y

17422 2450980 26 124 16424 2178430 16063 2134971 2133027 2308943 1944

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

2175358

124

16424 22

)(Re

n

yJK ag

21784302 YJKT

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

53,589

124

1642417422230894343,0

.)/(Re

x

n

YXXYbJK abg

Page 222: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

156

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu

18,2455217535853,5892178430)(Re)/(Re2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus:

2175358)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

53,589)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

12,202124

18,2455

2

n

JKRJK res

res

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

1944)( 2

2

n

YYJK

kE

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

18,511194418,2455 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

30,21226

18,511

2

k

JKRJK TC

TC

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

84,1926124

1944

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

07,184,19

30,21

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

Page 223: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

157

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus : Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2

dan db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,22:98) = 1,62

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung < Ftabel (1,07 < 1,62)

Tabel Anava

Sumber Variabel

db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel

Ket.

0.05

0.01

total 124 2178430

Koefisien (a)

1 2175385 2175385

Regresi (b/a)

1 589.530 589.530 29.2943 3.91 8.83 signfikan

Sisa 122 2455.2 20.12

Tuna Cocok

24 511.0 21.29 1.073 1.62 1.81 Linear

3) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X3) terhadap (Y)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi Y

= a + bX3

Variabel X3 terhadap Y

No Pengambilan Keputusan

(X3)

Akuntabilitas Kep.Madrasah

(Y) Y2 X42 X3Y

∑ 16426 16424 2178924 2178430 2176375

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

54,100

164262178924124

2163751642621789241642422

323

3323

XXn

YXXXYa

24,0164262178924124

1642416426217637512422

323

33

XXn

YXYXnb

Page 224: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

158

Setelah harga a dan b diperoleh, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat di susun sebagai berikut:

Y = a + bX3 = 100,54 + 0,24 X3

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y

Pengambilan

k ni

Akuntablitas

Y2

∑Y2 (∑Y)2/N

JKE keputusan (X3)2

Kep.Madrasah

∑Y X1.Y

X3 Y

16426 2178924 45 124 16424 2178430 16054 2132676 2130590 2176375 2086

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

29,2175385

124

16424 22

)(Re

n

YJK ag

21784302 YJK T

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

95,173

124

1642416426217637524,0

.33)/(Re

x

n

YXYXbJK abg

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu 76,287029,217538595,1732178430)(Re)/(Re

2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus:

29,2175385)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

95,173)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

Page 225: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

159

531,232124

2870

2

n

JKRJK res

ree

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

2086)( 2

2

n

YYJK

kE

Untuk menghitung JKE urutkan data X mulai dari data yang paling kecil

sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

76,784208676,2870 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

25,18245

76,784

2

k

JKRJK TC

TC

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

41,2645124

2086

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

69,041,26

25,18

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus : Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2

dan db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,43:79) = 1,52

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung < Ftabel 0,69 < 1,52)

Page 226: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

160

Tabel Anava

Sumber Variabel

db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel

Ket.

0.05

0.01

total 124 2178430

Koefisien (a)

1 2175385 2175385

Regresi (b/a)

1 173.950 173.950 7.3924 3.91 8.83 signfikan

Sisa 122 2870.8 23.53

Tuna Cocok

43 784.3 18.24 0.691 1.52 1.81 Linear

Galat 79 2086.4 26.41

4) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X1) terhadap (X3)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi

Y = a + bX1

Variabel X1 terhadap X3

No Gaya Kepemimpinan (X1)

Pengambilan Keputusan

(X3) X12 X32 X1X3

∑ 17667 16426 2522837 2178924 2341721

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

13,3913233194895790

194381713233252228371642622

121

311213

XXn

XXXXXa

25,0176672522837124

1642617667234172112422

12

1

3131

XXn

XXXXnb

Setelah harga a dan b diperoleh, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat di susun sebagai berikut:

Y = a + bX1 = 97,24 + 0,25.X1

Page 227: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

161

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X1 dan X3

Gaya

k ni

Pengambilan

X32

∑X32 (∑X3)

2/N

JKE kepemimpinan (X3)2 Keputusan

∑X3 X1.X3

X1 X3

17667 2522837 34 124 16426 2178924 16053 2132543 2130561 2341721 1982

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

13,2175915

124

16426 223

)(Re

n

XJK ag

21789242 YJKT

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

35,253

124

1642617667234172124,0

. 4343)/(Re

x

n

XXXXbJK abg

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu

52,265513,217591535,2532178924)(Re)/(Re2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus:

13,2175915)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

52,2655)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

77,212124

2655

2

n

JKRJK res

ree

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

1982)( 2

2

n

YYJK

kE

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

Page 228: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

162

52,673198252,2655 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

05,21234

52,673

2

k

JKRJK TC

TC

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

02,2234124

1982

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

96,002,22

05,21

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus : Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2

dan db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,32:90) = 1,58

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung < Ftabel (0,96 < 1,58)

Tabel Anava

Sumber Variabel

Db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel

Ket.

0.05

0.01

Total 124 2178924

Koefisien (a)

1 2175915 2175915

Regresi (b/a)

1 253.350 253.350 11.2170 3.91 8.83 signfikan

Sisa 122 2655.5 22.59

Page 229: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

163

Tuna Cocok

32 673.6 21.05 0.960 1.58 1.81 Linear

Galat 90 1982.0 22.02

5) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X2) terhadap (X3)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi

Y = a + bX2

Variabel X2 terhadap X3

No Kecerdasan Emosional

(X2)

Pengambilan Keputusan (X3)

X22 X3

2 X2X3

∑ 17422 16426 2450980 2178924 2309155

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

71,62

174222450980124

23091551742224509801642422

222

322223

XXn

XXXXXa

50,0174222450980124

1642617422230894312422

222

3232

XXn

XXXXnb

Setelah harga a dan b diperoleh, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat di susun sebagai berikut:

Y = a + bX1 = 62,71 + 0,50 X1

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X2 dan X3

Kecerdasam

k ni

Pengambilan

X32

∑X32 (∑X3)

2/N

JKE Emosional (X2)2 Keputusan

∑X3 X2.X3

X2 X3

17422 2450980 26 124 16426 2178924 16052 2132198 2130325 2309155 1873

Page 230: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

164

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

29,2175385

124

16424 223

)(Re

n

XJK ag

217843023 XJKT

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

651

124

1642617422230915550,0

. 3232)/(Re

x

n

XXXXbJK abg

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu

71,239329,21753856512178430)(Re)/(Re2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus:

29,2175385)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

651)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

62,192124

71,2393

2

n

JKRJK res

ree

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

1944)( 2

2

n

YYJK

kE

Untuk menghitung JKE urutkan data X mulai dari data yang paling kecil

sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

71,449194471,2393 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

74,18226

71,449

2

k

JKRJK TC

TC

Page 231: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

165

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

84,1926124

1944

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

94,0847,19

74,18

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus : Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2

dan db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,24:98) = 1,63

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung < Ftabel (0,94 < 1,63)

Tabel Anava

Sumber Variabel

db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel Ket.

α = 0,05 α = 0,01

total 90 1945688 Koefisien (a)

1 1937174 1937174

Regresi (b/a)

1 1112.083 1112.083 13.2205 3.95 6.94 Sangat

signfikan

Sisa 88 7402.4 84.12

Tuna Cocok

30 3349.7 111.66 1.598 1.65 2.04 Linear

Galat 58 4052.7 69.87

6) Perhitungan Linearitas dan Pengaruh (X1) terhadap (X2)

a) Tabel Persiapan Perhitungan a dan b untuk Persamaan Regresi

Y = a + bX2

Page 232: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

166

Variabel X1 terhadap X2

No Gaya

Kepemimpinan (X1)

Kecerdasan Emosional

(X2)

X12 X2

2 X1X2

∑ 17667 17422 2522837 2450980 2484079

b) Perhitungan harga a dan b dengan rumus:

01,94176672522837124

24840791766725228371742222

12

1

2112

12

XXn

XXXXXa

33,0176672522837124

1742217667248407912422

12

1

2121

XXn

XXXXnb

Setelah harga a dan b diperoleh, maka persamaan regresi linear

sederhana dapat di susun sebagai berikut:

Y = a + bX1 = 94,01 + 0,33X1

c) Pengujian Signifikan melalui ANAVA

Sebelum melakukan analisis varians (ANAVA), terlebih dahulu akan

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

(1) Menyusun tabel kelompok data variabel X1 dan X2

Gaya

k ni

Iklim

X22

∑X22 (∑X2)

2/N

JKE Kepemimpina

n (X1)2

Organsiasi

∑X2 X1.X2

X1 X2

17667 2522837 34 124 17422 2450980 17020 2396990 2395117 2484079 1873

(2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)) dengan rumus:

2447791

124

17422 222

)(Re

n

XJK ag

24509802 YJKT

(3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (Jkreg(a)), dengan rumus:

615,615

124

1742217667248407933,02

.1

21)/(Re

x

n

XXXXbJK abg

Page 233: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

167

(4) Menghitung jumlah kuadrat residu 380,25732447791615,6152450980)(Re)/(Re

2 agabgres JKJKYJK

(5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) dengan rumus: 2447791)()( aregareg JKRJK

(6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(a)) dengan

rumus:

615,615)/()/( abregabreg JKRJK

(7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan rumus:

09,212124

380,2573

2

n

JKRJK res

ree

(8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

1873)( 2

2

n

YYJK

kE

(9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus:

385,7001873380,2573 EresTC JKJKJK

(10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan

rumus:

89,21234

385,700

2

k

JKRJK TC

TC

(11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus:

81,2034124

1873

kn

JKRJK E

E

(12) Mencari nilai uji F dengan rumus:

05,181,20

89,21

E

TC

RJK

RJKF

(13) Menentukan kriteria pengukuran, jika nilai uji Fhitung < nilai Ftabel, maka

distribusi berpola Linear

Page 234: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

168

(14) Mencari nilai F tabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5%

menggunakan rumus: Ftabel = F(1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k – 2

dan db E = n – k,

Diperoleh nilai Ftabel (0,05,32:90) = 1,56

(15) Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat

kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai

Fhitung < Ftabel (1,05 < 1,56)

Tabel Anava

Sumber Variabel

db JK RJK Fhitung Ftabel Ftabel

Ket.

0.05

0.01

total 124 2450980

Koefisien (a)

1 2447791 2447791

Regresi (b/a)

1 615.615 615.615 29.1853 3.91 8.83 signfikan

Sisa 122 2573.4 21.09

Tuna Cocok

32 700.1 21.88 1.051 1.56 1.81 Linear

Galat 90 1873.3 20.81

b. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah melalui proses

pengujian persyaratan analisis. Hasil pengujian persyaratan analisis

menunjukkan bahwa skor setiap variabel telah memenuhi persyaratan

dilakukannya pengujian statistik selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahap perhitungan regresi,

korelasi,170 dan analisis jalur. Perhitungan regresi bertujuan untuk

memprediksi variabel Y apabila variabel X dinaikkan dan diturunkan.

Perhitungan korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

sumbangan/kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap Y. Analisis

170 Sugiyono, Op.Cit, hal. 308

Page 235: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

169

jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi yang digunakan untuk

menguji hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (terdapat

variabel endogen dan eksogen).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software

SPSS 23.0 dan Excel. Hipotesis yang akan diuji meliputi: hubungan antara

Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y),

Kecerdasan Emosional (X2) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y),

hubungan pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y), dan Hubungan antara Gaya Kepemimpinan (X1),

Kecerdasan Emosional (X2), dan pengambilan Keputusan (X3) secara

bersama-sama dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y).

Gambar 4.6 Konstelasi Variable Penelitian

Hipotesisi Pertama: Terdapat Hubungan Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Hipotesis pertama menyatakan Gaya Kepemimpinan (X1) memiliki

hubungan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y). Hipotesis statistik:

H0:ρx1y = 0

H1:px1y ≠ 0

Kriteria pengujian hipotesis H0 ditolak jika nilai thitung > ttabel, dan H1

diterima jika nilai thitung < ttabel. Berdasarkan hasil analisis data secara manual

diperoleh nilai thitung = 4,63 nilai ttabel = 2,358, maka thitung > ttabel (4,63 >2,358)

X1

X2

Y

X3

Page 236: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

170

maka Ha diterima, artinya ada hubungan positif dan signifikan antara Gaya

Kepemimpinan (X1) dengan Kepuasan Kerja (Y) koefisien korelasi X1

terhadap Y (�� ) = 0,35. Nilai koefisien korelasi ini jika dikonsultasikan

pada Tabel intervensi korelasi Product Moment Pearson terletak pada

interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan yang sedang/cukup.

Tingkat keeratan hubungan variable Gaya Kepemimpinan (X1) dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) adalah sedang/cukup.

Tabel 4.24 Hasil koefisien korelasi dengan menggunakan EXEL

Variabel X1 terhadap Y

NO

Gaya Akuntabilitas

X12 Y2 X1Y Kepemimpinan

Kepala Madrasah

X1 Y

∑ 17667 16424 2522837 2178430 2341498

1). Perhitungan menentukan besaran kekuatan hubungan antara variabel

Gaya Kepemimpinan (X1) dengan variable Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) dilakukan dengan menghitung nilai koefisien korelasi atau

symbol r.

1). Menghitung nilai r Pearson Product Moment

�� = � ∑ �� � − (∑ ��)(∑ �)��� ∑ ��� − (∑ ��)���� ∑ �� − (∑ �)�� �� = 124 × 2341498 − 17667 × 16424��124 × 2522837 − (17667)���124 × 2178430 − (16424)�� = 290345752 − 290162808��312831788 − 312122889��270125320 − 269747776� = 182944√708899 × 377544

= �%�&''√�()('*+('*+(

= 182944517339,89 = 0,35

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi (�� ) antara variable

gaya kepemimpinan (X1) dengan akuntabilitas kepala madrasah (Y)

Page 237: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

171

diperoleh nilai �� = 0,35. Nilai koefisien korelasi ini jika dikonsultasikan

pada Tabel interfensi korelasi Product Moment Pearson terletak pada

interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan yang sedang/cukup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan

variable gaya kepemimpinan (X1) dengan akuntabilitas kepala madrasah

(Y) adalah sedang/cukup.

2). Perhitungan nilai koefisien korelasi, dengan uji t

-./0123 = √4 − 2√1 − �

-./0123 = 0,35√124 − 2�1 − 0,55�

= 0,35√122�1 − 0,3025

= 0,35 × 11,04�0,6975

= 3,8640,835 = 4,63

3). Rangkuman hasil perhitungan:

Tabel 4.25 Hasil Perhitungan hubungan X1 terhadap Y

rx1y r2x1y dk thitung ttabel Kesimpulan

0,05 0,01 0,35 0,1225 34 4,63 2,358 2,275 Hipotesis diterima

Berdasarkan kriteria tersebut ternyata nilai thitung (4,63) > ttabel (2,358),

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa hipotesis penelitian

yang menyatakan Gaya Kepemimpinan (X1) memiliki hubungan positif dan

signifikan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dapat diterima karena

teruji kebenarannya. Perhitungan secara manual mendapatkan angka yang

sama dengan perhitungan menggunakan bantuan SPSS ver.23 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Page 238: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

172

Tabel 4.26 Tabel Output SPSS

Correlations

X1_Gaya Kepemimpinan

Y_Akuntabilitas Kepmad

X1_Gaya Kepemimpinan

Pearson Correlation 1 .354**

Sig. (2-tailed) .000

Sum of Squares and Cross-products

5716.927 1475.355

Covariance 46.479 11.995

N 124 124

Y_Akuntabilitas Kepmad

Pearson Correlation .354** 1

Sig. (2-tailed) .000

Sum of Squares and Cross-products

1475.355 3044.710

Covariance 11.995 24.754

N 124 124

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel 4.25 hasil r41=0,354171, Kedua hasil perhitungan baik

secara manual maupun menggunakan bantuan program SPSS,

menunjukkan nilai koefisen jalur yang sama yaitu 541=0,354. Sedangkan

untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel Gaya

kepemimpinan (X1) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) sebagai

berikut:

4). Menentukan koefisien determinasi 56 = � × 100% 56 = 0,35� × 100% = 0,1225 × 100% = 12,25%

Bedasarkan hasil perhitungan di atas, besarnya hubungan Gaya

kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) sebesar

12,25%, sedangkan sisanya sebesar 87,75% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hipotesis kedua: Terdapat hubungan Kecerdasan Emosional (X2) terhadap Kepuasan Kerja (Y)

171Ibid.

Page 239: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

173

Hipotesis kedua menyatakan Kecerdasan Emosional (X2) memiliki

hubungan positif yang signifikan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah

(Y). Hipotesis statistik:

H0:ρx2y = 0

H1:px2y ≠ 0

Kriteria pengujian hipotesis H0 ditolak jika nilai thitung > ttabel, dan H1

diterima jika nilai thitung < ttabel. Berdasarkan hasil analisis data secara manual

diperoleh nilai thitung = 5,41 nilai ttabel = 2,358, maka thitung > ttabel (5,41 >2,358)

maka Ha diterima, artinya ada hubungan positif dan signifikan antara

Kecerdasan Emosional (X2) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

koefisien korelasi X2 terhadap Y (�� ) = 0,44. Nilai koefisien korelasi ini

jika dikonsultasikan pada Tabel intervensi korelasi Product Moment

Pearson terletak pada interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan

yang kuat/tinggi. Tingkat keeratan hubungan variable Kecerdasan

Emosional (X2) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) adalah

sedang/cukup.

Tabel 4.27 Koefisien korelasi dengan menggunakan EXEL

Variabel X2 terhadap Y

No Iklim Organisasi

(X2)

Akuntabilitas Kep.

Madrasah (Y)

X22 Y2 X2Y

∑ 17422 16424 2450980 2178430 2308943

1). Perhitungan menentukan besaran kekuatan hubungan antara variabel

Kecerdasan Emosional (X2) dengan variable Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) dilakukan dengan menghitung nilai koefisien korelasi atau

symbol r.

�� = � ∑ �� � − (∑ ��)(∑ �)��� ∑ ��� − (∑ ��)���� ∑ �� − (∑ �)��

Page 240: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

174

�� = 124 × 2308943 − 17422 × 16424��124 × 2450980 − (17422)���124 × 2178430 − (16424)�� = 286308932 − 286138923��303921520 − 303526084��270125320 − 269747776� = 170009√395436 × 377544

= 170009√149294489184

= 170009386386,45 = 0,44

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi (�� ) antara variable

kecerdasan emosional (X2) dengan akuntabalitas kepala madrasah (Y)

diperoleh nilai �� = 0,44. Nilai koefisien korelasi ini jika dikonsultasikan

pada Tabel intervensi korelasi Product Moment Pearson terletak pada

interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan yang sedang/cukup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan

variable kecerdasan emosional (X2) dengan akuntabalitas kepala madrasah

(Y) adalah sedang/cukup.

2). Perhitungan nilai koefisien korelasi, dengan uji t.:

-./0123 = 8√29�√�98�

-./0123 = 0,44√124 − 2�1 − 0,44�

= 0,44√122√1 − 0,1936

= 0,44 × 11,04√0,8064

= 4,85760,89799 = 5,41

3). Rangkuman hasil perhitungan:

Page 241: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

175

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan hubungan X2 terhadap Y

rx2y r2x2y dk thitung ttabel Kesimpulan

0,05 0,01

0,44

0,1936 26 5,41 2,358 2,275 Hipotesis diterima

Berdasarkan kriteria tersebut ternyata nilai thitung (5,41)> ttabel (2,358),

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa hipotesis penelitian

yang menyatakan Kecerdasan Emosional (X2) memiliki hubungan positif

dan signifikan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dapat diterima

karena teruji kebenarannya. Perhitungan secara manual mendapatkan

angka yang sama dengan perhitungan menggunakan bantuan SPSS ver.23

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.29 Tabel Output SPSS

Correlations

X2_Kecerdasan Emosional

Y_Akuntabilitas Kepmad

X2_Kecerdasan Emosional

Pearson Correlation 1 .440**

Sig. (2-tailed) .000

Sum of Squares and Cross-products

3189.000 1371.000

Covariance 25.927 11.146 N 124 124

Y_Akuntabilitas Kepmad

Pearson Correlation .440** 1

Sig. (2-tailed) .000

Sum of Squares and Cross-products

1371.000 3044.710

Covariance 11.146 24.754

N 124 124

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel 4.28 hasil r42=0,44172, Kedua hasil perhitungan baik

secara manual maupun menggunakan bantuan program SPSS,

menunjukkan nilai koefisen jalur yang sama yaitu r42=0,44. Sedangkan

untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel

172Ibid.

Page 242: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

176

Kecerdasan Emosional (X2) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

sebagai berikut:

4). Menentukan koefisien determinasi 56 = � × 100% 56 = 0,44� × 100% = 0,1936 × 100% = 19,36%

Bedasarkan hasil perhitungan di atas, besarnya hubungan Gaya

kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) sebesar

19,36%, sedangkan sisanya sebesar 80,64% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hipotesis Ketiga: Terdapat hubungan Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Hipotesis ketiga menyatakan terdapat hubungan Pengambilan

Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y). Hipotesis

statistik:

H0:ρx3y = 0

H1:px3y ≠ 0

Kriteria pengujian hipotesis H0 ditolak jika nilai thitung > ttabel, dan H1

diterima jika nilai thitung < ttabel. Berdasarkan hasil analisis data secara manual

diperoleh nilai thitung = 7,06 nilai ttabel = 2,358 maka thitung > ttabel (7,06 > 2,358)

maka Ha diterima, artinya ada hubungan positif dan signifikan antara

Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

koefisien korelasi X3 terhadap Y (�: ) = 0,54. Nilai koefisien korelasi ini

jika dikonsultasikan pada Tabel intervensi korelasi Product Moment

Pearson terletak pada interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan

yang cukup/sedang. Tingkat keeratan hubungan variable Pengambilan

Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) adalah

cukup/sedang.

Tabel 4.30 hasil koefisien korelasi dengan menggunakan EXEL

Page 243: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

177

Variabel X3 terhadap Y

No Pengambilan Keputusan

(X3)

Akuntabilitas Kep.Madrasah

(Y) Y2 X42 X3Y

∑ 16426 16424 2178924 2178430 2176375

1). Perhitungan menentukan besaran kekuatan hubungan antara variabel

Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah

(Y) dilakukan dengan menghitung nilai koefisien korelasi atau symbol r.

a. Menghitung nilai r Pearson Product Moment

�� = � ∑ �; � − (∑ �;)(∑ �)��� ∑ �;� − (∑ �;)���� ∑ �� − (∑ �)�� �� = 124 × 2176375 − 16426 × 16424��124 × 2178924 − (16426)���124 × 2178430 − (16424)�� = 269870500 − 269780624��270186576 − 269813476��270125320 − 269747776� = 89876√373100 × 377544

= 89876√140861666400

= 89876375315,422 = 0,54

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi (�: ) antara variable

pengambilan keputusan (X3) dengan akuntabilitas kepala madrasah (Y)

diperoleh nilai �� = 0,54. Nilai koefisien korelasi ini jika dikonsultasikan

pada Tabel intervensi korelasi Product Moment Pearson terletak pada

interval ≥ 0,40 – < 0,70 keputusan memiliki hubungan yang sedang/cukup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan

variable pengambilan keputusan (X3) dengan akuntablitas kepala madrasah

(Y) adalah sedang/cukup.

2). Perhitungan nilai koefisien korelasi, dengan uji t.:

-./0123 = √4 − 2√1 − �

Page 244: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

178

-./0123 = 0,54√124 − 2�1 − 0,54�

= 0,54√122√1 − 0,2916

= 0,54 × 11,04√0,7084

= 5,96160,845 = 7,06

3). Rangkuman hasil perhitungan:

Tabel 4.31 Hasil Perhitungan hubungan X3 terhadap Y

�: r21y dk thitung

ttabel Kesimpulan

0,05 0,01

0,54

0,2916 45 7,06 2,358 2,275 Hipotesis diterima

Berdasarkan kriteria tersebut ternyata nilai thitung (7,06) > ttabel (2,358),

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa hipotesis penelitian

yang menyatakan Pengambilan Keputusan (X3) memiliki hubungan dengan

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dapat diterima karena teruji

kebenarannya. Perhitungan secara manual mendapatkan angka yang

sama dengan perhitungan menggunakan bantuan SPSS ver.22 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.32 Tabel Output SPSS

Correlations X3_Pengambila

n Keputusan Y_Akuntabilitas

Kepmad

X3_Pengambilan Keputusan

Pearson Correlation 1 .540

Sig. (2-tailed) .007

Sum of Squares and Cross-products

3008.871 724.806

Covariance 24.462 5.893

N 124 124

Y_Akuntabilitas Kepmad

Pearson Correlation .540 1

Sig. (2-tailed) .007

Sum of Squares and Cross-products

724.806 3044.710

Covariance 5.893 24.754

N 124 124

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Page 245: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

179

Pada tabel 4.31 hasil r43=0,54173, Kedua hasil perhitungan baik

secara manual maupun menggunakan bantuan program SPSS,

menunjukkan nilai koefisen jalur yang sama yaitu r43=0,54. Sedangkan

untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel

Pengambilan Keputusan (X3) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

sebagai berikut:

4). Menentukan koefisien determinasi 56 = � × 100% 56 = 0,54� × 100% = 0,2916 × 100% = 19,36%

Bedasarkan hasil perhitungan di atas, besarnya hubungan

Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

sebesar 29,16%, sedangkan sisanya sebesar 70,84% dipengaruhi oleh

variabel lain.

Hipotesis Keempat: Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1), Kecerdasan Emosional (X2), dan Pengambilan Keputusan (X3) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Hipotesis keempat menyatakan terdapat hubungan Gaya

Kepemimpinan (X1) Kecerdasan Emosional (X2), dan Pengambilan

Keputusan (X3) memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap

Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y).

Hipotesis statistik:

H0: ry.321 = 0

H1:ry.321 ≠ 0

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hubungan secara

bersama-sama variable Gaya Kepemimpinan (X1) Kecerdasan Emosional

(X2), dan Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y adalah:

173Ibid.

Page 246: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

180

< = =�>( �9=�)( 29>9� )

< = *,(��+�(�9*,(��+)( ��'9�9� )

< = 0,31125*,;))+���

< = 0,311250,00311 = 100,08

Kriteria pengujian hipotesis H0 ditolak jika nilai Fhitung> Ftabel, dan H0

diterima jika nilai Fhitung< Ftabel. Berdasarkan hasil analisis data secara

manual diperoleh koefisien R24.312 = 0,789, dengan taraf nyata α = 0, 05 dan

dk = 121 diperoleh nilai Ftabel= 3,93. Hasil perhitungan mendapatkan nilai

Fhitung = 100,08. Berdasarkan kriteria tersebut ternyata nilai Fhitung (100,08) >

Ftabel (3,93), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa hipotesis

penelitian yang menyatakan Gaya Kepemimpinan (X1) Kecerdasan

Emosional (X2), dan Pengambilan Keputusan (X3) memiliki hubungan positif

yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) dapat diterima

karena teruji kebenarannya. Perhitungan secara manual mendapatkan

angka yang sama dengan perhitungan menggunakan bantuan SPSS ver.23

dapat dilihat pada tabel 4.31 berikut:

Tabel 4.33. Hasil uji simultan antara variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Kecerasan Emoisonal (X2), dan Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

Correlations

X1_Gaya Kepemimpi

nan

X2_Kecerdasan Emosional

X3_Pengambilan

Keputusan

Y_Akuntabilitas KepMad

X1_Gaya Kepemimpinan

Pearson Correlation

1 .437** .341** .354**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000

Sum of Squares and Cross-products

5716.927 1865.500 1413.403 1475.355

Covariance 46.479 15.167 11.491 11.995

N 124 124 124 124 X2_Kecerdasan Emosional

Pearson Correlation

.437** 1 .420** .440**

Page 247: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

181

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 Sum of Squares and Cross-products

1865.500 3189.000 1302.000 1371.000

Covariance 15.167 25.927 10.585 11.146 N 124 124 124 124

X3_Pengambilan Keputusan

Pearson Correlation

.341** .420** 1 .540

Sig. (2-tailed) .000 .000 .007 Sum of Squares and Cross-products

1413.403 1302.000 3008.871 724.806

Covariance 11.491 10.585 24.462 5.893 N 124 124 124 124

Y_Akuntabilitas KepMad

Pearson Correlation

.354** .440** .239** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .007

Sum of Squares and Cross-products

1475.355 1371.000 724.806 3044.710

Covariance 11.995 11.146 5.893 24.754 N 124 124 124 124

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel 4.33 hasil Ry.321=0,54174, Kedua hasil perhitungan baik

secara manual maupun menggunakan bantuan program SPSS,

menunjukkan nilai koefisen jalur yang sama yaitu Ry.321=0,54. Sedangkan

untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel Gaya

Kepemimpinan (X1) Kecerdasan Emosional (X2), dan Pengambilan

Keputusan (X3) terhadap Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y) sebagai

berikut:

4). Menentukan koefisien determinasi 56 = � × 100% 56 = 0,789� × 100% = 0,6225 × 100% = 62,25%

Bedasarkan hasil perhitungan di atas, besarnya hubungan Gaya

Kepemimpinan (X1) Kecerdasan Emosional (X2), dan Pengambilan

Keputusan (X3) secara bersama-sama dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y) sebesar 62,25%, sedangkan sisanya sebesar 37,75%

174Ibid.

Page 248: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

182

dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai masing-masing koefisien dan bentuk

pada struktur model

Tabel 4.7 Rekapitulasi hasil pengujian hipotesis penelitian

No Hipotesis penelitian Uji statistik rhitung t/F Keputusan Kesimpulan

1. Terdapat hubungan positif siginifikan antara Gaya Kepemimpinan (X1) dengan Akuntabilitas Kepla Madrasah (Y)

H0:ρx1y = 0

H1:px1y ≠ 0

0,35 thitung = 4,63

H0 ditolak

H1 diterima

Terdapat hubungan

2. Terdapat hubungan positif siginifikan antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Akuntabilitas Kepla Madrasah (Y)

H0:p32 = 0

H1:p32 ≠ 0

0,44 thitung =

5,41

H0 ditolak

H1 diterima

Terdapat hubungan

3. Terdapat hubungan positif siginifikan antara Pengambilan

H0:p21 = 0

H1:p21≠ 0 0,54

thitung = 7,06

H0 ditolak

H1 diterima

Terdapat hubungan

[email protected];B�B�= 0,798

Gaya Kepemimpinan

(X1)

Pengambilan Keputusan (X3)

Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y)

Kecerdasan Emosional (X2)

ɛ1=0,202 B�. = 0,35

B�. = 0,44

B;. = 0,54

Page 249: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

183

Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepla Madrasah (Y)

4 Terdapat hubungan yang positif siginifikan secara bersama-sama antara Gaya Kepemimpinan (X1), Kecerdasan Emosional (X2), dan Pengambilan Keputusan (X3) dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah (Y)

H0:p3.21 = 0

H1:p3.21 ≠ 0

0,789 Fhitung = 100,08

H0 ditolak

H1 diterima

Terdapat hubungan

C. Analisis Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya

membuktikan bahwa gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan

pengambilan keputusan mempunyai korelasi atau hubungan dengan

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi. Empat

hipotesis yang diajukan juga membuktikan adanya korelasi atau hubungan

variabel dependen (bebas) baik secara parsial maupun simultan terhadap

varibel independen (terikat).

1. Korelasi Gaya Kepemimpinan dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah Aliyah Negeri

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh koefisien

korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas

kepala MAN, yaitu rY.X1 sebesar 0,35. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh koefisien determinan atau hubungan antara gaya kepemimpinan

dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri sebesar 0,1225. Jadi

gaya kepemimpinan memiliki korelasi positif dengan akuntabilitas kepala

Page 250: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

184

Madrasah Aliyah Negeri, yang mana 12,25% akuntabilitas kepala MAN

ditentukan langsung oleh gaya kepemimpinannya. Hal ini mengindikasikan

bahwa gaya kepemimpinan kepala madrasah merupakan unsur dalam

organisasi pendidikan, untuk menjalin hubungan antara pemimpin dengan

bawahannya maupun pihak lain guna mewujudkan kerja sama yang baik

dalam mewujudkan tujuan organisasi pedidikan tersebut. Ketika hubungan

sudah terjalin dengan baik dan harmonis maka akan tercipta

pertanggungjawaban yang tinggi. Sehingga semua aktifitas ditunjukkan

dengan transparan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas.

Seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam hendaknya

mempunyai pengaruh yang dapat memerintah dan mencegah. Karena

pemimpin harus memberikan pengawasan kepada bawahannya,

meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan

mencegah kemungkaran dengan cara bermusyawarah dengan

bawahannya serta meminta pendapat dan pengalaman mereka. Dengan

melakukan hal demikian ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin

tersebut telah memfungsikan keistimewaannya dibandingkan dengan yang

lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

$ yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $ ˆàsù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθym ( ß# ôã $$sù öΝåκ ÷]tã ö�Ï�øó tGó™$# uρ öΝçλ m; öΝèδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθ tG sù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$#

�=Ït ä† t,Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai

Page 251: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

185

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran/3:159).175

Menurut Ibn Katsir di dalam tafsirnya, sikap lemah lembut yang

dimiliki oleh nabi Muhammad SAW itu tiada lain disebabkan karena rahmat

Allah yang dianugrahkan kepadanya, sehingga beliau bersikap lemah

lembut terhadap mereka. Demikian juga Hasan Al-Basri mengatakan

bahwa begitulah akhlak nabi Muhammad SAW ang diutus oleh Allah.

Kemudian ayat selanjutnya mengatakan: “dan jikalau kamu bersikap keras

dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh darimu”. Artinya adalah

sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam

menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan

meninggalkanmu.176

Akan tetapi, Allah menghimpun mereka disekelilingmu dan membuat

hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu.

Kemudian di sini rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka apabila

menghadapi suatu masalah untuk mengenakkan hati mereka, agar menjadi

pendorong bagi mereka untuk melakukannya. Terutama dalam hal

peperangan baik itu perang Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain yang mana

beliau selalu bermusyawarah ketika hendak mulai peperangan seperti

mengatur strategi perang, dan lain-lain. Sehingga apabila kamu telah

mendapatkan hasil yang bulat maka bertawakallah kepada Allah,

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

Dalam bahasa Arab, kepemimpinan dikenal dengan istilah imamah,

ami r al-mu’minu n (pemimpin orang-orang Islam)/khalifah setelah rasul wafat

terutama bagi keempat khulafaurrasyidin. Ami r jamaknya umara ’ yang

bermakna pemimpin/penguasa sesuai dengan ayat Al-Qur’an. Bahkan

dalam Al-Qur’an juga ditegaskan bahwa setiap manusia bertanggungjawab

memakmurkan bumi. Di sisi lain kepemimpinan dalam Islam adalah

175 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2010), hal. 72 176 Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasit Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal. 244-251.

Page 252: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

186

dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan

larangan Allah SWT, baik bersama maupun perorangan.177

Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati

Susanto mengemukakan bahwa adanya hubungan positif keputusan

rasional dengan akuntabilitas. Rekomendasi untuk meningkatkan

akuntabilitas kepala sekolah adalah pengembangan kemampuan

pengambilan keputusan yang rasional melalui mandat kewenangan dan

prinsip-prinsip otonomi, dan penerapan prinsip akuntabilitas kepala

sekolah sebagai manajemen pendidikan.178 Pengambilan keputusan

melalui mandat kewenangan dan prinsip-prinsip otonomi merupakan

bagian dari gaya kepemimpinan.

Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Hersey dan Blanchard

dalam Peter G. Northouse, 179 mengatakan bahwa tidak ada gaya

kepemimpinan yang sesuai bagi semua kondisi dalam suatu organisasi

tetapi gaya kepemimpinan akan sangat efektif apabila dapat

mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan kerjanya).

Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai kewibawaan, kekuasaan

untuk memerintah orang lain dan mempunyai kewajiban serta tanggung

jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan.

Kepemimpinan pendidikan Islam harus berbeda dengan

kepemimpinan pendidikan yang lain. Letak perbedaannya adalah terdapat

pada pengambilan konsep kepemimpinan yang didasarkan pada Alquran

dan Hadis yang diintegrasikan dengan teori-teori kepemimpinan yang

sudah berkembang di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Menurut Nur

Efendi kepemimpinan pendidikan Islam dapat dibangun dengan terlebih

dahulu harus memahami ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Hasil dari ijtihad

yang dilakukan kemudian dikonsultasikan dan dibreak down kepada

177 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafly Amar, Pemimpin dan kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 62. 178 Ratnawati Susanto, Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah, Eduscience – Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016. 179 Peter G. Northouse,op.cit., hal. 95.

Page 253: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

187

kegiatan eksperimen yang pada gilirannya melahirkan teori kepemimpinan

pendidikan Islam.180

Konsep kepemimpinan merupakan fenomena yang kompleks.

Karena siapapun yang berinteraksi dengan format yang memberikan

pengaruh kepada orang lain sisebut dengan perilaku kepemimpinan.

Sehingga hal inilah yang membuat sulit untuk merumuskan ciri-ciri

kepemimpinan. Dari berbagai konsep teori-teori kepemimpinan yang telah

dibahas pada kerangka teoretik di atas, maka penulis sependapat dengan

konsep yang disampaikan oleh Sudarwan Danim yang telah

mengidentifikasi ciri-ciri pemimpin yang sukses sebagai berikut:

a. Adaptif terhadap sesuatu

b. Waspada terhadap lingkungan sosial

c. Ambisius dan berorientasi pada pencapaian

d. Tegas

e. Kerjasama atau kooperatif

f. Menentukan

g. Diandalkan

h. Dominan atau berkeinginan dan berkekuatan untuk mempengaruhi

orang lain

i. Enerjik atau tampil dengan tingkat aktivitas tinggi

j. Persisten

k. Percaya diri

l. Toleran terhadap stress

m. Bersedia untuk memikul tanggung jawab.181

Menurut Maisah, 182 superioritas kepemimpinan lembaga pendidikan

Islam adalah kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab dan mampu

menggerakkan organisasi yang dipimpinnya untuk bersaing dengan

180 Nur Efendi, Islamic Educational…, hal. 22-23. 181 Danim, Kepemimpinan Pendidikan…, hal. 13-14. 182 Maisah, Manajemen Strategik dalam Perspektif Pendidikan Islam (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), hal. 64.

Page 254: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

188

lembaga pendidikan lain. Adapun tipe kepemimpinan lembaga pendidikan

Islam yaitu:

a. Berperilaku jujur (siddik)

b. Dapat dipercaya (amanah)

c. Menyampaikan segala informasi (tabligh)

d. Cerdas (fathanah)

e. Ikhlas

f. Sabar

g. Rendah hati (tawadhu’)

h. Adil

i. Mampu mengendalikan diri.

Tipe kepemimpinan yang cerdas salah satunya adalah memiliki

keinginan yang kuat untuk memberdayakan bawahannya. Sharafat Khan

dalam Maisah183 menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat

dikembangkan dalam lembaga pendidikan atau organisasi. Model

pemberdayaan yang ditawarkan yaitu:

a. Desire (keinginan)

Model empowerment adalah adanya keinginan dari manajemen

untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerja. Kegiatan yang termasuk

dalam model tersebut adalah:

1) Pekerja diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang

sedang berkembang.

2) Memperkecil directive personality dan memperluas keterlibatan

pekerja.

3) Mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali

strategi kerja.

4) Menggambarkan keahlian team dan melatih karyawan untuk

menguasai sendiri (self control)

b. Trust (kepercayaan)

183 Ibid., hal. 95-98.

Page 255: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

189

Langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antar

manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya antara anggota

organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan

saran tanpa adanya rasa takut. Indikator yang termasuk dalam trust adalah:

1) Memberi kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam

pembuatan kebijakan.

2) Menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi karyawan

dalam menyelesaikan kerja.

3) Menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja.

4) Menghargai perbedaan pandangan dan menghargai kesuksesan yang

diraih oleh karyawan.

5) Menyediakan akses informasi yang cukup.

c. Confident (percaya diri)

Setelah adanya saling percaya adalah menimbulkan rasa percaya

diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh

karyawan. Tindakan yang dapat menimbulkan confident adalah:

1) Mendelegasikan tugas yang penting terhadap karyawan.

2) Menggali ide dan saran dari karyawan.

3) Memperluas tugas dan membangun jaringan antar departemen.

4) Menyediakan jadwal job instruction dan mendorong penyelesaian yang

baik.

d. Credibility (kredibilitas).

Menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan

lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat agar tercipta

organisasi yang memiliki performa yang tinggi. Hal yang termasuk credibility

adalah:

1) Memandang karyawan sebagai patner strategis.

2) Peningkatan target pada semua bagian pekerjaan.

3) Memperkenalkan inisiatif individu untuk melakukan perubahan melalui

partisipasi.

Page 256: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

190

4) Membantu menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tujuan dan

prioritas.

e. Accountibility (pertanggungjawaban)

Tahap dalam proses pemberdayaan selanjutnya adalah

pertanggung jawaban karyawan pada wewenang yang diberikan. Dengan

menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar dan tujuan

tentang penilaian terhadap kinerja karyawan, tahap ini sebagai sarana

evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam penyelesaian dan tanggung

jawab terhadap wewenang yang diberikan. Hal yang termasuk

accountability adalah:

1) Menggunakan jalur training dalam mengevaluasi kinerja karyawan.

2) Memberikan tugas yang jelas dan ukuran yang jelas.

3) Melibatkan karyawan dalam penentuan standar dan ukuran.

4) Memberikan saran dan bantuan kepada karyawan dalam

menyelesaikan beban kerjanya.

5) Menyediakan periode dan waktu pemberian feedback.

f. Communication (komunikasi)

Langkah terakhir adalah adanya komunikasi yang terbuka untuk

menciptakan saling memahami antar karyawan dan manajemen.

Keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik dan saran terhadap

hasil dan prestasi yang dilakukan pekerja. Hal yang termasuk dalam

communication adalah:

1) Menetapkan kebijakan open door communication.

2) Menyediakan waktu untuk mendapatkan informasi dan

mendistribusikan permasalahan secara terbuka.

3) Menciptakan kesempatan untuk cross training.

Model di atas menggambarkan bahwa sebuah pemberdayaan

merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap dalam

organisasi agar dapat dicapai secara optimal dan membangun kesadaran

dari anggota organisasi akan pentingnya proses pemberdayaan sehingga

perlu adanya komitmen dari anggota terhadap organisasi. Dengan

Page 257: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

191

pemberian wewenang dan tanggung jawab akan menimbulkan motivasi

dan komitmen karyawan terhadap organisasi

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah yang

akuntabel dalam perspektif Islam adalah kepala sekolah yang

melaksanakan sifat-sifat rasul. Baik yang telah dikemukakan oleh Maisah

dan yang dikemukakan oleh Sudarwan Danim. Kepala sekolah yang

akuntabel secara spesifik tercermin dalam sifat amanah. Sifat amanah

merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab terhadap amanah yang

terdapat pada diri seseorang.

Kepala madrasah yang akuntabel adalah kepala madrasah yang

memiliki kompetensi untuk menciptakan madrasah yang bermutu dan

efektif. Ini menggambarkan bahwa kepala madrasah memiliki kekuatan

teknikal penerapan fungsi-fungsi manajemen. Kepala madrasah sebagai

pemimpin harus mampu memberikan dorongan untuk menimbulkan

kemauan yang kuat dan sikap percaya diri para guru, staf dan siswa dalam

menjalannkan tugasnya.

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai

indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Indonesia

memiliki regulasi khusus mengatur tentang laporan akutabilitas kinerja

seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14

Tahun 2006. Permendiknas ini memberikan pedoman kepada sekolah

untuk dapat memetakan program yang dijalankan sekolah. Tampilan tabel

yang cukup sederhana memudahkan sekolah dalam mengaplikasikannya

dan membantu dalam menjalankan pelaporan pertanggungjawaban

terhadap seluruh warga sekolah.

Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika madrasah mampu

mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik. Madrasah

yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap

publik, mencerminkan madrasah yang memiliki tingkat efektivitas output

tinggi. Madrasah yang memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan

meningkatkan efisiensi eksternal.

Page 258: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

192

Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak

jalannya kegiatan suatu organisasi, sesuai tugas dan kewenangannya

masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya

publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat

dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian

hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan

kepada masyarakat.

Akuntabilitas dimaksudkan bukan saja terbatas pada masalah fisik

dan keuangan namun lebih dari itu meliputi kesesuaian tujuan pendidikan

dengan falsafah moral dan etika. Pada era desentralisasi, otonomi dan

keterbukaan ini semua pihak tentunya sepakat bahwa akuntabilitas publik

itu penting. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya

sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus

memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan

hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai

kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam

pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan

komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan tujuan

akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah

akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan

faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi

lagi.

Sedangkan menurut Martinis184, menjelaskan bahwa akuntabilitas

menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas

horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola

184 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru. (Jakarta: GP Press, 2010), hal. 40.

Page 259: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

193

sekolah dengan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, sekolah dan

instansi di atasnya atau dinas pendidikan. Sedangkan akuntabilitas

horizontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara

kepala sekolah dengan komite dan antara kepala sekolah dengan guru.

Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga

menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output.

Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber-

sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukannya

dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Pengelola keuangan yang

bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan

masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi

tidak akan dipercaya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

akuntabilitas kepala sekolah adalah seorang guru yang mempunyai

kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai

tujuan bersama. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus ia

laksanakan, diantaranya mengadakan supervisi terhadap kegiatan

pendidikan, memberikan pelatihan terhadap tenaga kependidikan, dan

mengadakan studi banding kesekolah yang maju, hal tersebut sebagai

indikator yang harus dicapai oleh kepala sekolah yang akuntabel atau

bertanggungjawab.

Apabila ditelaah kembali konsep Islam tentang kepemimpinan, maka

gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan

adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan tersebut

sesuai karena dalam Islam seorang pemimpin dalam menjalankan

amanahnya sebaiknya diiringi dengan musyawarah. Sehingga segala

sesuatu diselesaikan dengan musyawarah. Pemimpin yang demikian

Page 260: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

194

memiliki kharisma yang tinggi dalam kepemimpinannya. Pemimpin

menempatkan sumber daya manusia yang ada di madrasah sebagai faktor

utama dan terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan pada

lembaganya. Dengan konsep musyawarah diharapkan hubungan antara

atasan dengan bawahan lebih intensif dan sehat, sehingga tercipta iklim

kerja yang harmonis.

Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks penelitian ini

adalah proses kepemimpinan kepala sekolah berkaitan dengan gaya

kepemimpinan yang digunakannya. Dari berbagai gaya kepemimpinan

kepala sekolah, gaya kepemimpinan situasional cenderung lebih fleksibel

dalam kondisi operasional sekolah. Gaya kepemimpinan berangkat dari

anggapan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan kepala sekolah yang

terbaik, melainkan bergantung pada situasi dan kondisi sekolah. Situasi

dan kondisi tersebut antara lain meliputi tingkat kematangan guru dan

staf, yang dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi kemampuan

(kesadaran dan pemahaman) dan dimensi kemauan (tanggung jawab,

kepedulian, dan komitmen).

Setidaknya kita mengenal 4 gaya kepemimpinan tersebut: (1) Telling

(pemberitahuan): tinggi tugas dan rendah hubungan, pemimpin memberikan

instruksi atau keterangan mengerjakan, kapan harus selesai, dimana

pekerjaan dilaksanakan dan pengawasan, komunikasi satu arah.Telling

disebut juga gaya G1. (2) Selling (menawarkan atau menjual): tinggi tugas

dan tinggi hubungan, pemimpin menawarkan gagasannya dan bawahan

diberi kesempatan berkomentar, pemimpin masih banyak melakukan

pengarahan, komunikasi sudah dua arah.Selling disebut juga gaya G2. (3)

Participating (pelibatan bawahan): tinggi hubungan dan rendah tugas,

pemimpin dan bawahan saling memberikan gagasannya, pemimpin dan

bawahan sama-sama membuat keputusan.Participating disebut juga gaya

G3. (4) Delegating (pendelegasian): rendah hubungan dan rendah tugas,

pemimpin melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, bawahan

Page 261: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

195

mendapat wewenang membuat keputusan sendiri. Delegating disebut juga

gaya G4.

Dari berbagai macam gaya kepemimpinan yang ditampilkan dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan tidak hanya berkaitan

dengan tipe atau gaya yang ditapilkan oleh kepala madrasah sebagai

pemimpin. Karena tidak ada satu gaya/tipe yang dapat digunakan dalam

berbagai macam situasi. Tidak ada gaya kepemimpinan yang baik untuk

semua situasi. Sehingga masing-masing memiliki keunggulan yang

berbeda beda.

Dari hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan

kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi merupakan unsur penting

dalam organisasi pendidikan, untuk menjalin hubungan antara pemimpin

dengan bawahannya maupun pihak lain guna mewujudkan kerja sama

yang baik dalam mewujudkan tujuan organisasi pedidikan tersebut. Ketika

hubungan sudah terjalin dengan baik dan harmonis maka akan tercipta

pertanggungjawaban yang tinggi. Sehingga semua aktifitas ditunjukkan

dengan transparan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas.

2. Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Akuntabilitas

Kepala Madrasah Aliyah Negeri

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh koefisien

korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosionaldenganakuntabilitas

kepala MAN, yaitu rX1.Ysebesar 0,44. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh korelasi atau hubungan antarakecerdasan

emosionaldenganakuntabilitas kepala MAN sebesar 0,1936. Jadi

kecerdasan emosional memiliki korelasi secara langsung

denganakuntabilitas kepala MAN, yang mana 19,36% akuntabilitas kepala

MAN ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya.

Elemen jiwa dan emosi telah diberi perhatian lebih awal dalam

pendidikan psikologi Islam. Emosi menurut ahli psikologi Islam sama seperti

potensi fitrah yang lain, melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.

Page 262: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

196

Upaya mengenali, memupuk dan membina kematangan emosi memberi

kesan positif dalam menyeimbangkan kesejahteraan diri manusia.185

Kecerdasan emosional dapat diartikan dengan kemampuan untuk

“menjinakkan” emosi dan mengarahkannya ke pada hal-hal yang lebih

positif. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan didorong oleh emosi,

dalam arti bagaimana yang bersangkutan dapat menjadi begitu rasional di

suatu saat dan menjadi begitu tidak rasional pada saat yang lain. Dengan

demikian, emosi mempunyai nalar dan logikanya sendiri. Tidak setiap orang

dapat memberikan respon yang sama terhadap kecenderungan emosinya.

Seorang yang mampu mensinergikan potensi intelektual dan potensi

emosionalnya berpeluang menjadi manusia-manusia utama dilihat dari

berbagai segi.

Hubungan antara otak dan emosi mempunyai kaitan yang sangat

erat secara fungsional. Antara satu dengan lainnya saling menentukan.

Daniel Goleman menggambarkan bahwa otak berfikir harus tumbuh dari

wilayah otak emosional. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa

keserdasan emosional hanya bisa aktif di dalam diri yang memiliki

kecerdasan intelektual.186

Salovey dan Mayer dalam Ramayulis 187 mengatakan bahwa

kemampuan mengenali emosi diri sediri, mengelola dan mengekspresikan

emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang

lain dan membina hubungan dengan orang lain adalah dengan

menggunakan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional merupakan hasil

kerja dari otak kanan, sedangkan kecerdasan intelektual merupakan hasil

kerja otak kiri. Kedua belahan otak ini harus digunakan sesuai dengan

fungsinya untuk mendapatkan hasil yang cemerlang pada diri manusia.

Adapun fungsi dan peranan kedua belahan otak tersebut adalah:

185 Hamidah Sulaiman, dkk., “Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah: Aplikasinya dalam Membentuk Akhlak Remaja” dalam The Online Journal of Islamic Education, Vol. 1 Issue 2 (Malaysia: University Malaya, 2013), hal. 51. 186 Daniel Goleman, Op.Cit., hal. 15. 187 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 92.

Page 263: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

197

Tabel 4.42 Fungsi dan Peran Otak Manusia

NO FUNGSI DAN PERANAN OTAK

OTAK KIRI OTAK KANAN

1 Matematika, Sejarah dan Bahasa Persepsi, intuisi dan imajinasi 2 Konvergen (runut) dan sistematis Divergen 3 Analitis Perasaan 4 Perbandingan Terpadu dan holistik 5 Hubungan Perasaan 6 Linier Non linier 7 Logis Mistik, dan spiritual 8 Scientific Kreatif 9 Fragment Rasa dan seni

Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, atau banyak

orang yang memiliki pendidikan tinggi, atau banyak orang yang memiliki

gelar sarjana yang tinggi tetapi belum tentu sukses dalam dunia pekerjaan.

Dan bahkan banyak orang yang memiliki pendidikan rendah tetapi lebih

sukses dalam pekerjaan, karena memiliki kecerdasan emosional tinggi.

Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada penempaan

kecerdasan intelektual, tetapi kurang memperhatikan kecerdasan

emosionalnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sumber daya manusia

yang hebat, tentu dalam proses pendidikan harus memperhatikan dan

mengedepankan kedua kecerdasan tersebut.188

Mahmud al-Zaky dalam Ramayulis mengatakan bahwa kecerdasan

emosional pada dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan

kecerdasan uluhiyah (ketuhanan). Jika seseorang tingkat pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi dalam hidupnya, maka berarti

dia telah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi pula.189

Di dalam Al-Qur’an, aktifitas kecerdasan emosional seringkali

dihubungkan dengan kalbu. Oleh karena itu, kata kunci utama EQ di dalam

Al-Qur’an dapat ditelusuri melalui kata kunci (kalbu) dan tentu saja dengan

188 Ibid., hal. 93. 189 Ibid.

Page 264: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

198

istilah-istilah lain yang mirip dengan fungsi kalbu seperti jiwa, intuisi, dan

beberapa istilah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

��ء�� � ٱ�� أ ���� ۥإ��� ��

��� وأ� ٱ �� �� ! )�' و%$# " ۦ+� و*� ۦ"

.-ه �ة 3 � 1�2 ۦو0�/ " ٱ�� �� 8�1 67 ���ون �<�= >� @?أ

Artinya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran”. (Q.S.Al-Jatsiyah (45):23).190

Maksud ayat di atas adalah bahwa apabila orang berbuat seseuatu

menyandarkan pada hawa nafsunya, maka yang dianggapnya baik akan

dikerjakan dan yang dianggapnya buruk akan ditinggalkan. Namun

konsekwensi bagi orang yang berbuat berdasarkan hawa nafsunya maka

Allah akan mengunci mati pendengaran dan juga mata hatinya/qalb,

sehingga ia tidak dapat mendengarkan apa yang manfaat baginya dan tidak

melihat apa yang menjadi petunjuk baginya. Hal ini disebabkan karena

mata hatinya/emosi/qalbnya sudah dikuasai oleh nafsunya.191

Orang yang memiliki kecerdasan emosional berarti orang yang

memiliki hati/kalbu dan mampu berfikir positif. Serta mampu berfikir tentang

tujuan diciptakannya dimuka bumi. Hati yang berfikir akan membawa

dirinya kepada perbuatan baik yang akan dipertanggungjawbkan kelak.

Istilah hati yang berfikir tersebut terdapat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

#��Hض DEFوا A أ

Iٱ K�. ن�� EF و ءاذان

��ن .K� أO�2 ب��* #�Q ن�R$3

S�T U K��VW� �X.Iٱ S�T �Y�ب و��OZٱ [�Zٱ A 1ور ] Qٱ _`

Artinya: “maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau

190 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 354. 191 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 342-343

Page 265: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

199

mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada” (Q.S.Al-Hajj (22):46).192

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abid Dunya berkata:

hidupkanlah hatimu dengan berbagai nasehat, sinarilah dengan tafakkur,

matikanlah dengan zuhud, kuatkanlah dengan keyakinan, hinakanlah

dengan kematian, tetapkanlah dengan fana, pandanglah bencana-bencana

dunia, waspadalah dengan masa, berhati-hatilah dengan perubahan hati

tampilkanlah kepadanya kisah orang-orang terdahulu,ingatkanlah apa yang

menimpa orang-orang terdahulu, berjalanlah pada negeri-negeri dan

peninggalan-peninggalan mereka, serta lihatlah apa yang mereka lakukan,

di mana merka berada dan karena apakah mereka berubah.193

Penelitian ini didukung oleh pendapat Daniel Goleman,194 terdapat

lima kemampuan utama yang berhubungan dengan pengaturan diri yaitu:

pengendalian emosi diri, sifat dapat dipercaya, kehati-hatian, adaptabilitas,

dan inovatif. Salah satu kemampuan pengaturan diri yang berkaitan dengan

akuntabilitas adalah sifat kewaspadaan, yakni bertanggung jawab atas

kinerja pribadi. Orang dengan kecakapan ini akan: (1) memenuhi komitmen

dan mematuhi janji; (2). bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk

memperjuangkan kepentingannya. (3) terorganisasi dengan baik dan

cermat dalam bekerja. Pendapat ini memberikan penjelasan bahwa

kecerdasan emosional tersebut memiliki korelasi dengan akuntabilitas atau

pertanggungjawaban. Di mana pertanggungjawaban itu berawal dari sifat

komitmen dan mematuhi janji dari sesuatu yang telah diamanahkan.

Kepala madrasah yang memilki kecerdasan emosional akan menjadi

orang yang mempunyai kemandirian moral, kesediaan untuk bertanggung

jawab, kejujuran dan lain sebagainya. Dengan demikina akan berdampak

kepada sikap arif dan bijaksana dalam bertindak dan menyikapi keadaan

192 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., Op.Cit., hal. 255. 193 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Op.Cit., hal. 220. 194 Daniel Goleman, Emotional Competence Framework, http:/www.eiconsortium.org /research/ emotional_competence_framework.htm. (Diakses pada 2 Oktober 2013.

Page 266: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

200

yang terjadi. Oleh karena intu dapat disimpulkan untuk menjadi kepala

madrasah yang mampu memimpin organisasi harus memiliki kecerdasan

emosional. Dengan kecerdasan emosional yang dimiliki, maka akan

berpengaruh terhadap akuntabilitas kepemimpinannya.

Tetapi apabila kita telaah lebih mendalam tentang aspe-aspek

kecerdasan emosional, menurut Ary Ginanjar Agustian ada keterkaitannya

dengan kecerdasan spiritual, yaitu:

a. Konsistensi (istiqamah)

b. Kerendahan hati (tawadhu’)

c. Berusaha dan berserah diri (tawakkal)

d. Ketulusan (ikhlas) dan totalitas (kaffah)

e. Keseimbangan (tawazun)

f. Integritas dan penyempurnaan (ihsan)195

Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, untuk memperoleh

kecerdasan emosional yang tinggi, seseorang harus menempuh jalan

sebagai berikut:

a. Musyarathah, berjanji pada diri sendiri untuk membiasakan perbuatan

baik dan membuang perbuatan buruk;

b. Muraqabah, memonitor reaksi perilaku sehari-hari;

c. Muhasabah, melakukan perhitungan baik dan buruk yang pernah

dilakukan; dan

d. Mu’atabah dan Mu’aqahah, mengecam keburukan yang dikerjakan dan

menghukum diri sendiri.

Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh

kecerdasan emosional maka perlu untuk menempuh jalan kecerdasan

spiritual. Tetapi permasalahan adalah bagaimana untuk memperoleh

kecerdasan spiritual tersebut. Karena sesungguhnya kecerdasan spiritual

merupakan kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap

pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan antara IQ,

195 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses…, Op.Cit., hal. 280.

Page 267: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

201

EQ dan SQ secara komprehensif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut

kata kuncinya adalah bekerja untuk ibadah. Ketika seorang pemimpin

mampu memaknai pekerjaannya adalah sebagai bentuk ibadah, maka

kebahagiaan dan kedamaian akan muncul pada jiwanya. Ketika ibadah

dilakukan dengan ikhlas maka hasil yang dicapai tidak terbatas. Oleh

karena itu sinergitas antara urusan dunia dan akhirat harus ada pada diri

manusia sebagai khalifah.

Pemimpin sejati adalah seorang yang selalu mencintai dan memberi

perhatian kepada orang lain, sehingga ia dicintai. Memiliki integritas yang

kuat, sehingga ia dipercaya oleh pengikutnya. Selalu membimbing dan

mengajari pengikutnya. Memiliki kepribadian kuat dan konsisten, dan yang

terpenting adalah memimpin berdasarkan suara hati yang fitrah.196 Prinsip

kepemimpinan yang demikian merupakan prinsip kepemimpinan yang

dimiliki oleh pemimpin (kepala madrasah) yang beriman kepada Nabi dan

Rasul.

Beriman kepada Nabi dan Rasul dapat dilakukan oleh orang yang

memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual dapat dimaknai sebagai

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam makna yang

lebih komprehensif, kecerdasan untuk nemilai bahwa tindakan dan jalan

hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. SQ

adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara

efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa SQ adalah kecerdasn yang paling

tinggi. Ini membuktikan bahwa ada variabel lain yang berhubungan dengan

akuntabilitas, yakni kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

Selanjutnya oleh Abdul Majid dalam Ramayulis dikatakan bahwa IQ, EQ

dan SQ merupakan kecerdasan qalbiah.197

Semua implementasian dari kecerdasan emosional itu dinamakan

akhla>k al-kari>mah, yang sebenarnya telah ada di dalam Alquran dan telah

diajarkan oleh Rasulullah SAW, seribu empat ratus tahun yang lalu, jauh

196 Ibid., hal. 175. 197 Ramayulis, Psikologi Agama., Op.Cit., hal. 98.

Page 268: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

202

sebelum konsep EQ diperkenalkan saat ini sebagai sesuatu yang lebih

penting dari pada IQ. Dalam kecerdasan emosional, hal itulah yang menjadi

tolok ukur kecerdasan emisonal (EQ).

Kecerdasan emosional ini sangat penting terhadap pengendalian diri

seseorang maupun terhadap orang lain, agar hidup mendapat kebahagian

di manapun kita berada. Demikian juga menyikapi teori kecerdasan yang

telah dirumuskan para pakar ilmuwan tentang jenis kecerdasan tersebut,

bahwa dalam pantauan penulis kecerdasan linguistik, musical dan lain

sebagainya semuanya itu didasari oleh hasil pengamatan, penghayatan dan

pemahaman dari diri seseorang. Hal itu dipandang hanya sebatas

kecerdasan praktis saja.

Kemampuan bersikap tenang dan memiliki kejernihan emosi

berkaitan dengan kemampuan mereka meregulasikan emosi. Ibadah yang

dilakukan untuk mengendalikan emosi yang dirasakan sehingga

memperoleh kembali ketenangan, diantaranya adalah membaca Alquran,

mengingat Allah (dzikr) dan shalat. Ketika manusia merasakan gejolak

emosi di dalam dirinya, Alquran menganjurkan manusia untuk

mengendalikan emosi yang dirasakan. Sesungguhnya mengontrol diri

dengan mengingat Allah. Hal ini sesuai dengan Q. S. Ar-Rad (13): 28 yaitu:

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati

menjadi tenteram”.

Mengendalikan emosi merupakan kegiatan yang harus dilakukan

oleh para pendidik dan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam rangka

melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adapun cara yang dilakuakan adalah

dengan banyak berdzikir kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas adalah bentuk

ibadah qalbu yang paling agung dan sensitif. Banyak sekali ayat-ayat Al-

Quran maupun hadis yang menguraikan keutamaannya dan

memperingatkan akan sikap melalaikannya.

Al-Qur’an memiliki banyak sekali kandungan ayat-ayat yang

mendorong manusia untuk beribadah dan melakukan perbuatan sebaik-

Page 269: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

203

baiknya. Hal ini dapat menjadi sumber inspirasi kaum muslimin untuk

melakukan ibadah dan terus memotivasi diri untuk berkarya di jalan Allah

SWT.

Meskipun Allah telah menentukan takdir seseorang, namun Allah

tidak memerintah manusia berdiam diri menunggu takdir ditetapkan

baginya. Allah memerintah manusia untuk berusaha mencari nafkah dan

berusaha terus menerus memperbaiki dirinya. Allah SWT menyatakan

dalam firman-Nya:

”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d (13): 11).

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (Q.S. Al-Qashash (28): 77)

Al-Qur’an juga memerintahkan kepada umat manusia untuk terus

termotivasi untuk melakukan aktivitas kebaikan. Manusia harus

memotivasi diri untuk melakukan kebaikan dengan tetap meniatkan

perbuatannya karena Allah semata. Hal ini sesuai dengan wahyu Allah

dalam Q. S. Al-Maidah (5): 48 yang menyatakan:

“Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada

Allah-lah kembali semuanya...”

Korelasi yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis adalah bahwa

kecerdasan emosional memiliki hubungan dengan akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan beberapa

pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas. Konsep akuntabilitas

yang diterapkan itu terbatas pada akuntabilitas hablum minannas. Agar

konsep akuntabilitas hablum minallah dapat dipahami, maka kecerdasan

emosional bukan satu-satunya variabel yang mampu mempengaruhi pada

diri manusia. Variabel lain yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kepala

madrasah adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan Spiritual dapat

dikatakan sebagai variabel lain yang mapu mempengaruhi akuntabilitas

Page 270: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

204

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang paling tinggi yang terdapat

pada diri manusia. Kecerdasan spiritual dapat dimaknai sebagai

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam makna yang

lebih komprehensif, kecerdasan untuk nemilai bahwa tindakan dan jalan

hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

3. Hubungan antara Pengambilan Keputusan dengan Akuntabilitas Kepala Madrasah Aliyah Negeri

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh koefisien

korelasi yang signifikan antara pengambilan keputusan dengan

akuntabilitas kepala MAN, yaitu rX3.Y sebesar 0,54. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh korelasi atau hubungan antara pengambilan

keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN sebesar 0,2916. Jadi

pengambilan keputusan memiliki korelasi secara langsung dengan

akuntabilitas kepala MAN, yang mana 29,16% akuntabilitas kepala MAN

ditentukan oleh pengambilan keputusannya.

Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah pemilihan dan

penentuan suatu alternatif tindakan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi. Generalisasi masalah dan pengambilan keputusannya dapat

dilakukan dengan pendekatan sistem. Jika pengambilan keputusan dapat

dipandang sebagai suatu sistem maka komponen pengambilan keputusan

dari suatu masalah meliputi input, process dan output.198 Artinya adalah

bilamana keputusan itu dianggap sebagai hasil akhir, sedangkan

pengambilan keputusan dianggap sebagai rangkaian proses, kemudian

masalah itu yang menjadi objek sasaran kajian untuk dipecahkan. Pada

hakikatnya pengambilan keputusan atas suatu masalah itu merupakan

gerak suatu sistem. Jadi, problema atau masalah itu merupakan input,

pengambilan keputusan merupakan proses, dan keputusan sendiri itu

adalah output.

198 Muhammad Muslich, Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1.

Page 271: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

205

James L. Gibson199 menjelaskan terkait perbedaan tipe keputusan,

yaitu sebagai berikut: “1). Programmed Decision. If a particular situation

accurs often, a routine procedure usually can be worked out for solving it.

Thus, decisions are programmed to the extent that problems are repetitive

and routine and a definite procedure has been developed for handling them.

2). Non programmed decision. Decisions are non programmed when they

are novel and unstructured. No established procedure exists for handling

the problem, either because it has not arisen in exactly the same manner

before or because it is complex or extremely important. Such problems

deserve special treatment”. 1). Keputusan yang terprogram adalah jika

keputusan yang diambil berdasarkan sering terjadinya suatu situasi yang

khusus, maka biasanya akan digunakan prosedur rutin untuk

memecahkannya. Dengan demikian, suatu keputusan dapat diprogram

sejauh keputusan itu berulang-ulang serta rutin dan telah dikembangkan

prosedur yang tertentu untuk menanganinya. 2). Keputusan tidak

terprogram jika keputusan tersebut baru dan tidak terstruktur. Belum ada

prosedur yang pasti untuk menangani masalah, karena masalah yang

timbul tidak persis sama dengan sebelumnya atau karena masalah itu rumit

atau sangat penting. Dengan demikian, masalah seperti itu memerlukan

penanganan secara khusus.

Beberapa langkah yang harus dilaksanakan dalam pengambilan

keputusan menurut Gibson200 yaitu: “the decision making process are: 1)

Establishing specific goals and objectives and measuring results; 2)

Identifying problem; 3) Developing alternatives; 4) Evaluating alternatives;

5) Choosing an alternative; 6) Implementing the decision; 7) Controlling and

evaluation”. Proses pengambilan keputusan adalah: 1) Menetapkan tujuan

dan sasaran khusus dan mengukur keberhasilannya; 2) Mengidentifikasi

masalah; 3) Mengembangkan alternative; 4) Mengevaluasi alternative; 5)

199 Gibson, James L. et al. Organizations: Behavior, Structure, Processes. (New York: Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2006), hal. 456. 200 Ibid. hal. 459.

Page 272: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

206

Memilih alternative; 6) Melaksanakan keputusan; 7) Mengendalikan dan

evaluasi.

Kreitner dan Kinicki201 menambahkan penjelasan sebagai berikut,

“the rational model proposes that managers use a rational four-step

sequence when making decisions: 1) identifying the problem; 2) generating

alternative solutions; 3) selecting a solution; 4) implementing and evaluating

the solution”. Model rasional mengusulkan bahwa manajer menggunakan

urutan empat-langkah rasional ketika membuat keputusan: 1)

mengidentifikasi masalah; 2) menghasilkan solusi alternative; 3) memilih

solusi; 4) melaksanakan dan mengevaluasi solusi.

Menurut Husaini Usman pengambilan keputusan adalah proses

memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan penting bagi

administrator pendidikan karena proses pengambilan keputusan

mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi,

koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah

mengambil keputusan secara hierarkis. Keputusan yang diambil

administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama

peserta didik.Oleh karena itu setiap administrator pendidikan harus memiliki

keterampilan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan

efisien.

Menurut Irham Fahmi keputusan manajemen yang baik adalah

dengan menekankan fungsi manajemen seperti: Planing (perencanaan),

Organizing (mengorganisasi), Leading (memimpin), dan Controlling

(pengendalian). Keputusan yang baik, jika dalam praktiknya pengambilan

keputusannya dapat menyeimbangkan empat fungsi manajemen tersebut.

Suatu keputusan yang baik adalah keputusan yang merepresentatifkan

empat fungsi manajemen serta sesuai dengan persyaratan dalam konsep

perspektif manajemen pengambilan keputusan.

201 Kreither, Robert dan Angelo kinicki. Organizational Behavior. (New York: Mc Graw- Hill Companies, Inc, 2010), hal. 337.

Page 273: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

207

Menurut S. P. Siagian202 bahwa keputusan yang dibuat, baik yang

bersifat strategis, taktis maupun rasional, harus berkaitan langsung dengan

tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Serta memenuhi

persyaratan-persyaratan tersebut adalah: 1) Keputusan yang diambil harus

memenuhi persyaratan rasionalitas dan logika yang berarti menuntut

pendekatan ilmiah berdasarkan berbagai teori dan asas yang telah

berhasil dikembangkan oleh para ahli; 2) Keputusan yang diambil dengan

menggunakan pendekatan ilmiah digabung dengan daya pikir yang kreatif,

inovatif, intuitif dan bahkan rasional; 3) Keputusan yang diambil haruslah

dapat dilaksanakan; 4) Keputusan yang diambil harus diterima dan

dipahami baik oleh sekelompok pimpinan yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam melaksanakan keputusan

tersebut maupun oleh para pelaksana kegiatan operasional. Penerimaan

itu mutlak perlu karena ujian terakhir tentang tepat tidaknya keputusan yang

diambil akan terlihat pada operasionalisasinya.

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa,

pengambilan keputusan merupakan aktifitas manajemen yang dimiliki oleh

seorang manajer dalam hal ini adalah kepala sekolah. Pengambilan

keputusan yang dilakukan merupakan keputusan yang harus

dipertanggungjawabkan.

Tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang bijaksana

tidak akan melakukan pemaksaan konsep motivasi kepada karyawannya

diluar batas kemampuan karyawan yang bersangkutan. Karena dasar dari

pemahaman motivasi adalah menghargai proses tercapainya tujuan-tujuan

yang diharapkan.

Gaya dalam pengambilan keputusan menurut Stephen Robbins203

adalah: 1) Gaya mengarahkan (directive style)adalah gaya pengambilan

keputusan yang dicirikan oleh toleransi yang rendah terhadap ambiguitas

202 Irham Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 136. 203 Robbins, Stephen P., Mary Coulter, Manajemen Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 2010). Hal. 193.

Page 274: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

208

dan cara berpikir yang rasional; 2) Gaya analitis (analytic style) adalah gaya

pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas

yang tinggi dan berpikir rasional; 3) Gaya konseptual (Conceptual style)

adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap

ambiguitas yang tinggi dan cara berpikir intuitif; 4) Gaya perilaku

(Behavioral style) adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh

toleransi terhadap ambiguitas yang rendah dan cara berpikir intuitif.

Ketepatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan menurut

Dikmenum Depdiknas dalam Syaiful Sagala204 menegaskan kekuasaan

yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengambilan

keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan: 1)

melibatkan semua pihak khususnya guru dan orang tua siswa; 2)

membentuk tim-tim ad hoc pada level sekolah yang diberi wewenang untuk

mengambil keputusan dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya; dan 3)

menjalin kerjasama dengan lembaga- lembaga di luar sekolah. Keterlibatan

yang penuh memungkinkan berbagai pihak mempunyai andil terhadap

maju mundurnya sekolah.

Menurut Robbins dalam Mustiningsih model pembuatan keputusan

dibagi menjadi dua yaitu: model pembuatan keputusan individu dan model

pembuatan keputusan secara kelompok. Model pembuatan keputusan

individu dibagi menjadi tiga bagian yaitu: model rasional, model rasional

terbatas dan model instuisi. Adapun model pembuatan keputusan secara

kelompok dibagi menjadi empat bagian yaitu: model interaksi, model

sumbang saran, model nominal dan model elektronik.205

Hasil penelitian tentang pengambilan keputusan juga didukung oleh

konsep pengambilan keputusan yang dikemukakan Robbins. Ini

membuktikan bahwa kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga

pendidikan, dalam pengambilan keputusan menggunakan dua konsep

204 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 136. 205 Mustiningsih, Pembuatan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan (Malang: fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2014), hal. 30.

Page 275: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

209

besar sebagai mana menurut Robbins yaitu: model pembuatan keputusan

secara individu dan model pembuatan keputusan secara kelompok.

Konsep keterlibatan anggota dalam pembuatan keputusan lahir dari

desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Para

pemimpin akan sulit untuk membuat keputusan tanpa melibatkan

bawahannya. Bantuan bawahan dalam proses pembuatan keputusan

memiliki lima sifat yaitu: formal-tidak formal, langsung-tidak langsung,

tingkat pengaruhnya, isi dari keputusan dan jangka waktunya singkat atau

lama.

Sementara dalam konteks pendidikan Islam, hal terpenting yang

harus diperhatikan dalam rangka pengambilan keputusan adalah

bagaimana keputusan itu ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat.

Sebab, dalam praktik kehidupan umat Islam setiap permasalahan yang

dihadapi senantiasa menempuh cara musyawarah dalam setiap

pengambilan keputusan. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan

pertimbangan dan tanggungjawab bersama pada setiap proses

pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan akan

menjadi tanggung jawab bersama.

Sikap musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang

lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan

bersama. Musyawarah menjadi jalan yang ditempuh oleh dunia pendidikan

dalam setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua komponen

yang terlibat di dunia pendidikan seperti pendidik, peserta didik, orang tua

dan masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diterima

dan dijalankan dengan baik oleh semua komponen tersebut, karena dalam

musyawarah terdapat nilai-nilai kebajikan yang sangat tepat jika diterapkan

di dunia pendidikan. Musyawarah merupakan jalan yang diambil dalam

dalam pembuatan keputusan oleh kepala madrasah, yang memiliki

implikasi terhadap pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dibuat

dan dilaksanakan.

Page 276: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

210

Berdasarkan deskripsi konsep di atas dapat disintesiskan

pengambilan keputusan adalah proses berupa aktivitas seseorang dalam

memilih, membangun, menetapkan, dan menghasilkan sebuah pilihan yang

akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memanfaatkan peluang

yang ada dengan mendasarkan pada pertimbangan rasional untuk

menghasilkan keputusan terbaik, dengan indikator 1) Identifikasi masalah;

2) Membuat solusi alternatif; 3) Memilih solusi; 4) Implementasi solusi; dan

5) Evaluasi solusi.

Menurut Simon, aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi

perilaku individu dalam organisasi hubungannya dengan pengambilan

keputusan adalah kewenangan, komunikasi, pelatihan, efisiensi dan

loyalitas kepatuhan. Kelima aspek ini merupakan konsep yang dapat

mendorong seseorang membuat dan melaksanakan keputusan organisasi.

Di dalamnya ada premis nilai dan premis fakta. Oleh karena itu,

kewenangan ada dalam struktur formal organisasi yang memiliki pengaruh

lebih besar terhadap perilaku seseorang sebagai anggota organisasi

dibanding yang lainnya. Unity dan coordination membentuk group mind.

Simon selanjutnya menyatakan bahwa “Authority is as the power to

make decision which guide actions of anothers”. Dalam hal ini pola perilaku

dari kewenangan menurutnya adalah perintah. Kewenangan ada dalam

hubungan antara atasan dengan bawahan. Oleh karena itu, pimpinan

membuat dan mengirimkan keputusan dengan harapan bawahan

menerima. Sementara itu, bawahan berharap akan melakukan pekerjaan

berdasarkan keputusan tersebut.

Cara manajer menentukan saat yang tepat menggunakan

wewenangnya adalah dengan cara mengomunikasikan keputusan yang

dibuatnya kepada bawahan untuk memelihara koordinasi perilaku dalam

satu kelompok dimana keputusan atasan dikomunikasikan kepada yang

lain. Dalam hal ini fungsi keputusan menurut Simon ada tiga, yaitu 1) it

enforce responsibility of the individual to choose who wield the authority; 2)

it secures expertise in the making of decisions; 3) it permits coordination of

Page 277: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

211

activity. Dengan demikian, jika semua warga sekolah memahami fungsi

keputusan yang mencakup upaya memperkuat tanggung jawab individu

kepala sekolah bersama warga sekolah untuk mau menjalankan

kewenangan, memelihara keahlian dalam membuat keputusan dan

memungkinkan adanya koordinasi aktivitas maka konflik dapat dihindarkan

di antara anggota organisasi sekolah.

Pertimbangan yang dijadikan sebagai premis dalam menggunakan

wewenang adalah pertimbangan nilai dan pertimbangan fakta.

Pertimbangan nilai menyangkut nilai, budaya, pandangan dan pengalaman

seseorang yang dipakainya dalam menggunakan wewenang. Sedangkan

pertimbangan fakta berdasarkan data dan informasi yang ada untuk

digunakan dalam kewenangan organisasi. Kedua pertimbangan tersebut

sangat penting difungsikan dalam wewenang karena dengan begitu akan

dapat melahirkan loyalitas bawahan melaksanakan keputusan.

Peradaban Islam, dalam pengambilan keputusan yakni dengan

berperilaku lemah lembut dan bermusyawarah. Sebagaimana firman Allah

sebagai berikut:

K +� �� bcر ��de�7 K ٱ fg3 �h< �Qو #�Q �i j�OZٱ k �ا ]lmn o �� pQ� � qrs و #�hr �mt$!ٱ A #�Q v�w�# وKuور

Iٱ " �x�$3 ��y( ذاWٱ� ��إن�

�� jz[ ٱ {�$ Qٱ |}~� Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S Ali-Imran (3): 159).206

206 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 285.

Page 278: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

212

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah pada waktu kaum muslimin

mendapat kemenangan dalam perang Badar, banyak kalangan musyrik

yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah ini

Rasulullah mengajak sahabatnya berunding. Rasulullah memanggil Abu

Bakar dan Umar bin Khaththab. Keduanya dimintai pendapat masing-

masing. Abu Bakar yang pertama kali diberi kesempatan untuk

menyampaikan pendapatnya berkata, "Sebaiknya tawanan perang ini

dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan." Yang

demikian ini, menurut pendapat Abu Bakar, supaya diketahui bahwa Islam

itu lunak, apalagi kehadiran Islam masih sangat dini. Berbeda halnya

dengan Umar bin Khatthab, ia berpendapat tawanan perang ini dibunuh

saja semuanya. Bahkan yang diperintahkan membunuh adalah keluarga

mereka sendiri. Maksud Umar agar mereka tahu bahwa bahwa Islam itu

kuat, sehingga mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci-maki Islam.

Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah kesulitan

mengambil keputusan. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut, yang

intinya menegaskan kepada Rasulullah untuk bersikap lemah-lembut. Jika

Rasulullah berkeras hati, maka mereka tidak akan bersimpati kepada Islam,

bahkan akan lari dari ajaran Islam.

Pada intinya, ayat ini mendukung pendapatnya Abu Bakar dan

menolak pandangan Umar. Di sisi lain ayat ini juga memberi pelajaran

kepada Umar dan juga semua kaum muslimin, apabila musyawarah sudah

memutuskan suatu perkara, maka hendaknya dipatuhi, walaupun

keputusan itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Keputusan

musyawarah harus diterima dengan tawakal kepada Allah swt, sebab Allah

mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya.

Keputusan yang telah ditetapkan maka semuanya akan

dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang untuk

memutuskan. Alqur’an menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia

akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya walaupun sekecil

apapun perbuatan yang telah dilakukan. Allah berfirman:

Page 279: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

213

� ��ه 3 � D% � � ��ه � ۥ2�KO�� / ل ذر� � � � ۥو�� 2�KO�� / ل ذر�Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,

niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS. Az-Zalzalah: 7-8).207

Seorang pemimpin memiliki otoritas untuk mengambil keputusan

dalam berbagai hal. Akan tetapi pengambilan keputusan tersebut memiliki

konsekwensi dalam tindakannya yaitu untuk mempertanggungjawabkan

kepada atasannya. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab

bersama oleh semua manajer, terlepas dari area fungsional atau tingkat

manajemen. Setiap hari, mereka diwajibkan untuk membuat keputusan Itu

membentuk masa depan organisasi mereka serta masa depan mereka

sendiri. Beberapa keputusan kecil memiliki dampak yang kuat pada

keberhasilan organisasi, sementara yang lain kurang penting. Namun,

semua keputusan memiliki beberapa efek (positif atau negatif, besar atau

kecil) pada organisasi. Kualitas keputusan adalah tolok ukur efektivitas

manajerial. Singkatnya, mengingatkan bahwa pengambilan keputusan

adalah keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman trial and error.

Dalam konsep Islam, setiap keputusan yang diambil berkaitan

dengan pertanggungjawaban. tanggung jawab sangat terkait dengan hak

dan kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu

mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan

kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan

manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya. Setiap manusia

harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Seorang mukallaf

(baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan melalui

pertanggungjawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah di muka

bumi (khalifah fi al-ardl).

207 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 276.

Page 280: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

214

Tanggung-jawab tersebut perlu diterapkan dalam berbagai bidang.

Dalam ekonomi, pelaku usaha, perusahaan atau badan usaha lain

bertanggung-jawab mempraktekannya di dalam lapangan pekerjaan, yaitu

tanggung jawab kepada Allah atas perilaku dan perbuatannya yang

meliputi: tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum dan

tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial, seseorang (secara

moral) harus mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya terhadap

masyarakat apabila melakukan perbuatan tercela. Tanggung jawab sosial

ini diiringi norma-norma sosial, karenanya rasa malu dalam diri seseorang

dapat memperkuat tanggung jawab sosialnya.

Karakteristik tanggung jawab pekerjaan ialah hasil pekerjaan barang

atau jasa perlu dijaga mutunya supaya jangan sampai mengecewakan

konsumen. Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, perlu peningkatan

kualitas pekerjanya itu sendiri, karena ia merupakan pelaku utama dalam

menghasilkan produk bermutu.

Artinya, dalam lapangan pekerjaan, produk barang bermutu dan

pekerja yang memiliki SDM tinggi merupakan hal yang tak dapat

dipisahkan. Lebih jauh lagi, pekerja berkualitas adalah pekerja yang

beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, penuh dedikasi dan tanggung

jawab, sehat jasmani dan rohani serta memiliki keterampilan (skill) dalam

bidang garapannya. Di samping itu, dibutuhkan tanggung jawab kuantitas

perhitungan angka (accountability), karena pertanggung-jawaban bukan

hanya pada pimpinan tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan.

Manusia harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap

sesama dan lingkungannya (ekologi), karena manusia berada pada

dinamika keduanya. Dunia bisnis hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kehidupan bisnis tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seorang

pebisnis atau perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, karena bisnis

tidak terbatas sampai menghasilkan barang atau jasa kepada konsumen

dengan harga murah, tapi dipengaruhi oleh etik, peraturan dan aksi

konsumen.

Page 281: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

215

Selain dengan masyarakat, perusahaan bertanggung-jawab

melindungi konsumen melalui pertimbangan dampak terhadap lingkungan

hidup. Hal ini, karena banyak perusahaan yang sering melakukan tindakan

kurang seimbang, karena tidak memperdulikan lingkungan dengan

memproduksi barang tak bermutu, cukup sekali buang, makanan

mengandung beracun, limbah dan lainnya. Kesemuanya itu dapat

membunuh konsumen (masyarakat) secara perlahan-lahan.

Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah pelaksanaan etik bisnis yang

mencakup proses produksi, distribusi barang dan jasa sampai penjagaan

kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan sebagainya. Pelaku

usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap

pemenuhan kebutuhan sesaat konsumen, tapi perlu mempertimbangkan

jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan ekologi untuk

kemaslahatan umum.

Pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan usaha komersial

lainnya, sudah saatnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan keabsahan

transaksinya, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab yang mula-

mula diselidiki. Seharusnya, tanggung jawab dalam setiap kegiatan

ekonomi muncul dari kesadaran yang terdapat pada individu maupun dalam

penekanan hukum dari pihak berwenang, seperti melalui perundang-

undangan.

Saat ini, produk-produk tertentu yang dipasarkan ternyata masih

banyak yang mempengaruhi buruknya kondisi lingkungan, baik berupa

keruksakan ekologi maupun kesehatan manusia. Padahal, setiap makhluk

hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Karena itu, perlu

pengawasan tehadap bahaya kerugian yang menimpa pihak masyarkat

(konsumen) dan lingkungan hidup.

Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih

akibat limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah

menyumbangkan berbagai penyakit bahkan kematian warga yang

mengkonsumsi. Hal itu, merupakan perbuatan melanggar hukum (i’tida)

Page 282: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

216

secara tidak langsung yang harus dipertanggung-jawabkan pihak pelaku

usaha, perusahaan atau badan-badan komersial.

Setiap perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (ghairu

masyru’) dan setiap perbuatan tidak dibenarkan yang membawa bahaya

harus dipertanggungjawabkan, baik kerugian bahaya materil atau jiwa

sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha.

Proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan di sekolah,

sejatinya harus menggambarkan upaya pemecahan masalah di sekolah.

Pemecahan masalah di sekolah tersebut melibatkan stakeholder sekolah

dan dipengaruhi oleh kultur dan struktur organisasi yang terjadi. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat Keith dan Girling, yang menyatakan

bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses

penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah merupakan jantung

manajemen sekolah. Kultur dan struktur organisasi dapat menjadi

katalisator dan sekaligus hambatan bagi tercapainya penyelesaian masalah

yang efektif.

Melalui kapabilatasnya sebagai pemimpin madrasah, maka kepala

madrasah mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan dan

menerapkan pendekatan dalam pengelolaan sekolah yang menuju pada

tersedianya pengembangan kreatifitas dan proses pembelajaran di

madrasah. Kepala madrasah yang mengelola madrasahnya dengan baik,

dengan iklim sekolah yang positif, perilaku pelaksanaan tugas melalui

perencanaan, pembagian kewenangan dalam pencapaian tujuan,

melakukan komunikasi dengan efektif, manajemen waktu yang efektif,

maka kepela madrasah tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang efektif

dan berimplikasi terhadap pengambilan keputusan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry

menjelaskan:

a. Intuisi

Page 283: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

217

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih

bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor

kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusuan intuitif ini terdapat beberapa

keuntungan, yaitu:

1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk

memutuskan.

2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat

kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan

waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas,

pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan

memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur

kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain

hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu

pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman

dalam menyelesaikan masalah.Keputusan yang berdasarkan pengalaman

sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan

untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan

bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan

pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi

yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun

untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan

menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial.

Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan

Page 284: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

218

sering melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi

kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna.

Masalah–masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan

pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan

rasional lebih bersifat objektif.

Dari uji hipotesis di atas disimpulkan bahwa pengambilan keputusan

berkorelasi dengan pertanggungjawaban kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi. Menurut Colquitt, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh

kemampuan, kepribadian dan nilai-nilai budaya. Sedangkan menurut

Goleman Kemampuan dan kepribadian bersumber dari kecerdasan

emosional. Dengan memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik, maka

akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda halnya dalam konsep Islam, pertanggungjawaban selain kepada

sesama manusia tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sang Khaliq.

Semua perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Agar dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan,

maka hendaknya dalam berbuat selalu menghadirkan Allah dalam jiwanya.

Untuk dapat menghadirkan Allah dalam perbuatan/aktivitasnya, maka

diperlukan kecerdasan spiritual dalam dirinya.

4. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional,

dan Pengambilan Keputusan dengan Akuntabilitas Kepala

Madrasah Aliyah Negeri

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh koefisien

korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional

dan pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN, yaitu ?E. F;F�F� sebesar 0,789. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh korelasi

atau hubungan antara gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan

pengambilan keputusan dengan akuntabilitas kepala MAN sebesar 0,789.

Page 285: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

219

Jadi gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan

keputusan memiliki korelasi secara langsung dengan akuntabilitas kepala

MAN, yang mana 78,9% akuntabilitas kepala MAN ditentukan oleh gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan

keputusan secara simultan berkorelasi dengan akuntabilitas kepala MAN.

artinya bahwa gaya kepemimpinan kepala MAN, kecerdasan emosional

sebagai kontrol dalam mengambil dan menetapkan keputusan berkorelasi

atau memiliki hubungan dengan akuntabilitas dari segala sesuatu yang

dilakukan.

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria.

Kriteria apa saja tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang

digunakan apakah itu sifat kepribadiannya, keterampilannya, bakatnya,

sifat-sifatnya atau kewenangan yang dimilikinya.

Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pemimpin memiliki sifat

kepribadian seperti vitalitas dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan

dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam

menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki

keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk

berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, meyakinkan,

memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas.208

Nabi Saw. dalam memimpin umatnya, beliau terlibat dalam sistem

perencanaan, pemberian motivasi, pengorganisasian, pengarahan operasi,

dan pengawasan sehingga segala sesuatunya tidak lepas kendali. Nabi

Saw. menegaskan bahwa setiap orang diberi kepercayaan oleh Allah Swt.

untuk menjadi khalifah. Sebagaimana firman Allah:

و)1 ���� ٱ ٱ�� �Yh# و) ��ا �اh�ءا ��� � Qٱ A #��hm��$E�Z ضHIٱ

K < q��$!ٱ �� �� Q�# دh��# ٱ�� R �و #��+� �� Q�# ٱر=� يٱ��

208 Rivai dan Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, h. 19.

Page 286: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

220

�u � ن���F U �n+1و�2 Kh����# أ% 1�8 �� #��i K �m و�� � و�+1

#� p��Zو�� pQ� 1�8 ن�OE�Zٱ ~~

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur (24):55).209

Syafei Antonio secara detail menggambarkan karakter

kepemimpinan Nabi Saw. dalam delapan bidang utama kepemimpinan

Nabi Saw. yakni: kepemimpinan dan pengembangan diri (self leadership

and personal development), bisnis dan kewirausahaan (business and

entrepreneurship), menata keluarga harmonis (managing a harmonious

family), manajemen dakwah (dakwah management), kepemimpinan sosial

dan politik (social and political leadership), pembelajar dan guru peradaban

(learner and educator), pengembangan hukum (legal development),

kepemimpinan dan strategi militer (military strategy and leadership).210

Gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Nabi Saw. yaitu

memiliki prinsip-prinsip serta wawasan ke depan (future outlook), bahkan

gagasan pemikiran beliau jauh melampaui zamannya. Kepemimpinan Nabi

Saw. didasarkan pada prinsip musyawarah, terbuka terhadap gagasan

orang lain untuk mewujudkan visi atau tujuannya. Beliau mampu

meyakinkan orang lain dan gagasannya menjadi inspirasi para

pengikutnya.

209 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya ., op.cit., hal. 570. 210 Muhammad Syafii Antonio, Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager (Jakarta: Tazkia, 2009), hal.430.

Page 287: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

221

Kata ra’i yang digunakan Rasul ketika mengeneralisir fungsi dan

tanggungjawab setiap individu sebagai seorang pemimpin pada segala

strata. Secara harfiah penggunaan kata ini sangat kuat dalam menyebut

pemimpin bagi setiap individu umatnya, dinisbatkan pada latar belakang

Rasul sebagai seorang penggembala.

Profesi sebagai penggembala yang dilaksanakan Rasulullah

sebelum di angkat menjadi Rasul, ternyata menorehkan banyak pelajaran

bagi Nabi Muhammad sebagai Rasul dalam membangun fondasi

leadership-nya dikemudian hari. Pekerjaan tersebut, mengajarkan untuk

bertanggungjawab terhadap domba yang digembalakannya agar tertib di

dalam kumpulan. Pekerjaan itu pun menuntut cinta kasih, semisal mencari

domba yang terpisah dari kumpulan atau pun merawat domba yang sakit.

Dengan tanggungjawab dan rasa cinta kasih itu, sang penggembala

menggiring hewan yang digembalakan menuju titik yang dituju, termasuk

menggiringnya pada saat pulang kandang.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismail Noor dapat

disimpulkan bahwa Nabi Saw. Menerapkan tiga gaya pokok kepemimpinan

Islam: syūrā (permusyawaratan), ‘adl bil-qisṭ (keadilan disertai kesetaraan),

dan ḥurriyyah al-kalām (kebebasan berekspresi) dalam segala urusan

dengan umatnya.211

Menurut Prijosaksono ada sebuah jenis kepemimpinan yang disebut

dengan Q Leader. Kepemimpinan Q dalam hal ini memiliki empat makna.

Pertama, Q Leader berarti kecerdasan atau intelligence, misalnya IQ

(Kecerdasan Intelektual), EQ (Kecerdasan Emosional), dan SQ

(Kecerdasan Spiritual). Q Leader berarti seorang pemimpin yang memiliki

kecerdasan IQ-EQ-SQ yang cukup tinggi. Kedua, Q Leader berarti

kepemimpinan yang memiliki quality, baik dari aspek visioner maupun

aspek manajerial. Ketiga, Q Leader berarti seorang pemimpin yang

memiliki qi (dibaca ‘chi’–bahasa Mandarin yang berarti energi kehidupan).

211 Ismail Noor, Manajemen Kepemimpinan Muhammad (Jakarta: Mizan Pustaka, 2011), hal. 39.

Page 288: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

222

Keempat Q Leader bermakna sebagai qalbu, seperti yang dipopulerkan

oleh KH Abdullah Gymnastiar dengan istilah qolbu atau inner self. Seorang

pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengenali

dirinya (qolbunya) dan dapat mengelola dan mengendalikannya (self

management atau qolbu management). Menjadi seorang pemimpin Q

berarti menjadi seorang pemimpin yang selalu belajar dan bertumbuh

senantiasa untuk mencapai tingkat atau kadar Q (intelligence–quality–qi-

qolbu) yang lebih tinggi dalam upaya pencapaian misi dan tujuan organisasi

maupun pencapaian makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin.

Dari penjelasan tentang Q Leader di atas, dapat disimpulkan bahwa

dalam kepemimpinan terdapat tiga aspek penting:

a. Perubahan karakter dari dalam diri (character change)

b. Visi yang jelas (clear vision)

c. Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (competence)

Ketiga konsep ini dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang tinggi

untuk senantiasa tumbuh, belajar dan berkembang baik secara internal

(pengembangan kemampuan intrapersonal, kemampuan teknis dan

pengetahuan) maupun dalam hubungannya dengan orang lain

(pengembangan kemampuan interpersonal dan metode kepemimpinan).

Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell: ”The only way that I can keep

leading is to keep growing. The day I stop growing, somebody else takes the

leadership baton. That is the way it always it.” Satu-satunya cara agar saya

tetap menjadi pemimpin adalah saya harus senantiasa tumbuh. Ketika saya

berhenti tumbuh, orang lain akan mengambil alih kepemimpinan tersebut.

Kepala madrasah merupakan leader dan sekaligus sebagai manager

diharapkan mampu melakukan kepemimpinannya sebaik-baiknya untuk

meningkatkan mutu madrasahnya. Kepemimpinan merupakan tanggung

beban dan tanggung jawab, bukan kemuliaan. Kepemimpinan

membutuhkan keteladanan dan wujud, bukan kata-kata dan retorika. Oleh

Page 289: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

223

karena itu, untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik seorang kepala

madrasah harus memiliki kecerdasan emosional.

Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi

adalah pemimpin yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak

emosional dan cenderung berpikiran positif. Pemimpin dalam penelitian ini

adalah kepala madrasah yang mempunyai kecerdasan emosional akan

menjadi orang yang mempunyai kemandirian moral, kesediaan untuk

bertanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya.212

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan emosi

dan spiritual seperti konsistensi (istiqamah), kerendahan hati (tawadhu’),

berusaha dan berserah diri (tawakkal), ketulusan (ikhlash), totalitas (kaffah),

keseimbangan (tawazun), integritas dan penyempurnaan (ihsan) itu

dinamakan akhlakul karimah. Kepala madrasah yang memiliki kecerdasan

emosional berarti dalam kepemimpinannya memiliki sifat dan sikap yang

terpuji. Dengan perilaku terpuji yang dimilikinya maka, kepala madrasah

sebagai pemimpin di lembaganya tentu bertanggung jawab terhadap

semua yang terjadi dilembaganya.

Seorang pemimpin haruslah memiliki perasaan, keutuhan jiwa dan

kemampuan intelektual. Dengan kata lain, modal yang harus dimiliki

seorang pemimpin tidak hanya intelektualitas semata, namaun harus

didukung kecerdasan emosional, komitmen pribadi dan integritas yang

sangat dibutuhkan untuk mengaltasi berbagai masalah dan tantangan.

Seringkali kegagalan dialami karena emosional seorang pemimpin tidak

dapat memahami dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga keputusan yang

diambil bukan keputusan yang bersumber dari hati nurani tetapi cenderung

kepada aspek egois, yang berorientasi pada pribadi, tanpa mempertikan

sisi yang lain.

Pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang ada

hubungannya dengan akuntabilitas kepala madrasah. Segala keputusan

212 Nur Efendi., Op.Cit., hal. 174.

Page 290: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

224

yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kepala

madrasah dalam membuat/mengambil keputusan tentu harus

mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pengambilan keputusan

dalam organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, keputusan yang

dihasilkan akan memiliki implikasi pro dan kontra baik antara pemimpin

dengan yang dipimpin, maupun antara sesama yang dipimpin. Oleh karena

itu agar keputusan yang diambil dapat diterima, maka komunikasi antara

pemimpin dangan yang dipimpin juga harus berjalan harmanis.

Menurut ash-Shan’ani dalam Subul as-Salam, Nabi saw. melarang

meminta al-imarah itu tidak lain karena kekuasaan itu memberi kekuatan

setelah kelemahan dan kemampuan setelah ketidakmampuan. Semua itu

bisa diambil oleh jiwa yang kasar dan cenderung atas keburukan sebagai

wasilah balas dendam kepada orang yang dianggap musuh dan sebaliknya

memperhatikan teman, mengikuti tujuan-tujuan rusak, akibatnya tidak baik

dan tidak ada keselamatan menemaninya. Karena itu yang lebih utama

adalah semampu mungkin al-imârah itu tidak diminta.

Rasul saw. juga memperingatkan bahwa al-imarah itu pada Hari

Kiamat kelak bisa menjadi penyesalan dan kerugian. ‘Auf bin Malik ra

menuturkan, Nabi saw. bersabda:

���� ن ��ا��، و������ ��اب إ ����"!� � ���، و�� و# ��رة و�� ()؟ أ% 012 /. ا-, 3456 أ%

-9 �. �8ل <=م ا�;:��� إ

Artinya: Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan (al-imarah), apakah itu? Awalnya adalah celaan. Yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiganya adalah azab pada Hari Kiamat kecuali orang yang berlaku adil (HR al-Bazar dan ath-Thabrani).

Al-Minawi di dalam Faydh al-Qadir menjelaskan bahwa al-imarah itu

bisa menggerakkan sifat-sifat terpendam; jiwa bisa didominasi oleh

kecintaan atas prestise, kelezatan berkuasa dan perintah dilaksanakan.

Page 291: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

225

Semua itu kenikmatan dunia yang paling besar. Jika semua itu dicintai

maka seorang penguasa/pejabat bisa berusaha mengikuti hawa nafsunya

pada bagian dirinya sendiri dan mengedepankan apa yang dia inginkan

meski batil dan pada yang demikian itu dia binasa.

Nabi saw. menegaskan kembali peringatan itu dengan kelanjutan

sabda beliau, “fani’mati al-murdhi’ah wa bi’sati al-fathimah”. Maknanya

menurut ad-Dawudi, seperti dikutip oleh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari dan

oleh yang lain: ni’mati al-murdhi’ah, yakni di dunia, dan alangkah buruknya

al-fathimah, yakni setelah mati, sebab harus mempertanggungjawabkan

atas hal itu. Karena itu dia seperti orang yang disapih sebelum cukup untuk

disapih maka hal itu menjadi kebinasaannya. Menurut al-Karmani, dikutip

oleh Mula Ali al-Qari dalam ‘Umdah al-Qari, ni’mati al-murdhi’ah bemakna

alangkah baik awalnya, sementara bi’sati al-fathimah yakni alangkah buruk

akhirnya. Hal itu karena bersama al-imarah itu ada harta, prestise, dan

kesenangan inderawi dan imajinatif pada awalnya; tetapi kesudahannya

adalah pembunuhan, pemecatan dan tuntutan atas konsekuensi al-imârah

itu di akhirat.

Jika seperti itu, al-imarah akan benar-benar menjadi penyesalan dan

kerugian di akhirat kelak bagi yang menyandangnya. Seperti yang

dinyatakan dalam hadis di atas, hal itu adalah bagi orang yang tidak berlaku

adil di dalamnya. Di dalam hadis lain, ketika Abu Dzar meminta agar diberi

jabatan, Rasul bersabda kepada dia:

�?�@ 9 �. أ% #- �� <=م ا�;:��� BCي و��ا�� إ #D Eو ،�F�� �� أ% #D Eو ،G:HI J# F L� ذر إ M� أ%

;NO���P Q:R� يS# Tى ا د# W� وأ%Artinya: Wahai Abu Dzar, sungguh engkau lemah. Sungguh

jabatan/kekuasaan itu adalah amanah dan sungguh ia menjadi kerugian dan penyesalan pada Hari Kiamat, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan benar dan menunaikan kewajibannya di dalamnya (H.R. Muslim).

Page 292: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

226

Imam an-Nawawi menjelaskan di dalam Syarh Shahîh Muslim, Hadis

ini merupakan pokok yang agung dalam menjauhi jabatan/kekuasaan,

apalagi untuk orang yang pada dirinya ada kelemahan dari menunaikan

tugas-tugas jabatan/kekuasaan itu. Kerugian dan penyesalan menjadi hak

orang yang tidak layak untuk jabatan/kekuasaan itu; atau ia layak tetapi

tidak berlaku adil di dalamnya sehingga Allah membuat dia merugi pada

Hari Kiamat dan menelanjanginya, dan ia menyesal atas apa yang ia

telantarkan. Adapun orang yang layak untuk jabatan/kekuasaan dan

berlaku adil di dalamnya maka untuknya keutamaan yang agung yang

dijelaskan dalam banyak hadis sahih.

Jadi hadis-hadis ini menunjukkan beratnya tanggung jawab

kepemimpinan. Ia seperti pisau bermata dua. Jika orang yang memikulnya

tidak layak, mengambilnya dengan tidak benar, tidak berlaku adil di

dalamnya, tidak menunaikan kewajiban yang semestinya, maka itu akan

menjadi kerugian dan penyesalan bagi dirinya di Akhirat; sementara di

dunia akan mendatangkan bencana bagi rakyat yang dipimpin. Sebaliknya,

jika orang yang memikul jabatan/kekuasaan itu memang layak untuk dia,

dia mengambilnya dengan benar, berlaku adil di dalamnya, menunaikan

kewajibannya, maka untuk dia ada keutamaan dan karunia besar di Akhirat;

dan didunia itu akan menjadi berkah dan kebaikan bagi rakyat yang

dipimpin.

Sabda Rasulullah SAW. "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja

kehancuran terjadi." Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia

ialah amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan

penguasa alam semesta dengan segenap isinya.

Kepala madrasah dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang

dibarengi dengan wewenang dan tanggung jawab memikul amanat

bersesuain dengan surat Al-Ahzab ayat 72 yang lebih dititik beratkan

kepada semua isi komponen madrasah terdiri dari semua hal yang

menunjang segala sesuatu baik mengenai sarana dan prasarananya.

Page 293: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

227

Dari sekian banyak penafsiran ulama tentang amanah, dapat ditarik

sebuah "benang merah" yang dapat menghubungkan antara satu dengan

yang lain, yaitu pada kata al-mas'uliyyah (tanggung jawab) atas anugerah

Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan (hamba

sekaligus khalifah) maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata

lain, manusia berkewajiban untuk menyampaikan "laporan pertanggung

jawaban" di hadapan Allah atas limpahan karunia Ilahi yang diberikan

kepadanya. Kepala madrasah sebagai khalifah mempertanggung jawabkan

segalanya kepada allah SWT dan juga pertangung jawaban kepada semua

komponen madrasah.

Maju-mundurnya lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh faktor

pemimpin daripada faktor-faktor lainnya. Memang ada keterlibatan faktor-

faktor lain dalam memberikan kontribusi kemajuan lembaga atau

kemunduran suatu lembaga, tetapi posisi pemimpin masih merupakan

faktor paling kuat dan paling menentukan nasib ke depan dari suatu

lembaga pendidikan Islam.

Pemimpin adalah jenderal lapangan yang mengendalikan berbagai

strategi dan taktik untuk melaksanakan program yang telah disepakati.

Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh

pemimpin karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang

hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Arah

yang dimaksud tertuang dlm strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan

oleh organisasi bersangkutan. Perumus serta penentu strategi dan taktik

adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.213

Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam

suatu organisasi, nilai dan bobot strategik dari keputusan yang diambilnya

semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam

suatu organisasi, keputusan yang diambilnya pun lebih mengarah kepada

213 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 3rd , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 117.

Page 294: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

228

hal-hal yang operasional. Terlepas dari keputusan yang diambil, apakah

pada kategori strategik, taktis, teknis, atau operasional, semuanya

tergolong pada “penentuan arah” dari perjalanan yang hendak ditempuh

oleh organisasi.214

Kepala Madrasah sebagai pemimpin harus memiliki sifat-sifat ideal

sebagai berikut:

a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk

mengendalikan perusahaan/organisasinya.

b. Memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain.

c. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung

jawabnya.

d. Mempunyai karisma dan wibawa di hadapan orang lain.

e. Konsekuen dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu.

f. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya,

agar orang lain simpati kepadanya.

g. Menyukai suasana saling memaafkan antara pemimpin dan

pengikutnya, serta membantu mereka agar segera terlepas dari

kesalahan.

h. Bermusyawarah dengan para pengikut serta minta pendapat dan

pengalaman mereka.

i. Menertibkan semua urusan dan membulatkan tekad untuk bertawakal

kepada Allah swt.

j. Membangun kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah swt

sehingga terbina sikap ikhlas.

k. Memberikan santunan sosial kepada para anggota, sehingga tidak

terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan rasa dengki dan

perbedaan strata sosial yang merusak.

l. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta

mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol

214 Ibid., hal.117.

Page 295: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

229

pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta

mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah

kemungkaran.

m. Tidak membuat kerusakan di muka bumi, serta tidak merusak ladang,

keturunan, dan lingkungan.

n. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong karena nasihat dari

orang lain yang ikhlas jarang sekali kita peroleh.

Stepen Covey215 membagi fungsi kepemimpinan menjadi 4, yaitu:

Tabel. 4.43 Fungsi Kepemimpinan Menurut Steven Covey

No Fungsi Deskripsi

1 Fungsi perintis

(pathfinding)

Mengungkap bagaimana sang pemimpin

memahami dan memenuhi kebutuhan

utama para stakehoder-nya, misi dan

nilai-nilai yang dianutnya, serta yang

berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu

ke mana perusahaan akan dibawa dan

bagaimana caranya agar sampai ke sana.

2 Fungsi penyelaras

(aligning)

Berkaitan dengan bagaimana pemimpin

memahami bagian-bagian sistem dalam

organisasi perusahaan menyelaraskan

keseluruhannya agar mampu bekerja dan

saling sinergis.

3 Fungsi

pemberdayaan

(empowering)

Berhubungan dengan upaya pemimpin

untuk menumbuhkan lingkungan agar

setiap orang dalam organisasi

perusahaan mampu melakukan yang

terbaik dan selalu mempunyai komitmen

yang kuat (commited).

215 Vide, Muhammad Syafii Antonio, Muhammad SAW : The Super Leader Super Manager, 3rd ed, (Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007), h. 20-21.

Page 296: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

230

4 Fungsi panutan

(modeling)

Mengungkap bagaimana agar pemimpin

dapat menjadi panutan bagi

karyawannya. Bagaimana ia bertanggung

jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan

keputusan-keputusan yang diambilnya.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki

keunggulan yang lebih lengkap. Dasar filosofinya adalah pendidikan Islam

selama ini mengklaim sebagai lembaga yang berupaya keras membangun

kecerdasan intelektual, kesalehan sosial, dan kemantapan spiritual. Pada

tingkat siswa saja, harus memiliki keunggulan di ketiga bidang itu. Apalagi

figur-figur yang menjadi pemimpin lembaga pendidikan Islam. Mereka harus

lebih hebat daripada pemimpin lembaga lain. Mereka harus memiliki potensi

seperti potensi lembaga pendidikan pada umumnya plus potensi-potensi

khusus yang terkait dengan karakter keislaman.

Teori kepemimpinan situasional didasarkan pada hubungan antara

tiga faktor yaitu:

a. Perilaku tugas (Task behaviour), merupakan pemberian petunjuk oleh

pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, apa yang

harus dikerjakan, bilamana, dan bagaimana mengerjakannya, serta

mengawasi mereka secara ketat.

b. Perilaku hubungan (Relationship behaviour), merupakan ajakan yang

disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang meliputi

mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah.

Page 297: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

231

c. Kematangan (Maturity), merupakan kemampuan dan kemauan anak

buah dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang

dibebankan kepadanya.216

Menurut teori ini gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan

dengan tingkat kematangan anak buah. Makin matang anak buah,

pemimpin harus mengurangi perilaku tugas (task behaviour) dan

menambah perilaku hubungan (relationship behaviour). Jika anak buah

mencapai tingkat kematangan rata-rata. Pemimpin harus mengurangi

perilaku tugas (task behaviour) dan perilaku hubungan (relationship

behaviour). Jika anak buah mencapai tingkat kematangan penuh dan sudah

dapat mandiri, pemimpin sudah dapat mendelegasikan wewenang kepada

anak buah.

Gaya Kepemimpinan Islami217 memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Harus memiliki gagasan yang terus berkembang terutama yang terkait

dengan strategi untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya,

berkonsentrasi pada pemikiran dan bertindak memajukan lembaga

pendidikan Islam sehingga mampu bersaing dengan lembaga-lembaga

pendidikan lainnya yang maju, serta dapat menjaga kualitas.

b. Dalam situasi darurat harus mampu lagi berani mengambil keputusan

dan tindakan yang cepat lagi tepat kendati tanpa melalui musyawarah

lebih dulu. Keberanian, kecepatan, dan ketepatan dalam

menyelesaikan masalah yang mendesak memang tidak mudah,

tindakan itu membutuhkan kecermatan yang tinggi dalam membaca

situasi sekitar yang berkembang dengan begitu cepat. Sehingga

acapkali pemimpin dihadapkan pilihan tindakan yang serba salah, dan

dengan terpaksa menerapkan kaidah ٲخاف الضررين untuk menetapkan

pilihan tindakan yang memiliki resiko paling ringan.

216 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah., Op.Cit., hal.115. 217 Mujammil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, Op.Cit., hal. 274-282.

Page 298: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

232

c. Harus mampu membina dan mengembangkan kerja sama yang

harmonis sekaligus persaingan yang sehat di lingkungan orang-orang

yang dipimpinnya.

d. Secara internal organisasi harus mampu membangkitkan motivasi para

tenaga pendidik yang bekerja di lembaga yang dia pimpin sehingga

mereka dapat meningkatkan kinerja dalam berkarya, dan secara

eksternal organisasi harus mampu mengakomodasikan berbagai

pikiran/pandangan masyarakat era reformasi juga era globalisasi.

e. Harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai Islam di dalam sistem

pendidikan, dan mampu menerapkan teknologi pendidikan modern.

f. Harus mampu menguasai dan mengembangkan stuktur organisasi

pendidikan Islam yang efisien.

g. Harus mampu menciptakan keharmonisan kerja, dan sebagai manajer

harus mampu menciptakan kelancaran kerja.

h. Tidak menerapkan kepemimpinan ala Iblis.

i. Mengawali dari diri sendiri (ٳبدٲ بنفسك) sebagai keteladanan proaktif,

disiplin, rendah hati, realistis, penyayang dalam menegakkan segala

ketentuan yang berlaku.

j. Mencegah dan melawan segala bentuk penjajahan (kedzaliman) dalam

madrasah/sekolah yang dipimpin baik antar individu, antar kelompok,

antara individu-kelompok, antara individu/kelompok terhadap seluruh

kekayaan lembaga.

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah

kebijakan madrasah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan

madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan.218 Sehingga

kepala madrasah harus memiliki tiga keterampilan sebagai berikut:

a. Ketrampilan konseptual (memahami dan mengoperasikan organisasi).

b. Ketrampilan manusiawi (bekerja sama, memotivasi, dan memimpin).

218 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah., Op.Cit., hal.126.

Page 299: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

233

c. Ketrampilan teknik (menggunakan pengetahuan, metode, teknik,

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu).

Temuan penelitian ini mendukung teori yang digunakan sebagai

dasar pengajuan model teoritis variabel penelitian, yaitu teori dari J. Mullins,

Laurie yang menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga formal, kepala

madrasah memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengambil

keputusan dalam bentuk apapun. Tetapi otoritas dan tangggung jawab

yang diberikan untuk mengambil keputusan tersebut harus diimbangi

dengan pertanggungjawaban kepada atasan.

Hasil pengujian terhadap keempat hipotesis yang dilakukan

menghasilkan sebuah gambaran mengenai konstelasi penelitian

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berukut:

Gambar 4.7 Gambaran Akhir Konstelasi Penelitian

Gambar tersebut memperlihatkan korelasi atau hubungan antara

gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas kepala madrasah; kecerdasan

emosional dengan akuntabilitas kepala madrasah; pengambilan keputusan

dengan akuntabilitas kepala madrasah; dan korelasi atau hubungan gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan secara

simultan dengan akuntabilitas kepala madrasah. Akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi, selain berkaitan dengan gaya

Gaya Kepemimpinan

(X1)

Pengambilan Keputusan (X3)

Akuntabilitas Kepala

Madrasah (Y)

Kecerdasan Emosional (X2)

ɛ1=0,202

B�. = 0,44

[email protected];B�B�= 0,798

Page 300: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

234

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan, juga

ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi timbulnya akuntabilitas yaitu

kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual.

Penerapan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan manejemen berbasis sekolah (MBS) mendapat relevansi

ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan

pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen

sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Dengan pelimpahan

kewenangan tersebut, maka pengelolan manajemen berbasis sekolah

(MBS) semakin dekat dengan masyarakat yang adalah pemberi mandat

pendidikan. Oleh karena manajemen berbasis sekolah (MBS) semakin

dekat dengan masyarakat, maka penerapan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda.

Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka MBS

tiada lain agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi

kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa terkontrol dan

tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Dengan prinsip ini mereka terus memacu

produktifitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi

berbagai aspek kepentingan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni

transparansi dan akuntabilitas vertikal dan transparansi, akuntabilitas

horisontal. Transparansi, Akuntabilitas vertikal menyang kut hubungan

antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah, orangtua siswa

Antara sekolah dan instansi di atasnya Kementerian Agama atau Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan transparansi, akuntabilitas

horisontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah Antar

kepala sekolah dengan komite sekolah, dan antara kepala sekolah degan

dewan guru. Pengelola sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan

seluruh komponen pengelolaan MBS kepada masyarakat. Komponen

pertama yang harus melaksanakan transparansi dan akuntabilitas adalah

Page 301: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

235

guru. Mengapa, karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah

adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama di mana guru harus

bertanggungjawab terhadap siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini

dalam tugasnya sebagai pengajar.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengajaran dilihat dari

tanggungjawab guru dalam hal membuat persiapan, melaksanakan

pengajaran, dan mengevaluasi siswa. Selain itu dalam hal keteladan,

seperti disiplin, kejujuran, hubungan dengan siswa menjadi penting untuk

diperhatikan. Transparansi dan Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses

pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas

output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber-sumber

penerimaan dari Pemerintah Bosnas, Bosda, besar kecilnya penerimaan,

maupun peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola,

Pengelola keuangan yang bertanggungjawab akan mendapat kepercayaan

dari warga sekolah dan masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan

praktek korupsi tidak akan dipercaya.

Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut

moral individu. Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem

yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari

praktek korupsi. Transparansi dan Akuntabilitas juga semakin memiliki arti,

ketika sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya

terhadap publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas

outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki tingkat

efektivitas output tinggi. Dan sekolah yang memiliki tingkat efektivitas

outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki

keterbatasan. Banyak variabel yang berkorelasi dengan akuntabilitas

kepala madrasah, akan tetapi penelitian hanya meneliti variabel gaya

kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan.

Page 302: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

236

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori rendah terhadap akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri

di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau

semakin baik gaya kepemimpinan seorang kepala madrasah, maka

akan semakin tinggi akuntabilitasnya.

2. Kecerdasan emosional berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori sedang dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi dengan. Dengan kata lain, semakin kuat dan baik

kecerdasan emosional seorang kepala madrasah, maka semakin tinggi

akuntabilitasnya.

3. Pengambilan keputusan berkorelasi langsung positif dan signifikan pada

kategori sedang dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi dengan. Dengan kata lain semakin baik pengambilan

keputusan seourang kepala madrasah, maka akan semakin baik

akuntabilitasnya.

4. Gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan pengambilan

keputusan secara simultan berkorelasi positif dan signifikan pada

kategori tinggi dengan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di

Provinsi Jambi. Dengan kata lain semakin baik gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan maka akan

semakin baik akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah.

Page 303: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

237

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan pengertian bahwa gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan secara parsial dan

simultan berkorelasi dengan akuntabilitas kepala madrasah. implikasi yang

diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berkorelasi

langsung terhadap akuntabilitas kepala madrasah. Artinya gaya

kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala Madrasah Aliyah Negeri akan

berpengaruh terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari

kepemimpinannya. Implikasinya adalah akuntabilitas kepala Madrasah

Aliyah Negeri di provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki

gaya kepemimpinannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk

memperbaiki gaya kepemimpinan agar berdampak pada akuntabilitas

adalah dengan mengetahui situasi dan kondisi yang dipimpinnya. Dan

tentunya harus selalu ingat kepada janji Allah Swt, bahwa semua

perbuatan manusia sebesar biji dzarrah, baik itu meliputi perbuatan baik

maupun perbuatan tidak baik akan dipertanggungjawabkan di hadapan-

Nya kelak.

Teori Kepemimpinan Situasional didasarkan pada hubungan

antara tiga faktor yaitu:

a. Perilaku tugas (Task behaviour), merupakan pemberian petunjuk

oleh pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, apa

Page 304: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

238

yang harus dikerjakan, bilamana, dan bagaimana mengerjakannya,

serta mengawasi mereka secara ketat.

b. Perilaku hubungan (Relationship behaviour), merupakan ajakan

yang disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang

meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan

masalah.

c. Kematangan (Maturity), merupakan kemampuan dan kemauan anak

buah dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang

dibebankan kepadanya.

Menurut teori ini gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan

dengan tingkat kematangan anak buah. Makin matang anak buah,

pemimpin harus mengurangi perilaku tugas (task behaviour) dan

menambah perilaku hubungan (relationship behaviour). Jika anak buah

mencapai tingkat kematangan rata-rata. Pemimpin harus mengurangi

perilaku tugas (task behaviour) dan perilaku hubungan (relationship

behaviour). Jika anak buah mencapai tingkat kematangan penuh dan

sudah dapat mandiri, pemimpin sudah dapat mendelegasikan

wewenang kepada anak buah.

Gaya Kepemimpinan Islami harus memiliki kriteria sebagai

berikut:

a. Harus memiliki gagasan yang terus berkembang terutama yang

terkait dengan strategi untuk memajukan organisasi yang

dipimpinnya, berkonsentrasi pada pemikiran dan bertindak

memajukan lembaga pendidikan Islam sehingga mampu bersaing

dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang maju, serta

dapat menjaga kualitas.

b. Dalam situasi darurat harus mampu lagi berani mengambil

keputusan dan tindakan yang cepat lagi tepat kendati tanpa melalui

Page 305: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

239

musyawarah lebih dulu. Keberanian, kecepatan, dan ketepatan

dalam menyelesaikan masalah yang mendesak memang tidak

mudah, tindakan itu membutuhkan kecermatan yang tinggi dalam

membaca situasi sekitar yang berkembang dengan begitu cepat.

Sehingga acapkali pemimpin dihadapkan pilihan tindakan yang

serba salah, dan dengan terpaksa menerapkan kaidah ٲخاف

untuk menetapkan pilihan tindakan yang memiliki resiko الضررين

paling ringan.

c. Harus mampu membina dan mengembangkan kerja sama yang

harmonis sekaligus persaingan yang sehat di lingkungan orang-

orang yang dipimpinnya.

d. Secara internal organisasi harus mampu membangkitkan motivasi

para tenaga pendidik yang bekerja di lembaga yang dia pimpin

sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dalam berkarya, dan

secara eksternal organisasi harus mampu mengakomodasikan

berbagai pikiran/pandangan masyarakat era reformasi juga era

globalisasi.

e. Harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai Islam di dalam sistem

pendidikan, dan mampu menerapkan teknologi pendidikan modern.

f. Harus mampu menguasai dan mengembangkan stuktur organisasi

pendidikan Islam yang efisien.

g. Harus mampu menciptakan keharmonisan kerja, dan sebagai

manajer harus mampu menciptakan kelancaran kerja.

h. Tidak menerapkan kepemimpinan ala Iblis.

i. Mengawali dari diri sendiri (ٳبدٲ بنفسك) sebagai keteladanan proaktif,

disiplin, rendah hati, realistis, penyayang dalam menegakkan

segala ketentuan yang berlaku.

j. Mencegah dan melawan segala bentuk penjajahan (kedzaliman)

dalam madrasah/sekolah yang dipimpin baik antar individu, antar

Page 306: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

240

kelompok, antara individu-kelompok, antara individu/kelompok

terhadap seluruh kekayaan lembaga.

Kepala Madrasah Aliyah Negeri harus menciptkan gaya

kepemimpinan yang dan dapat memberikan pengaruh terhadap yang

dipimpin. Gaya kepemimpinan yang didambakan oleh setiap yang

dipimpin adalah gaya kepemimpinan yang penuh dengan rasa kasih

sayang, jujur, adil dan berintegritas. Permendiknas Nomor. 13 Tahun

2007 menjelaskan tentang standar kepala sekolah/madrasah dalam

bidang kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial,

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.

Kepemimpinan yang demikian dalam Islam terdapat pada

kepemimpinan rasulullah Saw. Dengan gaya kepemimpinan yang

demikian, maka seorang pemimpin tentu memiliki pertanggungjawaban

yang baik terhadap gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan

kepala madrasah yang efektif dalam mentransformasikan sekolah

menjadi tempat yang benar-benar layak bagi siswa untuk

mengembangkan dirinya secara maksimal adalah gaya kepemimpinan

transformasional.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkorelasi

dengan akuntabilitas. Artinya dalam sebuah kepemimpinan, kecerdasan

emosional sangat berperan penting dalam pengaturan kepribadian

dalam rangka memberikan pengaruh. Ketika seorang kepala Madrasah

Aliyah Negeri mampu mengendalikan emosi, maka dengan mudah

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengembangan

kecerdasan emosional sangat penting bagi seorang pemimpin. Ada

beberapa langkah efektif yang dapat digunakan untuk mengendalikan

emosi yaitu: mengenal situasi yang ada, menghargai emosi, memahami

perasaan yang diberikan emosi, memiliki kepercayaan dan belajar dari

pengalaman, serta bersemangat dalam bertindak. Karena

Page 307: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

241

sesungguhnya kunci dari kecerdasan emosi adalah kejujuran dan suara

hati.

Kepala Madrasah Aliyah Negeri yang memiliki kecerdasan

emosional akan menjadi orang yang mempunyai kemandirian moral,

kesediaan untuk bertanggung jawab, kejujuran, keadilan, kesabaran

dan ketekunan, serta berintegritas. Hal ini akan menjadikan kepala

Madrasah Aliyah Negeri lebih arif, dan bijaksana dalam bertindak dan

menyikapi keadaan yang terjadi dalam kepemimpinannya. Oleh karena

itu kecerdasan emosional sangat urgen dimiliki oleh setiap pemimpin.

Menurut Daniel Goleman kecerdasan emosional mencakup

kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan

sosial. Dilihat dari pespektif sufistik unsur-unsur kecerdasan emosional

itu juga ada dalam tasawuf. Misalnya kesadaran diri dalam tasawuf

disebut muhasabah. Muhasabah berarti melakukan perhitungan, yaitu

perhitungan terhadap diri sendiri mengenai perbuatan baik buruk yang

pernah dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi atau kalau bisa

menghilangkan perbuatan buruk dan meningkatkan perbuatan baik.

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali

perasaan pribadi dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri,

dan kemampuan mengelola emosi diri sendiri dengan baik dan emosi

dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional yaitu

mengetahui dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain untuk

meningkatkan kinerja.

Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk

mengetahui dan mengelola emosi diri sendiri, mengetahui dan

memahami emosi orang lain, dan mengintegrasikan informasi emosional

pribadi dan orang lain sebagai sumber untuk mengambil keputusan,

membimbing pikiran dan tindakan, serta meningkatkan kinerja.

Page 308: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

242

Konsep muhasabah sering dikaitkan dengan ucapan Ali bin Abi

Thalib yang mengatakan bahwa orang harus menghitung diri sendiri

sebelum dihitung amalnya oleh Allah. Selain itu sebagian pakar tasawuf

ada yang mengaitkan konsep muhasabah dengan Abu Abdullah al

Harits bin Asad al Muhasibi (w.243 H/857 M), seorang sufi dari Bagdad.

Al-Muhasibi sering menggunakan konsep muhasabah dalam ajaran

tasawufnya. Menurut Al Muhasibi, motivasi manusia untuk melakukan

perhitungan diri sendiri mengandung harapan dan kecemasan, dan

perhitungan itu merupakan landasan perilaku yang baik dan takwa.

Kemudian pengaturan diri dalam tasawuf banyak kesamaannya

dengan sabar. Sabar berarti menahan, maksudnya menahan diri dari

keluh kesah ketika menjalankan ajaran Tuhan dan sewaktu

mengahadapi musibah. Jadi, sabar meliputi urusan dunia dan akhirat.

Banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk selalu bersabar,

antara lain ayat 200 surat Ali Imran: “Hai orang-orang yang beriman,

bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu”.

Kesabaran ada beberapa macam. Pertama ialah bersabar untuk

menjauhi larangan Allah, seperti berzina, mabuk, berjudi, mencuri dan

korupsi. Kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada

Allah, memeliharanya terus menerus, menjaganya dengan ikhlas dan

memperbaikinya dengan pengetahuan. Dalam Islam ada perintah

menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian

ada perintah berlaku jujur, membantu sesama yang lemah dan

sebagainya. Ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah, seperti

kematian, kecelakaan, usaha bangkrut, dipecat dari pekerjaan, difitnah,

dan sebagainya. Orang harus bersabar dalam menghadapi musibah,

karena musibah itu merupakan cobaan dari Allah, apakah ia dapat

menjalaninya dengan sabar atau berkeluh kesah. Kemudian harus ingat

bahwa nikmat yang telah diterima dari Tuhan selama ini masih lebih

besar daripada musibah yang menimpanya.

Page 309: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

243

Lalu motivasi dalam tasawuf banyak kesamaannya dengan raja’

(harapan atau optimisme). Sebab orang yang memiliki motivasi

biasanya optimistis dan sebaliknya orang yang optimistis dalam

hidupnya biasanya memiliki motivasi. Dalam tasawuf raja’ berarti

bersikap optimistis terhadap rahmat Allah. Tetapi optimisme bertingkat-

tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah harapan para sufi untuk

mendekat dan bertemu dengan Allah. Sedang bagi orang awam atau

orang yang bukan sufi, raja’ berarti mengharap kesejahteraan di dunia

dan keselamatan di akhirat. Orang yang selamat di akhirat adalah orang

yang mendapat ampunan Allah. Karena itu, orang harus selalu

bertaubat memohon ampunan Allah dan berharap Allah

mengampuninya. Sedang optimisme dalam kehidupan dunia berarti

berharap untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik, seperti rizki

yang banyak, kedudukan yang tinggi, menjadi orang yang berkuasa.

Untuk mencapai hal ini orang harus bekerja keras dengan cara yang

halal. Orang yang tidak mau berikhtiar, tetapi mengharapkan taraf

kehidupan yang baik tidak disebut raja’, tetapi tamanni (berangan-

angan). Orang harus memiliki raja’ dan tidak boleh tamanni.

Kemudian mengenai empati dalam perspektif sufistik bararti

mempunyai sikap Itsar. Dalam Ihya’ Ulumuddin, Juz tiga, karangan

Imam Al-Ghozali, disebutkan bahwa itsar berarti sikap dermawan

terhadap harta benda walaupun dia sendiri membutuhkan. Sikap

dermawan merupakan sikap yang mau menyerahkan barang kepada

orang yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan.

Memberikan barang ketika dirinya sendiri lebih membutuhkan ini lebih

berat dari pada ketika dirinya tidak sedang membutuhkanya. Dan inilah

yang di sebut dengan itsar. Itsar juga berarti lebih mengutamakan orang

lain dari pada dirinya. Karena itu itsar sebenarnya lebih sekedar empati,

yaitu lebih dari sekedar merasakan apa yang di rasakan oleh orang lain.

Dengan sifat itsar maka kecerdasan sosial juga akan tumbuh, sehingga

Page 310: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

244

jika hal ini di miliki oleh setiap manusia maka kehidupan dalam

masyarakat akan semakin membaik.

Lalu tentang keterampilan sosial dalam tasawuf ada konsep

syaja’ah. Secara harfiah syaja’ah berarti berani, maksudnya berani

melakukan tindakan yang benar. Tetapi sikap berani harus disertai

pertimbangan yang matang dan pikiran yang tenang. Hal ini sesuai

dengan ucapan Nabi Muhammad Saw: “Bukanlah pemberani orang

yang kuat berkelahi. Sesungguhnya pemberani itu adalah orang yang

sanggup menguasai hawa nafsunya di kala marah” (HR Bukhari dan

Muslim).

3. Pengambilan keputusan berkorelasi dengan akuntabilitas. Artinya,

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah

Negeri di provinsi Jambi akan semakin akuntabel atau dapat

dipertanggungjawabkan apabila keputusan yang ditetapkan bersumber

dari suara hati yang diiringi dengan kecerdasan emosional yang matang

dari seorang pemimpin. Kepemimpinan seseorang sangat besar

peranannya dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga pembuat

keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah

salah satu tugas pemimpin, dalam hal ini adalah kepala Madrasah

Aliyah Negeri di provinsi Jambi. Dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan memiliki hubungan dengan

akuntabilitas atas apa yang telah diputuskan.

Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan

karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu , untuk mengetahuai

keputusan yang diambil dikategorikan putusan yang baik atau buruk,

tidak hanya dinilai setelah konsekuensi yang terjadi, melainkan melalui

berbagai pertimbangan dan prosesnya.

Pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang ada

hubungannya dengan akuntabilitas kepala madrasah. Segala

keputusan yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan.

Sehingga kepala madrasah dalam membuat/mengambil keputusan

Page 311: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

245

tentu harus mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pengambilan

keputusan dalam organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab,

keputusan yang dihasilkan akan memiliki implikasi pro dan kontra baik

antara pemimpin dengan yang dipimpin, maupun antara sesama yang

dipimpin. Oleh karena itu agar keputusan yang diambil dapat diterima,

maka komunikasi antara pemimpin dangan yang dipimpin juga harus

berjalan harmanis.

Ketepatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan perlu

dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan: (1) melibatkan

semua pihak khususnya guru dan orang tua siswa; (2) membentuk tim-

tim ad hoc pada level sekolah yang diberi wewenang untuk mengambil

keputusan dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya; dan (3)

menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah.

Keterlibatan yang penuh memungkinkan berbagai pihak mempunyai

andil terhadap maju mundurnya sekolah.

Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah

yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga

kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah

yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh

yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut

terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan- kesalahan yang

tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam pengkajian

masalah.

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih sejumlah

alternatif. Pengambilan keputusan penting bagi administrator

pendidikan karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran

penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi,

dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil

keputusan secara hierarkis. Keputusan yang diambil administrator

berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama peserta didik.

Page 312: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

246

Oleh karena itu setiap administrator pendidikan harus memiliki

keterampilan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan

efisien.

Implikasinya adalah bahwa akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah

Negeri di provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan memperhatikan

gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan

merupakan kombinasi dari dimensi cara berfikir dan toleransi terhadap

ambiguitas.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan berhubungan dengan

akuntabilitas kepala madrasah. Artinya, perbaikan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan akan dapat

meningkatkan akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah Negeri di provinsi

Jambi. Implikasinya adalah akuntabilitas kepala madrasah guru dapat

ditingkatkan dengan melakukan perbaikan pada gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, dan pengambilan keputusan. Upaya yang perlu

dilakukan untuk memperbaiki gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan agar berdampak pada

akuntabilitas kepala madrasah adalah dengan memperkaya

pemahaman tentang konsep gaya kepemimpinan, kecerdasan

emosional, dan pengambilan keputusan untuk selanjutnya dapat

diaplikasikan dalam kehidupan organisasi.

Kepala madrasah sebagai pemimpin hendaknya memperluas

wawasan baik dengan pendidikan, pelatihan, maupun memperbanyak

bacaan pada literatur-literatur yang berkaitan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas

kepala madrasah. Dengan demikian diharapkan akan menjadikan

pemimpin yang mampu menjalin hubungan dengan bawahan penuh

dengan keterbukaan/transparansi, rasa simpati dan empati sehingga

akan tercipta keputusan yang berlandaskan nilai-nilai religius yang

humanis yang akan berdampak pada akuntabilitas seorang pemimpin.

Page 313: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

247

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah

kebijakan madrasah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan

madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan.1 Sehingga

kepala madrasah harus memiliki tiga keterampilan sebagai berikut:

a. Ketrampilan konseptual (memahami dan mengoperasikan

organisasi).

b. Ketrampilan manusiawi (bekerja sama, memotivasi, dan

memimpin).

c. Ketrampilan teknik (menggunakan pengetahuan, metode, teknik,

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu).

Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki

keunggulan yang lebih lengkap. Dasar filosofinya adalah pendidikan

Islam selama ini mengklaim sebagai lembaga yang berupaya keras

membangun kecerdasan intelektual, kesalehan sosial, dan kemantapan

spiritual. Pada tingkat siswa saja, harus memiliki keunggulan di ketiga

bidang itu. Apalagi figur-figur yang menjadi pemimpin lembaga

pendidikan Islam. Mereka harus lebih hebat daripada pemimpin

lembaga lain. Mereka harus memiliki potensi seperti potensi lembaga

pendidikan pada umumnya plus potensi-potensi khusus yang terkait

dengan karakter keislaman.

Gaya kepemimpinan kepala madrasah hendaknya merujuk

kepada Q Leader. Kepemimpinan Q dalam hal ini memiliki empat

makna. Pertama, Q Leader berarti kecerdasan atau intelligence, misalnya

IQ (Kecerdasan Intelektual), EQ (Kecerdasan Emosional), dan SQ

(Kecerdasan Spiritual). Q Leader berarti seorang pemimpin yang

memiliki kecerdasan IQ-EQ-SQ yang cukup tinggi. Kedua, Q Leader

berarti kepemimpinan yang memiliki quality, baik dari aspek visioner

maupun aspek manajerial. Ketiga, Q Leader berarti seorang pemimpin

yang memiliki qi (dibaca ‘chi’–bahasa Mandarin yang berarti energi

1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah., Op.Cit., hal.126.

Page 314: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

248

kehidupan). Keempat Q Leader bermakna sebagai qalbu, seperti yang

dipopulerkan oleh Abdullah Gymnastiar dengan istilah qolbu atau inner

self. Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh-

sungguh mengenali dirinya (qolbunya) dan dapat mengelola dan

mengendalikannya (self management atau qolbu management).

Menjadi seorang pemimpin Q berarti menjadi seorang pemimpin yang

selalu belajar dan bertumbuh senantiasa untuk mencapai tingkat atau

kadar Q (intelligence–quality–qi-qolbu) yang lebih tinggi dalam upaya

pencapaian misi dan tujuan organisasi maupun pencapaian makna

kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin.

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan

emosi dan spiritual seperti konsistensi (istiqamah), kerendahan hati

(tawadhu’), berusaha dan berserah diri (tawakkal), ketulusan (ikhlash),

totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas dan

penyempurnaan (ihsan) itu dinamakan akhlakul karimah. Kepala

madrasah yang memiliki kecerdasan emosional berarti dalam

kepemimpinannya memiliki sifat dan sikap yang terpuji. Dengan perilaku

terpuji yang dimilikinya maka, kepala madrasah sebagai pemimpin di

lembaganya tentu bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi

dilembaganya.

Seorang pemimpin haruslah memiliki perasaan, keutuhan jiwa

dan kemampuan intelektual. Dengan kata lain, modal yang harus dimiliki

seorang pemimpin tidak hanya intelektualitas semata, namaun harus

didukung kecerdasan emosional, komitmen pribadi dan integritas yang

sangat dibutuhkan untuk mengaltasi berbagai masalah dan tantangan.

Seringkali kegagalan dialami karena emosional seorang pemimpin tidak

dapat memahami dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga keputusan

yang diambil bukan keputusan yang bersumber dari hati nurani tetapi

cenderung kepada aspek egois, yang berorientasi pada pribadi, tanpa

mempertikan sisi yang lain.

Page 315: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

249

Tanggung jawab manusia yang paling utama adalah bagaimana

manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah dan kehidupan

sosialnya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dipaparkan terlebih

dahulu maksud dan tugas diciptakan manusia itu, seperti dijelaskan

dalam ayat Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Manusia pada

hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian

karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia

mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat

ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun

teologis.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti

wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara

pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab

seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu

maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung

segala sesuatunya.

Cara manajer menentukan saat yang tepat menggunakan

wewenangnya adalah dengan cara mengomunikasikan keputusan yang

dibuatnya kepada bawahan untuk memelihara koordinasi perilaku

dalam satu kelompok dimana keputusan atasan dikomunikasikan

kepada yang lain. Dalam hal ini fungsi keputusan menurut Simon ada

tiga, yaitu (1) it enforce responsibility of the individual to choose who

wield the authority; (2) it secures expertise in the making of decisions;

(3) it permits coordination of activity. Dengan demikian, jika semua

warga sekolah memahami fungsi keputusan yang mencakup upaya

memperkuat tanggung jawab individu kepala sekolah bersama warga

sekolah untuk mau menjalankan kewenangan, memelihara keahlian

dalam membuat keputusan dan memungkinkan adanya koordinasi

aktivitas maka konflik dapat dihindarkan di antara anggota organisasi

sekolah.

Page 316: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

250

Penelitian ini menghasilkan novelty paradigma korelasi

akuntabilitas kepala Madrasah Aliyah dengan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan yang diuji secara

parsial maupun integral. Konsep ini sebagai sebuah pedoman

pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks keislaman. Apa yang

terjadi selama ini adalah hanya pertanggungjawaban secara horizontal

yang dilakukan, sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal kurang

mendapatkan perhatian bagi para “pemimpin”. Hal ini terjadi karena

potensi yang dimiliki oleh kepala Madrasah Aliyah belum dikembangkan

secara maksimal. Potensi yang seharusnya dipertahankan dan

dikembangkan dalam diri manusia yaitu kecerdasan spiritual,

kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Dengan hasil penelitian in, diharapkan menjadi konsep dasar bagi

seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Kecerdasan spiritual

Gaya Kepemimpinan (X1); indikatornya: 1. Memberi instruksi 2. Mengadakan konsolidasi 3. Memiliki partisipasi 4. mendelegasikan

Mekanisme Kelompok Karakteristik Individual

Kecerdasan Emosional (X2) indikatornya: 1. Kesadaran

Emosi 2. Pengendalian diri 3. Dapat dipercaya 4. Dorongan

prestasi 5. Orientasi

pelayanan 6. Pengikat jaringan

Akuntabilitas (Y) indikatornya: 1. Patuh terhadap

hokum 2. Responsive 3. Terhindar dari

KKN 4. Memilih alternatif 5. Bertanggung

jawab Mekanisme Individual

Pengambilan keputusan(X3); indikatornya: 1. Memilih alternatif 2. Menggali informasi dari

orang lain 3. Menyelesaikan masalah

secara sistematis dan sadar

1. Siddiq 2. Amanah 3. Tabligh 4. fathanah

Page 317: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

251

merupakan kecerdasan tertinggi yang ada pada diri manusia yang perlu

untuk dipertahankan. Sedangkan kecerdasan emosional dan

kecerdasan intelektual adalah sebagai potensi pendukung bagi kepala

madrasah sebagai pemimpin. Dengan mengembangkan kecerdasan

spiritual, seorang pemimpin akan menemukan gaya kepemimpinannya

yang berimplikasi terhadap pengambilan keputusan dan

mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dilaksanakan.

C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan, dan implikasi

penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut:

Pertama, seluruh sivitas Madrasah Aliyah Negeri agar dapat

menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan

akuntabilitas kepala madrasah melalui perbaikan gaya kepemimpinan,

pengembangan kecerdasan emosional, mencermati dan menanalisis

pengambilan keputusan yang berimplikasi pada akuntabilitas kepala

Madrasah Aliyah Negeri di provinsi Jambi.

Kedua, kepala Madrasah Aliyah Negeri sebagai pemimpin

hendaknya mampu mengkolaborasikan antara gaya kepemimpinan dan

kecerdasan emosional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan

yang dapat diterima oleh berbagai pihak sebagai bukti dari sifat

akuntabilitas sebagai pemimpin. Mengkolaborasikan gaya kepemimpinan,

kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan yang dapat

dipertanggungjawabkan harus berlandaskan ajaran Islam yang bersumber

dari al-Qur’an dan Hadis. Dengan berlandaskan dua sumber tersebut

sebagai pemimpin akan mampu mengayomi bawahannya yang akan

memancarkan sinar yang mampu menerangi dan memberikan pencerahan

kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan.

Ketiga, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

sebagai lembaga yang berhak mengangkat dan memberhentikan kepala

Page 318: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

252

madrasah hendaknya dalam mengangkat kepala madrasah dengan

membuat standar dan kreteria kepala madrasah yang berlandaskan ajaran

Islam, baik ditinjau dari kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi

dan sosial. Ketika kreteria atau kompetensi tersebut terdapat pada kepala

madrasah dan juga guru sebagai calon kepala madrasah yang dilandasi

nilai-nilai qur’ani, maka pertanggungjawaban terhadap amanah yang

diembannya merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan.

Keempat, para peneliti di bidang manajemen pendidikan dan sumber

daya manusia serta perilaku organisasi dapat melakukan kajian lanjutan

yang lebih komprehensif dan mendalam tentang berbagai variabel yang

berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

akuntabilitas kepala madrasah dengan mengkomunikasikan ajaran Islam

yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis dengan pemikiran-pemikiran modern

dalam rangka membangun sebuah paradigma lembaga pendidikan

rahmatan lil ‘alamin.

Page 319: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

253

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda, 2007.

Abd. Kadim Masaong dan Arfan A. Tilome, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence (Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang). Bandung: Alfabeta, 2011.

Agus Irianto, Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, adan Pengembangannya. Jakarta: Kencana, 2015.

Agus Wibowo, Akuntabilitas Pendidikan; Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ. Jakarta: Arga, 2005.

Bober, J. Marcie., The Challenges of Instructional Accountability. Tech Trends Journal. Volume 48. No 4, 2004.

Currie, Jan dan Huisman, Jeroen. Accountability in higher education: Bridge over troubled water? Higher Education Journal.volume 48. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004.

Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Departemen Agama RI, Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Sekretariat jenderal Biro organisasi dan tatalaksana, 2006.

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana, 2006.

Evi Syaefini Shaleha, “Pengambilan Keputusan Partisipatif dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah” dalam Disertasi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Page 320: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

254

Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.

Fred, Luthans., Organizational behavior: An Evidence-Based Approach. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.

Goleman, Daniel., Emotional Intelligence; Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ.Terj. T. Hermaya, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2014.

Griffin, Ricky W., Organizational Behavior. Boston: Houghton Miffin, 1986.

Hamidah Sulaiman, dkk., “Kecerdasan Emosi Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Aplikasinya dalam Membentuk Akhlak Remaja” dalam The Online Journal of Islamic Education, Vol. 1 Issue 2, Malaysia: University Malaya, 2013.

Handy, C. B. Understanding Organizations, fourth edition, Penguin Books 1993, p. 15. Dalam Laurie J. Mullins, Management & Organisational Behaviour Ninth Edition.

Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2009.

Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasit Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Indra Bastian, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Irham Fahmi, Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

J. Mullins, Laurie, Management and Organisational Behaviour. London: Prentice Hall, 2005.

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2013.

Page 321: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

255

Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Bidang pendidikan Madrasah, Laporan Data Madrasah. Jambi: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2013.

Kenneth, Leithwood., et.al., Educational accountability: the state of the art. Gütersloh: Bertelsmann Foundation, 1999.

Knapp, Michael S., dan Feldman, Susan B., Managing the intersection of internal and external accountability Challenge for urban school leadership in the United States, Journal of Educational Administration Vol. 50 No. 5, 2012.

Luthans Fred, Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi, 2006.

Lynn, Adele B., The EQ interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. New York: AMACOM, 2008.

M. Abdurahman dan Muhidin, SA., Analisis Kolerasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mamduh M. Hanafi, Manajemen. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

Marzuki, Metodologi Research Cet.II. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII,1983.

Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005.

Mc. Adams, D., et.al., A. Urban school district accountability systems. Report. Center for Reform of School System for Education Commission of the States. 2003.

Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Cetakan ke-17. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Muchechetere, Catherine., et.al., “Effect of Emotional Intelligence on Empowerment of Business Leaders in Zimbabwe” dalam International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 3 Issue 1, January 2014.

Page 322: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

256

Muhammad Muslich, Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi, 2013.

Northouse, Peter G., Kepemimpinan; Teori dan Praktik. Edisi Keenam, terj. Ati Cahayani, Jakarta: Indeks, 2013.

Nur Efendi, Islamic Educational Leadership; Memahami Integrasi Konsep Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam. Yogyakarta: kalimedia, 2015.

Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Trasparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan. Jakarta: Grasindo, 2014.

Perie, Marianne., et.al., Key Elements for Educational Accountability Models. Washington, DC: Council of Chief State School Officers, 2007.

Ramayulis, Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.

Ratnawati Susanto, Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah, Eduscience – Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016.

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: ALFABETA, 2013.

Robbin, Stephen P., Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary., Management. New Jersey: Prentice Hall, 2012.

Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Savage, Jan., dan Moore, Lucy., Interpreting accountability: An ethnographic study of practice nurses, accountability and multidisciplinary team decisionmaking in the context of clinical governance. London: Royal College of Nursing, 2004.

Siswanto, Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

--------, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung, 2007.

Page 323: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

257

Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan; Kepemimpinan Jenius (IQ+EQ), Etika, Perilaku Situasional dan Mitos. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. Jakarta: Renika Cipta, 2010.

--------, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Supriyanto, Ahmad Sani, dan Masyhuri Machfudz. Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 191.

Sutrisna Hadi, Metodologi Research. Jilid II, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2011.

Sutrisno Hadi, Metodologi Reaserch. Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.

Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publikasi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2013.

T. Hani Handoko, Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2010.

Terry Gr. dan Rue, L.W., Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

Tim Revisi Buku Panduan Tesis dan Disertasi, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi. Jambi: Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2015.

Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pngantar). Bandung: Alfabeta, 2012.

Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafly Amar, Pemimpin dan kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Page 324: DISERTASI - repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/2106/1/SUGENG KURNIAWAN... · Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang

258

Wibowo, Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Yukl, Gary., Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Indeks, 2010.