Daftar Isi

PENGANTAR ...........…………………………………..............……..............…….. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………….......................…........………. ii

DAFTAR ISI …………………………......……….....….……...........……................ iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..……………...……..…….……….….…..…....….. 1

B. Tugas dan Fungsi …………...………………….…………………..…. 2

C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan…. 4

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPN RI 2010-2014 …….……………..... 8

B. Penetapan Kinerja 2012 .…………………...………………. .….. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja …………...……..…………………...…… ……. 15

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………...…………...... 17

C. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………….. 36

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………… 40

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Ringkasan Eksekutif

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga

pemerintah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pertanahan, hingga

saat ini telah menjalankan penataan dalam berbagai hal, baik kelembagaan,

kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan nyata. Disadari sudah ada sejumlah

kemajuan dan capaian-capaian penting dalam lima tahun terakhir, sehingga hal

ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Namun, mesti diakui masih banyak yang

perlu ditata dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengan

semangat Reformasi Birokrasi yang kini digalakkan.

Di sisi lain, kompleksitas tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan

negara RI di bidang pertanahan dan keagrariaan, maka diperlukan penataan

kelembagaan secara lebih kuat, mendasar, strategis dan menyeluruh. Penataan

yang bersifat penyegaran dan pemantapan kelembagaan ini mestilah

diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pertanahan sejalan

dengan tuntutan peningkatan kompetensi dan kapbilitas personel BPN RI agar

mampu menuntaskan masalah-masalah di masa lampau, menangani masalah

yang aktual sedang berlangsung, serta mengurangi timbulnya masalah di masa

mendatang, sekaligus mengantisipasi perkembangan di masa depan terkait

berbagai aspek di bidang pertanahan.

Dengan telah diterbitkannya RPJM Nasional Tahun 2010–2014

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, serta

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahun 2012, saat ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberi

mandat untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas nasional dalam rangka

mewujudkan prioritas nasional yang menjadi visi dan misi Kabinet Indonesia

Bersatu II. Hal ini sebagaimana diuraikan di dalam Buku I RPJM Nasional Tahun

2010–2014, di samping kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan

pendukung prioritas nasional dan kegiatan dasar sebagai pelaksanaan tugas dan

fungsi BPN RI dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi

sepanjang tahun 2012 dalam penanganan tugas pemerintah di bidang

pertanahan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012. Dalam

pengelolaan pertanahan, BPN RI juga secara terus-menerus melakukan penataan

pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan berkomitmen untuk

membangun sistem yang baik bagi pelayanan publik. Hal itu dilaksanakan

dengan pendekatan secara sistematik terhadap sistem pelayanan publik yang

baik dengan memperhatikan faktor internal di lingkungan BPN RI dan eksternal

di luar jajaran BPN RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, pada

tahun 2012 dialokasikan anggaran yang didistribusikan pada lima program:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Pengelolaan

Pertanahan, serta Program Pendidikan Tinggi dengan jumlah total dana sebesar

Rp3.881.135.536.000,- Realisasi yang telah dicapai sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp2.986.260.428.000,- atau 76,76%.

Rincian realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012

tersebut menghasilkan capaian-capaian kegiatan prioritas yang terdiri antara

lain:

a. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral

di seluruh Indonesia berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi di

seluruh Indonesia masing-masing seluas 3.160.000 Ha (100%), 15.237.394 Ha

(100%), dan 2.378.193 Ha (87,77%);

b. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui kegiatan

Legalisasi Aset Tanah yang terealisasi sebanyak 844.517 bidang (92,95%);

c. Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah (P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui

peningkatan persentase jumlah wilayah/bidang/ luas tanah yang dilakukan

pengaturan dan penataan pertanahan serta Redistribusi Tanah dalam rangka

tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan seluas 122.519 bidang

(81,89%);

d. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah (P4T) secara berkeadilan melalui penerbitan Surat

Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang ditetapkan sebanyak 22 SK,

jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis

dan pemerintah sebanyak 31 Paket dan bertambahnya akses terhadap sumber

ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat

sebanyak 100 SK;

e. Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

melalui peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara, yang telah dapat

diselesaikan masing-masing sebanyak 168 Kasus, 237 Kasus, dan 117 Kasus.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun

oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Tahun 2012 ini

merupakan pertangung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang

diemban BPN RI dalam kurun waktu satu tahun, yani di tahun 2012 ini.

-oOo-

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah dan pertanahan merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, karena menjadi sumber-sumber keadilan dan kemakmuran

masyarakat. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah mencirikan hubungan

yang bersifat abadi, sebagaimana ungkapan “Sadumuk bathuk, sanyari bumi; yen

perlu ditohi pati”. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan kesatuan tanah-air dari keseluruhan Bangsa Indonesia, dari Sabang

hingga Merauke, dari Talaud sampe Rote. Tanah menjadi perekat Negara

Kesatuan; oleh karena itu, tanah perlu dikelola dan diatur serta ditata secara

nasional, regional dan sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan

berbangsa dan bernegara yang didukung keberhasilan tanah mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan

pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar

kemakmuran rakyat” menjadi tuntutan utama instansi Badan Pertanahan

Nasional R.I.

Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2012 yang bersumber dari kebijakan dan

program pertanahan, maka wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi

organisasi BPN-RI dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2012 bagi

pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan umpan balik

peningkatan kinerja tahun 2013, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun 2012 dengan berpedoman pada

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional R.I. Tahun 2010-2014

dan Rencana Kinerja Tahunan 2012.

LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem

Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional R.I. dapat tercapai, yaitu

terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara

efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional R.I. yang diperbaharui dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012; Kedudukan, Tugas dan

Fungsi BPN-RI adalah sebagai berikut:

a. Badan Pertanahan Nasional R.I. adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden; dan

b. Badan Pertanahan Nasional R.I. mengemban amanat melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

10 Tahun 2006 juncto Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, Badan

Pertanahan Nasional R.I. melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

c. koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program bidang pertanahan;

d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di

bidang pertanahan;

f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reforma agraria dan penataan wilayah-

wilayah khusus;

i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik

negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan;

j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

k. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;

l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di

bidang pertanahan;

m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang

pertanahan;

o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang

pertanahan;

r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang

pertanahan;

t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan

hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

u. fungsi di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Adapun struktur Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;

d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;

f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

h. Inspektorat Utama.

STRUKTUR ORGANISASI BPN-RI

C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai yang tinggi

dilihat dari kacamata apapun, termasuk kacamata sosiologi, antropologi, politik,

militer dan ekonomi. Selain itu, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat

diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk

kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk

melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian,

perkebunan, pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi

tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh

sumber daya alam khususnya tanah bersifat unrenewable (tidak dapat

diperbaharui). Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan

makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.

Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia

sehingga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

Negara RI. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan

air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut

tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 2 Ayat (1) UUPA

menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di

dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat”. Berdasarkan aturan tersebut Negara berwenang

untuk mengatur tentang hak-hak atas tanah dan melayani rakyat di bidang

pertanahan. Kewenangan di bidang pertanahan tersebut dijalankan oleh Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang mempunyai kantor

pusat di Jakarta, kantor wilayah di setiap provinsi dan kantor-kantor pertanahan

di setiap kabupaten/kota.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah

ketidakadilan sosial. Persoalan ini mewujud dalam bentuk: tingginya tingkat

kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, tingginya konsentrasi aset agraria

pada sebagian kecil masyarakat, tingginya sengketa dan konflik pertanahan di

seluruh Indonesia, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah

tangga dari sebagian besar masyarakat kita, semakin menurunnya kualitas

lingkungan hidup, dan lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap

hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan Reforma Agraria untuk mengatasi persoalan

mendasar tersebut di atas, sekaligus merupakan implementasi dari mandat

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR/2003

yang menekankan perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, terselesaikannya sengketa

pertanahan dan berkembangnya akses masyarakat terhadap tanah.

Tujuan kebijakan pertanahan nasional yang meliputi kemakmuran,

keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan berbangsa dan bernegara

merupakan penjabaran dari konstitusi yang mengamanatkan bahwa “bumi, air,

ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” perlu segera

diwujudkan, mengingat: Pertama, sebagai upaya mencegah timbulnya konflik,

sengketa, dan perkara pertanahan yang baru. Secara umum, persoalan

pertanahan merupakan bagian dari permasalahan, konflik, sengketa dan perkara

pengelolaan sumberdaya agraria pada umumnya, dan tanah pada khususnya.

Persoalan konflik sengketa dan perkara pertanahan menunjukkan karakteristik

yang hampir identik di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan

kebijakan pertanahan nasional yang komprehensif, holistik, terintegrasi dan

lintas sektor, maka munculnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan dapat

dikurangi dan konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang sudah terjadi dapat

ditemukan alternatif solusinya untuk penanganan secara tuntas.

Kedua, kebijakan pertanahan nasional harus menjadi bagian utama dalam

rangka penguat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengelolaan pertanahan bukan merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi

merupakan keseluruhan proses yang berhubungan dengan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang melibatkan banyak pihak

yang berkepentingan terhadap tanah, baik perorangan, badan hukum,

masyarakat hukum adat maupun pemerintah. Dengan demikian, administrasi

pertanahan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera

diselesaikan, ketika secara faktual masih terdapat berbagai konflik dan sengketa

berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah (P4T).

Ketiga, kebijakan pertanahan nasional akan memberikan kontribusi pada

pengentasan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini penting untuk dikedepankan karena makna filosofi dari tanah dan

sumberdaya agraria bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi negara

dan pemodal melainkan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Keempat, dinamika kelembagaan pertanahan yang terjadi selama ini

menunjukkan bahwa sejatinya kelembagaan pertanahan belum menempati

posisi yang tepat. Regulasi yang mengatur kelembagaan pertanahan selama ini

belum berada pada level undang-undang, sehingga tugas pokok dan fungsi yang

diembannya belum mampu mengikat tugas pokok dan fungsi

kementerian/lembaga lain. Penguatan kelembagaan pertanahan yang sejalan

dengan sifat persoalan pertanahan yang multidisiplin, multisektor dan multi-

stakeholder perlu dilakukan melalui regulasi pada level undang-undang.

Kelima, substansi pengelolaan pertanahan melingkupi tiga unsur utama

yang meliputi registrasi, valuasi, dan perencanaan. Ketiga urusan ini mestinya

mendapatkan porsi yang sama, mengingat ketiganya bekerja secara simultan dan

saling mempengaruhi. Penguatan ketiga unsur ini merupakan hal yang

mendesak untuk segera dilakukan.

Reforma Agraria secara operasional didefinisikan sebagai Asset Reform dan

Access Reform. Asset reform melalui Land Reform (asset reform) merupakan

penataan kembali penguasaan, pemilikan, pengguna-an dan pemanfaatan tanah

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-perundangan pertanahan;

sedangkan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima

manfaat (beneficiaries) terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti:

partisipasi ekonomi-politik, permodalan, pemasaran, teknologi, pendampingan,

peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk

mengembangkan sumber daya tanahnya sebagai sumber penghidupan.

BPN-RI juga tengah giat melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar. Hasil dari penertiban tanah terlantar ini akan diredistribusikan kepada

petani-petani miskin dan rakyat yang tidak mempunyai tanah demi

pemberdayaan mereka. Kemudian, melalui program pendaftaran hak atas tanah,

maka akan diperoleh kepastian akan hak atas tanah dan juga mencegah

terjadinya sengketa. Sengketa, perkara dan konflik pertanahan merupakan

masalah yang kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Sengketa pertanahan

yang berlarut-larut sudah pasti akan merugikan semua pihak. Tanah akan

menjadi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam

rangka percepatan penyelesaian masalah-masalah pertanahan dan kasus-kasus

yang strategis serta mencuat, Kepala BPN-RI telah membentuk Tim 11 (sebelas)

dan Ad-hoc. Tim ini selalu memonitor setiap saat tingkat kecepatan penyelesaian

kasus yang telah ditugaskan. Tim serupa juga akan dibentuk pada tingkat Kantor

Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan

kasus-kasus di wilayahnya dengan pola penyelesaian yang sama. Dengan

demikian, BPN-RI akan pro-aktif mengambil inisiatif untuk menyelesaikan

sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan prinsip Win-Win Solution, tidak

hanya berdasarkan hukum tertulis, tapi lebih pada prinsip keadilan dan prinsip

tanah untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, terhadap perkara pertanahan

yang telah masuk di lembaga peradilan akan secepatnya diselesaikan manakala

telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

BPN-RI telah menandatangani kerjasama dengan berbagai

Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung berbagai kegiatan dan program

pembangunan sektoral dan sertipikasi hak atas tanah. Terdapat beberapa

program sertipikasi hak atas tanah transmigran, petani, nelayan, Usaha Kecil dan

Menengah (UKM), dan perumahan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR), sebagai bentuk dukungan BPN-RI terhadap program

pembangunan Kementerian/Lembaga terkait.

Untuk menjangkau dan mendatangi masyarakat yang tinggal jauh dari

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, BPN-RI melalui Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota menjalankan program LARASITA yaitu kantor pertanahan

bergerak untuk melaksanakan pelayanan pertanahan. Pelaksanaan LARASITA di

lapangan didukung prasarana mobil dan/atau sepeda motor atau perahu motor

di DKI Jakarta, sedangkan teknologi komunikasi dan informasi didukung oleh

komputer nirkabel melalui jaringan; bahkan dalam pemetaannya di beberapa

kantor pertanahan telah didukung oleh teknologi terkini dengan pemanfaatan

CORS (Continously Operating Reference Stations) sehingga hasil pengukuran

dapat diperoleh secara langsung (realtime) sebagai peta yang siap menjadi

lampiran produk sertipikat tanah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN

PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPN RI 2010-2014

1. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan agenda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1) Menciptakan Indonesia

yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis;

dan 3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka

pembangunan di bidang pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan

pertanahan, yaitu:

Berdasarkan visi dimaksud ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang

akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun

2010-2014, sebagai berikut:

2. Tujuan

Tujuan utama (ultimate goal) pembangunan bidang pertanahan pada

dasarnya adalah:

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan

keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan

kenegaraan Republik Indonesia ”.

“Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan tanah

bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber

baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan

dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa,

konflik dan perkara di kemudian hari;

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya

pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber

kesejahteraan masyarakat; dan

5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi

rakyat secara luas.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dan mengacu

pada Visi dan Misi Pembangunan Pertanahan 2010-2014, tujuan yang akan

dicapai pada masa perencanaan jangka menengah tahun 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

a) Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional,

regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di

seluruh Indonesia;

b) Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi,

mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan

tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di

seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi

ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;

c) Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah

melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah,

dengan waktu yang terukur, dan prosedur yang mudah;

d) Melanjutkan penataan dan mengendalikan penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga mengokohkan keadilan di

bidang sumberdaya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka

lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma

Agraria);

e) Tetap mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara

pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara

pertanahan baru;

f) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan

g) Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar

lebih berkualitas, cepat, teliti, tepat, transparan dan akuntabel yang tetap

menjaga kepastian hukum serta partisipatif.

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis dan merupkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sasaran-sasaran strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

adalah:

1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah;

2. Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

peningkatan akses terhadap sumber ekonomi;

3. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah secara berkeadilan;

4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh

Indonesia;

5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan

sektoral, di seluruh Indonesia.

4. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta untuk lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia perlu ditetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.

Berikut ini adalah indikator kinerja utama Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012

tersebut:

Tabel 2.1

Rincian Indikator Kinerja Utama BPN RI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terwujudnya jaminan kepastian

hukum hak atas tanah

a. Bertambahnya persentase

jumlah bidang tanah yang

dilegalisasi

b. Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan

legalisasi aset tanah

2.

Terwujudnya pengendalian,

penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah dan

pemberdayaan masyarakat dalam

rangka peningkatan akses terhadap

sumber ekonomi

a. Meningkatnya jumlah keputusan

penetapan tanah terlantar yang

ditetapkan

b. Meningkatnya jumlah tanah

yang dapat didayagunakan bagi

masyarakat, program strategis

dan pemerintah

c. Bertambahnya akses terhadap

sumber ekonomi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat

penerima manfaat

3. Terciptanya pengaturan,

penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah secara

optimal dan berkeadilan

Meningkatnya prosentase jumlah

wilayah/ bidang/luas tanah yang

dilakukan pengaturan dan

penataan pertanahan serta

redistribusi tanah.

4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan

perkara pertanahan di seluruh

Indonesia

a. Meningkatnya jumlah sengketa

pertanahan yang diselesaikan

b. Meningkatnya jumlah konflik

pertanahan yang diselesaikan

c. Meningkatnya jumlah perkara

pertanahan yang diselesaikan

5. Terpenuhinya infrastruktur

pertanahan secara nasional,

regional dan sektoral di seluruh

Indonesia

Bertambahnya persentase cakupan

peta dasar, peta tematik, peta

potensi di seluruh Indonesia

Secara khusus, Rencana Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia tahun 2012 yang merupakan tahun ketiga secara rinci tertuang dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Rincian Rencana Kinerja BPN RI Tahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012

1. Terwujudnya jaminan

kepastian hukum hak atas

tanah

a. Bertambahnya persentase jumlah

bidang tanah yang dilegalisasi 1.077.655 Bidang

b. Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan

legalisasi aset tanah

4,00

2. Terwujudnya pengen-dalian,

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah dan

pemberdayaan ma-syarakat

dalam rangka peningkatan

akses ter-hadap sumber

ekonomi

a. Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang

ditetapkan

459 SK

b. Meningkatnya jumlah tanah yang

dapat didayagunakan bagi

masyarakat, program strategis dan

pemerintah

4 Paket

c. Bertambahnya akses terhadap

sumber ekonomi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat

penerima manfaat

100 SK

3. Terciptanya pengaturan,

penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan peman-

faatan tanah secara

berkeadilan

Meningkatnya prosentase jumlah

wilayah/bidang/luas tanah yang

dilakukan pengaturan dan penataan

pertanahan serta redistribusi tanah.

149.600 Bidang

4. Berkurangnya sengketa,

konflik, dan perkara

pertanahan di seluruh Indonesia

a. Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan

229 kasus

b. Meningkatnya jumlah konflik

pertanahan yang diselesaikan 365 kasus

c. Meningkatnya jumlah perkara

pertanahan yang diselesaikan 200 kasus

5. Terpenuhinya infrastruk- tur

pertanahan secara nasional,

regional dan sektoral, di

seluruh Indonesia

Bertambahnya persentase cakupan peta

dasar di seluruh Indonesia 3,160.000 Ha

Bertambahnya prosentase cakupan Peta

Tematik di seluruh Indonesia 15.237.394 Ha

Bertambahnya persentase cakupan Peta

Potensi diseluruh Indoesia di seluruh

Indonesia

2.709.603 Ha

B. Penetapan Kinerja 2012

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dan mempertimbangkan sumberdaya yang

dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk:

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi;

d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

e. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun

2012 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi

unit organisasi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012, disusun berdasarkan Rencana

Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi Penetapan

Kinerja Tahun 2012 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Badan

Pertanahan Nasional RI Tahun 2012. Penetapan Kinerja Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 selengkapnya terdapat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja BPN RI Tahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya

jaminan kepastian

hukum hak atas

tanah

a. Bertambahnya persentase

jumlah bidang tanah yang

dilegalisasi

1.077.

655 Bidang

b. Meningkatnya Indeks

Kepuasan Masyarakat

terhadap pe-layanan legalisasi

aset tanah

4,00

2. Terwujudnya pengen

dalian, penguasaan,

pemilikan,

pengguna-an dan

pemanfaatan tanah

dan pemberda-yaan

masyarakat dlm

rangka peningkatan

akses terhadap

sumber ekonomi

Meningkatnya jumlah

keputusan penetapan tanah

terlantar yang ditetapkan 459 SK

Meningkatnya jumlah tanah

yang dapat didayagunakan bagi

masyarakat, program strategis

dan pemerintah

4 Paket

Bertambahnya akses terhadap

sumber ekonomi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat

penerima manfaat

100 SK

3. Terciptanya

pengaturan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan, &

pemanfaatan tanah

secara berkeadilan

Meningkatnya prosentase

jumlah wilayah/bidang/luas

tanah yang dilakukan

pengaturan dan penataan

pertanahan serta redistribusi

tanah

149.600 Bidang

4. Berkurangnya

sengketa, konflik,

dan perkara

pertanahan di

seluruh Indonesia

a. Meningkatnya jumlah

sengketa pertanahan yang

diselesaikan

229 kasus

b. Meningkatnya jumlah konflik

pertanahan yang diselesaikan 365 kasus

c. Meningkatnya jumlah perkara

pertanahan yang diselesaikan 200 kasus

5. Terpenuhinya infra-

struktur pertanahan

secara nasional,

regional dan sektoral,

di seluruh Indonesia

Bertambahnya persentase

cakupan peta dasar di seluruh

Indonesia

3,160.000 Ha

Bertambahnya prosentase

cakupan Peta Tematik di

seluruh Indonesia

15.237.394 Ha

Bertambahnya persentase

cakupan Peta Potensi diseluruh

Indoesia di seluruh Indonesia

2.709.603 Ha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya

jaminan kepastian

hukum hak atas

tanah

Bertambahnya

persentase

jumlah bidang

tanah yang dilegalisasi

1.077.655

Bidang

933.821

Bidang 86,65

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap pelayanan

legalisasi aset

tanah

4,00 2,99

74,75

2. Terciptanya

pengaturan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan, dan

pemanfaatan tanah

secara berkeadilan

Meningkatnya

jumlah

keputusan

penetapan tanah

terlantar yang

ditetapkan

459 Lokasi

285

Lokasi 62,09

Meningkatnya

jumlah tanah

yang dapat

didayagunakan

bagi masyarakat ,

program

strategis dan pemerintah

4 Paket

4

Paket 100,00

Bertambahnya

akses terhadap sumber ekonomi

yang dapat

dimanfaatkan

oleh masyarakat

penerima

manfaat

100 Lokasi

100

Lokasi 100,00

3. Terciptanya

pengaturan dan

penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

secara optimal dan

berkeadilan

Meningkatnya

prosentase

jumlah

wilayah/bidang/l

uas tanah yang

dilakukan

pengaturan dan

penataan

pertanahan serta

redistribusi

tanah dalam

rangka tatanan

kehidupan

bersama yang

lebih berkeadilan

149.600 Bidang

122.519 Bidang

81,89

4. Berkurangnya

sengketa, konflik

Meningkatnya

jumlah sengketa 229 kasus 168 kasus 73,36

dan perkara

pertanahan di

seluruh Indonesia

pertanahan yang

diselesaikan

Meningkatnya

jumlah konflik pertanahan yang

diselesaikan

365 kasus 287 kasus 78,63

Meningkatnya

jumlah perkara

pertanahan yang

diselesaikan

200 kasus 157 kasus 78,50

5. Terpenuhinya

infrastruktur

pertanahan secara

nasional, regional

dan sektoral di

seluruh Indonesia

Bertambahnya

prosentase

cakupan Peta

Dasar di seluruh

Indonesia

3,160.000 Ha

3,160.000

Ha 100,00

Bertambahnya

prosentase

cakupan Peta

Tematik di

seluruh

Indonesia

15.237.394 Ha

15.237.394

Ha 100,00

Bertambahnya

persentase

cakupan Peta

Potensi diseluruh Indoesia di

seluruh

Indonesia

2.709.603 Ha

2.378.193

Ha 87,77

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dari Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya jaminan kepastian hukum

hak atas tanah

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan terjaminnya kepemilikan

hak atas tanah dari individu atau badan hukum. Indikator dan capaian kinerja

dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN 2012

TARGET REALISASI %

Bertambahnya

persentase jumlah

bidang tanah yang

1.077.655

Bidang

933.821

Bidang 86,65

dilegalisasi

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

legalisasi aset

tanah

4,00 2,99

74,75

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut:

Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

Salah satu indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk mengukur

keberhasilan sasaran terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

adalah bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi pada

tahun anggaran 2012 dengan capaian 86,65 %. Secara umum, mayoritas

capaian kinerja telah tercapai di atas 50%, namun ada satu kegiatan yang

rendah tingkat capaiannya yakni sebesar 18,85% dalam hal penerbitan HPL

Transmigrasi karena prasyarat dari proses penerbitan HPL tidak berada pada

instansi BPN-RI melainkan pada instansi lain seperti Dinas Transmigrasi di

provinsi atau kabupaten/kota masing-masing yang berada di luar kendali

jajaran BPN-RI, baik pusat, wilayah maupun kabupaten/kota.

Rendahnya capaian tersebut karena subjek dan objek kegiatan transmigrasi

ditentukan oleh instansi lain atau pihak ketiga baik Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi di Provinsi atau Kabupaten/Kota, diantaranya ada

rencana lokasi transmigrasi yang masuk kawasan hutan seperti di Kabupaten

Bintan, Kepulauan Riau.

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja dengan persentase yang

tinggi tersebut antara lain adanya:

1. Sumber-daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang pada

kondisi kurang maupun terbatas, namun dapat dimaksimalkan sehingga

dicapai hasil yang optimal. Permasalahan dan kendala masih terus menjadi

tantangan sebagai dampak dari terus bertambahnya unit kerja (satuan

kerja) terutama di daerah seiring dengan pemekaran wilayah

(pertambahan) provinsi dan kabupaten/kota;

2. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh pada capaian

kinerja pembangunan bidang pertanahan yang berada di luar kendali BPN

RI seperti, kondisi geografis dan minimnya sarana transportasi maupun

administrasi yang ada di instansi lain;

3. Belum selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di sebagian

besar provinsi dan kabupaten/kota. Belum selesainya penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda),

berdampak langsung pada kinerja legalisasi aset;

4. Tingginya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta

Biaya Operasional yang disyaratkan sebagai Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Pajak dan biaya yang masih relatif tinggi mengakibatkan

pemilik tanah mengurungkan niatnya untuk mensertipikatkan tanahnya.

Beruntunglah kini karena semenjak tahun 2011 kewenangan dalam

pengelolaan BPHTB telah berada pada pemerintah kabupaten/kota,

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan yang akan

dikelola pemerintah kabupaten/kota mulai tahun 2014 mendatang.

Untuk pelaksanaan program Legalisasi asset yang terdiri dari Prona,

Sertipikasi Tanah UKM, Sertipikasi Tanah Petani, Sertipikasi Tanah

Nelayan, Sertipikasi Tanah Transmigrasi, Sertipikasi Tanah MBR-

Menpera tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi kegiatan Legalisasi Aset Masyarakat

No. Kegiatan Target

(Bidang)

Realisasi

(Bidang) %

1. Prona 787.620 772.369 98,06

2. UKM 20.463 17.692 86,46

3. Petani 30.000 28.743 95,81

4. Nelayan 15.000 13.741 91,61

5. Transmigrasi 47.700 28.805 60,39

6. MBR 7.500 6.508 86,77

7. HPL 127.422 24.013 18,85

8. Penanganan

Pasca Bencana 41.950 41.950 100,00

TOTAL 1.077.960 933.821 86,65

Dari data diatas digambarkan bahwa untuk capaian program

pensertipikatan tanah realisasi fisiknya 86,65 %. Realisasi Fisik dan

Anggaran untuk masing-masing kegiatan tiap provinsi tersajikan dalam

lampiran.

Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban

administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi pertanahan dan

kelengkapan informasi legalisasi aset tanah dengan melalui kegiatan

Legalisasi Aset Tanah, yang meliputi Prona, Transmigrasi, UKM, Tanah

Nelayan, Menpera (MBR), Tanah Pertanian, Redistribusi Tanah,

Konsolidasi Tanah, Konsolidasi Tanah Swadaya, dan Pendaftaran Tanah

Pertama Kali.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan dapat dijadikan

pembelajaran untuk meningkatkan bidang-bidang tanah yang

dilegalisasi/disertipikatkan dan peningkatan kinerja sasaran di masa yang

akan datang adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan Sumber-daya Manusia perlu ditingkatkan dengan

pemanfaatan secara maksimal semua pegawai organis (PNS) dan

tenaga bantu (alih-daya/outsourcing);

b) Koordinasi antara unit tata usaha sebagai satuan pendukung

(supporting unit) dan unit teknis sangat signifikan dalam pencapaian

sasaran kinerja;

c) Ketersediaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang

mudah penerapannya sangat mempengaruhi percepatan pelaksanaan

kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan dan kinerja;

d) Revisi kegiatan dan anggaran sebagai akibat kebijakan pemerintah

dalam rangka penghematan anggaran secara nasional, pemblokiran

(bintang) maupun ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi

kegiatan dan anggaran.

Beberapa strategi pelaksanaan kinerja yang perlu diperhatikan di

masa mendatang sebagai berikut:

a) Percepatan penelitian dokumen DIPA untuk menemukan

permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam

implementasi kegiatan, jika diperlukan revisi DIPA agar secepatnya

disampaikan;

b) Terhadap ketidaksesuaian dokumen sebagaimana yang seharusnya,

secepatnya dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai

dengan kewenangannya;

c) Percepatan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (RPKA);

d) Percepatan penunjukan pengelola APBN, panitia dan pejabat

pengadaan serta pelaksana kegiatan;

e) Berkoordinasi dengan unit teknis dan pihak-pihak terkait yang

diperlukan (Pemerintah Daerah, dinas terkait, Camat, Kepala Desa dan

tokoh masyarakat);

f) Untuk mengatasi keterbatasan sumber-daya yang tersedia, perlu

dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sesuai

dengan kebutuhan nyata;

2) Optimalisasi pendayagunaan pegawai (staf administrasi dididik

untuk dapat mengerjakan tugas-tugas teknis di kantor);

3) Mobilisasi petugas ukur sesuai dengan batas kewenangannya;

4) Pendayagunaan lulusan Program Diploma I STPN yang belum

diangkat menjadi PNS;

5) Memanfaatkan jasa surveyor berlisensi pihak ketiga sesuai dengan

ketentuan.

g) Menginventarisasi masalah dan melaporkan kepada pimpinan dalam

bentuk Laporan khusus;

h) Peningkatan kedisiplinan pelaporan, termasuk penyampaian

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;

i) Terus mengupayakan pengadaan pegawai dengan fokus pada tenaga

penunjang kegiatan operasional dengan kompetensi yang telah

terpetakan sesuai kebutuhan riil. Optimalisasi kinerja SDM

ditingkatkan dengan strategi pendidikan dan pelatihan yang intensif

serta penyediaan teknologi penunjang kerja;

j) Kendala geografis dan minimnya transportasi akan diatasi dengan

terus mengoptimalkan kinerja LARASITA serta perluasan cakupan

teknologi Continuously Operating Reference Station (CORS) sebagai

penunjang kegiatan survei dan pemetaan;

k) Kendala ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah akan diatasi

dengan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga

serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong

penyelesaian penyusunan Tata Ruang Wilayah dalam bentuk

Peraturan Daerah;

l) Sementara kendala PNBP dan BPHTB, diharapkan akan dapat diatasi

dalam tahun-tahun yang akan datang dengan telah terbitnya Undang-

undang tentang BPHTB dan Peraturan Pemerintah tentang PNBP

bidang Pertanahan pada tahun 2010.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi

aset tanah

Berdasarkan hasil survey melalui kuisoner hasil monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2012 terhadap

responden sejumlah 441 orang di 48 Kantor Pertanahan diperoleh kesimpulan

bahwa masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pertanahan

adalah 2,99 % (cukup).

Sasaran 2 Terciptanya pengaturan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah secara berkeadilan

Sasaran ini dimaksudkan dalam rangka untuk memastikan pengaturan,

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah sesuai

dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Indikator

dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN 2012

TARGET REALISASI %

Meningkatnya jumlah

keputusan penetapan

tanah terlantar yang

ditetapkan

459 Lokasi 285 Lokasi 62,09

Meningkatnya jumlah

tanah yang dapat

didayagunakan bagi

masyarakat ,

program strategis

dan pemerintah

(Jumlah tanah

negara, tanah

terlantar, tanah kritis

yang dikelola)

4 Paket 4 Paket 100,00

Bertambahnya akses

terhadap sumber

ekonomi yang dapat

dimanfaatkan oleh

masyarakat penerima

manfaat

100 Lokasi 100 Lokasi 100,00

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut:

Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa

Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas

tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar

penguasaannya.

Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah

hak, maka penetapan tanah terlantar memuat juga penetapan hapusnya hak

atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Langkah-langkah penertiban tanah terlantar meliputi tahapan kegiatan

sebagai berikut:

a. inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang terindikasi terlantar.

b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar,

c. peringatan terhadap pemegang hak,

d. usulan penetapan tanah terlantar,

e. penetapan tanah terlantar.

Tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh Kepala BPN RI,

selanjutnya disebut Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Terhadap tanah

tersebut dilakukan pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2011. Tanah negara bekas tanah terlantar

tersebut akan dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat

dan negara melalui:

a. Reforma Agraria;

b. Program Strategis Negara,

Dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi,

perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat;

c. Cadangan Negara Lainnya,

Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah guna kepentingan

pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya

bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena

pembangunan untuk kepentingan umum serta untuk masyarakat bagi

kepentingan sosial, pendidikan, penelitian dan keagamaan.

Dari 459 obyek penertiban tanah terindikasi terlantar yang sudah dilakukan

tahapan penertiban sebanyak 285 obyek (62,09%). Sampai dengan tahun

2012 diajukan sebanyak 94 SK dan yang telah ditetapkan sebanyak 80 SK

(85,11%) atau seluas 54.123,2436 Ha. Namun dari 80 Surat Keputusan

tersebut, sebanyak 11 SK digugat di pengadilan (seluas 34.368 Ha). Adapun

sebaran 80 SK tanah terlantar dapat dilihat pada lampiran 3.

Penilaian atas kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian saat ini

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan

Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor

9 Tahun 2011, diharapkan pelaksanaan penertiban tanah terlantar yang

menjadi kegiatan prioritas dapat berjalan sesuai rencana; dan

2. Pengolahan data usulan penetapan tanah terlantar dalam rangka

penyiapan konsep Risalah Pengolahan Data (RPD), Nota Dinas (ND) dan

Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar sangat bergantung pada

kelengkapan dan akurasi data pendukung usulan penetapan tanah

terlantar.

Jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat , program

strategis dan pemerintah

Yang dimaksud tanah yang dapat didayagunakan disini adalah Tanah Negara

bekas hak, bekas kawasan, bekas tanah terlantar yang telah ditetapkan

menjadi Tanah Negara dan dikuasai langsung oleh negara.

Dalam rangka pendayagunaan tanah negara bekas hak, bekas kawasan, bekas

tanah terlantar yang telah ditetapkan menjadi tanah negara dan dikuasai

langsung oleh negara dilakukan tahapan identifikasi, penyusunan analisa

ketersediaan tanah dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional RI untuk ditetapkan peruntukannya.

Pada tahun 2012 tanah yang dikelola untuk didayagunakan ditargetkan

sebanyak 4 paket/bidang, namun dalam rangka mendukung kegiatan

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah

Terlantar maka pada tahun 2012 dilakukan identifikasi/pendataan dalam

rangka penyusunan analisa ketersediaan tanah sebanyak 4 paket.

Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat

Penataan aset masyarakat pada tanah negara bekas tanah terlantar,

dilaksanakan melalui distribusi tanah dan redistribusi tanah melalui kegiatan

Reforma Agraria. Penataan akses masyarakat pada tanah negara bekas tanah

terlantar, melalui kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kemitraan dengan pihak ketiga, antara

lain dalam bentuk fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana produksi,

pasar, dan infrastruktur.

Pada tahun 2012 jumlah sumber ekonomi yang dapat diakses oleh

masyarakat penerima manfaat sebanyak 100 Lokasi.

Sasaran 3 Terciptanya pengaturan dan penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah secara optimal dan

berkeadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya penataan dan

pengaturan pertanahan yang lebih berkeadilan dengan melaksanakan pendataan

bidang-bidang tanah dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN 2012

TARGET REALISASI %

Meningkatnya

prosentase jumlah

wilayah/bidang/luas

tanah yang

dilakukan

pengaturan dan

penataan

pertanahan serta

redistribusi tanah

dalam rangka

tatanan kehidupan

bersama yang lebih

berkeadilan

149.600

Bidang

122.519

Bidang

81,89

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang

dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah

dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran

Terciptanya Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah secara optimal dan berkeadilan adalah: Prosentase jumlah

wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan

serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih

berkeadilan dengan capaian 81,89 %.

Sasaran 4 Berkurangnya sengketa, konflik dan

perkara pertanahan di seluruh Indonesia

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah sengketa, konflik dan

perkara pertanahan yang diselesaikan. Indikator dan capaian kinerja dari

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR CAPAIAN 2012

KINERJA TARGET REALISASI %

Meningkatnya

jumlah sengketa

pertanahan yang

diselesaikan

229 kasus 168 kasus 73,36

Meningkatnya

jumlah konflik

pertanahan yang

diselesaikan

365 kasus 287 kasus 78,63

Meningkatnya

jumlah perkara

pertanahan yang

diselesaikan

200 kasus 157 kasus 78,50

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga

yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

Selama tahun 2012 jumlah sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan

sebanyak 168 Kasus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian sengketa

pertanahan tersebut antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah sumber-

daya manusia ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya. Adapun strategi

pemecahan masalah dari kendala tersebut melalui permintaan tambahan SDM

dari Biro Kepegawaian serta peningkatan hubungan kerja dan koordinasi,

membentuk tim terpadu pelaksanaan kegiatan, melaksanakan evaluasi kinerja

secara berkala serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan

melakukan efektivitas dan efisiensi kerja.

Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, konflik pertanahan adalah

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan,

organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau

sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selama tahun 2012 jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan sebanyak

287 Kasus

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian konflik

pertanahan tersebut antara lain:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada staf/pelaksana mengenai Peraturan

Kepala BPN No. 3 Tahun 2013;

2. Memberikan kesempatan kepada pegawai melanjutkan pendidikan yang lebih

tinggi;

3. Perlu dipertimbangkan perbandingan jumlah pegawai wanita dengan pria.

Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Perkara pertanahan adalah

perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga

peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan

perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Selama tahun 2012 jumlah perkara pertanahan yang dapat diselesaikan

sebanyak 157 kasus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian perkara

pertanahan tersebut antara lain:

1. Anggaran sidang dari dana rupiah murni yang tidak mencukupi, sedangkan

dana APBN yang telah dialokasikan menunggu masuknya dana dari pihak

ketiga.

2. Penyusunan RKAKL yang waktu perbaikannya sering hanya diberi waktu

sedikit sehingga menghasilkan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan yang

tidak sempurna dan kurang cermat.

3. Terbatasnya jumlah sumber-daya manusia pada Direktorat Perkara

Pertanahan ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya.

Untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan di tanah air, Kepala

BPN RI membentuk Tim 11. Selama tahun 2012 Tim 11 menangani sebanyak 38

kasus pertanahan.

Tabel 3.3

Beberapa Contoh kasus yang ditangani antara lain:

No

Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian

No

Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian

1 Permasalahan tanah antara

masyarakat Kec. Ngancar dan PT.

Sumber Sari Petung, di Kab.

Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Tanah atas nama PT. Sumber Sari Petung

semula luasnya 600 ha, 250 ha

diantaranya diduduki oleh warga

masyarakat. Terhadap tanah seluas ± 250

Ha tersebut, yang digarap warga 1.766

bidang tanah (100 %) telah diterbitkan

Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi

tanah dan sudah diserahkan kepada

penerima tanah redistribusi

tanah/warga. Pada saat ini telah

dilaksanakan akses reform berupa

penanaman nilam dan pembuatan

pengolahan penyulingan minyak asiri

bantuan pihak ketiga.

2 Permasalahan tanah Curah

Nongko, Perkebunan Kali Senan

PTPN XII dengan warga

masyarakat yang terletak di Desa

Curah Nongko, Kec. Tempurejo,

Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

Luas yang diminta untuk diperpanjang

seluas 2.709,49 Ha dimana dalam HGU

tersebut terdapat klaim dari masyarakat

seluas 300 ha. Dari 300 ha areal yang

diklaim tersebut, 125 ha ditanami

(okupasi) oleh warga. Sedangkan sisa

seluas 175 ha dituntut warga.

Penyelesaian telah dilaksanakan mediasi

pada tanggal 23 Januari 2013 bertempat

di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

antara BPN, PTPN XII dan Kementerian

BUMN. Prinsip BUMN akan melepas

sejauh untuk kepentingan petani dan

dalam waktu dekat akan diadakan

peninjauan lapang.

3 Permasalahan tanah Hak Pakai

No. 1/Alastlogo atas nama

Dephankam cq. TNI AL antara

masyarakat Desa Alaslogo

dengan TNI AL terletak di Grati,

Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur

Dari luas keseluruhan tanah dengan Hak

Pakai (HP) atas nama Departemen

Pertanahan (DEPHAN) cq. TNI-AL di

Pasuruan 3.476 ha di dua bidang Hak

Pakai di Alastlogo dan Sumberanyar

seluas 1.083 ha ada klaim dari warga

masyarakat. Sementara itu, hasil rapat

dengan Komandan Armada Maritim

Kawasan Timur (DanArmatim) telah

disimpulkan bahwa persoalan ini

sepenuhnya diserahkan ke Kepala Staf

Angkatan Laut (KSAL) dan DEPHAN

(Kementerian Pertahanan); untuk itu

kiranya Komisi-II DPR RI dapat

memfasilitasi Rapat Koordinasi yang

No

Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian

mengikutsertakan setiap pihak terkait,

setidaknya unsur warga masyarakat,

Pemerintah Kabupaten Pasuruan,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

BPN-RI.

4 Permasalahan Tanah antara TNI

Kodam Brawijaya dengan

masyarakat yaitu kebun

Penampean seluas 5.440 ha dan

kebun Kali gentong seluas 1.525

ha di Kabupaten Tulungagung.

Hasil mediasi antara BPN, Kodam dan

Pemda yaitu bahwa kebun Penampaian

akan diserahkan seluruhnya kepada

masyarakat, sedangkan kebun

Kaligentong tetap diserahkan ke TNI AD

untuk digunakan sebagai tempat latihan

militer. Namun demikian belum ada

persetujuan dari KASAD. Mohon DPR

dapat menindaklanjuti hal ini.

5 Masalah Tanah HGU Wongsorejo

seluas 600 Ha di desa

Wongsorejo kecamatan

Wongsorejo Kabuaten

Banyuwangi Jawa timur dengan

Petani setempat.

Pihak Perusahaan pemilik HGU telah

menyerahkan tanah seluas 60 Ha yang

akan dijadikan obyek Land reform untuk

di redistribusikan kepada 200 KK Petani

setempat.

6 HGU PT Blitar Putra seluas 380

Ha didesa Gadungan Kecamatan

Gandusari Kabupate Blitar

dengan Petani setempat.

PT. Blitar Putra telah melepaskan tanah

seluas 80 Ha yang akan dijadikan obyek

Landreform untuk diredistribusikan

kepada 400 KK petani

7 Masalah tanah Keraton

Surakarta, terletak di Kelurahan

Baluwerti, Kecamatan Pasar

Kliwon, Kota Surakarta

Dijadwalkan minggu ke-2 Februari 2013

akan dilaksanakan Gelar Kasus di Kanwil

BPN Provinsi Jawa Tengah.

8 Permasalahan tanah Negeri

Halong yang terletak di Kota

Ambon, Provinsi Maluku

Masih dilakukan pengumpulan data, baik

data yuridis administratif maupun data

fisik lapangan.

9 Permasalahan tanah HGU PT.

Cipta Daya Sejati Luhur seluas

268 Ha sebagian dari luas

keseluruhan 3.671 Ha yang

secara fisik dikuasai oleh

Kelompok Tani Makmur Sejati, di

Provinsi Riau;

Karena tidak tercapai win-win solution

sedangkan lokasi dikuasai dan diolah

oleh Kelompok Tani Makmur Sejati maka

PT. CDSL harus bisa membuktikan telah

membayar ganti rugi. Apabila tidak bisa

membuktikan ganti rugi tersebut maka

sebagian HGU seluas 164,4 Ha dapat

dibatalkan karena terdapat cacat hukum

administrasi sesuai Perkaban No.

3/2011.

10 Tuntutan pengembalian tanah

seluas 80 Ha oleh Suwarno, dkk

Permasalahan ini termasuk kriteria K4

dan K5 yang intinya penyelesaian kasus

No

Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian

dari lokasi HGU No. 1/Paya Bagas

A.n. PTPN III Kebun Rambutan, di

Kab. Serdang Bedagai, Provinsi

Sumatera Utara.

pertanahan melalui proses perkara di

pengadilan.

11 Permasalahan tanah antara TNI

Angkatan Udara dengan

masyarakat Desa Sukamulya,

Kecamatan Rumpin, Kabupaten

Bogor

Mengingat tanah tersebut merupakan

aset negara yang sudah terdaftar dalam

IKN atas nama Kementerian Pertahanan

RI Nomor Reg. IKN 50503007 dan Nomor

50503008, maka perlu dikoordinasikan

permasalahan tanah tersebut kepada

Kemenhan RI, Kemenkeu RI dan

Kemendagri RI.

12 Permasalahan tanah antara PT.

Pupuk Kaltim dengan Majelis

Perjuangan Rakyat Perwakilan

Masyarakat Gunung Kempeng,

Pada Idi dan H. Daeng Masserang

PT. Pupuk Kaltim mengajukan

permohonan perpanjangan atas HGB

No.10/Belimbing yang akan berakhir

tanggal 9 September 2013, selanjutnya

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang

dengan suratnya No.125/3-

64.74/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012

jo Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.

Kalimantan Timur dengan suratnya

No.924/6-64/X/2012 Tanggal 18

Oktober 2012, Mohon Petunjuk kepada

Deputi Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan perihal tindak lanjut

Permohonan Pengukuran dan

Perpanjangan atas HGB No. 10/Belimbing

seluas 173 Ha atas nama PT. Pupuk

Kaltim. Belum ada kesepakaan dari

masyarakatsehingga proses pengkrannya

ertnda.

13 Permasalahan Tanah Antara PT.

Jembayan Muara Bara Dengan

Masyarakat Transmigrasi

Swakarsa Mandiri Yang Terletak

Di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan

Tenggarong Sebrang, Kabupaten

Kutai Kartanegara, Provinsi

Kalimantan Timur.

Masih dilakukan pengumpulan data, baik

data yuridis administratif maupun data

fisik lapangan

14 Permasalahan tanah antara

masyarakat dengan TNI

AU/Lanud Atang Sendjaja,

terletak di Desa Bojong, dan Desa

Terhadap tanah yang dipermasalahkan

akan diintensifkan koordinasi antara

semua unit terkait diantaranya

Kementerian Pertahanan, Kementerian

No

Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian

Semplak, Kecamatan Kemang,

Desa Bantarsari, Kec.

Rancabungur Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat;

Keuangan, BPN RI dan Pemerintah

setempat.

15 Permasalahan tanah PT. Barat

Selatan Makmur Investindo di

Kabupaten Mesuji Provinsi

Lampung

Penyelesaian kasus tersebut sedang

ditangani oleh Tim dari Menteri

Polhukam.

Disadari bahwa penanganan dalam rangka penyelesaian sengketa, perkara,

maupun konflik pertanahan masih dihadapkan pada berbagai faktor antara lain:

a. Persoalan yang kompleks dan banyaknya mafia serta spekulan tanah yang

tidak henti-hentinya melakukan aksinya;

b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam

menyelesaikan konflik pertanahan;

c. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar biaya perkara

di pengadilan;

d. Sikap arogansi dari suatu institusi dalam menghadapi masalah/konflik

pertanahan;

e. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan baik TUN, perdata maupun

pidana yang saling bertentangan menyangkut obyek yang sama.

Sasaran 5 Terpenuhinya infrastruktur pertanahan

secara nasional, regional dan sektoral di

seluruh Indonesia

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan

secara sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta

pertanahan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN 2012

TARGET REALISASI %

Persentase

cakupan peta

dasar, peta

Peta Dasar

Pertanahan

Peta Dasar

Pertanahan

100,00 %

tematik, peta

potensi di

seluruh

Indonesia

3.160.000 Ha

Peta Tematik

15.237.394 Ha

Peta Nilai Zona

Tanah

2.709.603 Ha

3.160.000 Ha

Peta Tematik

15.237.394 Ha

Peta Nilai

Zona Tanah

2.378.193 Ha

100,00 %

87,77 %

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta potensi di seluruh

Indonesia

Indikator kinerja yang dipergunakan dalam rangka mengukur sasaran

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di

seluruh Indonesia adalah Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta

zona nilai tanah di seluruh Indonesia dengan capaian masing-masing sebesar

100%, 100% dan 87,77%.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala dan hambatan sebagai berikut ini:

1. Masih terbatasnya data tekstual dan data spasial terkini di seluruh wilayah

Indonesia.

2. Keterbatasan peralatan penunjang kinerja terutama sarana pendukung basis

data.

3. Keterbatasan tenaga dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga

efisiensi pelaksanaan dan peningkatan kemampuan sumber-daya manusia

belum optimal.

Untuk mencapai indikator Kinerja ini BPN RI melakukan beberapa

langkah/strategi, meliputi:

1. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan satuan kerja lain di

internal BPN RI maupun eksternal dengan instansi yang terkait.

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh komponen di lingkungan BPN RI

termasuk di peningkatan kemampuan sumber-daya manusia di Kantor

Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Luasan budidaya yang menjadi kewenangan BPN RI untuk dikelola demi

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekitar 90 juta Ha. Data luas wilayah

yang terpetakan dengan Peta Dasar Pertanahan oleh Direktorat Pemetaan Dasar

sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai tabel berikut ini:

Tabel.3.4

Luasan yang terpetakan dalam Peta Dasar Pertanahan

No.

TAHUN LUAS (Ha)

1 S/D 2006 2.272.275

2 2007 490.000

3 2008 470.000

4 2009 3.650.000

5 2010 3.100.000

6 2011 4.760.000

7 2012 3.895.345

JUMLAH 18.637.620

Dari tabel terlihat sampai bulan Desember 2012, yang terdata peta dasar seluas

18.637.620 Ha dari 90 juta Hektar atau sekitar 20,71 %, sehingga masih perlu

sekitar 70 juta lagi untuk dipenuhi.

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran dan

tujuan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Membuat kerangka acuan kegiatan dan petunjuk pelaksana teknis kegiatan

yang ditaati oleh petugas ukur pusat maupun daerah;

b) Menetapkan lokasi-lokasi prioritas pembuatan peta dasar pertanahan;

c) Memanfaatkan hasil perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas peta seperti peralatan ukur: GPS atau Jaringan Satelit Referensi

Pertanahan;

d) Memanfaatkan sumberdaya eksternal dalam rangka peningkatan kemampuan

sumberdaya manusia di bidang pemetaan dasar pertanahan;

e) Memantau kegiatan pemetaan dasar pertanahan di lapangan pada lokasi

pembuatan peta dasar yang sedang dilaksanakan;

f) Pembinaan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan pejabat

fungsional survei dan pemetaan.

C. Akuntabilitas Keuangan.

1. Realisasi Anggaran BPN RI

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012,

pagu anggaran adalah sebesar Rp.3.881.135.536.000,- (tiga triliun delapan

ratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga

puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Alokasi Anggaran per Program

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012

No Program Sumber Dana (Ribuan Rupiah)

Jumlah RM PNBP

1 2 3 6 7

1

Program

Pengelolaa

n

Pertanahan

769,135,040,000 1,120,776,826,0

00

1,889,911,866,00

0

2

Program

Dukungan

Manajemen

Dan

Pelaksanaa

n Tugas

1,519,543,763,0

00 203,877,269,000

1,723,421,032,00

0

Teknis

Lainnya

3

Program

Pengawasa

n Dan

Peningkata

n

Akuntabilit

as Aparatur

Bpn

10,000,000,000 0 10,000,000,000

4

Program

Pengelolaa

n Sarana

Dan

Prasarana

Aparatur

Badan

Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia

129,582,400,000 128,220,238,000 257,802,638,000

Jumlah 2,428,261,203,

000

1,452,874,333,

000

3,881,135,536,0

00

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan

tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.2.986.736.502.843 (dua triliun

sembilan ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta

lima ratus dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 76.76 % dari

pagu anggaran.

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2012

Perprogram per Sumber Dana

(dalam ribuan rupiah)

NO PROGRAM TARGET REALISASI %

1

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BPN

1.732.883.948 1.504.961.148 86.47

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur BPN

257.802.638 140.447.508 54.47

3 Program Pengawasan

dan Peningkatan 10.000.000 7.752.895 77.52

Akuntabilitas Aparatur

BPN

4 Program Pengelolaan

Pertanahan Nasional 1.889.911.866 1.333.128.875 70.53

Total 3.881.135.536 2.986.260.428 76.76

2. Opini BPK Terhadap BPN RI

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2011,

Badan Pertanahan Nasional RI mendapat status opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Hasil opini BPK ini tidak berubah dibanding dengan

opini BPK tahun 2010. Alasan yang menyebabkan Badan Pertanahan Nasional

RI masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena:

1. Aset Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31

Desember 2011 ada yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Aset tersebut

merupakan aset yang dibeli oleh Kantor Pusat dan didistribusikan ke

seluruh satker BPN di pusat dan daerah. Sistem pencatatan dan pelaporan

atas pengiriman aset tersebut tidak memadai, sehingga terjadi kesalahan

pencatatan dan pelaporan di satker penerima barang.

2. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 diantaranya terdapat peta yang

tidak dapat diyakini kewajarannya. Peta tersebut tidak disajikan secara

lengkap dan sesuai dengan harga perolehannya.

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

dimaksud BPN RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki Standard Operating Procedures (SOP) mengenai

pencatatan dan pelaporan pengiriman barang dari Kantor

Pusat ke satker serta menginventarisasi dan mengkoreksi

pencatatan pengiriman barang dari Kantor Pusat BPN ke satker.

2. Memperbaiki SOP mengenai pengklasifikasian, penilaian, dan

pelaporan peta serta menginventarisasi dan mengkoreksi

pencatatan peta, pada saat ini konsepnya sudah selesai.

3. Membuat sistem pelaporan hibah dan menginventarisasi

penerimaan hibah di satker-satker dalam lingkungan BPN

secara periodik untuk dicatat dan dilaporkan kepada

Kementerian Keuangan.

4. BPN RI telah Menyetor kembali biaya perjalanan dinas yang

dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.

327,78 juta, dan kekurangan pengenaan pajak Pph dari

pekerjaan konstruksi dan konsultasi sebesar Rp. l66,66 juta.

Mengenai keterlambatan denda sebesar pekerjaan konstruksi sebesar Rp.

967,14 juta, BPN RI telah menyampaikan kepada pihak pelaksana untuk

dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap, sedangkan jaminan

penyelesaian pekerjaan yang belum selesai masih dalam proses.

Untuk selanjutnya tahun 2012, berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan

Interim Semester I Tahun 2012 oleh BPK RI terhadap BPN RI sesuai Surat

Tugas BPK RI No.175/ST/V-XVI/11/2012 tanggal 19 November 2012

terdapat temuan pemeriksaan yang meliputi:

1) Kelemahan sistem pengendalian intern, dan

2) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

3. Opini KPK terhadap Survei Integritas Publik (SIP)

Pada tahun 2012 BPN RI sebagai instansi vertikal yang melaksanakan

pelayanan publik menjadi salah satu obyek survei integritas yang dilakukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Survei Integritas Sektor Publik

yang dilakukan oleh KPK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh

gambaran nyata mengenai kinerja layanan publik serta potensi terjadinya

penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi ataupun korupsi. Survei

integritas tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan tingkat integritas unit layanan publik yang disurvei

2. Mengumumkan tingkat integritas tersebut kepada masyarakat luas

3. Menyampaikan tingkat integritas tersebut kepada unit layanan public yang

bersangkutan, berikut rekomendasi perbaikannya.

Berdasarkan hasil Survei Integritas tahun 2012, nilai Indeks Integritas

BPN RI adalah sebesar 6.12. Angka ini termasuk dalam kategori cukup. Di sisi

lain, nilai ini walaupun sedikit di atas nilai hasil survei integritas tahun 2011

yang lalu, yaitu sebesar 6.07, menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan

yang dilakukan dengan melaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Mutu

Pelayanan BPN RI tahun 2011, belum memperlihatkan perbaikan yang

memuaskan. Dengan demikian, ke depan, upaya-upaya tersebut harus lebih

ditingkatkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun

2012 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian

kinerja instansi BPN-RI yang mencakup jajaran pusat dan daerah untuk kurun

waktu tahun anggaran 2012.

Berbagai pencapaian atas target yang telah dicanangkan, nyata terwujud

sebagai prestasi yang dinanti-nantikan oleh berbagai kalangan termasuk instansi

pemerintah, swasta, hingga masyarakat, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan: Undang-undang No. 2 Tahun 2012,

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BPN-RI No. 5

Tahun 2012 dalam kaitannya dengan Pengadaan Tanah;

b. Sertipikasi Tanah melalui kegiatan-kegiatan prioritas dan sertifikasi tanah

lintas-sektor: PRONA sebanyak 772.369 Bidang; Transmigrasi sebanyak

28.805 bidang, UKM sebanyak 17.692 bidang; Pertanian sebanyak 28.743

bidang; Nelayan sebanyak 13.741 bidang; Perumahan Rakyat/MBR 6.508

bidang; HPL Transmigrasi seluas 24.013 ha; dan Pasca Bencana sebanyak

41.950 bidang;

c. Pembangunan peta dasar pertanahan seluas 3.160.000 Ha, pengaturan dan

penataan pertanahan 122.519 bidang, dan jumlah Surat Keputusan penetapan

tanah terlantar di 285 lokasi; dan

d. Jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselesaikan

masing-masing 168 kasus, 287 kasus dan 157 kasus; serta

e. Pilot Project Social Mapping dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Sangat disadari, bahwa dalam pelaksanaan atas program dan kegiatan

yang ditargetkan pada tahun anggaran 2012 ini ditemui banyak hambatan,

kendala, bahkan masalah; namun demikian, senantiasa diupayakan alternatif

atas solusi permasalahan tersebut sehingga pencapaian kinerja di tahun 2012

tetap optimal. Dengan demikian diperoleh pola peningkatan kinerja instansi

BPN-RI.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh

permasalahan dan kendala:

1. Kemampuan perekonomian masyarakat masih rendah, khususnya untuk

memenuhi kewajiban membayar BPHTB yang dirasakan cukup memberatkan

masyarakat sehingga hal ini mengurangi animo masyarakat untuk

mengajukan permohonan pelayanan pertanahan secara swadaya yang pada

gilirannya akan mengurangi pencapaian target PNBP.

2. Adanya revisi dokumen anggaran yang disebabkan karena terjadinya

perubahan atas dokumen anggaran itu yang tidak sesuai usulan, maupun

karena pembukaan tanda bintang (blokir) akan memerlukan waktu sehingga

penyerapan anggaran tidak tercapai.

3. Pada awal tahun 2012 terdapat blokir pada hampir sebagian besar kegiatan

BPN-RI (di luar belanja pegawai dan operasional kantor). Pada bulan februari

2012 baru terbuka secara otomatis sehingga masih terdapat blokir (bintang)

sebesar Rp458.328.478.000,- Setelah dilakukan pembahasan buka blokir

bersama instansi terkait, anggaran BPN-RI masih diblokir sebesar

Rp103.388.075.000,- yang dikatakan sebagai blokir tetap ditambah blokir

DPR RI sebesar Rp112.353.600.000,- yang hingga penyusunan laporan ini

masih belum tuntas proses buka blokirnya.

4. Pada tahun 2012 terdapat perubahan (pemotongan) atas alokasi anggaran

BPN-RI sebesar Rp.76.709.782.000,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus

sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu).

Strategi yang akan ditempuh pada tahun mendatang dalam rangka

mempertahankan dan meningkatkan kinerja adalah:

1. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengembalikan batasan Nilai

NPOPTKP sebagai dasar penetapan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Peningkatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat serta memanfaatkan

fasilitas LARASITA untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan animo masyarakat untuk

mengajukan permohonan pelayanan pertanahan secara swadaya dan

penyebaran informasi pelayanan pertanahan.

3. Melakukan penelitian atas dokumen anggaran yang telah diterbitkan untuk

mengantisipasi kesalahan administrasi dan beberapa perubahan yang akan

dilakukan.

4. Percepatan pengajuan pembukaan tanda bintang/blokir dengan percepatan

kelengkapan data pendukung, penelaahan dan koordinasi dengan DPR

maupun Kemenkeu.

5. Mendorong dan mengkoordinasikan dengan Bagian Tata Usaha dan Unit

teknis terkait agar mempercepat dan memantau pelaksanaan kegiatan serta

pelaporan secara berkala

6. Menghimbau kepada seluruh satker (yang mengalami hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan) untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

unit kerja teknis BPN Pusat maupun dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri.

7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal

pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional RI tahun

2012, dengan harapan agar dokumen ini dapat digunakan sebagai

pertanggungjawaban dan sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPN-RI tahun 2012, dengan

harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta

sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi

BPN-RI. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang

telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk

peningkatan kinerja BPN-RI di tahun-tahun yang akan datang. Dari evaluasi

terhadap LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini oleh institusi terkait, diharapkan

masukan dan saran demi peningkatan kinerja jajaran BPN-RI dan tentulah BPN-

RI siap melaksanakan, sekarang!

Jakarta, 14 Maret 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran 1

Perbandingan Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2011 dan 2012

Perprogram per Sumber Dana

No Program

Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2012

Alokasi Anggaran Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi

RM PNBP Total RM PNBP Total % RM PNBP Total RM PNBP Total %

1 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

781.634.085 1.079.349.735 1.869.043.820 605.538.508 503.483.721 1.109.082.229 59,34 769.135.040 1.120.776.826 1.889.911.866 643.093.357 690.035.517 1.333.128.875 70.53

2 Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN

1.436.394.000 94.486.694 1.530.880.694 1.317.852.969 47.707.040 1.365.560.009 89,20 1.519.543.763 203.877.269 1.732.883.948 1.438.555.696 66.405.451 1.504.961.148 86.47

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN

157.841.000 166.300.468 324.141.468 140.589.487 36,480.699 177.070.186 54,63 129.582.400 128.220.238 257.802.638 66.704.481 73.743.027 140.447.508 54.47

4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN

8.060.000 - 8.060.000 5.887.490 - 5.887.490 73,05 10.000.000 - 10.000.000 7.752.895 - 7.752.895 77.52

Total 2.383.929.085 1.340.136.897 3.724.065.982 2.069.928.453 587.671.461 2.657.599.914 71,36 2.428.261.203 1.452.874.333 3.881.135.536 2.156.106.431 830.183.997 2.986.260.428 76.76

Lampiran 2.a.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan PRONA Tahun 2012

NO PROPINSI

A. PRONA (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI 6,900 2,070,000,000 6,933 2,027,771,200

2 JABAR 44,058 13,217,400,000 43,924 12,816,574,000

3 JATENG 89,175 26,752,500,000 89,155 25,010,956,225

4 DIY 38,835 11,650,500,000 38,836 11,288,537,150

5 JATIM 106,189 31,856,700,000 104,715 33,048,855,796

6 ACEH 35,380 17,690,000,000 35,172 16,961,274,715

7 SUMUT 38,320 19,160,000,000 35,682 16,825,287,880

8 SUMBAR 11,190 5,595,000,000 10,680 5,259,030,485

9 RIAU 11,750 4,700,000,000 11,750 4,041,439,600

10 JAMBI 12,960 5,184,000,000 13,164 5,082,207,319

11 SUMSEL 18,214 7,285,600,000 18,057 6,553,121,260

12 LAMPUNG 45,500 18,200,000,000 45,500 17,806,081,300

13 KALBAR 17,280 8,640,000,000 17,280 8,308,491,000

14 KALTENG 8,155 4,077,500,000 6,825 3,631,483,135

15 KALSEL 13,894 5,557,600,000 12,431 4,511,061,813

16 KALTIM 15,351 7,675,500,000 12,768 3,761,161,603

17 SULUT 18,910 11,346,000,000 18,910 8,878,189,982

18 SULTENG 17,920 10,752,000,000 17,920 10,679,146,000

19 SULSEL 25,115 12,557,500,000 25,115 12,411,253,400

20 SULTRA 26,420 15,852,000,000 26,420 15,482,248,194

21 MALUKU 10,000 7,500,000,000 10,000 7,500,000,000

22 BALI 23,815 7,144,500,000 21,956 6,476,965,150

23 NTB 19,555 11,733,000,000 19,510 11,106,847,203

24 NTT 15,661 11,745,750,000 17,605 10,194,993,000

25 PAPUA 3,000 2,250,000,000 2,899 1,800,000,000

26 BENGKULU 22,860 9,144,000,000 21,304 8,019,492,260

27 BANTEN 24,153 7,245,900,000 24,153 7,073,509,516

28 GORONTALO 9,160 3,664,000,000 6,263 2,498,729,079

29 BANGKA BELITUNG 4,668 2,800,800,000 4,668 2,755,926,820

30 MALUKU UTARA 23,500 17,625,000,000 23,300 17,378,513,748

31 SUL-BARAT 22,410 11,205,000,000 22,410 10,422,876,651

32 KEP.RIAU 1,287 772,200,000 1,287 663,479,600

33 IRJABAR 6,035 4,526,250,000 5,777 2,872,346,000

JUMLAH 787,620 337,176,200,000 772,369 313,147,851,084

Kegiatan Sertipikasi Prona dari total anggaran sebesar Rp.337.176.200.000,- tersealisasi

sebesar Rp.313.147.851.084,- atau sekitar 92,87%, sedangkan realisasi fisiknya dari 787.620

bidang terealisasi sebanyak 772.369 bidang atau sebesar 98,06%.

Lampiran 2.b.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan UKM Tahun 2012

NO PROPINSI

USAHA KECIL MENENGAH (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI 500 150,000,000 500 130,450,940

2 JABAR 1,200 360,000,000 1,163 346,372,000

3 JATENG 2,200 660,000,000 2,200 605,273,180

4 DIY 400 120,000,000 400 119,664,425

5 JATIM 1,300 390,000,000 1,297 348,804,000

6 ACEH 950 475,000,000 945 426,638,740

7 SUMUT 300 150,000,000 300 129,766,000

8 SUMBAR 400 200,000,000 400 197,695,000

9 RIAU

10 JAMBI 900 360,000,000 900 357,404,000

11 SUMSEL 600 240,000,000 600 215,309,000

12 LAMPUNG 600 240,000,000 600 236,880,000

13 KALBAR

14 KALTENG

15 KALSEL 700 280,000,000 476 210,602,800

16 KALTIM 300 150,000,000 127 119,053,950

17 SULUT 800 480,000,000 800 474,450,000

18 SULTENG 1,250 750,000,000 1,250 719,350,000

19 SULSEL 1,500 750,000,000 1,431 721,048,200

20 SULTRA 850 510,000,000 850 465,040,000

21 MALUKU

22 BALI 300 90,000,000 300 89,899,900

23 NTB 700 420,000,000 0 260,249,600

24 NTT 600 450,000,000 616 422,792,000

25 PAPUA

26 BENGKULU 800 320,000,000 75 119,317,000

27 BANTEN 500 150,000,000 0 123,200,000

28 GORONTALO 1,200 480,000,000 969 449,061,000

29 BANGKA BELITUNG 650 390,000,000 650 375,902,800

30 MALUKU UTARA 463 347,250,000 463 333,574,317

31 SUL-BARAT 500 250,000,000 380 235,720,000

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 20.463 9.162.250.000 17.692 8.233.518.852

Kegiatan Sertipikasi UKM dari total anggaran sebesar Rp. 9.162.250.000,-

terealisasi sebesar Rp. 8.233.518.852,- atau sekitar 89.86%, sedangkan realisasi

fisiknya dari 20.463 bidang terealisasi sebanyak 17.692 bidang atau sebesar

86,46%

Lampiran 2.c.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Petani Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI TANAH PERTANIAN (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR 1,800 540,000,000 1,800 494,486,000

3 JATENG 2,400 720,000,000 2,400 720,000,000

4 DIY 1,150 345,000,000 1,150 325,934,675

5 JATIM

6 ACEH

7 SUMUT 1,550 775,000,000 1,244 559,259,600

8 SUMBAR

9 RIAU

10 JAMBI 1,900 760,000,000 1,800 755,640,620

11 SUMSEL 1,750 700,000,000 1,750 643,868,400

12 LAMPUNG 2,700 1,080,000,000 2,700 1,064,678,001

13 KALBAR 1,700 850,000,000 1,700 849,998,000

14 KALTENG

15 KALSEL 1,100 440,000,000 871 355,318,800

16 KALTIM

17 SULUT

18 SULTENG 600 360,000,000 600 356,484,000

19 SULSEL 1,500 750,000,000 1,500 701,330,000

20 SULTRA 4,800 2,880,000,000 4,800 2,752,724,400

21 MALUKU 800 600,000,000 800 600,000,000

22 BALI

23 NTB 2,500 1,500,000,000 2,500 1,403,664,114

24 NTT 400 300,000,000 400 281,577,000

25 PAPUA

26 BENGKULU 2,000 800,000,000 1,752 501,470,020

27 BANTEN

28 GORONTALO 800 320,000,000 426 224,234,500

29 BANGKA BELITUNG 550 330,000,000 550 319,513,000

30 MALUKU UTARA

31 SUL-BARAT

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 30.000 14.050.000.000 28.743 12.910.181.130

Kegiatan Sertipikasi Tanah dari total anggaran sebesar Rp.14.050.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.12.910.181.130,- atau sekitar 91,89%, sedangkan realisasi

fisiknya dari 30.000 bidang terealisasi sebanyak 28.743 bidang atau sebesar

95,81%.

Lampiran 2.d.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Nelayan Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI TANAH NELAYAN (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR 1,000 300,000,000 1,000 300,000,000

3 JATENG 1,100 330,000,000 1,100 305,099,439

4 DIY 300 90,000,000 300 89,844,520

5 JATIM 1,100 330,000,000 1,100 314,515,942

6 ACEH 400 200,000,000 327 139,020,501

7 SUMUT 650 325,000,000 362 176,151,373

8 SUMBAR 300 150,000,000 300 146,822,500

9 RIAU 450 180,000,000 450 177,355,000

10 JAMBI 300 120,000,000 275 109,905,000

11 SUMSEL

12 LAMPUNG

13 KALBAR 400 200,000,000 400 199,999,000

14 KALTENG

15 KALSEL 600 240,000,000 420 183,377,200

16 KALTIM 600 300,000,000 95 39,946,050

17 SULUT 600 360,000,000 600 310,623,580

18 SULTENG 750 450,000,000 750 439,858,000

19 SULSEL 1,700 850,000,000 1,700 802,985,000

20 SULTRA 1,150 690,000,000 1,150 671,838,000

21 MALUKU

22 BALI

23 NTB 400 240,000,000 400 223,297,793

24 NTT 650 487,500,000 650 441,445,000

25 PAPUA

26 BENGKULU

27 BANTEN 600 180,000,000 600 179,465,000

28 GORONTALO 650 260,000,000 512 225,111,175

29 BANGKA BELITUNG 450 270,000,000 450 262,159,100

30 MALUKU UTARA 400 300,000,000 400 291,947,181

31 SUL-BARAT 450 225,000,000 400 194,630,000

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 15.000 7.077.500.000 13.741 6.225.396.354

Kegiatan Sertipikasi Tanah Nelayan dari total anggaran sebesar Rp.7,077.500.000,-

terealisasi sebesar Rp. 6.225.396.354,- atau sekitar 87,96%, sedangkan realisasi

fisiknya dari 15.000 bidang terealisasi sebanyak 13.741 bidang atau sebesar

91,61%.

Lampiran 2.e.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Transmigrasi Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR

3 JATENG

4 DIY

5 JATIM

6 ACEH

7 SUMUT 2,000 1,000,000,000 1,665 696,841,000

8 SUMBAR 2,000 1,000,000,000 717 264,876,600

9 RIAU

10 JAMBI

11 SUMSEL 6,000 2,400,000,000 2,621 822,495,900

12 LAMPUNG 10,000 4,000,000,000 6,121 2,395,209,649

13 KALBAR 10,000 4,000,000,000 9,800 3,888,520,000

14 KALTENG 1,000 500,000,000 1,000 499,990,600

15 KALSEL

16 KALTIM 2,500 1,000,000,000 0 0

17 SULUT

18 SULTENG

19 SULSEL 1,500 900,000,000 1,500 542,160,000

20 SULTRA 1,850 925,000,000 0 0

21 MALUKU 3,000 1,800,000,000 3,000 162,000,000

22 BALI 5,000 3,750,000,000 0 0

23 NTB

24 NTT

25 PAPUA

26 BENGKULU 500 375,000,000 484 250,000,000

27 BANTEN 1,000 400,000,000 697 279,433,200

28 GORONTALO

29 BANGKA BELITUNG

30 MALUKU UTARA 1,000 600,000,000 1,000 590,114,000

31 SUL-BARAT 200 150,000,000 200 141,601,063

32 KEP.RIAU 150 75,000,000 0 0

33 IRJABAR

JUMLAH 47.700 22.875.000.000 28.805 10.533.242.012

Kegiatan Sertipikasi Tanah Transmigrasi dari total anggaran sebesar

Rp.22.875.000.000,- tersealisasi sebesar Rp.10.533.242.012,- atau sekitar

46,05%, sedangkan realisasi fisiknya dari 47.700 bidang terealisasi

sebanyak 28.805 bidang atau sebesar 60,39%.

Lampiran 2.f.

Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Menpera Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR 600 180,000,000 524 149,878,600

3 JATENG 1,150 345,000,000 1,150 314,792,734

4 DIY 350 105,000,000 350 104,879,400

5 JATIM 1,000 300,000,000 750 210,633,200

6 ACEH

7 SUMUT

8 SUMBAR

9 RIAU 300 120,000,000 300 119,098,000

10 JAMBI

11 SUMSEL 400 160,000,000 190 78,424,400

12 LAMPUNG 300 120,000,000 300 118,440,000

13 KALBAR 400 200,000,000 400 199,947,400

14 KALTENG

15 KALSEL 300 120,000,000 289 114,700,400

16 KALTIM

17 SULUT

18 SULTENG

19 SULSEL 550 275,000,000 550 254,205,047

20 SULTRA

21 MALUKU

22 BALI

23 NTB

24 NTT 300 225,000,000 325 191,424,000

25 PAPUA

26 BENGKULU

27 BANTEN 300 90,000,000 300 89,404,459

28 GORONTALO 350 140,000,000 300 115,888,000

29 BANGKA BELITUNG 300 180,000,000 300 173,996,000

30 MALUKU UTARA

31 SUL-BARAT 500 250,000,000 421 223,245,000

32 KEP.RIAU 400 240,000,000 59 36,549,941

33 IRJABAR

JUMLAH 7.500 3.050.000.000 6.508 2.495.506.581

Kegiatan Sertipikasi Menpera dari total anggaran sebesar Rp.3,050.000.000,-

tersealisasi sebesar Rp. 2.495.506.581,- atau sekitar 81,82%, sedangkan realisasi

fisiknya dari 7.500 bidang terealisasi sebanyak 6.508 bidang atau sebesar

86,77%

Lampiran 2.g.

Realisasi Sertipikasi HPL Transmigrasi Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI HPL TRANSMIGRASI (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR

3 JATENG

4 DIY

5 JATIM

6 ACEH

7 SUMUT 640 65,120,000 0 0

8 SUMBAR

9 RIAU 1,200 122,100,000 0 0

10 JAMBI 10,024 1,019,942,000 1,150 26,350,000

11 SUMSEL 17,175 1,747,556,250 180 9,640,000

12 LAMPUNG

13 KALBAR 25,432 2,587,706,000 3,519 483,368,400

14 KALTENG 12,408 1,262,514,000 0 851,505,000

15 KALSEL 15,200 1,546,600,000 0 0

16 KALTIM 572 58,201,000 0 0

17 SULUT 800 81,400,000 0 0

18 SULTENG 3,236 329,263,000 0 0

19 SULSEL 18,932 1,926,331,000 18,932 1,450,085,111

20 SULTRA 700 71,225,000 0 0

21 MALUKU

22 BALI

23 NTB 1,790 182,132,500 0 10,235,200

24 NTT

25 PAPUA

26 BENGKULU 16,213 1,649,672,750 0 37,249,000

27 BANTEN

28 GORONTALO 1,800 183,150,000 0 6,720,000

29 BANGKA BELITUNG 1,000 101,750,000 0 0

30 MALUKU UTARA

31 SUL-BARAT 300 30,525,000 232 10,700,000

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 127.422 12.965.188.500 24.013 2.885.852.711

Kegiatan Sertipikasi HPL Transmigrasi dari total anggaran sebesar

Rp.12.965.188.500,- tersealisasi sebesar Rp. 2.885.852.711,- atau sekitar

22,26%, sedangkan realisasi fisiknya dari 127.422 bidang terealisasi

sebanyak 24.013 bidang atau sebesar 18,85%

Lampiran 2.h.

Realisasi Sertipikasi Penanganan Pasca Bencana Tahun 2012

NO PROPINSI

SERTIPIKASI PENANGANAN PASCA BENCANA (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR

3 JATENG 20,000 6,000,000,000 20,000 5,999,000,000

4 DIY

5 JATIM

6 ACEH

7 SUMUT

8 SUMBAR

9 RIAU

10 JAMBI

11 SUMSEL

12 LAMPUNG

13 KALBAR 21,950 1,001,674,900 21,950 976,684,600

14 KALTENG

15 KALSEL

16 KALTIM

17 SULUT

18 SULTENG

19 SULSEL

20 SULTRA

21 MALUKU

22 BALI

23 NTB

24 NTT

25 PAPUA

26 BENGKULU

27 BANTEN

28 GORONTALO

29 BANGKA BELITUNG

30 MALUKU UTARA

31 SUL-BARAT

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 41.950 7.001.674.900 41.950 6.975.684.600

Kegiatan Sertipikasi penanganan pasca bencana dari total anggaran sebesar

Rp.7.001.674.900,,- tersealisasi sebesar Rp. 6.975.684.600,- atau sekitar

99,63%, sedangkan realisasi fisiknya dari 41.950 bidang terealisasi sebanyak

41.950 bidang atau sebesar 100%

Lampiran 2.i.

Realisasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2012

NO PROPINSI

REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG)

TARGET REALISASI

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN

1 DKI

2 JABAR 10,000 4,500,000,000 10,000 3,130,545,500

3 JATENG 2,500 1,125,000,000 3,200 1,088,260,573

4 DIY 100 45,000,000 101 42,679,700

5 JATIM 4,500 2,025,000,000 4,661 1,770,522,620

6 ACEH 3,500 2,625,000,000 3,418 2,123,357,815

7 SUMUT 15,000 11,250,000,000 9,418 5,612,210,890

8 SUMBAR 4,000 3,000,000,000 4,000 2,595,940,200

9 RIAU

10 JAMBI 5,000 3,000,000,000 4,550 2,606,513,500

11 SUMSEL 5,000 3,000,000,000 5,890 1,821,582,220

12 LAMPUNG 5,000 3,000,000,000 5,000 2,716,081,310

13 KALBAR 8,000 6,000,000,000 8,000 5,248,962,000

14 KALTENG 1,000 750,000,000 411 182,565,572

15 KALSEL 7,500 4,500,000,000 7,500 2,325,579,400

16 KALTIM 7,000 5,250,000,000 1,320 1,890,109,746

17 SULUT 3,500 3,150,000,000 3,500 2,096,103,584

18 SULTENG 8,000 7,200,000,000 8,000 5,854,779,968

19 SULSEL 5,000 3,750,000,000 4,013 2,966,464,300

20 SULTRA 10,000 9,000,000,000 10,000 7,392,576,000

21 MALUKU 1,000 1,100,000,000 210 238,838,000

22 BALI

23 NTB 8,000 7,200,000,000 0 5,654,129,900

24 NTT 10,000 11,000,000,000 9,112 6,167,447,900

25 PAPUA 1,000 1,100,000,000 597 131,648,000

26 BENGKULU 6,000 3,600,000,000 1,800 897,662,800

27 BANTEN 5,500 2,475,000,000 5,500 2,172,993,470

28 GORONTALO 2,000 1,200,000,000 818 756,448,900

29 BANGKA BELITUNG 1,000 900,000,000 1,000 794,768,000

30 MALUKU UTARA 3,000 3,300,000,000 3,000 2,720,340,900

31 SUL-BARAT 7,500 5,625,000,000 7,500 4,554,080,500

32 KEP.RIAU

33 IRJABAR

JUMLAH 149.600 110.670.000.000 122.519 75.553.193.268

Kegiatan Redistribusi Tanah dari total anggaran sebesar

Rp.110.670.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.553.193.268,- atau sekitar

68,27%, sedangkan realisasi fisiknya dari 149.600 bidang terealisasi

sebanyak 122.519 bidang atau sebesar 81,89%.

Lampiran 3

Daftar Lokasi SK Penetapan Tanah Terlantar

Pemegang Hak Nomor Hak Kota/Kabupaten Luas asal (Ha) Luas

ditelantarkan

1 2 3 4 5

Provinsi Banten

1 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 22 Serang 2,4500 2,4500

2 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 23 Serang 43,5900 43,5900

3 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 24 Serang 189,6000 189,6000

4 PT. Pasetran Wanaraindo HGB 4 Cilegon 66,4000 66,4000

Provinsi Jawa Tengah

1 PT. Perusahaan Perkebunan

Tratak

HGU 1 Batang 89,8410 82,4400

Provinsi Kalimantan Selatan

1 PT. Windu Utama HGU 3 Tanah Laut 49,4000 49,4000

2 P. Senta Windu Tabanio HGU 4 Tanah Laut 92,0000 92,0000

Provinsi Kalimantan Tengah

1 PT. Mentaya Sawit Mas HGU 33 Kotawaringin timur 16.370,8160 854,8760

2 PT.Bumi Sawit Kencana HGU 31 Kotawaringin timur 11.471,7070 504,1700

3 PT. Karunia Kencana Permai Sejati HGU 32 Kotawaringin timur 19.649,7540 2.475,0340

4 PT. Sumber Mahardika Graha HGU 43 Sukamara 7.292.1500 4.982,7400

5 P. Sumber Mahardika Gaha HGU 44 Lamandau 10.375,3400 3.361,8900

6 PT. Teguh Sampurna HGU 10 Kotawaringin timur 16.601,6570 1.138,0700

7 PT. Kridatama Lancar HGU 11 Kotawaringin timur 14.779,9200 481,4800

8 PT. Mustika Sembuluh HGU 36 Kotawaringin timur 5.270,4887 5.270,4887

Provinsi Kalimantan Timur

1 PT. Borneo Indo Subur HGU 7 Paser 1.261,2000 1.261,2000

2 PT. Borneo Indo Subur HGU 8 Paser 716,5000 716,5000

3 PT. Borneo Indo Subur HGU 9 Paser 5.270,4887 5.270,4887

Provinsi Bangka Belitung

1 PT. Karya Rinjani Utama HGU 1 Pangkalpinang 295,4000 265,4000

2 PT. Krama Yudha Sapta HGU 1 Pangkalpinang 213,0000 198,0000

Provinsi Kepulauan Riau

1 PT. Sunnymas Prima Agung HGU 1 Bintan 2.787,1510 2.787,1510

Provinsi Lampung

1 PT. Ika Nusa Fishtama HGU 1 Tanggamus 186,5000 179,9000

2 PT. Ika Nusa Fishtama HGU 3 Tanggamus 449,5800 380,3800

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 PT. Bali Anarcadia HGU 1 Sumba Timur 581,2000 581,2000

2 PT. Nusa Anoa HGU 3 Nagekeo 777,0000 777,0000

3 Provinsi Riau

4 PT. Alfa Glory Indah HGU 3 Kuantan

Sengginggi

726,2520 726,2520

Provinsi Sulawesi Barat

1 PT. Unggul Widya Teknologi

Lestari

HGU 4 Mamuju Utara 1.393,9700 113,7200

Provinsi Sulawesi Selatan

1 PT. Seko Fajar Plantation HGU 1 Luwu Utara 12.676,0000 12.676,0000

2 PT. Seko Fajar Plantation HGU 2 Luwu Utara 11.042,0000 11.036,0000

Provinsi Sulawesi Tengah

1 PT. Rio Fantini Persada HGU 1 Parigi Moutong 539,0000 539,0000

141.159,1467 51.853,0697

Lampiran 4

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan

yang terbit di tahun 2012

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan

Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan

Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia;

6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 Tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan

Pendaftaran Tanah Tertentu;

7. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas dan

Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia;

8. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

9. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

10. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penghargaan di

Bidang Pertanahan;

11. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;