rencana struktur ruang -...

III - 1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN IV - 1

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten menggambarkan susunan pusat – pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional, sehingga terjadi

pemerataan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Diwujudkan Melalui :

4.1 Pengembangan Sistem Perdesaan

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Lamongan menunjukkan keberagaman yang tinggi,

yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Lamongan. Pola ruang

seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam, dan

secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Setiap dusun memiliki pusat dusun;

2. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;

3. Beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan yang hirarkinya dibawah

perkotaan kecamatan yakni sebagai desa pusat pertumbuhan;

4. Perdesaan yang lokasinya strategis langsung berhubungan dengan masing-masing ibukota

kecamatan; serta

5. Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat WP ataupun Kota

Lamongan, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 4.1.

RENCANA STRUKTUR RUANG


Gambar 4.1. Diagram Sistem Perdesaaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa

secara hirarki, meliputi:

a. pusat pelayanan antar desa;

b. pusat pelayanan setiap desa; serta

c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah.

Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan

permukiman termasuk jaringan jalan, trasportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana

pendukung yang lainnya.

Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta

memperhatikan karaktersitik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan di

Kecamtan Ngimbang dan minapolitan di Kecamatan Brondong, Paciran dan Glagah.

Rencana pengembangan untuk kawasan perdesaan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai

kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan.

a. Pengembangan kegiatan agropolitan terdapat di Kecamatan Ngimbang dan wilayah

hiterlandnya dengan arahan pengembangan adalah :

- Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan;

- Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan

memperhatikan pola penggunaan lahan optimal;

- Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi

penggunaan kegaiatan lain yaitu: sawah irigasi teknis dan daerah konservasi sungai;

- Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian;

- Memperbaiki saluran irigasi.

b. Pengembangan kegiatan kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Brondong, Paciran dan

Glagah, dengan arahan pengembangan :

- Pengoptimalan area tambak sebagai lahan usaha perikanan;

- Pengembangan diversifikasi usaha perikanan baik off farm maupun on farm.

Pengelolaan kawasan perdesaan didukung dengan network sistem yang secara mikro bersinergi

dengan keterhubungan sentra produksi dan perbaikan aksesbilitas, sehingga membentuk pusat

pengembangan pengolahan suatu produk. Untuk mendukung keterkaitan antar wilayah dan sentra

produksi dikembangkan sistem jaringan melalui penataan kawasan perdesaan yang diarahkan

untuk:

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;

2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;

3. Konservasi sumber daya alam;

4. Pelestarian warisan budaya lokal;

5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan

6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

4.2 Pengembangan Sistem Perkotaan

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Lamongan memiliki pola yang cukup kompleks yakni

pada wilayah Kabupaten Lamongan terdapat Perkotaan Lamongan dan Perkotaan Babat yang

saling berkaitan dan pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang berkaitan dengan pusat

perdesaan. Perkotaan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Sedayulawas,

Pelabuhan ASDP dan Industri Paciran.

Pengembangan sistem perkotaan di wilayah kabupaten lamongan merupakan rencana susunan

kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten lamongan yang

menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan

cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten lamongan. Pusat kegiatan di

1 3

2 4

5 Dusun

Desa

PPL

PPK

PKL


wilayah kabupaten lamongan merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau

administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

(1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN ditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan eksport-impor

yang mendukung Nasional;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan

jasa yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi; dan/atau

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala nasional atau beberapa provinsi.

(2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Perkotaan Brondong-Paciran, Perkotaan Babat,

Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang, PKLp nantinya dipromosikan untuk dapat

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam

rangka menetapkan Pusat KegiatanbLokal (PKL) maupun Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

dalam lingkup wilayah Kabupaten Lamongan adalah :

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industribdan

jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

c. Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa

desa, meliputi perkotaan Sukorame, perkotaan Bluluk, perkotaan Sambeng, perkotaan

Mantup, perkotaan Kembangbahu, perkotaan Sugio, perkotaan Kedungpring, perkotaan Modo,

perkotaan Pucuk, perkotaan Tikung, perkotaan Sarirejo, perkotaan Deket, perkotaan Glagah,

perkotaan Karangbinangun, perkotaan Turi, perkotaan Kelitengah, perkotaan Karanggeneng,

perkotaan Sekaran, perkotaan Maduran, perkotaan Laren dan perkotaan Solokuro. PPK

ditetapkan dengan kriteria :

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan

mengindikasikan perkembangan yang berbeda. Potensi perkembangan perkotaan tersebut

nantinya membentuk suatu hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan di Kabupaten Lamongan

meliputi :

1. Kawasan perkotaan sedang merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria

jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa. Kawasan ini meliputi Perkotaan Lamongan, Perkotaan Brondong-Paciran, dan Perkotaan

Babat.

2. Kawasan perkotaan kecil merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria

jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu)

jiwa. Kawasan ini meliputi Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang.

3. Kawasan perkotaan sangat kecil merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan

kriteria jumlah penduduk lebih dari 25.000 (Dua puluh lima ribu) sampai dengan 50.000 (Lima

Puluh ribu) jiwa. Kawasan ini meliputi Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang.

4.3 Penetapan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan

Wilayah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing–masing kecamatan

dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan

dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang

akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. Penetapan kawasan

perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Peta 4.1.

Peta Penetapan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan

Tabel 4.1.

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Lamongan

No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan

1 LAMONGAN

Perkotaan

Banjarmendalan

Jetis

Tlogoanyar

Sidoharjo

Sukomulyo

Tumenggungan

Sidokumpul

Sukorejo

Made

Sidomukti

Plosowahyu

Perdesaan

Karanglangit

Rancangkencono

Wajik

Kramat

Sumberjo

Sendangrejo

Kebet

Tanjung

Pangkatrejo

2 SUKORAME Perkotaan Sukorame

Sewor

Kedungkumpul



Perdesaan

Sembung

Banggle

Mragel

Kedungrejo

Wedoro

Pendowokumpul

3 BLULUK

Perkotaan Bluluk

Bronjong

Perdesaan

Banjargondang

Talunrejo

Cangkring

Kuwurejo

Songowareng

Sumberbanjar

Primpen

4 NGIMBANG

Perkotaan

Sendangrejo

Ngimbang

Lamongrejo

Perdesaan

Kedungmentawar

Ganggantingan

Gebangangkrik

Lawak

Slaharwotan

Kakatpenjalin

Drujugurit

Munungrejo

Girik

Jejel

Mendogo

Durikedungrejo

Purwokerto

Ngasemlemahbang

Cerme

Tlemang

5 SAMBENG

Perkotaan Ardirejo

Pataan

Kedungwangi

Perdesaan

Tenggiring

Sidokumpul

Wateswinangun

Candisari

Nogojatisari

Pasarlegi

Sumbersari

Semampirejo

Garung

Jatipandak

Pamotan

Selorejo

No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Kretenggan

Barurejo

Gempolmanis

Kedungbanjar

Wonorejo

Wudi

Sekidang

6 MANTUP

Perkotaan Mantup

Tugu

Perdesaan

Tunggunjager

Sukobendu

Kedungsoko

Sumberdadi

Keduk Bembem

Sidomulyo

Sukosari

Mojosari

Rumpuk

Pelabuhanrejo

Sumberkerep

Sumberagung

Sumberbendo

7 KEMBANGBAHU

Perkotaan Kembangbahu

Kaliwetas

Perdesaan

Lopang

Mangkujajar

Kedungsari

Doyomulyo

Sidomukti

Sukosongko

Kedungmegarih

Puter

Pelang

Gintungan

Katemas

Dumplagung

Moronyamplung

Topoagung

Maor

Randubener

8 SUGIO

Perkotaan Sugio

Lebakadi

Sepenuh

Perdesaan

Kalitangeh

Pangkatrejo

Bedingin

Jubelkidul

Jubellor

Bakalrejo


No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Kedungbanjar

Kedungdadi

Gondanglor

Deketagung

Sidorejo

Daliwilangun

Lawanganagung

German

Sidobogem

Lebakadi

Karangsambigalih

Kalipang

Sekarbagus

9 KEDUNGPRING

Perkotaan

Kedungpring

Tlanak

Mekanderejo

Kandangrejo

Perdesaan

Jatidjorok

Gunungrejo

Dradahblumbang

Majenang

Warungering

Kalen

Mlati

Tenggerejo

Nglebur

Mojodadi

Sidobangun

Blawirejo

Karangcangkring

Sukomalo

Sidomlangean

Maindu

Banjarrejo

Sumengko

Kradenanrejo

10 MODO

Perkotaan Mojorejo

Pule

Perdesaan

Jegreg

Sumberagung

Yungyang

Sidodowo

Jatipayak

Kacangan

Kedungrejo

Kedunglerep

Sambangrejo

Medalem

Kedungpengaron

No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Kedungwaras

Sidomulyo

Sambungrejo

Nguwuk

11 BABAT

Perkotaan

Babat

Banaran

Bedahan

Plaosan

Sogo

Karangkembang

Puncakwangi

Gedongkulon

Perdesaan

Kebalanpelang

Gembong

Kuripan

Bulumargi

Sambangan

Keyongan

Patihan

Datinawong

Sumurgenuk

Truni

Trepan

Kebalanbondo

Moropelang

Tritunggal

Kebonagung

12 PUCUK

Perkotaan

Pucuk

Kesambi

Warukulon

Waruwetan

Paji

Karangtinggil

Perdesaan

Kedali

Tanggungan

Sumberejo

Plososetro

Wanar

Gempolpading

Bogoharjo

Padengangloso

Ngambeng

Cungkup

Babatkumpul

13 SUKODADI

Perkotaan Sukodadi

Kebonsari

Perdesaan Gedangan

Banjarrejo

Menongo


No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Plumpang

Sukolilo

Madulegi

Siwalanrejo

Sumberagung

Baturono

Sumberaji

Kedung Rembug

Balungtawun

Sugihrejo

Bandungsari

Tlogorejo

Surabayan

Sidogembul

Pajangan

14 TIKUNG

Perkotaan Bakalanpule

Jotosanur

Perdesaan

Dukuhagung

Jatirejo

Tambakrigadung

Kelorarum

Soko

Balongwangi

Wonokromo

Takeranklating

Botoputih

Pengumbulanadi

Guminingrejo

15 SARIREJO

Perkotaan Dermolemahbang

Gempoltukmloko

Perdesaan

Tambakmenjangan

Sarirejo

Kedungkumpul

Sumberjo

Simbatan

Beru

Canggah

16 DEKET

Perkotaan Deketkulon

Deketwetan

Rejosari

Perdesaan

Srirade

Sidobinangun

Sidorejo

Dlanggu

Pandanpancur

Plosobuden

Rejotengah

Sugihwaras

Dinoyo

No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Babatagung

Tukkerto

Weduni

Sidomulyo

Laladan

17 GLAGAH

Perkotaan Glagah

Margoanyar

Perdesaan

Kentong

Wangen

Dukuhtunggal

Bapuhbandung

Mendogo

Menganti

Rayunggumuk

Bapuhbaru

Jatirenggo

Bangkok

Meluntur

Tanggungprigel

Sudangan

Karanggung

Duduklor

Medang

Began

Gempulpendowo

Soko

Morocalan

Pasi

Konang

Panggang

Wedoro

Meluwur

Karangturi

Wonorejo

18 KARANGBINANGUN

Perkotaan

Sambopinggir

Windu

Bogobabadan

Karangbinangun

Perdesaan

Blawi

Pendowolimo

Watangpanjang

Banjarejo

Mayong

Sukorejo

Sowowinangun

Karanganom

Ketapangtelu

Baranggayam


No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Priyoso

Kuro

Gawerejo

Putatbangah

Banyurip

Waruk

Palangan

19 TURI

Perkotaan Sukoanyar

Sukorejo

Perdesaan

Tawangrejo

Tambakploso

Balun

Gedongboyontung

Geger

Ngujungrejo

Bambang

Kemlagigede

Turi

Keben

Wangunrejo

Badurame

Karangwedoro

Putatkumpul

Kemlangilor

Pomahanjanggan

Kepudibener

20 KALITENGAH

Perkotaan Kalitengah

Butungan

Dibee

Perdesaan

Pengangsalan

Pucangro

Pucangtelu

Bojoasri

Keluran

Canditunggal

Somosari

Jelakcatur

Tiwet

Blajo

Gambuhan

Cluring

Lukrejo

Mungli

Kediren

Sugihwaras

Tanjungmekar

21 KARANGGENENG Perkotaan Karanggeneng

Mertani

Sumberwudi


Perdesaan

Banjarmadu

Karanganyar

Sungelebak

Kendalkemlangi

Latukan

Karangwungu

Jagran

Kawistolegi

Sonoadi

Batengputih

Guci

Kaligerman

Karangrejo

Tracal

Prijekngablag

22 SEKARAN

Perkotaan Bulutengger

Siman

Miru

Perdesaan

Kebalankulon

Kudikan

Kembangan

Manyar

Sungegeneng

Sekaran

Jugo

Besur

Tresono

Latek

Bugel

Karang

Porodeso

Moro

Ngarum

Titik

Kendal

Kenting

23 MADURAN

Perkotaan Maduran

Pangean

Perdesaan

Gumantuk

Klagensrampat

Parengan

Pangkarejo

Duriwetan

Taji

Brumbun

Siwuran

Jangkungsomo

Kanugrahan

Ngayung


No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Turi

Primgoboyo

Gedangan

Blumbang

24 LAREN

Perkotaan Gampangsejati

Laren

Perdesaan

Bulutigo

Pelangwot

Taman Prijek

Tejoasri

Bulubrangsi

Brangsi

Durikulon

Centini

Keduyung

Pesanggrahan

Jabung

Dating

Gelap

Mojoasem

Siser

Karangtawar

Godok

Karangwungulor

25 SOLOKURO

Perkotaan Solokuro

Payaman

Tenggulun

Perdesaan

Tebluru

Sugihan

Dadapan

Takeharjo

Banyubang

Dagan

Bluri

Tenggulun

26 PACIRAN

Perkotaan Paciran

Kandangsemangkon

Blimbing

Perdesaan

Kranji

Weru

Sendangagung

Tunggul

Sendangduwur

Drajat

Banjarwati

Kemantren

Sidokelar

Tlogosadang

Paloh

No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/ Kelurahan Warulor

Sumurgayam

Sidokumpul

27 BRONDONG

Perkotaan Brondong

Sedayulawas

Perdesaan

Labuhan

Brengkok

Sendangharjo

Lembor

Tlogoretno

Sidomukti

Lohgung

Sumberagung

Sumber : Hasil Rencana 2008


Peta 4.1 Rencana Penetapan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan


4.4 Wilayah Pengembangan

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan pusat

kegiatan perkotaan masing-masing. Dalam lingkup Kabupaten Lamongan, Kota Lamongan menjadi

pusat bagi wilayah pengembangan (WP) Lamongan, dan perkotaan kecamatan yang berfungsi

sebagai pusat pelayanan bagi beberapa kecamatan lain atau memiliki cakupan wilayah

pengembangan (WP).

Setiap perkotaan yang termasuk dalam PKN dan PKLp akan menjadi pusat wilayah pengembangan

(WP). Berdasarkan sistem perwilayahan tersebut maka Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27

kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan

terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah

pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan

karakter penduduk.

Masing-masing pusat wilayah pengembangan (WP) akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan

potensi yang dimikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang

mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Kemudian Berdasarkan pusat

kegiatan tersebut kemudian kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan

(WP) tersebut ditentukan berdasarkan orientasi pergerakan pada tiap-tiap pusat kegiatan

tersebut.

Adapun sistem perwilayahan di Kabupaten Lamongan beserta fungsi, peran dan arahan

kegiatannya :

A. Wilayah Pengembangan I (WP I) Lamongan

WP Lamongan meliputi Kecamatan Lamongan, Kecamatan Dekat, Kecamatan Glagah,

Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan

Kembangbahu, dengan pusat di Perkotaan Lamongan. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai

pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten;

2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;

3. Sebagai pusat kesehatan skala kabupaten;

4. Sebagai pusat pendidikan;

5. Sebagai pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten;

6. Sebagai pusat peribadatan kabupaten;

7. Sebagai pusat perlindungan sumber daya air (Sungai Bengawan Solo).

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan kegiatan pelayanan umum;

2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

3. Pengembangan kegiatan kesehatan (Rumah Sakit, praktek dokter, apotek, puskesmas);

4. Pengembangan pendidikan;

5. Pengembangan transportasi darat;

6. Pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian skala kabupaten;

7. Pengembangan kegiatan peribadatan.

Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan Pertambangan;

2. Pengembangan Pertanian;

3. Pengembangan Peternakan;

4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),

5. Pengembangan Kegiatan Perikanan; serta

6. Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya.

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan adalah :

Pada WP I dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat

perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan,

pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, serta sebagai pengembangan pertambangan,

pertanian, peternakan, kegiatan industri (kerajinan rakyat), kegiatan perikanan dan kegiatan

pariwisata beserta sarana/prasarana penunjangnya dan permukiman.

B. Wilayah Pengembangan II (WP II) Paciran-Brondong

WP Paciran-Brondong ini meliputi Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren

dan Kecamatan Solokuro, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Paciran dan Brondong. Fungsi

dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;

2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;

3. Sebagai pusat industri besar dan strategis nasional;

4. Sebagai pusat transportasi nasional;

5. Sebagai pengembangan kawasan minapolitan;

6. Sebagai pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional;

7. Sebagai pusat kegiatan pariwisata skala regional;

8. Sebagai pusat Pelayanan pelabuhan barang skala regional;

9. Sebagai pusat pengembangan pendidikan.



1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;

2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

3. Pengembangan Industri besar;


5. Pengembangan kegiatan pelabuhan dan perikanan laut;

6. Pengembangan kegiatan wisata skala Regional; serta

7. Pengembangan kegiatan pendidikan.

Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan kegiatan industri (Kerajinan Rakyat);



4. Pengembangan Pertambangan;

5. Pengembangan Kehutanan;

6. Perlindungan kawasan lindung (mangrove).


Pada WP II dengan fungsi pengembangan sebagai pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat

perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat

transportasi nasional, pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional,

pusat kegiatan pariwisata skala regional, pusat pelayanan pelabuhan barang skala regional,

pusat pengembangan pendidikan, serta sebagai pengembangan kegiatan industri (kerajinan

rakyat), pertanian, peternakan, pertambangan dan permukiman.

C. Wilayah Pengembangan III (WP III) Babat

WP Babat meliputi Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan

Pucuk dan Kecamatan Kedungpring, dengan pusat di Perkotaan Babat. Fungsi dan peranan

perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :


2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Regional;

3. Sebagai pusat pengembangan Industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil

pertanian);

4. Sebagai pusat Perlindungan Sumberdaya Air (Aliran Sungai Bengawan Solo);

5. Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Regional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah ::

1. Pengembangan pelayanan umum tingkat Kecamatan;

2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kabupaten dan Regional;


4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian);

5. Perlindungan Kawasan Konservasi Sumberdaya Air (Aliran Sungai Bengawan Solo); serta

6. Pengembangan Transportasi Darat (Jalan dan Kereta Api).

Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah :


2. Pengembangan Peternakan; serta

3. Pengembangan pariwisata.


Pada WP III dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal,

pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pengembangan industri (kerajinan rakyat,

industri pengolahan hasil pertanian), pusat perlindungan sumberdaya air (aliran sungai

bengawan solo), pengembangan jaringan transportasi darat regional, serta sebagai

pengembangan kegiatan pertanian, kehutanan dan pariwisata serta permukiman.

D. Wilayah Pengembangan IV (WP IV) Sukodadi

WP Sukodadi ini meliputi Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng,

Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Sugio, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sukodadi.

Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :


2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;

3. Sebagai pusat pelayanan umum;

4. Sebagai Pusat Pengembangan kegiatan industri;

5. Sebagai Pusat kegiatan Pariwisata;

6. Sebagai Pusat kegiatan pertanian; serta

7. Pengembangan jaringan Transportasi skala regional.


1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;

2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;


4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat; industri pengolahan hasil ternak dan

pertanian);

5. Pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya;


6. Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan

perkebunan); serta

7. Pengembangan transportasi darat.




3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),

4. Pengembangan transportasi;

5. Pengembangan kegiatan pariwisata.


Pada WP IV dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal,

pusat perdagangan (regional) dan jasa-jasa, pusat pelayanan umum, pusat pengembangan

kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pertanian, serta sebagai

pengembangan pertanian, peternakan, kegiatan industri (kerajinan rakyat), transportasi,

kegiatan pariwisata ,pengembangan jaringan transportasi skala regional dan permukiman.

E. Wilayah Pengembangan V (WP V) Ngimbang

WP Ngimbang ini terdiri dari Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Bluluk,

Kecamatan Sukorame, Kecamatan Mantup dan Kecamatan Modo, dengan pusat pelayanan

berada di Kacamatan Ngimbang. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:


2. Sebagai pusat kegiatan pertanian;

3. Sebagai pusat pengembangan Agropolitan; serta

4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian).


1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan dan kabupaten;

2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;


4. Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);

5. Pengembangan kegiatan agribisnis; serta

6. Pengembangan kehutanan.


1. Pengembangan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan);


3. Pengembangan kegiatan industri(kerajinan rakyat);

4. Pengembangan pariwisata;

5. Pengembangan kehutanan; serta

6. Pengembangan transportasi.


Pada WP V dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal,

pusat kegiatan pertanian, pusat pengembangan agropolitan, pengembangan kegiatan industri

(kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian), serta sebagai pengembangan

pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, kegiatan industri(kerajinan

rakyat), pariwisata, kehutanan, transportasi dan permukiman.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Wilayah Pengembangan di Kabupaten Lamongan dapat

dilihat di Peta 4.2 Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Lamongan.


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2011 - 2031


4.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Sistem jaringan prasarana wilayah yang akan dibahas ini sangat erat kaitannya dengan

pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang utuh antara pusat kegiatan dan

infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas

bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem

Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sistem

jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan

sistem jaringan sumber daya air dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan

prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

4.5.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Lamongan lebih didominasi oleh transportasi darat

terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut saat ini hanya

sebatas prasarana penangkapan ikan, akan tetapi saat ini telah dikembangkan pelabuhan laut

nasional-internasional.

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari :

a. Rencana sistem jaringan transportasi darat, meliputi

• jaringan jalan yang terdiri dari jalan dan terminal.

• jaringan kereta api terdiri atas jaringan jalur kereta api (KA) umum, angkutan massal,

perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, dan stasiun

• jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan jaringan

Indonesia bagian timur

b. Rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan untuk kepentingan angkutan laut

yang meliputi meliputi pengembangan pelabuhan pengumpul (pelabuhan Brondong),

pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan khusus

c. Rencana sistem jaringan transportasi udara berupa alternatif lokasi pengembangan bandar

udara Jawa Timur di Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

4.5.1.1 Rencana Pengembangan Transportasi Darat

Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan pengembangan transportasi darat di

Kabupaten Lamongan meliputi jaringan jalan, terminal, arahan pengembangan angkutan massal,

dan kereta api.

A. Jaringan Jalan

Kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Lamongan secara umum masih kurang baik. Perkerasan

jalan menuju tempat-tempat penting dan daerah tujuan utama di Kabupaten Lamongan

belum seluruhnya diperkeras dengan aspal, yakni sekitar 60 % dengan perkerasan aspal, serta

40 % dengan perkerasan kerikil dan makadam. Rencana Pengembangan sistem jaringan jalan

terdiri atas rencana pengembangan jalan dan terminal.

1. Jalan

a) Jalan Bebas Hambatan

Rencana jalan nasional jalan Bebas Hambatan di Kabupaten Lamongan yaitu jalur

utara melewati pantura. Rencana jalan bebas hambatan Pantai Utara (Pantura) yang

menghubungkan Gresik - Lamongan– Tuban. Gerbang jalan bebas hambatan untuk wilayah

Pantura direncanakan di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

b) Jalan Arteri Primer

Jalan nasional jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna

antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

wilayah. Jalan nasional jalan arteri ini juga melayani angkutan utama yang merupakan

tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama

(pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Ketentuan teknis tentang jalan arteri sistem primer dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa:

a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 60 km/jam

dengan lebar badan jalan minimal 11 meter;

b. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-

rata;

c. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas

ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;

d. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi;

e. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu; serta

f. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan

pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan arteri primer ini memiliki status Jalan Nasional di

Kabupaten Lamongan adalah Batas Kab. Gresik – Batas Kab. Lamongan, Jl.Pang.Sudirman;

Jl.Jaksa Agung Suprapto; Bts.Kota Lamongan – Widang; dan Widang – Bts.Kab.Lamongan.

Sedangkan jalan propinsi jalan kolektor (kolektor primer) Babat-Temangkar; Jl


Lamongrejo; Jl Akhmad Dahlan; Jl Sunan Drajad; Jl Raya Mantup; -Bts. Kota Lamongan –

Bts.Kab. Mojokerto; dan Babat-Bts. Kab. Jombang.

c) Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota

Provinsi; Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota

Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota; serta Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor

primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/ Kota.

Ketentuan teknis tentang jalan Kolektor sistem Primer dijelaskan dalam Pasal 14

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa:

a. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km/jam

dengan lebar badan jalan minimal 9 meter;

b. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas

rata-rata;

c. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan.

d. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu; serta

e. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan

pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan kolektor primer yang termasuk status Jalan Nasional di

Kabupaten Lamongan adalah Widang-Babat-Bojonegoro dan Tuban-Lohgung-Sadang-Gresik.

d) Jalan Lokal Primer

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan

ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak

dibatasi. Jalan lokal primer ini pada dasarnya merupakan jalan penghubung utama antar

kecamatan yang ada dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Lamongan yang

tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor.

Ketentuan teknis tentang jalan Lokal sistem Primer dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa:

a. Jalan lokal primer di desain berdasarkan kecepatan rencana minimal 20 km / jam

dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter; dan

b. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Arahan pengembangan jalan lokal primer yang termasuk status Jalan Kabupaten di wilayah

Kabupaten Lamongan, dan pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten

Lamongan adalah :

a. Kec. Lamongan – Kec. Sukodadi – Kec. Sugio – Kec. Kedungpring;

b. Kec. Deket – Kec.Glagah – Kec.Karangbinangun – Kabupaten Gresik;

c. Kec.Sukodadi – Kec.Karanggeng – Kab.Gresik – Kec.Solokuro – Kec.Paciran;

d. Kec.Turi – Kec.Kalitengah;

e. Kec.Pucuk – Kec.Sekaran – Kec.Maduran – Kec.Laren –Kec.Paciran;

f. Kec.Tikung – Kec.Sarirejo – Kab.Gresik;

g. Kec.Mantup – Kec.Kembangbahu – Kec.Sugio – Kec.Kedungpring;

h. Kec.Mantup – Kec.Sambeng – Kec.Ngimbang;

i. Kec.Kedungpring – Kec.Modo – Kec.Bluluk –Kec.Ngimbang;

j. Kec.Bluluk – Kec.Sukorame – Kab.Bojonegoro;

k. Kec.Sugio – Kec. Sambeng;

l. Kec.Tikung (Desa Wonokromo) – Kec.Mantup – Kab.Gresik;

m. Kec.Sukorame – Kab.Jombang;

n. Kec.Lamongan (Kel.Sidokumpul) – Kec.Deket –Kec.Turi –Kec.Karangbinangun –

Kec.Kalitengah;

o. Kec.Deket (Desa Pandanpancur) – Kec.Glagah;

e) Jalan Lingkar

Pengembangan jaringan jalan lingkar, meliputi:

1. Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket – Lamongan – Turi;

2. Jalan Lingkar Selatan Babat dengan ruas Kecamatan Babat – Kabupaten

Bojonegoro;

3. Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran – Kecamatan

Solokuro – Kecamatan Brondong;

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten

Lamongan, lihat pada Peta 4.4. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan


Dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa

Bagian-Bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan

Jalan. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

pengamannya. Ruang Milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di

luar ruang manfaat jalan. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang

milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

1) Ruang Manfaat Jalan

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa

Ruang Manfaat Jalan :

a. Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya;

b. Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman

tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta

c. Hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan,

saluran tepi jalan, trotoar (hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng,

ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan

bangunan pelengkap lainnya.

2) Ruang Milik Jalan

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa:

a. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar

ruang manfaat jalan;

b. Ruang Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,

kedalaman, dan tinggi tertentu;

c. Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan

penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk

pengamanan jalan;

d. Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi

sebagai lansekap jalan; serta

e. Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau

dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

3) Ruang Pengawasan Jalan

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan, dijelaskan :

a. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang

penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;

b. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan

pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;

c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan

yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; serta

d. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan

dari tepi badan jalan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2. Bagian-bagian Jalan

Ditinjau dari kondisi dan kebutuhan pengembangan di Kabupaten Lamongan, maka arahan lebar

ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

dan Gambar 4.3 berikut.


Gambar 4.3. Konsep Dimensi Jalan

Pada Ruas-ruas Jalan Utama di Kabupaten Lamongan

Tabel 4.2.

Arahan Rumaja, Rumija dan Ruwasja di Kabupaten Lamongan

No Kelas Jalan Rumaja Rumija Ruwasja

1 Jalan Bebas

Hambatan

30 30 15

2 Jalan Arteri Primer

a. Pusat Perbelanjaan 15 - 20 20 - 25 8 - 15

b. Perumahan 15 - 20 20 - 25 5 - 10

c. Perdagangan 15 - 20 20 - 25 0 - 10

d. Fasilitas Umum 15 - 20 20 - 25 5 - 10

3 Jalan Kolektor Primer


b. Perumahan 8 - 11 10 – 15 5 - 10

c. Perdagangan 8 - 11 10 - 15 0 - 10

d. Fasilitas Umum 8 - 11 10 - 15 5 - 10

4 Jalan Lokal Primer


b. Perumahan 8 - 10 10 - 12 4 - 7

c. Perdagangan 8 - 10 10 - 12 5 - 10

d. Fasilitas Umum 8 - 10 10 - 12 5 - 10


2. Terminal

Pada dasarnya terminal berfungsi sebagai tempat persinggahan kendaraan/angkutan

umum yang juga berfungsi mengatur pergerakan orang dan barang. Arahan pengembangan

terminal di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. membangun dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan;

b. peningkatan kelas terminal di Perkotaan Babat;

c. pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan Paciran;

d. pengadaan trayek baru yang menghubungkan Kabupaten Lamongan khususnya

Kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban;

e. rencana pengembangan terminal barang di Kecamatan Babat;

f. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan

g. rencana pengembangan dan peningkatan pelayan Terminal Ngimbang.


B. Kereta Api

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan perkerataapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana,

prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang

disusun dalam satu sistem. Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di

atas jalan rel. Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas yang

diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan. Sedangkan fasilitas penunjang kereta

api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat

memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api.

Sistem pergerakan transportasi kereta api di Kabupaten Lamongan digunakan untuk melayani

pergerakan yang menghubungkan antara Surabaya-Lamongan-Bojonegoro.

Dalam pasal 13 UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa untuk kelancaran

dan keselamatan pengoperasian kereta api, pemerintah menetapkan pengaturan mengenai

jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah

pengawasan jalan termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya. Hal ini berarti

badan penyelenggara dalam memanfaatkan jalur tersebut tidak boleh mengakibatkan

terganggunya penyelenggaraan angkutan kereta api. Agar masyarakat luas mengetahui batas

jalur kereta api, maka badan penyelenggara wajib menempatkan tanda atau patok batas-

batas jalur kereta api. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan

kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk

konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api

beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi. Adapun

untuk ketentuan-ketentuan tentang sepanjang jalan kereta api sebagai usaha perlindungan

terhadap jaringan jalan tersebut dimana lahan yang termasuk jalan kereta api menurut UU RI

No. 13 Tahun 1993 tentang Perkeretaapian adalah :

1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api

Ruang manfaat jalan memanfaatkan jalan rel kereta api yang panjangnya dari sumbu rel

kereta api, digunakan untuk melindungi jalan atau lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI)

dari gangguan berupa pembongkaran atau gangguan langsung terhadap badan rel kereta

api, seperti melindungi dari bahaya banjir. Lahan selebar ini merupakan ruang bebas dari

bangunan dan merupakan ruang bebas pandang kereta api, untuk mengakomodasikan

badan kereta api dan perlengkapan lalu lintas kereta api. Ruang ini hanya diisi

perlengkapan kegiatan lalu-lintas kereta api yaitu kabel-kabel sinyal, telegram dan

telepon. Perlengkapan ini sangat penting bagi kelancaran terselenggaranya perlengkapan

tersebut terganggu, maka akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

2. Ruang Milik Jalan (Rumija) Kereta Api

Ruang milik jalan kereta api sepanjang 11 meter dari poros rel kereta api, termasuk dalam

daerah bebas pandang. Kecelakaan kereta api bisa disebabkan kesulitan masinis untuk

mendukung kegiatan manusia, kapan akan lewat dan sebagainya. Lahan damija ini

digunakan untuk memperlancar perjalanan kereta api dari gangguan seperti longsor,

kendaraan lain yang melintas dan gangguan lainnya.

3. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api

Ruang pengawasan jalan rel kereta api panjangnya 23 meter dari poros rel kereta api.

Sekitar lahan ini bisa dibangun tetapi masih dalam pengawasan jawatan kereta api,

disamping itu dalam jangka panjang sebagai lahan cadangan untuk keperluan dan

kemanfaatan kelancaran kereta api.

Untuk perlindungan kawasan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya :

1. Penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel.

2. Pengadaan taman, jalan yang menguhubungkan antar kelurahan/desa, serta

penataan/perbaikan lahan sempadan.

a. Pendukung sistem transportasi berupa alat-alat dan perlengkapan untuk kelancaran

transportasi misalnya perlindungan badan rel, kabel sinyal, telegrap, kabel telepon dan

kabel listrik yang membutuhkan lahan 6 meter dari poros rel.

b. Jalan yang berfungsi menghubungkan antar wilayah kecamatan yang terdiri atas

pembatas/utama, drainase, sistem penerangan jalan dan badan jalan yang

membutuhkan lahan seluas 10 meter yaitu :

• Tiga meter untuk taman/ pembatas antara pendukung perlengkapan transportasi

kereta api, drainase dan kebutuhan sistem penerangan jalan;

• 5 meter untuk badan jalan;

• 2 meter untuk sistem penerangan jalan dan drainase; serta

• Taman kota yang didalamnya berisi tempat bermain dan taman yang membutuhkan

lahan 7 meter, sehingga total lahan 23 meter.

Konservasi sempadan rel kereta api pada dearah permukiman adalah 11,5 meter pada kiri dan

kanan sepanjang rel kereta. Untuk konservasi sempadan rel kereta api di wilayah Kabupaten

Lamongan sebaiknya diarahkan dapat memenuhi standart kelayakan konservasi. Selain itu


juga dilakukan konservasi pada rel kereta yang telah mati yang ditujukan pada ruas-ruas

potensial.

Untuk sempadan kereta api dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau yaitu antara

sempadan garis tepi rel kereta api hingga batas pinggir kereta api. Dengan dimanfaatkan

sebagai ruang terbuka hijau, maka manfaat yang diperoleh sangat banyak, yaitu :

1. Sebagai alat peredam suara yang ditimbulkan oleh mesin kereta api;

2. Untuk mengurangi polusi, akibat polusi asap kereta api maupun kendaraan lain; dan

3. Untuk membatasi agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan baik

kegiatan berdagang maupun mendirikan bangunan lainnya.

Gambar 4.4. Sempadan Jaringan Kereta Api

11,5 meter

23.00 meter

11,5 meter

JALAN KERETA API

I II II I

Keterangan :

I : Kawasan Yang diperkenankan untuk pengembang bangunan

II : Kawasan sempadan jalan kereta api yang tidak diperkenankan adanya aktivitas

Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian meliputi :

1. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian, yaitu Jalur Surabaya – Gresik - Lamongan –

Bojonegoro;

2. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian komuter yaitu jalur Surabaya – Lamongan –

Babat;

3. Rencana pengembangan jalur ganda yaitu jalur Surabaya – Lamongan – Batat – Bojonegoro;

4. Rencana pengembangan stasiun kereta api yaitu stasiun kereta api yang melintasi

Kabupaten Lamongan;

5. Rencana pengembangan terminal barang, yaitu terminal barang di Babat.

6. Rencana Konservasi dan revitalisasi jalur perkeretaapian mati, yaitu :

a. jalur Babat – Jombang; dan

b. Jalur Babat - Tuban.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 4.5 Peta Rencana Pengembangan Jalur

Angkutan Massal.

C. Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rencana pengembagan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi :

1. Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan

pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan khusus;

2. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Brondong di Kecamatan

Brondong;

3. Rencana pengembangan Lamongan Shorebase (LS) di Paciran;

4. Angkutan penyeberangan diarahkan untuk lintas penyeberangan jaringan Indonesia bagian

timur.


Tabel 4.3.

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan di Kabupaten Lamongan

No wilayah

pengembangan (WP)

Kecamatan Pendukung wilayah

pengembangan (WP)

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &

Wisata Industri dan Potensi Lain

1 WP Lamongan

Pusat pelayanan di (Perkotaan Lamongan)

Perdagangan Skala Regional, Meliputi Pasar Regional, Pasar Induk dan umum, Mall/Departmen Strore, Pusat Perbelanjaan, Ruko.

Jasa Skala Kabupaten, antara lain Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money Changer.

B SMU B Sekolah Kejuruan Akademi B Pendidikan Tinggi.

Pusat Kesehatan Skala Kabupaten, : RSU kelas B, dgn kemampuan perawatan khusus/ spesialis.

Pusat Peribadatan, meliputi Masjid, Gereja.

Pusat Perkantoran, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.

Pusat Olahraga berupa Stadion, Taman Kota, GOR, dll skala kabupaten

Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Peternakan dan industri

Deket Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).

B Tempat Belajar Tingkat Desa- Perkotaan B SMU, SMK

Puskesmas Rawat Inap

Peribadatan, seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren.

Perkantoran Skala Kecamatan.

Lapangan Olahraga skala Nasional.

Glagah Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen), Uji Kendaraan Bermotor.

SMU, SMK


Peribadatan, seperti Masjid, Musholla.

Perkantoran Skala Kecamatan

Lapangan Olahraga skala Kecamatan

Tikung Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).

SMU, SMK


Peribadatan, meliputi masjid.


Lapangan Olahraga skala Naional

Industri pengolahan hasil peternakan, pengelolaan limbah peternakan, Industri Pertambangan.

Sarirejo Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.


SMU, SMK


Peribadatan, seperti Masjid, Musholla.


Lapangan Olahraga skala Kecamatan

Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, pengolahan limbah peternakan .

Karangbinangun Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.


SMU, SMK


Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid, Musholla.


Lapangan Olahraga skala kecamatan


No wilayah

pengembangan (WP)


pengembangan (WP)




Kembangbahu Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen), Balai latihan kerja.

SMU, SMK


Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid, Musholla.


Lapangan Olahraga skala kecamatan

pertanian tanaman pangan, Industri Tempe, Krupuk, Kerajinan rakyat), Perkebunan Rakyat, Peternakan ayam potong, sapi dan kambing.

.

2 WP Paciran-Brondong

Brondong

Perdagangan Skala Kabupaten, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus hasil perikanan tangkap, Tepmat Pelelangan Ikan, Pusat Perbelanjaan, Ruko.

Perbankan, penginapan (Losmen, hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.

SMU, SMK, Diploma Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit.

peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid.

Perkantoran pemerintah skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)

Fasilitas olahraga Skala Kecamatan, TPI Brondong, Upacara Petik Laut dan Monumen van Der Wijck

B Perikanan Tangkap Lamongan ;

B Indusri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

B Sistem kelautan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Paciran

B Perdagangan Skala Kebupaten, meliputi Pertokoan, Pasar, Ruko;

Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).

SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap

Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.


Fasilitas olahraga Skala Kecamatan , Wisata Maharani Zoo dan Goa, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Makam Sendang Duwur, Makam Sunan Drajad, Sumber Mata Air Panas Tepanas, TPI Kranji, Lamongan Integtaed Shorebase (LIS)

B Indusri/Pemasaran Hasil Perikanan (Industri Hasil Perikanan), Pusat Pemasaran Perikanan

B Industri Besar Dan Strategis Nasional (Kawasan Industri);

B Industri besar kawasan perkotaan.

B Industri Perikanan (Industri Pengolah Ikan, Pasar Ikan).

B Pusat pariwisata Lamongan bagian Utara;

Solokuro Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa, ekonomi skala kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).

SMU, SMK Puskesmas rawat inap

Peribadatan skala kecamatan/lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.

Perkantoran skala kecamatan

Fasilitas olahraga Skala Kecamatan

Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian

Laren Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa, ekonomi skala kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).


Peribadatan skala kecamatan/lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.

Perkantoran skala kecamatan


Pertanian tanaman pangan (padi, jagung), holtikultura (pisang), peternakan (sapi, kambing, unggas).


No wilayah

pengembangan (WP)


pengembangan (WP)




3 WP Babat

Babat

Pusat Perdagangan Skala Kabupaten, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus, Pusat Perbelanjaan, Ruko.

Jasa, meliputi Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money Changer.

Akademi (Sekolah Kejuruan) dan Pendidikan Tinggi.

Kesehatan Skala Kabupaten, meliputi Rumah Sakit Umum kelas B, Rumah Sakit Swasta dengan Kemampuan Perawatan Khusus.

Peribadatan Kabupaten, meliputi Masjid, Islamic Centre.

Perkantoran Kabupaten, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.

Lapangan Olahraga, Sumber Air Panas Puncakwangi, Babat Barrage.

Pertanian tanaman pangan.

Sekaran Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.



Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla.



Pertanian tanaman pangan, perikanan darat..

Maduran Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.





Obyek Wisata Makam Joko Tingkir

Pertanian tanaman pangan, perikanan darat..

Pucuk Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.



Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla,



B Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian

B Industri Pengolah Hasil Perkebunan Utama.

Kedungpring

Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan dan koperasi skala besar yang menyediakan bibit untuk pertanian dan perkebunan skala regional.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen) dan Balai Latihan Kerja.




Waduk prijaten, rest area dan sentra pembibitan dan penelitian tanaman hortikultura

Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian dan tanaman hortikultura (Industri Hasil Pertanian)

4 WP Sukodadi

Sukodadi

Perdagangan skala kecamatan, meliputi Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Perbankan, penginapan (Losmen, hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.

SMU, SMK, Diploma dan Pendidikan Tinggi.

Puskesmas Rawat Inap Rumah Sakit tipe C, RS Bersalin

Peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.

Perkantoran pemerintah skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)


.

Turi Pasar, toko, Pasar agro.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan


Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti


Fasilitas olahraga Skala Kecamatan dan Wisata Edukasi Religi (Desa Talun)

B Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian)


No wilayah

pengembangan (WP)


pengembangan (WP)




Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).

Masjid, Musholla, Gereja, Pure.

B Pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.

B Pusat Indusri/Pemasaran Hasil perikanan (industri pengolahan tepung yang bahan baku berasal dari ikan)

Karanggengeng Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Hotel, Losmen).


Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.



Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian).

Sugio Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.



Peribadatan Skala Kecamatan/Lokal, seperti masjid, musholla, gereja. Pure


Waduk Gondang Industri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri/hasil Pertanian)

Kalitengah Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.






5 WP Ngimbang

Ngimbang

Perdagangan skala regional, seperti Pasar lokas, pasar agro, Pertokoan, Ruko, dan lain-lain.

Penginapan (motel, hotel), jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.

SMU, SMK, Perguruan Tinggi

Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit C


Perkantoran Pemerintah dan swasta skala Kecamatan (kantor pos dan giro)

Hiburan, Sentra pembibitan tanaman hortikulturadan rekreasi skala Kabupaten seperti kawasan perkemahan, Makam Nyai Putri Andongsari dan Upacara Sanggring,

B Industri pengolahan hasil tanaman holtikultura

B Pengembangan pusat peternakan unggulan pada kawasan pusat produksi hasil ternak.

Bluluk

Perdagangan dan jasa skala regional, seperti Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan, dan lain-lain.

Perbankan, money changer, pegadaian, dan jasa umum lainnya.

SMU, SMK, Diploma Puskesmas Rawat Inap


Perkantoran Pemerintah dan swasta skala Kecamatan - lokal

Hiburan, kawasan outbond dan rekreasi skala lokal, Upacara Sedekah Bumi Kaulan Fasilitas olahraga Skala Kecamatan

B Industri pengolahan/pemasaran hasil pertanian dan industri Perkebunan (tembakau)

B Pengembangan pusat peternakan unggulan pada kawasan pusat produksi hasil ternak. B Pengembangan tanaman hortikultura

Sukorame Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan

Jasa - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian,


Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla,



B Indusri/ Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian


No wilayah

pengembangan (WP)


pengembangan (WP)




Penginapan (Motel, Losmen).

Gereja, Pure. B Industri pengolah hasil perkebunan utama.

B Sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Mantup Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan






Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian

Modo Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan

Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).


Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.



Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian

Sambeng Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.

Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).


Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.



B Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian

B Industri pengolah hasil perkebunan utama



4.5.1.2 Rencana Pengembangan Transportasi Laut

Kabupaten Lamongan hingga saat ini belum memiliki sarana transportasi laut. Arahan

pengembangan transportasi laut dikonsentrasikan pada kawasan Brondong-Paciran yaitu untuk

berbagai kegiatan tertentu yaitu :

1. Pengembangan pelabuhan laut skala regional maupun nasional di Pantai Desa Tunggul

Kecamatan Paciran dan perkotaan yang besar, maka pada lokasi ini dapat dikembangkan

sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan, dan pelabuhan;

2. Pengembangan kawasan pelabuhan di Paciran;

3. Pengembangan pusat perikanan skala nasional di Pelabuhan Brondong; serta

4. Arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung tranportasi laut yang menghubungkan ke

berbagai pusat perikanan nusantara antara lain ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Pelabuhan

Batulicin, Bawean, Balikpapan, dan Makasar, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar

pulau dan negara.

Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi :

1. Rencana Pengembangan pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Brondong di Kecamatan

Brondong.

2. Rencana Pengembangan pelabuhan pengumpan

3. Rencana Pengembangan pelabuhan khusus

4. Rencana Pengembangan pelabuhan industry LS di Paciran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 4.6 Peta Rencana Pengembangan Transportasi

Laut.

4.5.1.3 Rencana Pengembangan Transportasi Udara

Berdasarkan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur tentang rencana pengembangan bandara dengan

memperhatikan tingkat frekuensi penerbangan yang sudah cukup tinggi dan juga kapasitas

terminal sudah menampakkan kepadatan (over load). Sehingga diperlukan alternatif lokasi

pengembangan bandar udara Jawa Timur yang diarahkan ke wilayah Lamongan dengan

mempertimbangkan kajian teknis yang telah dilakukan sebagai pengembangan bandar udara

Juanda.

4.5.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi meliputi energi listrik dan energi

lainnya. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kebutuhan energi

listrik maka perlu adanya pengusahaan pengembangan energi alternatif. Diharapkan jaringan

prasarana energi listrik akan mampu memenuhi kebutuhan akan energi listrik di wilayah

Kabupaten Lamongan. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan,

diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat

pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Pengembangan pelayanan

energi listrik yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan daya energi listrik untuk pelayanan pusat pertumbuhan dan daerah baru

pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik.

2. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum

terlayani.

Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan

diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan

memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

Dalam peningkatan pelayanan jaringan listrik perlu diperhatikan adanya ketentuan pembangunan

jaringan listrik, dimana dalam pengembangan jaringan listrik khususnya untuk pengembangan

jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter

pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Gambar 4.5. Sempadan SUTT 66 kV Tanah Datar


Gambar 4.6. Sempadan SUTT 150 kV Tanah Datar

Keterangan :

: ruang bebas (daerah terlarang) J1 : jarak bebas (terdekat) untuk lapangan terbuka daerah luar kota

J3 = J5 : jarak bebas (terdekat) terhadap pohon-pohon pada umumnya dan bagian

bangunan tahan api

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi :

1. Rencana Pengembangan pembangkit listrik, berupa pengembangan sistem interconected

Jawa – Bali;

2. Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi :

a. Bunder – Lamongan, dengan panjang kurang lebih 30 km;

b. Lamongan – Babat, dengan panjang kurang lebih 29 km;

c. Babat – Bojonegoro, dengan panjang kurang lebih 35 km; dan

d. Gresik – Sadang – Widang, dengan panjang kurang lebih 33 km

e. rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi di daerah.

3. Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dari Gardu Ngimbang menuju ke

Babat, yang melalui Kecamatan Ngimbang – Kecamatan Modo – Kecamatan Kedungpring –

Kecamatan Babat.

4. Rencana Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan

Babat – Pucuk – Sukodadi – Lamongan.

5. Rencana pengembangan gardu induk, meliputi:

a. pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV di Kecamatan Ngimbang; dan

b. pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV di Kecamatan Paciran.

Rencana pengembangan sumber daya energy alternatif, meliputi :

a. pengembangan energi surya di Kecamatan Ngimbang Desa Nogojatisari dan Desa

Kakatmenjangan Kecamatan Kedungpring;

b. pengembangan energi angin di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran;

c. pengembangan biofuel (nabati) Desa Sumurgayam, Kandangsemangkon, Sendangduwur,

Sendang Agung, Paciran di Kecamatan Paciran;

d. pengembangan energi biogas Desa Puter Kecamatan Tikung dan Kecamatan Ngimbang; dan

e. pengembangan energi biomassa.


4.5.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Penggunaan prasarana telekomunikasi oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi dan

informatika. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan

jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS

(Base Transceiver Station) sangat penting menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana

pendukung.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan

masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi pada tiap wilayah,

yaitu :

1. Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;

2. Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;

3. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah

pertumbuhan dengan ibukota kabupaten.

4. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa

operator telepon selulair dengan pengelolaan secara bersama pula.

Peluang pengembangan lahan potensial BTS di Provinsi Jawa Timur berada pada Kabupaten

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, dan Bangkalan. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Daerah Potensial Tower Telekomunikasi Bersama di Jatim

Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana adalah perangkat komunikasi dan pertukaran

informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di tanah publik

ataupun privat.

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi :

a. sistem kabel;

b. sistem seluler; dan

c. sistem satelit.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi, terus ditingkatkan perkembangannya hingga

mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi mendorong

kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, berupa tower BTS (Base Transceiver Station)

secara bersama-sama.

Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam

pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi.

Arahan pengelolaan berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku. Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon untuk rumah

tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, sedangkan arahan pengembangan prasarana

informatika yaitu upaya tersedianya jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi

internet dalam bentuk warung internet (warnet), serta peningkatan sistem informasi

pengembangan daerah di Kabupaten Lamongan.

Daerah potensial diadakan tower bersama di


Peta 4.9 Rencana Pemanfaatan Tower Bersama

4.7

Nomor Peta :

4.7

IV - 33

RRRRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

4.5.4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Rencana pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan,

kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian sistem prasarana sumber daya air meliputi

jaringan sumberdaya air lintas propinsi, wilayah sungai kabupaten, jaringan irigasi, jaringan air

baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian banjir.

Sistem jaringan prasarana sumber daya air , meliputi :

a. jaringan sumberdaya air lintas propinsi;

b. wilayah sungai lintas kabupaten;

c. wilayah sungai kabupaten;

d. jaringan irigasi;

e. jaringan air baku untuk air bersih;

f. sistem pengendalian banjir.

A. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Propinsi

Rencana jaringan sumber daya air lintas propinsi, yaitu Sungai Bengawan Solo (Wilayah

Kabupaten Lamongan sepanjang 68 Km) dan Flood Way (sepanjang 13 Km) yang juga termasuk

dalam wilayah sungai strategis nasional.

B. Wilayah Sungai Lintas Daerah

Wilayah sungai yang melewati batas kabupaten, meliputi:

1. Kali Lamong (Kab. Lamongan-Kab.Gresik);

2. Kali Corong (Kab. Lamongan-Kab.Gresik);

3. Kali Wangen (Kab. Lamongan-Kab.Gresik);

4. Kali Serning (Kab. Lamongan-Kab.Bojonegoro);

5. Kali Semarmendem (Kab. Lamongan-Kab.Bojonegoro);

6. Kali Lohgung (Kab. Lamongan-Kab.Tuban);

C. Wilayah Sungai Daerah

Pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten, meliputi :

1. Kali Blawi sepanjang 19 Km;

2. Kali Singosari Sepanjang 11 Km;

3. Kali Malang sepanjang 10 Km;

4. Kali Dinoyo sepanjang 7 Km;

5. Kali Pengaron sepanjang 20 Km;

6. Kali Dapur sepanjang 12,5 Km;

7. Kali Mengkuli sepanjang 33 Km;

8. Kali Plalangan sepanjang 16,5 Km;

9. Kali Gondang sepanjang 29 Km;

10. Kali Kruwul I sepanjang 7 Km;

11. Kali Kruwul II sepanjang 7 Km;

12. Kali Magok sepanjang 8 Km;

13. Kali Patih sepanjang 33 Km;

14. Kali Bulu sepanjang 12 Km;

15. Kali Konan sepanjang 7 Km;

16. Kali Keyongan sepanjang 13 Km;

17. Kali Gembong sepanjang 7 Km;

18. Kali Plesan sepanjang 5 Km;

19. Kali Prijetan sepanjang 25 Km;

20. Kali Jabung sepanjang 10 Km;

21. Kali Ombo sepanjang 12 Km;

22. Kali Sabrangan sepanjang 5 Km;

23. Kali Kenong sepanjang 6 Km;

24. Kali Dadapan sepanjang 9 Km;

25. Kali Asinan sepanjang 5 Km;

26. Kali Gayaran sepanjang 4 Km;

27. Kali Bodo Urung sepanjang 5 Km;

28. Kali Suwuk sepanjang 5,5 Km;

29. Kali Sidowayah sepanjang 14 Km;

30. Kali Gendong sepanjang 5 Km;

31. Kali Putatsapi sepanjang 6 Km;

32. Kali Bujel sepanjang 8 Km;

33. Kali Kramat sepanjang 5 Km;

34. Kali Simbangan sepanjang 15 Km.

D. Sistem Jaringan Irigasi

Pemenuhan kebutuhan akan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah

yang belum terjangkau, dengan peningkatan saluran irigasi dari sistem setengah teknis dan

sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis dengan pemanfaatan Sungai Bengawan Solo, Kali

Lamong, rawa-rawa dan waduk-waduk.

IV - 34


Berdasarkan potensi pengairan yang dimiliki Kabupaten Lamongan yang meliputi Sungai Bengawan

Solo, Kali Lamong, rawa dan waduk/embung, maka diperlukan pengelolaan untuk dapat

memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi. Agar kebutuhan tersebut dapat merata dan dinikmati

oleh seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, wilayah Kabupaten Lamongan dibagi ke dalam 3 sub

sistem pengelolaan sumberdaya air yaitu sebagai berikut :

1. Sub sistem I, meliputi Wilayah Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Brondong,

Paciran, Solokuro, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Turi, Deket dan Glagah.

Pada sub sistem ini pengelolaan pengairan dilakukan dengan cara mengoptimalkan rawa

Jabung , Rawa Semando, Rawa Manyar, Rawa Sekaran, Rawa Bulu, Rawa Cungkup, Rawa

Kwanon untuk Kebutuhan Air di Lamongan Bagian Utara, melalui :

- Normalisasi Sungai Bengawan Solo.

- Babat Barrage (Bengawan Solo) di-connecting-kan dengan intake rawa jabung dan ke

intake Jero melalui rawa Semando dengan ditunjang optimalisasi New Sembayat

Barrage.

- Persediaan air di rawa jabung mencapai 31 juta m3 (Long Storage).

2. Sub Sistem II, meliputi Wilayah Bagian Tengah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari

Kedungpring, Sugio, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Sarirejo, Tikung, Turi dan

Kembangbahu. Pada sub sistem ini pemenuhan kebutuhan pengairan dilakukan dengan

cara men-supply air dari Waduk Gondang dan waduk Prijetan serta mengoptimalkan

.waduk Dermo, waduk Sumengko, waduk Takeran, waduk Canggah, waduk Delikguno,

waduk Tuwiri, waduk Dukuh, waduk Caling, waduk Pading, waduk sentir dan waduk Kalen.

3. Sub Sistem III, meliputi wilayah selatan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Kecamatan

Mantup, Sambeng, Bluluk, Modo, Ngimbang dan Sukorame. Wilayah yang termasuk dalam

sub sistem ini dapat memanfaatkan Kali Lamong, waduk Bowo dan embung untuk

memenuhi kebutuhan air.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumberdaya air,

pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai

dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan

jaringan irigasi adalah saluran , bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu

kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan

pembuangan air irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan

jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu didasarkan pada strata luasannya,

sebagai berikut:

� Daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 Ha (DI Kecil) dan berada dalam satu

Kabupaten/Kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota;

� Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 s/d 3.000 Ha (DI Sedang), atau daerah irigasi kecil

bersifat lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah

propinsi;

� Daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 Ha (DI Besar), atau DI Sedang yang bersifat

lintas propinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung

jawab pemerintah.

Daerah irigasi yang menjadi penanganan pusat seluas 23.331 Ha yang terdiri dari DI Bengawan

Jero, DI Waduk Prijetan dan DI Waduk Gondang.

Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Propinsi dengan luas total + 12.001 Ha, terbagi menjadi

dua yaitu : 1) DI dalam wilayah kabupaten seluas + 8.063 Ha terdiri dari DI Waduk Rande, DI PA

Kaligerman, DI PA Butungan, DI Rawa Cungkup, DI Rawa Semando dan DI Rawa Sekaran; 2) DI

Lintas Kabupaten seluas +3.938 Ha terdiri dari DI Kali Corong, DI Rawa Jabung dan DI Waduk

Sumengko.

Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas + 10.640 Ha, terdiri dari 30 DI (DI

Bengawan Solo, DI PA Karanggeneng, DI Rawa Bogo, DI Rawa Bulu, DI Rawa Geger, DI Rawa

Kwanon, DI Rawa Manyar, DI Rawa Sibanget, DI Rawa Sogo, DI Sluis keyongan, DI Waduk Bowo, DI

Waduk Caling, DI Waduk Dermo, DI Waduk Dukuh, DI Waduk Jajong, DI Waduk Kuripan, DI Waduk

Lego, DI Waduk Makamsantri, DI Waduk Maduran, DI Waduk Pading,DI Waduk Palangan, DI Waduk

Paprit, DI Waduk Sepanji, DI Waduk Sumurgung, DI Waduk Takeran, DI Waduk Canggah, DI Waduk

Delikguno, DI Waduk Kedungdowo, DI Waduk Lembeyan dan DI Waduk Tuwiri.

E. Pengendalian Banjir

Keberadaan Sungai Bengawan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Lamongan sepanjang + 68

Km selain memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam hal

penyediaan air baku, juga secara rutin mendatangkan bencana banjir yang menimbulkan kerugian

cukup besar. Terkait dengan kejadian banjir tersebut diperlukan tindakan dan langkah-langkah

strategis dalam rangka penanggulangan, diantaranya melalui :

a. Normalisasi Sungai Bengawan Solo;

b. Melakukan penataan sistem jaringan drainase di wilayah Bengawan Jero, mengingat

Bengawan Jero (meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Turi, Kalitengah,

IV - 35


Karangbinangun, Glagah dan Kecamatan deket) yang semula merupakan kawasan bonorowo

tempat menampung air telah berubah fungsi menjadi petak-petak lahan terbangun;

c. Normalisasi kali wangen dan Tebalon melalui kali Manyar (wilayah Kabupaten Gresik) hingga

bermuara di laut;

d. Rehabilitasi dan/atau normalisasi kali corong melalui sinergitas dengan wilayah kabupaten

Gresik;

e. Rehabilitasi dan/atau normalisasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan

pengairannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengendalian banjir di Kabupaten Lamongan dapat dilihat

pada Peta 4.8 Peta Rencana Sistem Prasarana Pengairan.

IV - 36


IV - 37


4.5.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya meliputi persampahan dan sanitasi lingkungan.

Rencana ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya pada kawasan

permukiman.

4.5.5.1 Rencana Persampahan

Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan persampahan di

Kabupaten Lamongan dibedakan berdasarkan perwilayahan. Secara umum penanganan sampah

dilakukan dengan sistem :

1. Pembuangan Terbuka (Open Dumping)

Cara ini merupakan cara yang paling sederhana yaitu dengan membuang begitu saja sampah

yang telah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan.

2. Penimbunan Saniter (Sanitary Landfill)

Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak

yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah

dengan ketebalan 3,5 - 5 meter dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 - 30 cm.

3. Pembakaran (Incineration)

Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi

volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran.

4. Pembuatan Kompos (Composting)

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat

dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

5. Pemanfaatan Ulang (Recycling)

Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan

kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

A. Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan

Untuk penanganan masalah persampahan perkotaan di Kabupaten Lamongan diperlukan

sebuah wadah penampungan sampah yang dihasilkan masyarakat perkotaan. Arahan

penanganan persampahan di wilayah perkotaan Kabupaten Lamongan diperlukan sebuah TPA

skala regional untuk menampung dan mengelola sampah yang ada. TPA Regional ini

direncanakan di Kecamatan Tikung.

Dalam pembangunan TPA regional di Wilayah Kabupaten Lamongan, maka kriteria yang harus

dipenuhi antara lain :

1. Kondisi geologi

a. Tidak berlokasi di zona holocene fault; serta

b. Tidak boleh di zona bahaya geologi.

2. Kondisi hidrogeologi

a. Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 m;

b. Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar 10- 6cm/det;

c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran;

serta

d. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus

diadakan masukkan teknologi.

3. Kemiringan zona harus kurang dari 20 %.

4. Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3000 meter untuk penerbangan turbo

jet dan harus lebih besar dari 1500 meter untuk jenis lain.

5. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25

tahun.

B. Pengelolaan Sampah di Kawasan Perdesaan

Sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara menimbun

dan membakar, mengingat kawasan perdesaan kecenderungannya masih tersedia cukup luas

lahan pekarangan. Pada sisi lain di kawasan perdesaan kecenderungannya didukung dengan

lahan budidaya pertanian yang cukup luas, maka keberadaan sampah tersebut dapat diolah

menjadi kompos (pupuk organik) yaitu dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat

diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan sampah yang tidak dapat diuraikan

bakteri (proses dibakar).

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan, meliputi :

a. rencana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Tikung;

b. pengembangan TPA terpadu yang dikelola bersama untuk kepentingan di wilayah kabupaten

dengan system sanitary landfiil;

c. rencana pengembangan tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 di Kecamatan

Paciran dan Ngimbang; dan

d. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce, recycle) di TPA Tikung dan

lingkungan permukiman.

IV - 38


Untuk lebih jelasnya mengenai rencana sistem prasarana lingkungan - persampahan di Kabupaten

Lamongan dapat dilihat pada Peta 4.9 Peta Rencana Sistem Prasarana Lingkungan -

Persampahan di Kabupaten Lamongan.

4.5.5.2 Rencana Sistem Sanitasi

Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, maka diperlukan adanya sistem

pengelolaan limbah khusus yang dihasilkan oleh setiap KK. Dalam penanganan limbah khusus

rumah tangga diperlukan pengembangan fasilitas sanitasi.

Rencana pengembangan prasarana sanitasi, meliputi:

a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing rumah di wilayah perkotaan;

b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat

berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

c. mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan

sistem pengolahan limbah rumah tangga komunal sesuai denan kondisi daerah;

d. meningkatkan pelayanan umum sanitasi.

4.5.5.3 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana sistem pengelolaan limbah, meliputi:

a. Penyiapan lahan untuk tempat penampungan limbah sehingga dapat dikelola sebagai

rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pengelolaan

dan penimbunan hasil limbah.

b. pembangunan IPAL bersama dalam suatu kawasan perdesaan, dengan target pengurangan

sifat berbahaya dari limbah yang dihasilkan per produksi; dan

c. pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan bakar beracun (B3) dan non B3 di Kecamatan

Paciran dan Ngimbang yang memenuhi syarat dari segi ekonomi.

4.5.5.4 Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Sistem jaringan air bersih meliputi :

a. pembangunan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, daerah

resapan air dan/atau daerah tangkapan air; dan

b. peningkatan sistem pelayanan dan pengelolaan air bersih hingga ke wilayah perkotaan dan

perdesaan

4.5.5.5 Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Rencana jalur evakuasi bencana alam, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang diarahkan menuju Kecamatan Laren dan

Kecamatan Solokuro;

b. jalur evakuasi bencana untuk menanggulangi bahaya banjir diarahkan melalui jalan

kabupaten, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.

IV - 39


Nomor Peta :

4.9

rencana struktur ruang -...

Documents