daftar isi - bppkad.rembangkab.go.id · kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 4)...

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. ii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………………….. 1

B. Landasan Hukum …………………………………………………. 2

C. Maksud dan Tujuan ……………………………………………… 4

D. Sistematika Penulisan……………………………………………. 5

BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

1. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi …………………………… 6

2. Sumber Daya ………………………………………………………. 7

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Yg Terkait dengan

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ……………………………….. 11

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang ……….… 11

3. Program dan Kegiatan ………………………………………… 12

4. Matrik Rencana Kerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2017

……………………………………………………………….……………17

BABA IV. PENUTUP ……………………………………………………………. 30

2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017

telah selesai disusun.

Penyusunan Renja SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kabupaten Rembang merupakan implementasi dari Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan terakhir Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tata cara

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang diharapkan dapat digunakan :

1. Acuan Kerja Pelaksana Kegitan bagi Aparatur dalam melaksanakan

tugas agar lebih terarah, realistis dan terpadu

2. Acuan bagi semua Stakeholder yang berkepentingan terhadap

pengembangan bidang pendapatan , pengeloaan keuangan dan aset

daerah.

3. Acuan dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring, berbagai program

pengembangan dibidang pendapatan , pengeloaan keuangan dan aset

daerah.

Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan bertanggung jawab

pada kemajuan dibidang pengembangan dibidang pendapatan , pengeloaan keuangan

dan aset daerah dapat mendukung pelaksanaan renja SKPD ini secara konsisten sesuai

dengan peran dan misi masing masing.

Semoga Renja SKPD yang telah disusun ini bermanfaat bagi pihak yang

berkepentingan.

Rembang, Juni 2017 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

MUSTA'IN, SH, MM. Pembina Utama Muda

NIP.19661204 199303 1 004

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG .

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja SKPD, Pemerintah

telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam hal ini Kabupaten Rembang

memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun RPJMD tahun 2016-2021.

RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai acuan bagi

seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu 2016 – 2021.

Untuk mengarah terwujudnya upaya pencapaian visi dan misi perlu

adanya penyusunan Rencana Kerja( Renja ) yang merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan

untuk periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Penyusunan dan perumusan Rencana Kerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana kerja

(Renja ) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

definitive. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara

simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, evaluasi

pelaksanaan Renja pada tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra di lingkungan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

SKPD Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Visi, misi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana

tertuang dalam RPJMD.

2. Kewenangan organisasi sebagaimana tercantum dalam Perda

Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Tugas Pokok dan fungsi organisasi di bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

4. Kondisi internal organisasi yang meliputi Sumber Daya Manusia

(SDM), perlengkapan, anggaran, serta metode kerja.

5. Kondisi eksternal organisasi yang meliputi kebijakan bidang pajak

daerah / retribusi daerah, perekonomian dan hubungan kerja antar

SKPD.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

SKPD maupun selaku SKPKD mempunyai kewajiban memberikan kontribusi

terhadap tercapainya visi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2

tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah

Daerah menjadi Undang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

5

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Perangkat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka

Panjang Menengah Nasional Tahun 2009-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

6

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang

tahun 2005 – 2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 12 Tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Rembang No. 1

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang No. 12

tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

25. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

2. Menyediakan satu tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang

TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2015, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam

suatu dokumen perencanaan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2010

sampai dengan tahun 2015.

7

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dari penyusunan Rencana Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang TA. 2017

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan

Urusan Pemerintah Daerah Bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta

selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sumber Daya yang mencakup Kondisi Lingkungan Internal

dan Kondisi Lingkungan Eksternal.

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dalam bab ini, diuraikan tentang tujuan dan sasaran serta

uraian garis besar mengenai program dan kegiatan dalam Rencana

Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENUTUP

8

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

1. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 12

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah mempunyai tugas pokok ” Melaksanakan Urusan

Pemerintah Daerah Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta selaku

Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran

perbendaharaan, aset dan akuntansi.

4. Penyelenggaraan kesekretariatan atau dinas.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

6. Pelaskanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

c. Susunan Organsasi

Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, 4

orang Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi

serta UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan struktur organisasi terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat terdiri :

9

1. Sub Bagian Umum / Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Pendapatan terdiri :

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah

2. Seksi Dana Perimbangan

3. Seksi Pendapatan lain - lain

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri :

1. Seksi Anggaran

2. Seksi Verifikasi

3. Seksi Perbendaharaan

e. Bidang Aset

1. Seksi Penggandaan dan Distribusi

2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset

3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset

f. Bidang Akuntansi

1. Seksi Penerimaan

2. Seksi Belanja

3. Seksi Pelaporan

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. SUMBER DAYA A. Kondisi Lingkungan Internal

Beberapa faktor internal yang merupakan sumber daya organisasi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

ada saat ini adalah sebagai berikut :

1) Kepegawaian

Jumlah pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah 116

orang yang terdiri dari PNS 111 orang, tenaga kontrak 5 orang.

Dari jumlah itu dapat dirinci pegawai laki – laki sebanyak 77

orang dan 39 orang adalah pegawai wanita.

orang. Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa dari sisi

jumlah maupun jenjang pendidikan. Pegawai Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa diartikan masih

diperlukan jenjang pendidikan yang memadai guna

meningkatkan SDM yang mumpuni.

10

2) Keuangan

Anggaran keuangan merupakan penunjang utama dalam

penyelenggaraan kegiatan organisasi. Secara umum dukungan

anggaran untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah selama ini sudah mencukupi.

3) Sarana Kerja / Bahan Kerja

Dalam melaksanakan kegiatan didukung dengan ketersediaan

bahan yang cukup meliputi peraturan perundang – undangan

yang berlaku sebagai dasar hukum, kebijakan maupun peralatan

kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Metode kerja

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan seluruhnya didasarkan

pada metode baku sebagai pedoman kerja. Metoda kerja yang

diharapkan meliputi prosedur pembakuan tetap atau standart

pelayanan minimum serta pola koordinasi intern dan antar

lembaga. Sudah berjalan dengan baik koordinasi antar dinas/

SKPD dalam Pembuatan SIMDA Gaji,SIMDA Keuangan dan

SIMDA Barang.

5) Perlengkapan

Perlengkapan atau sarana dan prasarana kerja sebagai

pendukung terlaksananya kegiatan pada Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari

prasarana gedung, alat angkutan, mebelair, perlengkapan

lainnya serta alat komunikasi semuanya tersedia dengan cukup

dan dapat berfungsi untuk kelancaran operasional organisasi /

lembaga.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Profesionalisme pegawai belum memadai.

Penempatan pegawai belum sesuai dengan keahlian.

Kedisplinan pegawai cukup.

Pengembangan karier yang tidak jelas.

Tingkat kejenuhan pegawai dalam bekerja tinggi.

Belum adanya penghargaan bagi pegawai yang

berprestasi.

11

Pemahaman tugas pokok personalia belum mantap.

b. Metode Kerja

Belum adanya networking data pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset.

Belum adanya standart ukuran kinerja

c. Perlengkapan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal

Tranformasi ilmu dan teknologi moderen belum

memadai

Pemahaman perawatan perlengkapan belum optimal.

d. Kebijakan Pemerintah

Perlakuan terhadap wajib pajak yang patuh belum

jelas.

Sanksi terhadap para penunggak pajak / retribusi

belum efektif.

B. Kondisi Lingkungan Eksternal.

Kondisi lingkungan eksternal Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai pengaruh yang

cukup besar dalam pencapaian visi dan misi dinas.

Kondisi eksternal dinas apabila dikelola dengan baik akan

dapat menjadi peluang, sebaliknya bila tidak dikelola dengan baik

akan dapat menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi

organisasi. Kondisi lingkungan eksternal tersebut mencakup

kebijakan pemerintah, peraturan perundang – undangan, kondisi

sosial ekonomi masyarakat yang berupa PDRB, income perkapita,

sinkronisasi, sinergi dan koordinasi yang mantab antar dinas serta

potensi unggulan.

1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah baik pemerintah Pusat, Propinsi maupun

Kabupaten dalam bentuk produk hukum dibidang pajak, retribusi,

pengelolaan keuangan dan aset sudah cukup memadai.

2) Koordinasi Antar Dinas, Lembaga Badan Hukum.

Kondisi dalam berkoordinasi antar dinas, lembaga keuangan dan

lembaga badan hukum lainnya sudah dapat berjalan dengan

baik namun masih perlu untuk ditingkatkan.

12

3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Kondisi wajib pajak dan wajib retribusi di Kabupaten Rembang

dapat dipresentasikan melalui kemampuan ekonomi wajib pajak /

wajib retribusi yang cukup baik namun kesadaran untuk

memenuhi kewajiban masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari

adanya tunggakan pajak / retribusi yang masih cukup banyak.

4) Kondisi Aset.

Aset – aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

sangat banyak maka perlu adanya peningkatan management

Aset Daerah.

Selanjutnya dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya

organisasi serta peluang kondisi eksternal yang ada maka kinerja yang

telah dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah saat ini adalah :

a. Regulasi

Produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan pungutan pajak /

retribusi, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dibuat

baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat

Keputusan Bupati.

b. Pelayan Publik

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah :

Penetapan SKPD / SKRD

Perijinan reklame

Kemudahan prosedur mengikuti lelang

Pelayanan pembayaran tunggakan pajak/retribusi

Pelayanan pembayaran pajak/retribusi

c. Advokasi / Asistensi

Peran Advokasi dan asistensi yang telah dilakukan oleh Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap SKPD

dalam rangka tertib administrasi dan monitoring peningkatan

kemampuan keuangan daerah.

13

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Yg Terkait dgn. Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD

Penyusunan Renstra dan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rembang mengacu pada Rencana Strategis dan

Rencana Kerja tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja periode Tahun Anggaran 2017

pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang telah ditetapkan 11 (sebelas) tujuan yang akan dicapai, antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan;

2. Terwujudnya administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang baik;

3. Terlaksananya Kelancaran Kinerja Pegawai;

4. Terwujudnya rancangan kebijakan pengelolaan barang daerah;

5. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah;

6. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah;

7. Terlaksananya Pengamanan Barang Barang Daerah;

8. Terwujudnya etos kerja pegawai dalam melaksanakan tugas;

9. Terwujudnya intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah;

10. Terwujudnya koordinasi penyelesaian piutang pajak/retribusi;

11. Penyelenggaraan inventarisasi, Pendataan dan sensus Barang Daerah.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan diatas telah ditetapkan pula 12

Sasaran yang ingin di capai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagai mata rantai yang tidak terpisahkan antara sasaran

pertama, kedua dan seterusnya.

Sasaran yang ditetapkan tersebut meliputi tercapainya harapan-harapan yaitu :

1. Meningkatnya fasilitas pengelolaan keuangan daerah

2. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan

3. Meningkatnya managemen, administrasi, pengadaan dan pemanfaatan

barang daerah;

14

4. Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

5. Meningkatnya Pengamanan Barang Daerah;

6. Meningkatnya Kelancaran Kinerja Pegawai;

7. Meningkatnya belanja pegawai;

8. Meningkatnya belanja administrasi perkantoran;

9. Meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi;

10. Meningkatnya intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah;

11. Meningkatnya rancangan kebijakan pengelolaan barang daerah;

12. Meningkatnya penyusunan kebijakan dan perda.

Sasaran diatas menunjukkan adanya korelasi yang saling terkait untuk

mendukung tujuan yang sudah ditetapkan.

3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan kebijakan

dinas, maka pogram dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

adalah sebagai berikut :

Kebijakan Operasioanal

Ada 15 kebijakan operasional yg. digariskan dalam pelaksanaan tugas

operasional yang meliputi :

1. Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana kantor

2. Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3. Meningkatnya intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

4. Meningkatnya koordinasi penyelesaian piutang pajak/retribusi

5. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan

6. Meningkatnya rancangan kebijakan pengelolaan barang daerah

7. Meningkatnya managemen, pengadaan dan pemanfaatan barang daerah

8. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah

9. Meningkatnya belanja pegawai

10. Meningkatnya belanja pemberian penghargaan, atas beban kerja dan

prestasi kerja

11. Meningkatnya belanja administrasi perkantoran

12. Meningkatnya belanja barang dan jasa perkantoran

15

13. Meningkatnya penyusunan kebijakan dan Perda yang terkait dengan

peningkatan pendapatan daerah

14. Meningkatnya fasilitas pengelolaan keuangan daerah

15. Meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi

Program

Sedangkan program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah meliputi program-program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

8. Program Pengembangan Rancangan Kebijaksanaan Pengelolaan Barang

Daerah

9. Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah

10. Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang

Daerah

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana.

Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam Tahun Anggaran 2017 meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

16

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

14. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

16. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

17. Pemeilharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

19. Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air

20. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

22. Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM

23. Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS

24. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur

25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

27. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

28. Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan

29. Penyusunan Buku Profil

30. Penyusunan Rencana Strategis, Renja

31. Penyusunan RKA/DPA /DPA Perubahan

32. Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda

33. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ pemda

34. Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

35. Fasilitasi Pemeriksaan LKPD

36. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Surat Keputusan

37. Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan

Bantuan Keuangan

38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

39. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

40. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

41. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

42. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

17

43. Sosialisasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

44. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD

45. Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan

46. Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi

47. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tugas Pembantuan /

Urusan Bersama (TP/UB)

48. Fasilitasi E- Audit dan SIKD

49. Fasilitasi Konversi Data Aset Akuntansi Aset Tetap

50. Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja

51. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

52. Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber2 Pendpt-an Daerah

53. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

54. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

55. Fasilitasi TAPD & Tim Verifikasi Anggaran

56. Pengelolaan Kas Daerah

57. Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran

58. Pengelolaan Keuangan SKPKD

59. Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah

60. Pengelolaan Gaji PNS

61. Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L

62. Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas

63. Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

64. Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah

65. Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD

66. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

67. Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

68. Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah

69. Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi

70. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

71. Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan Pemerintah

Daerah

72. Penyusunan Rencana Kebutuhan & Pemeliharaan barang Daerah

73. Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

74. Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Aset Daerah (Mebelair)

75. Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Aset Daerah (Komputer)

76. Pengamanan Barang Daerah (Persertifikatan Tanah)

18

77. Perubahan status hukum barang Daerah melalui mekanisme

Penghapusan dan penjualan

78. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

79. Pengelolaan Benda-benda Barang Berharga

80. Pengelolaan Arsip dan Aset Barang

81. Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barang daerah (

Aplikasi SIMBADA )

82. Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah

83. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Adapun kesemuanya telah tercakup dalam Rencana Kerja SKPD

Induk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2017 seperti dibawah ini :

19

Nama SKPD : BPPKAD KAB. REMBANG Kode SKPD : 12005 Tahun Anggaran : 2017

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Nilai

Program Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan N-1 N N+1

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.511.546.000 1.590.500.000 1.672.550.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KAB. REMBANG

Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik dan Lancar

100% Pengadaan Perangko, meterai

680 lembar

Kelancaran Proses Surat Menyurat

100% 4.500.000 4.500.000 4.950.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KAB. REMBANG


100% Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

12 bulan Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Rutin dengan Terbayarnya Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

100% 180.000.000 180.000.000 198.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

KAB. REMBANG


100% Pembayaran Honor Penatausahaan

12 bulan Terbayarnya Honor Penatausahaan

100% 354.000.000 419.000.000 460.900.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KAB. REMBANG


100% Pengadaan Alat Tulis Kantor

90 macam Meningkatnya kelancaran pekerjaan dan Kegiatan Perkantoran dengan tersedianya Alat Tulis Kantor

100% 75.000.000 65.000.000 71.500.000

20

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

KAB. REMBANG


100% Pengadaan Barang Cetakan (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan

4 Triwulan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 208.000.000 195.000.000 214.500.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KAB. REMBANG


100% Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Kantor

12 bulan Terpeliharanya Instalasi Listrik Kantor

100% 15.000.000 20.000.000 22.000.000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KAB. REMBANG


100% Pengadaan Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 keg. Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 107.000.000 28.000.000 30.800.000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KAB. REMBANG


100% Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih

12 bulan Terpeliharanya Kebersihan Kantor

100% 15.000.000 25.000.000 27.500.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

KAB. REMBANG


100% Berlangganan Surat Kabar/Majalah dan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 bulan Peningkatan Pengetahuan dan Kualitas SDM Pegawai

100% 9.000.000 9.000.000 9.900.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman


100% Pengadaan Makanan dan Minuman

12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan mammin Harian, Rapat , Tamu

100% 85.000.000 90.000.000 99.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


100% Perjalanan Dinas Keluar Daerah

12 bulan Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi keluar Daerah

100% 110.000.000 120.000.000 132.000.000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan


100% Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas

12 bulan Terbayarnya Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas

100% 169.046.000 240.000.000 187.000.000

21

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


100% Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi dalam Daerah

100% 15.000.000 20.000.000 22.000.000

14 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

KAB. REMBANG

Kepuasan Dalam memberikan pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Premi Asuransi KEbakaran dan Kecelakaan

12 Bulan jaminnya Keselamatan Aset Pemkab Rembang

75% 165.000.000 175.000.000 192.500.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.534.000.000 552.000.000 2.807.200.000

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga

KAB. REMBANG

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

7 keg Terpeliharanya kondisi perlengkapan dan Peralatan Kantor

100% 58.000.000 60.000.000 66.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


100% Pengadaan Bahan Bangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

4 lokasi Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor

100% 165.000.000 165.000.000 181.500.000

17 Pemeilharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional


100% Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas /Operasional

61 kendaraan

Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas

100% 168.000.000 175.000.000 192.500.000

18 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Komputer


100% Pemeliharaan Komputer PC, Notebook, Printer, Jaringan Komputer

12 bulan Terpeliharanya Kondisi Komputer PC, Notebook, Printer, Jaringan Komputer

100% 32.000.000 35.000.000 38.500.000

19 Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air

KAB. REMBANG


100% Pemeliharaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air

3 kegiatan Terpeliharanya I kondisi nstalasi Listrik telepon dan Air

100% 11.000.000 12.000.000 13.200.000

22

20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

KAB. REMBANG

Meingkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% Kendaraan Dinas Operasional bermotor roda 4 dan 2

20 unit Prosentase kendaraan dinas yang layak pakai dengan total kendaraan dinas yang ada

100% 1.000.000.000 0 2.200.000.000

21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

KAB. REMBANG

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% Pengecatan dan Perbaikan rumah dinas atau gedung kantor milik Pemkab. Rembang yang kosong

1 paket Terpeliharanya rumah dinas atau gedung kantor milik Pemkab. Rembang yang kosong

100% 100.000.000 105.000.000 115.500.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

333.000.000 380.000.000 418.000.000

22 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM

KAB. REMBANG

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS

6 Kegiatan

Meningkatnya kualitas PNS

100% 33.000.000 35.000.000 38.500.000

23 Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS

KAB. REMBANG

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Pendidikan Pelaihan dan Peningkatan Kapasitas ja PNS

100% Bertambahnya Pengetahuan dan Kemampuan PNS dalam rangka Penyelesaian tugas-tugas Kedinasan

100% 215.000.000 250.000.000 275.000.000

24 Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur

KAB. REMBANG

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% Tercapainya tingkat SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

100% MEningkatnya Kinerja SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

100% 85.000.000 95.000.000 104.500.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

202.700.000 214.500.000 235.950.000

23

25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

KAB. REMBANG

Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Buku Laporan Realissasi Semester II TA. 2016 dan Semester I TA. 2017

55 buku Tersedianya Laporan Realissasi Semester II TA. 2016 dan Semester I TA. 2017

100% 60.000.000 60.000.000 66.000.000

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KAB. REMBANG

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Terlaksananya Kegiatan Penysunan LAKIP

1 Kegiatan

Laporan atas Capaian Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan

25 buku

11.000.000 11.000.000 12.100.000

27 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

KAB. REMBANG

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2 Kegiatan

Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

2 Laporan

32.500.000 32.500.000 35.750.000

28 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

KAB. REMBANG


100% Data Perkembangan Program dan Kegiatan

4 Kegiatan

Data SIPD, Data BPS dan Laporan Pelaksanaan Program dan kegiatan

100% 50.000.000 50.000.000 55.000.000

29 Penyusunan Buku Profil

KAB. REMBANG


100% Penyusunan Buku Profil

1 Kegiatan

Buku Profil Rembang 2017

100% 0 10.000.000 11.000.000

Keg. Baru 30 Penyusunan Renstra,

Renja KAB.

REMBANG Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Penyusunan Renstra dan Renja 2017

2 Kegiatan

Buku Renstra dan Renja 2017

100% 13.200.000 15.000.000 16.500.000

31 Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan

KAB. REMBANG


100% Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2 Kegiatan

Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

2 Laporan

36.000.000 36.000.000 39.600.000

24

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

10.685.475.000 10.300.467.000 11.330.013.700

32 Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda

KAB. REMBANG

Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Kompilasi LKD melalui SIM Keuangan

1 Pakaet Tersusunnya SIM LKD yang Akuntabel

100% 60.000.000 60.000.000 66.000.000

33 Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ pemda

KAB. REMBANG

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Laporan Keuangan Daerah dan per SKPD melalui SIM

100% Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan LKD

1 Tahun

100.000.000 100.000.000 110.000.000

34 Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

KAB. REMBANG


100% Peningkatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kegiatan

Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Tata Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 22.000.000 25.000.000 27.500.000

35 Fasilitasi Pemeriksaan LKPD

KAB. REMBANG

Fasilitasi Pemeriksaan LKPD

100% Kegiatan Fasilitasi Pemeriksaan LKPD

1 Kegiatan

Terfasilitasinya Pemeriksaan LKPD

100% 36.000.000 40.000.000 44.000.000

36 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Surat Keputusan

KAB. REMBANG


100% Terfasilitasinya Penyusunan Rancangan Surat Keputusan

4 keg. Surat Keputusan Bupati Rembang

100% 27.500.000 30.000.000 33.000.000

37 Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

KAB. REMBANG


100% Tercapainya Penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan sosial

1 Paket Kegiatan

Terpenuhinya Belanja Hibah dan Bantuan sosial

100% 145.000.000 145.000.000 159.500.000

38 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

KAB. REMBANG


100% Buku Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

142 set buku

Tersedianya Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

100% 100.000.000 100.000.000 110.000.000

25

39 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

KAB. REMBANG

Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah

80 buku Tersedianya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah TA. 2017

100% 45.000.000 45.000.000 49.500.000

40 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

KAB. REMBANG


100% Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

100 buku Pemahaman terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 75.000.000 75.000.000 82.500.000

41 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

KAB. REMBANG


100% Buku Raperda dan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

151 set buku

TErsedianya Raperda dan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

100% 100.000.000 100.000.000 110.000.000

42 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

KAB. REMBANG


100% SIM Keuangan TA. 2017

1 Paket Tersusunnya data base SIM Keuangan

1 Paket 220.000.000 220.000.000 242.000.000

43 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

KAB. REMBANG


100% Peserta Sosialisasi sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi

215 Peserta

Peserta yang Paham Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi

100% 75.000.000 75.000.000 82.500.000

44 Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD

KAB. REMBANG


100% SIM Keuangan yang Akuntabel

40 SKPD Terlaksananya kegiatan Fasilitasi SIM Keuangan di SKPD

1 Tahun

100.000.000 100.000.000 110.000.000

45 Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan

KAB. REMBANG


100% Asistensi SIM Keuangan

40 SKPD Terlaksananya Asistensi Pengelolaan SIM Keuangan

1 Tahun

100.000.000 100.000.000 110.000.000

46 Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi

KAB. REMBANG


100% Laporan Rekonsiliasi Data Akuntansi

40 SKPD Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi

1 Tahun

100.000.000 100.000.000 110.000.000

47 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tugas Pembantuan / Urusan Bersama (TP/UB)

KAB. REMBANG


100% Buku Laporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

36 set buku

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

100% 75.000.000 75.000.000 82.500.000

26

48 Fasilitasi E- Audit dan SIKD

KAB. REMBANG


100% Tersusunnya data E-Audit dan SIKD

1 Tahun Terpenuhinya data untuk E-Audit dan SIKD

100% 100.000.000 100.000.000 110.000.000

49 Fasilitasi Konversi Data Aset Akuntansi Aset Tetap

KAB. REMBANG


100% Buku Rekonsiliasi aset Tetap dan Persediaan TA. 2017

18 Buku Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Persediaan TA. 2017

100% 100.000.000 100.000.000 110.000.000

50 Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja

KAB. REMBANG

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja

12 Bulan Tersusunnya Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja

12 bulan

100.000.000 100.000.000 110.000.000

51 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

KAB. REMBANG

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Optimalisasi pemanfaatan BMD dan penilaian BMD dan Terpasangnya papan label tanah milik Pemkab. Rembang

6 Kegiatan

Tersedinya papan label tanah dan optimalisai peserta penilaian BMDmanfaatan

90% 156.500.000 187.500.000 206.250.000

52 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

KAB. REMBANG

Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan

100% Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Rembang

Pajak-pajak/REtribusi se KAb. Rembang,SKPD Pengelola Pendapatan se Kab. Rembang

6.819.484.000 6.107.967.000 6.718.763.700

53 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

KAB. REMBANG

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

100% Penyusunan Buku-Buku APBD TA. 2017

750 bk Tersedianya Buku-Buku APBD TA. 2017

100% 145.000.000 150.000.000 165.000.000

54 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

KAB. REMBANG


100% Penyusunan Buku-Buku Perubahan APBD TA. 2017

750 bk Tersedianya Buku-Buku Perubahan APBD TA. 2017

100% 150.000.000 170.000.000 187.000.000

27

55 Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi Anggaran

KAB. REMBANG


100% Kebijakan yang tertuang dalam Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD

100% Keserasian dalam pengambilan Kebijakan di Tingkat PEmerintah Kabupaten

100% 260.000.000 280.000.000 308.000.000

56 Pengelolaan kas daerah

KAB. REMBANG


100% Akurat Penyampaian Laporan Harian, Bulanan sereta Tahunan Kas Daerah

100% Tersedianya Data Apdate Laporan Kas Daerah

100% 258.991.000 350.000.000 385.000.000

57 Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran

KAB. REMBANG


100% Penyusunan Kodifikasi Penganggara, Pendapatan dan Belanja

150 bk Tersedianya Buku Kodifikasi Penganggara, Pendapatan dan Belanja

100% 90.000.000 100.000.000 110.000.000

58 Pengelolaan Keuangan SKPKD

KAB. REMBANG


100% Terlayaninya keseluruhan layanan SKPKD

100% Tercapainya keseluruhan layanan SKPKD

100% 95.000.000 100.000.000 110.000.000

59 Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah

KAB. REMBANG


100% Peningkatan Administrasi dalam penanganan kearsipan keuangan Daerah

100% Terpenuhinya Tata Arsip Keuangan Daerah

100% 90.000.000 100.000.000 110.000.000

60 Pengelolaan Gaji PNS KAB. REMBANG


100% Tercapainya Pengelolaan Gaji PNS se Kabupaten Rembang

100% Tertib dalam Pengelolaan Gaji PNS se Kabupaten Rembang

100% 325.000.000 335.000.000 368.000.000

61 Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPAL

KAB. REMBANG


100% Seluruh dokumen penting SKPD se Kabupaten Rembang terkompilasi dengan baik

100% Akurat dalam penyampaian data-data SKPD

100% 100.000.000 110.000.000 121.000.000

28

62 Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas

KAB. REMBANG


100% Penyusunan SPD dan Anggaran Kas Tahun Anggaran 2017

100% Tersedianya Buku SPD dan Anggaran Kas per Triwulan bagi seluruh SKPD se Kabupaten Rembang

100% 115.000.000 125.000.000 137.500.000

63 Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

KAB. REMBANG


100% Kelancaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

1 Tahun Penyerapan APBD sesuai dengan DPA

100% 80.000.000 85.000.000 93.500.000

64 Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah

KAB. REMBANG


100% Kelancaran Anggaran Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ke Pemerintah Kab. Rembang

1 Tahun Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kab. Rembang

100% 80.000.000 105.000.000 115.500.000

65 Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD

KAB. REMBANG


100% Memberikan pemahaman kepada SKPD se Kab. Rembang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD

1 Tahun Kegiatan berjalan dengan lancar dan penyusunan APBD tepat waktu

100% 40.000.000 55.000.000 60.500.000

66 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

KAB. REMBANG


100% Terlaksananya MONEV Pelaksanaan APBD

100% Pelaksanaan APBD sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan

100% 65.000.000 85.000.000 93.500.000

67 Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

KAB. REMBANG


100% Tertib Administrasi Investasi Pemerintah Daerah

100% Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

100% 95.000.000 105.000.000 115.500.000

68 Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

KAB. REMBANG


100% Memberikan pemahaman kepada SKPD se Kab. Rembang terkait Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

100% Kegiatan Terlaksana dengan baik dan tepat waktu

100% 40.000.000 60.000.000 66.000.000

29

6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

55.000.000 55.000.000 60.500.000

69 Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi

KAB. REMBANG

Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

100% 55.000.000 55.000.000 60.500.000

7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

130.000.000 150.000.000 165.000.000

70 Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

KAB. REMBANG

Meningkatkan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% Penyelesaian atas temuan yang ditangani

1 Paket Kegiatan

Keputusan yang diambil dalam penyelesaian hasil temuan

80% 130.000.000 150.000.000 165.000.000

8 Program Pengembangan Rancangan Kebijaksanaan Pengelolaan Barang daerah

175.000.000 300.000.000 330.000.000

30

71 Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan Pemerintah Daerah

KAB. REMBANG

Berkembangnya Rancangan Kebijaksanaan Pengelolaan Barang Daerah

100% Buku standar biaya TA. 2017

600 buku Prosentase Penyusunan RKA-SKPD menjadi lebih baik dan terstandarkan

95% 125.000.000 200.000.000 220.000.000

72 Penyusunan Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

KAB. REMBANG


100% Buku RKBD, DKBD, RKPBD, dan DKPBD Kab. Rembang Tahun 2017

20 buku Prosentase Kebutuhan barang yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan barang yang diminta

75% 50.000.000 50.000.000 55.000.000

73 Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

KAB. REMBANG


100% Tersusunnya Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

1 Tahun Anggaran

Tercapainya Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dengan transparan dan terbuka

95% 0 50.000.000 55.000.000

Keg. Baru 9 Program

Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang daerah

400.000.000 520.000.000 572.000.000

74 Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang asset daerah ( Mebelair )

KAB. REMBANG

Meningkatnya Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah

100% Mebelair (kursi) yang tersedia

15 unit Prosentase meubelair non struktural yang tidak layak pakai dengan toal beubelair yang ada

80% 65.000.000 100.000.000 110.000.000

75 Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah ( komputer )

KAB. REMBANG


100% Komputer 10 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

90% 65.000.000 100.000.000 110.000.000

76 Pengamanan barang daerah (Pensertifikatan tanah)

KAB. REMBANG


100% Sertifikat tanah milik Pemerintah Kab. Rembang

30% Prosentase tanah milik Pemerintah daerah yang mempunyai sertifikat

20 bidang tanah

150.000.000 170.000.000 187.000.000

31

77 Perubahan status hukum barang daerah melalui mekanisme penghapusan dan penjualan


100% Terhapusnya barang yang tidak layak pakai

1 Kegiatan

terjualnya barang yang di hapus dalam pelelangan

100% 120.000.000 150.000.000 165.000.000

10 Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

404.500.000 446.000.000 490.600.000

78 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

KAB. REMBANG

Meningkatnya Penyelenggaraan Adm. Pengelolaan Barang Daerah

100% Pemanfaatan dan Pendayagunaan barang daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2 Peraturan

Terwujudnya peningkatan Tertib Administrasi Pemerintah Daerah

75% 43.500.000 55.000.000 60.500.000

79 Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga

KAB. REMBANG

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

100% Telaksananya Kegiatan Monitoring Benda-Benda Barang Berharga

4 keg. Semakin Tertibnya Administrasi Benda-Benda Barang Berharga

100% 55.000.000 45.000.000 49.500.000

80 Pengelolaan Arsip dan Aset Barang

KAB. REMBANG

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

100% Peningkatan dalam Penanganan Arsip dan Aset Barang

4 keg. Terpenuhinya Tata Arsip dan Aset Barang

100% 116.000.000 116.000.000 127.600.000

81 Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barang daerah ( Aplikasi SIMBADA )

KAB. REMBANG


100% Inventarisasi dan fasilitasi SIMDA BMD

47 SKPD Data dan Inventarisasi barang daerah yang akurat

90% 165.000.000 200.000.000 220.000.000

32

82 Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah

KAB. REMBANG


100% Pengelolaan aset daerah milik pemkab. Rembang yang tertib

47 SKPD Kelancaran Kegiatan rakor teknis tertib pengelolaan aset daerah

75% 25.000.000 30.000.000 33.000.000

11 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana

60.000.000 90.000.000 99.000.000

83 Pengelolaan administrasi kepegawaian

KAB. REMBANG

Berkembangnya Tata Laksana

100% Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

6 kegiatan Semakin Tertibnya Administrasi Kepegawaian

100% 60.000.000 90.000.000 99.000.000

Jumlah 15.491.221.000 14.598.467.000 18.180.813.700

33

BAB. IV

PENUTUP

A. Catatan Penting

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya,

mengacu pada Rencana Kerja yang telah disusun . Dalam Rencana Kerja

Tahun Anggaran 2017 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Rembang menetapkan ada 11 Program dan 83

Kegiatan.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang ada di Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan

kebijakan dan program-program dijabarkan menjadi kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam 1 Tahun Anggaran.

C. Rencana Tindak Lanjut

Hambatan-hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan program-program

dan kegiatan-keg iatan pada Tahun Anggaran sebelumnya perlu

segera diselesaikan, agar dapat diminimalisir dan tidak menjadi kendala

dalam meningkatkan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun

Anggaran 2017.

Rembang, Juni 2017 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

MUSTA'IN, SH, MM. Pembina Utama Muda

NIP.19661204 199303 1 004

daftar isi - bppkad.rembangkab.go.id · kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 4)...

Documents