rencana strategis lpp rri 2015-2019

RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019

(Perubahan Pertama)

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2016

RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019(Perubahan Pertama)

Dewan Pengawas LPP RRI

Dwi HernuningsihFreddy NdoluHasto KuncoroMistamTantri Relatami

TIM PENYUSUNDarmanto (BPPKI Yogyakarta)Puji Rianto (Universitas Islam Indonesia)Dedi Suparman (LPP RRI)

Tim Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Pengawas AA Gde NgurahImam NurhadiDewi Kartika SariManiur SimatupangNurlaelaBambang SupriyantoMuhdar

Diterbitkan oleh Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2016-2021Cetakan Pertama 2016

Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2016-2021Jl. Medan Merdeka Barat 4 – 5 Jakarta

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2015-2019 (Renstra LPP RRI 2015-2019) perubahan pertama merupakan paket kebijakan strategis yang akan dilaksanakan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memenuhi perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional oleh pejabat Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra disusun dengan mempertimbangkan secara prinsipil dan spirit UU 32/2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2016 – 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

iv | RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA)

Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) merupakan hasil revisi dari Renstra LPP RRI 2015-2019 yang telah disusun oleh Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi periode 2010-2015. Akan tetapi, setelah dilakukan telaah secara mendalam, renstra 2015-2019 terdahulu dipandang perlu untuk dilakukan revisi. Setidaknya ada dua alasan utama yang menjadi dasar dilakukannya revisi atas renstra LPP RRI periode 2015-2019.

Pertama, Dewan Pengawas RRI yang baru mestinya sudah terbentuk tahun 2015, tetapi karena prosesnya terlalu panjang maka Dewan Pengawas LPP RRI baru bisa dibentuk pada bulan Maret dan dikukuhkan pada April 2016. Konsekuensinya, renstra yang telah tersusun perlu dilakukan penyesuaian terutama terkait dengan periodisasi masa berlakunya renstra tersebut. Mengingat Dewan Pengawas yang baru terbentuk di tahun 2016 maka dengan sendirinya masa berlakunya renstra yang semula untuk periode 2015-2019 berubah menjadi tahun 2015 – 2019 (perubahan pertama). Sebagaimana diamanatkan oleh PP No.12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, salah satu tugas Dewan Pengawas adalah menyusun Rencana Induk yang kemudian lebih dikenal dengan istilah renstra.

Kedua, terjadi perubahan dalam hal rumusan visi dan misi yang ada di renstra LPP RRI 2015-2019 terdahulu. Dalam renstra LPP RRI 2015-2019 terdahulu, rumusan visi berbunyi, “Terwujudnya Ketahanan dan Keadilan Informasi melalui Siaran Radio Publik untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Setelah dilakukan telaah kembali maka perlu dilakukan perumusan ulang visi dan misi RRI untuk lima tahun ke depan. Adapun rumusan visi RRI yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas 2016-2021 dan telah mendapatkan masukan dari Komisi I DPR RI ialah “Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang Tepercaya dan

RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA) | v

Mendunia”. Perubahan visi dengan sendirinya diikuti perubahan pada rumusan misi, tujuan, dan sasaran strategis yang hendak dicapai.

Akan tetapi, mengingat renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) merupakan hasil revisi maka sudah pasti tetap mengakomodasi berbagai pemikiran, gagasan, usulan dan data yang telah tersusun di dalam renstra LPP RRI 2015-2019 terdahulu. Upaya mengakomodasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya sungguh sangat penting agar tetap terjaga kesinambungan dalam pengelolaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan merupakan representasi negara dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat di bidang informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat.

Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) merupakan pedoman operasional bagi Dewan Direksi dan seluruh Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, program penyiaran baik on-air maupun off-air. Dokumen renstra ini pula pada lima tahun ke depan akan menjadi alat ukur untuk mengetahui kinerja organisasi. Kemampuan manajemen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis merupakan hasil akhir yang sangat diharapkan dan menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mengemban misinya.

Tentu tidak mudah menyusun renstra dalam situasi RRI dihadapkan pada kemungkinan adanya transformasi untuk menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) mengingat RUU-nya telah ditetapkan sebagai prioritas 2016 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2014-2019. Akan tetapi, dengan usaha yang keras, pada akhirnya, Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) dapat diwujudkan. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan operasional kelembagaan dan kinerja secara profesional yang terukur

vi | RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA)

serta menghasilkan outcome yang diharapkan. Renstra ini dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan benar jika dijalankan dengan perencanaan matang, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang baik di semua satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia dalam mewujudkan visi kebangsaan Indonesia yang dicita-citakan.

Dengan adanya dokumen renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) maka renstra LPP RRI 2015-2019 terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIANOMOR 023 TAHUN 2016

TENTANG

REVISI PERTAMA RENCANA STRATEGISLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015-2019

DEWAN PENGAWAS LPP RRI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

b. Bahwa sesuai Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 004 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

c. Bahwa Dewan Pengawas LPP RRI telah menetapkan perubahan visi dan misi LPP RRI, maka perlu lakukan Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Dewan Pengawas LPP RRI tentang Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

viii | RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI;

8. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 019 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2016-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pengawas LPP RRI dan Dewan Direksi LPP RRI pada tanggal 19 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA) | ix

Pertama : Melakukan revisi pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

Kedua : Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi satuan kerja di lingkungan LPP RRI dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi LPP RRI yang telah ditetapkan;

Ketiga : Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja LPP RRI;

Keempat : Revisi Pertama Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iii

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 023 TAHUN 2016 vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. KONDISI UMUM 1

A.1. Situasi Lingkungan Eksternal 1

A.1.1. Situasi Global 2

A.1.2. Situasi Regional 3

A.1.3. Nasional 4

A.2. Peran Media dalam Masyarakat Modern 6

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 8

B.1. Potensi RRI 9

B.1.1. Jaringan dan Daya Jangkau Siaran 9

B.1.2. Penyelenggara Layanan Publik bidang Komunikasi 16

B.1.3. Pencapaian Kinerja 2010-2015 18

Bidang Program dan Produksi 21

Bidang Teknologi dan Media Baru 22

Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha 23

Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum 24

Bidang Keuangan 25

xii | RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA)

B.2. Permasalahan 26

B.2.1. Aspek Programatis 26

B.2.2. Kualitas SDM 28

B.2.3. Keterbatasan Sarana Teknologi 28

B.2.4. Pengelolaan Keuangan 29

B.2.5. Status Kelembagaan 30

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 31

A. VISI 31

B. MISI 33

C. TUJUAN 35

D. SASARAN STRATEGIS 37

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 45

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 45

RPJM ke-1 (2005 – 2009) 51

RPJM ke-2 (2010 – 2014) 51

RPJM ke-3 (2015 – 2019) 52

RPJM Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 53

B. Arah Kebijakan dan Strategi LPP RRI 62

C. Kerangka Regulasi 64

D. Kerangka Kelembagaan 69

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan 70

2. Penguatan Kapasitas Pegawai 71

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 75

A. Rencana Kinerja Tahunan 75

B. Kerangka Pendanaan 89

1. Kebutuhan Anggaran Tahun 2016 89

2. Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 – 2019 90

BAB V PENUTUP 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Stasiun Penyiaran RRI 11

Tabel 1.2 Data Penambahan Studio Produksi dan Satker RRI Tahun 2010 – 2015 14

Tabel 1.3 Jumlah Stasiun RRI 2010-2015 15

Tabel 2.1 Misi LPP RRI 34

Tabel 2.2 Misi dan Tujuan LPP RRI 35

Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 38

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi LPP RRI 65

Tabel 3.2 Rencana Peningkatan Kapasitas SDM RRI 73

Tabel 4.1 Indikator Capaian Sasaran Strategis 76

Tabel 4.2 Rencana Kinerja Tahunan LPP RRI Periode 2015-2019 81

Tabel 4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Berdasarkan Pagu DefinitifTahun2016 89

Tabel 4.4 Program Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahun 2016 – 2019 91

A. KONDISI UMUM

Keberadaan organisasi tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi, begitu juga RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, keberadaan RRI tidak dapat dilepaskan dari dinamika internal dan eksternal. Kemampuan RRI dalam melakukan penyesuaian diri atas dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah akan memengaruhi keberadaan dan keberlangsungan RRI di masa sekarang dan akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memahami lingkungan eksternal RRI yang terus berubah secara dinamis.

A.1. Situasi Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada ‘di luar’ RRI yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kerja dan sistem kerja RRI. Jika RRI dibayangkan sebagai suatu sistem organisme, maka lingkungan eksternal adalah segala keadaan yang berada di luar organisasi yang memengaruhi secara langsung ataupun

BAB IPENDAHULUAN

2 | RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2015-2019 (PERUBAHAN PERTAMA)

tidak langsung terhadap organisasi (Grunig, 1992). Lingkungan eksternal ini dibedakan menjadi tiga, yakni lingkungan global, regional, dan nasional.

A.1.1. Situasi Global

Dunia berubah dengan cepat. Perkembangan teknologi komunikasi dan semakin murahnya biaya transportasi telah menciptakan sebuah lingkungan yang semakin mengglobal, yang ditandai oleh lumernya batas-batas negara bangsa (state borderless). Interkoneksi, integrasi, dan interdependensi telah menjadi ciri khas dunia saat ini, yang lebih dikenal sebagai globalisasi. Dalam dunia global, batas-batas negara bangsa menjadi kabur, sementara uang, barang, dan manusia dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Ada sisi positif dan negatif dari perkembangan dunia global tersebut. Sisi positifnya bahwa umat manusia dapat membangun jaringan untuk saling belajar satu dengan lain dan juga bekerja sama dalam suatu gerakan global (global movement) demi menyelamatkan lingkungan, pengungsi, mengurangi laju kemiskinan, dan sebagainya. Pendeknya, melalui jaringan global, umat manusia bisa bekerja sama demi mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, membangun solidaritas demi kehidupan yang lebih baik. Namun, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Globalisasi membawa nilai-nilai global yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal ataupun nasional suatu bangsa. Identitas suatu bangsa kini dihadapkan dengan identitas lain pada tataran global, di mana keduanya akan berinteraksi secara dinamis dan mungkin juga hegemonik. Globalisasi informasi dan komunikasi melalui persebaran informasi global memungkinkan hegemoni suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi suatu bangsa untuk memiliki strategi

PENDAHULUAN | 3

kebudayaan agar kebudayaannya tidak dilindas oleh globalisasi, dan hanya menjadi sekadar pasar bagi produk-produk budaya lain yang mengalir dari produsen-produsen produk budaya global.

Ciri lain globalisasi yang tidak bisa dinafikan adalahinterdependensi, dunia saling bergantung satu dengan lainnya. Apa yang terjadi pada suatu belahan dunia akan memberikan imbas bagi dunia lainnya.KonflikLautTiongkokSelatandankonflik-konflikdiwilayah lain manapun di dunia akan berimbas secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Informasi karenanya menjadi semakin penting sebab melalui informasi itulah individu-individu dalam masyarakat akan mempunyai pengetahuan dan kesadaran atas diri dan lingkungannya. Pengetahuan dan kesadaran inilah yang akan membuat mereka bisa terlibat sebagai subjek dalam kehidupan publik. Dalam situasi semacam ini, tantangannya kemudian adalah bagaimana menciptakan sistem komunikasi yang adil, yang mampu melayani seluruh warga negara sehingga mereka bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik.

A.1.2. Situasi Regional

Globalisasi bukanlah perubahan sosial dan politik satu dimensi, melainkan merupakan realitas banyak wajah (multifacet). Meskipun dunia bergerak ke arah tatanan yang semakin mengglobal, tetapi negara-negara di kawasan juga semakin mengintegrasikan diri. Dalam konteks negara-negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, perkembangan mutakhir adalah upaya untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang sering disebut MEA. Menurut BBC Indonesia, pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan


satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bangsa Indonesia. Pasar tunggal ASEAN berarti pula kesempatan pasar dan tenaga kerja, tetapi juga sekaligus ancaman atas serbuan barang-barang dan tenaga kerja dari negara lain di kawasan.

Kompetisi selalu mensyaratkan informasi. Dalam Making Globalization Work, Joseph Stiglitz (2007) mengemukakan bahwa informasi merupakan prasyarat penting bagi kompetisi yang adil, suatu komunikasi yang simetris. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu acapkali memenangkan persaingan karena mereka mempunyai informasi yang cukup. Sebaliknya, masyarakat miskin gagal mendapatkan keuntungan yang memadai dari proses globalisasi karena langkanya informasi. Oleh karena itu, menurut Stiglitz, informasi haruslah terbuka dan tersedia bagi masyarakat miskin agar mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan (bebas).

A.1.3. Nasional

Di tingkat nasional, kita dihadapkan pada proses demokratisasi politik yang mulai terkonsolidasi dengan baik. Pemilihan umum sebagai sarana kontestasi politik dan pergantian kekuasaan politik pemerintahan telah berlangsung selama beberapa kali dengan cara damai. Kemerdekaan berekspresi telah dijamin melalui undang-undang meskipun dalam implementasinya masih mengandung beberapa persoalan seperti meluasnya kekerasan sipil oleh kelompok-

PENDAHULUAN | 5

kelompok tertentu dalam masyarakat. Masyarakat juga semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama sejak kemerdekaan pers mendapatkan jaminan undang-undang. Ini membuat masyarakat mampu melakukan kontrol secara masif kepada pemerintahan.

Melalui UU No. 40 tahun 1999, pers mendapatkan jaminan kemerdekaannya dalam mencari, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Pers kini jauh lebih mampu dalam melaksanakan fungsinya sebagai ‘penjaga kekuasaan (watchdog)’ dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, menguatnya kapitalisasi media yang mendorong media untuk lebih menonjolkan dirinya sebagai institusi bisnis dibandingkan dengan institusi sosial membuat media lebih sering terjebak ke dalam isu-isu sensasional dalam bentuk skandal politik dan kriminalitas. Ini pada titik tertentu mengganggu demokrasi karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif.Informasiyangtidakhanyarelevan,tapijugasignifikanbagikehidupannya.

Perkembangan lainnya yang tidak kalah penting adalah terus digalakkannya pembangunan oleh pemerintah. Meskipun masing-masing pemerintahan memberi penekanan yang berbeda, tetapi orientasi utama pembangunan untuk mengentaskan masyarakat miskin terus menjadi prioritas. Melalui Nawacita, pemerintah terus berusaha menggenjot pembangunan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan, terutama di kawasan Indonesia timur. Pembangunan itu dilakukan demi lebih mengintegrasikan masyarakat Indonesia, membuka akses layanan publik, meningkatkan produktivitas dan memperlancar arus barang-barang dan manusia. Dengan begitu, diharapkan bukan hanya akan meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga demi semakin menjaga keutuhan


Bangsa Indonesia karena wilayah-wilayah Indonesia semakin terhubung satu dengan lainnya. Melalui RPJM, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan agar bisa mengejar kemakmuran dan kesejahteraan, setara dengan negara-negara yang telah maju.

Seiring pembangunan yang terus digalakkan tersebut, isu lain-nya adalah persoalan korupsi dan reformasi birokrasi. Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia, dan ini jelas menghalangi upaya pembangunan yang berkeadilan. Korupsi telah merugikan pembangunan dalam beragam cara, terutama adalah rendahnya pembangunan fisik dan manusia. Korupsi juga telahmenggerogoti birokrasi negara yang menjadikannya lemah ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kapital global. Oleh karena itu, korupsi akan tetap menjadi isu penting dalam pembangunan dan reformasi di Indonesia. Reformasi birokrasi melalui transparansi, akuntabilitas atau secara lebih singkat melalui implementasi good governance adalah upaya yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, yang secara bersamaan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

A.2. Peran Media dalam Masyarakat Modern

Hampir tidak ada yang menyanggah betapa masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh media. Bahkan, para ahli media berada pada kesimpulan bahwa membicarakan masyarakat modern akan kehilangan makna jika tidak menyertakan media. Begitu pentingnya peran media dalam masyarakat maka muncullah istilah mediated society, masyarakat termediasi. Artinya, hubungan-hubungan masyarakat atau relasi-relasi sosial masyarakat hampir pasti diperantai atau dipengaruhi oleh media. Kita mendapatkan informasi tentang

PENDAHULUAN | 7

beragam realitas sosial dan politik dari media. Kita membangun hubungan dengan pihak lain juga menggunakan media baik media konvensional maupun media baru seperti handphone, email, media sosial, dan seterusnya. Keseluruhan media tersebut membantu manusia berinteraksi satu dengan lainnya yang membuat hubungan-hubungan manusia menjadi semakin mudah.

Pengalaman-pengalaman manusia dan gambaran-gambaran manusia tentang lingkungannya sangat dipengaruhi oleh citra-citra yang dibangun oleh media. Oleh karena posisinya yang penting itulah, ruang media kemudian menjadi ajang perebutan kekuasaan. Seperti para pemikir cultural studies kemukakan, teks media sebagai suatu praktik budaya merupakan ajang pertarungan kekuasaan terus-menerus. Inilah yang membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat, penguasa politik, dan para pemodal saling berebut untuk mendapatkan kendali media.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan media menjadi sedemikian penting karena demokrasi mensyaratkan informasi yang baik. Para pakar komunikasi politik sering mengatakan bahwa masyarakat yang terinformasi dengan baik adalah prasyarat demokrasi yang berkualitas. Hanya masyarakat yang terinformasi dengan baik akan mampu menentukan pemimpin yang paling jujur, bijak, dan cerdas. Kedaulatan rakyat hanya akan bermakna secara benar sejauh masyarakatnya mendapatkan informasi yang benar, informasi yang objektif.

Kehadiran media baru menjadikan keberadaan media menjadi sedemikian penting dan berpengaruh karena media baru seperti internet telah mengatasi kendala yang diciptakan oleh media konvensional. Meskipun media massa tidak ditinggalkan sama sekali, tetapi penggunaan media massa telah mengalami penurunan.


Sebaliknya, penggunaan media baru—dalam hal ini handphone dan internet—telah mengalami peningkatan pesat. Data terbaru yang bisa diakses terkait penetrasi internet di Indonesia, misalnya, telah mencapai angka 34% atau sekitar 88,1 juta orang. Ini jelas memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi para pengelola media seperti RRI.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pemetaan mengenai aspek potensi yang dimiliki RRI dan juga permasalahan yang dihadapi merupakan langkah menentukan bagi upaya pencapaian kinerja yang optimal. Pengenalan potensi yang dimiliki dapat membangun kepercayaan diri bagi orang-orang yang ada di dalamnya sekaligus menjadi daya tawar tersendiri bagi lembaga. Adapun pemetaan masalah akan sangat berguna untuk menyusun strategi dalam menjalankan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Sehubungan dengan itu, pada bagian berikut, akan disampaikan paparan ringkas mengenai aspek potensi dan permasalahan yang dihadapi RRI dalam konteks pembangunan dan penguatan institusi tersebut sebagai lembaga penyiaran publik. Namun, mengingat keterbatasan ruang maka aspek potensi yang dipaparkan terbatas padahal-halyangdipandangsangatsignifikanbagiRRI, masyarakat, bangsa dan negara. Paparan mengenai permasalahan yang dihadapi juga terbatas pada hal-hal yang mempunyai pengaruh signifikanbagi eksistensi dan penguatan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

PENDAHULUAN | 9

B.1. Potensi RRI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi mempunyai arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksudkan dengan potensi RRI dalam kedudukannya sebagai lembaga penyiaran publik adalah segala sesuatu yang dimiliki dan berpeluang untuk dikembangkan demi kinerja RRI yang lebih optimal. Adapun potensi yang cukup menonjol dan dapat menjadi modal bagi penguatan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik antara lain jaringan dan daya jangkau siaran, penyelenggara layanan publik bidang komunikasi, serta pencapaian kinerja 2010-2015.

B.1.1. Jaringan dan Daya Jangkau Siaran

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki potensi besar dan strategis berupa luasnya jaringan dan dengan sendirinya berimplikasi pada luasnya jangkauan siaran. Saat ini, RRI mempunyai 92 stasiun penyiaran terdiri 67 stasiun penyiaran dan 25 (dua puluh lima) studio produksi di wilayah perbatasan, pulau terluar/terdepan, daerah terpencil/pedalaman dan pesisir. Dengan jumlah pemancar sebanyak 724 unit, RRI menjangkau 82% wilayah berpenduduk di Indonesia. RRI juga menyelenggarakan layanan siaran melalui aplikasi media baru seperti streaming, RRI Play, Be Young, dan RRI Net.

Tiga Layanan RRI melalui Media Baru

Cove

rage

Sel

uruh

RRI

PENDAHULUAN | 11

Tabel 1.1Stasiun Penyiaran RRI

NAMA STASIUN PENYIARAN

1 RRI Banda Aceh 47 RRI Banjarmasin2 RRI Lhokseumawe 48 RRI Samarinda3 RRI Meulaboh 49 RRI Palangkaraya4 RRI Takengon 50 RRI Tarakan5 Studio Produksi RRI Sabang 51 RRI Nunukan6 Studio Produksi RRI Aceh

Singkil52 Studio Produksi RRI Malinau

7 RRI Medan 53 Studio Produksi RRI Sendawar

8 RRI Sibolga 54 Studio Produksi RRI Longbagun

9 RRI Gunung Sitoli 55 RRI Denpasar10 Studio Produksi RRI Nias

Selatan56 RRI Singaraja

11 RRI Pekanbaru 57 RRI Mataram12 RRI Padang 58 RRI Kupang13 RRI Bukittinggi 59 RRI Ende14 RRI Tanjung Pinang 60 RRI Atambua15 RRI Ranai 61 RRI Makassar16 RRI Batam 62 RRI Palu17 Studio Produksi Bengkalis 63 RRI Kendari18 RRI Palembang 64 RRI Toli-Toli19 RRI Jambi 65 Studio Produksi RRI Ampana20 RRI Bengkulu 66 Studio Produksi RRI Mamuju21 RRI Bandar Lampung 67 Studio Produksi RRI Bau-Bau22 RRI Sungailiat 68 Studio Produksi RRI Bone23 Studio Produksi RRI

Waykanan69 RRI Manado

24 Studio Produksi RRI Bintuhan

70 RRI Gorontalo


25 Studio Produksi RRI Sungaipenuh

71 RRI Tahuna

26 RRI Bandung 72 Studio Produksi RRI Talaud27 RRI Cirebon 73 RRI Ambon28 RRI Bogor 74 RRI Ternate29 Studio Produksi RRI Banten 75 RRI Tual30 RRI Jakarta 76 Studio Produksi RRI

Saumlaki31 Siaran Luar Negeri 77 Studio Produksi RRI Bula32 Pusat Pemberitaan 78 RRI Manokwari33 RRI Yogyakarta 79 RRI Nabire34 RRI Semarang 80 RRI Sorong35 RRI Surakarta 81 Studio Produksi RRI Bintuni36 RRI Purwokerto 82 Studio Produksi RRI

Teminabuan37 RRI Surabaya 83 RRI Fak-Fak38 RRI Malang 84 Studio Produksi RRI

Kaimana39 RRI Madiun 85 RRI Serui40 RRI Jember 86 RRI Jayapura41 RRI Sumenep 87 RRI Merauke42 Studio Produksi RRI

Sampang88 RRI Wamena

43 Studio Produksi RRI Kediri 89 RRI Biak44 RRI Pontianak 90 RRI Bouven Digoel45 RRI Sintang 91 Studio Produksi RRI Skow46 RRI Entikong 92 Studio Produksi RRI Oksibil


Tabel 1.2Data Penambahan Studio Produksi dan Satker RRI

Tahun 2010 – 2015

NONAMA STUDIO

PRODUKSITANGGAL

PENDIRIAN

DAERAH PERBATASAN/

STRATEGIS

STATUS SAAT INI

1 Entikong 15/7/2009 Perbatasan Satker2 Boven Digoel 11/9/2009 Perbatasan Satker3 Batam 27/12/2009 Perbatasan Satker4 SP Sampang 20/2/2010 Strategis SP5 Takengon 11/5/2010 Strategis Satker6 SP Malinau 21/7/2010 Strategis SP7 SP Sabang 31/7/2010 Perbatasan SP8 SP Oksibil 2/8/2010 Perbatasan SP9 SP Skow 3/8/2010 SP10 SP Kaimana 29/8/2010 SP11 SP Ampana 1/10/2010 SP12 Atambua 16/11/2010 Satker13 Nunukan 11/10/2010 Satker14 SP Sendawar 23/2/2011 SP15 SP Aceh Singkil 27/4/2011 SP16 SP Saumlaki 27/7/2011 SP17 SP Banten 26/6/2012 SP18 SP Mamuju 19/12/2012 SP19 SP Bula 18/1/2013 SP20 SP Talaud 24/5/2013 SP21 SP Bengkalis 1/9/2013 SP22 SP Sungai Penuh 10/11/2013 SP23 SP Bintuhan 18/1/2014 SP24 SP Way Kanan 3/11/2014 SP25 SP Longbagun 2014 SP26 SP Bone 5/4/2015 SP

PENDAHULUAN | 15

27 SP Baubau 5/4/2015 SP28 SP Nias Selatan 2015 SP29 SP Sorong Selatan 2015 SP

Tabel 1.3

Pelayanan melalui berbagai platform teknologi dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip universalitas dan diversititas akses bagi semua warga negara. Dengan begitu, setiap orang dapat mengakses siaran radio yang tidak lagi terbatas pada jaringan terestrial, tetapi dapat menggunakan berbagai pilihan media baru berbasis internet seperti streaming, aplikasi RRI Play, Be Young, dan RRI Net. Lebih lanjut, pemanfaatan beragam platform teknologi untuk siaran RRI tersebut memberikan penegasan betapa luasnya jaringan siaran yang dimiliki RRI saat ini sehingga memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015

JUMLAH STASIUN RRITAHUN 2010 - 2015

7477 79 83 86

92


B.1.2. Penyelenggara Layanan Publik bidang Komunikasi

Dalam sistem demokrasi, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut Public Service Broadcasting (PSB) mutlak diperlukan karena posisinya sebagai representasi negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Konsep PSB atau LPP berbeda secara fundamental dengan Public Broadcasting (PB) karena yang terakhir ini penekanannya lebih pada orientasi siarannya untuk kepentingan publik, sedangkan konsep PSB tekanannya pada “pelayanan publik”. Artinya, Public Broadcasting (penyiaran publik) bisa saja diselenggarakan oleh lembaga komersial atau swasta, tetapi yang penting isi programnya memenuhi kepentingan publik. Adapun kelembagaan PSB tidak mungkin ditangani oleh swasta atau lembaga komersial karena kehadirannya merupakan representasi negara untuk melayani kepentingan atau kebutuhan warga negara di bidang komunikasi.

Keberadaan LPP sesungguhnya merupakan mandat konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan sebagai berikut.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Mandat konstitusional untuk berkomunikasi menyentuh dua lapisan. Pertama, adanya hak untuk tahu (right to know), hak untuk menyatakan pendapat (right to opinion), dan hak untuk berekspresi (right to expression) bagi setiap warga negara. Kedua, adanya kewajiban untuk mengatakan (obligation to tell) dari negara kepada

PENDAHULUAN | 17

warganya mengenai apa saja yang diperbuat untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sebagai mandat konstitusional, lembaga penyiaran publik memiliki sejumlah prinsip yang harus ditaati. Pertama, muatan pesan yang disiarkan oleh LPP harus dapat diterima oleh semua kalangan karena nilai-nilai yang ditawarkan bersifat universal. Kedua, program–program yang disiarkan harus mencerminkan keberagaman, yakni memenuhi kebutuhan semua kalangan masyarakat. Ketiga, siaran LPP harus memiliki keunggulan atau berkualitas baik dalam hal isi maupun teknis produksinya. Keempat, memiliki kebijakan redaksional yang independen sehingga tepercaya, dan menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Masduki dan Darmanto, 2016: 65-66). Adapun tujuan lembaga penyiaran publik, antara lain: menjangkau wilayahgeografisecarauniversaldalamartimeliputiseluruhwilayahlayanan, menyajikan keragaman, menyediakan layanan bagi minoritas khusus seperti kelompok rentan dan disabilitas, perhatian terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional, mengutamakan kualitas siaran, mengutamakan kepentingan publik, menyediakan informasi yang seimbang, dan melayani kebutuhan sistem politik (McQuaill, 2011: 176).

Penegakan atas prinsip-prinsip dan tujuan LPP menjadi semakin penting bagi Bangsa Indonesia mengingat ada kecenderungan semakin kuatnya oligarki media massa komersial. Dalam banyak studi, disimpulkan bahwa lembaga-lembaga komersial ini hanya mengejar keuntungan ekonomi ataupun kepentingan politik tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat luas (lihat Rianto dkk, 2012; Rianto dkk, 2014). LPP yang kuat dan profesional sudah tentu akan mampu mengimbangi menguatnya oligarki media. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga marwah LPP, dalam hal ini RRI dan TVRI.


B.1.3. Pencapaian Kinerja 2010-2015

Berdasarkan Pasal 4 PP No.12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RRI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik; (2) pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik; (3) pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

Sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis periode 2010-2015, LPP RRI telah mencapai sejumlah kemajuan baik di bidang program/programa, teknologi penyiaran, pengelolaan aset, dan peningkatan reputasi. Pada bagian ini, akan disampaikan paparan capaian kinerja periode 2010-2015. Paparan kinerja disampaikan dalam dua versi, yaitu bersifat umum dan khusus. Secara umum, capaian kinerja LPP RRI pada 2010-2015 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Penataan Siaran dan Redesain Programa

RRI telah berhasil melakukan penataan siaran melalui redesain programa 1, 2, dan 4. Untuk menjangkau dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terpencil, pulau terluar dan daerah pesisir telah didirikan beberapa studio produksi di daerah-daerah terpencil, pulau terluas, dan di wilayah perbatasan. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di

PENDAHULUAN | 19

daerah perbatasan, RRI telah meningkatkan status studio produksi menjadi satuan kerja atau stasiun mandiri tipe C sehingga memiliki kemandirian dalam hal manajemen.

Upaya peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan status kelembagaan juga dilakukan pada stasiun RRI Tipe C di kota provinsi. Selama periode 2010-2015, terdapat 10 stasiun RRI Tipe C yang mengalami peningkatan status menjadi Tipe B atau setingkat eselon II, yaitu LPP RRI Banda Aceh, Padang, Samarinda, Pontianak, Ambon, Kupang, Bandar Lampung, Palu, Jambi dan Bengkulu. Dengan meningkatnya status, dengan sendirinya, akan meningkatkan kapasitas pelayanan.

2. Memperluas Jangkauan Siaran

Untuk memperluas jangkauan siaran dan menjamin terlaksananya prinsip universalitas, RRItelahmelakukandiversifikasilayanan siaran dengan menggunakan teknologi multiplatform. Kini, siaran RRI tidak hanya dapat diakses melalui jaringan terestrial, tetapi bisa juga diakses melalui streaming, aplikasi RRI Play, Be Young, dan RRI net. Adapun terkait dengan penyelenggaraan layanan secara terestrial, RRI telah berhasil memperluas jangkauan siaran sekitar 1.623,38 km² di Wilayah Dumai yang dihuni sekitar 250.376 jiwa dan juga perluasan jangkauan siaran pada Wilayah Batam. Keberhasilan lainnya


yang telah dicapai oleh LPP RRI di bidang teknologi dan media baru adalah, melakukan perbaikan pemancar, penyelesaian ISR yang masih bermasalah, dan juga pengajuan ISR baru.

3. Manajemen Pengelolaan Aset

Dalam hal pengelolaan aset, telah dilakukan pendataan dan sertifikasi tanah-tanah milik RRI di berbagai kota, termasuk penyelesaian sengketa untuk tanah di Cimanggis. Meskipun demikian, program penataan aset belum sepenuhnya sempurna sehingga perlu dilanjutkan untuk renstra periode 2015-2019.

4. Peningkataan Reputasi RRI

Peningkatan reputasi RRI ditandai dengan banyaknya perolehan penghargaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri atas capaian kinerja RRI. Penghargaan yang diterima oleh RRI selama periode yang baru lalu mencakup beberapa bidang seperti program siaran, inovasi teknologi, maupun karya sosial kemanusiaan. Adapun daftar lengkap mengenai perolehan penghargaan yang diberikan pihak eksternal kepada RRI selama periode yang baru lalu dapat dilihat pada lampiran sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari renstra ini.

Adapun paparan capaian kinerja yang bersifat khusus dimaksudkan sebagai laporan lebih rinci dari masing-masing direktorat LPP RRI. Pada periode 2010-2015, LPP RRI mempunyai 5 direktorat, yaitu Direktorat Program dan Produksi (Dit. PP), Direktorat Teknologi dan Media Baru (Dit. TMB), Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha (Dit. LPU), Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum (Dit. SDM), dan Direktorat Keuangan (Dit. Keuangan). Adapun capaian kinerja dari masing-masing direktorat adalah sebagai berikut.

PENDAHULUAN | 21

Bidang Program dan Produksi

Capaian-capaian untuk Direktorat Program dan Produksi adalah sebagai berikut.

1. Menyusun pedoman operasional siaran untuk Pro 1, Pro 2, dan Pro 4

2. Melakukan redesain Pro 1, Pro 2, dan Pro 4

3. Membuat Smartbook Pemberitaan RRI (Petunjuk Operasional Pusat Pemberitaan)

4. Menyusun Juklak Siaran Berjaringan Nasional Tahun 2011

5. Menyusun Panduan Meliput Ibadah Haji untuk Para Reporter LPP RRI

6. Menyelenggarakan dan mengembangkan siaran program “green radio”

7. Menyelenggarakan program komunitas (community program)

8. Melaksanakan Bintang Radio Tingkat Nasional dan ASEAN

9. Melaksanakan Pekan Tilawatil Quran setiap tahun sekali

10. Melaksanakan Siaran Arus Mudik dan Balik setiap tahun

11. Menyelenggarakan Liputan dan Siaran Haji setiap musim haji

12. Menyelenggarakan siaran apresiasi seni dan budaya serta pergelaran di seluruh Indonesia

13. Mengembangkan Pusat Pemberitaan menjadi Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) berbasis website www.rri.co.id yang menyajikan peristiwa aktual dalam format multimedia, dalam bentuk teks, foto, audio, video dan/atau gabungan semuanya.


14. Mengembangkan layanan informasi melalui website di http\\.www. rri.co.id

15. Mengembangkan program siaran sabuk pengaman informasi (safetybelt information) untuk wilayah perbatasan, daerah terluar dan terpencil

16. Menyelenggarakan Siaran Luar Negeri (The Voice of Indonesia) dalam 8 (delapan) bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang, Perancis dan Mandarin.

17. Menyelenggarakan Quick Count untuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

18. Menyelenggarakan siaran Pemilu Daerah

Bidang Teknologi dan Media Baru

Capaian-capaian bidang Teknologi dan Media Baru adalah sebagai berikut.

1. Perluasan jangkauan siaran sekitar 1.623,38 km² di Wilayah Dumai yang dihuni sekitar 250.376 jiwa dan perluasan jangkauan siaran pada Wilayah Batam

PENDAHULUAN | 23

2. Mengadakan Server Bank Lagu yang dapat dipergunakan oleh RRI se-Indonesia.

3. Penataan dan Pengurusan Izin Frekuensi RRI yang dilakukan bersama dengan Kementerian Kominfo.

4. Memperoleh izin penggunaan frekuensi (ISR) sebanyak 171, sedangkan sisanya sebanyak 197 Frekuensi dalam proses penyelesaian di Direktorat Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

5. Penyediaan infrastruktur siaran Studio Produksi RRI di Perbatasan

6. Uji Coba siaran digital dengan Digital Audio Broadcast Plus (DAB+) sejak 2013 di Station RRI Jakarta dengan Format siaran segmented (Channel Musik Klasik, Jazz, Keroncong).

7. Implementasi Siaran Radio Streaming/On Line untuk seluruh stasiun RRI di Indonesia.

8. Mengembangkan aplikasi RRI Play, Be Young, RRI 30”

Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha

Dalam rangka mendekatkan RRI dengan pendengarnya, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan program-program yang bersifat off-air melalui kegiatan di antaranya sebagai berikut.

1. Pekan kreatif yang merupakan kegiatan bidang Layanan Publik yang bertujuan untuk menggali ide-ide serta kreativitas masyarakat untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah budaya daerah menuju industri kreatif


2. Menyelenggarakan Layanan Publik untuk masyarakat Indonesia di luar negeri dengan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang ada di Luar Negeri untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan di bidang broadcasting melalui progam citizen journalism.

3. Program Green Radio yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pelestarian alam, melalui kegiatan penghijauan/penanaman pohon serta pemberdayaan masyarakat pesisir pantai

4. Jalan sehat disabilitas, Indonesia bersepeda, Indonesia berdonor dan program-program lainnya yang diarahkan pada berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat

Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum

Untuk Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, capaian-capaian program yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di RRI yang berada di daerah perbatasan, telah dilaksanakan rekrutmen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) untuk ditempatkan di beberapa stasiun penyiaran yang berada di daerah perbatasan. Stasiun penyiaran tersebut di antaranya RRI Nunukan, RRI Batam, RRI Entikong, RRI Bouven Digoel serta Studio Produksi Singkil dan Studio Produksi Sampang.

2. Dalam rangka menjamin kepastian karier pegawai di lingkungan LPP RRI, Direksi telah menyusun pola karir pegawai. Pola karir ini memiliki arti penting bagi tenaga kerja di lingkungan RRI karena memberi kepastian perjalanan

PENDAHULUAN | 25

karir Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pola karir tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi tentang Pedoman Pola Umum Pembinaan Karir Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

3. Pembuatan Key Performance Indicator (KPI) Kelembagaan dan Key Performance Indicator Direktorat serta Key Performance Indicator Satuan Kerja (Satuan Kerja) dengan metode Balance Scorecard.

4. Menyusun analisis pekerjaan (Job Analysis) yang merupakan pembaharuan terhadap analisis pekerjaan yang pernah ada, namun disesuaikan dengan kondisi perkembangan LPP RRI

5. Menyusun Sistem Standar Kompetensi yang meliputi kompetensi utama (Core Competency), Kompetensi Perilaku (Behavioral Competency), Kompetensi Manajerial (Managerial Competency) dan Kompetensi Teknis (Technical Competency) termasuk kompetensi untuk RRI Batam yang memiliki standar kompetensi.

Bidang Keuangan

Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam penyiaran karena menentukan keberhasilan penyelenggaraan siaran. Ini karena seluruh penyelenggaraan penyiaran memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan demi meraih kualitas program siaran. Terkait dengan bidang keuangan, beberapa hal telah dilakukan sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran

2. Penyusunan Laporan Keuangan.


3. Menyusun kajian sebagai bahan pertimbangan pengajuan/usulan dimilikinya bagian anggaran tersendiri bagi RRI

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran pada semua satuan kerja di lingkungan LPP RRI

B.2. Permasalahan

Meskipun LPP RRI mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi pada sisi lain juga menghadapi beragam persoalan krusial yang memerlukan pemecahan secara serius. Beberapa permasalahan yang membutuhkan pemecahan secara mendasar adalah permasalahan bidang programatisasi, keuangan, SDM, dan juga teknologi.

B.2.1. Aspek Programatis

Secara programatis, RRI belum sepenuhnya bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis guna mengimplementasikan program yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyiaran publik sehingga semua broadcaster RRI mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepublikan ke dalam setiap program yang disiarkan.

Selain masalah program, persoalan lain yang dihadapi ialah kurangnya penajaman program-program untuk wilayah perbatasan, daerah terluar, terpencil, dan pesisir. Padahal, hal itu perlu dilakukan agar RRI mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat sesuai dengan konteks sosio dan budaya. Demikian pula untuk penyelenggaraan siaran luar negeri, belum ada pengembangan ke arah yang lebih strategis yang

PENDAHULUAN | 27

dapat melaksanakan fungsinya sebagai bentuk diplomasi publik. Sebaliknya, penyelenggaraan siaran luar negeri selama ini masih terbatas menggunakan 8 bahasa, dan bahkan wilayah ASEAN justru belum menjadi target sasaran. Di samping itu, penyelenggaraan siaran luar negeri selama ini belum memberikan perhatian khusus terhadap upaya mempromosikan Bahasa Indonesia dan ideologi Pancasila.

Untuk periode renstra 2015-2019, persoalan-persoalan programatis tersebut perlu segera diatasi untuk semua jenis programa RRI di seluruh Indonesia. Perhatian terhadap peningkatan kualitas program dan programa siaran untuk wilayah perbatasan, daerah terluar, terpencil, dan pesisir mutlak dilakukan untuk menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Adapun penyelenggaraan siaran luar negeri, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah dengan memperbanyak bahasa asing yang digunakan dengan target sasaran ke arah negara-negara ASEAN serta dengan membuat program-program pelajaran Bahasa Indonesia dan mempromosikan ideologi Pancasila.

Masih terkait dengan isu program dan programa ialah mengenai kebijakan alokasi anggaran. Sampai dengan 2016, alokasi anggaran untuk program siaran yang merupakan inti bisnis RRI tergolong masih sangat rendah, yakni di bawah 15% dari total anggaran per tahun. Idealnya, anggaran program minimal 50% dari total anggaran, dan yang paling ideal ialah 70% untuk program, sedangkan sisanya untuk operasional institusi. Terkait kebijakan pemerintah dalam konsep money follow program, maka anggaran keuangan RRI perlu menyesuaikan dengan kebijakan tersebut dengan menyusun program-program unggulan yang sesuai dengan program-program pemerintah termasuk di antaranya program nawacita.


B.2.2. Kualitas SDM

Jumlah pegawai RRI pada 2016 berjumlah 6.601 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4.173 orang dan Bukan PNS sebanyak 2.428 orang. Sejak 1998, setelah Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan, tidak ada lagi rekrutmen PNS. Akibatnya, saat ini di RRI, tidak ada PNS yang berusia di bawah 35 tahun sehingga menimbulkan problem kaderisasi. Tenaga yang lebih muda hampir semuanya merupakan Pegawai Bukan PNS (PBPNS) sehingga tidak ada jaminan kesinambungan karier. Di sisi lain, peraturan perundangan tidak memungkinan PBPNS menduduki jabatan struktural.

Dengan jumlah pegawai yang ada sekarang, dari aspek kuantitatif, sebenarnya, sudah memadai atau mampu memenuhi kebutuhan semua unit kerja yang ada di RRI. Namun, dari segi kualitas, masih perlu ditingkatkan baik PNS dan PBPNS. Terlebih, untuk PBPNS, hampir sebagian besar belum pernah mendapatkan pendidikan ideologi LPP.

B.2.3. Keterbatasan Sarana Teknologi

Sebagai lembaga penyiaran radio, fungsi sarana teknologi menjadi sangat vital. Ini karena penyelenggaraan penyiaran radio tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Idealnya, teknologi yang digunakan oleh semua stasiun RRI di seluruh Indonesia memiliki standar kualitas output yang sama. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian. Standar kualitas di masing-masing stasiun bisa berbeda satu dengan lainnya. Untuk itu, perlu mekanisme pengadaan barang dan jasa peralatan teknik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan e-catalog.

PENDAHULUAN | 29

B.2.4. Pengelolaan Keuangan

Sumber utama keuangan LPP RRI tergantung pada APBN sehingga pengelolaannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Padahal, sebagai lembaga penyiaran, RRI memerlukan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang lebih cair. Sebagai contoh, batas akhir pertanggung jawaban APBN adalah pertengahan bulan Desember tahun yang bersangkutan sementara kegiatan operasional lembaga penyiaran tidak mengenal batas waktu awal dan akhir tahun. Oleh karena itu, ke depan, penggunaan dan pertanggung jawaban dana operasional APBN RRI berlaku lex spesialisdanfleksibelsebagaiinstitusi yang operasional.

Sebagai lembaga penyiaran publik, seharusnya, ada regulasi yang memayungi agar RRI dapat melakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran profesional pada umumnya. Dalam kaitan ini, perlu juga adanya regulasi yang kuat untuk menegaskan bahwa pemasukan yang berasal dari sumber-sumber yang ditetapkan oleh UU No.32/2002 dan berdasarkan Pasal 34 PP No.12 Tahun 2005 boleh dikelola langsung oleh RRI bisa direalisasikan. Ini penting karena sejak 2015 seluruh pemasukan yang berasal dari luar APBN menjadi PNBP yang harus disetor kepada kas negara, dan bisa ditarik kembali untuk pemanfaatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Proses penarikan kembali agak menyulitkan untuk menopang kegiatan siaran yang berlangsung terus-menerus setiap hari, dan kadang memerlukan dana yang jauh lebihfleksibelmeskipuntetapharusakuntabel.


B.2.5. Status Kelembagaan

Kelembagaan LPP RRI berdasarkan UU No.32/2002 pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, status kelembagaan LPP RRI belum terakomodasi dalam klaster kelembagaan hukum ketatanegaraan RI. Ketidakjelasan ketentuan ini menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Hal itu menghambat pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik secara profesional, khususnya masalah SDM dan anggaran.

Sehubungan dengan itu, perlu adanya perjuangan untuk memperjelas status kelembagaan LPP RRI. Di samping itu, perlu adanya upaya-upaya untuk penguatan kelembagaan RRI sehingga sejumlah permasalahan krusial sebagaimana telah disebutkan di atas dapat diatasi secara mendasar.

Upaya memperjelas dan menguatkan kelembagaan LPP RRI hanya mungkin terealisasi melalui payung hukum RUU RTRI. Oleh karenanya, salah satu agenda penting yang harus diperjuangkan oleh RRI adalah mendorong segera dibahas dan disahkannya RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi undang-undang yang secara lex specialis mengatur RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam wadah baru, RTRI.

A. VISI

DalamKamusBesarBahasaIndonesia(KBBI),visididefinisikansebagai: (1) kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; atau (2) pandangan atau wawasan ke depan. Visi adalah kondisi mental atau suatu kondisi yang diidamkan di masa yang akan datang. Sebagai suatu pandangan atau wawasan ke depan, visi mempunyai peran yang sangat penting bagi organisasi seperti RRI karena visi memandu segenap insan RRI untuk bekerja. Oleh karena itu, visi haruslah jelas dan bisa diraih sekaligus memotivasi segenap insan RRI untuk terus bekerja keras tanpa henti demi mewujudkan pandangan atau wawasan tersebut. Terkait dengan hal itu, sesuai perintah perundangan, Dewan Pengawas RRI periode 2016-2021 merumuskan visi LPP RRI dalam lima tahun ke depan sebagai berikut.

“TERWUJUDNYA RRI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK YANG TEPERCAYA DAN MENDUNIA”

BAB IIVISI, MISI, TUJUAN DAN

SASARAN STRATEGIS


Ada dua kata kunci dalam visi tersebut yang harus dipahami secara mendalam dan senantiasa diingat dalam hampir setiap tarikan napas para pengelola RRI dalam rangka memandu pekerjaan mereka, yakni ‘tepercaya’ dan ‘mendunia’.

Kepercayaan mudah diungkapkan dalam kata-kata, tetapi mempunyai konsekuensi yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Bahkan, seorang ilmuwan sosial kelahiran Amerika Serikat, Francis Fukuyama, mengemukakan bahwa kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat merupakan modal utama bagi bekerjanya suatu masyarakat. Hanya karena di antara anggota masyarakat itu saling percaya maka mereka mau bekerja sama, dan karenanya masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketiadaan kepercayaan akan membunuh suatu masyarakat karena ketiadaan kepercayaan berarti kecurigaandankonflikakantumbuhdengansubur.

Menyadari pentingnya kepercayaan dalam kehidupan masyarakat maka kata pertama visi RRI adalah tepercaya. Ini mengandung dua pengertian pokok, yang saling terkait erat. Pertama, tepercaya dalam program siaran, baik program siaran yang bersifat faktual (berita dan informasi) ataupun nonfaktual (hiburan). Dalam lima tahun ke depan, diharapkan, RRI benar-benar akan menjadi rujukan bagi segenap masyarakat Indonesia dan dunia sebagai sumber berita, informasi, dan hiburan. Untuk itu, prinsip lembaga penyiaran publik yang independen, netral, objektif, dan bekerja demi kepentingan rakyat harus menjadi nilai yang dipegang tinggi. Hanya dengan berpegang pada prinsip LPP itulah, maka RRI akan menjadi lembaga penyiaran yang tepercaya dalam pengertian sebenarnya. Kiranya, tidak ada hal yang paling istimewa dan mengagumkan di dunia ini kecuali menjadi seseorang atau institusi yang paling dipercaya karena dengan kepercayaan itulah kita bisa menggerakkan pihak lain. Dalam konteks RRI, kepercayaan penting karena dengan kepercayaan itulah, RRI bisa

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS | 33

menggerakkan rakyat Indonesia demi meraih potensi tertingginya.

Kata kunci yang kedua adalah “mendunia”. Para teoretikus sosial kritis telah lama mengatakan bahwa sistem komunikasi dan informasi di dunia tidaklah seimbang. Negara-negara maju menjadi pemasok utama informasi ke negara Dunia Ketiga. Ini berakibat pada cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan dunia yang sangat dipengaruhiolehcaraNegaraMajudalammendefinisikanpersoalan.Maka, dominasi ekonomi pun pada akhirnya juga terjadi dalam dominasi informasi dan pikiran. Oleh karena itu, adalah penting bagi Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI untuk bergerak ke arah institusi penyiaran yang mendunia. Dalam arti, ia tidak hanya menjadi lembaga penyiaran tepercaya di tingkat nasional, tapi juga menjadi rujukan masyarakat di dunia, terutama ketika hal itu terkait dengan Indonesia, baik Indonesia dalam dimensi sosial, politik, budaya ataupun ekonomi. Dengan demikian, masyarakat di dunia akan mendapatkan gambaran yangutuhtentangIndonesia.Indonesiayangkitadefinisikansendiri,danbukanyangdidefinisikanolehpihaklain.

B. MISI

Jika visi adalah kondisi yang ingin diraih di masa depan, maka misi adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk meraih kondisi yang diidealkan tersebut. Untuk menjadi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tepercaya dan mendunia, Dewan Pengawas telah merumuskan 11 (sebelas) misi organisasi, yang mencakup bidang siaran dan nonsiaran. Kesebelas misi tersebut adalah sebagai berikut.


Tabel 2.1Misi LPP RRI

NO. MISI

1 Memenuhi hak warga negara memperoleh berita dan informasi yang objektif dan independen

2 Memenuhi hak warga negara memperoleh siaran yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan serta berpihak kepada kelompok rentan dan disable

3 Menyelenggarakan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional

4 Menyelenggarakan siaran hiburan yang sehat

5 Meningkatkan layanan dan jangkauan siaran yang mudah diakses masyarakat di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

6 Memperkuat siaran luar negeri untuk mempromosikan Indonesia beserta ideologi Pancasila dan menghadirkan dunia ke Indonesia sesuai dengan politik luar negeri

7 Mengoptimalkan teknologi penyiaran untuk mendukung terselenggaranya siaran RRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dan dapat diakses oleh masyarakat dunia

8 Meningkatkan kualitas tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance

9 Mengembangkan SDM profesional

10 Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi

11 Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan sesuai aturan perundangan yang berlaku


C. TUJUAN

Dengan 11 (sebelas) misi yang telah dirumuskan di atas, sebagai sesuatu yang harus dilakukan guna meraih visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tepercaya dan mendunia, selanjutnya dirumuskan tujuan yang hendak dicapai selama satu periode kepemimpinan ke depan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk periode Dewan Pengawas 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2Misi dan Tujuan LPP RRI

NO. MISI TUJUAN

1 Memenuhi hak warga negara memperoleh berita dan informasi yang objektif dan independen.

1 Mewujudkan siaran berita dan informasi yang objektif dan akurat

2 Memenuhi hak warga negara memperoleh siaran yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan serta berpihak kepada kelompok rentan dan disable

2 Mewujudkan siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan.

3 Mewujudkan siaran yang melindungi kelompok rentan dan disable, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

3 Menyelenggarakan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional

4 Mewujudkan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional

5 Mewujudkan siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional


4 Menyelenggarakan siaran hiburan yang sehat

6 Mewujudkan siaran hiburan yang sehat

5 Meningkatkan layanan dan jangkauan siaran yang mudah diakses masyarakat di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

7 Mengoptimalkan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

8 Memperluas jangkauan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

6 Memperkuat siaran luar negeri untuk mempromosikan Indonesia beserta ideologi Pancasila dan menghadirkan dunia ke Indonesia sesuai dengan politik luar negeri

9 Mewujudkan siaran luar negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

10 Mewujudkan siaran luar negeri yang mempopulerkan Bahasa Indonesia dan budaya serta ideologi Pancasila

11 Mewujudkan siaran luar negeri yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia

7 Mengoptimalkan teknologi penyiaran untuk mendukung terselenggaranya siaran RRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dan dapat diakses oleh masyarakat dunia

12 Mengikuti tren perkembangan teknologi penyiaran yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dan dapat diakses oleh masyarakat dunia

8 Meningkatkan kualitas tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance

13 Mewujudkan kualitas tata kelola LPP RRI yang sesuai dengan prinsip good public governance

14 Mewujudkan penguatan kelembagaan LPP RRI

9 Mengembangkan SDM profesional

15 Mewujudkan SDM profesional yang memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya

16 Mewujudkan pola karier SDM LPP RRI berbasis kompetensi


10. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi

17 Mewujudkan layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

18 Membangun strategi komunikasi internal dan eksternal untuk meningkatkan reputasi LPP RRI

19 Membangun pola promosi yang terintegrasi

20 Mengembangkan secara optimal kerja sama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

21 Menumbuhkan kesadaran stakeholders/masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan siaran LPP RRI

11. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan sesuai aturan perundangan yang berlaku

22 Mengoptimalkan pendapatan non-APBN untuk penguatan LPP RRI

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan bentuk penjabaran visi dan misi yang akan diwujudkan atau dihasilkan secara nyata oleh LPP RRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun rencana strategis (2015-2019). Mengacu pada rumusan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya ditetapkan sasaran strategis yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaian LPP RRI untuk masa Renstra 2015-2019 ditampilkan dalam tabel 2.3.


Tabe

l 2.3

Visi

, Mis

i, Tu

juan

, dan

Sas

aran

Str

ateg

is

VIS

IM

ISI

TUJU

AN

SASA

RAN

STR

ATEG

IS

Terw

ujud

nya

RRI

seba

gai L

emba

ga

Peny

iara

n Pu

blik

ya

ng T

eper

caya

dan

M

endu

nia

1.M

emen

uhi

hak

war

ga

nega

ra m

empe

role

h be

rita

dan

info

rmas

i ya

ng o

bjek

tif d

an

inde

pend

en.

1M

ewuj

udka

n si

aran

be

rita

dan

info

rmas

i ya

ng o

bjek

tif d

an

akur

at.

1Te

rwuj

udny

a si

aran

ber

ita

yang

obj

ekti

f dan

aku

rat

2M

emen

uhi h

ak

war

ga n

egar

a m

empe

role

h si

aran

ya

ng m

ence

rdas

kan,

m

ence

rahk

an d

an

mem

berd

ayak

an

sert

a be

rpih

ak k

epad

a ke

lom

pok

rent

an d

an

disa

ble

2M

ewuj

udka

n si

aran

pe

ndid

ikan

yan

g m

ence

rdas

kan,

m

ence

rahk

an, d

an

mem

berd

ayak

an.

2Te

rwuj

udny

a si

aran

pe

ndid

ikan

yan

g m

ence

rdas

kan,

men

cera

hkan

da

n m

embe

rday

akan

3M

ewuj

udka

n si

aran

ya

ng m

elin

dung

i ke

lom

pok

rent

an d

an

disa

ble,

ser

ta k

eadi

lan

info

rmas

i sel

uruh

m

asya

raka

t

3Te

rwuj

udny

a si

aran

yan

g be

rpih

ak k

epad

a ke

lom

pok

rent

an d

an d

isab

le, s

erta

ke

adila

n in

form

asi s

elur

uh

mas

yara

kat

3M

enye

leng

gara

kan

siar

an y

ang

men

jam

in

kebh

inek

aan

dan

iden

tita

s na

sion

al

4M

ewuj

udka

n si

aran

ya

ng m

enja

min

ke

bhin

ekaa

n da

n id

enti

tas

nasi

onal

4Te

rwuj

udny

a si

aran

yan

g m

ence

rmin

kan

kebh

inek

aan

dan

iden

tita

s na

sion

al


5Te

rwuj

udny

a si

aran

bud

aya

yang

men

ghad

irka

n ni

lai-

nila

i ke

arifa

n lo

kal y

ang

seja

lan

deng

an k

epen

ting

an n

asio

nal.

5M

ewuj

udka

n si

aran

ya

ng m

endo

rong

te

rjad

inya

dia

lekt

ika

anta

ra b

uday

a lo

kal,

nasi

onal

, reg

iona

l dan

in

tern

asio

nal

6Te

rwuj

udny

a si

aran

yan

g m

endo

rong

terj

adin

ya

dial

ekti

ka a

ntar

a bu

daya

lo

kal,

nasi

onal

, reg

iona

l, da

n in

tern

asio

nal

4M

enye

leng

gara

kan

siar

an h

ibur

an y

ang

seha

t

6M

ewuj

udka

n si

aran

hi

bura

n ya

ng s

ehat

7Te

rwuj

udny

a si

aran

hib

uran

ya

ng s

ehat

5M

enin

gkat

kan

laya

nan

dan

jang

kaua

n si

aran

ya

ng m

udah

dia

kses

m

asya

raka

t di d

aera

h pe

rbat

asan

, ter

penc

il,

terl

uar,

dan

pesi

sir

7M

engo

ptim

alka

n la

yana

n si

aran

di

wila

yah

perb

atas

an,

terp

enci

l, te

rlua

r, da

n pe

sisi

r

8Pe

ning

kata

n la

yana

n si

aran

di

wila

yah

perb

atas

an, t

erpe

ncil,

te

rlua

r, da

n pe

sisi

r

8M

empe

rlua

s ja

ngka

uan

siar

an d

i dae

rah

perb

atas

an, t

erpe

ncil,

te

rlua

r, da

n pe

sisi

r

9Pe

ning

kata

n ja

ngka

uan

siar

an d

i dae

rah

perb

atas

an,

terp

enci

l, te

rlua

r, da

n pe

sisi

r


6M

empe

rkua

t sia

ran

luar

neg

eri u

ntuk

m

empr

omos

ikan

In

done

sia

bese

rta

ideo

logi

Pan

casi

la d

an

men

ghad

irka

n du

nia

ke

Indo

nesi

a se

suai

den

gan

polit

ik lu

ar n

eger

i

9M

ewuj

udka

n si

aran

luar

ne

geri

yan

g m

ampu

be

rfun

gsi s

ebag

ai

bagi

an d

ari d

iplo

mas

i pu

blik

ses

uai p

olit

ik

luar

neg

eri

10Te

rwuj

udny

a si

aran

luar

ne

geri

yan

g m

ampu

ber

fung

si

seba

gai b

agia

n da

ri d

iplo

mas

i pu

blik

ses

uai p

olit

ik lu

ar

nege

ri

10M

ewuj

udka

n si

aran

lu

ar n

eger

i yan

g m

empo

pule

rkan

Bah

asa

Indo

nesi

a da

n bu

daya

se

rta

ideo

logi

Pan

casi

la

11Te

rwuj

udny

a si

aran

luar

neg

eri

yang

mer

epre

sent

asik

an

iden

tita

s ba

ngsa

dan

neg

ara

mel

alui

bah

asa

dan

buda

ya

sert

a id

eolo

gi P

anca

sila

11M

ewuj

udka

n si

aran

lu

ar n

eger

i yan

g m

engh

adir

kan

duni

a gu

na m

endo

rong

ke

maj

uan

bang

sa d

an

nega

ra In

done

sia

12Te

rwuj

udny

a si

aran

luar

neg

eri

yang

men

ghad

irka

n du

nia

guna

men

doro

ng k

emaj

uan

bang

sa In

done

sia


7M

engo

ptim

alka

n te

knol

ogi p

enyi

aran

un

tuk

men

duku

ng

ters

elen

ggar

anya

sia

ran

RRI y

ang

mam

pu

men

jang

kau

selu

ruh

wila

yah

NK

RI d

an d

apat

di

akse

s ole

h m

asya

raka

t du

nia

12M

engi

kuti

tren

pe

rkem

bang

an

tekn

olog

i pen

yiar

an

yang

mam

pu

men

jang

kau

selu

ruh

wila

yah

NK

RI d

an d

apat

di

akse

s ole

h m

asya

raka

t du

nia

13Pe

ning

kata

n ja

ngka

uan

siar

an m

elal

ui te

knol

ogi

mul

tipla

tfor

m

14Te

rsed

iany

a ak

ses

bagi

war

ga

nega

ra d

an m

asya

raka

t dun

ia

untu

k m

empe

role

h si

aran

RRI

se

suai

sta

ndar

pen

yiar

an (

loud

an

d cl

ear)

15Te

rwuj

udny

a RR

I se

baga

i pe

nyel

engg

ara

netw

ork

prov

ider

unt

uk p

enyi

aran

di

gita

l

16Te

rsed

iany

a te

knol

ogi

peny

iara

n ya

ng m

ampu

m

embe

rika

n ea

rly

war

ning

sy

stem

di w

ilaya

h ra

wan

be

ncan

a

17Te

rwuj

udny

a si

ngle

freq

uenc

y LP

P RR

I FM

88,

8 M

Hz

dan

AM

999

KH

z

8M

enin

gkat

kan

kual

itas

ta

ta k

elol

a LP

P RR

I se

suai

den

gan

prin

sip

go

od p

ublic

gov

erna

nce

13M

ewuj

udka

n ku

alit

as

tata

kel

ola

LPP

RRI y

ang

sesu

ai d

enga

n pr

insi

p

good

pub

lic g

over

nanc

e

18Te

rwuj

udny

a ta

ta k

elol

a LP

P RR

I ses

uai d

enga

n pr

insi

p

good

pub

lic g

over

nanc

e


19Te

rwuj

udny

a ta

ta k

elol

a ke

uang

an y

ang

berb

asis

pad

a ke

butu

han

prog

ram

siar

an L

PP

RRI.

20Te

rwuj

udny

a ta

ta k

elol

a PN

BP

sesu

ai d

enga

n ke

pent

inga

n si

aran

14M

ewuj

udka

n pe

ngua

tan

kele

mba

gaan

LPP

RRI

21

Terl

aksa

nany

a ke

giat

an

advo

kasi

unt

uk m

endo

rong

pe

ruba

han

PP N

omor

12/2

005

22Te

rlak

sana

nya

kegi

atan

ad

voka

si u

ntuk

men

doro

ng

lahi

rnya

UU

pen

yiar

an y

ang

men

jam

in R

TRI

23Te

rlak

sana

nya

kegi

atan

ad

voka

si u

ntuk

men

doro

ng

lahi

rnya

UU

RTR

I

24Te

rwuj

udny

a ke

lem

baga

an

yang

ram

ping

str

uktu

r dan

ka

ya fu

ngsi


9M

enge

mba

ngka

n SD

M

prof

esio

nal

15M

ewuj

udka

n SD

M

prof

esio

nal y

ang

mem

enuh

i sta

ndar

ko

mpe

tens

i ses

uai

bida

ngny

a

25Te

rwuj

udny

a SD

M p

rofe

sion

al

yang

mem

enuh

i sta

ndar

ko

mpe

tens

i ses

uai b

idan

gnya

26Te

rwuj

udny

a in

tegr

itas

dan

jiw

a ko

rsa

SDM

LPP

RRI

16M

ewuj

udka

n po

la k

arie

r SD

M L

PP R

RI b

erba

sis

kom

pete

nsi

27Te

rwuj

udny

a po

la k

arie

r SD

M

LPP

RRI b

erba

sis

kom

pete

nsi

10M

enge

mba

ngka

n st

rate

gi k

omun

ikas

i dan

pr

omos

i

17M

ewuj

udka

n la

yana

n in

form

asi p

ublik

ses

uai

kete

ntua

n U

ndan

g-U

ndan

g K

eter

buka

an

Info

rmas

i Pub

lik

28Te

rwuj

udny

a pe

nyel

engg

araa

n la

yana

n in

form

asi p

ublik

se

suai

ket

entu

an U

ndan

g-U

ndan

g K

eter

buka

an

Info

rmas

i Pub

lik

18M

emba

ngun

str

ateg

i ko

mun

ikas

i int

erna

l da

n ek

ster

nal u

ntuk

m

enin

gkat

kan

repu

tasi

LP

P RR

I

29M

elak

sana

kan

stra

tegi

ko

mun

ikas

i int

erna

l dan

ek

ster

nal u

ntuk

men

ingk

atka

n ci

tra

posi

tif L

PP R

RI


19M

emba

ngun

pol

a pr

omos

i yan

g te

rint

egra

si

30M

elak

ukan

pro

mos

i yan

g te

rint

egra

si (p

rom

o pr

ogra

m,

prom

o co

rpor

ate

iden

tity

dan

pola

pro

mo

teri

nteg

rasi

)

20M

enge

mba

ngka

n se

cara

op

tim

al k

erja

sam

a de

ngan

sta

keho

lder

bai

k da

lam

mau

pun

luar

ne

geri

31Te

rwuj

udny

a ke

rjas

ama

deng

an s

take

hold

er b

aik

dala

m

mau

pun

luar

neg

eri

21M

enum

buhk

an

kesa

dara

n st

akeh

olde

rs/

mas

yara

kat u

ntuk

be

rpar

tisi

pasi

dal

am

pem

biay

aan

siar

an L

PP

RRI

32Te

rwuj

udny

a ke

sada

ran

mas

yara

kat u

ntuk

be

rpar

tisi

pasi

dal

am

pem

biay

aan

prog

ram

sia

ran

LPP

RRI

11M

engo

ptim

alka

n po

tens

i yan

g di

mili

ki

RRI s

ebag

ai s

umbe

r pe

ndap

atan

ses

uai

atur

an p

erun

dang

an

yang

ber

laku

22M

engo

ptim

alka

n pe

ndap

atan

non

-APB

N

untu

k pe

ngua

tan

LPP

RRI

33Te

rwuj

udny

a op

tim

alis

asi

peng

emba

ngan

pot

ensi

ase

t ya

ng d

imili

ki R

RI u

ntuk

pe

ngua

tan

LPP

RRI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, visi pembangunan nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI


8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Ada beberapa pernyataan penting terkait dengan misi yang termuat dalam dokumen Lampiran UU No. 17 tahun 2007 yang perlu dicatat sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyiaran LPP RRI untuk renstra periode 2015-2019.

1. Arah kebijakan pembangunan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespons modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adapun pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan, serta untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sehingga saling percaya dan harmonis.

2. Arah kebijakan pembangunan mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa,

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 47

pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

3. Arah kebijakan mewujudkan Indonesia yang demokratis berdasarkan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.


4. Arah kebijakan pembangunan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi ancaman yang dihadapi Indonesia tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

5. Arah kebijakan mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dimaksudkan agar pembangunan yang merata dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensikonfliksosialuntuktercapainyaIndonesiayangmaju,mandiri dan adil. Strategi yang dilakukan ialah (1) melakukan pengembangan wilayah dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. (2) percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, (3) keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain, dan


(4) wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

6. Arah kebijakan mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

7. Arah kebijakan pembangunan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. Adapun strategi yang dilakukan antara lain: (1) membangkitkan wawasan dan budaya bahari, (2) meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan; (3) mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; (4) mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut;


(5) meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

8. Arah kebijakan pembangunan mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam, baik daratan maupun lautan, serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam hubungan internasional yang akan ditangani dengan parameter utamanya adalah pencapaian secara optimal kepentingan nasional; serta dengan meningkatkan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang ada demi membangun kembali solidaritas Association of South East Asian Nation (ASEAN) di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid.

Untuk mencapai sasaran pokok RPJPN 2005-2025, dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dalam dokumen yang sama, telah ditentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk setiap periode sebagai berikut.


RPJM ke-1 (2005 – 2009)

RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang guna menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil, demokratis, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Indonesia yang aman, damai dengan tetap terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui tertanganinya berbagai kerawanan sehingga peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia semakin meningkat. Kondisi itu didukung oleh berkembangnya nilai baru yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan dalam rangka memantapkan budaya nasional, termasuk wawasan dan budaya bahari; menguat dan meluasnya pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokrasi dalam tatanan masyarakat internasional.

RPJM ke-2 (2010 – 2014)

RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, penguatan daya saing perekonomian, meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, kelanjutan penataan sistem hukum nasional, membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, menguatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa, keberhasilan diplomasi di forum internasional, dan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.


RPJM ke-3 (2015 – 2019)

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Kehidupan demokrasi diharapkan semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah mampu mendukung pembangunan nasional.

Indikator lain keberhasilan RPJMN ke-3 adalah kesejahteraan rakyat terus membaik, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, terwujudnya lembaga jaminan sosial, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat, kompetitif, dan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas,


penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Indikator selanjutnya ialah ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal, mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisiendanmoderngunaterciptanyamasyarakatinformasiIndonesia;pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien,dan akuntabel.

RPJM Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ialah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut.


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun program prioritas yang dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi tersebut ada 9 program dan lebih populer dengan sebutan Nawacita, yaitu sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya


memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.


9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik RRI, agenda prioritas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia guna mewujudkan ketahanan dan keadilan informasi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Jangkauan Siaran RRI di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda 6 Nawacita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional).

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, salah satu sub-agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 adalah Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah: Tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah nonkomersial lainnya melalui Jangkauan Siaran LPP RRI terhadap populasi mencapai 90 persen pada tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumberdaya terbatas melalui: 1) Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN); 2) Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara


jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memerhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan.

2. Peningkatan Tata Kelola LPP RRI yang Transparan dan Akuntabel serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari agenda 2 Nawacita (membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya).

Dalam rangka meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel serta pelaksanaan reformasi birokrasi, ada 3 (tiga) sub agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Sub Agenda 3 Nawacita 2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja; (2) Sub Agenda 4 Nawacita 2: Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan (3) Sub Agenda 5 Nawacita 2: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

a. Sub Agenda 3 Nawacita 2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai: terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.


Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh, antara lain sebagai berikut.

1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (a) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (c) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah

2) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisiendan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (a) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government; (b) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (c) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK

3) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (c) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; (d) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;


(e) diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik.

b. Sub Agenda 4 Nawacita 2: Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasiyangefektifdanefisien;meningkatkankapasitaspengelolaanreformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh, antara lain sebagai berikut.

1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,efisien,dansinergis,yangditempuhmelaluistrategi:(a) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (b) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (c) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah

2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (a) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang


aparatur negara; dan (d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN

3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (a) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (b) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (c) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (d) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (e) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (f) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (a) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (b) mendorong inovasi pelayanan publik; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik

c. Sub Agenda 4 Nawacita 2: Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya


implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain sebagai berikut.

1) Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi sebagai berikut.

a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraannegarayangtransparan,efektif,efisiendan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

d) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

e) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;

f) Kampanye publik terkait revolusi mental;

g) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.


2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi sebagai berikut.

a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LPP RRI

LPP RRI diharapkan berperan aktif dalam ikut serta mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara dengan memberikan layanan publik di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan penyiaran radio yang berfungsi pula sebagai perekat dan kontrol sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga citra positif bangsa di dunia Internasional. Sejalan dengan tugas dan fungsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, serta memerhatikan arah kebijakan dan strategi nasional, rumusan arah kebijakan dalam Renstra Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.


1. Memenuhi hak warga negara memperoleh berita dan informasi yang objektif dan independen.

2. Memenuhi hak warga negara memperoleh siaran yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan serta berpihak kepada kelompok rentan dan disable

3. Menyelenggarakan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional

4. Menyelenggarakan siaran hiburan yang sehat

5. Meningkatkan layanan dan jangkauan siaran yang mudah diakses masyarakat di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

6. Memperkuat siaran luar negeri untuk mempromosikan Indonesia beserta ideologi Pancasila dan menghadirkan dunia ke Indonesia sesuai dengan politik luar negeri

7. Mengoptimalkan teknologi penyiaran untuk mendukung terselenggaranya siaran RRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dan dapat diakses oleh masyarakat dunia.

8. Meningkatkan kualitas tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance

9. Mengembangkan SDM profesional

10. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi

11. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan sesuai aturan perundangan yang berlaku


C. KERANGKA REGULASI

Salah satu indikator penting yang menentukan baik tidaknya tata kelola suatu organisasi/lembaga adalah adanya akuntabilitas yang tinggi, yakni ketataan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks ini, kerangka regulasi sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran LPP RRI untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, regulasi juga dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI. Setelah dilakukan identifikasi, ada beberaparegulasi yang perlu dilakukan revisi agar mampu menjadi pendorong dan mempercepat proses pencapaian tujuan dan kinerja lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tabel 3.1 berikut memuat matrik kerangka regulasi LPP RRI yang memerlukan penyelesaian sesegera mungkin agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik.


Tabe

l: 3

.1Ke

rang

ka R

egul

asi L

PP RRI

No

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i da

n/at

au K

ebut

uhan

R

egul

asi

Urg

ensi

Pem

bent

ukan

B

erda

sark

an E

valu

asi

Reg

ulas

i Eks

isti

ng, K

ajia

n da

n Pe

neli

tian

Uni

t Pe

nang

gung

-ja

wab

Uni

t Ter

kait

/ In

stit

usi

Targ

et

Peny

eles

aian

1RU

U te

ntan

g Ra

dio

Tele

visi

Re

publ

ik In

done

sia

Dih

arap

kan

akan

men

jadi

da

sar h

ukum

yan

g ku

at b

agi

kebe

rada

an R

RI d

an T

VRI

seb

agai

Le

mba

ga P

enyi

aran

Pub

lik y

ang

inde

pend

en d

an p

rofe

sion

al

Dew

as d

an

Dew

an

Dir

eksi

DPR

RI,

Kom

info

K

emen

kum

ham

, Se

tneg

2016

-201

8

2.Pe

ratu

ran

Pem

erin

tah

No.

12

/200

5 te

ntan

g LP

P RR

IPe

rlu

peru

baha

n Pa

sal 7

aya

t 1,

fras

a “R

enca

na In

duk”

men

jadi

Re

nstr

a

Dew

an

Dir

eksi

dan

D

ewas

Kem

en K

omin

fo,

Setn

eg20

16-2

017

3.PP

No.

12/2

005

Perl

u pe

ruba

han

Pasa

l 18

ayat

2

dan

3 de

ngan

mem

perj

elas

m

aksu

d da

ri k

ata

Seta

ra E

selo

n Ib

da

n II

a

Dir

utK

emen

Kom

info

, Se

tneg

2016

-201

7

4Pe

rmen

PA

NRB

tent

ang

jaba

tan

fung

sion

al R

RIPe

nyes

uaia

n ru

mpu

n ja

bata

n fu

ngsi

onal

RRI

ses

uai K

eppr

es

87/1

999

Dit

. SD

M &

U

mum

Kom

info

, K

emen

pan

& R

B,

BKN

2016


5K

eput

usan

Men

teri

Keu

anga

n (K

MK

) ten

tang

per

setu

juan

pe

nggu

naan

seb

agia

n da

na

PNBP

RRI

Perl

unya

per

baik

an m

enge

nai

pera

tura

n pe

laks

ana

PP N

o. 5

Ta

hun

2015

tent

ang

Jeni

s &

Tar

if at

as P

NBP

yan

g be

rlak

u di

RRI

Dit

.Keu

anga

nK

emen

keu

dan

Dit

jen

PNBP

2016

6Pe

rmen

Kom

info

ttg

Tim

Pe

nila

i Jab

atan

Fun

gsio

nal

Pusa

t And

alan

Sia

ran

RRI

Tind

ak la

njut

Kep

pres

No

87/1

99

ttg

rum

pun

jaba

tan

fung

sion

alD

it. S

DM

&

Um

umK

omin

fo20

16-2

017

7.Pe

rmen

Kom

info

ttg

Tim

Pe

nila

i Jab

. Fun

gsio

nal P

usat

A

dika

ra S

iara

n RR

I

Tind

ak la

njut

Kep

pres

No

87/1

99

ttg

rum

pun

jaba

tan

fung

sion

alD

it. S

DM

&

Um

umK

omin

fo20

16-2

017

8.Pe

rmen

Kom

info

tent

ang

Tim

Pe

nila

i Jab

atan

Fun

gsio

nal

Pusa

t Tek

nisi

Sia

ran

RRI

Tind

ak la

njut

Kep

pres

No

87/1

99

ttg

rum

pun

jaba

tan

fung

sion

alD

it. S

DM

&

Um

umK

omin

fo20

16-2

017

9.K

epm

en K

omin

fo tt

g Pe

nem

pata

n pe

gaw

ai K

omin

fo

yang

dip

erba

ntuk

an d

i RRI

Tind

ak la

njut

kep

utus

an B

KN

N

omor

119/

2015

tent

ang

stat

us

pega

wai

RRI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kom

info

2016

10.

Kep

utus

an M

ente

ri K

omin

fo

ttg

pelim

paha

n w

ewen

ang

kepa

da D

irut

RRI

tent

ang

peng

elol

aan

kepe

gaw

aian

RRI

Tind

ak la

njut

kep

utus

an B

KN

N

omor

119/

2015

tent

ang

stat

us

pega

wai

RRI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kom

info

2016

11.Pe

rmen

Keu

anga

n (P

MK

) te

ntan

g SB

K R

RIPe

ratu

ran

pela

ksan

aan

UU

17

/200

3 te

ntan

g ke

uang

an n

egar

aD

it.K

euK

emen

keu

2015

-201

9


12.

Pera

tura

n D

irut

RRI

tent

ang

PPID

RRI

Tind

ak la

njut

UU

14/2

008

tent

ang

KIP

dan

UU

25/

2009

tent

ang

pela

yana

n pu

blik

Dit

. LPU

Kem

enpa

n &

RB,

ko

min

fo, K

IP20

16

13.

Pera

tura

n D

irut

tent

ang

Ker

jasa

ma

Spon

sor P

rogr

am

dan

Bart

er P

rom

osi R

adio

Pera

tura

n pe

laks

anaa

n PP

5/2

015

tent

ang

PNBP

LPP

RRI

Dit

. LPU

Kem

enke

u20

16

14.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

tata

ca

ra &

sya

rat p

enge

naan

tari

f Rp

0,0

0

Pera

tura

n pe

laks

anaa

n PP

5/2

015

tent

ang

PNBP

LPP

RRI

Dit

. LPU

Kem

enke

u20

16

15.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

klasifikasijaringannasional

dan

zona

Pera

tura

n pe

laks

anaa

n PP

5/2

015

tent

ang

PNBP

LPP

RRI

Dit

. LPU

Kem

enke

u20

15

16.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

Impl

emen

tasi

Ref

orm

asi

Biro

kras

i

Tind

ak la

njut

Per

atur

an M

enpa

n &

RB

tent

ang

Refo

rmas

i Bir

okra

siD

it. S

DM

&

Um

umK

emen

pan

& R

B20

16

17Pe

ratu

ran

Dir

ut R

RI tt

g pe

dom

an p

enge

lola

an

keua

ngan

di l

ingk

unga

n RR

I

Pera

tura

n pe

laks

anaa

n U

U

17/2

003

tent

ang

keua

ngan

neg

ara

dan

PP 5

/201

5 te

ntan

g PN

BP R

RI

Dit

.Keu

Kem

enke

u20

16 –

201

9

18Pe

ratu

ran

Dir

ut R

RI tt

g Pe

dom

an P

embe

rian

Tu

njan

gan

Kin

erja

peg

awai

di

lingk

unga

n LP

P RR

I

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015


19Pe

ratu

ran

Dir

ut R

RI tt

g Pe

neta

pan

Tunj

anga

n K

iner

ja

pega

wai

di l

ingk

unga

n RR

I

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015

20.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

Peng

angk

atan

Kel

as Ja

bata

n ba

gi P

ejab

at S

truk

tura

l di

lingk

unga

n RR

I

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015

21.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

Peng

angk

atan

Kel

as Ja

bata

n ba

gi P

ejab

at F

ungs

iona

l Te

rten

tu d

i lin

gkun

gan

RRI

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015

22.

Pera

tura

n D

irut

RRI

ttg

Peng

angk

atan

Kel

as Ja

bata

n ba

gi P

ejab

at F

ungs

iona

l U

mum

di l

ingk

unga

n RR

I

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015

23Pe

ratu

ran

Dir

ut R

RI tt

g Pe

dom

an P

embe

rian

Tu

njan

gan

Kin

erja

bag

i PBP

NS

di li

ngku

ngan

RRI

Tind

ak la

njut

Kep

res

Nom

or

118/2

015

tent

ang

Tunj

anga

n K

iner

ja R

RI

Dit

. SD

M &

U

mum

Kem

enpa

n &

RB,

K

emen

keu,

dan

BK

N

2015


D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Tujuan kerangka kelembagaan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan yang terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi, dan visi misi K/L.

2. Mempertajam arah kebijakan dan strategi K/L sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil Negara.

3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi K/L dalammelaksanakan program-program pembangunan nasional

4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur

Sebagaimana diamatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan memerhatikan eksistensi dan peran strategis RRI


sebagai media penyiaran radio serta Visi, Misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2015 – 2019, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, kerangka kelembagaan RRI diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas lembaga guna mendorong peningkatan pelayanan dan kapasitas pegawai RRI.

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi LPP RRI yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Perubahan cara berpikir dan pola bekerja menuju pelayanan sesuai prinsip good public governance (GPG)

b. Arah dan kebijakan RRI adalah fokus pada terwujudnya Lembaga Penyiaran Publik yang kuat, profesional, dan independen sehingga menjadi tepercaya dan mendunia

c. Terselenggaranya tata kelola lembaga yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel

d. Terselenggaranya tata laksana dan sumber daya manusia di RRI sesuai dengan kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka dalam rangka untuk penguatan kapasitas kelembagaan LPP RRI akan dilakukan beberapa aksi sebagai berikut.

a. Melakukan penyesuaian nomenklatur Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha menjadi Direktorat Layanan dan


Informasi Publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan serta menindaklanjuti amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) setingkat Eselon II, mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta menjamin efektivitas, efsiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan RRI, yang selama ini dirangkap oleh Kepala Bagian Umum dan Hukum dan merupakan Unit Kerja Eselon III.

c. Meningkatkan kapasitas/status stasiun penyiaran RRI tipe C yang berada di ibukota provinsi, dari Unit Kerja eselon III menjadi Unit Kerja Eselon II dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan aset/BMN yang berbasis wilayah.

2. Penguatan Kapasitas Pegawai

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI perlu didukung oleh ketersediaan pegawai yang profesional dan kompeten, serta mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala, antara lain sebagai berikut.

a. Belum adanya keseimbangan antara segi jumlah dengan kualitas SDM yang ada saat ini. Dilihat dari sisi jumlah, seharusnya, sudah sangat memadai, tetapi kalau dari segi kualitas kenyataannya memang kurang mencukupi.


b. Belum adanya standar kompetensi yang baku untuk setiap jabatan, baik jabatan pimpinan, administrasi, pengawas, pelaksana, dan fungsional.

c. Belum adanya analisis kebutuhan diklat bagi SDM RRI sesuai dengan jabatan yang ada.

d. Belum sempurnanya sistem informasi kepegawaian sehingga pimpinan masih mengalami kesulitan memperoleh data yang akurat

Untuk menyelesaikan permasalahan SDM tersebut, dalam renstra 2015-2019, perlu disusun manajemen SDM meliputi penambahan pegawai baru, penataan sistem rekrutmen pegawai, penyusunan analisis jabatan, pelaksanaan evaluasi jabatan karena adanya perubahan organisasi baru, penyusunan standar kompetensi jabatan, penyempurnaan sasaran kinerja pegawai, pengembangan sistem informasi kepegawaian dan penyusunan analisis kebutuhan diklat. Secara detail, perbaikan manajemen SDM dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.


Tabe

l 3.2

Renc

ana

Peni

ngka

tan

Kapa

sita

s SDM

RRI

NO

Prog

ram

dan

Keg

iata

nSa

tuan

Tahu

nH

asil

2015

2016

2017

2018

2019

1Re

krut

men

Peg

awai

Non

PN

SO

rang

210

400

500

600

700

Tepe

nuhi

nya

jum

lah

pega

wai

se

suai

keb

utuh

an o

rgan

isas

i2

Pena

taan

sis

tem

rekr

utm

en p

egaw

ai

• e-

form

asi

• pe

nila

ian/

test

kom

pete

nsi b

idan

g/pr

ofes

i

• pe

nem

pata

n pe

gaw

ai

Pers

en50

7580

8590

Ters

edia

nya

sist

em

rekr

utm

en y

ang

terb

uka,

tr

ansp

aran

dan

aku

ntab

el

3A

nalis

is Ja

bata

n

• pe

nyem

purn

aan

anal

isis

jaba

tan

Pers

en80

9095

100

100

Ters

edia

nya

peta

& u

raia

n ja

bata

n

4Ev

alua

si Ja

bata

n

• pe

nyem

purn

aan

kela

s ja

bata

n

• pe

nata

an p

egaw

ai k

e da

lam

kel

as

jaba

tan

Pers

en80

9095

100

100

Ters

edia

nya

data

per

ingk

at

dan

harg

a ja

bata

n

5Pe

nyus

unan

sta

ndar

kom

pete

nsi j

abat

anPe

rsen

8590

9510

010

0Te

rsed

iany

a st

anda

r jab

atan


6Pe

nyem

purn

aan

sasa

ran

kine

rja

pega

wai

(S

KP)

• pe

nyem

purn

aan

sist

em a

plik

asi S

KP

onlin

e

• pe

laks

anaa

n pe

nila

ian

SKP

Pers

en85

9095

100

100

Teru

kurn

ya k

iner

ja p

egaw

ai

7Pe

ngem

bang

an s

iste

m in

form

asi p

egaw

ai

(SIP

EG)

• in

tegr

asi d

atab

ase

SIPE

G d

enga

n SA

PK B

KN

• pe

ngem

bang

an e

-ars

ip d

ata

kepe

gaw

aian

• pe

ngem

bang

an p

orta

l khu

sus

SDM

Pers

en85

9095

100

100

Ters

edia

nya

data

peg

awai

ya

ng v

alid

dan

aku

rat

8A

nalis

is k

ebut

uhan

dik

lat S

DM

Pers

en70

8090

9510

0Te

rsus

unny

a ke

butu

han

dikl

at S

DM

ses

uai k

elas

ja

bata

n

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional dan terwujudnya nawacita, LPP RRI mempunyai tugas melayani masyarakat di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai saluran teknologi (multiplatform) yang memungkinkan semua warga negara di mana pun dapat mengaksesnya. Dalam sistem demokrasi, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI, TVRI, dan LPPL yang independen, netral, dan mandiri mutlak diperlukan guna menjaga keseimbangan informasi. Keberadaan lembaga penyiaran publik tersebut sekaligus merepresentasikan kehadiran negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk berkomunikasi sebagaimana diatur oleh konstitusi kita (Pasal 28F UUD 1945).

Guna memastikan peran RRI agar lebih nyata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, Dewan Pengawas telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi LPP RRI untuk 2015-2019. Agar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat terukur maka perlu dibuat rencana kinerja

BAB IVTARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN


tahunan yang di dalamnya mengandung tiga variabel, yaitu sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran (IKS), dan target capaian yang diwujudkan dalam angka-angka. Fungsi kinerja tahunan, selain sebagai pemandu pihak manajemen dalam usahanya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi juga dapat menjadi instrumen untuk pengendalian dan mengontrol kinerja organisasi. Bahkan pada akhirnya, rencana kinerja tahunan ini akan menjadi instrumen utama untuk menilai apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dapat tercapai secara maksimal di akhir periode waktu yang telah ditentukan.

Terkait dengan visi misi Dewan Pengawas Periode 2016-2021, Renstra 2015-2019 mengalami perbaikan sebagai berikut (tabel 4.1 dan 4.2).

Tabel 4.1Indikator Capaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

1 Terwujudnya siaran berita yang objektif dan akurat

1 Jumlah item berita yang objektif dan akurat

2 Jumlah penelitian terhadap item berita yang objektif dan akurat

2 Terwujudnya siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

3 Jumlah program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

4 Jumlah penelitian tentang siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

3 Terwujudnya siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

5 Jumlah program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

6 Jumlah penelitian siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 77

4 Terwujudnya siaran yang mencerminkan kebhinekaan dan identitas nasional

7 Jumlah program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa

8 Jumlah penelitian tentang siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa

5 Terwujudnya siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan kepentingan nasional.

9 Jumlah program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interes

10 Jumlah penelitian tentang siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interes

6 Terwujudnya siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional, dan internasional

11 Jumlah program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional

12 Jumlah penelitian tentang siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional

7 Terwujudnya siaran hiburan yang sehat

13 Jumlah program siaran hiburan yang sehat

14 Jumlah penelitian tentang siaran hiburan yang sehat

8 Peningkatan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

15 Jumlah (%) layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

16 Jumlah penelitian tentang layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

9 Peningkatan jangkauan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

17 Persentase (%) jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir


10 Terwujudnya siaran luar negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

18 Jumlah paket siaran Stasiun Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

19 Jumlah penelitian tentang paket siaran Stasiun Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

11 Terwujudnya siaran luar negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

20 Jumlah paket siaran Stasiun Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

21 Jumlah penelitian tentang paket siaran Stasiun Luar Negeri yang mempopulerkan bahasa Indonesia dan budaya serta ideologi Pancasila

12 Terwujudnya siaran luar negeri yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

22 Jumlah item/program siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

23 Jumlah penelitian siaran yang menghadirkan kebudayaan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

13 Peningkatan jangkauan siaran melalui teknologi multiplatform

24 Persentase (%) jangkauan wilayah siaran RRI

14 Tersedianya akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI sesuai standar penyiaran (loud and clear)

25 Jumlah (%) ketersediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI secara load and clear

15 Terwujudnya RRI sebagai penyelenggara network provider untuk penyiaran digital

26 Jumlah regulasi yang memberikan kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggaraan network provider untuk penyiaran digital

16 Tersedianya teknologi penyiaran yang mampu memberikan early warning system di wilayah rawan bencana

27 Jumlah (%) ketersediaan teknologi yang mampu memberikan early warning system di wilayah rawan bencana


17 Terwujudnya single frequency LPP RRI FM 88,8 MHz dan AM 999 KHz

28 Jumlah (%) lokasi/RRI yang telah memiliki FM 88.8 dan atau AM 999

18 Terwujudnya tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance

29 Jumlah dokumen penyempurnaan implementasi reformasi birokrasi

30 Jumlah regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Asset LPP RRI

31 Jumlah (%) pengendalian dan pengawasan internal

19 Terwujudnya tata kelola keuangan yang berbasis pada kebutuhan program siaran LPP RRI.

32 Persentase (%) perencanaan anggaran sesuai tugas dan fungsi RRI sebagai radio publik berbasis kinerja

33 Opini BPK atas laporan keuangan LPP RRI

20 Terwujudnya tata kelola PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

34 Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PNBP LPP RRI

21 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005

36 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005

22 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI

37 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI

23 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI

38 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI

24 Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi

39 Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi

25 Terwujudnya SDM profesional yang memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya

40 Jumlah peningkatan kapasitas SDM profesional yang memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya


26 Terwujudnya integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI

41 Jumlah kegiatan untuk meningkatkan integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI

27 Terwujudnya pola karier SDM LPP RRI berbasis kompetensi

42 Jumlah dokumen pola karier SDM LPP RRI berbasis kompetensi

28 Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

43 Jumlah (%) layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

29 Melaksanakan strategi komunikasi internal dan eksternal untuk meningkatkan citra positif LPP RRI

44 Dokumen kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI

45 Jumlah kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI

30 Melakukan promosi yang terintegrasi (promo program, promo corporate identity dan pola promo terintegrasi)

46 Regulasi kebijakan promosi yang terintegrasi (promo program, promo identity corporate dan pola promosi terintegrasi)

47 Jumlah promosi yang terintegrasi (promo program, promo identity corporate dan pola promosi terintegrasi)

31 Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

48 Jumlah kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

49 Jumlah target penerimaan PNBP LPP RRI

32 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program siaran LPP RRI

50 Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

33 Terwujudnya optimalisasi pengembangan potensi aset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

51 Jumlah (%) optimalisasi potensi aset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI


Tabel 4.2Rencana Kinerja Tahunan LPP RRI Periode 2015-2019

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

SS.1 Terwujudnya siaran berita yang objektif dan akurat

IKS.1 Jumlah item berita yang objektif dan akurat

31.620 33.810 35.920 38.040 40.150

IKS.2 Jumlah penelitian terhadap item berita yang objektif dan akurat

1 1 2 2 2

SS.2 Terwujudnya siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

IKS.1 Jumlah program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

65.700 program

65.700 program

125.560 program

241.265 program

313.170 program

IKS.2 Jumlah penelitian tentang siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan

- - 1 1 1

SS.3 Terwujudnya siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

IKS.1 Jumlah program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable serta keadilan informasi seluruh masyarakat

2.160 program

2.160 program

4.320 program

6.192 program

8.328 program

IKS.2 Jumlah penelitian siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan disable serta keadilan informasi seluruh masyarakat

- - 1 1 1


SS.4 Terwujudnya siaran yang mencerminkan kebhinekaan dan identitas nasional

IKS.1 Jumlah program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa

187

program

187

program

278

program

367

program

391

program

IKS.2 Jumlah penelitian tentang siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa

- - 1 1 1

SS.5 Terwujudnya siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan kepentingan nasional.

IKS.1 Jumlah program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interes

182

program

182

program

273

program

362

program

453

program

IKS.2 Jumlah penelitian tentang siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interes

- - 1 1 1

SS.6 Terwujudnya siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional, dan internasional

IKS.1 Jumlah program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional

182

program

182

program

273

program362 program

453

program

IKS.2 Jumlah penelitian tentang siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional

- - 1 1 1


SS.7 Terwujudnya siaran hiburan yang sehat

IK.1 Jumlah program siaran hiburan yang sehat

121.910 program

121.910 program

187.610 program

244.500 program

309.520 program

IK.2 Jumlah penelitian tentang siaran hiburan yang sehat

- - 1 1 1

SS.8 Peningkatan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

IK.1 Jumlah (%) layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

70% 75% 80% 85% 90%

IK.2 Jumlah penelitian tentang layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

- - 1 1 1

SS.9 Peningkatan jangkauan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir

IK.1 Persentase (%) jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

70% 75% 80% 85% 90%

SS.10 Terwujudnya siaran luar negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

IK.1 Jumlah paket siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

96 paket 96 paket 108 paket 108 paket 120 paket

IK.2 Jumlah penelitian tentang paket Siaran Stasiun Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

- - 1 1 1


SS.11 Terwujudnya siaran luar negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

IK.1 Jumlah paket siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

32 paket 32 paket 36 paket 36 paket 40 paket

IK.2 Jumlah penelitian tentang paket siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

- - 1 1 1

SS.12 Terwujudnya siaran luar negeri yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

IKS.1 Jumlah program/item siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

12 item/progam

12 item/program

18 item/program

18 item/progam

40 item/progam

IKS.2 Jumlah penelitian siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

- - 1 1 1

SS.13 Peningkatan jangkauan siaran melalui teknologi multiplatform

IKS.1 Persentase (%) jangkauan siaran RRI

70% 75% 80% 85% 90%

SS.14 Tersedianya akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI sesuai standar penyiaran (loud and clear)

IKS.1 Jumlah (%) ketersediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI secara loud and clear

70% 75% 80% 85% 90%


SS.15 Terwujudnya RRI sebagai penyelenggara network provider untuk penyiaran digital

IKS.1 Regulasi yang memberikan kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggara network provider untuk penyiaran digital

- - 1 1 1

SS.16 Tersedianya teknologi penyiaran yang mampu memberikan early warning system di wilayah rawan bencana

IKS.1 Jumlah (%) ketersediaan teknologi siaran yang mampu memberikan early warning system di wilayah rawan bencana

- - 5% 20% 40%

SS.17 Terwujudnya single frequency LPP RRI FM 88,8 MHz dan AM 999 KHz

IK.1 Jumlah (%) lokasi/RRI yang telah memiliki FM 88.8 dan AM 999

- - 5% 10% 20%

SS.18 Terwujudnya tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance

IKS.1 Jumlah dokumen penyempurnaan implementasi reformasi birokrasi

-8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

IK.2 Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Aset LPP RRI

30 30 35 35 40

IK.3 Jumlah (%) pengendalian dan pengawasan internal

75% 75% 80% 80% 85%

SS.19 Terwujudnya tata kelola keuangan yang berbasis pada kebutuhan program siaran LPP RRI.

IK.1 Persentase (%) perencanaan anggaran sesuai core bisnis berbasis kinerja

10% 10% 10% 15% 20%

IK.2 Opini BPK atas laporan keuangan LPP RRI

WDP WDP WDP WTP WTP


SS.20 Terwujudnya tata kelola PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

IK.1 Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PNBP LPP RRI

2 3 4 4 5

SS.21 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005

IKS.1 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005

- 1 2 2 3

SS.22 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI

IKS.1 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI

2 4 4 4 4

SS.23 Terlaksananya kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI

IKS.1 Jumlah kegiatan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI

2 4 4 4 4

SS.24 Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi

IKS.1 Dokumen kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi

- - 1 1 1

SS.25 Terwujudnya SDM profesional yang memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya

IKS.1 Jumlah peningkatan kapasitas SDM profesional yang memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya

10 10 15 15 20

SS.26 Terwujudnya integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI

IKS.1 Jumlah kegiatan yang membangun integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI

10 10 15 15 20


SS.27 Terwujudnya pola karier SDM LPP RRI berbasis kompetensi

IKS.1 Jumlah dokumen pola karier SDM LPP RRI berbasis kompetensi

1 1 1 1 1

SS.28 Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

IKS.1 Jumlah (%) layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

- 70% 80% 90% 100%

SS.29 Melaksanakan strategi komunikasi internal dan eksternal untuk meningkatkan citra positif LPP RRI

IKS.1 Dokumen kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI

- - 1 1 1

IK.2 Jumlah kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI

6 6 12 12 15

SS.30 Melakukan promosi yang terintegrasi (promo program, promo corporate identity dan pola promo terintegrasi)

IKS.1 Regulasi kebijakan promosi yang terintegrasi (promo program, promo identity corporate dan pola promosi terintegrasi)

- 2 5 10 12

IK.2 Jumlah promosi yang terintegrasi (promo program, dan promo identity corporate)

10 10 15 15 20


SS.31 Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

IKS.1 Jumlah kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

300 400 450 500 550

IK.2 Jumlah target penerimaan PNBP LPP RRI

20 M 25 M 30 M 35 M 40 M

SS.32 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program siaran LPP RRI

IK.1 Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

50 50 100 100 150

SS.33 Terwujudnya optimalisasi pengembangan potensi aset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

IKS.1 Jumlah (%) optimalisasi potensi aset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

60% 60% 70% 70% 80%


B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016-2020 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Selama ini pendanaan pembangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagian besar masih tergantung dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Kebutuhan Anggaran Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK sebagai dasar bagi setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam merancang seluruh program/kegiatan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPP RRI telah menyusun program kerja dan anggaran tahunan. Untuk tahun 2016 pagu anggaran mencapai Rp 1.105.675.759.000,-Rp. 1.012.875.925.000

Tabel 4.3.Rencana Kerja dan Anggaran Berdasarkan Pagu Definitif Tahun 2016

PROGRAM Pagu 2016Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

877.621.425.000

Program Peningkatan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

135.254.500.000


2. Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 – 2019

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), maka setiap Kementerian Negara/Lembaga harus menyusun rencana kerja jangka pendek (Renja K/L) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (Renstra K/L). LPP RRI sebagai institusi negara wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Mengacu kepada mekanisme dan prosedur perencanaan tersebut, maka Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan kerangka makro dan mikro dari situasi dan kondisi global, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal Lembaga, sekaligus mengantisipasi pembiayaan untuk lima tahun ke depan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mengingat fungsi dan ketugasan utama LPP RRI adalah melayani masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran, dengan sendirinya kegiatan intinya adalah melaksanakan siaran dengan produk utama berupa program-program berita/informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Sehubungan dengan itu maka kebutuhan anggaran terbesar sebenarnya untuk penyelenggaraan kegiatan penyiaran. Namun selama ini persentase terbesar dari anggaran yang ada justru untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, sedangkan untuk program peningkatan dan penyelenggaraan siaran pada tahun anggaran 2015 hanya sebesar 20,93%. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran LPP RRI ke depan akan berusaha secara terus-menerus mengusulkan menaikkan pagu anggaran untuk mendukung program yang merupakan inti kegiatan LPP RRI, yakni menyelenggarakan siaran. Pada tahap pertama, usulan kenaikan mencapai seratus persen, yaitu


dari pagu Rp 191.362.457.000,- menjadi Rp 382.724.914.000,- dan usulan kenaikan selanjutnya per tahun sebesar 20%. Dengan cara demikian, pada suatu saat nanti akan tercapai komposisi ideal bahwa pagu anggaran untuk RRI sebagian besar atau minimal 50% dari total anggaran ditujukan untuk pembiayaan program siaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka usulan pagu anggaran untuk LPP RRI periode 2017-2020 adalah seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4Program Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahun 2016 – 2019

No ProgramPagu

2017

Pagu

2018

Pagu

20191. Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

877.621.425.000 1.153.648.000.000 1.244.708.000.000

2. Program Peningkatan dan Penye-lenggaraan Siaran Radio Publik

135.254.500.000 323.337.000.000 412.920.000.000

Renstra LPP RRI 2015 – 2019 (perubahan pertama) disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2015-2019), UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Renstra LPP RRI 2015-2019 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LPP RRI dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai lembaga penyiaran publik yang keberadaannya merepresentasikan kehadiran negara dalam memenuhi hak konstitusional warga untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F.

Dalam rangka memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang terumuskan dalam sembilan cita-cita (nawacita), LPP RRI telah merumuskan visi barunya disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal. Adapun visi LPP RRI yang dirumuskan Dewan Pengawas periode 2016-2021, yaitu ”Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik

BAB VPENUTUP


yang Tepercaya dan Mendunia.” Visi tersebut menuntut kerja keras dari seluruh komponen yang ada di RRI karena untuk mendapatkan predikat tepercaya sungguh bukan hal mudah, apalagi jika harapan ketepercayaan tersebut ditempatkan dalam level dunia. Predikat tepercaya hanya mungkin diraih jika memiliki pandangan yang jauh ke depan (visioner), profesional dalam bekerja, memiliki konsistensi dalam bersikap dan bertindak, menjunjung tinggi integritas, dan independensi dalam semua hal.

Dengan adanya Renstra 2015-2019 (perubahan pertama), diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan LPP RRI dapat memedomaninya secara optimal sehingga seluruh energi, dana, sarana, prasarana, teknologi, waktu, dan pikiran dicurahkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan organisasi yang telah tertuang dalam renstra ini. Renstra ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, dan disusun dengan menganut sistem perencanaan strategis berkelanjutan (sustainable public broadcasting planning). Artinya, renstra ini dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan penyiaran publik yang telah dilaksanakan sebelumnya, memperkuat yang telah ada, dan meletakkan dasar bagi arah pembangunan yang akan datang. Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung terwujudnya RPJMN 2015-2019 dari aspek pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (perubahan pertama) dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010-2014 serta menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan (continuity in change) yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Rencana kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terdapat

PENUTUP | 95

di dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (perubahan pertama) termasuk di dalamnya mencakup perencanaan pembiayaan dan penganggaran selama lima tahun ke depan.

Target pencapaian Renstra LPP RRI 2015-2019 (perubahan pertama) mengharuskan semua elemen/unsur dalam organisasi bekerja keras dan bersinergi agar semua target dapat tercapai. Selain itu, guna menjaga seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan melalui pembuatan Laporan Kinerja (LK).

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam renstra LPP RRI 2015- 2019 (perubahan pertama), akan menentukan eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang kuat, independen, profesional, dan bertaraf internasional sehingga betul-betul tepercaya dan mendunia. Tercapainya kondisi yang demikian dengan sendirinya akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, kritis, mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi ketika berhadapan dengan masyarakat internasional sehingga mampu mempertahankan identitas dan jati diri bangsa.

Sudah tentu, kesuksesan dan keberhasilan tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

TANTRI RELATAMI

HASTO KUNCORO

DWI HERNUNINGSIH

FREDERIK NDOLU

MISTAM

Jakarta, Juli 2016

DEWAN PENGAWAS LPP RRI TANDA TANGAN

1 Mistam, S.Sos, Msi. Ketua

2 Dr. Frederik Ndolu Anggota

3 Hasto Kuncoro, SH. Anggota

4 Tantri Relatami, S.Sos. Anggota

5 Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si Anggota

DEWAN DIREKSI LPP RRI

1 Mohammad Rohanudin, S.Sos. Direktur Utama

2 Drs. Soleman Yusuf, M.M. Direktur Program dan Produksi

3 Drs. Rahadin Gingging Mk Direktur Teknologi dan Media Baru

4 Drs. Godlief Richard Poyk Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

5 Hari Sudaryanto, S.E., M.M. Direktur Keuangan

6 Drs. Nurhanuddin, M.M. Direktur SDM dan Umum

TANTRI RELATAMI

HASTO KUNCORO

DWI HERNUNINGSIH

FREDERIK NDOLU

MISTAM

TANTRI RELATAMI

HASTO KUNCORO

DWI HERNUNINGSIH

FREDERIK NDOLU

MISTAM

TANTRI RELATAMI

HASTO KUNCORO

DWI HERNUNINGSIH

FREDERIK NDOLU

MISTAM

TANTRI RELATAMI

HASTO KUNCORO

DWI HERNUNINGSIH

FREDERIK NDOLU

MISTAM

rencana strategis lpp rri 2015-2019

Documents