bab vpenutup - web viewmembuat materi sosialisasi. ... pengawasan mutu hasil pertanian. 175....

84
f PEDOMAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2014

Upload: vanhanh

Post on 30-Jan-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

f

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKANTAHUN 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANTAHUN 2014

Page 2: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

KATA PENGANTAR

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam mukadimahnya senantiasa dilakukan secara terus menerus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) merupakan unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas membina kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK), yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya, telah melakukan berbagai program yang kreatif dan inovatif bagi peningkatan kompetensi PTK yang dilakukan dengan efektif dan efisien berbasis TIK, diantaranya Uji Kompetensi Guru (UKG) online, dan Evaluasi Diri Sekolah. Berbagai sistem informasipun dikembangkan untuk memberikan layanan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan waktu tunggu bagi penggunanya untuk memperbaiki informasinya secara langsung, seperti aplikasi penetapan peserta Sertifikasi Guru dan UKG online, peserta diklat implementasi kurikulum 2013 dan perencanaan gaji guru PNS.

BPSDMPK-PMP menyakini penggunaan TIK dan pengintegrasian sistem informasi dapat mempermudah PTK dalam memperoleh informasi di era global ini. Setelah melakukan integrasi sistem NUPTK/PegID dengan EDS di tahun 2013 lalu, maka di tahun 2014 BPSDMPK-PMP akan mengintegrasikan NUPTK/PegID, EDS, PK Guru dan PK KS, serta memperbaiki tata kelola kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pengembangan integrasi inipun sedang diproses pengintegrasiannya dengan NRG, NUKS dan diklat-diklat bagi PTK.

BPSDMPK-PMP berharap semua proses integrasi sistem informasi yang ada di semua eselon II dan UPTnya dapat diselesaikan pada tahun 2014 sehingga dapat membantu unit utama lainnya di Kemdikbud dan Kementerian lainnya, seperti memberikan informasi penerima tunjangan sertifikasi, masukan PK Guru untuk Penilaian Angka Kredit bagi guru dengan pangkat IV/b sampai dengan IV/e dan sebagainya.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, tetapi peningkatan mutu pendidikan harus terus lakukan bagi penerus bangsa sehingga cita-cita bangsa pada tahun 2045 dapat terpenuhi. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan2

Page 3: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................DAFTAR ISI.............................................................................................................

BAB I PENDAHAULUAN...................................................................................1A. LATAR BELAKANG............................................................................2B. DASAR HUKUM...................................................................................C. TUJUAN...............................................................................................D. SASARAN............................................................................................

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI SISTEM NUPTK/PegID, EDS, DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH ............................................................................A. MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN.......................................

1. NUPTK...........................................................................................2. Evaluasi Diri Sekolah(EDS)............................................................3. Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)...................................................4. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK KS) .................5. Tata Kelola Pengawas...................................................................

B. ALUR PROSES PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN...................................1. Alur Proses Pelaksanaan NUPTK....................................................2. Alur Proses Pelaksanaan EDS........................................................3. Alur Proses Pelaksanaan PK Guru.................................................4. Alur Proses Pelaksanaan PK KS .....................................................5. Alur Proses Tata Kelola Pengawas.................................................

C. INTEGRASI SISTEM NUPTK, PELAKSANAAN EDS,PELAKSANAAN PK GURU DAN PELAKSANAAN PK KS.........................

BAB III STRATEGI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN...............................................A. MEKANISME PELAKSANAAN................................................................B. ORGANISASI PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN..............C. KRITERIA SUMBERDAYA MANUSIA.....................................................

BAB IV PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN.......................................

BAB V PENUTUP.................................................................................................

LAMPIRAN

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan3

Page 4: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

BAB IPENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3), pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam hal ini penjaminan mutu dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tentang lingkup standar nasional meliputi:standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sementara ayat 2 menyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Salah satu alat untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan tersebut adalah evaluasi diri sekolah (EDS). Sedangkan dalam pasal 92 ayat 8 PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan4

Page 5: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Sejalan dengan diterbitkannya Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sejak tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengupayakan tercipta budaya mutu pendidikan dengan mendorong terlaksananya proses penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberikan peningkatan kapasitas untuk dapat melakukan EDS secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengacu kepada hasil EDS tersebut. Hasil integrasi verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS secara online yang dilakukan pada tahun 2013, telah memberikan informasi pemetaan mutu pendidikan, pada Standar Nasional Pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Hasil Pemetaan mutu pendidikan tahun 2013 telah didistribusikan ke dinas Pendidikan

Propinsi/Kabupaten/Kota melalui LPMP di setiap Propinsi.

Merujuk hasil integrasi NUPTK dengan EDS, maka tahun 2014 ini pemetaan mutu pendidikan

akan mengerucut pada Penilaian Kinerja (PK) Guru oleh Kepala Sekolah/Guru Senior dan

Penilaian Kinerja (PK) kepala sekolah oleh Pengawas Sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, peraturan bersama menteri

pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor : 03/v/pb/2010 nomor : 14

tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan

jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya

PK Guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat

suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat

tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas

pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga

profesional.

Sebagaimana diketahui bersama, Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas,

fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan5

Page 6: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan

Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,

memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau

dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh

guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional

menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan

fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penilaian Kinerja Guru (PK

Guru) diharapkan dapat menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua

jenjang pendidikan. Sehingga akan diproses peta penjaminan mutu pendidikan pada standar

pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih rinci.

Pelaksanaan pemetaan tahun 2014 ini melibatkan banyak instansi yang terkait seperti Sekretariat BPSDMPK-PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah, serta Ditjen Pendidikan Islam, Mapenda, dan sekolah pada kementerian agama. Besarnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran pemetaan mutu dan banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendorong BPSDMPK-PMP untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu bentuk optimalisasi adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan proses pemetaan ini dengan proses pemutahiran NUPTK yang saat ini menjadi sala satu media yang sangat penting dalam menjamin memberikan identitas baku bagi para pendidik dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diintegrasikan antara data yang ada dalam NUPTK dengan pelaksanaan EDS, Serta Penilaian Kinerja Guru.

Dengan demikian sangat diperlukan suatu panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dalam rangka mengintegrasikan verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS, serta PK Guru oleh Kepala Sekolah dan PK Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah.

B.Dasar Hukum

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan6

Page 7: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Dasar hukum Pemetaan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan.5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP).6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Standar

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.7. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru8. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan.9. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

nomor : 03/v/pb/2010 nomor : 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan

fungsional guru dan angka kreditnya

10. Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka

Kreditnya

11. Permeneg PAN dan RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

sekolah

12. Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah

13. Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

14. Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

15. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dan diperbaharui Permendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

16. Permendikbud No. 37 dan 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan7

Page 8: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

17. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelyanan Minimal Pendidikan Dasar.

C.TujuanTujuan penyusunan panduan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan untuk memberikan informasi kepada semua stakeholder terkait dalam melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, sehingga dihasilkan peta mutu yang valid, akuntabel dan berkesinambungan.

D. Sasaran Panduan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan ditujukan kepada :1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan Nasional;

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tingkat Provinsi;

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tingkat Kabupaten/Kota;

4. Sekolah sebagai acuan teknis dalam melakukan evaluasi diri sekolah dan aktivasi NUPTK dan PegID.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan8

Page 9: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

BAB IIPEMETAAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI SISTEM NUPTK, EDS, PENILAIAN KINERJA GURU DAN

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

A.Mekanisme Pemetaan Mutu PendidikanPemetaan Mutu Pendidikan merupakan agenda rutin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Pada tahun 2014, agenda Pemetaan Mutu Pendidikan akan dilaksanakan melalui 4 mekanisme, yakni : (1) NUPTK, (2) EDS, (3) PK Guru dan (4) Tata Kelola Pengawas.1. NUPTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia. NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2006.

Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2011 NUPTK dikelola oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain: Sertifikasi PTK, Uji Kompetensi PTK, Diklat Kurikulum PTK, aneka Tunjangan bagi PTK dan program-program lainnya. NUPTK diberikan kepada PTK yang telah memiliki PTK Registrasi ID (Peg ID) dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya bagi peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Proses penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak dari tingkat pemerintah pusat,

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan9

Page 10: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah merintis berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sebagai dasar dan landasan dalam menyusun strategi dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) BPSDMPK-PMP. Program EDS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan mendistribusikan instrumen kuisoner-kuesioner kepada responden di setiap sekolah. Hasil dari pengisian instrumen kuisoner kuesioner tersebut menjadi dasar dari proses analisa mutu pendidikan mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pelaksanaan EDS pada tahun 2014 merupakan lanjutan dari program tahun lalu yang memetakan mutu pendidikan seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai 6 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Dengan tersedianya data-data tersebut, semua pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan yang sama di dalam melakukan analisis kondisi mutu pendidikan serta menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

3. Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Penilaian Kinerja Guru merupakan salah satu mekanisme pemetaan mutu pendidikan yang

telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2010 dalam bentuk pilot

project di beberapa Kab/Kota di Indonesia, bekerja sama dengan world bank melalui Program

BERMUTU (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher

Upgrading).

Mekanisme tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan10

Page 11: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 14 tahun 2010 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/v/pb/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Penilaian Kinerja Guru dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan

di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru

yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian kinerja Guru

dilakukan oleh Kepala Sekolah dan atau guru senior yang diberi kewenangan untuk

melakukan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun hasil PK Guru dapat

dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan sebagai dasar penetapan perolehan

angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam

Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Oleh karena itu PK Guru harus dilaksanakan

dengan baik dan obyektif, untuk menghasilkan guru yang profesional. Untuk mengefektifkan

PK Guru tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara online dan masif kepada semua

guru dan kepala sekolah. PK Guru disesuaikan dengan Alur Pembinaan Guru Profesional.

Adapun Alur Pembinaan Guru Profesional secara skematik dapat ditunjukkan pada gambar

berikut ini.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan11

Page 12: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.1. Alur Pembinaan Guru Profesional4. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK KS)

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah merupakan salah satu mekanisme pemetaan mutu

pendidikan yang baru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun

2014 bekerja sama dengan Ausaid, Australia melalui Program ProDEP (Professional

Development fir Education Personnel) dalam bentuk hibah, yang dilakukan di beberapa

Kab/Kota di Indonesia sebagai pilot project. PK KS dilakukan oleh Pengawas Sekolah untuk

meningkatkan kompetensi Kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 28 tahun 2010

tentang tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan melaksanakan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PK KS ini akan mencoba untuk memetakan mutu

pendidikan, khususnya standar PTK, yaitu Kepala Sekolah sehingga akan diperoleh Kepala

Sekolah yang berkompetensi dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di satuan

pendidikannya.

5. Tata Kelola Pengawas

Tata kelola Pengawas Sekolah dilaksanakan berdasarkan Permeneg PAN dan RB nomor 21

tahun 2010, yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pengawas sebagai berikut :

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan12

Page 13: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan

wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan

akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus

sebagai PNS. Adapun beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah)

jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan

pembimbingan di sekolah binaan.

Sasaran Satuan Pendidikan dan/atau Guru yang dibina oleh Pengawas Sekolah adalah :

1. Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling

sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;

2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling

sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok

mata pelajaran;

3. Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru;

dan

4. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru Bimbingan dan

Konseling.

Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolahnya paling sedikit 5 (lima) satuan

pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi

masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang

mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat

lain.

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Sekolah Muda memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c s.d Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas Sekolah

melaksanakan pembinaan Guru;

2. Pengawas Sekolah Madya memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a s.d Pembina

Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas Sekolah

melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan13

Page 14: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

3. Pengawas Sekolah Utama memiliki pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d

s.d Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas

Sekolah melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah.

B.Alur Proses Pemetaan Mutu Pendidikan1.NUPTK

a.PTK Registrasi ID (pegID)

PTK Registrasi ID (Peg ID) merupakan Kode Identitas Unik yang diberikan kepada PTK yang telah melakukan registrasi identitas dirinya sehingga terdaftar resmi di database BPSDMPK-PMP, Kemdikbud. Peg ID digunakan sebagai prasyarat dan kode referensi pada program-program yang dilaksanakan oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud. PegID juga berfungsi sebagai akun login ke layanan Aplikasi NUPTK dan sebagai syarat untuk memproses pengajuan NUPTK.

b.Keaktifan PTK 2014

Sebagai pelaksanaan agenda kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan hingga 31 Desember 2014, maka setiap PTK berkewajiban melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID masing-masing secara online di Layanan PADAMU NEGERI menggunakan akun masing-masing mulai 18 Agustus 2014. Sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID setiap PTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Kartu Identitas PTK dimaksud dapat dicetak secara mandiri oleh setiap PTK melalui akun login masing-masing di Layanan PADAMU NEGERI.

1) Tahapan Persiapan

Merupakan kelanjutan dari tahapan verifikasi validasi Tahun 2013 lalu yang

menghasilkan output berupa akun sekolah yang sudah terdistribusi, Status PTK yang

sudah ber- NUPTK/PegID bintang empat, Akun Dinas pendidikan kab/kota dan akun

LPMP. Sehingga Tahapan tersebut jika belum dilalui harus dilewati terlebih dahulu.

Adapun persiapan di tahun 2014 berupa:

a) Bagi sekolah yang belum mempunyai akun SIAP Padamu Negeri agar mengajukan

terlebih dahulu dengan prosedur sebagai berikut:

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan14

Page 15: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Satuan pendidikan mengajukan akun ke dinas pendidikan kabupaten/kota,

menggunakan formulir A07 pengajuan akun satuan pendidikan, dengan syarat

satuan pendidikan tersebut telah memiliki NPSN yang dapat diakses pada

website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php .

Dinas pendidikan kabupaten/kota akan menginput informasinya pada menu

pengajuan akun satuan pendidikan baru, dan mengarsipkan formulir A07, surat

tugas sebagai kepala sekolah/madrasah oleh dinas/yayasan, sertifikat NPSN

yang sudah dilegalisir, print out Identitas Satuan Pendidikan/Lembaga dan

Dokumen dan Perijinan (sumber :

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php).

LPMP akan memeriksa keabsahan informasi pada formulir pengajuan dengan

memanfaatkan website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php. Bila

informasinya sesuai, maka LPMP akan menyetujuinya

LPMP akan menerbitkan akun satuan pendidikan

Pengecualian dapat dilakukan kepada satuan pendidikan yang belum memiliki

NPSN yang dapat diakses pada website

http:// referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php , tetapi memiliki guru yang

sudah disertifikasi. Maka dapat diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota

ke LPMP untuk mendapatkan akun satuan pendidikan, dengan menyertakan

surat permohonan dispensasi dari ssatuan pendidikan tersebut.

b) Bagi PTK yang belum memiliki PegID (belum berbintang 4) harus melakukan

registrasi PTK sampai memiliki PegID (bintang 4).

c) Bagi sekolah yang belum mempunyai akun SIAP Padamu Negeri agar mengajukan

terlebih dahulu dengan prosedur sebagai berikut:

Sekolah mengajukan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, menggunakan

formulir pengajuan akun sekolah.

Dinas pendidikan kabupaten/kota akan merekap daftar pengajuan sekolah,

ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pendataan Padamu Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan distempel untuk kemudian diserahkan ke LPMP

LPMP akan memeriksa kebenaran isi data pada formulir pengajuandengan

memanfaatkan website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

LPMP akan menerbitkan akun sekolah.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan15

Page 16: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

d) Bagi PTK yang belum memiliki PegID dan berbintang 4 harus melakukan

registrasi PTK sehingga mendapatkan PegID kemudian menyelesaikannya sampai

status registrasi bintang 4.

2) Tahapan Pelaksanaan

Adapun mekanisme keaktifan NUPTK/PegID pada tahun 2014 dengan menyelesaikan

proses sebagai berikut :

a) Guru

Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;

Mengisi survey kurikulum 2013 bagi PTK yang telah mengikuti diklat

implementasi kurikulum 2013;

Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data

rinci;

Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).

b) Kepala Sekolah

Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;

Prasyarat : semua gurunya sudah melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014,

30 siswa telah mengisi EDS (untuk sekolah yang memiliki siswa kurang dari

30 siswa, silahkan mengajukan permohonan dispensasi kepada Dinas di

kab/kota setempat untuk disetujui oleh LPMP);

Mengisi survey kurikulum 2013 bagi PTK yang telah mengikuti diklat

implementasi kurikulum 2013;

Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru kepada semua guru di sekolahnya;

Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data

rinci;

Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).

c) Pengawas

Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;

Mengisi survey kurikulum bagi PTK yang telah mengikuti diklat kurikulum

2013;

Prasyarat :

(1) Pengawas Akademik (Pengawas yang membina Guru) : memastikan semua

guru binaannya sudah melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014 dan

memastikan guru-guru binaannya telah selesai dinilai Kinerjanya oleh

kepala sekolah (PK Guru).

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan16

Page 17: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

(2) Pengawas Manajerial (Pengawas yang membina Kepala Sekolah) :

memastikan semua kepala sekolah binaannya sudah melakukan aktivasi

PTK untuk tahun 2014 dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah binaannya;

(3) Pengawas Gabungan (Pengawas yang membina Guru dan Kepala

Sekolah) : memastikan semua guru dan kepala sekolah binaannya sudah

melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014, memastikan guru-guru

binaannya telah selesai dinilai Kinerjanya oleh kepala sekolah (PK Guru)

dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah binaannya.

Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data

rinci;

Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).

c. Pengajuan NUPTK Baru

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh

NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :

1) PTK berstatus PNS :

Memiliki PegID Aktif

Memiliki SK ketetapan CPNS (SK CPNS hanya untuk PegID)

Memiliki SK ketetapan PNS

Memiliki SK setiap kenaikkan pangkatnya

Memiliki SK ketetapan PNS terakhir

2) PTK berstatus Non PNS

a) Bagi PTK dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah negeri

memenuhi syarat sebagai berikut:

Memiliki PegID Aktif

SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru, dan menyatakan bahwa

pembayaran Gaji berasal dari APBN/APBD.

- SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

(sebaiknya dihapus saja, sampai ada peraturan turunannya PP atau yang lainnya)

b) Bagi PTK dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta

memenuhi syarat sebagai berikut :

Memiliki PegID Aktif

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan17

Page 18: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)

SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala

Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal

terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau

berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut

(contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).

Pemberian NUPTK baru bagi PTK akan dilakukan apabila PTK telah mendapatkan surat

penetapan PegID. Untuk pengajuan NUPTK yang ditolak karena tidak memenuhi

persyaratan, hanya dapat diajukan kembali pada periode penerbitan NUPTK tahun

berikutnya setelah memenuhi persyaratan. PTK harus memastikan memenuhi persyaratan

sebelum mengajukan NUPTK.

Bagi PTK yang telah mempunyai PegID dan memenuhi syarat mengajukan NUPTK

mencetak surat Pengajuan NUPTK Baru dengan melampirkan dokumen fisik. Surat

pengajuan NUPTK telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah beserta dokumen fisik

diserahkan kepada admin kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan. Admin

kabupaten/kota akan mengeluarkan surat bukti pemeriksaan fisik dan akan

menyerahkannya kepada LPMP beserta surat pengajuan NUPTK dan dokumen fisik.

LPMP akan melakukan pemeriksaan dokumen serta mengeluarkan Surat Bukti Penerbitan

NUPTK.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan18

Page 19: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.2. Alur pengajuan NUPTK Baru

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan19

Page 20: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Mutasi PTKYang dimaksud mutasi adalah jika PTK yang sudah selesai mengikuti verval atau sudah berbintang empat berpindah sekolah induknya ke sekolah lain baik itu dalam satu kabupaten/kota, berbeda kabupaten/kota atau berbeda provinsi.

Persyaratan Umum dari mutasi adalah SK penempatan di sekolah yang baru atau sekolah tujuan. Proses transaksional mutasi di sistem padamu dimulai dari login PTK dengan mengajukan mutasi dengan mencetak format ajuan mutasi untuk diserahkan ke Admin Dinas Kabupaten/Kota asal untuk ditindaklanjuti setelah format tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel sekolah asal. Untuk PTK yang mutasi ke sekolah dengan Kabupaten/kota yang berbeda wajib membawa format cetak persetujuan mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wilayah sekolah asal terlebih dahulu sebelum menyerahkannya ke Dinas Kabupaten/Kota wilayah sekolah tujuan. Hal yang sama juga berlaku untuk mutasi dengan binaan yang berbeda seperti dari sekolah dibawah Kemenag mutasi ke sekolah dibawah Kemdikbud. PTK harus memperoleh cetak ajuan dari Mapenda terlebih dahulu sebelum menyerahkan format tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis mutasi terdiri dari:

1. Mutasi antar sekolah dalam satu kab/kota.2. Mutasi antar sekolah berbeda kabupaten/kota atau berbeda Provinsi.3. Mutasi antar sekolah Naungan kemdikbud ke naungan kemenag.4. Mutasi PTK sekolah Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag.5. Sekolah berubah naungan dari Kemenag menjadi kemdikbud .6. Sekolah berubah status dari swasta menjadi Negeri dibawah naungan

Kemdikbud Adapun persyaratan mutasi PTK adalah sebagai berikut:

1. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari Sekolah swasta ke Sekolah Negeri dibawah naungan Kemdikbud, Mutasi dari sekolah swasta ke negeri terdapat persyaratan tambahan yang berlaku untuk PTK Non PNS yang ber NUPTK yaitu harus menunjukkan SK Bupati/Walikota, jika tidak punya, NUPTK dibatalkan dan mendapatkan PegId;

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan20

Page 21: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

2. Mutasi NUPTK dari sekolah kemenag ke sekolah Negeri dibawah kemdikbud jika status PTK Non PNS maka harus menyertakan SK Bupati /Walikota jika tidak NUPTK dibatalkan dan diberikan PegID;

3. Mutasi NUPTK PTK Non PNS naungan Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag. Jika suatu sekolah berubah naungan maka otomatis berdampak dengan PTK di sekolah tersebut, oleh karena itu persyaratannya harus sesuai dengan kondisi yang sepadan yaitu: Jika Sekolah tersebut menjadi negeri naungan Kemdikbud maka PTK Non PNS di sekolah tersebut harus memiliki SK Bupati/Walikota jika tidak NUPTK diganti dengan PegID;

4. Untuk Sekolah naungan kemdikbud yang berubah dari Swasta menjadi Negeri juga berdampak langsung ke PTK di dalamnya sehingga persyaratan tambahannya adalah jika PTK non PNS di sekolah tersebut ingin menginduk di sekolah tersebut maka harus memiliki SK Bupati/Walikota.

Alih Fungsi PTKYang dimaksud alih fungsi PTK adalah jika seorang PTK berpindah jabatannya, misalanya seorang Guru diangkat menjadi Pengawas Sekolah ataupun sebaliknya Pengawas Sekolah dimutasi menjadi Guru. Begitu juga jika seorang Laboran menjadi Guru atau sebaliknya. Alih fungsi juga bisa berupa perubahan status kepegawaian dari PTK Non PNS menjadi PTK PNS atau sebaliknya. Proses transaksi alih fungsi juga dimulai dari login PTK. PTK mencetak format alih fungsi yang kemudian diserahkan ke admin dinas kab/kota setelah format tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel sekolah asal. Adapun persyaratan dari alih fungsi adalah SK tugas atau jabatannya saat ini ataupun SK PNS untuk yang beralih fungsi menjadi guru PNS.

2.Alur Proses Pelaksanaan EDS

Pelaksanaan implementasi EDS tahun 2014 diprioritaskan pada pemetaan seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Badan PSDMPK-PMP penyesuaian dalam tahapan pelaksanaan EDS untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Pelaksanaan EDS dibagi menjadi 5 tahapan yang meliputi: persiapan pelaksanaan, distribusi instrumen, pelaksanaan pemetaan di sekolah,

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan21

Page 22: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

kompilasi & pengiriman data, pengolahan & analisis data seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Tahapan Pelaksanaan EDS 2014

1. Tahapan persiapan pelaksanaan meliputi : persiapan instrumen, penyusunan panduan, dan persiapan sistem informasi.

2. Sosialisasi meliputi : sosialisasi melalui web, pengiriman surat kepada pemerintah daerah, sosialisasi LPMP kepada Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah kabupaten/kota kepada satuan pendidikan,

3. Pelaksanaan EDS meliputi: pengisian instrumen EDS oleh Guru, siswa/orangtua/wali dan Kepala Sekolah,

4. Pengolahan & analisis EDS meliputi: Cleansing EDS, dan pengembangan OLAP/dashboard.

Sama dengan tahun 2013, pelaksanaan EDS 2014 dilakukan dengan pendekatan transaksi real

time berbasis internet. Pengisian instrumen dilakukan saat responden terkoneksi dengan situs

http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu. Proses pelaksanaan EDS online dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dengan asumsi semakin banyaknya jumlah

satuan pendidikan yang telah memiliki fasilitas TIK (komputer, laptop, dan internet) serta

semakin berkembangnya dan stabilnya jaringan komunikasi data di seluruh Indonesia. Hal ini

sejalan pula dengan disediakannya fasilitas internet oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Jaringan Pendidikan Nasional dan dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru

(UKG) dengan menggunakan teknologi online. Mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada

gambar 2.4.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan22

Page 23: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.4 Alur Proses Pelaksanaan EDS Online 2014

3.Alur Proses Pelaksanaan PK GuruPK Guru dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagaimana terlihat

pada skema berikut.Gambar 2.5 Tahapan Pelaksanaan PK Guru

Secara rinci keenam langkah pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut:

Langkah Pertama : Wawancara Sebelum Pengamatan

Sebelum dilakukan pengamatan dan pemantauan, perlu diadakan wawancara antara penilai

dan guru yang akan dinilai. Tujuannya adalah:

1) Memastikan bahwa guru memahami jalannya proses penilaian;

2) Memeriksa dokumen-dokumen yang perlu untuk wawancara diantaranya rencana

pelaksanaan pembelajaran, silabus, daftar hadir siswa dan jurnal guru;

3) Mengumpulkan bukti sesuai dengan indikator yang terkait dan memastikan bahwa semua

prosedur dalam petunjuk pelaksanaan PK Guru diikut;

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan23

Page 24: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

4) Memastikan bahwa guru memiliki cukup bukti untuk mengetahui bahwa guru telah

mengumpulkan dan menggunakan informasi terkait peserta didik dalam merancang

pembelajaran;

5) Memberikan kesempatan kepada guru untuk menjelaskan, mendiskusikan dan

mengungkapkan hal-hal yang dianggapnya penting dalam proses pembelajaran;

6) Membuat kesepakatan rentang waktu untuk pelaksanaan pengamatan/observasi (bukan

tanggal dan hari, tapi diantara rentang waktu 10 hari setelah wawancara).

Langkah Kedua: Pengamatan dan Pemantauan

Tidak ada batasan mengenai jumlah pelaksanaan pengamatan atau pemantauan1. Yang

terpenting adalah:

1) Pengamatan dan pemantauan dapat dilakukan lebih dari satu kali sepanjang rentang waktu

yang disepakati;

2) Tujuan pengulangan pengamatan dan pemantauan adalah agar penilai dapat

mengumpulkan bukti/data yang cukup untuk dapat memberikan skor masing-masing butir

indikator secara adil dan transparan;

3) Jika penilai belum mendapatkan bukti/data dalam satu kali pertemuan, maka penilai dapat

melakukan pengamatan ulang sampai cukup bukti/data untuk menentukan skor penilaian;

4) Kegiatan mengajar guru harus diamati sedikitnya satu kali pertemuan utuh (minimal 2 jam

pelajaran);

5) Kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan kapan saja setelah penilai menerima penugasan;

6) Persentase waktu untuk pengamatan dan pemantauan tergantung dari jenis guru. Untuk

guru kelas dan mapel persentase pengamatan lebih banyak dari pemantauan, tetapi untuk

guru bimbingan konseling (BK) persentase pemantauan lebih banyak.

Langkah Ketiga: Perbandingan dan Pemberian Skor

Sebelum pertemuan persetujuan, penilai harus membandingkan bukti dengan indikator/butir

indikator dan memberikan skor sesuai dengan data yang telah dikumpulkan melalui proses

penilaian.

Langkah Keempat: Pertemuan Persetujuan

Setelah pengamatan dan pemantauan selesai dilaksanakan, penilai dan guru menyepakati

waktu pertemuan persetujuan. Hal penting dalam pertemuan persetujuan adalah:

1) Penilai harus menjelaskan skor yang diberikan untuk setiap indikator dan butir indikator;

1Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan, pengamatan selama pelaksanaan proses pembelajaran, dan diskusi setelah pengamatan. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan24

Page 25: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

2) Penilai harus meminta kesepakatan dari guru tentang skor yang diberikan dan jika perlu

menjelaskan alasannya terkait dengan data yang dikumpulkan;

3) Penilai harus memberi kesempatan kepada guru untuk menyampaikan umpan balik

tentang skor yang diberikan. Penilai hanya perlu mencatat penjelasan guru sebagai bukti

baru dan tidak perlu mengomentarinya.

Langkah Kelima: Mediasi Penyelesaian Masalah (Bila diperlukan)

Langkah kelima dilaksanakan bila terjadi ketidaksepakatan antara penilai dan guru yang

dinilai. Hal penting dalam mediasi adalah:

1) Jika penilai dan guru tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil akhir dari

penilaian, maka hal ini harus dicatat dalam format yang disediakan dan penilai

melaporkan kepada kepala sekolah/madrasah;

2) Kepala sekolah/madrasah harus merespon laporan tersebut dengan cara, 1) kepala

sekolah/madrasah sendiri berhak menetapkan skor indikator yang belum disepakati sesuai

dengan bukti yang dapat dipercaya, 2) kepala sekolah/madrasah dapat menunjuk penilai

lain untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap indikator yang tidak disepakati,

3) dalam hal kepala sekolah tidak dapat memutuskan skor indikator yang tidak disepakti,

kepala sekolah/madrasah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala UPT/Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi untuk menunjuk penilai lain untuk melakukan

penilaian ulang.

Langkah Keenam: Konversi Hasil PK Guru

Skor hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai nilai kinerja guru. Hasil konversi ini

selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan

angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru.

Penetapan hasil konversi PK Guru ke angka redit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit

kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Kepala

sekolah dapat mengkonversi hasil perhitungan PK Guru ke dalam angka kredit, tetapi hanya

berupa usulan/estimasi untuk keperluan perolehan angka kredit guru.

Usulan angka kredit (estimasi) berdasarkan hasil perhitungan PK Guru dicatat dalam format

penghitungan angka kredit yang ditandatangani oleh penilai PK Guru, guru yang dinilai dan

diketahui oleh kepala sekolah. Selanjutnya Tim Penilai Angka Kredit (tingkat kabupaten/kota,

provinsi, atau pusat) akan menghitung Angka Kredit unsur pembelajaran bersama dengan

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan25

Page 26: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya

inovatif) dan unsur penunjang dan merekapnya di dalam Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional guru.

Sebelum melakukan penetapan hasil konversi PK Guru ke angka kredit, Tim Penilai Angka

Kredit harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru apabila hasil PK Guru dianggap

kurang valid. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen

(hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam format laporan hasil PK Guru, catatan hasil

pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam format kumpulan

data beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan

penetapan angka kredit. Jika ternyata ada ketidaksesuaian terhadap hasil yang disampaikan

oleh sekolah, maka Tim Penilai Angka Kredit dapat meminta penjelasan/ klarifikasi dari

kepala sekolah. Jika hasil penjelasan/ klarifikasi oleh kepala sekolah belum dapat

menyakinkan Tim Penilai Angka Kredit, maka Tim Penilai Angka Kredit tersebut berhak

mengunjungi sekolah untuk memastikan kesesuaian antara hasil PK Guru dan kinerja guru

yang dinilai. Hal ini hanya dilakukan terhadap kasus tertentu yang terkait dengan data

penilaian yang tidak sesuai.

+ PPK

………………

4.Alur Pelaporan Hasil PK GuruKepala Sekolah wajib melaporkan hasil PK Guru seluruh guru di sekolahnya secara online melalui sistem Padamu Negeri menggunakan login individu Kepala Sekolah. Hal ini merupakan salah satu syarat dari aktivasi NUPTK/PegID. Berikut tahapan dari pelaporan hasil PK Guru ke sistem setelah Kepala sekolah melakukan PK Guru secara manual menggunakan instrument yang dapat dicetak terlebih dahulu:

1. Menggunakan login Kepala Sekolah melakukan input Nilai PK yang terdiri dari 14

kompetensi ke sistem Padamu Negeri per guru disekolahnya.

2. Melakukan perhitungan Angka Kredit Guru dengan melakukan input ke sistem.

3. Mengunggah format cetak lampiran S22 yang sudah ditanda tangani ke sistem setelah

berkas dipindai menggunakan scanner ataupun difoto.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan26

Page 27: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

4. Mencetak Surat ajuan dari sistem untuk kemudian dikirim beserta berkas S22 ke Dinas

Pendidikan Kab/Kota

Kepala Sekolah juga wajib melaporkan PK Guru dengan tugas tambahan untuk guru bertugas:

a) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Akademik

b) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kesiswaan

c) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Sarpras

d) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Humas

e) Menjadi Ketua Program Keahlian/Studi, atau sejenisnya

f) Menjadi Kepala Perpustakaan

g) Menjadi Kepala Laboratorium, Bengkel, Unit Produksi, atau sejenisnya

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan27

Page 28: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.6 Alur Proses Pelaksanaan PK Guru Online 2014

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan28

Page 29: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

5.Alur Proses Pelaksanaan PK Kepala Sekolah Pelaksanaan PK KS oleh Pengawas Sekolah pada prinsipnya sama dengan PK Guru, tetapi komponen penilaiannya saja yang berbeda. Komponen penilaiannya meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Hal ini sejalan dengan permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah. Pengawas sekolah bertanggung jawab untuk melaporkan hasil seluruh PK Kepala Sekolah binaannya secara online ke dalam sistem Padamu Negeri menggunakan login individu Pengawas. Pengawas Sekolah berkewajiban secara aktif memonitor proses pelaporan PK Guru oleh Kepala Sekolah ke dalam sistem Padamu sebagai salah satu syarat Pengawas Sekolah mengaktifkan NUPTK nya. Pengawas dapat melakukan aktifasi NUPTK nya setelah semua kepala sekolah binaannya selesai melakukan PK Guru seluruh Guru di sekolahnya. Adapun alur proses pelaporan hasil PK Kepalas sekolah adalah sebagai berikut:

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan29

Page 30: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.7 Alur Proses Pelaksanaan PK KS Online 2014C.Integrasi Sistem NUPTK, Pelaksanaan EDS dan Pelaksanaan PK Guru

dan Pelaksanaan PK Kepala Sekolah

Integrasi pelaksanaan NUPTK dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran NUPTK dan Pemetaan Mutu Pendidikan, sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya. Integrasi yang dilakukan mencakup dua hal yaitu:

1. Integrasi Sistem Informasi2. Integrasi Pelaksanaan dan 3. Integrasi Sumber daya

Wujud integrasi sistem NUPTK, EDS dan PK Guru tergabung dalam sebuah sistem yang disebut PADAMU NEGERI. PADAMU NEGERI merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan30

Page 31: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) untuk mendukung program Pemetaan Mutu Pendidikan sejak tahun 2013.

Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI ini Program Pemetaan Mutu Pendidikan mencakup Aktivasi NUPTK/PegID, Pengisian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah secara terpadu dan online. Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya program - program pembangunan untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.

Berikut Alur Integrasi Sistem NUPTK, Pelaksanaan EDS, Pelaksanaan PK Guru dan Pelaksanaan PK Kepala Sekolah :

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan31

Page 32: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Gambar 2.8 Integrasi Pelaksanaan NUPTK, EDS, PK Guru dan PK KS

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan32

Page 33: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

BAB IIISTRATEGI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2014 yang meliputi Aktivasi NUPTK/PegID, Pengisian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dilaksanakan secara terpadu dan online melalui Layanan Sistem Informasi berbasis web dengan domain http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu. Mekanisme tersebut digambarkan pada diagram di bawah ini:

Gambar 3.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pedidikan tahun 2014

Diagram tersebut menjelaskan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tahun 2014 melibatkan unsur BPSDMPK-PMP yang meliputi : Sekretariat BPSDMPK-PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Peran di daerah melibatkan LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan dan PTK. Keterlibatan masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan33

Page 34: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

1. BPSDMPK-PMP

a. Mengembangkan instrumen pemetaan mutu pendidikan.b. Mengembangkan aplikasi transaksional NUPTK/PegID, EDS, Penilaian

Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang terintegrasi dengan Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI berbasis online.

c. Menyiapkan desain analisis hasil pemetaan mutu pendidikan berbasis online.

d. Menyusun panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan.

2. LPMP

a. Menyiapkan petugas pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan Pembekalan Admin Pemetaan Mutu Pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota.

b. Memfasilitasi kegiatan kesekretariatan dan pendampingan dalam rangka Pemetaan Mutu Pendidikan.

c. Melakukan Supervisi, Asistensi dan Audit pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

d. Melakukan analisis hasil evaluasi diri sekolah dan hasil PK Guru seluruh satuan pendidikan, serta analisis hasil PK Kepala Sekolah di wilayah kerjanya.

e. Menyusun profil PTK yang ada di wilayahnya.f. Menyusun profil pemetaan mutu pendidikan yang ada di wilayahnya.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Mensosialisasikan program pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dan PTK yang berada di wilayahnya.

b. Mengusulkan koordinator dan admin pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota pada LPMP untuk dibuatkan Surat Keputusan Kepala LPMP.

c. Memastikan bahwa kegiatan pemetaan mutu pendidikan melalui Aktivasi NUPTK/PegID dari seluruh satuan pendidikan dan PTK yang ada di wilayahnya sudah masuk ke database melalui sistem informasi PADAMU NEGERI.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan34

Page 35: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

d. Memastikan Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah terinput ke database melalui sistem informasi PADAMU NEGERI.

4.Pengawas

a. Melakukan pengawasan perkembangan program pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau PTK binaannya.

b. Mengisi instrumen pemetaan mutu pendidikan dengan ketentuan:1) Pengawas Akademik

a) Wajib mendaftar guru binaannyab) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu

pendidikan, termasuk pengisian instrumen oleh PTK binaan tersebut.

2) Pengawas Manajeriala) Wajib mendaftarkan sekolah binaannya b) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu

pendidikan di sekolah binaan, termasuk pengisian instrumen oleh seluruh responden di sekolah binaan tersebut dan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah binaannya.

3) Pengawas Gabungana) Wajib mendaftar guru dan sekolah binaannya b) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu

pendidikan, termasuk pengisian instrumen oleh PTK binaan tersebut dan bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah binaan, termasuk pengisian instrumen oleh seluruh responden di sekolah binaan tersebut dan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah binaannya.

c. Pengawas bisa melakukan aktifasi NUPTK jika seluruh proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah dan/atau PTK binaannya telah selesai, sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

5.Satuan Pendidikan

a. Mempersiapkan responden dari unsur kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah dan mempersiapkan satu orang operator sekolah.

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan35

Page 36: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

b. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan

c. Mengisi instrumen pemetaan dengan ketentuan:1. Kepala Sekolah dan Pendidik

Bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah termasuk pengisian instrumen oleh keseluruhan responden di sekolah tersebut.

Pengisian instrumen pemetaan mutu pendidikan untuk kepala sekolah dan pendidik dilakukan bersamaan dengan proses aktivasi NUPTK.

NUPTK kepala sekolah akan dinyatakan aktif jika seluruh proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah tersebut telah selesai.

2. Siswa Instrumen pemetaan mutu pendidikan untuk siswa diisi secara

online dengan menggunakan akun login yang diberikan oleh admin sekolah.

3. Admin Sekolah Mendistribusikan akun siswa responden EDS.

B. Organisasi Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan

a.Tingkat Pusat

1) Pengarah

a)Kepala BPSDMPK-PMP

b)Sekretaris BPSDMPK-PMP

c)Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, BPSDMPK-PMP

d)Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, BPSDMPK-PMP

e)Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, BPSDMPK-PMP

2) Penanggung jawab

a) Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat BPSDMPK-PMP

b) Kepala Bidang Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan Fungsional non Pendidik,

Pusbang Tendik

c) Kepala Bidang pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar

d) Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar PPMP

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan36

Page 37: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

3) Pengelola

a) Kepala Seksi Data dan Informasi, Bagren Set. BPSDMPK-PMP

b) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan

Fungsional non Pendidik

c) Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan

Fungsional non Pendidik

d) Kepala Sub Bidang Peningkatan kompetensi pendidikan dasar, bidang

pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar

e) Kepala Sub Bidang Pemetaan Mutu Bidang PM Dikdas PPMP

f) Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Bidang PM Dikdas PPMP

4) Pelaksana

a) Admin BPSDMPK-PMP, Kemdikbud

b) Help desk pusat

b. Tingkat Propinsi

1) Penanggung Jawab: Kepala LPMP

2) Pengelola

a) Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi

b) Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

c) Kepala Seksi Sistem Informasi

3) Pelaksana

a) Admin LPMP

b) Help desk propinsi

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1) Koordinator Kabupaten/Kota

2) Admin Kabupaten/Kota

3) Help desk kabupaten/kota

4) Admin Sekolah

C. Kriteria SDM PemetaanOptimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu pendidikan mensyaratkan adanya

ketersediaan sumberdaya manusia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

NO SDM PEMETAAN KRITERIA

1. Admin LPMP 1. PNS di LPMP

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan37

Page 38: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

NO SDM PEMETAAN KRITERIA

2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan

Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)

2. Tim Layanan Konsultasi (Help desk) Propinsi

1. PNS di LPMP2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan

Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)

3. Koordinator Dinas Kabupaten/Kota

1. PNS Kabupaten/Kota yang diusulkan 2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan

Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)

4. Admin Sekolah 1. Guru/Staf TU Sekolah2. Menguasai TIK

D. Peranan SDM Pemetaan Mutu Pendidikan (sebaiknya dihapus saja, karena tidak ada pembiayaan khusus kepada semua petugas)Peran dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia yang terlibat pada pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tahun 2014 di setiap tahapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan38

Page 39: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

a. Peta Peran Tahap Persiapan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan TAHAPAN KEGIATAN

BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

Mengembangkan instrumen pemetaan mutu pendidikan (EDS, PK Guru & PK Kepala Sekolah) dan menyusun panduannya

Memberikan akun kepada Admin Kabupaten/kota bagi satuan pendidikan yang belum terdaftar di sistem berdasarkan laporan

Melaporkan satuan pendidikan yang belum terdaftar di sistem kepada LPMP untuk mendapatkan akun.

Memastikan semua PTKnya sudah terdaftar di satuan pendidikannya dengan benar

Mengembangkan aplikasi pemetaan mutu pendidikan dan menyusun panduannya

Mendownload pedoman-pedoman pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan

Memperbaiki tata kelola kepala sekolah dan pengawas sekolah di wilayah kerjanya

Mendisitibusikan akun siswa responden EDS

Menyusun panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan

Menetapkan Koordinator dan admin Kabupaten/kota

Membantu menonaktifkan guru yang akan menjadi dosen dan alasan lainnya

Memastikan profile satuan pendidikannya sudah benar

Menyediakan basis data awal NUPTK / PegID untuk referensi aktivasi.

Melakukan mutasi antar sekolah ataupun ke luar dan masuk ke wilayah kerjanya

Mengembangkan Instrumen Audit dan menyusun panduannya

Menetapkan Tim Help Desk Substansi dan IT LPMP

Memastikan semua satuan pendidikannya sudah memiliki akun dan semua ptknya telah memiliki NUPTK/PegID di wilayah kerjanya

Menetapkan Tim Help Desk Substansi dan IT BPSDMPK-PMP

Penetapan admin LPMP

Menetapkan admin LPMPMembuat Materi Sosialisasi

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan

Page 40: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

b. Peta Peran Tahap Pelaksanaan Pemetaan Mutu PendidikanTAHAPAN KEGIATAN

BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH

PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

Memastikan aplikasi pemetaan mutu pendidikan siap dipergunakan

Memonitor pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID skala provinsi.

Memonitor proses aktivasi akun di seluruh sekolah dan aktivasi NUPTK/PegID para ptk di wilayah kerjanya.

Memandu dan mengarahkan para PTK untuk melaksanakan proses aktivasi NUPTK/PegID.

Memastikan Instrumen pemetaan mutu pendidikan siap dipergunakan

Memberi bantuan dan dukungan teknis secara online

Memberi bantuan dan dukungan teknis secara online / tatap muka

Memberi bantuan dan dukungan teknis secara tatap muka

Menjamin ketersediaan dan kehandalan sistem.

Menelusuri dan memberi persetujuan terhadap pengajuan NUPTK baru.

Melayani proses pengajuan NUPTK Baru bagi PTK yang belum memiliki sebelumnya.

Memastikan bahwa setiap PTK di sekolah telah melengkapi Data Rinci dan upload photo pada sistem.

Melaksanakan fungsi help desk bagi admin LPMP

Melaksanakan fungsi help desk bagi admin Kabupaten/Kota

Melakukan pengarsipan semua dokumen para PTK yang melakukan proses pemetaan mutupendidikan di sekolah.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Melaksanakan Audit Data Memastikan kepala sekolah telah melakukan PK Guru

c. Peta Peran Tahap Pengolahan dan Analisis DataTAHAPAN KEGIATAN

BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH

PENGOLAHAN DAN ANALISIS HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

Memberikan informasi PK Guru (bagi guru dengan pangkat IV/b s.d IV/e) sebagai bahan Penilaian Angka Kredit bagi Guru

Menyelenggarakan workshop pengolahan dan analisis data hasil pemetaan

Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota

Mengetahui peta mutu pendidikan tingkat Satuan Pendidikan

Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS

Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan tingkat provinsi

Memberikan informasi PK Guru (bagi guru dengan pangkat III/a s.d IV/b) sebagai bahan Penilaian Angka Kredit bagi Guru

Mengetahui hasil PK Guru tingkat Satuan Pendidikan

Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan nasional

Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS tingkat Propinsi

Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS tingkat Kabupaten/Kota

Mengembangkan aplikasi OLAP/BI

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan

Page 41: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

BAB IV

PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan dilakukan secara terintegrasi

dengan pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID, Pelaksanaan EDS, dan Pelaksanaan PK Guru di

satuan pendidikan, serta Pelaksanaan PK KS. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ini

dilakukan secara transaksi real time berbasis internet. Seluruh responden, harus mengisi data

dan menjawab pertanyaan pada aplikasi yang disediakan pada web dengan alamat

http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu Dengan demikian seluruh responden harus

mempunyai akses terhadap internet, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan di tahun 2014, BPSDMPK-PMP akan menyusun dan memperbaiki

instrumen EDS, PK Guru dan PK KS, serta Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu

Pendidikan. Persiapan aplikasi, kemudahan akses dan jaringan, serta perbaikkan

infrastruktur dilakukan untuk menunjang kelancaran pemetaan mutu pendidikan.

Pengelolaan dan perawatan yang dilakukan secara berkesinambunganpun perlu

dilakukan selama pemetaan mutu pendidikan ini dilaksanakan.

Admin LPMP, help desk propinsi, admin pemetaan mutu pendidikan maupun help desk

kabupaten/kota diharapkan mampu berperan aktif mencarikan solusi dari permasalahan

yang terjadi di lapangan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melakukan aktivasi NUPTK/PegID

melalui akun PTK nya masing-masing;

2. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas wajib mengupload photonya masing-masing;

3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang sudah mengikuti diklat implementasi

kurikulum 2013 wajib mengisi Survey terkait Implementasi Kurikulum 2013;

4. Semua Guru wajib mengisi Instrumen EDS kecuali Guru jenjang TK;

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan41

Page 42: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

5. Semua Kepala Sekolah wajib melakukan Penilaian Kinerja Guru kepada semua guru

yang ada di sekolahnya. Penilaian dilakukan secara manual/offline, kemudian akan

diinput secara online ke sistem PADAMU NEGERI;

6. Semua Pengawas manajerial/gabungan wajib melakukan Penilaian Kinerja kepada

Kepala Sekolah Penilaian dilakukan secara manual/offline, kemudian akan diinput

secara online ke dalam sistem;

7. Admin sekolah membuat akun untuk seluruh responden EDS bagi

siswa/orangtua/wali.

8. Instrumen EDS untuk siswa diisi secara online dengan menggunakan akun yang

diberikan oleh admin sekolah. Dalam hal siswa yang tidak dapat akses internet, dapat

diwakili oleh orang tua atau walinya atau operator sekolah.

9. Kepala sekolah melalui Admin Sekolah/Tata Usaha mengarsipkan seluruh dokumen

pendukung yang terkait dengan Pemetaan Mutu Pendidikan.

C. Tahap Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan selesai, satuan pendidikan harus

menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil peta mutu pendidikannya, yang dapat

diakses oleh Admin Sekolah dari situs http://padamu.kemdikbud.go.id. Rencana tindak

lanjut ini dapat berupa penyusunan RKS/RKAS atau perbaikan RKS/RKAS yang

hasilnya dapat memperbaiki mutu pendidikan pada satuan pendidikan tersebut, sesuai 8

Standar Nasional Pendidikan.

Selama pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan Admin Pemetaan, koordinator

kabupaten/kota dan LPMP harus dapat memastikan bahwa Instrumen EDS, Instrumen PK

Guru dan Instrumen PK KS terinput, serta aktivasi NUPTK/PegID sudah dilakukan oleh

semua PTK. LPMP, koordinator kabupaten/kota dan Admin pemetaan mutu pendidikan

tingkat kabupaten/kota diharapkan melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada satuan

pendidikan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan oleh tim help desk LPMP dan tim help desk

kabupaten/kota. Jika memungkinkan, asistensi dan bimbingan teknis dapat dilakukan secara

tatap muka baik di satuan pendidikan maupun tempat lain yang disepakati.

Informasi terkait kendala, hambatan, dan kesulitan merupakan faktor penentu kesuksesan

pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan. Oleh karenanya BPSDMPK-PMP - LPMP

melakukan pemantauan dan evaluasi secara online maupun onsite. Pemantauan onsite

dilaksanakan secara sampling dan dilakukan melalui analisis terhadap informasi yang tersedia

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan42

Page 43: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

sebagai hasil dari pemantauan online diikuti dengan verifikasi dokumen pendukung dan

interview dengan satuan pendidikan. Pemantauan onsite dilakukan secara terpadu oleh

BPSDMPK-PMP, LPMP, dan tim koordinasi kabupaten/kota. Panduan pelaksanaan dan

instrumen pemantauan akan disusun dalam buku terpisah.

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan43

Page 44: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang telah tertuang dalam panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini

diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara yang terlibat, sehingga

dapat mendukung pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID, pelaksanaan EDS, Pelaksanaan PK

Guru dan PK KS secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Panduan ini merupakan acuan bagi pihak pelaksana, khususnya yang ada di daerah seperti

LPMP, dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta sekolah. Hal-hal yang belum diatur dalam

panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri. BPSDMPK-PMP

akan melakukan penyempurnaan secara berkala apabila dianggap perlu.

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan44

Page 45: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

LAMPIRANLampiran 1.a. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Guru

Lampiran 1.b. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Kepala Sekolah

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan45

Page 46: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Lampiran 1.c. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Pengawas Sekolah

Lampiran 2. Alur Registrasi PTK

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan46

Page 47: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Lampiran 3. Alur Pengajuan NUPTK Baru

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan47

Page 48: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

Lampiran 4.

DAFTAR MATA PELAJARAN BERDASARKAN JENJANG

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

1 Guru Kelas TK 020KB000

2 Guru Kelas SD 027KD000

3 Guru Kelas SDLB 800KF000

4 Kesenian (dan budaya) SD 217GD000

5 Kesenian (dan budaya) SMP 217GG000

6 Kesenian (dan budaya) SMA 217GJ000

7 Kesenian (dan budaya) SMK 217GM000

8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD 220GD000

9 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP 220GG000

10 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA 220GJ000

11 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK 220GM000

12 Bahasa Inggris SD 157GD000

13 Bahasa Inggris SMP 157GG000

14 Bahasa Inggris SMA 157GJ000

15 Bahasa Inggris SMK 157GM000

16 PKN SMP 154GG000

17 PKN SMA 154GJ000

18 PKN SMK 154GM000

19 Matematika SMP 180GG000

20 Matematika SMA 180GJ000

21 Matematika SMK 180GM000

22 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMP 156GG000

23 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMA 156GJ000

24 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMK 156GM000

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan48

Page 49: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

25 TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMP 224GG000

26 TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMA 224GJ000

27 Keterampilan SMP 227GG000

28 Keterampilan SMA 227GJ000

29 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMP 097GG000

30 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMP 097GG000

31 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMA 097GJ000

32 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMK 097GM000

33 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMP 100GG000

34 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMA 214GJ000

35 IPS SMK 100GM000

36 Biologi SMA 190GJ000

37 Biologi SMK 190GM000

38 Fisika SMA 184GJ000

39 Fisika SMK 184GM000

40 Kimia SMA 187GJ000

41 Kimia SMK 187GM000

42 Ekonomi SMA 210GJ000

43 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMA 214GJ000

44 Antropologi SMA 215GJ000

45 Geografi SMA 207GJ000

46 Sejarah SMA 204GJ000

47 Bahasa Arab SMA 167GJ000

48 Bahasa Arab SMK 167GM000

49 Bahasa Jerman SMA 160GJ000

50 Bahasa Jerman SMK 160GM000

51 Bahasa Perancis SMA 164GJ000

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan49

Page 50: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

52 Bahasa Perancis SMK 164GM000

53 Bahasa Jepang SMA 170GJ000

54 Bahasa Jepang SMK 170GM000

55 Bahasa Mandarin SMA 174GJ000

56 Bahasa Mandarin SMK 174GM000

57Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) SMK

330GM000

58 Kewirausahaan SMK 331GM000

59 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMP 810GG000

60 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMA 810GJ000

61 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMK 810GM000

62 Teknik Konstruksi Baja SMK 401GM501

63 Teknik Konstruksi Kayu SMK 402GM501

64 Teknik Konstruksi Batu dan Beton SMK 403GM501

65 Teknik Gambar Bangunan SMK 406GM501

66 Teknik Furnitur SMK 616GM501

67 Teknik Plambing dan Sanitasi SMK 407GM502

68 Teknik Survey dan Pemetaan SMK 521GM514

69 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMK 415GM503

70 Teknik Distribusi Tenaga Listrik SMK 417GM503

71 Teknik Transmisi Tenaga Listrik SMK 414GM503

72 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 617GM503

73 Teknik Otomasi Industri SMK 618GM503

74 Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMK 536GM506

75 Teknik Pemesinan SMK 424GM504

76 Teknik Pengelasan SMK 421GM504

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan50

Page 51: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

77 Teknik Fabrikasi Logam SMK 422GM504

78 Teknik Pengecoran Logam SMK 423GM504

79 Teknik Gambar Mesin SMK 426GM504

80 Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin SMK 425GM504

81 Teknik Kendaraan Ringan SMK 586GM505

82 Teknik Sepeda Motor SMK 587GM505

83 Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK 429GM505

84 Teknik Alat Berat SMK 428GM505

85 Teknik Ototronik SMK 430GM505

86 Air Frame dan Power Plant SMK 470GM506

87 Pemesinan Pesawat Udara SMK 467GM506

88 Konstruksi Badan Pesawat Udara SMK 469GM506

89 Konstruksi Rangka Pesawat Udara SMK 468GM506

90 Kelistrikan Pesawat Udara SMK 472GM506

91 Elektronika Pesawat Udara SMK 473GM506

92Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara SMK

471GM506

93 Teknik Konstruksi Kapal Baja SMK 476GM507

94 Teknik Konstruksi Kapal Kayu SMK 481GM507

95 Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass SMK 588GM507

96 Teknik Instalasi Pemesinan Kapal SMK 478GM507

97 Teknik Pengelasan Kapal SMK 477GM507

98 Kelistrikan Kapal SMK 479GM507

99 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal SMK 480GM507

100 Interior kapal SMK 589GM513

101 Teknik Pemintalan Serat Buatan SMK 484GM508

102 Teknik Pembuatan Benang SMK 485GM508

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan51

Page 52: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

103 Teknik Pembuatan Kain SMK 486GM508

104 Teknik Penyempurnaan Tekstil SMK 590GM508

105 Garmen SMK 591GM508

106 Persiapan Grafika SMK 492GM509

107 Produksi Grafika SMK 491GM509

108 Geologi Pertambangan SMK 495GM510

109 Teknik Instrumentasi Gelas SMK 502GM511

110 Teknik Instrumentasi Logam SMK 501GM511

111 Kontrol Proses SMK 499GM511

112 Kontrol Mekanik SMK 500GM511

113 Kimia Industri SMK 505GM512

114 Kimia Analisis SMK 506GM512

115 Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK 511GM513

116 Teknika Kapal Penangkap Ikan SMK 512GM513

117 Nautika Kapal Niaga SMK 509GM513

118 Teknika Kapal Niaga SMK 510GM513

119 Teknik dan Manajemen Produksi SMK 592GM516

120 Teknik Produksi Perminyakan SMK 595GM517

121 Teknik Pemboran Minyak SMK 596GM517

122Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia SMK

597GM517

123 Teknik Audio-Video SMK 533GM515

124 Teknik Elektronika Industri SMK 534GM515

125 Mekatronika SMK 598GM515

126 Teknik Transmisi Telekomunikasi SMK 599GM601

127 Teknik Suitsing SMK 517GM601

128 Teknik Jaringan Akses SMK 600GM601

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan52

Page 53: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

129 Rekayasa Perangkat Lunak SMK 524GM601

130 Teknik Komputer dan Jaringan SMK 525GM602

131 Multimedia SMK 526GM602

132 Animasi SMK 565GM602

133Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian SMK

530GM603

134Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio SMK

529GM603

135 Keperawatan SMK 575GM301

136 Keperawatan Gigi SMK 577GM301

137 Analis Kesehatan SMK 580GM301

138 Farmasi SMK 582GM301

139 Farmasi Industri SMK 601GM301

140 Perawatan Sosial SMK 602GM302

141 Seni Lukis SMK 603GM406

142 Seni Patung SMK 604GM406

143 Desain Komunikasi Visual SMK 605GM406

144 Desain Interior dan Landscaping SMK 606GM406

145 Desain dan Produksi Kria Tekstil SMK 460GM403

146 Desain dan Produksi Kria Kulit SMK 461GM403

147 Desain dan Produksi Kria Keramik SMK 462GM403

148 Desain dan Produksi Kria Logam SMK 463GM403

149 Desain dan Produksi Kria Kayu SMK 464GM403

150 Seni Musik Klasik SMK 568GM405

151 Seni Musik Non Klasik SMK 569GM405

152 Seni Tari SMK 570GM405

153 Seni Karawitan SMK 571GM405

154 Seni Pedalangan SMK 572GM405

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan53

Page 54: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

155 Seni Teater SMK 573GM405

156 Usaha Perjalanan Wisata SMK 607GM404

157 Akomodasi Perhotelan SMK 549GM404

158 Jasa Boga SMK 608GM401

159 Patiseri SMK 434GM401

160 Kecantikan Kulit SMK 437GM402

161 Kecantikan Rambut SMK 438GM402

162 Busana Butik SMK 609GM407

163 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK 553GM104

164 Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK 558GM104

165Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman SMK

560GM104

166 Agribisnis Ternak Ruminansia SMK 445GM101

167 Agribisnis Ternak Unggas SMK 446GM101

168 Agribisnis Aneka Ternak SMK 610GM101

169 Perawatan Kesehatan Ternak SMK 611GM101

170 Agribisnis Perikanan SMK 449GM102

171 Agribisnis Rumput Laut SMK 453GM102

172 Mekanisasi Pertanian SMK 612GM101

173 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK 456GM104

174 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian SMK 458GM104

175 Penyuluhan Pertanian SMK 613GM101

176 Kehutanan (4 Tahun) SMK 614GM107

177 Administrasi Perkantoran SMK 539GM201

178 Akuntansi SMK 540GM202

179 Perbankan SMK 543GM202

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan54

Page 55: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No. Mata Pelajaran Jenjang Kode

180 Pemasaran SMK 615GM203

181 Bahasa Jawa SD 746GD000

182 Bahasa Jawa SMP 746GG000

183 Bahasa Jawa SMA 746GJ000

184 Bahasa Jawa SMK 746GM000

185 Bahasa Sunda SD 748GD000

186 Bahasa Sunda SMP 748GG000

187 Bahasa Sunda SMA 748GJ000

188 Bahasa Sunda SMK 748GM000

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan55

Page 56: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

DAFTAR MATA PELAJARAN SESUAI KURIKULUM 2013

No Jenjang Mata Pelajaran1 Taman Kanak Guru Kelas2 Sekolah Dasar Guru Kelas3 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas4 Sekolah Dasar Seni Budaya dan Prakarya5 Sekolah Menengah Pertama Seni Budaya6 Sekolah Menengah Atas Seni Budaya7 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Budaya8 Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan9 Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

10 Sekolah Menengah Atas Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan11 Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan12 Sekolah Dasar Bahasa Inggris13 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Inggris14 Sekolah Menengah Atas Bahasa Inggris15 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Inggris

16 Sekolah Menengah PertamaPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)

17 Sekolah Menengah AtasPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)

18 Sekolah Menengah KejuruanPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)

19 Sekolah Menengah Pertama Matematika20 Sekolah Menengah Atas Matematika21 Sekolah Menengah Kejuruan Matematika22 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Indonesia23 Sekolah Menengah Atas Bahasa Indonesia24 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Indonesia25 Sekolah Menengah Pertama TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)26 Sekolah Menengah Atas TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)27 Sekolah Menengah Pertama Keterampilan28 Sekolah Menengah Atas Keterampilan29 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)31 Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)32 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)33 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)34 Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)35 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)36 Sekolah Menengah Atas Biologi37 Sekolah Menengah Kejuruan Biologi38 Sekolah Menengah Atas Fisika39 Sekolah Menengah Kejuruan Fisika40 Sekolah Menengah Atas Kimia41 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia42 Sekolah Menengah Atas Ekonomi

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan56

Page 57: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran43 Sekolah Menengah Atas Sosiologi44 Sekolah Menengah Atas Antropologi45 Sekolah Menengah Atas Geografi46 Sekolah Menengah Atas Sejarah Indonesia47 Sekolah Menengah Atas Bahasa Arab48 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Arab49 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jerman50 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jerman51 Sekolah Menengah Atas Bahasa Perancis52 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Perancis53 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jepang54 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jepang55 Sekolah Menengah Atas Bahasa Mandarin56 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Mandarin

57 Sekolah Menengah KejuruanKeterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

58 Sekolah Menengah Kejuruan Prakarya dan Kewirausahaan59 Sekolah Menengah Pertama Bimbingan dan Konseling (Konselor)60 Sekolah Menengah Atas Bimbingan dan Konseling (Konselor)61 Sekolah Menengah Kejuruan Bimbingan dan Konseling (Konselor)62 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Baja63 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kayu64 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Batu dan Beton65 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Bangunan66 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Furnitur67 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Plambing dan Sanitasi68 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Survey dan Pemetaan69 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik70 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Distribusi Tenaga Listrik71 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Transmisi Tenaga Listrik72 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instalasi Tenaga Listrik73 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomasi Industri74 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pendinginan dan Tata Udara75 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemesinan76 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengelasan77 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Fabrikasi Logam78 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengecoran Logam79 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Mesin80 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin81 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan82 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Sepeda Motor83 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif84 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Alat Berat85 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Ototronik86 Sekolah Menengah Kejuruan Air Frame dan Power Plant

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan57

Page 58: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran87 Sekolah Menengah Kejuruan Pemesinan Pesawat Udara88 Sekolah Menengah Kejuruan Konstruksi Badan Pesawat Udara89 Sekolah Menengah Kejuruan Konstruksi Rangka Pesawat Udara90 Sekolah Menengah Kejuruan Kelistrikan Pesawat Udara91 Sekolah Menengah Kejuruan Elektronika Pesawat Udara

92 Sekolah Menengah KejuruanPemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara

93 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Baja94 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Kayu95 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass96 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instalasi Pemesinan Kapal97 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengelasan Kapal98 Sekolah Menengah Kejuruan Kelistrikan Kapal99 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal

100 Sekolah Menengah Kejuruan Interior kapal101 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemintalan Serat Buatan102 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembuatan Benang103 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembuatan Kain104 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Penyempurnaan Tekstil105 Sekolah Menengah Kejuruan Garmen106 Sekolah Menengah Kejuruan Persiapan Grafika107 Sekolah Menengah Kejuruan Produksi Grafika108 Sekolah Menengah Kejuruan Geologi Pertambangan109 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instrumentasi Gelas110 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instrumentasi Logam111 Sekolah Menengah Kejuruan Kontrol Proses112 Sekolah Menengah Kejuruan Kontrol Mekanik113 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia Industri114 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia Analisis115 Sekolah Menengah Kejuruan Nautika Kapal Penangkap Ikan116 Sekolah Menengah Kejuruan Teknika Kapal Penangkap Ikan117 Sekolah Menengah Kejuruan Nautika Kapal Niaga118 Sekolah Menengah Kejuruan Teknika Kapal Niaga119 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik dan Manajemen Produksi120 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Produksi Perminyakan121 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemboran Minyak122 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia123 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Audio-Video124 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Elektronika Industri125 Sekolah Menengah Kejuruan Mekatronika126 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Transmisi Telekomunikasi127 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Suitsing128 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Jaringan Akses129 Sekolah Menengah Kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak130 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan58

Page 59: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran131 Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia132 Sekolah Menengah Kejuruan Animasi

133 Sekolah Menengah KejuruanTeknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian

134 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio135 Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan136 Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan Gigi137 Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan138 Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi139 Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Industri140 Sekolah Menengah Kejuruan Perawatan Sosial141 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Lukis142 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Patung143 Sekolah Menengah Kejuruan Desain Komunikasi Visual144 Sekolah Menengah Kejuruan Desain Interior dan Landscaping145 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Tekstil146 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Kulit147 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Keramik148 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Logam149 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Kayu150 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Musik Klasik151 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Musik Non Klasik152 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Tari153 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Karawitan154 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Pedalangan155 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Teater156 Sekolah Menengah Kejuruan Usaha Perjalanan Wisata157 Sekolah Menengah Kejuruan Akomodasi Perhotelan158 Sekolah Menengah Kejuruan Jasa Boga159 Sekolah Menengah Kejuruan Patiseri160 Sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan Kulit161 Sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan Rambut162 Sekolah Menengah Kejuruan Busana Butik163 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura164 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Tanaman Perkebunan

165 Sekolah Menengah KejuruanAgribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman

166 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Ternak Ruminansia167 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Ternak Unggas168 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Aneka Ternak169 Sekolah Menengah Kejuruan Perawatan Kesehatan Ternak170 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Perikanan171 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Rumput Laut172 Sekolah Menengah Kejuruan Mekanisasi Pertanian173 Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian174 Sekolah Menengah Kejuruan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan59

Page 60: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran175 Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian176 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (4 Tahun)177 Sekolah Menengah Kejuruan Administrasi Perkantoran178 Sekolah Menengah Kejuruan Akuntansi179 Sekolah Menengah Kejuruan Perbankan180 Sekolah Menengah Kejuruan Pemasaran181 Sekolah Dasar Bahasa Jawa182 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Jawa183 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jawa184 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jawa185 Sekolah Dasar Bahasa Sunda186 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Sunda187 Sekolah Menengah Atas Bahasa Sunda188 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Sunda189 Taman Kanak Agama Islam190 Taman Kanak Agama Kristen191 Taman Kanak Agama Katolik192 Taman Kanak Agama Hindu193 Taman Kanak Agama Budha194 Taman Kanak Agama Konghuchu195 Sekolah Dasar Agama Islam196 Sekolah Dasar Agama Kristen197 Sekolah Dasar Agama Katolik198 Sekolah Dasar Agama Hindu199 Sekolah Dasar Agama Budha200 Sekolah Dasar Agama Konghuchu201 Sekolah Menengah Pertama Agama Islam202 Sekolah Menengah Pertama Agama Kristen203 Sekolah Menengah Pertama Agama Katolik204 Sekolah Menengah Pertama Agama Hindu205 Sekolah Menengah Pertama Agama Budha206 Sekolah Menengah Pertama Agama Konghuchu207 Sekolah Menengah Atas Agama Islam208 Sekolah Menengah Atas Agama Kristen209 Sekolah Menengah Atas Agama Katolik210 Sekolah Menengah Atas Agama Hindu211 Sekolah Menengah Atas Agama Budha212 Sekolah Menengah Atas Agama Konghuchu213 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Islam214 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Kristen215 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Katolik216 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Hindu217 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Budha218 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Konghuchu219 Sekolah Dasar Muatan Lokal (MULOK)

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan60

Page 61: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran220 Sekolah Menengah Pertama Muatan Lokal (MULOK)221 Sekolah Menengah Atas Muatan Lokal (MULOK)222 Sekolah Menengah Kejuruan Muatan Lokal (MULOK)223 Taman Kanak Bimbingan dan Konseling224 Sekolah Dasar Bimbingan dan Konseling225 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas226 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas227 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas228 Sekolah Luar Biasa Seni Budaya229 Sekolah Luar Biasa Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan230 Sekolah Luar Biasa Bahasa Inggris

231 Sekolah Luar BiasaPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)

232 Sekolah Luar Biasa Matematika233 Sekolah Luar Biasa Bahasa Indonesia234 Sekolah Luar Biasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)235 Sekolah Luar Biasa Keterampilan236 Sekolah Luar Biasa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)237 Sekolah Luar Biasa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)238 Sekolah Luar Biasa Biologi239 Sekolah Luar Biasa Fisika240 Sekolah Luar Biasa Ekonomi241 Sekolah Luar Biasa Sosiologi242 Sekolah Luar Biasa Antropologi243 Sekolah Luar Biasa Geografi244 Sekolah Luar Biasa Sejarah Indonesia

245 Sekolah Luar BiasaKeterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

246 Sekolah Luar Biasa Prakarya dan Kewirausahaan247 Sekolah Luar Biasa Bimbingan dan Konseling248 Sekolah Luar Biasa Bahasa Jawa249 Sekolah Luar Biasa Bahasa Sunda250 Sekolah Luar Biasa Agama Islam251 Sekolah Luar Biasa Agama Kristen252 Sekolah Luar Biasa Agama Katolik253 Sekolah Luar Biasa Agama Hindu254 Sekolah Luar Biasa Agama Budha255 Sekolah Luar Biasa Agama Konghuchu256 Sekolah Luar Biasa Muatan Lokal (MULOK)257 Sekolah Menengah Pertama Al-Quran Hadis258 Sekolah Menengah Pertama Akidah Akhlak259 Sekolah Menengah Pertama Fikih260 Sekolah Menengah Pertama Sejarah Kebudayaan Islam261 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Arab262 Sekolah Menengah Pertama Tafsir - Ilmu Tafsir263 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Hadis

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan61

Page 62: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran264 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Kalam265 Sekolah Menengah Pertama Ushul Fikih266 Sekolah Menengah Atas Al-Quran Hadis267 Sekolah Menengah Atas Akidah Akhlak268 Sekolah Menengah Atas Fikih269 Sekolah Menengah Atas Sejarah Kebudayaan Islam270 Sekolah Menengah Atas Bahasa Arab271 Sekolah Menengah Atas Tafsir - Ilmu Tafsir272 Sekolah Menengah Atas Ilmu Hadis273 Sekolah Menengah Atas Ilmu Kalam274 Sekolah Menengah Atas Ushul Fikih275 Sekolah Menengah Kejuruan Al-Quran-Hadis276 Sekolah Menengah Kejuruan Akidah-Akhlak277 Sekolah Menengah Kejuruan Fikih278 Sekolah Menengah Kejuruan Sejarah Kebudayaan Islam279 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Arab280 Sekolah Menengah Kejuruan Tafsir - Ilmu Tafsir281 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Hadis282 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Kalam283 Sekolah Menengah Kejuruan Ushul Fikih284 Taman Kanak Guru Kelas RA285 Sekolah Dasar Guru Kelas MI

286 Sekolah DasarPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)

287 Sekolah Menengah Atas Prakarya dan Kewirausahaan288 Sekolah Menengah Atas Sosiologi (IPS)289 Sekolah Menengah Atas Bahasa dan Sastra Indonesia290 Sekolah Menengah Atas Bahasa dan Sastra Inggris291 Sekolah Menengah Pertama Prakarya293 Sekolah Menengah Kejuruan Prakarya dan Kewirausahaan294 Sekolah Luar Biasa Prakarya dan Kewirausahaan295 Sekolah Dasar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti296 Sekolah Dasar Bahasa Indonesia297 Sekolah Dasar Matematika298 Sekolah Dasar Ilmu Pengetahuan Alam299 Sekolah Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial300 Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Agama dan Budi Pekerti301 Sekolah Dasar Al-Quran Hadis302 Sekolah Dasar Akidah Akhlak303 Sekolah Dasar Fikih304 Sekolah Dasar Sejarah Kebudayaan Islam305 Sekolah Dasar Bahasa Arab306 Sekolah Menengah Atas Pendidikan Agama dan Budi Pekerti307 Sekolah Menengah Atas Sejarah308 Sekolah Menengah Kejuruan Sejarah Indonesia

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan62

Page 63: BAB VPENUTUP -    Web viewMembuat Materi Sosialisasi. ... Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. 175. Sekolah Menengah Kejuruan. Penyuluhan Pertanian. 176

No Jenjang Mata Pelajaran309 Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan63