PERKAWINAN CAMPURAN

HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

      a.      Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 UU No. I/1974 pengertian perkawinan campuran adalah:Perkawinan antara

dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Apabila melihat isi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan

campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:

1.      Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita

2.      Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan

3.      Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan

4.      Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Contoh: seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing

atau sebaliknya

b.    Syarat-syarat Perkawinan Campuran

  Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku

menurut hokum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 UU No. 1/1974)

Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal 2 UU No. I/1974 yang menyebutkan:

1.      Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan

kepercayaan itu.

2.      Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama islam dicatat di

Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di kantor Catatan sipil.

C.    Akibat perkawinan Campuran.

Menurt Pasal 58 UU No. I/1974 akibat dari perkawinan campuran yang berlainan

kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

·        

Pasal 59 ayat (1) UU No. I/1974 menyebutkan:

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan

menentukan hokum yang berlaku baik mengenai hokum public maupun mengenai hokum perdata.

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti

kewarganegaraan ayah dan ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hokum keluarga.

Dengan berlakunya UU Kewarganegaraan No 12 tahun 2006 anak hasil dari perkawinan

campuran adalah warga Negara Indonesia, apabila:

1.      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (Pasal 4 sub c).

2.      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI (Pasal 4 sub d)

3.      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau hokum senaga asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-

anak tersebut (Pasal 4 sub e).

4.      Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan

yang sah dan ayahnya WNI (Pasal 4 sub 9)

5.      Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI (Pasal 4 sub g)

6.      Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah

WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)

tahun atau belum kawin (Pasal 4 sub h)

7.      Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status

kewarganegaraan ayah dan ibunya (Pasal 4 sub i)

8.      Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan

ibunya tidak diketahui (Pasal 4 sub j)

9.      Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak

mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraan (Pasal 4 sub k)

10.  Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian

ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (Pasal 4

sub m)

·        

Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2006 menyatakan:

1.      Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui

secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui WNI

2.      Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan

pengadilan tetap diakui sebagai WNI

·         Pasal 6 ayat 1 menyatakan;

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai dimaksud

dalam Pasal 4 sub c, sub d, sub h, sub I dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah

berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraannya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya akibat dari perkawinan campuran terhadap suami/istri

akan kehilangan atau mendapat kewarganegaraan.

1.      Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan republic

Indonesia jika menurut hokum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti

kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2.      Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik

Indonesia jika menurut hokum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti

kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3.      Perempuan (dalam ayat 1) atau laki-laki (dalam ayat 2) di atas jika ingin tetap menjadi WNI dapat

mengajukan kepada Pejabat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki

tersebut.

·         Pasal 19 antara lain menyatakan sebagai berikut;

1.      WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan Pejabat.

2.      Pernyataan tersebut (ayat 1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di

wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut,

kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Contoh Perkawinan Campuran antara Indonesia dengan Negara lain :

1. Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes  

Pihak Pertama 

Nama : Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui (Sebastian Paredes)Kebangsaan :EkuadorAgama : non Islam 

Sebastian lahir di Ekuador 28 April 1961 dengan nama lengkap Juan EugenioSebastian Paredes Muirragui. Di dunia perbankan, ia dikenal sebagai Dirut Bank Danamon. Pria yang biasa disapa dengan panggilan Sebastian itu diangkat menjadi DirutBank Danamon pada 9 Mei 2005. Namun pada Januari 2010 ini ia mundur dari jabatannya tersebut.

Meski tidak lagi menjabat Dirut Bank Danamon, Sebastian menyatakan belumakan meninggalkan Jakarta. Ia mengaku jatuh cinta pada Indonesia dengan penduduknyayang ramah. Dan rupanya ia menemukan gadis Indonesia untuk dijadikan istri yakniShanty.

Pihak kedua 

Nama : Annissa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie (Shanty)Kebangsaan :IndonesiaAgama : Islam

Shanty lahir di Jakarta, 30 Desember 1978 adalah seorang penyanyi dan artisIndonesia. Shanty adalah putri bungsu pasangan Eddy Heryadie dan Ratna Sutama. Iaadalah mantan disc jockey MTV, yang kemudian menjalani profesi sebagai penyanyi dan bintang film.

 Pembahasan :

Shanty dan Sebastian Paredes telah menikah sejak 24 Juli 2010, Kedua mempelaiyang berbeda kewarganegaraan dan agama ini melangsungkan pernikahan di KedutaanBesar Ekuador di Jakarta.

Pada perkawinan Shanty dan Sebastian muncul pertanyaan yaitu sah atau tidak  perkawinan mereka, karena di dalam perkawinan mereka terdapat beberapa unsur yangtidak umum dalam perkawinan di Indonesia :

perkawinan beda agama (Islam dan Non Islam) Perbedaan kewarganegaraan (Indonesia dan Ekuador)

Sebelum merujuk ke dua Unsur tersebut sebelumnya harus menganalisa syarat utamadalam perkawinan campuran, yaitu Syarat materiel dan syarat formil suatu perkawinan,dua syarat inilah yang akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan internasional.

a.Syarat Materiil :

UU N0 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

Pasal 6 (1) - Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 (2) - Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapaiumur 21 (dua

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

Pasal 7 (1) - Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)tahun

Pasal 8 - Perkawinan dilarang apabila kedua pihak memeliki hubungan darah Pasal 3 (2) - Azas Monogami Pasal 10 - Dilarang mebikah lebih dari dua kali Pasal 11 - Masa Iddah

Semua Unsur Terpenuhi, dengan kata lain perkawinan mereka sah apabila merujuk keSyarat Materiil suatu pernikahan di Indonesia 

b. Syarat Formil.Syarat Formil merupakan syarat yang mengatur mengenai tata cara sebelum dan padasaat

dilangsungkannya suatu perkawinan ( Lex Loci Celebration)

Dalam kasus Pernikahan Shanty dan Sebastian terdapat suatu prosesi perkawinanyang tidak umum, yaitu pernikahan dilaksanakan di kedutaan besar.Dalam teori hukum Internasional dikenal azas imunitas yaitu ³Konsulat yang berada di Negara lain berhak untuk melakukan yurisdiksi negaranya di wilayah konsulat tersebut´mengacu pada teori tersebut maka perkawinan Shanty dan Sebastian bukannlahdilaksanakan di Indonesia melainkan di Ekuador, dengan kata lain  Lex Loci Celebration-nya harus tunduk dengan hukum Ekuador.Dengan demikian perkawinan Shanty dan Sebastian menurut syarat formil adalah Sah.

*meskipun tidak ada data yang dapat menjelaskan pelaksanaan syarat formil perkawinan Shantydan Sebastian adalah sah dimata hukum, namun sangat besar kemungkinan syarat formil mereka telah sah,ini dikarenakan Locus perkawinan mereka adalah kedutaan besar yang tentunya pengawasan danpelaksanaan hukumnya sangat baik.

 Kesimpulan :

1.Perkawinan Shanty dan Sebastian bisa dikatakan telah sah menurut hukum apabilamengacu pada Syarat materiil dan formil suatu perkawinan internasional.

2.Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Shanty dan Sebastianadalah : perkawinan beda agama antara WNI dengan WNA di luar negri

‘Perkawinan antara Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui (Sebastian) dengan Annissa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie (Shanty) adalah sah dimata hukum Indonesia´

2. Perkawinan antara Gonzales dan Eva nurida siregar

Gonzales merupakan warga negara asing yang berkebangsaan Uruguay. Menikah dengan Eva nurida Siregar yang berkebangsaan Indonesia. Mereka menikah pada tahun 1955. Dengan pernikahan tersebut, lahir 2 orang anak.

PEMECAHAN MASALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12/2006

Status kewarganegaraan di Indonesia adalah masalah yang memang sudah sering terjadi.Dalam kasus di atas kewarganegaraan indonesia dapat hilang jika adanya perkawinancampuran. Dalam UU No.12/2006 disebutkan hilangnya suatu kewarganegaraan dapatdisebabkan12 hal salah satunya disebutkan Perempuan warga negara Indonesia yang

kawin dengan laki-laki warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukumnegara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagaiakibat perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan tersebut terdapat kehadiran seoranganak maka anak tersebut akan berkewarganegaraan asing mengikuti ayahnya. Sebelumdiberlakukannya UU No.12/2006 di Indonesia masih berlaku Undang-Undang Nomor 62Tahun1958 tentang Kewarganegaraan tapi UU tersebut dianggap kurang efektif sehinggawacana dalam UU tersebut diganti.

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebutbanyak pihak yang merasa beruntung karena akhirnya mereka memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia salah satu contohnya adalah dalam kasus di atas. KESIMPULAN Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara orang orang dengan negara. Setiapwarga Negara berhak atas status kewarganegaraan mereka masing-masing di suatu Negara dan setiap orang juga berhak memiliki satu atau lebih status kewarganegaraan sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan bagian dari suatu Negara. Hal-hal yang mengatur tentang kewarganegaraan tersebut tercantum dalam UU No.12/2006.