BAB VI PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)

Tujuan Umum Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian concursus dalam kaitannya dengan penjatuhan hukuman Tujuan Khusus Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian concursus, baik concursus realis maupun concursus

idealis 2. Menerangkan pengertian dari perbuatan lanjutan sebagai salah satu bentuk

concursus 3. Mengungkapkan penerapan hukuman terhadap ketiga jenis concursus yang

tersebut diatas. 4. Memberikan contoh kasus dari setiap bentuk concursus tersebut Concursus atau perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. 1 Jadi concursus adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana tersebut belum mempunyai putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht). Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk concursus yang juga disebut ajaran, yaitu sebagai berikut:

a. Concursus idealis (eendaadsche samenloop); terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana

b. Concursus realis (meerdaadsche samenloop); terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan

c. Perbuatan lanjutan (voortgezette handeling); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Dalam penanganan perkara pidana ketiga bentuk concursus di atas sulit untuk dibedakan dan menjadi sesuatu yang menimbulkan perdebatan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci ketiga ajaran concursus tersebut. 1. Concursus Idealis

1 Adami Chazawi, Op.Cit., hal. 109.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. (1) Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang

dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.

(2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.

Berdasakan rumusan Pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan pidana.

Hazewinkel-Suringa menjelaskan arti perbuatan pidana yang dimuat dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut. “Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukannya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang”.2

Beberapa contoh dari pendapat Hazewinkel-Suringa di atas diutarakan sebagai berikut: 1) Seorang guru berbuat cabul dengan muridnya yang masih di bawah

umur. Kejadian tersebut melanggar tindak pidana perlindungan terhadap anak dan salah menggunakan kekuasaan

2) Seseorang melakukan pemerkosaan di jalan umum. Kejadian tersebut melanggar tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan di hadapan umum.

Dengan demikian concursus idealis merupakan satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya yang terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Selain itu Pasal 63 ayat (2) menentukan, bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Hal ini dapat dilihat misalnya, Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

(1) Penganiayaan dihukum.... (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, ia dihukum.... (3) jika perbutan itu menjadikan mati orangnya, ia dihukum....

Hal serupa juga dapat dilihat pada Pasal 356 KUHP: Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355

dapat ditambah dengan sepertiganya: 1e. jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya

yang sah, istrinya (suaminya), atau anaknya.

2 Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1995, hal. 114.

2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaannya yang sah.

2. Concursus Realis Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66 dan 67 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan

(2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga Pasal 66 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok tidak sejenis, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.

Pasal 70 ayat (1) KUHP berbunyi:

Jika ada gabungan secara dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka untuk tiap-tiap pelanggaran itu dijatuhkan hukuman dengan tidak dikurangi.

Mengenai concursus realis terdapat contoh kasus sebagai berikut: Seseorang yang melakukan beberapa kali sodomi dengan anak lelaki

berumur sekitar 10-12 tahun. Setelah melakukan sodomi, pelaku membunuh anak-anak tersebut dan meninggalkan mayat para korban. Jadi pelaku telah melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatan dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 65 dan 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorbsi yang diperberat. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Pada penerapan kumulasi murni terhadap pelanggaran-pelanggaran, selain berpedoman pada Pasal 70 KUHP, juga harus diperhatikan Pasal 30 ayat (6) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Hukuman kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

3. Perbuatan Lanjutan (Voortgezette Handeling)

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat.

Tirtaamidjaja memberi contoh perbuatan berlanjut tersebut sebagai berikut; misalnya A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami; A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapakali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. Contoh keadua, A menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk megambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.3 Pada MvT tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat anatara lain: (2) bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu

keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

(3) bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena a) untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus

membuat lebih dari satu putusan; b) untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk

melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.4 Berdasarkan penjelasan MvT di atas, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: a) kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu

kehendak yang terlarang b) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis c) tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu

lama RANGKUMAN concursus adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana tersebut belum mempunyai putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht). Terdapat tiga ajaran concursus yaitu concursus idealis, realis dan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

3 Tirtaamidjaja, Op.Cit., hal. 118. 4 Lamintang, Op.Cit., hal. 679.

Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Sedangkan concursus realis; terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Adapun bentuk concursus yang ketiga yaitu perbuatan lanjutan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. GLOSSARIUM Concursus : perbarengan tindak pidana eendaadsche samenloop : concursus idealis meerdaadsche samenloop : concursus realis voortgezette handeling : perbarengan dari perbuatan berlanjut LATIHAN 1. Jelaskan, apakah yang dimaksud dengan concursus idealis 2. Jelaskan pula, apakah yang dimaksud dengan concursus realis 3. Apa saja yang menjadi syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagi perbuatan

berlanjut. Sebutkan. 4. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap masing-masing concursus tersebut.

Jelaskan secara singkat. DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. RajaGrafindo

Persada, Jakarta. P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,

Bandung. Leden Marpaung, 1993, Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia, Penerbit

Sinar Grafika, Jakarta. Tirtaamidjaja, 1955, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.

BAB VII AJARAN KAUSALITAS

Tujuan Umum Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami ajaran kausalitas dalam hukum pidana sebagai salah satu ajaran yang sangat penting dalam hubungannya siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran pidana Tujuan Khusus Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu: 1. Memahami pentingnya asas kausalitas dalam hukum pidana 2. Menjelaskan kaitan asas legalitas dengan delik materiil dari hukum pidana 3. Menguraikan perbedaan antara teori conditio sine que non, teori-teori yang

mengindividualisir dan teori-teori yang menggeneralisir 1. Pentingnya Ajaran Kausalitas

Apabila dilihat dari cara merumuskannya, maka tindak pidana dapat dibedakan antara (1) tindak pidana yang dirumuskan secara formil, disebut dengan tindak pidana formil (formeel delicten), dan (2) tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, disebut dengan tindak pidana materiil (materieel delicten).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutnya wujud perbuatan tertentu yang terlarang. Perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana formil. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana formil, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila perbuatan terlarang selesai dilakukan, maka selesai pulalah tindak pidana tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Contohnya pencurian (362), apabila perbuatan mengambil selesai, maka pencurian itu selesai.5 Tindak pidana materiil ialah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada menimbulkan akibat terlarang (unsur akibat konstitutif). Walaupun dalam rumusan tindak pidana disebut juga unsur tingkah laku (misalnya menghilangkan nyawa pada pembunuhan: 338 atau menggerakkan pada penipuan: 378), namun untuk penyelesaian tindak pidana tidak bergantung pada selesainya mewujudkan tingkah laku, akan tetapi apakah

5 Adami Chazawi, Op,.Cit., hal. 213.

wujud dari tingkah laku telah menimbulkan akibat terlarang ataukah tidak. Pada pembunuhan (338) hilangnya nyawa orang lain, atau pada penipuan telah menimbulkan akibat orang menyerahkan benda, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Mewujudkan tingkah laku menghilangkan nyawa, misalnya dengan wujud konkritnya menusuk (dengan pisau) tidaklah demikian melahirkan tindak pidana pembunuhan, apabila dari perbuatan menusuk itu tidak melahirkan akibat matinya korban. Dalam hal percobaan tindak pidana materiil juga digantungkan pada unsur akibat konstitutif, bukan pada tingkah laku. Tingkah laku telah diwujudkan misalnya melepas tembakan, tetapi dari wujud tingkah laku itu tidak atau belum menimbulkan akibat terlarang yakni matinya korban, maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan (338 jo 53).6

Dalam hal terwujudnya tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat esensial, yaitu: 1. terwujudnya tingkah laku 2. terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutief gevolg), dan 3. ada hubungan kausal (causal verband) antara wujud tingkah laku dengan

akibat konstitutif. Tiga syarat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk

terwujudnya tindak pidana materiil atau tiga syarat diatas adalah kumulatif. Untuk menentukan terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat tidak lah sulit. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku adalah hal yang sulit dikarenakan seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, seorang bapak mengendarai sepeda motor hendak menyeberang-mengambil jalur yang lain dengan berbelok ke kanan tanpa memperhatikan kendaraan dari arah belakang, dan ketika itu ada sebuah mobil yang melaju dari arah belakang. Menghadapi keadaan seperti itu si pengendara mobil menginjak rem sekuat tenaga sehingga mengeluarkan suara gesekan ban dijalan yang keras, yang menyebabkan bapak tadi terkejut. Walaupun mobil tidak sampai menabrak/membentur keras sepeda motor, namun tiba-tiba di depan mobil yang telah berhenti dan masih duduk diatas sadel sepeda motornya,bapak itu rubuh dan jatuh pingsan. Kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit ia tidak segera mendapatkan pertolongan, setengah jam kemudian meninggal dunia. Hasil penyidikan menentukan bahwa si pengendara mobil dissangka kurang hati-hati yang menyebabkan orang meninggal dunia (359). Di samping itu hasil otopsi menentukan bahwa kematian korban karena seranngan jantung karena si korban mengidap penyakit jantung yang sewaktu-waktu dapat kambuh dan meyebabkan kematian. Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa terdapat kesulitan dalam praktik hukum untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal antara wujud perbuatan (pada contoh di atas:

6 Loc.Cit.

mengemudikan kendaraan dengan tiba-tiba menginjak rem) dengan akibat yang timbul yang menyebabkan kematian bapak tadi.

Pada peristiwa di atas, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga pada ujungnya menimbulkan kematian. Rangkaian faktor itu ialah: 1. korban berbelok kanan-menyeberang dengan tiba-tiba 2. pengemudi mobil dengan sekuat tenaga menginjak rem 3. adanya bunyi keras dari gesekan ban dengan aspal; menyebabkan 4. korban terkejut; menyebabkan 5. kambuhnya penyakit jantung korban 6. tidak segera mendapatkan pertolongan medis.

2. Macam-Macam Ajaran Kausalitas Ada beberapa macam ajaran kausalitas, yang dapat dikelompokkan

kedalam 3 teori yang besar, yaitu: 1. teori conditio sine que non; 2. teori-teori yang mengindividualisir (individualiserede theorien); 3. teori-teori yang menggeneralisir (genaraliserende theorien) ad. 1. Teori Conditio Sine Que Non

Teori ini berasal dari Von Buri, seorang ahli hukum Jerman yang pernah menjabat sebagai Presiden reichtsgericht (Mahkamah Agung Jerman), yang menulis dua buku mengenai hukum ialah (1) Uber Kausalitat und deren verantwortung, dan (2) Die Kausalitat und ible strafrechtliche Beziebungen. Tentang ajaran yang pertama kali dicetuskan oleh beliau dalam tahun 1873 ini, menyatakan bahwa penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat.

Teori ini tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk penyebabnya. Sehingga keenam faktor yang disebutkan diatas yang menyebabkan kematian pengendara motor diatas tidak ada yang merupakan syarat, semuanya menjadi faktor penyebab. Semua faktor dinilai sama perananannya terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa salah satu atau dihilangkannya salah satu dari rangkaian faktor tersebut tidak akan terjadi akibat menurut waktu, tempat dan keadaan senyatanya dalam peristiwa itu.7

Teori ini memperluas pertanggung jawab dalam hukum pidana disebabkan karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif hanya sekadar syarat saja dari timbulnya suatu akibat, misalnya pada contoh diatas tadi ialah faktor pengeamudi mobil menginjak rem dengan keras dan kemudian faktor menimbulkan bunyi keras dari gesekan ban dengan aspal adalah sekadar faktor syarat saja, akan tetapi

7 Ibid., hal. 218.

karena dinilai sama dengan faktor penyebab kematiannya secara medis adalah karena kambuhnya penyakit jantung, sehingga si pengemudi dinilai bertanggung jawab atas kematian bapak tadi.

Kelemahan ajaran ini ialah pada tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan tidakadilan. Walupun teori ini memiliki kelemahan yang mendasar, tetapi toh dalam praktik di negeri Belanda pernah juga dianut oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan (8-4-1929) yang menyatakan bahwa “untuk dianggap sebagai sebab daripada suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal”.8

Walaupun ada kelemahan pada ajaran ini, tetapi dengan mudah dapat digunakan dan diterapkan pada segala peristiwa, dan para praktisi hukum tidaklah perlu berdebat panjang dan susah payah memikirkan untuk mencari faktor penyebab yang sebenarnya atau faktor yang paling kuat baik secara akal maupun ilmu pengetahuan yang menjadi penyebab atas timbulnya suatu akibat tertentu.

Ad.2. Teori-Teori yang Mengindividualisir

Teori yang mengindividualisir, ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu berserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (post factum). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.

Jadi, tidak semua faktor yahg tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret adalah merupakan faktor yang paling dominan atau palaing kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat. Menurut pendapat ini pada contoh kasus diatas maka sekiranya faktor serangan penyakit jantung yang paling dominan peranannya terhadap kematian pengendara motor tersebut. Sedangkan faktor lainnya bukanlah sebagai faktor penyebab dari matinya orang tersebut.

Walaupun teori ini lebih baik daripada yang sebelumnya, pada teori yang mengindeividualisir ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu: a. dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh

yang paling kuat, dan

8 Satochid, Op,Cit., hal. 451.

b. dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul.

Oleh karena terdapat kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori-teori yang menggeneralisir.

Ad.3. Teori-teori yang Menggeneralisir

Teori yang menggeneralisir adalah teori yang dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akbiat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Persoalannya ialah bagaimana cara menentukan, bahwa suatu sebab itu pada umunya secara wajar dan menurut akal dapat menimbulkan suatu akibat? Membahas mengenai persoalan ini, maka timbulah dua pendirian, yakni pendirian yang subjektif yang disebut dengan toeri adequat subjektif, dan pendirian objektif yang kemudian disebut dengan teori adequat objektif.

a. Teori Adequat Subjektif

Teori adequat subjektif dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adequat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adequat untuk menimbulkan akibat tersebut.9

Sebenarnya teori adequat subjektif dari von kries ini bukan teoeri kausalitas yang murni, karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat (Sudarto, 1990:71).

b. Teori Adequat Objektif

Teori ini dipelopori RUMELIN yang ajarannya disebut dengan teori obyectif nachtragliche prognose atau peramalan yang objektif, karena dalam mencari causa dari suatu akibat pada faktor objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat.

Contoh teori adequat subjektif dengan teori adequat objektif serta penerapannya: seorang juru rawat telah dilarang oleh dokter untuk memberikan obat tertentu pada seorang pasien, diberikan juga olehnya. Sebelum obat itu diberikan pada pasien, ada orang lain yang bermaksud membunuh si pasien dengan memasukkan racun pada obat itu yang tidak diketahui oleh juru rawat. Karena meminum obat yang telah dimasuki racun, maka racun itu menimbulkan akibat matinya pasien. c. Ajaran kausalitas dalam Hal Perbuatan Pasif.

9 Adami Chazawi, Op.Cit., hal.223.

Dilihat dari macam unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana aktif atau tindak pidana positif (tindak pidana comissi) dan tindak pidana pasif atau tindak pidana negatif (tindak pidana omisi). Tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang terwujudnya oleh sebab perbuatan pasif atau tidak berbuat aktif, tidak berbuat mana melanggar suatu kewajiban hukum (rechtsplicht) untuk berbuat sesuatu.

RANGKUMAN Dalam hal terwujudnya tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3

syarat esensial, yaitu: terwujudnya tingkah laku terwujudnya akibat, dan ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif. Tiga syarat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terwujudnya tindak pidana materiil atau tiga syarat diatas adalah kumulatif. Untuk menentukan terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat tidak lah sulit. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku adalah hal yang sulit dikarenakan seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. LATIHAN 1. Jelaskan alasan pentingnya asas kausalitas bagi hukum pidana? 2. Apakah kaitan asas legalitas dengan delik materiil dari hukum pidana? 3. Jelaskan perbedaan antara teori conditio sine que non, teori-teori yang

mengindividualisir dan teori-teori yang menggeneralisir? GLOSSARIUM formeel delicten : delik formil materieel delicten : delik materil post factum: masa setelah terjadinya tindak pidana DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, RajaGrafindo Persada,

Jakarta. Kartanegara, Satochid, tt, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

BAB VIII DELIK ADUAN

Tujuan Umum Pembelajaran (TUP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Tujuan Khusus Pembelajaran (TKP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan:

(1) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan delik biasa dan delik aduan.

(2) Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

(3) Mahasiswa mampu menyebutkan/menunjukkan contoh-contoh delik aduan yang terdapat dalam KUHP.

(4) Mahasiswa mampu menyebutkan pihak yang berhak mengajukan pengaduan dan tenggang waktu pengajuan aduan.

A. PENGERTIAN DELIK ADUAN (KLACHT DELICT)

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Pada umumnya setelah seseorang melakukan kejahatan, maka demi kepentingan umum, ia akan dituntut oleh Pemerintah melalui aparat-aparatnya yaitu Jaksa (Penuntut Umum). Akan tetapi dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu, Jaksa tidak akan mengadakan penuntutan, karena kepentingan orang yang menderita oleh kejahatan tersebut adalah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kepentingan umum.

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan, bila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Umpamanya dalam suatu rumah tangga terjadi pencurian, kemudian setelah diselidiki ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah isterinya sendiri. Dalam peristiwa ini, Jaksa tidak akan melakukan penuntutan sebelum pihak yang dirugikan itu (suami) mengajukan pengaduan lebih dahulu.

Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke-II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjuk siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut von Liszt, Berner dan von Swinderen adalah bahwa dipandang secara obyektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya10

Menurut MvT, disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tersebut. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Dalam KUHP Indonesia hanya dikenal lembaga delik aduan ini khusus dalam bidang kejahatan saja. Sungguhpun dalam suatu kejahatan itu telah ditentukan adanya delik aduan, baik absolut maupun relatif, namun dalam hukum acaranya tetap berlaku azas opportunitas.

10 Lamintang. Op.Cit. hal. 207.

Jadi walaupun yang mengajukan perkara tersebut telah membuat pengaduan, Jaksa Penuntut Umum masih tetap berhak mendeponeer perkara yang bersangkutan bila dianggap perkara itu patut untuk tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian timbul pula persoalan baru, yaitu apakah dapat dilakukan penyidikan (opsporing) sebelum kejahatan aduan itu diajukan oleh yang berhak.

Penyidikan dapat dilakukan, karena undang-undang hanya melarang penuntutan (vervolging) dan tidak pernah melarang penyidikan. Pengusutan itu penting dilakukan segera setelah kejahatan tersebut diketahui untuk mencegah dihilangkannya barang bukti.

B. PEMBAGIAN DELIK ADUAN

Delik aduan pada umumnya dibagi dalam dua jenis yaitu: 1. Delik aduan absolut (mutlak).

Tresna menamainya dengan absolute klacht delict. Yang dimaksud dengan delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum bila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Sejalan dengan itu Pompe mengemukakan absolute klacht delict atau delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan voorwaarde van vervolgbaarheid atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut ini ialah misalnya: a. Kejahatan penghinaan (Pasal-pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan

yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Maka terhadap si penghina ini dapat dituntut oleh Jaksa tanpa menunggu aduan dari si pejabat tersebut. Dasar penuntutan ini ialah adanya kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan orang yang bersangkutan.

b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284 tentang zina; Pasal 287 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang umurnya belum sampai 15 tahun; Pasal 293 tentang membujuk seseorang yang masih belum dewasa dan belum pernah berkelakuan tidak pantas, menjalankan perbuatan cabul: Pasal 332 tentang melarikan seorang perempuan).

c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)

2. Delik aduan relatif (relatieve klacht delict) Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang

sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlakukan sebagai delik aduan.

Menurut Pompe, relatieve klacht delict atau delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu

voorwaarde voor vervolgbaarheid atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus11

Dalam melakukan penuntutan terhadap delik aduan relatif ini, dapat dipisah-pisahkan penuntutannya. Misal si A dan si B sama-sama melakukan pencurian harta benda ayahnya, tetapi kemudian oleh si ayah hanya si B yang diminta untuk dituntut, sedang si A tidak dituntut. Jadi umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan:

(1) Pencurian dalam keluarga , dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);

(2) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP); (3) Penggelapan (Pasal 376 KUHP); (4) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Jadi dalam delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan aduan. Sebaliknya dalam delik aduan absolut, maka bila yang satu dituntut, dengan sendirinya semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

Pada delik aduan absolut itu adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang pada delik-delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya12

Pengaduan pada delik-delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (onsplitbaar), dan tidaklah demikian halnya dengan suatu pengaduan pada delik-delik aduan relatif yang dapat dipecahkan (splitbaar). 13

Disamping pengaduan, dikenal pula istilah “pelaporan”. Dari segi hukum, antara istilah pengaduan dan pelaporan terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

Pelaporan Pengaduan Dapat dilakukan terhadap semua kejadian dan semua perbuatan, baik yang bersifat pidana maupun tidak, yang biasanya dilakukan bila ada permintaan dari orang yang berkepentingan.

Hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana, dan harus dinyatakan secara tegas agar perkara tersebut diperiksa.

Dapat dilakukan oleh semua orang terhadap kejadian yang diketahuinya.

Hanya dapat diadukan oleh orang-orang tertentu yang merasa dirugikan atau yang berhak.

Dapat dijadikan dasar penuntutan, tetapi bukanlah

Menjadi syarat untuk diadakannya penuntutan.

11 Lamintang, Op. cit, hal. 208. 12 I b i d, hal. 209. 13 Loc. Cit.

merupakan suatau keharusan. Dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana

Hanya terbatas pada delik aduan saja.

C. PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PENGADUAN DAN

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PENGADUAN Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP: (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada

orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil

(2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas-awas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau ini tak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa yang berhak mengajukan aduan tersebut adalah:

1. wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator) dan wali.

2. orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban). Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal

74 ayat (1) KUHP: Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.

Jadi kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya

boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

Dalam penjelasan KUHP disebutkan, kalau pengaduan tersebut diajukan secara tertulis, maka tenggang waktu untuk mencabutnya adalah tiga bulan kemudian, terhitung semenjak hari dimasukkan. Dan untuk yang diajukan secara lisan, terhitung semenjak hari pemberitahuan dengan lisan, atau untuk yang dikirim, terhitung semenjak tanggal pengiriman.

Apabila yang berhak mengajukan aduan tersebut meninggal sebelum ia sempat memasukkan pengaduan, maka yang berhak mengajukan aduan tersebut

adalah ibu, bapak, atau suami yang masih hidup, kecuali nyata-nyata bahwa yang meninggal itu tidak menginginkan diadakannya penuntutan (Pasal 73 KUHP).

Menurut MvT, penentuan dari suatu jangka waktu adalah untuk menentukan suatu vervaltermijn atau untuk menentukan suatu jangka waktu tertentu yang apabila di dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu orang yang berwenang untuk mengajukan suatu pengajuan telah tidak mengajukan suatu pengaduan, maka haknya untuk mengajukan pengaduan menjadi batal.

Jangka waktu tersebut di atas memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengajukan pengaduan untuk tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga perkaranya dapat segera diproses. Khusus terhadap kejahatan zina, pengaduan dapat dicabut setiap saat, sebelum sidang pengadilan dimulai, dan setiap aduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi untuk hal yang serupa.

D. PENGATURAN DELIK ADUAN DALAM RKUHP

Pengaturan Delik Aduan (Tindak Pidana Aduan) dalam RKUHP terdiri dari 6 pasal, dimulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 30. Pasal 25 (1) Dalam hal-hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar

pengaduan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas

dalam Undang-Undang. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan

adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan kepada semua peserta, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Penjelasan: Ayat (1) Beberapa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam beberapa kejadian, mengingat kepentingan pribadi dari orang yang dikenai tindak pidana akan lebih besar dirugikan apabila perkara itu dituntut dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum bila tidak dilakukan penuntutan. Ayat (3) Pada tindak pidana aduan mutlak, pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan, dalam arti walaupun disebutkan nama orang tertentu dalam pengaduan, penuntutan dilakukan atas semua peserta yang oleh pengadu tidak disebutkan. Dalam penuntutan tindak pidana aduan mutlak yang dipentingkan adalah menyebut tindak pidananya. Dalam pengaduan relatif pengaduan dapat dipecah, dalam arti penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan dan tidak dapat dilakukan terhadap orang lain. Pasal 26 (1) Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam

belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.

(2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau

pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada, maka peng-aduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27 (1) Dalam hal yang terkena tindak pidana aduan meninggal dunia dalam tenggang

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya, atau isterinya yang masih hidup.

(2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jika yang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28 (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan

permohonan untuk dituntut. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang. Pasal 29 (1) Pengaduan hams diajukan dalam tenggang waktu : a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu

mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau

b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 30 (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal pengaduan diajukan. (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

RANGKUMAN:

1. Disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

2. Delik aduan absolut (absolute klachtdelict) adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum bila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

3. Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justeru diperlakukan sebagai delik aduan.

LATIHAN:

1. Kemukakan pengertian delik aduan 2. Jelaskan perbedaan antara delik biasa dan delik aduan. 3. Jelaskan perbedaan antara delik aduan absolut dan delik aduan relatif 4. Sebutkan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut

dan delik aduan relatif. 5. Sebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan 6. Jelaskan tentang tenggang waktu pengajuan aduan dan maksud pembuat

undang-undang membatasi tenggang waktu pengajuan pengaduan tersebut. 7. Kemukakan perbedaan antara pelaporan dan pengaduan

GLOSSARIUM:

absolute klachtdelict: delik aduan absolut yaitu delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.

relatieve klachtdelict: delik aduan relatif yaitu delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus

voorwaarde van vervolgbaarheid: syarat agar pelakunya dapat dituntut. DAFTAR PUSTAKA Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di

Indonesia, Sinar Baru, Bandung. R. Soesilo. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Schaffmeister. Dkk (Eds). 2007. Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Tresna, R. 1959. Azas-Azas Hukum Pidana, Tirta Ltd, Jakarta.

BAB IX PERCOBAAN (POGING)

Tujuan Umum Pembelajaran (TUP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang percobaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tujuan Khusus Pembelajaran (TKP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan:

(1) Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan syarat-syarat percobaan. (2) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan dipidananya pelaku percobaan

melakukan kejahatan. (3) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Niat (voornemen) pada percobaan. (4) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang adanya permulaan pelaksanaan

kejahatan. (5) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tidak selesainya perbuatan diluar

kehendak si pelaku. (6) Mahasiswa mampu menyebutkan/menunjukkan contoh-contoh percobaan

kejahatan yang dapat dipidana. (7) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis percobaan.

A. PENGERTIAN DAN SYARAT-SYARAT PERCOBAAN (POGING) Pengaturan mengenai percobaan dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu:

Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa penyusun KUHP telah membuat percobaan untuk melakukan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan mengancam pelakunya dengan suatu hukuman.

Adapun pengertian dari percobaan tidak dapat ditemukan dalam KUHP, karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang percobaan. Sebagai petunjuk ke arah itu dapat dilihat pada MvT tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) yaitu:

Dengan demikian, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”.

Namun penjelasan MvT seperti di atas belum banyak membantu pemahaman kita tentang percobaan, bahkan sebaliknya penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan istilah “permulaan pelaksanaan”. Apakah permulaan pelaksanaan maksud si pelaku ataukah permulaan pelaksanaan kejahatan.

Ada tiga syarat (kumulatif) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan pelaku dapat disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan yaitu:

1. Adanya suatu maksud (voornemen), dalam arti bahwa pelaku haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan kejahatan tertentu.

2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), dalam arti bahwa maksud pelaku tersebut telah diwujudkan dalam suatu permulaan melakukan kejahatan yang dikehendakinya, dan

3. Pelaksanaan kejahatan yang dikehendaki itu tidak selesai disebabkan oleh hal-hal di luar kehendaknya, atau dengan kata lain tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai itu haruslah disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemauannya sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menentukan, bahwa hukuman bagi percobaan melakukan kejahatan maksimum ancaman hukuman bagi kejahatan tersebut dikurangkan dengan sepertiganya. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup untuk percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

B. TUJUAN/MAKSUD PEMIDANAAN PERCOBAAN KEJAHATAN

Pembebanan tanggungjawab dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana dirasakan perlu oleh pembentuk undang-undang.

Pembebanan tanggung jawab dapat dilihat dari dua sudut yaitu: 1. Pada orang yang mempunyai niat (voornemen) jahat untuk melakukan

kejahatan yang telah memulai melaksanakannya (sudut subjektif); dan 2. Pada wujud perbuatan nyata dari orang itu yang berupa permulaan

pelaksanaan (sudut objektif) dari suatu kejahatan, dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang.

Agar niat jahat orang itu tidak berkembang lebih jauh dengan diwujudkan sedemikian rupa ke dalam pelaksanaan sehingga pelaksanaan menjadi selesai

sempurna, maka untuk pencegahannya kepada orang seperti itu telah patut diancam pidana.

Untuk itu perlulah orang yang telah memenuhi syarat-syarat percobaan kejahatan sebagaimana ditentukan undang-undang dibebani tanggung jawab dengan memberikan ancaman pidana terhadap si pembuatnya, walaupun ancaman pidana lebih ringan daripada jika kejahatan itu telah diselesaikannya secara sempurna. Andaikata tidak dirumuskan tersendiri (yang bersifat umum) seperti pada Pasal 53, sudah barang tentu sipembuat yang tidak menyelesaikan tindak pidana (kejahatan) tidaklah dipidana.

Dari apa yang diterangkan di atas, maka tidak dapat lain bahwa percobaan kejahatan ini bukan suatu tindak pidana (yang berdiri sendiri) seperti pada istilah delik percobaan, akan tetapi ketentuan khusus dalam hal memperluas pembebanan pertanggungjawaban pidana, bukan saja terhadap si pembuat yang menyelesaikan tindak pidana dengan sempurna, tetapi dipertanggungjawabkan pula dengan dipidananya bagi si pembuat yang karena perbuatannya belum menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna. Demikian juga, percobaan bukan unsur tindak pidana, tetapi tindak pidana yang tidak sempurna, yang pada dasarnya tidak dipidana. Tindak pidana yang tidak sempurna tidaklah disebut sebagai tindak pidana, walaupun diancam pidana sebagaimana juga tindak pidana sempurna. Dengan demikian, percobaan juga bukan perluasaan arti dari tindak pidana.

Dari pemuatan syarat-syarat dipidananya percobaan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. ada percobaan kejahatan yang dapat dipidana, jika memenuhi syarat-syarat

tersebut Pasal 53 (1), dan secara a contrario ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipindana, yakni jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi, misalnya pada syarat ke tiga: percobaan kejahatan yang pelaksanaanya tidak selesai disebabkan karena kehendaknnya sendiri atau yang biasa disebut dengan pengunduran diri sukarela (vrijwillige terugtred)

2. disamping itu juga ada percobaan kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang ditetapkan percobaanya tidak dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan biasa (351 ayat 5), percobaan penganiayaan hewan (302 ayat 4) percobaan perang tanding (184 ayat 5).

3. percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (bahkan ditegaskan dalam Pasal 54).

4. percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus, dan tidak mungkin pada tindak pidana culpa. Karena istilah niat di sini adalah artinya kesengajaan yang mengenai tindak pidananya disadari dan atau dikehendaki. Sedangkan culpa adalah sikap batin yang ceroboh tidak berhati-hati atau tidak memiliki dan menggunakan pemikiran yang cukup baik mengenai perbuatannya maupun akibatnya sehingga melahirkan suatu tindak pidana culpa.

5. percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (tindak pidana omisionis), sebab tindak pidana omisionis unsure perbuatannya ialah berupa tidak berbuat, yang dengan tidak berbuat itu melanggar suatu kewajiban hukumnya. Sedangkan pada percobaan kejahatan harus ada permulaan pelaksanaan yang in casu haru berbuat.

6. juga ada beberapa kejahatan yang karena sifat kejahatan dalam rumusannya tidak mungkin dapat terjadi percobaanya.

C. PENGERTIAN NIAT (VOORNEMEN)

Oleh banyak kalangan pakar hukum, niat di sini diartikan sama dengan kesengajaan (opzettelijk). Tetapi sebaliknya dalam hal kesengajaan yang mana, di sini telah menimbulkan perbedaan pandangan, walaupun pada umumnya para pakar hukum berpendapat luas, ialah terhadap semua bentuk kesengajaan14

Demikian juga dalam praktik hukum mengikuti pandangan sebagian besar para pakar hukum dengan menganut pendapat yang luas. Pendapat yang sempit telah dianut oleh VOS yang memberikan arti niat di sini sebagai kesengajaan sebagai tujuan saja. Di Indonesia, Moeljatno yang berpendapat bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan.

Adanya persoalan tentang niat yaitu apakah niat untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama pada percobaan sebagaimana kedudukan kesengajaan pada delik dolus yang selesai menurut yurisprudensi (HR 6 Pebruari 1951) niat sering disamakan dengan kesengajaan15

D. Pengertian Adanya Permulaan Pelaksanaan (Begin Van Uitvoering) Sebagaimana diketahui dalam hal percobaan kejahatan, terdapat dua ajaran yang saling berhadapan, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif yang berbeda pokok pangkal dalam memandang hal permulaan pelaksanaan. Perbedaan ini disebabkan karena ukuran yang digunakan adalah berbeda. Ajaran subjektif bertitik tolak dari ukuran batin si pembuat, sedangkan ajaran objektif bertitik tolak dari sudut wujud perbuatannya.

Patutnya dipidana terhadap percobaan kejahatan menurut pandangan subjektif, adalah terletak pada niat jahat orang itu yang dinilai telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sebaliknya menurut ajaran objektif, patutnya dipidana percobaan kejahatan karena wujud permulaan pelaksanaan itu telah dinilai mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, jadi telah mengandung sifat berbahaya bagi kepentingan hukum.

Berdasarkan pijakan masing-masing dari kedua ajaran itu, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

14 Hanindyopoetro dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan

Penyertaan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 4. 15 Schaffmeister. dkk, Op.Cit., hal. 211.

Ajaran subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat sehingga bertolak dari sikap batin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai setiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya.

Van Dijk, tentang hal ini menyatakan: “Ada perbuatan pelaksanaan kalau pembuatnya dihadapkan dengan waktu dan tempat akan dilakukannya kejahatan, membuktikan dirinya sanggup melakukan perbuatan yang diperlukan untuk menyelesaikannya”.16

Simons, tentang permulaan pelaksanaan ini menjelaskan bahwa: “Pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. Pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu.”17

Menurut ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Contohnya orang yang tidak biasa berhubungan dengan senjata tajam, suatu hari sekonyong-konyong dia mengasah pedang, dari wujud mengasah pedang ini telah tampak adanya niat untuk melaksanakan kejahatan dengan pedang yang diasahnya itu, misalnya pembunuhan orang. Tetapi sebaliknya menurut ajaran objektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Misalnya seseorang berhadapan orang yang dibencinya telah mengokang pistolnya dengan mengarahkan moncong senjata itu kearah orang yang dibencinya. Perbuatan mengokang pistol dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Sedangkan menarik pelatuk pistol adalah perbuatan pelaksanaan pembunuhan.

Untuk melihat dimana letak batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan menurut pandangan subjektif, diberikan contoh: A. berkehendak untuk membunuh. B. musuhnya. Untuk hal ini, A melakukan rangkaian tingkah laku sebagai berikut:

a. suatu hari ia pergi naik taksi menuju pasar b. masuk ke sebuah toko c. di toko itu dia membeli sebuah pedang d. dia kembali ke rumah e. dilihatnya pedang itu tumpul dia kemudian mengasah pedang itu sampai

tajam f. kemudian disimpannya di almari

16 Ibid., 212. 17 Loc.Cit.

g. pada malam harinya dengan membawa pedang dia berjalan menuju rumah calon korban, yakni B

h. di muka pintu dia mengetuk pintu dan dibukakan oleh istri B, dan A dipersilahkan masuk – dia masuk dan duduk disalah satu kursi

i. ketika B masuk ruang tamu dan duduk di kursi, cepat A mencabut pedang dari balik bajunya

j. A mengayunkan pedang yang terhunus kea rah leher B dan mengenai bahu, (istri B berteriak – banyak orang berdatangan hendak menolong. A melarikan diri). Dari lukanya tidak menyebabkan kematian.

Dalam pembentukan KUHP, Menteri Modderman dengan tegas menyerahkan pilihan antara ajaran objektif dan subjektif kepada ilmu pengetahuan dan peradilan karena menurut beliau, keduanya lebih sanggup mencari jalan yang tepat daripada pembuat undang-undang. Memang yurisprudensi sedikit demi sedikit sempat membangun jalur kebijakan untuk menghadapi kebhinekaan situasi dalam praktik yang tidak dapat diatur secara tuntas oleh ketentuan hukum yang abstrak. Jadi penting pula mengetahui pertumbuhan jalur kebijakan dari Hoge Raad.

Pada tahun 1934 Hoge Raad mengeluarkan putusan pembakaran di kota Eindhoven.

A dan B bersepakat untuk membakar rumah dengan persetujuan pemiliknya yang sedang bepergian, dengan maksud untuk membagi pembayaran asuransi yang akan diperoleh di antara mereka bertiga. Mereka membuat sumbu panjang dari pakaian bekas, mencelupkannya ke dalam bensin dan menaruhnya di seluruh rumah. Ujung sumbu diikat dengan “pistol gas” dalam dapur. Picu dari pistol diikat dengan tali yang melalui jendela dapur ditarik melewati tembok luar sehingga semua peralatan itu dapat dipergunakan dari luar rumah. Setelah menjadikan rumah “siap bakar”, mereka pergi dengan maksud kembali pada waktu malam untuk menarik tali tadi. Bau bensin mengganggu hidung orang lewat dan terjadilah kerumunan orang di sekitar rumah itu. Mudah dipahami bahwa waktu para calon penarik tadi kembali dan melihat kerumunan itu, merka takut dan mengambil langkah seribu. Persoalannya apakah disini hanya ada perbuatan persiapan ataukah juga ada

perbuatan pelaksanaan yang bukan karena kehendak pelaku-pelakunya (takut karena kerumunan orang yang mencium bau bensin) tadi mengakibatkan delik pembakaran menjadi tidak selesai.

Hoge Raad memutuskan pelaku tidak dapat dipidana karena belum ada permulaan pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 KUHP. Dalam perkembangan dari yurisprudensinya, HR dalam putusannya mengarah pada ajaran objektif yang diperlunak. Hal ini terlihat pada putusan Cito (Oktober 1978) sebagai berikut:

Dua orang bersenjata dan bertopeng dengan membawa tas menuju ke Biro Penyiaran Cito dengan maksud melakukan perampokan. Mereka membunyikan bel, tetapi pintu tidak dibuka. Pada saat itu merekaditangkap polisi. HR menimbang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan karena “menurut bentuk perwujudannyadari luar harus dipandangsebagai diarahkan untuk

menyelesaikan kejahatan”. Jadi dalam hal ini terjadilah percobaan yang dapat dipidana yaitu kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Perbuatan dua orang tersebut hanya dapat merupakan permulaan perampokan bersenjata, sedangkan karena perilakunya bersama-sama satu unsur perumusan delik telah terpenuhi.

Menurut van Veen yang memberikan catatan dibawah putusan Cito tersebut, pada delik yang dikualifikasi lebih banyak terdapat perbuatan pelaksanaan daripada delik pokoknya. Delik yang dikualifikasi didahului oleh bayangannya. Dengan perkataan lain, bersenjata, bertopeng, dan membunyikan bel adalah mulai melaksanakan pencurian dengan kekerasan, tetapi tidak bersenjata, tidak bertopeng, dan mengebel bukan permulaan pelaksanaan dari pencurian biasa.18

E. ARTI PELAKSANAAN TIDAK SELESAI BUKAN SEBAB DARI

KEHENDAKNYA SENDIRI Pada syarat ketiga ini, ada 3 unsur atau hal yang penting untuk dibicarakan,

ialah: a. tentang apa yang dimaksud dengan pelaksanaan? b. tentang apa yang dimaksud dengan pelaksanaan yang tidak selesai, atau

pelaksanaan dengan syarat apa yang disebut dengan pelaksanaan yang tidak selesai?

c. Tentang apa yang dimaksud dengan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri?

Mengenai pelaksanaan (uitvoering) ini atau lengkapnya perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen) adalah perbuatan yang didahului oleh permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), dan yang telah berhubungan langsung dengan kejahatan yang diperbuat, artinya ialah inilah satu-satunya perbuatan yang langsung dapat melahirkan kejahatan secara sempurna, tanpa harus ada perbuatan lain lagi. Ukuran ini memang harus objektif, karena perbuatan pelaksanaan itu sendiri adalah sesuatu yang objektif.

Dalam hal ini tindak pidana formil, perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan unsure perbuatan terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan dari unsure perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya pada pencurian (362) perbuatan pelaksanaan adalah merupakan pelaksanaan dari perbuatan mengambil (wegnemen). Sedangkan dalam hal tindak pidana materiil, perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam undang-undang, atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan dari perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya pada pembunuhan (338), perbuatan yang dapat menimbulkan kematian:

18 Ibid., hal. 223.

menembak, memukul, membacok, meracun, menusuk, dan lain-lain yang tidak terbatas wujudnya.

Mengenai hal yang kedua, tentang pelaksanaan yang tidak selesai. Hal ini pun memiliki ukuran atau indicator yang tidak sama dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pada tindak pidana formil, pelaksaan yang tidak selesai artinya ialah perbuatan itu telah dimulai laksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan tidak terpenuhi, adalah berlainan untuk setiap kejahatan, bergantung dari unsur perbuatan apa yang ditetapkan dalam rumusan kejahatan.

Agak lain dengan syarat pelaksanaan yang tidak selesai pada tindak pidana materiil, yang dalam hal ini ada 2 kemungkinan, yaitu: 1. karena tindak pidana yang dirumuskan secara materiil ini, pada intinya

melarang menimbulkan akibat tertentu, dalam arti intinya larangan adalah pada menimbulkan akibat tertentu, dan bukan melarang melakukan perbuatan tertentu, maka pelaksaan tidak selesai artinya bila dari wujud perbuatan itu tidak menghasilkan akibat yang terlarang. Bisa jadi wujud perbuatannya tidak terhenti, melainkan telah penuh sempurna dilaksanakan seperti kejahatan selesai, misalnya menghilangkan nyawa (338) telah menarik pelatuk dan senapan meledak – peluru mengenai tubuh, tetapi tidak pada bagian yang mematikan, perbuatan itu tidak menimbulkan akibat matinya korban.

2. pada tindak pidana materiil bisa juga pelaksanaanya terhenti seperti pada tindak pidana formil, dan tentu akibat terlarang tidak timbul karena akibat ini merupakan syarat esensial. Misalnya perbuatan menembak, dia telah menarik pelatuk senapan, tetai tidak meledak. Perbuatan menembak sempurna ialah bila memenuhi syarat: menarik pelatuk senapan dan senapan meledak. Contoh yang lain, perkosaan (285), laki-laki itu memaksa untuk bersetubuh dengan mengeluarkan pisau, tetapi si wanita melawan- pisau terlepas dan beralih ketangan calon korban, dan persetubuhan/menyetubuhi tidak terjadi.

Mengenai tidak selesai pelaksanaan semata-mata bukan sebab dari kehendaknya sendiri, titik berat pada syarat ketiga untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan ialah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. Arti kebalikannya ialah, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri (vrijwillige terugtred) maka orang itu tidak dipidana.

Pengunduran diri sukarela syaratnya ialah pada keadaan tertentu dari suatu perbuatan (misalnya telah mengarah moncong pistol ke tubuh korban), dia dapat menruskan pelaksanaan kejahatan itu tanpa ada halangan (misalnya dengan hanya tinggal menarik pelatuknya), namun kesempatan untuk meneruskan pelaksanaanya tidak dipergunakannya (dia tidak menarik pelatuk pistolnya). Sedangkan motif apa seseorang mengundurkan diri secara sukarela tidak penting, misalnya takut berdosa, rasa kasihan, atau takut masuk penjara. Tetapi lain jika pengunduran diri

itu disebabkan oleh adanya halangan bersifat fisik yang menekan kehendaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa menghentikan usaha membongkar brankas, karena tidak berhasil membuka pintunya.

Dari keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri sukarela ini tidak dipidana, disebabkan karena dua hal, ialah: 1. untuk menjamin tidak dipidananya bagi orang yang sebenarnya mampu untuk

meneruskan kejahatan, tapi dengan sukarela dia tidak meneruskannya. Bahwa bagi orang yang seperti ini harus dikesampingkan anggapan bahwa dia mampu melakukan kejahatan, karena telah ternyata kebalikannya (pertimbangan psikologis).

2. Usaha yang paling efektif untuk mencegah kejahatan ialah dengan cara memberikan perlindungan hukum untuk tidak dipidananya bagi orang yang sesungguhnya mampu meneruskan kejahatan, tetapi dengan sukarela tidak meneruskannya (adalah alasan utilitis).19 Halangan-halangan ini adalah berupa halangan fisik dari luar diri si pembuat, yang halangan mana tertentu pada 2 macam, yaitu: a. tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan

kejahatan. Halangan ini baik datangnya dari pihak korban (misalnya ditodong pisau, korban lebih kuat dan melawan), dari pihak ketiga (misalnya sedang menodong dengan pisau-tangannya dipukul orang), maupun dari alatnya (misalnya menodong dengan pistol yang lupa mengisi peluru), yang menyebabkan secara fisik si pembuat menjadi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kejahatan.

b. tertuju pada, psychis si pembuat, oleh sebab adanya tekanan yang bersifat fisik yang sedemikian rupa yang memaksa seseorang (psychis) mengundurkan diri dari kejahatan yang telah dimulai dan belangsung dilakukannya. Misalnya seorang penodong nasabah bank yang menyerah dengan meninggalkan tas korban di tempat, karena takut mati dikeroyok massa yang sedang mengepungnya, atau pencuri yang meninggalkan barang yang telah diangkatnya karena tidak kuat fisiknya untuk terus membawa pergi barang itu. Bisa juga orang yang mengundurkan diri sukarela karena telah berjam-jam berusaha membuka brankas namun tidak berhasil, ini pun dapat dipidana.

F. PERCOBAAN TIDAK MAMPU

Percobaan tidak mampu diartikan sebagai percobaan yang betapapun lanjutnya tidak akan dapat menyelesaikan kejahatan karena sarananya atau tujuannya tidak

19 Soedarto, Op.Cit., hal. 22.

mampu. Ketidakmampuan sarana atau tujuan dibedakan antara yang mutlak dan yang nisbi. Tidak mampu mutlak adalah sarana atau tujuan yang dalam keadaan apa pun tidak dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki. Tidak mampu nisbi adalah sarana atau tujuan pada umumnya dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki, tetapi dalam keadaan tertentu tidak demikian

Jadi percobaan tidak mampu ada empat kemungkinan yaitu: Percobaan tidak mampu: 1. Percobaan tidak mampu mutlak

a. Sarana tidak mampu mutlak Contoh: percobaan pembunuhan dengan membubuhkan gula yang dikira pelakunya racun.

b. Tujuan tidak mampu mutlak Contoh: Percobaan pengguguran kandungan yang ternyata tidak ada kehamilan

2. Percobaan tidak mampu nisbi a. Sarana tidak mampu nisbi

Contoh: Percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun yang dosisnya terlampau kecil.

b. Tujuan tidak mampu nisbi Contoh: Percobaan pencurian dari kas yang ternyata kosong.

Dapat dipahami bahwa adanya pertentangan antara ajaran objektif dan subjektif berkenaan percobaan tidak mampu. Ajaran subjektif tidak membutuhkan perbedaan antaratidak mampu nisbi dan tidak mampu mutlak. Semua bentuk percobaan tidak mampu, baik nisbi maupun mutlak dapat dipidana menurut ajaran subjektif.

Dalam teori ini percobaan yang dapat dipidana berdasarkan sikap batin jahat dari pembuat dan ini adalahidentik dalam kedua hal tersebut. Sebaliknya, teori objektif menginginkan hanya percobaan yang tidak mampu mutlak yang tidak dapat dipidana sebab percobaan ini dalam keadaan apapun tidak menimbulkan bahaya objektifbagi tertib hukum.

Lain halnya dengan percobaan yang tidak mampu nisbi. Sarana atau tujuan yang dipilih pada umumnya tidak mengesampingkan diselesaikannya kejahatan yang dituju, tetapi dalam keadaan konkret kemungkinan hasilnya berkurang dan karena inilah dianggap menimbulkan bahaya bagi tertib hukum.

G. PENGATURAN PERCOBAAN DALAM RKUHP

Percobaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Paragraf 4, mulai Pasal 17 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 17 (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai

melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi

pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

(2) Ada permulaan pelaksanaan, jika: a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum; b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana; c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya

tindak pidana. Penjelasan: Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menentukan unsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan percobaan tindak pidana, pembuat tindak pidana telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana dan pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai basil atau akibat yang dilarang. Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaan dibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika : a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum; b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan tindak

pidana yang dituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi mewujudkan tindak pidana tersebut; dan

c. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 18

(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.

(2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Penjelasan: Ketentuan dalam Pasal ini mengatur percobaan yang tidak dipidana, yaitu apabila tidak selesainya perbuatan itu atas kemauan pembuat tindak pidana. Namun apabila percobaan itu telah menimbulkan kerugian atau telah merupakan suatu tindak pidana tersendiri, maka is tetap dipidana.

Pasal 19

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

Pasal 20

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (seperdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju. Penjelasan: Ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek tindak pidana yang dituju dapat teijadi secara relatifatau secara mutlak. Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara relatif, percobaan itu telah membahayakan kepentingan hukum, hanya karena sesuatu hal tindak pidana tidak teijadi. Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara mutlak, tidak akan ada bahaya terhadap kepentingan hukum. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka yang dipergunakan adalah taxi percobaan subjektif.

Contoh kasus percobaan menurut yurisprudensi dapat kita lihat sebagai berikut: 1. Kasus Pembakaran di Kota Eindhoven (HR 19-3-1934)

Para terdakwa telah membuat rencana yang canggih untuk membakar sebuah rumah di Jalan Ampere Eindhoven. Para penghuni rumah sepakat memberikan bantuan dengan keluar rumah pada hari yang ditentukan. Pada hari itu juga pembuat utama dengan pembantunya menaruh pakaian bekas yang sudah direndam bensin secara rapat berjajar sehingga merupakan semacam sumbu di semua kamar, tangga, dan gang dalam rumah tersebut. Dalam dapur sepucuk pistol gas diikat pada kompor gas. Picunya diikat tali panjang yang melalui jendela dapur ditarik sampai tergantung di tembok luar. Dengan menarik tali dari luar rumah, maka akan timbul kebakaran karena percikan api dari pistol tersebut.

Percobaan yang dilakukan polisi kemudian membuktikan bahwa pakaian bekas itu segera terbakar. Ketika pembuat utama pada malam harinya kembali ke rumah tersebut untuk menyelesaikan tugasnya menarik tali, dia menjumpai kerumunan orang yang agaknya terganggu hidungnya karena bau bensin. Merasa ulahnya sudah diketahui, pembuat ketakutan lalu mengambil langkah seribu. Adegan penarikan tali seperti telah ditentukan dalam skenario tidak dilangsungkan. Para terdakwa dituduh melakukan percobaan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang (Pasal 187 KUHP) dan pembantuan pada percobaan tersebut.

Mereka dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Den Boch kaerena yang dituduhkan bukan perbuatan pelaksanaan, melainkan hanya perbuatan persiapan. Selain itu, dianggap mungkian ada pengunduran sukarela. Jaksa naik banding dan Pengadilan Tinggi Den Haag menjatuhkan pidana empat tahun terhadap terdakwa utama dan pembantunya dipidana enam bulan penjara.

Para terdakwa minta kasasi dan sebagai salah satu sarana diajukan bahwa pembakaran masih dalam tahap persiapan sehingga tidak ada percobaan yang dapat dipidana. Hoge Raad sependapat dengan itu, membatalkan putusan Pengadilan Tingi dan melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum. Putusan mendapat banyak kecaman, kecuali dari penjahat Oss yang terlibat dalam pembakaran tersebut yang tentu saja mensyukurinya. Hoge Raad

Bantahan bahwa perbuatan yang terbukti baru merupakan perbuatan persiapan dan belum perbutan pelaksanaan adalah beralasan. Menururt Pasal 53 KUHP, untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan disyaratkan bahwa niat dari pembuatnya ternyata dari permulaan pelaksanaan, yaitu permulaan pelaksanaan dari kejahatan, yang dalam hal ini berupa pembakaran. Telah dimulainya pembakaran itu, jadi telah dilakukan perbuatan yang tidak hanya-seperti dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi-harus ada untuk melaksanakan pembakaran yang diniatkan, tidak dapat ditujukan pada apapun lainnya serta berhubungan langsung dengan kejahatan yang dituju-sifat-sifat mana juga dapat dimiliki perbuatan persiapan-tetapi perbuatan mana menurut pengalaman-kecuali kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga-tanpa perbuatan pembuat lebih lanjut akan menimbulkan kebakaran.

Kalau hubungan langsung itu diartikan oleh pengadilan tinggi sebgai hubungan segera dengan akibat, pendapat itu sesungguhnya tidak benar karena di sini tidak ada perbuatan yang menurut sifatnya menentukan dan perbuatan itu juga belum dimulai.

Perbuatan perbuatan yang terbukti tidak memenuhi syarat perbuatan pelaksanaan. Benar pembuat telah menyiapkan segala sesuatu untuk membakar rumah, tetapi perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan dari pembakaran, perbuatan yang tanpa kejadian tak terduga-misalnya, macetnya pistol gas, tidak menyalanya pakaian bekas yang dicelup bensin, tidak menjalarnya api, dan sebagainya-atau tanpa perbuatan dari orang lain- seperti ditepisnya tangan yang hendak menarik ujung tali dan sebagainya-dapat menimbulkan kebakaran, tidak tercakup dalam pembuktian dan juga tidak terdapat dalam alat-alat pembuktian.

Pengadilan tinggi memang menyatakan terbukti bahwa pelaksanaan kejahatan tidak terjadi hanya karena suatu keadaan yang tidak bergantung pada kehendak terdakwa. Maksud jahatnya terhalang sebelum api dinyalakan olehnya dan khususnya pengadilan tinggi menganggap bahwa kehadiran kerumunan orang tersebut menghalangi terdakwa untuk menarik tali, bahkan menghalangi munculnya terdakwa di tempat itu. Akan tetapi justru hal-hal inilah yang membuktikan tidak adanya perbuatan yang berada cukup dekat dengan penyelesaian kejahatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan.

Komentar:

Pengadilan tinggi menentukan bahwa pembuat utama akan menyelesaikan perbauatan pelaksanaan secara lengkap apabila dia tidak dihalangi oleh keadaan yang tidak bergantung pada kehendaknya. HR

menganggap bahwa penilaian yuridis pengadilan tinggi mengenai perbuatan yang terbukti adalah tidak tepat. Tidak hanya pada soal percobaan tidak mampu-di sinipembedaan lebih berarti-tapi juga dalam soal dimana harus menarik garis antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, harus dibedakan antara ajaran subjektif yang diperlunak atau ajaran objektif yang diperlunak karena pembedaan antara perbautan persiapan dan perbuatan pelaksanaan tanpa kriteria objektif adalah tidak mungkin.

Ajaran yang paling subjektif pun harus mengajukan ciri-ciri objektif untuk menilai ketentuan dari niat. Soalnya, hanya sampai seberapa penyelesaian itu harus didekati. Tidak diragukan bahwa putusam ini menuju ke arah yang sangat objektif. Tidak ada perbuatan positif lagi setelah pembuat utama meninggalkan rumah tersebut. Hoge Raad tidak mensyaratkan hubungan langsung dengan kejahatan, tetapi suatu perbuatan yang menurut pengalaman yang menuju ke penyelesaian, kecuali kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga.

Di sini perbuatan yang menuju ke pembakaran adalah penarikan tali yang tergantung di tembok luar. Sekalipun demikian, Hoge Raad menegaskan bahwa perbuatan menarik tali tidak harus dilakukan tetapi dikehendaki kepastian bahwa perbuatan akan diselesaikan kalau tidak terhalang. Kepastian ini tidak ada karena terdakwa menyangkal keras (Dari Taverne, catatan di bawah putusan).20

2. Kasus Martil (HR 29-5-1951)

Setelah rencana-rencana terdahulu tidak berhasil, seorang wanita yang telah menikah bersepakat dengan pacarnya untuk menghilangkan nyawa suaminya dengan cara berikut. Si pacar diberi kunci untuk memasuki rumah pada malam hari, kemudian masuk ke kamar tidur dan memukul pingsan si suami, lau menyeretnya ke dapur untuk diracuni dengan gas sampai mati. Si pacar melakukan perannya menurut skenario, tetapi si suami agak bergoyang dalam tidurnya ketika kepalanya hendak dimartil sehingga palu besiini tidak tepat mengenai sasarannya. Si suami terbangun dan mengadakan perlawanan. Si pacar masih menghadiahkan beberapa pukulan lagi, tetapi akhirnya lari.

Sama seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi pun memidana terdakwa karena percobaan pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 10 tahun. Pembela terpidana mengajukan sarana-sarana kasasi sebagai berikut: a. Dari alat-alat bukti tidak dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang

diniatkan tidak selesai semata-mata karena keadaan yang tidak bergantung pada kehendak terpidana. Selain itu hambatan-hambatan pribadi juga menghalangi terpidana untuk menyelesaikan perbuatannya.

b. Perbuatan-perbuatan yang terbukti secara tidak benar dikualifikasikan sebagai “percobaan pembunuhan berencana” karena memukul dengan martil belum dapat dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan dari pembunuhan yang diniatkan.

20 Schaffmeister. dkk, Op.Cit., hal. 230.

Hoge Raad a. Mengingat jalannya kejadian tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa

tanpa melesetnya pukulan pertama, terbangunnya korban dan-meskipun dipukul berkali-kali oleh terdakwa-perlawanan keras si korban, maka terdakwa menghentikan pelaksanaannya lebih lanjut dari niatnya dan dari kejahatan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi pengadilan untuk menarik kesimpulan dari alat-alat bukti bahwa tidak selesainya pelaksanaannya lebih lanjut, hanya akibat dari keadaan yang terbukti dan yang tidak bergantung pada kehendak terdakwa.

b. Kalau seseorang dengan pertimbangan yang masak dan secara tenang berniat memukul pingsan orang lain dan kemudian membunuhnya dengan peracunan gas, terdapatlah permulaan pelaksanaan kalau dia dengan sengaja membawa sebuah martil dan memukulkannya dengan keras ke kepala orang lain tadi yang sedang tidur. Dengan perbuatan itu, dia mulai melaksanakan tahap pertama dari rencana untuk merampas nyawa yang hendak dia wujudkan dalam dua tahap. Tahap pertama berisi penyerangan yang sedemikian keras dan langsung terhadap keadaan normal dari korban sehingga dalam keadaan tanpa kehendak dan tanpa daya pasti menjadikan korban keracunan hanya dengan membuka saluran gas.

Komentar: Mempersoalkan ini dari pengertian permulaan pelaksanaan juga

ditentukan oleh hakikat dari hukum pidana yang bersangkutan. Dalam hukum pidana yang mengenal pembuat sebagai pengertian pusat, permulaan pelaksanaan hanya dianggap ada kalau suatu perbuatan menunjukkan ketetapan dari niat (van Hamel) atau kalau pembuat dengan perbuatannya menunjukkan secara psikis sanggup melakukannya (van Dijck). Akan tetapi, hukum pidana Belanda tetap merupakan hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht) dan mengutamakan berbahayanya perbuatan yang tidak dapat dibiarkan dalam masyarakat hukum.

Yang penting adalah kehendak dan sikap batin yang nyata dari perbuatan. Perbuatan menjadi manifestasi riil, perwujudan yang sesungguhnya dari kehendak jahat. Kehendak jahat yang mengejawantah dalam tertib hukum memerlukan pidana. Juga, kalu ini disetujui, garis antara permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana dan persiapan yang tidak dapat dipidana, tetap sulit ditentukan. Dapat dipahami bahwa di sini seringkali hanya dimungkinkan putusan in concreto. Mungkin inilah arti dari rumus yang sering digunakan oleh Hoge Raad sehubungan dengan memori penjelasan “hubungan yang sedemikian langsung sehingga dapat dikatakan ada permulaan pelaksanaan”. Rumusan ini sedikit berbau “bahasa dukun” kalau bukan kesaksian kelemahan (testimonium paupertatis) karena beralasan untuk bertanya hubungan itu harus seberapa eratnya? Kepastian bahwa terdakwa sungguh akan menyelesaikan hanya diperoleh hakim jika percobaan itu adalah apa yang dinamakan percobaan selesai, yaitu kalau pembuat sudah melakukan

semua yang diharapkan dari seorang pembuat. Ada permulaan pelaksanaan kalau perbuatan menurut penampilan di luar ditujukan untuk menyelesaikan kejahatan. Niat pembuat dapat ikut menentukan arah itu. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa niat ternyata dari permulaan pelaksanaan, tidak terbukti.

Yurisprudensi lama menetapkan syarat terlampau berat yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa pembuat akan membatalkan rencananya kalau dihadapkan pada kenyataan sehingga mengabaikan kenyataan dari bekerjanya perbuatan yang telah ia lakukan dalam masyarakat hukum (dari BVA Roling, catatan di bawah putusan)21

RANGKUMAN: Ada tiga syarat agar pelaku dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu:

1. Adanya suatu maksud atau voornemen, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan kejahatan tertentu.

2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin van uitvoering, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki, dan

3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Alasan dapat dipidananya percobaan kejahatan: 1. Pada orang yang mempunyai niat (voornemen) jahat untuk melakukan

kejahatan yang telah memulai melaksanakannya (sudut subjektif); dan 2. Pada wujud perbuatan nyata dari orang itu yang berupa permulaan

pelaksanaan (sudut objektif) dari suatu kejahatan, dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang.

LATIHAN:

1. Jelaskan pengertian dan syarat-syarat percobaan. 2. Apakah yang dimaksud dengan Niat (voornemen) dalam percobaan. 3. Jelaskan tentang perbedaan antara perbuatan persiapan dan permulaan

pelaksanaan 4. Jelaskan arti tidak selesainya pelaksanaan kejahatan diluar kehendak si pelaku

21 Ibid., hal. 233).

5. Jelaskan tujuan dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan. 6. Sebutkan beberapa perkecualian percobaan untuk tindak pidana tertentu 7. Buatlah 3 contoh kasus percobaan kejahatan yang dapat dipidana. 8. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan percobaan tidak mampu.

GLOSSARIUM:

Begin van uitvoering: Suatu permulaan pelaksanaan dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.

DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan),

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Abidin Farid. A.Z. & A.Hamzah. 2006. Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik

(Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di

Indonesia, Sinar Baru, Bandung. Schaffmeister. Dkk (Eds). 2007. Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. R. Soesilo. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

BAB X PENYERTAAN

Tujuan Umum Pembelajaran (TUP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pelaku dan keturutsertaan (daderschap en deelneming). Tujuan Khusus Pembelajaran (TKP): Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan:

(1) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian deelneming atau keturutsertaan.

(2) Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dader atau pelaku. (3) Mahasiswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk deelneming. (4) Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian doen plegen atau menyuruh

melakukan. (5) Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian medeplegen atau turut

melakukan (6) Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian uitlokken atau menggerakkan

orang lain untuk melakukan tindak pidana (7) Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian doen plegen atau menyuruh

melakukan (8) Mahasiswa mampu menyebutkan perbedaan antara beberapa bentuk

deelneming A. PENGERTIAN DEELNEMING

Ajaran mengenai deelneming itu menurut van Hamel, sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah

dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.22

Ketentuan berkenaan dengan masalah pelaku (dader) dan keikutsertaan (deelneming) terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya

Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau

keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Adapun maksud ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP dengan sengaja

telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana-kecuali pelakunya sendiri-, oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum.

B. PENGERTIAN PELAKU (DADER) Pada delik formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik-delik material, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai dader itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.

van Hattum sebagaimana dikutip oleh dalam Lamintang menjelaskan bahwa bahwa apa yang disebut dengan causaliteitsleer (ajaran kausalitas) itu mempunyai

22 (Lamintang, 1984: 567).

arti yang sangat penting di dalam ajaran daderschap pada khususnya dan di dalam ajaran mengenai deelneming pada umumnya.23

Pengertian dader atau pelaku dari suatu tindak pidana menurut van Hamel adalah:

pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan.24 Pengertian dader seperti tersebut di atas dapat dibandingkan dengan pula

telah rumusan dader menurut Simons sebagai berikut: Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan pihak ketiga.25 Tegasnya dari kedua pendapat di atas, yang dipandang sebagai pelaku dari

suatu tindak pidana yaitu dengan melihat pada bagaimana caranya tindak pidana tersebut dirumuskan dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

Dalam hal ini yang dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, sebagaimana dijelaskan oleh memori penjelasan KUHP bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku.

C. BENTUK-BENTUK DEELNEMING

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan menurut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP adalah: 1. Doen plegen atau menyuruh melakukan. 2. Medeplegen atau turut melakukan. 3. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan 4. Medeplichtigheid.

23 Lamintang, P.A.F., Op.Cit. hal. 563. 24 Ibid., hal. 566. 25 Ibid., hal. 567.

Ad. 1. Pengertian doen plegen atau menyuruh melakukan Pada doen plegen terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan

suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai pelaku tidak langsung (middellijke dader). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai pelaku material (materieele dader).

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP, pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku material (materieele dader).

Ad. 2. Pengertian Medeplegen atau turut melakukan.

Oleh karena di dalam bentuk deelneming selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap.

Dengan demikian, maka medeplegen itu juga merupakan suatu daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain.26

Di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan pelaku dan pelaku penyerta tersebut. Dalam hal ini menurut pendapat van Hamel, suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna.

Menurut pendapat van Hattum, perbuatan medeplegen di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain.

Apakah dengan demikian untuk adanya suatu medeplegen itu sudah cukup apabila opzet seorang mededader itu ditujukan kepada perbuatan “turut melakukan” saja?.

Tentang hal tersebut menurut van Hattum, “kecuali bahwa opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada suatu kerjasama, opzet dari mededader

26 Ibid., hal.588.

tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh opzet, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku”.

Ini berarti bahwa menurut van Hattum opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada:

a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan

b. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhioleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut pendapat Hoge Raad (HR) untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta .

Pendapat HR di atas ternyata tidak diikuti oleh Mahkamah Agung RI, yang tidak memperhatikan adanya maksud yang sama diantara peserta, melainkan hanya memperhatikan tindakan peserta yang mana yang dapat dipandang sebagai wajar untuk disebut sebagai penyebab suatu akibat yang timbul.

Dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi:

“Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam Pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kualifikasi yang sangat tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana (medeplegen), sedangkan pembuat materialnya ialah terdakwa I”.

Di dalam putusan kasasi MA di atas tidak tampak adanya syarat bahwa untuk suatu medeplegen itu juga disyaratkan bahwa opzet para peserta dalam kejahatan itu harus pula ditujukan kepada medewerking atau pada kerjasama untuk melakukan kejahatan yang bersangkutan, melainkan hanya kepada dipenuhinya unsur-unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP.

Untuk adanya suatu medeplegen itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen.

Dari putusan kasasi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa didalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, opzet para

medepleger harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.27

Tentang hal ini Pompe (dalam Lamintang, 1984: 597), menyatakan antara lain:

Demikian halnya agar seseorang yang turut melakukan itu dapat dihukum, maka orang tersebut harus mempunyai opzet dan memenuhi lain-lain unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila opzet tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum karena telah turut melakukan...,Oleh karena itu sama halnya dengan dapat dihukumnya seseorang yang telah ‘menyuruh melakukan’, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah “turut melakukan” itu disyaratkan, bahwa mereka itu harus mempunyai suatu opzet yang ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan. Sekarang timbul pertanyaan, dimanakah letak perbedaan antara suatu

medeplegen dengan suatu medeplichtigheid itu?. Tentang hal ini dapat dilihat penjelasan dalam Memorie van Toelichting

(MvT) yang antara lain menyebutkan: Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah, bahwa orangyang disebutkan pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan seperti dimaksud di atas. Adapun untuk menentukan batas-batas antara mededaderschap dan

medeplichtigheid itu, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pada dasarnya terdapat dua paham yaitu de objectieve deelnemingstheorie dan de subjectieve deelnemingstheorie.

Menurut objectieve deelnemingstheorie, apakah terdapat suatu mededaderschap ataukah suatu medeplichtigheid, hal mana digantungkan pada sifat dari perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Teori ini mensyaratkan adanya suatu tindakan yang juga dapat dianggap sebagai penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana, atau juga dapat dianggap sebagai sebagian dari tindakan untuk melaksanakan suatu tindak pidana, yang mampu membuat tindak pidana tersebut menjadi suatu kenyataan.28

Menurut subjectieve deelnemingstheorie, terutama dari von Buri, apakah terdapat suatu mededaderschap ataukah suatu medeplichtigheid itu, hal mana digantungkan pada kenyataan apakah tujuan atau maksud sesorang itu tergantung pada tujuan atau maksud orang lain ataupun tidak. Jadi menurut teori ini, seorang mededader itu mempunyai tujuan sendiri, dan tidak menginginkan akibat

27 Ibid., 595. 28 Simons dalam Lamintang, Ibid., hal. 600.

perbuatannya itu harus digantungkan pada kehendak orang lain. Sedangkan seorang medeplichtige itu menggantungkan tujuannya pada tujuan seorang pelaku, dan menggantungkan akibat perbuatannya pada si pelaku, yakni selama pelaku tersebut menghendaki timbulnya suatu akibat.

Dengan demikian adanya suatu kesadaran diantara para peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededaderschap, atau dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen atau suatu keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana.

Ad. 3. Pengertian Uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan

tindak pidana Van Hamel telah merumuskan uitlokking itu sebagai berikut:

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa antara doen plegen atau menyuruh melakukan dengan uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam doen plegen itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai doen pleger atau manus domina itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai de materiele dader ataupun yang juga sering disebut sebagai manus ministra. Sedang di dalam uitlokking itu, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang didalam doktrin sering juga disebut sebagai de uitlokker atau provocateur atau agent provocateur atau lokbeambte itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai de uitgelokte atau sebagai orang yang telah digerakkan.

Di dalam doktrin, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu kecuali disebut sebagai agentprovocateur atau sebagai lokbeambte, ia juga sering disebut sebagai auctor intellectualis ataupun sebagai intellectueel dader.

Walaupun antara doen plegen dengan uitlokken itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk deelneming tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain adalah: a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doen plegen itu

haruslah merupakan orang yang niet-toerekenbaar atau haruslah merupakan

orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau toerekenbaar.

b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doen plegen itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam uitlokking itu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.

Perlu dijelaskan di sini bahwa di dalam doenplegen itu yang disyaratkan bukanlah bahwa orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yang ontoerekeningsvatbaar, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorangyang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, melainkan bahwa perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindakpidana itu haruslah niet-toerekenbaar.

Hal itu sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam MvT yang antara lain menyebutkan:

“Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) itu merupakan seorang manus ministra yaitu orang yang bertindak tanpa opzet (dolus), tanpa schuld (culpa) atau tanpa toerekenbaarheid (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidak tahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman, yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya”. Dari rumusan Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP itu dapat diketahui, bahwa

suatu uitlokking itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara opzettelijk. Dan opzet seorang uitlokker itu harus ditujukan kepada feit-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut.

Dengan demikian, apabila seorang uitlokker itu menghendaki agar de uitgelokte melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang di dalam Pasal 338 KUHP, maka opzet dari uitlokker tersebut haruslah pula ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula uitlokker tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 338KUHP.

Bagaimana dengan opzet dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan tersebut?

Van Hamel berpendapat, bahwa secara yuridis opzet dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah identik dengan opzet dari orang yang telah menggerakkan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Jadi opzet dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan itu harus pula sama dengan opzet dari uitlokker-nya. Dan ini berarti pula bahwa sama halnya dengan uitlokker-nya, maka orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan itu harus juga memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

Untuk adanya suatu uitlokking itu haruslah dipenuhi dua syarat obyektif, yaitu: 1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu

harus menghasilkan suatu voltooid delict atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu strafbarepoging atau suatu percobaan yang dapat dihukum; dan

2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu uitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.

Menurut van Hamel antara tindak pidana yang telah dilakukan oleh orangyang tergerak dengan uitlokking-nya itu sendiri harus terdapat suatu hubungan kausal, yang harus dibuktikan. Walaupun diakui bahwa untuk menyatakan terbuktinya hubungan kausal itu tidaklah mudah, dan biasanya orang menganggap bahwa hubungan kausal tersebut sebagai cukup terbukti, yaitu apabila secara nyata apa yang disebut “orang yang tergerak” itu telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan.

Dengan demikian, maka perbuatan menggerakkan orang lain itu tidaklah perlu harus ditujukan kepada seseorang tertentu atau kepada orang-orang tertentu saja, melainkan ia juga dapat dilakukan secara umum, dalam arti ditujukan kepada orang banyak. Dan sudah barang tentu untuk menggerakkan orang-orang tersebut harus pula dipergunakan salah satu cara seperti yang telah disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP. Sebab bila tidak demikian, perbuatan menggerakkan orang banyak itu bukannya menghasilkan suatu uitlokking, melainkan ia akan menghasilkan suatu opruing atau suatu perbuatan menghasut seperti yangdimaksudkan di dalam Pasal 160 KUHP, dimana poging tot uitlokking atau percobaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana itu telah dijadikan suatu kejahatan yang berdiri sendiri.

Diantara cara-cara yang harus dipergunakan oleh seorang uitlokker dalam menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana, terdapat beberapa cara yang sangat perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Penggunaan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu sifatnya tidak boleh sedemikian rupa sehingga orang yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu berada di dalam keadaan overmacht. Sebab apabila orang yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu berada di dalam keadaan yang demikian, maka perbuatan orang tersebut menjadi niet-toerekenbaar atau menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, dan ini berarti bahwa orang tidak lagi berhadapan dengan suatu uitlokking melainkan dengan suatu doen plegen.

2. Perbuatan untuk membuat orang yang digerakkan menjadi mempunyai pandangan yang keliru dari orang yang telah digerakkan itu. Apabila sebagai akibat pandangan yang keliru dari orang yang telah digerakkan itu, orang tersebut menjadi tidak mempunyai schuld terhadap salah satu unsur delik, padahal undang-undang telah mensyaratkan tentang harus adanya unsur schuld (dolus atau culpa) pada pelakunya terhadap unsur tersebut, maka perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu menjadi niet-toerekenbaar, sehingga dalam keadaan semacam itu orang tidak lagi berhadapan dengan suatu uitlokking melainkan dengan suatu doen plegen.

3. Berkenaan dengan misbruik van gezag atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Simons, “misbruik van gezag” itu menunjukan adanya sifat membawah dari orang yang digerakkan terhadap orang yang telah menggerakkan orang tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana.29

Ad. 4. Pengertian medeplichtigheid atau membantu melakukan tindak pidana Menurut Simons, medeplichtigheid itu merupakan suatu onzelf standige

deelneming atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seorang medeplichtige itu dapat dihukum atau tidak, hal mana tergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Bentuk medeplichtigheid yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.

Bantuan yang dapat diberikan oleh seorang medeplichtige dapat merupakan bantuan yang bersifat material, yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual.

Bentuk medeplichtigheid yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Bantuan ini dapat bersifat material misalnya menyerahkan

29 Ibid., hal. 614.

senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.

Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan sengaja (opzettelijk).

Tentang opzet ini menurut Simons: ”Opzet seorang medeplichtige itu harus ditujukan kepada semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, bahkan juga kepada unsur-unsur yang oleh undang-undang tidak disyaratkan, bahwa opzet pelakunya itu harus pula ditujukan kepada unsur-unsur tersebut”.30

Ini berarti bahwa walaupun kejahatan yang sedang atau yang akan dilakukan oleh pelakunya itu sebenarnya merupakan suatu culpoos misdrijf atau suatu kejahatan yang menurut rumusannya di dalam undang-undang sebenarnya dapat dilakukan dengan tidak sengaja, akan tetapi terhadap kejahatan tersebut, seorang medeplichtige itu harus pula mempunyai suatu opzet.

Agar seorang medeplichtige itu dapat dihukum, maka perbuatan medeplichtige itu harus memenuhi unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Perbuatan seorang medeplichtige itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat subyektif, apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa medeplichtige tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. Contoh: Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

B meminjam rencong pada A. Tidaklah mungkin ada bentuk pembantuan di sini, apabila A dalam hal meminjamkan rencong itu tidak ada keinsyafan bahwa rencong akan digunakan oleh B untuk menikam C (membunuh), misalnya B mengatakan untuk digunakan sebagai pelengkap baju pengantin pria khas Aceh. Keinsyafan A bahwa rencong yang dipinjamkan pada B hendak digunakan untuk menikam C harus telah terbentuk sebelum rencong dipinjamkan pada B.

Contoh: Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. A memberhentikan dan memegang B yang sedang berlari kencang dengan ketakutan, karena sedang dikejar oleh C untuk dibunuh. Tidaklah mungkin ada bentuk pembantuan pembunuhan dalam hal A memberhentikan B dan memegangnya itu, apabila dalam batin A tidak ada kesadaran bahwa dalam melakukan perbuatan itu bahwa dia akan dibunuh oleh C. Perbuatan seorang medeplichtige itu dapat disebut telah memenuhi unsur

yang bersifat obyektif, apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung

30 Simon dalam Lamintang, P.A.F. Op.Cit., hal. 619.

dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang medeplichtige telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatannya, maka medeplichtige tersebut juga tidak dapat dihukum.

Contoh: Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

A seorang pemilik senjata api memberikan pinjaman kepada temannya B yang diketahuinya untuk membunuh C. Wujud perbuatan meminjamkan senjata api ini, tidaklah menentukan untuk terwujudnya pembunuhan atau matinya C. Terwujudnya pembunuhan atau matinya C adalah sepenuhnya bergantung dari perbuatan B pembuat pelaksananya, apakah dia mempergunakannya menembak ataukah tidak, dan apabila telah digunakannya menembak musuhnya, apakah perbuatannya menembak itu mampu memenuhi syarat yang mematikan korban C ataukah tidak.

Contoh: Pembantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

A memegangi kaki seorang perempuan yang sedang diperkosa oleh seorang laki-laki B. Perbuatan A berupa memegang kaki korban, tidaklah menentukan penyelesaian kejahatan perkosaan itu, melainkan sekadar mempermudah saja bagi temannya B dalam menyelesaikan atau mewujudkan perkosaan. Penyelesaian perkosaan sepenuhnya bergantung dari pembuat pelaksananya atau si pemerkosa itu sendiri, apakah dia mampu melakukan persetubuhan dengan perempuan yang dipaksanya itu ataukah tidak. Persetubuhan disini diartikan dapatnya dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan itu yang kemudian mengeluarkan sperma.31

D. PERBEDAAN BEBERAPA BENTUK DEELNEMING a. Perbedaan antara uitlokking dengan doen plegen:

Uitlokking Doen Plegen

Perbuatan orang yang digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Perbuatan orang yang disuruh melakukan sutau tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada orang tersebut.

Cara-cara yang harus dipergunakan untuk meng-gerakkan orang lain itu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang

Cara-cara untuk menyuruh melakukan itu tidak ditentukan di dalam undang-undang

31 Adami Chazawi, Op.Cit., hal. 145.

b. Perbedaan antara uitlokking dengan medeplichtigheid:

Uitlokking Medeplichtigheid

Orang yang digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu pada awalnya tidak mempunyai opzet untuk melakukan tindak pidana tersebut. Opzet orang yang digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu, justru dibangkitkan karena adanya uitlokking;

Pelakunya telah mempunyai opzet untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian didukung atau didorong oleh suatu medeplichtigheid

c. Perbedaan antara medeplegen dengan medeplichtigheid:

Medeplegen Medeplichtigheid

Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan;

Perbuatan seorang medeplichtige ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan;

Seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoeringshandeling atau suatu tindakan pelaksanaan;

Seorang medeplichtige itu cukup apabila ia telah melakukan suatu voorbereidingshandeling atau suatu tindakan persiapan ataupun suatu ondersteuningshandeling atau suatu tindakan dukungan;

Turut melakukan suatu pelanggaran dapat dihukum;

Membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum;

Seorang medepleger dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam

Seorang medeplichtige itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuh-kan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiga-nya.

rumusan suatu delik. E. PENGATURAN DEELNEMING ATAU PENYERTAAN DALAM RKUHP

Penyertaan dalam RKUHP diatur pada Paragraf 5, terdiri dari 3 pasal yaitu Pasal 21, 22, dan 23

Pasal 21

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang : a. melakukan sendiri tindak pidana; b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau orang lain yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan; atau d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Penjelasan: Huruf a Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan tersebut yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana, dipidana sebagai pembuat. Menyuruh melakukan tindak pidana terjadi sebelum dilakukannya tindak pidana dan tidak dipersoalkan tentang cara menyuruh dan cara pembuat tindak pidana materiil melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, pembuat tindak pidana materiil tindak pidana tidak dipidana. Pertanggungjawaban dari orang yang menyuruh dibatasi sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana materiil. Turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut serta dan tidak perlu tiap-tiap peserta hams melakukan perbuatan pelaksanaan dilihat sebagai kesatuan. Dengan demikian hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama Dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri, dan terlepas dari perbuatan peserta lainnya, tetapi yang erat antarpara peserta. Huruf b Peserta yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut sebagai penganjur. Pada dasarnya, penganjur melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Berbeda dengan perbuatan menyuruh di mana pembuat tindak pidana materiil tidak dipidana, maka dalam penganjuran pembuat tindak pidana materiil dapat dipidana. Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan dengan perantaraan orang lain adalah penganjuran. Syarat-syarat untuk penganjuran disebutkan secara limitatif, yakni : a. memberi atau menjanjikan sesuatu; b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; c. menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan; atau d. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Yang dimaksud dengan "memberi atau menjanjikan sesuatu" adalah memberi atau menjanjikan sesuatu barang, uang, dan keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan atau martabat" adalah baik kekuasaan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat. Yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan" adalah dengan segala macam bentuk kekerasan, ancaman, atau penyesatan yang menimbulkan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana. Apabila kekerasan atau ancaman sedemikian rupa sehingga pembuat tindak pidana materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu tidak dapat dipidana, maka dalam keadaan tersebut bukan merupakan penganjuran tetapi menyuruh melakukan. Yang dimaksud dengan "memberi kesempatan, sarana atau keterangan" adalah termasuk upaya-upaya yang disyaratkan dalam pembantuan Huruf c Huruf d Yang dimaksud dengan "memancing" adalah membujuk (uitlokken).

Pasal 22

(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang : a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak

pidana. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk

pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Penjelasan: Terdapat dua macam bentuk pembantuan yaitu pembantuan pada waktu melakukan tindak pidana dan pembantuan yang mendahului tindak pidana. Dalam pemberian bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan ikut serta melakukan. Dalam ikut serta melakukan terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang melakukan tindak pidana, namun dalam pembantuan kerja sama antara pembuat tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan. Bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan tindak pidana yang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Pasal 23

Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan. Penjelasan: Ketentuan dalam Pasal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belum cukup umur atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, karena sakit ingatan, maka orang yang sudah dewasa atau tidak sakit jiwa,dijatuhi pidana sebagaimana biasa, sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananya dikurangi dan untuk orang yang sakit ingatan tidak dapat dipidana.

RANGKUMAN: 1. Deelneming (keturutsertaan) merupakan ajaran mengenai pertanggungjawaban

dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.

2. Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan menurut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

a. Doen plegen atau menyuruh melakukan. b. Medeplegen atau turut melakukan. c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan d. Medeplichtigheid.

LATIHAN:

1. Jelaskan pengertian deelneming atau keturutsertaan 2. Jelaskan tentang doen plegen atau menyuruh melakukan disertai dengan

contoh kasus. 3. Jelaskan tentang mede plegen atau turut melakukan disertai dengan contoh

kasus. 4. Dimanakah letak perbedaan antara suatu medeplegen dengan suatu

medeplichtigheid itu?

5. Sebutkan persamaan dan perbedaan doen plegen atau menyuruh melakukan dengan uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana

6. Sebutkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seorang uitlokker dalam menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana.

7. Sebutkan dua bentuk medeplichtigheid (membantu melakukan suatu kejahatan).

8. Agar seorang medeplichtige itu dapat dihukum, maka perbuatan medeplichtige itu harus memenuhi unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

GLOSSARIUM:

1. Middellijke dader yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Disebut sebagai pelaku tidak langsung karena tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

2. Materieele dader yaitu orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana, disebut juga sebagai pelaku material.

DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan),

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Abidin Farid. A.Z. & A.Hamzah. 2006. Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik

(Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di

Indonesia, Sinar Baru, Bandung. R. Soesilo. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Schaffmeister. dkk (Eds). 2007. Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung.