kementerian dalam negeri gambaran umum … umum... · tertib, taat pada ketentuan peraturan...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan Oleh :Dr. Sumule Tumbo, SE., MM

Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH



UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

UU 23/2014ttg Pemerintahan Daerah

PERMENDAGRI 13/06

misal: SAP, dstnya

PP 58/2005

(Omnibus Regulation)

PERMENDAGRI 59/07PP 18/016

PP 38/07

PERMENDAGRI 21/11

PERMENDAGRI 32/11 , 39/12, 14/16, 13/2018

PERMENDAGRI 64/13PP 71/10

PP 24/05

PP 2/12

LANDASAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

UU 32/2004

PP

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN

BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR

OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS


MENYERAHKAN

MEMILIKI

PRESIDEN selaku KP memegang KPKN(Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003

• sbg implikasi

desentralisasi

Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 17/2003

3

U R U S A N P E M E R I N TA H A N

(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )

ABSOLUT

1. POLITIK LUAR

NEGERI

2. PERTAHANAN

3. KEAMANAN

4. YUSTISI

5. MONETER & FISKAL

NASIONAL

6. AGAMA

(Pasal 9)

PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)

WAJIB

Dibagi

berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas

dan Efisiensi

NON YAN

DASAR (Pasal 12 Ayat 2)

S P M

1. Dilaksanakan sendiri

2. Dilimpahkan Wew. Kpd

Ins Vert di Drh

Atau Gub sbg Wkl

Pem Pus Berd Asas

Dekon

DESENTRALISASI

KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM

(Pasal 25)

YAN DASAR

(Pasal 12 Ayat1 )

4

9. perhubungan; 10.komunikasi dan

informatika;11.koperasi, usaha

kecil, dan menengah;

12.penanaman modal;13.kepemudaan dan

olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PILIHAN

1. kelautan danperikanan;

2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan

sumberdayamineral;

6. perdagangan; 7. perindustrian;

dan8. transmigrasi

1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &

penataan ruang;4. perumahan rakyat &

kawasan pemukiman;

5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;

6. sosial.

WAJIB

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasar

1. tenaga kerja;2. pemberdayaan

perempuan danpelindungan anak;

3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi

kependudukan danpencatatan sipil;

7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;

8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;

5


6

PENDANAAN PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH(Pasal 282 UU 23/2014)

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas

beban APBN.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).


7

PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH(Pasal 283 UU 23/2014)

(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan

Urusan Pemerintahan.

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

KEUANGAN

DAEARAH

semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan dan

penyelenggaraan pemerintah

daerah

2. Berpedoman pada RKPD dalam

rangka Mewujudkan Pelayanan

Kepada Masyarakat

3. Mempunyai fungsi Otorisasi,

perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi

4. Ditetapkan dengan PERDA

APBD

(Rencana Keuangan

Tahunan Daerah yang

Ditetapkan dengan Perda)



SIKLUS


SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MERUPAKANSUATU RANGKAIAN PROSES PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH YANG DIMULAI DARI PENGANGGARAN YANGDITANDAI DENGAN DITETAPKANNYA APBD,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ATAS APBD, SERTAPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.

RPJMD RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Perda APBD

PEDUM APBD o/ MDN

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penatausahaan Belanja

• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD

• Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pendapatan

Kekayaan danKewajiban daerah

• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang

AkuntansiKeuangan Daerah

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

RancanganDPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi Semester Pertama

R P-APBD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

EvaluasiR P-APBD

Oleh Gbrnr/MDN

Perda P-APBD

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

• LRA• LAP PERUBAHAN SAL• Neraca• Lap. Arus Kas• LAP OPERASIONAL• LAP PERUBAHAN EKUITAS• CaLK

Raperda PJ Pel APBD

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

PersetujuanBersama (KDH +

DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15

hari

7 hari penyesuaian o/ Pemda

Perda PJ Pel APBD

setelah 3 hari

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan

DPRDmelakukan pengawasan bukan pemeriksaan

PERENCANAAN PENGANGGARAN

RPJMD RKPDKUA & PPAS

APBD

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 310

11

RPJMD

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKPD

KUA PPAS

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDAAPBD

TAPD

RKA-SKPD

Dibahas bersama

DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun 1 tahun

RKP

RPJMN

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

RPJPD RPJPN

20 tahun 20 tahun

RenstraK/L

RenjaK/L

5 tahun

1 tahun

KUA = Kebijakan Umum APBDPPAS = Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

TAPD = Tim Anggaran Pemda

pedoman

dijabarkan

pedoman

diacu

pedoman

pedoman

pedoman

dijabarkan

diacu

pedomanDiserasikan dg Musrenbang

Diacu

Diperhatikan

RKA-SKPD= Rencana kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah

PERDAAPBD

dievaluasiDibahas dan disetujui oleh DPRD

KEMENTERIAN DALAM NEGERIPROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN

Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBerdasarkan Urusan Dan Kewenangannya

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat

Tepat Waktu

Transparan

Partisipatif

Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya

PRINSIP PENYUSUNAN APBD

13


Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;

Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto;

Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahcukup dan harus didukung dengan dasar hukum yangmelandasinya.

PRINSIP PENGANGGARAN


▪ Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,

Akuntabilitas, dan Partisipasi;

▪ Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;

▪ Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang

menjadi Kewenangan Daerah;

▪ Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.

STRATEGI PENYUSUNAN APBD


TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD


No URAIAN WAKTU LAMA1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD

kepada Kepala Daerah

Paling lambat minggu I bulan

Juli

1 (satu) minggu

2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah

kepada DPRD

Paling lambat minggu II

bulan Juli 4 (empat) minggu

3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS

Paling lambat minggu I bulan

Agustus

4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD dan RKA-PPKD Paling lambat minggu II

bulan Agustus5. Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 (enam puluh) hari kerja

sebelum pengambilan

persetujuan bersama DPRD

dan Kepala Daerah

Paling lambat minggu

I bulan September

bagi daerah yang

menerapkan 5 (lima)

hari kerja per minggu

dan paling lambat

minggu III bulan

September bagi

daerah yang

menerapkan 6 (enam)

hari kerja per minggu


7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

dimulainya tahun anggaran berkenan

8. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam

Negeri/Gubernur untuk dievaluasi

3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan

bersama

9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD diterima oleh

Menteri Dalam Negeri/Gubernur

10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil

evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak

diterima keputusan hasil evaluasi)

11. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam

Negeri/Gubernur

3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan

Pimpinan DPRD ditetapkan

12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling lambat akhir Desember (31

Desember)

13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.

Pasal 311 UU 23/214:

➢ Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertaipenjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai denganwaktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untukmemperoleh persetujuan bersama.

➢ Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenaisanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

➢ Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedomanpada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

➢ Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerahmenyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangandokumen pelaksanaan anggaran.

SANKSI ADMINISTRATIF(PASAL 311 s/d 312 UU 23/2014)


Pasal 312 UU 23/214:

➢ Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelumdimulainya tahun anggaran setiap tahun.

➢ Ayat (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersamarancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaransetiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diaturdalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam)bulan.

➢ Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapatdikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapanAPBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikanrancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telahditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan….


Psl 313 ayat (1) & ayat (2):

➢ Apabila KDH dan DPRD tidak mengambilpersetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)Hari sejak disampaikan Ranperda tentang APBDoleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun danmenetapkan Perkada tentang APBD paling tinggisebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnyauntuk membiayai keperluan setiap bulan.

➢ Ranperda dapat ditetapkan setelah memperolehpengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi danoleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagiDaerah kabupaten/kota.

Lanjutan….


A P B D

PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

STRUKTUR APBD

PAD

➢ Pajak Daerah

➢ Retribusi Daerah

➢ Hsl Pengelolaan

Keyaan yg Dipisahkan

➢ Lain –lain PAD yg Sah

DANA PERIMBANGAN

➢ DBH

➢ DAU

➢ DAK

LAIN 2 PD YG SAH

➢ Hibah

➢ Bantuan Keuangan

➢ Dana Darurat

➢ Dana Penyesuain

Belanja Tdk Langsung

➢ B. Pegawai

➢ B. Bunga

➢ B. Subsidi

➢ B. Hibah

➢ B. Bantuan Sosial

➢ B. Bagi Hasil

➢ B. Bantuan Keuangan

➢ B. Tidak Terduga

Belanja Langsung

➢ B. Pegawai

➢ B. Barang & Jasa

➢ B. Modal

Penerimaan Pembiayaan

➢SiLPA

➢ Pencairan d. cadangan

➢ Penj yang dipisahkan

➢ Penerimaan pinjaman

➢ Penerimaan kembali

pemberian pinjaman

➢ Penerimaan piutang

Penerimaan Pembiayaan

➢ Pembentukan dana

cadangan

➢ Penyertaan modal

➢ Pembayaran hutang

➢ Pemberian pinjaman

BELANJA DAERAH(Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2005

▪ Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kab/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

▪ Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dg urusan),serta jenis belanja.

▪ Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikandengan susunan organisasi pemerintah daerah.



23

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

BELANJA YG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI

AMANAT PER UU

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

KEKEBIJAKAN PENGANGGARAN TERKAIT

ANATOMI BELANJA DLM APBD


24

DAK

DBH - DR

DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

DANA OTSUS (Untuk Program)

DANA BOS

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

DANA PENYESUAIAN (Tunj.

Fungsional, Tambahan

Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi

Guru)

BANTUAN KEUANGAN YG

BERSIFAT KHUSUS

BELANJA YANG BERSIFAT

MENGIKAT/WAJIB :

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BUNGA

KEGIATAN DPA - L

DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS

NASIONAL (A.L. DANA

PENDAMPING DAK)

BELANJA PROGRAM/KEGIATAN YG

BERSIFAT RUTIN SEPERTI

KEPERLUAN KANTOR SEHARI-

HARI

BELANJA YG DIARAHKAN

(EARMARK)


25

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU:

BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA

BELANJA URUSAN KESEHATAN SEKURANG-KURANGNYA 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI => PSL 171 AYAT (2) UU 36 TH 2009 TTG KESEHATAN

ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN

BAGI HASIL KAB/KOTA KEPADA DESA MIN 10%

DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA

BANTUAN PARPOL

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

BELANJA URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum & penataan ruang;4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;6. sosial.

DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

▪ Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

❑ Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekeningdan kode rekening yang tidak merupakan acuan bakudalam penyusunan kode rekening yang pemilihannyadisesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuaikarakteristik daerah.

Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuatprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jika nomenklatur program dan kegiatan belum terdapatdalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006(Lampiran kode Program dan Kegiatan) daerah bolehmenambah sesuai dengan kebutuhan.

▪ Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan

Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

▪ Sasaran Perbaikan Perencanaan Anggaran Tahun

Berkenaan;

▪ Menekankan pada Aspek Pembinaan Manajerial dan

Saran Perbaikan kedepan.


ASPEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

TerimaKasih


kementerian dalam negeri gambaran umum … umum... · tertib, taat pada ketentuan peraturan...

Documents