buku bkol-final (1)

Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online

i

33933o1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Penulis : Ir. Sapto Setyodhono, MM

Beni Teguh Gunawan, S.Si

Editor :

Design/Layout : Sudanar Budyo, ST, MMSI1


ii

EFEKTIVITAS

SISTEM BURSA KERJA ONLINE


iii

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu

juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


iv

EFEKTIVITAS

SISTEM BURSA KERJA ONLINE


v

KATA PENGANTAR

Permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan antara lain adalah

masih banyaknya jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran

terbuka yang masih relatif tinggi, masih di atas pengangguran alami,

serta banyaknya setengah penganggur yang masih berusaha untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Padahal Undang-Undang Dasar

1945, pasal 27 ayat 2, mengamanahkan bahwa setiap warga negera

berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sementara salah satu tugas pembangunan ketenagakerjaan adalah

mengupayakan agar mereka yang menganggur dan atau setengah

mendapatkan pekerjaan yang layak.

Salah satu upaya tugas tersebut adalah melakukan pelayanan kepada

pencaker dan pemberi kerja, sehingga pencaker dapat memperoleh

pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta pemberi kerja

mendapatkan pekerja yang sesuai dengan syarat kerja yang

dibutuhkan.

Di pihak lain dengan perkembangkan Teknologi Informasi (TI) dan telah

memasyarakat, maka pemerintah juga telah mengembangkan

pengunaan TI tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi

lebih mudah, murah dan cepat.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka sejak tahun 2004

Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja membangun dan mengembangan Bursa Kerja Online

(BKOL) di Kantor Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

ketenagakerjaan, dengan memberikan bantuan sarana BKOL,

pembinaan tenaga pengelola, dan bantuan dana operasionalnya. Pada

tahun 2013 dengan prrogram tersebut di semua kabupaten/kota telah

dibangun dan dikembangkan BKOL.


vi

Agar program BKOL tersebut dapat lebih berdayaguna dan berhasil

guna, maka pada tahun 2013 Puslitbang Ketenagakerjaan melakukan

studi efektivitas sistem BKOL tersebut, khususnya implementasinya di

tingkat lapang. Dari studi tersebut dapat diketahui kesesuaian antara

rencana, program, pelaksanaan dan hasil di tingkat lapang dengan yang

diharapkan. Selain itu juga dapat ditemukenali permasalahan yang ada

serta saran alternatif perbaikannya.

Disadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran

yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Harapan kami, hasil studi ini dapat bermanfaat guna mendukung

keberhasilan program BKOL, serta berguna bagi para pihak lain yang

membutuhkannya.

Jakarta, Desember 2013

Penulis


vii

RINGKASAN

Permasalahan pokok ketenagakerjaan antara lain adalah:

jumlah penganggur yang relatif banyak dan tingkat pengangguran

terbuka yang masih relatif tinggi, serta banyaknya setengah pengangur

yang masih mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan lain yang

lebih baik. Untuk itu diperlukan pelayananan antar kerja, kepada para

pencari kerja dan pemberi kerja, serta pengembangan Informasi Pasar

Kerja, atau sering disebut dengan Bursa Kerja.

Dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat

dan diikuti oleh makin banyaknya masyarakat yang mengunakannya,

maka Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta

mengembangan bursa kerja dengan menggunaan TI yang dikenal

dengan Bursa Kerja Online (BKOL). Program pengembangaan BKOL

dilakukan secara bertahap sejak tahun 2004 di mulai di 6 (enam)

provinsi dan 6 (enam) kabupaten/kota sampai tahun 2013 semua

propinsi dan kabupaten kota telah mendapatkan program tersebut.

Penelitian ini dilakukan di 18 Kabupaten/kota di 6 Propinsi,

yaitu Propinsi Bengkulu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta. Data

dikumpulkan dengan mengunakan pedoman yang telah disiapkan.

Adapun sumebr data dan informasi adalah petugas pengelola BKOL,

pejabat tekait, pencaker dan pemberi kerja, serta nara sumber lain yang

terkait. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakuan dengan

diskriptif.

Dengan berkembangnya teknolologi informasi, terutama

penggunaan internet, maka pelayanan antar kerja (informasi pasar kerja

dan penempatan tenaga kerja), dengan on-line (internet) atau Bursa

Kerja On-Line (BKOL), merupakan kebutuhan yang harus

dikembangkan;


viii

Pengelolaan BKOL di sebagian besar kabupaten/kota

khususnya di Pulau Jawa dapat berjalan, namun pada umumnya para

pengguna baik pencaker maupun perusahaan yang membutuhkan

pekerja belum mendaftarkan kebutuhannya secara on-line. Mereka pada

umumnya masih menyampaikan kebutuhannya dengan cara

mendatangi kantor dinas, dan cara memasukan datanya masih

dilakukan dengan bantuan petugas di dinas setempat. Hal ini antara lain

disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, dan selama ini hampir

dikatakan tidak ada penyuluhan dan atau sosialisasinya. Untuk itu

diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para pihak yang

berkepentingan, terutama para pencari kera dan pengguna tenaga kerja

yang membutuhkannya.

Perhatian dan komitmen pimpinan di Dinas setempat,

berpengaruh terhadap pelaksaknaan BKOL. BKOL yang tidak berjalan

sama sekali, pada umunya disebabkan karena kurangnya perhatian dan

komitmen dari pempinannya. BKOL dianggap bukan prioritas, bahkan

ada beberapa daerah yang karena pimpinan teratas dan yang mengani

penempatan baru semua, tidak mengetahui adanya tupoksi antar kerja.

Oleh karena itu perlu pembinaan oleh pusat yang antara lain dengan

memberikan buku panduan tupoksi ketenagakerjaan sesuai dengan

jenjang jabatannya.

Transaksi data dari dinas ke pusat dan atau oleh masyarakat

sangat lambat, bakan dalam jam sibuk berhenti. Hal ini disebakan oleh

kapasitas jaringan yang tersedia di pusat terbatas, sehingga perlu

ditingkatkan. Begitu juga bebepa point isian yang ada di dalam aplikasi

yang tersedia kurang sesuai dengan konsisi riil di lapangan, sehingga

pengelola di dinas dan atau pengguna lainnya mengalami kesulitan

dalam pengisiannya. Aplikasi yang ada sebaiknya disempurnakan dan

dilengkapi dengan menu lain yang banyak dibutuhkan oleh para

pengguna. Menu yang banyak dibutuhkan oleh para pengguna antara


ix

lain: penjelasan/pengertian yang belum umum atau layanan jawaban

bila pengguna pengalami kesulitan dalam pengisian. Dalam aplikasi juga

perlu dilengkapi dngan Helpdesk dan atau Frequently Asked Question

(FAQ), sehingga para pengguna yang mengalami kesulitan yang sifatnya

umum sudah tersedia jawabannya. Selain itu dinas yang ingin

membangun server dan aplikasi sendiri belum dapat terintergasi dan

tersambung dengan sistem yang ada di pusat. Hal ini perlu

mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pusat.

Untuk melengkapi data lowongan kerja yang ada dan tersedia

dalam BKOL, dapat bekerja sama dengan bidang pengawasan yang

selama ini juga menghimpun data lowongan kerja sebagaimana di

amanahakan dalam undangundang no 7 tahuan 1981, tentang wajib

ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah no 4 tahuan 1980 tentang

wajib lapor lowongan.

Dengan makin bertkembangnya Bursa Kerja Online swasta

seperti JobsDb dan JobStreet yang selama ini data IPK belum

diintergrasikan dengan IPK di kementerian, maka ke depan perlu di

koordinasikan dan intergrasikan sehingga IPK yang tersedia dapat lebih

lengkap, valid dan berkesinambungan.

Data Infotrmasi Pasar Kerja yang telah terkumpul di dinas

kabupaten/kota, Provinsi, maupun di pusat belum di manfaatkan

sebagai bahan penyusuan kebijakan, perencanaan dan program

pembangunan ketanagakerjaan. Selain itu bila BKOL sudah berjalan

sebagaimana mestinya, perlu adanya reorientasi tugas dan dan fungsi

pengantar kerja, selain tugas pelayanan yang semakian berkurang, lebih

banyak ke pemanfaatan data IPK untuk kepentingan pembangunan.


x

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................v RINGKASAN ................................................................................... vii DAFTAR ISI .......................................................................................x DAFTAR TABEL .............................................................................. xi DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN .....................................................................1

A. Latar Belakang ........................................................................1 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................5 C. Kerangka Pemikiran ................................................................5 D. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian .................................. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 17 A. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja .................................. 18 B. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan E-Government . 29 C. Otonomi Daerah ................................................................... 33

BAB III PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN BKOL ................... 35 A. Pembinaan BKOL .................................................................. 35 B. Perkembangan BKOL di Tingkat Lapang ............................... 52

BAB IV EFEKTIFITAS SISTEM BKOL ............................................ 79 A. Efektivitas Pengembangan Sistem BKOL............................... 79 B. Perhatian dan Komitmen Pimpinan ........................................ 80 C. Kapasitas Jaringan dan Server .............................................. 81 D. Pengembangan Aplikasi belum sesuai .................................. 84 E. Perkembangan Pengguna Online .......................................... 87 F. Pengelolaan IPK .................................................................... 88 G. Pelayanan Satu Atap di Kecamatan ...................................... 89 H. Koordinasi Dan Integrasi antar Pengelola BKOL ................... 90 I. Reorientasi Tugas dan Fungsi Antar Kerja ............................ 91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................... 93 A. Kesimpulan ........................................................................... 93 B. Saran: ................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 99


xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggunaan Teknologi di Indonesia ................................ 30

Tabel 3.1 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidkan di IPK Infokerja Nasional Selama 1 semester II (perode Juli-Desember 2012) ........................................................................................... 67

Tabel 3.2 Pencari Kerja Berdasarkan Kelompok Umur .................... 69

Tabel 3.3 Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurtut Pendidikan di IPK Nasional ......................................................... 70


xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Proses Pelayanan Antar Kerja .......................... 26

Gambar 2.2 Penggunaan Teknologi di Idonesia............................... 30

Gambar 3.1 Skema Networking Info Kerja (BKOL) .......................... 37

Gambar 3.2 Fitur Aplikasi di Fitur BKOL ......................................... 40

Gambar 3.3 Bagan Alur Aplikasi untuk pencaker ............................. 48

Gambar 3.4 Mekanisme Pemrosesan Registrasi Perusahaan ......... 50

Gambar 3.5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidkan di IPK Infokerja Nasional Selama 1 semester II (perode Juli-Desember 2012) .......................................................................... 68

Gambar 3.6 Pencari Kerja Berdasarkan Kelompok Umur ................ 69

Gambar 3.7 Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan di IPK Nasional ......................................................... 71


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah Bangsa Indonesia saat ini adalah

masalah pengangguran dan setengah pengangguran yang

masih relatif tinggi. Berdasarkan Sakernas bulan Agustus 2011,

jumlah penganggur terbuka di Indonesia mencapai 7.700.086

orang atau 6,56% dari total angkatan kerja yang jumlahnya

117.370.485 orang. Sedangkan setengah penganggur, yaitu

penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu

dan masih berkeinginan untuk pindah kerja atau mencari

pekerjaan mencapai 13.524.054 orang atau 11,52% dari


2

angkatan kerja, atau 12,33% dari penduduk usia kerja yang

bekerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 pada bulan yang

sama maka jumlah penganggur terbuka telah mengalami

penurunan, yaitu sebanyak 619.693 orang dengan tingkat

pengangguran terbuka turun 0,6 persen. Pada bulan Agustus

2010 jumlah penganggur terbuka berjumlah 8.319.779 orang,

dengan tingkat pengangguran 7,14 %.

Walaupun usaha pemerintah untuk menurunkan

tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun sudah

menunjukan hasil, namun angka tingkat pengangguran

tersebut masih di atas angka tingkat penganguran alami, yaitu

sekitar 4%.

Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang

tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya

adalah: pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yang dapat

mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar

kerja; pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya

tampung dan daya serap terhadap angkatan kerja yang masuk

ke dalam pasar kerja; kualitas atau kompetensi pencari kerja

yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan informasi

pasar kerja yang kurang baik, sehingga antara pencari kerja

dengan yang membutuhkan pekerja tidak saling tahu informasi

pasar kerja tersebut. Ketidaktahuan informasi tersebut

mengakibatkan pencari kerja tidak dapat mengakses dengan

baik lowongan kerja yang ada di pasar kerja, dan sebaliknya

perusahaan pencari kerja sulit untuk mendapatkan pekerja

yang sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki

kondisi pasar kerja, adalah dengan membangun dan

mengembangan bursa kerja. Hal ini dilakukan agar para

pencari kerja lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang


3

sesuai, serta perusahaan yang membutuhkan pekerja juga

dapat lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang

diinginkan. Dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan

dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, yaitu: pelayanan

kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuan, dan kepada pemberi

kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat

jabatan yang dibutuhkan. Fasilitasi tersebut meliputi pelayanan

informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan,

serta perantaraan kerja.

Perantaraan kerja atau penempatan tenaga kerja adalah

proses pelayanan kepada: pencari kerja untuk memperoleh

pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Fasilitasi

informasi pasar kerja dimaksudkan agar para mencari kerja

yang membutuhkan pekerjaan, dan perusahaan atau

perorangan yang membutuhkan tenaga kerja dapat

memperoleh informasi, serta kedua belah pihak dapat bertemu

sesuai dengan kebutuhannya. Bila bursa kerja dapat

terselengara dengan baik, maka akan tersedia data dan

informasi pasar kerja (IPK) yang lengkap, akurat, terkini, dan

berkesinambungan, yang dapat digunakan sebagai dasar

penyusunan perencanaan tenaga kerja dan atau kebijaksanaan

lainnnya termasuk juga pembangunan ekonomi yang dapat

menciptakan lapangan kerja baru lebih banyak dan produktif.

Bila dilihat berdasarkan sasaran penggunanya, bursa

kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bursa kerja umum dan

bursa kerja khusus. Bursa kerja umum adalah bursa kerja yang

sasaran penggunanya adalah masyarakat umum, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Sedangkan bursa kerja khusus adalah bursa kerja yang


4

diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang

sasaran utamanya adalah lulusan sekolah atau perguruan

tinggi.

Pada awalnya penyelenggaraan bursa kerja dilakukan

secara manual, tetapi dengan makin berkembangnya teknologi

informasi terutama perkembangan penggunaan komputer dan

jaringan online, maka pengembangan bursa kerja selain secara

manual, juga diselenggarakan secara komputerisasi dan online

atau sering disebut dengan pengembangan sistem bursa kerja

online (BKOL) .

Sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 pemerintah

dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Kemenakertrans) secara bertahap telah mengembangkan

BKOL di dinas yang menangani ketenagakerjaan di 33 provinsi

dan pada akhir tahun 2013 ini di semua dinas kab/kota yang

menangani ketenagakerjaan diharapkan sudah dapat menjadi

pusat pelayanan penempatan tenaga kerja (P3TK). Bursa kerja

yang dikembangkan tersebut dilengkapi dengan komputer

beserta aplikasi online. Menurut Menakertrans program P3TK,

selain bertujuan untuk mengurangi pengangguran, juga

merupakan ujung tombak dari program pengurangan

kemiskinan yang di bawah langsung Wakil Presiden.

Sampai saat ini perkembangan pengembangan dan

pemanfaatan bursa kerja online yang dikembangkan belum

dapat diketahui tingkat keberhasilananya, maka untuk itu pada

tahun 2013 Puslitbang Ketenagakerjaan melakukan penelitian

tentang efektifitas sistem bursa Kerja online tersebut.


5

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Mengetahui pelaksanaan perkembangan sistem bursa

kerja online di tingkat lapang;

b. Mengetahui efektivitas bursa kerja online dan

permasalahan yang ada;

c. Merumuskan berbagai saran guna penyempurnaannya.

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah diketahui sampai

seberapa jauh pelaksanaan pengembangan bursa kerja

online di tingkat lapang, dan ditemukenalinya permasalahan

yang ada, serta rumusan untuk penyempurnaan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran

Lembaga pengelola penempatan tenaga kerja atau

bursa kerja memiliki fungsi pelayanan yang

mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja.

Pelayanan tersebut diarahkan supaya pencari kerja

menperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan

kemampuannya, serta pemberi kerja memperoleh pekerja

yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan

perkembangan teknologi komunikasi, untuk mempermudah

transaksi tersebut, maka bursa kerja dikembangkan secara

komputerisasi atau online.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Nomor.

Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja,

bahwa: Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja


6

dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai

berikut:

a. Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Kepada pencari kerja.

1) Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan

secara manual dan atau sistem daring (online

system); dan pelayanan dengan online harus

terintegrasi dalam satu sistem pelayanan

penempatan tenaga kerja nasional.

2) Pencari kerja yang dilayani harus menyerahkan

persyaratan; bagi yang telah mendaftar dan telah

menyerahkan persyaratkan mendapatkan bukti

pendaftaran pencari kerja (AK1), dan

pegawai/petugas pengantar kerja wajib melakukan

pengisian data pencari kerja (AK2) melalui

wawancara langsung untuk mengetahui bakat,

minat, dan kemampuannya; AK1 berlaku 2 (dua)

tahun, dan diperpanjang setiap 2 tahun sampai

mendapatkan pekerjaan. Bila 6 (enam) bulan

terhitung mulai tgl pendaftaran belum mendapatkan

pekerjaan; serta bila telah mendapatkan pekerjaan

wajib memberitahukan/melapor pada dinas yang

mengeluarkan AK1.

3) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja

melaporkan kebutuhan atau lowongan yang ada di

perusahaannnya dengan mengisi Form AK3.

4) Petugas pengantar kerja berkewajiban menfasilitasi

antara pencari kerja dengan perusahaan yang

membutuhkan.

5) Bursa kerja online pada prinsipnya adalah bursa

kerja manual yang di kembangkan dengan sistem

komputerisasi. Dengan bursa kerja tersebut,


7

diharapkan perusahaan yang membutuhkan pekerja

dapat mendaftarkan lowongan kerja yang ada dan

dilengkapi dengan syarat kerjanya ke dalam bursa

kerja online. Begitu juga para pencari kerja secara

mandiri dapat memasukkan data individunya yang

dilengkapi dengan identitas diri (umur, jenis

kelamin, pendidikan dan pengalaman kerja),

kompetensi dan pekerjaan yang diminati, termasuk

jabatan, jam kerja dan gaji yang diminta.

Penyelenggaraan bursa kerja online dikatakan

efektif bila bursa kerja tersebut dapat berfungsi

sebagaimana yang diharapkan, yaitu dapat menfasilitasi

dan dimanfaatkan oleh para pihak yang

berkepentingan. Efektivitas tersebut dapat diukur

dengan banyaknya pencari kerja dan pencari pekerja

yang memanfaatkan bursa kerja, serta banyaknya

penempatan tenaga kerja yang menggunakan fasilitas

sistem bursa kerja online, dalam satu kesatuan waktu

tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara

garis besar efektivitas sistem bursa kerja di pengaruhi

oleh 4 faktor utama, yaitu: 1. Kualitas Pengelolaan

Bursa Kerja kerja ; 2) Kondisi pencari kerja yang terkait

dengan pemanfaatan bursa kerja online: 3) Kondisi

Pencari kerja yang terkait dengan pemanfatan bursa

kerja online; serta 4) komitmen dan pembinaan

dinas/lembaga yang menangani ketenagakerjaan baik

di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.


8

Dengan demikian secara skema kerangka pikir

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bursa

kerja online adalah sebagai berikut:

Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta

Gambar 1

Kerangka Pikir Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Efektivitas Bursa Kerja Online

KONDISI PENCARI KERJA:

1. karateristik Pencaker

a. Jenis Kelamin; b. Umur c. Pendidikan;

2. Pengetahuan Ttg BKOL; 3. Pemanfaatan Bursa Kerja

KONDISI PERS. YANG MEMBUTUHKAN PEKERJA

1. Kondisi Perusahaa/perorangan 2. Pengetahuan ttg Bursa Kerja; 3. Pemanfaatan Bursa Kerja;

KUALITAS PENGELOLAAN BURSA KERJA ONLINE

1. Sarana dan prasarana

2. PENGELOLAAN BKOL a.Kelembagaan b. SOP c. SDM

DIT. PENGEMBANGAN

PASAR KERJA

Dinas Yang menangani

ketenagakerjaan di Prov

Dinas yang Menangani

Ketenaga kerjaan di kab/kota

EFEKTIVITAS BURSA KERJA

ONLINE


9

Dari gambar tersebut secara garis besar efektivitas

bursa kerja ditentukan oleh 4 faktor utama, yaitu:

1. Kualitas Pengelolaan Bursa Kerja Online:

Pengelolaan Bursa Kerja online diharapkan

dapat melayani para pelanggannya dengan mudah,

nyaman, cepat, dan murah. Sebagaimana tempat

pelayanan yang lain, untuk memenuhi harapan

pelanggan tersebut maka bursa kerja harus memenuhi

persyaratan:

a. Tempat bursa kerja: strategis dan mudah dijangkau,

serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi

para pelanggannya; Bursa kerja akan banyak

dikunjungi dan dimanfaatkan para pihak terutama

para pencari kerja bila tempat penyelenggaraanya

strategis: mudah dijangkau, mudah dilihat, dan

tempatnya dapat memberikan rasa aman dan

nyaman;

b. Sarana dan prasarana bursa kerja

Kelengkapan jenis, jumlah dan kualitas sarana

prasarana berpengaruh terhadap dapat

beroperasinya bursa kerja online.

c. Pengelolaan Bursa Kerja

Pengelolaan bursa kerja sebaiknya dilakukan oleh

unit organisasi/lembaga yang jelas kewajiban dan

tanggung jawabnya yang didukung oleh SOP yang

jelas dan tenaga pengelola (SDM) dalam jumlah yang

cukup dan berkualitas (kompeten).

d. Lembaga/unit organisasi yang penangani

Kelembagaan yg menangani: ada suatu unit yang

khusus diberi tugas untuk mengelola bursa kerja

online, sehingga tugas dan tanggung jawabnya jelas;


10

e. Adanya SOP (standard operational procedure);

Salah satu persyaratan dalam pengelolaan atau

penyelengaraan Bursa keraja perlu dudukung oleh

adanya SOP yang jelas dan mudah dilaksanakan

(applicable), oleh para pihak yang berkepentingan

terutama bagi tenaga pengelola bursa kerja;

f. Tersedianya Jumlah dan Kompetensi SDM,

Dalam pengelolaan bursa kerja, perlu didukung oleh

SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Kompetensi pengelola bursa kerja merupakan kunci

bagi keberhasilan pelayanannya. Kompetensi

tersebut meliputi:

Mempunyai pengetahuan tentang penggunaan

perangkat keras maupun perangkat lunak (seperti

aplikasi) yang tersedia di bursa kerja;

a. Dapat mengoperasikan peralatan perangkat

keras maupun perangkat lunak yang tersedia

dengan baik; serta

b. memiliki sikap kerja yang mampu berperilaku

sebagai pelayan bagi pelanggannya;

2. Kondisi Pencari Kerja;

Kondisi pencari kerja yang merupakan salah

satu sasaran pengguna bursa kerja online berpengaruh

terhadap efektivitas sistem bursa kerja online yang

dikembangkan. Bursa kerja online yang dikembangkan

sudah baik, tetapi bila tidak digunakan maka akan

menjadi percuma atau tidak efektif. Kondisi pencari

kerja yang diduga berpengaruh terhadap pemanfaatan

bursa kerja online adalah:


11

1) Karakteristik Pencari Kerja, yang meliputi:

2) Umur;

3) Jenis kelamin;

4) Pendidikan;

5) Hubungan dengan Bursa kerja online:

a. Pengetahuan tentang bursa kerja online; dan

b. Pemanfaatan Bursa Kerja online;

c. Pendapat tentang keberadaan sistem bursa

kerja online.

3. Kondisi perusahaan/perorangan yang memerlukan

pekerja.

Kedudukan perusahaan/perorangan yang

memerlukan pekerja atau yang mempunyai lowongan

kerja, juga sama dengan pencari kerja. Bila bursa kerja

online dapat beroperasi dengan baik, pencaker juga

sudah memasukan data identitas dan jabatan pekerjaan

yang diinginkan, namun bila tidak ada data lowongan

kerjanya, maka bursa kerja online tidak dapat efektif.

a. Karakteristik perusahaan;

1) Domisili/alamat

2) Sektor atau jenis usaha

b. Pengetahuan Bursa Kerja online;

c. Pemanfaatan Bursa Kerja online;

d. Pendapat tentang keberadaan sistem bursa kerja

online

4. Komitmen dan Pembinaan dari pimpinan Dinas (pemda)

yang menangani ketenagakerjaan di Kab/kota, provinsi

maupun pusat, dalam bentuk:

a. Kesadaran akan pentingnya bahwa bursa kerja

online;


12

b. Bantuan sarana dan sarana;

c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan

bursa kerja;

d. Menempatan SDM yang kompeten;

e. Melakukan monitoring dan pengendalian/supervisi;

f. Melakukan sosialiasi kepada para pihak pemangku

kepentingan;

Dengan demikian secara besar garis tata urut proses BKOL

menjadi efektif, bila: 1) BKOL di bangun (ada); di ketahui

keberadaannya oleh para pemangku kepentingan; dan di

manfaatkan oleh para pemangku kepentingan secara online

(mandiri)

D. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan

penelitian terapan, yang diarahkan untuk mendapatkan

informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas

pelaksanaan sistem bursa kerja online, permasalahan yang ada

dan sekaligus merumuskan alternatif pemecahannya. Karena

adanya keterbatasan yang ada maka ruang lingkup penelitian

ini dibastasi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini dibatasi hanya bursa kerja on-

line yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang

menangani ketenagakerjaan di provinsi dan kab/kota.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode

evaluasi, yaitu mengevaluasi terhadap pelaksanaan program

pengembangan bursa kerja sistem online.

a. Jenis Data yang diperlukan

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan, yaitu

data primer dan data sekunder.


13

1) Data Primer adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari

sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to

date. Untuk mendapatkan data primer, akan

dikumpulkan secara langsung di lokasi peneltian.

2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada

(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder

diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat

Statistik (BPS), Dinas yang menangani

ketenagakerjaan di provinsi dan kab/kota, buku

laporan, buku rujukan, jurnal, dan lain-lain.

b. Metode Penentuan lokasi penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan

metode purposive, yaitu Propinsi yang menurut

Direktorat Pengembangan Pasar Kerja

perkembangannya terbaik, sedang dan terbelakang,

sebanyak 6 Provinsi; sedang untuk kabupaten Kota

juga dipilih 2 dinas Kab/kota yang menurut

petugas/pejabat di tingkat provinsi termasuk kategori

baik dan jelek. Adapun daerah sampel studi ini adalah:

1. Provinsi Bengkulu:

a. Kota Bengkulu

b. Kabupaten Kepahiang

c. Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Provinsi Jawa Tangah:

a. Kota Semarang;

b. Kabupaten Temanggung

c. Kabupaten Pati


14

3. Provinsi Jawa Timur:

a. Kota Surabaya;

b. Kabupaten Pasuruan;

c. Kabupaten Malang

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. Kota Yogyakarta;

b. Kabupaten Gunung Kidul;

c. Kabupaten Bantul

5. Provinsi Jawa Barat:

a. Kota Bandung;

b. Kabupaten Garut;

c. Kabupaten Bogor;

6. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

a. Jakarta Selatan;

b. Jakarta Timur;

c. Jakarta Pusat.

c. Metode penentuan Responden

Reponden ada tiga kategori, yaitu:

1) Responden di dinas, yaitu pejabat dan petugas

(petugas pengantar kerja dan operator) yang

menangani bursa kerja:

2) Responden Pencari Kerja: pencari kerja yang

menggunakan dan yang tidak menggunaan;

3) Responden yang mewakili perusahaan pencari

pekerja; petugas di bagian HRD yang menangani

rekruetmen, baik di perusahaan yang

memanfaatkan bursa kerja online, maupun yang

tidak menggunakan.


15

d. Metode Pengumpulan data:

1) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan

dengan pencatatan dan atau fotocopy atau

mendapatkan bukunya. Dengan mengunan daftar

pertanyaan atau pointer yang telah disiapan:

2) Untuk mendapatakan data primer dilakukan denan

teknik wawancara dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah disiapkan; selain itu juga

dilakukan dengan melakukan wawancara secara

lebih detail untuk mendalaminya, serta observasi;

e. Metode Pengolahan data;

Data yang telah terkumpul diolah dengan membuat

tebel-tabel sesuai dengan kebutuhan.

f. Metode analisis data

Data yang telah diolah kemudian di analisis secara

diskriptif dengan menganalisis keterkaitan antara

kondisi pengelolaan bursa kerja, penggunaan bursa

kerja online baik oleh pencari kerja, maupun oleh

perusahaan pencari pekerja, serta komitmen dan

pembinaan dari instansi yang menanganinya termasuk

pimpinannya. Menemukenali permasalahan yang ada

serta sekaligus merumuskan saran perbaikannya.


16


17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan sistem Bursa Kerja Online (BKOL) pada

prinsipnya merupakan pengembangan Bursa Kerja yang

dilaksanakan secara online. Dengan demikian dalam

pengembangannya tetap mengacu pada pelaksanaan bursa kerja

secara manual. Selain itu untuk mengembangkan online tersebut,

mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan

e-goverment yang ada, serta lingkungan strategis lainnya yang

diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan BKOL, seperti

perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah.


18

A. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

1. Penempatan Tenaga Kerja

Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2

Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara

berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,

maka di lain pihak negara atau pemerintah wajib

memfasilitasi agar hak warga tersebut dapat terpenuhi.

Fasilitasi tersebut antara lain dengan pembangunan yang

dapat menciptakan kesempatan kerja, menfasilitasi

penempatan kerja, serta peningkatan kapasitas dan

produktivitas tenaga kerja yang akhirnya dapat

mensejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang

no, 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Bab VI

pasal 31 mengamanahkan bahwa tiap tenaga kerja

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Proses

tenaga kerja sampai mendapatkan pekerjaan disebut dengan

penempatan tenaga kerja. Adapun pelayanan penempatan

tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga

kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya, di sisi lain pemberi kerja dapat memperoleh

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya

Dalam undang-undang tersebut, juga mengamanahkan

bahwa pelaksanaan penempatan tenaga kerja mendasarkan

atas 4 asas, yaitu: 1) terbuka, 2) bebas, 3) obyektif, dan 4)

adil dan tanpa diskriminasi; serta diarahkan untuk

menempatakan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai

dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan


19

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan

perlindungan hukum. Selain itu penempatan tenaga kerja

dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan,

kesempetan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan program nasional dan daerah. (pasal 32 );

Adapun uraian dari keempat asas penempatan

tersebut adalah sebagai beriku:

a. Terbuka: Pemberi informasi kepada pencari kerja harus

terbuka dan jelas, baik jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan,

besaran upah dan jam kerja, maupun kondisi atau

ketentuan lain yang akan diterimakan oleh pekerja, dan

sebaliknya data atau keadaan pencari kerja: seperti

pendidikan, pengalaman kerja dan gaji yang diharapkan.

Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/ buruh serta

untuk menghindari terjadinya perselisihan di tempat kerja.

b. Bebas : pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan

pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak

dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu

pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa

untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

c. Obyektif: pemberi kerja hendaknya menawarkan

pekerjaan/jabatan yang cocok kepada pencari kerja yang

sesuai dengan kemampuanya dan persyaratan jabatan

yang dibutuhkan, serta harus mempertahankan

kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

d. Adil dan tidak diskriminasi : penempatan tenaga kerja

yang dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja, dan

tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit,

agama dan aliran poilitik.

Sebagai negara yang masuk dalam organisasi

ketenagakerjaan internasional atau International Labour


20

Organization (ILO), negera Indonesia juga telah meratifikasi

konvensi ILO No. 88 tahun 1948 dengan Keputusan Presiden

No. 36 tahun 2002, mengenai Lembaga Pelayanan

Penempatan Tenaga Kerja, yang mewajibkan untuk

mendirikan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja,

dengan pelayanan gratis. Amanah lain dalam konvensi

tersebut antara lian:

a. Adanya kerja sama antara instansi pemerintah maupun

swasta terkait, melalui bursa kerja, yang merupakan

program nasional untuk menghapus penangguran dan

mengembangkan serta menggunakan sumber-sumber

produktif (pasal 1 ayat 2);

b. Pengaturan dalam pelayanan dan kebijakannya, wajib

dilakukan melalui panitia penasehat yang terdiri dari

pengusaha dan pekerja (pasal 4)

2. Unsur-unsur Penempatan Tenaga Kerja

Bila dilihat berdasarkan unsur-unsurnya,

sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-undang no. 13

tahun 2003, bahwa unsur-unsur penempatan terdiri dari:

a. Pencari Kerja.

Pencari kerja adalah angkatan kerja yang

sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun

yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih

pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanan

penempatan.

b. Lowongan Pekerjaan

Lowongan kerja adalah peluang kerja yang

belum terisi, baik untuk angkatan kerja dengan bekerja

secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak

lain, dan atau berusaha sendiri.


21

Sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 7

Tahun 1981, tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di

Perusahaan, khususnya pasal 6 mengamanahkan bahwa:

(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara

tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30

(tigapuluh) hari setelah mendirikan, menjalankan

kembali atau memindahkan perusahaan;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus memuat keterangan:

a. identitas perusahaan;

b. hubungan ketenagakerjaan;

c. perlindungan tenagakerja; dan

d. kesempatan kerja.

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah

keterangan yang berhubungan dengan nama perusahaan,

alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan,

permodalan perusahaan, proses produksi, hubungan

kerja, syarat kerja, kondisi kerja, rencana perluasan dan

pengurangan kesempatan kerja serta rencana latihan

kejuruan bagi tenaga kerja.

Dengan demikian setiap perusahaan wajib juga

untuk melaporkan rencana perluasan dan pengurangan

kesempatan kerja, dengan kata lain juga wajib

melaporkan tentang lowongan pekerja yang tersedia di

perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya setelah menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut,

pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun

secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada

menteri atau pejabat yang ditunjuk (pasal 7 ayat 1)


22

Selain Undang-undang No. 7 tahun 1981, juga

ada Peraturan Presiden No, 4 Tahun 1980 tentang Wajib

Lapor Lowongan, yang memerintahkan kepada

pengusaha atau pengurus wajib serta melaporkan secara

tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan

kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (pasal 2).

Laporan lowongan pekerjaan tersebut memuat: 1)

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ; 2) Jenis pekerjaan

dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis

kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian,

pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Di samping itu pada pasal 4, mengamanahkan kepada

pengusaha yang akan mengumumkan lowongan

pekerjaan melalui mass- media, wajib melaporkan lebih

dahulu kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Jika

lowongan pekerjaan tersebut sudah terisi, maka

pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan

secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang

ditunjuknya (pasal 5). Dalam Kepres tersebut juga

menyebutkan memberikan sanksi kepada perusahaan

yang tidak melaksanaan wajib lapor lowongan tersebut,

berupa denda Rp 100.000, atau kurungan maksimal 3

bulan.

c. Informasi Pasar Kerja (IPK), yang berisi:

1) Daftar dan rekap pencari kerja;

2) Daftar dan lowongan pekerjaan;

3) Data penempatan tenaga kerja

d. Pelaksana Penempatan

1) Penempatan tenaga keraja dapat melalui fasilitasi

dinas tenaga kerja/pengantar kerja; atau

2) Melalui Lembaga Penempatan tenaga kerja atau

melakukan transaksi sendiri,


23

Adapun unsur-unsur: pencari kerja

(pencaker), lowongan, IPK, dan penempatan tersebut

dapat dilaksanakan secara terpisah. Semua kegiatan

yang mempertemukan antara pencaker dengan

pemberi kerja, sehingga terjadi proses penempatan

dan tersedia IPK disebut kegiatan antar kerja

Dengan demikian kegiatan antar kerja

meliputi: menfasilitasi pencaker dan pemeberi kerja,

tersedianya IPK, sehingga terjadi proses penempatan

yang efektif. Kegunaan lain dari kegiatan antar kerja

tersebut adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan

daerah dan nasional

3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pelayanan penempatan tenaga kerja pada prinsipnya

adalah merupakan upaya agar para pihak dalam hal ini

pencari kerja dan pemeberi kerja dapat terpetuhi

kebutuhannya masing-masing. Pencari kerja dapat

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, bakat

dan minatnya, dan di pihak lain pemberi kerja dapat

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaannya. Untuk itu, maka diperlukan informasi

tentang pencari kerja dan informasi lowongan kerja yang

tersedia. Adapun informasi pencari kerja dan lowongan kerja

yang diperlukan sebagaimana dalam lampiran Permen

Nakertrans Nomor: Per.07/Men/IV/2008 Tentang

Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

a. Informasi Pencari kerja meliputi:

1) Identitas pencari kerja, yang terdiri dari:

a) Nama:

b) Jenis Kalamin:


24

c) tempat tanggal lahir

d) status:

2) Pendidikan Formal terakhir:

3) Keterampilan

4) Bahasa yang dikuasai:

5) Pengalaman Kerja

6) Jabatan yang diinginkan:

7) Lokasi Tempat kerja yang diinginkan dan

8) Banyaknya upah yang diinginkan.

b. Informasi lowongan kerja yang tersedia

1) Batas waktu permintaan tenaga kerja

2) Identitas Pemberi Kerja:

a) Nama Pemberi Kerja/perusahaan;

b) Lapangan usaha;

c) Alamat;

d) Kontak person dan jabatannya

3) Informasi lowongan jabatan/pekerjaan;

a) Nama Jabatan/pekerjaan:

b) Jumlah lowongan

4) Persayaratan Jabatan

a) Pendidikan formal:

b) Keterampilan/keahlian;

c) Pengalaman;

d) Syarat khusus.

5) Sistem Pengupahan

a) Sistem pegupahan

b) Gaji/upah per bulan

c) Status hubungan kerja

d) Jumlah jam kerja dalam seminggu

e) Jaminan sosial lainnya

6) Uraian singkat pekerjaan

7) Uraian tugas


25

Pencari kerja yang datang dan mencatatkan diri ke

dinas tenaga kerja memberikan data dirinya sesuai dengan

form AK2 dan bila sudah terdaftar sebagai bukti yang

bersangkutan mendapatan bukti AK1 atau sering disebut

dengan Kartu kuning. Sedangkan pihak pencari kerja

mendaftarakan diri dengan di lengkapi dengan jumlah dan

jenis jabatan, serta syarat kerja lainnya dari lowongan yang

ada di perusahaan tersebut. Selain itu dalam pelayanan antar

kerja di dinas yang menangani ketenagakerjaan juga

melakukan kegiatan bimbanganan jabatan, bimbingan

penempatan/usaha dan bimbingan pelatihan. Secara skematis

pelalayan antar kerja dapat dilhat dalam gamba sebagai

berikut:


26


Gambar 2.1 Skema Proses Pelayanan Antar Kerja


27

Untuk memenuhi kebutuhan ke dua belah pihak, yaitu pencari kerja dan pemberi kerja, serta guna meningkatan kehidupan masyarakat. Maka diperlukan upaya lainya, baik itu yang berkaitan dengan pencari kerja (supply side), seperti pendidikan dan pelatihan kerja; serta pihak lain yang berkaitan dengan pemberi kerja (demand side). Selain itu keberhasilan pelayanan penempatan tenaga kerja tersebut juga di tentukan oleh SDM yang menanganinya, dalam hal ini adalah petugas pengantar kerja.

4. Dukungan Petugas Pengantar Kerja

Guna Kelancaran Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dilakukan oleh petugas pengantar kerja, yg mempunyai kompetensi di bidang:

a. Perencanaa Tenaga Kerja b. Informasi Pasar Kerja; c. Penyuluhan Jabatan; d. Bimbingan jabatan; e. Wawancara; f. Analisa Jabatan; g. Pelayanan Pencari Kerja; h. Pelayanan Pemberi Kerja; i. Pelayanan Lembaga Pelatihan dan Penempatan Tenaga

Kerja; j. Pelayanan Pemenuhan Lowongan Kerja; k. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; l. Pelayanan AKL m. Pelayanan AKAD n. Pelayanan AKAD o. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah; p. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Khusus; q. Pelayanan Penemapatan Tenaga kerja Antar Negara; r. Pelayanan Pengendalian Tenaga Kerja Asing; s. Pemasaran Tenaga kerja, dan pelaporan

Dengan dermikian, seorang petugas pengantar kerja

diharapankan mampu dan dapat menangani pekerjaan tersebut. Petugas pengantar kerja di daerah selama ini baru


28

mengerjakan pekerjaan pelayanan kepada pencaker, pemberi kerja termasuk kanvasing (mendatangi dan mencatat lowongan di perusahaan), melakukan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja, penyusunan dan pelaporan IPK, serta pelayanan penempatan tenaga kerja. Pekerjaan lain seperti mengelola IPK untuk kepentingan pembangunan ketenagakerjaan di daerah bersangkutan, sebagai contah: penyusunan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja belum dilaksanakan.

5. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja:

Sebagaimana diamanahkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini dinas yang menangani ketenagakerjaan, lembaga swasta yang berbadan hukum atau secara mandiri. Adapun ketentuan pelaksana pemerintah dan lembaga swasta adalah sebagai berikut: a. Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja, dilaksanankan oleh lembaga/institusi pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, dan dalam era otonomi daerah kedudukannya berada di Satuan Kerja Pemerintah Derah (SKPD) kabupaten/kota.

b. Lembaga swasta berbadan hukum. Selain pemerintah, kepada swasta yang berbadan

hukum juga dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja dengan ketentuan: 1) wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat

yang ditunjuk. 2) Dilarang memungut biaya, kecuali pada golongan

atau jabatan tertentu yg ditetapkan oleh menteri; dan

3) Wajib melaporkan 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Keputusan Dirjen Binapenta, No 99/PPTK/IV/2009)


29

B. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan E-

Government

1. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) Teknologi informasi berkembang dengan pesat, untuk

mendapatkan informasi dari satu tempat ke tempat lain tidak dibatasi oleh waktu, baik melalui media elektronik seperti Radio dan TV maupun alat komunikasi lain seperti handphone dan internet. TI berkembang di hampir semua negara, dan dimanfaatkan oleh pemertintah dan swata, maupun individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang RI. No.11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari

masyarakat informasi dunia; b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian

nasioanl dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik; d. Membuka seluas-seluasnya kepada setiap orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Selain itu negara, perusahaan, maupun individu yang tidak dapat memanfaatkan TI dengan baik sulit untuk maju.

Dengan demikian dalam pengembangan sistem Bursa Kerja Online (BKOL) harus diselaraskan dengan undang-undang tersebut.

Perkembangan penggunanan komunikasi dengan internet di Indonesia cukup pesat. Dari 3 (tiga) indikator


30

Persentase Rumah tangga yang: 1) Memiliki/ Menguasai telepon kabel; 2) Memiliki/menguasai telepon seluler, dan 3) pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir, ternyata untuk yang memilki telepon tetap kabel menurun, dan yang memiliki telepon seluler meningkat. Begitu juga yang mengakses internet. Perkembngan tersebut dapat dilihat pada Tabel dan gambar grafik sebagai bertikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Teknologi di Indonesia

No Keterangan 2008 2009 2010 2011

1 Persentase RT yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel

11.67 10.36 9.46 7.85

2 Persentase RT yang memiliki/menguasai telepon seluler

51.99 61.84 72 78.96

3

Persentase RT yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

8.47 11.59 22.4 25.9

Sumber : Statistik Indonesia, BPS Tahun 2012, diolah

Gambar 2.2 Penggunaan Teknologi di Idonesia


31

Pengembangan TI, pada umumnya bertujuan untuk melayani kebutuhan para pihak, dalam teknik mengelola data dan informasi dari mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, dan atau penyebarluasan, serta transaksi data dan informasi dengan berbasis komputer di satu tempat (sendiri) dan atau antar satu tempat dengan tempat lain (ada sharing sumber daya data dan informasi). Untuk mengolah data dan informasi maka diperlukan aplikasi pengelolaan data dan informasi, sedangkan untuk shering/transaksi data dan informasi dibutuhkan jaringan.

2. Pengembangan E-Goverment

Perkembangan TI yang cepat tidak dapat dihindari, karena kebutuhan informasi yg sangat cepat, tepat dan akurat menjadi kebutuhan bagi para pihak, perorangan/individu, perusahaan atau swasta maupun pemerintahan. TI yang banyak dibutuhkan oleh para pihak tersebut antara lain adalah Web atau Internet yang berfungsi sebagai penyimpan, penampilan dan transaksi data dan informasi, serta aplikasi pengelolaan data dan informasi.

Penggunaan TI, khususnya pengguna web dan internet dalam penyelengaraan pemerintahan, disebut dengan e-goverment. Agar penggunaan TI dalam pemerintah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan e-goverment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-goverment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan informasi.


32

Pemanfaatan TI tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu: a. Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem

manajemen dan proses kerja secara elektronik; b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negera.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, pengembangan e-goverment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan

publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangaku oleh masyarakat;

b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasioanl dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam rumusan kebijakan negara.

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efesien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Dengan demikian pembangunan dan pengembangan BKOL, harus juga mengacu pada tujuan e-goverment tersebut. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa kegagalan e-goverment di sejumlah negara dikarenakan oleh: Ketidak siapaan SDM baik pengelola maupun pengguna, Sarana dan Prasaran TI yang kurang memadai, Kurang perhatian para pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu hal ini harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem BKOL.


33

C. Otonomi Daerah

Untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah sejak Januari 2000. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat telah mengalihkan kewenangannya kepada kabupaten dan kota untuk mengelola kegiatan pemerintahannya secara otonom, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi partisipatif, transparan, dan akuntable sehingga kebijakan publik lebih memperhatikan kepentingan stakeholders-nya, terutama masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah kabupaten dan kota menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ternyata tidak semulus seperti yang harapkan, dan banyak masalah yang timbul. Permasalahan yang timbul antara lain: 1. Adanya distorsi pemahaman terhadap kebijakan otonomi

daerah. Temuan dari Goverment and Desentralization Survey 2022 (Agus Dwiyanto dkk, 2002), walaupun secara umum menunjukan bahwa para pemangku kepentingan memahami otonomi daerah secara benar, ternyata persentase pemangku kepentingan dan agen pelaksana yang memahami kebijakan otonomi daerah secara salah cukup besar. Pemahaman yang salah mengenani otonomi daerah antara lain: penafsiran otonomi daerah sebagai kewenangan untuk menggali sember dana sebsesar-besarnya melalui pajak dan retribusi, kewenangan untuk memperjuangkan penduduk asli dalam pemerintahan dan pembangunan, dan kewenangan untuk daerah sendiri.

2. Tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas, terbatasanya keuangan daerah, lemahnya sumber daya aparatur dan struktur kelembagaan daerah;

3. Akibat lebih lanjut dari permasalahan tersebut, maka masalah ketenagakerjaan di sebagian kabupaten dan kota tidak menjadi prioritas. Hal ini tercermin dari besarnya APBD yang dialokasikan ke bidang ketenagakerjaan, serta dukungan SDM yang kurang. Setelah era otoda, pemahaman pimpinan daerah


34

terhadap pentingnya tupoksi pejabat, khususnya penjabat fungsional, termasuk pejabat pengantar kerja rendah, sehingga sering terjadi mutasi tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Tingginya mutasi pejabat daerah dan fungsional yang tidak sesuai denga bidang tugas dan kompetensi, sehingga mengakibatkan penguasaan dan pelaksanaan fungsi lembaga di bidang teknis menjadi menurun (Ratna, 2011).


35

BAB III

PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN BKOL

A. Pembinaan BKOL

Dalam Pengembangan BKOL, yang merupakan program Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masing masing satuan kerja yang menagani ketenagakerjaan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota punya peran dan fungsi masing-masing.

1. Permbinaan di Tingkat Pusat

a. Pembangunan Jaringan dan Aplikasi BKOL Dalam pengembangan BKOL di tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta membangun jaringan dan aplikasi BKOL.


36

1) Jaringan: Jaringan yang dikembangkan adalah terpusat,

yaitu hanya dikembangkan satu server yang keberadaannya di pusat yang di bangun oleh Direktorat Pengembangan Pasar Kerja dan ditempatkan di Gedung Cyber. Sedangkan di dinas kabupaten/kota disediakan beberapa set perangkat komputer yang berfungsi sebagai pengentri data. Selain dari komputer yang disediakan di dinas kabupaten/kota, para pencaker, yang membutuhkan pekerjaan, dan atau masyarakat umum dapat juga mengakses dari Warung Telekomunikasi (warnet), komputer pribadi atau HP yang dapat tersambung dangan internet.


37


Gambar 3.1

Skema Networking Info Kerja (BKOL)


38

Adapun spesifikasi komputer yang digunakan sebagai server di pusat adalah sebagai berikut:

1. Nama Server : Server2 depnakertrans.go,id 2. Lokasi collacatioan : colo Masterweb posisi di inter

data center 3. IP Publik server : 27.111.40.202 4. Domain : infokerja.depnakertrans.go.id 5. Kondisi Bandwidth Internasional

a. Koneksi Bandwith Internasional 1) International : 1 Mbps 1:16 atau setara 512

Kbs 1:8 2) Bandwidth International Sharing dengan

Server lain b. Koneksi IIX

6. Catatan Login Server

1) IXX : 100 Mbbps 2) User login : xxxxx 3) Password log : xxxxxxxxx

7. Operating Sistem : Linux 64 bit 2.6.32.279.19.1.el6.x86_64

8. Aplikasi Terinstal a. Webserver : Apache b. Database : MySqL, PostgreSQL dan Oracia

9. Spesifikasi Hardware dan Statusnya: a. Processor

1. Number of Proc : Dual 2. Core : 24 Core 3. Model : Intel (R) Xeon (R) CPU ES-

2620 0 @2.00GHz b. Memory : 32 GB

# Free : 26 GB c. HardDisk : 2 Unit (terpisah)

# sda : Utama


39

Status Partisi: / : 21 GB use 39 % /home : 358 GB use 1 % /tmp : 8.3 GB use 2 % / var : 52 GB use 12 % . sdb : Backup Status Partisi: /backup : 932 G

2) Pembangunan Aplikasi

Aplikasi yang dibangun di server pusat merupakan satu-satunya data base. Aplikasi yang dibangun terdiri dari: 1) aplikasi untuk pencaker (AK2), 2) Aplikasi untuk pemberi kerja (AK3), dan 3) aplikasi IPK yang merupakan data kumulatif dari pencaker dan lowongan, serta data penempatan. Selain itu pada aplikasi tersebut dikembangkan juga aplikasi transaksi data yang dapat mendukung kelancaran proses pencarian data pencaker bedasarkan karakteristiknya, dan proses pencarian data lowongan yang tersedia berdasarkan karakteristiknya, serta proses penempatan, pengolahan data IPK, dan pelaporannya. Gambaran umum aplikasi yang tersdia dalam BKOL, dapat dilihat dalam gambar fitur sebagai berikut:


40


Gambar 3.2 Fitur Aplikasi di Fitur BKOL


41

Untuk dapat membuka aplikasi tersebut, pengguna yang mengakses ke info kerja tersebut dapat membuka dengan htt.www. infokerja. depnakertrans.go.id. Pada fitur tersebut pencaker dapat mengisi identitasnya dalam pendaftran pencari kerja. Setelah mengisi dengan pasword tertentu pencaker diharapkan datang ke kantor dinas kabupten/Kota yang mengelola BKOL dan membawa berkas ijazah terakhir, pas foto dan kelengkapan lainnya, untuk di verifikasi dan mendapatkan kartu AK1 (kartu kuning) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pencari kerja. Selain itu fasilitas lain dalam aplikasi yang ada untuk pencaker adalah: pencaker dapat melihat lowongan yang sudah terdaftar dalam aplikasi BKOL. Bila dari lowongan yang ada pencaker berminat untuk mendaftar, maka dapat menghubungi kantor dinas atau melamar secara langsung ke perusahaan tersebut.

Sebaliknya, bagi perusahaaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat mendaftarkan lowongannya ke aplikasi yang telah tersedia. Bila sudah mengisi aplikasi lowongan segera memberi tahu dengan surat dan atau telp/sms ke dinas yang menangani BKOL untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi maka lowongan tersebut baru tercatat dan tertayang dalam aplikasi BKOL dan dapat di akses oleh para pencari kerja. Bila setelah melihat daftar pencari kerja yang ada di BKOL, dan suatu perusahaan berminat untuk merekrut pencaker tersebut dapat memanggil pencaker bersangutan untuk ikut serta dalam proses rekruetmen. Selain itu pihak perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak dinas setempat, untuk ikut serta membantu dalam proses rekruetmen.

b. Pembinaan

1) Persiapan Setelah mempersiapkan rancangan

pengembangan BKOL, membangun jaringan dan server yang dilengkapi dengan aplikasi, maka Direktorat


42

Pengembangan Pasar Kerja memberi bantuan perangkat BKOL, seperti: komputer, printer, dan telepon, faksimile, kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Sebelum dinas tersebut diberi bantuan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan di identifikasi kesiapannya, terutama ketersediaan ruangan khusus yang akan dijadikan tempat pelayanan BKOL. Selain itu juga diidentifikasi ketersedian tenaga/pegawai yang akan diberi tugas sebagai petugas operator/pengelola BKOL di dinas bersangkutan.

2) Bantuan Perangkat Peralatan BKOL Ke daerah

Agar pelaksanaan BKOL dapat berjalan dengan baik, maka setiap dinas yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya telah menyedikan tempat secara khsusus untuk pelayanan BLKOL, dan tenaga pengelolanya, maka secara bertahap diberi bantuan seperangkat peralatan berupa: a) Komputer PC sebanyak 4 unit; b) Web camera MobileGear Silver 2.2-White pr Balack ,

sebanyak 4 Unit; c) Printer Cilor Epson L 200, sebanyak 1 unit d) Telephon/Fax Panasonik KX-FT987, sebanyak 1 unit e) Switch Hub ALLIED NETGEAR JF S516, sebanyak 1

set; f) Air Cooler Sanyo REF-B91 MK2,m sebanyak 1 set; g) TV LCD 32 PABASONIC L32CAG, sebanyak 1 unit; h) Braket 1 unit; i) Kabel VGA sebanyak 10 meter.

3) Pemberian perangkat peralatan BKOL kepada masing-

masing dinas kabupaten/kota tidak dilakukan secara serentak dalam satu tahun, tetapi dilakukan secara bertahap, yaitu dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai bertikut:


43

a) Tahun 2004, sebanyak 12 pkt untuk 6 prov. dan 6 Kab/kota;

b) Tahun 2005, sebanyak 36 pkt untuk 3 Provinsi dan 33 Kab/kota;

c) Tahun 2006, sebanyak 25 pkt untuk 10 prov dan 15 kab/kota;

d) Tahun 2007, sebanyak 30 pkt untuk 3 prov, dan 27 kab/kota;

e) Tahuan 2008, sebanyak 6 pkt untuk 1 prov, dan 5 kab/kota;

f) Tahun 2009, sebanyak 146 Pkt untuk 2 prov. Dan 144 Kab/kota;

g) Tahun 2010, tidak melakukan bantuan ke daerah, tetapi kegiatan diarahkan untuk modernisasi atau perbaikan di tingkat pusat;

h) Tahun 2011, sebanyak 200 pkt untuk 200 kab/kota; i) Tahun 2012, sebanyak 100 pkt untuk 100 Kab/kota;

dan pada j) Tahun 2013, pkt pengadaan peralatan guna

melengkapi kabupaten/kota yang belum memperoleh bantuan dari pusat.

4) Pembinaan Tenaga Operasional Sebelum dinas di Kab/Kota mendapatkan

bantuan peralatan, terlebih dahulu tenaga calon pengelola BKOL yang telah ditunjuk oleh Dinas Kabuapten/Kota diikutkan dalam bimbingan teknik (Bimtek) pengelolaan BKOL yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Pasar Kerja. Bagi petugas yang telah mengikuti Bimtek, diberi buku pedoman atau panduan BKOL, sebagai buku pegangan dalam pengelolaan BKOL di tempat tugasnya. Selain itu setiap tahun para pengelola dari kabupaten/kota tertentu, juga diundang sebagai peserta dalam rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan BKOL. Dalam rapat tersebut di himpun permasalahan dan usulan perbaikan BKOL, baik jaringan maupun aplikasi, dan SDM Pengelolanya.


44

5) Bantuan dana operasional; Agar penglelolan BKOL di daerah dapat

berjalan, maka di setiap Kabupaten/Kota diberi bantuan dana opreasional BKOL berupa honor operator;

6) Monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan BKOL pihak pusat, dalam

hal ini Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksnaan BKOL di daerah, baik dengan melakukan kunjungan ke Propinsi dan atau ke beberapa Kabupaten/kota; maupun dengan cara mengundang para pengelola BKOL di tingkat propinsi dan beberapa kabupaten/kota.

c. Pembinaan Informasi Pasar kerja (IPK) Oleh JICA

Selain pembinaan tersebut, Direktorat Pengembangan

Pasar Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

juga mendapat bantuan teknis dari JICA jepang, yaitu

dengan melakukan survye dan identifikasi kondisi

perkembangan Informasi Pasar kerja di Kabupaten Kota.

Dari hasil survei tersebut, maka ditetapkan 10 dinas

kabupaten/kota yang mendapat pembinaan secara khusus

oleh JICA. Kabupten/kota yang mendapatkan pembinaan

dari Jica adalah: 1) Kabupaten Bantul, 2) Kota Bandung; 3)

Kota. Semarang; 4) Kab. Sragen; 5)Kota Padang; 6)

Kabupaten Pati; 7) Kab. Pati; 8) Kabupaten Pasuruan; 9)

Kota Makasar; dan 10) Kota Yogyakarta;

Pembinaan yang dilakukan oleh JICA lebih di titik

beratkan pada manajemen pelayanan yang mengacu pada

Perencanaan, Pelaksanaan, Kontroling (evaluasi) yang

diukur dengan tingkat kepuasan para pelanggannya, dan

pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh pada pelayanan

kepada pencaker untuk mengurus kartu kuning (AK1)

sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar

dalam IPK di dinas tenaga kerja. Dalam pengurusan tersebut

para pencaker diwajibkan mengisi form AK2 dan


45

melengkapi berkas yang dibutuhkan, seperti ijazah terakhir

dan pasfoto diri. Pelayanan tersebut direncanakan dari yang

paling sederhana, dievaluasi, kemudian ditingkatkan lagi,

dievaluasi lagi ditingkatkan lagi, dan seterusnya. Sehingga

pelayanan kepada para pelanggannya dari waktu ke waktu

terus meningkat. Peningkatan pelayanan tersebut diukur

bedasarkan kepuasan pelanggannya. Adapun pelayanan

yang diukur antara lain: kemudahan dalam prosedur

pengurusan. sikap petugas waktu melayani, kenyaman

ruang pelayanan, dan waktu penyelesiaan pelayanan.

Apabila pelayanan tersebut telah baik dan memenuhi

standar yang di berlakukan oleh ISO, maka di daftarkan

untuk memperoleh sertifikati ISO. Dari 10 lokasi yang

dibina oleh JICA yang mendapatkan sertifikasi ISO, baru

pelayanan Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota

Semarang.

d. Pengembangan ISO di BKOL

Mulai tahun 2014 akan telah ditentukan 7 lokasi yang

akan dikembangkan untuk mendapatkan sertifikasi ISO,

yaitu: 1) Kabupaten Bogor (Jawa Barat), 2) Kabupaten

Sleman (Prov. DIY); 3) Kab Pati (Prov. Jateng); 4) Kabupaten

Pasuruan (Prov, Jatim); 5) Kabupaten Langkat (Sumatera

Utara); 6) Kota Makasar (prov. Sulawesi Selatan); dan 7)

Kota Padang (prov. Sumatera barata).

2. Pembinaan di Tingkat Provinsi

a. Pembinaan Dinas yang menangani ketenagakerjaan di tingkat

provinsi, selain melakukan penyusunan Data Infornasi Pasar Kerja (IPK), dari BKO di kabupaten/kota di wilayahnya, juga melakukan pembinaan dan pematauan tentang perkembangan pelaksanaan BKOL di wilayahnya.

b. Monitoring dan Evaluasi


46

Dinas di tingkat provinsi, juga melakukan monitoring dan evaluasi perekembangan BKOL di wilayahnya. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara mengundang rapat dan atau kunjungan ke daerah.

c. Pelaporan Selain melakukan pembinaan, monitoring dan

evaluasi terhadap perkembanan pelaksanaan BKOL di masing-msing kabupatem dan kota di wilayah kerjanya. Dinas di provinsi juga berkewajiban mengelola IPK Provinsi dan menyampaikan laporan perkembangan BKOL dan IPK di wilayah provinsi ke pusat.

3. Di Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas di Kabupaten/kota, bertugas mengelola BKOL, dan pelayanan penempatan tenaga kerja di wilayahnya. Tugas dan fungsi tersebut antara lain: 1. Melayani Pencaker;

Tugas dinas di kabupten/kota salah satunya adalah melayani para pencaker yang ingin mencatatkan diri sebagai pencari kerja, sehingga namanya terdaftar dalam informasi pasar kerja, baik secara off-line maupun online. Pencatatan diri pencaker dilakukan dengan cara mengisi formulir AK2, kemudian diserahkan kepada petugas dengan melampirkan persyaratan, seperti ijazah terakhir dan pas foto. Oleh petugas, isian AK2 di entrti ke dalam computer. Cara lain adalah pencaker secara langsung mengisi sendiri kedalam aplikasi yang telah tersedia di web infokerja, kemudian yang bersangkutan datang dengan membawa berkas persyaratan untuk di cek kebenarannya (divalidasi). Setelah petugas mengecek kebenarnnya, data AK2 yang telah ter-entri dimasukan dalam aplikasi oleh petrugas. Sebagai bukti telah mencatatkan dirinya, setiap pemcari kerja yang telah terdaftar di beri kartu AK1 atau sering disebut dengan Kartu Kuning. Kepada para pencari kerja yang telah terdaftar, apabila dalam waktu 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan diharapkan mendaftar ulang/memperpanjang ke dinas.


47

Selain itu, petugas di dinas diharapkan juga memberikan informasi adanya lowongan dan bimbingan jabatan, serta layanan konsultasi kepada pencari kerja supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk lebih jelasnya tata-urut proses pelayanan bagi pencari kerja dalam dilihat dalam Gambar 3.3


48


Gambar 3.3

Bagan Alur Aplikasi untuk pencaker


49

2. Melayani Pemberi Kerja Kepada pemberi kerja, petugas di dinas

kabupeten/kota bertugas melayanai mereka dengan memasukan lowongan kerja yang ada di perusahaan ke dalam informasi pasar kerja. Bagi peruasahaan yang telah mendatarkan diri mendapatkan kartu AK3. Perusahaan yang mempunyai lowongan kerja juga dapat mendaftar melalui on-line, dengan cara mengisi form aplikasi yang sudah ada di web info kerja, kemudian petugas dinas menverifikasinya dengan cara menelpon/menyurati dan atau mendatanginya. Setelah diverifikasi tentang keberadaannya serta adanya lowongan kerja, baru dimasukan kedalam aplikasi yang dapat di lihat oleh masyarakat umum, khususnya pencari kerja. Untuk lebih jelasnya proses pelayanan bagi perusahaan yang mendaftarkan lowongan kerjanya, dapat dilihat pada Gambar 3.4.


50


Gambar 3.4.

Mekanisme Pemrosesan Registrasi Perusahaan


51

3. Pelayanan Penempatan; Petugas di kabupaten kota juga bertugas untuk

melakukan matching yaitu mencocokkan antara lowongan yang ada dan potensi pencari kerja yang terdaftar. Bila ada yang sesuai, petugas dapat memanggil kedua belah pihak untuk melakukan proses seleksi dan penempatan. Dalam hal ini petugas dinas ikut serta dalam proses seleksi dan penempatan. Selain itu dengan informasi yang ditayangkan dalam website, pencaker dan pemberi kerja dapat melakukan proses penempatan secara mandiri. Namun demikian apabila sudah terjadi penempatan, kepada mereka diwajibkan untuk memberitahukan kepada dinas ketenagakerjaan, sehingga datanya akan dihapus dan dimasukan sebagai data penempatan.

4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)

IPK yang ada selain untuk melayani pencaker dan pemeberi kerja, sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhannya; juga dapat digunaan oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya. Penggunaan data tersebut terutama dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan seperti: pengembangan pelatihan kerja, perencanaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk itu petugas di kabupyen/kota juga berkewajiban mengelola IPK dengan baik, serta melayani kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dinas yang menagnai ketenagakerjaan diharapkan dapat mengelola IPK yang ada di wilayahnya, serta melaporkan ke Dinas Provinsi. Begitu juga dinas provinsi juga diwajibkan mengelola IPK dari Kabupaten dan kota di wilayahnya menjadi IPK provinsi dan melaporkan ke Pusat yang akan disusun menjadi IPK Nasional. Dengan BKOL diharapkan pengolahan dan pelaporan IPK dari kabupaten/kota ke provinsi dan provinsi kepusat dapat berjalan secara otomatis.


52

B. Perkembangan BKOL di Tingkat Lapang

1. Prasarana dan Sarana a. Prasarana

Salah satu persyaratkan dari Dinas Kabupaten/Kota yang manangani ketenagakerjaan akan dikembangkan dan mendapatkan bantuan sarana komputer apabila di dinas tersebut dapat menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelayanan BKOL.

Dari ke 18 kab/kota di 6 provinsi daerah sampel, dalam melakukan pelayanan AK1 ada beberapa daerah yang melakukan pelayanan AK1 di tempat pelayanan satu atap di Kecamatan, seperti di Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Suku dinas Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, namun mereka tetap melakukan pelayana BKOL di tingkat kabupaten/kota. Dinas Kabupaten Kota pada umumya telah meyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelayanan BKOL.

Secara garis besar kondisi prasaran BKO adalah: 1) Ketersediaan Ruangan Pelayanan

a. Ketersediaan Ruangan Pelayaan BKOL Hampir semua Dinas telah

menyediakan ruangan pelayanan BKOL yang terpisah atau menyatu dengan yang lain tetapi ada pintu tersendiri dan langung dapat masuk ke ruangan pelayanan BKOL sehingga mudah dijangkau. Adapun dinas yang penyediaan ruangah belum sesuai dengan yang disyaratkan, yaitu di: 1) kabupaten Bengkulu Utara letaknya sudah terpisah tetapi ada di belakang kantor dan tidak dilengkapi dengan petunjuk arah, 2) Kabupaten Malang ada di dalam kantor menempatan lorong antar ruangan dan tidak dilengkapi dengan petunjuk arah, dan 3) Kota Surabaya ada di dalam bercampur dengan ruangan lainnya tetapi tidak dilengkapi dengan petunjuk arah,


53

b. Kelengkapan dan Kenyamanan Ruangan Pelayanan

1) Adanya Ruang Tunggu Pada umumnya ruangan pelayanan

BKOL yang disediakan telah dilengkapi dengan ruang tunggu dan dilengkapi dengan kursi yang cukup; kecuali di 1) kabupaten Bengkulu tidak ada ruang tunggu; 2) Kabupaten Malang, 3) Kota Surabaya, dan 4) Kabupaten Bantul.

2) Ketersediaan AC Guna melengkapi dan kenyamanan

ruangan pelayanan BKOL, kepada dinas diberi bantuan AC portable 2 buah, yang diharapkan agar dipasang di ruangan pelayanan BKOL.

Dari hasil pendataan dan observasi di daerah, pada umumnya AC tersebut tidak dipasang di Ruang Tunggu BKOL kecuali di Kota Semarang, Kab. Pati, dan Kabupaten Pasuruan;

3) Ketersediaan Pangumuman dan atau Petunjuk yang terkait dengan Pelayanan Antar Kerja dan atau BKOL.

Ketersediaan pengumuman atau petunjuk prosedur ternyata dapat menambah mengetahuan dan membimbing para pencaker, pemberi kerja dan atau para pihak yang berkepentingan dalam mengurus kepentinganya. Dengan adanya kelengkapan tersebut, mereka sudah mendapatkan sebagian informasi yang mereka inginkan, sehingga tidak bertanya lagi. Hampir di semua dinas telah menyediakan papan pengumuman yang berisikan pengumuman lowongan kerja, Pengumunan ini telah ada sebelum ada program BKOL. Namun pada umumnya


54

belum dikaitkan dengan keberadaan BKOL. Namun untuk dinas kabupaten/kota yang yang mempunyai kepedulian, terutama yang dibina oleh Jica di kantornya di lengkapi dengan spanduk BKOL dan petunjuk prosedur pengurusan AK1 dan atau AK3.

b. Sarana

1) Pengembangan Jaringan dan Koneksitas Jaringan yang dikembangkan adalah

jaringan terpusat, yaitu jaringan pusat ke daerah sebaliknya dari pusat ke daerah. Server yang tersedia hanya ada di pusat, sedangkan daerah kabupaten kota hanya berfungsi sebagai operator baik dalam mengirim data/informasi maupun dalam hal membaca data/informasi. Dinas kabupten/kota hanya dapat mangentri dan mengolah data dan informasi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu data dan informasi di wilayahnya.

Agar dari kab/kota dapat mengirim dan mengambil data/informasi atau dapat online dengan pusat, maka di masing-masing kantor dinas kabupaten/kota menggunakan jaringan tersendiri. Jaringan di Kabupaten/kota dapat punya sendiri dengan langganan jaringan internet atau merupakan bagian dari jaringan yang telah ada. Dinas yang mengunakan jaringan bersama dengan Jaringan lain seperti dengan Pemda setempat adalah Kota Bandung, sedang lainnya memasang jaringan tersendiri dengan menggunakan internet mandiri. Pada saat pengumpulan data, ada dinas yang tidak memasang atau berlangganan jaringan internet yaitu Kabupaten Bengkulu Utara sehingga BKOLnya sama sekali tidak berjalan. Sedangkan jaringan online yang tidak beroperasi adalah di Kabupaten Kepahiang, karena masih dalam proses perpindahan kantor.


55

2) Sarana komputer Dalam mengembangkan BKOL di daerah, di

setiap Dinas Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sarana komputer senayak 4 buah, yang darai hasil observasi di lapangan, pemanfaatan di daerah bervariasi. Bagi dinas yang pimpinannya mempunyai komitmen dan kepedulian, tidak saja menggunakan komputer bantuan tersebut, bahkan untuk meningkatan pelayanannya, menambah jumlahnya. Tujuan petambahan komputer tersebut, selain untuk memperbanyak pelayanan oleh petugas, juga digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pencaker secara mandiri. Penggunaan Ketersdiaan dan penggunaan komputer, apabila diklasifikan menjadi 3 kelompok, maka: a) dioperasionalkan, bahkan ditambah oleh Dinas

atau Pemda setempat terdapat di: 1) Kota Semarang, 2) Kabupaten Pati, 3) Kabupaten Pasuruan; dan 4) Kota Bandung;

b) dioperasionalkan tetapi tidak menambah jumlahnya terdapat di: 1) Kabupaten Temanggung, 2) Kabupaten Gunung Kidul, 3) kabupaten Bantul (hilang karena dicuri tetapi dinas sudah menggantinya), 4) Kota Yogyakarta; 5) Kabupapten Garut, 6) Kabupaten Bogor; 7) Suku dinas Jakarta Selatan, 8) Suku dinas Jakata Utara, dan Kota Surabaya.

c) Tidak/belum dioperasionalkan sebagimana mestinya; yaitu di: 1) Kota Bengkulu, 2) Kabupaten Kepahiang, 3) Kabupaten Bengkulu Utara, 4) Kabupaten Malang, dan 5) Suku dinas Jakarta Timur.

3) Alat Foto

Alat foto yang diberikan oleh pusat, diharapkan dapat digunakan untuk membuat pas foto bagi pencaker, sehingga secara langsung dapat di masukan dalam aplikasi yang telah dibanngun.


56

Pada waktu kunjungan lapangan pada umunya alat foto tersebut tidak digunakan, kecuali untuk di Kabupeten Pati dan Pasuruan bila kondisinya tidak sibuk dipergunakan. Bagi pencaker yang tidak membawa foto dapat difoto dengan alat tersebut dan langusng masuk dalam aplikasi yang telah ada, sehingga begitu di cetak AK1nya sudah ada fotonya, begitu juga data (AK2) yang ada di data base telah dilengkapi dengan foto bersangkutan.

4) Printer Bagi dinas kabupaten/kota yang dapat

melakukan pelayanan pencaker, alat ini digunakan untuk mencetak form AK1, sebagai bukti bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pencari kerja di dinas ketenaga kerja. AK1 tersebut digukanakn sebagai persayaratan dalam mencari pekerjaan, tertutama bila melamar kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5) Alat lainnya, sperti mesin fax, dan layar TV, pada umumnya tidak begitu digunakan, dan kegunaannyapun relatif kurang penting.

2. Kelembagaan dan Dukungan SDM

a. Kelembagaan Kelembagaan yang menangani BKOL secara umum

sama, hanya saja ada yang di bawah seksi penempatan atau ada di bawah seksi penempatan dan pelatihan sesuai dengan nomenklatur orgainasi di dinas bersangkutan. Begitu juga eselon III yang membidangi penempatan cukup bervariasi, ada Bidang Penempatan, Bidang penempatan dan Perluasan, atau Bidang Penempatan dan pelatihan, sesuai dengan nomenklatur di masing-masing dinas bersangkutan. Beberapa kabupte/kota, karena ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan kepada pencaker untuk mendapatkan kartu AK1 dilakukan di pelayanan satu atap di tingkat kab/kota seperti di Kota Surabaya, dan Pelayanan Satu Atap di Kecamatan. Kondisi ini


57

terjadi di kabupaten Malang dan Suku dinas di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Prov. DKI. Di Kabupaten Malang dan Suku dinas jakarta Timur, pelayanan AK1 memang di lakukan namun, AK2 dari pencaker tidak diolah lebih lanjut, sehingga tidak tercatat dalam IPK. Dengan demikian informanasi pencaker yang bersangkutan tidak dapat dilihat oleh para pemberi kerja atau pihak lain yang perkepentingan. Sedangkan di Kota Surabaya, suku dinas jakarta pusat dan jakarta selatan berkas AK2 yang terkumpul di kecamatan dikirim ke kantor dinas atau suku dinas dan oleh petugas di entri ke dalam aplikasi BKOL, sehingga datanya tercatat di IPK BKOL, sehingga dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa kegagalan pengembangan e-goverment, salah satunya adalah kurang adanya dukungan atau kesiapan pengelol e Govermen atau para pihak yang terkait dengan E-goverment termasuk para pengguna/konsumen

buku bkol-final (1)

Documents