balai besar pulp dan kertas

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

JALAN RAYA DAYEUHKOLOT No. 132 BANDUNG 40258

KATA PENGANTAR

019.07.0200.248056.KD – Balai Besar Pulp dan Kertas, Bandung i

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No 1 tahun 2004 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) adalah entitas akuntansi dari Badan Pengkajian

Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) – Kementerian Perindustrian RI., yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun

Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan BBPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP), serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada

Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)

Bandung, 24 Januari 2014

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas

selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Ngakan Timur Antara

NIP. 19591123 198503 1 004

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii I

Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1 Ii

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3 3

II. Neraca 4 4

III. Catatan atas Laporan Keuangan 5 5

A. Penjelasan Umum 5

A.1. Dasar Hukum X 5

A.2. Kebijakan Teknis X 5

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan XX 6

A.4. Kebijakan Akuntansi XX 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 13

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah XX 13

B.2. Belanja Negara XX 13

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 17

C.1. Aset Lancar XX 17

C.2. Aset Tetap XX 19

C.3. Piutang Jangka Panjang XX 23

C.4. Aset Lainnya XX 24

C.5. Kewajiban Jangka Pendek XX 24

C.6. Ekuitas Dana Lancar XX 25

C.7. Ekuitas Dana Investasi XX 26

D. Pengungkapan Penting Lainnya 26

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca XX 26

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK XX 26

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual XX 26

D.4. Rekening Pemerintah XX 27

D.5. Pengungkapan Lain-lain XX 27

Laporan-laporan Pendukung

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

Lampiran Akumulasi Penyusutan

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

DAFTAR TABEL Hal

Halaman

Tabel 1. Ringkasan laporan realisasi anggaran TA 2013 dan TA 2012 ......... 1

Tabel 2. Ringkasan neraca TA. 2013 dan TA 2012........................................ 2

Tabel 3. Penggolongan Piutang .................................................................... 12

Tabel 4. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP TA 2013 dan TA

2012 ................................................................................................ 13

Tabel 5. Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012 ..................... 13

Tabel 6. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2013 ............................. 14

Tabel 7. Perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran TA 2013 dan TA

2012 ................................................................................................ 14

Tabel 8. Perbandingan realisasi belanja pegawai terhadap anggaran TA 2013

dan TA 2012 .................................................................................... 15

Tabel 9. Perbandingan realisasi belanja barang TA 2013 dan TA 2012 ......... 16

Tabel 10. Perbandingan realisasi belanja modal TA 2013 dan TA 2012 ......... 16

Tabel 11. Rincian Persediaan ........................................................................ 17

Tabel 12. Rincian Aset Tetap TA 2013 dan TA 2012 ...................................... 20

Grafik 1. Komposisi alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja semester

TA 2013 .......................................................................................... 14

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG J PERNY

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) unaudited yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, disertai Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab

kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bandung, 24 Januari 2014


selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Ngakan Timur Antara

NIP. 19591123 198503 1 004

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada Menteri

Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Tahun Anggaran 2013 ini

telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.003.586.967,- atau mencapai 102,56 persen dari

estimasi pendapatan sebesar Rp 2.928.710.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 17.979.040.595,-

atau mencapai 95,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.823.289.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian

TA 2013 TA 2012

Anggaran Realisasi % Real. thd

Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara 2.928.710.000 3.003.586.967 102,56 2.438.337.186

Belanja Negara 18.823.289.000 17.979.040.595 95,51 15.592.403.274

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Dana pada tanggal pelaporan, dan dibandingkan terhadap posisi keuangan pada tanggal

pelaporan sebelumnya (neraca komparatif).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana

yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 tercatat senilai Rp.61.114.253.744,- terdiri atas Aset

Lancar senilai Rp.91.095.097,- , Aset Tetap senilai Rp.60.906.808.647,- dan Aset Lainnya

senilai Rp.116.350.000,-.

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana tercatat sebesar Rp.61.114.253.744,- yang terdiri atas

Kewajiban sebesar Rp.68.819.600,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp.61.045.434.144,-.

Posisi keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan Neraca Komparatif (per 31

Desember 2013 dan per 31 Desember 2012) tersaji sebagai berikut (tabel 2) :

Tabel 2.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian Jumlah (Rp) Kenaikan/(Penurunan)

31 Desember 2013 31 Desember 2012 (Rp) %

Aset

Aset Lancar 91.095.097 169.779.026 (78.683.929) (46,34)

Aset Tetap 60.906.808.647 70.002.698.605 (9.095.889.958) (12,99)

Aset Lainnya 116.350.000 116.350.000 0 0

Jumlah Aset 61.114.253.744 70.288.827.631 (9.174.573.887) (13,05)

Kewajiban

Kewajiban Jangka

Pendek 68.819.600 166.753.727 (97.934.127) (58,72)

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 22.275.497 3.025.299 19.250.198 636,30

Ekuitas Dana Investasi 61.023.158.647 70.119.048.605 (9.095.889.958) (12,97)

Jumlah Ekuitas Dana 61.045.434.144 70.122.073.904 (9.076.639.760) (12,94)

Jumlah Kewajiban dan

Ekuitas 61.114.253.744 70.288.827.631 (9.174.573.887) (13,05)

- 1 -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Realisasi Keuangan adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan

– pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2013

- 3 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan

TA 2013 TA 2012

Anggaran Realisasi

% Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2.928.710.000 3.003.586.967 102,56 2.438.337.186

Jumlah Pendapatan 2.928.710.000 3.003.586.967 102,56 2.438.337.186

BELANJA

1. Belanja Pegawai 7.997.970.000 7.577.795.094 94,75 7.163.498.040

2. Belanja Barang 6.969.502.000 6.724.362.066 96,48 6.633.797.479

3. Belanja Modal 3.855.817.000 3.676.883.435 95,36 1.229.858.155

4 Belanja Barang dari dana Hibah 0 0 0 565.249.600

Jumlah Belanja 18.823.289.000 17.979.040.595 95,51 15.592.403.274


- 4 -

II. NERACA


NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 ( dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012

ASET

Aset Lancar C.1

Kas dan Bank

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 Rp 0 Rp 0

Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 Rp 0 Rp 3.537.250

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 Rp 0 Rp 0

Jumlah Kas dan Bank Rp 0 Rp 3.537.250

Piutang

Piutang Bukan Pajak C.1.4 Rp 136.836.000 Rp 144.033.950

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.1.5 Rp (62.214.603) Rp (17.048.374)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.1.6 Rp 0 Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA C.1.7 Rp 0 Rp 0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi C.1.8 Rp 0 Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR C.1.9 Rp 0 Rp 0

Jumlah Piutang (Bersih) Rp 74.621.397 Rp 126.985.576

Belanja Dibayar Dimuka C.1.10 Rp 0 Rp 0

Persediaan C.1.11 Rp 16.473.700 Rp 39.256.200

Jumlah Aset Lancar Rp 91.095.097 Rp 169.779.026

Aset Tetap C.2

Tanah C.2.1 Rp 32.766.340.000 Rp 32.766.340.000

Peralatan dan Mesin C.2.2 Rp 30.942.107.293 Rp 22.145.068.922

Gedung dan Bangunan C.2. 3 Rp 15.783.452.498 Rp 13.370.721.959

Jalan Irigasi dan Jaringan C.2.4 Rp 1.376.724.604 Rp 1.331.057.030

Aset Tetap Lainnya C.2.5 Rp 419.509.594 Rp 389.510.694

KDP C.2.6 Rp 0 Rp 0

Akumulasi Penyusutan C.2.7 Rp (20.381.325.342)

Jumlah Aset Tetap Rp 60.906.808.647 Rp 70.002.698.605

Piutang Jangka Panjang C.3

TPA C.3.1 Rp 0 Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA C.3.2 Rp 0 Rp 0

TP/TGR C.3.3 Rp 0 Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR C.3.4 Rp 0 Rp 0

Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Rp 0 Rp 0

Aset Lainnya C.4

Aset Tak Berwujud C.4.1 Rp 0 Rp 0

Aset Lain-Lain C.4.2 Rp 116.350.000 Rp 116.350.000

Jumlah Aset Lainnya Rp 116.350.000 Rp 116.350.000

JUMLAH ASET Rp 61.114.253.744 Rp 70.288.827.631

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek C.5

Utang Kepada Pihak Ketiga C.5.1 Rp 569.600 Rp 75.466.477

Uang Muka dari KPPN C.5.2 Rp 0 Rp 0

Pendapatan yang Ditangguhkan C.5.3 Rp 0 Rp 3.537.250

Pendapatan Diterima Dimuka C.5.4 Rp 68.250.000 Rp 87.750.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 68.819.600 Rp 166.753.727

JUMLAH KEWAJIBAN Rp 68.819.600 Rp 166.753.727

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar C.6

Cadangan Piutang C.6.1 Rp 74.621.397 Rp 126.985.576

Cadangan Persediaan C.6.2 Rp 16.473.700 Rp 39.256.200

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.6.3 Rp (569.600) Rp (75.466.477)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima C.6.4 Rp 0 Rp 0

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan C.6.5 Rp (68.250.00) Rp (87.750.000)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp 22.275.497 Rp 3.025.299

Ekuitas Dana Investasi C.7

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 Rp 60.906.808.647 Rp 70.002.698.605

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 Rp 116.350.000 Rp 116.350.000

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 61.023.158.647 Rp 70.119.048.605

JUMLAH EKUITAS DANA Rp 61.045.434.144 Rp 70.122.073.904

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 61.114.253.744 Rp 70.288.827.631

Laporan Keuangan BalaiBesar Pulp danKertasTahun Anggaran 2013

- 5 -

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

80/PB/2011PenambahandanPerubahanAkunPendapatan, Belanja, dan

Transfer padaBaganAkunStandar.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012

tentang PenambahandanPerubahanAkunNonAnggarandanNeraca

padaBaganAkunStandar.

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.57/PB/ 2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

RencanaStrategi

s

BalaiBesar Pulp danKertas (BPPK) adalahsatu-

satunyalembagapenelitiandanpengembangan di Indonesia yang

khususmenanganimasalah pulp dankertas, berlokasi di Jalan Raya Dayeuhkolot

No.132 Bandung. Saat ini BBPK berada di bawah Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Mutu Industri – Kementerian Perindustrian.

BBPK dalamkegiatanoperasionalnyamemilikitugaspokokantara lain

melakukankegiatanpenelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian,

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


- 6 -

sertifikasi, kalibrasi, danpengembangankompetensiindustri pulp

dankertassesuaikebijakanteknis yang

ditetapkanolehKepalaBadanPenelitiandanPengembanganIndustri,

sementaraitufungsi BBPK adalah :

a. Melaksanakanpemasaran, kerjasama, pengembangan,

danpemanfaatanteknologiinformasi

b. Melaksanakanperencanaan, pengelolaan,

dankoordinasisaranadanprasaranakegiatanpenelitiandanpengembangan di

lingkungan BBPK, sertapenyusunandanpenerapanstandardisasiindustrti

pulp dankertas

c. Melaksanakanpengujiandansertifikasibahanbaku, bahanpembantu,

danprodukindustri pulp dankertas,

sertakegiatankalibrasimesindanperalatan

d. Melaksanakanpelayanan jasa teknisbidangteknologibahanbaku,

bahanpembantu, proses, produk, peralatan dan

pelaksanaanpelayananbidangpelatihanteknis, konsultansi,

alihteknologisertarancangbangun dan perekayasaanindustri, inkubasi, dan

penanggulanganpencemaranindustri.

e. Melaksanakanpelayananteknis dan administratifkepadasemuaunsur di

lingkungan BBPK

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran2013inimerupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BalaiBesar Pulp

danKertas.Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja

yang terdiri dari LaporanRealisasiAnggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan. SedangkanSIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan


- 7 -

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TahunAnggaran 2013 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan BalaiBesar Pulp danKertasadalah sebagai

berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Akuntansipendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat

terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh


- 8 -

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini

tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikan berpindah.Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar,

Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari

kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkanharga pembelian terakhir,

apabila diperoleh dengan pembelian,harga standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai

penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.


- 9 -

AsetTetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca

Satker per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah), dan

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian..

PiutangJangkaP

anjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang

Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.


- 10 -

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara

yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan

kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

AsetLainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi,

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban (4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,


- 11 -

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut

hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai

nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama

kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana (5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset

dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar

dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara

aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk


- 12 -

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-

masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor201/PMK.06/2010 tentangKualitas Piutang Kementerian

Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

PenerapanpenyusutanBarangMilikNegaraberupaAsetTetappadaseluruhenti

tasPemerintahPusatdilaksanakanmulaitahun2013,

sesuaidenganKeputusanMenteriKeuanganNomor53/KMK.06/2012

tentangPenerapanPenyusutanBarangMilikNegara

BerupaAsetTetappadaEntitasPemerintahPusat.Penyusutan aset tetap

adalah penyesuaian nilai sehubungan denganpenurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan

pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah


- 13 -

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam

pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh

sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang

diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah

berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap MasaManfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat

musik modern) 4 tahun


- 13 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara

dan Hibah

Rp 3.003.586.967,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar

Rp3.003.586.967,- atau mencapai 102,56 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp2.928.710.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah

Balai Besar Pulp dan Kertas adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat

dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No

Uraian Estimasi Pendapatan Realisasi %

1 Pendapatan dari pemanfaatan BMN 0 495,000 0

2 Pendapatan jasa 2,928,710,000 2,802,005,244 95,67

3 Pendapatan denda keterlambatan 0 131,603,608 0

4 Pendapatan lain-lain 0 69,483,115 0

Jumlah 2,928,710,000 3,003,586,967 102,55

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar

Rp565.249.781,- atau 23,18 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2012.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

No Uraian TA 2013 TA 2012 Kenaikan/penurunan

Rp %

1 Pendapatan dari pemanfaatan BMN 495,000 98,445,000 (97,950,000) -99.50%

2 Pendapatan jasa 2,802,005,244 2,317,862,332 484,142,912 20.89%

3 Pendapatan denda keterlambatan 131,603,608 - 131,603,608 0.00%

4 Pendapatan lain-lain 69,483,115 22,029,854 47,453,261 215.40%

Jumlah 3,003,586,967 2,438,337,186 565,249,781 23.18%

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja

Negara

Rp17.979.040.595,-

Realisasi belanja Balai Besar Pulp dan Kertas pada Tahun Anggaran 2013 adalah

sebesar Rp17.979.040.595,- atau sebesar 95,51 persen dari anggarannya setelah

dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Besar Pulp dan Kertas

Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp18.823.289.000,-. Anggaran dan realisasi

belanja Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:


- 14 -

Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Anggaran %

51 Belanja Pegawai 7,997,970,000 7,577,795,094 94.75

52 Belanja Barang 6,969,502,000 6,724,362,066 96.48

53 Belanja Modal 3,855,817,000 3,676,883,435 95.36

Jumlah 18,823,289,000 17,979,040,595 95.51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Anggaran Realisasi

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar

Rp2.951.886.921,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan

antara lain oleh naiknya belanja modal yaitu adanya renovasi gedung laboratorium.

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp) Naik /(turun)

TA 2013 TA 2012 Rp %

51 Belanja Pegawai 7,577,795,094 7,163,498,040 414,297,054 5.78

52 Belanja Barang 6,724,362,066 6,633,797,479 90,564,587 1.37

53 Belanja Modal 3,676,883,435 1,229,858,155 2,447,025,280 198.97

Jumlah 17,979,040,595 15,027,153,674 2,951,886,921 19.64


- 15 -

Belanja Pegawai

Rp7,577.795.094,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp7.577.795.094,- dan Rp7.163.498.040,-. Rincian belanja

pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 (RP) TA 2012 (Rp) Naik/(Turun) %

Belanja Gaji Pokok PNS 4,873,089,700 4,759,850,400 113,239,300 2.38

Belanja Pembulatan Gaji PNS 85,627 108,680 (23,053) (21.21)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 357,421,240 354,245,240 3,176,000 0.90

Belanja Tunj. Anak PNS 91,658,968 89,953,934 1,705,034 1.90

Belanja Tunj. Struktural PNS 211,270,000 225,490,000 (14,220,000) (6.31)

Belanja Tunj. Fungsional PNS 710,745,000 320,070,000 390,675,000 122.06

Belanja Tunj. PPh PNS 169,366,093 170,151,001 (784,908) (0.46)

Belanja Tunj. Beras PNS 261,319,140 274,559,340 (13,240,200) (4.82)

Belanja Uang Makan PNS 639,013,000 701,020,000 (62,007,000) (8.85)

Belanja Tunj. Lain-lain PNS - - - 0.00

Belanja Tunj. Umum PNS 149,795,000 159,050,000 (9,255,000) (5.82)

Belanja Uang Lembur 132,461,000 119,929,000 12,532,000 10.45

Realisasi Belanja Bruto 7,596,224,768 7,174,427,595 421,797,173 5.88

Pengembalian Belanja (18,429,674) (10,929,555) (7,500,119) 68.62

Realisasi Belanja Netto 7,577,795,094 7,163,498,040 414,297,054 5.78

Pengembalian belanja sebesar Rp.18.429.674,- merupakan pengembalian belanja

sebagai berikut:

Akun Uraian Jumlah

511119 Belanja Pembulatan Gaji 10,654

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 484,020

511123 Belanja Tunj.Struktural PNS 8,635,000

511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS 7,315,000

511126 Belanja Tunj.Beras PNS 135,000

511151 Belanja Tunj.Umum PNS 1,850,000

Jumlah 18,429,674


- 16 -

Belanja Barang

Rp6.724.362.066,-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp6.724.362.066,- dan Rp7,199,522,079,-.Penurunan

realisasi Belanja Barang sebesar 6,59 persen antara lain disebabkan penurunan

belanja barang perjalanan dinas luar negeri. Rincian Belanja Barang disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 9

Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 (Rp) TA 2012 (Rp) Naik/(Turun) %

Belanja Barang Non Operasional 2,187,626,650 2,774,959,275 (587,332,625) (21.17)

Belanja Barang Operasional 899,829,908 816,840,384 82,989,524 10.16

Belanja Jasa 986,377,369 1,057,019,359 (70,641,990) (6.68)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1,311,124,178 1,152,849,566 158,274,612 13.73

Belanja Perjalanan Luar Negeri 29,565,000 141,452,000 (111,887,000) (79.10)

Belanja Pemeliharaan 1,310,018,961 1,256,401,495 53,617,466 4.27

Realisasi belanja Bruto 6,724,542,066 7,199,522,079 (474,980,013) (6.60)

Pengembalian (180,000) (475,000)

295,000

(62.11)

Realisasi belanja Netto 6,724,362,066 7,199,047,079

(474,685,013)

(6.59)

Belanja Modal

Rp3.676.883.435,-

Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp. 180.000,- merupakan pengembalian

belanja perjalanan lainnya.

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp3.676.883.435,- dan Rp1.229.858.155,-. Kenaikan

realisasi Belanja Modal sebesar 198,97 persen disebabkan kenaikan belanja modal

peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Rincian Belanja

Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

Uraian TA 2013 (Rp) TA 2012 (Rp) Naik/(Turun)

Rp %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,487,658,200 1,192,508,155 295,150,045 24.75

Belanja Modal Lainnya 29,998,900 37,350,000 (7,351,100) (19.68)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2,159,226,335 - 2,159,226,335 -

Jumlah 3,676,883,435 1,229,858,155 2,447,025,280 198.97


- 17 -


Catatan Atas Laporan Keuangan -17-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp 0,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp 0,-dan Rp 0,-.

Kas di Bendahara

Penerima Rp 0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 dan

2012 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 3.537.250,- yang

mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai,

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang

sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan

Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari

pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib

pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp 0,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- .

Piutang Bukan Pajak

Rp136.836.000,-

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp136.836.000,- dan Rp144.033.950,- yang merupakan semua hak

atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas

dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Balai Besar Pulp dan Kertas, yang

keseluruhannya merupakan piutang jasa disajikan terlampir.

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2012 144,033,950

Mutasi tambah:

Piutang Bukan Pajak 370,962,000

Mutasi kurang:

Pelunsan Tahun 2013 378,159,950

Saldo per 31 Desember 2013 136,836,000



Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang Bukan

Pajak Rp 62.214.603,-

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31

Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp62.214.603,- dan

Rp17.048.374,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masing-

masing debitur disajikan terlampir.

BL TPA Rp 0,- C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember

2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp

0,-.


Tertagih – Bag. Lancar

TPA Rp 0,-

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31

Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp

0,- dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing tagihan.

BL TGR Rp 0,- C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar

Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang

belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12

bulan atau kurang.


Tertagih – Bag. Lancar

TP/TGR Rp 0,-

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.



Belanja Dibayar Di Muka

Rp 0,-

C.1.10 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran

belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang

dibayarkan pada awal perikatan.

Persediaan

Rp 16.473.700,-

C.1.11 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing

adalah sebesar Rp16.473.700,- dan Rp39.256.200,-. Persediaan merupakan

jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal

neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan TA 2013 dan TA 2012

No Uraian TA 2013 TA 2012

1 Barang Konsumsi 1,770,700 2,629,700

2 Bahan Baku

14,703,000 36,626,500

3 Suku Cadang - -

Jumlah 16,473,700 39,256,200

Tidak terdapat persediaan barang yang rusak dan usang.

Aset Tetap Rp 60.906.808.647,-

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar

Rp60.906.808.647,- dan Rp70.002.698.605,- yang merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam

kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Balai Besar Pulp dan Kertas

per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:



Tabel 12 Rincian Aset Tetap TA 2013 dan TA 2012

No

Uraian 31 Desember 2013 31 Deseeber 2012

1 Tanah 32,766,340,000 32,766,340,000

2 Peralatan dan Mesin 30,942,107,293 22,145,068,992

3 Gedung dan Bangunan 15,783,452,498 13,370,721,959

4 Jalan,Irigasi dan Jaringan 1,376,724,604 1,331,057,030

5 Aset Tetap Lainnya 419,509,594 389,510,694

6 Akumulasi Penyusutan (20,381,325,342)

-

Jumlah 60,906,808,647 70,002,698,675

Tanah

Rp 32.766.340.000,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah masing-masing sebesar Rp32.766.340.000,- dan Rp32.766.340.000.

Peralatan dan Mesin

Rp 30.942.107.293,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah Rp30.942.107.293,- dan Rp22.145.068.922,-.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2012 22,145,068,922

Mutasi Tambah:

- Pembelian 1,487,658,200

- Pengembangan nilai aset 91,000,000

- Transfer masuk 7,726,156,746

- Reklasifikasi dari aset tetap ke asset lainnya 507,776,575

Mutasi Kurang:

-Penghentian aset dari penggunaan (507,776,575)

-Penghapusan (507,776,575)


Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin

sebagai berikut:



a. Transaksi Penambahan dari Pembelian berupa:

Uraian Unit Jumlah

Alat Angkutan Darat Bermotor 1

15,000,000

Alat Ukur 2

40,589,100

Alat Kantor 9

29,369,000

Alat Rumah Tangga 64

96,250,000

Alat Komunikasi 4

8,722,200

Alat Kedokteran 6

32,628,800

Unit Alat Laboratorium 26

1,059,335,600

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1

8,954,000

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 1

1,375,000

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 5

113,014,000

Komputer Unit 3

32,310,000

Peralatan Komputer 7

13,895,500

Unit Peralatan Proses/Produksi 3

36,215,000

Jumlah 1,487,658,200

b. Transaksi Penambahan dari P e n g e m b a n g a n N i l a i A s e t

b e r u p a :

Uraian Jumlah

Alat Bantu 17,207,500

Unit Alat Laboratorium 73,792,500

Jumlah 91,000,000

c. Transaksi Penambahan dari Transfer masuk berupa:

Uraian Jumlah

Alat Kantor 9,053,846

Unit Alat Laboratorium 7,717,102,900

Jumlah 7,726,156,746

d. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya

berupa:

Uraian Jumlah

Alat Angkutan Darat Bermotor 59,000,000

Alat Bengkel Tak Bermesin 32,860,000

Alat Ukur -

Alat Kantor 550,875

Alat Rumah Tangga 15,025,619

Jumlah dipindahkan 107,436,494



Jumlah dipindahkan 107,436,494

Unit Alat Laboratorium 299,903,311

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 9,181,669

Komputer Unit 46,622,233

Peralatan Komputer 40,599,684

Unit Peralatan Proses/Produksi 4,033,184

Jumlah 507,776,575

e. Transaksi Pengurangan dari Penghentian aset dari penggunaan sebesar

Rp.507.776.575,- rinciannya sama dengan Reklasifikasi dari aset tetap ke

aset lainnya.

f. Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp.507.776.575,-

rinciannya sama dengan Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya.

Gedung dan Bangunan

Rp15.783.452.498,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp15.783.452.498,- dan Rp13.370.721.959,-.

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:


Mutasi Tambah:

- Pengembangan melalui KDP 2,159,226,335

- Pengembangan nilai aset 253,504,204

Mutasi Kurang:

Koreksi Pencatatan -


Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin

sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari p e n g e m b a n g a n m e l a l u i

K D P berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar

Rp.1.963.626.000,- dan Tugu/tanda batas sebesar Rp.195.600.335,-

b. Transaksi Penambahan dari p e n g e m b a ng a n n i l a i a s s e t

b e r u p a b a n g u n a n g e d u n g t e m p a t t i n g g a l s ebesar

Rp253.504.204,-.

c. Transaksi Pengurangan dari koreksi pencatan nilai atas Bangunan

Gedung sebesar Rp 0,-.



Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Rp1.376.724.604,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp1.376.724.604,- dan Rp1.331.057.030,- Terjadi

perubahan nilai terhadap jalan, jaringan, dan irigasi yang dimiliki oleh Balai

Besar Pulp dan Kertas selama tahun 2013 berupa pembangunan langsung

pengaman sungai/pantai & penanggunlangan bencana alam sebesar

Rp.45.667.574,-.

Aset Tetap Lainnya Rp

419.509.594,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp419.509.594,- dan Rp389.510.694,- yang merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 adalah pembelian buku

perpustakaan sebesar Rp.29.998.900,-.

Konstruksi dalam

Pengerjaan Rp 0,-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Piutang Jangka Panjang

Tagihan Penjualan

Angsuran Rp 0,-

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Penyisihan Piutang tak

Tertagih- Tagihan

Penjualan Angsuran

Rp 0,-

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp

0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan

Perbendaharaan

Rp 0,-

C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per

31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada



pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara karena kelalaianya.

Penyisihan Piutang tak

Tertagih - Tuntutan

Perbendaharaan Rp 0,-

C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya Rp

116.350.000,-

C.4 C.4. Aset Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp116.350.000,- dan Rp116.350.000,- yang merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak Berwujud Rp

116.350.000,-

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp116.350.000,- dan Rp116.350.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset

yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2013

Aset Lain-Lain Rp 0,-

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-

yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak

berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN

Pendek

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp 569.600,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp569.600,- dan Rp75.466.477,- merupakan belanja yang

masih harus dibayar kepada pihak ketiga.



Uang Muka dari KPPN

Rp 0,-

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- merupakan UP/TUP yang masih berada

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang

Ditangguhkan Rp 0,-

C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp3.537.250,- merupakan Pendapatan

Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP tahun 2012.

Pendapatan Diterima

Dimuka Rp 68.250.000,-

C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012

sebesar Rp68.250.000,- dan Rp87.750.000,- merupakan pendapatan yang

sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada

pihak ketiga.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar Rp

22.275.497,-

Ekuitas Dana Lancar

C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp74.621.397- dan Rp126.985.576,- merupakan jumlah ekuitas dana

lancar Balai Besar Pulp dan Kertas dalam bentuk piutang setelah dikurangi

dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp16.473.700,- dan Rp39.256.200,- merupakan jumlah ekuitas

dana lancar Balai Besar Pulp dan Kertas dalam bentuk persediaan.

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus Rp569.600,-

dan minus Rp75.466.477,- Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas



dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012

sebesar minus Rp68.250.000,- dan minus Rp87.750.000,-. Barang/Jasa yang

Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa

yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana

lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.

Ekuitas Dana

Diinvestasikan Rp

61.023.158.647,-

Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah sebesar Rp60.906.808.647,- dan Rp70.002.698.605,- merupakan

jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp116.350.000,- dan Rp116.350.000,- merupakan

jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk

Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam

lampiran.



D.4 REKENING PEMERINTAH

Terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang, Balai

Besar Pulp dan Kertas dengan seizin KPPN Bandung I melalui surat No. S-

254/WPB/KP.0121/2009, telah membuka rekening Bendahara Pengeluaran di

Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC. Majalaya, Unit Dayeuhkolot (Nomor

0895-01-000011-30-9). Sedangkan untuk Bendahara Penerimaan PNBP pada

rekening Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan, Jalan Asia Afrika

No. 118-120 (nomor rekening : 130.0009122535).

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain.


Ngakan Timur Antara NIP 195911231985031004

balai besar pulp dan kertas

Documents