bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
TRANSCRIPT
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi DaerahKementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana
Pembangunan Nasional
Disampaikan pada:Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengelola KAPET Tahun 2013 diselenggarakan oleh BP KAPET BAD, di
Banda Aceh, 29 Juni 2013
Outline
• Arah Kebijakan Revitalisasi KAPET• Progres RTR KAPET• Konsep Kelembagaan KAPET• Peran Kementerian/Lembaga dalam Seknas• Tindak Lanjut Revitalisasi KAPET
2
ARAH KEBIJAKAN REVITALISASI KAPET
3
RPJM 4(2020-2024)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
4
TAHAPAN SASARAN RPJMN DALAM RPJPN 2005-2025
Agar Indonesia idak impor lagi beras, buah-buahan, garam, ikan.
RPJM 1(2005-2009)
• Dalam RPJM ke depan diarahkan untuk mencapai daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif.
• Bagaimana peran tiap KAPET dengan potensi andalannya masing-masing
Arah Kebijakan Ke-5 RPJPN 2005 – 2025:
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
“Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan” :
5
POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG KURANG BERKEMBANG
• Potensi sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia dan Daerah Tertinggal lainnya melimpah, namun pengelolaannya belum memberikan nilai tambah,
• Pengelolaan oleh daerah maupun dukungan K/L saat ini lebih dominan dengan pendekatan sektoral, dari pada kawasan,
• Menghadapi sasaran RPJMN III mencapai “daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif” diperlukan kesiapan instrumen kelembagaan yang mampu mengelola sumber daya alam berbicara di pasar global dan internasional,
• KAPET menjadi instrumen pendorong keterpaduan pengelolaan di tingkat lokal
• KAPET menjadi penunjang KEK/MP3EI
6
PUSAT PUSAT KAPETKAPET
Kab. A
Kab. B
Kab. D
Kab. C
PERIKANAN
KARET
Agropolitan
KAKAO
Hubungan Hulu-Hilir dengan Pengembangan Konektivitas dalam Pengembangan KSCT-KAPET-KEK
KAPET merupakan satu kawasan pengembangan ekonomi daerah dimana :
1.Wilayah yang telah ditetapkan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan
2.Sebagai hub sentra bahan baku (hub hulu) terhadap KSCT, Minapolitan, Agropolitan, RM
3.Dihubungkan dengan pusat pertumbuhan: pusat industri/ perdagangan/ pasar, jasa (sebagai hilir) KEK/MP3EI
4.Keterhubungan keduanya dengan sistem konektivitas yang fungsional dalam hubungan hulu-hilir
KO
RID
OR
EKO
NO
MI
KEK
KAPET
RM
Minapolitan
KSCT
KAPET
7
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri Pertumbuhan Tinggi
Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri Pertumbuhan Tinggi
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi Pemerataan Pertumbuhan
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi Pemerataan Pertumbuhan
KAPET
KEK
KPBPB/FTZ
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara Pertumbuhan Tinggi
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara Pertumbuhan Tinggi
8
Peran Pemerintah dan Swasta
Kaw StrategisProvinsi
Kaw. Industri
PotensiKEK
Kaw. Berikat
Kaw. Wisata
Kaw. Hortikultura
Kaw. Strategis Cepat Tumbuh
Kawasan
Ekonomi Khusus
Zona Logistik
TechnoPark
Zona Pengolahan Ekspor
Zona Industri
FTZ/KEK/MP3EIKAPET
Daerah Tertinggal
Peran Pemerintah semakin besar
Peran Swasta semakin besar
9
Regional managemen
Daerah Tertinggal
10
1. Tim Pengarah (pusat) terdiri dari anggota DP KTI, berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan
2. BP KAPET terdiri dari unsur pusat, provinsi, dan kabupaten kota, berwenang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KAPET
3. Mengatur secara langsung insentif fiskal dan non-fiskal
1. Tim Pengarah (pusat) terdiri dari anggota DP KTI, berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan
2. BP KAPET terdiri dari unsur pusat, provinsi, dan kabupaten kota, berwenang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KAPET
3. Mengatur secara langsung insentif fiskal dan non-fiskal
Penyempurnaan Keppres 89/1996 :
1. Anggota DP KTI sebagai ketua BP KAPET di wilayah timu
2. Kedudukan waka BP KAPET sebagai pelaksana harian dalam struktur BP KAPET
3. Kewenangan ketua BP KAPET dalam mengangkat dan memberhentikan anggota BP KAPET
4. Penyempurnaan aturan insentif fiskal dan non fiskal
1. Badan Pengembangan KAPET (pusat), memberi usulan penetapan KAPET, menetapkan jakstranas, merumuskan kebijakan investasi dunia usaha, mengkoordinasikan rencana kegiatan , memfasilitasi pelaksanaan KAPET.
2. Badan Pengelola (BP) KAPET membantu Pemda dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan investasi di KAPET
3. Insentif fiskal diatur melalui PP 20/2000 selanjutnya diubah melalui PP 147/2000
KEPPRES 89/1996 KEPPRES 9/1998 KEPPRES 150/2000
PERKEMBANGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET
EVALUASI PELAKSANAAN AKPETEVALUASI PELAKSANAAN AKPET
KETERKAITAN KSN KAPET-KAWASAN ANDALAN DALAM RTRWN
NO KSN KAPET DALAM RTRWN KAWASAN ANDALAN (DAN SEKTOR UNGGULANNYA) DALAM RTRWN
1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam (Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam) (I/A/2)
Kawasan Banda Aceh dan Sekitarnya (pertanian- industri- pariwisata- perikanan laut)
2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/A/2)
Kawasan Bima (pertanian- industri- pariwisata- perikanan)
3 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/A/2)
-
4 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat) (I/A/2)
a) Kawasan Singkawang dan Sekitarnya (pertanian- industri- perkebunan- perikanan)
b) Kawasan Kapuas Hulu dan Sekitarnya (pertanian-kehutanan-perkebunan)
c) Kawasan Sanggau (pertanian-kehutanan-perkebunan-perikanan)
5 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah AliranSungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/A/2)
Kawasan Kuala Kapuas (pertanian-kehutanan-perkebunan-perikanan)
6 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/A/2)
Kawasan Batulicin- (perkebunan- kehutanan- pertanian- industri- pariwisata- perikanan)
7 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/A/2)
-
11
KETERKAITAN KSN KAPET-KAWASAN ANDALAN DALAM RTRWN
NO KSN KAPET DALAM RTRWN KAWASAN ANDALAN (DAN SEKTOR UNGGULANNYA) DALAM RTRWN
8 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) (I/A/2)
Kawasan Manado dan Sekitarnya (perikanan laut- pariwisata- industri-Pertambangan)
9 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/A/2)
Kawasan Palu dan Sekitarnya (pertambangan- perikanan - industri- pertanian- perkebunan- Pariwisata)
10 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/A/2)
Kawasan Pare-Pare dan Sekitarnya (agroindustri- pertanian- perikanan- Perkebunan)
11 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara) (I/A/2)
a) Kawasan Asesolo/Kendari- (agroindustri- pertambangan- perikanan- perkebunan- pertanian- industri- pariwisata)
b) Kawasan Kapolimu-Patikala Muna –Buton- (agroindustri- pertambangan- perikanan- pertanian- perkebunan- kehutanan-Pariwisata)
c) Kawasan Mowedong/Kolaka- (agroindustri- pertambangan- perikanan- perkebunan- pertanian)
12 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram (Provinsi Maluku) (I/A/2)
Kawasan Seram (pertanian- kehutanan- perkebunan- perikanan- Pariwisata)
13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (Provinsi Papua) (I/A/2)
Kawasan Biak (pariwisata- perikanan- industri- pertambangan- perkebunan- kehutanan)
12
TUJUAN & HAKEKAT PENGEMBANGAN KAPET
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai kawasan strategis nasional bidang ekonomi
Kawasan strategis nasional bidang ekonomi (KAPET salah satunya) diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya, dan memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem ekonomi wilayah
KAPET dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumberdaya lokal.
““Memeratakan pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau Memeratakan pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa dan Bali, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar wilayah”antar wilayah”
13
LANDASAN EKSISTENSI KAPET
ASPEK LANDASAN KEBIJAKAN ASPEK DUKUNGAN POLITIK
• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • KAPET sebagai Kawasan
Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
• PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN • 13 KAPET ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Nasional, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • KAPET sebagai Kawasan
Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
• PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN • 13 KAPET ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Nasional, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan Seluruh Gubernur dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Juli 2008 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan kesimpulan untuk melanjutkan Program Pengembangan KAPET dan sekaligus melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET
Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan para gubernur dengan Komisi V I DPR RI pada tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan rekomendasi pentingnya pembenahan kelembagaan KAPET berdasarkan fakta kinerja 13 KAPET di Indonesia
Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan Seluruh Gubernur dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Juli 2008 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan kesimpulan untuk melanjutkan Program Pengembangan KAPET dan sekaligus melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET
Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan para gubernur dengan Komisi V I DPR RI pada tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan rekomendasi pentingnya pembenahan kelembagaan KAPET berdasarkan fakta kinerja 13 KAPET di Indonesia
14
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN KAPET1 UMUM
Terjadi Perubahan Mendasar dalam Tata Kelola Pemerintah
KAPET belum berfungsi sebagai Growth Centre-Prime Mover : Disparitas KTI-KBI
Cakupan Wilayah Terlalu Luas2 MEKANISME PENGUSULAN KAPET
Pemerintah Pusat Menerima Usulan Lokasi secara utuh
Usulan Pemerintah Daerah tidak disertai komitmen-dukungan pembiayaan Pemda
3 KELEMBANGAN KAPET Tugas dan Fungsi Kelembagaan KAPET tidak
dikelola secara maksimal (terutama dalam level nasional)
Badan Pengelola KAPET tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi KAPET sebagai Growth Centre dan Prime Mover
4 PENDANAAN/PEMBIAYAAN KAPET Tidak ada Program Terpadu Mendukung KAPET Kontribusi Pemda sangat lemah terhadap
Pengembangan KAPET5 INSENTIF KAPET
Cakupan Wilayah terlalu luas sehingga sulit untuk diberikan Insentif Fiskal
REVITALISASI KAPET
KESIMPULAN:
Kapet masih memiliki banyak kelemahan, mulai dari konsepsi hingga operasionalisasi sehingga perlu didudukan kembali (redefinisi, reorientasi, reaktualisasi, dan reposisi) sehingga perannya menjadi semakin jelas
Kapet menjadi salah satu replika kegagalan praktek pendekatan growth centers: tidak dikuatkannya industrial linkage (proses value added, keterkaitan produk, keterkaitan lokasi)
Keterbatasan kewenangan lembaga pengelola di daerah dan pusat
15
PERKEMBANGAN RTR KAPET
16
Perkembangan RTR KSN KAPETSumber: DJPR, 28 Mei 2013
NO RTR KSN KAPET PROGRESS
1 KAPET Khatulistiwa Tahap Pembahasan
2 KAPET Batulicin Tahap Pembahasan
3 KAPET Seram Tahap Pembahasan
4 KAPET Manado-Bitung Tahap Pembahasan
5 KAPET Pare-Pare Tahap Pembahasan
6 KAPET Samarinda – Sanga Sanga – Muara Jawa – Balikpapan Tahap Pembahasan
7 KAPET Banda Aceh Darussalam Tahap Penyusunan Materi Teknis
8 KAPET Bima Tahap Penyusunan Materi Teknis
9 KAPET Mbay Tahap Penyusunan Materi Teknis
10 KAPET Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito Tahap Penyusunan Materi Teknis
11 KAPET Batui (Palapas) Tahap Penyusunan Materi Teknis
12 KAPET Buton – Kolaka – Kendari (Bank Sejahtera) Tahap Penyusunan Materi Teknis
13 KAPET Biak Tahap Penyusunan Materi Teknis
Pembahasan di tingkat Eselon II BKPRN dilakukan terakhir pada tanggal 29 Januari 2013 di JakartaPembahasan di tingkat Eselon II BKPRN dilakukan terakhir pada tanggal 29 Januari 2013 di Jakarta
17
Status RTRW Kabupaten/Kota dalam KAPET (1)
NO.
KAPET KABUPATEN/KOTA STATUS PERDA RTRW
1 Banda Aceh Darussalam (BAD) - Aceh
Kota Banda Aceh Perda No. 4 Tahun 2009Kab. Aceh Besar Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/407 tanggal 6 September 2012Kab. Pidie Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/468 tanggal 1 November 2012
2 Bank Sejahtera Sultra (Bukari) – Buton Kolaka Kendari
Kota Kendari Perda No. 1 Tahun 2012Kab. Kolaka Perda No. 16 Tahun 2012Kab. Konawe Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/704 tanggal 21 Desember 2011
3 Batulicin – Kalsel
Kab. Kota Baru Perda No. 1 Tahun 2012Kab. Tanah Bumbu Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01.03-Dr/214 tanggal 19 Maret
20124 Biak - Papua Kab. Biak Numfor Perda No. 68 Tahun 2011
Kab. Manokwari Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/995 tanggal 30 Desember 2010
Kab. Yapen Perda No. 6 Tahun 2012Kab. Waropen Perda No. 1 Tahun 2012Kab. Paniai Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/1009 tanggal 30
Desember 2011Kab. Mimika Perda No. 15 Tahun 2012
5 Bima - NTB Kota Bima Perda No. 4 Tahun 2012Kab. Bima Perda No. 9 Tahun 2011Kab. Dompu Perda No. 48 Tahun 2011 18
Status RTRW Kabupaten/Kota dalam KAPET (2)
NO.
KAPET KABUPATEN/KOTA STATUS PERDA RTRW
6 DAS Kakab - Kalteng
Kota Palangkaraya Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/9 tanggal 10 Januari 2013Kab. Barito Utara Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/211 tanggal 16 Maret 2012.Kab. Barito Selatan Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/28 tanggal 5 Januari 2012Kab. Kapuas Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/242 tanggal 12 April 2012Kab. Pulang Pisau Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/277 tanggal 16 Mei 2012
7 Khatulistiwa - Kalbar
Kota Singkawang Perda No. 2 Tahun 2012Kab. Bengkayang Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/595 tanggal 4 November
2011Kab. Sambas Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/705 tanggal 21 Desember
2011Kab. Sanggau Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/103 tanggal 31 Januari 2012Kab. Sintang Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/479 tanggal 6 November
2012Kab. Landak Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/127 tanggal 15 Februari
2012Kab. Kapuas Hulu Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/708 tanggal 22 Desember
20118 Manado
Bitung - Sulut
Kota Bitung Perda No. 4 Tahun 2012Kota Manado Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/183 tanggal 6 Maret 2012Kab. Minahasa Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/66 tanggal 9 Januari 2012
9 Mbay - NTT Kab. Ngada Perda No. 3 Tahun 2012Kab. Nagekeo Perda No. 1 Tahun 2011 19
Status RTRW Kabupaten/Kota dalam KAPET (3)
NO.
KAPET KABUPATEN/KOTA STATUS PERDA RTRW
10 Batui (Palapas) - Sulteng
Kota Palu Perda No. 16 Tahun 2011Kab. Sigi Perda No. 21 Tahun 2011Kab. Donggala Perda No. 1 Tahun 2012Kab. Parigi Moutong Perda No. 2 Tahun 2011
11 Parepare – Sulsel
Kota Parepare Perda No. 10 Tahun 2011Kab. Sidenreng Rapang (Sidrap)
Perda No. 5 Tahun 2012
Kab. Pinrang Perda No. 14 Tahun 2012Kab. Enrekang Perda No. 14 Tahun 2011Kab. Barru Perda No. 4 Tahun 2012
12 Sasamba -Kaltim
Kota Samarinda Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/83 tanggal 8 Maret 2013
Kota Balikpapan Perda No. 12 Tahun 2012Kab. Kutai Kertanegara Surat Persetujuan Substansi Menteri PU HK.01 03-Dr/128 tanggal 15
Februari 201213 Seram -
MalukuKab. Maluku Tengah Perda No. 30 Tahun 2011
Kab. Seram Bagian Barat Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2010
Kab. Seram Bagian Timur Perda No. 9 Tahun 201220
• Total 49 Kab/Kota di dalam KAPET dan sekitarnya. 27 Kab/Kota di antaranya (55%) sudah memiliki Perda RTRW.
• Proses pemberian izin investasi pembangunan dapat dilakukan pada kab/kota yang telah memiliki Perda RTRW.
21
Status RTRW Kabupaten/Kota dalam KAPET (4)
KONSEPKELEMBAGAAN KAPET
22
Susunan Dewan Nasional KAPET
23
K/L Terkait
SEKNAS
A B C D E GF
BADANPENGELOLAA
KAPET
Kab/Kota Terkait
GUBERNUR
K K K
MEKANISME KERJAMEKANISME KERJA
PMU
GUBERNUR
A’
Kab/Kota Terkait
K K K
SEKNAS
BADAN PENGEMBANGAN
KAPET
BADAN PENGELOLA
KAPET
Ketua Menko PerekonomianWakil Menteri Pekerjaan UmumSekretaris Menteri PPN/Ka.BappenasAnggota 13 K/L
Ketua GubernurWakil Profesional
TUGAS
Membantu Pemerintah Daerah memberi pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan kegiatan investasi pada KAPET.
DEWAN NASIONAL KAPET
PUSATPUSAT
DAERAHDAERAH
S T R U K T U R O R G A N I S A S IS T R U K T U R O R G A N I S A S I
KEPPRES 150/2000
24
K/L Terkait
SEKNAS
A B C D E GF
BADANPENGELOLAA
KAPET
Kab/Kota Terkait
GUBERNUR
K K K
STRUKTUR ORGANISASIMEKANISME KERJA
PMU
GUBERNUR
A’
Kab/Kota Terkait
K K K
SEKNASPUSAT
DAERAH
KETERANGANKebijakan Nasional berorientasi kawasan berbasis:• RPJP• RTR/RTRWN• Policy dituangkan dalam RPJMN 2015- 2019Peran Seknas :1. Penggerakan K/L dalam KSN KAPET2. Memberikanmasukan dalam penyusunan Renstra dan Renja K/L (2015-2019) dalam mendukung program untuk KSN KAPET3.Mengintegrasikan seluruh kebijakan sektor di Pusat-Daerah 4.Mengevaluasi dukungan K/L dalam pengembangan KSN5.Menciptakan ruang kondusif bagi iklim investasi (pemerintah dan Swasta)6.Mensinergikan program pembangunan kawasan dalam kerangka mendorong MP3EI dan KEK Gubernur membentuk gugus tugas (c/ Badan Pengelolaa KAPET ) di daerah dalam rangka:
1.Mengonsolidasikan program di tingkat provinsi (antar SKPD dan integrasi antar kabupaten/kota)
2.Menetapkan alokasi ruang di KAPET
3.Kemudahan dan perijinan investasi
25
SEKRETARIAT NASIONALSEKRETARIAT NASIONAL
STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET
26
SEKNASSEKNAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEM. PERTANIAN
KEM. KKP
KEM. PERINDUST
RIAN
KEM. PU
KEM. PERDAG.
KEM. DLM NEGERIKEM. ESDM
BKPM
PMU Infrastruktur PU
PMU Infrastruktur PU
BM CK SDA
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH
KAWASAN EKONOMI TERPADUKAWASAN EKONOMI TERPADU
1.Menyiapkan detail RTR KSN KAPET
2.Akselerasi Program Infrastruktur KSN KAPET
Contoh Program PU untuk KAPET
KEM. PERHUB
PERAN SEKNAS KAPET
27
SEKRETARIAT NASIONALSEKRETARIAT NASIONAL
SEKNASSEKNAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEM. PERTANIAN
KEM. KKP
KEM. PERINDUST
RIAN
KEM. PU
KEM. PERDAG.
KEM. DLM NEGERIKEM. ESDM
BKPM
1. Penggerakan K/L dalam KSN KAPET
2. Memberikan masukan pada penyusunan Renstra dan Renja K/L (2015-2019) dalam mendukung program untuk KSN KAPET
3. Mengintegrasikan seluruh kebijakan sektor di Pusat-Daerah
4. Mengevaluasi dukungan K/L dalam pengembangan KSN
5. Menciptakan ruang kondusif bagi iklim investasi (pemerintah dan Swasta)
6. Mensinergikan dengan MP3EI dan KEK
Mandat:•RTRWN•RPJPN•RDP
KEM. PERHUB
PERAN BADAN PENGELOLA DAERAH
28
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH
KABKAB KABKAB KABKAB
Gubernur
Mengelola KAWASAN
EKONOMI TERPADU
Membentuk1. Menyelenggarakan
forum untuk mengonsolidasikan di tingkat provinsi (antar SKPD dan integrasi antar kabupaten/kota)
2. Menetapkan lokasi kawasan-kawasan yang cocok
3. Bersama Kem PU menyiapkan detail RTRW KSN KAPET
4. Kemudahan dan perijinan investasi
Minapolitan
Agropolitan
SEKTOR-SEKTOR BERBASIS KAWASAN
29
KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU
RM
KSCT
KEM. PERTANIANKEM. PERTANIAN
KEM. KELAUTAN DAN PERIKANANKEM. KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEM. DALAM NEGERI
KEM. DALAM NEGERI
KEM. PERINDUSTRIAN
KEM. PERINDUSTRIAN
KEM. PERDAGANGAN
KEM. PERDAGANGAN
BKPMBKPM
KEM. PERHUBUNGAN
KEM. PERHUBUNGAN
KEM. PEKERJAAN UMUM
KEM. PEKERJAAN UMUM
DINAS PERTANIANDINAS PERTANIAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERINDUSTRIANDINAS PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGANDINAS PERDAGANGAN
DINAS ESDMDINAS ESDM
BKPMDBKPMD
DINAS PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM
KEM. PEMBANG DATING
KEM. PEMBANG DATING
KEM. ESDMKEM. ESDM
BAPPEDABAPPEDA
MEKANISME KERJAINTEGRASIPROGRAM KAWASAN
PMUKSN
GUBERNUR
A’
Kab/Kota Terkait
K K K
SEKNASPUSAT
DAERAH
KETERANGAN• Seknas mengkoordinasikan dan
mensinergiskan program K/L di wilayah KSN (KAPET) berbasis RTR KSN KAPET (RPERPRES RTR KSN)
• Seknas (sebagai head equator) dalam memonitor PMU di masing-masing K/L
c/ Dukungan Kemen.PU KSN:Di Inisiasi oleh DJPR melalui
Pembentukan PMU KSN (KAPET)
1.Menyusun Program Infrastruktur Bid.PU (Bid.SDA, Bid.Bina Marga, Bid.Cipta Karya)
2.Melakukan Monev terkait dukungan infrastruktur
• Gubernur melalui (c/ Badan Pengelolaa KAPET ) melakukan konsolidasi dengan SKPD dan Kepala Balai melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota di wilayah terkait
• Gubernur menjamin pelaksanaan program didaerah sesuai dengan arahan pengembangan berbasis RTR KSN (KAPET
Bid.Sumber Daya Air
Bid.Bina Marga
Bid.Cipta Karya
Kepala Balai Besar Wil.Sungai
Kepala Balai Besar Jalan
Kepala SNVT
A
SKPD
Minapolitan
Agropolitan
KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU
RM
KSCT
KK
K
KEMEN.PU
KEK/MP3EI
Konektivitas
30
Pembangunan Koridor Ekonomi Berdasarkan atas Peningkatan Konektivitas
Pembangunan Koridor Ekonomi dilakukan melalui pendekatan peningkatan konektivitas yang terintegrasi dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.Konektivitas di dalam koridor terdiri dari konektivitas utama dan konektivitas pendukung. •Konektivitas utama adalah yang meng-hubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. •Konektivitas pendukung adalah yang menghubungkan klaster industri dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pelabuhan, listrik, dan se-bagainya.
Pembangunan Koridor Ekonomi dilakukan melalui pendekatan peningkatan konektivitas yang terintegrasi dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.Konektivitas di dalam koridor terdiri dari konektivitas utama dan konektivitas pendukung. •Konektivitas utama adalah yang meng-hubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. •Konektivitas pendukung adalah yang menghubungkan klaster industri dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pelabuhan, listrik, dan se-bagainya.
HINTERLANDKAPET
Dalam Koridor Ekonomi, KAPET diorientasikan menjadi klaster industri hulu yang mendukung KEK dan/atau pusat ekonomi MP3EI
KORIDOR EKONOMI
KSCT/RM
31
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM SEKNAS
32
Identifikasi Peran K/L (1)
No. Kementerian/Lembaga Peran
1. Kementerian PU 1. Menyiapkan detail RTR KSN KAPET2. Menyiapkan akselerasi program
infrastruktur KSN KAPET
2. Kementerian ESDM 1. Menyiapkan kebijakan dan program terkait pengembangan energi di wilayah KAPET
3. Kementerian Dalam Negeri 1. Menyiapkan program pembinaan kelembagaan kepada BP KAPET
2. Mensinkronkan pengembangan KSCT dengan pengembangan KAPET
4. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
1. Mensinkronkan Regional Management dengan pengembangan KAPET
5. Kementerian Perhubungan 1. Memberikan arahan kebijakandan program terkait pengembangan perhubungan di wilayah KAPET
33
Identifikasi Peran K/L (2)
34
No. Kementerian/Lembaga Peran
6. Kementerian Perdagangan 1. Menyiapkan kebijakan dan program perdagangan terkait dengan pengembangan di wilayah KAPET
7. Kementerian Pertanian 1. Mensinkronkan pengembangan Agropolitan dengan pengembanga KAPET
2. Menyiapkan kebijakan terkait dengan pengembangan sektor-sektor pertanian di wilayah KAPET
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Mensinkronkan pengembangan Minapolitan dengan pengembangan KAPET
2. Menyiapkan kebijakan pengembanan kelautan dan perikanan di wilayah KAPET
Identifikasi Peran K/L (3)
35
No. Kementerian/Lembaga Peran
9. Kementerian Perindustrian 1. Menyiapkan kebijakan pengembangan fasilitasi industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan diwilayah KAPET
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal
1. Mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal di wilayah KAPET
2. Sosialisasi dan promosi potensi investasi di KAPET
11. Kemenko Perekonomian 1. Koordinasi penetapan kawasan-kawasan KSN2. Koordinasi kebijakan khusus investasi di KSN
12. BAPPENAS 1. Disain keterkaitan pengembangan ekonomi kawasan antara wilayah maju-wilayah belum berkembang (MP3EI – KEK – KPBPB – KAPET)
2. Koordinasi perencanaan program/kegiatan KAPET
TINDAK LANJUT REVITALISASI KAPET
36
Perpres No.39/2013Perpres No.39/2013
• RKP 2014 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 2014, Prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan
• Sebagai Pedoman Kementerian/lembaga dalam penyusun Rencana Kerja K/L 2014
• Acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
• Pedoman Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2014
• RKP 2014 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 2014, Prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan
• Sebagai Pedoman Kementerian/lembaga dalam penyusun Rencana Kerja K/L 2014
• Acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
• Pedoman Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2014
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014
37
NO. BIDANG FOKUS TARGET 2013 FOKUS SASARAN 2014
1. Penataan Ruang • Proses legalisasi Rperpres RTR KSN KAPET Sasamba, Manado Bitung, ParePare
• Penyusunan Rperpres RTR KSN KAPET Batulicin, Khatulistiwa, Seram,Mbay, BAD,Bima,Biak,DAS Kakab, Bank Sejahtera Sultra,Palapas
2. Kawasan Strategis • Mendorong kebijakan Kawasan Strategis (KAPET-KEK-KPBPB) kedalam mainstream Koridor Ekonomi
• Revitalisasi KAPET dalam konteks interaksi spasial
• Pembenahan Kelembagaan• RPI2JM KAPET Parepare,Manado Bitung dan
Sasamba
• Tersedianya Infrastruktur Dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis 13 KAPET
• Peraturan lintas sektor dan wilayah dalam mendukung KAPET
• Dokumen Akademik dan basis legal RTR dan Rperpres Pengelolaan KAPET
• Rancangan Road Map dan Rencana Induk Pengelolaan KAPET (Pendanaan Lintas sektor dan wilayah) dan Kerjasama Antar Daerah
• Penyiapan BKPM yang berperan sebagai front office promotion investment
BUKU II Prioritas Pembanguan Bidang: Bab 9 Bidang Wilayah dan Tata RuangBUKU II Prioritas Pembanguan Bidang: Bab 9 Bidang Wilayah dan Tata Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014
38
RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2013-2014
1. Hasil masukan Forum Rakornas BP KAPET akan digunakan sebagai penyempurnaan Raperpres Revitalisasi KAPET,
2. Menyelesaikan 13 Rencana Tata Ruang KAPET dan sinkronisasinya dengan UU 27/2007 tentang “Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sebagai acuan penyusunan rencana program dan investasi,
3. Konsultasi Pusat-Daerah terkait tupoksi dan program kerja kelembagaan KAPET dan mekanisme koordinasinya dalam mengefektifkan pengelolaan sumber daya berbasis kewilayahan:
a. Kegiatan Koordinasi/Penggerakan
b. Kegiatan Teknis/Operasional
39
6. Finalisasi Raperpres Revitalisasi KAPET dan Raperpres Tata Ruang KAPET,
7. Penyusunan Master Plan Pengembangan KAPET tahun 2015-2019 beserta indikatornya, sebagai masukan penyusunan Renstra K/L RPJMN 2015-2019, dan Renstra SKPD,
8. Konsolidasi pusat-daerah terhadap program/kegiatan Master Plan dan penyusunan indikasi Rencana Aksi tahunan, sebagai acuan penyusunan Renja K/L, RKP, Renja SKPD, dan RKPD,
9. Penetapan mekanisme perencanaan tahuan KAPET untuk diintegrasikan dalam mekanisme Musrenbang dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga Musrenbangnas.
40
RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2013-2014
TERIMA KASIH
41