bahan ajar dekon tp

7/29/2019 Bahan Ajar Dekon Tp

1/29

PENGELOLAAN

Konsepsi, pengertian Deko

Seiring dengan teru

menjalankan pemerintahan,

Dekonsentrasi (Dekon), dan

membentang dari Sabang s

tersebar-sebar hingga ratusa

memadai.

Terutama untuk kewe

Pemerintah pusat. Untuk itu

mekanisme yang dipilih oleh

Urusan pemerintaha

sebagai berikut :

1

BAHAN AJAR

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANT

n/TP

s bergeraknya laju reformasi disegala bid

emerintah menganut beberapa asas yaitu 1

3) Tugas Pembantuan (TP). Luas wilay

ampai Merauke, dengan gugus pulau bes

n ribu jumlahnya, membutuhkan mekanism

nangan dan tugas yang masih menjadi kew

mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas P

emerintah untuk saat ini.

antara pusat dan daerah dapat dijelask

UAN

ng maka, dalam

) Desentrasilasi, 2)

h Indonesia yang

ar dan kecil yang

pengelolaan yang

nangan dan tugas

embantuan adalah

an dengan bagan


2/29

2

Untuk itu pemerintah menganut asas desentralisasi berupa penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah dan lain-lain. Sedangkan urusan pilihan,

merupakan urusan yang terkait dengan urusan keunggulan daerah masing-masing,

misalnya daerah pesisir dengan perikanan lautnya, daerah dataran dengan pertaniaanya

dan sebagainya.

Pembagian kewenangan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi jembatan dan

memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk

didalamnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di

daerah kabupaten maupun kota.

Disamping itu kewenangan yang masih menjadi tanggungjawab Pemerintah yang

pelaksanaanya terdapat di daerah-daerah maka pemerintah melaksanakannya dengan

mekanisme Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

Mekanisme selanjutnya adalah Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari

Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu.

Selanjutnya dalam bahan ajar ini akan diuraikan tentang pengelolaan Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan secara garis besar, dengan harapan dapat memberikan gambaran

tentang bagaimana pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pola Hubungan Antar Isntansi Terkait dengan DekonTP

Mekanisme pola hubungan antar instansi perlu untuk dipahami agar dapat

memberikan gambaran secara menyeluruh bagaimana keterkaitan yang ada, sehugungan

dengan pengelolaan DekonTP.

Hubungan antar lembaga diawali dari tahap perencanaan ditingkat pusat.

Sebagaimana diketahui bagi K/L yang memiliki kewenangan untuk urusan yang menjadi

tugasnya dan pelaksanaan kegiatan berada di daerah, maka sudah memasukkan

perencanaan beserta rencana pendanaan dalam draf Renja K/L nya.

Dari Renja K/L tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Bappenas, Kementerian

Keuangan serta Menteri Dalam Negeri dalam Musrenbang tingkat Nasional maupun


3/29

3

koordinasi-koordinasi sebelum Musrenbang. Pada tahap ini sudah mulai dibicarakan

kegiatan/program apa yang akan dilaksanakan dengan mekanisme Dekon maupun TP.

Proses tersebut terus bergulir ditingkat pemerintah pusat dan DPR. Namun juga

diikuti dengan koordinasi dengan daerah calon peneriman pelaksanaan kegiatan Dekon-TP.

Langkah-langkah persiapan mulai dilakukan mulai penandatanganan kesediaanmelaksanakan kegiatan Dekon-TP hingga penunjukan SKPD yang menjadi pelaksana.

Setelah proses pembahasan dengan DPR mencapai kesepakatan maka

ditindaklanjuti dengan proses penganggaran di Kementerian Keuangan (DJA + KL

+BAPPENAS). Selanjutnya RKA-KL yang sudah dibahas menjadi dokumen DHP (Daftar

Hasil Penelaahan) RKA-KL dan sekaligus menjadi lampiran UU APBN. DHP RKA-KL

disampaikan ke K/L dan dijadikan dasar untuk penyusunan dan penerbitan DIPA oleh DJA.

Untuk kegiatan Dekon-TP mulai Tahun 2013 pengesahan DIPA nya dilakukan di DJA

dengan jenis DIPA petikan. Sedangkan DIPA induknya pada Unit Eselon I K/L yang men-

Dekon/TP-kan.

Selanjutnya atas dasar DIPA tersebut SKPD menjalankan kegiatan Dekon-TP, asset-

aset yang dihasilkan dari kegiatan Dekon TP pada awalnya merupakan asset K/L asset

pusat. Terkait dengan pengelolaan asset maka DJKN merupakan unit pembinanya.


4/29

4

Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekon/TP

Antar Instansi Terkait

Pelimpahan(Dekon) /

Penugasan (TP)

DJA

DJPB

DJKN

DJPK DEPDAGRI(UU 32/2004)

BAPPENAS(UU 25/2004)

Pemerintah Daerah(Pelaksanaan Kegiatan Dekon/TP)

PenetapanKegiatan, Lokasi

dan AlokasiPendanaan

Penetapan &Sinkronisasi

Program

PenataanUrusan

Pemerintahan

Penelaahan RKA-K/L,Penerbitan RABPP,

, dan DIPA

(PP 90/2010, PMK StandardBiaya)

Pengelolaan Informasi,Evaluasi dan

Rekomendasi Pendanaan(PP 7/2008,

PMK 156/2008PMK/248/2010)

Pencairan, Sanksi, SAI danPelaporan

(PP 71/2010, PP 8/2006, PMK171/2007 (SAPKPP)

Pelaporan BMN/D(PP 6/2006/PP 38/2008/

PMK 125/2011)

Penyalurandan Monev Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

Koord inas iKeb i jakan ,

Perencanaan danEvaluasi

DEPKEU(UU 17/2003, UU 1/2004

UU 33/2004)

DEP.TEKNIS(UU Sektoral)

Sik

lus

Pendanaan

Sumber : DJPK diolah

Dasar Hukum

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mendasarkan pada regulasi-

regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR maupun regulasi-regulasi

turunannya baik dalam bentuk PP maupun Peraturan Menteri. Berikut disajikan dasar

hukum penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;


5/29

5

6. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga;

7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

8. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

9. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

10. PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana

Tugas Pembantuan

11. PMK 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan atas PMK 156/PMK.07/2008

Disamping referensi tersebut diatas dianjurkan pula untuk membaca peraturan

yang terkait dengan pencairan dana APBN dan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait

dengan pelaksanaan APBN.

Pengertian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Sebelum lebih lanjut diuraikan tentang pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.

Sebagaimana diuraikan di awal bahan ajar ini bahwa terdapat kewenangan Pusat

yang berada di daerah (Provinsi), dan dalam pelaksanaanya kewenangan ini dijalankan

dengan mekanisme dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Disamping dekonsentrasi kewenangan pusat yang berada di daerah (Provinsi,

Kab/Kota dan Desa) dalam pelaksanaanya dilaksanakan dengan mekanisme TugasPembantuan. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka pendanaan kegiatan dekonsentrasi maka

pendanaannya berasal dari dana APBN, dana inilah yang disebut dengan dana

Dekonsentrasi. Pengertian dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN

yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua


6/29

6

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak

termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 1

Sedangkan dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan Tugas Pembantuan

disebut dengan Dana Tugas Pembantuan. Dana tugas pembantuan seperti dana

Dekonsentrasi sama-sama bersumber dari APBN. Secara utuh pengertian Dana Tugas

Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan

desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Tugas Pembantuan.

Perlu diperhatikan bahwa dana dari APBN terkait dengan pendanaan atas kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut pengalokasiaanya tetap melalui

Kementerian/Lembaga, tidak sebagaimana dana perimbangan, Otsus dan Penyesuaian.

Prinsip Penyelenggaraaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pemerintah dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tentunya

memiliki dasar-dasar. Dasar diselenggarakannya asas Dekonsentrasi diantaranya adalah :

1. Terpeliharanya keutuhan NKRI;

2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar

daerah;

3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan

di daerah;

4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;

5. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan

pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat ; dan

6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem

administrasi NKRI

Sementara itu dasar diselenggarakannya asas Tugas Pembantuan adalah :

1. Tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan

menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

1PMK 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan PMK Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (PMK 156/PMK.07/2008)


7/29

7

2. Dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

3. Ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan,

serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan

bagi daerah dan desa.

Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan asas Dekon/TP menetapkan

norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan TP.

Dalam pelaksanaan Dekon/TP pendanaanya berasal dari APBN melalui K/L

yang menjadi pembinannya. Selanjutnya pengelolaan anggaran untuk Dekon/TP harus

dilakukan secara tertib, taat, pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.

Pelimpahan wewenang ke Gubernur dilaksanakamn oleh SKPD Provinsi,

penugasan kepada Provinsi/Kab//Kota dilaksanaka oleh SKPD Provinsi/Kab/Kota

sedangkan penugasan kepada desa dilaksanakan oleh Kepada Desa. Pelimpahan

wewenang, dan penugasan tidak diperkenankan dilimpahkan/ditugaskan kembali kepada

pemerintahan dibawahnya atau desa.

Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada desa, setelah ada persetujuan

dari Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan,

Mendagri dan Bappenas. Selanjutnya menteri/pimpinan lembaga menetapkan peraturan

untuk penugasan kepada Desa setelah mendapat persetujuan Presiden.

Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berbicara mengenai prinsip pendanaan Dekonsentrasi maupun Tugas

Pembantuan, tidak lepas dari jenis kewenangan yang diemban oleh pemerintah (Pusat)

yang selanjutnya di Dekon dan di TP-kan ke Daerah.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan tugas kepada SKPD tersebut maka

tentu diikuti dengan pendanaanya. Dalam pendanaan DK/TP terdapat kebijakan umum

pendanaan DK/TP yaitu :

1. Urusan pemerintahan yang dapat di-Dekonsentrasikan atau di-Tugas Pembantuankan dan

didanai dari APBN merupakan urusan pemerintah pusat

2. Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan nonfisik, seperti koordinasi,

perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagian kecil


8/29

8

dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang

lainnya

3. Pendanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset

pemerintah. Sebagian kecil dapat digunakan sebagai belanja penunjang pengadaan barang/jasa

dan penunjang lainnya

4. Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka

mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, pro poor, pro environment )

5. Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan

pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu

6. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum

pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah

7. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna

mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (tidak disclaimer)

Lebih rinci prinsip pendanaan dapat di bagi menjadi 2 kelompok yaitu untuk Dekon

dan TP.

Prinsip Pendanaan Dekon :

1. Pendanaan dari APBN BA. K/L melalui dana dekonsentrasi

2. Dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang

3. Dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik

Prinsip Pendanaan TP :

1. Pendanaan berasal dari APBN BA K/L

2. TP Dati I/II berasal dari APBD diatur dengan Permendagari

3. Dialokasikan setelah adanya penugasan

4. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Sedangkan secara umum Kegiatan Dekon dan TP memiliki karakteristik sebagai berikut :

Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi :

1. Dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik (Belanja Barang)

2. Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang

3. Dilaksanakan oleh Gubernur (SKPD) TK I


9/29

9

4. Kewenangan tetap melekat pada institusi/lembaga

5. Dana berasal dari APBN (Dana K/L)

6. Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.

7. Pengawasan dan Pemeriksaan di lakukan pengawas internal pemerintah dan eksternal yaitu

BPK.

Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan :

1. Kegiatan bersifat fisik, fisik lainnya dan penunjang kegiatan.

2. Dilaksanakan oleh Daerah TK I/Daerah TK II/Desa

3. Kewenangan tetap melekat pada K/L

4. Dana berasal dari APBN (Dana K/L)

5. Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN, kecuali ditentukan

lain.

6. Pengawasan dan Pemeriksaan kegiatan TP dilakukan pengawas internal pemerintah dan

eksternal yaitu BPK

Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kegiatan Dekon dan TP merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan pusat,

maka pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L. Karena

pagu K/L APBN maka Penganggaran dana dekosentrasi/tugas pembantuan dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Segala keperluan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Dekon dan TP harus

disediakan danannya dari APBN. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait penganggaran

Dekon/TP berdasarkan PMK 112/PMK.05/2012 tentang pentunjuk penyusunan RKA-KL

2013 yaitu :

1. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L (merupakan kegiatan

dari eselon I dan sesuai dengan rumusan hasil restrukturisasi program/kegiatan),

dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA

2. Target Kinerja (jenis, volume, dan satuan output) dan besarnya alokasi anggaran

yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam

RKA-K/L

3. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping


10/29

10

4. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang

disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau

ditugaskan

5. Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui

K/L kepada Gubernur;

6. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui

K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

7. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus

memperhitungkan kebutuhan anggaran:

(a) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;

(b) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang

belum dihibahkan;

(c) Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana

tugas pembantuan; dan

(d) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

8. Pengalokasian Dana DK dan Dana TP memperhatikan kemampuan keuangan

negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan

kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah

Terkait dengan keseimbangan pendanaan setiap tahun Menteri Keuanganmengeluarkan surat rekomendasi tentang keseimbangan pendanaan tersebut.

Untuk TA 2013 secara garis besar keseimbangan pendanaan untuk dijadikan

referensi dalam pengalokasian dana DK/ TP dapat disajikan sebagai berikut :

(a) Kelompok daerah Prioritas I adalah daerah yang terdapat pada Kuadran III dengan

jumlah daerah sebanyak 147 daerah terdiri dari 14 Provinsi dan 133 Kabupaten/Kota.

Daerah tersebut mempunyai Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) rendah, dan Indeks

Pembangunan Manusia-nya (IPM) juga rendah.

(b) Kelompok daerah Prioritas II adalah daerah yang terdapat pada Kuadran II dengan

jumlah daerah sebanyak 234 daerah terdiri dari 12 Provinsi dan 222 Kabupaten/Kota.Daerah tersebut mempunyai Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) rendah, namun Indeks

Pembangunan Manusia-nya (IPM) tinggi.

(c) Sedangkan Daerah yang berada pada Kuadran 1 dan Kuadran 4

merupakan daerah non prioritas yaitu sebanyak 143 daerah yang terdiri dari 64 daerah

pada kuadran 1 dan 79 daerah pada kuadran 4.

9. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh SKPD harus sudah dilengkapi pada saat

penelaahan RKA-K/L;


11/29

11

Terkait penuangan dana didalam dokumen anggaran dapat dijelaskan secara singkat

sebagai berikut :

Pada pengalokasian dana untuk kegiatan Dekonsentrasi :

1. Komponen Utama; yang bersifat non-fisik. Alokasi anggarannya menggunakan akun

Belanja Barang sesuai peruntukannya.

2. Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administrative dan/atau pengadaan

input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan

menggunakan akun belanja barang sesuai peruntukannya.

3. Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang berupa aset tetap,

pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan

Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah (526211).

Pada pengalokasian dana untuk kegiatan Tugas Pembantuan :

1. Komponen Utama; yang bersifat fisik. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja

Modal sesuai peruntukannya.

2. Komponen Utama; yang bersifat fisik lain. Alokasi anggarannya menggunakan akun

Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115).

3. Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan

input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan

menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya.

4. Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang berupa aset tetap,pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan

Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah (526212).


12/29

Secara ringkas meka

sebagai berikut :

Setelah ditetapkan

kesepakatan dari daerah (Gu

maka ditindaklanjuti dengan

dengan memperhatikan pro

dukung dan RKA-KL mak

Keuangan untuk dilakukan p

maka dokumen tersebut dis

DIPA yang diajukan kepada

Atas dasar usulan

dengan Perpres Rincian AP

ditetapkan maka SKPD dapat

tahun berjalan. Perlu diperh

alokasi dana Dekon, maka ha

Sedangkan mekanisme peng

bagan berikut ini :

12

isme penganggaran untuk kegiatan dekons

dalam RKP hingga Renja K/L dan su

bernur) untuk bersedia melaksanakan kegia

jenjang penganggaran. Pengalokasian da

ram dan kegiatan yang telah ditetapkan

K/L mengajukan pembahasan RKA-K

enelaahan. Setelah RKA-KL disetujui hingg

ampaikan ke SKPD sebagai bahan untuk

anwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

IPA tersebut Kanwil Perbendaharaan m

N dan SAPSK untuk dasar pengesahan D

menjalankan kegiatan Dekonsentrasi terhit

atikan pula bahwa apabila daerah (Gube

rus memberitahukan adanya kegiatan terse

anggaran untuk Tugas Pembantuan dapat

ntrasi dilakukan

dah mendapatkan

tan Dekonsentrasi,

na dalam RKA-KL

. Atas dasar data

ke Kementerian

a terbitnya SAPSK

menyusun konsep

eneliti kesesuaian

IPA. Setelah DIPA

ng mulai 1 Januari

nur) mendapatkan

ut kepada DPRD.

igambarkan dalam


13/29

Mekanisme penganggaran

penganggaran dana Dekons

penganggaran TP untuk me

untuk kegiatan non fisik.

SKPD penerimannyapun ber

kegiatan TP dapat dilaksanak

13

ana untuk kegiatan TP sebenarnya tida

ntrasi. Yang paling prinsip perbedaanya di

ndanai kegiatan yang sifatnya fisik sedan

beda, kalau Dekon hanya SKPD dilingkun

an oleh SKPD pada Kabupaten/Kota, Provin

berbeda dengan

sini adalah, bahwa

gkan kalau Dekon

an provinsi, maka

si maupun Desa.


14/29

14

Jan-Apr Mei - Jul Agu- Okt NovDes

DPR

Kabinet/

Presiden

KementerianPerencanaan

KementerianKeuangan

K/L

SIKLUS PENYUSUNANdanPENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010

Pembcranpendhluan:

PPKF dan KEM; RKP;

Rincian Belanja.

Penetapan UU

APBN

Pengesahan

konsep DIPA

Pagu Indikatif/

RancanganRKP

Himp RKA-KL

Konsep

DIPA

DIPA

RKA-KLRenstra KL Renja KL

Penetapan

Prioritas

Pembangunan

New Initiatives

proposal

Pembhsan

proposal K/L

Pagu

Sementara

K/L

Finalisasi :

PPKFdan

KEM;

RKP dan RB;

Kbijk umum;

Prtas angg.

1

19

BA Hasil

Pembahasan

18

SP RKA-K/L

Kerpres

Alokasi

Anggaran

K/L

Penyusunan :

PPKFdan KEM;

Paguawal

APBN;

Rincian Belanja.

RUU APBN,

Nota Keu

2

3

4

5

6

8

12

13

15

16

16b

Rekonslsi

RKA-KL

9

Pembahasan:

RUU APBN; NK.

11

14

7

Penetpn

RKA-KL

10

RUU APBN,

Nota Keu

Penlhan

RKA-KL 16a

17

17

Penyaluran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Penyaluran dana Dekon/ TP, karena menjadi kewenangan K/L dan dialokasikan dari

dana APBN maka Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Negara yaitu melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Proses pencairan dana Dekon/TP persis seperti mekanisme pencairan dana APBN,

DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai

dasar dalam pengusulan SPP. SPP yang telah diajukan selanjutnya oleh bagian pengujian

SPM dilakukan penelitian. Apabila sudah memenuhi syarat maka diterbitkanlah SPM.

Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam

DIPA. Kepala SKPD penerima Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM

kepada KPPN, Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Apabila terdapat penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan

penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal


15/29

15

pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke

Rekening Kas Umum Negara.

MEKANISME PENCAIRAN

SKPD(DK/TP)

SPM

SP2D

KPPN

BUKTI2SPP

DIPA

DK/TP

Pengelolaan BMN

Sedangkan terkait dengan pengelolaan BMN, maka barang yang diperoleh dari hasil

pelaksanaan Dekon/TP merupakan BMN. BMN tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah.

BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Status BMN yang akan

dihibahkan kepada daerah harus jelas dan dalam kondisi baik. Penetapan BMN yang akan

dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara K/L dan daerah.

BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q.

Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan.

Khusus untuk aset Dekon/TP yang diperoleh sebelum TA 2011 diatur dalam PMK

125/PMK.06/2011.


16/29

Pertanggungjawaban Deko

Dari bagan diatas da

Aspek Manajerian dan Asp

masalah teknis pelaksana

memberikan alokasi Dekon

pertanggungjawaban atas la

adalah Kementerian Keuang

Disamping itu atamempertanggungjawabkan k

1. Kepala Daerah melam

Pertanggungjawaban Pel

2. Laporan tahunan Dana D

APBD,

3. Mekanisme penyampaia

dapat dilakukan secara b

Pembinaan Dekon-TP

Pembinaan dan penga

berkala. Menteri/Pimpinan l

pengelolaan kegiatan DK/

pengelolaan dana Dekon dan

Pembinaan meliputi pembe

pemantauan dan evaluasi.

menetapkan norma, standardapat dilaksanakan secara t

16

-TP

at difahami bahwa pertanggungjawaban a

ek Akuntabilitas. Aspek managerial lebih

n dan arah pertanggungjawabannya

TP. Sedangkan aspek akuntabilitas lebi

poran keuangan (akuntansi) disini yang

n.

s laporan keuangan Dekon/TP Keppada DPRD dengan ketentuan sebagai beri

irkan laporan tahunan Dana Dekon/T

ksanaan APBD kepada DPRD;

ekon/TP bukan merupakan satu kesatuan d

lampiran laporan tahunan Dana Dekon/

rsama-sama atau terpisah dengan LPJ-AP

asan terhadap penyelenggaraan DK/TP

embaga melakukan pembinaan dan pen

P. Menteri Keuangan melakukan pe

TP dan pengawasan atas penyampaian la

rian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbi

Dalam melakukan pembinaan kementer

, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegirpadu dalam rangka meningkatkan kinerja,

a dua aspek yaitu

menyangkut pada

epada K/L yang

mengarah pada

enjadi pelakunya

la daerah jugaikut :

dalam Laporan

ri Dokumen LPJ

TP kepada DPRD

D.

dilakukan secara

awasan terhadap

binaan terhadap

oran Dana DK/TP.

gan teknis, serta

ian/lembaga wajib

atan. Pembinaan, transparansi, dan


17/29

17

akuntabilitas penyelenggaraan DK/TP di daerah. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan DK/TP di daerah.

Sanksi

Apabila dalam pelaksanaan Dekon/TP terdapat hal-hal yang mengindikasikan

penyimpangan maka SKPD dapat dikenakan sanksi diantaranya diatur sebagai berikut :

1. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:

SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2

(dua) kali dalam tahun anggaran berjalan

ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat

pemeriksa fungsional

3. K/L tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekon/TP untuk tahun berikutnya

apabila SKPD penerima dana dimaksud:

tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah

ditetapkan;

tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang

berlaku pada tahun anggaran sebelumnya;

melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau

aparat pemeriksa fungsional lainnya

Terimakasih

Referensi :

1. UU 32 2004

2. UU 33 2004

3. PP 7 2008

4. PP 90/2010

5. PMK No.248/PMK.07/2010

6. PMK 112/PMK.05/2012

7. Materi Sosialisasi Dekon/TP DJPK


18/29

18

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 248/PMK.07/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAANDANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. ahwa pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan telah diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 156/PMK.07/2008;

. ahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan DanaDekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dipandang perlumengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 156/PMK.07/2008;

c. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentangPedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA


19/29

19

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 5 (lima) angkaaru setelah angka 20, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka

24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian,adalah lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaanpemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturanperundang-undangan lainnya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkatSKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerahyang bertanggung jawab terhadap pelaksanaanDekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu didaerah provinsi.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahkepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepadadaerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajibanmelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannyakepada yang menugaskan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnyadisingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya


20/29

20

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahdaerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yangmencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangkapelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yangdialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangkapelaksanaan Tugas Pembantuan.

11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP,

adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)tahun.

12. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnyadisebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaanKementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yangselanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaandan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatuKementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana StrategisKementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahunanggaran, serta anggaran yang diperlukan untukmelaksanakannya.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja, yang selanjutnyadisingkat RKA Satker, adalah RKA-KL pada tingkat satuankerja yang berisikan informasi mengenai rencana kerja, rincian

elanja, target pendapatan, dan prakiraan maju.

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut

DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA,adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat olehmenteri/pimpinan Lembaga serta disahkan oleh MenteriKeuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaanpendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatanakuntansi Pemerintah.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembagauntuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasianggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olehinstansi Pemerintah.


21/29

21

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaiansasaran terukur pada suatu program dan terdiri darisekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

ersifat personil (sumber daya manusia), barang modaltermasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi darieberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentukarang/jasa.

18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-ilayah Dekonsentrasi, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W

Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada dipemerintah daerah provinsi yang melakukan kegiatanpenggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD

yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayahkerjanya.

19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-ilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yangerada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan

penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPDyang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayahkerjanya.

20. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalahsemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

erasal dari perolehan lainnya yang sah.

21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintahdaerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah,atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihaklain, tanpa memperoleh penggantian.

22. Akun adalah daftar perkiraan/kodefikasi yang disusun dan

ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan,pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban danpelaporan keuangan pemerintah pusat.

23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barangmilik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusandengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakansebagai modal pemerintah.

24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang miliknegara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskanpengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau


22/29

22

pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisikatas barang yang berada dalam penguasaannya.

25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atauperlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkanuntuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanankepada masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan setelah ayat (4)ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyisebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untukkegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkankeluaran yang tidak menambah aset tetap.

(2) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasiperencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan danpengawasan, serta pengendalian.

(2a)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menggunakanakun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya.

(3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatanDekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagiankecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai danapenunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ataupengadaan input berupa pengadaan barang/jasa danpenunjang lainnya.

(4) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan,kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengankarakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga.

(5) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalamhal digunakan dalam Pengadaan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menggunakan akun Belanja Barangpenunjang kegiatan Dekonsentrasi dengan kode akun 521311.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a)dan ayat (3b), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu)ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


23/29

23

(1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikanuntuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkankeluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

(2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan danmesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yangmenambah nilai aset pemerintah.

(3) Kegiatan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antaralain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin,pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepadapemerintah daerah.

(3a)Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan

peruntukannya.

(3b)Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menggunakan akun Belanja Barang fisik lainnya TugasPembantuan ( 521411).

(4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan TugasPembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagiankecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai danapenunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ataupengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan

penunjang lainnya.

(4a)Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yangmenghasilkan aset tetap menggunakan akun Belanja BarangPenunjang Kegiatan Tugas Pembantuan dengan kode akun521321.

(5) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimanadimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan,kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengankarakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyisebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan yang akandidekonsentrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) huruf b dijadikan dasar bagi gubernur untuk menetapkanSKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani.

(2) Pemberitahuan indikasi program dan kegiatan yang akan

ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf b dijadikan dasar bagi gubernur/bupati/walikota untuk


24/29

24

mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yangditangani.

(3) Penyampaian usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Juni.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA Satker kepadagubernur untuk diteruskan kepada SKPD yang telahditetapkan, sebagai bahan penyusunan konsep DIPA.

(2) Penyampaian RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan bersamaan dengan penyampaian Peraturan

Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang.

(3) Setelah menerima pelimpahan wewenang dariKementerian/Lembaga, gubernur menetapkan pejabatpengelola keuangan.

(4) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatanganSurat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi dan BendaharaPengeluaran.

(5) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa PenggunaAnggaran/Barang dan pejabat pengelola keuangan kepadamenteri/pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA Satker kepadagubernur/bupati/walikota untuk diteruskan kepada SKPD

yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, sebagaiahan penyusunan konsep DIPA.

(2) Setelah menerima RKA Satker dari Kementerian/Lembaga,gubernur/bupati/walikota mengusulkan pejabat pengelolakeuangan kepada menteri/pimpinan Lembaga.

(3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatanganSurat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi, dan Bendahara

Pengeluaran.


25/29

25

(4) Kementerian/Lembaga menetapkan pejabat pengelolakeuangan dan menyampaikannya kepada Direktur JenderalPerbendaharaan selambat-lambatnya pada pertengahan bulanNovember.

7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan RKA Satkersebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai

ahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat

setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagaierikut:

Pasal 26

(1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasimerupakan Unit Akuntansi Kuasa PenggunaAnggaran/Barang (UAKPA/B) Dekonsentrasi.

(2) Penanggung Jawab UAKPA/B Dekonsentrasi adalah kepalaSKPD.

(3) SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA/B DanaDekonsentrasi wajib menyusun Laporan Keuangan danLaporan Barang.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayatsetelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai

erikut:

Pasal 27

(1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuanmerupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tugas Pembantuan.

(2) Penanggung Jawab UAKPA/B Tugas Pembantuan adalahkepala SKPD.

(3) SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA/B Dana TugasPembantuan wajib menyusun Laporan Keuangan dan LaporanBarang.

10.Pasal 36 dihapus.


12. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal


26/29

26

37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakanBMN.

(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagaipersediaan (eks Dekonsentrasi).

(3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara.

(4) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkanoleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPDpelaksana tugas Dekonsentrasi dengan Berita Acara Serah

Terima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasipengadaan barang.

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerimasebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menatausahakandan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah.

(6) Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepadaMenteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan Berita AcaraSerah Terima.

(7) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyerahkan dalamangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengadaan atau SKPD tidakersedia menerima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetappada Kementerian/Lembaga.

Pasal 37B

(1) Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuanmerupakan BMN.

(2) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selain yangerasal dari kegiatan fisik lain dicatat sebagai aset tetap.

(3) BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan yang berasal dari danapenunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)dicatat sebagai persediaan.

(4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara oleh SKPD pelaksana Tugas

Pembantuan.


27/29

27

Pasal 37C

(1) Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (2)dihibahkan oleh Pengguna Barang kepada PemerintahanDaerah c.q SKPD pelaksana tugas Pembantuan sepanjang pihak

Kementerian/Lembaga bermaksud menyerahkan yangdituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkandan Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untukmenerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam SuratPernyataan Kesediaan Menerima Hibah.

(2) Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan SuratPernyataan Kesediaan Menerima Hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum disampaikannyasurat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah.(3) Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

(4) Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan olehmenteri/pimpinan Lembaga selambat-lambatnya 6 (enam)

ulan setelah realisasi pengadaan barang.(5) Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal PengelolaanUtang dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkanBerita Acara Serah Terima.

(6) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) makaKementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan

anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka TugasPembantuan untuk tahun berikutnya.

(7) Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka BMN yang dimaksud tetapdicatat sebagai aset tetap pada Kementerian/Lembaga.

13. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) BMN sebagaimana dimaksud pada pasal 37B ayat (3)diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan


28/29

28

Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Pembantuan dengan BeritaAcara Serah Terima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelahrealisasi pengadaan barang.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mentatausahakandan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah.

(3) Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepadaMenteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST.

(4) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyerahkan, makaBMN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direklasifikasimenjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga.


15. Ketentuan Pasal 45 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayatsetelah ayat (3) yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai

erikut:

Pasal 45

(1) Aparat pengawas intern Kementerian/Lembaga melakukanreviu atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atauDana Tugas Pembantuan.

(2) Apabila Kementerian/Lembaga belum memiliki aparatpengawas intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkatpada Kementerian/Lembaga menunjuk beberapa orang pejabatdi luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu ataslaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara reviu dan penyampaian hasil reviu laporan keuanganmengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuanganpemerintah pusat.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat BMNyang belum dan/atau tidak dihibahkan beserta alasan.

16.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan DanaDekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun

erikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:

a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahunsebelumnya yang telah ditetapkan;

. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barangsesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran


29/29

sebelumnya;

c. melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga

yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya;dan/atau

d. tidak bersedia menerima hibah terhadap BMN yang disetujuiuntuk diterima.

Pasal II

1. Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Hasil Dekosentrasi danTugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011 diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan tersendiri.

2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember2010

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 660

bahan ajar dekon tp

Documents